Archive for the ‘esai’ Category

Nasib Tanah Adat

Kamis
23 Febuari 2012

Nasib Tanah Adat

Mochtar Naim

Hari-hari ini, gejolak di mana-mana mulai melebar, yang ujung-ujungnya dapat saja berupa sebuah revolusi sosial yang datang dari rakyat sendiri. Dampaknya tentu sukar diduga, tetapi yang pasti akibatnya pasti sangat mengerikan.

Pokok pangkalnya, antara lain, tanah ulayat adat dan tanah-tanah rakyat yang belum tergarap diambil alih pemerintah menjadi tanah negara. Tanah-tanah rakyat yang tadinya dimaksudkan sebagai tanah cadangan guna mengantisipasi perkembangan penduduk di masa depan itu, atas nama pembangunan diambil alih, lalu hak guna usaha (HGU)-nya diberikan kepada para pengusaha kapitalis.

UUD dijadikan dalih

Semua dilakukan atas nama pembangunan, dengan berdalih pada Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD 1945. Ayat (3) menyatakan, ”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ’dikuasai’ oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Sementara Ayat (4) malah menambahkan lagi, ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Namun, dari praktik yang tersua, yang terjadi justru sebaliknya. UUD 1945, Pasal 33, ternyata telah menjadi gincu pemanis bagi pembangunan. Sebab, isinya tidak lain dari kembalinya penjajahan ekonomi oleh tangan-tangan para kapitalis dalam dan luar negeri seperti di masa kolonial dahulu. Ironisnya, semua itu difasilitasi dan dibukakan jalannya oleh para penguasa negara dengan mengambil manfaat dari aktivitas itu untuk kepentingan kelompok dan pribadi-pribadi dari yang berkuasa.

Kerja sama ”triumvirat”—konglomerat, kapitalis multinasional, dan penguasa negara—inilah yang telah menggelindingkan ekonomi Indonesia sejak Orde Baru ke masa reformasi sekarang. Semua itu adalah untuk ”kebuntungan”, bukan ”keberuntungan” rakyat yang tadinya memiliki tanah ulayat yang jutaan hektar luasnya di sejumlah pulau di seluruh Indonesia.

Rakyat yang tadinya punya tanah cadangan berupa hutan ulayat, tanah desa, kampung, dan nagari, yang luasnya sampai ratusan hektar, sekarang tandas sudah. Adapun yang tersisa, yang langsung bisa diolah dan ditanami di lahan pertanian, tinggal setengah atau seperempat hektar per keluarga. Bahkan, tak sedikit yang tak punya lahan tanah sama sekali. Kebanyakan di antara mereka lalu pergi ke kota dengan ”menjual” tenaga kasarnya. Sementara yang masih punya tanah, tak jarang masih digerogoti oleh pengusaha ”absenti-siluman” dari kota, manakala lokasinya cukup strategis untuk usaha-usaha di luar bidang pertanian.

Akibatnya, pemiskinan, bagaimanapun, mau tak mau dengan sendirinya terjadi. Rakyat Indonesia sekarang telah menjadi rakyat termiskin di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, yang berarti mereka juga tergolong kelompok termiskin di dunia.

Kembalikan ke tampuknya

Kalau Pasal 33 UUD 1945 tidak akan menjadi sekadar gincu di bibir, tetapi benar-benar dipraktikkan, dan itu dipraktikkan untuk tujuan ”sebesar-besar kemakmuran rakyat”, sebagaimana bunyi Pasal 33 UUD 1945, pertama-tama yang harus dilakukan adalah kembalikan tanah ulayat rakyat itu kepada rakyat. Baik kepemilikan maupun penguasaannya.

”Penguasaan” tanah oleh negara tidaklah identik dengan ”pemilikan”. Pemilikan tanah rakyat yang di HGU-kan oleh  pemerintah kepada para pengusaha tidak boleh diartikan sebagai tidak lagi bisa dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik yang sah dari semula tanah-tanah tersebut.

Pemerintah selama ini telah melakukan keteledoran, bahkan kesalahan besar dan fatal, dengan tidak dikembalikannya kepemilikan tanah ulayat adat ataupun tanah-tanah rakyat itu kepada pemiliknya semula, kendati waktu pakai HGU-nya sudah habis. Lebih celaka lagi, HGU ini bisa diperpanjang sampai sekian kali sehingga tanah rakyat itu pun sudah seperti layaknya milik pengusaha yang memegang HGU tanah tersebut.

Rakyat yang sesungguhnya pemilik tanah itu dalam praktiknya kebanyakan telah menjadi kuli/buruh/pekerja di atas tanah mereka sendiri. Mereka dibayar kalau bekerja dan tidak dibayar kalau tidak bekerja. Pemiskinan pun kian berlipat terjadi dengan praktik penguasaan tanah rakyat oleh negara yang sengaja di-HGU-kan kepada para pengusaha kapitalis, yang semua itu katanya demi menggenjot perekonomian negara.

Padahal, melalui arahan dan bimbingan dari negara dan pemerintah, dengan rakyat tetap sebagai pemilik dan penguasa tanah mereka sendiri, rakyat dapat bekerja sama dengan siapa pun dalam mengolah dan mengelolakan lahan dimaksud. Misalnya dengan prinsip kerja sama dan bagi hasil yang saling menguntungkan, seperti yang tecermin pada Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD 1945 itu.

Melalui model pengelolaan semacam itu, ada target-target yang akan dan harus dicapai. Misalnya, dalam jangka waktu 25 tahun pertama, 25 persen penguasaan ekonomi berada di tangan rakyat. Dalam jangka waktu 50 tahun alias setengah abad, rakyat Indonesia telah menjadi ”tuan” di negeri sendiri, seperti halnya dengan rakyat dari negara-negara maju atau sejumlah negara tetangga kita.

Sebutlah seperti Jepang, Korea, China, serta tak kurangnya Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Di negara-negara tersebut, rakyat pribumi ada di mana-mana—di sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri, kerajinan, jasa—dan dalam semua ukuran.

Kewajiban luhur pemerintah

Seyogianya kalau tanah ulayat adat itu tidak diperjualbelikan, tetapi diwariskan secara turun-temurun, sekurang-kurangnya keberadaannya bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini sudah dibuktikan keampuhannya dari tradisi pusaka tinggi, berupa tanah kaum dan suku, dalam masyarakat Minangkabau pada masa lalu.

Tidak soal apakah budaya yang dianut adalah matrilineal, patrilineal, ataupun  parental. Pemilikan dan penguasaan terhadap tanah oleh rakyat telah menjadi penyangga bagi pemiskinan berkelanjutan. Kalau tidak, inilah yang terjadi: pemiskinan akan berjalan cepat sekali, massal, serta bersifat masif.

Pemilihan ke depan, karena itu, berjipang dua: To be or not to be dari nasib rakyat yang 230-an juta ini. Negara dan bangsa ini, karena itu, punya kewajiban luhur untuk menyelamatkan rakyatnya sendiri dari kehancuran.

MOCHTAR NAIM Sosiolog

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/02/23/02172815/nasib.tanah.adat

Mengungkap Peran Anas dalam Suap Wisma Atlet

http://www.gatra.com/hukum/31-hukum/9128-anas-ikut-bahas-anggaran-wisma-atlet

Mengungkap Peran Anas dalam Suap Wisma Atlet

Friday, 24 February 2012 00:00
Anas Urbaningrum (Dok. GATRA/Tresna Nurani)Anas Urbaningrum (Dok. GATRA/Tresna Nurani)

Keterlibatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus suap wisma atlet SEA Game di Palembang, semakin terang benderang. Namun alih-alih menjadi terdakwa, sebagai saksi pun hingga kini Anas belum dihadirkan dalam persidangan dengan terdakwa M. Nazaruddin. Orang dekat presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu seakan menjadi tokoh kunci yang untouchtable (tak tersentuh) oleh tangan-tangan hukum.
Padahal, secara gamblang Anas disebut-sebut ikut dalam rapat kerja antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan komisi X DPR RI, komisi yang mengurusi olahraga, guna membahas anggaran SEA Games 2011, termasuk pembangunan Wisma Atlet SEA Games. Kala itu Anas masih duduk di komisi X DPR RI, sebelum dipercaya menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat, atau sebelum pengunduran dirinya pada 23 Juli 2010, pasca-terpilih menjadi ketua umum partai.

Keterlibatan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum dalam kasus dugaan suap itu diperkuat oleh pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Dalam kesaksiannya di sidang tindak pidana korupsi (Tipikor) kasus suap wisma SEA Games pada Kamis (23/2/2012) di Jakarta dengan terdakwa M Nazaruddin, Andi mengakui kehadiran Anas di rapat pembahasan SEA Games 2011. “Saat itu, Anas anggota komisi X juga, beberapa kali hadir,” ujar Andi di persidangan.

Berdasarkan daftar hadir rapat yang diperlihatkan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi di sidang tersebut, setidaknya Anas sekali menghadiri rapat yang dimaksud Andi. Misalnya pada 29 April 2010, baik Andi maupun Anas membubuhkan tanda tangan sebagai tanda hadir dalam rapat.

Rapat kerja antara wakil rakyat dengan pemerintah itu menghasilkan kesepakatan anggaran SEA Games, termasuk wisma atlet, yang dimasukkan ke dalam APBN-P 2010. Proyek pembangunan untuk membantu penyelenggaraan pesta olahraga se-Asia Tenggara itu dianggarkan sebesar Rp 200 miliar, atau lebih rendah dari usulan awal, yakni Rp 416 miliar.

Dugaan kuat keterlibatan Anas dalam kasus suap pembangunan wisma atlet ini dilontarkan Nazaruddin dan tim kuasa hukumnya. Mindo Rosalina Manulang alias Rosa, saksi lainnya yang telah menjadi terpidana dalam kasus yang sama, juga menyebut Anas sebagai pemilik Permai Grup –grup perusahaan yang menggarap proyek wisma atlet–.

Karena itu, tim kuasa Nazaruddin meminta pada majelis hakim untuk menghadirkan Anas, yang dianggap sebagai saksi kunci dalam kasus ini. Permintaan itu disampaikan tim kuasa hukum Nazaruddin melalui surat resmi, dan diserahkan langsung kepada majelis hakim yang diketuai Dharmawati Ningsih, pada Rabu (22/2/2012).

“Kami memohon majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memanggil Anas Urbaningrum sebagai saksi,” ujar Hotman Paris Hutapea, salah seorang dari tim kuasa hukum Nazaruddin, seperti dilaporkan wartawan Gatranews Iwan Sutiawan. Desakan untuk menghadirkan Anas ke persidangan juga berdasarkan pernyataan pengacara Rosa di media massa. “Di media masa, pengacara Rosa, Achmad Rifai, menerangkan bahwa Rosa mendapat instruksi dari Anas,” kata pengacara nyentrik itu.

Alasan lain yang memperkuat perlunya Anas menjadi saksi atas terdakwa Nazaruddin adalah terkait peristiwa balik nama STNK mobil tipe Toyota Alphard yang semula milik PT Anugerah Nusantara, kemudian diubah menjadi atas nama Anas Urbaningrum. PT Anugerah Nusantara disebut-sebut menjadi salah satu cikal bakal Permai Grup. Apabila terbukti sebagai pengendali Permai Grup, jelas Anas tersangkut dalam kasus suap yang merugikan uang negara milyaran Rupiah itu.

Nah, sambung-menyambung berbagai hal, tim kuasa hukum pun menyimpulkan keterlibatan Anas terkait uang hasil usaha Permai Grup sebesar Rp 30 miliar dan 5 juta dolar AS yang diboyong ke kongres pemilihan ketua umum Partai Demokrat di Bandung pada 21 Mei 2010. Sesuai keterangan saksi-saksi lainnya pada kasus yang sama, Yulianis, Oktarina Furi, dan Lutfhie, mereka menyebutkan Anas sebagai pemilik dan pengendali Permai Grup. Dan Anas pun berhasil memenangkan pemilihan tersebut.

Apakah benar langkah Anas begitu mulus menjadi ketua umum, lantaran fulus yang diduga didapat dari hasil pencucian uang? Kita tunggu babak selanjutnya dalam drama sidang Nazaruddin. [EL]

 

Preman & Kapolri Baru

http://hukum.kompasiana.com/2012/02/24/preman-kapolri-baru-2/

Preman & Kapolri Baru (2)

OPINI | 24 February 2012 | 18:10


Beberapa bulan setelah Soeharto lengser di tahun 1998, salah seorang cucu cewek Soeharto terjebak macet di jalanan Jakarta. Tak lama kemudian datanglah 2 orang preman – biasa disebut kelompok kapak merah – yang langsung mencongkel kaca spion kiri kanan mobilnya. Mungkin saking kagetnya atau trauma, sang cucu pulang ke rumah melaporkan kejadian tersebut. Hanya dalam hitungan jam, petugas yang menjaga kediaman rumah mantan Presiden RI tersebut telah menangkap para pelaku dan menyerahkan para pelaku ke kantor polisi terdekat.
Beberapa tahun sebelumnya, di Indonesia mendadak banyak preman, penjahat atau bajingan di dor. Tidak peduli residivis atau preman mana, bandar judi mana, asal meresahkan masyarakat, akan ditemukan mati misterius ditembak dan tergeletak di pinggir jalan di kota-kota besar. Inti dari kisah tersebut di atas adalah bahwa sebenarnya jika mau melacak dan memberantas para penjahat atau preman, bukanlah hal yang sulit dan tidak mudah. Data-data dan tempat mangkalnya para penjahat diketahui persis, bahkan oleh para petugas pengamanan di kediaman Soeharto.
Tetapi kisah kisah heroik para pembasmi kejahatan di masa Orde Baru, mungkin sudah jarang ditemukan saat ini karena para pembasmi kejahatan, terutama Polri sudah mengubah paradigma dan cara memberantas kejahatan. Sejak meningkatnya penghargaan terhadap HAM, Polri lebih mengedepankan cara cara mendidik dan membina para penjahat dan preman, seperti tulisan pertama Preman dan Kapolri Baru (1), dibandingkan dengan memberantas atau membinasakan kejahatan, termasuk para pelakunya.
Meskipun cara-cara tersebut lebih manusiawi, tetapi tidakkah para polisi memikirkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien, karena tidak semua preman bersedia dididik dan dibina, apalagi jika para preman sudah mempunyai jalinan khusus dan merasa besar kepala karena mendapatkan sentuhan yang berbeda, seperti HAM, tanpa mempedulikan apakah para korbannya juga mempunyai HAM yang setara bukan ?
Kapolri, yang terpilih sebagai dampak dari perseteruan antara DPR dengan Presiden dalam menentukan siapa calon Kapolri yang layak, sebenarnya mempunyai team dengan kapasitas dan kompetensi yang luar biasa, seperti ditunjukkan ketika memberantas teroris, pelaku pemerkosaan di angkot dan penangkapan John Kei dalam relatif singkat. Sayang jika kekuatan yang dimiliki, hanya digunakan untuk sekedar menangkap pelaku zinah, buku petunjuk Ipad apakah berbahasa Indonesia atau tidak, serta seperti tulisan sebelumnya SOP Polisi.
Kapolri dan jajarannya, mestinya sanggup berbuat lebih, lebih tegas dan lebih mumpuni dalam memberantas kejahatan. Terlepas dari ada backing di belakang para preman atau tidak seperti tulisan Sebelumnya . pelaku anarkisme, terutama di tempat ibadah dan rumah sakit, sudah melanggar Konvensi HAM universal karena di masa perang saja, pasukan musuh pun tidak boleh menyerang tempat tempat umum.

Rakyat Butuh Alternatif Politik

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/rakyat-butuh-alternatif-politik/

25.02.2012 11:38

Rakyat Butuh Alternatif Politik

Penulis : Sulung Prasetyo

(foto:dok/ist)

JAKARTA – Tingginya angka ketidakpercayaan masyarakat pada partai politik (parpol) diperkirakan akan menyebabkan makin banyak orang menjadi golongan putih (golput).

Kondisi tersebut jelas mencemaskan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Calon pemimpin independen, pembentukan parpol baru, atau pembenahan total sistem demokrasi di Indonesia bisa diajukan sebagai opsi solusi masalah.

Demikian beberapa kesimpulan diskusi bertema “Menyimak Hasil Survei Mutakhir tentang Tingkat Penilaian Masyarakat atas Kinerja Pemerintahan, Runtuhnya Kepercayaan pada Parpol, Melonjaknya Golput” yang digelar Perkumpulan Alumni Tsinghua University Indonesia (Perti), Lembaga Indonesia China (LIC) bekerja sama dengan Harian Shang Bao dan Sinar Harapan, di Jakarta, Jumat (24/2).

“Saat ini masyarakat seperti merasa adanya stagnasi dan ketidakpastian pada sistem demokrasi di Indonesia,” papar Sunny Tanuwidjaja, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Penilaian Sunny tersebut merupakan analisis dari beberapa survei yang dilakukan CSIS. Dalam survei penilaian publik terhadap pemerintah, terlihat publik tak puas dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang terjadi selama ini.

Sementara untuk parameter kontribusi ekonomi dan kepemimpinan presiden, nilai ketidakpuasan menduduki peringkat tertinggi. Jadi wajar bila kemudian survei mengenai demokrasi sebagai sistem terbaik saat ini, salah satu jawaban terbesar yang ada adalah tidak yakin.

Faisal Basri, pengamat politik dan ekonomi yang juga maju dalam pencalonan gubernur DKI Jakarta, yang juga turut hadir pada diskusi tersebut, lebih mengajukan opsi calon independen untuk presiden mendatang guna mengatasi masalah cacat demokrasi di Indonesia yang ada saat ini.

“Independen bukan musuh partai, karena independen tidak akan hidup kalau partai-partai yang ada sekarang dapat dianggap baik,” ujar Faisal.

Namun usulan independensi tersebut sebenarnya memiliki riwayat yang tak enak di Indonesia, seperti yang dijabarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rieke Dyah Pitaloka. Menurut Rieke, satu-satunya daerah di Indonesia yang pernah mempraktikkan calon independen tersebut adalah Garut.

Meskipun akhirnya calon independen meraih kemenangan, program kerja tersendat-sendat karena tak ada dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat yang didominasi orang parpol.

“Jadi secara filsafat politik, segala persoalan yang ada saat ini merupakan bentuk demokrasi yang tidak akan pernah selesai dan terus berkembang,” urai Rieke.

Pengamat ekonomi Christianto Wibison menyatakan agar tak perlu terlalu memaksakan calon presiden independen sebagai alternatif solusi. Ini karena adanya sebuah partai baru yang lebih benar-benar mencirikan demokrasi dan menampilkan profil presiden yang baik merupakan solusi yang lebih baik ketimbang adanya calon independen.

Sementara untuk urusan golput yang makin membeludak saat ini harus dicermati dengan lebih bijak. “Golput harus diorganisasi menjadi sebuah partai yang mampu memperbaiki Indonesia,” ungkapnya.

Secara umum, akar masalah demokrasi saat ini lebih mengarah pada sistem konstitusi yang tak jelas. Satu pihak menjalankan presidentil, pihak lain juga menjalankan konstitusi parlementer.

Kerancuan tersebut mengakibatkan banyak hasil keputusan dan tindakan berpolitik di Indonesia menjadi tidak seperti yang diinginkan demokrasi itu sendiri. Salah satu upaya yang paling utama untuk dilakukan adalah perombakan secara mendasar pada konstitusi politik di Indonesia, yang ditetapkan hanya pada satu konsep pilihan demokrasi.

Renungan Ancaman Serius Bali

23 Februari 2012 | BP
Renungan Ancaman Serius Bali
BALI mengantongi 5.639 kasus HIV/AIDS yang tercatat sejak 2005 sampai 2011. Jumlah kasus itu memberikan gambaran betapa penyakit mematikan itu sudah merupakan ancaman serius bagi daerah ini. Ribuan pengidap virus dan penyakit tersebut tentu sangat mengkhawatirkan. Mengingat kasus penularan HIV/AIDS bagai fenomena gunung es, semakin menggelinding terus semakin besar dan meluas.

Jumlah lima ribuan pengidap HIV/AIDS itu bukan tidak mungkin sudah masuk juga pada ribuan warga Bali lainnya setelah melakukan hubungan badan. Tanpa disadari virus-virus itu sudah pindah tempat dan terus berkembang. Pada akhirnya mereka yang tertular virus akan merasakan ketahanan tubuhnya terus menurun setelah virus mengalami masa inkubasi antara 5-10 tahun.

Penularan HIV/AIDS di Bali dari hasil penelitian Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Bali, ternyata mayoritas melalui hubungan seksual. Penularan lainnya melalui jarum suntik, dari orang tua ke anak sampai penularan kasus tato.

Penularan melalui hubungan seksual sebagai hal yang patut diwaspadai. Terutama perikaku seks yang tidak dilakukan dengan pasangannya sendiri. Seks bebas atau berganti-ganti pasangan sangat berisiko tertular HIV/AIDS, lebih-lebih dilakukan dengan pihak-pihak yang berisiko.

Mencegah dan menyadarkan masyarakat yang doyan ”jajan” mencari kesenangan sesaat namun berdampak sangat mematikan bagi diri sendiri dan keluarga, tentu harus segera dilakukan. Tidak cukup mengatakan prihatin dengan kondisi yang ada sekarang, tetapi mari berbuat melakukan upaya pencegahan.

Keberadaan tempat mangkalnya para penjaja seks komersial (PSK) sudah seharusnya ditekan bahkan dihilangkan. Demikian juga keberadaan kafe-kafe yang tersebar sampai pelosok desa juga patut diminimalkan. Sudah menjadi ”nyanyian” anak-anak muda di desa, bahwa mereka sudah sangat ketagihan untuk berkunjung ke tempat remang-remang tersebut. Pelayanan di kafe dilakukan wanita-wanita muda dengan perilaku genit dan merangsang, tentu saja tidak menutup kemungkinan terjadinya transaksi seks. Kondisi seperti ini besar kemungkinan para pengunjung mendapatkan virus dari para penjaga kafe. Demikian halnya PSK yang saban hari tamunya berbeda, bisa jadi ”terus” menularkan virus-virus tersebut ke para palanggannya.

Bila para lelaki-lelaki suka ”jajan” ini kemudian pulang dan berhubungan dengan istri-istri mereka, maka perpindahan virus pun terus terjadi. Akhirnya para istri yang setia di rumah juga kebagian penyakit tersebut. Bahkan anak dalam kandungan juga akhirnya menerima virus yang benar-benar belum ada obatnya.

Fenomena gunung es ini benar adanya bila upaya penanggulangan penyakit ini tidak dilakukan dengan intensif. Menyadarkan masyarakat akan bahaya penyakit ini harus terus didengungkan serta membatasi keberadaan kafe yang melenceng dari ketentuan. Lokasi-lokasi tempat mangkalnya para PSK juga patut mendapatkan perhatian. Mengingat belakangan ini tumbuh subur lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat mangkalnya para wanita jual diri. Apalagi belakangan ini penggerebekan-penggerebekan lokasi-lokasi PSK tidak sesering dulu. Hal seperti ini menjadikan para PSK tumbuh subur dan terus melebarkan operasinya. Bila kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin penyakit ini mengalir bagai air deras. Ancaman terhadap krama Bali semakin kuat dan berbahaya bagi masa depan Bali sendiri. Tentu sangat berbahaya bila di masa depan banyak krama Bali ngerentekang atau menderita sakit gede ini. Bila krama Bali sakit, tentu tidak mungkin lagi mempertahankan taksu-nya Bali, budaya, agama, apalagi mampu mengajegkan Bali. (pur)

Kwik Kian Gie: Utang Indonesia Rp 1.800 Triliun Hasil Nipu

Kwik Kian Gie: Utang Indonesia Rp 1.800 Triliun Hasil Nipu

ChanCT <SADAR@netvigator.com>, in:INTI-NET <inti-net@yahoogroups.com> ,Thursday, 23 February 2012, 7:24

 

 

Lalu, bagaimana sesungguhnya keadaan ekonomi Indonesia kalau melihat komentar dari tetangga kita seperti dibawah ini? Barangkali bung Salim dan kawan lain yang hidup di Indonesia bisa memberi pencerahan, …

 

Ada juga orang yang bilang, sebenarnya hutang Indonesia dibanding dengan hutang beberapa negara Eropah masih tidak seberapa, sedang pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir ini juga dinilai masih cukup baik. Hanya saja sayang semua hutang yang dilakukan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan ekonomi nasional lebih maju, tapi lebih banyak bocor masuk kantong pribadi petinggi-petinggi saja. Inilah masalah serius yang dihadapi, belum juga berhasil membentuk Pemerintah Rakyat yang benar-benar mengabdi kepentingan Rakyat dan bangsanya. Kalau tidak cepat diatasi dengan sebaik-baiknya, tentu saja disatu saat akan terjadi juga aksi-aksi gerakan Kekuatan Rakyat, …. menggulingkan Pemerintah bobrok macam ini.

 

Salam,

ChanCT

 

 

http://www.nst.com.my/opinion/columnist/don-t-overlook-our-neighbour-1.47410#ixzz1mdnnAkIY

 

16 February 2012

 

Don’t overlook our neighbour

By Phar Kim Beng

 

 

ALMOST overnight, Myanmar has literally become the darling of Asean. While there are positive signs that Myanmar will continue to be a key attraction in the regional grouping, no one should ignore Indonesia, too.

In fact, Indonesia cannot be ignored even if one tries. In more ways than one, it has outstripped not only Myanmar but almost every other country in Asean. This is achieved not necessarily by virtue of its size, but the speed with which it has gradually adapted to its own self-importance.

If Jakarta hasn’t done more to showcase its prowess, it is largely due to Indonesia’s erstwhile humility.

First of all, Indonesia is already in a league of its own. Although rhetorically it is still bound to Asean, the internal/external economic dynamics are proving otherwise.

With the strengthening of the  rupiah against the US dollar, Indonesia’s gross domestic product (GDP) will translate to a level of over US$1 trillion (RM3.04 trillion) this year.

This means the Indonesian economy will join the league of US$1 trillion economies that comprises countries like Australia, South Korea, Mexico and India.

By this token, Indonesia will also position itself closer to China and Japan, two countries that have hit the trillion-dollar mark. Indeed,China became a US$1 trillion economy as recently as 2008.

Secondly, while Indonesia is a member of the Group of 20, with which Asean also has a seat, all of the Group of Eight (G8)  and BRIC (Brazil, Russia, India, China) countries are currently US$1 trillion economies.

Indonesia has everything to gain by paying  close attention to these trillion-dollar giants. To the degree Indonesia needs to show the world it is still aligned to Asean, its ministers will just show up at the relevant summits and events. But its mind will be elsewhere, even if its heart is with Asean.

Since currency valuations can be subject to rapid change, a country could achieve the US$1 trillion nominal GDP mark one year and then produce less than that in total goods and services the following year(s).

But, once Indonesia hits the US$1 trillion mark sometime this year, it will fight to retain it; as South Korea and Australia did.

By so doing, Jakarta would seek to be closer to G8, BRIC, South Korea, Australia and Mexico, rather than Asean necessarily. Power attracts power; wealth attracts wealth.

Thirdly, for this very simple reason, the domestic politics of Indonesia have already acquired this mercantilist ethos pregnant with all strategic implications.

Aburizal Bakrie of Golkar party, concurrently one of the richest men in Indonesia, has begun positioning for the presidency, even though the next presidential election will not happen until 2014.

Other candidates, like former vice-president Jusuf Kalla andPrabowo Subianto, the ex-son-in-law of former president Suharto, have followed suit. Both are multimillionaires in their own right, seeking to lay their hands on Indonesia’s trillion-dollar economy.

Invariably, while Indonesia may pay lip service to Asean, it has the stellar attributes to operate on its own. Many studies have confirmed Indonesia’s star quality.

In a recent study, “Global Growth Generators: Moving Beyond Emerging Markets”, Citibank predicted that the Indonesian economy will become the fourth-largest economy by 2040, while in 2030, Indonesia will be seventh in global economic rankings.

In a separate report by the Asian Development Bank, Asian economies, namely China, India, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia and Thailand will account for 45 per cent of the global GDP by 2050. Meanwhile, the entire Asian region will account for 51 per cent of the global GDP in 2050. Indeed, the GDP figures will soar to US$148 trillion for the entire Asian region.

Even in the event that China, India, Indonesia and Vietnam are stuck in the middle-income trap, Asia will still make up 32 per cent of the entire world’s GDP, of which Indonesia plays a major part.

http://forum.kompas.com/nasional/68239-kwik-kian-gie-utang-indonesia-rp-1-800-triliun-hasil-nipu.html

Kwik Kian Gie:

Utang Indonesia Rp 1.800 Triliun Hasil Nipu

Jakarta – Mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie mengatakan pemerintah bakal sulit menyelesaikan jumlah utang Indonesia yang sudah menembus Rp 1.800 triliun. Menurutnya utang-utang ini penipuan luar biasa. Kenapa?

“Sudah sejak 30 tahun yang lalu saya sudah menulis banyak (soal utang). Contohnya lebih besar pasak dari tiang. Ini menjadi penipuan yang luar biasa. Utang itu tidak disebut utang dalam APBN, tetapi pemasukkan pembangunan dalam negeri. Jadi 30 tahun lamanya anggaran minus ditutupi utang. Anggaran harus berimbang, biar bisa disebut berimbang ya nipu,” kata Kwik.

Hal ini disampaikan Kwik usai sebuah dialog ekonomi di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (21/2/2012).

Dikatakan Kwik, jumlah utang pemerintah yang tembus Rp 1.800 triliun ini sudah sangat membahayakan dan sulit dicarikan solusinya.

“Ini bukan bahaya lagi karena sumber daya mineral di perut bumi dihabiskan oleh mereka elit-elit pemerintah. Sudah kayak gini sulit (solusinya). Saya nggak tahu harus bagaimana,” tegas Kwik.

Sebelumnya, Presiden SBY mengakui jumlah nominal utang pemerintah Indonesia naik menjadi Rp 1.816 triliun di 2011 lalu. Namun rasionya turun bahkan sangat rendah dibandingkan negara-negara maju di Eropa dan Asia.

Total utang pemerintah Indonesia hingga akhir 2011 mencapai Rp 1.803,49 triliun atau naik Rp 126,64 triliun dalam setahun dibandingkan 2010 yang mencapai Rp 1.676,85 triliun.

(dnl/hen)

sumber : detik Finance : Kwik Kian Gie: Utang Indonesia Rp 1.800 Triliun Hasil Nipu

Tolak Kenaikan Harga BBM!

Tolak Kenaikan Harga BBM!

Jumat, 24 Februari 2012 |Editorial Berdikari Online

 

Sungguh, pak SBY, kau sangat pandai menipu rakyat. Dengan menunggangi krisis politik di Iran, yang segera memicu kenaikan harga minyak dunia, anda seolah menemukan `waktu yang tepat’.

Padahal, sejujurnya, ada atau tidak ada krisis politik di Iran, ataupun terjadi kenaikan minyak dunia, anda akan tetap menaikkan harga BBM. Sebab, itu sudah merupakan perintah tuan anda: negeri-negeri imperialis, yang di belakangnya berbaris korporasi minyak dunia.

Ide liberalisasi sektor energi sudah ada di kepala anda sejak lama. Kami masih ingat, ketika anda menjabat Menteri Pertambangan di rejim Gus Dur, proposal RUU Migas itu diajukan oleh anda. RUU migas itu sepenuhnya mengikuti anjuran IMF dan mendapat sokongan dana dari USAID.

Akan tetapi, Gus Dur masih punya keberpihakan kepada bangsa: ia mengganti anda dan mengulur proposal RUU migas itu. Lalu, seorang penerus anda, Purnomo Yusgiantoro, yang juga pernah menjadi menteri ESDM di pemerintahan anda, melanjutkan proposal tersebut pada tahun 2001. Lahirlah malapetaka itu: UU nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas!

Sejak itu, dibukalah pintu seluas-luasnya kepada modal asing untuk menguasai sektor migas Indonesia. Yang paling pertama, tentu saja, pihak asing menguasai sektor hulu dulu: ladang-ladang minyak dan gas Indonesia. Hanya dalam waktu singkat, 80-90% lapangan minyak dan gas Indonesia sudah jatuh ke tangan asing.

Tetapi, sampai di sini, para imperialis itu belum juga puas. Mereka sangat bernafsu menguasai juga sektor hilir migas Indonesia: distribusi dan penjualan BBM. Maklum, Indonesia adalah pangsa pasar yang besar: 230 juta penduduk.

Akan tetapi, di sektor hilir itu masih ada hambatan: monopoli pertamina dalam distribusi dan penjualan BBM. Harga BBM di Indonesia juga masih terbilang rendah karena disubsidi oleh pemerintah. Kalau begitu keadaannya, maka pemain asing akan kesulitan untuk bermain di sektor hilir tersebut.

Apa tuntutan imperialis itu? Segera serahkan proses distribusi dan penjualan itu pada mekanisme pasar. Harga jual BBM harus disesuaikan dengan “harga keekonomian pasar”. Dengan demikian, penentuan harga BBM harus disesuaikan dengan mekanisme harga pasar.

Tuntutan itulah yang hendak dipenuhi pak SBY: mengarahkan harga BBM Indonesia agar sesuai dengan harga “keekonomian”. Dan, kami sangat yakin, pasca ini masih akan ada kenaikan harga lagi.

Sejak tahun 2004 lalu, suda ada ratusan perusahaan swasta yang antre menunggu ijin bermain di sektor hilir. Beberapa diantaranya adalah perusahaan minyak raksasa dunia: British Petrolium (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China (RRC), Petronas (Malaysia), dan Chevron-Texaco (Amerika).

Sejak negeri ini diperintah oleh anda, kebijakan energi negara ini makin amburadul. Pada tahun 2004, sebelum anda menjadi Presiden, produksi minyak mentah siap jual (lifting) nasional masih berkisar 1,4 juta barel perhari. Namun, pada akhir 2011 lalu, produksi minyak Indonesia hanya 905.000 barel perhari. Bahkan, pada tahun 2012 ini, produksi minyak cuma berkisar 890.000 barel perhari.

Penyebabnya gampang diketahui: sebagian besar ladang minyak kita sudah dikuasai oleh perusahaan berbendera asing. Selain itu, kita hanya mengandalkan ladang-ladang atau sumur minyak tua. Rejim anda sangat pelit untuk berinvestasi dan mencari blok minyak yang baru.

Tetapi, ya, itu sudah tugas anda sebagai rejim komporador. Anda memang sudah dipersiapkan oleh negeri-negeri imperialis itu dan dibantu sedemikian rupa untuk memenangkan dua kali pemilu.

Karena itu, kami tahu mengapa anda suka mengangkangi konstitusi, mengabaikan kepentingan nasional, dan menindasi rakyat sendiri. Para pendiri bangsa sudah mengingatkan, seperti tertulis dalam pasal 33 UUD 1945, bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Anda mengangkangi perintah konstitusi itu. Dengan demikian, anda juga “memberaki” cita-cita para pendiri bangsa. Anda rela menjadi abdi pada kolonialisme, sebuah sistem yang selama ratusan tahun ditentang dan dilawan bangsa kita.

Baiklah, sebagai penutup editorial ini, kami mengutip potongan puisi penyair besar Indonesia, Agam Wispi, sebagai berikut: “Mereka berkata, jang berkuasa tapi membunuh rakjatnja mesti turun tahta.”

http://www.berdikarionline.com/editorial/20120224/menolak-kenaikan-harga-bbm-2.html

Islam di Indonesia Jadi Harapan Dunia

Refl Sunny <ambon@tele2.se>: Kalau begitu jangan lagi kirim TKI/TKW ke Timur Tengah dan segera dipanggil pulang mereka yang ada disana.

Islam di Indonesia Jadi Harapan Dunia
| Tri Wahono | Kamis, 23 Februari 2012 | 04:28 WIB
Share:
Edityawarman/Presidensby.infoPresiden SBY saat menerima Imam Masjid Islamic Center New York Shamsi Ali, asal Bulukumba, Sumsel, yang kondang di AS, di Hotel Ritz Carlton, New York, Sabtu (15/11/2008).

JAKARTA, KOMPAS.com — Delegasi lintas agama yang terdiri atas pemuka agama-agama di AS menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/2/2012). Rombongan yang terdiri atas 13 pemuka agama yang mewakili tiga elemen komunitas Yahudi, Kristen (Katolik dan Protestan), dan Islam di AS itu menemui Presiden untuk menyampaikan misi perdamaian guna mengubah paradigma dunia terhadap peran agama.

“Saat ini agama dianggap sebagai sumber konflik, semua perpecahan yang terjadi dipicu oleh sentimen keagamaan,” kata Imam Masjid Pusat Kegiatan Islam (Islamic Center) New York, Shamsi Ali, salah satu wakil dari komunitas Islam.

Shamsi mengatakan, adanya pandangan negatif tidak bisa dielakkan karena banyak pihak yang memang mengatasnamakan agama dalam tindakannya. “Harus diakui bahwa konflik yang terjadi entah itu di Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, bahkan di Indonesia dipandang sebagai masalah keagamaan,” katanya.

Ia menambahkan, delegasi tersebut ingin membawa nuansa baru tentang peranan agama yang sesungguhnya, yakni sebagai sumber harmoni dan perdamaian bagi umat manusia. Selain itu, delegasi antarumat beragama itu juga membawa misi khusus untuk mengatasi konflik di Timur Tengah antara Palestina dan Israel.

Harapan dunia

“Kami ingin menyampaikan kepada Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia agar tidak lagi pasif atau berada di belakang layar, tetapi harus berada di garis depan untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah,” kata Shamsi.

Imam Masjid Islamic Centre New York kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, itu juga mengatakan, secara pribadi ia membawa misi untuk merombak pola pikir masyarakat internasional bahwa Islam selalu identik dengan Timur Tengah. “Meskipun Islam memang lahir di Timur Tengah, tetapi bukan berarti selalu identik dengan kawasan itu. Islam itu universal,” katanya.

Shamsi mengatakan, ia ingin mengenalkan Islam yang lebih ramah dan humanistis, salah satunya dengan menunjukkan Islam tidak bertentangan dengan demokrasi. Islam di Indonesia, menurutnya, menjadi harapan saat ini.

“Indonesia merupakan negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia, negara demokrasi terbesar setelah AS dan China, kita harus menunjukkan Islam di Indonesia dan dunia tidak bertentangan dengan demokrasi, begitu pun sebaliknya,” ujarnya.

Dia menambahkan, umat Muslim di Indonesia seharusnya menunjukkan sikap bahwa Islam sejalan dengan modernitas, termasuk di dalamnya adalah persamaan dan pemberdayaan semua umat tanpa ada bias gender. “Kita harus memperkenalkan Islam Indonesia yang demokratis, modern, lebih bersahabat, dan sejuk,” kata Shamsi.

Delegasi tersebut tiba di Jakarta pada Selasa (21/2/2011) dan telah mengunjungi Pesantren Darun Najah di Jakarta Pusat. Setelah mengunjungi Jakarta, delegasi tersebut akan melanjutkan membawa misinya ke Jordania untuk menemui Raja Abdullah II serta ke Jerusalem untuk menemui Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Presiden Israel Simon Perez.

Violence in Indonesia Linked to Reform Era, SBY Says


Refl: Sunny <ambon@tele2.se>: Jadi menurut SBY bahwa pada zaman kekuasaan Soehorta yaitu sebelum “reformasi” tidak ada kekerasan? Pada zaman reformasi SBY pura-pura lupa apa yang sendiri lakukan yaitu mensponsor kekerasan Laskar Jihad untuk membasmi kaum Nasrani di Sulawesi Tengah dan Maluku. Sebelum reformasi juga banyak pelanggaran kemanusian dilakukan oleh klik bos Soeharto, contohnya kekerasaan semasa DOM di Aceh, tambah lagi invasi TNI ke Timor Timur.

Violence in Indonesia Linked to Reform Era, SBY Says
Anita Rachman & Carla Isati Octama | February 25, 2012

One of the nine thugs or preman that attacked another gang at Gatot Subroto hospital is detained by police at Central Jakarta Police Headquarters on Friday. (JG Photo/Safir Makki) One of the nine thugs or preman that attacked another gang at Gatot Subroto hospital is detained by police at Central Jakarta Police Headquarters on Friday. (JG Photo/Safir Makki)

President Susilo Bambang Yudhoyono on Friday said that the increasing acts of thuggery and gangster behavior around the country were a byproduct of the reform era that posed a threat to democracy.

“Recently, acts of violence, people taking the law into their own hands, even thuggery, have emerged,” he told the national meeting of the Communication Forum for Children of Retired Police and Military Officers (GM FKPPI) in Jakarta.

In the past two weeks, groups of thugs in Indonesian have carried out a series of violence acts, brawls and killings.

On Thursday, a group of mourners at Gatot Subroto Army Hospital in Central Jakarta were attacked by members of a rival gang. Two people were killed.

Several days before, in Bali’s Kerobokan Prison, an inmate was stabbed by rival gang members, setting off a series of riots there.

In Wamena, Papua, two rival groups attacked each other, killing a soldier who tried to separate them. It was just the latest conflict in the province, where this year alone dozens have been killed from similar incidents.

Yudhoyono said that after 10 years of reform and democratization, misuse of freedom in the country was rampant.

“We see social disorder, violence and the overemphasizing of rights over duty,” he said, adding: “Let’s make sure we use our freedom and rights with obedience, appropriately.”

However, Anton Medan, a former preman (thug), told the Jakarta Globe rampant thuggery existed because the police did not take necessary action against gang members.

He said the police, the city administration and the central government were reluctant to crack down on them because they were politically useful.

“They join hand in hand with candidates during [political] rallies,” Anton said.

The current situation was different from the New Order era, when no thug organization dared roam the country or take the law on its own hands, he said.

“The police and the military officers [would have beaten] you and even shot you in a broad daylight just like that,” Anton said.

Former President Suharto’s no-compromise approach against thugs and mass organizations, especially Islam-based groups, was seen as an effective deterrent against street crime and thuggery, though it resulted in many deaths.

At the height of the mysterious Petrus Killings in the 1980s, dead bodies believed to be gang members’ were found lying on streets or floating in rivers almost daily.

National Police Chief Gen. Timur Pradopo said he would evaluate informal organizations that provide protection services. “We will see if these organizations break any laws,” he said.

Mass organizations such as the Islamic Defenders Front (FPI), the Betawi Brotherhood Forum (FBR) and Youth and Betawi Communications Forum (Forkabi) offer protection for money and allegedly can be hired to mobilize members for demonstrations.

Additional reporting by Ronna Nirmala & Bayu Marhaenjati

Ekonomi Kreatif Jangan Hanya Pajangan

25 Februari 2012 | BP
Ekonomi Kreatif Jangan Hanya Pajangan
BALI identik dengan kreativitas. Berbagai produk yang dihasilkan manusia Bali merupakan hasil sebuah kreativitas. Tak hanya menyangkut kerajinan, juga seni budaya yang lainnya. Semua itu telah terkemas secara apik dan menjadi daya tarik Bali sekaligus harapan dalam meningkatkan ekonomi Bali. Alhasil, tak hanya di Indonesia, Bali juga menjadi magnet bagi wisatawan asing untuk datang ke Indonesia.

Ini artinya, sebelum pemerintah membentuk kementerian khusus yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bali sudah melakukannya dan mendorong untuk terus tumbuh kreativitas. Tak hanya kerajinan, juga kreativitas dalam bidang sosial-budaya.

Ini dapat dilihat dari lestarinya budaya lokal yang tidak anti terhadap budaya modern. Artinya budaya modern tidak pernah dijadikan ”musuh” dalam pelestarian budaya Bali. Namun budaya lokal telah hidup secara subur di tengah-tengah serbuan budaya modern. Hal ini sejalan dengan karakteristik industri kreatif yang dikembangkan Bali, sebagai sektor industri yang dapat mendukung pelestarian budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Bali juga terbukti secara terus-menerus membangun perilaku dan semangat kreativitas masyarakat berbasis budaya secara konsisten. Hal ini tercermin di segala dimensi sosial kemasyarakatan. Dengan adanya kepedulian sekaligus memberi manfaat, maka akan tumbuh rasa memiliki dan komitmen untuk melestarikan budaya yang diwariskan oleh generasi sebelumnya.

Namun di tengah kepedulian serta komitmen untuk melestarikan serta mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif, adakah persoalan yang mereka hadapi? Pasti ada! Di antaranya adalah persoalan ekonomi. Mengapa itu bisa terjadi? Karena produk yang mereka hasilkan, harganya tak sesuai dengan biaya, tenaga dan kreativitas yang dia keluarkan. Artinya, harga produk dari hasil olah kreativitas tak mendapat harga yang layak.

Di sinilah persoalan yang muncul ketika pemerintah tidak memberi ruang untuk ”membela” kepentingan para pelaku ekonomi kreatif. Mereka dibiarkan bersaing di pasar global yang keras. Sehingga sudah dapat ditebak, mereka akan kalah dan tersingkir. Ada banyak sebab, di antaranya akses informasi yang minim, modal yang kecil serta tiadanya kemampuan untuk berpromosi.

Ketika pemerintah membuat lembaga khusus dalam bidang ekonomi kreatif merupakan jawaban atas kegelisahan masyarakat kecil. Namun apakah itu sudah memberi solusi terhadap permasalahan yang selama ini mereka hadapi?

Belum. Sebab ekonomi kreatif belum dapat mengangkat ekonomi para pelakunya. Selain itu ekonomi kreatif tidak bisa hanya dilihat dalam konteks ekonomi saja, tetapi juga dari dimensi budaya. Ide-ide kreatif yang muncul adalah produk budaya. Karenanya strategi kebudayaan sangat menentukan arah perkembangan ekonomi kreatif. Artinya, ekonomi kreatif tak bisa dilepaspisahkan dari pemberdayaan kebudayaan dan pengusung budaya itu sendiri.

Sejak awal ekonomi kreatif diyakini dapat mempercepat kemajuan pembangunan ekonomi dan pengembangan bisnis. Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi kreatif terletak pada keunggulan modal manusia. Oleh karenanya ada beberapa perbaikan yang mesti dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini untuk pengembangan kreativitas dan kapabilitas inovasi. Selain itu perlu juga dilakukan perbaikan dalam hal investasi, modernisasi infrastruktur. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan suprastruktur.

Penerbitan regulasi untuk melindungi ekonomi kreatif harus dilakukan. Hal ini untuk mendorong penciptaan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk mendorong transaksi yang lebih atraktif dan efisien. Jangan sampai pembetukan lembaga ekonomi kreatif hanya sebagai pajangan tanpa ada kemampuan untuk mendorong kreativitas masyarakat sekaligus meningkatkan ekonominya.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers