Archive for the ‘esai’ Category

Afriyani: Pelaku atau Korban?

Afriyani: Pelaku atau Korban?

Suara Merdeka, 27 Januari 2012. Linknya ada di sini:

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/01/27/175069/Afriyani-Pelaku-atau-Korban

AFRIYANI Susanti menjadi salah satu orang paling disorot di Tanah Air dalam beberapa hari ini. Akibat kelalaiannya, 9 dari 13 pejalan kaki yang ditabraknya tewas mengenaskan. Mabuk karena pengaruh ekstasi bercampur minuman keras, demikian antara lain kesimpulan sementara tim terpadu penyidik. Kondisi mabuk dan kelelahan akibat begadang menjadikannya kehilangan kendali diri saat mengemudi Daihatsu Xenia B-2479-XI yang berujung pada peristiwa maut.

Tatkala memberikan pengakuan awal kepada polisi, sesaat setelah tabrakan, publik melihat Afriyani seperti tidak menunjukkan raut muka menyesal. Bukan karena dia berdarah dingin melainkan karena pengaruh narkoba yang merasuk dalam urat sarafnya lebih menguasainya. Dia manusia normal, air mata penyesalan pun akhirnya menetes, bukan karena terlambat menyadari melainkan karena hilangnya pengaruh narkoba butuh waktu.

Lantas apakah keadaan tidak sadar itu sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain bisa menjadi alasan pemaaf dalam hukum? Tidak. Afriyani dianggap tahu kemungkinan yang terjadi jika mengemudi dalam keadaan mabuk dan lelah. Hilangnya kendali atas kendaraan yang dikemudikan dan terampasnya keselamatan orang lain dianggap sesuatu yang seharusnya sudah diperhitungkan olehnya. Karena itu, dalam bahasa hukum dia seharusnya mencegah dari berbuat sesuatu, yakni mengemudi.

Kesalahan dan pertanggungjawaban hukum pidananya bisa jadi bertumpuk jika dia terbukti mengonsumsi narkoba secara tidak sah (bukan untuk pengobatan/ alasan medis), perbuatan yang tak perlu didiskusikan lagi: prohibited dalam hukum negara mana pun. Ia bukan pribadi yang jahat sebagaimana diyakini lingkungannya tetapi faktanya ia mengemudi dalam kondisi mabuk, yang menjadikan hal yang punishable dalam hukum pidana.

Peredaran Narkoba

Bahwa ia mengonsumsi narkoba, sejatinya bukan sesuatu yang baru dan aneh. Seseorang terlihat baik dalam kesehariannya bisa jadi karena dominasi lingkungan di sekitarnya. Ia bertindak sesuai dengan ekspektasi lingkungan karena kontrol lingkungan lebih besar dari kehendaknya sendiri. Namun dalam atmosfer lain, di lingkungan pergaulannya, derajat dominasi itu bisa jadi meredup. Maka ia menunjukkan fakta sebagai pengguna narkoba.

Salahkah Afriyani karena mengonsumsi narkoba? Jika pertanyaan ini diajukan kepada ahli hukum, jawabnya pasti sampai pada konklusi bahwa wanita itu bersalah karena kelalaiannya mengakibatkan terampasnya nyawa orang lain. Dari sudut pandang yang lebih kritis dia bisa dituduh sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Mengapa? Karena hukum mengonstruksikan dia tahu adanya kemungkinan terjadinya kecelakaan manakala ia mengemudi Xenia itu. Hukum mengasumsikan demikian karena dia sehat jasmani dan rohani sehingga pertanggungjawaban pidana layak dibebankan.

Namun melihat kasus ini secara lebih luas, biang permasalahannya bukan terletak pada dia semata-mata. Pasalnya aparat hukum juga gagal melindungi warga negara, salah satunya Afriyani, untuk lepas dari cengkeraman narkoba. Barang terlarang itu begitu mudah diperoleh, tak hanya di Jakarta tapi juga di kota-kota kecil. Pokoknya asal ada uang maka siapa pun bisa membeli dan mengonsumsinya.

Bukankah kita pernah mendengar bahwa bisnis narkoba dikendalikan dari dalam tembok penjara, atau berbagai kabar susut atau lenyapnya barang bukti narkoba. Titik ini bisa memosisikan Afriyani sebagai korban lemahnya penegakan hukum terhadap pengedar narkoba.
Sang pengadil mestinya mempertimbangkan faktor itu sebelum menjatuhkan pidana terhadapnya. (10)

— Manunggal K Wardaya, dosen Fakultas Hukum Unsoed, PhD Researcher pada Radboud Universiteit Nijmegen Belanda. (/)

Mencoba Menjadi Indonesia, Mulai 2012

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/02/01/32989/mencoba_menjadi_indonesia_mulai_2012/#.TylH3Mj92dk

http

Opini – Hari ini Pkl. 00:50 WIB
Oleh : Jakob Siringoringo. Tulisan ini terinspirasi dari sebuah judul buku sejarah Negara Sumatera Timur dengan peristiwa penting masa itu (Maret 1946) adalah revolusi sosial. Kala itu sejarahnya bergelimang dengan keadaan yang diperhadapkan pada penjajahan dan penjarahan. Di satu sisi kalangan penguasa lokal (Melayu) lebih simpatik pada otonomi dan bahkan melanjutkan status quo, bukan Republik. Hal ini terjadi karena pendekatan yang jauh sekali dari lunak oleh kaum radikal, sehingga mengkhawatirkan kekuasaan yang ada dan mapan. Sementara di sisi lain, tindakan penjajahan, baik penguasa lokal maupun asing (kolonial) dinilai oleh masyarakat berseberangan dengan cita-cita kemerdekaan. Sejarahnya adalah konflik pertanahan.
Masa Sekarang

Perjuangan berat kini sesungguhnya dihadapi oleh bangsa ini. Penjajahan asing terutama lokal (kebalikan zaman kolonial), sangat mengerikan. Tingkat kepedulian sosial yang begitu minus di antara sesama melengkapi kian menderitanya rakyat lemah bangsa ini dari kehidupan bernegara. Kemunafikan menjalankan roda pemerintahan makin berkobar. Di mana-mana bersalahan dan tidak luput dari kasus korupsi. Keadilan diinjak-injak dengan senangnya. Senandung kemenangan digemakan ke seluruh negeri guna membutakan kesadaran politik rakyat. Segala yang ada dimanipulasi semulus-mulusnya.

Suramnya perilaku politik menjadi titik mematikan bagi perjalanan bangsa ini di atas rel idealisme sesunggguhnya sebagai sebuah negara demokratis. Perjuangan rakyat dari bawah selalu dipadamkan dengan cara paksa. Bukannya dicari jalan keluar secara konkret, malah menyalahkan rakyat sebagai kelompok termarginalkan dan divonis bersalah.

Sepanjang tahun 2011 contoh terdekat dan paling segar diingatan menyajikan sejuta persoalan rakyat yang tidak pernah diselesaikan tuntas dengan memenangkan si rakyat (lemah) dari tuntutannya. Selama itu pula perjuangan rakyat selalu diredam bahkan secara represif dihadapi dengan muatan yang sarat politis-ekonomi. Artinya, kepentingan modal lebih dibela dibandingkan rakyat yang memperjuangkan hak-haknya di tanahnya sendiri.

Perjuangan rakyat Riau melawan tindakan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan berunjuk rasa melalui aksi jahit mulut merupakan contoh kepentingan yang tidak bijaksana disikapi oleh pemerintah. Negara hanya bisa berdiam diri. Kasus ini berkembang mengenai penyerobotan tanah-tanah rakyat oleh perusahaan industri kertas itu. Sama seperti di Tapanuli yang melakukan penyerobotan hutan adat oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan berdasarkan SK Menhut yang sudah dikantongi pihak perusahaan selalu merugikan rakyat. Pemerintah setali tiga uang, bertindak sebagai “kaki” penginjak. Rakyat menolak Hutan Tanaman Industri (HTI).

Masih di Sumatera, kasus pertempuran di Mesuji Lampung lagi-lagi menyangkut tanah rakyat. Korban meninggal dunia adalah puncak dari begitu beringasnya “kaki” penginjak itu. Penjajahan kolonial gambaran sejarah itu terulang di tempat dan dengan cara yang berbeda. Kekejaman ini menusuk sanubari rakyat yang ingin mencari nafkah sesuap nasi, namun harus menjadi korban hadirnya kapitalis lokal yang dimanjakan dan tidak dikontrol sebagaimana tujuan negara yang adil dan makmur. Setidaknya berdasarkan hak asasi manusia, tindakan brutal penguasa dan pengusaha terhadap kasus di Mesuji ini sangat terkutuk. Dan, harus dilawan. Memakan korban nyawa paling pantang terhadap rakyat yang sudah merdeka dari penjajahan. Itu sebabnya pilihan rakyat berjuang membela haknya sekalipun presiden yang jadi musuhnya.

Lalu tragedi Bima semakin memperjelas betapa berurat berakarnya penjajahan di negeri ini. Tidak hanya yang terselubung seperti anggapan selama ini (ekonomi), tetapi masih begitu kental juga penjajahan fisik. Tepat pada 24 Desember 2011 tragedi Bima lagi-lagi menelan korban tembakan peluru aparat tanpa ampun. Seakan membuktikan kalau negara ini adalah negara centeng. Sebelumnya juga sudah terjadi peristiwa yang sama di tanah Papua yang memperjuangkan hak-hak mereka dan sebetulnya hak bangsa (bukan negara) Indonesia, dari penjajahan asing. Bima bergejolak karena kedatangan tambang emas melalui perusahaan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang jelas-jelas ditolak rakyat secara sadar. Di Papua juga tambang emas oleh Freeport dari AS.

Tragedi Bima jelas menyulut perlawanan rakyat atas tindakan represif itu. Serupa dengan kasus di tempat lain, hanya ekspos di Bima lebih terangkat akibat serangan pihak aparat yang membabi buta hilang kendali itu. Inilah kondisi negara yang bergejolak di sana-sini guna memperoleh kemerdekaannya sendiri-sendiri seakan belum ada pemerintah yang memberi perlindungan. Kenyataan pahitnya adalah secara de jure negeri ini berpemerintahan layaknya sebuah negara, tetapi secara de facto absurd. Kenyataan bahwa rakyat memiliki negara yang absurd atau bayang-bayang terlihat jelas dari serangkaian peristiwa yang berkait
an dengan kasus pertanahan ini.

Bagaimana dengan kasus korupsi dan sebagainya? Setali tiga uang alias sama saja, rakyat tetap tertindas dan dijajah sekian lamanya melalui prosedur pergantian peran di pemerintahan. Sebab semua jenis pemerintahan yang ada selalu mengusung ide-ide brilian, tapi sangat berdasar berlawanan terhadap kebutuhan sehari-hari rakyat. Ide brilian kapitalis berorientasi keuntungan mutlak, semata-mata membangun keuntungan dan mencari kesenangan memperkaya diri dan kelompok, kemudian menyalahgunakan kekuasaan untuk korupsi dan semacamnya.

Mencoba menjadi Indonesia, betapa bijaknya jika telah lebih dulu adil dalam pikiran apalagi perbuatan. Rakyat di negeri ini tengah gerah dengan kondisi dan tingkah laku berjubel anehnya dan sengajanya penjajahan dilanggengkan. Tidak Indonesia merupakan sebuah pilihan yang ditetapkan oleh penguasa negeri dan kini dipraktikkan langsung terhadap rakyat. Masyarakat tidak layak mendapat tempat di negeri berjibun kompleksitas masalah yang selalu menekan rakyat sebagai korban akhir. Kenangan menjadi Indonesia seolah dititipkan melalui penindasan yang berlangsung hampir di seantero pulau atau wilayah territorial negara. Dan tak satu pun persoalan yang menyangkut kepentingan umum tuntas diselesaikan dengan tegas oleh pemerintah. Segala alat negara untuk membantu jalannya roda pemerintahan guna menyejahterakan rakyat kini berubah menjadi musuh bagi rakyat di setiap kenyataan hendak diharapkan rakyat. Penyelesaian pada peristiwa penembakan, pengrusakan, penggusuran, perampasan tanah, dan sebagainya tidak diciptakan sebagaimana tujuan awal negeri ini terbentuk. Justru kini dikembalikan pada situasi di mana kemarahan rakyat dipancing untuk sesuatu revolusi yang memakan korban lebih banyak dan tidak begitu diinginkan bersama.

Nah, bagaimana mencoba menjadi Indonesia, jika pilihannya terus dihadapkan pada penjajahan dan penghisapan pada rakyat padahal Republik sah sebagai negara demokrasi dan telah hidup pada era modern. Kendati demikian, satu-satunya formula yang jitu dan kerap terjadi dalam perubahan suatu bangsa adalah revolusi.

Pada 2012, rakyat mengharapkan terjadi perubahan: mencintai Indonesia. Rakyat mencoba kembali menjadi Indonesia dengan cara bagaimanapun. Sebuah keniscayaan pun dinantikan. Maka kelakuan bawaan sejak kolonial harus segera direvolusi sebab negara ini bukan negara centeng, bukan milik pemodal, bukan pula negara tempat pengeksploitasian. Sebab itu kesadaran dalam bernegara dan berbangsa sejatinya sudah tumbuh segera sebelum api revolusi yang menyadarkannya. Formatnya kini sudah mencoba menjadi Indonesia. Oleh karena itu, dari bawah akan terjadi pemaksaan atas segala sesuatu yang tidak dapat menjadikan negara ini lebih adil dan makmur sebagaimana termaktub pada pembukaan UUD 1945. Pemaksaan sebagaimana revolusi adalah didikan bagi penguasa yang tidak menyadari segala perbuatannya telah menindas apalagi objeknya adalah masyarakatnya sendiri. Maka, ketegasan dari negara diperlukan, sebab bukan para pemodal saja yang berhak hidup atau sejahtera di negeri ini. Paling utama adalah rakyta tanpa kecuali. ***

Penulis, aktif di Kelompok Diskusi dan Aksi Sosial dan pegiat 54321 community

Baca Juga Artikel Berita Terkait
Selasa, 31 Jan 2012 16:43 WIB
Selasa, 31 Jan 2012 13:39 WIB
Selasa, 31 Jan 2012 00:03 WIB
Senin, 30 Jan 2012 07:53 WIB

://www.analisadaily.com/news/read/2012/02/01/32989/mencoba_menjadi_indonesia_mulai_2012/#.TylH3Mj92dk

ORANG-ORANG JUJUR DARI DEPOK.

 

ORANG-ORANG JUJUR DARI DEPOK.

Ini kisah nyata. 

Satrio Arismunandar <satrioarismunandar@yahoo.com>,in: news2 <news-transtv@yahoogroups.com>, Wednesday, 1 February 2012, 22:10

Putri Pak Sudartono naik KA dari Stasiun Kota ke Stasiun Cikini, sekitar pkl. 17.00 WIB, hari Rabu (18/1). Ketika turun di Stasiun Cikini, barulah ia sadar dompetnya tadi jatuh di dalam KA. Putri Pak Sudartono pun pasrah atas nasib dompetnya….

Ia tak tahu, dompet berisi dua buah HP, uang, kartu identitas, dan kartu ATM itu sempat jadi bahan rebutan para penumpang. Maklumlah, hari gini, siapa yang tidak ingin dapat dua HP dan uang gratis! Tetapi di dalam gerbong, untunglah ada petugas bernama Ujang Abdul Malik.

Dompet itu diamankan oleh Ujang, dan sesampai di stasiun Depok lama, diserahkan pada PT Sentinel (perusahaan yang bekerjasama dengan PT KAI dalam masalah kehilangan atau ketinggalan barang dalam kereta).

Pada Rabu pukul 18.30 WIB, Pak Sudartono ditelepon oleh petugas PT KAI bahwa dompet milik putrinya, lengkap dengan seluruh isinya, utuh, ditemukan petugas dan bisa diambil di kantor PT Sentinel, Stasiun Depok Lama. Bahkan ketika ditelepon oleh petugas PT KAI, Pak Sudartono belum tahu kasus kehilangan yang dialami putrinya, karena putrinya saat itu masih berada di kantor dan belum memberitahukan apa-apa pada dirinya!

Sebagai wujud rasa syukurnya, Pak Sudartono menulis surat pembaca di Harian Republika, Rabu (1/2/2012), yang saya kutip untuk tulisan pendek ini. Pak Sudartono mengucapkan terimakasih pada PT KAI, KA-574 jurusan Jakarta Depok.

Terutama kepada Pak Ujang, Pak Edi (komandan regu Stasiun Depok Lama), Pak Andi Bachtiar, Pak Musafak (supervisor), dan para petugas PT KAI yang membantu menyelamatkan dompet putrinya. Semoga Allah SWT membalas kejujuran dan kebaikan mereka semua. ***

Komentar saya pribadi: Kita sadar dan melihat begitu banyak kejahatan, korupsi, dan kebusukan di negeri ini, yang jika dibiarkan merajalela akan membuat negeri ini hancur. Namun kita harus tetap berpikir optimistis dan positif, bahwa terbukti masih ada orang-orang jujur di sekitar kita. Orang-orang seperti merekalah yang akan menjadi modal kita untuk survive sebagai bangsa, dan melakukan perbaikan di segala sektor kehidupan. Jangan pernah putus asa untuk berbuat kebaikan, karena Anda tidak sendirian!

(Oh ya, bagi yang ingin tahu, alamat Pak Sudartono –seperti tertera di Surat Pembaca – adalah Jl. Rawakuning No.2, RT 004/RW 07, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta timur). ***

Satrio Arismunandar
Executive Producer, News Division Trans TV, Lantai 3
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 – 14 A, Jakarta 12790
Telp: 7917-7000 ext: 3542;   Fax: 021-79184558
HP: 0819 0819 9163
http://satrioarismunandar6.blogspot.com
http://facebook.com/satrio.arismunandar

Fiksinya Anas akan Menjadi Fakta Pahit Baginya?

Fiksinya Anas akan Menjadi Fakta Pahit Baginya?

Apakah fiksi itu akan segera menjadi fakta?
Anas Urbaningrum  pernah mengatakan semua tuduhan Nazaruddin terhadap dirinya terkait korupsi di proyek Wisma Atlet SEA Games (dan beberapa kasus lainnya), baik di luar, maupun di dalam persidangan adalah fiksi semata, yang tidak perlu ditanggapi. Tetapi ketika kesaksian-kesaksian yang pada intinya sinkron dengan tuduhan-tuduhan Nazaruddin itu datang dari Mindo Rosalina Manulang,  Yulianis, dan beberapa saksi lainnya apakah itu juga fiksi menurut Anas?
Yang jelas saat ini Dewan Pembina Partai Demokrat tidak menganggapnya sebagai fiksi, dan oleh karena itu mereka merasa sangat perlu untuk menanggapinya dengan sangat serius pula. Karena tentu saja ini berkaitan erat dengan citra dan masa depan partai. Apalagi kian santer isu yang berkembang bahwa pada 23 Januari 2012 pagi, dalam rapat para pimpinannya, sebenarnya KPK telah akan menetapkan Anas Urbaningrum (dan Andi Malarangeng) sebagai tersangka.  Tentang ini saya telah menulis opini saya di Kompasiana dengan judul Di Balik Gagalnya KPK Menetapkan Anas Urbaningrum Sebagai Tersangka.
Karena adanya rencana KPK  tersebut pulalah, Dewan Pembina PD segera melakukan rapat tertutup pada hari itu juga, khusus membahas tentang posisi Anas. Rapat tertutup itu berlangsung selama 5 jam. Menunjukkan betapa penting dan seriusnya rapat tersebut.
Semula pihak PD, antara lain melalui Wakil ketua Umumnya Alex Sopacua agak tertutup untuk memberi informasi tentang apa sebenarnya inti pokok pembicaaran dalam rapat tersebut. Kata dia, yang dibicarakan dalam rapat itu memang tentang Anas dan masa depan PD, tetapi tidak tentang rencana pelengseran Anas.
Tetapi melalui salah satu anggota Dewan Pembina PD yang hadir dalam rapat itu, Adjeng Ratna Sumirat, kemarin (30/01/2012) mengungkapkan bahwa rapat itu khusus membicarakan tentang rencana pelengseran Anas. Hanya yang belum disepakati adalah kapan waktu yang tepat untuk memutuskan hal tersebut; apakah sebelum atau sesudah KPK menetapkan Anas sebagai tersangka. Keputusan tersebut kemungkinan besar akan dilakukan dalam Kongres Luar Biasa yang akan diadakan kemudian. Dalam rapat tersebut juga telah dibicarakan tentang potensi salah satu dari empat orang calon pengganti Anas. Yakni, Sukarwo (saat ini Gubernur Jawa Timur), Djoko Suyanto, Marzuki Alie, dan Andi Malarangeng.
Aneh juga kalau nama Andi juga masuk dalam daftar calon pengganti Anas itu. Karena nama dia juga kerap disebut dalam kesaksian-kesaksian di persidangan sebagai salah satu nama yang terlibat dalam kasus korupsi yang sama.
Bagaimanapun reaksi dari Dewan Pembina PD tersebut di atas telah membuktikan bahwa sekarang, mereka sama sekali tidak (lagi) menganggap berbagai tuduhan Nazaruddin dan kesaksian-kesaksian di persidangan dari beberapa orang berbeda itu sebagai angin lalu saja, atau sebagai cerita fiksi saja sebagaimana dikatakan oleh Anas selama ini.
Bagi Demokrat, fiksi itu berpotensi besar menjadi kenyataan yang mengerikan bagi kelangsungan hidupnya. Terutama sekali pada Pilpres 2014 nanti. Oleh karena itu mau tak mau harus Anas dikorbankan. Meskipun selama ini telah terus dicoba dipertahankan dan diselamatkan dengan berbagai cara, tetapi kalau sudah tidak bisa lagi, tentu mereka tidak mau ikut terseret.
Seolah-olah mengikuti irama yang mulai dimainkan oleh Dewan Pembina PD, KPK baru sekarang ini memberi pernyataannya bahwa KPK mulai mendalami kemungkinan keterlibatan Anas Urbaningrum dalam berbagai kasus korupsi yanbg juga melibatkan Nazaruddin. Khususnya saat ini adalah kasus korupsi dalam proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang.
Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan hal itu kepada wartawan hari ini (31/01/2012).  Bahwa KPK akan mendalami keterangan para saksi yang terungkap di persidangan kasus Wisma Atlet tersebut. Dari sana ditelusuri kemungkinan adanya keterlibatan Anas di dalamnya. “Itulah sebenarnya yang kami cari,” kata Zulkarnain (Kompas.com, 31/01/2012).
Agaknya fiksi menurut Anas, akan menjadi kenyataan yang sangat pahit baginya. Pelengseran, dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, rasanya hanya menunggu waktunya saja. Kalau itu benar akan terjadi, pasti akan diikuti dengan perang politik baru lagi. Saling membongkarkan kebobrokan masing-masing di antara para kubu. Mungkin memang harus melalui jalan inilah – bentrok di antara para elit politik — Tuhan menunjukkan kepada kita siapa saja sebenarnya mereka. ***
_

Belajar Pantang Menyerah dari Negeri Sakura

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/belajar-pantang-menyerah-dari-negeri-sakura/

30.01.2012 13:31

Belajar Pantang Menyerah dari Negeri Sakura

Penulis : Wahyu Dramastuti

 Tahun ini bunga sakura mekar tepat pada waktunya. Masih indah seperti biasanya.

Meskipun kali ini tidak ada acara hanami, acara rutin untuk melihat keindahan bunga sakura yang sedang mekar; biasanya dilakukan sambil pesta makan minum di bawah pohon sakura bersama keluarga, saudara, kolega kerja, dan teman.

Masing-masing membawa bento, bekal makanan atau beragam camilan ringan. Tahun ini tahun yang berbeda dengan sebelumnya. Masih tersisa guratan duka di wajah rakyat Jepang. Bunga sakura pun terlewatkan begitu saja. Banyak acara festival hanami mendadak dibatalkan di berbagai kota di Jepang.

Aku masih teringat Takehara Tomoko. “Di manakah Tomoko? Sudah hampir satu bulan, masih juga tak terdengar kabarnya,” jeritku dalam hati.

Inilah sepenggal cerita Hani Yamashita, yang mengisahkan hari-hari dukanya mengalami bencana gempa bumi 8,9 skala Richter dan tsunami lebih dari sepuluh meter pada 11 Maret 2011 yang menghantam tujuh provinsi di Jepang.

Sampai hari ini Hani masih berharap bertemu sahabatnya, Takehara Tomoko, yang pada 11 Maret itu pergi ke Kota Sendai, Miyagi, padahal pusat gempa ada di prefektur Miyagi.

Hani adalah ibu dua anak, warga Yogyakarta yang mengikuti suaminya menetap di Jepang, yang kemudian menjadi relawan membantu para korban tsunami.

Dia menuliskan kisah ini bersama Junanto Herdiawan, analis ekonomi yang bertugas di Tokyo, Jepang dalam sebuah buku berjudul Japan Aftershock, Kisah-kisah Berani Menghadapi Tsunami, yang diluncurkan, Sabtu (28/1), di Jakarta.

Satu hikmah yang patut dicontoh oleh bangsa Indonesia – yang bisa dipelajari dari rakyat Jepang – adalah hidup mandiri tanpa mengeluh, dan gotong royong membantu sesama dengan hati tulus. Apalagi, geografis Indonesia sama dengan Jepang, terdiri dari pulau-pulau dan terletak di daerah rawan gempa.

Seperti pesan Tomoko berulang kali sebelumnya kepada Hani, “Hidup ini memang harus berjuang. Hani, sesusah apa pun kondisi kita, kita harus berjuang untuk melakukan hal yang terbaik. Jangan pernah putus asa. Kita boleh kehilangan segalanya, tapi tidak boleh kehilangan semangat dan harapan.” Hani-chan, ganbatte-ne (ayo berusaha yang terbaik), hani-chan… motto ganbare, berusahalah yang lebih keras lagi.

Semangat ini terus digencarkan setelah tsunami itu. Seorang profesor di bidang ekonomi sering muncul di TV untuk memberikan solusi hemat segalanya bagi warga Jepang. Hemat listrik pun dipatuhi seluruh rumah tangga, termasuk anak-anak yang menghentikan bermain nintendo.

“Keluarga dan teman-teman di Indonesia menyuruhku segera balik ke kampung halaman, Yogya,” kata Hani kepada SH. Apalagi muncul kesimpangsiuran informasi mengenai reaktor nuklir Fukushima Daiichi.

Namun ternyata masyarakat Jepang percaya akan kredibilitas pemerintah Jepang, sehingga mereka merasa tenang, tidak panik berlebihan, tapi justru saling menguatkan, bahkan tidak ada pencurian dan penjarahan.

Hal ini membuat hati Hani menjadi tegar. “Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, korban bencana alam yang kehilangan segalanya pun masih sanggup bertahan hidup. Tidak seharusnya aku kalah semangat dengan mereka,” begitu tekadnya, kemudian memilih tetap tinggal di Jepang untuk menjadi relawan menolong para korban, dengan bidang tugas menyortir bantuan.

Pakaian layak pakai yang disumbangkan bagi para korban, misalnya, harus benar-benar dipilih yang utuh tak bercacat. Bagaimanapun, korban adalah manusia yang patut dihormati. Sementara itu, menjadi relawan harus rela merogoh kocek sendiri untuk transportasi dan perbekalan. Pantang bagi mereka untuk meminta ongkos kepada korban maupun pemerintah.

Media Massa

Hani juga menyaksikan peranan media massa sangat penting untuk membangkitkan spirit masyarakat. Tidak ada tayangan korban meninggal dunia atau luka parah. Yang dimunculkan justru kisah-kisah nyata dari korban selamat dan perjuangannya di lokasi bencana.

Yang terlihat di layar TV hanya gedung-gedung yang ambruk, rumah penduduk yang tersapu tsunami, tetapi tanpa diiringi lagu yang mendayu-dayu yang justru memicu kesedihan yang berlarut-larut.

Sebaliknya, pemberitaan media massa sarat informasi seperti peringatan pemerintah akan gempa susulan, dan imbauan kepada masyarakat agar menghemat listrik, serta cara-cara menghadapi bencana alam dan akses telepon ke pusat bencana yang bisa dihubungi 24 jam nonstop.

Pemerintah bahkan “membeli” semua iklan di media massa untuk hari-hari pertama pascabencana. Banyak radio yang sering memutar lagu pembangkit semangat seperti Makenaide yang artinya jangan menyerah kalah.

Namun, pemerintah juga gencar mengajarkan arti gempa bumi, simulasi gempa, dan cara-cara menghadapinya. Di setiap prefektur di Jepang, ada 47 prefektur, tersedia tempat belajar tentang bencana. Anak-anak sejak dini diajak belajar langsung di Fire Department (Dinas Kebakaran). Materinya disesuaikan dengan umur anak.

Diajarkan simulasi sederhana seperti melindungi bagian kepala, berlindung di bawah meja, lalu setelah gempa mereka berjalan berbaris secara teratur keluar dari ruangan. Dalam satu ajaran, rutin diadakan 2-3 kali simulasi gempa yang melibatkan seluruh sekolah. Ada pula simulasi rutin tanggap bahaya kebakaran dan badai.

Media massa juga rutin menyosialisasikan panduan mengenai bencana alam. Memakai bahasa sederhana yang mudah dipahami, tidak menggunakan istilah-istilah asing. Dalam buku panduan dijelaskan bahwa setiap keluarga harus menyiapkan ransel serbaguna. Satu ransel diisi air mineral dan obat-obatan. Satu ransel berisi pakaian kering, radio, senter, baterai pengganti, makanan kering atau makanan kaleng, uang tunai, dan peluit.

Di bawah tempat tidur harus disiapkan sepatu bersih, yang gunanya untuk melindungi kaki dari pecahan kaca dan lain-lain pada saat bencana; juga wajib menyimpan sepeda di halaman rumah. Anak-anak pun diajar untuk mengetahui lokasi pengungsian terdekat.

Namun, pelajaran lain yang sangat berharga adalah, kebersamaan antara pemerintah dan rakyatnya. Tidak ada bendera partai politik di lokasi bencana, tidak ada cela dari pihak oposisi.

Semua bahu-membahu demi kemanusiaan. Apakah ada yang buruk dari semua ini? Mari, Indonesia, kita belajar dari spirit bangsa Jepang! Mou ikkai gambarimasu kore kara mata hajimarimasu, sekali lagi berjuang sekuat tenaga. Mulai saat ini, kembali menata kehidupan.

People and natural wealth


People and natural wealth

*IBRAHIM ISA’S *

*SELECTED INDONESIA NEWS AND VIEWS*

*Tuesday, January 03 – 01- 2012*
in :MEDIACARE-MEDIACARE-MEDIACARE <mediacare@yahoogroups.com> , Wednesday, 4 January 2012, 2:54
*————————————————————–*

—*PEOPLE AND NATURAL WEALTH*

*— ATTORNEY GENERAL’S OFFICE PERFORMED POORLY IN 2011*

*— 2012: YUDHOYONO’S FINAL CHANCE TO CURB CORRUPTION*

*— SBY OUTLINES ECONOMIC STRATEGY TO IDX*

*— SBY MUST LEARN FROM GUS DUR ON RELIGIOUS CONFLICTS*

*—————————————————————————————————*

*PEOPLE AND NATURAL WEALTH*

The Jakarta Post Editorial –| Mon, 01/02/2012

We deplore the police’s mishandling of the anti-mining protests at the
Sape port in Bima, West Nusa Tenggara, last week that caused the deaths
of two demonstrators and injured more than two dozen.

But revoking the mining license of the Indonesia-Australia joint venture
at the heart of the protest simply because of the incident would mean
that government would succumb to a mob rule — a timid act that could
leave most major mining concessions in a legal blackhole.

Even though investigations are still underway into the underlying
factors behind protests and the causes of the violence, we don’t believe
the Sumber Mineral Nusantara-Arc Exploration joint venture was directly
or indirectly involved in that incident.

It is never popular to stand up in defense of big business, let alone
for a foreign company.

But we don’t think that Arc Exploration, an Australian gold company that
is publicly listed in Sydney, would risk damaging its reputation by
violating the law to protect a 25,000-hectare mining concession that it
acquired at substantial cost.

Moreover, we reckon the joint venture had gone through more than one
year of bureaucratic and legal processes dealing with various ministries
overseeing mining, forestry and the environment and other local agencies
to obtain its license.

If residents were so fearful of the environmental impact of the mining
operations that they staged massive protests, why then did the Bima
administration award the mining license in the first place?

The mining company halted its explorations immediately after the
incident – a wise corporate action to allow for a cooling-down period.

But Bima Regent Ferry Zulkarnaen cannot immediately revoke the mining
license without due process to ascertain the faults, if any, of the
mining contractor and any malfeasance committed during the licensing
process.

It has been a common phenomenon since the ushering in of our democratic
era in 1998, for the people, who for more than 32 years were completely
excluded from the decision-making process regarding the exploitation of
natural wealth, to become overzealous in asserting their rights.

They sometime release their vent-up frustrations in street protests,
irrationally demanding that the mining contracts in their areas simply
be annulled, claiming that the mines had not benefited the local
community and had instead damaged the environments.

The issue, though, is that the mass protests such as those at the Sape
port last week often attract a wide mixture of pressure groups, informal
leaders and human rights and environment activists. Some represent
genuine causes and legitimate grievances. Other, however, advance
self-serving agendas and stand ready to exploit any situation.

Certainly, businesses are not always right and those that are found
guilty of violating the laws should be brought to justice.

The government should be extra careful in analyzing the main reasons
behind the protests. If such demonstrations are not handled properly,
mobs will have a field day and businesses will be at the mercy of the
law of the jungle.

Mining, together with plantations and fisheries, are the most promising
resource-based ventures in the country and account for nearly 40 percent
of our total exports.

However, legal and regulatory certainty is vitally important for mining
investment because the industry is capital and technology intensive,
highly risky, has a long payback period and operates mostly in remote
areas where basic infrastructure is inadequate.

When a big mining company enters a remote area, its operations generate
a sharp rise in local people’s expectations through the impact of its
community-development programs. Many players, individuals or NGOs —
often from outside the mining area — often jump in, trying to use mining
companies as a tool for advancing personal or public interests, offering
advocacy services either to secure fees or to seek popularity and
political prestige.

All these aspects of development should be investigated thoroughly in
analyzing the people’s concerns about the mining concession.

** * **

*ATTORNEY GENERAL’S OFFICE PERFORMED POORLY IN 2011*

The Jakarta Post, Jakarta | Sat, 12/31/2011

The Attorney General’s Office (AGO) acknowledged on Friday that it had
failed to take the lead in the country’s bureaucratic reform and had not
performed well in law enforcement. The office could understand why the
public had given it the thumbs down.

Attorney General Basrief Arief said he had failed to spearhead reform in
his notoriously corrupt institution. The attorney general made the
statement during the annual press review at his South Jakarta office.

Over the year, Basrief said, his office had seen 206 prosecutors and 130
administrative staff punished for acts of indiscipline.
“It’s clear that there are still many prosecutors who commit illicit
deeds. We are personally still unsatisfied with our own performance in
serving the people,” Basrief said.

According to him, of the 206 prosecutors who received punishment, around
one third of them were
“severely punished” after they were proven to have abused their
authority as law-enforcement officials.

Among 130 administrative staff who received punishment, dozens were
dishonorably discharged because they “had not even gone to their office
at all”.
Basrief said he could understand why the public regarded the AGO as
having performed poorly, specifically citing the AGO’s weak human
resources as the institution’s biggest shortcoming.

“[The AGO’s staff] are still weak in terms of moral integrity as well as
technical competency in handling cases,” said Basrief who vowed to boost
the human resources sector in 2012 to restore public trust in his
institution.

This year, the AGO has been overwhelmed by many highly controversial
cases involving its prosecutors. Last week, Takalar State Prosecutor’s
Office head Rakhmat Harianto was reported to have allegedly blackmailed
a witness for Rp 500 million (US$54,836) in exchange for not making the
witness a suspect in a graft case.

In November, investigators from the Corruption Eradication Commission
(KPK) confiscated Rp 99.9 million from the Cibinong State Prosecutor
Office’s parking lot and arrested a prosecutor named Sistoyo for
allegedly taking the money as a bribe.
Also in November, Hari Soetopo, a prosecutor at Lamongan State
Prosecutor’s Office hit the headlines after being reported by a woman
for allegedly making her pregnant.

Under Basrief’s leadership, the AGO was also condemned by many for its
“generosity” in issuing letters ordering a halt to investigations (SP3).
In 2011, the AGO issued SP3 letters in three high-profile cases: the
floating crane procurement of PT Tambang Batubara Bukit Asam, the asset
takeover of PT Kiani Kertas and the allegation of abuse of power by
South Kalimantan governor Rudi Arifin.

Basrief, however, rejected allegations that there were “backdoor deals”
behind the issuance of SP3 letters, saying that the AGO issued the SP3
letters professionally and based on established laws.

“[In PT Kiani Kertas’ case] there was no state loss, the state actually
benefitted,” he argued.
Andhi Nirwanto, junior attorney general for special crimes, said that
the only reason the AGO issued SP3 letters was because it could not find
enough proof to bring the case to court.
“There are many who say that the only job of the AGO’s special crimes
division is to halt investigations,” Andhi said. “But if we don’t have
the proof and we insist on bringing the case to court, [the accused]
will eventually be acquitted.”

Despite all its flaws, Basrief claimed that the AGO had successfully
prevented Rp 27 trillion (US$2.97 billion) and $ 2,920 in state losses
this year. (sat)

* * *

*2012: YUDHOYONO’S FINAL CHANCE TO CURB CORRUPTION*

Donny Syofyan, Padang | Fri, 12/30/2011

The New Year is approaching. As it is less than one week away, this is a
great time to review and reflect on the previous year while preparing
for the year to come.

It is motivating to reflect on the accomplishments of the previous year,
review our challenges and outcomes and prepare for the year to come with
a new set of goals. A failure to review the past will likely lead us to
fall into the same hole over and over again in the future.

The fight against bribery and corruption has been the watchword this
year, which has witnessed a great number of corruption scandals
involving high-ranking officials, lawmakers, judges and prosecutors.

Muhammad Nazaruddin’s alleged involvement in the SEA Games sports
facility construction scandal, the case
of convicted Central Jakarta Commercial Court judge Syarifudin Umar, the
arrest of prosecutor Sistoyo at the Cibinong Prosecutor’s Office, to
mention just a few cases, suggest that corruption is really an everyday
occurrence for the Indonesian public.

This might backfire for President Susilo Bambang Yudhoyono in 2012.
Yudhoyono must use 2012 as his final chance to curb corruption and
restore the public trust.

The endless cycle of corruption in 2011 signifies the debacle of reform
leadership. The Democratic Party, which initially appeared on the
country’s political stage as a reform party, for instance, has slipped
off the tracks.

Nazaruddin’s dismissal as the party’s treasurer showed the half-hearted
fight against corruption, since there was no political amputation by
cutting off its wayward elites.

Party chairman Anas Urbaningrum demurred from resigning, which in turn
indicated the party’s lackluster opposition of any political scandal on
one side and setting a bad precedent for the country’s politics on the
other.

Corruption has become complicated due to trendy political dynasties in
the country’s major parties. With Edhi Baskoro Yudhoyono and Puan
Maharani becoming the secretary-general of the Democratic Party and
deputy chairwoman of the Indonesian Democratic Party of Struggle
respectively, the war on corruption is prone to rhetoric and
non-transparency owing to internal resistance.

Rather than setting the scene for future young intellectual politicians,
mainstream parties prefer elite families to maintain their power.

In addition, the collapse of law enforcement agencies to curb corruption
strongly shows that corruption is a multifaceted phenomenon.
President Yudhoyono, therefore, must drive reform. He must give external
bodies more teeth, such
as the Prosecutors Commission that is working to revamp the Attorney
General’s Office (AGO) and synergize the Supreme Court and the Judicial
Commission to more closely monitor the courts and develop a better
system for the recruitment of judges.

Much of the President’s time will be spent on debating urgent bills in
2012. The House has arrived at a compromise to assign a rank the 64
bills on the National Legislation Program in 2012.
One of the 2012’s most pressing bills is an amendment to the 2002
Corruption Eradication Commission Law. During 2011, the idea of
dismantling of the country’s most trusted antigraft body came to the
fore, especially supported by lawmakers.

Yudhoyono’s commitment to exposing corruption in government and the
House would be in vain without stopping any means to strike and
criminalize the KPK.
Such potential remains because of growing concern that the House will
curtail the antigraft commission’s authority. The House’s budget
committee even threatened to suspend discussions on the 2012 state
budget to protest the questioning of its leaders by the KPK over graft
allegations in a project administered by the Manpower and Transmigration
Ministry.

Eradicating corruption in Indonesia cannot simply depend upon the
government’s law enforcement agencies such as the National Police and
the AGO, considering their corrupt behavior and the closed approaches
they frequently applied to many graft cases.
In a transitional period characterized by strong need for power
survival, it is not wrong to have a “super body”. Some countries with
low rankings on corruption indicies still have superbodies like the KPK.

Singapore’s Corrupt Practices Investigation Bureau, for example, has
been in existence since 1952. Combating corruption calls for prevention,
not merely enforcement or execution.
It will be quite a job to stamp down corruption to the full in 2013.
Overall, political parties in 2013 will be occupied with encountering
legislative and presidential elections in 2014. Political energy and
resources are centering on political consolidation instead of working
for reform commitment.

An intense war on corruption would damage necessary political coalitions
and alliances prior to 2014 election since no single party aspires to
seeking enemies.
For sure, the bribery fight may work in 2013. Yet such a struggle is no
longer something given specific attention. Ideas of a clean government
will be powerless given short-term and pragmatic power retention.

Things will get worse as government officers and politicians often get
amnesia marked by repeated blackouts on their wrongdoings and vows. It
is public knowledge that many politicians prefer to patronize the people
rather than listen to their concerns. Populism has gone haywire.

The public has a vey low level of tolerance for leaders who disappoint
them. The success of Yudhoyono will be measured by the public trust at
the end of his tenure. The very foundation of the public’s trust in
Yudhoyono depends on his promise of clean leadership.

/The writer is a lecturer in the faculty of cultural sciences of Andalas
University, Padang./

* * *

*SBY OUTLINES ECONOMIC STRATEGY TO IDX*

If the stock market was “Kid-Zania”, then President Susilo Bambang
Yudhoyono’s speech at the first day of trading on Monday was like a
father laying out his financial plans so that the kids could continue
playing grown-ups.
In so many words, Yudhoyono said the Indonesia Stock Exchange (IDX) owed
much of its positive performance in 2011 to prudent fiscal and monetary
policies formed under his stewardship.

The stock market ended a bumpy year on Dec. 30, 2011, with the Jakarta
Composite Index (JCI) at 3,821.99, growing by a modest 3.2 percent
compared to the previous year, making it nonetheless the third best
performer globally in an era of great economic uncertainty.

In his keynote speech, Yudho-yono told stock traders that the country
had to be prepared for another round of uncertainty as decision makers
in the US and Europe were still struggling to avoid another recession.
A government-appointed think tank, the National Economic Committee
(KEN), warned recently that crises in the developed world would weaken
Indonesian exports, create foreign liquidity problems and hurt
investment growth. The committee said Indonesia’s financial markets were
poised to bear the brunt of high volatility.

Gloomy outlook aside, there was room for hope, Yudhoyono said,
especially after Fitch Ratings had reinstated the status of Indonesian
sovereign debt to investment-grade level. Yudhoyono said he would
maximize efforts to cash in on the positive momentum.
Yudhoyono’s strategy for weathering the external turbulence is to
maintain his style of economic leadership, which has been characterized
by a conservative fiscal policy — meaning a low state budget deficit,
high domestic consumption and double-digit export growth.

In the finalized 2012 state budget, the government predicted revenue of
Rp 1,292.9 trillion with expected state spending of Rp 1,418.5 trillion;
and a budget deficit of 1.5 percent of GDP. Yudhoyono said the 2011
budget deficit stood at 1.3 percent, well below the 2 percent target.The
Finance Ministry said that it hoped to maintain inflation at a maximum
of 5.3 percent this year. The inflation rate stood at 3.79 percent in 2011.

“We have to maintain the fiscal policy, the debt to GDP ratio, inflation
rate and the interest rate. When the government achieves such
conditions, it is the economic actors’ time to step up,” the President said.

Yudhoyono may argue that the performance of the stock market should
reflect the country’s economic fundamentals, which he has vowed to
maintain. However, analysts have long argued that the IDX suffers from a
structural problem of having too much foreign funds in its investment
pool, which makes it extremely vulnerable to external shocks.

Foreign funds traditionally control more than 60 percent of daily
transactions in the stock market, which reached Rp 24.2 trillion by the
end of last year.
Considering the large amount of so-called “hot” money, volatility in the
Indonesian financial market directly translates into more pressure on
the rupiah.

IDX president director Ito Warsito brushed off fears over the inability
to increase the proportion of Indonesian investors, saying that it was
an accepted characteristic of the Indonesian stock market.

He denied that more foreign investors would cause instability in the
secondary market.
“An increase in the number of foreign investors is a logical consequence
of Indonesia being of interest to global investors,” he said.

In his speech, Yudhoyono failed to address these concerns, which have
the potential to destabilize the economy. KEN, the economic think tank
that the President personally appointed, warned that Indonesia should
reactivate the currency-swap agreement with China and Japan under the
Chiang Mai Initiative in order quell this single-most detrimental force
in the economy.

* *

*SBY MUST LEARN FROM GUS DUR ON RELIGIOUS CONFLICTS*

Bagus BT Saragih, The Jakarta Post, Jakarta | Fri, 12/30/2011

In the wake of the brutal arson attack against a Shiite Islamic boarding
school in Sampang, Madura, East Java, an activist has called on
President Susilo Bambang Yudhoyono to learn from his predecessor, the
late Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, in handling rampant religious conflict
in the country.

“After the fatal attack against Ahmadiyah followers in Cikeusik, Banten,
in February, such religious conflicts continue. This is a result of the
poor and weak leadership of President Yudhoyono, particularly when it
comes to maintaining tolerance in this plural nation,” International
Center for Transitional Justice (ICTJ) advocate Usman Hamid said in a
statement made available to /The Jakarta Post/on Friday.

“The President should look at Gus Dur, whose demise will be commemorated
on Dec. 31. Gus Dur was always at the forefront of defending
minorities,” he added.

A compound belonging to the Shiite community in Sampang was allegedly
burned down on Thursday by Sunni Muslims, who make up the majority of
the Islamic population in Indonesia.

No casualties were reported.

Several buildings were damaged, including a student dormitory, a mosque,
a kitchen, a store and the home of Shiite Islamic boarding school
principal Tajul Muluk

Approximately 250 Shiites who lost their homes have been evacuated to
the Sampang sports center about 20 kilometers from their neighborhood.

NU dan Moderatisme

NU dan Moderatisme
Penulis : Ali Rif’an*

in: nasionalist <nasional-list@yahoogroups.com> , Wednesday, 1 February 2012, 18:25
(foto:dok/ist)Tanggal 31 Januari 2012, Nahdlatul Ulama (NU) genap berusia 86 tahun. Untuk ukuran organisasi, NU saat ini sudah memasuki usia yang relatif mapan.

Ibarat semakin tinggi dan rindang sebuah pohon maka akan semakin kencang dan besar angin badai yang menerpanya. Bagitu pula yang dialami NU saat ini. Dalam perspektif sosial-historis, NU memiliki tanggung jawab yang berat, yakni mengawal bangsa ini, mulai dari perjuangan pra-kemerdekaan hingga sekarang.
Sebagai organisasi kultural keagamaan yang mengusung nilai-nilai Aswaja, NU adalah bagian dari dinamika dan pertumbuhan bangsa sekaligus sebagai wujud kegairahan luhur para ulama dalam membangun peradaban. NU bukan ormas yang eksklusif terhadap perbedaan dan keragaman. Justru keragaman dan pluralitas itulah spirit yang hendak diembuskan NU.
NU seumpama cahaya penerang dari maraknya kebengisan, sukuisme, primordialisme, dan fanatisme berlebihan sebagian anak bangsa, yang acap mendatangkan konflik horizontal. NU bukan ormas yang melulu mengeluarkan fatwa benar dan salah atau stempel hitam dan putih. Tapi, ia semacam katalisator juru damai yang berada di garis tengah.
Kebinekaan dan kemajemukan menjadi roh NU dalam menancapkan misi perjuangannya. Ia secara terang-terangan mengatakan bahwa Pancasila adalah asas final bagi Indonesia. Ia pun tampil menjadi ormas garda depan yang berwatak kebangsaan.
Sikap dasar kebangsaan NU jelas, yakni keseimbangan antara akhuwah Islamiah (persaudaraan sesama Islam), ukhuwah basyariah (persaudaraan sesama manusia), dan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Pandangan NU tentang paham kebangsaan digali dari pemikiran-pemikiran politik Sunni Abad Pertengahan. Al-Ghazali dan al-Mawardi merupakan tokoh utamanya.
NU melihat pandangan politik dua tokoh itu senapas dengan watak orang Jawa yang mementingkan keselarasan hubungan antarmanusia, seperti sikap moderat dan cenderung memilih “jalan damai”. Ini karena jalan tengah dirasa sejalan dengan tradisi Jawa yang ditandai pencarian suatu harmoni yang dicita-citakan dalam kehidupan masyarakat (Ali Masykur Musa, 2011 : ix).
Karena itu, dengan amat gigih dan penuh perjuangan, NU hendak mengelola pilar-pilar perbedaan sehingga bisa mewujudkan harmonisasi yang konsisten. Seperti diungkapkan Ketua Umum PB NU Said Agil Shiraj, NU adalah organisasi reformis dan dinamis yang senantiasa dinaungi spirit moral yang bercahaya.
Metamorfosis
Harus diakui, dalam perjalanannya, NU adalah organisasi terbesar di Indonesia yang tampil dan mampu mengikuti arah retak zaman. Ia menerjemahkan prinsip-prinsip dasar yang dicanangkannya ke dalam perilaku konkret.
Dalam bidang pendidikan, NU mewujudkannya dalam bentuk pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mengajarkan moral dan adiluhung dalam hidup dan berbangsa.
Dalam bidang sosial-ekonomi, NU mengusung ekonomi kerakyatan dan transformasi-transformasi sosial yang terejawantah dalam aksi-aksi sosial dengan membela kaum minoritas dan termarginalkan.
Dalam ranah teologi, NU menampilkan wajah Islam yang ramah; ramah terhadap budaya lokal, adat setempat, dan agama-agama yang ada. Sementara itu, dalam bidang politik, NU mengajak kepada moralitas politik, bukan tipu muslihat politik.
Tentu saja, dalam kehidupan sejarah berbangsa ini, NU telah banyak mengambil kepeloporan dalam peta sejarah Indonesia. NU merupakan organisasi yang mampu tumbuh secara adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi.
Karena memang dalam sejarahnya, NU lahir atas keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi.
Tak kuat dengan kondisi itu, sekumpulan kaum terpelajar kemudian tergugah untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Tahun 1908, muncullah apa yang disebut “Kebangkitan Nasional”. Semangat kebangkitan inilah yang akhirnya menjadi daya dobrak sekaligus titik kisar dimulainya benih-benih perjuangan.
Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespons Kebangkitan Nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) 1916. Tahun 1918, Taswirul Afkar atau dikenal juga Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran) berdiri sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri.
Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujjar (Pergerakan Kaum Sudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, Taswirul Afkar, selain tampil sebagi kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.
Organisasi-organisasi itulah yang kemudian menjadi cikal bakal berbagai kiai berkesepakatan membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin KH Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar.
Memang dalam perkembangannya, NU pernah masuk ke dalam politik praktis. Itu terlihat pasca-kemerdekaan Indonesia, orientasi NU lebih terkonsentrasi pada transformasi bidang sosial-politik. Pada titik ini, NU sebenarnya hendak berkiprah secara total dalam upaya membangun tatanan nasional.
Tapi, “politik” tampaknya bukanlah “rumah” NU yang sesungguhnya. Karena itu, era transformasi bidang sosial-politik itu berakhir saat NU memutuskan kembali ke Khitah 1926 dalam Muktamar Ke-27 NU pada 1984 di Situbondo. Mulai saat itu, NU membuka lembaran baru dalam rangka transformasi bidang sosial-ekonomi.
Tentu absennya NU dalam panggung politik di bawah kekuasaan rezim Orba bukan lantaran NU ingin lari dari masalah kebangsaan. NU justru ingin menyelamatkan bangsa ini dari kaos.
Ketidakhadiran NU dalam kancah politik praktis justru akan mampu menekan warga NU untuk tidak terbuai dengan kekuasaan yang korup, kolutif, dan manipulatif. NU tak boleh dipolitisasi oleh segelintir orang yang hanya mengejar kekuasaan, tapi miskin misi kebangsaan.
Moderatisme
NU dikenal sebagai organisasi yang moderat, yaitu sikap yang mengedepankan jalan tengah. Dalam bahasa NU, prinsip ini dikenal dengan istilah tawassuth yang mencakup tawazun (keseimbangan dan keselarasan), i’tidal (teguh dan tidak berat sebelah), dan iqtishad (bertindak seperlunya dan sewajarnya, tidak berlebihan) (Ali Maskur Musa, 2011 : vii-viii).
Baik melalui jalur politik praktis, transformasi sosial-ekonomi, ataupun pendidikan, NU selalu menampilkan dua watak, yakni kebijaksanaan dan keluwesan. Kebijaksanaan, bagi NU, adalah tindakan yang kondusif untuk memperoleh manfaat/menghindari kerugian.
Kewajiban untuk mengurangi atau menghindari segala bentuk risiko atau akibat buruk juga merupakan salah satu tema sentral dalam tradisi ijtihad politik NU. Sementara itu, keluwesan NU adalah sikap kompromistis dan menghindari segala bentuk ekstremistis.
Tentu saja, moderatisme NU sangat dibutuhkan sebagai perekat di tengah-tengah konstelasi pemikiran, baik keagamaan maupun politik kebangsaan, yang cenderung ekstrem kanan dan ekstrem kiri.
Ataupun santernya gerakan-gerakan ekstremisme yang mengatasnamakan golongan dan agama yang belakangan kerap menyembul. Ini karena NU adalah ormas yang selalu mengusung kedamaian dan kesantunan–atau jalan tengah–dalam menerjemahkan visi dan gerakannya.
*Penulis adalah kader muda NU; peneliti di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Odpovědět Přeposlat

Islam Analysis: Money can’t buy quality research

Islam Analysis: Money can’t buy quality research

By: Athar Osama

Disiar ulang oleh Dwi Soegardi <soegardi@gmail.com>,in: wanita-muslimah@yahoogroups.com , Wednesday, 1 February 2012, 19:24

Some Muslim countries’ powerful financial incentives to make quick progress in research could backfire, cautions Athar Osama.

Over a decade ago, several governments in the Islamic world woke up from decades of slumber to begin investing heavily in science and innovation. A funding boost helped set up new universities, enhance research grants, and send thousands of students to do PhDs in the developed world.

The regulators and ministries that rolled out these ambitious efforts cautioned against judging their effectiveness and viability too soon, pointing to the limited scientificcapacity in these countries. It was popular to say, ‘let’s build a critical mass (quantity) first and worry about raising the standard (quality) later’.

But there was clearly something amiss: some policies seemed either deficient or simply wrong-minded. And evidence of this is beginning to pile up.

Evidence of misguided priorities

The picture emerging is one of a mindless race to secure international publications and increase university rankings using ‘shopping sprees’ for highly cited academics, plagiarism and even outright academic fraud.

A recent article published in Science highlights a practice, prevalent in at least a couple of Saudi Universities, of engaging prolific academics on so-called part-time contracts that pay handsomely in exchange for spending a couple of weeks on campus — and, critically, on condition that the university name is added to their ISI (Institute for Scientific Information) index profiles. The index is one of the factors included in world university rankings.

This results in an artificially higher number of papers published by that university, and hence a higher ranking.

To read further, click here

“Indonesia Bisa Jadi Masalah Baru Bagi Asia”

http://us.analisis.vivanews.com/news/read/284025-indonesia-bisa-jadi-masalah-baru-bagi-asia

Indonesia Bisa Jadi Masalah Baru Bagi Asia”

Indonesia tidak menangani sumber daya alamnya dengan efektif.

Senin, 30 Januari 2012, 15:16 WIB

Denny Armandhanu, Karaniya Dharmasaputra

Lex Rieffel, Pakar ekonomi dan politik AS (VIVAnews/Denny Armandhanu)

VIVAnews – Berbagai pemimpin dunia dan tokoh ekonomi berdatangan memuji keberhasilan Asia dalam berbagai bidang, terutama ekonomi. Berbagai negara juga berlomba-lomba memperkuat pengaruh mereka di Asia, tidak terkecuali Amerika Serikat.

Tapi kemajuan di Asia bukannya tanpa cela. Beberapa negara seperti China dan India, dua negara termaju di Asia, terancam terganggu perkembangannya jika tidak dapat memenuhi harapan masyarakat.

Selain itu, peluang konflik terbuka antar negara di Asia adalah yang terbesar di dunia. Itulah sebabnya seorang pakar politik dan ekonomi Amerika Serikat, Lex Reiffer, mengatakan bahwa Asia adalah ancaman terbesar terhadap perdamaian dunia.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang–seperti yang digembar-gemborkan pemerintah–tidak mengesankan Lex. Data kemajuan hanyalah data semu, keadaan sebenarnya, Indonesia jadi miskin sumber daya.

Dia mengatakan Indonesia akan menjadi masalah baru bagi Asia, jika negara ini tidak dapat mengatasi masalah perekonomiannya dan mulai memperhatikan upaya melestarikan sumber daya alam.

Berikut wawancara lengkap VIVAnews dengan Lex Reiffer:

Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan pengurangan anggaraN militer hingga US$487 miliar dalam 10 tahun ke depan. Apakah ini salah satu bukti krisis ekonomi yang ada di AS?
AS memiliki masalah anggaran yang serius, perlu bagi AS untuk mengurangi pengeluaran. Namun, pengendalian anggaran dilakukan agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Salah satunya yang mengalami hal ini adalah Yunani, di mana pengurangan defisit berarti kenaikan pajak.

Anggaran pertahanan porsinya sangat besar, saya kira mustahil mencapai keseimbangan anggaran tanpa memotong dana di bidang ini. Tapi perlu diingat, militer AS akan tetap menjadi yang terkuat di seluruh dunia. Setelah pemotongan anggaran, kami akan tetap dapat mempertahankan kepentingan nasional di seluruh dunia.

Apa yang kami lakukan adalah tidak lagi melakukan dua perang sekaligus. Apa gunanya berperang di dua tempat? Saya kira itu tidak cerdas dan rakyat Amerika tidak ingin lagi terlibat perang. Pengurangan anggaran militer kali ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mencapai kemiliteran yang berkesinambungan.

Apa yang berubah dari kebijakan militer Presiden Barack Obama kali ini? Dimana posisi Asia?

Paling utama dari perubahan tersebut adalah mengubah fokus perhatian AS ke Asia. Tapi fokus di Asia bukan hanya soal militer, tapi di segala bidang. Jika kita melihatnya dalam konteks sejarah, beberapa dekade setelah Perang Dunia II, kebijakan luar negeri AS awalnya fokus pada Eeropa, lalu beralih pada Perang Dingin dengan Rusia, kemudian Timur Tengah Pasca 9/11, lalu Obama dan Hillary Clinton mengatakan sekarang fokus kita ke Asia, dan saya kira alasannya jelas.

Setengah dari populasi dunia berada di Asia. Wilayah ini juga negara dengan perkembangan tercepat di seluruh dunia. Selain itu menurut saya, ancaman terbesar terhadap perdamaian dunia ada di Asia.

Karena kawasan ini tidak memiliki koeksistensi damai. Eropa yang memiliki koeksistensi damai pun, bisa pecaH Perang Dunia hingga dua kali. Ada ketegangan yang intens di Asia. Sebut saja Korea utara, Taiwan, masalah Laut China Selatan dan masalah dalam negeri di India. Potensi kekerasan antara negara di Asia saya yakin lebih tinggi dari pada kawasan lain. Inilah yang menjadi kepentingan AS: menyumbang pada evolusi perdamaian di Asia.

Banyak yang mengatakan bahwa fokus AS di Asia adalah untuk menandingi pengaruh China. Apakah Anda melihat akan ada perang dingin antara AS dan China?
Tidak. Karena menurut saya kepentingan kedua negara saat ini adalah menghindari perlombaan senjata. Kita lihat sejarah, perlombaan senjata hanya merugikan secara sosial. Namun tidak bisa dipungkiri adanya sifat manusia yang kompetitif.

Selain itu, nasionalisme juga menyumbang kesengsaraan dan kerusakan selama ratusan tahun. Nasionalisme memang memiliki keuntungan, tapi sejujurnya, nasionalisme merusak masyarakat. Akan lebih baik bagi dunia jika sentimen nasionalisme dikurangi. Karena sentimen ini adalah salah satu
pemicu konflik kepentingan antar negara. Ujungnya, mereka akan saling serang.

Banyak pemimpin negara yang berlomba-lomba memuji kemajuan di Asia. Anda setuju?
Hal ini sudah diprediksi. Beberapa tahun lalu banyak yang mengatakan bahwa abad 21 akan menjadi abadnya Asia. Saya kira ini benar. Tapi ada resiko besar di Asia, yang pertama adalah China.

Negara ini berkembang dengan sangat pesat dan stabil dalam 30 tahun. Tapi kita harus bersiap akan adanya gangguan pada kemajuan ekonomi China. Karena menurut sejarah, tidak ada kemajuan yang tanpa gangguan. Masalah akan timbul di China, ekonomi akan menurun dan stabilitas politik akan terguncang.

Kekhawatiran juga timbul dari India yang tengah berkembang. Kedua negara ini (India dan China) memiliki populasi yang tinggi. Mereka memiliki tantangan dalam menghasilkan pekerja yang produktif di tengah harapan masyarakat yang semakin tinggi.

Harapan yang tinggi ini timbul akibat perkembangan ekonomi dan perubahan tingkat masyarakat dari miskin ke kelas menengah dengan pendidikan yang tinggi dan melek informasi. Jika harapan ini tidak terpenuhi, maka stabilitas ekonomi dan sosial akan terganggu. Masalah lainnya, dunia saat ini berbeda dengan dulu. Dunia saat ini penuh, hampir tidak ada ruang kosong. Populasi meningkat dari 7 miliar menjadi 8-9 miliar, ditambah masalah perubahan iklim dan yang lainnya.

Saya kira abad ini adalah abad yang kacau dengan berbagai negara yang berusaha bertahan. Setiap negara pada akhirnya akan mementingkan kepentingannya sendiri dan kehidupan akan semakin sulit bagi semua orang.

Populasi di Asia sendiri tidak berkembang dengan cepat. Angka kesuburan di China telah berkurang di bawah tingkat penggantian (replacement level). Tingkat kesuburan ini dihitung berdasarkan angka kelahiran dibandingkan dengan jumlah rata-rata wanita. Tingkat penggantian idealnya adalah 2,1. Jika setiap wanita memiliki 2,1 anak, maka populasinya stabil.

Ada perdebatan di China yang mengatakan one child policy harus dihentikan karena hanya menciptakan populasi tua yang meningkat dan kekurangan masyarakat usia muda. Sebaliknya, India mengatakan memiliki populasi muda yang akan membuat negara itu maju, lebih baik dari China.

Padahal dua negara ini salah. India tidak memiliki kemerataan jumlah penduduk, ini adalah bom waktu bagi negara tersebut. Sementara China tidak ada masalah peningkatan populasi tua. Mereka tidak perlu lagi tambahan penduduk yang saat ini mencapai 1,3 miliar. Ini jumlah ideal, China akan lebih kuat di segala bidang dengan jumlah ini. Bagaimana mempertahankan jumlah ini, yaitu dengan tetap memberlakukan one child policy.

Indonesia pernah punya program keluarga berencana yang baik, tapi saya kecewa program ini tidak lagi dilanjutkan. Jika saja dilanjutkan, maka efeknya akan seperti 20 tahun lalu, populasi Indonesia saat ini akan lebih sedikit 25 juta orang. Jika demikian, maka pendapatan per kapita Indonesia akan 10 persen lebih tinggi. Akan lebih sedikit pengangguran, dan lebih sedikit yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Apakah Indonesia akan menjadi resiko juga di Asia, seperti China dan India?
Saya kira Indonesia lebih parah. Karena Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mengalami resource curse (Tidak adanya kemajuan di tengah melimpahnya sumber daya alam). Indonesia tidak menangani sumber daya alamnya dengan efektif, negara ini justru menghancurkan alam dengan over-eksploitasi, dan tidak menangani sumber daya alam untuk kepentingan rakyat keseluruhan.

Indonesia saat ini, menurut saya, tidak dapat menyelaraskan diri ke dunia yang lebih rumit. Karena penyelerasan berarti perlu adanya perubahan demi kepentingan orang banyak. Jika tidak, maka bersiaplah menjadi the big loser di abad ini.

Indonesia akan menjadi masalah baru bagi Asia. Lihatlah masalah pekerja di negara ini. Jumlah sarjana di Indonesia, menurut status Bank Dunia, lebih banyak dari pada jumlah pekerjaan yang diciptakan. Bagaimana Indonesia mau maju. Tapi saya kira ini adalah masalah yang menjadi tantangan bagi seluruh negara di dunia. Kita memiliki masalah global mengatasi pengangguran muda di perkotaan.

Tapi data-data menunjukkan kemajuan PDB Indonesia mencapai 6 persen tahun lalu?
Adakah pengaruhnya terhadap harga komoditas? Indonesia memiliki masalah yang serius, yang paling jelas adalah masalah infrastruktur. Dibandingkan dengan Vietnam, Indonesia mulai tertinggal. Vietnam mulai melaju ke pasar ekonomi pada akhir 1980 saat mereka ditinggalkan oleh Rusia. Saat itu, mereka ketinggalan 20 tahun dari Indonesia.

Tapi melihat perkembangan ekonomi sekarang, saya kira ekonomi per kapita Vietnam lebih kuat dari pada Indonesia dalam 10 tahun. Vietman juga tidak terlepas dari resource curse. Tapi apa yang dilakukan Vietnam kemudian? mereka mengembangkan masyarakatnya.

Tujuan Indonesia terlalu berorientasi pada peningkatan PDB. Padahal ada masalah statistik yang serius dalam PDB. Contohnya, ketika Indonesia menjual miliaran dolar gas alam, memang akan menyumbang banyak untuk PDB. Namun, di saat yang sama, kekayaan alam Indonesia akan hilang selamanya. Nyatanya, PDB memang bertambah, tapi negara semakin miskin.

PDB tidak bisa meningkatkan kualitas hidup, ini masalah mendasar. Ada banyak bukti empiris dan studi yang menunjukkan bahwa kualitas hidup dan kebahagiaan rakyat tidak ada hubungannya dengan PDB dan kekayaan negara.

Mengapa Anda sangat pesimistis dengan Indonesia, padahal berbagai lembaga pemeringkatan utang telah menaikkan tingkat Indonesia?

Anda percaya hal itu, setelah kesalahan yang mereka (S&P, Moody’s dan Finch Rating) lakukan terhadap Eropa? Tidak, lembaga pemeringkatan adalah bagian dari sistem yang besar.

Apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia?
Di atas segalanya adalah melindungi sumber daya alam. Sumber hutan dan perikanan Indonesia telah rusak, ini sangat tragis. Salah satu yang terparah adalah perkebunan kelapa sawit. Jika idenya adalah menggunduli hutan demi minyak sawit, maka ini adalah tragedi. Bukan hanya tragedi bagi Indonesia, tapi tragedi kemanusiaan.

Indonesia tidak melindungi sumber kekayaan laut mereka. Habitat ikan dan karang dirusak oleh penangkapan ikan dalam jumlah banyak. Saya kira tidak masuk akal pemerintah Indonesia menghabiskan jutaan dolar untuk membeli senjata, lebih baik beli perahu boat untuk menghentikan penangkapan ikan ilegal dan pembalakan liar di Indonesia. (eh)

Lex Rieffel adalah ahli masalah Asia Tenggara, restrukturisasi utang luar negeri dan institusi keuangan internasional. Dia adalah pengamat ekonomi badan keuangan AS dan anggota senior di Institute of International Finance.

• VIVAnews

Bekuganjang

Majalah Tempo Online-Catatan Pinggir

14 Februari 2005

Bekuganjang

Laki-laki itu tampak kurang saleh. Ia tak rajin ke gereja. Ia alpa pula mengingat lengkap 10 perintah Tuhan. Cacat ini akhirnya memudahkannya masuk ke dalam daftar orang yang dituduh bekerja dengan Setan dalam sihir hitam. Hakim memutuskan: ia harus digantung.

Tapi kita tahu ia tak berdosa. Tuduhan bekuganjang yang berkecamuk di desa itu telah membunuhnya. Seorang bocah sakit dan sejumlah gadis berkelakuan ganjil, dan penduduk dicekam ketakutan diserang santet. Ketegangan menyembul di sela-sela konflik kepentingan yang dicoba sembunyikan di tempat terpencil itu. Tuduh-menuduh menyebar.

Suasana itu—gabungan yang seram antara paranoia, keyakinan agama, dan kekuasaan—adalah yang diabadikan Arthur Miller dalam The Crucible, sebuah karya yang akan tetap dikenang dunia ketika penulisnya meninggal dalam umur 89 di rumahnya di Connecticut akhir pekan lalu, 11 Februari 2005. Tentu, Miller menghasilkan karya yang lebih menyentuh, The Death of Salesman, atau lebih tangkas, All My Sons. Tapi The Crucible akan ditengok lebih sering hari ini.

Inilah masa ketika dengan iman orang membinasakan orang lain dan berkata, “Siapa yang tidak bersama kami adalah musuh kami.” Presiden Bush pernah mengucapkan kata-kata itu, sebuah sikap yang didukung orang-orang Kristen Kanan di negerinya. Kita tahu kaum fundamentalis Amerika itu tak sendirian: yang Islam, yang Yahudi, dan yang Hindu, dengan alasan politik dan theologi yang berbeda dan dengan kalimat yang berbeda pula, beramai-ramai bersuara garang dan muram.

Miller sendiri cemas. Di tengah suasana “perang antiterorisme” Bush, setahun yang lalu ia menulis sebuah esai pendek, dan ia ingat bahwa 50 tahun yang lampau ia “terdorong untuk menulis” satu kalimat bagi pidato si tokoh hakim dalam The Crucible. “Tuan mesti mengerti,” kata hakim itu, “orang harus berpihak kepada mahkamah ini, atau ia akan dianggap menentangnya.” Tak ada jalan tengah. Sebab “ini zaman yang tajam…—kita tak hidup di senja remang-remang di mana iblis bercampur dengan kebaikan dan membuat dunia bingung.”

“Zaman yang tajam” itu memang bisa datang berulang kali. The Crucible ditulis ketika kekuasaan di Amerika, jauh sebelum George W. Bush, mengejar-ngejar siapa saja yang berbahaya, artinya siapa saja yang “komunis”. Karena kampanye Senator McCarthy, puluhan orang—termasuk yang bekerja di dunia teater dan film, seperti Charlie Chaplin dan Elia Kazan—dicurigai “merah”. The House of Un-American Activities (sebuah nama yang menggabungkan paranoia dan patriotisme) memanggil orang-orang yang diwaspadai ke komite para wakil rakyat untuk diusut. Charlie Chaplin menolak dan meninggalkan Amerika selama-lamanya. Sutradara Elia Kazan menyerah: ia bersedia menyebutkan sederet nama kenalannya yang “tak bersih”—sebuah tindakan yang kemudian menjadikannya pengecut seumur hidup.

Miller juga tak luput. Ia diusut keikutsertaannya dalam gerakan Kiri di masa lalu. Ia memang datang dari generasi yang jadi dewasa di tahun 1930-an, ketika semangat Kiri bergolak penuh amarah penuh idealisme. Ia mengakui semuanya, meskipun ia tak pernah jadi anggota Partai Komunis. Tapi ia menampik waktu dipaksa menyebut nama-nama lain yang “terlibat”. Ia tak hendak berkhianat. Ia siap dianggap menghina lembaga pengusut di Bukit Kapitol itu.

Beruntung ia tak jadi dihukum, ketika kegalakan “zaman yang tajam” itu mereda di akhir 1950-an dan “McCarthyisme” berubah jadi cerita teror sebuah kepicikan. Tapi peristiwa itu agaknya mengukuhkan apa yang juga pernah dikatakannya sendiri setelah ia menulis A View from The Bridge: “Sekali kita menerima ide bahwa kita membutuhkan ortodoksi, kita harus menempuh Inkuisisi.”

Dengan kata lain, ortodoksi akan bergerak ke penindasan. Dalam sejarah agama, pelbagai bentuk Inkuisisi telah membunuh begitu banyak tubuh dan jiwa, dan begitu banyak orang bermutu yang menderita karena itu. Dalam sejarah Islam, di Bagdad abad ke-9 Khalifah Al-Ma’mun menjalankan mihna untuk memaksakan doktrin agamanya. Ia menganiaya Imam Hambali. Dalam sejarah agama Yahudi, Patriakh di Palestina di awal milenium pertama mendesak agar seorang rabbi muda yang membawa Sabda baru disalib, dan berabad kemudian para ahli agama menghukum Spinoza. Dalam sejarah Kristen, Inkuisisi Gereja membakar hidup-hidup ratusan orang yang dianggap murtad—sesuatu yang juga ditirukan Calvin di Jenewa dengan membasmi tubuh Servetus di tiang kayu.

Semua itu tak membuat ajaran yang dipaksakan itu menang. Tapi berulang kali ortodoksi bertaut dengan kekerasan, dan teror itu bangkit kembali. The Crucible adalah sebuah alegori untuk paranoia Amerika tahun 1950-an. Tapi kita tahu Miller mengambil ceritanya dari sejarah dusun Salem di sudut Massachusetts di abad ke-17, ketika kaum Puritan mulai berkuasa di koloni itu.

Pada suatu saat sejumlah penduduk dianggap main santet. Pengusutan pun mulai dengan sengit. Selama beberapa bulan di tahun 1692, belasan laki-laki dan perempuan diangkut untuk digantung di sebuah bukit di tebing gundul. Seorang berumur 80 tahun ditindih batu berat sampai mati ketika ia menolak untuk mengaku.

The Crucible Miller menggubah kembali kejadian sejarah itu dengan tokoh John Proctor yang akhirnya juga digantung. Proctor agaknya telah lama merasa bahwa gereja dan penguasanya bukanlah tempat berlindung. Ia tak mau pergi ke kebaktian karena Parris, sang pengkhotbah, hanya bicara tentang “neraka dan kutukan”. “Tuan hampir tak pernah menyebut Tuhan lagi, Tuan Parris,” katanya.

Tentu saja Tuhan selalu disebut, Tuan Proctor. Tapi Tuhan dalam iman dan kebencian. Artinya, sesuatu yang akan terus ada. Carlos Fuentes, ketika memperingati ulang tahun Arthur Miller yang ke-80, pernah mengatakan bahwa iman dan kebencian itu, bigotry, adalah dosa abad ke-21. Akankah ia mengatakannya lagi ketika Miller meninggal?

Goenawan Mohamad

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers