Archive for the ‘esai’ Category

Argumentasi Polisi soal Tes Urine Berubah

Berkaca dari Xenia Maut, Jam Buka Klub Malam Harus Diatur Tegas

Ramadhian Fadillah – detikNews

Kamis, 26/01/2012 08:06 WIB

Jakarta - Pengemudi ‘Xenia maut’ Afriyani Susanti begadang dari klub malam dan sempat mengkonsumsi narkoba sebelum kecelakaan berdarah itu. Faktor mengantuk dan pengaruh obat-obatan menyebabkan kontrol hilang. Mencegah hal ini terulang, jam buka klub malam harus diatur ketat.

“Banyak kecelakaan itu terjadi di pagi hari. Pagi hari itu waktu yang paling rawan bagi orang yang kurang tidur. Karena itu klub malam seharusnya hanya boleh buka hingga pukul 24.00 WIB saja. Jangan ada yang boleh beroperasi hingga dini hari,” ujar pengamat perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriyatna kepada detikcom, Kamis (26/1/2012).

Yayat juga meminta agar polisi memberantas peredaran narkoba yang terjadi di klub malam. Menurutnya tidak harus klub malam yang ditutup, kebetulan saja ada pengedar narkoba yang berkeliaran di sana.

“Transaksi kan bisa dimana saja. Kebetulan ini terjadi di klub malam,” katanya.

Yayat pun menyoroti seringnya razia narkoba yang bocor di klub malam. Hal ini dianggap sebagai salah satu penyebab sulitnya memberantas peredaran narkoba di klub malam.

“Mungkin ada jaringan yang bermain,” duganya.

Segudang aktivitas dilakoni Afriyani di sejumlah tempat hiburan. Mulai dari menenggak minuman keras hingga narkoba. Afriyani dan 3 rekannya memulai malam di Hotel Borobudur sebelum mengakhirinya di Stadium pada pagi hari.

(rdf/nvc)

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya:
Pengemudi “Xenia Maut” Dihantui Perasaan Bersalah
| Jimmy Hitipeuw | Kamis, 26 Januari 2012 | 03:27 WIB
KOMPAS/AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO Rumah keluarga Afriani Susanti di Jalan Ganggeng Terusan, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Afriani Susanti adalah pengemudi Daihatsu Xenia yang menabrak kumpulan pejalan kaki di Jalan M Ihwan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (22/1/2012) lalu. Sembilan orang tewas dalam peristiwa itu.

JAKARTA, KOMPAS.com — Afriyani Susanti (29), tersangka kecelakaan “Xenia maut”, tetap bungkam seribu bahasa seusai diperiksa. Ia menghindari wartawan dengan berlari menuju tahanan, Rabu (25/1/2012) malam.

Afriyani keluar dari pemeriksaan sekitar pukul 20.50 WIB. Menggunakan kaus berwarna pink dan bercelana pendek, Afriyani menutupi kepala dengan selendang putih menuju ruang tahanan.

“Kondisinya sehat-sehat saja, baik. Pasti adalah perasaan bersalah,” ucap Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Nugroho Aji.

Seperti diketahui, Afriyani menjalani pemeriksaan terkait tersangka konsumsi narkoba jenis ekstasi. Narkoba ini berbuntut pada kecelakaan maut di kawasan Tugu Tani, Minggu (22/1/2012). Akibatnya, sembilan nyawa melayang dan empat orang terluka.

 

Kecelakaan Maut

Argumentasi Polisi soal Tes Urine Berubah
Sabrina Asril | Hertanto Soebijoto | Rabu, 25 Januari 2012 | 11:32 WIB
KOMPAS/RATIH P SUDARSONO Kecelakan lalu litas mobil xenia B 2479 XI di Jalan MI Ridwan Rais, Gambir Minggu (22/1/12) siang, yang dikemudikan Apriyani Susanti dan mewaskan 9 orang. Foto diambil di halaman Direktorat Lalu Lintas Polda Metro jaya Subdirektorat Penegakan Hukum di Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com – Tak lama setelah peristiwa kecelakaan maut yang menewaskan sembilan pejalan kaki terjadi di Jalan Ridwan Rais,  Gambir, Jakarta Pusat, aparat kepolisian langsung mengamankan Afriyani Susanti (29), pengemudi mobil Daihatsu Xenia B 2479 XI. Afriyani beberapa jam kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya karena dianggap lalai dalam menyetir yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Awalnyan, polisi menduga bahwa Afriyani menabrak karena mengonsumsi narkoba. Namun, pada Minggu (22/1/2012) siang, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Dwi Sigit Nurmantyas menyangkalnya. Dia menyatakan hasil tes urine pengemudi dan seluruh penumpang, yakni Arisandi (34), Denny M (30), dan Adistina (26) negatif dari kandungan zat yang terdapat dalam narkoba.

Tes urine itu dilaksanakan di Rumah Sakit RS Sukanto (Polri) Kramat Jati, tak lama setelah kecelakaan terjadi. Namun anehnya, pada Senin (25/1/2012) pagi, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto kembali menarik pernyataan terdahulu.

Demikian juga dengan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Nugroho Aji Wijayanto. Dikatakannya, hasil tes urine yang dilakukan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menyatakan keempatnya positif menggunakan narkoba. Dia menjelaskan, perbedaan hasil antara kedua institusi ini terjadi karena adanya perbedaan teknis dalam pengujiannya.

“Tes urine macam-macam yang dites ada zat canabis yaitu ganja, amphetamine, metamphemine. Saat pemeriksaan pertama, tidak dilakukan uji metamphetamine di sini kami lakukan dan tahunya kok malah positif,” ungkap Nugroho, Selasa (24/1/2012) malam pukul 22.30, di Mapolda Metro Jaya.

Menurut Nugroho, pengujian urine dua kali oleh dua instansi yang berbeda itu bukan masalah. “Sama-sama saling menguji supaya hasilnya akurat yah tidak masalah,” katanya.

Nugroho mengatakan, saat ini aparat kepolisian masih menunggu hasil tes darah yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap keempatnya. Tes darah ini untuk memperkuat hasil tes urine. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Dwi Sigit Nurmantyas, mengatakan pihaknya sebenarnya melakukan tes urine ulang lantaran curiga dengan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) yang tidak sesuai dengan hasil tes urine.

“Awalnya hasilnya negatif, tetapi saya tidak percaya karena kerusakan mobilnya terlalu parah, banyak korban yang berjatuhan. Akhirnya saya meminta dokter Polda untuk memeriksa ulang dan ternyata hasilnya bertolak belakang,” ujar Sigit.

Afriyani saat itu mengaku hanya membawa kendaraannya pada kecepatan 40 km/jam. Ia juga mengaku remnya blong saat kejadian. Namun, setelah ditelusuri ternyata rem masih berfungsi dengan baik sementara bekas rem tidak ditemukan di lokasi kejadian. Akhirnya, polisi pun mendapatkan bahwa Afriyani saat itu melaju sangat kencang dengan kecepatan 100 km/jam dan sama sekali tidak menginjak pedal rem.

Hasil tes urine yang negatif, kata Sigit, diakuinya memang mencurigakan jika dilihat dari fakta di lapangan yang menunjukkan adanya kelalaian pengemudi. Dia menduga hasil tes itu sedikit dipaksakan karena beberapa hal. “Waktu itu kan libur, mungkin pemeriksaan dokternya kurang, itu baru dugaan saja yah. Tetapi Polda alatnya lebih cangih,” kata dia.

 

Kapitalisme Jadi “Bulan-bulanan”

Kapitalisme Jadi “Bulan-bulanan”
| Egidius Patnistik | Kamis, 26 Januari 2012 | 07:58 WIB
Shutterstock Ilustrasi kapitalisme

DAVOS, KOMPAS.com – Sejumlah pimpinan korporasi global mengakui kapitalisme memperburuk kesenjangan. Akan tetapi, para eksekutif itu mengatakan, kapitalisme tetap merupakan sistem lebih baik dari alternatif apa pun.

Ini mengemuka dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Rabu (25/1).

Krisis utang Eropa dan kelesuan ekonomi global mewarnai pertemuan yang dihadiri 2.600 orang elite perusahaan dan negara.

Dalam pertemuan itu juga diperingatkan bahwa sistem kapitalisme kemungkinan akan punah. Jika ada sistem lain yang dianggap menjadi alternatif, barangkali sistem yang paling pas adalah sistem kapitalisme negara.

Ini merujuk pada sistem mekanisme pasar dengan sentuhan tangan pemerintah yang kuat, sebagaimana dijalankan di China. Dengan kata lain, korporasi dijalankan seperti biasa yang terjadi di Barat, tetapi peran pemerintah yang kuat sangat mendominasi.

”Kapitalisme barangkali merupakan bentuk terburuk dari berbagai sistem,” kata David Rubenstein, salah satu pendiri Carlyle Group, perusahaan pengelola dana investasi global yang bermarkas di Washington.

Kapitalisme menjadi sasaran kecaman, termasuk di Davos. Hal ini terlihat dari aksi protes yang juga muncul di Davos. Sekelompok orang mencoba mendekat ke pertemuan untuk menyampaikan kritik. Berbagai aksi serupa juga bermunculan di berbagai kota lain di dunia dalam setahun terakhir. Para kapitalis dicap terasuki kerasukan yang mementingkan keuntungan uang semata dan sifatnya sesaat.

Akan tetapi, ada juga para eksekutif korporasi yang balik menyalahkan pemerintah di balik kekacauan ekonomi global, dan bukan menyalahkan sistem kapitalisme.

”Reformasi tidak semata-mata menyangkut korporasi dan kerasukan. Itu tergantung kepada para pembuat keputusan, dengan kata lain pemerintah,” kata pimpinan umum Alcatel-Lucent CEO, Ben Verwaayen. ”Mengapa perlu dua tahun bagi Eropa dan para pemimpinnya untuk meraih kesimpulan, yang seharusnya lebih cepat mereka temukan?”

Verwaayen tidak mengelaborasi lebih jauh ucapannya, tetapi tampaknya dia hendak merujuk pada rumitnya persoalan dan kebutuhan akan pengambilan keputusan cepat. Dengan kata lain, hal itu membutuhkan keputusan pemerintah untuk mengambil tindakan cepat.

Akan tetapi, Brian Moynihan, pimpinan umum Bank of America, mengatakan bahwa siklus ”bom” dan ”letusan” memang merupakan bagian dari struktur kapital.

Namun, pihak lain mengatakan, proses atau dampak negatif kapitalis itu tidak bisa dihindari. Karena itu, pemerintah yang harus mengambil langkah tegas untuk mengatur cara perusahaan beroperasi.

Ketua International Trade Union Confederation Sharan Burrow mengatakan, ”Kita telah kehilangan kompas moral. Jika pemerintah tidak melakukan investasi sosial sekarang, maka kita akan menyaksikan keresahan sosial yang pasti akan muncul.”

Pimpinan Umum Deloitte Joe Echevarria berbicara soal pengembangan kapitalisme yang bisa menyesuaikan diri. ”Kini Anda harus berurusan dengan regulasi, menyeimbangkan kebutuhan perlindungan masyarakat bersamaan dengan kepentingan akan pertumbuhan.”

Heboh di Brasil

Di samping Forum Ekonomi Dunia, saat bersamaan juga berlangsung Forum Sosial Dunia di Brasil, persisnya di kota Porto Alegre di selatan negara itu. Ribuan demonstran berkumpul pada hari Selasa (24/1). Mereka melakukan aksi protes menentang kapitalisme dalam pertemuan tahunan.

Forum Sosial Dunia memang sengaja dibentuk sebagai tandingan dan sekaligus mengecam Forum Ekonomi Dunia. Bagi para peserta Forum Sosial Dunia, Forum Ekonomi Davos adalah markas dari para kapitalis, yang telah menjungkalkan perekonomian global.

Kalangan ini mengatakan, para kapitalis telah memperburuk sendi-sendi kehidupan dan hanya menguntungkan para kapitalis atau para pemodal yang berbisnis tanpa memperhatikan tanggung jawab sosial dan komunitas.

Bagi peserta Forum Sosial Dunia, para kapitalis adalah sumber penyakit dan menyebabkan ketidakadilan terjadi di mana-mana. Para kapitalis juga dituduh menjadi semacam ”pemeras” atau berbagai jenis kalimat tak sopan lainnya.

Dalam aksi mereka di jalan-jalan di kota pertemuan di Brasil itu, para peserta membawa spanduk bertuliskan, ”Sebuah Dunia yang Lain itu Dimungkinkan”.

Para pendukung forum sosial ini juga menyatakan bahwa mereka mewakili 99 persen warga dunia dan Forum Ekonomi Dunia di Davos, hanya mewakili kepentingan 1 persen.

Ini merujuk pada sindiran bahwa kemakmuran di dunia ini hanya dikuasai oleh segelintir atau satu persen penduduk dan sebanyak 99 persen lagi jadi korban.

Sekitar 15,000 orang turut serta dalam aksi protes terhadap sistem kapitalisme global itu. Para peserta yang hadir di acara ini antara lain gerakan Indignant dari Spanyol, kelompok US Occupy Wall Street. Presiden Brasil Dilma Rousseff diharapkan menghadiri pertemuan Forum Sosial Dunia, yang dalam beberapa hari mendatang disesaki 70.000 orang (AP/AFP/REUTERS/MON)

Petani, Kekerasan, dan Negara

Petani, Kekerasan, dan Negara

Petani, Kekerasan, dan Negara
Eko Cahyono, PENELITI DI SAJOGYO INSTITUTE (SAINS) BOGOR, MAHASISWA PASCASARJANA JURUSAN SOSIOLOGI PEDESAAN (SPD), FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB)
Sumber : SINDO, 24 Januari 2012
Belakangan ini kita disuguhi potret pilu kekerasan berbasis sengketa agraria terhadap masyarakat petani miskin pedesaan oleh suatu kolaborasi ‘tangantangan’ pemilik modal (perkebunan dan tambang) dan negara (beserta aparatus keamanannya) yang memuncak pada kasus Mesuji dan Bima.
Kekerasan dan konflik tersebut tentu saja pucuk gunung es dari beragam masalah sejenis yang tidak/belum terekspos media secara nasional. Laporan data kekerasan dan konflik agraria yang dikeluarkan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) pada 2011 menyebut,ada 163 konflik agraria di seluruh Indonesia selama 2011 atau terjadi peningkatan drastis jika dibandingkan pada 2010 (106 konflik). Sebanyak 22 petani/ warga yang tewas di wilayahwilayah sengketa dan konflik agraria.

Konflik yang terjadi melibatkan lebih dari 69.975 keluarga,sementara luas areal konflik mencapai 472.048,44 hektare. Dari 163 kasus yang terjadi, 97 kasus terjadi di sektor perkebunan (60%), 36 kasus di sektor kehutanan (22%), 21 kasus terkait infrastruktur (13%), 8 kasus di sektor tambang (4%),dan 1 kasus terjadi di wilayah tambak/pesisir (1%). Sementara dilihat dari sebaran wilayah konflik, jumlah konflik atau sengketa agraria terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur sebanyak 36 kasus, Sumatera Utara 25 kasus, Sulawesi Tenggara 15 kasus, Jawa Tengah 12 kasus, Jambi 11 kasus,Riau 10 kasus, Sumatera Selatan 9 kasus,dan sisanya tersebar di sebagian besar provinsi lain di Nusantara.

Ketimpangan Struktur Agraria

Sayangnya, masalah kekerasan atas petani miskin pedesaan ini lebih banyak dipersepsikan pada sudut pandang ‘sektoralisme-tematik’; HAM, keamanan, masyarakat adat, pengalihan isu politik nasional, dan pelanggaran-pelanggaran hukum negara lainnya. Persepsi ini cenderung membias dari akar masalahnya, yakni ketimpangan penguasaan, pemilikan,dan peruntukan sumber-sumber agraria nasional.

Satu bentuk ketimpangan struktural agraria yang nyatanyata mengingkari mandat konstitusional baik UUD 1945 (khususnya Pasal 33) maupun TAP MPR No IX/2001 yang mengatur pengelolaan dan pengurusan sumber-sumber agraria dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pada praktiknya kekayaan alam, aset nasional, dan sumber penghidupan rakyat hanya dimiliki oleh segelintir penguasa modal (baik pribumi maupun asing).

Menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN, 2010), kurang lebih 56% aset nasional dikuasai hanya 0,2% dari penduduk Indonesia. Dengan kenyataan semacam ini, dapat dikatakan bahwa para petani pedesaan sudah kehilangan jaminan tenurial security atau perlindungan atas kepastian dan keberlangsungan penguasaan rakyat atas tanah dan kekayaan alam.

Negara dan Globalisasi

Hampir seluruh kebijakan dan program pembangunan negara hari ini sulit dijelaskan secara terang benderang tanpa mengaitkannya dengan kepentingan politik-ekonomi dari kapitalisme global.Pemberian konsesi dan hak penguasaan di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, pertanian, kelautan, pulau-pulau kecil, dan beragam sumber agraria lainnya kepada pengusahakonglomerat pribumi maupun trans national corporation (TNC) adalah bagian nyata dari kolaborasi dan kaitkelindan kepentingan ekonomi-politik guna akumulasi modal sebesarbesarnya untuk lembaga dan kelompok oligarkis mereka sendiri.

Untuk tujuan itu, beragam pintu masuk dan “karpet merah” masuknya modal diperlebar, apa yang dianggap menyumbat“ leher botol”investasi ditiadakan.Maka tak heran jika lahir beragam regulasi sektoral pascareformasi yang lebih propemodal raksasa dan mengabaikan hak masyarakat miskin. Sebut saja di antaranya UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 18/2003 tentang Perkebunan, Undang-Undang No 7/2004 Sumber Daya Air,UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara, UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU Holtikultura, UU Lahan Abadi Pertanian,UU Migas,dan yang terbaru adalah UU Pengadaan Tanah yang baru disahkan pada Desember 2011.

Sementara ‘payung’ hukum pengelolaan sumber- sumber agraria nasional yang dimandatkan UUPA tahun 1960 tidak kunjung dihiduptegakkan. Dengan melihat kaitkelindan hubungan integral negara dan kapitalisme, dapat dipahami segala hal yang dianggap menghambat jalan utama sirkuit modal akan ditiadakan (kalau perlu) dengan cara apa pun. Masyarakat petani pedesaan yang hidup di sekitar/dalam kawasan perkebunan, pertambangan hutan, dan sumber-sumber agraria lainnya (yang kerap) dianggap sebagai masalah dan ancaman akan menjadi bagian yang akan disingkirkan paksa. Jika masih dan mau ditundukkan, mereka akan menjadi cadangan buruh murah, tentu setelah mereka terputus hubungan dengan aset tanah dan alam mereka.

Proses terlemparnya petani pedesaan dari hubungan-hubungan tradisionalnya dengan tanah dan alam menjadikan mereka hanya berpangku pada tenaga dirinya sendiri. Sementara untuk berkompetisi di wilayah industrialisasi perkotaan, mereka tak cukup keterampilan dan pengetahuan. Barangkali di tengah “ketiadaan pilihan” itu apa pun akan mereka lakukan,sekadar untuk bisa bertahan hidup, mempertahankan basis subsitensi mereka yang makin terancam.

Meski harus jahit mulut, harus dipukuli, dipenjara, dibacok,dan tertembak mati. Dalam karya klasiknya The Great Transformation, Karl Polanyi (1994) sudah menegaskan bahwa tanah dan kekayaan alam bukanlah komoditi atau barang dagangan, dan tidak sepenuhnya bisa diperlakukan sebagai komoditi.

Memperlakukan tanah (dan alam) sebagai barang dagangan dengan memisahkannya dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya niscaya akan menghasilkan guncanganguncangan yang akan menghancurkan sendi-sendi keberlanjutan hidup masyarakat itu, dan kemudian akan ada gerakan tandingan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih parah. ●

Diposkan oleh Budisan’s Blog di 08:06

http://budisansblog.blogspot.com/2012/01/petani-kekerasan-dan-negara.html

Integritas Moral Politisi

24 Januari 2012 | BP
Integritas Moral Politisi
PERILAKU sementara politisi dituding mencederai hati nurani rakyat. Politisi ini tidak hanya dikenal sebagai pengurus partai politik. Mereka juga duduk di parlemen dan lembaga eksekutif sebagai fungsionaris partai politik.

Perilaku elite partai politik yang melukai hati rakyat ditunjukkan melalui minimnya peran mereka dalam merespons aspirasi aktual rakyat. Elite partai politik terkesan bersikap apatis ketika rakyat menghadapi berbagai masalah.

Peristiwa jembatan gantung yang diberitakan rusak parah di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten belakangan ini, dibiarkan menggantung. Media massa dalam negeri maupun asing memublikasikan foto anak sekolah menyeberang di jembatan rusak yang membahayakan keselamatan mereka. Berita itu menghebohkan masyarakat dunia. Masyarakat di belahan dunia lain ikut mengekspresikan rasa keprihatinannya dan sikap kritisnya.

Tetapi, politisi kita hampir tidak tampak meresponsnya. Politisi partai politik lokal dan nasional umumnya terkesan adem-adem. Sorotan tajam justru datang dari pihak media massa.

Padahal, tugas pengawasan terhadap program pembangunan merupakan salah satu fungsi partai politik. Tugas tersebut dijalankan fungsionaris partai politiknya. Politisi partai politik seyogianya cepat bersuara jika ada kepincangan program pembangunan dalam pelaksanaannya.

Kepincangan pembangunan tentu diharapkan tidak hanya ramai disorot elite partai politik menjelang pemilu legislatif. Hal ini juga tidak hanya dilakukan politisi partai politik menyongsong perhelatan pilkada bupati/wali kota, pilgub, maupun pilpres. Sorotan elite partai politik terhadap kepincangan dalam pelaksanaan pembangunan harus dilakukan terus-menerus.

Kenyataannya, sikap kritis politisi partai politik cenderung tampak mengemuka hanya menjelang ajang suksesi politik di lembaga perwakilan rakyat maupun lembaga eksekutif. Umumnya dalam momen semacam itu elite politik beramai-ramai menggagas konsep kegiatan yang mengesankan sikap prorakyat dan simpati pada nasib rakyat banyak. Kritik pedas terhadap kepincangan pembangunan seakan tumpah-ruah di hadapan calon pemilih mereka.

Namun, setelah mereka terpilih menjadi wakil rakyat tidak semua janji di hadapan pemilihnya diupayakan terbukti secara konkret. Politisi yang menang pilkada bupati/wali kota, pilgub, maupun pilpres pun tidak menunjukkan prestasi optimal dalam memperjuangkan aspirasi dan nasib rakyat.

Ironisnya, ada sementara oknum elite politik yang telah dipilih rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat maupun lembaga eksekutif di pusat dan daerah malah tersangkut perbuatan tercela. Kabar wakil rakyat, bupati, wali kota, dan gubernur yang disebut-sebut terseret skandal korupsi bukan sekali dua kali diberitakan media massa.

Selain sejumlah anggota DPR yang telah terbukti terlibat skandal korupsi, wakil rakyat lainnya pun dikabarkan justru sibuk dengan perilaku hampir sama. Ini tercermin dari terkuaknya kabar tak sedap berkaitan kebijakan dana miliaran rupiah untuk renovasi gedung DPR, dugaan skandal korupsi yang disebut-sebut melibatkan pimpinan Badan Anggaran, termasuk mencuatnya pernyataan sikap saling serang antarelite.

Perilaku tidak terpuji wakil rakyat tadi seharusnya memancing reaksi keras pengurus partai politiknya. Pengurus partai politik seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap oknum wakil rakyat nakal dan korup itu. Tetapi, kenyataannya harapan semacam ini hanya tinggal harapan. Tindakan tegas tadi jarang terdengar datang dari kebijakan partai politik jika ada fungsionaris partai politik di DPR atau DPRD berulah mencederai hati nurani rakyat. Yang ada justru perilaku bernada pembelaan.

Ulah tercela fungsionaris dan pengurus partai politik semacam itu mencerminkan rendahnya integritas moral mereka. Sikap jujur untuk memperjuangkan kebenaran tidak mengental dalam diri mereka. Mereka memang lahir dari proses perekrutan dan pengaderan yang belum mengedepankan persyaratan integritas moral.

Pentingnya Kesadaran Globalisasi untuk Memperbaiki Kondisi Negeri

24 Januari 2012 | BP
Pentingnya Kesadaran Globalisasi untuk Memperbaiki Kondisi Negeri
Oleh I Gede Indra Supriadi, S.Pd.
MELIHAT seluruh potensi yang ada di negeri ini, seharusnya Indonesia bisa jauh lebih berperan maksimal dalam era global ini. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk mengekspor barang jadi, guna meningkatkan perekonomian bangsa. Sumber daya alam seperti terumbu karang, ikan yang melimpah, berbagai jenis tanaman, hewan ternak, sampai gas alam dan kayu merupakan potensi yang sebenarnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara.

Selain sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusia Indonesia juga sangat melimpah. Hal ini berarti Indonesia tidak akan kekurangan sumber daya manusia untuk mengisi berbagai pos yang diperlukan andai saja kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan. Negara ini seharusnya mandiri akan tenaga profesional dalam berbagai bidang. Dengan jumlah penduduk yang melimpah, selain dimanfaatkan untuk mengisi berbagai posisi strategis dalam kehidupan dalam negeri, sumber daya manusia yang melimpah juga seharusnya dapat memberikan devisa bagi negara melalui penjualan jasa tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Keanekaragaman budaya juga merupakan potensi besar untuk kesejahteraan manusia di Indonesia. Kiblat pembangunan kebudayaan Indonesia seharusnya menuju perwujudan kebudayaan nasional Indonesia, sebagai pusat perhatian dunia akan kerukunan warga negaranya. Keadaan warga negara Indonesia yang hidup damai meskipun terdiri dari berbagai budaya yang berbeda dapat menjadi sesuatu yang mahal dan layak dipelajari oleh negara lain. Selain itu, keanekaragaman bahasa daerah, tarian, nyanyian, sampai berbagai jenis alat musik di Indonesia merupakan kekayaan budaya yang tak ternilai harganya bila dikelola dengan baik.

Sedemikian luar biasanya fenomena ideal yang dapat diwujudkan negeri ini dengan besarnya potensi yang dimiliki, ternyata belum sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Menurut laporan UNDP (United Nation Development Program), Human Development Index Indonesia pada 2011 berada pada peringkat 124 dan tergolong pada medium human development. Hal ini berarti kesejahteraan masih pada level menengah di antara empat level yaitu sangat tinggi, tinggi, menengah, dan rendah. Human Development Index tersebut menunjukkan bahwa harapan hidup, tingkat melek huruf, pendidikan dan standar hidup di Indonesia masih ada pada level menengah, di bawah Filiphina (112), Malaysia (61), dan Singapura (26).

Melihat kondisi tersebut, sebenarnya pendidikan menjadi ujung tombak perbaikan kualitas manusia Indonesia demi kesejahteraan hidup bangsa. Pendidikan adalah salah satu aspek penting yang akan mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia seperti yang diimpikan. Akan tetapi, kenyataannya saat ini pendidikan tengah mengalami masalah yang cukup serius. Pendidikan saat ini seakan berjalan tanpa kesadaran akan pentingnya kualitas. Kualitas hasil pendidikan sebenarnya menjadi harapan utama untuk mengatur segala potensi negeri agar bermanfaat maksimal. Kualitas itu sepertinya saat ini kurang diperhatikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu perlu ditumbuhkan kesadaran pada seluruh dimensi kehidupan bangsa akan pentingnya kualitas pendidikan dalam era globalisasi ini.

Kesadaran akan pentingnya kualitas pendidikan dapat disebut dengan kesadaran globalisasi. Kesadaran globalisasi adalah suatu keadaan yang mengerti dan paham akan fenomena kesejagatan dimana kualitas adalah hal yang utama untuk dapat bersaing. Hal-hal yang perlu dimengerti dan dipahami untuk dapat bekerja membangun pendidikan secara maksimal adalah persaingan dan kerja sama.

Persaingan ditandai dengan adanya suatu keinginan dan tindakan yang menunjukkan kelebihan atau kualitas masing-masing. Perlu disadari bahwa dalam era global, persaingan akan semakin ketat. Orang-orang dari negara lain akan menunjukkan kualitasnya di negara kita sendiri. Oleh karena itu jangan sampai masyarakat Indonesia menjadi penonton di negerinya sendiri dan mati karena hanya bisa menonton. Di sinilah pentingnya kesadaran akan persaingan di depan tersebut.

Mulai dari Kebijakan

Kesadaran harus dimulai dari kebijakan pemerintah. Pemerintah harus menelurkan kebijakan dengan menyadari sepenuhnya bahwa produk dari pendidikan ini akan bersaing dengan produk pendidikan negara lain. Oleh karena akan bersaing dan menunjukkan kualitasnya, maka penting untuk membuat kebijakan yang dapat mempermudah terwujudnya kualitas manusia idaman tersebut. Kebijakan akan standardisasi pendidikan nasional merupakan salah satu contoh yang bagus. Akan tetapi kebijakan tersebut seharusnya diikuti dengan kebijakan lain yang sifatnya mengontrol jalannya kebijakan standarisasi pendidikan nasional tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan ataupun ketidak-seriusan dalam melaksanakan kebijakan. Selama kebijakan tersebut berorientasi positif dan menyadari akan adanya persaingan yang keras di masa mendatang, maka kebijakan itu harus dilaksanakan.

Kesadaran juga harus terjadi pada tatanan pengawasan. Sadar akan pentingnya kualitas manusia di masa mendatang, maka pengawasan terhadap pendidikan harus tegas dan mampu menuntun ke arah yang diharapkan. ‘Kongkalikong’ antara pengawas dan guru yang diawasi seharusnya tidak ada. Pengawasan terhadap jalannya pendidikan diharapkan benar-benar professional karena menyadari akan pentingnya kualitas manusia yang dihasilkan.

Kinerja guru sebagai tumpuan utama dalam melaksanakan pendidikan juga harus didasari oleh pemahaman akan adanya persaingan anak didik mereka di masa mendatang. Anak didik yang tidak difasilitasi dalam pendidikan dengan baik, tidak akan mampu bersaing di masa mendatang. Bukan tidak mungkin jika ketidak-mampuan tersebut akan berubah menjadi penyakit dalam masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, dengan guru menyadari akan adanya persaingan ini, maka diharapkan guru benar-benar serius dalam membentuk anak didik agar memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tujuan pendidikan nasional. Dengan kesadaran ini, diharapkan tidak ada lagi kasus guru yang ‘sekadar’ mengajar, memberi contoh karakter yang buruk, serta masalah-masalah lain yang nampak pada banyak sosok oknum guru saat ini.

Selain faktor kesadaran oleh semua elemen akan persaingan di masa mendatang, faktor kesadaran akan kerja sama juga merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan manusia idaman yang unggul di era global. Kerjasama pada dasarnya adalah suatu tindakan yang dapat meringankan beban bersama. Sedemikian berat beban dan tantangan di depan, sehingga sangat disayangkan jika tidak memanfaatkan kerjasama seluruh elemen dengan baik. Kerjasama harus dijalin dengan baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengawas pendidikan, tenaga pendidik, sampai pada peserta didik dan masyarakat. Dalam kerjasama yang dimaksud, harus didasari oleh nasionalisme yang tinggi.

Nasionalisme merupakan hal yang esensial dalam kerja sama ini. Semua pihak harus disatukan dengan adanya satu roh akan tujuan membuat bangsa ini jauh lebih baik. Dengan nasionalisme tinggi, diharapkan tidak ada kepentingan pribadi yang berjalan di atas kepentingan bangsa dalam kerangka kerjasama ini. Mewujudkan generasi mendatang yang jauh lebih baik, harus menjadi tujuan utama dari seluruh elemen yang terlibat.

Dengan adanya kesadaran akan persaingan di masa mendatang, serta kerjasama yang baik dari seluruh elemen bangsa yang didasari nasionalisme tinggi, maka kinerja pendidikan diharapkan mampu membentuk manusia yang berkualitas dan unggul di era globalisasi untuk memperbaiki kondisi negeri ini.

Penulis, mahasiswa Program Pascasarjana Undiksha

Program Unggulan yang Masih ”Tumpul”

24 Januari 2012 | BP
Entaskan Kemiskinan
Program Unggulan yang Masih ”Tumpul”
Himpitan hidup kini makin terasa di Bali. Selain terlihat dari masih banyaknya pengangguran dan angka putus sekolah, jumlah masyarakat miskin juga meningkat. Dibandingkan tahun 2010, jumlah angka kemiskinan pada 2011 (sampai periode September) meningkat 8.200 orang. Di mana tahun 2010 jumlahnya 174.900 orang meningkat menjadi 183.100 orang pada tahun 2011. Peningkatan ini tentu ironis dengan pertumbuhan ekonomi Bali yang di atas rata-rata nasional. Bahkan, Pemprov Bali dalam lima tahun terakhir (2008-2013) menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu dari tujuh program unggulan.

PENGAMAT ekonomi Prof. Dr. Ketut Rahyuda, MSIE. mengakui keberhasilan pariwisata belum dinikmati penduduk lokal Bali. Pasalnya, pendapatan dari sektor yang menjadi andalan Bali ini menguap atau lari ke luar (capital flight), akibat dipicu produksi dan pelaku industri skala besar di sektor ini didominasi dari luar.

Terjadinya capital flight yang besar pada ekonomi Bali akibat para pemilik modal yang sebagian besar bukan merupakan orang Bali dan tinggal di luar Bali. Tentu membuat income yang mereka hasilkan lari ke luar Bali.

Tidak ada multiplayer effect dari pertumbuhan pariwisata akibat capital flight yang tinggi. Uang yang dihasilkan dari sektor unggulan ini tidak dinikmati masyarakat lokal. Akibatnya tentu masyarakat lokal akan makin sulit dalam segi ekonomi.

Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bali Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M. menilai banyak faktor penyebab meningkatnya kemiskinan di Bali. Salah satunya, karena rendahnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Hal ini akibat pendapatan riil masyarakat mengalami penurunan yang disebabkan inflasi dan tidak meratanya distribusi pendapatan. ”Kendati pendapatan per kapita naik, namun dari sisi pemerataannya belum merata, maka akan terjadi peningkatan penduduk miskin,” jelasnya, Rabu lalu.

Menurutnya, jika dilihat angka-angka statistik, kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali sejak 2008 tercatat terus tumbuh dengan jumlah 1.968.892 orang (2008) menjadi 2.229.945 (2009), 2.493.058 (2010) dan pada 2011 mencapai 2.756.579 orang. Namun di satu sisi penduduk miskin masih tinggi. Bahkan, setahun terakhir meningkat sebanyak 8.000 orang. Hal ini disebabkan hasil kue pariwisata Bali dinikmati oleh masyarakat luar Bali, bahkan orang asing (pemodal atau chain business).

Kondisi itu juga dibenarkan Deputi Bank Indonesia Denpasar, Gde Made Sadguna. Hal ini, menurutnya, akibat pengembangan pariwisata Bali hanya dinikmati pemilik modal besar, sedangkan masyarakat kecil hanya mendapat serpihan manfaat pariwisata itu.

Lalu apa kata Karo Humas Setda Bali Ketut Teneng tentang usaha Pemprov mengentaskan kemiskinan di Bali? Ditemui Minggu lalu, Teneng menyatakan Pemprov terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan. Selain bantuan lewat bedah rumah juga penerapan pola simantri. Namun yang lebih penting lagi adalah semua pihak di Bali secara bersama-sama memikirkan permasalahan pertanian. Karena selama ini yang menjadi persoalan klasik adalah produksi pertanian belum bisa berkesinambungan. Selain itu perlu juga sentuhan-sentuhan teknologi, baik dalam pascapanen maupun penggunaan pupuk yang baik.

Lalu apa langkah nyata dan bantuan pemprov meningkatkan pemasaran hasil pertanian, karena ada juga keluhan dari masyarakat sulit memasarkan hasil pertaniannya? ”Saya rasa pemasaran hasil pertanian tidak ada masalah. Banyak wisatawan yang datang ke Bali itu kan memerlukan bahan makanan. Jangan lupa kita memberi makan bukan untuk 4 juta tetapi 12 juta masyarakat yang datang ke Bali. Itu menjadi peluang dan yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan itu,” jelasnya.

Terkait masih banyaknya anak putus sekolah bahkan jumlahnya meningkat dari 700 lebih pada 2010 menjadi 1.000 orang lebih pada 2011 apa ini bukan bukti kegagalan Pemprov dalam membenahi pendidikan?

Atas pertanyaan itu, Teneng menyatakan Pemprov sudah banyak memberikan beasiswa. Kalau angka putus sekolah banyak itu kan ada penambahan orang datang. Yang seperti itu banyak bukan orang Bali. (par/wid)

Clausewitz and Sun Tzu after the neo-cons

http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/MI14Dj01.html

Sept 14, 2011

Clausewitz and Sun Tzu after the neo-cons
By Andreas Herberg-Rothe

The concepts of Strategic Information
Warfare (SIW) and theorists of 4th generation warfare like John Boyd
have made wide use of Sun Tzu’s thought to explain and illustrate their
position. Some pundits even claimed triumphantly that Sun Tzu had
defeated Carl von Clausewitz in this war, because the US army seemed to
have conducted the campaign in accordance with principles of Sun Tzu,
whereas Russian advisers of the Iraqi army relied on Clausewitz and the
Russian defense against Napoleon’s army in his Russian campaign of
1812. That triumphant attitude has long been abandoned.

Those who understand Sun Tzu’s The Art of War just as an
instrument of waging war successfully, as well as the theoreticians of
Strategic Information Warfare and 4th generation warfare like Boyd,
lack the political dimension with respect to the situation after the
war. They concentrate too much on purely military success, and
undervalue the process of transforming military success into true
victory.

The three core elements of Sun Tzu’s strategy, thought to originate
in late-sixth century BC China, could not easily be applied in our
times: a general attitude to deception of the enemy runs the risk of
deceiving one’s own population, which would be problematic for any
democracy. An indirect strategy in general would weaken deterrence
against an adversary who could act quickly and with determination.
Concentration on influencing the will and mind of the enemy may merely
enable him to avoid fighting at a disadvantageous time and place and
make it possible for him to choose a better opportunity as long as he
is in possession of the necessary means – weapons and armed forces.

One might win battles and even campaigns with Sun Tzu, but it is
difficult to win a war by following his principles. The mixture of the
revolution in military affairs, which promised fairly easy victory over
any opponent, the desire of shaping the world by the neo-conservatives
and the applying of some principles of Sun Tzu were responsible for the
successes of the wars the US Army fought, but likewise for their
obvious failure.

I would like to highlight these problems by concentrating on the
two protagonists, which seems to provide the paradigms, the lenses,
through which we trying to understand warfare in the 21 first century.

It
seems as if Sun Tzu was not so much interested in shaping the political
conditions, because he lived in an era of seemingly never-ending civil
wars. The only imperative for him was to survive while paying the
lowest possible price and avoiding fighting, because even a successful
battle against one foe might leave one weaker when the moment came to
fight the next one.

But the main problem is that Sun Tzu is neglecting the strategic
perspective of shaping the political-social conditions after the war
and their impact ”by calculation” on the conduct of war. As mentioned
before, this was not a serious matter for Sun Tzu and his
contemporaries, but it is one of the most important aspects of warfare
of our own times.

Finally, one has to take into account the fact that Sun Tzu’s
strategy is presumably successful against adversaries with a very weak
order of the armed forces or the related community, such as
warlord-systems and dictatorships, which were the usual adversaries in
his times. His book is full of cases in which relatively simple actions
against the order of the adversary’s army or its community lead to
disorder on the side of the adversary, to the point where these are
dissolved or lose their will to fight entirely.

Such an approach can obviously be successful against adversaries
with weak armed forces and a tenuous social base, but they are likely
to prove problematic against more firmly situated adversaries.
Apparently this was the miscalculation of the Israeli general staff in
relation to Hezbollah in the last Lebanon war.

A fresh Clausewitz interpretation
Nearly all previous
interpretations have drawn attention to the importance of Napoleon’s
successful campaigns for Clausewitz’s thinking as a military theorist.
In contrast, I wish to argue that not only Napoleon’s successes but
also the limitations of his strategy, as revealed in Russia and in his
final defeat at Waterloo, enabled Clausewitz (1780-1831) to develop a
general theory of war.

Clausewitz’s main problem in his lifelong preoccupation with the
analysis of war was that the same principles and strategies that were
the decisive foundation of Napoleon’s initial successes proved
inadequate in the special situation of the Russian campaign and
eventually contributed to his final defeat at Waterloo.

Although Clausewitz was an admirer of Napoleon for most of his
life, in his final years he recognized the theoretical significance of
different historical outcomes that followed from the application of a
consistent, but nevertheless single military strategy. He finally tried
desperately to find a resolution that could reconcile the extremes
symbolized by Napoleon’s success at Jena and Auerstedt, the limitations
of the primacy of force revealed by the Russian campaign, and
Napoleon’s final defeat at Waterloo.

The different outcomes of the similar military strategies forced
him to emphasize the role of policy and politics as overarching end,
from which one the right strategy could chosen. Thus Clausewitz didn’t
recommend dogmatically one single strategy, but to find the right one
as a combination of different opposites: there can be found four
fundamental contrasts between the early and later Clausewitz that need
to be emphasized, because they remain central to contemporary debates
about his work:

The primacy of military force versus the primacy of politics.
Existential warfare, or rather warfare
related to one’s own identity, which engaged Clausewitz most strongly
in his early years, as against the instrumental view of war that
prevails in his later work.
The pursuit of military success through
unlimited violence embodying ‘the principle of destruction’, versus the
primacy of limited war and the limitation of violence in war, which
loom increasingly large in Clausewitz’s later years.
The primacy of defense as the stronger form
of war, versus the promise of decisive results that was embodied in the
seizure of offensive initiative.

Clausewitz’s final approach
is condensed in his Trinity, which comes at the end of the first
chapter of book I. The Trinity, with all its problems by its own, is
the real legacy of Clausewitz and the real beginning of his theory, as
he emphasized himself: “At any rate, the (…) concept of war [the
Trinity] which we have formulated casts a first ray of light on the
basic structure of theory, and enables us to make an initial
differentiation and identification of its major components.”

Clausewitz describes the Trinity as follows:
War is more than a true
chameleon that slightly adapts its characteristics to the given case.
As a total phenomenon its dominant tendencies always make war a
paradoxical Trinity – composed of primordial violence, hatred, and
enmity, which are to be regarded as a blind natural force; of the play
of chance and probability within which the creative spirit is free to
roam; and of its element of subordination, as an instrument of policy,
which makes it subject to pure reason.
The first chapter of On War, and the
Trinity as Clausewitz’s result for theory at its end, are an attempt to
summarize these quite different war experiences, and to analyze and
describe a general theory of war on the basis of Napoleon’s successes,
the limitations of his strategy, and his final defeat.

Clausewitz’s Trinity is quite different from so-called “trinitarian
war”. This concept is not derived from Clausewitz himself but from the
work of Harry G Summers Jr.

Although Summers referred to
Clausewitz’s concept of the Trinity in his very influential book about
the war in Vietnam, he falsified Clausewitz’s idea fundamentally.
Clausewitz explains in his paragraph about the Trinity that the first
of its three tendencies mainly concerns the people, the second mainly
concerns the commander and his army, and the third mainly concerns the
government. On the basis of this ‘mehr’ (mainly), we cannot conclude
that ‘trinitarian war’ with its three components of people, army, and
government is Clausewitz’s categorical conceptualization of how the
three underlying elements of his Trinity may be embodied.

Since Summers put forward this conception it has been repeated
frequently, most influentially by Martin van Creveld. On the contrary,
it must be concluded that these three components of ‘trinitarian war’
are only examples of the use of the more fundamental Trinity for
Clausewitz. These examples of its use can be applied meaningfully to
some historical and political situations, as Summers demonstrated for
the case of the war in Vietnam with the unbridgeable gap between the
people, the army and the United States government. Notwithstanding the
possibility of applying these examples of use, there can be no doubt
that Clausewitz defined the Trinity differently and in a much broader,
less contingent and more conceptual sense.

Clausewitz’s concept of the Trinity is explicitly differentiated
from his famous formula of war, described as a continuation of politics
by other means. Although Clausewitz seems at first glance to repeat his
formula in the Trinity, this is here only one of three tendencies which
all have to be considered if one does not want to contradict reality
immediately, as Clausewitz emphasized (89). Looking more closely at his
formula, we can see that he describes war as a continuation of
politics, but with other means than those that belong to politics
itself (87).

These two parts of his statement constitute two extremes: war
described either as a continuation of politics, or as something that
mainly belongs to the military sphere. Clausewitz emphasizes that
policy uses other, non-political means. This creates an implicit
tension, between war’s status as a continuation of policy, and the
distinctive nature of its ‘other’ means. Resolving this tension in
favor of one side has always led to a primacy of the military, whereas
this implicit tension is explicated in the Trinity.

In the present discourse on the new forms of war, Clausewitz stands
representatively for the “old form” of war. But if we understand his
concept of the state as any kind of warring community (as he himself
did when speaking of “state policy”) his trinity is the starting point
for a general theory of war and violent conflict.

Whereas Sun Tzu was generalizing strategic principles for use
against weak adversaries, which may lead to success in particular
circumstances, Clausewitz developed a wide-ranging political theory of
war by reflecting on the success, the limitations, and the failure of
Napoleon’s way of waging war.

Although he might have reflected merely a single strategy, he was
able by taking into account its successes, limits, and failure to
develop a general theory of war, which transcended a purely and
historically limited military strategy.

Clausewitz didn’t deny the reflexive influence of warfare to
policy, just to the reverse. But he insisted that the policy of the
community has to decide about going to war and the goals which have to
be achieved by it, and not promises to achieve an easy military victory
– regardless whether they have been made by the neo-cons, those
inspired by the theoreticians of 4th or 5th or whatsoever generation
warfare like or finally those who makes an absolute out of Sun Tzu’s
nevertheless useful recommendations.

Perhaps we should try to think about war in the 21th century by
combining both. In the last decade promises of solving political
problems by relying only on military means have proven wrong with
devastating results. With Clausewitz being back on the agenda, the
primacy of the political area is back.

Andreas Herberg-Rothe, Dr phil habil, is a permanent
lecturer at the faculty of social and cultural studies at the
University of Applied Sciences, Fulda and was a private lecturer of
Political Science at the Institute for Social Sciences,
Humboldt-University Berlin (up to 2009). He was an associate of the
Oxford Leverhulme Programme “The Changing Character of War” (2004-2005)
and convener (together with Hew Strachan) of the conference “Clausewitz
in the 21st century” (Oxford 2005). He was a visiting fellow at the
London School of Economics and Political Science, Centre for
International Studies (2005-2006).

He is the author of Clausewitz’s puzzle. The political theory of war. Oxford University Press and edited together with Hew Strachan the anthology Clausewitz in the twenty-first century.
Oxford University Press 2007. His articles include: New Containment
Policy: Grand Strategy for the Twenty-first Century? In: RUSI-Journal,
Whitehall, London Whitehall April 2008, Vol 153, No 2, pp. 50-55; The
re-politicisation of war and violent conflict – The world powers are
striking back In: Ralph Rotte/Christoph Schwarz (eds): War and
Strategy, New York (Nova Science) 2010. His newest book, published
together with Jan Willem Honig and Dan Moran is about: Clausewitz: The state and war. Steiner publisher: Stuttgart 2011

Denny Indrayana Dianggap Tukang Bual

Refl  Sunny <ambon@tele2.se>: Kalau boss adalah Abunawas, maka tentu saja anak buahnya pun juga harus pandai membual.
UMAT, 20 Januari 2012 | 1092 Hits
Denny Indrayana Dianggap Tukang Bual
Jakarta, AE.- Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, dituding sebagai tukang bual. Tudingan itu dilontarkan Hotma Sitompul, saat membacakan nota pembelaan (pledoi) bagi Gayus Tambunan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/1).

Menurut Hotma, pada Mei 2011 Denny pernah melontarkan pernyataan tentang asal uang di pundi-pundi Gayus Tambunan. Denny, sebut Hotma, juga mengungkapkan tentang aliran uang Gayus dan lokasi penyimpanannya. Hanya saja, waktu itu Denny meminta waktu untuk mengunkapkannya.

“Tapi sampai pledoi ini kami susun, tidak ada perkembangan soal itu. Jelas pernyataan Denny itu hanya bualan semata,” tuding Hotma di hadapan majelis hakim yang diketuai Suhartoyo.

Pengacara senior itu juga menilai Denny yang pernah duduk sebagai Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, tak lebih dari sekedar pemburu jabatan. “Pernyataan-pernyataan Denny hanya untuk mengangkat citra diri dan meraih jabatan,” kata Hotma.

Diungkapkannya pula, Gayus pernah menerima intimidasi dari Denny. Padahal, awalnya Gayus menganggap Denny sebagai Dewa Penolong lantaran menjanjikan banyak keringanan dan akan memposisikan mantan pegawai Ditjen Pajak itu sebagai whistle blower.

Nama lain yang disentil Hotma adalah mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein. Menurut Hotma, Yunus pernah menuduh Gayus punya tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Namun ternyata tudihan itu tidak pernah terbukti. “Yunus hanya ingin membangun citra agar menjadi bisa terpilih menjadi Ketua KPK. tapi sayangnya gagal total,” ucap Hotma.

Diberitakan sebelumnya, Gayus dituntut dengan hukuman delapan tahun penjara serta denda Rp 1 milar subsidair enam bulan kurungan. Gayus dijerat dengan empat dakwaan sekaligus. Di antaraya dakwaan menerima gratifikasi dari PT Arutmin, Bumi Resources, Kaltim Prima Coal dan PT Metropolitan Retailmart. Gayus juga didakwa menyuap petugas Rutan Brimob, melakukan tindak pidana pencucian uang, serta menerima suap.

Dewan Pepesan Kosong

Sunday, 22 January 2012 07:39

Wajah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali tercoreng. Penyebabnya masih soal duit. Parahnya, setelah terungkap indikasi mark up renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar), semua pejabat di gedung dewan, baik para pimpinan Sekretariat Jenderal (Setjen) maupun para anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR saling cuci tangan.

Lucunya, di antara pimpinan BURT malah saling tuding. Marzuki Ali selaku ketua BURT, dituding oleh wakilnya, Pius Lustrtilanang, telah ‘berkhianat’ dan menyerahkan diri untuk ‘digorok’ oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara Pius mengaku hanya menjadi ‘tukang stempel’ dari anggaran proyek yang diajukan oleh Sekjen DPR. Menurut Pius, rencana proyek-proyek di gedung dewan itu diajukan secara ‘gelondongan’.

Alasan yang terkesan cuci tangan itu sungguh tak masuk di akal. Sama tak logisnya dengan cara Marzuki yang mengelak tanggung jawab, dengan mengaku tak tahu menahu soal proyek ruang Banggar. Sebagai unsur pimpinan di BURT, sungguh naif jika asal neken tanda tangan persetukuan proyek tanpa tahu isinya.

Tak pelak, sikap para anggota dewan itu semakin menjatuhkan citra DPR, yang sudah kondang sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Tak heran jika rakyat memelesetkan kepanjangan DPR menjadi ‘Dewan Perkorupsian Rakyat’.

Kerapkali dari gedung dewan berkumadang semangat reformasi. Namun terbukti itu hanya ‘Pepesan Kosong’ kosong belaka. Lembaga yang dihuni oleh para wakil rakyat itu belum menampilkan wajah reformis. Alih-alih melakukan pembenahan, paradigma dan pola kerjanya masih bergaya orde baru. Bahkan ditambah pula dengan kegemaran ‘korupsi’ berjamaah.

Uniknya, beberapa anggota Fraksi di DPR menuding bahwa Setjen DPR belum tersentuh angin reformasi 1998. Seperti diungkap oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mustafa Kamal. Menurutnya, birokrasi di Setjen DPR masih bergaya orde baru.

Mustafa menilai, persoalan yang mengemuka belakangan ini tidak terlepas dari keterlambatan DPR merespons dan menjalankan rekomendasi tim peningkatan kinerja DPR periode 2004-2009. “Ini juga disebabkan sistem dan manajemen dimonopoli Setjen, karena sebanyak 74 persen kepegawaian Setjen DPR mengurus administrasi, sementara fungsi penunjang DPR hanya 24 persen,” ujarnya.

Lambatnya reformasi parlemen itu, salah satunya, lantaran belum munculnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang kepegawaian dan kesekjenan sebagai tindaklanjut dari UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. “Makanya hingga saat ini Badan Fungsional Keahlian (BFK) belum ada. Padahal ini untuk meningkatkan kualitas struktur kinerja Dewan, harus ada pemisahan antara dukungan adminitratif, teknis, dengan dukungan yang bersifat substantif dan keahilan,” ungkap Mustafa.

Mantan Ketua Pansus MPR, DPR, DPD, DPRD Ganjar Pranowo pun menyampaika otokritik. Dia menilai, UU MD3 telah mengatur tentang fungsi kesekjenan antara fungsi administrasi dan fungsi keahlian DPR. Namun hingga saat ini fungsi keahlian belum dibentuk. “Ini juga bentuk ketidakmauan pemerintah mendukung kerja-kerja kedewanan,” kata Ganjar, menohok pemerintah terkait belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang kepegawaian dan kesekjenan lembaga MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Ke depan memang perlu diatur mekanisme kontrol terhadap kinerja Sektjen yang berada di lembaga negara non kementerian negara. Langkah Ketua DPR Marzuki Alie yang memberi peringatan terhadap Sekjen DPR dapat menjadi indikator kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi untuk mendesain organisasi kesekjenan yang akuntabel dan transparan.

Tetapi Marzuki selaku pimpinan di gedung Dewan, yang merangkap Ketua BURT, juga harus berinisitif untuk segera mereformasi lembaganya. Jika tidak, citra DPR akan semakin anjlok dan istilah ‘tukang stempel’, ‘lembaga terkorup’, ‘tidak reformis’ dan sindiran lainnya akan terus berkumandang. Jangan sampai nanti, DPR berganti menjadi ‘Dewan Pepesan Kosong’. (HP)

Jakarta – Ketua DPD RI Irman Gusman menilai, sistem pemerintahan di Indonesia masih mengalami kegamangan antara sistem presidensial dan parlementer.

“Sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia adalah sistem presidensial, tapi implementasinya adalah kombinasi antara sistem parlementer dan presidensial,” kata Irman Gusman pada diskusi di sebuah media, di Jakarta, Sabtu (21/1).

Menurut Irman, hal ini terlihat pada seleksi calon pimpinan lembaga negara yang harus menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI.

Kuatnya peran parlamen, menurut Irman, mencerminkan masih lemahnya variabel-variabel pada sistem pemerintahan, seperti fungsi dan hubungan antarlembaga negara, partisipasi politik, dan budaya demokrasi.

Untuk menguatkan sistem pemerintahan, ujarnya, maka perlu adanya perbaikan hubungan dan tata kelola unsur pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif.

“Hal ini bisa dilakukan melalui amandemen kelima UU 1945 guna menata kembali sistem politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia,” katanya.

Menurut dia, meskipun Indonesia menerapkan sistem parlementer seharusnya ada kesetaraan kewenangan antara DPR RI dengan DPD RI, sehingga bisa diterapkan check and ballance.

Saat ini, kata dia, kewenangan DPR RI terlalu besar dan sangat tidak seimbang dengan kewenangan DPD RI.

Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat ini menambahkan, sistem parlementer memang cocok untuk negara yang multi partai seperti Indonesia, namun harus didukung dengan penyempurnaan sistem ketatanegaraan.

“Penyempurnaan ini tidak hanya mengenai penguatan peran DPD RU dalam legislatif tetapi juga usul perubahan komprehensif pada sistem ketatanegaraan,” katanya.

DPD RI sampai saat ini masih melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR RI guna mensosialisasikan usulan amandemen kelima UUD 1945.

Menurut Irman, DPD RI secepatnya akan mengusulkan usulan amandemen kelima UUD 1945 setelah mendapat dukungan mayoritas dari fraksi-fraksi di DPR RI. [TMA, Ant]

Pengamat: Marzuki Lakukan Kejahatan Secara Tak Sengaja

Pengamat: Marzuki Lakukan Kejahatan Secara Tak Sengaja  

Rochmanuddin
Pengamat: Marzuki Lakukan Kejahatan Secara Tak Sengaja

22/01/2012 02:12
Liputan6.com, Jakarta: Kasus proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat yang menelan biaya Rp 20,3 miliar dinilai akibat kesalahan Ketua DPR sekaligus Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Marzuki Alie. “Walaupun Marzuki Alie tidak melakukan korupsi secara sengaja, tapi setidaknya dia melakukan kejahatan secara tidak sengaja,” ujar pengamat politik Yudi Latief dalam acara bertema Orasi Budaya di Jakarta Selatan, Sabtu (21/1) petang.

Kasus Banggar adalah satu di antara banyak kasus yang melampaui ambang rasionalitas publik. Menurut Yudi, sebaiknya kasus ini dibawa ke ranah hukum agar tercipta efek jera. “Kasus Banggar ini kan mudah, ada mark-up persekongkolan. Ini harus dibongkar oleh KPK. Kalau dibiarkan akan memberikan stimulasi, memberikan suatu proses penyalalahgunaan wewenang bagi aparat hukum pemberantas korupsi,” tegasnya.

Yudi mengatakan pula, kasus korupsi pada tingkat legislatif jauh lebih berbahaya dibanding institusi lain. Ini lantaran parlemen adalah hulu dari semua kebijakan. Jika hulu sudah tercemar, maka aliran ke bawah ikut terkontaminasi.

“Contohnya, Banggar ikut campur pada anggaran sampai gorong-gorong. Itu kan kewenangan sudah telalu besar. Kalau pada tingkat Banggar ada unsur korupsi, maka secara berantai ke bawah akan menimbulkan korupsi lainnya,” ujarnya mencontohkan. “KPK harus sungguh-sungguh menangani ini.”(WIL/ANS)

http://www.gatra.com/hukum/31-hukum/7586-pius-marzuki-serahkan-diri

Pius: Marzuki Sama dengan Serahkan Diri

Saturday, 21 January 2012 23:31
Jakarta – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Pius Lustrilanang, menilai, langkah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marzuki Alie melaporkan adanya dugaan kerugian negara dalam proyek renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR senilai Rp 20,3 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sama dengan menyerahkan diri ke KPK.

“Itu antara pimpinan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR satu bagian tubuh. Melaporkan itu, sama saja menyerahkan diri,” ungkapnya, seusai menghadiri pengukuhan pengurus Pimpinan Pusat Perempuan Indonesia Raya (PP PIRA) Partai Gerindra, di Sekretariat Pira, Ragunan, Jakarta, Sabtu (21/1).

Menurutnya, pengadaan proyek renovasi ruang itu mekanismenya diusulkan anggota Banggar DPR ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, yang memiliki kewenangan eksekusi. Setelah melaporkan permintaannya ke Setjen DPR, dilakukan analisis pembelian barang, seperti kursi, audio, dan perbaikan sarana ruang kerja kepada konsultan. Namun kalau kenyataannya harga barang-barang yang dibeli mendapat sorotan masyarakat, maka hal itu jelas menjadi tidak wajar.

Meski demikian,  dinilainya, memang ada unsur kepatutan yang dilanggar, meski pembelian barang proyek renovasi itu merupakan pilihan yang disesuaikan dengan anggaran.

“Bisa jadi ada mark up, tapi kalau harga kursi puluhan juta, memang tak wajar,” ujarnya.

Pius membantah tudingan bahwa pihaknya ikut menikmati dana proyek tersebut. Ia merasa, ada pihak-pihak yang ingin menjadikannya target. Namun, ditegaskannya kalau kewenangan BURT tidak sampai teknis dan itu menjadi kewenangan Banggar DPR dan Setjen DPR. [IS]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers