Archive for the ‘esai’ Category

CAK NUR DAN ISLAM YANG MODERN DAN INDONESIAWI

Cak Nur dan Islam yang Modern dan Indonesiawi
Oleh: Ulil Abshar-Abdalla

Jumat (29/8) lalu diperingati sebagai haul (perayaan tahunan untuk mengenang kematian) Cak Nur yang ke-9. Perayaan haul itu diselenggarakan dengan sederhana, tetapi “gayeng” dan khidmat, di Wisma Antara di kawasan Kebun Sirih, Jakarta Pusat.

Dalam esei pendek ini, saya ingin mengajak Anda mengingat kembali sosok Cak Nur, gagasan-gagasannya, cita-citanya untuk Indonesia, dan ide-idenya tentang bagaimana peran yang semestinya dimainkan oleh Islam di zaman modern.

Sebagaimana Gus Dur, Cak Nur adalah sosok penting yang perlu kita ingat terus. Gagasan-gagasan mereka perlu kita rawat dan kembangkan lebih jauh. Indonesia ditegakkan bukan semata-mata oleh infrastruktur material seperti jalan-raya, jembatan, dan pelabuhan, melainkan juga oleh gagasan-gagasan besar yang dicetuskan oleh mereka yang bergerak di wilayah ide seperti Gus Dur dan Cak Nur.

Mereka ini adalah “conceptual engineer”, insinyur gagasan yang kedudukannya tak kalah penting, jika malah tidak lebih penting dari “civil engineer”, insinyur sipil yang biasanya berurusan dengan konstruksi bangunan.

Saya tahu apa yang saya tulis ini mungkin mengulang-ngulang kembali hal-hal yang sudah banyak diketahui oleh pembaca. Tetapi menyatakan kembali hal-hal yang sudah diketahui tetaplah penting. Restatement sama pentingnya dengan statement. Menyatakan kembali dapat menyegarkan ingatan kita, mendorong kita untuk rehat sejenak dari kerutinan dan memikirkan hal-hal yang tak rutin. Derutinisasi adalah tindakan penting agar secara mental kita tetap “fit and fresh”.

Ada banyak gagasan Cak Nur yang pantas kita kenang. Saya tak mungkin mengulas semuanya di sini. Saya hanya akan mengambil beberapa ide pokok Cak Nur yang patut kita nyatakan kembali dalam konteks keadaan yang sedang kita hadapi sekarang.

Keindonesiaan dan Kemodernan

Salah satu agasan penting Cak Nur adalah menafsirkan Islam secara modern dan “nyambung” dengan konteks Indonesia. Dua istilah ini menjadi kata kunci gagasan Cak Nur: keindonesiaan dan kemoderenan.

Menjadi Muslim tok, dalam pengertian mengimani Islam sebagai jalan hidup yang sempurna, belum cukup. Ada hal lain yang juga penting, yaitu menafsirkan Islam itu agar relevan dengan dua konteks sekaligus: konteks dunia modern, dan konteks Indonesia.

Kemungkinan adanya kontradiksi antara Islam dengan kemoderenan dan keindonesiaan jelas bisa terjadi, dan sudah berkali-kali berlangsung dalam sejarah negeri kita. Kontradiksi semacam ini sama sekali tak menguntungkan masa depan kita sebagai bangsa.

Tentu saja, yang saya maksud di sini bukanlah Islam per se, tetapi tafsiran atas Islam oleh golongan tertentu di dalamnya. Kemungkinan terjadinya konflik dan kontradiksi antara tafsiran tertentu tentang Islam dan kemoderenan jelas bisa terjadi. Contoh-contoh mengenai ini sangatlah banyak. Dalam sejarah Islam modern, kita kerap berjumpa dengan golongan tertentu yang memiliki tafsiran-tafsiran yang “kontradiktif” terhadap kemoderenan dan keindonesiaan. Contoh terbaik ialah kelompok yang menamakan dirinya Hizbut Tahrir. Kelompok ini beranggapan bahwa ide nasionalisme dan negara bangsa (nation state) bertentangan dengan ajaran Islam. Ide itu, menurut mereka, datang dari luar dan sama sekali tak sesuai dengan doktrin Islam mengenai bentuk kekuasaan politik. Karena itu harus ditolak.

Tafsiran yang kontradiktif semacam ini jelas kurang menguntungkan bagi umat Islam. Tafsiran ini hanyalah menempatkan umat Islam pada posisi yang “konfrontatif” terhadap kemoderenan, dan menghalangi umat untuk mendapatkan manfaat/maslahat darinya. Padahal salah satu ajaran penting Islam ialah anjuran agar umat Islam mengambil “kebijaksanaan” (hikmah/wisdom) dari manapun sumbernya: baik sumber Islam atau non-Islam. Menolak kemoderenan hanya semata-mata karena ia tak berasal dari dalam Islam sendiri adalah sikap yang sama sekali tak Islami.

Konsekuensi Tauhid

Gagasan penting Cak Nur yang lain ialah tentang de-sakralisasi. Ide ini sederhana sekali, tetapi dampaknya sangat penting karena bisa menimbulkan –jika boleh memakai istilah Jokowi—“revolusi mental”. De-sakralisasi artinya tak menyakralkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dalam setiap agama, memang selalu ada godaan untuk melakukan “sakralisasi” atau penyucian atas dunia dalam kadar yang kerap melewati batas. Hal-hal yang sifatnya duniawi belaka kemudian diberikan sungkup atau baju kesucian sehingga tampak begitu angker dan tak boleh disentuh.

Cak Nur dikenal dengan pernyataannya yang cukup mengagetkan pada zamannya: Yang suci dan “angker” (sacrosanct) hanyalah Tuhan semata. Yang selain Tuhan tidaklah suci, absolut, dan angker, karena itu terbuka terhadap penelaahan dan analisis. Yang suci dan absolut hanyalah firman Tuhan, sementara pendapat manusia tidaklah suci dan absolut, sehingga boleh dipertanyakan dan dipersoalkan. Gagasan ini, menurut Cak Nur, adalah hasil yang logis saja dari doktrin tauhid atau monoteisme dalam Islam. Tauhid bagi Cak Nur ya tak lain ialah de-sakralisasi dan relativisasi.

Dampak penting dari gagasan Cak Nur ini ialah terbukanya “mental block” yang membebani umat Islam dalam waktu yang cukup lama. “Mental block” ini membuat mereka bersikap pasif, tak berani mempertanyakan hal-hal yang mestinya boleh dipertanyakan karena sama sekali tak sakral. Gagasan Cak Nur tentang de-sakralisasi membuka ruang diskusi, kritik, dan dialog di tubuh umat Islam.

Tetapi dialog tak bisa berlangsung dengan produktif jika tak ada sikap lain yang juga penting, yakni toleransi. Di sinilah kita perlu mengenang gagasan Cak Nur yang lain, tentang Islam yang hanif atau toleran, pluralis. Bagi Cak Nur, Islam bukanlah agama yang mengajarkan ekstremisme, sikap-sikap absolutistik, menang-menangan, dan merasa benar sendiri. Sikap-sikap semacam ini jelas tak mendukung terciptanya dialog yang produktif antar golongan. Sementara itu, dialog adalah salah satu fondasi penting terciptanya kehidupan yang beradab (madaniyyah).

Peradaban dan keadaban adalah dua kata kunci yang menandai gagasan lain Cak Nur yang juga sangat penting. Sumbangan penting Islam, bagi Cak Nur, ialah membangun kehidupan yang beradab. Inti kehidupan beradab ialah absennya kekerasan, digantikan dengan dialog yang didasarkan kepada kesediaan untuk menerima orang lain yang berbeda.

Gagasan-gagasan Cak Nur semacam ini jelas merupakan warisan intelektual yang penting. Kita memerlukan tafsiran keagamaan semacam ini, sebab hanya dengan tafsiran seperti inilah falsafah kita mengenai bhinneka tunggal ika bisa dirawat, dan ideologi Pancasila dapat diperkuat. Tafsiran semacam inilah yang bisa merawat kehidupan publik yang beradab dan sehat.

Tafsiran keagamaan yang tertutup, absolutistik, dan serba mau menang sendiri hanya akan berujung pada munculnya konflik sosial yang menjadi sumber ketegangan, bahkan kekerasan antar-golongan. Kehidupan publik yang semacam itu jelas bukanlah jenis yang dikehendaki oleh Islam, sebab Islam menginginkan suatu keadaban – suatu kehidupan dengan dasar dialog, bukan kekerasan antar-kelompok.

Di mata Cak Nur, Islam akan membawa rahmat bagi seluruh umat manusia jika umat Islam menafsirkannya dalam cara yang membuatnya relevan dengan konteks kemoderenan dan keindonesiaan, bukan kontradiktif secara tak produktif terhadap keduanya. Apalagi jika kontradiksi itu melibatkan kekerasan yang menandai praktek keberagamaan di sebagian golongan Islam saat ini.

Dengan kata lain, hanya dengan Islam yang Indonesiawi dan modern (tetapi juga sekaligus berakar pada tradisi, bukan memusuhinya), semua pihak, baik Muslim maupun tidak, akan mendapatkan rahmat dari agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk negeri kita ini. []

SATU HARAPAN, 04 September 2014
Ulil Abshar-Abdalla ; Cendekiawan Muslim

PENUMPANG GELAP JOKOWI-JK

Penumpang Gelap Jokowi-JK
Oleh: Bambang Soesatyo

Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan pemenang Pemilihan Presiden 2014 yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Namun, hingga kini format kabinet kerja yang profesional yang selalu didengungkan masih belum jelas. Banyak kalangan terus penasaran. Mampukah keduanya menangkal penetrasi kelompok kepentingan? Kegagalan keduanya akan dengan mudah dilihat publik jika ada penumpang gelap dalam formasi kabinet mereka. Menunggu kehadiran pemerintah baru, sejumlah pemerhati masih menggarisbawahi pernyataan bernuansa komitmen Jokowi dalam debat kandidat calon presiden putaran terakhir.

Dia saat itu menegaskan, ”Dalam (sektor) tambang, minyak, dan gas memang banyak kelompok kepentingan. Semua sudah tahu pembagiannya. Tapi, apakah kita punya keinginan untuk hentikan itu? Jika kelompok kepentingan itu masih ada, kita akan begini terus. Kami (Jokowi-JK) tidak ingin terbebani dengan masa lalu.” Kelompok kepentingan, atau dalam istilah lain disebut juga mafia, akan selalu ada, bahkan tak jarang berdampingan dengan sebuah rezim pemerintahan.

Kelompok-kelompok itu tak pernah jauh dari pusat kekuasaan karena mereka punya andil dalam proses keterpilihan seorang pemimpin. Target utama mereka bukan sekadar balik modal, melainkan meraih untung sebesar-besarnya. Mereka mengincar proyek-proyek pemerintah yang profitable atau meminta konsesi. Figur-figur dari kelompok kepentingan itu tak akan pernah menampakkan wujud atau batang hidung mereka di sidang kabinet atau ruang kerja menteri.

Dibuat kesan bahwa mereka tak pernah ada karena kelompok- kelompok itu hanya perlu bermanuver di belakang layar. Lantas, siapa ujung tombak kelompok kepentingan itu di pemerintahan atau di sidang kabinet? Bisa presidennya sendiri atau menteri. Maka itu, ketika Jokowi memberi isyarat untuk tidak akan menanggapi dan tidak memberi akses bagi kelompok-kelompok kepentingan memengaruhi kebijakan pemerintahannya, ia diacungi jempol. Tetapi, pada saat bersamaan, muncul juga pertanyaan.

Mampukah presiden-wakil presiden terpilih menangkal penetrasi kelompok-kelompok kepentingan yang sudah lama bergentayangan di republik ini? Benarkah Jokowi atau bahkan Prabowo bebas dari sponsor kelompok ini? Wallahualam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menegaskan bahwa dari aspek skala, korupsi terbesar terjadi di sektor energi. Modusnya bukan hanya rekayasa perjanjian bagi hasil dengan kontraktor asing atau cost recovery.

Modus lainnya adalah monopoli dan rekayasa harga dalam perdagangan bahan bakar minyak (BBM). Modus ini mengambil untung dari program subsidi BBM yang membuat APBN berantakan dan tak berdaya. Penangguk untung terbesar dari modus ini kelompok kepentingan yang disebut publik sebagai mafia migas. Modus korupsi ini bisa berkesinambungan karena mafia migas itu punya orang kuat di kabinet. Kelompok kepentingan lainnya bersekutu dalam kartel. Mereka memonopoli impor sejumlah komoditas kebutuhan pokok rakyat.

Ada kartel kedelai, kartel bawang putih, hingga kartel daging sapi. Tentu saja kartel-kartel ini punya jagoan di kabinet sehingga mereka bisa mendapatkan hak monopoli impor itu. Ulah kartel-kartel ini sempat sangat keterlaluan dan merugikan masyarakat karena merekayasa kelangkaan untuk mendongkrak harga kedelai, bawang putih, hingga daging sapi. Ambisi Jokowi untuk mengakhiri sepak terjang kelompok kepentingan itu memang sangat ideal dan menjadi harapan seluruh rakyat.

Tetapi, apakah Jokowi-JK cukup kuat untuk mengatakan ”tidak” pada kelompok-kelompok kepentingan? Inilah yang masih ditunggu khalayak. Tetapi, di ruang publik para pemerhati mulai mengembuskan bisik-bisik. Ada yang sudah melihat bahwa kelompok kepentingan bahkan sudah menempel ketat tim pemenangan Jokowi-JK. Tak hanya itu, ada juga yang melihat figur penganut neoliberalisme di sekitar Jokowi-JK. Memang mengkhawatirkan kelompok kepentingan di sekitar Jokowi-JK pada tahap persiapan transisi sekarang ini mungkin agak berlebihan. Tetapi, Jokowi-JK perlu mewaspadai ini agar kabinet dan pemerintahan mereka nanti tidak disusupi penumpang gelap.

Suara Publik

Salah satu orang kepercayaan Jokowi yang paling banyak dipergunjingkan akhir-akhir ini adalah Kepala Staf Tim Transisi Rini Mariani Soemarno. Kapabilitas dan kompetensi Rini memang tak perlu diragukan. Dia pernah magang di Departemen Keuangan AS, menjabat vice president Citibank, dan presiden direktur PT Astra International yang mengelola pemasaran sejumlah merek mobil dari Jepang dan Eropa.

Dengan rekam jejak seperti itu, sangat mudah bagi publik untuk mengaitkan Rini dengan kepentingan sejumlah kelompok usaha asing berskala multinasional. Toyota, Daihatsu, dan Isuzu yang bernaung dalam Astra tentu khawatir dengan masa depan pangsa pasar mereka jika Jokowi bersikukuh terus mendukung pengembangan mobil SMK. Ketika itu terjadi, patut untuk diasumsikan bahwa tiga raksasa industri automotif dari Jepang itu akan mendekati Rini sebagai teman lama guna memengaruhi arah kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang industri automotif.

Kedatangan senator Amerika Serikat (AS) John McCain ke Jakarta baru-baru ini juga memunculkan beragam tafsir. Orang penting dari Partai Republik AS itu datang ke Jakarta ketika masalah perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia seperti tidak berkepastian. Kedatangan McCain mengingatkan publik pada kunjungan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice ke Jakarta pada 14-15 Maret 2006. Rice, juga dari Partai Republik, terbang ke Jakarta ketika sengketa Pertamina dengan perusahaan minyak asal AS, ExxonMobil, untuk menjadi operator ladang minyak Blok Cepu berlarut-larut.

Hanya sehari sebelum Rice mendarat di Jakarta, pemerintah menunjuk ExxonMobil sebagai pengendali Blok Cepu. Pemerintah memaksa Pertamina mengalah. Maka itu, boleh jadi, McCain juga datang ke Jakarta membawa titipan aspirasi kelompok kepentingan dari AS untuk perpanjangan kontrak Freeport. McCain memang hanya menemui pimpinan DPR/MPR serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tidak bersilaturahmi dengan Jokowi-JK. Tetapi, bisa dipastikan bahwa akan ada orang yang dipercaya menyampaikan pesan McCain itu kepada Jokowi-JK.

Ketika persoalan Freeport dibuat final nanti, di situ publik menafsirkan bagaimana Jokowi-JK menyikapi perilaku kelompok kepentingan AS itu. Kesediaan Samsung memproduksi ponsel di Indonesia juga tak lepas dari peran kelompok kepentingan. Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Cho Tai-young, sudah memberi kepastian tentang keputusan Samsung itu dalam pertemuan dengan Jokowi di Kantor Gubernur DKI baru-baru ini. Kelompok kepentingan yang berhasil memaksa Samsung mungkin saja akan meminta kompensasi kepada tim Jokowi-JK.

Jadi, ada beragam cara dan strategi yang bisa digunakan kelompok- kelompok kepentingan untuk mengusulkan sosok calon menteri. Pola pendekatannya nyaris sama dengan praktik koalisi parpol yang bagi-bagi kursi menteri. Anda memberi sesuatu, Anda pun mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya. Dalam proses seperti itulah akan muncul penumpang gelap dalam kabinet Jokowi-JK. Disebut penumpang gelap karena menteri titipan dari kelompok kepentingan bisa merusak strategi presiden untuk merealisasikan visi dan misi yang dijanjikannya semasa kampanye.

Tentu saja rakyat berharap Jokowi-JK tegar menghadapi kelompok kepentingan. Ajakan kepada publik untuk memberi masukan tentang kandidat menteri adalah ide segar yang diharapkan bisa memberi kekuatan tambahan bagi presiden terpilih dalam membentuk kabinet. Masukan dari partai pengusung, relawan, dan tim internal Jokowi-JK mestinya memberi keleluasaan lebih bagi Jokowi-JK untuk menentukan mana figur yang layak dan tidak layak untuk menjabat menteri.

Harapan kita, pasangan Jokowi-JK yang telah dimenangkan MK ini nanti, tidak lagi mengulangi kekeliruan pemerintahan sebelumnya yang lebih mengandalkan praktik pencitraan, dengan gincu dan bedak tebal guna menutupi bopeng- bopeng pemerintahan yang amburadul. Selamat bekerja! []

KORAN SINDO, 04 September 2014
Bambang Soesatyo ; Anggota Komisi III DPR RI, Presidium Nasional KAHMI 2012- 2017, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
__._,_.___
________________________________________

PENGUATAN KANTOR KEPRESIDENAN

Penguatan Kantor Kepresidenan
Oleh: Asvi Warman Adam

PERDEBATAN tentang kegemukan atau kerampingan kabinet mendatang hanya mempersoalkan berapa orang akan jadi menteri (dan wakil menteri) dan berapa sektor yang dapat digabungkan. Yang tidak disinggung adalah kenyataan bahwa jumlah pegawai di berbagai kementerian itu tetap sama.

Apabila jumlah kementerian dikurangi, belum tentu akan lebih hemat. Kalau alasan perampingan atau penggabungan itu demi keefektifan jalannya pemerintahan, tentu hal itu dapat dicapai dengan meningkatkan koordinasi antar-kementerian. Peran menteri koordinator krusial di sini. Sementara itu, penentuan jumlah kementerian dan urusan yang dilakukannya bergantung pada undang-undang yang sebagiannya mesti dilakukan presiden dengan persetujuan atau pertimbangan DPR. Lebih praktis apabila presiden mendatang tak melakukan perubahan dalam penentuan jumlah menteri (kecuali wakil menteri yang cukup satu orang: wakil menlu).

Apabila penentuan ukuran kabinet terkait dengan DPR, tidak demikian halnya dengan Kantor Kepresidenan yang dapat ditetapkan sendiri dengan keputusan presiden. Tentu saja bentuk dan tugas kantor kepresidenan (executive office of the president) tidak sama di dunia.

Pada masa pemerintahan SBY dapat dianggap beberapa lembaga yang melekat tugasnya dengan presiden termasuk dalam Kantor Kepresidenan, seperti staf khusus, Dewan Pertimbangan Presiden, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), serta juru bicara presiden. Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet jelas berhubungan langsung dengan presiden. Penting ditegaskan apakah Sekretaris Negara itu membawahi Sekretaris Kabinet atau kedudukannya setara. Yang jelas jangan sampai ada dualisme di antara keduanya. Atau keduanya digabung saja.

Setelah Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ditiadakan, pada pemerintahan SBY dibentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang jumlah anggotanya terbatas. Pada masa mendatang, hubungan dan kerja sama antara Wantimpres dan presiden perlu lebih baik serta komunikatif sehingga ”pertimbangan” mereka memang bermanfaat dan dipakai presiden.

Staf khusus diperlukan presiden untuk penanganan masalah tertentu secara cepat. Untuk bidang apa saja hal itu diperlukan? Sesungguhnya presiden tak perlu staf khusus bidang blue energy atau benih superletoi. Apakah untuk berurusan dengan parlemen presiden membutuhkan staf khusus atau justru sebuah lembaga setingkat UKP4? Sekarang penilaian terhadap kinerja kabinet dilakukan UKP4. Lembaga ini dipimpin seorang yang dianggap setara dengan ”menteri senior”. Instansi ini yang memberikan rapor hijau atau merah kepada para menteri. Pertanyaannya, apakah unit kerja ini akan dipertahankan atau tugasnya dilimpahkan kepada (Sekretariat) Wakil Presiden?

Pembagian tugas

Jawaban dari pertanyaan di atas tentu bergantung pada pembagian tugas dan wewenang presiden dan wakil presiden. Menurut Jimly Asshiddiqie, wakil presiden berperan sebagai ”wakil yang mewakili presiden, pengganti yang menggantikan presiden, pembantu yang membantu presiden, pendamping yang mendampingi presiden, dan sebagai wakil yang bersifat mandiri”.

Walaupun demikian, masih menurut Jimly, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, secara konstitusional presiden dan wakil presiden harus bertindak sebagai satu kesatuan subyek jabatan kepresidenan. Bahkan, ada yang berpendapat, sebaiknya Kantor Kepresidenan dan Kantor Wakil Presiden digabungkan.

Bambang Kesowo pernah mengemukakan usul peran wakil presiden sebagai ”kepala staf” kabinet yang bertugas memimpin dan mengendalikan teknis pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang kabinet, memastikan penanganan dan capaian hasilnya, serta melaporkannya kepada presiden. Jadi, aspek pengendalian dan pengawasan menjadi wewenang wakil presiden sehingga presiden bisa memusatkan perhatian kepada persoalan eksternal, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Namun, dengan hanya menjadi ”kepala staf”, apakah wakil presiden akan lebih terkesan sebagai administrator? Apakah pembagian peran seperti Soekarno-Hatta tempo dulu masih relevan sekarang, yang satu menjalankan administrasi dan satu lagi sebagai solidarity maker. Sebaiknya dipertimbangkan pengalaman dan kompetensi unggulan pasangan presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

JK berhasil menyelesaikan konflik Aceh dan beberapa daerah lain pada era reformasi. Mungkin wakil presiden dapat diminta berperan menyelesaikan kasus Papua walaupun dari sisi lain, warga daerah itu tampaknya banyak berharap kepada Jokowi. Yang jelas kemampuan lobi politik JK sangat diperlukan untuk berhadapan dengan DPR. []

KOMPAS, 05 September 2014
Asvi Warman Adam ; Peneliti Senior LIPI

WASPADAI UTANG LUARNEGERI

Waspadai Utang Luar Negeri
Tajuk Rencana | Jumat, 02 Agustus 2013
http://www.shnews.co/detile-23067-waspadai-utang-luar-negeri-.html

Berbagai data dan indikator makro belakangan ini makin mencemaskan dan mengharuskan kita bersikap ekstra hati-hati. Namun anehnya, para petinggi pemerintah di bidang keuangan menyatakan bahwa keadaan terkendali dan baik-baik saja, padahal gaya seperti itu bisa menyesatkan.
Kita mencatat jumlah cadangan devisa terus menurun. Pada akhir Juni lalu tinggal US$ 98 miliar dan diperhitungkan posisinya makin menurun lagi pada akhir bulan ini.
Bank Indonesia (BI) menghabiskan cadangan cukup besar untuk terus melakukan intervensi pasar guna menjaga agar kurs rupiah tidak makin anjlok, syukur bisa kembali di bawah Rp 10.000 per US$ 1. Tampaknya keinginan itu makin sulit dicapai karena neraca perdagangan kita terus defisit dalam beberapa bulan terakhir.
Selain tekanan akibat defisit, faktor lain yang menyebabkan tekanan berat terhadap rupiah adalah besarnya kebutuhan valuta asing, terutama dari kalangan pengusaha swasta, untuk membayar utang yang segera jatuh tempo. Diperhitungkan pada semester II ini jumlah utang yang akan jatuh tempo cukup besar.
Data BI memperlihatkan bahwa pada posisi akhir Mei lalu jumlah utang swasta sudah mencapai US$ 131,5 miliar atau 50 persen lebih dari seluruh utang luar negeri Indonesia. Dari jumlah itu, utang kalangan non-bank menempati porsi terbesar.
Kenaikan utang swasta ternyata lebih cepat dibandingkan pemerintah, sehingga sangat mungkin porsinya akan makin dominan seperti kecenderungan yang terjadi saat menjelang krisis moneter dahulu.
Pada masa lalu kita mencatat banyak pengusaha meminjam valuta asing untuk membiayai pembangunan beberapa sektor ekonomi, terutama properti. Posisi pinjaman tersebut sangat rawan karena pendapatan mereka dalam bentuk rupiah, sehingga banyak pengusaha kesulitan membayar apalagi kurs rupiah cenderung terus merosot.
Oleh karena itu, ketika pemerintah tidak mampu mengendalikan krisis moneter, para pengutang panik dan membeli valuta asing berapa pun harganya, yang berakibat kemerosotan nilai rupiah lebih dalam lagi.
Kita tidak menghendaki krisis moneter terjadi lagi sebab akibatnya sangat buruk bagi perekonomian nasional. Namun, seyogianya para pejabat tidak memandang sebelah mata perkembangan akhir-akhir ini dan terlalu percaya diri pada kondisi fundamental ekonomi kita.
Kelengahan bisa saja terjadi, seperti apa yang kita lihat pada 1997 ketika otoritas moneter juga bersikap terlalu percaya diri, namun akhirnya keadaan berubah sangat cepat sehingga semua pihak kelabakan.
Kondisi saat ini hampir mirip. Jumlah utang swasta berjangka pendek juga sangat besar, yang tentu saja tingkat kerawanannya sangat tinggi. Utang berjangka pendek tentu menimbulkan kerawanan bila digunakan untuk investasi jangka panjang karena bisa terjadi missmatch, apalagi bila tidak dilakukan lindung nilai (hedging).
Kita meminta pemerintah bersikap hati-hati dalam mengelola keadaan ini, terutama dengan mempelajari situasinya secermat mungkin, termasuk jadwal pembayaran utang yang harus dibayar pihak swasta.
Ini persoalan penting, jangan sampai terjadi kelangkaan valas ketika swasta justru sedang membutuhkannya, karena keadaan itu bisa menimbulkan kepanikan. Apalagi jumlah utang pemerintah juga cukup besar, meski dengan term pembayaran yang relatif lebih aman.
Kini rasio utang kita dipandang masih aman karena di bawah 30 persen dari PDB. Namun, tantangannya besar bila pertumbuhan ekonomi tetap berjalan rendah sehingga lambat laun persentase utang akan terus meningkat.
Gelagat yang kita lihat memang tidak menggembirakan; seperti tingkat inflasi tinggi, proyeksi pertumbuhan tidak sebagus perkiraan semula, dan kelesuan di sejumlah negara mitra dagang kita menyebabkan ekspor tertahan.
Keadaan tidak menguntungkan, terutama karena kita menghadapi eskalasi persoalan politik yang meningkat berkaitan dengan pemilu dan pilpres tahun depan. Kondisi sosial politik makin rentan.
Bila tidak dikelola dengan baik dan bijak maka sangat mudah berubah menjadi ketidakpercayaan sosial yang meluas, yang makin memperburuk dampak negatifnya. Akumulasi persoalan itu bisa berubah menjadi faktor destruktif, yang tentu tidak kita harapkan terjadi.[]

HAMAS AND THE DELUSION VICTORY

Hamas and the Delusion of Victory
http://www.aawsat.net/2014/09/article55336242

Written by : Amir Taheri
on : Friday, 5 Sep, 2014

While victory has a thousand fathers, defeat is always an orphan. The Latin proverb came to my mind the other day as I watched Hamas leader Ismail Haniyeh boasting on live television about his group’s “historic victory” in the recent mini-war with Israel.
The 90-minute harangue was interesting for at least one reason: Haniyeh punctured the global media’s narrative, according to which Israel triggered the mini-war, ostensibly to gain some unspecified advantage, while the world was distracted by the blood-fest organized by the Islamic State of Iraq and Syria in parts of northwest Iraq.
“We started the war by striking Haifa with rockets,” Haniyeh boasted, while wiping the sweat off his brow.
The Hamas leader did not say who took the decision to start a war in which more than 2,000 Gazans died, nor how that decision was taken. In his vision, people count for nothing, except as cannon fodder to be used in an unequal war against a much stronger enemy, and in the absence of any credible strategy.
To hammer that point home, Haniyeh paid tribute to the handful of Hamas figures who died in the mini-war, while sailing over the fact that the overwhelming majority of those killed were civilians used as human shields. Nor did he seem too concerned about the fact that his victory was marked by the destruction of 90 percent of Gaza’s already meager infrastructure.
According to UN experts, it may take the enclave up to 20 years to rebuild what the Israelis destroyed. Some victory, indeed. Nevertheless, Haniyeh was right, at least in a sense, about having won a victory. He and his gunmen are still around, and in control of Gaza. Israel’s chicken-hawk Prime Minister, Benjamin Netanyahu, did an Ehud Olmert by starting what he did not have the guts to finish. He wreaked havoc in Gaza, but allowed Hamas not only to continue existing, but also to retain its iron grip on a helpless and unarmed population. Niccolò Machiavelli’s sound advice is not to wound a mortal enemy but let him live. Either kill him or turn him into a friend, he urged.
Haniyeh’s message to Gazans was clear: we start a war when we like and finish it when we like! You count for nothing! Worse still, it was clear that the decision to start a war had not been discussed even inside Hamas. A handful of men operating as a star chamber ran the macabre show.
However, Haniyeh’s boastful speech, in front of a crowd whose silence was more telling than the loudest of protests, may have been premature. A day later, it was the turn of the daily newspaper Kayhan, published by the office of the “Supreme Guide,” to claim “victory in Gaza” on behalf of the Khomeinist regime in Tehran.
In an editorial, the paper claimed that “the fate of the Middle East is decided here, in the Imam Khomeini Hussainiah in Tehran.” The paper quoted “Supreme Guide” Ali Khamenei as saying that, ostensibly to achieve similar victories, “the West Bank should also be armed like Gaza.”
The paper went on to praise Brig. Gen. Qassem Suleimani, who was reshaping the Middle East on behalf of the “Supreme Guide.”
To back the claim, the Tehran official media splashed a series of messages from Hamas leaders thanking the Islamic Republic for backing them in the “Great Battle” against the “Zionist enemy,” all in the name of “Islamic solidarity.”
Some Tehran newspapers have a tradition of printing quotations from the late Ruhollah Khomeini, the mullah who founded the Islamic Republic, as examples of words of wisdom. The latest quote they published from Khomeini appeared to be in response to Hamas leaders’ talk of “Islamic solidarity.” The quote runs thus: “You must know that just being Muslim is of no use. You must also acknowledge the Islamic Republic.” (From Khomeini’s Sahifat al-Nour, Vol. 18, page 198).
In other words, the message to Hamas leaders is: there is no free lunch as far as Tehran is concerned. If we give you money and missiles, you ought to obey orders, as do the Lebanese Hezbollah and the gang of President Bashar Al-Assad in Damascus. The Islamic Republic does not want, indeed can’t have, allies. Like other empires, established or aspirant, it wants servants.
It is ultimately useless to debate who won the mini-war in Gaza. As the Chinese military general, strategist and philosopher, Sun Tzu, noted more than 2,000 years ago, no war is won unless one side admits defeat.
Haniyeh cannot admit defeat because that would expose him to the charge of reckless adventurism, to say the least. He and his unnamed associates ignored the advice not only of Sun Tzu, but also Carl von Clausewitz, not to join a battle without having at least a 50 percent chance of winning it. To take one’s people into an unequal war is tantamount to leading them to the slaughter.
For his part, Netanyahu is unlikely to admit that he has lost the mini-war. Such an admission would spell the end of his tumultuous career. So he too claims victory by claiming that he has destroyed the bulk of Hamas’s rocket-launching infrastructure. That may or may not be true. However, that infrastructure could be quickly rebuilt, especially as Hamas would give it priority over rehousing the tens of thousands of unarmed Gazans made homeless. Lost rockets could also be quickly replaced from the same sources that provided the ones destroyed.
The latest Gaza war broke out because both Israel and Hamas found the status quo hard to bear. Hamas knew its support base was collapsing inside Gaza. Earlier this year, the US’s PEW Research Center global poll showed that 63 percent of Gazans had a negative opinion on Hamas. Interestingly, Hamas was slightly less disliked in the West Bank where 53 percent had a negative opinion of it. That was in line with a dramatic change of mood across the Muslim world, where between 50 percent (in Turkey) and 79 percent (in Nigeria) of people rejected radical Islamists.
The status quo that led to war has not changed in Gaza. Hamas is still there with only one strategy: firing occasional rockets against Israel. And Israel is still there with an aversion to having rockets fired against it.
If Haniyeh thinks that is a great victory, he had better seek treatment for an acute attack of delusion.

ISIS’S BILLIONS

ISIS’s Billions
http://www.aawsat.net/2014/09/article55336274

Written by : Mshari Al-Zaydi

There can be no collective action without organization; no organization without direction; no direction without control; and no control without proper financing.
Despite all the ideological, political and social discourse surrounding the rise of extremist groups and terrorism, there is another question that must be asked regarding where they are getting the money to finance their criminal activities across Iraq and Syria. This is not to mention the terrorist groups present in Yemen and the hardline extremist organizations that have a presence across North and sub-Saharan Africa.
The sources of finance for the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), for example , are well known, and the same goes for other terrorist organizations of its ilk. ISIS gets a large portion of its fund from sympathizers outside of Syria and Iraq, including through criminal organizations that put themselves forward as charities and NGOs. Then there is the ransoms paid to secure the release of foreign hostages. Following the execution of US journalist James Foley, it was revealed that ISIS had demanded 132 million US dollars to release him, so the kinds of figures that the group is paid in ransom is clear to see.
ISIS has also endeavored to control oil and gas production in areas under its control in Iraq and Syria, as well as factories and even accommodation services. ISIS is selling oil and gas on the black market , through Turkish and Kurdish intermediaries; this is perhaps the terrorist group’s biggest source of revenue. However ISIS is also selling oil products locally, with some reports estimating that it is able to secure revenue around 1.5 million US dollars per day from this.
The terrorist group has also outright stolen massive amounts of cash from banks in territory under their control, including the central Bank of Mosul. Estimates indicate that they could have obtained as much as 425 million US dollars from this brazen policy.
This is not to mention ISIS’s trades in weapons and military equipment; the group managed to get its hands on sophisticated arms and expensive military vehicles that were left behind by retreating Iraqi military units.
Some of these sources of funding are beyond our ability to deal with, however we can address some issues. We must particularly be alert to the donations that ISIS receives from foreign sympathizers. In an infamous TV clip that has since gone viral, Kuwaiti Preacher Hajjaj Al-Ajami openly bragged that foreign governments are incapable of uncovering and stopping funding from being delivered to the Al-Nusra Front and similar groups in Syria.
There are billions of dollars—and this is not an exaggeration—being moved around around the world to fund terrorism and unfortunately this includes money from people who—either out of ignorance or a misplaced desire to do good—are supporting these criminal groups.
We must trace this funding, wherever it comes from and wherever it leads. If we are able to turn off the tap of this funding, terrorism and extremism will suffocate.

Mshari Al-Zaydi
Mshari Al-Zaydi is a Saudi journalist and expert on Islamic movements and Islamic fundamentalism , as well as on Saudi affairs. He is Asharq Al-Awsat’s opinion page editor. Mr. Zaydi has worked for the local Saudi press, and has been a guest on numerous news and current affairs programs as an expert on Islamic extremism.

________________________________________

WARISAN BERUBAH MENJADI KUTUKAN

Warisan Berubah Menjadi Kutukan

Oleh Sudjarwo

Gurubesar, Direktur Pascasarjana Unila
http://www.lampungpost.com/opini/20731-warisan-berubah-menjadi-kutukan.html

Kamis, 05 January 2012 06:19

 

Syahdan suatu peristiwa, satu keluarga besar memiliki kekayaan berupa tanah yang cukup luas. Keluarga ini tampak bahagia karena memiliki tempat peternakan, perkebunan, sekaligus persawahan sendiri. Semua kebutuhan hidup dapat mereka penuhi sendiri. Alhasil, keluarga petani cultivation sekaligus substitution ini hidup sejahtera. Pada saat generasi satu masih tampak gemah ripah loh jinawi, subur kang sarwa tinandur, kata istilah pedalangan untuk keluarga ini.
Keluarga ini di samping memiliki kekayaan lahan, tetapi juga memiliki anak yang cukup banyak karena lambang keberhasilan keluarga pada waktu itu juga ditentukan antara lain oleh banyaknya anak. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, tetapi karena pendidikan belum menjadi idola dan investasi masa depan, tingkat pedidikan mereka pun tidak begitu tinggi. Akhirnya rata-rata mereka menikah di usia muda.
Berkah yang ada selama ini menjadi bencana begitu orang tua mereka meninggal dunia. Harta melimpah mereka bagi-bagi dengan cara mereka. Gusti Allah telah memberi contoh pada generasi sebelumnya bagimana pengelolaan harta waris bisa menjadi bencana, ternyata pada keluarga ini berulang. Tidak satu sentimeter pun tanah luas tersisa. Semua mereka jual baik dengan cara baik-baik maupun cara licik. Sisa sosial lainnya ialah di antara mereka menjadi saling bermusuhan, bahkan dendam kesumat terbentuk karena merasa tidak mendapatkan hak sebagaimana menurut persepsinya. Jadilah untuk keluarga ini warisan berubah menjadi kutukan.
Tamsil di atas itu untuk keluarga yang berserak di muka bumi ini. Untuk negara juga perlu kita pertimbangkan. Tuhan telah mewariskan di bumi ini dari tambang, hutan, perkebunan, dan lain sebagainya. Semua berubah menjadi “Bethoro Kolo” yang siap menelan kita karena ketidakmampuan kita mengelola alam ini dengan arif.
Berkah adanya batu bara di sekitar Muara Enim, justru membuat orang harus sengsara berjalan di jalan macet karena truk pengangkut batu bara. Belum lagi usia jalan yang makin singkat karena beban tonase yang berat. Bagaimana berkah hutan lindung register di Lampung dan Sumatera Selatan berubah menjadi kebun sawit yang menghancurkan tatanan sosial masyarakat. Bagaimana berkah tambang di Bima yang berubah menjadi medan pembantaian. Bagaimana Papua yang damai berubah menjadi medan perang karena salah kelola berkah alam yang ada.
Semua tamsil di atas seharusnya membuat kita semua mawas diri. Ternyata sebenarnya Tuhan itu sayang kepada kita semua, dengan memberikan limpahan kekayaan yang luar biasa besarnya, tetapi akibat salah urus yang terjadi justru kutukan yang datang. Kebijakan aneh sering kita lakukan, sebagai contoh apa sudah benar kalau negara lautan seperti kita justru mau mengonsumsi ikan ternyata harus membeli ikan dengan negara lain. Apa sudah benar kalau kita membeli beras ke negara lain, sementara di tempat kita ahli pertanian berlimpah, lahan pertanian luas. Semua ini seolah menjadikan pembenaran suatu pepatah aksiomatik yang mengatakan ayam mati di lumbung padi. Sementara itu kita sibuk berdebat yang salah ayam atau lumbungnya.
Kerusakan alam secara fisik dibarengi kerusakan sosial dengan maraknya aksi-aksi masyarakat yang tidak puas, ini merupakan buah yang harus kita petik. Sangat tidak adil jika pemimpin yang hanya ada di belakang meja, kemudian kalau turba naik kendaraan udara, berkomentar yang tidak berdasarkan fakta. Demikian juga rakyat harus sadar jika tidak memiliki hak di suatu wilayah, kemudian berbondong-bondong menduduki daerah yang bukan haknya secara hukum, ini merupakan tindakan pelanggaran hukum. Teman-teman dari lembaga swadaya masyarakat juga punya tugas kemasyarakatan untuk mereka, yaitu di samping advokasi, justru yang paling penting adalah memberi edukasi kepada mereka.
Hal tersebut tampaknya mudah, akan tetapi sebenarnya cukup sulit untuk dilakukan jika tidak ada koordinasi yang baik antarkita semua. Jangan biarkan rakyat menjadi yatim piatu karena tidak mendapatkan pengayoman dari negara.[]

PERJUANGAN MASIH PANJANG

Perjuangan Masih Panjang
Oleh Wheny Hari Muljati

 

Ketika tanah mereka diambil, masyarakat adat tidak tahu harus pergi ke mana.
“Masyarakat adat tidak punya peta. Jadi, kami masih membutuhkan perjuangan sangat panjang,” ujar Rukmini Baata Toheke, perwakilan masyarakat adat dari Desa Ngata Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) kepada SH, Jumat (29/8), sesaat setelah Pembukaan Pekan Masyarakat Adat Nusantara di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.
Rupanya, hingga kini problem utama yang dihadapi masyarakat adat adalah hak atas tanah yang belum diakui negara. Rukmini melanjutkan, Keputusan MK Nomor 35/2013 tentang UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, sebenarnya sudah mengakui hutan adat bukan lagi hutan negara. Namun, dalam kenyataannya, keputusan tersebut hingga kini masih sekadar dalam tataran dokumen.
Implementasi keputusan MK tersebut di lapangan menurut Rukmini masih berbenturan dengan berbagai peraturan lain, termasuk UU Kehutanan itu sendiri. “Kami, masyarakat adat, masih berbenturan dengan Dinas Kehutanan karena mereka juga menjalankan mandat UU Kehutanan,” ujarnya.
Menurut Rukmini, Dinas Kehutanan umumnya sudah memetakan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) lebih dulu sebelum masyarakat adat. Hal tersebut menurutnya menyebabkan masih terjadinya benturan-benturan.
Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Pengurus AMAN Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), Seting menceritakan, warga di daerahnya di kawasan Bahau, saat ini umumnya masih berhadapan dengan persoalan tanah adat yang diambil paksa untuk kepentingan lahan tambang, perkebunan sawit, dan hak pengelolaan hutan (HPH).
Ia menuturkan, saat ini masyarakat adat di daearahnya sedang mendorong pemerintah setempat agar mengembalikan hak mereka. Pasalnya, ketika tanah mereka diambil, masyarakat adat tidak tahu harus pergi ke mana. Mereka yang terusir dari tanah adatnya tidak akan diizinkan masuk ke wilayah adat lain, karena lahan masyarakat adat lain sudah penuh populasinya.
“Keadaan yang sekarang marak, lahan kami diambil untuk perkebunan sawit. Kami harus pindah ke mana? Kami turun-temurun tinggal di situ,” tutur Seting.

Momentum
Pekan Masyarakat Adat Nusantara, selain menjadi ajang mendapatkan dukungan masyarakat luas dalam memperjuangkan haknya, Rukmini mengatakan hajatan tersebut juga menjadi salah satu momentum memperlihatkan potensi kekayaan budaya Nusantara. Ia memaparkan, kekayaan masyarakat adat yang amat banyak, antara lain berupa kekayaan budaya, seperti hasil kerajinan serta makanan khas.
Rukmini mencontohkan masakan adat di daearahnya yang terbuat dari bahan-bahan alamiah yang dimasak secara sehat. Warga adat di daerahnya umumnya memasak menggunakan bambu dengan sangat sedikit, bahkan sering kali tanpa minyak goreng.
Senada, Seting mengatakan ajang Pekan Masyarakat Adat sangat penting untuk menggalang solidaritas antara masyarakat adat dan masyarakat umum. Tujuannya masyarakat umum memahami kondisi dan problem selama ini dihadapi masyarakat adat.
Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan mengatakan, Pekan Masyarakat Adat Nusantara diselenggarakan dalam rangka Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) yang jatuh pada 9 Agustus.
Menurutnya, peringatan HIMAS kali ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan implementasi terkait hak-hak masyarakat adat. Ia mengatakan sekalipun Indonesia telah mengalami kemajuan dalam hal kebijakan, permerintah masih perlu didorong untuk lebih serius mengimplementasikan kebijakan tersebut. (Sumber : Sinar Harapan 01 September 2014)

42 IZIN TAMBANG TIDAK PROSEDURAL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, KALTENG

42 IZIN TIDAK PROSEDURAL
“Seret Kaisar Turun Dari Kudanya”
Oleh Kusni Sulang

 

Harian Radar Sampit (4 September 2014) menerbitkan keterangan Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Jhon Krisli yang antara lain menyatakan bahwa “Informasi yang kami terima, ada 42 izin pertambangan yang dikeluarkan di masa pemerintahan Supian Hadi ini, sejak dia dilantik menjadi bupati.” Jhon menduga ada indikasi pelanggaran dalam penerbitan izin itu yang tidak mematuhi UU Nomor 4 Tahun 2009, yakni izin dikeluarkan dengan sistem lelang. Hal itu yang tidak dilakukan Pemkab Kotim melalui Dinas Pertambangan dan Energi. Penerbitan 42 izin pertambangan oleh Jhon Krisli disebut sebagai “sudah ada indikasi menyalahgunakan wewenang”, salah satu bukti lagi betapa kekuasaan itu memabukkan. Menghadapi keadaan “adanya indikasi menyalahgunakan wewenang, Jhon bersikap “DPRD Kotim akan lepas tangan mengingat selama ini pihaknya tidak pernah disampaikan mengenai proses perizinan yang dikeluarkan . Yang berarti antara antara keduanya tidak ada sinerjitas. Keduanya bermain sendiri-sendiri. Pertanyaannya, demikian lalu tindakan apa yang akan dilakukan oleh DPRD Kotim terhadap adanya “indikasi penyalahgunaan wewenang” oleh Supian Hadi-Taufiq Mukri sebagai Bupati dan Wakil Bupati? Mendiamkan tindakan yang merugikan rakyat dan menyulut konflik agraria? Pertanyaan lain: Apakah Jhon Krisli dan anggota-anggota DPRD Kotim lainnya baru sekarang mengetahui tindakan Supian Hadi-Taufiq Mukri sejak dilantik? .Keterangan Jhon hanya memperlihatkan bahwa DPRD tidak maksimal memainkan peran legislatifnya sehingga badan eksekutif bisa bertindak di luar kontrol sampai berindikasi menyalahkan wewenang. Jauh sebelumnya, boleh jadi DPRD Kotim bukannya tidak tahu, hanya pura-pura tidak tahu karena pertimbangan kepentingan-kepentingan tertentu. Menjelang pilkada 2015 makin dekat, kepentingan baru mengebawahkan kepentingan-kepentingan baru, terutama yang bersifat politis.
Yang terpenting dari keterangan Jhon, nampak bahwa salah satu keberhasilan Supian-Mukri adalah “indikasi penyalahgunaan wewenang”. Bukan tidak mungkin, keadaan ini sudah diketahui juga oleh KPK yang berkali-kali datang ke Kalteng.
Mengenai soal izin yang “berindikas pelanggaran terhadap UU No.4 Tahun 2009, Halaman Masyarakat Adat Harian ini pernah menyiarkan tabel rinci tentang izin yang tumpang tindih. Akibatnya konflik terjadi bukan saja antara warga masyarakat dengan perusahaan, tetapi juga sengketa lahan antar perusahaan. Keadaan ini mengatakan secara sederhana bahwa salah satu penyebab konflik agraria tidak lain dari penyelenggara Negara itu sendiri. Pada tanah, tertanam dalam kepentingan mereka. Sehingga bukan mustahil alias wajar jika konflik agraria tidak pernah selesai di Kotim, tapi justru dipelihara dengan 1001 cara. Yang paling mudah adalah menempuh jalan pintas yaitu menyalahkan kekuasaan atau wewenang.
Keterangan Jhon menjadi berguna bagi para pemilih kelak agar berherhati-hati dalam mencoblos sehingga menyesal kemudian akibat tindakan politik orang yang mereka pilih selama lima tahun. Perlu hati-hati dalam mendengar pidato pincitraan yang hakekatnya kebohongan. Seperti halnya dengan ulah buruk, jahat dan baik sebenarnya tidak bisa tidak diketahui. Tindakan itu sendiri dibantu waktu akan mempertontonkannya. Hanya patut ymengelabui. Seperti kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Raya, Ahok, di Jakarta banyak orang bermulut manis tetapi sesungguhnya bajingan. Dalam dunia politik kita, preman dan preamnisme masih silang siur. Preman dan premanisme ini menyusup jauh hingga ke kalangan adat dan lembaga-lembaganya. Untuk menangkal preman dan premanisme politik ini, kelembagaan adat Dayak dengan multi perannya patut ditata ulang, direorganisasi dan disehatkan. Disembuhkan dari demamnya. Diskusi-diskusi dan kelasbelajar-kelasbelajar yang rendah hati, jujur, terbuka, mencari kebenaran dari kenyataan, yang tidak cukup sekali dua kali, akan membantu usaha penyembuhan demam tersebut. Masyarakat Adat yang sehat bisa menjadi munculnya masyarakat yang sehat. Jika Masyarakat Adat sehat, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, seperti menerbitkan izin usaha dengan melanggar hukum dan adat tidak akan leluasa dilakukan. Menyehatkan Masyarakat Adat tidak lain dari usaha menyehatkan masyarakat mulai dari bawah atau akar rumput – dasar piramida masyarakat. Terbitnya 42 izin illegal di Kotim tidak lain dari seruan nyaring agar kita awas dan jangan diam, tapi seperti ujar pepatah Tiongkok lama: “Berani menyeret kaisar turun dari kudanya”, sari jiwa dari konsep Dayak Utus Panarung. Keberanian, kepandaian dan wacana niscayanya tidak dipisah-pisahkan seperti kita tidak memisahkan masa lalu, hari ini dan esok. []

SIAPA BILANG

 

 

Tajuk Panarung

H.Afendi, SH. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya sedang diwawancari oleh para wartawan ibukota Kalteng. Nada suaranya tiba-tiba meninggi saat ditanyai "Mengapa sastra dan bahasa Dayak kurang mendapat perhatian dalaim Festival Bantaran Kahayan 2014?" (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014)

H.Afendi, SH. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya sedang diwawancari oleh para wartawan ibukota Kalteng. Nada suaranya tiba-tiba meninggi saat ditanyai “Mengapa sastra dan bahasa Dayak kurang mendapat perhatian dalaim Festival Bantaran Kahayan 2014?” (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014)

“SIAPA BILANG?”
Oleh Andriani S. Kusni

 

Agaknya melakukan wawancara khusus dengan petinggi, terutama orang nomor satu, atau kepala dinas, baik di tingkat provinsi atau pun kabupaten di Kalimantan Tengah ini bukanlah hal gampang. Sebagai pembantu penyelenggaraan ruang kebudayaan harian ini, saya pernah mencobanya berkali-kali. Persetujuan lisan sudah didapat, daftar pertanyaan sudah diajukan, tanggal dan jam sudah pun ditetapkan, tapi saat datang pada waktu yang telah ditetapkan, satu dan lain alasan telah membatalkan rencana wawancara tersebut.
Mengapa permintaan wawancara ini diajukan? Maksud utamanya tidak lain, untuk mengetahaui kebijakan-kebijakan menyeluruh, baik yang bersifat strategis mau pun yang taktis, yang berjangka pendek, menengah ataupun (terutama) yang berjangka jauh. Melalui wawancara, kebijakan-kebijakan atau langkah alias politik yang dipilih oleh orang pertama, mulai dari gubernur melalui bupati hingga kepala dinas, sebagai penyelenggara Negara di daerah ini, bisa diketahui oleh warganegara di daerahnya. Sesuai kedaulatan rakyat, warganegara mempunyai hak untuk mengetahui pilihan politik yang bagaimana yang diambil oleh penyelenggara Negara, yang notabene tidak lain adalah Negara rakyat itu sendiri, bukan hanya milik birokrat atau pegawai (beamtenstaat) seperti pada masa penjajahan Belanda. Tapi jika diamati betul, Republik Indonesia kita mempunyai banyak kesamaan dengan beamtenstaat yang dikuasai oleh pangrehpraja, bukan pamongpraja. Pengetahuan ini kemudian menjadi salah satu alat kontrol sosial, alat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang diterakan dalam konstitusi dan juga diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apakah membatalkan atau menolak wawancara dengan 1001 cara dan alasan, berarti bertindak sesuai amanat Konstitusi dan UU di atas? Apakah pilihan politik yang berdampak publik merupakan suatu rahasia? Konstitusi dan UU bagi pangrehpraja memang tidak penting jika mereka menguntungkan rakyat.
Sebelum pembukaan Festival Bantaran Sungai Kahayan Tahun 2014, saya telah mengajukan permintaan untuk wawancara khusus dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya H.Afendi, SH. dan ia setujui dengan pertanyaan “Tentang apa?”. Saya jawab tentu saja tentang Festival Bantara Sungai dan soal-soal kebudayaan. Seusai acara pembukaan Festival di bantaran sungai, saya mendekatinya meminta konfirmasi kapan wawancara itu bisa dilakukan. Dijawab: Nanti. Tidak berapa lama, saya melihat seorang rekan mewawancarainya. Saya pun mendekatinya dan bertanya: ”Apakah sastra Dayak tidak mendapat perhatian dari Dinas?”. Pertanyaan ini dijawab dengan nada tiba-tiba meninggi: “Siapa bilang?”. Saya melihatnya dari item yang diperlombakan. Materi yang diperlombakan tentunya memperlihatkan item-item apa saja yang mendapat perhatian. Item-item itu merupakan kenyataan, dan kenyataan tidak gampang untuk dikatakan tidak ada. Kalau pun sekarang masalah sastra Dayak belum diperhatikan, jawaban akan lebih menarik jika mengatakan bahwa belum diperhatikannya masalah sastra dan bahasa Dayak sebagai lumbung nilai, menunjukkan betapa masalah kebudayaan itu merupakan hal yang kompleks dan luas serta betapa banyak pekerjaan masih harus dilakukan. Sementara jawaban “Siapa bilang?” seakan-akan mengatakan bahwa masalah kebudayaan yang kompleks dan luas itu sudah ditangani dengan baik. Sedangkan Harian Radar Sampit (31 Agustus 20014) menulis:”Seni Teater Terancam Mati Suri. Gedung Kesenian Dijadikan Gudang”. Kemudian Yuel Tenggara, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, kepada Antara mengatakan bahwa “Di provinsi berjuluk Tambun-Bungai itu sarana dan prasarana seni budaya masih minim bahkan terkesan kurang mendapat dukungan dari pemerintah dukungan dari pemerintah kabupaten/kota. Melihat kondisi tersebut Gubernur menginstruksikan Disbudpar Provinsi untuk membuat desain mau pun anggaran yang dihabiskan untuk membangun pusat kesenian” (Harian Tabengan, Palangka Raya (5 September 2014). Artinya Gubernur Kalteng pun menilai bahwa sarana dan prasarana seni budaya masih minim bahkan terkesan kurang mendapat dukungan dari pemerintah dukungan dari pemerintah kabupaten/kota”. Barangkali pendapat Yuel Tenggara dan Gubernur ini bisa juga menjawab pertanyaan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya H.Afendi, SH : “Siapa bilang?” Kenyaataan sejarah yang “bilang” bahwa sepanjang usia Kalteng hingga berusia 57 tahun lebih sampai sekarang, sastra dan bahasa, kebudayaan pada umumnya, tidak pernah mendapat perhatian seniscayanya. Hanya yang tidak belajar sejarah daerah yang bertanya: “Siapa bilang?”
Berbicara tentang sastra dan bahasa Dayak, keadaannya sangat mencemaskan, ibarat anak yatim-piatu. Keadaannya boleh dikatakan tidak berkembang. Karya-karya baru bisa dikatakan tidak ada baik berupa cerpen, novel, roman, drama, dll. Bahasa Dayak tumbuh liar tanpa standarisasi. Buku-buku untuk muatan lokal sangat terbatas. Apakah keadaan sastra dan bahasa Dayak yang demikian, menunjukkan perhatian telah diberikan secara padan dibandingkan dengan peran seniscayanya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu organisator dan pemikir formal kebudayaan? Pengembangan kebudayaan tidak bisa dilakukan dengan kepongahan birokrat yang memandang bahwa kebenaran dan kekuasaan itu identik.
Kalau kata-kata merupakan cerminan pikiran dan perasaan, gambaran tentang luas dalamnya wacana yang dimiliki seseorang, maka tetua Dayak pernah berpesan tentang keniscayaan “bahadat babasa” yang dalam kata-kata Pendeta Hosea Budhi “kedewasaan dalam perkataan”. Dalam pepatah Indonesia dikenal “bahasa menunjukkan bangsa” yang berarti bahasa menunjukkan apa-siapa kita. Karena itu disebut sastra dan bahasa merupakan lumbung nilai – dan apakah orang Dayak sekarang tidak sedang menghancurkan lumbung nilai-nilainya sendiri menyusul hilangnya lusuk (lumbung padi) bersamaan dengan datangnya revolusi hijau dan invasi besar-besaran investor ke Kalteng. Apa yang kita lakukan di bidang kebudayaan di provinsi ini, bukan saja belum selesai tapi belum apa-apa. Kerjasama tripartit yaitu penyelenggara Negara, pengusaha dan pekerja budaya, dan kemampuan saling mendengar di antara mereka, sehingga tercipta pendekatan holistik, bukan sektoral, diperlukan untuk pengembangan kebudayaan. Pendekatan kepongah birokrat akan membawa kita ke jalan buntu, “do many things but for nothing” jika meminjam ungkapan orang Inggris, tanda dari ketidaktahuan dan “adanya sesuatu yang busuk dalam kerajaan Denmark”, meminjam istilah Shakespeare. Lalu hasil akhirnya seperti ujar alm. Gus Dur “Tanpa penguasaan penuh, hasilnya hanyalah akan berisi kedangkalan pandangan belaka”. Keadaan demikianlah yang menjawab pertanyaan “Siapa bilang?”[] .

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 57 other followers