Archive for the ‘esai’ Category

Mereka Bukan Penjahat: Mengenang Tapol Orde Baru

Hands Behind Prison Bars

Avatar Joss Wibisono
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Mereka Bukan Penjahat: Mengenang Tapol Orde Baru

Diterbitkan : 30 Maret 2012 – 11:06am | Oleh Joss Wibisono (Foto: Vectorportal)

Diarsip dalam:

Di zaman Orde Baru dulu, penjara Indonesia disarati tahanan politik, kalangan yang dipenjara karena keyakinan politik mereka. Banyak pula kalangan yang sering berkunjung untuk menengok, membantu bahkan merawat mereka seperti orang sakit saja. Mengapa demikian dan apa manfaat menjenguk tahanan politik ini?

Pada akhir kekuasaan Orde Baru, sekitar paruh kedua tahun 1990an, makin banyak saja tahanan politik di Indonesia. Mereka ditahan bukan karena perbuatan kriminal, melainkan karena keyakinan politik mereka.

Mereka percaya pemerintahan Soeharto, yang waktu itu sudah berkuasa selama tiga dekade, harus turun karena sudah tidak lagi mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Mereka memang anti pemerintah, jelas ini bukan tindakan kriminal.

Walaupun begitu anggapan Orde Baru, si penguasa otoriter, tidaklah demikian.

Cabut dari NKRI
Tahanan politik itu antara lain adalah para wartawan yang menghendaki kebebasan pers, mereka tergabung dalam AJI, Aliansi Jurnalis Independen yang terbentuk menyusul pembredelan Tempo, Detik dan Editor.

Kemudian aktivis politik yang ingin mendirikan partai politik baru, juga aktivis buruh yang bercita-cita mendirikan serikat buruh baru, dan tentunya seniman yang menginginkan kebebasan berkreasi.

Tidak boleh dilupakan mereka yang dipenjara karena peristiwa G30S, tahanan politik pertama Orde Baru. Kemudian kalangan yang disebut separatis, mulai dari Aceh, Papua dan, terutama, orang-orang Timor Timur. Mereka bercita-cita mendirikan negara sendiri, keluar dari NKRI.

Banyaknya jumlah tahanan politik ini mengundang kalangan yang rajin mengunjungi mereka di penjara. Pertama, karena kondisi penjara Indonesia memang tidak baik, sehingga para tahanan harus mencukupi sendiri kebutuhan sehari-hari mereka.

Kedua, karena memang tidak banyak organisasi yang khusus membantu para tahanan politik. Inilah yang mendorong antara lain Titi Supardi untuk menyibukkan diri dengan para tahanan politik itu, padahal dia adalah wartawan.

Dana memasak
“Saya dan Bimo bertugas mengunjungi, mengirim kebutuhan mereka, kemudian perlu apa, adakah informasi yang perlu disampaikan ke keluarga,” Titi Supardi memulai paparannya. Atau kadang ada juga keluarga yang perlu diberitahu sesuatu, kondisinya begini, dan seterusnya. Tapi dia juga mengatur keluarga itu menengok para tapol.

Suatu ketika kakak Danang Kukuh Wardoyo, salah satu tapol aktivis Aliansi Jurnalis Independen AJI, tidak bisa berkunjung tiap minggu. Tapi Danang tetap ingin dikunjungi kakaknya. Titi Supardi, “Saya harus menghubungi kakaknya. Pada kunjungan berikut Danang saya beritahu, o kakakmu akan datang pada hari ini. Ibumu di Kediri baik-baik saja, misalnya seperti itu.”

Titi menganggap kawan-kawannya yang tahanan politik ini menarik. “Misalnya Taufik,” contohnya menyebut Ahmad Taufik, wartawan mingguan Tempo, salah seorang pendiri Aliansi Jurnalis Independen, AJI. “Disekap di Cipinang, pada bulan puasa Taufik memasak sendiri.”

Maka harus disediakan dana khusus, dan Titi merasa untung karena waktu itu banyak kawan menyumbang. Taufik terus memasak untuk sahur dan buka bersama, untuk satu blok terdapat sekitar 19 orang. Untuk itu, dua hari sekali Titi harus membawa sayuran atau makanan lain.

“Karena hubungan baik dengan sipir, saya bisa memasukkan kebutuhan-kebutuhan untuk selama bulan puasa, lewat sipir,” kenangnya.

Hubungan baik dengan sipir itu, menariknya, dimulai dengan tipu muslihat supaya bisa membawa pelbagai barang dan perlengkapan masuk penjara. Titi Supardi berterus terang, “Tipu muslihat artinya dengan bantuan kawan-kawan juga. Karena aku mengaku sebagai tantenya Danang, ketika Danang ditahan di penjara Pondok Bambu”.

Dalam tipu muslihat ini Titi konsisten, “Dari awal ke jaksa dan petugas lain aku mengaku tantenya Danang,” tuturnya.

Bukan penjahat
Cara seperti ini bukan tanpa resiko. Ketika Ahmad Taufik dan Item dipindah dari Salemba ke Cipinang bersamaan dengan hilangnya Edi Tanzil, seorang non-tapol yang disekap karena penggelapan.

“Waktu itu dengan mobil sendiri kami membawa barang-barang mereka untuk dimasukkan ke Cipinang. Ada komputer dan banyak buku. Karena penjara sedang sibuk mencari Edi Tanzil, semua komputer itu tidak diseleksi, bisa masuk semuanya,” Titi bertutur dengan kegirangan.

Di Cipinang Titi mengaku saudara sepupu istri Taufik. “Kalau ada keperluan khusus aku bisa masuk khusus, menengok khusus misalnya”.

Dia merasa beruntung bisa menjalin hubungan baik dengan kalangan sipir penjara. “Mereka seperti tahu kawan-kawan ini bukan penjahat. Bahkan, saking baiknya hubungan kami, sampai ketika sipirnya itu mantu, menikahkan anaknya, kami diundang,” Titi makin berterus terang.

Alhasil hubungan itu makin membaik. “Kalau waktu kunjungan habis kami masih boleh di situ.”

Titi juga ingat di Salemba ada pelajaran bahasa Inggris. Teman-teman ini bisa mengikuti kursus bahasa Inggris yang diberikan oleh seorang sarjana bahasa Inggris, Hari Ning. Dia mengajar bahasa Inggris, di luar jam kunjungan.

Revolusi 45
Berbeda dengan Titi yang membantu tapol di penjara, Nugroho Katjasungkana pertama-tama bergabung dulu dalam Joint Committee for the Defence of East Timor, sebuah LSM Indonesia yang beranggotakan para pendukung kemerdekaan bekas jajahan Portugal itu.

Di jaman Orde Baru, banyak pejuang Timor Timur yang dipenjara di berbagai rutan di Indonesia. Ia berpendapat perjuangan rakyat Timor Timur mencapai kemerdekaan tidak berbeda dari perjuangan orang Indonesia ketika ingin merdeka dari Belanda.

“Mereka memperjuangkan kemerdekaan negeri mereka dari kolonialisme Portugal. Ketika mereka memperjuangkan itu, tiba-tiba diinvasi Indonesia,” tutur Nugroho. Sebelumnya, dari kakek atau pamannya dia mendengar perjuangan Indonesia dalam Revolusi 45, maklum mereka ikut bertempur memperjuangkan kemerdekaan.

“Lalu saya berpikir,” Nugroho berlanjut, “Lho kok yang mereka perjuangkan di Timor Timur sama dengan yang dulu diperjuangkan pemuda-pemuda tahun 45 itu?”

Di sini Nugroho sadar, perjuangan orang Timor Timur itu adalah sesuatu yang benar. Lebih lagi dia melihat perjuangan mereka justru sejalan dengan konstitusi Indonesia yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi.

“Jadi perjuangan mereka sama saja dengan perjuangan kita,” Nugroho yakin. Dia juga tahu, masalahnya Indonesia menuntut wilayah itu dan memanipulasi semuanya.

“Dasar klaim itu manipulasi,” tegas Nugroho. Oleh karena itu, ketika merasa terbuka matanya, dia memutuskan untuk bersama-sama warga Timor Timur berjuang melawan orde baru. Tentu tidak dia tidak sendirian, karena beberapa kelompok lain juga berpendirian serupa, mereka memutuskan untuk bersama-sama membentuk perlawanan terhadap Orde Baru.

Minggu depan: Bagaimana mengusir kebosanan dalam penjara serta mengapa seorang Indonesia mendukung kemerdekaan Timor Timur.

Favorit/Cari dengan:
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Facebook
  • Google
  • Technorati
Most Wanted: Tahanan Politik

Radio Nederland Wereldomroep menyajikan serial Most Wanted mengenai tahanan politik, tapol/napol yang meringkuk di penjara di pelbagai tempat di dunia.

 

Kolom IBRAHIM ISA
Minggu, 01 April 2012
———————
in:nasional-list@yahoogroups.com> , Sunday, 1 April 2012, 22:10
*Sekali lagi tentang “De INDONESIË WEIGERAARS”
< Prajurit-prajurit Belanda Yg Menolak Memerangi Republik Indonesia>

* * *

Sebuah episode, satu peristiwa amat penting dalam sejarah hubungan
Indonesia-Belanda ialah, ketika sejumlah prajurit Koninklijke
Leger (KL) Belanda MENOLAK BERANGKAT KE INDONESIA, untuk berperang
melawan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan pada tanggal
17 Agustus 1945. Aksi protes prajurit-prajurit Belanda ini teramat
penting. Sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah
kemiliteran Belanda. Bahwa, begitu banyak yang melakukan desersi
dengan alasan, yang, ya politis, ya manusiawi!

Coba bayangkan, — Dengan tujuan menghancurkan Republik
Indonesia, pemerintah Belanda mengirimkan sebanyak 120.000
prajurit KL dari Holland ke Indonesia (1946 – 1949). Tapi, dari
jumlah tsb *tidak kurang 4050 orang yang menanggalkan pakaian
seragam militer mereka. Mereka “membangkang”, melakukan “desersi”.
Mereka menolak berperang melawan Republik Indonesia.
*

*Bukankah peristiwa ini LUAR BIASA? *

Bukankah ini suatu manifestasi HATI NURANI Belanda, yang sekaligus
merupakan tindakan solidaritas dengan perjuangan kemerdekaan
Indonesia?

*’De Indonesië Weigeraars”* adalah prajurit-prajurit Belanda yang
melakukan ‘desersi’ pasca Perang Dunia II. Desersi terbesar dalam
sejarah ketentaraan Belanda itu, dilakukan atas dorongan
hati-nurani serta sebab-sebab lainnya yang dianggap benar dan
adil. Walhasil, mereka MENOLAK dikrimkan ke Indonesia pada
tahun-tahun 1946-1947. Mereka menolak memusuhi rakyat Indonesia,
karena menganggap tidak adil dan tgidak benar, bahwa Belanda
berbuat demikian, karena negeri itu baru saja bebas dari
pendudukan nazi Jerman.

* * *

Bila hendak bicara soal terjadinya *jembatan antara kedua bangsa
kita,* Indonesia dan Nederland, maka aksi *“INDONESIË WEIGERAARS”
itu adalah salah satu jembatan penting *dalam hubungan Indonesia
-Belanda. Jelas bukan dilangsungkannya perundingan
Indonesia-Belanda, yang berakhir dengan Persetujuan Linggarjati.
Karena, kemudian persetujuan itu dicabik-cabik oleh Belanda
sendiri dengan tindakan agresi pertama Belanda terhadap RI, yang
mereka sebut sebagai “Politionele Actie”.

Pada 10 Maret yang lalu, telah kutulis sebuah esai berjudul “DE
INDONESÏE WEIGERAAS” , — NILAI-NILAI YANG HARUS DIBELA . . . . .
. <http://ibrahimisa.blogspot.com/>

Maka dari itu, — Kiranya, tidak cukup sekali saja menulis tentang
peristiwa penting tsb. Mengenai episode penting dalam sejarah
hubungan Indonesia-Belanda, apalagi itu terjadi setelah bangsa
kita memproklamasikan kemerdekaannya, —- itu harus ditulis lagi,
diriset terus, dan dilengkapi lebih lanjut. Penguasa Den Haag
bernafsu mengkolonisasi kembali Indonesia. Maka kasus tsb
ditutup-tutupi di negeri Belanda sendiri. Banyak kalangan enggan
menyinggung, apalagi membicarakannya. Mereka tidak mau membedakan
mana yang benar dan mana yang salah.

Juga di Indonesia tidak banyak orang, — sedikit sekali pakar dan
historikus, yang meneliti dan mengetahui seluk-beluk kasus tsb
selengkapnya. Di sinilah arti penting buku kecil yang terbit di
Belanda pada bulan Juni, 1989, berjudul “DE INDONESIË WEIGERAARS”
oleh dua orang jurnalis Belanda, Kees Bals dan Martin Gerritsen.
Kemudian keluar cetakan kedua dalam bulan Juli 1989 dan cetakan
ketiga yang diperbaiki pada bulan Desember 1993.

Di bawah rezim Orba tak ada perhatian baik dari masyarakat,
termasuk tidak dari sejarawan, untuk menterjemahkan karya tsb ke
dalam bahasa Indonesia. Barangkali membaca bukunyapun tidak
pernah. Apalagi dari pihak penguasa Orba. Mungkin sikap itu
disebabkan oleh kenyataan bahwa anggota-anggota Partai Komunis
Belanda (CPN) dan ANJV (organisasi pemuda Kiri) dan EVC (serikat
buruh Kiri) banyak yang ambil bagian penting dalam aksi itu
sendiri maupun yang memberikan bantuan kepada para “pembangkang
militer” tsb ketika mereka jadi ‘orang buronan’, ketika mereka
terpaksa ‘menghilang’, menyelelamatkan diri dari tangkapan Polisi
Militer Belanda.

Sementara dari kalangan ‘pembangkang” militer Belanda itu, kita
kenal nama dan ceriteranya. Seperti *H. Poncke Princen*. Ia
‘tiarap’, ‘menghilang’ tetapi kemudian ditangkap aparat. Lalu
dijebloskan ke dalam ‘kamp pendidikan kembali’ di Schoonhoven.
Dari situ ia tokh berangkat juga sebagai tentara Belanda ke
Indonesia. Lebih baik ke Indonesia ketimbang dijebloskan dalam
penjara lagi, fikir kopral Princen. Di Indonesia ia ‘nyeberang’.
Bergabung dengan TNI. Ia ikut aktif dalam perang gerilya TNI
melawan tentara Belanda. Ikut ‘long mars’ dari Yogya ke Jawa
Barat. Kemudian sebagai anggota DPR-RI dari parpol IPKI, menjadi
aktivis hak-hak azasi manusia. Masih di bawah periode rezim
otoriter Orba, Poncke Princen mengungkap pembunuhan masal oleh
aparat Jendral Suharto, di Purwodadi di sekitar Peristiwa 1965.

Untuk menghitamkan nama Poncke Princen, fihak penguasa Belanda
menguar-uarkan berita, bahwa Poncke Princen, setelah masuk TNI,
dengan mengenakan pakaian seragam militer Belanda, mengecoh
pasukan-pasukan Belanda, menjerat mereka ke suatu perangkap yang
diatur oleh TNI. Di situlah pasukan Belanda itu dibantai. Poncke
Pirncen, begitu cerita penguasa Belanda, ambil bagian dalam
menembaki tentara Belanda yang terjebak itu. Dengan itu fihak
Belanda hendak menunjukkan: Lihatlah Poncke Princen si pengchianat
yang membelot ke pihak Republik Indonesia, membunuhi
teman-temannya sendiri. *Tentu cerita itu samasekali rekayasa belaka.
*
Princen membantah cerita bohong yang disiarkan penguasa Belanda
itu. Ketika ia masuk wajib militer, jelas baginya bahwa ia disuruh
berperang melawan Indonesia. Ia menolak dan menghilang ke
Perancis. Ketika ia kembali ke Belanda mendengar ibunya sakit
keras, ia ditangkap polisi militer Belanda. Princen dikirim ke
‘kamp pendidikan kembali’ di Schoonhoven. Di situ ia banyak
bertemu dan tukar fikiran dengan ‘pembangkang-pembangkan’ lainnya.
Orang-orang Komunis Belanda menentang pengiriman tentara ke
Indonesia. Salah seorang profesor (Komunis) mengeluarkan seruan
agar jangan berangkat. “Saya sepenuhnya terpengaruh oleh sikap
mereka itu. Tidak ada yang kami diskusikan selain masalah
(perlawanan terhadap pengiriman tentara ke Indonesia) itu”.
Demikian Poncke Princen dalam wawancaranya dengan mingguan ‘De
Groene Amsterdammer’, 43 tahun kemudian.

Ketika dihadapkan di sidang mahkamah militer Belanda karena
desersinya itu, Princen menyatakan bahwa bangsa Indonesia
mempunyai hak elementer untuk merdeka. Dan pengirimannya ke
Indonesia, menurut Princen bertentangan dengan Fasal 192
Undang-Undang Dasar Belanda. Pengadilan Militer samasekali tidak
menggubris argumen-argumen Princen. Kata Hakim Ketua: — “Kopral
Princen, kita disini bukan di parlemen” — kemudian Princen
divonis setahun penjara (dengan 4 bulan ‘masa percobaan’).

Setelah dengan terpaksa masuk militer lagi Princen dikirim ke
Purwakarta. Menurut ceriteranya, di Purwakarta ia banyak diskusi
dengan seniman-seniman dan budayawan muda Indonesia.

“Dari diskusi itu berangsur-angsur mata saya terbuka tentang
perjuangan mereka itu. Tibalah saya pada pandangan: bila fihak
sana yang benar (maksudnya Indonesia) maka saya juga harus ada di
fihak sana”. Pada tanggal 25 September 1948, Poncke Princen
mengambil langkah bersejarah, yang menentukan jalan hidupnya
selanjutnya. Princen menanggalkan pakaian seragam KL-nya dan
bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia.

Fihak TNI tidak segera percaya. Princen ditahan dan dikirim ke
Yogyakarta. Ketika Belanda melakukan agresi kedua (19 Desember
1948) TNI membebaskan Princen dari penjara. Kepadanya diberikan
peluang untuk memilih apakah mau kembali ke tentara Belanda, atau,
berjuang bersama TNI. Princen memilih menjuadi pejuang kemerdekaan
Indonesia. Keputusan yang diyakininya benar. Dimantapkannya ketika
ia ambil bagian dalam ‘long mars’ ditengah-tengah hujan peluru
Belanda.

Kepada ibunya Princen menulis: “Selama dua setengah bulan kami
jalan kaki tanpa sepatu (dari Jogya ke Jawa Barat). Jalan
sepanjang kurang-lebih 900 km bukan jalan beraspal. Siang hari
kami dihujani peluru, malam hari dibom. Kami juga menyaksikan
perkampungan rakyat yang dibakar (tentara Belanda)… Ketika itu
adalah saat-saat sulit, tetapi adalah pada saat itu kita menyadari
bahwa . . . . kawan-kawan kita sendiri, hakikatnya tidak beda
samasekali dengan orang-orang (nazi) Jerman. Lewat ‘long mars’
itulah saya betul-betul yakin bahwa saya adalah bagian dari
orang-orang yang ditembaki (tentara Belanda). Karena itulah saya
mengidentifikasikan diri saya dengan pemuda-pemuda itu (TNI)”.

* * *

Nama lainnya adalah **Piet van Staveren ( lahir 1925), alias
PITOYO**.Bersama 25 orang ‘pembangkang’ lainnya, Pitoyo
‘nyeberang’ ke TNI, memihak Republik Indonesia dan aktif sebagai
penyiar Radio Republik Indonesia, Yogyakarta, pada zaman perang
kemerdekaan Indonesia.

Piet van Staveren adalah seorang Komunis, anggota ANJV, organisasi
pemuda Belanda yang berorientasi ke CPN (Partai Komunis Belanda).
Setibanya di Indonesia , ia berfihak pada RI setelah Belanda
melakukan agresi pertama (1947).

Jelas dinyatakan oleh Pitoyo bahwa ia “menolak untuk mengabdi pada
kepentingan kolonial klas yang menindas.”. Ia ditangkap (1949 dan
di kirim kembali ke Belanda dan divonis 7 tahun penjara (Leeuwarden).

Mereka-mereka itu, prajurit-prajurit Belanda yang melakukan
‘desersi’, tidak mau disuruh berperang melawan Republik Indonesia.
Untuk itu mereka diganjar hukuman, yang berkisar dari beberapa
bulan sampai lima tahun penjara. Melakukan desersi adalah bentuk
protes dan perlawanan mereka terhadap perang kolonial pemerintah
Belanda terhadap Republik Indonesia, terhadap pejuang-pejuang
kemerdekaan Indonesia.

* * *

Menulusuri kembali sejarah hubungan Indonesia-Belanda beberapa ratus
tahun ke belakang, kita menyaksikan bahwa hubungan ini ditandai, dicirii
oleh kolonialisme Belanda yang bersekutu dan bersandar pada feodalisme
yang masih kokoh di Indonesia. Kekuasaan kolonialisme itu ditandai oleh
pemerasan dan penindasan atas bangsa kita.

Orang-orang Belanda yang berpandangan kolot, feodal, konservatif dan
reaksioner, dengan bangga memandang ke Zaman Keemasan Kerajaan Belanda.
Mereka merasa heibat sebagai turunan Jan Pieterszoon Coen (1587-1629),
gubernur-jendral VOC yang melakukan genosida terhadap rakyat Banda demi
memaksakan monopolinya atas perdagangan rempah-rempah di kepulauan
Maluku dan Banda. Yang membakar kota Djajakarta demi membangun Batavia.
Dan peranan gubernur-jendral van de Bosch yang memaksakan ‘Cultuur
Stelsel’ (tanam paksa 1830-1870), yang telah menggendutkan kas negeri di
Den Haag, tapi membangkrutkan kaum tani Indonesia sehingga hidup
seterusnya sebagai kuli-kuli di antara bangsa-bangsa. Serta dibangumya
oleh gubernur-jendral Daendels, ‘Jalan Raya Pos’ ( De Grote
Postweg-1880) dari Anyer di Banten sampai ke Panarukan, di Jawa Timur,
sejauh 1000 km, yang telah minta korban matinya ribuan petani Indonesia.

Belum lagi bicara kasus pembantaian masal Kapten Westerling di Sulawesi
Selatan atas rakyat Sulawesi Selatan, dan pembunuhan masal tentara
Belanda di desa Rawagede, Jawa Barat. Dan sejumlah kekejaman Belanda
selama dua kali perang agresi Belanda terhadap Republik Indonesia.

*Semua itu adalah catatan sejarah yang mengisahkan kekuasan angkara
murka rezim kolonial Belanda atas Indonesia.*

* * *

Tapi . . . . Juga dengan menelusuri kembali sejarah hubungan
Indonesia-Belanda, kita bertemu dengan tokoh-tokoh lainnya.

Sepertu *MULTATULI* dengan bukunya yang anti-kolonial dan anti feodal
“Max Havelaar . . .”; dengan *Prof Dr Wertheim* dengan bukunya
“Indonesian Society in Transition”, dan didirikannya Komite Indonesia
serta Stichting Werheimnya; dengan *Prof Dr Jan Breman* dengan bukunya
dan tulisan-tulisannya yang membelejeti kejahatan ‘Cultuur Stesel’
(antara lain yg berjudul “Koloniale Profijt van Onvrije Arbeid – Het
Preanger Stelsel van Gedwongen Koffieteelt of Java) dan
tulisan-tulisannya yang mengungkap dan menganlisisis pelbagai bentuk
pemerasan kolonial Belanda atas Indonesia; dengan *Prof Dr Pluvier* yang
dengan jujur dan obyektif menulis buku sejarah gerakan nasional
Indonesia; dengan*Prof Dr Bob Hering* yang menulis buku sejarah
Indonesia, tentang Bung Karno sebagai Bapak Nasion Indonesia;
dengan*Joop Morriën* dengan bukunya “Vijftig Jaar Antikoloniale Strijd –
INDONESIË Liet Me Nooit Meer Los”; dengan *Herman Burger* dengan bukunya
“De Garuda en de Ooievaar” yang dengan obyektif menulis tentang sejarah
hubungan Nederland-Indonesia; dengan *Ewald van Vugt* dengan bukunya
“Zwarte Boek Van Nederland Overzee”, yang membelejeti kekejaman dan
kebiadaban kolonialisme Belanda terhadap dunia, khususnya terhadap
Indoensia; dengan *Dr H. Poeze* yang menulis tentang sejarah salah
seorang founding father Indonesia — TAN MALAKA;

dengan *Poncke Princen* dan *Piet van Staveren*, yang menentang perang
yang dilancarkan Belanda atas RI dan kemudian berpihak total pada
perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan masih banyak lagi cendekiawan,
pakar dan sejarawan yang berpandangan obyektif, yang mengutuk
kolonialisme Belanda atas Indonesia dan membela perjuangan perjuangan
kemerdekaan Indonesia. Pasti banyak tulisan dan kegiatan lainnya yang
dilakukan orang-orang Belanda yang jujur dan bersahabat terhadap Indonesia.

*Maka tibalah kita pada suatu kesimpulan: Yaitu – Keharusan melihat
sejarah hubungan Indonesia-Belanda selalu dari dua seginya, yaitu segi
gelap dan segi terangnya, SEGI NEGATIF DAN SEGI POSITIFNYA.*

* * *

*Aksi dan tindakan sejumlah besar prajurit Koninklijke Leger Belanda,
yang ‘membangkang’ yang melakukan “desersi” demi menolak dan melawan
perang agresi Belanda atas Republik Indonesia, jelas adalah segi
indahnya, segi positifnya dalam sejarah hubungan dua bangsa dan dua
negeri ini.*

 

TAMAN BACA MULTATULI” Di Sebuah Desa Banten

Kolom IBRAHIM ISA
Kemis, 29 Maret 2012

TAMAN BACA MULTATULI” Di Sebuah Desa Banten

Pengelola: — Guru Desa Lebak, Ubaidillah Muchtar

in:NASIONAL-LIST YAHOOGROUPS <nasional-list@yahoogroups.com> , Thursday, 29 March 2012, 18:16

*Sahabatku Guru di Lebak, Banten, dikenal populer sebagai ***Kang
Ubay***, nama lengkapnya ***UBAIDILLAH MUCHTAR***, baru-baru ini
mengirimkan padaku tiga pasang YOUTUBE, mengabadikan laporan wartawan
Metro TV Jakarta, Kick Andy Hope , ke desa Lebak. Dengan judul ***TAMAN
BACA MULTATULI***, laporan tsb ditayangkan pada tanggal 17 Februari y.l.
Untuk melihatnya sendiri silakan klik pada link brikut ini:

Episode (1): http://www.youtube.com/watch?v=8ub5M7Bu_Sc
Episode (2) http://www.youtube.com/watch?v=R7kt18w5ezU
Episode (3) http://www.youtube.com/watch?v=2uZki0ko58s*

** * **

*Ubaidillah Muchtar bersepeda motor dari Sawangan, Depok, menuju kampung
Ciseel, desa Sobang, Kabupaten Lebak, menempuh jalan ratusan kilometer.
Disitulah Kang Ubay memperkenalkan Eduard Douwes Dekker alias Multatuli
ke masyarakat Ciseel, yang langka fasilitas itu. *

*Jalan menuju Desa Ciseel berlika-liku dan tak beraspal. Kesanalah Kang
Ubay melakukan silaturahmi dengan masyarakat kemudian membentuk grup
membaca dengan bacaan utama novel ***Max Havelaar.**

*Di desa itu dimulai cerita unik pada tanggal 23 Maret 2010. *

*Pekan demi pekan, para peserta */reading group belajar kenal
dengan/*tokoh Max Havelaar dan perjuangannya di masyarakat Lebak. Suatu
perlawanan terhadap kejahatan bupati bangsa sendiri kala itu. Demikian
a.l tulis WordPress.com.*

Kini setelah setahun berlalu kegiatan tetap berlanjut dengan
perkembangan mengagumkan karena edisi Max Havelaar dalam beragam bahasa
mulai dibaca.

* * *

*Sebelumnya, — Ubay menceriterakan kepadaku bahwa, dua tahun yang
lalu, 23 Maret 2010, di Lebak telah didirikan TAMAN BACA MULTATULI.
Anak-anak didik Ubay terlibat dengan kegiatan “Reading Group Max
Hevelaar”. *

**Betul-betul tak terfikir samasekali padaku, – – – – bahwa, nun jauh di
desa CISEEL, – – – di pedalaman Lebak Banten, di sebuah kampung yang
belum tersentuh modernitas murid-murid sekolah, di bawah bimbingan
gurunya, anak-anak didik Indonesia, sejak 23 Maret 2010, melakukan
kegiatan membaca bersama di sebuah READING GROUP MAX HAVELAAR. Pembacaan
dilakukan setiap selasa pukul 16.30-18.00. Pesertanya anak-anak usia
SD-SMP-SMA desa tsb.**

*Mei lalu, ada acara SASTRA MULTATULI, 3 hari berturut-turut. Diskusi
Multatuli, menyusuri jejak Multatuli, kesenian rakyat, pemutaran film
Max Havelaar, dan trip to Baduy. Semua catatan dan foto tersimpan di :
http://www.readingmultatuli.blogspot.com/. Dan juga *drama Saijah Adinda. **

Juni tahun lalu, demikian ceritera Ubay, —- datang berkunjung
rombongan terdiri dari14 operator travel wisata ke Lebak yang dipimpin
oleh Willem van Duijen, Kurator Museum Multatuli di Amsterdam, Belanda.
Pada 2 Juni juga datang ke Taman Baca Multatuli Ciseel, Lebak, suami
istri Italia, suami istri, Carlo Laurenti dan Maria Elenora dari Reading
Group Max Havelaar, Itali — datang ke Taman Baca Multatuli.

Reading Group Max Havelaar Ciseel kini memasuki tahun ke-2. Tahun
pertama tamat selama 11 bulan (23 Maret 2010-22 Februari 2011)dengan
kerbau sungguhan. Lihat juga
http://readingmultatuli.blogspot.com/p/galeri-foto.html.”

Reading Group kini memasuki minggu ke-33 di tahun kedua. Baru tiba di
Bab 8. Pidato Havelaar. Juga tambah lagi sekarang ada Reading Group
Novelet Saija bahasa Sunda di Kamis sore…peserta tetap konsisten hadir.

Demikian cerita Ubaidillah Muchtar padaku.

* * *

*Fikirku . . . Multatuli Abad ke XIX — Prof Dr Wertheim Abad Ke
XX, Adalah Jembatan-Jembatan Yang Sesungguhnya antar Indonesia dan
Belanda.*

* * *

Siapa akan menyangka sebelumnya? Bahwa, — di bawah kekuasaan mutlak
pemerintah kolonial Hindia Belanda, pada abad ke-IX, seorang pejabat
kolonial, seorang asisten-residen Lebak, Dr. Douwes Dekker, memulai
ramuannya, berancang-ancang dalam fikirannya, apa yang kemudian ia tulis
dalm bukunya yang menggoyahkan sendi-sendi kolonialisme dan feodalisme,
‘MAX HAVELAAR”. Lengkapnya *Max Havelaar, of de Koffij-veilingen der
Nederlandsche Handel-Maatschappij. * (Edisi Indonesia: –*”Max Havelaar,
atau Lelang Kopi Perusahaan Dagang
Belanda”.* Satu-satunya novel, roman, drama, yang bagaikan dinamit-awal
menggoncang pondasi kekuasaan angkara murka kolonialisme Belanda di
Indonesia.

*Di Lebak, sebuah desa di Banten. Disitulah memancar cahaya hati nurani
seorang Belanda yang kemudian terkenal dengan nama MULTATULI. Ia
menuding, ia menggugat terbuka: KOLONIALISME BELANDA DAN FEODALISME
BANTEN — adalah PENINDAS DAN PEMERAS RAKYAT INDONESIA. *

* * *

Tidak kebetulan bahwa di sebuah desa yang jauh dari kota, terpencil, di
Lebak, Guru Ubaidillah berprakarsa mendirikan sebuah perpustakaan untuk
murid-murid sekolah di desa itu – “TAMAN BACA MULTATULI”. Peristiwa ini
menunjukkan di satu pihak kepedulian dan pengabdian seorang guru dari
generasi muda, *UBAIDILLAH MUCHTAR. *Ia mencurahkan tenaga dan
fikirannya pada masalah pendidikan anak-anak bangsa di desa yang begitu
terpencil. Disisi lainnya Ubay tergugah dan terinspirasi oleh tokoh Dr.
Edward Douwes Dekker, alias MULTATULI.

**Di kalangan budaya Belanda, Multatuli dinilai sebagai novelis terbesar
yang setara dengan penulis-penulis kaliber dunia.**

****MULTATULI (Artinya ‘Saya Yang Banyak Menderita’***) adalah sastrawan
Belanda yang terbesar di abad ke-XIX. Bahkan mungkin, demikian
dikatakan, ***Multatuli adalah penulis Belanda terbesar di sepanjang
masa***. Siapa saja yang membaca roman Multatuli ‘Max Havelaar’, akan
berkenalan dengan jiwa kritis Multatuli. Justru ini pulalah yang
membuatnya masyhur di seluruh dunia. Di salah satu bagian karya
Multatuli itu, terdapat drama tentang ***’SAIJAH Dan ADINDA’***yang
sangat menyentuh. Di negeri kita bagian dari buku Multatuli ini sering
dikutip dan dipentaskan di panggung.*

*Mengapa hal ini penting dan menarik? Karena menggugah kita orang-orang
Indonesia. Karena yang dianggap penting oleh Belanda itu, berkenaan
dengan suatu karya seni yang menyangkut NASIB RAKYAT KITA pada zaman
Hindia Belanda dulu. *

*Mutatuli menjadi amat terkenal di negerinya sampai ke mancanegara
dengan bukunya ‘Max Havelaar’, nama lengkap buku Multatuli adalah ‘Max
Havelaar, Of De Koffieveilingen der Nederlandse Handelmaatschppij’.
Multatuli, adalah nama-pena Eduard Douwes Dekker. Kiranya pembaca
Indonesia cukup mengenalnya. Buku Multauli ‘Max Havelaar’ sudah pernah
diterbitkan edisi bahasa Indonesia, dan telah dua, tiga kali dicetak ulang.
***
Buku Multatuli, ‘Max Havelaar’, terbit 1860, ditulisnya dalam jangka
waktu sebulan (1859)***, di kamar sebuah hotel kecil di Brussel, Belgia.
Oleh kalangan luas budaya di Belanda, karya Multatuli dinilai sebagai
literatur Belanda yang terpenting. ***Multatuli telah memelopori suatu
gaya penulisan yang merupakan gaya penulisan baru. Ia juga dikatakan
sebagi romantikus terbesar dalam literatur Belanda.***

Di negeri kita, Multatuli dinilai sebagai seorang sastrawan Belanda yang
progresif. Beliau dihargai dan dikagumi. Karena sebagai orang Belanda ,
bahkan pejabat kolonial Hindia Belanda, ia punya hati nurani. ***Dengan
jernih Multatuli mengisahkan nasib buruk rakyat Indonesia di bawah
kekuasaan kolonial/feodal, dalam hal ini kaum tani di Lebak, dimana
Multatuli pernah menjadi asisten residen.
***

Pada periode Orba penguasa melarang dipertunjukkannya film ‘Max
Havelaar’ produksi Belanda. Alasannya ? Sungguh memalukan. Betul-betul
mengungkap kepicikan jiwa penguasa Orba ketika itu. Sebagai alasan
penolakan atas film tsb, dikatakan bahwa film tsb menunjukkan bahwa
orang-orang Indonesia (tuan-tuan feodal yang berkuasa ketika itu)
diceriterakan sebagai ‘lebih kejam’ dari penguasa kolonial Hindia Belanda.*

*Bagi Indonesia ada arti khusus, arti besar, karena,***Multatuli dan
karyanya ‘Max Havelaar’ adalah salah satu tali penghubung dan pengikat
bagi saling mengenal dan saling merespek berkenaan dengan usaha untuk
memperbaiki lebih lanjut hubungan dua negeri dan bangsa, Indonesia dan
Nederland.***

Proses politik alami demoralitas dan rusak parah

Proses politik alami demoralitas dan rusak parah

Kamis, 29 Maret 2012 23:21 WIB | 2118 Views

Refleksi wajah dan pemikiran Busyro Muqoddas, dalam bukunya, “Busyro Muqoddas: Penyuara Nurani Keadilan”. (FOTO ANTARA/Fanny Octavianus)

…tetapi parpol bermasalah harus diproses, parpol tidak sehat harus dikontrol publik. Kita tidak bisa menata Indonesia ketika proses kaderisasi lahir dengan proses politik yang korup…

Yogyakarta (ANTARA News) – “Proses politik saat ini mengalami demoralitas, sehingga salah kaprah dan rusak parah,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas.

“Kondisi itu melahirkan penegak hukum yang menjualbelikan perkara, anggota dewan yang melakukan jual beli pasal, dan anggota dewan yang merekrut pimpinan diwarnai rumor suap,” katanya di Yogyakarta, Kamis.

Dalam konteks itu, menurut dia pada diskusi publik “Menata Ulang Indonesia”, tidak bisa menata ulang Indonesia tanpa melihat partai politik ke depan seperti apa.

“Parpol memang jangan dibubarkan, tetapi parpol bermasalah harus diproses, parpol tidak sehat harus dikontrol publik. Kita tidak bisa menata Indonesia ketika proses kaderisasi lahir dengan proses politik yang korup,” katanya.

Ia mengatakan ketika kemunafikan sampai pada tataran politik, maka dampaknya akan luar biasa. Ketika mereka memegang kekuasaan, yang terjadi adalah korupsi yang dilakukan pejabat dengan posisi strategis dan menjalankan sistem politik korup.

“Situasi itu kemudian menimbulkan persoalan lebih rumit, misalnya mereka mempunyai penguatan agenda untuk mempertahankan kekuatan pada posisi politik,” katanya.

Menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah melakukan kajian tentang korupsi “by design” dan menemukan sejumlah desain izin pertambangan di Indonesia.

“Ada kabupaten tertentu yang semakin sering mengeluarkan izin pertambangan, kemudian semakin meningkat menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Artinya, potensi tambang juga menjadi sasaran korupsi,” katanya.

Dalam kajian tentang minyak dan gas bumi (migas), menurut dia, KPK mendapatkan temuan pengelolaan migas di lapangan. Setiap hari sekian ribu pompa minyak menyedot minyak, tetapi yang dilaporkan hanya sebagian karena pencatatannya manual.

Ia mengatakan dengan situasi politik seperti itu diharapkan pemberantasan korupsi bisa tetap dijalankan dengan baik dan tidak ditekan banyak pihak, termasuk keinginan pihak tertentu untuk merevisi UU KPK.

“Revisi itu justru menjadi momentum konglomerat menggelontorkan uang. Jika DPR merevisi UU KPK, maka KPK akan melawan dengan cara beradab,” katanya.

(B010/H010)

Ekonom: BBM harus naik karena kelemahan pemerintah

 

 

Ekonom: BBM harus naik karena kelemahan pemerintah

Jumat, 30 Maret 2012 00:31 WIB | 2012 Views

Medan (ANTARA News) – Ekonom dari USU Prof Dr Bachtiar Hasan Miraza mengatakan, menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan keharusan yang disebabkan kelemahan dan kesalahan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

“Tidak adanya perencanaan yang matang dalam pengelolaan keuangan menyebabkan kenaikan harga BBM menjadi keharusan,” katanya di Medan, Kamis malam.

Menurut Hasan Miraza, pemerintah memang harus menaikkan harga BBM tersebut karena beban dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sangat besar.

Namun beban tersebut bukan muncul karena adanya krisis keuangan tetapi lebih disebabkan ketidakmampuan dan tidak adanya kreativitas pemerintah dalam mengelola sumber daya yang ada untuk menjadi sumber keuangan.

Tidak adanya kreativitas pemerintah tersebut dapat dilihat dari minimnya solusi yang dilakukan untuk memperkuat APBN selain mengurangi subsidi BBM dan menambah hutang luar negeri.

“Hanya dua cara itu saja yang dilakukan pemerintah, yang lain tidak ada,” katanya.

Ia mengatakan, “hobinya” pemerintah dalam menambah hutang luar negeri untuk memperkuat APBN tersebut dapat dilihat dari jumlah hutang Indonesia belakangan ini yang telah mencapai sekitar Rp2.000 triliun.

“Akhirnya, hutang dalam negeri bertambah, hutang luar negeri juga `membengkak`,” katanya.

Ironisnya, kata dia, tidak ada kreativitas pemerintah dalam mengelola APBN tersebut diperparah dengan perilaku pemimpin departemen atau kementerian yang tidak mau mengurangi anggaran masing-masing.

Kondisi itu dapat dilihat dari pengajuan anggaran setiap departemen atau kementerian yang selalu meminta penambahan setiap tahun dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Karena itu, alasan Kementerian Perekonomian yang menyebutkan kenaikan harga BBM untuk menyelamatkan keuangan negara sangat tidak tepat karena bukan untuk kepentingan jangka panjang.

“Kenaikan BBM bukan untuk menyelamatkan keuangan negara tetapi menyelamatkan APBN,” katanya.

Dengan pertimbangan itu, kenaikan harga BBM dengan mengurangi subsidi tersebut dapat dimaklumi, bahkan keharusan yang perlu dilakukan agar beban APBN tidak terlalu berat.

“Namun (kenaikan) itu malapetaka yang dibuat sendiri,” kata Prof Hasan Miraza.

“Jika pemerintah tetap tidak kreatif, saya jamin kenaikan harga BBM tahun ini tidak menghilangkan rencana kenaikan tahun depan,” katanya menambahkan.  (I023/Z002)Editor: B Kunto Wibisono

CARA-CARA CIA MEMBASMI KOMUNIS DAN KAUM KIRI (1)

 CARA-CARA CIA
MEMBASMI KOMUNIS DAN KAUM KIRI (1)

Suar Suroso
in:”gelora45@yahoogroups.com” <gelora45@yahoogroups.com> , Friday, 30 March 2012, 8:06

Peristiwa pembunuhan tahun 1965, pembasmian komunis dan kaum kiri di Indonesia bukanlah kejadian pembantaian manusia satu-satunya dalam sejarah. Tahun 1950, gerilya anti Jepang yang seusai Perang Dunia kedua berkembang jadi gerilya bersenjata di bawah pimpinan Huk Balahap di Filipina dibasmi liwat pembantaian, kekerasan bersenjata di bawah pimpinan CIA. Dari penyimpulan pengalamannya membasmi gerilya di Filipina, CIA merumuskan gagasan OPERASI PHOENIX. Operasi ini dijalankan di Vietnam untuk membasmi gerilya di bawah pimpinan Partai Komunis Vietnam  liwat pembunuhan besar-besaran. Cara-cara pembasmian komunis dan kaum kiri ini menjadi bahan pendidikan di akademi militer Fort Leavenworth yang mendidik perwira-perwira Vietnam Selatan dan Indonesia. Dari Indonesia terdapat antara lain, Jenderal Ahmad Yani, Brigjen Soewarto, Sarwo Edhie dll. Pada tahun 1965 di Indonesia sudah terdapat dua ribu perwira hasil didikan akademi-akademi militer Amerika.
William Colby, mantan Direktur CIA menyatakan, bahwa program pembunuhan besar-besaran di Indonesia adalah sama dengan Program Phoenix. Para pembunuh, teroris-teroris ini dididik dan dilatih di sekolah-sekolah Western Hemisphere Institute For Security Cooperation, yang dulunya The School of The Americas, Ft. Benning,  Georgia dan The Counter-Insurgency Training Center, Ft. Bragg, Fayetville, N.C. [Baca The REAL Phoenix Program, Posted By: tenavision Date: Friday, 6-Jan-2006 12:38:49] :
Program Phoenix diramu oleh Kepala Divisi Timur Jauh CIA, William Colby, dilaksanakan oleh Kepala Kantor CIA, William Casey. Tom Ridge, Oliver North dan Bob Kerry adalah diantara mata-mata pelaksana Program Phoenix. Di sekitar tahun enampuluhan, beberapa orang pengajar masalah kontra-pemberontakan datang di Indonesia memberi latihan. Latihan militer Amerika Serikat ini dilakukan dengan rahasia karena Washington menganggap pemimpin negeri ini yang netralis, Sukarno adalah dicurigai secara politik. Latihan hanya diperbolehkan, agar Amerika Serikat mendapat pengaruh dalam militer Indonesia yang dianggap dapat disandari.
Bantuan dan latihan yang diberikan Amerika secara rahasia, yang bagian terbesarnya diberi nama yang tidak menakutkan “civic action”, yang umumnya diperkirakan berarti untuk membangun jalan, memberi tenaga untuk klinik-klinik kesehatan dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya dengan pekerja sivil berupa kegiatan-kegiatan saling-bantu. Tetapi “civic action” juga memberi syarat untuk kerja rahasia di Indonesia, demikian pula di Filipina dan Vietnam, yaitu untuk perang syaraf.
Untuk menangkal Partai Komunis Indonesia yang kuat, Beret Merah Angkatan Darat melancarkan pembunuhan ratusan ribu manusia, priya dan wanita serta kanak-kanak. Begitu banyak mayat dilemparkan masuk sungai-sungai di Jawa Timur hingga airnya menjadi merah oleh darah. Dalam taktik perang syaraf klasik, mayat-mayat yang telanjang juga mengabdi untuk peringatan bagi para penduduk di desa-desa di hilir sungai.
“Supaya tidak tenggelam, mayat-mayat itu secara sembarangan diikatkan pada pancang-pancang bambu”, tulis saksi mata Pipit Rochijat. “Dan hanyutnya mayat-mayat itu dari daerah Kediri ke daerah hilir Kali Brantas mencapai tujuan pentingnya dengan mayat-mayat itu ditumpuk di atas rakit berhiaskan  panji-panji PKI berkibar dengan bangga” [Baca Rochijat: “Am I PKI or Non-PKI?”, Indonesia, Oct. 1985]
Sementara penulis sejarah, menghubungkan kekerasan yang luarbiasa ini dengan sikap tentara yang keterlaluan kegila-gilaan yang bertindak dengan “kekejaman yang tak direncanakan” atau “histeria massa” yang menyebabkan berlangsungnya pembunuhan sampai hampir setengah juta orang Indonesia, banyak di antaranya adalah turunan Tionghoa.
Tetapi taktik yang berulang-kali menempatkan mayat secara menakutkan itu adalah cocok dengan doktrin perang syaraf militer, yang menurut seorang perwira pimpinan para pembunuh, itu adalah satu bentuk isyarat tuntutan untuk pembasmian PKI.
Sarwo Edhie, komandan para komando yang terkenal dengan pasukan Beret Merah, memberi peringatan, bahwa perlawanan komunis “jangan diberi kesempatan untuk berkonsentrasi atau mengkonsolidasi diri. Secara sistimatik harus dipukul mundur dengan segala cara, termasuk perang syaraf” [Baca The Revolt of the G30S/PKI and Its Suppression, diterjemahkan oleh Robert Cribb dalam The Indonesian Killings.] Sarwo Edhie sudah dikenal sebagai seorang penghubung CIA, ketika dia bertugas di Kedutaan Indonesia di Australia. [Baca Pacific, May-June 1968]
Dalam The Very Dark Side of U.S. History, Consortium News / By Peter Dale Scott and Robert Parry, Oct. 8, 2010, dipaparkan bahwa dalam memoirnya, Lansdale membual mengenai salah satu trick perang syaraf yang legendaris, yang dipergunakan melawan gerilya Huk, melawan mereka yang dianggap percaya akan tahayul dan takut pada makhluk seperti vampir penghisap darah, yang disebut dalam bahasa penduduk setempat asuang.
“Pasukan psy-war melakukan penghadangan di jalan yang biasanya ditempuh oleh rombongan gerilya Huk,” tulis Lansdale. “Ketika rombongan patroli Huk itu liwat di tempat penghadangan, pasukan psy-war dengan diam-diam menangkap orang yang paling belakang dari rombongan patroli Huk itu. Karena malam gelap, peristiwa ini tak diketahui oleh rombongan patroli itu. Orang yang ditangkap itu dibunuh, dengan diberi dua lobang di lehernya, sepertinya bekas gigitan vampir penghisap darah, mayat itu  ditegakkan atas tumitnya, dikeringkan darahnya, dan dibawa kembali mayat itu ke jalan semula.
Ketika rombongan gerilya Huk itu kembali mencari temannya yang hilang, menemukan mayat kawan mereka tanpa darah, maka setiap anggota patroli Huk itu akan percaya, bahwa asuang sudah menghisap darah nya” [Baca Lansdale: In the Midst of Wars ] Inilah operasi perang syaraf untuk menakut-nakuti gerilya Huk.
“Taktik khusus dari pasukan adalah mengepung suatu daerah; semua yang ada dalam daerah kepungan itu dianggap sebagai musuh” , kata seorang kolonel Filipina yang pro Amerika. “Hampir setiap hari didapati mayat mengapung di sungai, banyak diantara mereka adalah korban dari kesatuan Nenita dari pasukan mayor Napoleon Valeriano  [Baca Benedict J. Kerkvliet, The Huk Rebellion: A Study of Peasant Revolt in the Philippines.]
Kurt Nimmo menulis dalam: CIA Assassination Program Revealed: Nothing New Under the Sun, bahwa Program pembunuhan besar-besaran di Indonesia adalah didasarkan pada pengalaman-pengalaman CIA di Filipina. Para penasehat militer Amerika dari Joint US Military Advisory Group (JUSMAG) dan Kantor CIA di Manila merencanakan dan memimpin penindasan berdarah terhadap kekuatan nasionalis Hukbong Mapagpalaya ng Bayan [Catatan Roland G Simbulan: Operasi Rahasia dan CIA, Hidden History in the Philipines]
Sebuah petunjuk perintah CIA mengenai pembunuhan menyatakan, bahwa adalah perlu membunuh seorang pemimpin politik yang karirnya jelas menunjukkan bahaya bagi usaha kemerdekaan. CIA  tidak memilih-milih ketika melakukan pembunuhan sejumlah besar orang di Indonesia. Sesudah membasmi komunis di tahun 1965, perwira-perwira militer Indonesia memimpin pasukan mereka melikwidasi Partai Komunis Indonesia dan akhirnya menggulingkan Presiden Sukarno.
Peter Dale Scott menulis, bahwa tugas terbesar membasmi PKI dan pendukungnya yang berlumuran darah yang sekarang diakui oleh para sahabat Suharto sudah mengorbankan lebih dari setengah juta jiwa. Untuk pertama kalinya pejabat-pejabat Amerika mengakui bahwa tahun 1965 secara sistimatik mereka telah menghimpun daftar nama pimpinan komunis dari pimpinan atasan sampai kader-kader desa. Sebanyak 5.000 nama diserahkan kepada Tentara Indonesia, dan kemudian diperiksa oleh pejabat Amerika nama-nama mereka yang ditangkap dan dibunuh, menurut pejabat-pejabat Amerika. [Kathy Kadane menulis untuk South Carolina’s Herald Journal on May, 1990]
(Bersambung)

AKAR PEMBASMIAN KOMUNISME SAMPAI PENGGULINGAN BUNG KARNO (4)

AKAR PEMBASMIAN KOMUNISME
SAMPAI PENGGULINGAN BUNG KARNO (4)

Suar Suroso
in:”nasional-list@yahoogroups.com” <nasional-list@yahoogroups.com> ,Thursday, 29 March 2012, 7:57

Politik Rollback
 
Politik Rollback muncul sebagai perlawanan Partai Republik atas containment gagasan Partai Demokrat. Dibalik strategi yang baru ini terdapat ide melakukan ofensif untuk mendorong mundur komunisme, ketimbang hanya defensif menahan (membendungnya). Pengambil inisiatif dari politik rollback ini adalah John Foster Dulles. Kemudian politik rollback Dulles ini dilaksanakan oleh Pemerintahan Ronald Reagan selama tahun 1980an dan bermuara pada menghasilkan rontoknya daerah kekuasaan Sovyet, brantakannya kubu komunis di Eropa Timur dan hancurnya Uni Sovyet itu sendiri.
Dalam bahasa strategi Amerika, rollback adalah politik untuk membasmi seluruh pasukan musuh dan menduduki negerinya, seperti yang pernah berlangsung dalam Perang Dalam Negeri Amerika hingga membentuk Konfederasi, dan dalam Perang Dunia kedua seperti menghadapi Jerman dan Jepang yang sampai ditaklukkan.
Ungkapan rollback militer terhadap Uni Sovyet diusulkan oleh James Burnham dan para ahli strategi lainnya pada akhir tahun 40an, dan oleh Pemerintahan Truman dilaksanakan dalam melawan Korea Utara dengan melangsungkan Perang Korea. Banyak perdebatan waktu itu mengenai masalah apakah Amerika akan menjalankan strategi rollback melawan komunisme di Eropa Timur dalam tahun 1953-1956, putusannya adalah tidak. Sebagai penggantinya AS memulai pelaksanaan program jangka panjang dengan perang psikhologi untuk merontokkan pemerintah komunis dan pro-komunis serta dengan membantu pemberontakan-pemberontakan. Usaha-usaha ini sudah dimulai semenjak tahun 1945 di Eropa Timur, termasuk memberi bantuan senjata bagi pejuang-pejuang untuk kemerdekaan di negara-negara Baltik dan Ukraina. Usaha lainnya juga berlangsung di Albania semenjak tahun 1949, menyusul kehancuran kekuatan bersenjata komunis dalam perang dalam negeri Yunani tahun itu. Dalam hal ini, agen-agen yang didaratkan diselundupkan oleh Inggeris dan Amerika Serikat untuk memicu perang gerilya, tetapi gagal. Operasi ini sudah dikhianati oleh agen ganda Inggeris Kim Philby, yang menyebabkan tertangkap dan dibunuhnya agen-agen tersebut. Proses yang ternyata berhasil meruntuhkan pendudukan Sovyet di Afghanistan tahun 1980an.
Dalam perang Korea, Amerika Serikat dan PBB secara resmi menjalankan politik rollback – menghancurkan pemerintah Republik Rakyat Demokrasi Korea, mengirim pasukan PBB meliwati garis lintang 38 derajat untuk menduduki Korea Utara. Strategi rollback Amerika menyebabkan Tiongkok mengirim pasukan sukarela memasuki Korea memukul kembali pasukan PBB sampai ke gasrislintang 38 derajat. Kegagalan strategi rollback, menyebabkan Amerika, jenderal Douglas MacArthur kembali menempuh pelaksanaan the policy of containment tanpa rollback.
Dalam bulan November 1950 berlangsung operasi Operation Paper, termasuk mempersenjatai dan mensuplai senjata bagi sisa-sisa pasukan Kuomintang Divisi 93 dibawah komando jenderal Li Mi di Timur Birma, untuk menduduki provinsi Yunnan., mengalahkan pemerintah komunis setempat Semua pasukan Li Mi terbasmi, dan sesudah kegagalan ini, Amerika menarik bantuannya lebih lanjut.
Eisenhower and Dulles
Jurubicara Partai Republik John Foster Dulles mempelopori dalam memajukan politik rollback. Dalam tahun 1949 dia menulis; “Kita harus menjelaskan kepada jutaan rakyat di Eropa Timur dan Asia bahwa kita tidak menerima statuskuo yang ditetapkan Uni Sovyet dengan melakukan agresi dengan komunisme yang agresif yang dipaksakan pada mereka, oleh karena itu masalah pembebasan adalah suatunya yang esensial dan bagian jangka panjang dari politik luarnegeri kita”.
Dalam tahun 1952 pimpinan nasional Partai Republik menegaskan posisi ini ketika Dwight D.Eisenhower terpilih menjadi Presiden, Dulles diangkat menjadi Menteri Luarnegeri. Penasehat Eisenhower Charles Douglas Jackson untuk mengkoordinasi perang psikhologi melawan komunisme. Radio Free Europe, sebuah lembaga swasta yang dibiayai Congress beroperasi dengan diarahkan ke Eropa Timur untuk menyerang komunisme. Suatu strategi alternatif dari rollback adalah containment, Pemerintah Eisenhower menerima politik containment melalui putusan NSC dengan dokumen NSC 162/2 dalam bulan Oktober 1953, ini berarti meninggalkan pelaksanaan rollback di Eropa. 30 Oktober 1953, Presiden Eisenhower menyetujui dokumen NSC 162/2, dokumen sangat rahasia yang menegaskan bahwa gudang persenjataan nuklir Amerika tetap dipertahankan dan diperluas untuk menghadapi ancaman komunis. Dokumen itu memperingatkan bahwa Uni Sovyet sudah mempunyai cukup senjata nuklir yang mampu “melumpuhkan dasar industri Amerika”. Walaupun tampaknya dalam waktu dekat Sovyet tidak akan menggunakannya, tidaklah berarti bahwa Amerika bisa mengurangi usahanya untuk menimbun “senjata nuklir secukupnya”. Amerika Serikat harus membikin jelas kepada Uni Sovyet dan Tiongkok komunis, bahwa Amerika mempunyai maksud untuk memberi reaksi dengan kekuatan militer terhadap setiap agresi yang dilakukan kekuatan bersenjata kubu Sovyet. “Senjata nuklir tersedia untuk dipergunakan sebagaimana senjata lainnya”. NSC 162/2 menunjukkan ketergantungan Amerika Serikat untuk menangkal agresi komunis selama tahun-tahun kekuasaan Eisenhower. Eisenhower juga melancarkan politik luarnegerinya yang disebut  “New Look”, yang berarti lebih tergantung pada senjata nuklir berjuang dalam Perang Dingin.
Eisenhower bersandar pada aksi-aksi rahasia CIA untuk meruntuhkan pemerintah-pemerintah kecil yang tak bersahabat dengan Amerika, dan menggunakan bantuan ekonomi serta militer untuk memperkuat pemerintah-pemerintah yang mendukung posisi Amerika dalam Perang Dingin. Dalam pelaksanaan politik rollback dalam bulan Agustus 1953 berlangsung operasi Ayax dengan kerjasama dengan Inggeris, dibantu militer Iran dalam merestorasi kekuasaan Syah Iran.
Pelaksanaan politik rollback mendapat ujian ketika Pemerintah Hongaria dibawah Imre Nagy dalam tahun 1956 menentang kekuasaan Uni Sovyet di Hongaria dengan menyatakan menarik diri dari Pakta Warsawa, dan menyerukan pada pemerintah Barat untuk membantu melawan invasi Uni Sovyet. Ini adalah satu pemberontakan terhadap kekuasaan Uni Sovyet. Waktu itu Eisenhower membayangkan bahwa pelaksanaan politik rollback dengan memberi bantuan, akan mendatangkan bahaya terpicunya perang nuklir dengan Sovyet. Dan Menteri Luarnegeri Dulles mengira Imre Nagy adalah memihak Uni Sovyet. Ternyata Nagy digulingkan oleh Janos Kadar, Hongaria kembali ke dalam Pakta Warsawa dan tak terjadi penggulingan kekuasaan negara sosialis di Hongaria. Tanpa menjalankan politik rollback, Amerika tetap menjalankan the policy of containment terhadap Hongaria.
Doktrin Reagan
Dalam Pemerintahan Ronald Reagan, di tahun 1980an gerakan rollback mendapat kebangkitan berkat desakan dari Heritage Foundation dan lembaga-lembaga berpengaruh yang konservatif, mulai menyalurkan pengiriman senjata membantu kekuatan dan gerakan anti-komunis di Afganistan, Angola, Kamboja, Nikaragua dan negeri-negeri lainnya dan melancarkan invasi yang sukses dalam tahun 1983 di Nicaragua yang berhasil menggulingkan pemerintah yang menamakan dirinya Marxis. Ini adalah contoh gemilang melaksanakan politik rollback, menggulingkan pemerintah beraliran Marxis.
Intervensi Pemerintah Reagan terhadap negeri-negeri Dunia Ketiga dikenal sebagai Doktrin Reagan. Dalam berbagai medan pertempuran rollback, Uni Sovyet memberikan banyak konsesi, bahkan mundur dari Afganistan yang dikuasainya.
Arus kegoncangan nasionalistis melanda negeri-negeri Uni Sovyet pada tahun 1989. 15 negara anggota URSS menyatakan undang-undang mereka tidak tunduk pada Uni Sovyet, menyatakan diri sebagai negara merdeka dan berdaulat. 25 Desember 1991 Uni Sovyet resmi membubarkan diri. Inilah penggulungan komunisme di Eropa, pelaksanaan politik rollback yang dilaksanakan Ronald Reagan di Eropa.
Doktrin-Doktrin anti komunis Truman – the policy of containment, Doktrin Dulles-Eisenhower politik rollback, yang dianut dan dilaksanakan oleh semua Presiden Amerika menyusul Eisenhower: Richard Nixon, Lindon Bayne Johnson, J.F.Kennedy, Ronald Reagan, George W. Bush dan seterusnya; diikuti oleh indoktrinasi histeria anti-komunis yang intensif. Histeria anti-komunis yang dikobarkan sejak tahun 20-an, disusul dengan  kampanye anti komunis McCarthyisme, pandangan-pandangan Barry Goldwater. Demikian intensifnya indoktrinasi anti-komunis itu hingga, William Blum dalam, bukunya KILLING HOPE – US Military and CIA Interventions Since World War II, Zed Book . menulis: “Selama empat tahun seusai Perang Dunia kedua, banyak orang Amerika, termasuk pejabat-pejabat tingginya menyimpan pandangan bahwa Perang Dunia kedua adalah ‘perang yang salah, melawan musuh yang salah’ . Sesungguhnya, musuh sejati Amerika adalah komunisme. Membasmi komunisme adalah tugas sejarah Amerika. Mestinya, Nazi Hitler dibantu untuk mengarahkan serangan ke Timur, membasmi habis komunisme di muka bumi”.[Baca, William Blum, Killing Hope – US Military and CIA Interventions Since World War II, Zed Books, London, 1986]
Terhadap Indonesia, sejak masa revolusi Agustus 1945, Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Sukarno tetap berada dalam perhatian Amerika Serikat. Ketakutan akan Indonesia dilanda kekuasaan komunisme sudah menggelisahkan Amerika. Tampilnya Amir Sjarifoeddin sebagai Perdana Menteri, menyebabkan Amerika menggalakkan usaha untuk menggusurnya. Dengan “Red Drive Proposal”nya, Indonesia jadi dilanda Peristiwa Madiun yang berdarah. Inilah realisasi the policy of containment, Doktrin Truman, di Indonesia menyusul sukses pelaksanaannya di Yunani dan Itali. Dalam Peristiwa Madiun ini, generasi pertama  pimpinan tertinggi PKI, Musso, Amir Sjarifoeddin, dapat dibasmi.
Tapi PKI tidaklah punah. Seiring dengan perkembangan gerakan kiri sedunia, dibawah generasi kedua pimpinan tertinggi PKI dengan D.N.Aidit, MH Lukman dan Njoto serta Sudisman sebagai tokoh-tokoh terkemukanya, PKI berkembang pesat dan tampil jadi partai besar keempat memenangkan Pemilihan Umum 1955 untuk parlemen; dan jadi partai pertama dalam pemilihan umum 1957 untuk Dewan-Dewan  Perwakilan  Daerah. Gagasan Bung Karno persatuan nasional berporos Nasakom, adalah sesuai dengan haluan strategi PKI, memenangkan sosialisme liwat jalan damai. Perkembangan PKI yang diiirngi oleh poilitik luarnegeri Bung Karno dengan gagasan Nasakom dalam arena internasional sungguh mengkhawatirkan Amerika Serikat. Dan kalau jadi berlangsung Pemilihan Umum menurut rencana semula, kawan dan lawan meramalkan, bahwa PKI akan mendapat kemenangan besar. Ini sungguh mengkhawatirkan Amerika Serikat. Atas usaha Nasution, Angkatan Darat pun bertindak menolak berlangsungnya Pemilihan Umum tersebut, hingga jadi ditunda. PKI maju terus dengan aksi-aksi politik yang merugikan Amerika. Mulai dari mengumandangkan semboyan imperialisme Amerika adalah musuh utama rakyat Indonesia, sampai diikuti oleh aksi-aksi mengambil alih perusahaan kapital Belanda dan akhirnya kapital raksasa Amerika: Stanvac,  Good Year, Caltex, Shell dan lain-lain. Sebelum itu, Bung Karno menunjukkan perlawanan terhadap Amerika dengan mengumandangkan seruan “Go to hell with your aids !” Tak ayal lagi, vonis pembasmian komunis Indonesia dan penggulingan Bung Karno pun dilaksanakan.
Amerika tak berhasil membasmi komunisme di Korea dengan tiga tahun Perang Korea. Amerika babak belur dalam Perang Vietnam tahun enampuluhan, walaupun mengerahkan seperempat juta pasukan, juga tak berhasil membasmi komunis Vietnam. Inilah puncak-puncak Perang Dingin di Asia. Indonesia tak boleh dibiarkan jatuh ke tangan kekuatan komunis. Inilah akar pembasmian komunis dan penggulingan Bung Karno di Indonesia..
Dengan dikerek turunnya bendera merah berpalu-arit dari puncak istana Kremlin, Uni Republik-Republik Sovyet Sosialis (URSS) buyar, lenyap dari peta politik dunia. Awal tahun 1992 dalam pedato kenegaraannya, Presiden George Bush memproklamirkan: “Perang Dingin sudah usai, Komunisme sudah mampus, dan kita menang !” [Suar Suroso, BUNG KARNO KORBAN PERANG DINGIN, Hasta Mitra, Jakarta 2007, hal. 1]
Kenyataannya, gerakan komunisme tidaklah punah. Maka arwah penganut Perang Dingin masih gentayangan di dunia. The policy of containment – politik membendung komunisme masih tetap melanda dan menghantui dunia. Termasuk menghantui Indonesia. Inilah akar dari pembasmian kaum kiri, pembasmian kaum komunis, pelarangan Partai Komunis Indonesia dan Marxisme-Leninisme di Indonesia. Dan inilah akar penggulingan Bung Karno yang berideologi kiri.
*****
28 Maret 2012.
(Bersambung)

Demokrasi dan Demokratisasi Indonesia

Demokrasi dan Demokratisasi Indonesia

Oleh: Abdurrahman Wahid

in:ppiindia@yahoogroups.com,Thursday, 29 March 2012, 7:38

Demokrasi adalah keadaan tertentu yang memiliki beberapa ciri, antara lain
harus bertumpu pada kedaulatan hukum dan memberikan perlakuan yang sama
pada semua warga negara di hadapan undang-undang. Ini harus ditunjang oleh
kemerdekaan berbicara, kebebasan berpikir dan sikap menghormati pluralitas
pandangan. Lebih jauh lagi, ia berarti keharusan memelihara dan melindungi
hak-hak pihak minoritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi semua
hal itu mengacu kepada kepentingan umum yaitu kepentingan bersama sebagai
bangsa dan negara. Dalam keadaan demokrasi itu berjalan sepenuhnya, orang
tidak memiliki ketakutan akan berpendapat atau berkelakuan yang aneh-aneh.
Kepentingan bangsa ditentukan oleh mayoritas pemberi suara dalam pemilihan
umum yang diandaikan menjadi wahana “kedaulatan rakyat”.

Untuk mencapai demokrasi seperti itu, dibutuhkan sebuah proses
demokratisasi. Proses ini berjalan lambat, dan terkadang cepat. Demokrasi
akan nampak terwujud dengan membentuk lembaga-lembaga demokratis dengan
cepat, walaupun adanya lembaga-lembaga itu tidak menjamin tradisi demokrasi
dapat tegak dan cepat. Pemerintah Orde Baru telah membentuk DPR-RI, MPR RI,
BPK dan MA; tetapi tradisi berdemokrasi ternyata tidak tumbuh di dalamnya.
Sang penguasa menentukan segara–galanya, sehingga lembaga-lembaga yang
mencerminkan demokrasi itu kehilangan arti bagi kita dan kita merasa
terpasung dalam pemasungan kemerdekaan pers, kemerdekaan berpikir, dan
bermacam-macam kemerdekaan lain. Kita merasa tercekik sehingga akhirnyapun
kita tidak percaya akan tegaknya demokrasi di negeri ini. Demokratisasi
telah gagal. Sekarang, kata demokrasi digantikan oleh kata reformasi.

Parpol yang semula tampak memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa,
ternyata hanya mementingkan kebutuhan sendiri atau kepentingan golongan.
Eksekutif, kehilangan arah mana yang harus dijadikan ukuran tentang
“kepentingan rakyat” itu. Akhirnya, ‘kepentingan bersama’ parpol
masing-masing dijadikan ukuran hingga hancurlah ukuran-ukuran kepentingan
rakyat itu, dalam artian kepentingan untuk menjaga kedaulatan partai-partai
atas pemerintahan.Karena mereka telah dicap mengkhianati demokrasi, maka
parpol-parpol itu lalu memanipulasi kata-kata reformasi/pembaruan. Ini
berarti “pencurian di siang bolong”, padahal mereka lebih memetingkan
bagaimana ‘menggunakan’ uang negara baik langsung maupun tidak langsung
untuk memenangkan pemilu legislatif maupun Presiden dalam waktu dekat ini.
Ada yang mengeruk habis kekayaan BUMN (sehingga diberitakan melalui kabar
angin, bahwa sebuah parpol menargetkan 5 triliyun rupiah untuk membiayai
kemenangan pemilu tahun depan). Uang ‘amplop’ dimanfaatkan dan diminta
-kalau perlu dengan cara-cara melanggar undang-undang-, setiap Kepala
Daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota) “diharuskan” membayar upeti demi
memenangkan partai politik yang bersangkutan dalam pemilihan yang akan
datang.

****

Dalam keadaan demikian, sudah tentu proses demokratisasi menjadi sangat
terganggu. Penegakkan kedaulatan hukum menjadi tidak ada, pemberantasan KKN
hanya menjadi buah bibir saja, itupun kalau masih disebut. Uang ‘aspal’
beredar dalam jumlah yang sangat besar, tanpa tindakan apapun terhadap
pelakunya. Sebenarnya nama-nama mereka yang terlibat dalam percetakan dan
pengedaran uang palsu itu dapat ditanyakan, bahkan kepada “orang jalanan”.
Ketika seorang anggota DPR-RI “mengancam” mempersoalkan hal itu secara
terbuka, maka segera ia dihadapkan kepada kenyataan lain, bahwa parpol di
mana ia sendiri turut serta di dalmnya juga lebih korup dari pihak yang ia
ketahui menerima uang aspal tersebut.

Demikian jauh penegakkan kedaulatan hukum telah dilecehkan orang, sehingga
banyak orang sudah mulai putus asa, dapakah hal itu diwujudkan di negeri
kita? Cukup banyak orang yang berkesimpulan, bahwa demokrasi tidak mungkin
diwujudkan di Indonesia saat ini, lalu dengan demikian tidak ada gunanya
melakukan tindakan-tindakan mendorong kemunculannya dalam kehidupan
sehari-hari berarti, tidak ada gunanya melakukan upaya demokratisasi di
negeri kita. Karena itu, wajar saja jika lalu muncul “kesimpulan” bahwa
bangsa kita memang lebih senang hidup di bawah pemerintahan Orde Baru di
saat ini. Paling tidak, pemerintahan Orde Baru memberikan kepastian kita,
apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan tingkat hidup ada.

Jika perasaan ini cukup luas dalam masyarakat, barangkali perjuangan
menegakkan demokrasi akan menjadi lebih berat daripada dahulu. Walaupun
tidak ada “tragedi Trisakti” maupun “penembakan Semanggi”, tapi efek
perkembangan politik “yang damai” sekarang ini jauh lebih buruk bagi proses
demokratisasi. Pihak kepolisian negara dan aparat-aparat hukum lainnya,
menggunakan kembali pasal-pasal lama dari undang-undang kolonial yang
seharusnya sudah diubah. Karena DPR-RI sudah sibuk dengan bagi-bagi uang
dan segala macam fasilitas yang memanjakan hidup para anggotanya, maka
mayoritas suara menolak tiap upaya melakukan pembaharuan undang-undang.
Karena pihak eksekutif telah dikuasai oleh birokrasi yang hanya
mementingkan diri sendiri belaka, maka kepentingan rakyat yang hakiki akan
pembaharuan hukum yang dilakukan dengan serius, dengan sendirinya tidak
mungkin dilakukan. Akibatnya bunyi beberapa undang-undang seperti tentang,
Otonomi Daerah dan sejenisnya hanya melahirkan “raja-raja kecil“ yang tidak
dapat lagi di kontrol, dan menetapkan kebijakan secara serampangan.
Bagaimana di Kutai Kartanegara dan Kab. Gorontalo ada “proyek raksasa” yang
akan membuat daerah bersangkutan “cemerlang namanya” bisa dilarang oleh
Gubernur yang korup.

****

Cukup banyak orang yang meminta penulis berhenti berbicara tentang
demokrasi dan proses demokratisasi. Penulis menolak “ajakan” itu, karena ia
masih percaya bahwa masih harus ada yang memperjuangkan kedua hal tersebut.
Ini bagaikan upaya mendirikan forum demokrasi di masa lampau, jadi penulis
tidak akan mundur. Memang, terdapat perbedaan kualitatif antara upaya
menegakkan demokrasi yang sebenarnya dan memulai proses demokratisasi
sekarang dan dahulu, setidak-tidaknya dalam hal resiko fisik yang harus
dihadapi. Tetapi, bukankah esensinya sama antara kedua hal itu? Penulis
mengetahui, upaya mengembangkan demokratisasi saat ini tidak dihadapi
secara fisik oleh aparat negara, melainkan oleh “para preman” yang
dibiarkan bersimaharajalela tanpa ada upaya menindak mereka sama sekali.
Bahkan sementara aparat negara justru “membantu’ mereka secara diam-diam,
karena mereka enyediakan dana bagi kepentingan aparat negara yang
bersangkutan. Karenanya, mengatakan usaha demokratisasi memang mudah,
tetapi mewujudkannya dalam kenyataan merupakan kerja sangat sulit, bukan? []

Jakarta, 12 November 2003


http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Pengerahan TNI Takuti Rakyat

 

http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/10622-adhi-massardi-pengerahan-tni-takuti-rakyat

Adhi Massardi: Pengerahan TNI Takuti Rakyat

Wednesday, 28 March 2012 07:16
E-mail Print PDF
Jakarta – Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhi M Massardi menilai, pengerahan 28 ribu personel TNI dan Polri dalam pengamaaksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Jakarta, sebagai upaya pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono menakut-nakuti rakyat.
“Kita lihat, ada pembohongan bahwa seakan-akan ada kerusuhan besar, sehingga suruh TNI berjaga,” ungkapnya, dalam diskusi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Rumah Perubahan, Komplek Duta Merlin, Jakarta, Selasa (27/3).
Menurut Adhi, berlebihannya jumlah aparat yang dikerahkan itu, pemerintah ingin menunjukkan bahwa penaikan harga BBM itu lebih besar reaksinya, sehingga dampak kenaikan BBM seolah-seolah tidak.
“Kenaikan BBM saat ini lebih besar dari reaksinya sehingga dampak kenaikan BBM seolah tidak ada masalah. Ini cara SBY menakut-nakuti. SBY ke luar negeri, tentara keluar barak, dan rakyat keluar air mata,” bebernya.
Adi menilai, penaikan harga BBM ini bagian modus partai berkuasa saat ini untuk membobol uang negara. Betapa tidak, kenaikan BBM merupakan cara mengelurkan uang negara, kemudian dijarah dan dikorupsi beramai-ramai.
“Sebetulnya harapan ya agar keluar BLT dan dikorup rame-rame. Kita lihat tata niaga minyak kita bermasalah,” ujarnya.
Mantan juru bicara Presiden Gus Dur itu  menyebutkan, permasalahan penaikan BBM memunculkan spekulasi negatif dari kalangan masyarakat karena masyarakat sudah tidak percaya pemerintah (social distrust), sehingga kebijakan apapun pemerintah akan ditentang rakyat.
Pandangan negatif rakyat terhadap pemerintah ini karena penaikan harga BBM dilakukan pada saat yang tidak tepat. Pasalnya, saat ini tingkat daya beli rakyat negeri ini tengah munurun sejak tahun 2004, sejak presiden pertama kali dipilih langsung oleh rakyat. [IS]

Banyak Solusi Selain Menaikkan BBM !

Banyak Solusi Selain Menaikkan BBM !

Satrio Arismunandar <satrioarismunandar@yahoo.com>,in:nasional-list <nasional-list@yahoogroups.com>; Wednesday, 28 March 2012, 20:43

Setelah gagal melakukan pembatasan BBM bersubsidi, Pemerintah melalui Menteri
ESDM Jero Wacik di depan raker komisi VII DPR-RI (Selasa,6/3/ 2012),
menyodorkan opsi kenaikan BBM sebesar Rp 1.500 per liter menjadi Rp 6.000
per liter mulai April 2012. Rencana kenaikan harga BBM itu itu juga sudah
dimasukkan dalam RAPBN-P 2012 yang diajukan kepada DPR.

Rencana itu menuai banyak penolakan dari hampir semua kalangan masyarakat.
Bahkan menurut hasil survey LSI dengan responden dari seluruh propinsi di
Indonesia, 86 % masyarakat menolak kenaikan harga BBM. Tetapi rupanya
pemerintah sudah tipis nuraninya (atau mungkin tidak punya lagi) sehingga
tetap ngotot mengajukan rencana kenaikan harga BBM untuk disetujui DPR.

Dengan alasan-alasan yang tidak rasional, tidak mau repot dan lebih memilih
kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya sendiri. Mungkin jika tetap ngotot
menaikkan harga BBM, kiranya pantas dikatakan bahwa pemerintah telah
bohong, zalim dan khianat terhadap rakyatnya sendiri. Sebenarnya kalau
pemerintah mau dan memiliki keberpihakan terhadap rakyat masih banyak
alternatif lain yang bisa dilakukan untuk menghasilkan dana sebanyak Rp. 31
Trilyun ( Penghematan yang diperoleh jika pemerintah menaikkan harga BBM
menjadi Rp. 6.000). Beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah
antara lain :

*Penghematan APBN*

Salah satu alasan yang selalu dikemukan pemerintah ketika memotong dana
subsidi untuk rakyat selalu beralasan subsidi membebani APBN, tapi
pernyataan sangat kontradiksi dengan perilaku pemerintah yang justru banyak
melakukan melakukan penggunaan APBN yang sifatnya tidak efektif dan efisien
bahkan cenderung boros dan menghambur-hamburka n uang rakyat. Indikasinya:
pertama, banyak pengeluaran yang tidak efektif. Misalnya Anggaran untuk
kunjungan dan studi banding tahun 2011 mencapai Rp 21 T, padahal selama ini
dinilai lebih banyak bernuansa plesiran.

Kedua, anggaran untuk gaji pegawai tahun 2012 mencapai Rp 215.7 triliun
naik Rp 32.9 triliun (18%) dibandingkan tahun 2011, salah satu pos cukup
besar diantarnya tunjangan pejabat. Padahal rata-rata gaji PNS sudah jauh
lebih baik dari UMR. Tapi pemerintah tetap menaikkan gaji PNS 10 %
sementara kenaikan gaji itu tidak diikuti dengan peningkatan kinerja PNS
dan sampai sekarang kualitas pelayanan publik masih saja buruk.

Ketiga, Ada anggaran Belanja barang sebesar Rp 138,5 T dan belanja modal
Rp. 168 T yang kadang-kadang anggaran tersebut digunakan untuk belanja yang
sifatnya pemborosan seperti renovasi gedung yang masih bagus, penggantian
mobil mewah milik para pejabat padahal mobil sebelumnya masih layak pakai.

Keempat, Pemerintah juga menambah jumlah pejabat tinggi yaitu menambah
banyak jabatan wakil menteri. Pasti mereka akan mendapat berbagai fasilitas
yang dibiayai dari APBN seperti rumah dan mobil dinas, biaya operasional,
gaji, tunjangan jabatan, sekretaris, ajudan, sopir dan beberapa staf
pembantu dan sebagainya. Tentu itu makin menyedot uang APBN. Kelima ,
Korupsi dalam penggunaan dana APBN. Dalam catatan KPK, pada 2008 kebocoran
APBN mencapai 30-40 persen.

*Moratorium Pembayaran Bunga Utang*

Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah kalau memang dana APBN
itu terbatas adalah melakukan moratorium termasuk menghentikan penambahan
utang baru. Karena kalau mau jujur, yang membebani APBN selama ini bukan
subsidi tapi pembayaran Utang dan bunganya. Tapi ini ini tidak dilakukan,
pemerintah sangat patuh untuk membayar utang baik pokok maupun bunganya
bahkan anehnya justru pemerintah malah menambah utang baru sebagai contoh
Anggaran Pembayaran Utang tahun 2012 sebesar 170 trilyun (Bunga Rp 123 T
dan Cicilan Pokok Utang LN Rp 43 T).

Ironisnya, tahun 2012 pemerintah terus menambah utang dalam bentuk Surat
Utang Negara (SUN) sebesar Rp. 134 T dan utang luar negeri sebesar Rp 54 T.
Padahal, ada sisa sisa APBN 2010 Rp 57,42 triliun ditambah sisa APBN 2011
Rp 39,2 triliun. Untuk apa utang ditambah, sementara masih ada sisa dana
yang tidak digunakan? Padahal bunga SUN dan utang LN itu harus dibayar tiap
tahun hingga puluhan triliun. Yang menikmati itu adalah para kapitalis dan
orang-orang kaya.

*Menghentikan Kontrak Karya yang merugikan Negara. *

Banyak sekali kontrak karya yang dilakukan oleh pemerintah sejak jaman orde
baru sampai sekarang yang merugikan Negara ratusan trilyun seperti kontrak
karya pertambangan emas dengan PT New Mont, PT Free Port, Pertambangan gas
dengan Exxon Mobile di Blok Natuna dan tempat-tempat lainnya termasuk juga
tambang minyak yang ada di Blok Cepu. Sebagai contoh Kontrak karya dengan
PT Free Port , Selama ini negara mendapat bagian yang sangat kecil
dibandingkan dengan yang diperoleh PT Freeport. Tercatat, dari tahun 2005 -
September 2010, total penjualan PTFI sebesar US$ 28.816 juta atau Rp 259,34
triliun; laba kotornya US$ 16.607 juta atau Rp 150,033 triliun. Bandingkan
dengan royalti yang dibayarkan kepada Indonesia hanya sebesar US$ 732 juta
atau Rp 6,588 triliun (
http://ekonomi. kompasiana. com/bisnis/ 2010/11/04/ data-dan- fakta-kontrak- freeport
).

Jika dihitung dari tahun 1992 (setelah KK II) kontribusi PTFI mencapai US$
10,4 milyar (royalti sebesar US$ 1,1 milyar dan dividen sebesar US$ 1
milyar). Artinya, total dividen dan royalti mencapai sekitar Rp 18 triliun
(selama 18 tahun). Dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009,
pemerintah -sebagai pemegang 9,36 % saham PTFI- mendapat deviden dari PTFI
sebesar Rp 2 triliun. Itu artinya pada tahun 2009 itu Freeport McMoran
sebagai pemegang 90,64% saham PTFI mendapat deviden sekitar Rp 20 Triliun.

Sementara, potensi yang masih ada di tambang Freeport sendiri sampai saat
ini menurut Presiden Direktur Free Port mencapai Rp 1.329 triliun, atau
hampir setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012
yang mencapai Rp 1.435 triliun. Hal ini didapat dari hitungan, bahwa
Freeport memperkirakan cadangan bijih yang siap ditambang saat ini mencapai
2,6 miliar ton. Setelah diolah, setiap 1 ton bijih bisa menjadi 7,9 kg
tembaga dan 0,93 gram emas. Sehingga, dari cadangan sebanyak 2,6 miliar ton
itu jika dihitung secara kasar, bisa menghasilkan 2.418 ton emas. Jika
harga emas dipatok sebesar Rp 550.000 per gram, maka nilai cadangannya
senilai Rp 1.329 triliun (detikfinance, 12/03/2012) .

Tapi anehnya pemerintah tidak berdaya walaupun hanya ingin menaikkan
royalti agar sesuai ketentuan PP No 45/2003, yaitu royalti emas 3,75
persen, tembaga 4 persen, dan perak 3,25 persen. Saat ini, royalti yang
diterima negara dari PTFI untuk emas 1 %, untuk tembaga 1,5% (jika harga
kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3.5% (jika harga US$ 1.1/pound) dan untuk
perak 1,25 %.

Contoh lain adalah kerugian Negara akibat kontrak impor gas ke Negara China
pemerintah dirugikan setiap tahunnya ratus trilyun rupiah. Sejak tahun 2006
– 2009 saja Kerugian pemerintah akibat ekspor gas ke Cina diperkirakan
sebesar Rp. 410 Trilyun.

*Pengelolaan Energi Terpadu *

Idealnya, tata kelola energi di Indonesia itu dilakukan terpadu, sekalipun
boleh saja secara teknis tetap dibagi dalam beberapa perusahaan.
Langkah-langkah
yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Pertama, konsep PSC dengan perusahaan swata dan asing ini dievaluasi secara
menyeluruh, terutama menyangkut besaran bagi hasil, jangka waktu kontrak
dan cost recovery. Dalam konsep Islam, karena minyak adalah termasuk
kepemilikan umum, maka mestinya hanya negara yang boleh mengelola dan
mengambil untung, yang untungnya ini untuk kepentingan umum juga.

Kedua, efisiensi harus dilakukan di seluruh mata rantai produksi dan
distribusi. Bila minyak mentah masih harus diimpor, maka pemerintah
seharusnya melakukannya langsung, tanpa melalui broker. Selama ini
pemerintah harus mengeluarkan sebesar 2 dollar per barel untuk broker
sementara tiap hari pemerintah harus mengimpor sekitar 540.000 barel per
hari. Pertamina juga harus mengadakan kapal-kapal tanker dengan ukuran yang
tepat dan biaya operasional yang optimal. Saat ini hanya 10% kapal tanker
yang dimiliki sendiri oleh Pertamina. Kilang-kilang harus dibangun sesuai
dengan yang dibutuhkan. Semua ini dipadu dengan sistem akuntansi yang
transparan, sehingga biaya produksi dan distribusi baik yang detil maupun
secara nasional mudah didapatkan.

Ketiga, politik energi dan penghitungan energi dalam APBN dijalankan secara
menyeluruh. Pada saat ini, asumsi-asumsi APBN hanya diterapkan pada
minyak. Untuk
gas, karena sebagian besar diekspor, malah tidak ada asumsi APBN yang
ketat. Disinyalir,
harga gas diatur oleh sebuah suatu kartel, sehingga produksi gas dengan
kandungan energi 500% dari minyak bumi, namun hanya menyumbang untuk APBN
40% dari minyak bumi. Gas ini banyak diekspor ke Jepang dan Cina, oleh
perusahaan yang disinyalir satu group dengan yang investasi di
ladang-ladang gas di Indonesia. Impor gas selama ini hanya merugikan negara
baik secara langsung seperti impor gas ke cina yang harganya sangat murah
sehingga merugikan negara tiap tahunnya lebih dari 100 trilyun maupun
kerugian tidak langsung seperti Kerugian PLN akibat penggunaan Minyak yang
harus bisa dialihkan ke gas tapi gas tidak ada, maka PLN mengalami
pemborosan anggaran Selama 2010-2011 sebanyak Rp 37 Trilyun. .

Keempat, dari sisi konsumsi, bila transportasi publik dibangun dengan
massif, maka konsumsi BBM untuk transportasi dapat ditekan, kemacetan
diurai, dan sekaligus polusi dan pemanasan global juga dapat
diturunkan. Transportasi
merupakan pengguna BBM yang terbesar, karena sifat mobilitasnya yang belum
dapat tergantikan oleh medium energi lain. Namun hingga hari ini, tidak ada
langkah-langkah yang serius untuk membangun kereta api listrik, bahkan
jaringan kereta api yang diwariskan penjajah Belanda justru makin menyusut,
dan kecelakaan kereta api menjadi berita sehari-hari. Lambannya pembangunan
transportasi publik ini disinyalir karena desakan para produsen kendaraan
bermotor yang tidak ingin omsetnya turun.

*Penutup*
Itulah beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah kalau
memang alasan menaikkan harga BBM adalah masalah keterbatasan anggaran.
Tapi alasan sebenarnya bukan itu karena terbukti pemerintah telah yang
menyediakan dana konpensasi dalam bentuk BLST (bantuan langsung sementara
masyarakat) yang jumlahnya hampir sama dengan jumlah penghematan yang
dihasilkan dari kenaikan BBM sekitar Rp. 30 trilyun. Lalu untuk apa
pemerintah repot-repot menaikan BBM sementara pemerintah harus
mengeluarkan dana
konpensasi yang jumlah yang sama, dan kebijakan kenaikan harga BBM maupun
konpensasi yang diberikan sebagian besar rakyat menolak ? Alasan yang
sebenarnya adalah ketaatan pemerintah kepada n para penjajah kapitalis yang
menuntut penghapusan subsidi dan menyerahkan harga BBM ke mekanisme pasar
sesuai dengan keinginan para kapitalis yang tercantum dalam UU Migas No. 22
Tahun 2001 yang lahir dari Konsensus Washington.

(Dr Arim Nasim, Ketua
Lajnah Mashlahiyah HTI)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers