Archive for the ‘esai’ Category

Pemerataan Mesti Lebih Diperhatikan

24 Desember 2011 | BP
Pemerataan Mesti Lebih Diperhatikan
PERTUMBUHAN ekonomi selalu menjadi target bahkan selalu dijadikan tolok ukur keberhasilan pemerintah. Padahal pertumbuhan yang tinggi tanpa diikuti dengan pemerataan, takkan banyak bermanfaat bagi masyarakat kecil. Oleh karenanya, pemerataan ekonomi mesti lebih dikedepankan bersama-sama dengan pertumbuhan ekonomi.

Sebab selama 2011, pemerintah belum sepenuhnya mampu menyelesaikan berbagai persoalan, terutama terkait dengan krisis, pasar bebas dan ketahanan ekonomi nasional serta meningkatkan peran UMKM.

Banyak yang memprediksi, kondisi pada tahun 2012 takkan lebih baik. Sebab pemerintah tengah bergerak ke arah liberalisasi penuh. Salah satu indikasinya, perbankan nasional dapat dikuasai secara mayoritas oleh modal asing. Demikian pula halnya pada sektor pangan dan pertanian. Saat ini pasar dalam negeri dibanjiri produk impor yang mengakibatkan petani enggan bercocok tanam. Sehingga yang dikonsumsi masyarakat sebagian besar dari produk-produk hasil pertanian negara lain.

Akibat perdagangan bebas yang tidak memikirkan kondisi internal petani di dalam negeri, menyebabkan impor pangan seperti beras dan hortikultura semakin tidak terhindarkan. Dengan konsep kebijakan seperti itu, tak aneh kalau pemerintah mengimpor garam. Padahal Indonesia merupakan negeri yang pantainya terpanjang di dunia.

Meski ekspor perkebunan seperti minyak sawit memberi hasil positif, namun itu lebih banyak dinikmati para pengusaha CPO. Belum lagi semakin menguatnya penguasaan lahan tanah untuk pembangunan (PTUP), telah membuat para petani semakin terpinggirkan.

Demikian pula janji pemerintah mengangkat UMKM hanya wacana bahkan cenderung menjadi alat politik. Padahal di hampir semua negara UMKM justru menjadi salah satu mitra untuk menopang pertumbuhan ekonomi bersama dengan pengusaha besar.

Selain itu peran UMKM juga semakin tergerus seiring pertumbuhan pasar modern yang tidak terkendali. Jika pemerintah serius menanggulangi kemiskinan, maka UMKM harus ditangani serius dan komprehensif, karena merupakan awal penyusunan pondasi ekonomi yang kuat dan penciptaan SDM produktif dan tidak rapuh.

Lalu bagaimana dengan ekonomi Bali? Banyak survei yang menyebutkan bahwa perkembangan pariwisata Bali yang belum merata, belum mampu menyejahterakan masyarakat menengah ke bawah. Selama ini, pariwisata lebih banyak dinikmati oleh para pemodal besar.

Pada umumnya masyarakat kecil hanya dapat tetesannya. Masyarakat hanya dapat sedikit sekali serpihan manfaat pariwisata itu. Oleh karenanya pemerintah mesti mengubah paradigma dalam pengembangan pariwisata Bali. Selama ini investasi besar-besaran ke Bali diyakini akan mampu mengangkat ekonomi masyarakat Bali. Namun sejatinya tidak. Sebab kehadiran investor besar, malah mematikan usaha-usaha kecil sejenis yang dikelola masyarakat lokal.

Hal itu ternyata tak hanya dialami sektor pariwisata. Sektor perdagangan juga mengalami hal serupa. Kehadiran toko berjaringan sampai ke pelosok desa ternyata mematikan sektor usaha kecil yang dikelola secara sederhana oleh masyarakat. Demikian pula kehadiran toko berjaringan yang mematikan pasar-pasar tradisional.

Dua contoh tersebut menunjukan bahwa pemerintah masih berorientasi pada investasi. Sebab mereka berpikir makin banyak investor yang masuk maka peluang kerja akan bertambah.

Di satu sisi anggapan itu memang benar, bahwa kehdiran investasi akan membuka peluang kerja. Namun di sisi lain akan membunuh sektor sejenis yang dikelola masyarakat menengah ke bawah. Dampak ini tak hanya membunuh sumber pendapatan masyarakat, juga akan menimbulkan pengangguran baru.

Oleh karenanya, apa pun bentuk investasi yang diplih, tidak boleh menyimpang dari konsep investasikan untuk masyarakat. Artinya, investasi yang didatangkan benar-benar bermanfaat untuk rakyat dan tidak mematikan usaha rakyat yang telah dirintis sejak awal.

MEMPERINGATI HARI IBU

MEMPERINGATI  HARI IBU

22 DESEMBER 2011 (2)

Nurdiana

in:”gelora45@yahoogroups.com” <gelora45@yahoogroups.com> , Saturday, 24 December 2011, 8:40

Sejarah Minangkabau mencatat tokoh wanita historis terkemuka, Ratu Kerajaan Pagaruyung, Bundo Kanduang . Bundo Kanduang yang berarti Ibu kandung, orang yang sangat dihormati, yang jadi panutan, adalah gelar yang diberikan pada Dara Jingga. Dara Jingga adalah putri dari TribuanarajaMauliawarmadewa, raja Kerajaan Dharmasraya, Kerajaan Melayu. Dara Jingga adalah kakak kandung dari Dara Petak. Dara Jingga memiliki sebutan sira alaki dewa — dia yang dinikahi orang yang bergelar dewa — yaitu dinikahi oleh Adwaya Warman Brahmanatau Mahesa Anabrang, pemimpin Ekspedisi Pamalayu, suatu ekspedisi penaklukan Melayu dari Kerajaan Singasari. Ekspedisi Pamalayu berlangsung tahun 1275-1293.

Dalam perjalanan kembali dari Ekspedisi Pamalayu, Mahesa Anabrang membawa serta adik dari Dara Jingga, untuk dijodohkan dengan Kertanegara, raja Singhasari. Namun karena kerajaan Singhasari telah runtuh oleh gempuran Pasukan Khubilai Khandari kerajaan Tiongkok pada jaman Dinasti Yuan, Dara Petak dijadikan permaisuri oleh Raden Wijaya, Raja Majapahit dengan gelar Indraswari.

Setelah beberapa lama di Majapahit, akhirnya Dara Jingga memutuskan kembali ke Dharmasraya.Dara Jingga juga dikenal sebagai Bundo Kanduang dalam Hikayat Minangkabau. Dara Jingga melahirkan beberapa putera, seorang diantaranya adalah Akarendrawarman atau Adityawarman. Adityawarman adalah pendiri dinasti kerajaan Minangkabau di Pagaruyung yang menguasai daerah Sumatera Tengah antara tahun 1347-1375.
Sesudah tahun 1326-1380 terdapat Sultana Nur-ilah dari Kedah dan Pasai yang mendapat julukan “Ratu Kesetiaan yang berkuasa di Kedah dan Pasai”. Sultana Nur-ilah adalah puteri dari Sultan Malikul Zahir Thani yang naik takhta tahun 1326 jadi Raja Kerajaan Samudra Pasai.di Sumatra Utara. Ini tertulis dalam prasasti dengan bahasa Jawa kuno dan Arab yang terdapat di desa Minye Tujoh, Aceh..

Di masa Kerajaan Majapahit terdapat Ratu Tribuwana Mahapati  dan Tribuwanatungga Dewi Jayawishnuwardhani serta  Rajapatni Gayatri. Tribhuwana Wijayatunggadewi adalah penguasa ketiga Majapahit yang memerintah tahun 1328-1351. Dari prasasti Singasari (1351) diketahui gelar abhisekanya ialah Sri Tribhuwanotunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani. Nama asli Tribhuwana Wijayatunggadewi (atau disingkat Tribhuwana) adalah Dyah Gitarja. Ia merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Memiliki adik kandung bernama Dyah Wiyat dan kakak tiri bernama Jayanagara. Pada masa pemerintahan Jayanagara (1309-1328) ia diangkat sebagai penguasa bawahan di Jiwana bergelar Bhre Kahuripan.
Suami Tribhuwana bernama Cakradhara yang bergelar Kertawardhana, Bhre Tumapel. Dari perkawinan itu lahir Dyah Hayam Wuruk dan Dyah Nertaja. Hayam Wuruk kemudian diangkat sebagai yuwaraja bergelar Bhre Kahuripan atau Bhre Jiwana, sedangkan Dyah Nertaja sebagai Bhre Pajang. Pada tahun 1328 Prabu Jayanegara (yang memerintah tahun 1309-1328) mati dibunuh dokternya Tanca, Tanca dibunuh oleh Gajah Mada. Gajah Mada mengangkat Brhe Kahuripan dan Brhe Daha menjadi Rani Majapahit. Yang tampil adalah Puteri Tribuwana Tunggadewi dengan nama Abhiseka Jayawihnuwardhani. Bhre Kahauripan ini kawin dengan Kertawardana,.dan tahun 1334M melahirkan Hayam Wuruk tokoh terkenal kerajaan Majapahit. Pemerintahan Tribhuwana terkenal sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa Gajah Mada.. Tahun 1343 Majapahit mengalahkan raja Kerajaan Pejeng (Bali), Dalem Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali. Tahun 1347 Adityawarman yang masih
keturunan Melayu dikirim untuk menaklukkan sisa-sisa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Malayu. Ia kemudian menjadi uparaja (raja bawahan) Majapahit di wilayah Sumatera. Perluasan Majapahit dilanjutkan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, di mana wilayahnya hingga mencapai Lamuri di ujung barat sampai Wanin di ujung timur. Majapahit adalah sebuah kerajaandi Indonesiayang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293hingga 1500M. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya dan menjadi Kemaharajaanraya yang menguasai wilayah yang luas pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddhaterakhir yang menguasai Nusantaradan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Di bawah pemerintahan Ratu Tribuwana, Majapahit mencapai kejayaannya.

Dalam sepasang prasasti berbahasa Jawa kuno dan berbahasa Arab yang terdapat di Desa Minye Tujoh, Aceh, tertulis bahwa Sultana Nur-ilah dari Kedah dan Pasai yang mendapat jukukan “Ratu Kesetiaan” yang  dinobatkan tahun 1326, memerintah di Kedah dan Pasai, turunan dari Sultan Malikul Zahir Thani.
Sekitar tahun 1408-1428 terdapat Sultana Seri Ratu Nihrasyiah Rawangsa Khadiyu menggantikan bapaknya Sultan Zainul Abidin sesudah dia mendapat restu dari seluruh masyarakat dan keluarga kerajaan, yang setuju menyerahkan kekuasaan Kerajaan kepadanya.

Tahun 1470 dan seterusnya, terdapatSultana Narisa Malik uz-Zahir, puteri dari Sultan Kadir al Malik ibnu al Marhum dari Pasai yang kawin dengan Sultan Muhammad dari Aceh yang memerintah tahun 1465-1477.
Di Kalimantan Timur, tahun 1516-1567 terdapat Puteri di Dalam Petung. Dari Kesultanan Pasir. Dia adalah puteri dari isteri seorang pendeta terkemuka dari Gresik, Jawa.Puteri di Dalam kawin dengan Abu Mansyur Indra Jaya, yang memperkenalkan Islam ke daerah kerajaan Pasir.. Puteri di Dalam digantikan oleh puteranya Ali Mas Pati Indra.
1554-1579 Ratu Kalinyamat dari Jepara, puteri dari Sultan Trenggana dari Demak, yang waktu kecil bernama Ratna Kencana, bertakhta menggantikan suaminya. R. Toyib atau “Sultan Hadlirin”, yang dibunuh oleh Bupati Jipang.. Pelabuhan perdagangan mendatangkan kemakmuran bagi kerajaan. Ratu Kalinyamat  mengirim angkatan laut menyerang kekuasaan Portugis di Malaya dalam tahun 1561 dan 1574. Ratu Kalinyamat meninggal tahun 1579Ia terkenal di kalangan Portugissebagai sosok wanita pemberani..Meskipun dua kali mengalami kekalahan, namun Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai rainha de Japara, senhora poderosa e rica.

Di Kerajaan Tagulandang, Sangir dan Talaud berkuasa Ratu Loharaung (1570-1609), puteri dari Raja Bowntehu. Ratu Loharaung adalah raja pertama yang menguasai seluruh Tagulandang. Kemudian dia digantikan oleh cucunya Tansekoa Balango.

Malahayati,nama aslinya adalah Keumala Hayati, hidup di masa Kerajaan (Kesultanan) Atjeh dipimpin oleh Sultan Alaiddin Ali Riayat Syah IV yang memerintah antara tahun 1589-1604 M. Malahayati pada awalnya adalah dipercaya sebagai kepala pengawal dan protokol di dalam dan luar istana. Karir militernya menanjak setelah kesuksesannya “menghajar” kapal perang Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Cornelis de Houtman yang terkenal kejam. Bahkan Cornelis de Houtman tewas ditanganMalahayati pada pertempuran satu lawan satu di geladak kapal pada 11 September 1599. Akhirnya beliau diberi anugerah gelar Laksamana. Dan beliaulah Laksamana Perempuan Pertama Di Dunia. Beliau juga sukses menghalau Portugis dan Inggris yang masuk ke Aceh.
Selain itu, beliau juga mendirikan sebuah benteng yang dikenal dengan Benteng Inong Balee di Desa Lamreh, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Benteng tersebut menghadap ke barat, ke arah Selat Malaka. Benteng ini merupakan benteng pertahanan sekaligus sebagai asrama penampungan janda-janda yang suaminya gugur dalam pertempuran. Selain itu juga digunakan sebagai sarana pelatihan militer dan penempatan logistik keperluan perang.

Pada abad ke-XVII, tahun 1641 di Aceh terdapat Sultan Aceh wanita terkemuka, Paduka Sri Sultana Ratu Safiat ud-din Taj ul ‘Alam Shah Johan Berdaulat Zillu’llahi fi’l ‘Alam, puteri Sri Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Shah (.1607-1636 ). Dia dilahirkan sebagai Raja Permaisuri Puteri Sri ‘Alam. Kemahkotaannya bernama Safiat ud-din Taj ul ‘Alam Shah yang berarti:”Kesucian Kesetian Mahkota Dunia”. Daerah kekuasaannya meliputi Aceh, pesisir Sumatera Utara dan hampir seluruh semenanjung Malaya

Di pertengahan abad ke-XVIII, dalam kerajaan Banten terdapat Ratu Syarifah Fatimah (1747- 1750) yang menggantikan Sultan Abul Fathi Muhammad Syifa Zainul Arifin(1733- 1747).

Tahun 1790-1795 di Kalimantan Barat terdapat Ratu Daeng Lela. Dia jadi raja melanjutkan kekuasaan suaminya. Menjadi Wali Putera tirinya Gusti Jati atau Panembahan Suryanata Kusuma atau Sultan Muhammad Zainal Abidin, menjadi wali penguasa mewakilinya dari tahun 1790 sampai 1795. Kemudian, puteranya menjadi raja pada tahun 1828.

Di Bali Timur tahun 1770 sampai 1807 terdapat Ratu Gusti Ayu Oka Kaba-Kaba, yang menggantikan bapaknya Gusti Agung Made Munggu. Dia menjadi Wali berkuasa mewakili puteranya Gusti Agung Putu Agung..

Di Pengatan dan Kusan daerah Kalimantan Tenggara terdapat dinasti Bugis yang berasal dari Sulawesi Barat Laut, Ratu Arung Raja Daeng Mangkau yang mengendalikan pemerintahan sedagai Wali dari putera keduanya Raja Arung Abdurakhim Andi Sallo (1867-1908). Dia adalah puteri dari Arung Palewan Abdul Rakhim (1838-1855).

Kemampuan wanita memimpin negara ditunjukkan oleh sejarah dari abad ke-7 sampai abad ke-19, di Nusantara terdapat sederetan Raja wanita yang berkuasa, mulai dari kerajaan kecil sampai kerajaan besar Majapahit yang jaya.

(3) WANITA PAHLAWAN ANTI KOLONIALISME

Wanita memainkan peranan sangat penting dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda.. Di tahun 1817 tampil pemimpin pemberontakan Martha Cristina Tiahahu di Saparua, Maluku, bersama suaminya Paulus Tiahahu, berjuang melawan kekuasaan kolonial Belanda dan berhasil merebut benteng Beverwijck. Martha Cristina Tiahahu dilahirkan di Abubu Nusalaut pada tanggal 4 Januari 1800, sebagai anak sulung dari Kapitan Tiahahu dan masih berusia 17 tahun ketika mengikuti ayahnya memimpin perlawanan di Pulau Nusalaut. Pada waktu yang sama Kapitan Pattimura sedang mengangkat senjata melawan kekuasaan Belanda.di Saparua. Perlawanan itu meluas ke Nusalaut dan daerah sekitarnya. Dalam suatu Operasi Pembersihan pada bulan Desember 1817 Martha Christina Tiahahu beserta 39 orang lainnya tertangkap dan dibawa dengan kapal Eversten ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi.Martha Christina dan sang Ayah serta beberapa tokoh pejuang lainnya yang
tertangkap, di dalam kapal ini para tawanan dari Jasirah Tenggara bertemu dengan Kapitan Pattimura dan tawanan lainnya. Akhirnya pada tanggal 2 Januari 1818, selepas Tanjung Alang, Martha Christina Tiahahu menghembuskan nafas yang terakhir. Jenazah Martha Christina Tiahahu disemayamkan dengan penghormatan militer ke Laut Banda. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 012/TK/Tahun 1969, tanggal 20 Mei 1969, Martha Christina Tiahahu secara resmi diakui sebagai Pahlawan Nasional.

(Bersambung)

KAUM PEREMPUAN KITA DI SAUDI DAN EMIRAT Hidup di Zaman – PERBUDAKAN!

Kolom IBRAHIM ISA
Kemis, 22 Desember 2011
————————

in: <nasional-list@yahoogroups.com> , Friday, 23 December 2011, 17:10

KAUM PEREMPUAN KITA DI SAUDI DAN EMIRAT Hidup di Zaman – PERBUDAKAN!
SIAPA MEMBELA HAK -HAK MEREKA SBG PEREMPUAN?
<Dalam Rangka Memperingati HARI IBU, 22 Desember 2011

* * *

Menghiasi maraknya Peringatan Hari Ibu 22 Desember, 2011, tulisan Bonnie
Triyana di Historia Online, hari ini, memenuhi harapan. Bonnie
menelusuri latar belakang sejarah HARI IBU di Indonesia. Mengapa itu
diperingati? Bahwa adalah Presiden Sukarno yang dalam tahun 1959,
melalui dekrit Presiden menetapkan 22 Desember sebagai HARI IBU INDONESIA.

Untuk memperoleh gambaran yang utuh menngenai tulisan Bonnie Triyana
tsb. paling baik adalah mengakses majalah “HISTORIA ONLINE” hari ini.
Dan membacanya sendiri!

* * *

Ada satu paragraf yang patut jadi perhatian khusus apa yang ditulis
Bonnie Triyana. Dikutip di bawah ini para yang dimaksud, sbb:

“Dinamika gerakan perempuan makin menguat seiring makin bersatunya
orientasi mereka terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan.
Perempuan tak lagi berdiam di dapur atau pasrah menerima nasib yang
terjadi pada diri mereka. Sejumlah advokasi terhadap perempuan korban
pertikaian rumah tangga dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan
anggota kongres perempuan. Perempuan Indonesia, sejak 22 Desember 1928
memasuki ranah perjuangan politik praktis, sebuah wilayah yang
sebelumnya tabu mereka masuki karena nilai-nilai tertentu di dalam
masyarakat yang tak memungkinkan mereka bergerak aktif memperjuangkan
hak-haknya.”

Mengenai yang dikemukakan Bonnie, bahwa: — “Dinamika gerakan perempuan
makin menguat seiring makin bersatunya mereka terhadap
persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan”.

Ditinjau secara umum dan menyeluruh, memang demikianlah adanya.

Tokh, — perlu perhatian khusus mengenai nasib kaum perempuan Indonesia
yang bekerja di luarnegeri, tertistimewa yang pergi merantau jauh di
Arab Saudi dan Emirat.

Berita-berita mengenai nasib kaum perempuan Indonesia yang diperas
habis-habisan, diperlakukan sewenang-wenang, diperkosa dan dianiaya oleh
majikan-majikan serta makelar-makelar pekerja rumah tangga, baik yang di
Indonesia maupun uang di Arabia, tak terkira banyaknya. Belakangan ramai
diberitakan mengenai hukuman pancung terhadap pekerja rumah tangga
perempuan Indonesia yang dianiayai oleh majikan, kemudian sebagai bela
diri dan perlawanan telah membunuh majikannya. Dan masih banyak lagi
yang akan jadi korban ‘hukum pancung Arab Saudi’.

Respons dan perlawanan konsisten dari fihak Indonesia, apalagi fihak
pemerintah, terhadap ketidak adilan yang menimpa kaum perempuan
Indonesia, saungguh tidak memadai.

Bukankah para pekerja rumah tangga Indonesia yang demi mencari nafkah
untuk keluarga mereka yang hidup miskin itu, banyak diantaranya adalah
ibu-ibu di rumah mereka sendiri, di kampung halaman Indonesia, —
berhak dibela dengan palbagai cara, baik oleh aksi-aksi langsung
organisasi masyarakat, maupun cara diplomatik oleh fihak pemerintah?

* * *

Kebetulan sekali, — hari ini aku baca di sebuah surat kabar Belanda,
“De Volkskrant”, sebuah artikel yang sungguh menarik dan penting.
Menarik dan penting, khususnya bagi kita orang-orang Indonesia. Karena
tulisan tsb menyangkut langsung nasib kaum perempuan Indonesia yang
bekerja sebagai TKI di Saudi Arabia dan Emirat.

Untuk memperoleh gambaran betapa seriusnya nasib kaum perempuan
Indonesia yang mencari nafkahnya di Saudi dan Emirat, harian “de
Volkskrant“ memuatnya di halaman pertama rubrik luarnegeri koran tsb.
Separuh paginanya adalah sebuah foto yang menggambarkan dua orang
perempuan Indonesia yang sebentar lagi kepalanya akan dipenggal oleh dua
orang algojo Arab Saudi. Lokasinya? — Tidak salah lagi, — di Saudi
Arabia. Dua algojo itu pakai kedok, sedangkan dua orang perempuan
korban, seluruh kepalanya ditutup kain hitam. Di belakang tampak
beberapa orang membawa slogan-slogan: Antara lain berbunyi STOP EKSPOR
PRT (Mungkin maksudnya Pembantu Rumah Tangga), “Bangun Solidaritas thdp
Perempuan . . . (selanjutnuya kurang jelas teks berikutnya, karena
tertutup oleh foto sang algojo.

Benar, gambar yang dimuat s.k.”deVolkskrant”: itu adalah sebuah foto
mengenai demonstrasi yang diadakan di Yogyakarta. Aksi demo itu mengutuk
dipenggalnya leher seorang prempuan TKI yang dituduh telah membunuh
majikannya di Arab Saudi. Tindakan TKI itu adalah reaksi atas
penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan sang majikan Saudi terhadap
dirinya.

* * *

Seorang promovenda Belanda, Antoinette Vlieger, Rabu kemarin meraih
titel doktoralnya, dengan tema:

“PEMBANTU RUMAH TANGGA DI ARABIA ADALAH BUDAK-BUDAK”

Dengan sendirinya, sebagai orang Indonesia, kita merasa lebih tertarik
pada tulisan “de Volkskrant” ini, karena yang menjadi fokus sorotan
adalah mengenai nasib pekerja rumah tangga di Arab Saudi dan di Emirat
(United Arab Emirat). Yang berbangsa INDONESIA, Filipina dan Bangladesh.

Tulis Antoinette Vlieger, “Pemerasan dan perlakuan sewenang-wenang
terhadap pekerja rumah tangga asal luarnegeri, di Arab Saudi dan Emirat
benar-benar keterlaluan. Mereka tak punya hak apapun”.”Seorang pekerja
rumah tangga formilnnya bukan barang yang dimiliki, tetapi kenyataannya
begitu!.”

Antoinette bermukim 7 bulan lamanya di Arab Saudi dan Emirat untuk
melakukan riset terhadap masalah pekerja rumah tangga asing di kedua
negeri itu. Hasil risetnya sungguh mengungkap lebih lanjut betapa
PRAKTEK ZAMAN PERBUDAKAN masih berlangsung di Arab Saudi dan Emirat.

Suatu ketika Antoinette berpura-pura sebagai orang yang memerlukan
pembantu rumah tangga. Ia mengunjungi kantor makelar yang mengelola
perdagangan budak ini. Bukan main terkejutnya Antoinette, ketika sang
makelar tanpa malu maupun tedeng aling-aling, mengatakan kepada
Antoinette: Kalau Anda menjemputnya (maksud pembantu rumah tagga) dari
lapangan terbang, maka ia adalah b u d a k Anda. Lanjut sang makelar:
Ambil paspornya, dan kurung dia dirumah. Kalau tidak, dia akan
menceriterakan semua rahasia keluarga kepada tetangga-tetangga Anda.
Sang makelar khusus menekankan kepada Antoinette, agar jangan
mengizinkan keluar pembantu rumah tangga itu. Sebab, itu akan
menyebabkannya jadi hamil.

Tulis Antoinnette selanjutnya: Sebagian besar dari pembantu rumah tangga
tsb terjerumus dalam suatu priode kehidupan yang merupakan impian buruk
tak terduga. “Mereka disuruh melakukan pekerjaan keluarga yang terdiri
dari opa, oma, bapak, ibu dan enam orang anak-anaknya. Kebanyakan harus
bekerja 7 hari seminggu, dan dalam 24 jam harus siap kapan saja untuk
disuruh ini-itu. Mereka samasekali tak memperoleh perlindungan hukum
apapun. Banyak sekali terjadi tindakan sewenang-wenang dan pemerkosaan.

Tahun lalu, seorang pekerja rumah tangga INDONESIA ditemukan mayatnya di
tempat sampah. Lehernya hampir putus. Itu terjadi di Arab Saudi.
Perempuan Indonesia itu ternyata telah diperkosa, diperlakukan
sewenang-wenang kemudian dibunuh. Beberapa minggu sebelumnya seorang
pekerja rumah tangga (23th) luka-luka berat diopname di rumah sakit. Ia
disiksa dengan alat setrika dan gunting. Menurut sumber Indonesia, dalam
tahun 2010, tidak kurang dari 120 orang pekerja rumah tangga Indonesia
yang ditemukan mati.

Resminya para pekerja rumah tangga itu memiliki ‘kontrak kerja’ tetapi
mereka tak memilik hak-hukum apapun.”Mereka tidak termasuk digolongkan
hukum-perburuhan, karena mereka bekerja di perumahan. Pemerintah Arab
tidak-mau-tahu dengan apa yang terjadi di dalam rumah-tangga. Di situ
menurut tradisi patriakhat, yang jadi penguasa adalah majikan. Pekerja
rumah tangga tidak bisa begitu saja berpindah majikan. Bila ‘kontrak
kerja’ putus, maka visum tinggal juga tak berlaku lagi. Kapan saja ia
menghendakinya, sang majikan bisa mendeportasi pekerja rumah tangga.
Formalnya, pekerja rumah tangga itu, bukan seorang budak, tetapi dalam
praktek mereka adalah budak-budak. *Demikian besarnya ketidak-samaan
kekuasaan, sehingga apa yang terjadi (di Arab Saudi dan Emirat) bisa
dikatakan suatu perbudakan.

Kadang-kadang negeri-negeri seperti Indonesia dan Filipina, memprotes
keadaan ini. Tetapi sedikit sekali pengaruhnya. Negeri-negeri itu,
memang memerlukan uang (devisa yang diperoleh dari ekspor pekerja rumah
tangga) itu. Kalau ribut-ribut, Arab Saudi juga mengancam tidak akan
memberikan lagi visa bagi merka yang mau melakukan ibadah haji. Juga
karena di negeri-negeri asal pekerja rumah tangga itu, korupsi merupakan
hal yang biasa, dan status para pekerja rumah tangga itu rendah sekali.

Sistim hukum dan perundang-udangan di Arab Saudi dan Emirat, menjamin
agar para pekerja rumah tangga itu, tidak mungkin memenangkan suatu
perkara. Meskipun dibuktikan bahwa sang korban dilukai oleh siksaan.

Arab Saudi, kata Vlieger, adalah sebuah diktatur. Segala-galanya
didasarkan pada koneksi dengan keluarga Saudi dan dengan elite
keagamaan, atau pada uang. Demikian Antoinette Vlieger mengungkap
situasi penderitaan kaum perempuan pekerja rumah tangga di Arab Saudi
dan Emirat.

Nasib kaum perempuan pekerja rumah tangga Indonesia seperti yang
diungkapkan oleh hasil riset 7 bulan di Arab Saudi dan Emirat, masih
belum ada perubahan.

Pantaslah menjadi perhatian kita semua, khususnya kaum perempuan
Indonesia dan organisasi-organisainya. Namun yang paling
bertanggung-jawab dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia!

Rocky Gerung on the politicization of Islam

Rocky Gerung is a He.

Rocky Gerung on the politicization of Islam

Ida Indawati Khouw, The Jakarta Post, Jakarta | Sun, 11/16/2008 10:27 AM

A | A | A |

“Indonesia should ban political parties that are based on primordialism, be they ethnic or religious-based,” said Rocky Gerung, philosophy lecturer at the University of Indonesia. He continued: “We should leave behind languages that are no longer compatible (with modern politics).”

Included in the expressions of modern politics are “Do you speak feminism?”, “Do you speak environmentalism?”, instead of “What’s your religion?”, “What’s your ethnicity?”; the latter two, Rocky said, reflected (political and civilizational) setbacks.

Rocky, 49, was discussing the reinforcement of identity politics, which tend to employ violence and lack ethics. The hard-line Islam Defenders Front’s (FPI) violent ambush in June against a pro-pluralism rally and the October enactment of the Pornography Law (UUP), the content of which has been criticized for forcing the majority’s morals on the general public, despite strong protests, were some of the examples.

The House lacks a sense of ethics

Rocky considers the House of Representatives political maneuvering behind the UUP an effort to win the majority’s votes.

“This is a dangerous game — they are playing with fundamental issues for pragmatic motives.”

Question: (Respected philosopher) Franz Magnis-Suseno has gone so far as to label the legislators behind the enactment of the UUP as shameless

Answer: The House now has the surplus of power — they want to regulate all political aspects of the state, including the public’s private realm — but lacks a sense of ethics as a parliament. As a result, the House is omnipresent and arrogant. Actually, legal products that provoke controversies, like the UUP, should be abolished. Law should present peaceful coexistence among citizens, not otherwise.

It is obvious that the legal content of the UUP is aimed at serving the morals of the majority; It reflects the symptoms of the ever-creeping sharia (law). In modern politics, law should be based on constitutional assumptions that can be tested. Law can’t be based on religious morals because religious morals are absolute for the adherents of the religion and thus incontestable. Religion does not fall under the falsification principle. Religious morals can not become the morals of legislation.

Rocky is of the opinion that state politics should be based on secular ideology — such that is testable and falsifiable.

On the possibility of a secular state

When asked whether he proposed the idea that a secular state is the solution for Indonesia, Rocky joked: “The state doesn’t know the phone number of God and the address of heaven. So, don’t ever try to deliberate on heaven.”

However, it does not mean that the state is not allowed to interfere when religious conflicts erupt. Rocky said, “There’s no problem with those embracing religious absolutism, but the state should prevent with absolute conviction the people from committing violence.”

“When the state punished Rizieq (FPI’s leader, Rizieq Shihab), it was not because he was the leader of the FPI, but because he instigated violence (Rizieq received a sentence of 18 months in jail for his role in instigating violence against a pro-pluralism rally in June).

There will always be the potential for theological disagreements between the Ahmadiyah sect and (mainstream) Islam to result in public clashes. How should the state solve this problem?

A: In such an instance, the state must not say one word that reflects bias. If there’s a clash, punishment should be handed out based on criminal law, not on (religious) doctrines. The state has no right to protect religious dogmas, has no right to judge them.

It is the right of every citizen to embrace certain dogma as far as they do not commit crime in defending their dogma. So, it is impossible to settle (a clash of dogmas), thus, don’t try to deliberate final regulations because the state has no authority and capability to determine whether someone would go to heaven or to hell.

How should democracy be maintained?

Principally, uncontested world views should not be in currency, because our democracy acknowledges political changes every five years (through general elections). Citizens do not elect God in general elections, do they?

How does human rights fit into the framework of democracy?

Issues related to human rights can not be settled through electoral democracy. There should be no final, unchangeable, moral regulations. Morals are always in the making, they change in line with shifting world views.

Social and cultural discourses will come to an end with the finality of moral (regulation). (If that is so) it is the first step toward totalitarianism.

So, what’s your suggestion?

Actually, the government should make a statement that Indonesia is a secular state, that the state does not interfere in the private realm of its citizens. Everyone is entitled to their own beliefs.

Unfortunately, (those within) the government prefer to take advantage of the situation (the rise of identity politics). The government of President Susilo Bambang Yudhoyono is riding the tidal wave of majoritarian rule.

On many occasions, I was involved in Constitutional Court hearings as an expert witness. Several times I encountered parties that brought religious arguments to the court sessions, but the judges did not reject those arguments.

Rocky is not against anything religious, “Religious proposals should first be converted into the language of the public if they are presented as political proposals. For example, if a party proposes religious justice, they should elaborate on the issue, making it relevant to, for instance, CSR, progressive taxes and so on. Religious terms should be convertible to programs on justice and rights issues.”

In this way, parties also have their roles in civic education, “But, what we witness now, instead of trying to work for civic education, political parties are designed to produce demagogues instead of pedagogues,” he said.

Is it a symptom of a failed state?

No, not yet … it reflects a state that is without direction. We have a nation rich in opportunities — a land of opportunities — but it is being managed by opportunists.

So, what’s your proposal?

The President should come up with a public address stating that fundamentalism grows faster than economic growth and that the situation is alarming (because areas with poor economic conditions are hotbeds for the mushrooming of religious fundamentalism). But, we can not build hopes on a president who is riding a tidal wave of the majority. Politics are conducted pragmatically, not as a pedagogy.

Silent Majority

Rocky said of the theory that the majority is keeping silent witness to the rise of fundamentalism and the politicization of religion, “There is a power game, silent power behind the silent majority, which at the same time is silently proud that religion has become the identity of the nation, and that to keep silent will benefit political Islam in general.

“(Under normal circumstances) there should have been a public outcry (against the abuse of religion), but it has not been heard. The mentality of the silent majority has become hegemonic.”

Why do you think conservatism and radicalism have been readily embraced of late?

Fundamentalists “read” public apathy fueled by a democracy that has failed to evenly distribute its economy; The first then propose “Islamic order” as an alternative.

As conservative and radical ideas are culturally accepted, then (their agents) are given the chance to politically consolidate. Over the last decade, the site (for the consolidation) had been student campuses. So, the cultural acceptance has come through a long process, resulting in the sharia-driven legal products.

What’s your opinion on Islam in Indonesia now?

It mingles with political ambition. Cultural Islam has become secondary. Islam is treated as an installation to accumulate power.

Related News >>

 

 

suharti maslam, vrijdag 23 december 2011 14:35,in: GELORA45@yahoogroups.com

Bung Chan yb.,

Terimakasih bung atas tanggapan bung Chan memaknai Hari Ibu. Sayang, saya juga nggak tahu Rocky Gerung itu laki atau wanita. Yah, itu kurang perlulah, yang penting isinya bagus untuk gender (menurut saya).

Seandainyapun ia lelaki, tambah senanglah kita bahwa sebagian kaum laki – laki di Indonesia terus juga ikut memperhatikan dan menyokong maju perkembangan  posisi perempuan dalam sejarahnya. Contohnya, malahan sudah ada apa yang mereka bentuk dalam organisasi yang dinamakan “Aliansi Laki-laki Baru”.

Yang kedua bung Chan, terimakasih untuk susulan foto ibu Inggit, ingatan saya lalu pada ibu Sudjojono. Saya belum fasih men-”transport” foto ke-postingan yang di fwd.-kan.

Salam,

Titiek Maslam

ChanCT <SADAR@netvigator.com>,in: GELORA45@yahoogroups.com
Friday, December 23, 2011 1:50 PM

 

 

Benar mbak Titiek, … cukup menarik tulisan Rocky Gerung (laki apa perempuan, ya?) yang mencoba mengangkat peran Bu Inggit dalam mempertahankan prinsip menentang poligami, dengan merelakan bung Karno mengawini Fatmawati. Disini pula kita melihat kelemahan bung Karno sebagai lelaki yang mudah jatuh cinta pada rayuan wanita dan dengan mudahnya melupakan betapa besar dukungan yang diberikan bu Inggit dibalik dirinya itu. Seorang suami yang tidak berhasil melihat usaha keras bu Inggit menjahitkan kancing jas, agar dirinya berpenampilan gagah saat berpidato “Indonesia Menggugat” yang meledak-ledak itu.

 

Barangkali kalau bung Karno tidak ada kelemahan mudah tergaet rayuan wanita ini, G30S juga tidak akan terjadi, …? Jalan sejarah bangsa Indonesia bisa lain, karena bangsa mendapatkan seorang pemimpin yang lebih sempurna. Tapi, kenyataan yang terjadi telah berbicara lain dan itulah yang harus diterima bangsa ini, untuk disimpulkan dengan sebaik-baiknya oleh genarasi berikut dan maju diatas jalan yang lebih cerah.

 

Peran kaum wanita dalam setiap gerakan patut diangkat sebagaimana mestinya, … sesuai dengan perkembangan kesadaran umat manusia, tentu akan terus maju lebih perkasa. Kaum wanita sudah tidak lagi bisa diperlakukan hanya sebagai hiasan didalam rumah atau hanya merupakan permainan lelaki saja, tapi sudah bisa menentang di-madu secara pasive, dengan merelakan suami mengawini wanita lain, tapi kemudian juga akan berkemampuan menentang keras suami mengawini wanita lain, dengan aktive melawan poligami!  Bukan hanya dengan merelakan suami mengawini wanita lain, tapi akan berhasil menentang suaminya berpolimagi! Jangan mau kalah dengan lelaki!

 

Ini foto bu Inggit yang tertinggal!

 

Salam,.

ChanCT

 

 

—– 原始郵件—–

寄件者: suharti maslam

收件者: Gelora45

傳送日期: 2011年12月23日 18:58

主旨: [GELORA45] Sambutan Hari Ibu Indonesia 2011

 

  Sebuah artikel bagus dari tanah – air sebagai bahan yang perlu dipelajari bagi para pemerhati. Juga artikel artikel interessant  lainnya yang telah dipostingkan maupun yang sedang disiapkan oleh teman teman milis  berkaitan dengan memaknai sejarah Hari Ibu Indonesia dewasa ini, saya menyertakan ucapan terimakasih.

 

 

Salam,

Titiek Maslam

 

 

Artikel Utama dari Yayasan Jurnal Perempuan  (foto Ibu Inggit tak disertakan — maaf, TM)

22 Desember 2011

Perempuan, Politik dan Sejarah

Artikel dikirim oleh Mariana pada 22 December 2011 – 5:43

 

Saya membayangkan: Di suatu malam di ujung

Desember 1930, Sukarno sibuk menyiapkan pidato di ruang bacanya, di tengah tumpukan buku dan kopi panas. Dan di kamar tidur Inggit dengan tekun menjahitkan kancing jas Kusno (begitu Inggit memanggil Sukarno), supaya ia tampak gagah di depan ruang sidang esok harinya. Dan benar terjadi, pidato Sukarno, dengan judul maha dahsyat itu -INDONESIA MENGGUGAT- meledak laksana kilat, membelah langit imperialisme, mengobarkan api nasionalisme.

Lalu sejarah tumbuh dengan cara lain: ruang baca Sukarno meluas menjadi ruang nasional, lalu tumbuh menjadi ruang Republik. Bintang kehormatan dan puja-puji menempel mentereng di jas Sukarno. Dan kamar tidur Inggit, bertahun-tahun kemudian, ia tempati kembali seorang diri. Inggit menolak dimadu. Ia memilih berpisah.

Sejarah adalah pentas politik laki-laki. Di dalamnya kekuasaan dan kepahlawanan ditampilkan megah: ruang sidang yang sakral, pidato menggelegar, histeria massa, lalu sekotak tanda jasa. Sementara perempuan cukup berdiri di kejauhan, menunggu pentas usai, tanpa paham jalan cerita. Skenario memang tidak ditulis untuk dapur yang penuh jelaga, atau kamar tidur yang kusam. Kamera dan biografi adalah peralatan politik laki-laki. Di dalamnya memori kolektif diproduksi dan kekuasaan diawetkan.

“Kuantar Ke Gerbang”, adalah kisah keteguhan hati seorang perempuan sederhana. Ia menolak poligami, dan memilih hidupnya sendiri. Sukarno tumbuh menjadi orang besar, dieluk-elukkan sejarah. Dan Inggit? Ia kembali pada kesehariannya: meracik jamu, membuat bedak dan berjualan kecil. Ia mandiri. Ia meneruskan hidupnya sendiri.

“Tentu ada jarak akademis antara Sukarno dan Inggit. Juga jarak usia. Tetapi pasti tidak ada jarak integritas.

Inggit menyelesaikan problem ‘cinta segitiga Sukarno’ dengan keteguhan psikologis dan kekuatan akal sehat. Dua kali ia bergumul dengan modus romansa itu: pertama, ketika bercerai dengan Sanoesi, untuk menikah dengan Sukarno, lalu kini ia merelakan Sukarno menikahi Fatmawati. Kita tahu, pada dua peristiwa itu ada konteks dan pertimbangan politik yang kompleks. Di hadapkan pada situasi psikologis semacam itu, yaitu dalam pergumulan antara cinta dan politik, antara ‘passion’ dan ‘reason’, Inggit menemukan penyelesaiannya dengan baik. Ia memilih prinsipnya sendiri. Itulah integritas!

Refleksi hari ini: Politik perempuan masih berjuang menembus multi-lapis diskriminasi. Hambatan multi-lapis itu merentang sepanjang peradaban: dari mitos virginitas sampai perda-perda misoginis. Sangat sering filsafat, agama dan hukum melegitimasi struktur patriarkis itu. Tetapi sejarah justeru mengagungkan politik diskriminasi itu sebagai “his-story”. Hegemoni ini dioperasikan melalui berbagai politik stigmatisasi, untuk tujuan melokalisir perempuan dalam ruang domestik.

Hasilnya adalah ketidakadilan di semua bidang: anak perempuan yang kehilangan hak pendidikan, angka kematian ibu melahirkan yang tinggi, “silent crime” di kamar tidur, partisipasi politik perempuan parlemen yang tidak substantif, dst.

The Law of the Father, memang telah tumbuh menjadi acuan kebenaran sepihak. Dia melembaga dalam politik bahasa, diteorikan dalam psikologi dan ditanamkan dalam wacana sosial. Di dalam “Hukum Sang Bapak”, perempuan tidak tumbuh sebagai aktor warganegara, tetapi sekedar sebagai figuran dalam sistem formal demokrasi.

Akumulasi ketidakadilan memang menyatu dalam tubuh perempuan: ia penerima terendah produksi ekonomi, ia non-subyek dalam sistem hukum, ia sasaran penghukuman moral dalam politik agama, ia umpan dalam politik media.

Sesungguhnya, sejarah keadilan hanya dapat tumbuh jujur bila ditulis dalam perspektif politik tandingan. Perspektif perempuan mengaktifkan diskursus kesetaraan. Dengan cara itu kita memahami sejarah bukan sebagai “gagasan besar” seorang tokoh, tetapi sebagai “tindakan bermakna” setiap manusia. Tindakan menghasilkan tanggung-jawab, jauh sebelum cita-cita besar tiba.

Politik perempuan adalah kumpulan tanggung-jawab yang merentang panjang dalam peradaban: dari rahim dan payudara, sebagai pemberi hidup, sampai jiwa dan tenaga, sebagai pemberi keadilan. Dalam rentang tanggung-jawab itu, sejarah akan terbaca sebagai sejarah kemanusiaan, dan bukan sejarah ketokohan.

Dalam sejarah politik kita, nama Inggit tenggelam dalam ketokohan Sukarno. Malam itu…, Inggit hanya menjahitkan kancing yang lepas. Tetapi sesungguhnya, sebiji kancing yang lepas, akan sama mengganggunya dengan sebait kalimat pidato yang tak selesai.. *** (Rocky Gerung)

 

“Brain-Based Writing”:

“Brain-Based Writing”:
 Bagaimana Saya Mengajar Matakuliah Bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi? (15)

Oleh Hernowo

in: dikbud@yahoogroups.com,riday, 23 December 2011, 8:27

“Multiple intelligences”-nya Gardner
Saya menciptakan teknik-teknik membaca (dan menulis) yang berbasiskan cara kerja otak (brain-based writing) dikarenakan membaca (dan lebih-lebih menulis) termasuk kegiatan-penting namun gampang membuat yang melakukannya cepat merasa bosan. Lewat brain-based writing, saya berharap menemukan banyak sekali variasi kegiatan membaca (dan menulis). Hal ini saya rasakan ketika saya, misalnya, memanfaatkan teorimultiple intelligences-nya Howard Gardner untuk membaca dan menulis. Saya kemudian menemukan banyak sekali kombinasi kegiatan membaca dan menulis yang dapat saya lakukan merujuk ke kesembilan jenis kecerdasan yang ditemukan oleh Gardner.
 
Lantas juga lewat konsep accelerated learning-nya Dave Meier yang bernama S.A.V.I—yang mengadopsi modalitas visual-auditif-kinestetis (VAK) dengan menambahkan fungsi intelektual (I) untuk kegiatan merenung yang berefek sangat dahsyat—saya berhasil menciptakan sebuah kegiatan membaca dan juga menulis dengan gaya S.A.V.I. S.A.V.I adalah akronim dari Somatis (keragaan/tubuh), Auditif (pendengaran/telinga), Visual (pembayangan atau penggambaran), dan Intelektual (perenungan). Anda dapat membaca dengan menggerakkan tubuh Anda (berjalan-jalan), dan tidak hanya duduk diam-membisu (Somatis). Lalu, Anda dapat membaca dengan suara keras (telinga lahir Anda mendengarkan suara tersebut ketika Anda membaca). Anda juga dapat membaca dengan memanfaatkan imajinasi Anda: dengan membayangkan (Visual). Dan, Anda dapat merenungkan setiap materi yang Anda baca dengan cara mengaitkan materi-materi penting dengan diri Anda (Intelektual).
“Otak kiri dan kanan”-nya Sperry
Setelah itu ada kegiatan membaca dengan menggunakan otak kiri dan otak kanan. Fungsi kedua belahan otak yang berbeda ini ditemukan oleh Roger Sperry. Menurut Sperry ada dua sifat pemikiran otak yang sangat berseberangan: teratur dan acak (bebas). Yang teratur merupakan sifat pemikiran otak kiri, yang tidak teratur merupakan sifat pemikiran otak kanan. Rincian fungsi dari kedua belahan otak ini pun banyak diungkapkan oleh para ahli otak. Nah, kita dapat membaca dengan memanfaatkan sifat-sifat khas setiap belahan otak tersebut. Jika kita ingin membaca dengan memanfaatkan otak kanan, maka bacalah sebuah buku dari halaman mana saja (secara acak) yang halaman tersebut bisa menghubungkan diri Anda dengan materi buku yang paling menarik. Jika kita membaca buku itu secara urut, maka kita lebih banyak memanfaatkan fungsi otak kiri. Dengan memahami fungsi otak kanan, kita pun dapat membuat variasi membaca yang tidak biasa.
 
Meskipun kegiatan otak kita sesungguhnya tidak dapat dibagi-bagi seperti itu, namun kita dapat memanfaatkan cara kerjanya dan membayangkan tahapan-tahapan dalam melakukan sesuatu berdasarkan temuan Sperry. Fungsi belahan otak kanan itu sangat membantu saya ketika saya menulis. Setiap mengawali kegiatan menulis, saya tentu ”membunuh” terlebih dahulu otak kiri milik saya. Itu saya lakukan karena saya ingin mengawali menulis secara spontan dan bebas. Selama ini, kalau mengawali menulis, saya tentu terjebak pada pelbagai aturan yang membelenggu (otak kiri). Saya ingin bebas dari aturan tersebut. Tentu, setelah semua materi yang akan saya tulis bisa saya keluarkan secara spontan dan bebas, saya kemudian akan meminta bantuan otak kiri untuk menata mater-materi yang kemungkinan masih kasar dan berantakan tersebut. Akhirnya, kegiatan menulis, bagi saya, merupakan kegiatan yang mengasyikkan karena dapat saya lalui dengan dua tahapan yang memberdayakan diri saya.
 
“Triune brain”-nya MacLean
 
Terakhir, saya juga kadang memanfaatkan temuan Paul D. MacLean yang bernama ”triune brain”—di dalam satu kepala ada tiga jenis otak. Menurut MacLean pertumbuhan otak kita melewati tiga tahap dan akhirnya terbentuk tiga jenis otak: batang otak (reptilian complex), otak tengah atau midbrain(limbic system), dan otak bahasa (neocortex). Daniel Goleman kemudian memopulerkan potensi otak tengah yang dikenal dengan sebutan EQ. Emosi sangat mempengaruhi pemikiran kita. Jika emosi bersifat negatif (marah, benci, kesal, dan semacamnya), sifat pemikiran akan turun ke bawah dan bekerjalah otak primitif yang ada di batang otak.
 
Sebaliknya, jika emosi bersifat positif (bahagia, lega, nyaman, dan semacamnya), sifat pemikiran akan naik ke atas dan otak paling canggih, otak bahasa, akan bekerja secara dahsyat. Jadi, membacalah buku-buku yang memang Anda pilih dan Anda sukai. Apabila Anda membaca buku yang dipilihkan oleh dosen Anda dan kegiatan membaca itu diposisikan sebagai sebuah tugas, carilah terlebih dahulu materi buku tersebut yang memberikan manfaat dan membuat Anda senang. Demikian juga ketika menulis. Pilihlah topik yang memang Anda sukai dan membuat Anda bersemangat menuliskannya. Sebab pilihan Anda (suka atau tidak suka) dapat mengubah emosi Anda dan emosi berpengaruh pada pemikiran Anda.
 
Itulah yang saya sebut sebagai brain-based writing meskipun, kadang-kadang, semua itu tampak seperti ”main-main” atau, katakanlah, mengada-ada. Namun, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dave Meier, dalam bukunya The Accelerated Learning Handbook (2002), khususnya ketika dia membahas tentang ”Teori Otak sebagai Kiasan” di halaman 81, ”Semua teori otak, tentu saja, terlalu menyederhanakan. Akan tetapi, teori-teori itu dapat menjadi kiasan yang bermanfaat untuk membantu kita memikirkan organisme otak yang rumit dengan cara yang praktis dan konkret.” Dan, lewat teori otak yang tampak mengada-ada itu, saya telah dibantu menjalankan kegiatan membaca dan menulis dalam bentuk yang sangat bervariasi, menyenangkan, serta memberdayakan. Salam.[]

Di Indonesia, Demokrasi dan Islam Saling Menyokong

Di Indonesia, Demokrasi dan Islam Saling Menyokong
Ilham Khoiri | Robert Adhi Ksp | Kamis, 22 Desember 2011 | 23:03 WIB
KOMPAS.com Mantan Menlu Hassan Wirajuda

JAKARTA, KOMPAS.com – Pencapaian demokrasi di Indonesia yang berkembang pesat selama 13 tahun terakhir ini bisa menjadi model atau bahan perbandingan bagi negara-negara di ASEAN dan Asia Pasifik. Apalagi, demokrasi di sini bisa berjalan beriringan dengan Islam dan modernitas.

Penilaian itu disampaikan mantan Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda, dalam Ceramah Umum “Demokrasi dan Diplomasi” di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (22/12/2011). “Indonesia memperlihatkan pencapaian tinggi dalam melaksanakan demokrasi dalam waktu singkat,” katanya.

Hassan Wirajuda menjelaskan, kepemimpinan Orde Baru yang sentralistik dan otoriter selama lebih dari 30 tahun membuat bangsa ini mundur dalam demokrasi. Namun, gerakan Reformasi 1998 mendobrak kebntuan itu dan mendorong proses demokratisasi.

Pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 1999, 2004, dan 2009, juga Pemilu Presiden secara langsung tahun 2004 dan 2009 yang memperlihatkan sukses besar. Demikian pula dengan sekitar 500 pemilihan kepala daerah di seluruh Nusantara. Ini mengubah politik Indonesia dari sistem otoriter menuju sistem demokrasi.

Pemilu sukses, masyarakat hidup dalam kebebasan dan cukup damai. Konflik di Aceh yang berlangsung selama tiga dekade, misalnya, dapat ditangani dengan baik. Kita juga bisa bertahan di tengah krissis ekonomi dunia.

“Hanya dalam waktu 10 tahun, Indonesia sudah termasuk dalam jajaran negara-negara besar dengan demokrasi. Lebih dari itu, kita juga memperlihatkan bahwa demokrasi, Islam, dan modernitas bisa cocok, bahkan saling mendukung,” katanya.

Suatu survei menunjukkan, antara 75 persen sampai 80 persen penduduk Indonesia percaya pada pemerintahan yang demokratis. Transisi Indonesia menuju demokrasi telah mencapai tahap yang bagus. Pencapaian ini merupakan modal yang penting dalam membangun diplomasi internasional.

Hanya dalam waktu 10 tahun, Indonesia sudah termasuk dalam jajaran negara-negara besar dengan demokrasi. Lebih dari itu, kita juga memperlihatkan bahwa demokrasi, Islam, dan modernitas bisa cocok, bahkan saling mendukung

MEMPERINGATI HARI IBU

Nurdiana:

      MEMPERINGATI  HARI IBU
22 DESEMBER 2011 (1)

Su Dian <sudian301@yahoo.com>,in: “wahana-news@yahoogroups.com” <wahana-news@yahoogroups.com> ,Friday, 23 December 2011, 9:38
(1) HARAPAN PADA WANITA.

Memperingati HARI IBU Ibu tak bisa lain berarti mengangkat harkat wanita. Kita peringati HARI IBU tahun ini, dengan didahului adanya ungkapan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menyatakan ” Anak Muda dan Perempuan Dapat Ubah RI”. Ungkapan ini patut jadi perhatian dan renungan siapa saja yang mencintai RI, yang mendambakan RI agar keluar dari keterpurukan, berobah kembali jadi negara Mercu Suar, sebagaimana yang pernah dialami bangsa kita di zaman Bung Karno. RI sekarang ini, telah jadi terpuruk, hasil sepertiga abad berkuasanya rezim orba Suharto. RI bukan lagi melindungi wanita warganya. Sungguh menyedihkan, jika kita bicara mengenai wanita. Segera terpampang Marsinah, korban karena membela hak kaum buruh. Terbayang Ceriyati menggelantung di awang-awang tingkat limabelas gedung tinggi karena berusaha melarikan diri, membebaskan diri dari penindasan. Berapa banyak TKW yang pergi sehat, pulangnya mayat ?. Bahkan ada yang dihukum pancung karena berlawan.
Dan sungguh memalukan, para pejabat RI menjuluki para TKW sebagai “pahlawan devisa” . Memang RI yang begini perlu dirubah. Untuk itu, Dahlan Iskan meletakkan harapan pada anak muda dan perempuan, pada wanita. Ternyata gayung bersambut. Baru saja diberitakan bahwa Rieke Diyah Pitaloka tampil mencalonkan diri untuk jadi Gubernur Jawa Barat Ini sungguh menggembirakan.

Ya, ungkapan Dahlan Iskan ini sungguh beralasan. Wanita Indonesia punya tradisi aktif bergerak dalam masyarakat. Semenjak zaman purba, penindasan di zaman feodal melahirkan jiwa perlawanan di kalangan wanita. Perlawanan ini berlanjut di zaman kolonial Belanda dan fasisme Jepang, sampai pada masa perjuangan merebut dan membela kemerdekaan nasional.
Sejarah Indonesia mencatat tokoh-tokoh wanita terkemuka pada zamannya, yang menempati kedudukan kebesaran dan memainkan peranan penting dalam masyarakat, sesuai dengan syarat-syarat sejarahnya. Bukan hanya mempesona karena kecantikannya, seperti Ken Dedes sampai-sampai dipatungkan bagai arca Pradnyaparamita, yang berarti Kesempurnaan dari Kearifan ajaran pokok Buddha Mahayana. Wanita dalam sejarah Indonesia, bahkan termasuk banyak yang menempati kedudukan tertinggi dalam kekuasaan negara, yaitu tidak sedikit terdapat para raja wanita, Ratu,. Maharatu, Maharani, atau Sultana memimpin dan mengendalikan kerajaan. Banyak yang dicatat sejarah sebagai pahlawan gagah berani melawan kolonialisme Belanda, serta pejuang tangguh demi kemerdekaan nasional..

(2) TOKOH WANITA MEMIMPIN NEGARA.

Semenjak kerajaan tertua di Nusantara yang dicatat sejarah, terdapat Kerajaan Kalingga bercorak Hindu yang berada di suatu tempat antara Kabupaten Pekalongandan Kabupaten Jeparasekarang dibawah pimpinan Ratu Maharani Shima (674-732M), yang dikenal sebagai penguasa yang adil, menguasai 28 kerajaan kecil lainnya, mempunyai pasukan wanita yang kuat. Kerajaan Kalingga telah ada pada abad ke-VI Masehi. Keberadaannya diketahui dari sumber-sumber Tiongkok.
Kerajaan Kalingga memiliki pertalian dengan Kerajaan Galuh. (723-732M). Putri dari Ratu Maharani Shima yang dikenal sebagai Putri Parwati menikah dengan putra mahkota Kerajaan Galuh yang dikenal sebagai Mandiminyak – kemudian menjadi raja kedua di Kerajaan Galuh. Kerajaan Kalingga di bawah pemerintahan Ratu Maharani Shima, yang terkenal memiliki peraturan: barang siapa yang mencuri, akan dipotong tangannya.. Maharani Shima memiliki cucu yang bernama Sanaha yang menikah dengan raja ke 3 dari Kerajaan Galuh, yaitu Bratasenawa. Sanaha dan Bratasenawa memiliki anak yang bernama Sanjaya yang kemudian menjadi raja Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh (723-732M). Setelah Maharani Shima mangkat di tahun 732M, Sanjaya menggantikan buyutnya dan menjadi raja Kerajaan Kalingga Utara yang kemudian disebut Bumi Mataram, dan kemudian mendirikan Dinasti Sanjaya di Kerajaan Mataram Kuno. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkannya kepada putra dari Tejakencana, yaitu Tamperan
Barmawijaya alias Rakyan Panaraban. (732-739 M), yang menjadi penguasa tunggal di Jawa Barat setelah ditunjuk menjadi raja Sunda oleh ayahnya dan memperoleh tahta Kerajaan Galuh yang diserahkan oleh Premana kepadanya.

Di abad ke-VIII terdapat  Kerajaan Sunda, tahun 723 – 732 dengan Ratu Tejakencana yang dinobatkan menyusul wafat Bapaknya. Ratu Tejakencana,  kawin dengan Rakyan Jamri putera Raja Bratasenawa dari Kerajaan Galuh, yang menjadi raja kedua dari Kerajaan Sunda.

Di abad ke-IX, tahun 832-838 terdapat Maharatu Pramodo Wardhani dari Kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Juga terkenal dengan Pramodawardhani, yang menggantikan Bapaknya Taga Samara-tungga (812-833). Samaratungga adalah cikal bakal dari dinasti Syailenda yang berkuasa di Jawa Tengah dan Sriwijaya dalam abad ke-VIII dan ke-IX. Samaratungga adalah penerus dari Raja Indra, (782-812)dan tercatat dalam sejarah sebagai pembangun bangunan Venuvana (bahasa Sanskrit Belantara Bambu) sebuah bangunan suci tempat penyimpanan abu nenek moyang Raja Indra  dari dinasti Syailendra. Dalam pemerintahannya dia membangun candi raksasa agama Buddha Borobudur. Samaratungga kawin dengan Dewi Tara, puteri dari Raja Sriwijaya Dharmasetu, yang melahirkan persekutuan politik antara Syailendra dan Sriwijaya. Maharaja Samaratungga (812-833) mempunyai seorang puteri bernama Pramodhawardhani (833-856). Pramodawardhani adalah putri mahkota Wangsa Sailendra. Tercatat dalam
sejarah, Pramodawardhani meresmikan sebuah bangunan Jinalaya bertingkat-tingkat yang sangat indah. Bangunan ini umumnya ditafsirkan sebagai Candi Borobudur. Sesudah meninggalnya Samaratungga, Pramodhawardhani menjadi penerusnya. Pramodowardhani terkenal sebagai penguasa yang baik hati. Dia terkenal karena menyediakan sebidang tanah untuk pembangunan candi agama Hindu;. dia membangun sebuah Lingga di sebuah perbukitan Kunjara Kunja. Suaminya, Rakai Pikatan, meneruskan kekuasaannya dan memerintah selama tahun 838-851.

Di abad ke-XI, ketika Erlangga, (Airlangga) (991-1049) dari Kerajaan Kahuripan harus meletakkan jabatan, yang berhak jadi penggantinya adalahPuteri Sanggramawijaya. Tapi dia menolak jadi raja, dan memilih jadi pendeta. Karena itu Kerajaan terpaksa dibagi dua antara dua saudara sepupunya (kelahiran selir Bapaknya). Lahirlah Kerajaan Janggala dan Kediri. Kediri lah yang berkembang menjadi Kerajaan Singosari di awal abad ke-XII.

Di abad ke-XIII, Ken Dedes adalah nama permaisuridari Ken Arok alias Rajasa Sang Amurwabhumi (1222- 1247) pendiri Kerajaan Tumapel(Singhasari). Ken Dedes dianggap sebagai leluhur raja-raja yang berkuasa di Jawa, nenek moyang wangsa Rajasa, dinasti yang berkuasa di Singhasari dan Majapahit. Tradisi lokal menyebutkan ia sebagai perempuan yang memiliki kecantikan luar biasa, perwujudan kecantikan yang sempurna. Demikian dikagumi kecantikanKen Dedes, sampai dia dipatungkan sebagai Arca Prajnaparamita, yang berarti Kesempurnaan dari Kearifan, ajaran Buddha Mahayana…

Di abad ke-XIV, menjelang berakhirnya zaman kejayaan Majapahit, Diyah Pitaloka Citraresmi puteri dari Kerajaan Pajajaran yang cantik, jadi terkenal karena sikapnya yang bersedia berkorban demi kemuliaan negerinya dalam peristiwa Perang Bubat. Perang Bubat terjadi pada abad ke-XIV, yaitu di masa pemerintahan Raja Hayamwuruk kerajaan Majapahit. Karena terkenalnya kecantikan Diyah Pitaloka Citaresmi, Hayamwuruk mau meminangnya jadi permaisuri. Prabu Maharaja Linggabuawanawisesa, Raja Pajajaran dengan  rombongan mengantar Diyah Pitaloka Citraresmi ke Majapahit, Jawa Timur. Dalam rangka ingin memperluas daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit,. kesempatan upacara peminangan ini mau dijadikan Gajah Mada peristiwa yang menunjukkan Kerajaan Pajajaran tunduk pada Majapahit. Keinginan Gajah Mada ini ditolak oleh Prabu Maharaja Linggabuanawisesa, hingga terjadi Perang Bubat. Prabu Linggabuana terbunuh bersama pasukannya. Menghadapi kekalahan ini, Diyah Pitaloka
Citraresmi bersama semua wanita pengiringnya melakukan bunuh diri demi kehormatan negerinya.

(Bersambung)

Tan Joe Hok, Perintis di Pentas Bulu Tangkis.Terasing di Negeri Sendiri ………

     Tan Joe Hok, Perintis di Pentas Bulu Tangkis.
     Terasing di Negeri Sendiri ………

Subject: Memoar : Tan Joe Hok Perintis di Pentas Bulu Tangkis Terasing di Negeri Sendiri ……
TAN Joe Hok menorehkan sejarah setengah abad lalu. Ia pemain bulu
tangkis Indonesia pertama yang menjuarai All England dan meraih medali
emas Asian Games. Bersama enam pebulu tangkis lain—Ferry Sonneville,
Eddy Yusuf, Olich Solihin, Lie Po Djian, Tan King Gwan, dan Njoo Kim
Bie—Tan juga memboyong Piala Thomas untuk pertama kali ke Tanah Air.
Kini 72 tahun usianya. Berpuluh tahun menggantungkan raket, Tan
berjuang di lapangan yang lain: merobohkan tembok diskriminasi yang
membuatnya merasa dipinggirkan sekaligus dilupakan.

Di tengah prestasi yang kerontang kini, bulu tangkis Indonesia
perlu menengok kembali cerita Tan. Kepada Tempo, ia menuturkan kisah
hidupnya yang berwarna.
SAYA dilahirkan di zaman yang salah. Tak seperti di zaman kini
yang serba tersedia, saya mulai menekuni bulu tangkis pada kondisi
yang serba terbatas. Saya tak punya raket, lapangan bulu tangkis bersemen
tak ada, untuk berlatih di klub pun harus menempuh jarak yang jauh
menggunakan sepeda.. Dan ketika pertama kali ditunjuk sebagai salah satu
anggota tim Piala Thomas, saya berangkat ke lapangan udara Kemayoran
menggunakan becak.

Ini cerita seorang Tan Joe Hok. Mungkin orang hanya tahu saya
orang pertama yang menjuarai All England, pada 1959, dan meraih medali
emas Asian Games tiga tahun kemudian. Saya dan enam pemain lain juga
merebut Piala Thomas untuk pertama kali, pada 1958. Nama saya pun diulas
panjang-lebar di majalah Sport Illustrated—majalah olahraga
bergengsi di Amerika—ketika saya berusia 22 tahun. Saya disebut sebagai
pemain tak terkalahkan. Namun, di balik sukses itu, saya sebenarnya hanya
rumput liar yang mesti hidup di segala keadaan.

Saya lahir di zaman malaise yang waktu itu baru berakhir.
Tepatnya pada 11 Agustus 1937. Saya anak kedua dari enam bersaudara. Ayah
saya, Tan Tay Ping (almarhum), bekerja sebagai pedagang tekstil yang harus
sering meninggalkan keluarga untuk mencari nafkah. Kondisi ekonomi
keluarga kami kekurangan. Untuk membeli beras, kami harus antre. Sejak
berumur lima tahun, saya sudah terbiasa antre beras sendirian.

Ketika umur saya menginjak enam tahun, pasukan Jepang belum lama
masuk Indonesia. Saya masih ingat bagaimana pesawat-pesawat Jepang
yang berseliweran di atas kampung kami di Jatiroke, Jatinangor,
Sumedang, ditembaki tentara Belanda. Kedatangan Jepang itu membuat hidup
kami makin susah. Berkali-kali kami harus mengungsi.

Kami pernah tinggal di Tasikmalaya sebelum menetap di Kota
Bandung. Di kota itu awalnya kami tinggal di Gang Kote. Di sanalah awalnya
saya mengenal bulu tangkis. Saya sering melihat ibu saya, Khoe Hong
Nio, bermain bulu tangkis dengan para tetangga di sebuah lapangan di
Gang Sutur, tak jauh dari gang rumah saya.

Ketika peristiwa Bandung Lautan Api meletus pada 24 Maret 1946,
kami harus mengungsi lagi karena perkampungan dibakar. Sampai
akhirnya, kami mendiami sebuah rumah di Jalan Ksatrian 15, Cicendo, Bandung.
Sebuah rumah amat sederhana berpekarangan luas. Di pekarangan itulah
ayah saya membuat lapangan bulu tangkis sederhana, lapangan berdasar tanah
dengan garis terbuat dari bambu.

Setiap hari lapangan itu tak pernah sepi. Sejak pagi sampai
malam, keluarga dan para tetangga bergantian bermain badminton di
sana.. Saya, yang waktu itu berusia 13 tahun, cuma jadi anak bawang yang
ditugasi membawa kok dan raket. Keseringan menonton membuat minat saya
bermain bulu tangkis makin besar. Sayangnya, saya tak punya raket..
Sebagai pengganti raket, saya gunakan kelom (sandal dari kayu) milik ibu
saya. Dengan kelom dan kok bekas yang bulunya tinggal tiga lembar,
saya sering mengajak pembantu kami, Mang Syarif, bermain badminton bersama.

Ternyata banyak yang memuji kemampuan saya bermain bulu
tangkis.. Mereka mengatakan gerakan kaki dan tangan saya cepat sekali. Orang yang
sudah bermain puluhan tahun pun gampang saya kalahkan. Saya tak
mengerti teknik. Tapi, soal gerakan kaki, saya belajar dari pertandingan
tinju yang sering saya saksikan di Bandung. Saya sangat terkesan
dengan gerak kaki petinju itu. Lalu saya meniru dengan latihan skipping.
Sebagai rumput liar, saya yakin, saya pasti bisa bermain bulu tangkis.

Suatu hari Lie Tjoe Kong, pemain bulu tangkis Bandung, memuji
bakat saya. Dia mengajak saya masuk Blue White, klub bulu tangkis
terkuat di Bandung. Blue White inilah cikal-bakal Klub Mutiara yang di masa
depan menghasilkan pemain hebat, seperti Christian Hadinata, Imelda
Wigoena, dan Ivanna Lie. Saya pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu
dengan berlatih saban hari. Saya berlatih sejak pukul lima pagi.

Dari Jalan Ksatrian, kami pindah ke Jalan Gedung Sembilan, Pasir
Kaliki. Di sana tidak ada lapangan bulu tangkis. Saya harus berlatih di
lapangan bulu tangkis PB Pusaka di Jalan Kiara Condong, sekitar lima
kilometer dari rumah saya. Meskipun bangunannya terbuat dari bilik,
lapangannya cukup bagus karena sudah dipoles semen.

Salah satu teman latihan saya di PB Pusaka adalah Tutang
Djamaluddin. Setiap akan berlatih bulu tangkis, saya dan Tutang naik sepeda
ontel dari rumah masing-masing sambil memegangi raket tak bersarung
dan tiga kok yang dibungkus kertas koran. Dari sinilah karier saya
sebagai pemain bulu tangkis terus melesat. Berkali-kali saya ikut kejuaraan dan
selalu menang. Saat 15 tahun, saya menang di Kejuaraan Bandung.

Selanjutnya, saya mulai mengikuti kejuaraan nasional. Dua tahun
kemudian, pada 1954, saya jadi juara Indonesia, mengalahkan Njoo
Kim Bie, pebulu tangkis dari Surabaya yang saat itu sedang tenar dan
terkenal dengan smash-nya yang mematikan. Dua tahun berikutnya,
giliran pemain terkenal Eddy Jusuf yang saya kalahkan. Saya juga
diundang mengikuti pertandingan di India Timur, Bombay, New Delhi,
Calcutta, Ghorapur, dan Jabalpur pada 1957. Saya selalu menang.

Dan yang paling tak terlupakan adalah ketika saya, Olich
Solihin, Lie Po Djian, Tan King Gwan, dan Njoo Kim Bie terpilih sebagai tim
pertama Indonesia untuk merebut Piala Thomas 1958. Kebahagiaan saya
makin berlipat ketika akhirnya kami berhasil memboyong piala bergengsi
itu. Kemenangan pertama tim Indonesia di Thomas Cup pun disambut
meriah dengan tabuhan beduk di masjid, dentingan lonceng di gereja,
serta disiarkan di radio. Kami juga diarak dari Jakarta ke Bandung,
lewat Puncak. Jalan saya sebagai pemain bulu tangkis kian mulus.

*l l l*

Ketika menjalani tur ke beberapa kota di India, saya bertemu
dengan Ismail bin Mardjan, salah seorang juara ganda All England asal
Malaya yang tinggal di Singapura. Ismail tidak hanya menjadi kawan
seperjalanan saya, tapi sudah saya anggap sebagai kakak. Kami berkeliling
India lebih dari setengah bulan. Ismail memberi saya nasihat: ”Joe Hok, kamu
bisa jadi pemain nomor satu di dunia. Berlatihlah lebih giat. Tapi,
begitu sudah juara, sebaiknya berhenti. Jangan hidup seperti saya.”
Saya tak pernah lupa kata-kata itu.

Ketika saya singgah di kediaman Ismail di Singapura, saya
menemukan jawaban mengapa Ismail tak mau nasib saya seperti dia. Ismail
ternyata hidup dalam kemiskinan. Rumahnya terletak di perkampungan kumuh
di dekat kali yang hitam dan berbau. Maklum, Singapura kala itu belum
seperti sekarang. Untuk menyambung hidup, dia bekerja sebagai anggota
satpam. Melihat kondisi Ismail, saya langsung bertekad tak mau jadi
pemain bulu tangkis selamanya. Saya ingin hidup lebih layak.

Setelah berturut-turut meraih kemenangan di kejuaraan All
England, Kanada, dan Amerika Serikat, saya memutuskan menggantung raket.
Saya tak kembali ke Tanah Air, tapi langsung menuju Texas, Amerika. Saya
mendapat beasiswa untuk kuliah di Baylor University, jurusan Premedical
Major in Chemistry and Biology. Untuk biaya hidup sehari-hari, saya
bekerja serabutan. Apa saja saya kerjakan, termasuk menjadi petugas
pembersih kampus yang dibayar satu jam 50 sen dolar. Saya bekerja delapan
jam agar bisa menyambung hidup. Saat itu untuk makan sekitar satu dolar.
Saya mau menjalani pekerjaan itu demi selesainya studi saya. Saya tak
ingin nasib saya seperti Ismail.

Tapi rupanya panggilan untuk terus bermain bulu tangkis tak bisa
diredam. Saat menjalankan studi di Baylor (1959-1963), saya
masih sempat pulang untuk mempertahankan Piala Thomas di Jakarta pada 1961
dan di Tokyo pada 1964.. Bahkan, pada 1962, saya juga pulang untuk
Asian Games dan menjadi atlet bulu tangkis pertama yang meraih medali emas
di arena Asian Games.

Saya akhirnya memilih tinggal di Tanah Air dan mengurungkan niat
kembali ke Amerika meneruskan studi S-2 saat Presiden Soekarno
mencanangkan ”Ganyang Malaysia” dan ”Ganyang Antek Imperialis”. Saya malah
sempat main di perbatasan Kalimantan sampai Mempawah, menghibur
sukarelawan kita di medan perang. Saya lebih cinta Tanah Air. Saya memilih
mengabdi untuk negara saya, Indonesia.

Peristiwa Gerakan 30 September mengubah segalanya. Sebagai warga
keturunan, saya dan teman-teman mulai mendapat perlakuan
berbeda. Kami seperti dianggap bukan bagian dari bangsa ini. Saya bahkan harus
mengubah nama saya menjadi Hendra Kartanegara. Saya yang dulu
dijunjung tinggi setinggi langit di bawah bendera Merah-Putih harus antre
berjam-jam membaur dengan warga Glodok dan daerah lain demi
mendapat surat bukti bahwa saya orang Indonesia.

Namun saya tak mau larut dalam dendam. Pada 1969, bersama istri
dan dua anak, saya meninggalkan Indonesia untuk menjadi pelatih bulu
tangkis di Meksiko dan Hong Kong. Saya kembali ke Jakarta pada 1972 dan
mendirikan usaha di bidang pest control, jasa pengendalian hama.

Toh, panggilan untuk bergelut di bulu tangkis tak pernah hilang.
Bersama Tahir Djide, saya menjadi pelatih pelatnas tim Piala Thomas 1984

Di final perebutan Piala Thomas di Kuala Lumpur, Malaysia, tim
Indonesia, yang terdiri atas Liem Swie King, Hastomo Arbi, Icuk Sugiarto,
Christian Hadinata, Hadibowo, dan Kartono, akhirnya sukses mengalahkan Han
Jian dan kawan-kawan dari Cina.

Sekarang prestasi Indonesia benar-benar memprihatinkan. Saya
tidak menyalahkan atlet. Banyak hal yang harus dibenahi. Dulu kami
bermain hanya demi kepentingan nasional, tak memikirkan masalah materi.
Yang penting bisa membawa nama harum negara. Tapi zaman sudah
berubah.
Kesejahteraan atlet harus diperhatikan.

Kini kita kalah oleh Cina. Mereka memiliki sistem pembinaan yang
baku. Kesejahteraan atlet benar-benar diperhatikan sehingga orang tua
berbondong-bondong ingin anaknya jadi atlet. Atlet yang sudah
tak aktif juga disekolahkan oleh pemerintah. Tidak seperti di Indonesia:
setelah tak lagi berprestasi, tak diperhatikan. Banyak yang menjalani
hari tua susah dan sakit-sakitan.

Saya ingin atlet bulu tangkis memiliki sponsor pribadi. Misalnya
dia jadi bintang iklan, maka kontrak iklan itu seluruhnzya buat dia,
bukan dibagi-bagi dengan alasan untuk pembinaan. Dulu hal ini
dilaksanakan betul. Liem Swie King mengalaminya. Ini memicu para atlet
menjadi yang terbaik. Atlet mendapat penghargaan sesuai dengan prestasi yang
diraihnya.

————————————————————————
*  TAN JOE HOK (HENDRA KARTANEGARA)*

*  Lahir:  * Bandung, 11 Agustus 1937

*  Istri:    * Goei Kiok Nio (almarhum)

*  Anak:  * Mariana Kartanegara

               * Didik Kartanegara

Pendidikan:

#  SD, SMP, SMA di Bandung
#  Premedical Major in Chemistry & Biologi, Baylor University,
Texas, AS (1959-1963)

Prestasi :

#  Juara Kejurnas Surabaya 1956
#  Juara Piala Thomas 1958, 1961, dan 1964
#  Juara All England 1959
#  Juara Kanada Terbuka 1959
#  Juara Amerika Serikat Terbuka 1959
#  Juara Asian Games 1962

Karier Pelatih:


#  Pelatih Meksiko 1969-1970
#  Pelatih Hong Kong 1971
#  Pelatih Tim Thomas Indonesia di Kuala Lumpur 1984
#  Pelatih PB Jarum Kudus

Penghargaan:


#  Pelatih Olahraga Terbaik Siwo/PWI Jaya 1984
#  Penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atas prestasi menjadi
juara di tiga event selama dua pekan, yakni All England, Kanada Terbuka,
dan Amerika Serikat Terbuka pada Oktober 2007
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/09/14/MEM/mbm.20090914.MEM131359.id.html

Sang Pembunuh Raksasa

Di lapangan bulu tangkis, Tan Joe Hok adalah sang penakluk. Dia
datang dan langsung menang.

PIALA Thomas ibarat puncak karier bagi seorang pemain bulu
tangkis. Segala usaha dan latihan keras yang kami rintis bertahun-tahun
terbalaskan begitu meraih piala lambang supremasi dunia beregu
putra itu. Saya, Olich Solihin, Njoo Kim Bie, Lie Po Djian, dan Tan
King Gwan merupakan pemain peringkat atas nasional saat itu.

Dalam babak penyisihan Piala Thomas 1957 di Selandia Baru, saya
dan Njoo Kim menjadi penentu kemenangan. Kami sama sekali tak mengira
bisa lolos ke putaran final di Singapura. Sebab, lawan-lawan kami sudah
berpengalaman. Menjelang putaran final, Ferry Sonneville dan
Eddy Yusuf datang menambah kekuatan kami.

Indonesia sebagai negara baru di bulu tangkis dunia sama sekali
tak dipandang. Tapi itu tak membuat semangat kami berkurang. Umur
saya waktu itu masih 20 tahun. Njoo Kim adalah pemain senior dan menjadi
tumpuan kami. Pertandingan mulai terasa berat saat menghadapi tim
tangguh Denmark. Mereka diperkuat jago-jago dunia, seperti Erland Kops,
Hammergard Hansen, dan Finn Kobbero. Tapi kami akhirnya menang 6- 3.

Dan saya berhasil mengalahkan Erland Kops. Dia itu juara All England
tujuh kali.

Lantas, di final, kami bertemu dengan tuan rumah sekaligus juara
bertahan Malaya. Waktu itu pertandingan berlangsung di Singapore
Badminton Hall. Dukungan penonton untuk tim Malaya sangat luar
biasa. Kami bertujuh hanya berusaha tampil sebagus mungkin. Tanpa
diduga, kami berhasil mengalahkan mereka 6-3. Padahal tim ini memiliki pemain
kaliber dunia, seperti Eddy Choong dan Wong Peng Soon.

Kemenangan itu merupakan prestasi spektakuler. Kami sama sekali
tak menyangka. Itulah titik awal kebangkitan bulu tangkis kita. Saya
ingat betul kami hanya punya waktu enam bulan untuk mempersiapkan diri
secara tim terhitung mulai dibentuknya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh
Indonesia di Bandung pada 5 Mei 1951.

Kami bertujuh kemudian dikenal sebagai ”The Seven Magnificent”.
Setelah Piala Thomas bisa kami bawa pulang ke Jakarta, sambutan yang
kami terima sangat meriah. Kami diarak keliling Kota Jakarta. Itu pengalaman
yang tak terlupakan. Padahal, saat kami akan berangkat ke Singapura,
seperti tak ada yang peduli. Bagi kami saat itu, ideologi nasionalisme
adalah modal untuk berjuang. Itu sudah cukup.

Keberhasilan saya menundukkan jago-jago dunia ternyata membuat
media asing menjuluki saya ”The Giants Killer” atau Pembunuh Raksasa.
Ini menambah motivasi saya untuk terus mengukir prestasi. Status
saya sebagai pemain tunggal yang tak terkalahkan membuat saya
diundang mengikuti turnamen paling bergengsi: All England, pada 1959.

Kejuaraan ini memiliki arti penting dalam karier bulu tangkis
saya. Inilah untuk pertama kalinya pemain Indonesia juara tunggal
putra di turnamen perorangan tertua di dunia. Sebenarnya siapa pun yang
menjadi juara saat itu pastilah dari Indonesia. Sebab, lawan saya di
final adalah Ferry Sonneville.

Setelah menjuarai All England, berturut-turut selama dua pekan
saya ikut kejuaraan Kanada Terbuka dan Amerika Serikat Terbuka. Di dua
pertandingan itu, lagi-lagi saya menang. Gambar saya menjadi
sampul majalah olahraga Canadian Sport. Nama saya dan Indonesia juga
diulas dua halaman di majalah Sport Illustrated. ”Wonderful World of
Sports. Tan Joe Hok Takes Detroit,” tulis majalah terbitan 13 April 1959 itu.

Sukses mempertahankan Piala Thomas pada 1961, saya mendapat
tanda jasa Satya Lencana Kebudayaan dari Presiden Soekarno. Bung Karno
berkata kepada saya, ”Saya bangga, banyak doktor, insinyur, tapi manusia
seperti kamu yang mewakili bangsa dan negaramu hanya bisa dihitung
dengan jari.” Sambil menunjuk-nunjuk, beliau melanjutkan, ”I will give you a
scholarship.”

Ketika saya kembali ke Amerika untuk kuliah, saya kaget menerima
surat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Surat itu berisi cek
senilai US$ 1.000. Ini jumlah yang sangat besar saat itu, setara dengan
setengah harga mobil Impala terbaru. Saya bingung uang itu mau diapakan.
Saya merasa tak berhak menerima karena saya sudah kuliah di Baylor
University, Texas, lewat program beasiswa. Saya juga bisa
mencari uang dengan bekerja di kampus. Akhirnya uang itu saya kembalikan.
Bagi saya, menjadi putra Indonesia yang dibanggakan lebih berharga daripada
sejumlah uang.

 #   http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/09/14/MEM/mbm.20090914.MEM131360.id.html

Terasing di Negeri Sendiri

Peristiwa G30S mengubah hidup Tan Joe Hok. Ia harus berganti
nama, mengurus kewarganegaraan, bahkan diusir.

SUATU siang pada 1967. Kolonel Mulyono dari CPM Guntur, Jakarta
Pusat, mengumpulkan semua anggota tim Piala Thomas di flat atlet
Senayan. Di gedung yang kini sudah berganti rupa menjadi pertokoan Plaza
Senayan itu, para atlet yang menggunakan nama berbau Tionghoa
diperintahkan mengganti nama. Kolonel Mulyono sudah menyiapkan nama pengganti
masing-masing. Kami semua tak dapat menolak..

Hari itu juga, anggota tim Piala Thomas menyandang nama baru.
Ang Tjing Siang menjadi Mulyadi, Tan King Gwan menjadi Dharmawan Saputra,
Lie Po Djian menjadi Pujianto, Lie Tjuan Sien menjadi Indra Gunawan,
Wong Peks Sen menjadi Darmadi, Tjong Kie Nyan menjadi Mintarya, dan Tjia
Kian Sien menjadi Indratno.

Hanya saya yang tak diberi nama baru karena saya sudah mendapat
nama Hendra dari Panglima Kodam Siliwangi H.R. Dharsono. Kartanegara
saya karang sendiri. Pokoknya, nama ”Tan” tidak hilang. Jadilah nama
saya Hendra Kartanegara. Pergantian nama itu bagi saya amat
menyakitkan.
Apalagi yang diminta berganti nama hanya kami yang keturunan
Tionghoa. Ferry Sonneville, yang namanya berbau Belanda, terbebas dari
aturan ini.

Sejak meletusnya G30S pada 30 September 1965, kami mulai
merasakan perbedaan perlakuan. Banyak peraturan pemerintah Orde Baru yang
tak masuk akal. Pemerintah Orde Baru misalnya mengeluarkan Keputusan
Presidium Nomor 127/U/Kep/12/1966 tentang peraturan ganti nama
bagi warga negara Indonesia yang memakai nama Tionghoa. Keputusan
ganti nama itu dikuatkan Soeharto dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun
1967 yang melarang semua hal berbau Tionghoa.

Setelah mendukung tim Thomas pada 1967, saya gantung raket.
Saya, yang saat itu sudah menikah dengan Goei Kiok Nio—bekas pemain
Uber—dan dikaruniai dua anak, bingung mau melakukan apa. Kembali ke
Amerika untuk melanjutkan kuliah yang terbengkalai rasanya sudah tak mungkin.
Saya bertahan dengan sisa-sisa uang yang ada. Kebetulan, pada 1964,
atas kebaikan Jenderal Ahmad Yani, saya ditempatkan di wisma milik
Departemen Perdagangan di Jalan Budi Kemuliaan I, Jakarta Pusat.

Tapi, setelah pecah peristiwa 30 September, saya diusir dari
tempat itu karena dianggap bukan pemain bulu tangkis lagi. Pagi-pagi sekali
saya langsung pergi ke Jalan Cendana, tempat kediaman Soeharto, yang
saat itu sudah jadi pejabat presiden. Melalui ajudannya, Suroso, saya
ceritakan peristiwa pengusiran itu. Sekitar pukul sepuluh pagi, si tentara
pengusir datang lagi memohon maaf. Rupanya, dia ditegur
Soeharto.Saya pun tak jadi diusir.

Wisma itu akhirnya dijual juga oleh pemerintah pada 1969, dan
saya diberi pesangon. Embrio diskriminasi terhadap warga keturunan
Tionghoa saat itu makin berkembang. Berbekal uang pesangon itu, kami
sekeluarga berangkat ke Meksiko. Saya menjadi pelatih di sana setahun.
Setelah itu, saya hijrah ke Amerika Serikat.

Saya beruntung dikelilingi orang yang baik. Saya malah sempat
menda-pat tawaran beasiswa untuk melanjutkan sekolah sekaligus melatih
bulu tangkis. Mereka bilang keahlian saya sangat dibutuhkan. Tapi
meninggalkan Tanah Air terlalu lama membuat istri saya kerap
menangis. Istri dan anak-anak lalu pulang. Saya sendiri ke Hong Kong
menjadi pelatih. Meski berat, demi keluarga, saya berusaha bertahan
hidup di negara yang bahasanya pun amat asing bagi saya itu.

Pada 1972, saya kembali ke Indonesia dan membangun rumah di
daerah Pancoran, Jakarta Selatan, yang saya tempati sampai sekarang.
Ternyata diskriminasi terhadap keturunan Tionghoa tak juga surut. Anak-
anak saya ditolak masuk sekolah yang letaknya dekat kediaman kami hanya
karena mereka Cina. Padahal semua anak tetangga kami bisa bersekolah di
sana. Saya sampai mengadu ke Yap Thiam Hien dan Ciputra. Berbekal
surat rekomendasi dari Ciputra, anak-anak saya akhirnya dapat
bersekolah di Sekolah Katolik Regina Pacis, Petamburan, Jakarta Barat.

Pengalaman lain yang tak kalah menyakitkan adalah saat mengurus
kartu tanda penduduk Jakarta. Saya harus menyertakan dokumen K1
sebagai bukti bahwa saya bukan orang asing, walaupun saya sudah memiliki surat
bukti kewarganegaraan (SBKRI). Saya tak paham, kewarganegaraan apa
lagi yang mesti saya lengkapi. Bukankah saya sudah punya surat bukti
kewarganegaraan Indonesia ketika dulu bersekolah di Amerika?

Saya ingat pernah ditawari kewarganegaraan Republik Rakyat Tiong-
kok, tapi saya tolak. Tiba-tiba saya, istri, dan anak-anak harus
berjuang lagi dari nol mengurus kewarganegaraan Indonesia. Ini ironis.
Dulu, di zaman Soekarno, tak ada diskriminasi. Warga negara Indonesia,
Yahudi, keturunan Cina, keturunan India, semua sama. Betul-betul luar
biasa dahsyat waktu itu. Kami, baik yang keturunan maupun tidak,
diarak-arak.. Itu membuat saya bangga.

Di zaman Orde Baru, segalanya berbeda.. Namun saya bertekad
untuk tak dendam. Ini politik. Akan saya penuhi semua permintaan.
Terbukti, setahun kemudian, saya berhasil mendapat dokumen K1. Proses
memakan waktu setahun itu sudah terhitung beruntung. Susi Susanti baru
mendapat status kewarganegaraan itu setelah 10 tahun.

Terakhir, yang paling membekas dalam ingatan saya adalah ketika
kerusuhan melanda Jakarta pada Mei 1998. Waktu itu, istri saya
baru saja meninggal, Februari 1998. Saya pontang-panting mencari tiket
untuk anak-anak saya. Saya ingin anak-anak segera meninggalkan Jakarta
yang makin panas, terutama anak perempuan saya. Apalagi sebuah toko
swalayan di dekat rumah sudah habis dibakar penjarah. Sampai pukul dua
pagi, tiket tak juga saya dapat. Di ruang tamu, kami bertiga
berkumpul, pasrah menunggu nasib. Untunglah tak terjadi apa-apa. Saya berharap
kejadian pahit seperti itu tak akan terulang.

Saya bersyukur bisa hidup sampai sekarang melewati semua manis
dan pahit kehidupan. Sekarang saya menghabiskan masa tua dengan berbagai
kegiatan, menonton berita di televisi kabel, belajar bahasa asing, dan
memotret. Saya aktif di Komunitas Bulu Tangkis Indonesia, kumpulan mantan
atlet dan pengurus. Kami membantu teman-teman atlet yang masa tuanya
kurang beruntung, sakit-sakitan dan kehabisan uang. Makanya saya selalu
berdoa: Tuhan, jika waktunya tiba, janganlah saya dipersulit, bawalah
saya dengan damai.

#    http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/09/14/MEM/mbm.20090914.MEM131361.id.html

Ibuisme*


Ibuisme*

Hartoyo**

“jurnalperempuan@yahoogroups.com” <jurnalperempuan@yahoogroups.com>,  Thursday, 22 December 2011, 10:48

Surga dibawah telapak kaki ibu. Itulah pesan yang kita dapat selama ini, sebagai salah satu cara untuk menghormati seorang perempuan yang melahirkan  maupun yang membesarkan kita. Baik ibu biologis maupun non biologis.  Terkesan mulia kedengarannya!  Tapi kalau kita refleksi dan kaji lebih jauh, makna kalimat itu  seperti pisau bermata dua.  Satu sisi seperti penghormatan tertinggi terhadap seorang ibu tetapi pada sisi lain sebenarnya upaya “membungkam” secara sistematis tubuh perempuan.

Menjadi seorang ibu secara biologis (hamil, melahirkan dan menyusui) tentu harus dihormati dan sesuatu yang baik sebagai pilihan merdeka setiap perempuan.  Tetapi yang harus dipertegas bahwa ibu dalam konteks itu bukanlah sebuah kewajiban untuk melaksanakan tugas yang dianggap “kodrat”  perempuan oleh sebagian masyarakat. Ini adalah sebuah pilihan bebas sang pemilik rahim.

Makna ibu sekarang ini bukan hanya dalam konteks hubungan biologis tetapi dapat bermakna hubungan relasi sosial (pekerjaan ataupun hubungan dengan masyarakat lainnya).  Hal ini dijelaskan oleh Julia Suryakusuma dalam buku Ibuisme Negara (2011: 4), bahwa konsep ibu di Indonesia bukan hanya persoalan keibuan biologis tetapi diperluas jangkauannya. Misalnya seorang perempuan yang tidak punya anak tetapi mempunyai kedudukan sosial yang penting atau terhormat bisa disebut ibu. Pemimpin perusahaan yang dipanggil dengan ibu direktur, tidak penting  apakah sudah menikah atau belum, mempunyai anak atau tidak.

Seperti yang saya ungkapkan diawal kata ibu sendiri dapat mempunyai makna “terselubung” untuk “menggiring” tubuh perempuan tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat,agama maupun negara, yang sebenarnya bukan untuk kepentingan perempuan sendiri tetapi kepentingan penguasa dalam hal ini budaya partriarki (budaya mengutamakan kepentingan laki-laki).  Perempuan seperti “dipaksa” menikah, hamil dan melahirkan dengan janji-janji surga yang kemudian diberikan label sebagai perempuan “solehah” atau mati syahid ketika meninggal dalam persalinan.

Kemudian perempuan diberikan tanggungjawab penuh untuk merawat dan mengurus anak dalam ruang domestik tetapi tidak didukung oleh akses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Sehingga tidak sedikit perempuan harus meninggalkan karier di publik ketika harus memilih menjadi ibu biologis.  Kalau masih ingin berkarir dipublik karena berbagai alasan, maka beban ganda yang akan dihadapi, sebagai ibu rumah sekaligus pencari nafkah. Ini konsekuensi menurut sebagian masyarakat dan negara!  Sehingga tidak heran menjelang hari ibu, di Jakarta ada spanduk bertuliskan “Ibu bijaksana, keluarga sejahtera, bangsa kuat”.  Sepertinya baik buruknya generasi penerus bangsa hanya ada ditangan ibu.

Dalam hal ini, institusi perkawinan yang dilanggengkan oleh masyarakat, pandangan agama dan negara mengontrol sedemikian rupa tubuh perempuan sebagai “mesin” untuk melahirkan anak bangsa. Peringatan hari ibu yang dirayakan setiap tahun pada 22 Desember dijadikan alat untuk melanggengkan beban tersebut.  Padahal sejarah pertemuan organisasi perempuan pada 22 Desember 1928 merumuskan persoalan nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Tapi malah oleh pemerintah sejak orde baru “dikerdilkan” maknanya sebagai peringatan untuk seorang perempuan yang berprofesi sebagai pendamping suami.

Sejarah 83 tahun menjadi satu bukti kontribusi besar perempuan Indonesia untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.  Sepertinya itu semua tidak punya makna apa-apa selain sebagai simbol peringatan hari “housewifization” atau pengiburumahtanggaan atau yang kita kenal dengan “Hari Ibu”.  Hal ini dibenarkan oleh Maria Mies (1986) yang dikutip oleh Julia Suryakusuma (2011:1) bahwa perempuan Indonesia secara kontruksi berperan dalam kerja produksi (peran gender) sekaligus untuk kerja produktif (peran biologis).

Sehingga menjadi tepat ketika Irwan M. Hidayana, dosen Antropologi Universitas Indonesia dalam status facebooknya menuliskan “Selamat Hari Perempuan Indonesia, 22 Desember 2011″  bukan “Selamat Hari Ibu, 22 Desember 2011″.

Pengiburumahtanggaan perempuan yang ditanamkan oleh pemerintah Indonesia dalam peringatan 22 Desember seolah-olah mengharuskan perempuan Indonesia menikah, hamil, melahirkan, meyusui, mengurus anak, mengurus suami dan hanya pendamping suami. Dengan itu, maka perempuan akan akan mendapatkan imbalan surga oleh Tuhan atas restu suami (laki-laki).

Kira-kira logikanya, tidaklah sempurna seorang perempuan yang memilih single parent, tidak menikah,  lesbian, hanya berkarir dipublik dan menikah tetapi memutuskan tidak hamil dan melahirkan. Tindakan itu dianggap meyalahi “kodrat” perempuan. Maka balasannya neraka! Hanya perempuan yang memainkan peran gender dan menggunakan alat reproduksinya sesuai keiinginan negara partriarki dan heterosentris (kebenaran hanya heteroseksual) yang layak mendapatkan surga itu.  Begitulah cara kekuasaan mencengkram tubuh dan seksualitas perempuan sampai detik ini.

Selamat Hari Perempuan Indonesia, 22 Desember 2011.  Teruslah berjuang perempuan Indonesia untuk melawan segala bentuk ketidakadilan!!!

*Judul tulisan ini terinspirasi dari buku: Ibuisme Negara, kontruksi sosial keperempuan Orde Baru, karya Julia Suryakusuma, Komunitas Bambu, Agustus 2011.

**Sekum Ourvoice dan Staff Advokasi Indonesia AIDS Coalition

Hartoyo
Sekretaris Umum Ourvoice
Telp  : 085813437597 / 081376192516
BB     : 22f465be
http://ourvoice.or.id

Tragedi Mesuji Lampu Kuning Pemerintah

Tragedi Mesuji Lampu Kuning Pemerintah

Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI

“bambangsoesatyo@yahoo.com” <bambangsoesatyo@yahoo.com>,in: Mediacare <mediacare@yahoogroups.com>
Wednesday, 21 December 2011, 5:27

TRAGEDI Mesuji otomatis menjadi lampu kuning dan mereduksi klaim tentang progres reformasi Indonesia. Tragedi itu pun menambah bukti tentang kondisi negara yang sangat lemah, karena semua alat kelengkapan negara tak mampu melindungi rakyat di pelosok desa. Akhirnya, Tragedi Mesuji melengkapi fakta tentang karut marut penegakan hukum

Buram dan kumuh; itulah yang  harus dikatakan tentang penegakan hukum dalam beberapa tahun terakhir ini. Proses hukum skandal Bank Century belum juga mencatat kemajuan berarti, meski beberapa bukti baru terus dimunculkan. DPR berketetapan memperpanjang masa tugas Tim Pengawas proses Hukum skandal, karena berharap kepemimpinan baru di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih responsif.

Ekspektasi publik terhadap proses hukum kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet Sea Games Palembang dan Proyek Hambalang pun tampaknya tidak terwujud. Dakwaan terhadap aktor utama kasus ini, Muhammad Nazaruddin, sempat disederhanakan sedemikian rupa sehingga Nazaruddin seperti dipaksa untuk menelan ludahnya sendiri. Beberapa nama orang penting yang  sebelumnya diindikasikan terlibat cenderung mulai disamarkan. Kalau KPK melalui Jaksa Tipikor tidak segera meluruskan dakwaani, kasus ini akan berakhir pada perubahan status Nazaruddin menjadi terpidana. Hanya itu. Seperti status Gayus Tambunan dalam heboh sepak terjang Mafia Pajak.

Namanya mafia pajak, pasti ada jaringannya. Namun, apa yang terlihat? Penyidikan dan penyelidikan hanya fokus pada Gayus. Bahkan, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang ‘katanya’ menjemput dan membawa pulang Gayus dari Singapura pun tidak tertarik untuk membongkar jaringan mafia pajak. Kini, isu tentang mafia pajak praktis sudah terkubur. Beberapa kali DPR coba mendorong pemerintah untuk lebih serius menangani kejahatan ini. Tetapi, pemerintah pun tidak menunjukan minat, bahkan terkesan melindungi.

Pembiaran-pembiaran itu cenderung menimbulkan preseden. Oknum-oknum birokrat dan unsur swasta tidak takut untuk melakukan kejahatan berskala besar. Sebab, ada keyakinan pada mereka bahwa  manakala aksi kejahatannya terungkap, semuanya bisa diatur dan mereka akan lolos dari jerat hukum. Itulah yang terjadj pada kasus cek pelawat pada pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia tahun 2004. Mereka yang didakwa sebagai penerima suap sudah divonis, sementara rakyat di negara ini tak pernah diberi tahu siapa yang menjadi pemberi suap dalam kasus ini. Si penyuap bisa lolos hingga saat ini karena segala sesuatunya bisa diatur dengan uang atau dengan tekanan politik.

Apa yang terjadi di Kabupaten Mesuji, Lampung, juga menggambarkan betapa beraninya pelaku kejahatan tersebut. Mereka mengadudomba warga setempat hingga jatuh korban tewas. Para pelaku kejahatan di Mesuji sudah sampai pada prinsip menghalalkan segara cara, termasuk mengorbankan nyawa manusia, demi sebuah bisnis.

Penderitaan warga Mesuji akibat kesemena-menaan dan ketidakpedulian negara baru terungkap Pertengahan Desember 2011. Padahal, rangkaian tindak semena-semena itu sudah berlangsung sejak  April 2011. Dalam rentang waktu April-November tahun ini, terjadi dua konflik horizontaldi Mesuji, yakni bentrok antarwarga dan bentrok warga versus Pamswakarsa. Bentrok pertama terjadi pada 21 April 2011 di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dengan sengketa lahan sebagai pokok persoalannya. Tujuh warga tewas. Bentrok kedua terjadi 11 November 2011 di Kabupaten Mesuji, Lampung, juga karena sengketa lahan.

Serba Janggal

Tindakan semena-mena terhadap warga Mesuji tampak begitu nyata ketika alat-alat kelengkapan negara ikut-ikutan, bahkan pro aktif, menyiapkan Pamswakarsa yang diinisiasi swasta. Ketika alat-alat negara setempat membiarkan atau merestui kekuatan modal swasta membentuk Pamswakarsa untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan, sama artinya negara memberi ruang bagi kekuatan modal swasta untuk mengadudomba rakyat atau warga setempat. Pamswakarsa biasanya adalah juga warga setempat.

Kalau wakil atau alat negara setempat ‘menghibahkan’ sebagian besar tanggungjawabnya kepada Pamswakarsa yang pro modal swasta, itu tindakan ilegal. Kalau ‘hibah kewenangan’ itu demi alasan uang, jelas itu perilaku korup. Berarti, wakil atau alat negara yang bertugas di lokasi kejadian belum reformis. Dalam kasus sengketa lahan di Mesuji, wakil atau alat negara seharusnya menjadi penengah, dan mengedepankan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya bentrok atau konflik horizontal.

Persoalan berikutnya adalah mengapa tragedi Mesuji tidak menimbulkan heboh beberapa saat setelah  kejadian? Menjadi heboh setelah korban dan keluarga korban bersusah payah mencari akses di Jakarta untuk mengadukan nasib mereka. Hanya ada tiga kemungkinan. Pertama. Skala kasusnya  memang tidak sedramatis yang dilaporkan kepada Komisi III DPR RI. Kedua, upaya menyederhanakan kasus. Dan ketiga. upaya menutup-nutupi tragedi ini.

Kalau benar terjadi tragedi kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat di Mesuji pada pekan kedua November 2011, dan baru menjadi heboh di Jakarta pada pertengahan Desember 2011, itu adalah rentang waktu yang sangat panjang untuk mengungkap sebuah tragedi kemausiaan. Bandingkan dengan keadaan di Papua. Dalam hitungan menit, aparat yang tertembak oleh penyerang tak dikenal segera menjadi berita berskala nasional. Maka, dalam kasus Mesuji, patut diduga ada pihak yang berusaha menutup-nutupi kasus ini. Bahkan warga setempat sempat diselimuti rasa takut untuk melapor karena mendapat ancaman.

Karena itu, untuk mendalami latarbelakang kasus ini, Menko Polhukam mestinya mempertanyakan kejanggalan ini. Setidaknya, kalau betul terjadi tragedi pelanggaran HAM berat di Mesuji, mengapa Jakarta (Pemerintah Pusat) harus dibuat terkejut satu bulan kemudian? Tidakkah berarti ada SOP yang dilanggar oleh pihak berwenang di daerah kejadian?

Semua kejanggalan dalam menangani kasus ini sudah menodai progres reformasi. Kita  sudah kehilangan hak untuk membuat klaim tentang kemajuan reformasi. Kasus ini mendapatkan porsi pemberitaan yang sangat luas, termasuk oleh media asing.  Dengan terjadinya pelanggaran HAM berat di Mesuji, praktis tidak ada argumen yang layak untuk bisa meyakinkan siapa pun bahwa alat-alat negara sudah reformis. Sebab, wakil negara di lokasi tragedi tidak menghormati hak-hak azasi warga Mesuji, termasuk hak untuk mendapatkan rasa aman sekalipun.

Semua elemen masyarakat sangat prihatin dengan apa yang terjadi di Mesuji. Hari-hari belakangan ini, terjadi adu argumentasi tentang benar tidaknya pembantaian; tentang jumlah korban dan tentang siapa pelakunya. Dalam konteks penegakan hukum, adu argumentasi tentang hal-hal tersebut memang perlu. Namun, dalam konteks yang lebih luas, adu argumentasi itu tidak penting lagi. Sebab, dalam konteks citra negara dan bangsa, adu argumentasi tidak menyelesaikan persoalan.

Negara sudah dalam posisi harus mengakui adanya tragedi itu. Tidak mungkin warga Mesuji jauh-jauh datang dan melapor ke DPR hanya untuk berbohong. Penyelenggara pemerintahan di negara justru harus bertanya dan instrospeksi, karena model tragedi seperti itu masih terjadi di era reformasi sekarang. Kalau ada korban tewas, terluka dan trauma berkepanjangan akibat pelanggaran HAM berat, pemerintah justru harus bertanya pada dirinya sendiri; mengapa alat negara tidak bisa melindungi rakyat di lokasi kejadian. Kalau tidak bisa melindungi rakyatnya sendiri, berarti pemerintah dapat dinilai gagal dan lemah. Ini sekaligus juga menjadi lampu kuning bagi kepala negara.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers