Archive for the ‘esai’ Category

DOKTRIN MILITERISME INDONESIA

Doktrin Militerisme Indonesia
hafis azhari hafisazhari@yahoo.com [koran-sastra]
in: koran-sastra@yahoogroups.com,

 

Oleh Hafis Azhari

 

Di zaman Bung Karno, ketika ada kesatuan militer yang dilaporkan oleh Jenderal Gatot Subroto, bahwa mereka telah melakukan penggelapan dan penyelundupan barang-barang sembako menembus perairan Singapura, justru Bung Karno segera memerintahkan agar ditangkap, setelah itu disekolahkan. “Tingkat budaya dan peradaban angkatan perang kita masih sangat rendah, karena itu mereka harus ditingkatkan kualitas pendidikannya,” tegas Bung Karno.
Secara ekspisit saya ungkapkan fenomena tersebut dalam novel “Pikiran Orang Indonesia”. Pemasaran novel tersebut memang sudah menembus wilayah Semarang, Solo, Surabaya hingga ke Bali, sampai kemudian diterima masukan dari pembaca seakan-akan karya tersebut menunjukkan pemihakan pada salah satu kandidat presiden tertentu. Padahal saya hanya memaparkan persoalan esensial dari kesaksian sang tokoh, tentang watak dan karakter manusia Indonesia yang tumbuh dan dibesarkan di sekitar tahun 1965 lantas tersusupi doktrin-doktrin militerisme hingga sang tokoh terjebak dalam perikehidupan yang seringkali mendahului kehendak Tuhan daripada bersabar dan bertakwa, bahwa tugas manusia yang hakiki adalah menyampaikan kebenaran (humanisme) yang tidak bisa dimonopoli oleh kelompok, ideologi bahkan kepercayaan agama tertentu.
Bahwa kebenaran itu belum tersampaikan atau belum bisa diterima, hal itu bukanlah urusan kita hingga kita merasa berhak mendahului kehendak Tuhan. Tetapi hanya Dia-lah Yang berwenang untuk memberikan kesadaran dan pencerahan (hidayah), dan tugas manusia sebagai khalifah hanyalah mengingatkan manusia lain dari rel-rel ketidakbenaran serta menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Karena di situlah letak pertanggungjawaban manusia, yang kelak dipersoalkan dalam mahkamah sejarah (baik di dunia maupun di akhirat).
Jadi, yang manakah kebenaran dan manakah ketidakbenaran? Bukankah Firaun pun kerapkali menimang-nimang bayi untuk membangun pencitraan dirinya, bahkan menunjukkan empatinya kepada para lansia, hingga merasa punya legitimasi untuk menunjuk Musa sebagai dalang makar dan pembangkangan? Bahkan untuk membangun devide et impera, Hindia Belanda selalu mempersoalkan Soekarno sebagai dalang bagi “Gerakan Pengaco Keamanan”, yang kemudian Orde Baru memakai istilah yang sama (GPK) untuk membungkam, memberangus dan membredel opini, wacana, dan koran-koran yang dianggap berhaluan “kiri” (kerakyatan)?
Mengapa Amien Rais memakai istilah “Perang Badar”? Bahkan Prabowo mengklasifikasi perwayangan Jawa dan menjuluki dirinya sebagai “Pandawa”, sedangkan pihak lawan dianggap sebagai “Kurawa”? Dalam persepakbolaan dunia, kita pun akan menyaksikan semuanya mengkristal dan mengerucut menjadi dua pilihan yang akan tampil pada saat final, dan milyaran manusia akan menunjukkan pemihakan pada salah satunya yang akan menjadi pemenang?
Tetapi dunia kepemimpinan nasional bukan sekadar permainan dan hiburan, melainkan perkara mana yang berhak memimpin, dan mana yang tidak layak untuk dipilih. Di antara kedua kandidat, yang manakah diperkirakan sanggup menegakkan keadilan, menyejahterakan kehidupan bangsa, bahkan sanggup melindungi dan menciptakan kenyamanan bagi segenap rakyat (tidak lagi menebar teror, intimidasi dan ancaman ketakutan)?
Saya memakai istilah “segenap rakyat” karena memang tugas utama negarawan berbeda dengan seorang tokoh agama tertentu. Dalam diri negarawan sudah terkandung sifat-sifat Brahmana yang melampaui semua agama-agama (iman reflektif ketimbang iman dogmatis), tetapi pada saat bersamaan dia pun berjiwa Ksatria yang siap bertindak tegas untuk menegakkan keadilan bagi segenap rakyat. Tugas kenegarawanan ini mirip dengan tugas kerasulan Muhammad pada periode Madinah (karenanya beliau minta dimakamkan di Madinah) yang corak masyarakatnya plural dan kompleks, bahkan beliau pernah bersabda bahwa, “Siapapun yang tidak menghormati non-muslim (dzimmi) yang bersikap toleran kepada kaum muslim, berarti dia tidak menghormati saya!” Pada kesempatan lain Rasul pun menegaskan bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukan terletak pada apakah seseorang itu bersuku atau ras Arab atau bukan, tetapi pada penghargaannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan (ketaqwaannya).
Presiden SBY secara eksplisit pernah berpidato agar mewanti-wanti munculnya “pemimpin bhuto”, yakni sosok Buto Ijo yang juga pernah digambarkan dalam novel “Arok Dedes” karya Pramoedya Ananta Toer (Penerbit Hasta Mitra, Jakarta, 1999) suatu epos sejarah tentang kudeta pertama dalam kerajaan Nusantara, di saat Ken Arok yang merasa tersakiti (Pandawa) kemudian menggulingkan Tunggul Ametung yang dituduh sebagai Kurawa dalam kisah Mahabharata (versi India).
Dalam gubahan versi Jawa, di belakang Pandawa terdapat seorang tokoh perempuan, Drupadi, setelah 13 tahun masa pengasingan dan penyamaran, terpisah dengan suaminya serta menanggung rasa malu (kehilangan kerajaan) tiba-tiba muncul kembali untuk membalas-dendam, serta mengkonotasikan setiap lawannya sebagai “Kurawa”. Memang membahayakan di balik syahwat kekuasaan yang melebur dengan nafsu badani (cinta), hingga dalam situasi yang terdesak seseorang bisa menempuh jalan apapun di luar pertimbangan nalar rasional, bahkan tak peduli apakah itu halal atau haram. Lantas apakah bisa dibenarkan jika salah seorang capres mengkultuskan dirinya sebagai “Pandawa”?
Ketika bincang-bincang dengan Najwa Shihab di salah satu siaran televisi, seorang budayawan Jawa pernah memprediksi munculnya sosok Drupadi yang mengalami rujuk kemudian disimbolisasi dengan “mencium suaminya”, justru pada detik-detik terakhir hendak merebut kembali kerajaan yang hilang. Memang mengkhawatirkan, karena ketika terjadi perang Barathayuda yang dahsyat itu, banyak orang tidak menduga bahwa di balik pertempuran hebat itu justru seorang wanita yang sepintas santun dan lembut itulah yang bermain di belakang layar, mengompori dan membujuk suami-suami (para Pandawa) agar merebut kembali status quo kerajaan (yang dianggap telah diambil oleh sosok Kurawa).
“Behind every great man, there is a great woman.” Dalam peribahasa juga dikenal bahwa perempuan adalah tiang negara. Di sisi lain disebutkan pula dalam hadits Nabi bahwa sebanyak-banyak orang yang masuk neraka adalah kaum perempuan. Terserah dari sisi mana kita ingin mempolitisasi dua kebenaran tersebut, dalam konteks apa kebenaran itu hendak diucapkan, dan oleh pihak mana, laki-laki ataukah perempuan.
Akhirnya penulis ingin mengungkap bahwa ajaran Islam tidak membenarkan pihak manapun yang berambisi menjadi pemimpin bangsa. Amanat yang harus dipikul untuk menegakkan keadilan dan menyejahterakan taraf hidup rakyat, harus dipahami dalam konteks mengemban tugas mulia sebagai khalifah, karenanya bukan sembarang orang yang harus memikulnya, apalagi orang itu sampai berambisi bahkan berani merebut kekuasaan.
Kudeta pertama dalam sejarah Jawa (Nusantara) hampir mirip dengan penggulingan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam sidang arbitrase, di saat Muawiyah mengumandangkan “hukum Allah” hanya berpihak pada kelompoknya semata, sedangkan pihak lain dianggap sebagai “musuh-musuh Allah”. Di sini perlu ditegaskan sebuah hadits Qudsi yang mengandung hikmah kebijaksanaan yang universal, menggambarkan tentang sekelompok orang yang dikerumuni para malaikat karena mengumandangkan “Allahu Akbar”. Tetapi ketika dalam prakteknya kata-kata suci itu dipolitisasi untuk tindakan anarki dan kejahatan kemanusiaan, maka para malaikat pun menghindar kemudian berganti dengan sosok-sosok Iblis yang berdatangan dan berkerumun memihak sekelompok orang yang bertindak sewenang-wenang itu. Lantas wallahu a’lam, dalam diri kita terdapat hatinurani, manakah dari dua kebenaran itu yang layak disebut Kebenaran (dengan K besar) dan sepantasnya kita pilih pada tanggal 9 Juli nanti…? (*)

DENDAM DAN TRAGEDI ASWATAMA

Dendam dan Tragedi Aswatama

 

Oleh: Mohamad Sobary

Dalam lakon Karna Tanding, Prabu Salya, sang mertua, mengendalikan kereta perang Karna. Dengan keagungan dewata, dia seanggun Batara Kresna yang mengendalikan kereta perang Arjuna. Di dalam kereta itu ada Aswatama yang memperhatikan dengan cermat jalannya perang dan secara khusus melihat bagaimana Prabu Salya mengendalikan kereta menantunya.

Memang benar, Prabu Salya mertua Karna, tapi dia juga paman Arjuna. Menantu dan keponakan sama beratnya. Kurawa dan Pandawa, dua-duanya “keluarga”. Kepada siapa dia akan memihak? Ini perkara pelik. Tidak mudah baginya untuk mengambil keputusan jelas, tanpa keraguan, tanpa dilema. Tiba-tiba Karna memintanya menjadi kusir untuk mengimbangi kemegahan Kresna yang menjadi kusir Arjuna. Ini juga permintaan dilematis. Tak ada secuil pun kemuliaan baginya menjadi kusir itu, terutama karena dia akan melihat Arjuna kemungkinan terkena panah sakti menantunya.

Tapi Prabu Salya tak mau membiarkan dirinya di dalam ketidakjelasan yang menyiksa. Dia menerima permintaan menantunya untuk menjadi kusir senapati agung. Keraguan pun terpecahkan. Kini posisinya jelas: memihak Kurawa dan jelas turun ke medan laga di barisan senapati pihak Kurawa. Dalam serang-menyerang dengan panah dewata yang mengerikan, kedua pihak, Karna maupun Arjuna, sama hebatnya. Tapi ada momen-momen pendek mengerikan: panah Karna jelas bakal memenggal leher Arjuna yang sedetik sedang lengah, yaitu ketika dia sadar rambutnya terpanah dan “mahkota” kesatriaannya rontok.

Saat itu Prabu Salya tahu, panah sang menantu berikutnya jelas akan menghabisi riwayat keponakannya. Dalam situasi menegangkan itu, secara kilat, yang tak diketahui siapa pun, kecuali oleh Aswatama, dia berusaha melindungi keponakannya. Kereta digenjot, kuda-kuda penariknya tak terkendali, dan akibatnya panah Karna yang melesat dengan kecepatan angin itu, yang seharusnya secara matematis pasti memenggal leher Arjuna, ternyata melenceng, bergeser beberapa jengkal dari sasaran. Dan saat itu Kresna menyuruh Arjuna membalas serangan dengan kecepatan melebihi kedipan mata. Panah Arjuna memenggal leher Karna.

Dikisahkan, berkat ketajaman panah Arjuna yang disebut pitung pencukur, yaitu tujuh kali lebih tajam daripada silet, Karna masih tetap tegak. Lehernya yang sudah terputus masih menempel pada tubuhnya. Kecurangan Prabu Salya dilaporkan oleh Aswatama kepada Duryudana dalam suatu sidang darurat. Semua pihak kaget mendengarnya. Tapi Aswatama kalah wibawa menghadapi Prabu Salya, mertua sang raja. Aswatama sadar, tampaknya dia akan kalah. Banyak pihak yang membenarkannya dalam hati, tapi tak satu pun yang memihak kepadanya.

Akhirnya dia lari masuk hutan, menghindari amukan Prabu Salya yang kejahatannya diketahui umum. Di hutan, Aswatama sendirian. Hatinya penuh kemarahan dan dendam. Dia tak habis pikir, mengapa laporannya, yang jelas berisi kebenaran, tak memperoleh telinga yang bisa mendengarnya? Bagaimana kebenaran yang tak ditoleh telinga bakal masuk ke dalam hati dan membentuk suatu sikap? Dia sadar, sang raja yang serakah dan menyembunyikan kebenaran memang mustahil bersedia menerima kebenaran tanpa prasangka.

Di sekitarnya, orang yang bertindak benar malah celaka. Selain tak didengar rajanya, kebenaran selalu dicemooh orang-orang di kiri kanannya. Duryudana berada dalam lingkaran kemunafikan “agung”, yang dihalalkan oleh para pendukungnya, yaitu orangorang yang mencari selamat dan kedudukan duniawi yang tak boleh tergoyah. Aswatanma tak pandai menyanyikan tembang-tembang yang disukai rajanya. Dia hanya menyanyi jika baginya ada yang layak dinyanyikan. Tembangtembang yang tak cocok dengan hati sang raja dibuang dan dilupakan.

Raja hanya membutuhkan pujian, bukan mencari kebenaran. Mengapa Aswatama tak memujinya? Satria perkasa itu bersembunyi di dalam kesunyian hutan sampai ada terbetik kabar, raja telah gugur, perang dimenangi pihak Pandawa dan kurawa luluh lantak jadi debu. Ini kebenaran. Mengapa mereka kalah dan mengapa Pandawa menang, sudah jelas tak mungkin diganggu gugat lagi. Panas hati Aswatama. Dia tak mau menerima kekalahannya karena dia masih bisa berbuat sesuatu. Tapi apakah berbuat sesuatu di sini dibenarkan oleh aturan dan hukum-hukum perang? Lagipula, bukankah perang telah selesai? Dia tak peduli.

Pada malam sepi, ketika keluarga Pandawa dan sedikit pendukungnya sudah kelelahan dan merasa aman, semua tertidur. Dengan pedang yang menyalakan dendam di tangannya, dia menebas semua orang, tanpa kecuali, yang sedang nyenyak dalam kenyamanan tidur masing-masing itu. Lalu dia mendatangi satu titik cahaya, titik terpenting: bayi Dewi Utari, Parikesit, yang bakal menjadi penerus dinasti Pandawa. Dia terkam bayi itu dengan pedangnya yang berdarah- darah dan penuh dendam tadi.

Tapi entah bagaimana, bayi itu bergerak, kakinya menyenggol tangkai keris didekatnya, dan keris pun menyambar leher Aswatama yang lalu jatuh tak berdaya di kaki tempat tidur sang bayi, dalam posisi antara hidup dan mati dan penuh sesal, mengapa tak cukup puas membunuh semua yang dewasa dan lari dengan selamat ke hutan? Dalam sekarat yang menyakitkan, Aswatama diterkam rasa dendam yang lebih dalam karena tak bisa tampil di depan umum, di tengah jiwa masyarakat yang hancur sesudah perang, bahwa dia telah menghabisi musuh-musuhnya. Dia menyesali kebodohannya dan kini tunduk dalam pelukan tragedi yang begitu getir. Dia merasakan, betapa sisa malam itu begitu panjang dan melelahkannya. Dia tak berdaya, tapi juga tak mampu memadamkan dendam, yang masih membakarnya, tanpa ampun, dari dalam. []

KORAN SINDO, 25 Agustus 2014
Mohamad Sobary ; Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi
__._,_.___

TERSESAT DALAM PESTA DEMOKRASI

Tersesat dalam Pesta Demokrasi

Oleh: Yudi Latif

“Wakil rakyat tidak sungguh sungguh mewakili dan melayani rakyat, tetapi berdiri di atas dan terputus dari rakyat. Hal kontras kehidupan wakil rakyat dengan rakyatnya tecermin dari pemberitaan yang serbakontradiktif.”

DEMOKRASI Indonesia benar-benar menampilkan diri sebagai pesta yang gaduh dan seronok. Setiap sudut kota dan desa, jalanan, serta ruang publik menjelma menjadi ruang penampakan wajah para politikus; ruang media jumbuh dengan kampanye politik. Triliunan rupiah uang rakyat terkuras untuk memenuhi ekstravaganza pesta demokrasi ini.

Di tengah kegaduhan pesta, banyak orang mabuk kepayang yang melupakan pokok persoalan. Bahwa demokrasi lebih dari sekadar ledakan perhimpunan, pesta pemilihan, atau rebutan kekuasaan, tapi modus kekuasaan yang seharusnya lebih menjunjung tinggi daulat rakyat dengan mewujudkan tujuan negara, seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945, `Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial’.

Perkembangan demokrasi Indonesia membuat rakyat harus terbiasa memahami istilah dengan pengertian terbalik. Di negara ini, pemaknaan `demokrasi’ tidak mengikuti definisi Abraham Lincoln, `government of the people, by the people, and for the people’ (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat), tetapi terjungkir menjadi government off the people (pemerintahan terputus dari rakyat), buy the people (membeli rakyat), dan force the people (menekan rakyat).

Wakil rakyat tidak sungguh-sungguh mewakili dan melayani rakyat, tetapi berdiri di atas dan terputus dari rakyat. Hal kontras kehidupan wakil rakyat dengan rakyatnya tecermin dari pemberitaan yang serbakontradiktif. Di satu sisi, wakil rakyat memboroskan anggaran untuk renovasi ruang banggar yang supermahal; dengan tanpa rasa malu, sebagian di antara mereka bahkan mengusulkan untuk menjadikan hal itu sebagai standar pembangunan ruangan di lingkungan DPR. Saat yang sama, media memperlihatkan potret jembatan gantung di daerah Banten, yang saban hari dilintasi warga dan siswa, yang kondisinya seperti jembatan prasejarah yang mengenaskan.

Defisit keadilan

Kenyataan itu menunjukkan bahwa surplus kebebasan yang menyertai orde reformasi tidak serta-merta mampu membebaskan rakyat dari belenggu penderitaan. Terbukti pula bahwa kebebasan saja tidak bisa mengatasi tirani (pemusatan dan kezaliman kekuasaan). Saatnya mempertimbangkan penghayatan klasik, seperti dalam tradisi Islam, yang memperhadapkan tirani bukan dengan kebebasan, melainkan dengan keadilan. Dalam perspektif ini, masalah Indonesia bukan lah defisit kebebasan, melainkan defisit keadilan.

Sumber ketidakadilan politik hari ini bermula dari melambungnya ongkos kekuasaan. Banjir uang yang mengalir ke dunia politik membawa polusi pada kehidupan publik. Segala nilai dikonversikan dalam nilai uang. Kepentingan investor nyaris selalu dimenangkan ketika nilai kebajikan sipil dan ideal kewargaan tak memiliki sarana yang efektif untuk mengekspresikan diri. Hubungan politik digantikan oleh hubungan konsumtif. Politik mengalami proses konsumerisasi dan privatisasi. Dengan konsumerisasi, branding recognition lewat manipulasi pencitraan menggantikan kualitas dan jati diri. Dengan privatisasi, modal menginvasi demokrasi dengan menempatkan `aku’ di atas `kita’ yang menimbulkan penolakan atas segala yang civic dan publik.

Ketika uang menjadi bahasa politik, sementara mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan atau dalam keserakahan orang kaya baru, keampuh an demokrasi elektoral lekas ambruk. Suara bisa dibeli dan dimanipulasi. Idealisme pemilih dirobohkan, otoritas Komisi Pemilihan Umum dihancurkan. Ketika nilai-nilai idealisme kewargaan tidak memiliki saluran efektif, nilai-nilai kepentingan investor mendikte kebijakan politik.

Di bawah kendali `tirani modal’, demokrasi cuma mempersoalkan bagaimana caranya menang dan mendapatkan keuntungan. Demokrasi melupakan bahasa `hikmat-kebijaksanaan’ yang mempertanyakan apa yang benar, yang dipersyaratkan dalam sila keempat dari Pancasila.

Dengan hilangnya bahasa hikmat-kebijaksanaan, gerak demokrasi menjauh dari cita-cita keadilan sosial. Demokrasi yang dijalankan secara tidak hati-hati serta tidak disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan falsafah bangsa bisa menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan rakyat ritaan rakyat serta gagal memberikan martabat dan pemerintahan yang baik.

Meski pesta demokrasi dirayakan dengan berbagai pe milihan langsung, keluaran yang dihasilkan justru memenuhi sisi negatif dari poliarki yang di bayangan Aristoteles; pemerintahan mediokritas yang di darahi oleh praktik politik kotor di bawah penguasaan uang. Bawaan negatif itu tak terhindarkan karena demokrasi Indonesia dirayakan oleh kedangkalan, tanpa memberi ruang bagi kedalaman etika dan penalaran.

Dalam demokrasi tanpa kedalaman etika, seperti dalam aliran sungai, hal-hal sepele mengambang di permukaan, membiarkah hal-hal berbobot substantif tenggelam. Politik sebagai ruang penampakan sekadar dihiasi oleh basa-basi etiket; pola gerak tutur sebagai teknis pengelolaan kesan. Adapun substansi etika politik, sebagai perkhidmatan kepada kebajikan hidup bersama, dikaramkan.

Krisis kedalaman etika ini diperburuk oleh krisis kedalaman penalaran. Berbagai cacat yang tampak pada hasil amendemen konstitusi, produk perundang-undangan, dan desain institusi demokrasi mencerminkan merosotnya kualitas nalar publik.

Kemana saja kita berpaling, sulit menemukan para politikus dan pekerja intelektual yang secara tekun mengembangkan penalaran secara jernih dan mendalam.
Upaya menyemai politik harapan harus memperkuat kembali visi yang mempertimbangkan warisan baik masa lalu, peluang masa kini, serta keampuhannya mengantisipasi masa depan. Visi ini harus menjadi kenyataan dengan memperkuat kapasitas transformatif kekuasaan, lewat aktualisasi politik harapan.

Ruang kebebasan

Untuk merealisasikan politik harapan, suatu bangsa harus keluar dari tahap anarki, tradisionalisme, dan apati menuju penciptaan pemimpin publik yang sadar. Pada tahap pertama, seluruh tindakan politik diabsahkan menurut logika pemenuhan kepentingan pribadi, yang menghancurkan sensibilitas pelayanan publik. Pada tahap kedua, untuk mencapai sesuatu, pemimpin mendominasi dan memarginalkan orang lain. Pada tahap ketiga, peluang-peluang yang dimungkinkan demokrasi tak membuat rakyat berdaya, justru membuatnya apatis.

Pada tahap keempat, tahap politik harapan, para pemimpin menyadari pentingnya merawat harapan dan optimisme dalam situasi krisis, dengan cara memahami kesalingtergantungan realitas serta kesediaan bekerja sama menerobos batas-batas politik lama. Kekuasaan digunakan untuk memotivasi dan memberi inspirasi yang memungkinkan orang lain mewujudkan keagungannya. Warga menyadari pentingnya keterlibatan dalam politik dan aktivisme sosial untuk bergotong-royong merealisasikan kebajikan bersama.

Semua pihak harus menyadari bahwa politik, sebagaimana dikatakan Hannah Arendt, adalah suatu `ruang penjelmaan (space of appearance) yang memungkinkan dan merintangi pencapaian manusia di segala bidang. Oleh karena itu, teranggelapnya langit harapan di negeri ini sangat ditentukan oleh warna politik kita.

Para aktor politik harus insaf bahwa ruang kebebasan yang memungkinkannya berkuasa hanya dapat dipertahankan sejauh dipertautkan dengan tanggung jawab dan penghormatan pada yang lain. Bermula dari keinsafan para pemimpin di pusat teladan, semoga akan mengalir berkah ke akar rumput, membawa bangsa keluar dari kelam krisis menuju terang harapan. []

MEDIA INDONESIA, 17 Maret 2014
Yudi Latif ; Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

Dawam Rahardjo: Saya Muslim dan Saya Pluralis [Wawancara]

Dawam Rahardjo: Saya Muslim dan Saya Pluralis
On Tuesday, 4 February 2014, 13:53, Chalik Hamid <chalik.hamid@yahoo.co.id> wrote:
Pernyataan sikap kritis Dawam Rahardjo dari Jaringan Islam Liberal (JIL) ketika menerima penghargaan Yap Thiam Hien. Sikap tegas ini sangat berguna sebagai bahan pembelajaran bagi generasi muda Indonesia di masa mendatang. Sikap tsb tampak tegas dalam membela keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Semoga generasi muda akan belajar dengan teliti dan hati-hati.
Salam: Chalik Hamid.

http://www.sinarharapan.co/news/read/31850/dawam-rahardjo-saya-muslim-dan-saya-pluralis-

Dawam Rahardjo: Saya Muslim dan Saya Pluralis

Ruhut Ambarita 03 February 2014

 

Ia meyakini setiap manusia memiliki kebebasan, terutama dalam memeluk agama dan kepercayaan.
JAKARTA – Ia tidak gentar ketika sebagian umat Islam di Indonesia mencela karena pembelaannya terhadap kaum minoritas di Indonesia. Ia meyakini setiap manusia memiliki kebebasan, terutama dalam memeluk maupun menjalankan agama dan kepercayaannya.
Dawam Rahardjo, pria Solo kelahiran 1942, sepanjang hidupnya telah melakoni banyak pekerjaan, mulai dari bankir, peneliti, dosen, hingga penasihat Presiden Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie.
Ia kini seorang cendekiawan muslim yang sejak muda memiliki sikap liberal, pluralis, dan sekuler. “Saya muslim dan saya pluralis,” ujarnya. Tiga nilai yang ia percayai itu kemudian menjadi dasar keyakinannya membela kaum minoritas di Indonesia. Ahmadiyah adalah salah satu yang dibela Dawam, yang berujung pada pemecatannya sebagai anggota Muhammadiyah.
Konsistensi keberpihakan Dawam terhadap kelompok minoritas membuatnya berhak atas anugerah Yap Thiam Hien 2013. Beberapa jam sebelum penganugerahan yang diberikan di Jakarta, Kamis (30/1) malam, wartawan SH, Ruhut Ambarita mewawancarinya.

 

Apa makna penghargaan Yap Thiam Hien bagi Anda?
Saya itu di kalangan muslim kontroversial. Jadi, kalau Anda membuka website, Facebook dan Twitter itu lebih banyak serangan-serangan dari kalangan muslim terhadap saya karena saya pluralis, sekuler, dan liberal. (Tapi) Memang itu ideologi saya. Saya muslim dan saya pluralis.
Tapi, saya punya pengertian sendiri mengenai trilogi (pluralisme, sekulerisme, dan liberalisme) itu. Kemudian ada komentar di Facebook, Dawam makin tua makin liberal. Maksudnya, saya kira, makin lama (saya) makin meninggalkan agama.
Padahal, saya tidak pernah menjauh dari agama, bahkan saya banyak menulis pemikiran-pemikiran Islam. Jadi, saya tidak meninggalkan atau menjauhi Islam atau menjauhi Tuhan atau menjauhi agama. Saya justru mendekat pada agama, cuma memang tidak hanya Islam, tapi juga saya bersimpati dengan agama-agama lain.
Kalau saya makin tua makin liberal itu (salah), saya ini sejak muda sudah liberal. Sejak saya SMP pergaulan saya di lingkungan sastrawan-sastrawan muda itu sudah plural. Dalam pergaulan yang plural bersama Ahmad Wahid dan Johan Effendi, saya sudah liberal, walaupun saat itu belum ada wacana pluralisme dan liberalisme.
Tidak ada wacana itu. (Wacana pluralisme dan liberalisme) Baru sekarang ini muncul setelah ada aksi-aksi kekerasan atas nama agama dan sebagainya. Baru saya memberikan opini atau banyak orang memberikan opini yang ditengarai sebagai liberalisme atau pluralisme.
Dalam konteks seperti itu, penghargaan bagi saya merupakan konfirmasi bahwa apa yang saya perjuangkan itu benar. Apa yang saya perjuangkan itu diakui kelompok atau institut yang memperjuangkan hak asasi manusia. Jadi, saya itu dibenarkan.
Tapi di kalangan Islam tertentu, penghargaan itu justru memberikan konfirmasi kepada mereka, ternyata benar Dawam itu seorang liberal, sekuler, dan pluralis. Walaupun demikian, dari kalangan Islam, khususnya golongan muda, yang mendukung saya itu banyak.
Baru saja saya mendapatkan telepon mengucapkan selamat (karena menerima penghargaan Yap Thian Hien) dari seorang tokoh muda Nahdlatul Ulama. Jadi, kalangan muslim pun, khususnya kalangan muda, itu mendukung saya. Jadi, barangkali penghargaan ini bersifat kontroversial.
Saat ini dibangun opini oleh segelintir orang di masyarakat, seolah sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme (trilogi) bertentangan dengan ajaran Islam. Apakah benar demikian?
Kalau ortodoksi, iya. Artinya, tiga trilogi itu diharamkan Majelis Ulama, tapi kalangan muda (Islam) mendukung (trilogi). Mereka, sesuai (dengan trilogi itu), termasuk lembaga ini (Lembaga Studi Agama dan Filsafat) yang memperjuangkan trilogi itu.
Sama sekali tidak ada dalam ajaran Islam (menentang sekulerisme). Ada dukungan ayat-ayatnya (di Alquran). Misalnya, dalam surat Al-Hujuraat ayat 13. Jelas dikatakan dalam ayat itu, Tuhan menciptakan masyarakat berkelompok. Jadi, banyak identitas. Tapi, hendaknya mereka itu saling menghargai, saling mempelajari, memahami.
Itu namanya prinsip ta’aruf. Jadi ta’aruf itu pluralisme. Dalam Islam dikatakan, jalan menuju Tuhan itu tidak satu, tapi banyak jalan menuju Tuhan. Itu di dalam Alquran. Jadi, berarti liberal itu. Kebebasan. Dalam kenyataannya di dalam Islam banyak alirannya. Jadi, pada dasarnya (Islam) itu liberal dan pluralis.

Menurut Anda, apakah umat Islam di Indonesia banyak yang menentang trilogi?
Itu soal persepsi. Menurut hemat saya, sebagian besar umat Islam memang ortodoks. Tapi ada kecenderungan ke arah liberalisasi. Jadi, Majelis Ulama (yang mengharamkan trilogi) itu menggambarkan pandangan elite dan merupakan satu pandangan. Itu belum tentu cocok dengan realitas. Realitas (masyarakat Indonesia) itu plural.
Mayoritas umat Islam itu sebenarnya toleran. Itu sudah terjadi pada masa lalu, umat Islam toleran. Hanya baru-baru ini terjadi gejala-gejala tidak toleran. Tapi itu dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya politik dan ekonomi. Jadi, inilah yang mendistorsi sikap-sikap umat Islam. Tapi itu kelompok kecil yang ekstrem.
Islam pada umumnya berpikiran moderat dan itu diakui di seluruh dunia; Islam di Indonesia moderat. Paling tidak moderat di seluruh dunia Islam dibandingkan negara-negara Arab atau Asia Selatan dan lain-lain.
Jadi, segelintir orang dan kelompok yang selama ini mengaku hendak menegakkan syariat Islam dengan melakukan provokasi hingga kekerasan terhadap umat dari agama lain, tidak mencerminkan ajaran Islam?
Islam di Indonesia itu paling moderat. Hanya saja, sekarang diganggu faktor-faktor politik dan ekonomi. Jadi, berbagai macam tindakan kekerasan (yang mengatasnamakan agama pada saat ini) diprovokasi kelompok-kelompok tertentu yang militan. Mereka memengaruhi masyarakat. Masyarakat itu dihasut.
Jadi, pada umumnya masyarakat Islam di Indonesia toleran. Buktinya (intoleransi) hanya terjadi di beberapa daerah, seperti di Bekasi dan Bogor. Di tempat-tempat lain tidak ada. Damai. Di (tanah) Batak sendiri tidak ada. Di (wilayah) kalangan masyarakat Kristen ada masjid, di kalangan Islam seperti di Padang banyak juga gereja.
Padahal umat Islam di Padang itu sangat kuat, tapi Kristen dan pembangunan gereja di Sumatera Barat tidak ada hambatan. Paling tidak, saya tidak pernah mendengar ada penolakan pembangunan gereja di Sumatera Barat.

Anda mengatakan, toleransi di Indonesia dipengaruhi dan diganggu faktor-faktor politik dan ekonomi. Seperti apa penjelasannya?

Seperti misalnya saja soal pengaruh Amerika Serikat. Ada konflik kebijakan antara negara-negara Islam dengan Blok Barat. Ada persaingan. Jadi, Saudi Arabia berusaha memengaruhi Kementerian Agama (di Indonesia). Misalnya saja soal Ahmadiyah.
Soal Ahmadiyah itu sebenarnya persoalan politik. Jadi, ada persaingan antara Kekhalifahan Saudi Arabia dengan Kekhalifahan Ahmadiyah yang berpusat di London (Inggris). Ahmadiyah itu mirip Kristen. Jadi, bukan kekhalifahan politik. Kalau Saudi Arabia itu kekhalifahan politik.
OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dikuasai Saudi Arabia. Di situ terkandung kepentingan ekonomi. Kalau Ahmadiyah tidak, karena di sana terkandung kerohaniaan, kerajaan Tuhan. Jadi, sebenarnya ada persaingan dominasi antara kekhalifahan global Ahmadiyah dengan Saudi Arabia.
Itu faktor politik internasional yang memengaruhi Indonesia. Ini merupakan hasil penelitian, tesis dari kawan saya, Fajar Nugroho. Penelitian itu (di antaranya) berdasarkan dokumen-dokumen dari Bakin (Badan Intelijen Indonesia). Dia melihat unsur-unsur politik luar negeri yang memengaruhi konflik di Indonesia.

 

Pada 2006, Pimpinan Pusat Muhammadiyah memecat Anda dari keanggotaan karena membela Ahmadiyah. Mengapa Anda membela Ahmadiyah?

Saya tetap Muhammadiyah. Jiwa saya tetap Muhammadiyah. Jadi, saya tidak bisa dikeluarkan dari Muhammadiyah. Itu hak saya. Kebebasan saya. Cuma dari segi organisasi saya dikeluarkan.
Ahmadiyah itu adalah kelompok Islam yang paling cinta damai. Paling peaceful, paling rukun. Ahmadiyah tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Eropa. Mereka, walau diserang tidak mau membalas. Ahmadiyah tidak pernah menentang pemerintah yang resmi. Di mana pun juga, di Eropa maupun di Indonesia, tidak mau menentang.
Juga dari segi teologi, Ahmadiyah itu rasional. Jadi, kalau kelompok itu rasional, mengerti paham mereka, itu tidak bisa disebut sesat. Sesat itu orang yang tidak tahu jalan, tersesat. Kalau dia tahu jalan tidak akan tersesat. Ahmadiyah itu jalan, jadi tidak bisa disebut sesat.
Demikian juga dalam Islam, tidak ada yang berhak menganggap orang itu sesat kecuali Tuhan. Manusia tidak berhak, termasuk orang Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia, tidak berhak menuduh satu aliran itu sesat. Aliran apa pun juga.
Memang, aliran sesat itu ada. Misalnya, aliran yang melanggar susila, ritus-ritusnya mengandung kesusilaan. Ada yang melakukan pembohongan publik, melakukan pengobatan-pengobatan berdasarkan agama, tidak ilmiah; melakukan tindak kekerasan, terorisme, bom bunuh diri. Itu sesat.
Jadi, yang sesat itu yang melanggar hukum, yang melakukan kekerasan, yang melakukan pembohongan publik, yang melanggar susila. Itu yang sesat. Apakah Ahmadiyah melanggar susila? Tidak. Apakah Ahmadiyah melakukan kekerasan, mempropagandakan pengobatan palsu? Tidak ada. Tidak ada sedikit pun ajaran Ahmadiyah yang sesat.
Saya menerima ajaran Ahmadiyah, tapi saya tidak percaya Mirza Ghulam Ahmad (pendiri gerakan keagamaan Ahmadiyah asal India) itu nabi. Tapi Ahmadiyah percaya. Kebebasan agama itu, walau menyembah batu, tidak bisa dicegah. Tidak bisa dicegah dan dipaksa. Hanya bisa diimbau melalui dakwah. Itu boleh. Tapi kalau melalui kekerasan tidak bisa, karena itu saya membela.

 

Situasi intoleransi di Indonesia dinilai semakin mencemaskan. Menurut Anda, mengapa pemerintah membiarkan atau mendiamkan?

Ada dua faktor. Faktor pertama adalah Kementerian Agama atau menteri agama takut terhadap mayoritas, tapi mayoritas yang semu bukan nyata. Mayoritas semu itu yang tergambar di Majelis Ulama. Kedua, Kementerian Agama itu takut terhadap Saudi Arabia karena banyak kepentingan.
Misalnya, (kepentingan) soal haji, bantuan ekonomi, bantuan bidang pendidikan. Kementerian Agama sangat takut dengan Saudi Arabia. Jadi, saya sebut Indonesia masih belum bebas. Politik luar negerinya itu belum bebas. Di satu sisi dipengaruhi, didominasi, dan didikte Amerika karena faktor ekonomi. Di sisi lain juga dipengaruhi Saudi Arabia yang juga karena kepentingan ekonomi berselubung agama.
Memang, saat ini terjadi pembiaran oleh negara terhadap kelompok-kelompok yang mengancam kebebasan beragama. Itu bertentangan dengan konstitusi Pasal 29 Ayat 2, negara mengakui kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan mereka.
Kehidupan beragama di Indonesia merosot. Dalam statistik yang dipantau lembaga internasional, terjadi kemerosotan. Jadi, ada korelasi negatif antara proses liberalisasi dan demokratisasi dengan proses pelanggaran hak asasi manusia.
Penghargaan (Negarawan Dunia) yang diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebetulnya untuk memancing supaya dia mengubah sikapnya. Ternyata tidak, sehingga banyak protes. Kehidupan beragama di Indonesia tidak menjadi lebih baik. Lebih baik pada masa Orde Baru.
Pada masa Orde Baru tidak ada konflik antaragama. Islam berkembang pesat, masjid dan gereja begitu banyak didirikan. Tidak ada penyerangan terhadap gereja, atau orang Kristen mendirikan gereja ditentang umat Islam pada masa Orde Baru. Adanya pada masa Reformasi.
Itu ciri khas negara otoritarian. Jadi, negara otoritarian atau Orde baru itu menekan agama sebagai ideologi politik, tapi diimbangi dengan kebebasan dalam hal ritual. Kalau soal ritual tidak, bahkan dibangkitkan, dipergunakan pemerintah untuk membendung komunisme.
Agama sebagai ideologi ditekan, tapi agama sebagai sebuah ibadah dilindungi dan dikembangkan. Menurut saya, faktor-faktor internasional (politik dan ekonomi) lebih dominan dalam memengaruhi kebebasan beragama di Indonesia.

 

Awas, Politik Genderuwo

Awas, Politik Genderuwo

 

Oleh: Sindhunata

DI perempatan sebuah kota terlihat dua baliho besar berjajar. Baliho itu bergambar lelaki dan perempuan, dandanannya mewah dan cantik.

Orang tahu, mereka sepasang suami-istri yang sama-sama nyaleg untuk Pemilu 2014. ”Mohon doa restu”, demikian tertulis pada baliho itu. Di mana-mana terlihat baliho atau poster caleg. Gambar-gambar caleg tak dikenal tiba-tiba muncul. Untuk meyakinkan dirinya, caleg mendompleng figur-figur terkenal. Maka di baliho-baliho atau poster-poster itu kecuali foto diri mereka terpampang foto Megawati atau SBY atau Hamengku Buwono IX atau Bung Karno. Gambar-gambar ini mengungkapkan, mereka sendiri tak seberapa yakin akan otoritasnya karena itu mereka perlu nunut otoritas.

Muncul sebutan sinis: caleg bonek (modal nekat), caleg waton maju (asal maju), caleg nyuwun pangestu (bermodal mohon doa restu), caleg ojo lali jape methe coblos sedulur dhewe (pedomannya jangan lupa cobloslah teman sendiri), dan lain-lain. Banyak orang yang potongan ataupun auranya tak meyakinkan, tapi tak rikuh mengenalkan diri sebagai caleg. ”Wong ingah-ingah ngono kok wani-wanine nyaleg yo? (Canggung dan wagu begitu kok berani nyaleg ya),” begitu komentar orang.

Para caleg itu nyaris tak punya otoritas politik yang diharapkan masyarakat. Otoritas adalah fundamental bagi politik. Di zaman modern yang amat kompleks, memperoleh otoritas di bidang mana pun, apalagi politik, sesungguhnya bukan hal mudah. Otoritas adalah prasyarat bagi kepemimpinan. Tak mungkin pemimpin menjalankan tugasnya bila tak punya otoritas. Dalam hal ini otoritas adalah semacam inteligensi sosial yang mampu menyelesaikan dan mendamaikan pelbagai tuntutan sosial yang saling bertentangan. Ini mengandaikan, orang yang berotoritas sekaligus harus punya kematangan dan keterampilan psikologis untuk berempati dengan kepentingan yang berseberangan dengan kepentingan dirinya.

Bagi kebanyakan orang, melihat keutamaan lawan bukanlah hal mudah. Biasanya orang hanya melihat apa yang negatif pada lawannya. Lain dengan orang yang punya otoritas, apalagi otoritas politik. Ia dengan mudah melihat keutamaan lawan, mengakuinya, dan mempersatukan keutamaan yang ada untuk meraih tujuan bersama. Selain itu, otoritas juga mensyaratkan, orang mampu berpikir dalam kedalaman dan keluasan, bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan juga jangka panjang. Kemudian ia mesti mampu mengoperasionalkan semuanya dalam kebijaksanaan dan langkah konkret. Karena itu, otoritas juga menuntut keterampilan-keterampilan praktis, seperti kemampuan organisasi, koordinasi, dan manajemen.

Mudah pecah

Dalam khazanah filsafat politik, otoritas diletakkan tidak dalam apa yang disebut die Politik, tapi dalam das Politische. Die Politik adalah politik praktis sehari-hari, sedangkan das Politische adalah politik sampai ke dasar-dasarnya. Das Politische bisa disebut fundamen yang memungkinkan politik bisa berjalan. Namun, sering die Politik atau politik harian dan das Politische atau fundamen politik saling bertentangan. Sebab, tak jarang politik harian terjerumus ke omong kosong, kebohongan, janji palsu, pendangkalan masalah, dan konsensus asal-asalan. Adapun fundamen politik menghendaki kejujuran, ketulusan, kebenaran, pendalaman masalah, dan pencapaian konsensus lewat pengambilan keputusan bermartabat.

Fundamen politik itu tak pernah bisa direduksi melulu menjadi politik. Langkah politik pemerintah sebijak apa pun tetap belum bisa mengungkapkan secara memadai nilai-nilai yang terkandung dalam fundamen politik. Fundamen politik misalnya mengakui pertentangan antara kawan dan lawan sebagai fakta abadi. Tetapi, diakui sebagai nilai yang abadi pula bahwa manusia bisa menyelesaikan dan mempersatukan pertentangan itu. Politik yang mengingkari fakta dan nilai ini akan mengingkari fundamennya. Politik harus menerima dan menyelesaikan pertentangan kawan dan lawan, tapi disertai kesadaran bahwa politik takkan pernah bisa menyelesaikan masalah itu sampai tuntas. Menerima pertentangan sebagai fakta dan menyelesaikannya tanpa putus asa walau sadar penyelesaian takkan pernah bisa setuntas-tuntasnya, itulah salah satu fundamen politik demokrasi.

Fundamen politik macam itu lain dengan politik dangkal-dangkalan yang mendoktrinkan bahwa kesatuan itu ada sejak semula karena itu kesatuan mudah diusahakan. Bagi fundamen politik, bukan kesatuan, melainkan perbedaan dan pertentanganlah yang ada sebagai awal. Penerimaan akan perbedaan inilah dasar riil bagi politik sehingga politik dimungkinkan untuk mengusahakan kesatuan secara riil pula. Intelektual Perancis, Oliver Marchart, mengatakan, demokrasi bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan sesuatu yang akan selalu datang. Karena itu, dengan demokrasi, kita harus selalu berani memulai hal baru dengan gairah, betapapun sulit dan perihnya. Karena itu, jalan menuju demokrasi sangatlah panjang. Di Eropa pun pada awalnya tiada demokrasi. Yang ada kekuasaan otoriter. Di Inggris, baru dengan lahirnya Magna Charta 1215, kekuasaan absolut para raja dibatasi. Di Jerman, tahun 1517 Martin Luther menyerang kekuasaan tanpa batas hierarki gereja. Inilah saat benih kebebasan ditaburkan. Baru pada abad-abad berikutnya lahir pikiran-pikiran baru, yang mengakhiri hak istimewa individu karena garis keturunan, baik di bidang sosial maupun politik, dan dari sinilah lahir demokrasi.

Di Perancis, Revolusi 1789 menumbangkan monarki absolut. Toh baru seratus tahun kemudian muncul demokrasi yang relatif stabil. Demokrasi itu pun sempat diguncang dengan pelbagai cobaan dan gangguan: pemberontakan dan rezim teroris Robespierres, penumpasan perlawanan para petani di Perancis wilayah barat, munculnya dua kekaisaran yang saling berselisih dan menyeret seluruh Eropa dalam konflik dan peperangan, yang menghancurkan rakyatnya sendiri (Die Zeit, 11/7/2013). Di Cile, jalan menuju demokrasi juga harus didahului dengan tahun-tahun kelam di bawah rezim diktator Augusto Pinochet. Hal sama dialami Indonesia. Sebelum merekah reformasi 1998, 30 tahun kita hidup di bawah rezim Orba yang menindas kebebasan dan memakan sekian banyak korban.

Stres sosial

Demokrasi memang nilai yang mahal. Dan, demokrasi itu sangatlah rawan. Tak ada hal yang demikian mudah pecah seperti demokrasi. Sekali demokrasi itu pecah, suatu bangsa bisa diporakporandakan oleh kekacauan. Jalan termudah mengatasi kekacauan itu adalah otoriterisme atau diktatorisme, yang di mana-mana sudah terbukti senang menindas dan meneguk darah rakyat sendiri. Kita pun pernah mengalami itu. Betapapun rawannya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling tulus dan jujur karena hanya demokrasilah tempat di mana rakyat diakui martabatnya dan bisa menuntut hak dan menyalurkan aspirasinya.

Karena itu, betapapun sulitnya, demokrasi harus tetap diperjuangkan. Dan, seperti terlihat di atas, tidaklah memadai jika kita memperjuangkan demokrasi hanya lewat die Politik, tanpa das Politische atau fundamen politik itu sendiri. Pada bangsa Indonesia, das Politische itu kiranya sudah dilihat secara intuitif dan dirumuskan dengan jelas, yakni empat pilar hidup berbangsa: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Seperti das Politische lain, empat pilar hidup berbangsa tak bisa diperjuangkan dengan tergesa-gesa, apalagi di tengah pertentangan dan perbedaan yang takkan pernah tuntas terdamaikan. Perlu kesabaran dan napas panjang memperjuangkannya.

Das Politische itu melingkupi otoritas. Dan, hanya dengan otoritas, bukan melulu dengan politik praktis, das Politische bisa dihidupkan dan dijalankan. Empat pilar hidup berbangsa kita terkulai lemah dan nyaris lumpuh, mungkin karena politikus-politikus kita sangat tidak mempunyai otoritas dalam lingkup das Politische itu. Politikus kita, lebih-lebih anggota DPR, hanya pintar bermain dalam ranah die Politik, hingga mereka menjalankan tugasnya dengan dangkal, mengobral janji kosong, berbohong, dan membuat politik jadi politik uang. ”Otoritas yang palsu membuat masyarakat stres dan sakit. Dan, di antara segala stres, stres sosial adalah yang paling jelek,” begitu dikatakan Andreas Meyer-Lindenberg, Direktur Pusat Kesehatan Jiwa Manusia, di Mannheim.

Karena tiadanya otoritas berlingkup das Politische, kita juga mengalami pelbagai stres sosial tak tertanggungkan. Kekerasan, kriminalitas, dan pembunuhan, bahkan di kalangan remaja, seakan sudah jadi hidup harian kita. Hidup sosial kita jadi tidak nyaman. Belum lagi rasa tidak aman sosial karena keretakan sosial dan agama yang disebabkan miskinnya otoritas politikus kita dalam mengatasi gerakan kelompok yang mengancam fundamen politik kebinekaan dan kesatuan bangsa.

”Nggege mangsa”

Otoritas itu tidak datang dengan sendirinya dan tiba-tiba. Dalam rangka politik, apalagi berkenaan dengan fundamennya yang terdalam, otoritas itu sesungguhnya semacam kepercayaan. Artinya, otoritas itu bisa terjadi karena orang percaya akan pribadi yang memiliki otoritas itu, dan kemudian mengakuinya. Jadi, otoritas itu relasional. Maka tak mungkinlah otoritas itu dibeli dengan uang atau diobralkan hanya dengan kampanye politik. Untuk meraih otoritas itu, dibutuhkan waktu yang harus dilewati dengan penuh kesabaran dalam membangun kepercayaan dan pengakuan.

Seperti demokrasi, otoritas juga perlu waktu dan kesabaran. Dalam hal ini benar jika orang berkata: ”Kesabaran juga keutamaan demokrasi.” Jika demikian benar pula dikatakan, kesabaran juga salah satu das Politische dari demokrasi. Maka demokrasi bukan lagi sekadar politik, melainkan juga perihal yang menyangkut kehakikatan, kebudayaan, dan spiritualitas manusia, yang dalam hal ini adalah kesabaran.

Khazanah kebudayaan Jawa punya ajaran yang dalam tentang kesabaran ini, yakni ojo duwe watak nggege mangsa. Banyak hal di dunia ini tak bisa di-gege mangsa, termasuk kuasa. Kuasa iku ora bisa digege, kuasa itu tidak bisa di-age-age, dimiliki dengan cepat dan tergesa-gesa. Masuk akal, karena kuasa, apalagi dalam arti otoritas, tak tergantung melulu pada kita yang ingin memilikinya, tapi tergantung kepercayaan, pengakuan orang lain terhadap kita, dan relasi mereka dengan kita. Otoritas dalam paham Jawa harus diraih perlahan-lahan. Orang yang ingin meraihnya harus sanggup melewatkan waktunya dengan sabar, menyucikan diri hingga pikirannya wening, bening, dan sanggup mengingkari kepentingan dirinya demi orang lain yang nanti harus dilayaninya. Otoritas mengandaikan askese dan pengorbanan tiada mudah.

Pemilu 2014 sudah di ambang mata. Pemilu kali ini pun tampaknya dibayang-bayangi defisit otoritas. Caleg-caleg tak menunjukkan diri punya kualitas berotoritas. Banyak pula yang kelihatan tak menawarkan apa-apa kecuali citra. Maklum sebagian besar caleg nggege mangsa. Petuah Jawa, orang nggege mangsa biasanya pikirannya tak penuh, tak bisa bening, gampang kacau, orangnya tak pedulian dan tak berempati, akalnya menyimpang ke sana kemari, gampang terkena godaan, tak punya kemantapan, orang yang tak bisa dipercaya dan memang tak bisa dipercaya. Rincian watak nggege mangsa yang ditampakkan terang-terangan oleh banyak anggota DPR periode 2019-2014 akan nongol kembali karena 90 persen mereka mencalonkan diri lagi.

Dalam suatu pentas dagelan, pelawak Marwoto Kawer pernah berkisah: dulu anak-anak kecil sering ditakut-takuti, jangan kamu dekat-dekat ke pohon-pohon yang rindang karena di sana ada genderuwo. Kalau dekat-dekat ke pohon-pohon itu, kamu bisa digondol genderuwo. Sekarang pohon-pohon itu malah banyak dipasangi dan dipenuhi gambar-gambar para caleg. ”Kok, berani-beraninya, ya, mereka tinggal di pohon-pohon itu? Mereka itu siapa, ya? Jangan-jangan mereka juga genderuwo,” kata Marwoto, yang disambut riuh tawa para penonton.

Mungkin saja memang, karena miskin akan otoritas yang dibutuhkan oleh demokrasi, caleg-caleg yang nggege mangsa itu bakal menjadi ”genderuwo politik”, yang menggelisahkan dan menakutkan masyarakat. Kita patut takut pada ”politik genderuwo” itu karena politik itu pasti akan menyebabkan stres sosial, stres yang terjelek dari segala stres. Karena ulah mereka yang kurang berotoritas politik ini bisa-bisa bangsa ini dibawa pada depresi sosial yang sulit disembuhkan. Dan, bolehlah kita ingat bahwa mereka-mereka yang kurang berkualitas dalam otoritas tapi berkuasa biasanya cenderung otoriter dan bisa menjerumuskan bangsa ke dalam otoriterisme. Bahaya otoriterisme karena lemahnya otoritas demokrasi itulah ”genderuwo politik” yang paling harus kita takuti. Maka, kita mesti ekstra kritis dan waspada kepada para ”genderuwo politik” itu jika mereka berkuasa nanti. []

KOMPAS, 18 Maret 2014
Sindhunata ; Wartawan; Pemimpin Redaksi Majalah Basis, Yogyakarta

APAKAH KITA BERBUDAYA?

Degradasi Kebudayaan Kita 2013: Apakah Kita Berbudaya?
http://suar.okezone.com/read/2013/01/03/58/740687/degradasi-kebudayaan-kita-2013-apakah-kita-berbudaya
Kamis, 3 Januari 2013 – 10:49 wib

Problem mentalitas bangsa seperti kita lihat setiap hari di mana-mana seperti buang sampah sembarangan dari penumpang mobil mewah sampai pengendara sepeda motor butut, dari naik sepeda motor yang tidak tahu kanan-kiri sampai sepeda motor tanpa helm dan berpenumpang tiga/empat. Contoh ekstrem lain, trotoar di sekitar Kuningan sudah menjadi tempat parkir sama halnya di sekitar kantor Kementerian Pekerjaan Umum, dan masih bnayak contoh lain yang tidak ada lagi keselarasan antara peraturan dan praktik kehidupan dalam koridor hukum. Semua hal ini adalah korupsi kecil-kecilan yang lama kelamaan terakumulasi dan permisif bila ada kesempatan untuk melakukan yang lebih besar lagi, sehingga generasi kita menjadi generasi korup.
Sebenarnya perilaku, sikap, mentalitas, tradisi, cara hidup, praktek keseharian yang tanpa sadar sedang menuju pada kehancuran budaya bangsa bersumber dari pendidikan korupsi kecil-kecilan sejak usia dini. Hal ini berimplikasi pada kehancuran lingkungan ekologis, lingkungan biologis, lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan ekonomis, lingkunga pertahanan bangsa, lingkungan spiritual dan ruhaniah bangsa. Lalu kita bertanya kembali pada cermin, mau jadi apa bangsa ini di tahun 2013? Apakah kita bangsa berbudaya?

Masalah ini perlu dipecahkan dengan menarik kembali pada hakikat dan fungsi serta penguatan kebudayaan. Kebudayaan tidak hanya sesempit tarian tradisional dan upacara adat. Kini kebudayaan memang disempitkan ke dalam sistem kenegaraan, ruang-ruang simbolis, alat komoditas (komodifikasi) peraup ekonomi negara (GDP), objek turisme, dan teatrikal tontonan. Selain itu, kebudayaan hanya dikhususkan pada ahlinya, sehingga kebudayaan menjadi bagian kecil seorang atau sekelompok ahli saja, lalu menjadi sesuatu yang tersendiri, tersekat-sekat, terpetak-petak dan terlepas dari kehidupan keseharian.

 

Kebudayaan Untuk Hidup

Kebudayaan ketika masuk ke wilayah akademis justru menjadi mati (kering), karena hanya tampil dalam ruang-ruang sepi perpustakaan yang menciptakan jarak antara subjek dan objek. Agar menjadi bangsa yang berbudaya, maka kebudayaan justru perlu keluar dari sekat-sekat akademis dan bergaul dengan ruang di dimensi apapun. Trennya kini memang kebudayaan disempitkan hanya di dimensi akademis, walaupun tidak sedikit pula yang memperjuangkan untuk menjadi bagian dari kehidupan keseharian.
Kebudayaan seharusnya bukan untuk tontonan, barang dagangan, alat dukung politik, legitimasi kekuasaan incumbent (status quo), atau alat pengais teori agar dapat gelar akademik untuk prestige dan pemdapatan. Sebaliknya, kebudayaan adalah cara hidup keseharian yang dihayati selaras dengan alam (dan Tuhan). Penghayatan hidup dalam segala aspek kehidupan. Jadi kebudayaan adalah pola perilaku manusia yang terkait dengan penjagaan keseimbangan alam semesta (bersama Tuhan). Semesta ini sangat luas dari yang material sampai ke metafisik, dari yang sahwati/hewani sampai ke ruhaniah/spiritual.
Kebudayaan sebagai bagian dari hidup keseharian dilihat misalnya, menghadapi sampah bukan sebagai sampah, tetapi sebagai bagian dirinya (dan juga bagian dari alam semesta) yang terbuang atau bisa juga refleksi dari cara hidupnya yang bisa jadi hemat, bisa jadi boros, sehingga menjadi penting pola pikir untuk mendaur ulang sampah atau memilah-milahnya, mengembalikan ke dalam siklus ekosistem alam. Dari pola, watak, mentalitas seperti ini akan melahirkan manusia yang berbudaya, yakni di mobil menyediakan tempat sampah, di motor mereka tidak sambil merokok dan jika sedang makan bungkusnya tidak langsung dibuang begitu saja.
Contoh sederhana ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang tidak korup. Dari hal sekecil ini akan melahirkan politisi yang jujur dan santun, ekonom yang pro lingkungan dan pro kemanusiaan, dan birokrat yang rajin. Sebaliknya, jika tidak mau direpotkan dengan menyimpan sampah, memilah-milah, membuangnya sesuai dengan prosedur daur-ulang sampah, pastinya seorang birokrat, ekonom, dan pribadi yang lainnya cenderung memiliki pribadi yang malas dan suka potong kompas serta terinfeksi ‘penyakit/virus korupsi’.

 

Menghidupi Kebudayaan

 

Dalam menghidupi kebudayaan, kita selalu mempunyai berbagai macam prinsip hidup, misalnya prinsip hidup Think Big, Start Small and Act Now. Seingat saya, prinsip ini pernah keluar dari pola hidup tokoh reformasi kita. Prinsip ini sebenarnya cukup ampuh mendidik pribadi kita dalam mempraktekkan kebudayaan. Misalnya, pemerintah yang masih menerapkan cuti hamil tiga bulan, Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 1976. Tindakan pemerintah ini mengkorup kemanusiaan dan proses ekosistem alam semesta demi pertumbuhan ekonomi. Proses kebijakan pemerintah ini menuju pada degradasi kebudayaan. Negeri ini tidak akan mungkin mencetak generasi yang adiluhung.(Sumber: http://suar.okezone.com/read/2013/01/03/58/740687/degradasi-kebudayaan-kita-2013-apakah-kita-berbudaya).

Proses dini suatu generasi sebaiknya melalui proses alamiah yang secara ilmiah sudah diteliti, yakni air susu ibu eksklusif 6 bulan, adanya waktu urgen Ibu-anak antara 6 bulan dan 2 tahun, dll. Di negara Eropa rata-rata cuti hamil 2-6 tahun bagi Ibu atau bapak yang berimplikasi pada pertumbuhan produktifitas Ibu/bapak. Oleh sebab itu, wacana Dahlan Iskan yang disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Azwar Abubakar yang menilai cuti selama 2 tahun adalah sesuatu yang realistis, wujud riil yang paling minim dari menghidupi kebudayaan. Wacana ini perlu direalisasikan dalam bentuk PP 2013. Inilah bentuk dari proses berpikir besar tentang peradaban/adiluhung suatu bangsa dengan aksi sederhana dari pencetakkan generasi dari institusi kecil, keluarga dan aksi sesegera mungkin adalah PP cuti hamil 2013.
Contoh lain yang mematikan kebudayaan kita, misalnya begitu banyak ahli, akademisi, dan komentator yang berbicara untuk perbaikan bangsa ini, tetapi praktek infrastruktur, pola pendidikan kita, praktik politisi kita, dan sejenisnya menjadi pepesan kosong. Dengan kata lain, “praktek” terjarakkan begitu jauh dari teori-teori ideal yang mereka sendiri wacanakan. Hal ini seringkali kita ungkapkan dalam budaya keseharian kita, “jarkoni”, yakni “ngajari ora nglakoni”. Singkatnya, orang-orang Indonesia yang cerdas-cerdas justru semakin berubah tahun malah hanya mengajari, berwacana, dan komentar ini dan itu dengan kata-kata rumit agar terlihat canggih, tanpa adanya konsistensi, komitmen, keselarasan, keterpaduan antara apa yang diucapkan dengan yang dijalankan dalam penghayatan keseharian hidupnya. Hal ini begitu berbahaya jika penyakit/virus ini meracuni, mensusupi kebudayaan 2013, sehingga mematikan kebudayaan kita.

Jadi bukan kemudian kita katakan adanya budaya korup di bangsa ini. Korupsi itu bukan budaya, tetapi penyakit/virus mematikan. Singkatnya, budaya korup itu tidak ada, sebab kebudayaan selalu mempunyai konotasi positif dalam membangun peradaban/keadiluhungan.
Saya pikir bangsa ini seharusnya memulai dengan menghidupi kebudayaan, yakni dengan pola berbudaya yang nyata, riil ke seluruh dimensi kehidupan. Pemerintah yang mempunyai otoritas paling tinggi dalam formulasi negara perlu memberi contoh yang baik dalam menghidupi kebudayaan.

 

Musa Maliki, Dosen FISIP UPN “Veteran” Jakarta; Dosen Luar Biasa Universitas Al Azhar Jakarta & Universitas Paramadina dapat dihubungi musa_maliki@yahoo.com
__._,_.__

DEMOKRASI OLIGARKIS DAN KAPITALISME POLITIK

Demokrasi Oligarkis dan Kapitalisme Politik
Thomas Koten* | Senin, 17 September 2012 – 15:03:02 WIB
http://www.shnews.co/detile-7988-demokrasi-oligarkis-dan-kapitalisme-politik.html

Demokrasi yang kebabalasan malah akan memunculkan kapitalisme politik di negara.

Tidak dapat dipungkiri, demokrasi dengan sistem pemilihan langsung baik pemilu presiden, pilkada maupun pemilu legislatif, serta sistem politik demokratik multipartai, yang menghasilkan persaingan yang sangat tinggi, sesungguhnya telah melahirkan sebuah demokrasi berbiaya sangat mahal.
Apalagi jika sebuah pesta demokrasi seperti pemilu atau pilkada yang berlangsung hingga dua putaran, sehingga membuat mahalnya biaya demokrasi itu sungguh-sungguh fantastik.
Karena tingginya biaya demokrasi itulah kemudian berefek psikologis bagi para pekerja politik dalam komunitas parpol. Seperti menjelang Pemilu 2014, yang meski masih berlangsung dua tahun lagi, tetapi aroma kegelisahan sungguh-sungguh telah menyengat dan menghantui para elite politik parpol terkait melambungnya biaya politik yang sangat tinggi.
Tingginya biaya politik atau biaya demokrasi itu, karena untuk menyukseskan dan memenangi pemilu atau pilkada, diperlukan dana sangat besar untuk kampanye pemilu, kampanye pilkada, menggerakkan partai atau organisasi massa pendukungnya, memelihara konstituen, dan merawat infrastruktur.
Ini karena di era modern dengan kemajuan teknologi informasi dengan media komunikasi yang sangat kompleks dan berbiaya sangat tinggi ini diperlukan biaya atau dana yang sangat besar. Maka, lahirlah sosok demokrasi kita dengan sosok demokrasi berbiaya mahal.
Demokrasi Oligarkis
Karena tinggi dan mahalnya biaya demokrasi, dan/atau dana yang dibutuhkan dalam pembiayaan politik sangat besar, logikanya, hanya orang-orang yang memiliki dana besar, terutama para konglomeratlah yang bisa bermain politik atau yang berani ke gelanggang pertarungan politik. Merekalah yang kemudian menentukan bagaimana demokratisasi harus mengalir supaya keuntungan-keuntungan ekonomi-politik merembes dengan rapi.
Akibatnya, kata Racienre (2006), demokrasi menjelma menjadi demokrasi oligarkis. Demokrasi yang semestinya sebagai bentuk kekuasaan “di tangan rakyat” menjelma menjadi kekuasaan “di tangan orang-orang kaya” atau “para pemilik modal besar”.
Individualisme dan pragmatisme kekuasaan membuncah dan mengental. Tulis Yasraf Amir Piliang, spirit kolektivisme politik digantikan “individualisme”, ikatan ideologi diganti hasrat pragmatisme kekuasaan individu.
Jalannya politik atau roda demokrasi lalu digerakkan dan ditentukan oleh orang-orang kaya alias para kapitalis, sehingga terjadilah apa yang disebut sebagai kapitalisme politik. Dalam cengkeraman kapitalisme politik hanya orang-orang kaya (para oligarch) yang mampu bersaing dalam medan pertarungan politik.
Akibat lanjutannya, demokrasi pun terdistorsi menjadi sistem ”oligarki politik” dan “oligarki ekonomi”, dua sisi dari mata uang yang sama, yaitu menumpuk kekayaan untuk kekuasaan.
Kekuasaan yang diraih oleh para politikus konglomerat pun lebih dilihat sebagai kesempatan untuk menumpuk kekayaan. Kekayaan yang dimiliki itu pun kembali digunakan untuk membeli dan mempertahankan kursi kekuasaan dan mengendalikan demokrasi.
Ingat bahwa tidak ada langkah ekonomi dan politik para konglomerat atau para kapitalis yang gratis dari perhitungan-perhitungan keuntungan ekonomi. Sebagaimana seseorang yang memiliki naluri dan darah bisnis, setiap langkah politik, seperti halnya langkah ekonomi, selalu dibisniskan, atau dilihat dan dikalkulasi untung-rugi secara ekonomi bisnis.
Apa jadinya jika politik atau demokrasi dibisniskan? Realitasnya menunjukkan bahwa politik dan demokrasi di negeri ini, di era kapitalisme politik yang sedang berlangsung, telah terjadi pula pembisnisan politik.
Itu telah begitu kental terlihat pada komunitas parpol dan komunitas legislatif, bahkan juga eksekutif. Kursi ketua partai, ketua DPP dan DPD, kursi anggota legislatif, dan kursi anggota eksekutif telah lama terdengar memiliki harga dan nilai ekonomi tertentu yang diperdagangkan. Bahkan, hingga undang-undang yang dihasilkan para politikus di Senayan juga umumnya dibarter dengan uang yang nilainya sangat fantastis.
Muncul pertanyaan berikut, bagaimana dengan nasib rakyat-masyarakat dan bangsa kita dalam gerbong politik demokrasi yang oligarkis? Menyitir lagi Yasraf Amir Piliang, oligarkisme politik sungguh meminggirkan atau mengerdilkan rakyat sebagai elemen sentral sistem demokrasi.
Rakyat sebagai pemain utama dalam sistem demokrasi hanya menjadi pelengkap, bahkan objek kekuasaan. Status rakyat dikerdilkan dari konstituen ideologis jadi “consumer” gagasan, citra, pesona dan ilusi-ilusi yang ditawarkan para oligarch politik.
Kalau sudah demikian, nasib dan kesejahteraan rakyat yang semestinya menjadi tujuan akhir dari permainan dan kerja politik serta tujuan digulingkannya demokrasi, semakin jauh panggang dari api.
Oligarki yang merefleksikan habitus kekuasaan yang suka menghimpun keuntungan ekonomi-politik ke dalam lingkaran perselingkuhan dan persekongkolan kekuasaan membuat nasib kesejahteraan rakyat kian terabaikan. Politik lalu menjadi hampa makna. Demokrasi menjadi beku, kaku, dan tidak lagi menjadi prasyarat bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Tergerus Superkapitalisme
Perlu digarisbawahi, demokrasi oligarkis yang mulai menggejala di Indonesia sebagai akibat dari terjebak dalam kapitalisme politik itu, bukan hanya terjadi dalam kehidupan politik kita, melainkan telah menjadi gejala umum di negara-negara demokratis.
Amerika Serikat sendiri yang selama ini dapat dikatakan sebagai sokoguru demokrasi modern, ternyata masyarakatnya sedang kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi seperti itu.
Setidaknya, itulah Robert B Reich, seorang pemikir dan ahli ekonomi Amerika Serikat dalam bukunya Supercapitalism (2008), bahwa demokrasi saat ini seperti di Amerika, sesungguhnya sedang meratapi demokrasi yang menurutnya telah mandul karena gerusan superkapitalisme, yang membuat demokrasi tidak lagi setia pada misi pokoknya mendorong kesejahteraan rakyat.
Mengapa? Karena kultur kebebasan dan kesetaraan yang dipromosikan demokrasi yang diyakini dapat mendobrak ekonomi negara, ternyata kini hanya menghasilkan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kapentingan besar segilintir orang yang sedang mengejar kepentingan dan keuntungannya sendiri, tanpa memedulikan kepentingan masyarakat dan bangsa. Kesejahteraan rakyat kian terkubur dalam makam-makam kapitalisme politik.
Pertanyaan yang layak teradopsi di sini, apakah wajah demokrasi seperti ini layak dipertahankan dan dikembangkan? Atau, apakah ke depannya, kita akan terus mengalami demokrasi seperti ini? Kita tegaskan bahwa ini bukan salah demokrasi.
Baik buruknya demokrasi tergantung pada bagaimana kita menyikapi, mengelola dan mengembangkan demokrasi sesuai dengan hakikat dan prinsip demokrasi itu, yang sesungguhnya bukan untuk kepentingan para kapitalis politik, tetapi semata untuk kesejahteraan rakyat.
Karena itu, demokrasi harus terus-menerus dicermati, diwacanakan secara kritis, didiskusikan secara jernih untuk kemudian dikelola secara tepat sesuai dengan hakikat demokrasi dus budaya peradaban bangsa, agar tidak berbalik merusak dan meremukkan peradaban politik bangsa sendiri.
Kini, kita harus sadar bahwa dengan terus merebaknya kapitalisme politik, demokrasi itu sendiri telah tergusur dari hakikat dasarnya.
Kita harus berjuang mengembalikannya ke ranah demokrasi yang beretika, bermoral dan berbudaya sesuai dengan budaya dan peradaban bangsa. Jika tidak, demokrasi kita tinggal puing dan kita kian terperangkap, bingung dan tak berdaya dalam puing demokrasi itu.
*Penulis adalah Direktur Social Development Center.

DEMOKRASI PESANAN DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA

Demokrasi Pesanan dan Praktiknya di Indonesia

Harian Bali Post, 12 Juli 2013
Rakyat yang pengetahuan politiknya rendah akan memilih mereka yang mampu menggelontorkan uang banyak untuk sumbangan, memilih berdasarkan ketakutan akan ancaman atau memilih semata-mata karena serangan fajar (uang). Pilihan itu adalah hasil demokratis dalam pemilu karena mereka melakukannya di ruang tertutup, dan secara langsung. Tetapi fenomena ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi di Mesir. Demokrasi yang terjadi juga demokrasi pesanan.

Oleh GPB Suka Arjawa

Demokrasi di Mesir secara teoretik jelas telah cedera. Presiden Muhamad Mursi yang terpilih secara demokratis, ditumbangkan oleh protes rakyat dengan dukungan tentara. Faktor tentara yang ikut mendukung penurunan presiden itu dipandang sebagai salah satu pembuat cedera demokrasi. Kemudian memunculkan pertanyaan, apakah demokrasi itu menjadi pilihan yang baik untuk mendukung berdirinya satu pemerintahan, yang dengan demikian menjadi cara, metode, dan strategi paling bagus untuk mengelola negara. Jika demokrasi saja telah berhasil ditumbangkan ‘sekehendak’ hati, bagaimana kemudian nasib negara-negara lain yang menerapkan sistem tersebut, dalam keadaan belum matang?

Dalam kasus Mesir, terpilihnya Presiden Mursi pada pemilihan umum beberapa waktu lalu, mungkin bisa dikatakan tidak memberikan kepuasan kepada lebih banyak pihak. Lebih banyak pihak ini, mungkin saja aktor-aktor luar yang bermain di wilayah regional Arab. Ketika Mursi naik, dia didukung oleh Ikhwanul Muslimin, organisasi persaudaraan Muslim yang memang kuat di negara itu. Tetapi, mempunyai sejarah yang tidak bagus dengan kelompok militer. Hubungan antara militer dan persaudaran Muslim ini turun naik. Akan tetapi, karena pemilu tahun lalu telah membuktikan bahwa Mursi mendapatkan suara terbanyak, maka secara demokratis dialah yang berhak memegang kekuasaan. Beberapa analis menyebutkan bahwa penurunan presiden ini di tengah jalan, disebabkan oleh kekeliruannya dalam mengelola sistem pemerintahan. Konon sang presiden terlalu tunduk kepada keinginan Ikhwanul Muslimin dengan tokoh-tokohnya. Padahal, Mesir sebagai sebuah negara Arab, mempunyai nilai strategis dan paling berpengaruh di kawasan itu. Barangkali faktor inilah yang kemudiaan membuat berbagai pertanyaan muncul terhadap nasib demokrasi di negara Mesir.

Secara geografis, Mesir kini dikelilingi (berdekatan dengan) negara-negara yang sudah menerapkan demokrasi. Katakanlah misalnya Tunisia, Libya, Aljazair, Palestina dan yang paling berdampingan adalah Israel. Negara Arab paling berani melakukan perjanjian damai dengan Israel adalah Mesir tahun 1979. Melalui Perjanjian Camp David yang dibimbing oleh Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, Jimmy Carter, Presiden Anwar Sadat (Mesir) dan Menachen Begin (Israel) melakukan perjanjian damai. Langkah ini menjadi kontroversi di negara-negara Arab yang memusuhi Israel, dan untuk alasan itulah kemudian Anwar Sadat dibunuh oleh kelompok garis keras tahun 1980, dalam sebuah parade militer.

 

Dominasi Pengaruh Luar

 

Salah satu kesan yang kemudian muncul terhadap Mesir adalah bahwa di negara ini pengaruh-pengaruh negara luar, terutama Barat cukup dominan. Sebagai negara yang tidak mempunyai sumber daya minyak, kehidupan politik di Mesir cukup sekuler (tidak didominasi oleh agama dalam pemerintahan). Kini di tengah musim semi demokrasi di Timur Tengah yang berembus dari Libya sampai ke Suriah dan sempat menyinggung Yordania, munculnya pemimpin yang dekat dengan organisasi Persaudaran Muslim di Mesir itu, mungkin mencederai perasaan kelompok-kelompok pendukung musim semi demokrasi di Timur Tengah. Amat mungkin juga mengkhawatirkan negara-negara luar yang mendukung proses demokrasi di Timur Tengah itu. Maka, demokrasi yang tumbuh di Mesir dipandang sebagai demokrasi yang ‘salah’. ‘Kesalahannya’ terletak pada terpilihnya pemimpin yang berorientasi pada kelompok agama yang mungkin saja mencederai gaya sekuler pemerintahan di Mesir. Jika sekularitas di negara ini hilang, mungkin arus demokrasi dari arah barat jazirah Arab itu akan terhambat menuju ke jazirah Arab di timur

Dengan demikian, apabila pandangan di atas benar, maka kasus di Mesir ini memberikan pengertian baru terhadap pengetahuan politik bahwa demokrasi itu adalah praktik pengelolaan negara yang bisa dikendalikan oleh kehendak pihak yang lebih kuat. Atau demokrasi itu juga membawa pesanan-pesanan tertentu. Jika hasil demokrasi itu tidak sesuai dengan kehendak mereka yang lebih kuat atau tidak sesuai pesanan, maka demokrasi tiu harus dirombak, bagaimana pun caranya. (Di)tumbang(kan)nya Mursi di Mesir adalah contohnya. Jadi benar kalau dikatakan bahwa jangan terlalu percaya dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan merupakan pilihan paling baik dibanding dengan sistem-sistem lainnya. Intinya, jangan juga terlalu fanatik dengan demokrasi karena kalau ada kekuatan besar yang tidak sesuai dengan praktik demokrasi, bisa-bisa pilihan domokrasi itu ditumbangkan.

 

Kasatmata

 

Praktik demokrasi sebagai sebuah pesanan secara kasatmata juga terjadi di Indonesia di zaman sekarang. Dalam praktik, demokrasi tidak harus dilihat secara akumulatif, terjadi di satu negara. Atau bagaimana berlaku secara umum di satu negara. Hakikat sistem itu adalah menjalankan kekuasaan sesuai dengan kehendak rakyat. Karena di Indonesia itu ada tiga model pemerintahan (tingkat pusat, tingkat I dan tingkat II), maka praktik demokrasi pada tingkat I atau tingkat II pun bisa dilihat sebagai model jalannya sistem tersebut.

Apa jadinya sistem itu manakala seseorang yang mempunyai sumber daya besar, entah berupa uang, kekuatan ekonomi, kekuatan fisik yang mengancam demikian dominan menjelang pemilihan umum tingkat II misalnya? Kebetulan masyarakat yang ada di wilayah tersebut, mempunyai tingkat inteletualitas politik rendah dan tuntutan terhadap kepemilikan uang tinggi (misalnya untuk pembangunan kepemilikan umum). Maka, hasil pemilihan umum itu hanya akan menghasilkan pilihan-pilihan yang tidak mewakili aspirasi. Rakyat yang pengetahuan politiknya rendah, akan memilih mereka yang mampu menggelontorkan uang banyak untuk sumbangan, memilih berdasarkan ketakutan akan ancaman atau memilih semata-mata karena serangan fajar (uang). Pilihan itu adalah hasil demokratis dalam pemilu karena mereka melakukannya di ruang tertutup, dan secara langsung. Tetapi fenomena ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi di Mesir. Demokrasi yang terjadi juga demokrasi pesanan. Secara tidak langsung demokrasi itu dipesan oleh orang-orang yang mempunyai sumber daya banyak dengan memanfaatkan rakyat yang tidak tahu pengetahuan politik.

Di Mesir, kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Presiden Mursi adalah pemesan demokrasi yang sesuai dengan kehendaknya.

Dengan demikian, demokrasi sesungguhnya memerlukan kecerdasan, memerlukan intelektualitas politik. Karena itulah masyarakat harus banyak belajar tentang politik. Biarkan politisi-politisi itu ngoceh menjelang kampanye, ikuti alurnya lalu coretlah dari pikiran manakala benar-benar tidak mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Demokrasi tidak saja harus diucapkan, tetapi dipelajari dan kemudian dicermati. Indonesia tahun depan akan memilih presiden baru. Sejak sekarang pesanan-pesanan itu telah muncul di berbagai media massa. Jangan terbuai dengan pesanan seperti itu. Tidak hanya dalam konteks negara. Pilkada tingkat II juga sedang hangat-hangatnya di berbagai daerah di Indonesia (termasuk yang akan terjadi di Klungkung, Bali). Maka bersiaplah belajar dari sekarang untuk memilih atau mencoret mereka yang menjadi kandidat. Bosan juga mendengar, melihat dan membaca calon pemimpin yang banyak bohongnya.

Penulis, staf pengajar sosiologi politik, FISIP Universitas Udayana

DEIDEOLOGISASI PANCASILA DAN NEO-POLITIK ALIRAN

Deideologisasi Pancasila dan Neo-Politik Aliran
Wasisto Raharjo J* | Senin, 03 Desember 2012 – 14:43:41 WIB
http://www.shnews.co/detile-11654-deideologisasi-pancasila-dan-neopolitik-aliran-.html

Kontrol ideologi yang kurang menyebabkan tumbuhnya radikalisasi dan militansi sipil.

Tulisan Guru Besar Psikologi UI Prof Sarlito Marwan tentang BP7 yang dimuat di Kompas 7 November 2012 merupakan refleksi dari deideologisasi Pancasila yang melanda generasi muda Indonesia pascareformasi.
Dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa ketiadaan lembaga kontrol ideologi negara seperti halnya BP7 telah mengakibatkan adanya radikalisasi dan militansi sipil dengan mengatasnamakan ideologi tertentu.
Hal tersebut merupakan ekses dari dicabutnya Tap MPR No 25/1998 tentang BP7 dan program P4 sehingga masyarakat Indonesia sendiri kemudian berlomba-lomba mencari ideologi “substitusi” dari Pancasila.
Memang Pancasila sebagai ideologi negara dalam perjalanan sejarah tidaklah selalu dilakukan secara konsekuen oleh pemimpin maupun rakyatnya sendiri. Dalam era kepemimpinan Orde Lama yang notabene menciptakan ideologi Pancasila tersebut, Pancasila sendiri dianaktirikan oleh ideologi impor seiring dengan konstelasi ideologi yang berkembang di dunia.
Seperti liberalisme pada era 1950-1960 ditandai dengan euforia tumbuhnya berbagai macam partai politik yang silih berganti menduduki kursi parlemen maupun perdana menteri sehingga menciptakan instabilitas sosial-politik di tingkat pusat dan daerah. Bahkan, ketika muncul ide Pancasila sendiri diganti dengan sistem Westminster ala Barat dalam mengendalikan pemerintahan.
Adanya Nasakom, Resopim, maupun Manipol Usdek sebenarnya juga bentuk pengebirian terhadap Pancasila yang dilakukan penciptanya sendiri. Pada akhirnya, Pancasila tidak lebih hanya hitam di atas putih yang dipigurakan di berbagai instansi publik, namun tanpa pernah mengetahui makna filosofis yang dikandungnya.
Ide Presiden Soeharto tentang pendirian BP7 sebagai pengendali program P4 sebenarnya bagus dari segi konsep. Orde Baru mengajak kembali masyarakat Indonesia memeluk Pancasila sebagai ideologi negara melalui P4 yang digalakkan secara meluas di berbagai instansi publik.
Dengan adanya prinsip satu ideologi Pancasila sebenarnya rezim menginginkan masyarakat tidak terombang-ambingkan dalam konstelasi ideologi. Namun demikian, dalam praktik riilnya di lapangan, Pancasila justru hanya menjadi bahan hafalan bagi setiap masyarakat Indonesia yang ketika itu harus siap memegang buku saku Pancasila ketika ujian penataran P4 dimulai.
Oleh karena itulah, timbul rasa keterpaksaan dari masyarakat untuk menghafal Pancasila karena adanya stigmatisasi komunis, ekstremis, maupun Soekarnois dari rezim begitu tidak lulus dalam ujian penataran P4 tersebut.
Tentu saja stigmatisasi tersebut berimplikasi meluas kepada kehidupan mulai dari cibiran masyarakat, diskriminasi pelayanan publik, penundaan gaji dan pangkat, maupun hal negatif lainnya. Bagi yang tidak lulus ujian P4, akan dibawa ke kursus ideologi di mana setiap warga digembleng dan digojlok habis-habisan oleh aparatus pemerintah untuk menghafal setiap bait dan norma Pancasila.
Adanya mekanisme represif dan koersif yang dilakukan rezim terhadap masyarakatnya membuat Pancasila justru dibenci dan dihujat oleh orang Indonesia sendiri. Intinya terdapat aroma dendam terhadap Pancasila yang dianggap sebagai alat Orde Baru dalam mendisiplinkan warganya agar setia terhadap rezim yang otoriter dan represif.
Prinsip asas tunggal terhadap Pancasila melalui sistem korporatisme merupakan cara meningkatkan loyalitas terhadap pemimpin, meskipun loyalitas tersebut dibangun secara tekstual (textbook) dan seremonial belaka.

Pascareformasi

Terdapat euforia yang besar dari masyarakat luas manakala rezim reformasi mencabut program P4 dan peniadaan BP7 yang tidak sesuai dengan demokrasi karena membatasi orang berekspresi dalam berpolitik.
Ada kelegaan hati yang membuncah dalam benak masyarakat ketika itu untuk tidak lagi menghafal Pancasila karena teringat pada rezim Orde Baru. Kekosongan status quo yang ditinggalkan Pancasila memunculkan berbagai macam ideologi yang tumbuh dan saling berkontestasi satu sama lain untuk menjadi ideologi “resmi” negara.
Analisis As’ad Said Ali (2011) menyebutkan terdapat enam politik aliran baru berbasis ideologi, yang uniknya Marxisme maupun ideologi kiri yang selama Orde Baru dikooptasi, mulai tumbuh lagi seperti yang pernah terekspos dengan munculnya Blog “Partai Komunis Indonesia 2000” beberapa waktu lalu. Enam aliran itu seperti kiri radikal, kiri moderat, kanan-konservatif, kanan liberal, dan islamisme.
Marcus Meitzner (2009) juga menilai terdapat tiga ideologi yang berkembang pesat di akar rumput masyarakat Indonesia seperti nasionalis-soekarnois, islamisme, dan modernisme.
Nasionalis berkembang pesat di kalangan kelompok marginal, islamisme berkembang melalui jaringan tarbiyah kampus, pesantren, maupun kelompok diskusi halaqah yang berkembang di dunia aktivis, dan modernisme merupakan ideologi kaum urban dan kelas menengah baru yang tengah mengalami peningkatan kesejahteraan. Modernisme juga berarti ideologi apatis yang menginginkan tidak ada perubahan radikal dalam pemerintahan.
Pancasila lagi-lagi menjadi senjata bagi kaum nasionalis untuk meningkatkan citra dan elektabilitas di kalangan masyarakat. Pancasila kemudian direproduksi ulang hanya demi kepentingan kuasa dan bukan sebagai payung bagi semua masyarakat Indonesia.
Barangkali memang benar kalau Pancasila adalah gagasan ideologi yang kuat dari segi konsep, namun lemah dari segi implementasi karena hanya menjadi hiasan dinding, bahan diklat, dan protokoler upacara bendera yang sifatnya hanya seremonial dan komplementer.
Sulit bagi kita untuk menemukan penghayatan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena semua orang telah terdeideologisasi oleh keadaan yang serbakompromistis.

 

 
*Penulis adalah Peneliti Kajian Politik Lokal di PAU UGM.

TENTANG ¨DARI PASCA-MODERNISME KE PASCA-SEKULARISME

Tentang ¨Dari Pasca-Modernisme ke Pasca-Sekularisme¨

On Sunday, 22 December 2013, 1:14, Lusi D. <lusi_d@rantar.de> wrote:
Para sahabat yb.
Berikut ini saya turunkan sebuah terjemahan bung Nugroho dari tulisan Zoltan Zigedy, yang menganalisa buku Eric Walberg¨Dari Pasca-Modernisme ke Pasca-Secularisme¨. Analisisnya cukup menarik untuk menambah pengetahuan teori dan dijadikan bahan pertimbangan serta pembanding dalam mempelajari sementara peristiwa dan pengalaman praktek perjuangan
rakyat melawan kediktaturan burjuasi di negeri-negeri yang lazim disebut sebagai negeri-negeri dunia ketiga, yang kedaulatannya masih tetap dikuasai oleh imperialisme, maupun pengalaman dalam menggalang kekuatan massa antara organisasi yang menggunakan label agama dan yang tidak, termasuk dengan organisasi Marxis-Leninis.Selamat membaca dan salam akhir minggu.
Lusi.-
21.12.2013.

Manifes No.10
Marxistische Analyses.
Tentang ¨Dari Pasca-Modernisme ke Pasca-Sekularisme¨
Zoltan Zigedy*

 

Dalam bulan Januari 2012 saya membicarakan buku Eric Walberg ¨Imperialisme Pasca-Modern” (Clarity Press, 2011). Dengan sangat gembira saya menyimpulkan bahwa Walberg telah memberi analisa yang patut disambut tentang imperialisme sejak lahirnya di abad ke-19 sampai pada hari ini. Ia memberi penjelasan yang masuk akal tentang watak imperialisme sejak saat Uni Soviet dan sosialisme Eropa Timur lenyap dari panggung dunia. Ia pun membeberkan gambaran yang mejakinkan tentang peranan unik Israel dalam usaha imperialisme yang terus-menerus untuk memperoleh dominasi sejagad dalam segala bentuk barunya.

Tambahan lagi, Walberg menanggapi orang-orang progresif tersesat yang cepat sekali memberi cap ¨Islamofasisme¨ kepada perlawanan Islam terhadap perampokan-perampokan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel.Banyak orang Amerika dan Eropa yang pro-Kiri mengambil sikap puasdiri dan chauvinis terhadap pejuang-pejuang di dunia Islam yang berani melawan intervensi-intervensi dan campurtangan Barat, suatu sikap yang sejalan dengan kepentingan-kepentingan imperialisme. Karena kurang tahu maka mereka menyatakan bahwa perlawanan ini terjangkit ¨fundamentalisme¨ keagamaan. Walberg dengan jitu telah membantah pandangan-pandangan yang keliru itu.
Dengan bukunya yang baru ¨Dari Pasca-modernisme ke Pasca-sekularisme:Timbulnya Kembali Peradaban Islam¨ (Clarity Press, 2013) Walberg mengusahakan suatu proyek yang lebih tinggi lagi tujuannya. Tanpa terlalu banyak menyimpang dari nuansanya, uraiannya pada pokoknya adalah seperti berikut:
1. Proyek besar sekuler terakhir untuk keadilan sosial – sosialisme –gagal dengan runtuhnya Uni Soviet.
2. Islam dan doktrin-doktrin sosial dan ekonomi yang menyertainya merupakan jalan alternatif yang realis menuju keadilan sosial.
3. Islam adalah satu-satunya alternatif yang bisa mengusahakan keadilan sosial. Karena itulah Islam merupakaan jalan universil menuju keadilan sosial.
Sudah tentu Walberg berusaha sekeras-kerasnya untuk memperkuat argumen-argumennya dengan membeberkan sejarah Islam yang mengagumkan
dengan segala macam mazhabnya. Ia menyelidiki kekurangan-kekurangan agama-agama lain dalam suatu ikhtisar yang fakta-faktanya benar tapi sangat pilih-pilih, sama halnya dengan pembeberannya tentang Islam.
Tanda-tanda tentang pendiriannya sudah bisa didapat dalam bukunya yang lebih dulu, ¨Imperialisme Pasca-modern¨. Dalam resensi saya tentang buku itu saya menulis:
¨Demikian pula adalah berlebihan untuk menggambarkan Islam (dan agama lain mana pun) sebagai memang hakekatnya anti-imperialis¨, sebagaimana dinyatakan seperti berikut oleh Walberg: ¨watak Islam yang pantang tunduk anti-imperialis, penolakannya atas prinsip-prinsip dasar kapitalis tentang uang, tidak sudinya dikesampingkan dalam kehidupan ekonomi dan, jadinya, juga dalam kehidupan politik….¨
Sayangnya hubungan-hubungan antara Islam dengan imperialisme sama rumitnya seperti hubungan-hubungan antara semua agama-agama penting lain dengan imperialisme. Justru karena tidak mengenal tentangan ideologi yang kokoh terhadap imperialisme umumnya maka semua agama-agama penting dalam berlangsungnya waktu pernah berdiri di
sebelah sini atau di sebelah sana barikade.
Gerakan Islam Hamas misalnya dewasa ini dianggap sebagai komponen penting dari front anti-imperialis. Tapi hal itu bukanlah selamanya begitu. Dean Andromidas menulis dalam ¨Global Outlook¨ (musim panas 2002) bahwa dutabesar Amerika ketika itu di Israel tgl 20 Desember 2001 mengiyakan bahwa munculnya Hamas bertepatan waktu dengan ¨mendorong gerakan Islam untuk mengimbangi gerakan nasionalis Palestina, dan bahwa hal itu terjadi dengan sokongan diam-diam dari Israel¨. Kata Kurzer: ¨Israel menganggapnya sebagai lebih menguntungkan kalau penduduk berpaling pada agama tertimbang pada cita-cita nasionalis (seperti PLO)¨. Pemimpin PLO Yasser Arafat menyatakan dalam pers Italia:
¨Hamas adalah ciptaan Israel. Negeri itu memberi kepada Hamas yang dan lebih dari 700 lembaga seperti sekolah-sekolah, universitas-universitas dan masjid-masjid. Bahkan Rabin pun akhirnya mengaku ketika saya dengan dihadiri Mubarak langsung menanyakannya kepadanya (….). Hamas didirikan dengan sokongan Israel dan masih terus menikmati berbagai hak istimewa¨.
Dalam nomor ¨Global Outlook¨ yang sama Hassane Zerouky dalam artikel ¨Hamas adalah Ciptaan Mossad¨ melukiskan bagaimana Hamas mendapat izin untuk memperkuat ehadirannya di daerah pendudukan. Bersamaan waktunya gerakan pembebasan Arafat Fatah dan kaum Kiri Palestina diintimidasi dan ditindas dengan kejam.¨ (¨Global outlook¨, dikutip dari ¨L´Humanite¨).
Orang-orang revolusioner yang jujur akan dapat mengenal bagaimanaperanan Hamas dewasa ini dalam membela orang Palestina terhadap imperialisme. Tetapi sejara jujur harus juga dipertimbangkan peranan buruk yang telah dimainkan oleh gerakan itu ersama Israel dalam menghancurkan nasionalisme sekuler dan gerakan Kiri Palestina. Kaum Komunis Mesir sedar akan kepekaan terhadap manipulasi-manipulasi imperialis, begitulah ternyata dari pernyataan Comite Central tanggal 3 Agustus:
Salahsatu tujuan proyek imperialis untuk Timur Tengah adalah mendirikan negara-negara atas dasar keagamaan. Hal itu mengabdi terutama pada rencana Zionis untuk memproklamasikan Israel sebagai negara Yahudi bagi semua orang Yahudi di dunia.Negara-negara berdasarkan keagamaan itu tak terhindarkan akan terjerat oleh pertikaian-pertikaian sektaris.Akan timbullah perpecahan strategis dan pengepingan di negeri-negeri Arab dan hal itu akan menyebabkan pertikaian-pertikaian antara Suni dan
Syiah, Muslim dan Kristen, Muslim dan Yahudi, menggantikan perjuangan kemerdekaan nasional Arab-Israel, perjuangan klas dalam masyarakat penduduk Arab dan perjuangan melawan pemerintah-pemerintah otoriter yang berdiri di pihak monopoli-monopoli imperialis yang meliputi seluruh dunia.
Kebanyakan orang-orang Sosialis dan Komunis Arab berusaha mengikat persekutuan dengan orang-orang Islam yang anti-imperialis. Kadang-kadang hal itu berhasil, seperti halnya Hezbollah dan kaum Komunis Libanon. Di tempat lain saling-percaya itu dilanggar dengan kejam sebagaimana terjadi dalam penjagalan Tudeh yang Komunis di
Republik Islam Iran. Bagi kaum Marxis agama-agama yang terpenting kadangkala merupakan sekutu dalam perjuangan melawan imperialisme.Selama mereka memilih kerjasama ini dan menolak musuh klas maka Islamdan agama-agama lainnya akan mendapatkan sagabat-sahabat yang tepercaya pada kaum Marxis-Leninis.
Itulah sebabnya mengapa kita menyambut baik bergesernya Gereja Katholik baru-baru ini. Sedangkan paus-paus terdahulu tidak banyak mempedulikan nasib massa-massa Katholik, pimpinan baru lebih banyak perhatiannya pada kaum miskin dan bersikap lebih keras terhadap pengrusakan-pengrusakan oleh kapitalisme.
Bertentangan dengan dalil-dalil Walberg, Islam dan agama-agama penting yang lain justru amat sangat kurang mengandung filsafat yang memadai untuk keadilan sosial di dunia dewasa ini. Sama halnya dengan doktrin-doktrin Gereja Katholik, Koran pun melarang ¨riba¨, yaitu utang-piutang dengan bunga. Karena hal itu terlarang maka Walberg berpendapat bahwa suatu sistem fitrah yang meliputi segala akan memberikan kepada Islam suatu program lengkap keadilan sosial untuk hari ini dan haridepan.
Terlepas dari kenyataan bahwa pemeluk-pemeluk Islam dan pemimpin-pemimpinnya banyak akalnya untuk menghindari atau menyelubungi larangan riba, tapi gejala ¨riba¨ itu sendiri samasekali tidaklah cukup untuk menandakan luas dan dalamnya pemerasan atas kerja dewasa ini.Juga celaan keras Gereja Katholik atas pengejaran laba yang berlebihan
tidak mempunyai pengaruh sedikit pun. Jelaslah, fitrah saja tidak akan bisa memecahkan masalah kemelaratan, pengangguran dan ketidak-stabilan ekonomi suatu negeri seperti Mali.Tambahan lagi, pemecahan lewat fitrah bahayanya mirip sekali dengan tangkisan pengacara-pengacara kapitalisme yang lepas kendali.
Konsep Yahudi tentang ¨Tahun Sorak Gembira¨ (Jubeljaar), suatu aturan moral yang patut dipuji untuk meringankan utang dan mengembalikan tanah kepada pemiliknya yang sah, di zaman dulu merupakan cara yang baik untuk memberantas ketidak-samaan, tapi kapitalisme zaman sekarang tidak akan penyok karenanya. Prinsip-prinsip inti keadilan ekonomis dari kitab-kitab Thora, Injil dan Koran memberi kesan seolah-olah bersikap
tuntas terhadap penghancuran yang dilakukan oleh kapitalisme. Orang yang secara sambil lalu membaca ayat-ayat yang dipandang suci oleh agama-agama itu akan mendapati banyak celaan atas proses akumulasi kapitalis. Pemeluk-pemeluk yang membaca ayat-ayat itu dengan kesungguhan hati hampir-hampir akan bisa menjadi Komunis.
Pendapat pribadi saya, yang barangkali agak aneh, adalah bahwa agama-agama yang penting tidak bisa membantah kalau dituduh munafik, kecuali kalau memeluk Sosialisme, yaitu penjelmaan modern dari aturan-aturan moral pendiri-pendirinya. Sayangnya, kebanyakan pemimpin-pemimpin agama di zaman kita memilih menyesuaikan diri dengan kapitalisme.
Walberg memberi versi alternatif untuk Marx dan Komunisme. Satu bab penuh dipakainya untuk ¨Pasca-sekularisme: Marx dan Muhamad¨. Di dalamnya ia dengan panjang-lebar membeberkan bagaimana Islam memberi jawaban atas persoalan-persoalan yang diajukan oleh Marxisme, tapi juga tanpa ¨kekurangan-kekurangan¨ Marxisme. Uraiannya gagal karena ia salah memahami teori nilai Marxis, yakni ia menulis: ¨kelemahan ´Kapital´ –teori kerja dari nilai – adalah suatu ´reductio ad absurdum´ yang
menyangkal nilai kerja ´tak produktif´ (unsur-unsur yang dipakai oleh kapitalis-kapitalis untuk menjamin pasar-pasar, riset, penemuan baru, manajemen).
Itu adalah kesalahan fatal. Marx menganggap semua kerja yang diperlukan untuk produksi, termasuk riset, penemuan baru, manajemen organisasi yang diperlukan dsb sebagai penambahan nilai. Dia juga membedakan pengurangan nilai pada kerja yang diperlukan selama waktu proses peredaran. Yang tidak diakuinya adalah nilai yang diciptakan atau diperlukan secara kemasyarakatan dipandang dari sudut kepemilikan saja.
Dan pertentangan antara milik dan kerja inilah yang justru merupakan unsur yang terdapat dalam semua doktrin sosial agama-agama tradisional, termasuk Islam.
Kekacauan pikiran Walberg tentang teori nilai Marx menyesatkannya dari pemecahan pertentangan antara nilai yang diciptakan oleh kerja dan pemilikan atas nilai itu oleh si kapitalis; suatu pertentangan yang hanya bisa dipecahkan oleh perjuangan klas.
Karena kesalahan pemahaman inilah maka sintesisnya yang naif tapi bermaksud baik antara Islam dan Marxisme tidak bisa tidak akan gagal:
Proses Ijtihad/Jihad menurut dia dalam arti tertentu merupakan versi lain yang lebih luas daripada praktek Marxisme dengan meletakkan penekanan pada ikatan kemasyarakatan sebagai ganti perjuangan klas, kehidupan kekeluargaan dan kerohanian sebagai ganti produksi kebendaan,evolusi sebagai ganti revolusi
Pandangan demikian memang mulia tapi tidak bisa disatukan dengan Marxisme. Keserakahan kapitalis yang dilihat juga oleh Walberg itu tidak bisa disingkirkan dengan pelarian ke dalam kerohanian, dengan seruan persatuan tanpa syarat, dengan pengingatan akan nasib yang sama atau dengan anjuran supaya sabar karena sabar itu baik.
Saya ingin mengajukan sintesis lain terhadap sintesis di atas:
Perjuangan klas sebagai jalan menuju ikatan kemasyarakatan Kehidupan kekeluargaan dan kerohanian dan produksi kebendaan revolusi yang mendatangkan penciptaan nilai-nilai tsb
Sintesis demikian akan bisa membuka jalan ke arah saling mengerti dan kerjasama Marxis-Islam.

Buku Walberg timingnya baik, yakni menyusul jejak-jejak apa yang dinamakan ¨Musim Semi Arab¨. Suasana gembira meliputi buah karyanya. Hal itu tentunya disebabkan oleh semangat optimis yang ditimbulkan oleh pemberontakan-pemberontakan di Afrika Utara dan Timur Tengah. Sayangnya optimisme itu tidak berlangsung lama.
Pemerintah-pemerintah Muslim di Mesir dan Tunisia menimbulkan perpecahan besar sekali, yang menyebabkan tumbangnya penguasa di negeri satunya dan ketegangan yang semakin besar di negeri satunya lagi.Opososi di Libia dan Suria menarik kekuatan-kekuatan dari luar sehingga pemberontakannya dengan cepat memburuk menjadi perjuangan untuk perubahan menjadi rezim imperialis, dengan akibat destabilisasi daerah,
korban besar jiwa manusia dan kehancuran infra-struktur. Campurtangan Amerika dan NATO pura-pura tak sampai hati melihat penderitaan penduduk dan dengan demikian telah mencengkam kemungkinan untuk menentukan kesudahan pertikaian. Dalam waktu setahun lebih sedikit ofensif pengadaban yang diramalkan Walberg menemukan jalan buntu, sama halnya dengan di tempat-tempat lain, sebagai akibat perpecahan-perpecahan dan campurtangan luarnegeri.
Kaum Marxis bersikap tunggu melihat perkembangan. Paling-paling mereka menyatakan ¨Musim Semi Arab¨ itu baik saja sebelum terbukti yang sebaliknya, walau pun ada campurtangan luarnegeri yang tak kenal malu. Di satu pihak pemberontakan-pemberontakan itu adalah pernyataan-pernyataan yang patut disambut dari kehendak penduduk terhadap rezim-rezim reaksioner yang sudah karatan. Di pihak lain pemberontakan-pemberontakan itu lebih banyak merupakan pembangkangan-pembangkangan tertimbang revolusi-revolusi, sebab tujuan pemberontak-pemberontak tidak pernah dirumuskan secara baik atau bersama-sama.
Dengan berlangsungnya perkembangan terjadilah apa yang sudah dikhawatirkan. Susunan-susunan hak istimewa dan pemerasan tidak diapa-apakan. Orang mengambil sikap berdasarkan pandangan yang berbeda-beda terhadap tradisi-tradisi dan kemodernan, sekularisme dan kerohanian. Perbedaan-perbedaan itu bukanlah dikarang-karang melainkan sungguh-sungguh ada. Tetapi tidak menyinggung hubungan-hubungan
pemerasan yang lebih dalam. Sama halnya dengan kenyataan bahwa orang-orang progresif Barat disibuki oleh soal-soal mengenai gaya hidup dan pilihan-pilihan pribadi mereka, begitu pulalah rontaan-rontaan Musim Semi Arab menjamin bahwa kemiskinan dan pemerasan massa rakyat tetap tak tersentuh.
Kita harus mengharapkan hidup kembalinya suatu gerakan Marxis-Leninis yang kuat di negeri-negeri ini sehingga keadaannya bisa berkembang, dari pembangkangan ke revolusi.

 

Keterangan:

* Zoltan Zigedy adalah salah seorang kolumnis pada Blog:The Electronic Journal of Marxist-Leninist Thought.
Sumber: ZZ´s blog, 11 Agustus 2013, terjemahan ke bahasa Belanda oleh Frans Willems. Terjemahan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia oleh Nugroho.
_

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers