Archive for the ‘esai’ Category

Pidato ketua umum pbnu pada peringatan hari lahir pancasila

Pidato ketua umum pbnu pada peringatan

hari lahir pancasila
________________________________
Menegakkan Kembali Pancasila

Oleh Dr. KH Said Aqil Siroj

in: t-net, Friday, 8 June 2012, 21:28

Sumpah Pemuda 1928 yang terdiri dari Satu Nusa (Negara), Satu Bangsa dan
Satu Bahasa: Indonesia, telah menegaskan menjadi satu kesatuan politik
dan kebangsaan yang solid. Maka ditemukan dan dirumuskannya Pancasila 1
Juni 1945 merupakan tonggak bersejarah kedua yang menandai lahirnya
negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan penemuan paling penting
dan paling mendasar bangsa Indonesia dalam memberikan landasan bagi
hidup bermasyarakat dan bernegara.Pancasila bukan sekadar dasar
negara, tetapi lebih dari itu Pancasila merupakan falsafah hidup bagi
seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.

Peringatan hari lahir Pancasila ini merupakan momentum penting untuk
penegasan kembali komitmen kita pada Pancasila. Penegasan Pancasila ini
merupakan langkah strategis, karena dengan sendirinya merupakan
penegasan pada UUD 1945 dan komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI baik
secara geografis, secara politik, secara ekonomi dan secara budaya. Penegasan Pancasila juga merupakan penegasan untuk menjaga semangat Bhinneka Tungal Ika sebagai pilar bangsa ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan:

Pertama saya ingin menegaskan: Bahwa Pancasila jangan hanya dipahami
secara instrumental, sebagai alat pemersatu bangsa belaka. Tetapi lebih
dari itu Pancasila harus dipahami secara substansi, sebagai sumber tata
nilai, yang merupakan falsafah dalam berbangsa dan bernegara, sehingga
perlu terus-menerus dihayati dan dirujuk dalam setiap menata kehidupan.
Banyaknya Konvensi Internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun
belum diratifikasi oleh Pemerintah RI, sama sekali tidak boleh
menggeser sedikitpun kedudukan Pancasila sebagai sumber tertinggi hukum dan tata nilai bangsa Indonesia.

Kedua, saya mengingatkan: Bahwa untuk mengatasi ikhtilaf atau polemik
mengenai hari lahir Pancasila yang sengaja dimunculkan kembali
belakangan ini, sangat membahayakan karena pengaburan sejarah Pancasila
ini akan mengarah pada pengaburan nilai dan ideologi Pancasila. Dalam
hal ini para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara terutama Pemerintah harus
tegas berketetapan bahwa Pancasila lahir 1 Juni 1945. Ini dinyatakan
oleh penggalinya sendiri yaitu Bung Karno, serta dibenarkan Para Ulama
seperti KH Wahab Hasbullah dan KH Saifuddin Zuhri. Dengan penegasan
ini diharapkan tidak akan terjadi penggeseran terhadap sejarah dan
status Pancasila sebagai dasar negara Republik Indponesia.

Ketiga, saya perlu menegaskan pendirian kami: Bahwa Bagi NU, sebagaimana
dirumuskan dalam Munas Situbondo 1983 bahwa Pancasila merupakan
kristalisasi dari nilai-nilai akidah, syariah dan akhlaq Islam
Ahlusunnah wal Jamaah, maka pengamalan Pancasila dengan sendirinya telah
merupakan pelaksanaan syariat Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh
sebab itu, pada Muktamar Ke-27 di Asembagus Situbondo pada 1984, NU tak
ragu menegaskan bahwa Pancasila merupakan hasil final perjuangan umat
Islam. Suatu keputusan monumental yang meneguhkan Pancasila sebagai
ideology Negara dan falsafah bangsa Indonesia.Sebagai konsekuensi dari
sikap politik tersebut maka NU berkewajiban mengamankan pengertian yang
benar tentang Pancasila dan pengamalannya secara murni dan konsekwen
oleh semua pihak. Dengan demikian tidak perlu ada aspirasi untuk
mendirikan negara Islam, karena nilai-nilai dan aspirasi Islam telah
diejawantahkan dalam Pancasila.

Keempat: Bahwa mengingat pentingnya Pancasila ini dan mengingat
keputusan yang telah ditetapakan oleh para pendiri bangsa ini yang
mewakili seluruh elemen masyarakat, elemen agama dan elemen golongan,
sebagai dasar dan falsafah dalam bernegara, maka siapa saja dan
organisasi apa saja yang terang-terangan bertentangan, apalagi melawan
ideologi Pancasila, haruslah ditetapkan sebagai organisasi kriminal
bahkan subversif yang tidak boleh leluasa hidup mengembangkan ajarannya
di negara Pancasila ini.

Kelima: Untuk menjaga posisi Pancasila sebagai dasar dan falsafah
negara dan merupakan sumber hukum tertinggi, maka segala bentuk hukum
dan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia baik UUD 1945
ataupun undang-undang lainnya haruslah merujuk pada Pancasila. Segala
bentuk hukum yang tidak sejalan dengan Pancasila apalagi bertentangan,
maka harus dinyatakan batal demi hukum itu sendiri karena berlawanan
norma dasar kita bernegara. Saat ini banyak hukum dan Undang-undang
yang bertentangan dengan Pancasila karena itu harus segera direview
karena ini jelas-jelas telah merugikan bangsa ini, merusak negara, dan
menyengsarakan rakyat Indonesia. Padahal jelas tujuan Pancasila adalah untuk menciptakan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan penegasan ini diharapkan Pancasila kembali ditempatkan pada
posisinya semula yaitu: sebagai dasar dan ideologi negara serta falsafat bagi seluruh masyarakat dan bangsa, sehingga akan melahirkan
masyarakat Pancasila yang hidup guyub bergotong royong, bersatu padu
dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia. Dalam konteks itu saya
tidak ragu lagi, sistem kemasyarakatan dan nilai-nilai hidup
kekeluargaan sebagaimana diajarkan dalam Pancasila itulah yang
semestinya diterapkan saat ini untuk mengembalikan solidaritas sosial
dan untuk menghindarkan terjadinya berbagai konflik kepentingan yang
sangat tajam berkembang di masyarakat kita dewasa ini. Jamainan
kerukunan sosial dan keamanan nasional merupakan prasyarat bagi
terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan Pancasila.

Jakarta, 1 Juni 2012

sumber : http://www.nu.or.id/a,public-m,dinam…ancasila-.phpx

video : http://www.mpr.go.id/video/read/2012…tua-umum-pb-nu

Note : Hari Lahir Pancasila, 1 Juni. Saya tahu banyak yg lelah dengan kata itu. Tapi yg dirumuskan Bung Karno hari itu, 1945, belum bisa diabaikan.
Bung Karno: ‘Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap
orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.’ Bung
Karno: ‘Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni tiada “egoisme agama” Bung Karno: ‘Ketuhanan yg berkebudayaan, Ketuhanan yg
berbudi pekerti yg luhur, Ketuhanan yg hormat-menghormati satu sama
lain.’

Hypocrisy Sharia Law

Hypocrisy Sharia Law: Anti Tight Clothing vs 72 Virgins are Totally Naked

Komentar:Arnold <arnoldlukito@yahoo.com>,in: Gelora 45 <GELORA45@yahoogroups.com>, Saturday, 9 June 2012, 9:14

Polygamy, terror halal, Tight clothing, alcohol Haram, tetapi mereka dijanjikan “naked virgins and wines”???????????????

AL

The Sex Market of Heaven (Islamic brothel) according to Ihya Uloom Ed-Din

Allah has arranged for Pious Muslims a non-stop and non-interrupted sex in Islamic heavens because Mullahs will remain busy only with unlimited sex and wine for billions of years to come. These are rewards from the merciful Allah for killing and torturing those enemies of Allah by Mumeen Muslims.

In the Hadiths the Prophet Muhammad gave the believers a final choice of a open sex market in heaven where there will be no limit of the number of sexual partners. Women are in display like open fruit market. Hadith: Al hadiths, Vol. 4, Page-172, No.34: Hozrot Ali (r.a) narrated that the Apostle of Allah said, “There is in paradise an open market wherein there will be no buying or selling, but will consist of men and women. When a man desires a beauty, at once he will have intercourse with them as desired.

In this open sex market of heaven one can easily imagine what type of fun is going to happen there. Say one particular day of heaven-one very pious Muslim (who prayed five times a day and visited Mecca) who has been permitted to the best of Islamic heaven. There one day he decided to visit (out of curiosity) the famous sex market of heaven, and when he reached there, he found out that all his great great grandfathers, grandfather, father, brothers also were there visiting “Islamic Brothel” called heavenly sex market. Now, they all got excited by the paragon beauty of heavenly houris with very swollen breasts, dark eyes and fair skin. The great great grandfather will command all his descendents family members to feel free to enjoy the sweet taste of houris. In that case the great great grandfathers, grandfather, father, brothers-they all will start simultaneous orgy of sexual intercourse right in front of each others. Can you imagine that terrific scenery folks? Allah is really great and merciful indeed!

http://www.jihadwatch.org/2012/06/indonesias-sharia-province-to-ban-sales-of-tight-clothing.html

Indonesia’s Sharia province to ban sales of tight clothing

TightJeansReprimand.jpgGetting the tight jeans reprimand

Sharia Alert from modern, moderate Indonesia. When is the Imam Rauf going to fly to Aceh to explain to the leaders there that Sharia is benign and entirely compatible with Western societal norms? “Aceh to Ban Sales of Tight Clothing,” by Ahmad Pathoni in the Jakarta Globe, June 7 (thanks to all who sent this in):

Banda Aceh. Shops in Indonesia’s Aceh province, where Islamic law is in force, will soon be banned from selling tight-fitting clothes, an official said on Thursday.The announcement was made after religious police in the provincial capital, Banda Aceh, stopped and reprimanded more than 50 women and three men for violating the Islamic dress code, including wearing tight clothing and shorts.

Samsuddin, the head of enforcement at the agency overseeing compliance with Islamic law in Aceh, said his office would issue a circular banning shops from selling body-hugging fashion items.

“We will soon send letters to shop owners,” Samsuddin said. “The newly elected governor very much supports the enforcement of Islamic law.” Zaini Abdullah is due to be sworn in as Aceh’s new governor on June 26 after winning an election in April.

Shariah police in Aceh regularly carry out patrols to enforce the rule of Islamic modesty and a ban on unseemly contact between unmarried couples.

Officers recorded the personal details of those behaving in an unseemly manner, lectured them, and told them they could be detained or lashed if they were caught again.

Samsuddin said his officers had netted 300 women who violated the Islamic dress code in the past two months.

Munway, one of the three men stopped for wearing shorts in Thursday’s operation, pleaded for leniency.

“I’m a construction worker and I’m laying bricks,” he told a woman officer who asked him to show his identity card. “I’m outside because I’m going to buy some paint.” Munawar said he agreed with Islamic law but men should not be arrested for wearing shorts.

Under Aceh’s Islamic law, the sale of alcohol is banned across the province and gamblers are punished by caning….

Posted by Robert on June 8, 2012 7:44 AM | 14 Comments
del.icio.us | Digg this | Email | FaceBook | Twitter | Print | Tweet

Categories:

14 Comments

A little over a decade ago, head-scarves became mandatory in Aceh. Many women complained at first, but today, such attire is accepted as absolutely normative. So it will be with the ban on jeans…complaints will fall on deaf ears and then, over time, attitudes will adjust. Such is the insidious nature of repressive societies.

Gee,

We wonder why Muslim societies have nothing to export, other than oil, dates, and jihad.

Commerce consists of meeting people’s needs. The only way for a Muslim country to engage in commerce worthy of the name is to have an non-elected government.

I’ll bet those poor women in the photo, getting the old islamic, male-supremacist shakedown, are thinking they’d be happy to get the hell outta’ there–for ANYWHERE that they could dress and do as they please. Hint, ladies: The OIC countries should not be on your list…

the iranian government is in the process of forming a division that is going to be responsible for desgining cloth that is suitable for women.
M

“I’m a construction worker and I’m laying bricks,” he told a woman officer who asked him to show his identity card. “I’m outside because I’m going to buy some paint.”

Oh right. He’s getting some paint, for laying bricks!

What kind of paint would that be? Striped?

By the way, what is this woman officer doing talking to strange men? She should arrest herself too.

Jeez, now Islam is picking on three Smurfs out for a walk and minding their own business. But seriously …….

Can you imagine the keffuffle if police stopped people in a city in the secular West and said their attire offended religious sensibilities?

It’d be all over the media!

Jeez, now Islam is picking on three Smurfs out for a walk and minding their own business. But seriously …….

Can you imagine the keffuffle if police stopped people in a city in the secular West and said their attire offended religious sensibilities?

It’d be all over the media!

under Islam women can neither be fashionable nor comfortable…It’s Un-Islamic….

Inching along toward the full blown black hefty bags.

yet according to koran: use yor women as you desire!!!
M

Hi Miriam,

An islamic designer label? I’ll bet that’ll be a big hit in the West! Those islamettes should definitely cross Iran off their emigration list! Along with everyone else in the world…

G

Oh Lord, just wait until those poor dears have to wear the black garbage bags with eye holes.

But look at those big heads. Only totally hopeless frumps would NOT have their hair up in a high pony tail under the hijab. This extra lump under the hijab shows that they have long hair, and lots of it: and how sexy is THAT? Just as when in England women had to be covered from the neck down, waists became very tiny, noticeablt tiny. Muslim women who think they are “hot” have their ways…

“We wonder why Muslim societies have nothing to export, other than oil, dates, and jihad.”

Which is why businesses outsource IT work to India, and why Pakistan outsources jihad to the world.

Adat Istiadat Aceh yang Islami Harus Terus Dikembangkan

Terus Dikembangkan
Kota Jantho, (Analisa). Pj Bupati Aceh Besar, Drs H.Zulkifli Ahmad, MM mengharapkan dukungan dan komitmen semua pihak untuk bersama-sama membangkitkan dan menumbuhkembangkan adat istiadat Aceh yang Islami dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam kaitan itu, Pemkab Aceh Besar bertekad akan terus memfungsikan dan memberdayakan lembaga keistimewaan yang telah ada masing-msing MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal untuk mendukung pembangunan daerah.

Hal tersebut dikatakan Zulkifli Ahmad ketika berdialog dengan pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar di Aula HT Bachtiar Panglima Polem, Selasa (5/6).

Hadir dalam kesempatan itu, Plt Setdakab Drs Zulkifli Ismail, MM, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Abu Bakar HS SH, Kadis Syariat Islam HT Hasbi SH, Kadisbudpora Drs Rusli M Ali,MM, Kepala Kantor Badan Pembinaan Pendidikan Dayah H.Mukhtar S.Kom serta Kabag Humas dan Protokol Ridwan Jamil S.Sos, M.Si. Sedangkan MAA dipimpin ketuanya Tgk M Ali dan sejumlah pimpinan MAA kecamatan.

Zulkifli Ahmad menambahkan, sebagai wujud kepedulian terhadap lembaga keistimewaan yang ada, pihaknya pada Kamis (7/6) dan Jumat (8/6) menjadwalkan pertemuan dengan pengurus MPU dan Baitul Mal. Berikutnya, pekan depan dilanjutkan pertemuan dengan pengurus MPD. “Kita senantiasa mendorong agar lembaga keistimewaan Aceh tersebut selalu memberikan kontribusi untuk mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Sementara Ketua MAA Aceh Besar, Tgk M.Ali bersama sejumlah pengurus lainnya mengharapkan dukungan aktif dari eksekutif, legislatif dan seluruh tokoh masyarakat agar ikut bersama-sama mengembalikan adat Aceh yang Islami supaya tetap eksis dan bangkit demi kejayaan harkat dan martabat daerah. Salah satu upaya yang perlu dukungan kontiniu adalah dengan menghidupkan dan memanfaatkan lembaga majelis adat yang bisa dimulai dari tingkat gampong.

Terkait dengan ancaman krisis moral yang mendera masyarakat, termasuk generasi muda, tokoh Majelis Adat Aceh mengharapkan agar orangtua, lembaga pendidikan dan masyarakat segera mengantisipasi secara arif dan bijaksana. “Misalnya, dengan mengaktifkan kembali pengajian di setiap meunasah yang ada. Intinya, upaya mengembalikan martabat Aceh Rayeuk harus didukung secara bersama-sama,” terang M.Ali.

Di samping itu, MAA Aceh Besar juga meminta dukungan dan koordinasi yang lebih baik lagi antar-instansi terkait. Karena, dalam kesehariaannya program MAA banyak terkait dengan sejumlah SKPK, seperti Disperindagkop dan UKM, Disbudparpora, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pendidikan.

“Di tingkat gampong, dinilai sangat penting untuk terus dilakukan penguatan lembaga adat Aceh serta program pengkaderan tokoh adat yang nanti akan memberikan peran aktif untuk memajukan adat istiadat di seluruh gampong,” jelasnya. (mhd)

Baca Juga Artikel Berita Terkait

Kamis, 07 Jun 2012 13:32 WIB
Kamis, 07 Jun 2012 11:00 WIB
Rabu, 06 Jun 2012 00:06 WIB

SungaiMenjaga Kearifan


Oleh : Junaidi Abdul Munif.

SUNGAI sejak mula sejarahnya, menjadi pusat peradaban dunia. Daerah sekitar sungai menandai kawasan subur yang menjadi tulang punggung kehidupan di sekitarnya. Sungai Nil di Mesir, Tigris dan Eufrat di Mesopotamia, Gangga di India, dan Mekong di Tiongkok, menjadi bukti bahwa sungai memiliki andil besar untuk menciptakan peradaban sebuah bangsa.

Sungai menjadi sarana transportasi utama. Karena modernitas, peran sungai digantikan oleh transportasi darat, lalu udara. Sungai yang menjadi saksi hidup peradaban, akhirnya hanya menjadi lanskap kota yang membawa bencana. Sungai dibicarakan justru karena banjir yang menerjang.

Akhirnya, sungai lebih banyak membawa bencana ketimbang kemakmuran. Di kota-kota besar, kebesaran sungai hanya tinggal nama. Ia gagah pada jaman dahulu. Menghadirkan romantika sebuah masyarakat yang menjadikan sungai sebagai bagian integral sosial-budaya-politik-ekonomi masyarakat masa lalu.

Karena itu, acara-acara sakral, menggunakan sungai sebagai tempat persembahan, mengungkapkan rasa syukur terhadap anugerah Sang Pencipta. Kearifan menjaga sungai sebagai denyut kehidupan itulah yang kini mulai terkikis dari jiwa masyarakat, tidak hanya masyarakat urban perkotaan, tapi juga pedesaan. Di kota, daerah sekitar sungai menjadi kawasan kumuh, tempat hunian orang-orang marjinal. Sungai menjadi tempat sampah dan MCK terpanjang.

Di pedesaan, pun setali tiga uang. Rumput-rumput yang tinggi dibiarkan, memanjang hingga mengganggu aliran sungai. Atau diubah jadi lahan pertanian. Tanggul sungai menjadi ladang yang menghasilkan tanaman ekonomis. Proses pengolahan tanah: mencangkul tanah dan menggemburkan tanah membuat tanggul menjadi rawan longsor dan terjadi erosi.

Akibatnya terjadi pendangkalan sungai karena tanah turun ke sungai. Di musim hujan, volume air meningkat sehingga sungai yang dangkal tak mampu menampung debit air. Sungai tidak lagi dianggap sebuah lanskap geografis yang sakral, patut dijaga, dibersihkan agar ia memberi yang terbaik bagi manusia. Masyarakat semakin teralienasi secara spiritual dari sungai.

Kisah Sunan Kalijaga

Di Jawa Tengah, dalam kisah Walisongo (Walisembilan), Raden Sahid merampok seorang wali, Sunan Bonang. Dia gagal merampok, dan mengabdi menjadi murid. Sunan Bonang memberi syarat, Raden Said disuruh untuk bertapa di tepi sungai, menjaga tongkat yang ditancapkan di tepi sungai. Inilah ihwal mula gelar sebagai Sunan Kalijaga, sunan yang menjaga sungai.

Kisah Sunan Kalijaga mengandung pesan spiritualitas yang dalam, bahwa sungai mesti dijaga. Ia menjadi arena untuk bertapa, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Menjaga kali menjadi ujian bagaimana kesungguhan Sunan Kalijaga untuk tunduk pada titah sang guru.

Mestinya masyarakat hari ini mulai mentransformasikan spirit menjaga sungai sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Masaru Emoto, dalam bukunya The True Power of Water, menjelaskan bahwa air adalah benda hidup yang mampu merespon motivasi di sekitar atau yang terjadi dalam dirinya.

Sungai dengan air yang bersih, ternyata menghasilkan kristal yang bening dan indah. Sementara sungai yang berair kotor menghasilkan kristal yang buruk dan tak beraturan. Jika kita percaya bahwa air adalah benda yang hidup seperti diteliti oleh Emoto, mestinya air juga bisa merespon negatif apa yang kita berikan padanya. Secara ekstrem, peristiwa banjir adalah bentuk “balas dendam” air akibat ulah semena-mena manusia.

Mungkin ini hal yang irasional, namun justru di sinilah pesan-pesan transendental yang bisa dipetik dari laku Sunan Kalijaga menjaga sungai. Menjaga sungai tidak hanya dimaknai secara simbolik dengan duduk terpaku menjaga sungai, namun diaplikasikan dengan langkah nyata membersihkan dari tumpukan sampah yang menghambat aliran air.

Masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah masyarakat yang masih percaya folklore (dongeng rakyat) yang menjadi spirit kehidupan masyarakat. Memahamkan masyarakat tidak hanya dengan menyampaikan dampak ekologis sungai, tapi juga pesan-pesan spiritualitas yang dikandung dari perilaku menjaga sungai.

Ketidakarifan menjaga sungai pada akhirnya menghadirkan resiko yang fatal. Sungai menjadi lokasi kumuh, tempat orang-orang kalah yang dalam pertarungan basis sosial masyarakat urban. Mereka menjadi buah simalakama bagi pemerintah karena dianggap mengganggu estetika kota. Semua masalah sosial itu tak akan terjadi jika spirit menjaga kearifan sungai masih kita pegang teguh hingga hari ini. ***

Penulis adalah Peneliti el-Wahid Center, Universitas Wahid Hasyim Semarang,

Lingkungan Bersih, Bebas Sampah


Oleh : Wothson G J Sinaga, S.Pd.

Sebagai limbah manusia, sampah kerap sekali menjadi sebuah permasalahan yang tidak kunjung merdeka. Hingga sekarang masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan kebersihan lingkungan. Terbukti di lingkungan tempat kita tinggal masih banyak sampah. Sampah tersebut berserakan di tempat-tempat umum dan cukup merusak pemandangan dan kebersihan lingkungan.
Masih banyaknya masyarakat yang belum sadar lingkungan akan membuat dampak buruk bagi lingkungan. Tidak mengambil tanggung jawab atas sampah sendiri membuat mereka seenaknya membuang sampah sembarangan. Bukan hanya buruk bagi lingkungan namun juga tidak menjadi teladan bagi anak-anak dan orang lain. Sehingga kian lama sampah akan semakin menumpuk dan berakibat buruk bagi pemandangan juga drainase lingkungan.

Pemerintah juga bukannya tidak melakukan tindakan dalam mengatasi masalah sampah. Walau kelihatan hanya sebagai slogan, namun setidaknya mereka telah menyerukan masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan. Meskipun demikian selalu saja masalah tersebut belum bisa terkontrol secara maksimal. Akibatnya adalah terjadi sampah berserakan bahkan di sekitar kota, adanya penumpukan dipinggiran kota dan jalan-jalan. Sehingga sewaktu hujan turun yang terjadi adalah sampah tersebut terbawa arus sungai ke dalam parit dan selokan.

Dengan adanya beragam jenis sampah yang terbawa air hujan membuatnya mengendap di dalam parit lebih banyak dan lama. Logikanya saat hujan turun kembali maka yang terjadi adalah penyumbatan saluran air dan mengakibatkan terganggunya drainase kota. Bila saluran drainase tersebut terganggu maka berakibat banjir, seperti yang terjadi pada beberapa ruas jalan dan wilayah kota Medan. Terjadinya banjir sangat mengganggu kesehatan, aktivitas rutin dan bahkan arus lalu lintas.

Mungkin secara keseluruhan, baik pemerintah dan masyarakat belum mampu untuk menanggulangi kebersihan dengan total. Namun hal tersebut dapat dilakukan step by step. Pemerintah diharapkan bukan hanya sebagai peluncur slogan-slogan kebersihan, namun juga mengimbanginya dengan operasional baik secara tindakan maupun alat pendukung. Sebab penyapu jalan setiap pagi saja tidaklah cukup jika ingin lingkungan bebas dari sampah. Lebih dari itu diperlukan totalitas tindakan penyediaan peralatan pembersih sampah, penyediaan tempat sampah organik dan non-organik, pemantauan kebersihan lingkungan secara teratur dan berkala serta mengadakan pengawasan kegiatannya. Juga tak luput proses pendaurannya pada Tempat Pembuangan Akhir sampah yang harus jelas dan benar-benar didaur ulang.

Sembari slogan berbanding lurus dengan tindakan nyata pemerintah, maka masyarakat yang melihat akan berangsur turut serta dalam program kebersihan. Juga tetap dilakukan komunikasi dua arah secara berkala antara pemerintah dengan masyarakat dalam program kebersihan lingkungan. Sehingga secara proses berjalan, kebiasaan untuk ‘bersih lingkungan’ akan menjadi gaya hidup dan berpengaruh bagi orang lainnya.

Gaya Hidup Recycling

Pemisahan sampah atas organik dan non-organik dapat memudahkan petugas dan masyarakat dalam memilah ataupun mendaur sampahnya. Sehingga sampah tidak tercampur, menumpuk dan terkontaminasi dengan reaksi kimia yang akan merugikan udara dan lapisan ozon. Kita juga tidak menginginkan aroma tak sedap dari reaksi kimia tersebut terhirup setiap hari.

Alih-alih membuang kedua sampah tersebut, kita dapat mendaur sendiri yakni sampah organik diberi untuk pakan ternak dan non-organik dikreasikan menjadi barang bernilai ekonomis. Seperti dalam kehidupan kerja, khususnya di kantor kita dihadapkan banyak pekerjaan berhubungan dengan kertas. Menggunakan kembali kertas yang telah digunakan dari side to side akan lebih bermanfaat untuk sebuah kopian atau catatan kecil. Sementara kertas juga dapat digunakan sebagai pembersih kaca atau perabotan rumah lainnya dan jika digunakan pada taraf ini dapat direcycle kembali menjadi bubur kertas untuk pembuatan kertas daur ulang.

Di lingkungan rumah dan sekolah juga dapat kita ajarkan kepada anak-anak untuk mempunyai gaya hidup go green dan memilih untuk mengoptimalkan pemakaian suatu barang yang memang dapat di daur ulang atau dikreasikan kembali. Contohnya seperti kreasi bunga dari plastik kantongan, peta buta dari bubur kertas, botol sebagai tempat bunga atau hiasan dinding, dan lain sebagainya. Dalam penggunaan perlengkapan rumah baiknya juga memilih barang kreasi limbah yang telah diolah sedemikian rupa.

Melalui tindakan kecil seperti ini nantinya akan berdampak bagi lingkungan yang semakin hijau dan bersahabat. Sebab dengan bersihnya lingkungan sekitar dan optimalisasi sampah atau limbah rumah tangga akan lebih bermanfaat bagi kelestarian alam. Dengan demikian keseimbangan alam dan kebersihannya akan tetap terjaga. Juga melalui kerjasama masyarakat, orang tua dan sekolah diharapkan akan mampu menjadi teladan bagi sebuah gaya hidup yang mencintai lingkungan bersih dan tetap memelihara kerindangan, juga mengoptimalkan pemakaian benda-benda sampai ketitik recycle secara bijak.

Sebab orang yang hidup adalah orang yang memiliki tanggungjawab atas kehidupan, dirinya dan alam. Jika terjadi ketimpangan maka dampak yang akan timbul bukan hanya bagi diri sendiri melainkan bagi generasi berikutnya. Bukankah kita ingin agar dikenal sebagai pendahulu yang mencintai lingkungan dan teladan oleh generasi berikutnya…? Oleh sebab itu mari pelihara lingkungan dan alam, maka alam juga akan menjaga keberlangsungan hidup ekosistem bumi. ***

Penulis seorang pendidik, alumni FE Unimed, kelompok Blessing Community Medan.

*SUKARNO DAN PANCASILA MASIH TETAP MEMIMPIN INDONESIA MASAKINI , Kolom

SUKARNO DAN PANCASILA MASIH TETAP MEMIMPIN INDONESIA MASAKINI

Kolom IBRAHIM ISA
Selasa, 05 Juni 2012


isa <i.bramijn@chello.nl>,in: MEDIACARE-MEDIACARE-MEDIACARE <mediacare@yahoogroups.com> , Tuesday, 5 June 2012, 16:49

Satu Juni yang lalu HARI LAHIRNYA PANCASILA luas diperingati di media
a.l dengan disiarkannya kembali warisan nasional dokumen bersejarah
LAHIRNYA PANCASILA, pidato Bung Karno yang meletakkan dasar ideologi dan
politik bagi negara Republik Indonesia. Dalam pada itu, besok, 06 Juni,
adalah Hari Ultah Bung Karno yang juga mengundang banyak sambutan dan
tanggapan.

Bagaimana selanjutnya dengan Pancasila dan peranan serta pengaruh
kepemimpinan Bung Karno pada perjuangan kemerdekaan Indonesia dan
kehidupan politik negara Republik Indonesia dewasa ini dan selanjutnya,
setelah rezim Orba dan presidennya Jendral Suharto digulingkan dan
Indonesia memasuki era Reformasi dan Demokratisasi.

Di bawah ini disiarkan kembali Kolom Ibahim Isa, 23 02,2010, serta
tulisan cendekiawan Peter Dale Scot dan sebuah pengantar, dalam rangka
menelaah kembali peranan tokoh dan pahlawan nasional Ir Sukarno dan
dokumen politik bersejarah LAHIRNYA PANCASILA.

* * *

*SUKARNO DAN PANCASILA MASIH TETAP MEMIMPIN INDONESIA MASAKINI , Kolom
IBRAHIM ISA , 23 Februari 2010 *

Lahirnya Pancasila (1 Juni 1945), uraian Bung Karno mengenai
dasar-dasar negara Indonesia Merdeka yang segera akan lahir sekitar
periode itu, adalah sebuah pemikiran mendalam yang lahir dari tanah air
Indonesia. Ia merupakan hasil penggalian Bung Karno dalam usaha beliau
merumuskan falsafah dan prinsip-prinsip kenegaraan bagi suatu Indonesia
Merdeka yang meluas dan memanjang dari Barat sampai ke Timur. Dari
Sabang sampai Merauké. Lahirnya Pancasila merupakan perpaduan
pengetahuan teori ilmu politik, sosial dan ekonomi serta pengalaman
perjuangan langsung Bung Karno dan perjuangan rakyat Indonesia, melawan
kolonialisme Belanda.

Secara singkat padat Bung arno merumuskan bahwa negara dan masyarakat
yang kita sedang bangun adalah suatu nasion Indonesia yang dibangun atas
dasar prinsip Bhinneka Tungggal Ika, sering juga beliau merumuskannya
secara sederhana sebagai suatu masyarakat GOTONG ROYONG, yang bersatu,
adil dan makmur.

Negara kesatuan Republik Indonesia mencantumkan falsafah dan
prinsip-prinsip Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Lahir dan beridirinya negara Republik Indnesia adalah didasarkan atas
falsafah dan prinsip-prinsip kenegaraan seperti yang dirumuskan oleh
Bung Karno dalam pemikiran politiknya yang klasik dan historis:
LAHIRNYA PANCASILA.

* * *

Menarik perhatian adalah pandangan seorang cendekiawan dan penyair
berbangsa Kanada, Prof. Dr Peter Dale Scott, mantan profesor di The
University of California, Berkely, mengenai Pancasila dan Bung Karno.
Dengan judul:

*SOEKARNO Dan PANCASILA Masih Tetap Memimpin Indonesia Masa kini*
Tulisan tsb khusus dibuat Peter Dale Scott dalam rangka merayakan
PERINGATAN SEABAD BUNG KARNO<06 Juni 1901- 2001> , sebagai artikel
pertama pada buku 100 TAHUN BUNG KARNO, yang diterbitkan oleh Penerbit
Hasta Mitra di bawah pimpinan editor Joesoef Isak. Buku tsb merupakan
sebuah LIBER AMICORUM (Jakarta, Juni 2001).

Peter Dale Scott dikenal di Indonesia dengan hasil kajiannya tentang
konspirasi CIA bersama klik militer Suharto dalam penggulingan Presiden
Sukarno sesudah terjadinya G30S. Mengantar tulisannya mengenai Pancasila
Bung Karno, Peter Dale Cott menulis kepada Joesoef Isak: . . . . I
must say it was inspiring to read Soekarno’s speech, which carries a
very rich intelectual content. Scott menambahkan bahwa Pancasila tetap
valid bukan saja buat Indonesia, tetapi juga bagi Dunia , Joesoef Isak,
Editor Hasta Mitra.

Dalam situasi politik Indonesia yang politis dan ideologis masih sangat
labil, teristimewa menyangkut arah perkembangan nasion dan negara RI
selanjutnya, sungguh perlu sekali mengkaji kembali ajaran Bung Karno
mengenai falsafah Pancasila.

Lebih-lebih lagi formalnya Pancasila tetap merupakan dasar falsafah
negara Republik Indonesia. Dan hal itu resmi dan formal pula dicantumkan
di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Oleh karena itu dirasa perlu menyiarkan kembali in-extenso tulisan *Prof.
Peter Dale Scott, mengenai SOEKARNO DAN PANCASILA. *

* * *

Sebagai tambahan bahan pengenalan dengan Peter Dale Scott, baik juga
dibaca kembali tulisan (mungkin yang pertama) Peter D. Scott tentang
Indonesia. Dalam majalah berkala Pacific Affairs,58, Musim Panas 1985,
<halaman 239-264) terdapat analisisnya berjudul: The United States and
the Overthrow of Sukarno, 1965-1967. Amerika Serikat dan Penggulingan
Sukarno, 1965-1967. Intisari dari analisis Scott, ialah seperti
ditulisanya sendiri:

Di Indonesiakan, menjadi kira-kira sbb :

Artikel ini memberikan argumentasi sebaliknya, yaitu, dengan menggiring,
atau paling tidak
mambantu menggiring, ‘kup’ Gestapu, kaum kanan di Tentara Indonesia,
mengeliminasi saingannya di pusat tentara, dengan demikian melapangkan
jalan untuk melaksanakan penghancuran kaum kiri sipil yang sudah lama
direncanakan, dan akhirnya menegakkan kediktatoran militer. Dengan kata
lain, Gestapu, hanyalah merupakan fase pertama dari tiga fase kup sayap
kanan sesuatu yang didorong/disokong secara terbuka dan secara rahasia
dibantu oleh jurubicara dan pejabat-pejabat AS.

Jelas, analisis Peter Dale Scott, bertolak belakang dengan versi Orba
dan seluruh barisan pendukungnya sampai dewasa ini. Orba dan
pendukungnya menyatakan bahwa G30S adalah kudeta PKI (yang dilakukan
dengan sepengetahuan, didukung atau didalangi oleh Presiden Sukarno).
Sedangkan salah seorang tokoh pimpinan G30S, Kolonel A. Latief, dengan
tegas menyatakan di dalam pleidooinya di muka sidang Mahmilub, bahwa
Suharto jelas-jelas terlibat dengan G30S. Sejarawan John Roosa
menganalisis bahwa G30S adalah dalih untuk pembunuhan masal (1965),
suatu kampanye kolosal pembamian kaum Komunis dan golongan Kiri lainnya
di Indonesia, sebagai strategi menggulingkan Presiden Sukarno dan
menegakkan rezim kediktator militer yang pro-Barat.

* * *
*
PETER DALE SCOTT: *
*SOEKARNO Dan Pancasila Masih Tetap Memimpin Indonesia Masakini. *
Pada saat Indonesia sekarang ini mengalami lagi krisis kepemimpinan
nasional, sangatlah berguna mengenang kembali pemikiran nation-building
Soekarno. Seperti juga Nehru di India, U Nu di Birma, Soekarno merupakan
bagian dari suatu arus baru munculnya pemimpin-pemimpin
pasca-imperialist yang menjanjikan suatu dunia dengan fondasi dan arah
baru dalam membenahi dunia seusai Perang Dunia Ke-II. Kini pada saat
harapan di tahun-tahun semasa Soekarno seakan sedang menyusut di
mana-mana, kepemimpinan dan pencerahan Soekarno yang istimewa itu tetap
masih bermanfaat untuk bangsanya maunpun bagi dunia.

Tantangan bagi para pemimpin Dunia Ketiga adalah memelihara persatuan
mereka sebagai nasion

sesudah tentara penjajah angkat kaki, dan memberdayakan rakyat-rakyat
mereka yang sekian lama tidak dipenuhi kebutuhannya, selanjutnya juga
membuat rakyat yang kurang berpengalaman agar memiliki rasa tanggung-jawab.

Melihat ke belakang di masa-masa lalu, prestasi Soekarno nampaknya luar
biasa, walaupun tidak selalu hasil-hasil itu terjamin kelestariannya.
India terpecah dan kebanyakan negeri-negeri Asia Tenggara mengalami
pemberontakan parah atau perang saudara yang berkepanjangan. Tetapi
Soekarno dengan kombinasi ajarannya, kepemimpinannya dan kharisma
pribadinya, mampu memlihara persatuan dan dan kesatuan Indonesia hampir
sepanjang zamannya. Yang terjadi hanyalah gangguan-gangguan bawaan
berupa kekerasan relatif kecil yang lazim terjadi di tempat-tempat lain
di kawasan itu. Hal-hal itu terjadi bersamaan pada saat negeri-negeri
kerajaan sebagai penjajah terpaksa di sana-sini melakukan penyesuaian.

Sukarno dalam menerapkan kepemimpinannya menghadapi tantangan besar
dari dalam dan luar negeri. Untuk menghindari perpecahan antara kekuatan
religius dan sekuler yang masih menggangu tetangganya di Filipina ?
Soekarno pada tahun 1945, mengucapkan pidatonya yang termasyhur:
Pidato Pancasila. Di situ dia mem- balans kekuatan
nasionalisme, humanisme, dan demokrasi-permufakatan dengan beriman
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara itu ia memberlakukan toleransi
kemanusiaan di suatu negeri yang didominasi oleh kaum Muslim, suatu
prestasi yang sangat berhasil dan tetap masih valid di Indoneisa
walaupun menghadapi berbagai tantangan dan kegagalan berkali-kali.
Kenyataan ini tidak ada duanya, bila dibandingkan dengan negeri Muslim
di manapun di dunia.

Sungguh luar biasa ? bahkan setelah penggulingan Soekarno,
musuh-musuhnya di kalangan militer Orde Baru tetap terpaksa secara
munafik mengunyah-ngunyah Pancasilanya Soekarno. Kenyataan seperti itu
rada memudahkan para pembela Pancasila sejati seperti PDI sekular
pimpinan anak Soekarno, Megawati Soekarnoputri, dan golongan Islam dari
Nahdatul Ulama untuk diam-diam bekerjasama me-restorasi demokrasi pada
saat kekuatan Suharto melemah. Bahkan Golkar, manifestasi bassis
kekuatan Suharto, harus mengemban komitmen untuk mewudjudkan
tujuan-tujuan Pancasila. Jadi dalam artian sesungguhnya dan dalam
kenyataan kongkrit, Soekarno dan Pancasila masih tetap memimpin
Indonesia masakini.

Pancasila memberikan suatu point of no return tidak ada jalan
mundur selain maju ke depan bagi persatuan dan kesatuan nasional
Indonesia, sebagaimana juga
Konstitusi Amerika menjadi point of no return setelah bancana perang
saudara Amerika yang mengerikan (dan sebenarnya belum pernah usai secara
tuntas). Orang di Amerikapun berharap kata-kata bersayap Roosevelt
tentang The Four Freedoms (Empat Kebebasan) juga sama menjadi point
of no return setalah usai Perang Vietnam. Tetapi sekarang orang sudah
jarang mendengar tentang Empat Kebebasan Roosevelet itu, kecuali dari
mereka yang ingin menunjukkan betapa Amerika sudah jauh meléncéng dari
cita-cita Roosevelt itu.

Kebalikannya sangat kontras: Pancasila malah masih kiprah berkembang
terus.

Kriminalisasi Keyakinan Jadi Tren Pelanggaran HAM

Kriminalisasi Keyakinan Jadi Tren Pelanggaran HAM

 


JAKARTA

Pelanggaran kebebasan beragama seperti penyakit menular.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menilai ada tren baru pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang meningkat pesat sejak awal tahun ini. Kriminalisasi kebebasan beragama dan berkeyakinan telah menjadi modus baru yang dilakukan sekelompok orang untuk membatasi kebebasan beragama dalam masyarakat. “Kami mencatat, dalam periode Januari sampai April 2012 saja sudah ada 21 kasus kriminalisasi keyakinan, terkait dengan jaminan kebebasan beragama,“ kata Direktur Eksekutif Elsam Indriaswati Dyah Saptaningrum dalam acara Laporan Situasi HAM di Indonesia Caturwulan Pertama 2012, kemarin.

Indriaswati mengungkapkan ada 11 bentuk pelanggaran HAM menyangkut kebebasan beragama. Penutupan tempat ibadah dan kriminalisasi keyakinan adalah hal yang paling dominan dalam pelanggaran. Adapun sembilan bentuk pelanggaran lainnya mencakup tindak kekerasan, perusakan tempat ibadah, pelarangan pendirian tempat ibadah, penyerangan aktivitas ibadah, pelarangan keyakinan, pengusiran karena tuduhan sesat, pembubaran kelompok kepercayaan, pembubaran aktivitas keagamaan, dan pelarangan aktivitas keagamaan.

Peneliti hukum dan hak asasi manusia Elsam, Wahyudi Djafar, mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya pelanggaran kebebasan beragama masih sebatas penutupan tempat ibadah, belum ke kriminalisasi. Se lain bentuk pelanggaran yang berkembang, persebaran kriminalisasi keyakinan tersebut semakin luas.

Sampai 2011, kata dia, kasus kriminalisasi keyakinan dan agama masih terbatas di Jawa, terutama Jawa Barat.

Kini, seperti penyakit menular, kasus serupa sudah sampai ke Madura, Jambi, Riau, bahkan Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam, yang dikenal sangat toleran.

Wahyudi menilai pemerintah sekarang terlalu lemah dalam menangani kasus yang berkaitan dengan agama. “Banyak kasus yang dipolitisasi.

Pemerintah malah lemah ketika didesak oleh kelompok tertentu,” katanya. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituding paling banyak terlibat dalam

pelanggaran hak asasi atas umat beragama dengan pola yang cenderung sama dari waktu ke waktu. “Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pelaksana atas perintah kepala daerah dan alasannya pun selalu sama, yaitu kurang izin atau penolakan dari warga sekitar,“ ujarnya. Di sisi lain, pemerintah pusat cenderung lepas tangan dan menyerahkan penyelesaian persoalan ke pemda. “Karena itu, kami mendesak Presiden memberi arahan tegas kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama agar tidak diskriminatif dalam penyelesaian kasus agama,“ ucap Wahyudi.

Pihak Kementerian Dalam Negeri membantah tudingan pemda banyak terlibat dalam pelanggaran HAM atas umat beragama. “Pemerintah justru menjaga ketenteraman dan ketertiban di atas semua golongan,“ ujar juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, ketika dihubungi kemarin.

Ihwal pola yang digunakan melulu soal perizinan, Reydonnyzar mengatakan, hal itu adalah amanat peraturan pemerintah. “Hal itu diatur tiga SKB menteri.
Memang harus ada,“ ujarnya.

SYAILENDRA | MARIA YUNIAR | ANANDA PUTRI | RAHMA TW

Pleno Komnas HAM Tak Paham Pembantaian 1965

Ref  Sunny <ambon@tele2.se>: Kapan akan paham ataukah tidak ada yang akan paham? Mungkin kalau Komnas HAM paham berarti rezim berkuasa sudah paham. Untuk sementara saya kira berlaku  hukum : “Don’t bite the hand that feed you”.
Pleno Komnas HAM Tak Paham Pembantaian 1965

Web Warouw | Selasa, 05 Juni 2012 – 15:53:26 WIB

Dibaca : 32


(dok/ist) Ketidakpahaman anggota Komnas membuat pleno pengambilan keputusan tertunda berkali-kali.

JAKARTA – Komisi Nasional Untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunda pengumuman status ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat atas kasus pembantaian terhadap simpatisan Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965.
 
Sejauh ini, banyak anggota Komnas yang tidak mengerti persoalan itu secara lengkap. Menurut jadwal, keputusan itu seharusnya diumumkan pada Senin (4/6).

“Banyak yang tidak mengerti permasalahan secara lengkap tentang kasus 1965. Kita harus sabar menjelaskan pada pleno agar keputusannya disadari oleh peserta pleno,” kata Ketua Komnas HAM, Ifdal Kasim.

Ia memastikan keputusan itu harus sudah ada pada Selasa (5/6) ini untuk memberikan kepastian status pada peristiwa yang mengakibatkan trauma hampir sebagian besar generasi muda saat ini. “Saat ini orang secara bebas mengungkapkan hasil kerja tim dan belum dikonstruksi. Tapi besok (hari ini-red) harus kita selesaikan. Sekarang break dulu,” ujarnya.

Ifdal menolak untuk memberikan gambaran sejauh mana forum pleno akan mengambil keputusan. “Saya belum bisa men-judgement karena masih menunggu hasil besok,” ujarnya.

Sementara itu, keluarga korban 1965 menyelenggarakan aksi ketika rapat pleno terus berlangsung membahas tentang hasil investigasi Tim Penyelidik pro yustisia peristiwa 1965/1966 bentukan Komnas HAM.

 
Rapat Pleno itu akan menentukan nasib penyelidikan peristiwa 1965/1966, yaitu apakah tragedi kemanusiaan 1965/66 itu sebagai pelanggaran HAM berat/kejahatan kemanusiaan atau bukan. Rapat kali ini adalah untuk yang terakhir kalinya setelah tiga kali tertunda dengan berbagai alasan.

“Ada isyarat pertarungan sengit antara Komisioner yang setuju pada kesimpulan bahwa tragedi 1965/66 adalah kejahatan kemanusiaan, tapi ada juga pihak yang kontra pada kesimpulan tersebut,” kata Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 1965), Bedjo Untung.

Menurutnya, tragedi kemanusiaan dan kekerasan politik pada 1965/1966 memang merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling tidak mengenal perikemanusiaan yang dilakukan militer pada masa Orde Baru (Orba). Korban jiwa diperkirakan 500.000 sampai 3.000.000 rakyat Indonesia tanpa melalui proses hukum.

“Sungguh aneh bila ada segelintir orang yang menganggap tragedi tersebut bukan pelanggaran HAM berat. Apakah penangkapan, pemenjaraan, pemaksaan kerja di kamp-kamp konsentrasi tanpa prosedur hukum bukan pelanggaran HAM berat. Juga penjarahan, perampokan, pelecehan seksual, pembakaran rumah milik rakyat Indonesia bukan kejahatan kemanusiaan?” ia mempertanyakan.

Ini Dia Beda Cara Berpikir Orang Kaya dengan Orang Miskin

Ini Dia Beda Cara Berpikir Orang Kaya dengan Orang Miskin

Tung Desem Waringin – detikfinance
Jakarta - Pola pikir seseorang dalam memandang uang atau materi secara langsung akan mempengaruhi orang menjadi kaya atau miskin. Kenapa? secara tak sadar ada banyak persepsi orang dalam menilai uang atau materi. Masing-masing setiap orang akan memiliki keyakinan atau persepsi yang berbeda terhadap uang.

Berikut ini tulisan Tung Desem Waringin, bagaimana mengubah pola pikir terhadap uang, mengubah keyakinan lama menjadi keyakinan baru, yang akhirnya bisa menuntun orang bisa menjadi kaya secara materi.

Ayah miskin saya mengatakan,

“Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan”

Ayah kaya saya mengatakan,

“Kekurangan uang adalah akar dari segala kejahatan”

Otak manusia secara mendasar hanya mencari nikmat menghindari sengsara. Apabila sesuatu hal dikaitkan kesengsaraan maka kita akan dijauhi, apabila sesuatu hal dikaitkan dengan kenikmatan akan kita akan didekati, apabila campur baur satu hal yang sama antara kenikmatan dan kesengsaraan maka otak kita jadi bingung atau netral.

Seperti besi atau magnet, apabila keyakinan bercampur baur kutub positif dan negatifnya terhadap sesuatu hal maka akan menjadi besi. Ketika kita yakin bulat bahwa kaya positif miskin negatif maka kita akan menjadi magnet.

Pada kenyataannya banyak orang tidak pernah menyusun keyakinannya secara sadar dari lahir sampai mati. Dan bila kita tidak menyusun sendiri secara sadar keyakinan yang kita perlukan untuk menjadi kaya seperti kita terjajah tanpa sadar oleh kata-kata “Uang adalah akar dari segala kejahatan” maka tanpa sadar pula kita tidak menjadi kaya karena kita tidak ingin menjadi jahat.

Saya Tung Desem Waringin mengajak Anda mari kita susun ulang lagi keyakinan kita atau susunan kata kita tentang uang ataupun tentang kaya. Kita harus membuat bulat bahwa kaya dan banyak uang baik adanya. Contoh merubah keyakinan :

Keyakinan Lama

Kayakinan Baru
  • Uang tidak dibawa mati
  • Uang banyak bisa menolong orang yang hampir mati
  • Betul uang memang tidak dibawa mati, makanya jauh lebih baik meinggalkan warisan daripada tidak meninggalkan apa-apa
  • Uang tidak bisa membeli cinta
  • Betul uang tidak bisa membeli cinta, apalagi jika tidak punya uang sama sekali
  • Uang tidak dapat menyelesaikan masalah
  • Betul uang tidak dapat menyelesaikan, tapi dengan uang yang banyak saya bisa menyelesaikan masalah dengan gaya yang tersendiri
  • Uang membuat persaudaraan rusak
  • Kurang uang adalah membuat orang rebutan warisan

Indonesia’s ‘sudden shift to the left’ and other fallacies

Indonesia’s ‘sudden shift to the left’ and other fallacies

Several weeks ago, the captains of Indonesian industry gathered for a private party in Central Jakarta to celebrate the birthday of one of their fellow masters of the universe.

Among those present were Industry Minister MS Hidayat and Trade Minister Gita Wirjawan. Like most of the guests at the party, both ministers came from strong business backgrounds and have millions of dollars in personal assets.

Amid the merriment, Gita stole a moment from the host to deliver a short speech on a very serious matter: the government’s support for domestic industries. The trade minister said that there should be no doubt about the government’s commitment to improving Indonesia’s competitiveness. He assured the industry leaders that they would always find him as a reliable ally.

The minister then closed his speech on a charming note, playing the keyboard while giving a rendition of the song “You’ve Got a Friend”, made popular by James Taylor.

And a friend Gita has indeed been to those executives who have been critical of Indonesia’s trade and investment policies in the past. These critics argue that for the last 14 years Indonesia has offered an unprecedented level of openness that even the US would have a hard time rivaling — free trade with China being one aspect among many.

Less than eight months into office, Gita, a graduate of Harvard’s Kennedy School of Government, has backed a list of policies some consider draconian: a ban on raw rattan exports, curbing import gateways for horticulture produce, limiting product categories for importers and implementing a 20 percent export tax on 65 mining commodities.

Indonesia, suddenly, finds itself tilting to the left.

Stakeholders have been stunned by the abrupt policy changes. They wonder what has been driving the nationalist or protectionist stance that has seemed to underpin Susilo Bambang Yudhoyono’s second term. It is as if the President is not the same man who once said: “Asia must lead the way to keep markets and societies open.”

It is easy to point a finger at Gita for his overzealous support of domestic industry, or for what some have said is his personal ambition for the presidency.

Some people prefer to blame Coordinating Economic Minister Hatta Rajasa and his political ambitions for driving the economy in the wrong direction. Although Hatta does not hold any regulatory power, they argue that as Yudhoyono’s most trusted aide (and his son’s in-law, to boot), his meddling in the Cabinet has been substantial.

Both arguments are plausible — but not quite on the mark.

Indonesia’s economic policy over the years has, to some extent, been overshadowed by a set of alien prescriptions imposed at the onset of the 1997-1998 Asian Financial Crisis. History has shown that the effects of the policies ran from the extremely painful to downright devastating, costing Indonesians not only their assets, but also their dreams.

Now that the national economy is back on its feet again, Indonesia is seriously rethinking its economic development model — especially at a time when the global economy is being engulfed by a multitude of crises led by the so-called open economies of the northern hemisphere.

Indonesia now wants to move away from supplying the world’s insatiable appetite for nonrenewable resources and opt for a more logical, ethical and democratic choice: climbing up the value chain.

“The creation of added value has nothing to do with nationalism or protectionism. It’s a necessity,” said former president B. J. Habibie, one of Indonesia’s most brilliant minds, at a recent gathering of researchers and innovators in Jakarta.

Unfortunately, there is a serious drawback that hampers such a simple desire: Indonesia does not have a political environment that can support properly functioning public policy. The nation’s political parties thrive on corruption and pragmatism. Instead of assisting the already weak government, politicians often make matters worse through sheer greed or ignorance.

Case in point is an amendment of the Mining and Coal Law that will impose a full ban on raw mineral exports by 2014. The revision was a reactionary response to avoid a political backlash from the sudden commodity and energy scarcities that have led to blackouts and to factories scrambling for resources. This is an example of how lawmakers have favored extreme legislation to compensate for their inability to resolve the government’s dysfunctional approach to securing a domestic supply of energy.

Instead of yielding positive results, the amendment has spurred overexploitation, as miners ramped up production ahead of the export ban. The government sees this as an opportunity to raise revenues. After failing to win the House of Representatives’ approval to raise fuel prices, the government has begun taxing mineral exports, arguing that it is necessary to prepare mining companies for 2014 and to stimulate domestic value-added processing.

Although in line with a desire to climb up the value chain, the policies were born out of a series of accidents — and not from a clear vision that has endured rigorous analysis and discussion with stakeholders. As a result, the sustainability of the policy is at stake, creating more uncertainty. This is what has truly characterized policy making in Indonesia today.

In another example of poor governance, the Trade Ministry made a statement last week that it would soon make several adjustments to the importer product limit policy — just days after it was introduced — after executives said that some of its provisions would be impossible to implement.

The Yudhoyono administration still has two years to make things better. The President needs to fine tune his rhetoric to ensure it is in harmony with his policies. Yudhoyono must come out and end confusion by specifying clearly what his policy directions are.

When — and if — that gets done, the President can release another of his music albums, perhaps this time featuring his own rendition of “My Way”.

 

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers