Archive for the ‘esai’ Category

Belajar dari Jerman

Refl:Sunny <ambon@tele2.se>:Jangan lupa untuk juga belajar dari :

Di Jepang malah kalau terbukti membuat kesalahan, karena malu berani bunuh diri. Di Tiongkok ditembak mati.
Di USA, Blagojevitch, mantan gubernur Ilinois gara-gara korupsi dihukum 14 tahun penjara

( http://www.huffingtonpost.com/2011/12/07/blagojevich-sentence-14-y_n_1134230.html )

Berapa tahun paling lama hukuman penjara bagi petinggi koruptor di NKRI?
Wednesday, 22 February 2012

Belajar dari Jerman

NEGERI ini terlampau sedikit menyimpan hal-hal yang baik untuk dijadikan panduan, sehinggauntuk hal sepele pun, kita harus belajar dari luar negeri. Misalnya, untuk sekadar memiliki rasa malu, kita mesti berguru ke negeri orang.

Presiden Jerman Christian Wulff mengajarkan rasa malu itu kepada kita. Wulff memilih mundur dari jabatan presiden pada Jumat (17/2), karena malu diguncang pemberitaan skandal korupsi.

Dua kesalahan yang dilakukan Wulff. Dia diduga kuat menerima fasilitas saat meminjam dana dari bank untuk mencicil rumahnya sebelum menjadi presiden. Kedua, Wulff diduga menekan harian Jerman Bild yang memberitakan skandal korupsinya itu.

Wulff bukanlah sosok pengecut. Dia menggelar konferensi pers di Istana Presiden, Berlin, bersama istrinya, Bettina. Secara tegas Wulff mengatakan Jerman membutuhkan presiden yang didukung publik. Namun kepercayaan itu semakin tergerus dan mulai mengganggu. Itulah alasan Wulff mundur.

Tentu saja Wulff bukanlah tokoh pertama yang mengundurkan diri saat duduk di puncak singgasana kekuasaan. Di Brasil, banyak menteri mundur karena tuduhan korupsi.

Sepanjang 2011 paling kurang lima menteri Brasil melepaskan jabatan karena diguncang skandal korupsi. Juga di Jepang dan Korea, banyak pejabat mundur bahkan bunuh diri karena terbelit isu korupsi.

Pengunduran diri Wulff mengajarkan moral, etika, dan rasa malu. Para pejabat publik mestinya memiliki standar tentang nilai-nilai yang baik dan buruk, yang benar dan salah. Pejabat juga harus memelihara perasaan enggan melakukan sesuatu yang nista. Itulah rasa malu.

Namun moral, etika, dan rasa malu para pejabat publik kita sudah lama luntur. Pejabat publik di sini meski sudah menjadi tersangka, terdakwa, atau bahkan telah divonis masuk bui karena perkara korupsi pun, enggan mundur. Jabatan dan kekuasaan dijadikan tameng untuk berlindung.

Skandal korupsi muncul hampir setiap hari melibatkan baik pejabat pemerintah, DPR, maupun hakim, jaksa, dan polisi. Ada kasus Wisma Atlet, ada perkara proyek Hambalang, ada skandal Bank Century, dan sejumlah kasus korupsi lain yang diduga melibatkan para elite negara.

Beberapa nama anggota DPR, ketua umum partai, hingga menteri sudah terus terang disebut dalam sidang di pengadilan. Namun, tidak seorang pun memberi contoh secara sukarela menanggalkan jabatannya karena malu.

Rasa malu memang sudah hilang dari para pejabat publik kita. Padahal, rasa malu merupakan kekuatan preventif yang membentengi seseorang melakukan tindakan hina seperti korupsi. Jika elite tidak lagi memiliki rasa malu, mereka mudah dikuasai nafsu keserakahan.

Sungguh memprihatinkan negeri ini. Sekadar rasa malu pun kita sudah tidak punya sehingga harus belajar dari luar. (*)

Sekali Lagi, Perempuan dan Korupsi

KAMIS, 22 Februari 2012 |
Triyono Lukmantoro*
Sekali Lagi, Perempuan dan Korupsi
Sejumlah perempuan terlibat dalam beberapa kasus korupsi. Media massa pun memberitakan berbagai kejadian itu secara besar-besaran.

Sebuah nama yang sempat menghiasi pemberitaan media adalah Artalyta Suryani, yang terlibat dalam kasus suap terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan.

Artalyta juga semakin populer ketika sel penjara yang dihuninya dikabarkan disulap bagaikan kamar hotel berbintang lima. Karena Artalyta, yang berstatus sebagai pengusaha, dikenal amat dekat dengan aparat hukum dan birokrat negara, maka label negatif semacam “Tante Lobi” dan “Tante Suap” pun ditorehkan media kepadanya.

Nama-nama perempuan lain yang sekarang menghiasi ruang dan waktu media karena tersangkut aneka skandal korupsi adalah Wa Ode Nurhayati, Nunun Nurbaeti, Miranda Swaray Goeltom, Mindo Rosalina Manulang, dan figur yang paling menjadi pusat perhatian adalah Angelina Sondakh.

Sosok terakhir ini makin populer karena telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games.

Tidak hanya itu, Angie—sapaan Angelina—juga dianggap memberi keterangan palsu ketika bersaksi untuk terdakwa Muhammad Nazaruddin. Media pun menyajikan pemberitaan evaluatif dengan mendeskripsikan Angie berhidung panjang layaknya tokoh Pinokio yang senang berbohong.

Tudingan negatif secara berhamburan pun kemudian diarahkan kepada kaum perempuan. Ungkapan seperti “feminisasi korupsi” atau “fenomena bad women” sulit dielakkan bergulir. Perempuan ternyata mampu juga berbuat korup. Perempuan bisa saja menjadi sosok penjahat yang tidak kalah bejatnya dengan kaum pria dalam aksi-aksi menggangsir uang negara.

Perempuan yang selama ini diidentikkan dengan figur yang penuh kelembutan dan pasti tidak senang bertindak korup pada kenyataannya doyan juga mengambil harta yang bukan menjadi haknya.

Gaya hidup beberapa nama perempuan yang terlibat dalam sejumlah tindakan korupsi pun diekspos secara kolosal. Mereka digambarkan suka mengoleksi tas berharga miliaran rupiah, berdandan menor dan glamor, menyimpan benda-benda bercita rasa artistik, dan seterusnya.

Pada intinya adalah media terperangkap dalam histeria penilaian bahwa kaum perempuan sungguh-sungguh berbahaya ketika mendapatkan kekuasaan. Pada situasi ini Megawati Soekarnoputri, seorang politikus perempuan yang menjabat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), berupaya menampik sudut pandang yang memojokkan perempuan itu.

Mega menegaskan bahwa perilaku korup lebih cenderung dijalankan pria daripada perempuan. Dengan nada bercanda, Mega menyatakan supaya kader-kader PDIP yang berjenis kelamin lelaki ingat anak-istri. Secara naluriah, ujar Mega, kaum lelaki mencari nafkah, sedangkan kaum perempuan yang menyimpannya (Tempo.co edisi Jumat, 10 Februari 2012, 12.33 WIB).

Pemikiran Esensialistik
Aneka pemberitaan yang ditampilkan media, berbagai ulasan yang dihadirkan dalam ruang publik, dan pandangan Megawati tentang relasi perempuan dan korupsi sangat menunjukkan pemikiran esensialistik. Artinya adalah perempuan dianggap sebagai sosok yang serbamonolitik dan tidak pernah berubah.

Stereotip yang mapan dalam wilayah pemikiran ini adalah perempuan diidentikkan dengan kasih sayang, kelembutan, penuh perhatian, tidak mungkin terlibat dalam kejahatan, sangat mustahil tega mencuri uang rakyat, dan pastilah berbuat antikorupsi.

Terdapat sisi positif pada pemikiran esensialistik ini, yakni hal yang penuh kebaikan pasti melekat pada kaum perempuan. Namun, sisi negatifnya tetap saja muncul, yakni ketika esensialisme itu telanjur menancap dalam kesadaran sosial, maka kekecewaan terhadap perempuan pun berubah menjadi sejenis kepanikan moral yang berkepanjangan.

Sisi ketidaklaziman bahwa perempuan ternyata begitu tega bertindak koruptif diungkapkan secara luar biasa. “Wilayah gelap” perempuan yang suka beraksi curang disajikan secara berlebihan. Tapi, esensialisme perempuan yang serbaberbaik hati dan menghindarkan diri dari bertingkah bejat ternyata telah berakhir.

Sebenarnya, pemikiran esensialistik yang menganggap sikap dan perilaku perempuan memang begitu peduli pada pihak lain dan tidak sudi berkompromi dengan korupsi semacam itu bahkan bisa ditelusuri dari pemikiran kaum feminis sendiri. Para pemikir feminis gender memiliki pandangan bahwa lelaki dan perempuan berbicara dalam bahasa moral yang berlainan.

Mereka juga meyakini bahwa perempuan lebih memegang prinsip etika kepedulian daripada etika keadilan. Kejahatan hanya dapat dikurangi jika kita menerima dan melawan kecintaan kita sendiri terhadap kejahatan (Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought: A Comprehensive Introduction, 1989).

Pandangan esensialistik itu seakan-akan tidak terbantahkan. Hanya saja ada ketersesatan yang harus mendapatkan pembongkaran. Perempuan bukanlah figur yang bersifat tunggal. Ada berbagai macam perempuan yang memiliki latar belakang ras, agama, etnisitas, kelas sosial, dan kekuasaan yang berbeda-beda.

Perempuan yang berada dalam domain mayoritas, seperti etnisitas, agama, kelas sosial, dan kekuasaan yang menentukan tentu saja berlainan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak apabila dibandingkan dengan perempuan yang berada dalam kedudukan minoritas. Struktur sosial yang melingkupi pasti memberi peluang yang berlainan bagi setiap perempuan.

Persoalan Kekuasaan
Fenomena sejumlah perempuan yang terlibat dalam berbagai skandal korupsi tidak tepat lagi jika dibahas dengan menggunakan sudut pandang relasi gender. Lebih mengena jika persoalan ini diuraikan dengan mengerahkan perspektif sosiologis yang membahas tentang kekuasaan dan perilaku menyimpang.

Korupsi, sebagai perilaku menyimpang, jelas sekali bertautan dengan persoalan kekuasaan. Perempuan yang menduduki kekuasaan, baik secara politis maupun bisnis, memiliki kesempatan yang lebih banyak berbuat korup dibandingkan lelaki atau perempuan yang tidak berposisi sebagai penentu dalam wilayah otoritas politik dan finansial yang dimilikinya.

Penjelasan yang sangat baik tentang hubungan perilaku menyimpang dengan kekuasaan dikemukakan Alex Thio (Sociology: A Brief Introduction, 2005). Tindakan menyimpang, misalnya tipe kejahatan tertentu (korupsi), sangat ditentukan kekuasaan.
Bahkan, kekuasaan menjadi sebab penting bagi tindakan menyimpang. Terdapat tiga alasan yang mampu menjelaskannya. Pertama, pihak yang lebih berkuasa mempunyai motivasi untuk bertindak menyimpang lebih kuat.

Kedua, pihak yang lebih berkuasa bisa menikmati peluang-peluang yang lebih besar untuk menjalankan penyimpangan. Ketiga, pihak yang lebih berkuasa ditundukkan oleh kontrol sosial yang lebih rendah.

Korupsi sangat jelas lebih berkaitan dengan persoalan kekuasaan daripada soal esensialistik keperempuanan. Siapa pun yang lebih berkuasa pasti terdorong untuk melakukan aksi-aksi korupsi.

Ini karena dalam kekuasaan tersebut terbuka kesempatan atau peluang untuk melancarkan keinginan biadab. Terlebih lagi ketika kontrol sosial terhadap pemangku kekuasaan itu demikian rendah maka aksi-aksi merampok uang rakyat itu gampang direalisasikan.

Dapat disimpulkan bahwa pertautan korupsi dan kekuasaan muncul dari motivasi tinggi dan peluang besar yang dimiliki si pelaku dan rendahnya kontrol sosial. Ketika kaum perempuan terbenam dalam situasi ini niscaya mereka akan mempraktikkan korupsi, demikian pula halnya dengan kaum lelaki.

DR Muhammad (STAIN Palangka Raya):“DIMANA BUMI DIPIJAK DI SANA LANGIT DIBANGUN”

PENGAKUAN TULUS  DARI PEMBEDAH

 

Makalah Bedah DR. Muhammad dari  STAIN Palangka Raya Dalam Bedah Buku: “Di Mana Bumi Dipijak Di Sana Langit Dijunjung”, Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

22 Februari 2012 di Gedung Biru Harian Kalteng Pos  Palangka Raya.q

 

“Saya sebenarnya bukanlah yang terbaik apalagi ahli dalam bidang budaya. Saya ada kekhilafan diri untuk menjadi pembedah buku ini. Ketika Bapak Kusni Sulang mengontak, tanpa pikir konsekuensi akademik yang mungkin saya hadapi, saya merespon positif tawaran beliau untuk menjadi salah satu pembedah hari ini. Setelah menelaah isi buku, ada muncul rasa tidak sanggup untuk meneruskan tawaran yang sudah terlanjur direspon positif, ketika ingin merekonfirm kepada penulis, ada rasa tidak sampai hati untuk mengecewakan beliau. Atas dasar itu, apa pun yang saya sajikan pada hari ini, itulah sesungguhnya yang dapat saya tangkap dari tugas mulia yang dipercayakan kepada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

 

Mari kita mendiskusikan hasil goresan pena sang guru-guru kita dengan jiwa besar, penuh kearifan dalam menerima perbedaan, bukan sebaliknya menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk menjatuhkan satu sama lain.

 

Membedah buah Pena sang Guru-guru

Judul…? mengapa bukan dijunjung?

Ada apa dengan budaya Dayak?

Apa yang mau ditransformasi dari budaya Dayak?

Bagaimana transformasi dilakukan menurut ide utama buku ini?

Apakah budaya dayak tidak lagi humanis, sehingga diperlukan re-humanisasi?

 

 

 

 

 

 

 

Bedah Buku

“DIMANA BUMI DIPIJAK DI SANA LANGIT DIBANGUN”

(Transformasi Sosial Pembebasan melalui Re-Humanisasi)”

 

Ada banyak hal menarik membaca buku yang kental dengan pendekatan-pendekatan ilmu sosial kritis ini ditulis oleh orang-orang yang memiliki ketertautan jiwa dengan dunia budaya dan dunia sosiologis secara bersamaan. Sulit kita bayangkan hadirnya sebuah karya racikan ide yang ditumpuk secara sistematis melalui halaman demi halaman sehingga terjadi kompilasi sejilid buku  dengan judul sebagaimana terlihat, tanpa adanya kompetensi dari pada sang penulis.

Membaca buku ini mengundang kita lebih jauh untuk melang-lang buana melakukan pengembaraan interlektual dengan mencermati, memahami dan menganalisis untaian-untaian kalimat yang dikemukakan para sang penulis. Buku ini mengajak kita, tidak saja untuk banyak bertanya, tetapi juga mengantar kita memahami nuansa budaya dalam kacamata sosiologis kritis.

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan dalam buku ini sederhana, namun memerlukan jawaban yang tidak saja kritis, tetapi juga sarat dengan justifikasi empirik (data dan fakta) disekitar kehidupan uluh Kalteng dan budaya Dayak.  Pertanyaan sederhana dimaksud dijadikan starting point untuk membedah buku ini sehingga pada gilirannya dapat ditemukan benang nilai yang mendasari iede-ide sang para penulis. Kita yakin bahwa ide tentang sesuatu tidak lahir dari kehampaan makna, karena itulah buku ini sarat dengan nilai-nilai dan kepentingan yang mendasarinya.

 

Buku ini banyak menggugat kondisi uluh Kalteng dan budaya Dayak, terutama kalangan generasi muda dan para pemangku kepentingan agar mereka memiliki daya kritis, konsep jati diri yang sesungguhnya, sebelum terlampau jauh menjadi masyarakat yang mapan di atas kerusakan, tenang dikepunden berapi, kehilangan orientasi, bunuh diri kolektif secara budaya (lihat hal. Ix).

Keadaan yang dialami uluh Kalteng dan budaya Dayak merupakan sebuah tragedi historis atas kebudayaan yang melanda masyarakat Dayak di tengah modernitas. Tragedi historis ini membawa impact terjadinya disintegritas historis, terporandaknya konsep diri (self concept), karakter (character) dan identitas (identity) Dayak saat ini (hal. Ix).

Sejumlah harapan diserukan kepada uluh Kalteng, terutama insan generasi muda agar mereka tidak sampai kehilangan jejak sebagai orang Dayak tidak mengenal budaya Dayak. Memiliki identitas budaya tidak berarti harus menonjolkan primordialisme, tetapi dimaksudkan untuk berpegang teguh pada identitas budaya. Identitas budaya ini merupakan wajah unik seseorang atau sekelompok masyarakat yang mencerminkan wajah jiwa dan tingkat pencapaian intelektualitas yang dikenal sebagai local wisdom (hal. xvi).

Warning tersebut sebenarnya penuh harap agar uluh Kalteng bisa berfikir global bertindak secara lokal (think globally and act locally). Tentu yang dikehendaki adalah kemampuan untuk menfilter nilai-nilai budaya luar agar tidak tergilas oleh roda perkembangan modernitas yang secara de facto telah memberi banyak kontribusi bagi munculnya universalitas budayasme, yang kini sudah berlalu dan kita sedang berada di era post modernism.[1]

Konsep jati diri penting untuk dipegang teguh agar kita tidak kehilangan orientasi dan degradasi nilai. Kita perlu berfikir universalitas, melakukan reformasi universalitas nilai-nilai budaya moderen dengan tetap berpegang pada kearifan lokal dan partikularitas kita yang, tentu saja, memberi kontribusi positif bagi perkembangan cipta rasa dan karsa kita, selanjutnya disebut kebudayaan.[2]

 

Buku ini, jika kita cermati secara seksama, terdiri dari tujuh bab, namun secara substantif kajian tentang grand theme terdapat pada bab satu yang terdiri dari beberapa sub yang berbeda. Sub-sub itu merupakan kontribusi pemikiran dari para sang guru yang berbeda. Oleh karena merupakan hasil kompilasi pemikiran yang berbeda, maka buku ini disebut sebagai antologi.

Sungguhpun demikian, saya ingin mengajak kita semua untuk memberikan apresiasi atas kemunculan buku antologi ini. Kita cermati sub-sub kajian dalam buku ini karena di dalamnya terdapat sejumlah pandangan dunia (world view/weltanschaung) yang merupakan hasil daya imajinasi (kreasi) pergumulan pengalaman penulis (karsa) yang memberikan tawaran kepada kita, terutama dalam melakukan transformasi sosial, liberalisasi (pembebasan) dan re-humanisasi.

 

JUDUL YANG MENGGUGAT KEMAPANAN

Judul buku ini tidak sebagaimana lazim yang kita pahami, “DI MANA BUMI DIPIJAK DI SITU LANGIT DIBANGUN” bukan dijunjung. Ada satu anomali (penyimpangan) dari judul ini, yaitu penyimpangan dari pemahaman yang sudah mapan (established understanding). Apakah ini petanda bahwa para sang penulis hnedak melakukan the deconstruction on the established understanding? Anomali, bagi saya, tidak selamanya mengandung makna negatif, dalam konteks judul ini tidak ada yang perlu disalahkan.

Mengapa? Lantaran sebuah kata seperti  “dijunjung” atau “dibangun” memiliki makna tersendiri bagi sang konstruktornya. Ia dimaksdukan untuk menunjukkan arti dan makna dari suatu ide dan pemikiran sang konstruktor. Seperti halnya judul buku, semua kata yang melekat dalam nama sebuah benda -apapun namanya- tidak muncul dari ruang kehampaan, ia selalu memiliki nilai bagi konstruktornya.

Kita pun menjadi yakin tak ada sesuatu hasil cipta rasa dan karsa manusia yang bebas dari nilai (free of value). Kata ataupun istilah memiliki makna penanda (to sign) atau signal, memberikan makna dunia (meaning of the world) dari dunia imajinasi dan hasil cipta, rasa dan karsa penulis.[3]

Kata “dibangun” dalam relasinya dengan judul ini merepresentasikan makna ide penulisnya,  Goenawan Mohamad. Dia memandang tepat penggunaan kata “dibangun”, bukan dijunjung baginya, membangun berarti mencipta. Mencipta arti dari membangun, sebuah kata yang menunjukkan adanya energi positif dan kreatif yang dikerahkan untuk menggerakkan kehidupan kebudayaan. Makna yang diberikan Goenawan Mohamad mewakili dalam kata itu makna kebudayaan, yaitu sebagai proses kreatif untuk aktualisasi- proses membangun sesuatu menjadi aktual, hadir, terwujud (hal. 4).

Langit dijadikan sebagai terma kiasan yang mengisyaratkan “tiadanya batas yang akan membuat proses itu berhenti (endless processes). Mengapa proses yang tidak boleh berhenti? Sebab jika manusia berhenti dalam proses membangun sama dengan membuka ruang bagi terjadinya stagnasi kebudayaan. Stagnasi kebudayaan berarti kemunduran, kemunduran berati terbelakang, terbelakng  berarti tergantung. Ketergantungan inilah yang membuat kita mengalami erosi budaya, mejadi lahan empuk bagi terjadinya imperialisme budaya dan sebgainya. Karena itu, sebagai mahluk homo creatio[4], mahluk yang berbudaya, idealnya tidak boleh berhenti dari proses budaya yang melahirkan kebudayaan. Tujuan kebudayaan[5] tidak bisa dibayangkan sebagai sebuah titik tanda selesai, melainkan terus-menerus berproses seperti halnya seorang seniman yang meraut ukiran atau membentuk puisi, ia mungkin merasa ada sesuatu yang hendak dicapai, tapi ia tak mungkin membayangkan satu titik yang tegas di mana kebudayaan akan berakhir (hal. 5).

 

 

ISI   BUKU: AN OVERVIEW 

Secara sitematis sub-sub bab dari buku yang kita bedah hari ini diawali dengan tulisan Goenawan Mohamad bertajuk “dimana bumi dipijak di sana langit dibangun”. Judul tulisan ini nampaknya meng-inspire para penulis untuk dijadikan sebagai grand theme buku ini. Isi tulisan ini memberikan elaborasi tentang dinamika kebudayaan dengan praxis kehidupan manusia sebagai mahluk budaya. Budaya apapun namanya –Jawa, Bugis, Sumatera dan sebagainya- sesungguhnya tidak berasal dari sebuah substansi yang sudah hadir sejak dulu melainkan direkacipta oleh orang yang termaktub dalam budaya itu untuk mewakili tujuan dan maksud tertentu, termasuk tujuan konsolidasi identitas lambat lau menjadi sebuah budaya yang mapan, yang membedakan satu dari yang lain.

Dari sini muncul kecenderungan untuk menempatkan budaya sebagai salah satu identitas. Mengapa dikatakan identitas, oleh karena budaya sebuah istilah general, sedangkan isi dan bentuk budaya itu berbeda, seperti artefak, nyanyian, tarian, bahasa dan sebagainya. Pemakaian kata yang menunjuk pada budaya yang berbeda, misalnya budaya jawa disamping menunjukkan nama, ia juga merupakan sebuah bentuk representasi, yang berperan membentuk apa yang sebenarnya direpresentasikan. Sebuah ide tentang budaya –apapun  namanya- telah membentuk praxis kehidupan budaya di suatu ruang, dan bukan sebaliknya.

Sebagai sebuah proses yang endless, seiring dengan adanya proses kreatif lambat laun menjadi potensi yang mengguncang identitas budaya yang dianggap mapan. Dari mana ia bermula? Lembaga politik, agama, juga kapitalisme selalu mencoba menangkap apa yang diluar lembaga-lembaga itu menjadi taxonomi sehingga terjadi identifikasi dan klasifikasi. Dalam identifikasi dan kemapanan itu ternyata tidak ada himpunan yang kukuh ditiap keadaanya yang tampak stabil, di sebuah lingkungan budaya dengan identitas yang terus menerus dipertegas, selalu ada unsur yang tersingkir.  Mereka inilah yang dikategorikan  kelompok minoritas, bukan karena jumlahnya sedikit, tetapi juga karena poisinya yang tidak berada dalam jangkaun taksonomi kekuasaan yang menentukan semuanya.

Di sinilah bermula praktek  oleh lembaga kekuasaan yang tidak saja menunjukkan ketidakadilan namun juga cacat serius karena ketidakmampuannya untuk menjerat semua. Di sini pulalah peluang bagi aktualisasi dari yang lain, yang berbeda, dan pada saat yang sama yang belum merupakan bagian dari kesatuan (hal. 14).

Dalam konteks budaya lokal, penulis buku ini meneropong adanya proses penghancuran Bangsa Dayak melalui proses genocide culture, yaitu pengaburan dalam hegemoni yang tak terkontrol yang dilakukan oleh negara,  corporate besar yang bersekuu dengan pemerintah. Kedua kekuatan ini melakukan proses reinkarnasi dalam tubuh orang Dayak dalam lembaga yang menyebut diri organisasi/lembaga yang menyebut diri Dayak.  Konsep ideologi dan pembangunan ekonomi lahir dari rahim ideologi negara, state  yang diterima oleh masyarakat Dayak.

Dalam ideologi ini, penulis mengakui adanya aktivitas revitalisasi ke-Dayak-an namun sebatas proyek yang hasilnya adalah oranment-oranment dan artefax artifisial sehingga semua gerakkan kehidupan Dayak terjebak dalam politik transaksional dalam dunia kapitalisme global yang tak terbendung. Dewan adatpun seolah sudah kehilangan jejak dari esensi yang asli. Konflik horizontal terjadi di antara sesama Dayak  sendiri yang hanya melicinkan jalan bagi sang “ratu-adil” yakni negara dan rasukan modal (hal. 19). [6]

Apa yang harus dilakukan menuju perubahan? Penulis menawarkan pemberontakan tidak dalam pengertian fisik, melainkan penguatan basis-basis, perumusan issue-issue strategis, kekuatan orang Dayak harus disuarakan, terutama perempuan, melakukan proses pembusukkan ketidakadilan,  membangun mind-set yang benar tentang budaya Dayak, dan terus menerus melakukan penulisan ulan sejarah kebudayaan Dayak yang berangkat dari grassroad dan dari voice of voiceless (suara yang tak bersuara) (hal. 20).

 

MELAKUKAN PEMBEBASAN

Penulis dengan kemampuan filosofi menawarkan beberapa paradigma dalam melakukan gerakan pembebasan masyarakat Dayak dari genocuide culture. Ia mengungkap dua paradigma, yaitu paradigma penelitian pembebasan dan paradigma konvensional. Kedua paradigma ini memiliki perbedaan. paradigma pembebasan melihat penelitian sebagai bagian dari rakyat, mitra rakyat dalam produksi pengetahuan, berfunsgi untuk saling ingat mengingatkan tentang tantangan yang mereka hadapi, serta potensi mereka untuk merubah nasib mereka. Hasil akhir yang dituju adalah transformasi sosial menuju kondisi hidup yang manusiawi, atau transformasi sosiali melalui rehumanisasi (hal. 26).

Meskipun paradigma penelitian pembebasan ini memiliki varian, namun secara filosofis memiliki key words yang sama, yaitu change or transformation seperti yang dimotori Gramsci  dengan traditional and intellectual organic, Foucault dengan konsep power/knowledge, Paulo Freire dengan konsep “decodification”-nya. Sejumlah paradigma pembebasan yang dikemukakan penulis pada intinya menolak asumsi filosofis yang value free, meneguhkan value laden.

Value free sebenarnya asumsi filosofis yang dianut paradigma konvensional, yaitu proses dialektika kelembagaan dalam produksi pengetahuan, menyedot pengetahuan dari rakyat tanpa mengembalikan pengetahuan yang diperoleh dari rakyat. Hasil ikutan dari proses penelitian ini adalah promosi akademik peneliti, kenaikan status sosialnya, fee dari pemesan penelitian, serta kontrol dari negara dan modal terhadap rakyat (hal. 23-4).

Memang bisa dipahami pola kerja paradigma penelitian konvensional yang tidak berujung pada liebarlisasi (pembebasan). Hal ini bisa dipahami karena memang paradigma ini dominasi positivisme yang mulai berkembang sejak abad ke 18. Positivisme beranggapan bahwa klaim ilmiah hanya dapat dibuktikan kebenarannya lewat metode ilmu alam (science) dan metode ini  berdasarkan pada logika ilmu alam. Setiap pengetahuan yang tidak berdasarkan pada metode ilmu alam maka tidak layak disebut sebagai pengetahuan.  Jika pembebasan sebagai ranah kekuasan ilmu sosial-budaya, maka harus memakai baju metode ilmu alam.

Pandangan absolut semacam ini memiliki akar historis yang sudah panjang,  ia bukan produk yang tampak dalam empat abad terakhir melainkan sejak  zaman Galileo dan rekan-rekan sezaman-nya bahkan dielaborasi oleh Francis  Bacon di awal abad ke 17. Inti dari metode ilmiah Bacon adalah penelitian ilmiah yang dimulai dari pengumpulan data yang dapat diamati secara terbuka, disertai  dengan pengembangan hipotesis yang mengarah pada penjelasan data, selanjutnya pengujian hipotesis itu melalui eksperimen. Pembuktian secara empiris membantu memperkuat posisi  hukum ilmiah, menjadi satu tambahan  permanen dalam tubuh sains itu.

Pengetahuan teoritis yang dipakai untuk mengendalikan realita diturunkan dalam bentuk hipotesis dan instrumentasi untuk melakukan cek empiris. Dengan bantuan feed-back monitoring suatu tes empiris akan mentransferbalik falsifikasi kepada hipotesa. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa dan ini merupakan realisasi jasa besar Baconian dengan pernyataan  scientia propter potentiam, yang berarti pengetahuan teoritik mempunyai kemampuan prediktif dan dapat diterapkan  secara teknis untuk  kepentingan praktis.  Sayang sekali, absolutisme dalam memahami manusia sebagai obyek statis telah menempatkan manusia bagaikan informasi yang dapat dimanipulasi, dikontrol dan diarahkan perkembangannya.

Upaya pembebasan dominasi epistemologi dan metodologi  positivisme muncul. Wilhem Dilthey tampil untuk membedakan dua jenis metode ilmu pengetahuan yang tidak dapat saling direduksi, yaitu Geisteswissenschaften dan Naturwissenschaften, yang merujuk pada ilmu sosial budaya yang kedua merujuk pada ilmu-ilmu alam.

Dengan postulasi yang dikemukakan di atas dapat dipastikan, saya sependapat dengan sang guru-guru penulis buku bahwa paradigma konvensional tidak akan mampu membebaskan masyarakat dari perangkap jejaring realitas sosial yang melingkupinya. Mengapa? karena realitas sosial yang ingin dibebaskan, sebagaimana harapan para sang guru penulis buku ini, diciptakan berdasarkan kepentingan hegemoni dan dominasi kuasa paradigma positivisme. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa sebuah realitas sosial tak lahir dari kevakuman, melainkan membawa misi terselubung, apakah itu bernama idiologi atau kepentingan apapun jua, atau kekuasaan itu sendiri. Meskipun paradigma konvensional mengklaim diri bebas dari nilai (free of value), namun dalam kenyatannya sulit diterima dan kepentingan itu selalu terselubung atas nama apapun.

Menggoyang kemapanan yang sudah mapan sebagai akibat konstruksi realitas sosial yang didominasi oleh positivisme konvensional memerlukan kekuatan paradigmatik lain, yang dalam buku ini ditawarkan paradigma penelitia pembebasan. Di antara paradigma penelitian pembebasan itu dikemukakan dalam buku ini ala Gramsci, Paulo freire,  dan Foucault. Pembedah dapat menerima beberapa nama yang disodorkan, namun dalam konteks pengembangan horizon maka perlu diberikan elaborasi lebih detail. Elaborasi detail itu ditekankan pada satu paradigma penelitian pembebasan yang bernama  post-modernisme, sebagai antitesa dari modernisme yang mengusung metode konvensional yang kita bahas tadi. Ciri utama paradigma ini adalah emansipatoris, change and transformation.

Postmodernisme pada dasarnya adalah sebuah pandangan dunia yang mencoba meletakkan dirinya di luar paradigma konvensonal (modernisme) yang menilai modernitas dengan cara kontemplasi dan dekonstruksi. Paradigma ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan modernisme dalam kehidupan manusia. Ia (modernitas) tidak saja melibatkan penyebaran hegemonis kapitalisme, industrialisme, urbanisasi dan sebagainya, tetapi juga melahirkan binnary opposition, perbedaan kaya-miskin, diskriminasi dan sebagainya. Kegagalan ini membawa konsekuensi ketidakmampuan untuk melihat hakekat manusia secara utuh. Dalam pandangan researchnya,  ia cenderung berfikir logosentrisme. Ciri paling mudah dikenali dari logosentrisme ini terletak pada aspek praksis dan keilmuan. Pada aspek praksis logosentrisme mengklaim bahwa praktek  ekonomi dan bisnis atau praktek apa saja harus berlaku universal. Pada aspek keilmuan, logosentrisme melecehkan aspek nilai (etika) dan memberangus nilai-nilai lokalitas.

Atas dasar karakter yang dikemukakan tadi, maka secara eksplisit tepatlah istilah yang digunakan  sang para guru penulis buku ini seperti genocide culture yang menggambarkan kematian lokalitas yang diberangus oleh universalitas. Dengan adanya post-modernieme, semoga saja mampu melumerkan logosentrisme yang dihadirkan oleh budaya kosmopolitan  (modernitas)  sehingga uluh Kalteng dapat suvival melihat dan menyediakan tempat bagi survivalitas budaya lokal. Budaya lokal (budaya Dayak) sebagai hasil kreasi masyarakat Dayak harus pula mewarnai mindset hingga merembet ke perilaku Dayakness atau masyarakat Kalimantan Tengah sehingga menjadi dasar  bagi hidup  berbangsa, bernegeri dan bernegara Sayangnya, perspektif melihat melihat budaya ghetto, budaya etnik penduduk yang majemuk yang tidak tersambung satu dengan lain, terlihat dua sifat binnary opposition, agresif-defensif yang berdampak pada tidak terakomodirnya secara maksimal budaya Dayak sebagai kekayaan untuk membangun  uluh Kalteng yang beridentitas Kalteng sehingga budaya ghetto berkembang subur menjadi cermin diri dalam budaya politik di daerah ini (hal. 102).

Apabila kita hendak mengembalikan budaya Dayak sebagai sentrum bagi budaya ghetto, maka langkah transformatif yang harus dilakukan adalah melakukan gerakan pembebasan melalui paradigma penelitian pembebasan dan melakukan transformasi sosial pembebasan hingga sampai pada  rehumanisasi secara kongkrit dan sempurna.  Gerakan rehumanisasi ini dilakukan oleh mereka yang memiliki kepentingan untuk secara bersama-sama membangun dan mempertahankan lokal wisdom di tengah gencarnya universalisme budaya dan budaya ghetto. Yang tak kalah penting yang harus dimiliki oleh para tranformer itu adalah unitas dan loyalitas bahasa, unitas tujuan dan adanya komitmen pembebasan, kemampuan melepaskan uluh Kalteng dari budaya ghetto yang dianggap telah menjadi cermin politik di daerah ini. Mereka harus pula mampu menciptakan realitas sosial yang membawa masyarakat Dayak cinta budaya Dayak. Kenapa para transformer yang bervisi  pembebasan? karena seperti dikatakan tadi bahwa realitas cinta budaya Dayak atau realitas benci budaya Dayak, misalnya itu dapat dikonstruksi oleh sang aktor dengan caranya, nilainya dan kepentinganya dalam mengubah wajah kehidupan masyarakat dari yang genocide culture menjadi cinta budaya Dayak.

Apabila realitas sosial yang diciptakan, misalnya, menjauhkan masyarakat dari budaya Dayak,  maka ia akan akan melahirkan realitas sosial yang menghindari budaya Dayak,  sebaliknya,  jika sang aktor sosial menciptakan realitas cinta damai, cinta budaya Dayak, maka realitas sosial yang tercipta akan besar pengaruhnya dalam membentuk perilaku individu untuk berperilaku sama dengan warna realitas sosial yang mengikatnya, yaitu cinta budaya Dayak.  Demikian pula sebaliknya, ketika kita hendak menciptakan realitas sosial ‘lupus et homo homini”, maka realitas itu terpola sebagaimana realitas yang mengikatnya pula.

Jika genocuideculture dipahami berdasarkan alur penciptaan realitas sosial tadi, maka kita mesti menciptakan realitas sosial yang sarat dengan kepentingan bersama yang diikat oleh nilai keadaban publik (public civility). Mengapa harus public civility? Karena saya menangkap lebih lanjut pandangan dari penulis buku ini bahwa kehancuran suatu masyarakat atau bangsa bukan karena perbedaan atau bencana, tetapi adalah persoalan moralitas. Saya sepakat dengan statemen yang dikutip penulis dari KH. Maman Imanul Haq (2011) ini. Memang, suatu bangsa tidak akan dapat mencapai kebesaran atau kejayaan kecuali bangsa itu (pemimpin)nya masih memiliki sesuatu untuk dijadikan pedoman, dan pedoman itu mengandung dimensi moral untuk menopang sebuah budaya dan peradaban besar.

 

DIPERLUKAN PUBLIC CIVILITY  

 

Kemajuan peradaban yang dicapai manusia harus diwarnai oleh moralitas. Relasi yang erat kemajuan masyarakat dan dimensi moral mengandaikan dua sisi yang saling melengkapi. Buah dari moral inilah yang mendorong munculnya keadabanpublik dalam kehidupan komunitas.[7]

Ketinggian dalam memahami keluhuran moral dalam budaya dan peradaban memiliki pengaruh besar dalam mengangkat martabat manusia dan membebaskan masyarakatnya dari tirani, penguasa atau mereka yang memiliki power untuk menundukkan orang lain, dan membetulkan hubungan antara penguasa dengan rakyat yang diperintah serta mengarahkan pandangan masyarakatnya pada realitas semu, yang tidak didasarkan pada konstruksi public civility.[8]

Antitesis dari keadaban adalah kebiadaban. Kebiadaban merujuk pada sikap dan perilaku seseorang yang mencerminkan disfungsionalnya nilai moralitas. Mereka adalah pribadi dan masyarakat tidak tercerahkan, yang digambarkan dalam fenomena etnis antropologis yang kemudian disebut sebagai masyarakat primitif.[9]  Dalam tapak tilas sejarah yang populer di gurun Arabia, kita mendengarkan masyarakat jahiliyah, masyarakat yang telah memiliki kebudayaan yang tinggi secara seni dan sastera namun secara moral dan religi tidak tercerahkan sama sekali.

Mensintesisikan pembangunan (development) sosial, politik dan ekonomi dan budaya dengan moralitas dan etika secara  berimbang adalah sebuah keharusan. Karena bukti sejarah menunjukkan jatuh bangunnya kerajaan romawi disebabkan karena dimensi moralitas yang terabaikan dalam peta pembangunan. Kitapun tidak bisa juga  membangun tanah air kita ini dengan merekonstruksi adagium klasik “let’s everything related to worldly matter to the king  and the here after to the pope”

Aspek moralitas dalam pembangunan sosial, budaya dan ekonomi merupakan kunci penting dan sarana penting dalam mewujudkan gerakan transformasi sosial ekonomi yang berperadaban. Tanpa spirit nilai-nilai keadaban pembangunan dalam segala aspek hanya menjebak manusia pada munculnya ketamakan, egoisme, dan individualisme yang mencemari watak dasarnya sebagai mahluk madani dan mahluk hanief, condong pada kebenaran dan kebajikan.

Moralitas memugar semua bentuk praktek  feodalisme, patriarkhi, monopoli dan monopsoni yang terakumulasi dalam berbagai bentuk anomali yang kita saksikan sekarang. Misalnya saja rakyat harus diungsikan dari negerinya sendiri, kekerasan terhadap rakyat yang dilakukan rakyat atas nama Tuhan demi menegakkan kebajikan dan kebenaran, korupsi yang kian menggurita, yang bertentangan dengan keadaban publik (public civility). Ini semua terjadi lantaran lemahnya penegakkan keadaban publik, dan tiadanya konsistensi untuk mengganti anomali itu dengan  sistem yang  egaliter dan berkeadilan yang bersumber dari spirit nilai-nilai etika dan moralitas publik. ***


[1]Bedakan modernisme dengan post modernise, filosofinya dan sebagainya yang oposisi biner (binnary opposition)

[2] Apa tiu kebudayaan…..??

[3] Lihat Burrel and Morgan……

[4] Istilah ini sengaja saya gunakan untuk menandai maksud ide saya tentang….

[5] Istilah budaya disamakan dengan adab, dikonstruksi dari kata budi dan daya yang biasa dipahami sebagai olah rasionalitas manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lihat misalnya, H. Muhammad In’am  Ehsa. Percikan Filsafat Sejarah dan Peradaban Islam. (Malang:UIN Maliki Press, 2011), 40. Kebudayaan menggambarkan semangat mendalam mengenai masyarakat yang ditandai dengan kemajuan mekanis dan teknologis menjadi core dari kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan direfleksikan dalam seni dan sastera serta religi sedangkan peradaban terefleksi dalam politik, ekonomi dan teknologi, seni bangunan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. J. Mark Halstead. Islamic values: a distinctive framework for moral education? Journal of Moral Education Vol. 36, No. 3, September 2007, pp. 283–296.

 

 

[6] Lihat justtifikasi dari Iwan Triyuwono,  Akuntansi:Kajian Kritis dengan ParadigmaPost-modernisme.  Frijof Capra,  The Hidden Connection. Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru. Yogyakarta:Jalasustra. Ritzer Georga dan Douglas J. Goodman. Teori Sosiologi Moderen. Jakarta: Kencana, 2004.  Ben Agger. Teori Sosial Kritis. Kritik, Penerapan dan Implikasi. Yogyakarta:Kreasi Wacana. 2003.

[7] J. Mark Halstead. Islamic values: a distinctive framework for moral education? Journal of Moral Education Vol. 36, No. 3, September 2007, pp. 283–296.

[8]  Fadli SJ. Pasang Surut Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah. (Malang:UIN Malang Press. 2008), 27-8

[9] M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher. Agama dan Dialog Antar Peradaban. (Jakarta:Paramadina, 1996), xiv-xv

Cegah Stroke dengan Buah Jeruk

http://health.kompas.com/read/2012/02/24/11250213/Cegah.Stroke.dengan.Buah.Jeruk

Cegah Stroke dengan Buah Jeruk

Bramirus Mikail | Asep Candra | Jumat, 24 Februari 2012 | 11:25 WIB
Dibaca: 229

shutterstock

KOMPAS.com – Riset terbaru menunjukkan, mengonsumsi buah jeruk secara rutin dapat membantu mengurangi risiko stroke. Untuk studi ini, peneliti memusatkan perhatian pada senyawa yang disebut flavanone, yang terdapat dalam buah jeruk.

“Data ini memberikan dukungan yang kuat untuk mengonsumsi lebih banyak buah jeruk sebagai konsumsi harian untuk mengurangi risiko stroke iskemik,” kata pemimpin studi Aedin Cassidy, kepala nutrisi dari Norwich Medical School, University of East Anglia, Inggris.

Ada kemungkinan bahwa flavanone dalam buah jeruk meningkatkan fungsi pembuluh darah atau mengurangi peradangan, yang telah dikaitkan dengan stroke, kata para peneliti.

Cassidy mengatakan, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari flavanone, sebaiknya buah-buahan disajikan dalam bentuk jus dan tanpa tambahan gula.

Penelitian ini dipublikasikan secara online pada 23 Februari 2012 dalam journal Stroke, yang risetnya didanai oleh US National Institutes of Health.

Flavanones adalah jenis dari flavonoid yang selama dikenal karena kemampuannya dalam menekan kejadian risiko stroke lebih rendah. Selain buah dan sayuran, flavonoid juga banyak ditemukan dalam anggur merah dan coklat gelap.

Untuk studi ini, para peneliti berfokus pada enam subkelas dari flavonoid, termasuk flavanone.

Dalam risetnya peneliti mengevaluasi data dari U.S. Nurses Health Study selama 14 tahun. Penelitian ini melibatkan hampir 70.000 wanita, yang masing-masing melaporkan asupan makanan mereka setiap empat tahun dan termasuk rincian tentang konsumsi buah dan sayuran. Pada akhir penelitian diketahui bahwa ada sekitar 1.803 kasus stroke yang terjadi. Sekitar setengahnya mengalami stroke iskemik (tersumbatnya saluran pembuluh darah).

Peneliti mengatakan, jumlah asupan flavonoid tidak mengurangi risiko stroke, tetapi asupan flavanone dapat mengurangi risiko stroke. Wanita yang mendapatkan asupan flavanone lebih banyak memiliki risiko 19 persen lebih rendah terkena stroke iskemik ketimbang mereka yang mengonsumsinya dalam jumlah sedikit.

Para peneliti menemukan bahwa 95 persen konsumsi flavanone berasal dari buah jeruk dan jus, terutama jeruk orange dan grapefruit. Peserta yang memakan buah atau jus jeruk paling banyak, risiko stroke berkurang sebanyak 10 persen.

Wanita yang mendapat asupan terendah flavanone rata-rata mengonsumsi sekitar 150 miligram flavonoid per hari atau kurang. Sedangkan mereka yang mendapatkan asupan flavanone dalam jumlah banyak mengonsumsi sekitar 470 miligram sehari.

Cassidy mengungkapkan, sepotong buah jeruk mengandung 45 sampai 50 miligram flavanone.

Temuan juga menunjukkan bahwa mereka yang menjalankan diet tinggi flavonoid cenderung memiliki gaya hidup yang sehat seperti, jarang merokok, lebih sering berolahraga, makan lebih banyak serat, dan sedikit konsumsi kafein dan alkohol.

Peneliti menegaskan bahwa hubungan antara diet tinggi flavanone dan rendahnya risiko stroke tidak membuktikan hubungan sebab-akibat.

Penelitian tambahan diperlukan untuk lebih memahami hubungan antara konsumsi flavanon dan risiko stroke, kata para peneliti. Meskipun studi ini hanya meliputi wanita, Cassidy menduga temuan akan berlaku untuk laki-laki. “Studi ini sekarang perlu dilakukan,” kata Cassidy.

Gardener Hannah, seorang ahli epidemiologi di University of Miami Miller School of Medicine departemen neurologi, mengatakan penelitian ini menambah informasi kepada kita untuk mengetahui hubungan antara makanan dan risiko stroke.

“Ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa semakin besar konsumsi buah dan sayur dikaitkan dengan penurunan risiko stroke,” kata Gardener, yang tidak terlibat dalam studi.

“Temuan ini menggarisbawahi pentingnya asupan buah dan sayuran, sekaligus memberikan bukti bahwa buah-buahan khususnya jeruk mungkin penting dalam hal mengurangi risiko stroke,” tutupnya.

Sumber :

Indonesia: National Laws And Policies Are Resulting In Violations Of The Right To Food

22 February 2012

Indonesia: National Laws And Policies Are Resulting In

Violations Of The Right To Food

 

The Asian Legal Resource Center (ALRC) wishes to bring the Council’s attention to the deterioration of farmers’ and indigenous peoples’ food security in Indonesia as the country’s laws and policies fail to ensure their fundamental rights and let human rights violations committed by national and multinational corporations go unpunished. Violence and extrajudicial killings by law enforcement agencies routinely take place when people protest for their rights.

 

The Indonesian government bears responsibility for the promotion of land grabbing and exploitation of natural resources throughout Indonesia, including Papua, by allowing national or multinational corporations to access land and natural resources without following any legitimate procedure to obtain the prior, free and informed consent of the affected communities who have been economically and socially depending on the land and its natural resources for generations. The government has not established any procedure under national laws to ensure the affected communities’ right to participate in the decision-making process. This has left the door open to land and natural resource grabbing by private corporations without the consent of local populations. Furthermore, the government has condoned the use of force by the security forces against communities and human rights defenders who opposed the exploitation of their natural resources in corporation-run plantations, resulting in a high number of casualties.

 

In spite of human rights groups’ condemnation of ongoing right to food violations, the continuous discrimination indigenous people face, and their ongoing call for food sovereignty, the government has neglected their concerns to date. The UN Special Rapporteurs on the right to food and the rights of indigenous peoples, as well as the Committee on the Elimination of racial discrimination have expressed concern about these issues. Instead of responding to these concerns by taking action to uphold the fundamental rights of farmers and the indigenous communities, the government of Indonesia passed the Land Acquisition Act in December 2011, which has no provision to ensure the rights of landowners, who are mostly farmers or indigenous people. Furthermore, the government has routinely allowed the police to use disproportionate force to suppress peaceful demonstrations and to disperse protesters who have been demanding that their fundamental rights be respected. Recent cases testify to an increase in the intensity of violence by law enforcement agencies against people demanding the respect of their food security, leading to casualties.

 

On December 24, 2011, the police shot dead two villagers and injured about 80 other protesters, most of whom are farmers, in Bima, West Nusa Tenggara. 37 protesters were arrested. Despite the fact that the police used excessive force against the protesters, only two police officers belonging to the Mobile Brigade were sentenced to a mere two days in prison, and a two-month delay of their educational programs by the West Nusa Tenggara Police’s disciplinary court for insubordination and violating procedures. Yet, the police officers bearing command responsibility for the disproportionate and excessive use of force have not faced any sanction. The demonstrators were protesting against the gold mining plan of the Bima regency government. In 2008, the regency government had given a land concession concerning 24,980 hectares in the Sape, Lambu and Langgudu sub-districts to private company Sumber Mineral Nusantara, whose major shareholder is Arc Exploration, an Australian publicly listed company. Since the regency government issued the concession without any communication with the farmers who were to be affected by it, and without notifying them, the affected farmers learnt about it only in 2010. Since then, they have been protesting against the gold mining, as they are deeply concerned that it would greatly reduce the water resources in the area and affect their cultivation and livelihood. The farmers have been holding a peaceful protest since early 2011, which has been ignored by the regency administration. The regency administration has the legal authority to issue a concession to the company according to national law, which fails to guarantee the affected communities’ right to food and right to participate in the decision-making process.

 

Four farmers, two paramilitary personnel and three company staff were killed over a land dispute between palm oil companies and farmers in Mesuji district, Ogen Komering Hilir Regency, South Sumatra Province, and Mesuji Regency of Lampung Province. The dispute over land has been going on since the 1990s and involves PT Sumber Wangi Alam for South Sumatra, PT Barat Selatan Makmur Investindo and PT Lampung Interpertiwi for Lampung (occupying 17,769 hectares in Lampung alone). As in the previous cases that have taken place over the course of several decades, there was no proper communication and consultation between the administration, the companies and the affected communities regarding land acquisition, and the companies failed to provide proper compensation to all those who owned the land collectively. In November 2010, local villagers occupied the land to protest against the companies and submitted a letter signed by 1020 of them to the Vice Head of Tulang Bawang District Police. On 10 November 2011, the Mobile Brigade arrested one farmer. The other villagers attempted to release him, to which the police responded first by shooting one of them and then opening fire indiscriminately on community-members. One villager was shot dead in the head.

 

The outburst of violence and casualties which have surrounded the farmers’ struggle to protect their land, a major resource that is necessary to ensure their right to food, have been caused by the government’s failure in ensuring the farmers’ right to participate in the decision-making process concerning land acquisition, as well as the government’s support for the use of force to repress these protests. Farmers have sent several letters to the relevant stakeholders and authorities including a letter addressed to the President of Indonesia, dated 15 July 2011 and a letter sent to Head of Lampung Regional Police dated 25 October 2011.

 

The government is failing to allow justice to be provided to victims, while law enforcement officers are typically responsible for causing avoidable violence and food injustice in Indonesia. In 2010, in Jambi province, central Sumatra, three farmers were killed while protesting against acquisition of land for cocoa farming and palm oil plantation. The police officers who shot dead farmers have not yet been brought to justice, despite an investigation being conducted in 2011. Since 1999, the Jambi regency administration and the Minister for forests have authorized company PT WKS to acquire a total of 191,130 hectares of the indigenous community land. The company forcibly evicted communities despite Ministerial decision No. 744/1996 which stated that the villages and communities’ plantation area should be excluded from the concession.

 

Most of such cases remain unreported or unresolved. Indonesia’s National Human Rights Commission reported that out of 6,000 cases of human rights violations it documents each year, 1,000 are committed by plantation companies.

 

The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) has come under the scrutiny of regional, national and international human rights groups in recent years. MIFEE is the largest-scaled food and energy production project in Indonesia. It was driven by the central government in violation of the Special Autonomy Law of Papua that gives sole authority over such projects to the Papuan government for it to protect the rights of Papuan indigenous peoples. A governmental policy encouraging transmigration of outsiders into Papua in the 1980s, followed by the promotion of corporate investment in the extraction of natural resources since the 1990s, have threatened the food security of the Papuan indigenous people, especially those belonging to the Malind tribe, by taking away their land and forests without following any legitimate procedures based on the law. The MIFEE project, acting under these policies, further jeopardizes the food sovereignty of the Papuan people and their self-sufficiency. The indigenous peoples’ food culture has been challenged by these projects, as they are forced to purchase rice instead of being able to produce their own food. It is alleged that the central government, confronted by concerns and opposition expressed by national and international civil society groups, may relocate the project to Kalimantan. However, in Papua, the corporations and the government have continued to carry out the project. No legitimate procedure is being followed in the process while the Papuan indigenous peoples and Papuan civil society have not been provided with any exact information about the project.

 

In Domande village, Malind district located in South Merauke, a monument was built in December 2010 engraving a land lease agreement signed between Rajawali, a private company, and seven clan leaders, as part of the MIFEE project. In it, the villagers committed not to prevent the company from setting up and running a sugar cane plantation in the area. In 2010, the company paid cash to the villagers, without having reached a clear agreement or given a comprehensive explanation of the functioning of the plantation to the villagers. The company further made promises that it would construct a church in the village and provide scholarships for students. The company never held proper discussions with the villagers to determine the exact conditions of the land lease, including the exact area which will be covered by the plantation, comprehensive compensation, the period of land lease or the conditions of employment in the plantation work. However, the company provided the villagers with a written agreement. Neither the clan leaders nor the villagers are aware of the content of the written agreement and Merauke regent put his signature on it without consultation with the community. The villagers do not agree with the provisional plantation area currently described on a map provided by the company. The villagers worry that the plantation will affect their water and livelihood resources.

 

In Koa, Animha District, Merauke, five clan leaders were forced to sign a blank paper when staff from PT Hardaya Sugar Plantation (Hardaya Group) along with government officials and the police came to the village to convince the villagers to lease their land in 2011. Without following a proper consultation process, the company with the support of the government tried to appropriate land from the villagers to establish a plantation. Many other such villages have been similarly affected by the MIFEE.

 

The MIFEE is illustrative of several national policies and laws promoting corporations’ control and access to natural resources. Wherever it is launched, the project aggravates the food security of farmers and indigenous peoples. Papuan indigenous peoples have not been given any other option to promote their livelihood other than to depend on the government’s policies, which fail to guarantee Papuan’s access to natural resources, or protect their rights and environment. Agrarian assistance from the government to Papuans is failing to improve Papuans’ capacities and skills in the utilization and protection of natural resources and cultivation, which would be more effective in protecting their rights, and instead has been limited to the short-sighted provision of equipment or seeds.

 

The ALRC therefore urges the Special Rapporteur on the right to food to request a country visit to look into the right to food and national land acquisition mechanisms that are impacting this right, as well as to follow-up on cases communicated to the government.

 

The ALRC urges the government of Indonesia to:

a. set up an independent investigative body to probe all allegations of violations of the right to food and to land of farmers and indigenous peoples, including related excessive use of force by the police;

b. announce an immediate moratorium on land acquisitions by corporations related to the MIFEE in Papua, and create a round table with local communities and civil society to review the project;

c. reform laws related to the right to food and land and establish a proper mechanism to ensure the right to participate in the decision-making process concerning land concessions for farmers and indigenous peoples.

 

Source: Asian Legal Resource Center External link

Polisi Dinilai Gagal Tangani Premanisme

Polisi Dinilai Gagal Tangani Premanisme
Sandro Gatra | Laksono Hari W | Kamis, 23 Februari 2012 | 19:33 WIB
Kompas/Ambrosius Harto Manumoyoso Demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, menentang John Kei, Rabu (22/2/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com — Bentrok dua kelompok di rumah duka di kompleks Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2012) dini hari, dinilai menjadi bukti kegagalan kepolisian dalam menangani premanisme di kota-kota besar, salah satunya Jakarta.

Hal itu dikatakan Kepala Kelompok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi Hukum DPR Aboe Bakar Al Habsy. Aboe Bakar menyikapi bentrok yang mengakibatkan dua korban tewas, yakni Ricky Tutu Boy (37) dan Stenly AY Wenno (39). Keduanya tewas akibat luka di bagian kepala dan leher.

Aboe Bakar mengatakan, bentrok itu menunjukkan fungsi deteksi oleh intel kepolisian tidak berjalan. Menurut dia, tidak heran jika publik mempertanyakan keberanian polisi berhadapan dengan preman.

“Apakah polisi takut dengan preman? Atau, bahkan ada yang bilang mereka berteman. Setidaknya hal ini terlihat ketika Kapolda Metro Jaya (Inspektur Jenderal Untung S Radjab) menjenguk Jhon Kei. Ini apa-apaan? Polisi berusaha keras menangkap, tetapi di sisi lain Kapolda menjenguk,” kata Aboe Bakar, Kamis di Jakarta.

Ia meminta polisi memprioritaskan penanganan premanisme agar masyarakat merasa aman dan nyaman beraktivitas. “Bila menangani terorisme saja bisa, apa susahnya ketika berhadapan dengan preman,” ujarnya.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan, polisi terus berupaya memberantas premanisme. Kepolisian baru bisa bertindak ketika ada pelanggaran hukum. “Kalau kelompok-kelompok itu tidak melakukan pelanggaran hukum, kita tidak bisa semena-mena menindak seseorang,” kata dia.

Sutarman juga menyebut bahwa pihaknya tidak takut dengan preman. “Kita dikasih masyarakat senjata, kok, mengapa takut?” ucapnya.

Stop Kekerasan Atas Nama Agama

 

Stop Kekerasan Atas Nama Agama

Tim Liputan 6 SCTV

Stop Kekerasan Atas Nama Agama

24/02/2012 01:51
Liputan6.com, Jakarta: Kekerasan atas nama agama beberapa tahun terakhir mewarnai berbagai sisi kehidupan masyarakat di Tanah Air. Dengan motif jihad, para pelaku menebar teror. Banyak yang sudah tertangkap serta dipenjara. Akan tetapi kegiatan teror mengatasnamakan agama tidak berhenti.

Mungkin sebagian warga Indonesia ingat dengan Cikeusik berdarah. Dengan meneriakkan nama Tuhan, tiga warga Ahmadyah dibunuh secara sadis. Enam lainnya luka berat dan meninggalkan trauma. Lima bulan setelah peristiwa mengenaskan itu, 12 pelaku hanya divonis tiga hingga enam bulan penjara.

Bukan hanya jemaat Ahmadyah sulit beribadah. Jemaat Kristen di GKI Yasmin yang telah dimenangkan di tingkat MA masih harus beribadah di jalan. Itu pun terus diintimidasi sekelompok orang yang mengatasnamakan warga. Padahal diketahui kebanyakan mereka dari luar wilayah tersebut.

Sebelumnya pada Hari Lahir Pancasila yang sejatinya harus menghormati keberagaman dinodai dengan pemukulan massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama oleh anggota Front Pembela Islam. Aksi kekerasan tampaknya terus melekat dengan organisasis ini. Isu pembubaran ormas pun mengemuka.

Budayawan dan pemuka Kristen, Romo Mudji Sutrisno, menyebutkan kekerasan yang terus terjadi disebabkan adanya krisis saling percaya sesama rakyat. Krisis ini merupakan akumulasi dari berbagai masalah yang mendera bangsa. “Mulai dari masalah ekonomi, politik, hingga ketidakadilan,” katanya.

Lebih jauh Romo Mudji mengatakan di wilayah agama, terlalu religi yang disoroti masyarakat bukan titik temu soal keimanannya. “Seharusnya bagaimana agama bisa memberi sumbangan untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Romo Mudji dalam program Barometer di Studio SCTV, Jakarta, Kamis (23/2) malam.

Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah dalam posisi sulit mengatasi persoalan ini. “Satu sisi penegakan hukum harus ditegakan, di sisi lain persoalan-persoalan yang ada sedemikian menumpuk. Nah inilah, perlu ada seni tersendiri menyelesaian dan memenej bangsa ini,” katanya.

Sementara itu cendekiawan muslim Azumardi Azra kekerasan atas nama agama hanya dilakukan sekelompok kecil. “Masyarakat muslim Indonesia itu cinta damai yang diwakili oleh NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Pemahaman keagamannya juga mengajarkan kedamaian,” kata Azumardi Azra.

Kekerasan hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang akar-akarnya ada dua. Ideologi yang cenderung literal dan dalam melihat kemungkaran, bagi mereka tidak cukup dengan amar maruf tapi nahi mungkar. “Nahi mungkar itu ya harus dengan tangan termasuk pakai pentungan,” ungkap Azra.

Peristiwa-peristiswa kekerasan dan tragedi kemanusiaan atas nama agama juga terjadi di dunia internasional. Korban kekerasan terhadap mereka yang disebut terakhir hampir selalu yang punya pikiran-pikiran non mainstream dan kritis terhadap kebijakan dan praktik-praktik antikemanusiaan.

Pemuka agama dari Amerika Serikat Sayyid Syeed menyebutkan kekerasan atas nama agama sama sekali tidak dapat diterima. “Itu memprihatinkan karena agama mengajarkan kita tentang disiplin diri untuk menjalani hidup dan berhubungan dengan Tuhan tapi di saat yang sama agama menyiapkan kita untuk berinteraksi dengan ciptaan Tuhan dengan penuh kasih. Ini yang diajarkan Alquran atau kitab suci agama lain,” Sayyid Syeed.

Hal senada diungkapkan pemuka agama dari AS lainnya yakni Julie Sconfeld. Menurut Sconfeld, setiap manusia adalah suci dan setiap jiwa manusia mempunyai nilai yang suci. “Sehingga Yudaisme menolak segala bentuk kekerasan dan benar-benar berkomitmen untuk menyelamakan dan menjaga setiap jiwa manusia,” katanya.

Pendeta Chloe Anne Breyer juga sangat menolak kekerasan atas nama agama terutama jika dilakukan terhadap umat minoritas. “Di AS, kami punya konstitusi yang menjamin kebebasan beragama. Kongres juga akan mengesahkan hukum yang mengakui agama. Jadi di satu sisi para pendiri negeri kami datang dari Eropa mencari tempat untuk menjalankan agama mereka secara bebas,” katanya.

“Di New York, kami berurusan dengan 15 agama berbeda. Saya rasa kita jangan membatasi diri dengan agama-agama Ibrahim. Saya ingin membedakan antara kita memakai kata minoritas. Minoritas orang memakai kekerasan sebagai ekspresi keagamaan. Itu tidak bisa diterima,” ungkap Pendeta Chloe.

Menurut Sayyid untuk menghentikan kekerasan atas nama agama butuh waktu lama dan tanggung jawab bersama. Seperti perjuangan warga kulit hitam diakui di AS. “Warga kulit hitam di AS telah mendapatkan tempat terhormat. Jika kini seorang pria kulit hitam berada di Gedung Putih, itu tidak terjadi secara tiba-tiba,” katanya Sayyid.

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebutkan kalau Indonesia harus belajar banyak tentang toleransi beragama dari AS yang melibatkan banyak keyakinan. “Mereka bersatu menghadapi tantangan terorisme dan kekerasan. Terorisme tidak berakar pada agama,” kata Din Syamsuddin.

Din menambahkan di Indonesia mempunyai modal sosial keagamaan. Modal tersebut diwujudkan dalam ideologi negara yaitu Pancasila. “Ini kekayaan masyarakat Indonesia di seluruh komunitas agama bahwa agama dari Tuhan tapi itu untuk manusia dan kemanusiaan,” ungkap Din. Ia menambahkan wajah dari humanisme ini akan menjadi titik temu bagi kita semua walaupun berbeda agama.

Indonesia sudah menjadi sorotan dunia maka stop kekerasan yang mengatasnamakan agama. Aksi teror hanya menimbulkan kebencian terhadap sesama yang sejatinya harus hidup berdampingan satu sama lain. Maka kekerasan atas nama agama harus berhenti sekarang juga.(JUM)

Ketidakadilan Merupakan Sumber Konflik, Bukan Agama

Refl Sunny: Kalau ketidakadilan adalah sumber konflik, mengapa tidak diperangi ketidakadilan? Siapa yang berkuasa selama ini yang membiarkan berlangsungnya ketidakadilan?

Ketidakadilan Merupakan Sumber Konflik, Bukan Agama
Kamis, 23 Februari 2012 | 15:32

Surahman Hidayat [google] Surahman Hidayat [google]

[JAKARTA] Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surahman Hidayat menegaskan, sumber konflik yang banyak berkembang pada saat ini bukan agama tapi karena adanya ketidak-adilan.

“Agama bukanlah sumber konflik. Selama ini sentimen agama sering dimunculkan untuk memicu konflik, padahal sumber konfliknya sebenarnya adalah ketidak-adilan,” ujar Surahman di Jakarta, Kamis (23/2), menanggapi kedatangan misi perdamaian yang dibawa delegasi lintas agama asal Amerika Serikat.

Sebelumnya sebanyak 13 orang delegasi lintas agama asal Amerika Serikat berkunjung ke Jakarta. Mereka mewakili komunitas agama Kristen, Yahudi, dan Islam. Mereka datang dengan membawa misi perdamaian guna mengubah paradigma dunia terhadap peran agama, yang sampai saat ini agama masih dianggap sebagai sumber konflik.

Menurut Surahman Hidayat yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu, pihaknya tetap menyambut baik misi perdamaian tersebut dan sepakat dengan perlunya mengubah paradigma masyarakat dunia terhadap agama.

“Kita setuju dengan misi perdamaian dengan mengubah paradigma masyarakat dunia terhadap agama. Tetapi jangan lupa pula bahwa perdamaian dunia tidak akan tercapai tanpa kondisi tatanan dunia yang berkeadilan dan berkeseimbangan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa mengubah paradigma tentang peran agama ini baik dan hal itu masih perlu dilengkapi lagi dengan membangun tatanan dunia yang harus memberikan keadilan.

“Kita berharap setelah ini tidak hanya misi perdamaian yang dilakukan, tetapi bagaimana upaya untuk membangun sistem dunia yang adil dan seimbang. Dengan begitu perdamaian dunia Insya Allah akan tercapai,” ujarnya. [Ant/L-9]

Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum

Mulai Tahun Ini
Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum
| Inggried Dwi Wedhaswary | Rabu, 22 Februari 2012 | 08:21 WIB
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Ilustrasi: Deretan surat berisi pesan antikorupsi dan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dari murid Sekolah Dasar Al Falah dari Jawa Tengah ditampilkan di Auditorium KPK, Kamis (8/12/2011). Surat-surat tersebut dipamerkan bertepatan dengan peluncuran Pusat Pembelajaran Antikorupsi sekaligus menyambut Hari Antikorupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pendidikan dan pembudayaan antikorupsi akan masuk ke kurikulum pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi mulai tahun 2012. Pemerintah akan memulai proyek percontohan pendidikan antikorupsi di pendidikan tinggi.

”Tidak harus menjadi mata kuliah tersendiri. Materinya nanti bisa diselipkan atau masuk mata kuliah di perguruan tinggi atau mata pelajaran di sekolah,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ainun Na’im seusai melantik 116 pejabat eselon III dan IV di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (21/2).

Menurut Ainun, materi pendidikan antikorupsi akan disusun oleh direktorat jenderal (ditjen) masing-masing. Misalnya, untuk SD dan SMP disusun oleh Ditjen Pendidikan Dasar, sementara untuk perguruan tinggi disusun oleh Ditjen Pendidikan Tinggi.

Ainun mengatakan, sampai saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih menghadapi kendala pelaksanaan berbagai program, terutama yang terkait integrasi kebudayaan dengan pendidikan. Dengan adanya unit baru, yakni ditjen kebudayaan, Ainun berharap kendala ini segera terselesaikan, termasuk penyerapan anggarannya.

Tahun 2012 penyerapan anggaran ditargetkan minimal 95 persen. Adapun daya serap anggaran 2011 hanya 89,6 persen atau paling rendah selama tiga tahun terakhir.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, pendidikan dan kebudayaan akan saling mendukung. Ini disebabkan kebudayaan masuk ke fungsi pendidikan karena nilai tradisi melekat dalam proses pendidikan. Bahkan, pendidikan karakter dibentuk melalui budaya. (LUK)

Resistensi Indonesia Menuju Negara Beradab

Resistensi Indonesia Menuju Negara Beradab

herylatu <herylatu@yahoo.com>,in: DIKBUD@yahoogroups.com ,Tuesday, 21 February 2012, 10:31

Mohon maaf, saya tergelitik untuk ikut komentar.
Untuk menjadi negara beradab, ada satu pedoman,
selalu check dan recheck, sebelum mengambil keputusan
yang mungkin salah dan akan menjadi penyesalan.

Memang peran media sangat penting dalam menciptakan
image publik, namun dengan teknologi informasi
saat ini kita bisa melakukan check dan recheck sebelum
mengambil sikap atas suatu peristiwa, yang disajikan
oleh media, jangan sampai terjadi seperti ungkapan
‘sudah jatuh, tertimpa tangga pula’.

Seperti yang dikutip dari facebook ustad Arifin Ilham
“FPI dalam tubuh umat Islam Indonesia laksana TANGAN,
inilah dakwah termulia, sbgm Rasulullah mengajarkan,
Bila kalian melihat kemungkaran maka perbaikilah dg
tangan kalian, kalau tdk mampu maka dg lisan kalian,
kalau tdk mampu maka dg hati kalian, itulah
selemah2nya iman”. Tentu FPI dg cara hikmah melalui
musyawarah, izin, 3 kali peringatan, dg atribut
pakaian & organisasi yg jelas terdaptar legal. Baru
melakukan tindakan sesudah semua ikhtiar, sungguh
sudah rahisia umum di negeri ini tempat2 ma’siyat & program kemungkaran seperti pornografi, perizinan minuman keras,
judi dsb selalu dibekingi preman, oknum pejabat &
media sekuler. Sehingga beritapun tdk seimbang
seakan FPI anarkis, apalagi rentan dg masuknya
provakator dg atribut yg sama”

Berita di bawah ini diperoleh dari situs resmi fpi.
Entahlah, tapi sepertinya kebiadaban dalam pikiran,
kata dan tindakan, akan menemukan tempat
yang tepat ketika rasa kemanusiaan tercabut dari
hati seseorang.

Salam Damai

Hery

====

Terprovokasi, Warga Dayak Kepung Rumah Bupati Kapuas
Minggu, 12 Februari 2012 | 17:46 WIB

Palangkaraya – Peristiwa penolakan terhadap warga negara Indonesia yang sedang berkunjung ke Palangkaraya oleh ratusan massa dari daerah setempat yang mengatas namakan seluruh warga di daerah tersebut sangat disayangkan. Kejadian di ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya hari Sabtu (11/2) kemarin telah merusak hak asasi warga negara dan mengancam persatuan kesatuan elemen-eleman bangsa di NKRI.

Peristiwa ini bermula dari rencana kedatangan delegasi Front Pembela Islam (FPI) pusat yang terdiri dari 4 orang, yaitu Sekjen FPI, Wasekjen FPI, Ketua Bid. Da’wah FPI, dan Panglima LPI, ke Palangkaraya.

Rombongan delegasi FPI tersebut sebetulnya datang dengan tujuan damai, yaitu untuk menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus menghadiri pelantikan pengurus FPI di Palangkaraya. Namun reaksi masyarakat di Palangkaraya terkait kunjungan delegasi FPI ini ternyata sangat memprihatinkan. Delegasi FPI yang datang dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dari Jakarta itu dihadang oleh sekitar 800an orang dari Suku Dayak di Bandar Udara Cilik Riwut, Palangkaraya.

Menurut laporan, massa suku Dayak tersebut sejak pagi hari sudah berkumpul di semua sudut ruang bandara dengan memakai ikat kepala merah dan ada juga yang membawa senjata tradisional seperti tombak dan mandau. Ratusan warga Dayak ini dengan brutal merangsek masuk ke dalam area landasan pesawat dengan cara menjebol tiang pagar bandara, untuk kemudian menghadang di depan pesawat Sriwijaya Air yang hanya membawa 4 orang anggota delegasi FPI, dalam jarak sekitar 50 meter saja dari lokasi berhentinya pesawat.

Rombongan anggota FPI itu akhirnya tidak dijinkan oleh pihak Sriwijaya Air untuk turun di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya untuk alasan keamanan, pihak Polri yang bertugas dan Kapten pesawat Sriwijaya Air kemudian berinisiatif menerbangkan delegasi FPI dengan pesawat yang sama ke Banjarmasin.

Ternyata, peristiwa pengepungan itu tidak berhenti di Bandara Cilik Riwut, warga Dayak yang terporovokasi melanjutkan aksinya menuju kota Kapuas. Tepatnya, hari Sabtu, 11 Februari 2012 sore hari, delegasi DPP FPI melalui Kota Banjarmasin tiba di Kuala Kapuas, malamnya diterima di rumah Bupati Kapuas. Sehubungan adanya info bahwa puluhan truk mengangkut ratusan warga Dayak Palangkaraya menuju Kapuas, maka Bupati segera menghubungi Gubernur Kalimatan Tengah untuk mencegah hal tersebut, tapi Gubernur Kalteng lepas tangan.

Malam itu, Sabtu (11/02/2012), ratusan warga Dayak Palangkaraya mengepung rumah Bupati Kapuas dengan membawa senjata tajam dan tercium bau minuman keras (miras) sambil berteriak menantang PERANG. Himbauan Kapolres, Bupati dan pimpinan Warga Dayak tidak didengar oleh pimpinan mau pun massa Dayak Palangkaraya yang mabuk dan bernafsu untuk membunuh pimpinan FPI. Pada akhirnya, warga Dayak Muslim Kapuas bersama warga lainnya tetap melanjutkan acara Maulid di Kuala Kapuas, ada pun Delegasi FPI dengan bantuan KODIM setempat meninggalkan lokasi menuju Banjarmasin.

Menurut Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab, Bupati dan Kapolres serta Dandim Kapuas telah bekerja sangat baik, tapi Gubernur dan Kapolda Kalimatan Tengah telah menjadi PROVOKATOR.

Oleh karena itu, Ketua Umum FPI, Habib Rizieq Syihab menuntut pencopotan terhadap Gubernur dan Kapolda Kalimatan Tengah. Keduanya diduga kuat membiarkan peristiwa pengepungan di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebagai ekses dari tindakan provokasi terhadap warga Dayak tersebut, rumah anggota FPI Habib Muhri bin Muhammad Ba Hasyim di Palangkaraya dihancurkan oleh massa.

“Copot Gubernur Kalteng dan Kapolda Kalteng!, keduannya PENJAHAT KEMANUSIAAN yang telah membiarkan warga Dayak Palangkaraya merusak rumah tokoh Muslim H.Muhri Muhammad Ba Hasyim dan sejumlah warga Muslim lainnya di kota Palangkaraya, serta membiarkan pengepungan, bahkan masuk landasan Bandara, juga mengepung rumah Bupati Kapuas,”, tegas Habib kepada redaktur fpi.or.id, Ahad (12/02/2012).

Bukan hanya itu, Gubernur dan Kapolda Kalimatan Tengah diduga telah membiarkan rencana dan upaya pembunuhan terhadap Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI). Hal itu terbukti, ketika rapat massa pengacau dan pelepasannya justru muncul dari Komplek Kantor Gubernur Kalteng dengan sepengetahuan Gubernur dan Kapolda Kalteng. Keduanya juga ditengarai terlibat konflik.

“Gubernur dan Kapolda kalimatan tengah mebiarkan rencana dan upaya pembunuhan terhadap Pimpinan FPI sejak pagi hingga malam. Buktinya, rapat massa pengacau dan pelepasannya justru dari Komplek kantor Gubernur Kalteng dengan sepengetahuan Gubernur dan Kapolda Kalteng. Keduanya juga ditengarai terlibat KONFLIK AGRARIA yang telah merugikan dan menzalimi para petani WARGA DAYAK SERUYAN di Kalteng yang saat ini sedang dibela DPP FPI”, Lanjutnya.

Masih kata Habib, salah seorang tokoh Seruyan yang juga anggota DPRD saat ini juga dikabarkan sedang dalam perlindungan DPP FPI di Jakarta karena mau “dikerjai” oleh Gubernur dan Kapolda Kalteng. Direncanakan beberapa hari kedepan, DPP FPI akan mendampingi anggota DPRD tersebut mengadu ke DPR RI dan Komnas HAM serta instansi Pemerintah lainnya. Selanjutnya, Habib Rizieq menyerukan kepada semua pihak untuk terus membela rakyat tertindas. “Ayo, bela rakyat dan ganyang Pejabat jahat!”, tegasnya.

Ketua Umum FPI, Habib Rizieq-saat dikonfirmasi seputar kasus ini di tempat kediaman beliau di Jakarta-menduga adanya oknum-oknum tertentu yang sengaja mengadu domba antara FPI dengan warga suku Dayak. Menurut Habib Rizieq, selama ini antara FPI dan warga suku Dayak, baik muslim mau pun non muslim, telah terjalin suatu hubungan yang SANGAT BAIK. Saking baiknya hubungan itu, maka sebulan lalu delegasi warga Dayak Kalteng dari berbagai agama bahkan mendatangi DPP FPI dengan tujuan meminta bantuan untuk menghadapi arogansi Gubernur dan Kapolda Kalteng terkait isu KONFLIK AGRARIA antara warga Dayak Seruyan melawan Gubernur dan Kapolda Kalteng, persis seperti konflik yang memicu terjadinya kasus penyembelihan warga di Mesuji – Lampung. Posisi FPI yang `membela’ delegasi warga Dayak Kalteng itulah yang memicu keretakan hubungan FPI dengan pihak Gubernur dan Kapolda Kalteng.

Keterlibatan FPI yang aktif membela warga Dayak Seruyan dalam konflik Agraria melawan Gubernur Kalteng diduga kuat menjadi motif politik paling utama terkait peristiwa ini.

Sebelumnya Redaktur fpi.or.id menerima penjelasan dari Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq secara terus terang tanpa tedeng aling-aling menuding Gubernur dan Kapolda Kalteng terlibat dalam pengerahan warga Dayak untuk menolak kedatangan delegasi FPI.

Dalam pernyataan resmi, DPP FPI memberikan APRESIASI kepada pihak Polri dan Kapten Pesawat Sriwijaya Air beserta crewnya. Dalam penjelasanya, Habib Rizieq mengatakan, Gubernur Kalteng, TERAS NARANG, mempunyai hubungan yang SANGAT BURUK dengan FPI. Melalui media lokal, YANSEN BINTI seorang kerabat Gubernur Kalteng, menebarkan ANCAMAN terhadap FPI, sementara Kapolda Kalteng memberi pernyataan tidak mau bertanggung jawab. Diduga ada OKNUM yang memainkan keretakan hubungan tersebut untuk MEMPROVOKASI warga Dayak dengan tujuan ADU DOMBA.

DPP FPI meminta kepada Menkopolhukam, Mendagri, DPR-RI dan Kapolri serta Instansi terkait lainnya untuk MENGUSUT TUNTAS kasus tersebut serta memeriksa Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, Yansen Binti dkk tentang dugaan keterlibatan mereka dalam TINDAK KEJAHATAN yang berpotensi menimbulkan KONFLIK HORIZONTAL serta mengancam stabilitas NKRI.

Selain itu, DPP FPI menyerukan kepada Segenap LASKAR DAYAK MUSLIM FPI se-Kalimantan diminta jangan terprovokasi dan harus segera melakukan klarifikasi, sosialisasi dan konsolidasi untuk mengantisipasi segala bentuk agitasi. Selama ini hubungan FPI dan warga Dayak (baik muslim maupun non muslim) SANGAT BAIK, bahkan sebulan yang lalu delegasi warga Dayak Kalteng dari berbagai agama mendatangi DPP FPI meminta bantuan untuk menghadapi arogansi Gubernur Kalteng dan Kapolda Kalteng tentang KONFLIK AGRARIA.

Alhasil, saat kejadian, pada hari Sabtu (11/02/2012), secara tiba-tiba setelah mendapat kabar dari Palangkaraya. Ketua Umum FPI di Jakarta langsung menginformasikan kejadian tersebut ke Mabes Polri. Habib Rizieq melaporkan kepada Kapolri melalui pesan singkat. Berikut isi pesannya:

Assalamualaikum

Yth: Kapolri

Siang tadi, rumah keluarga kami Habib Muhri bin Muhammad Ba Hasyim di Palangkaraya dihancurkan massa.

Di hari Jum’at kemarin ada pertemuan para penggerak massa di Rumah Betang di Kantor Gubernur Kalteng yang dipimpin Yansen Binti dkk untuk melakukan penolakan dan pengepungan bahkan pembunuhan terhadap Pimpinan FPI hari ini di Bandara Palangkaraya. Keterlibatan FPI yang membela Dayak Seruyan dalam konflik Agraria dengan Gubernur Kalteng menjadi motif politik paling utama.

Dimana posisi Polda Kalteng? Kenapa ada massa bisa masuk ke landasan bandara langsung mengepung pesawat dengan senjata? Kenapa beberapa rumah warga dengan mudah dihancurkan tanpa tindakan aparat?

Mohon perhatian.

__________________________________

Perbuatan tercela segelintir oknum-oknum di Palangkaraya, yang memprovokasi warga setempat agar menolak warga yang lain, adalah sebuah preseden buruk yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) secara jelas menjabarkan dalam sejumlah pasalnya bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak menginjakkan kakinya di setiap jengkal tanah negeri ini tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, status sosial, keyakinan dan pahamnya. Peristiwa penolakan atas kedatangan Delegasi FPI di Palangkaraya merupakan pelanggaran yang sangat fatal terhadap Konstitusi Negara. Terlebih lagi karena tujuan kedatangan delegasi FPI tersebut untuk tujuan baik dan tidak mengancam persatuan kesatuan negara ini.

Disamping itu, perbuatan tercela kontra konstitusi yang dimotori oleh para aktor intelektual di Palangkaraya tersebut sangat disayangkan, karena telah merusak rasa persatuan yang ada dan menjadi bibit pemecah belah bangsa. Jika hal seperti ini tidak diberantas dan dibiarkan terus terjadi, maka besar kemungkinan akan menjadi trend buruk yang diikuti oleh daerah-daerah lain, sehingga timbul aksi larang-melarang datangnya seseorang atau suatu kelompok ke suatu daerah di wilayah NKRI, padahal yang bersangkutan notabene adalah juga warga negara Indonesia yang sah.

Oleh karenanya, sikap tegas Pemerintah dan Kepolisian di tingkat pusat sangat diharapkan untuk memastikan kejadian serupa tidak akan terulang lagi dimasa mendatang, dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang menjadi aktor intelektual dibalik peristiwa ini, dimana mereka telah nyata-nyata melakukan pelanggaran fatal terhadap Konstitusi Negara / UUD 1945. [Andalus/Slm/fpi]

— In DIKBUD@yahoogroups.com, Mochtar_Marhum@… wrote:
>
> Untuk menciptakan masyarakat yang beradab, mindset, paradigma dan perilaku masyarakat harus berubah dan harus menjadi lebih inklusif, progressif, tolerant dan harus menonjolkan prestasi dan BUKAN bersikap Agresif, frustrasi dan intolerant.
>
> Harus sadar dan tahu membedakan antara ruang publik dan ruang privat. Wilayah publik jangan dijadikan wilayah privat dan sebaliknya wilayah privat jangan dijadikan wilayah publik. Masyarakat beradab harus bersikap lebih humanis dan selalu melihat ke depan (looking forwards) dan BUKAN sering melihat ke belakang (looking backwards) serta terbuai dengan romantisme masya lalu yang mungkin sudah kurang applicable untuk diterapkan di Era Globalisasi dan keterbukaan sekarang ini.
>
> Masyarakat beradab harus menghormati dan menjalankan Demokrasi dengan benar terutama Demokasi Substantif. Hukum harus ditegakkan (Law Enforcement) dan Supremasi hukum harus lebih ditonjolkan demi menegakkan hukum yang berkeadilan yang merata dan BUKAN menonjolkan Supremasi Politik yang sering mempengaruhi proses peradilan di tanah air sehingga bisa berpotensi menciptakan peradilan sesat dan kasus impunitas.
>
> Ormas-ormas keagamaan harus diatur dengan UU Keormasan yang tegas, lugas dan fair. Bagi ormas yang membuat prestasi dalam membantu terwujudnya pembangunan yang demokratis dan berkeadilan harus diberikan REWARD dan AWARD dan sebaliknya bagis Ormas yang sering bersikap agressif dan prustrasi serta sering melakukan pelanggaran hukum harus diberikan punishment atau sangsi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan termasuk pembubaran ORMAS yang melanggar UU jika terbukti.
>
> Saatnya kita menyadari dan bersikap lebih Demokratis dan humanis. Indonesia adalah negara yang yang Multikultur, Multilingual, Multietnis alias bangsa yang majemuk (plural). Kondisi kemajemukan di tanah air ini harus diakui (Recognized) dan dihormati (Respected). Masyarakat yang beradab harus menghormati dan mencintai sesamanya tidak hanya sesama umat tapi juga mencintai dan menghormati berbagai umat berbeda yang ada di tanah air termasuk kelompk minoritas. Sikap Arogansi Kultural dan fanatisme etnisitas dan religius jangan sampai menimbulkan kebencian (hatred) dan menciptakan sikap permusuhan (Hostility) antar umat atau etnis yang plural ini.
>
> Saatnya mendorong terciptanya masyarakat Indonesia yang beradab melalui kampanye damai dan diskusi di media sosial di dunia maya dan di ruang publik seminar, konferensi, simposium di dunia nyata. Indonesia membutuhkan individu-individu yang pintar merasa dan bukan individu-individu yang merasa pintar dan merasa paling benar serta bersikap arogant.
>
>
> Salam Persahabatan
> Mochtar Marhum
> Akademisi, Aktivist Damai
>
>

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers