Archive for the ‘esai’ Category

AWAS, TOPAN DALAM GELAS!

Awas, Topan Dalam Gelas!

Oleh Kusni Sulang

 

Ketika berada di kecamatan Paranggean dua minggu lalu, saya menyaksikan kesibukan alat-alat berat PT Billy mengeruk tanah berwarna kecoklatan di kawasan yang akan digunakan untuk membangun rumah sakit. Tanah-tanah di daerah ketinggian yang dikeruk ini kemudian diangkut dan ditumpuk di tepi Sungai Tualan melalui jalan-jalan yang sedang dibangun. Saya tidak melihat tanah-tanah kerukan ini digunakan untuk menimbun jalan sebagaimana dikatakan oleh Camat Paranggean. Jalan-jalan Paranggean masih berlobang-lobang, hanya sedikit bagian yang diaspal, sekalipun pengaspalannya merupakan salah satu janji pilkada. Sebagian besar masih merupakan jalan yang dikeraskan. Berjalan mengelilingi kota kecil Paranggean hingga Bajarau, berkali-kali saya terperosok ke dalam lobang berlumpur dalam selutut. Jalan-jalan beginilah yang bolak-balik saban hari dilalui oleh truk-truk bermuatan berat dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Sehingga dari keadaan jalan ini kitapun melihat perhatian sesungguhnya terhadap Paranggean, nasib dari janji-janhi pilkada.
Saya tidak mendapatkan bahwa mata saya menipu tentang apa yang dilihatnya, dan pengalaman berkali-kali masuk lumpur bukanlah pula kisah rekaan.

Penglihatan mata saya ini pulalah yang mengatakan bahwa PT Billy sedang membuka jalan menuju pelabuhan yang juga sedang dibangun. Tumpukan tanah mengandung bauksit yang diambil dari lahan kawasan rumah sakit, sudah menggunung di pinggir Tualan. Apakah pengerukan, penumpukan di dekat kawasan dermaga dan kemudian penongkangan tanah berbauksit ini oleh PT Billy merupakan salah satu isi kesepakatan antara Supian Hadi selaku Bupati dan PT Billy?

Pengangkutan tanah mengandung bahan-bahan mineral model ini pernah dilakukan oleh PT Freeport di Papua, perusahaan tambang raksasa yang tidak memberikan manfaat apa-apa bagi rakyat Papua yang tetap hidup dalam kepapaan. Akankah blunder berupa pengobralan dan penggratisan kekayaan alam setempat kembali diulang oleh penyelenggara Negara di Paranggean?

Persoalan yang dimunculkan oleh PT Billy dan PT IBB, justru terdapat pada soal mengobral murah sumber daya alam tanpa pertimbangan menyeluruh dan jauh, bukan pada soal membangun atau tidak rumah sakit yang diperlukan oleh penduduk provinsi dan juga oleh warga Republik ini yang memang tidak berkelebihan rumah sakit. Mengalihkan persoalan memang cara berkelit para maling yang berkuasa.
Jual obral sumber daya alam tidak lain dari bentuk politik pedagang primer yang dilakukan oleh penyelenggara Negara yang tamak. Dikatakan tamak sebab hasil jualan tersebut lebih banyak digunakan untuk memperkaya diri dan geng kekuasaannya.

Penongkangan pertama, artinya tanah bauksit ini dibawa keluar dari Paranggean terjadi pada 10 September 2013, Berbagai sumber dari Paranggean menyatakan bahwa penongkangan pertama ini telah menabrak karamba penduduk. Kejadian ini mengingatkan saya akan kerusakan-kerusakan lanting dan rumah penduduk di tepi sungai Cempaga, juga terdapat di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), oleh tongkang-tongkang bauksit yang menggunakan aliran sungai Cempaga serta tidak mendapatkan penyelesaian sehingga penduduk menjawab perusakan berulangkali ini dengan menyandra tongkang-tongkang tersebut. Demikian di Cempaga, dan demikian pula penongkangan pertama telah menimbulkan masalah dengan penghuni tepi sungai Tualan. Persoalan dengan penduduk Paranggean ini bisa dipastikan akan mencuat pada masa mendatang apabila PT Billy yang terletak di antara desa Bajarau, kota kecamatan Paranggean, perkebunan Aseng dan sungai Tualan ini, terus dibiarkan melakukan kegiatan.

Terhadap penongkangan bauksit oleh PT Billy ini, Bupati Kotim Supian Hadi menegaskan bahwa “PT Billy sudah beraktivitas namun belum melakukan ekspor” (Harian Palangka Post, 25 September 2013). Apakah keberangkatan penongkangan pertama 10 September 2013 oleh PT Billy milik pemodal Taiwan itu hanya membawa bauksit untuk ditumpuk di wilayah lain negeri ini dan bukan untuk diekspor? Antara dua hal ini, apakah kata-kata Supian Hadi yang benar ataukah kenyataan telah terjadinya penongkangan? Demikian pula, samakah kenyataan di lapangan yang menunjukkan kerusakan lingkungan yang hebat dengan pernyataan Supian Hadi bahwa “Saya tidak ingin, terutama Paranggean, kampung saya sendiri (lingkungan rusak akibat investasi)” (Radar Sampit, 23 September 2013). Banjir besar yang berulangkali melanda Kotim tidak lepas dari akibat kerusakan lingkungan oleh politik penyelenggara Negara yang mengobral sumber daya alam. Banyak pernyataan-pernyataan Supian Hadi selaku Bupati Kotim tak lebih dari pernyataan seseorang yang bisa berkata-kata tapi tapi bisa berbahasa. Oleh karena itu sering kita kesulitan mendapatkan alur nalar atau memang pernyataan-pernyataan itu pernyataan-pernyataan minus nalar. Di bawah penyelenggaraannya, keresahan sosial menumpuk tak terselesaikan bahkan soal-soal baru muncul dan ditemukan.

Pada masalah ekspor, pembangunan dermaga, aktivitas, kehadiran hadirnya PT Billy dan IBB dan lokasinya terdapat masalah legalitas yang patut ditelusuri dan dibawa ke tempat terang. Tidak disimpan di tempat gelap atau remang-remang. Saya khawatir soal-soal besar di sekitar PT Billy dan IBB ini akan lenyap begitu saja setelah heboh sejenak sehingga tak obah ibarat topan dalam gelas. Apabila hal besar ini berlaku seperti topan dalam gelas, maka ia kembali membuktikan betapa hedonisme (uang sang raja) demikian berkuasa, mampu mendiktekan hukumnya. Hanya saja pengalaman di Kalteng, termasuk di Kotim, politik uang tidak pernah menyejahterakan penduduknya, kecuali penyelenggara Negara yang melakukan politik pedagang primer yang tamak. Ketamakan membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan.
Memperkuat kebangkitan rakyat sadar untuk melakukan pengawasan dan keikutsertaan politik sebagai salah satu cara mengkoreksi kekeliruan salah pilih dalam pilkada dua setengah tahun silam, termasuk ikut-serta aktif dalam mengusut Bupati Kotim hingga soal-soal tuntas diselesaikan, masalah-masalah di sekitar PT Billy dan PT IBB menjadi terang, akan berguna untuk Kalteng dan Kotim hari ini dan esok. Mengusut tuntas artinya, kita tegas mengatakan “Stop!” pada kecurangan, dusta dan tipu-muslihat. Dalam pemilu ia diejawantahkan dengan memilih yang terbaik di antara yang buruk apabila yang ideal susah didapat. Memilih dengan menjual roh sendiri sama dengan membiarkan dusta berkuasa. Padahal, politik yang sesungguhnya bukanlah dusta tapi kehadiran dan kegiatan menghadirkan serta mempertahankan Negarawan yang bersiteguh menempuh jalan mewujudkan Republik dan Indonesia. Maka di sinilah saran Arie Rompas dari Walhi Kalteng agar “bupati Kotim harus diusut” (Palangka Post, 21 September 2013) dan ide Jhon Krislie, Ketua DPRD Kotim untuk membuat “rekom ke pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) [Palangka Post, 25 September 2013] menjadi sangat relevan. Relevan karena seperti diminta oleh Gubernur Kalteng A. Teras Narang, SH, “Bupati Kotim (harus) bertanggungjawab” (Palangka Post, 21 September 2013).

KPK relatif sampai sekarang, masih merupakan lembaga yang bebas. Dengan demikian kasus PT Billy dan IBB ini tidak menjadi topan dalam gelas. Suatu preseden baik patut dilakukan untuk menghentikan kesewenangan menjaja Kalteng termasuk menjual murah Kotim. Untuk itu diperlukan apa yang dikatakan oleh ungkapan Tiongkok Kuno: “Keberanian menyeret kaisar turun dari kudanya”. Sejarah Kalteng menunjukkan bahwa Uluh Kalteng mempunyai keberanian demikian seperti dikatakan oleh Abdulah pedagang Dayak di Jalan Lesa, Paranggean, “Dengan sisa 30% kami mampu menjungkir balikkan bumi”. Ataukah Kotim dan kekayaan alamnya memang tidak lebih dari barang obralan?!

ETIKA “PEMAIN PINGPONG” BLH KOTIM

Etika “Pemain Pingpong” BLH Kotim

Oleh Andriani S. Kusni

 

 

Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat UU No.14/2008) menyebutkan bahwa “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”. Bagian Kesatu. Asal. Pasal 2 dari UU yang sama menetapkan bahwa “(1). Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (3). Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana” , UU No 14/2008 ini juga menegaskan bahwa “Undang-Undang ini bertujuan untuk: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan, serta alasan pengambilan suatu keputusan”. “e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak”.
“Untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara negara dalam pelayanan publik” maka pada 18 Juli 2009 diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Sesuai dengan ketentuan kedua UU ini, maka pada beberapa kesempatan Gubernur Kalimantan Tengah A.Teras Narang, SH, berulangkali menyatakan bahwa pemerintah Kalimantan Tengah adalah sebuah “open government” (pemerintah yang terbuka).
Untuk keperluan penelitian kami di Kalimantan Tengah, yang hasilnya akan disampaikan ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Commission, UNHCR) yang akan bersidang akhir tahun ini, kami memerlukan dokumen-dokumen AMDAL (Analisa Mengenaii Dampak Lingkungan) beberapa perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Guna mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, Tim Peneliti kami datang ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) kabupaten Kotim. Pekerja staf yang menerima kami mengatakan bahwa “dokumen-dokumen itu memang ada tapi untuk mendapatkannya perlu izin dari Kepala Badan (Kaban), sedangkan Pak Kaban sekarang sedang rapat di DPRD”. Staf tersebut selanjutnya mengatakan “sebaiknya kami membuat surat permohonan”. Surat yang segera kami tulis dan kirimkan melalui e-mail dan diantar langsung ke kantor BLH.
Menjawab pernyataan staf bahwa “harus mendapat izin dari Kaban”, baru dokumen tersebut bisa diberikan, kami katakan bahwa dokumen yang kami perlukan itu bukanlah dokumen rahasia, dan untuk memperolehnya telah dijamin oleh UU No.14/2008. “Tapi kita mempunyai etika. Harus kulonuwun (bhs.Jawa, permisi) terlebih dahulu”, ujar Kepala Bagian Amdal ketika dihubungi lewat telepon. Argumen yang serupa, kami dapatkan dari kepala bagian lain yang tak mau namanya disebutkan. Argumen ini kami jawab: ”Baik. Bukankah etika itu ada patokannya. Dan patokan bersama dalam soal etika itu tidak lain dari ketetapan UU baik itu UU No.14/2008 maupun UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kaban, Bupati, Gubernur, Menteri dan Presiden pun patut mematuhi dan melaksanakan patokan bersama ini. Ataukah BLH Kotim merupakan kekecualian dari UU ini dan merupakan bagian dari republik atau negara lain? Jika demikian, mengapa secara geografis ada di Kalimantan Tengah yang gubernurnya sendiri mengatakan berulangkali pemerintah Kalteng adalah sebuah pemerintahan yang terbuka”.
Staf menyarankan kami pergi ke Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Kabupaten Kotim dengan sebuah surat tentang dokumen-dokumen AMDAL apa saja yang sudah diserahkan ke BPAD Kotim. Setelah membaca surat pengantar tersebut, penanggungjawab BPAD mengatakan bahwa dokumen-dokumen yang kami perlukan dan tercantum dalamSurat Penyamapaian Bahan dari BLH , tidak pernah mereka terima. “Jika kami pernah menerimanya tentu ada tanda terima”, ujar penanggungjawab BPAD yang ada pada waktu itu. Kami dipersilahkan melihatnya sendiri di lemari. Yang kami dapatkan hanya dokumen dari PT Billy yang diterbitkan pada tahun 2012 diantara beberapa dokumen Amdal perusahaan besar swasta (PBS) yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah PBS yang beroperasi di kabupaten Kotim..
Keesokannya kami menerima telpon dari staf yang kami jumpai di kantor BLH, mengatakan bahwa untuk mendapatkan dokumen-dokumen AMDAL yang kami perlukan, ada arah dari Kaban agar kami ke Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten, padahalstaf tersebut sudah menunjukkan dokoumen-dokumen yang kami perlukan,m dan ia sudah pisah serta mpisahkan di meja kerjanya, tapi harus menunggu perintah atasan untuk bisa mengaksesnya.
Kepada staf tersebut kami katakan: “Anda boleh percaya bahwa sulitnya mendapatkan Informasi Publik dari BLH ini akan kami sampaikan ke Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi, Ombudsman Provinsi, Sekda Kotim, petinggi-petinggi lain dan instansi-instansi terkait”, dan hal ini pasti kami lakukan. Tak berapa lama setelah pernyataan kami ini , atas perintah Kaban tentunya, staf menelpon kami lagi, mengatakan bahwa “Dokumen-dokumen tersebut boleh kami baca di BLH tapi tak boleh difotokopie dengan alasan arsip dokumen hanya satu”. . Sementara dokumen-dokumen PT Billy oleh BPAD Kotim kami difotokopiekan tanpa banyak bicara.
Dilihat dari segi pengawasan sosial dan pengejawantahan ide kedaulatan rakyat, kemudahan mengakses informasi publik yang dijamin oleh UU No.14/2008 dan disebutkan oleh UUD 1945 merupakan salah satu sarana mewujudkan prinsip dasar republikan. Menghalang kemudahan mengakseskannya sama dengan ketakutan diawasi dan tidak mau rakyat melaksanakan kedaulatannya.
Dari segi pelayanan publik, nampak sekali antara BPAD dan BLH Kotim terdapat perbedaaan sangat besar. BLH terkesan menyulitkan dan ogah mengeluarkan dokumen publik –gejala dari penyalahgunaan kekuasaan sehingga anggota masyarakat yang memerlukan dokumen-dokumen publik itu dipingpong ke sana ke mari. Berupaya menyembunyikan sesuatu. Kalau tidak ingin menyembunyikan sesuatu mengapa demikian sulit mendapatkan informasi publik tersebut? Memandang kekuasaan identik dengan kebenaran, bentuk awal dari otoritarianisme atau neo-feodalisme dengan etikanya sendiri yaitu menjilat ke atas, menindas ke bawah, menyikut ke samping. Baru sedikit diancam untuk diadukan ke tingkat lebih atas dan lembaga-lembaga terkait seperti KIP, Ombudsman, dan lain-lain, lalu berubah sikap, bentuk dari mentalitas jongos jika meminjam istilah Prof.Dr. Mudji Sutrisno.
Sikap dan perbuatan begini bertentangan dengan ketetapan UU No.14/2008 dan UU No.25/2009 serta pernyataan Gubernur Kalteng tentang “Kalteng sebagai pemerintah yang terbuka”. Hal ini, etika “pemain pingpong” BLH Kotim ini, membuktikan kembali bahwa perusak Republik dan Indonesia itu tidak lain dari birokrasi dan aparat Republik Indonesia itu sendiri. Birokrasi Republik dan negeri ini tidak lain dari pelanggar utama UUD dan UU pelaksanaannya. Pembersihan penyelenggara Negara yang tidak menjalankan amanat UUD dan UU seperti Kaban BLH Kabupaten Kotim, Suparman, serta reformasi birokrasi sangat diperlukan jika Republik dan Indonesia sebagai rangkaian nilai ingin diwujudkan. Dengan birokrasi yang kotor dan penuh “sampah”, maka cita-cita ber-republik dan berkeindonesiaan tidak bakal terwujud, tidak bakal menjadi “Indonesia yang memiliki peradaban maju dan unggul”, apabila meminjam istilah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya di depan Simposium PPI Sedunia, di Kedubes RI di New Delhi, India, Kamis, 20 Desember 2012 lalu. “Sampah” dan kekotoran, pola pikir dan mentalitas yang berdaki bukanlah “peradaban maju dan unggul”. Untuk menyapu sampah tersebut dari rumah Republik dan Indonesia, gerakan sosial rakyat berdaulat patut dikembangkan.

MENJADI ANAK MERDEKA

Menjadi Anak Merdeka

Oleh Kusni Sulang

 

 

Mengatakan putih pada yang putih, hitam pada yang hitam, adalah suatu sikap jujur pada diri sendiri. Oleh para akademisi ia disebut juga sebagai kejujuran akademi – walaupun hari ini kejujuran akademi inipun sering dijadikan komoditas dan barang pesanan. Hanya kenyataan sebagaimana adanya kenyataan yang bukan bayang-bayang atau rekaan, menjadi dasar penyusunan rencana sebagai tindakan terprogram untuk menjawab kenyataan tersebut. Sebab memahami kenyataan hanyalah salah satu tahap penting untuk bisa mengubah kenyataan tersebut sesuai keinginan. Mengubah kenyataan sebagai hasil penelitian, merupakan tahap menentukan dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Dalam mengubah kenyataan inilah kenyataan dan mimpi atau cita-cita bertemu. Terhadap kenyataan yang senyatanya terdapat macam-macam cara mendekatinya dengan hasil yang pasti berbeda-beda ditentukan oleh kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang tidak manusiawi atau merakyat akan cenderung menutup kenyataan dan mengatakan keadaan yang jauh dari kenyataan sebenarnya. Ini dicontohkan oleh politik pencitraan yang umum dilakukan oleh penyelenggara Negara hari ini, misalnya. Atas dasar kepentingan politik — sebagai cerminan terpusat segala kepentingan, terutama kepentingan ekonomi – angka-angka statistik disulap sehingga nampaknya serba bagus sementara kenyataan sesungguhnya membantahnya dengan ketegasannya yang sederhana seperti kesenjangan dan kemiskinan yang meningkat di tengah penurunan angka pengangguran dan kemiskinan yang menurun, ekonomi neo-liberal disebut ekonomi kerakyatan, keterjajahan disebut kemerdekaan. Keadaan beginilah yang oleh Anton Poniman et.al disebut sebagai “Indonesia Negara Merdeka Yang Terjajah” (Founding Fathers House, Jakarta Selatan 2013, 692 hlm). Atau “negeri salah hasrat” yang “menyerahkan kedaulatan ekonomi Indonesia kepada orang luar” apabila menggunakan istilah Herry Gunawan (Harian Tempo Jakarta, 15 November 2013). Bung Karno sendiri mengatakan bahwa kemerdekaan sesungguhnya terdapat apabila kemerdekaan ekonomi itu sudah di tangan.Karena itu Bung Karno menetapkan agar Indonesia berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepridian di bidang kebudayaan.
Apakah cita-cita kemerdekaan ini sudah terwujud? Pertanyaan ini dijawab oleh keadaan Kalimantan Tengah yang (1). Menjadi penyedia sumber daya alam kepada pihak luar; (2). Penyedia sumber tenaga kerja murahl; (3). Menjadi pasar bagi produk luar. Kalteng sangat tergantung pada dunia luar untuk melanjutkan hidup. Sampai-sampai gelombang Laut Jawa turut mempermainkan kehidupan Kalteng; (4). Industri (berat dan ringan tidak dikembangkan; (5). Seluruh provinsi dikapling-kapling oleh pemilik kapital besar; (6). Semua keputusan penting ditentukan oleh luar (Jakarta); (7). Pertahanan budaya sangat lemahm bahkan bisa dikatakan tanpa orientasi kecuali berorientasi kepada uang (hedonisme).
Keadaan begini bukan hanya terjadi di Kalteng bahkan bisa dikatakan menimpa seluruh negeri ini. Terjajahnya negeri ini, termasuk Kalteng, berbeda dengan penjajahan dahulu. Dahulu negeri ini dijajah oleh orang kulit putih, hari ini penjajahan berlangsung menggunakan tangan-tangan bangsa Kemerdekaan bangsa tidak bersifat intrinsik tapi hanya bersifat nominal. Dalam keadaan demikian mayoritas warga negeri ini berada dalam keadaan seorang koeli di antara bangsa-bangsa sekalipun pertumbuhan ekonomi dibanggakan dan membuat Indonesia berada dalam kelompok negeri G-20.
Menghadapi keadaan begini tidak ada jalan lain daripada melancarkan gerakan pemerdekaan melalui gerakan penyadaran, pertama-tama mengobah pola pikir dan mentalitas diri masing-masing untuk menjadi anak merdeka. Apakah warga Kalteng, warga Negara ini sudah menjadi anak merdeka secara pikiran dan mentalitas. Kesukaan pada jalan pintas dan ketidakrajinan berpikir , memelihara sikap patron-client (pola panutan tanpa membedakan benar-salah, baik dan buruk), barangkali gejala-gejala yang telah menjawab pertanyaan di atas. Orang Dayak pernah membanggakan diri jadi anak jajahan dengan menerima Perdamaian Tumbang Anoi 1894 yang diatur oleh Belanda. Daripada menyalah-nyalahkan pihak lain, niscayanya memeriksa diri sendiri dengan keras boleh jadi jalan lebih baik untuk menjadi anak merdeka. []

KONFLIK LAHAN, PENDEKATAN SEJARAH, ANTROPOLOGIS DAN SOSIOLOGIS

KONFLIK LAHAN, PENDEKATAN SEJARAH, ANTROPOLOGIS DAN SOSIOLOGIS

Oleh Andriani S. Kusni

 

Seperti pernah disiarkan melalui halaman Harian ini, data HuMa menunjukkan bahwa konflik lahan antara perusahaan besar swasta (PBS) baik perusahaan kelapa sawit ataupun tambang, Kalteng merupakan daerah konflik yang paling banyak. Sampai hari ini, konflik ini bukannya makin mereda tapi terus-menerus muncul. Salah satu tempat di Kalteng yang menjadi tempat konflik terbesar adalah kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim ). Tim Terpadu yang dibentuk untuk menyelesaikan pertikaian, sampai hari ini juga nampak tidak memperlihatkan efektivitasnya. Demikian juga DPRD, Camat bahkan damang kepala adat. Konflik lahan yang berlangsung sekarang memang sudah sangat rumit. Menjadi lebih runyam ketika konflik dijadikan suatu peluang mendapatkan uang mudah dari perusahaan oleh berbagai pihak. Sehingga yang bertikai bukan lagi sebatas pemilik lahan atau warga masyarakat adat, penduduk setempat dan PBS tapi juga dengan kepentingan-kepentingan pihak lain yang menyusup, yang terkadang datang dengan menggunakan pengerahan massa dan ada pula model kolusi.
Berlangsungnya konflik tanpa henti, tidak menguntungkan siapa pun. Tidak PBS, tidak penduduk setempat, tidak juga bagi pemerintah dan keamanan bersama, kecuali bagi pihak-pihak lain yang menumpanginya sehingga sangat berkepentingan apabila konflik agraria itu berlanjut dan terpelihara.
Apabila mendengar pihak-pihak terkait dalam konflik, tentu saja masing-masing menyatakan dirinya yang paling benar. Bagaimana kebenaran atau duduk soal sebenarnya jadi samar. Oleh karena kebenaran yang jadi abu-abu maka kiranya diperlukan kebenaran atau duduk soal sebenarnya didapat dan dibawa ke tempat terang, dengan segala bukti pendukung. Kebenaran atau duduk soal sebenarnya yang demikian akan sulit didapat jika dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dalam konflik – sekalipun benar semuanya patut didengar, direkam, dicatat, difoto, dipetakan, dst, untuk mencegah terjadi keterangan hari ini berbeda dengan keterangan esoknya. Untuk keperluan mendapatkan kebenaran itu, “Prinsip-Prinsip Panduan Untuk Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Menerapkan Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa” (yang secara bersambung dimuat di Harian ini) antara lain disebutkan: “Semakin kompleks keadaan dan akibatnya bagi hak asasi manusia, semakin kuat bagi perusahaan untuk melibatkan pendapat pakar independen dalam memutuskan bagaimana untuk menanggapinya”. “Pakar independen” (bukan Tim Independen yang telah dibeli atau menjual diri!) inilah yang mungkin bisa lebih dipercayai kesimpulannya melalui suatu penelitian mendalam. Melalui penelitian mendalam ini sejarah persoalan, yaitu masalah sejarah dan perkembangan lahan yang dipertikaikan akan nampak jelas. Bersamaan dengan itu akan jelas pula ada tidaknya kolusi, ada tidaknya pihak lain yang memanfaatkan konflik yang mengisi koceknya. Penelitian independen akan menujukkan juga seberapa jauh PBS melakukan tanggungjawab HAM-nya, kesalahan apa yang dilakukannya. Hasil kerja penelitian Tim Independen inilah kemudian yang dijadikan dasar dan dokumen pegangan bagi Damang Kepala Adat dan Pengadilan Adat untuk menyelesaikan konflik dengan keputusan yang mengikat. Saya sebut pertama-tama Damang Kepala Adat dan Pengadilan Adat, bukan Pengadilan Negeri, karena melalui yang pertama pemecahan yang ingin dicapai adalah menang-menang (win-win solution), hal yang tak akan terjadi jika dibawa ke Pengadilan Negeri. Karena itu lembaga kadamangan dan perangkatnya patut diperkuat.
Di sementara PBS yang saya ketahui, terdapat departemen yang khusus melakukan pengkajian sosial. Apabila PBS tersebut sungguh-sungguh melaksanakan tanggungjawab sosialnya barangkali departemen riset mereka patut bekerja lebih keras untuk mengenal dan membaca baik keadaan masyarakat. Hasil pekerjaan mereka kemudian akan menjadi dasar pimpinan PBS untuk mengambil kebijakan yang tanggap sesuai kesepakatan yang tertuang dalam . “Prinsip-Prinsip Panduan Untuk Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Menerapkan Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Dengan cara ini maka PBS dan pihak lain yang bertikai tidak usah maju ke Pengadilan Adat atau pun Pengadilan Negeri karena mereka bisa menangani sendiri permasalahan.
Mendapatkan kebenaran dan mengetahui duduk soal sebenarnya secara persis, sejarah dan perkembangannya, melalui penelitian mendalam inilah yang saya maksudkan dengan pendekatan sejarah, bisa ditambah dengan pendekatan sosiologis dan antropologis, dalam menangani konflik agraria sekarang, tanpa melupakan keniscayaan disyahkannya UU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan dilakukannya perubahan agraria untuk seluruh negeri ini. Dalam menangai konflik agrarian, saya kira, pendekatan sejarah, antropologis dan sosiologis jauh lebih baik dari pada pendekatan kekuasaan, hanya saja pendekatan ini belum dilakukan dan tidak mendapat penhatian. Karena pendekatan kekuasaan, militeristik atau pendekatan kekuasaan, memang jauh lebih sederhana walaupun kemudian pendekatan kekuasaan dan militeristik ini menimbulkan luka menggenerasi. Semenentara pendekatan legal, sejauh ini memperlihatkan dominasi ketidakadilan bagi orang kecil. []

KADER BORJUIS

Kader Borjuis
Jumat, 05 Oktober 2012
http://www.mediaindonesia.com/read/2012/10/05/353351/70/13/Kader-Borjuis-

PERILAKU hedonis yang terus dipamerkan para elite kembali disorot. Kali ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mempersoalkan tabiat tak patut tersebut.

Megawati galau, kecewa, juga kesal karena di antara para elite yang terjerat hedonisme itu kader PDIP. Saat berpidato di hadapan ribuan kader dan simpatisan PDIP se-Jawa Tengah di Semarang, Senin (1/10), ia blak-blakan menyebut banyak elite partai berlambang banteng moncong putih sudah menjadi borjuis baru.

Sebagai borjuis, tegas Megawati, mereka lupa diri. Lupa akan kewajiban menampung, menyalurkan, dan merealisasikan aspirasi masyarakat akar ranting. Megawati mengeluh betapa susahnya menggerakkan elite PDIP untuk turun ke lapangan.

Megawati pantas kecewa. Perilaku sebagian kader PDIP kontradiktif dengan slogan PDIP sebagai partai wong cilik, partai yang berpihak kepada rakyat kecil. Gaya borjuasi menistakan ideologi marhaenisme PDIP.

Banyaknya elite PDIP bertabiat borjuis bukan fakta baru. Bukan pula semata terjadi di tubuh PDIP. Elite dengan perilaku sama pun bertebaran di partai lain. Kader-kader partai yang berkuasa di eksekutif ataupun legislatif, di pusat ataupun daerah, tak risih mengumbar kemewahan.

Tengok saja, meski para anggota dewan terus menuai kritik, tempat parkir Gedung DPR tetap saja tak ubahnya showroom mobil mewah. Di saat berjuta-juta rakyat berkubang dalam lumpur kemiskinan, para elite mempertontonkan kekayaan.

Menjadi kaya memang hak. Agama juga tidak melarang. Yang jadi persoalan ialah ketika seseorang menjadi mabuk harta, kemudian menggunakan segala cara untuk mendapatkan dan mempertahankannya.

Pola pikir dan orientasi hidup keserbabendaan hanyalah melahirkan egoisme dan keserakahan. Celakanya lagi, untuk mengejar kemewahan, mereka yang punya kuasa cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Itulah yang membuat korupsi berurat berakar merambah ke mana-mana.

Data yang diungkapkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Jumat (28/9), soal pejabat negara dari partai yang tersangkut korupsi, merupakan fakta tak terbantahkan. Menurut Dipo, selama Oktober 2004-September 2012, Presiden telah mengeluarkan 176 izin tertulis untuk memeriksa mereka.

Dari jumlah itu, Partai Golkar di urutan terbanyak, yakni 64 kader atau 36,36%, disusul PDIP 32 orang (18%), dan Partai Demokrat 20 orang (11,36%). Peringkat yang sama terjadi untuk kader parpol yang duduk di DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Mereduksi potensi korupsi di lingkungan partai adalah langkah penting untuk memerangi korupsi di Republik ini. Karena itu, meski terlambat, keterbukaan Megawati menyampaikan autokritik terhadap elite PDIP patut diapresiasi. Itu pula yang mestinya dilakukan oleh pemimpin partai lain.

Namun, yang lebih penting ialah keteladanan. Agar kader tidak mendewakan harta, pemimpin harus hidup sederhana. Ketegasan mutlak dilakukan pula dengan tidak memberikan tempat kepada kader seperti itu.

Tanpa keteladanan dan ketegasan, elite borjuasi yang tak hirau nasib rakyat akan terus mencengkeram partai politik dan korupsi pun kian menggurita.

JEJAK SYAHWAT PARA RAJA

Jejak Syahwat Para Raja

Sumber: anantö/ アナント ananto.email@gmail.com,: Tuesday, 26 June 2012, 8:46,in: [mediacare] Jejak Syahwat Para Raja

Oleh Siti Siamah

SEJARAH Jawa selalu diharu-biru oleh jejak gejolak syahwat para raja yang berbuntut sangat panjang melintasi abad. Buntut paling runyam berupa konflik rebutan warisan berupa takhta. Gejolak syahwat para raja itu mewariskan benih konflik bagi anak keturunan yang berpredikat ningrat.

Raja-raja Jawa lazimnya beristri lebih dari satu. Setiap istri melahirkan keturunan. Konflik rebutan warisan meledak jika keturunan raja tak bisa berdamai dengan para saudara tiri. Dengan kata lain, banyak keluarga bangsawan Jawa dilanda kemelut soal warisan. Status saudara tiri sering disertai ketidakadilan dalam berbagi warisan. Rembukan macet, lantas segalanya hendak diselesaikan dengan perang di jalur hukum atau perang dalam arti sebenarnya. Siapa kuat dia menang. Karena itu, tak jarang keturunan raja sangat kejam dan tega membunuh saudara.

Dalam konteks global, gejolak syahwat para raja bukan hal aneh di mata masyarakat internasional. Sebab, hampir semua raja pada masa lalu di seluruh pelosok dunia memiliki gejolak syahwat sangat kuat sehingga mereka mempraktikkan poligami. Bahkan kaisar dan bangsawan di China abad pertengahan, misalnya, mengoleksi ribuan selir.

Karena itu, raja dan bangsawan sejak dulu selalu jadi pelopor poligami. Di titik ini, kekuasaan pun identik dengan menguasai perempuan. Makin kuat raja dan bangsawan berkuasa, kian mampu menguasai perempuan. Banyak narasi kelam berlangsung, seperti kisah harem dalam tembok istana.

Poligami para raja dan bangsawan untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan. Makin banyak selir dari banyak penjuru bisa mencerminkan keluasan kekuasaan. Tak pelak, banyak narasi historis yang menyebutkan raja-raja di berbagai penjuru dunia seolah-olah berlomba mencitrakan kekuasaan dengan memperbanyak selir. Caranya, bisa lewat perang menaklukkan kerajaan lain atau mencaplok wilayah lain.
Misalnya, raja bersama kalangan bangsawan segera merampas perempuan di wilayah yang ditaklukkan untuk mereka jadikan selir. Atau, sebaliknya banyak perempuan di wilayah jajahan berlomba-lomba bisa terpilih menjadi selir karena posisi selir identik dengan berbagai kenyamanan dan kemewahan.

Lembu Peteng Dalam konteks Jawa, narasi historis seperti Babad Tanah Jawa tentang gejolak syahwat para raja Majapahit (Brawijaya) telah memopulerkan istilah Lembu Peteng yang berarti keturunan ilegal sang raja pada masa jaya Kerajaan Majapahit. Narasi tentang Lembu Peteng ternyata banyak versi karena banyak yang mengaku Lembu Peteng di berbagai daerah.

Narasi historis gejolak syahwat Brawijaya berkait dengan intrik kekuasaan, selalu beraroma kekerasan terhadap perempuan. Konon, banyak istri dan gadis cantik dipaksa menjadi “selir“ dadakan pada saat Brawijaya bersama para pengawal berkunjung ke daerah-daerah.

Kegemaran berkunjung ke daerah yang dilakukan Brawijaya bersama para pengawal mungkin mirip fenomena kunjungan kerja ke daerah yang dilakukan para pejabat pusat selama ini yang identik dengan fasilitas akomodasi penginapan plus. Dan, karena pada masa Brawijaya belum ada obat dan alat kontrasepsi, layanan ranjang short-time para perempuan dalam konteks “mendadak jadi selir“ menghasilkan banyak anak berstatus atau berpredikat Lembu Peteng.

Selanjutnya, selama berabad-abad sejarah Jawa diwarnai konflik sesama Lembu Peteng dalam konteks perebutan kekuasaan yang identik dengan perebutan harta warisan. Setiap Lembu Peteng merasa berhak mewarisi kekuasaan Brawijaya atau minimal mewarisi daerah jajahannya.

Konflik sesama Lembu Peteng tidak hanya berlangsung secara transparan berupa perang terbuka, tetapi juga secara laten dalam bentuk sosialisasi trah. Misalnya, di berbagai pelosok desa ada keluarga yang mengaku keturunan Lembu Peteng. Pengakuan itu tersemat dalam bentuk gelar kebangsawanan di depan nama mereka.

Nilai Moralitas Gejolak syahwat para raja dan bangsawan, karena bernuansa poligamis, cenderung dianggap berbeda dari nilai moralitas yang dianut masyarakat awam. Akibatnya, makin banyak warga masyarakat Jawa yang tak respek terhadap kaum bangsawan. Bahkan sementara gadis Jawa yang merasa sudah nyaman dengan kehidupan modern menolak dipersunting lakilaki bangsawan karena tak mau dimadu.

Kalangan orang tua awam memiliki ungkapan populer: “Ora usah kedhuwuren panjangka murih ora kuciwa lan nelangsa.” Ungkapan itu sering menjadi nasihat bagi anak gadis rakyat awam yang tergila-gila pada putra bangsawan. Maksud tersembunyi dari ungkapan itu adalah sikap menampik poligami yang kerap dilakukan kalangan bangsawan.

Di sisi lain, kalangan bangsawan Jawa selalu berusaha mempertahankan nilai moralitas yang dianggap identik dengan tradisi keraton berkait dengan perkawinan. Misalnya, mereka tetap mementingkan bibit, bebet, bobot dalam memilih besan dan menantu. Itu mereka lakukan agar trah atau garis keturunan kebangsawanan tidak meluntur.

Namun sejak dahulu kala ada kesan ironis berkait upaya mempertahankan trah di kalangan bangsawan. Sebab, mereka mewarisi jejak gejolak syahwat para leluhur yang melunturkan trah kebangsawaan dengan banyak jejak selir atau praktik poligami. Maka harus diakui, para raja Jawa bukan teladan yang baik dalam urusan kesetiaan dalam perkawinan.

Jadi, jika belakangan ini makin banyak bangsawan menolak poligami, itu bisa disebut sebagai pencerahan atas kekelaman sejarah. Itulah kekelaman sejarah yang sering dirunyamkan oleh kemelut konflik keluarga dalam perebutan warisan sebagai buntut jejak gejolak syahwat para leluhur. []

Siti Siamah, pemerhati kebudayaan, peneliti Global Data Reform

Sumber: SMCN

JANGAN TERJEBAK PADA MEDIASI

Jangan Terjebak pada Mediasi
Kompas, Rabu,10 Oktober 2012
KONFLIK LAHAN

Jambi, Kompas – Pemerintah jangan terjebak pada upaya mediasi dalam menyelesaikan konflik lahan di daerah-daerah. Membangun satu standar, referensi, dan data yang transparan akan efektif menekan konflik dan menghindari konflik baru.
Anggota Dewan Kehutanan Nasional, Martua Sirait, mengemukakan, begitu banyak konflik lahan di daerah terjadi dan belum juga selesai hingga kini. Pemerintah terpaku pada mediasi yang umumnya berlarut-larut.
Belum lagi konflik yang satu selesai, konflik baru bermunculan. ”Janganlah terjebak pada upaya mediasi, tetapi perlu membangun kebijakan yang baik,” ujar Martua, dalam diskusi terkait ”Konflik Lahan di Jambi dan Ekonomi Hijau sebagai Solusinya” di Jambi, Selasa (9/10).
Banyaknya konflik lahan bermunculan, lanjut Martua, karena pemerintah cenderung tidak transparan kepada publik mengenai data penguasaan lahan.
”Data sering tidak dibuka, padahal ini penting untuk memetakan konflik dan sebelum konflik memakan korban,” tuturnya.
Dia melanjutkan, saat ini penyusunan rencana tata ruang wilayah dilakukan pada hampir semua daerah. Perencanaan dapat diselaraskan dengan penyusunan pemetaan terpadu mengenai standar, referensi, basis data ( database), serta portal yang transparan dan bisa diakses publik. Basis data menjadi informasi penting mengenai penguasaan lahan, alokasi lahan, dan perizinan sumber daya alam. Dengan data yang pasti, tidak mungkin lagi terjadi klaim atau tumpang tindih penguasaan atas lahan.
Sementara itu, pemerintah pusat diharapkan segera membentuk struktur kelembagaan khusus yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian yang marak di sejumlah daerah. Alih fungsi lahan ini kerap dilakukan sejumlah pihak dengan mengabaikan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dan membuat luasan produktif kian menyusut.
”Jika alih fungsi lahan terus dibiarkan, akan makin mengancam ketahanan pangan kita,” ujar Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo di Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (9/10).
Alih fungsi lahan marak dilakukan berbagai pihak dan melanggar RTRW daerah. Di Jateng, alih fungsi lahan dan pelanggaran RTRW terjadi di Kota Solo, Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Selain untuk perumahan, alih fungsi lahan juga untuk kawasan industri. (ITA/EGI)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/10/10/03515238/jangan.terjebak.pada.mediasi

JANGAN CAMPUR ADUKKAN AGAMA DENGAN NEGARA

Jangan Campur Adukkan Agama dengan Negara

Penulis : Hillarius U Gani
http://www.mediaindonesia.com/read/2012/06/19/327071/284/1/Jangan-Campur-Adukkan-Agama-dengan-Negara-

Selasa, 19 Juni 2012 07:00 WIB a.. MOSKOW–MICOM: Negara tidak mencampuri urusan agama, sebaliknya umat beragama tidak memengaruhi politik di Rusia.
“Lembaga negara dan politik di sini tidak diciptakan berdasarkan pada pengaruh agama,” kata Duta Besar Keliling Kementerian Luar Negeri Rusia untuk negara-negara Islam HE Konstantin Shubalov saat audiensi dengan delegasi pemuda Indonesia di Moskow, Senin (18/6).
Seperti dilaporkan wartawan Media Indonesia, Hillarius U Gani, hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Noer Fajrieansyah, Ketua Umum PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Addin Jauharudin, Ketua Pergerakan Ekayastra Unmada (Semangat Indonesia Satu) Putut Prabantoro, dan Sekjen Lingkar Studi Mahasiswa Indonesia Dhikayudistira.
Menurut Konstantin, Rusia dan Indonesia memiliki banyak kesamaan dalam konteks penciptaan eksistensi berbagai agama dan budaya. Rusia juga terdiri dari banyak suku bangsa.
Ia menjelaskan Rusia memiliki empat agama tradisional yakni Kristen Ortodoks, Islam, Budha, dan agama Yahudi. Selain itu, ada banyak agama yang sudah ada sebelum terbentuk negara Uni Soviet.
Konstantin juga menambahkan bahwa banyak asosiasi mahasiswa di negaranya, namun tidak ada asosiasi mahasiswa Islam. “Yang ada adalah asosiasi pemuda lintas agama.”
Lebih lanjut, ia menjelaskan pada masa pemerintahan Uni Soviet, agama dilarang tapi sekarang agama sangat berkembang di Rusia. Namun, untuk kegiatan rohani, tidak ada lembaga yang dibentuk oleh negara.
Dalam hal Islam, ada yang unik antara Rusia dan Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan umat Islam terbesar di dunia. Tetapi Rusia, kata Konstantin, memiliki kemuftian (majelis ulama) paling banyak di dunia. “Jumlahnya mencapai 70 ribu kemuftian.”
Prinsip saling hormat antaragama dan antarumat beragama merupakan hal utama dalam kehidupan beragama di Rusia. “Umat Islam ikut membangun negara ini. Rusia rumah kita bersama. Ini ciri khas Rusia, berbeda dengan Eropa Barat, yang umat muslimnya adalah pendatang,” paparnya.
Empat faktor utama yang menjadi sandaran hidup bangsa Rusia, lanjut Konstantin, ialah sejarah bersama, pekerjaan bersama di berbagai sektor, media massa yang seimbang, dan pendidikan yang memadai.
“Di sini sistem pendidikan juga tidak berlandaskan agama. Sesuai undang-undang, dari sekolah anak-anak harus belajar bersama dan jangan membagi anak-anak berdasarkan agama,” katanya.
Sementara itu, Putut Prabantoro mengatakan kunjungan ke Rusia merupakan agenda kedua mereka setelah sebelumnya berkunjung ke Vatikan pada September 2011. “Kami pilih Vatikan karena netral dan semua punya hubungan dengan negara itu,” ungkapnya.
Dari Vatikan, kata Putut, pihaknya mendapat gambaran tentang Rusia. Negara ini patut didatangi karena mempunyai peran penting dalam pencaturan politik dunia.
“Ini penting bagi kami, tidak saja soal agama, tapi juga suku. Semoga membuka wawasan baru bagi Indonesia, terutama dalam menata kehidupan beragama.”
Adapun Ketua Umum HMI Fajrieansyah menilai penuturan Konstantin tentang kehidupan beragama di negara pecahan Uni Soviet itu sangat bermanfaat bagi mereka. Terutama soal bagaimana memelihara pluralitas suku, agama, ras, dan budaya dalam menjaga keutuhan dan kebersamaan.
“Kedatangan kami tidak hanya melihat kehidupan beragama, tapi juga studi komparatif sosial, ekonomi, dan budaya,” jelasnya.
Intinya, menurut Fajrie. integritas di Rusia bisa juga diterapkan di Indonesia. HMI memang merupakan organisasi mahasiswa berbasis agama. Namun, lanjut dia, organisasinya tetap berpandangan plural dan mencintai pluralisme sebagai realitas di Tanah Air.
Pada bagian lain, Ketua Umum PMII menambahkan sebagai ormas yang berbasis Islam, pihaknya perlu ikut memdorong wawasan pembangunan yang berkeadilan. “Oleh karena itu, hubungan Indonesia dan Rusia penting dalam rangka membangun politik kawasan yang berkeadilan.”
Di akhir pertemuan, Konstantin sempat pula membahas soal konflik umat beragama di Rusia. Konflik itu, menurut dia, tetap ada namun dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua kelompok dengan pemerintah sebagai fasilitator.
“Misalnya saja umat Islam tidak setuju dibangun gereja karena tidak mau dengar bel gereja. Juga sebaliknya, misalnya ada yang keberatan melihat banyak orang berkumpul di masjid pada hari raya. Tapi, kedua pihak ketemu dan selesai melalui kompromi dan pemerintah sebagai fasilisator,” kata Konstantin. (Hil/OL-15)

TERKAIT

a.. Jangan Campur Adukkan Agama dengan Negara
b.. Kekuatan Restorasi Rusia Semangat Persaudaraaan
c.. Noer Fajriensyah Sebut Pemuda Indonesia-Rusia Usung Pluralisme

EMPAT MEKANISME PENYHEBAB KELAPARAN DUNIA

Jean Ziegler Empat Mekanisme Penyebab Kelaparan Dunia
ChanCT SADAR@netvigator.com, un: GELORA_In <GELORA45@yahoogroups.com> , Tuesday, 18 December 2012, 11:34
Bung Nesare yb,

Terus terang saya tidak pernah baca buku JZ dan tidak peduli dia dari aliran politik-ekonomi apa, juga tak peduli apakah ideologi marxis ataupun sosial demokrat, …

Tapi, dari apa yang bung nyatakan JZ menggugat liberalisme, saya sependapat. Jangan biarkan DEMOKRASI yang diperjuangkan setiap saat itu menjurus ke liberalisme. Bagaimanapun juga DEMOKRASI ada batas nya, jangan dibiarkan meluncur jadi liberalisme. Itu namanya demokarasi yang kebablasan, … yang akhirnya rusak dan sangat merugikan rakyat banyak. Bahkan sementara kawan menyatakan neoliberalisme itu tidak demokrasi, atau hanya demokrasi bagi kapitalis-monopoli, tapi tidak ada demokrasi bagi rakyat banyak.

Bahwa perusahaan menjadi alat kompetisi dan dengan adanya kompetisi itulah kemajuan terjadi, tapi disisi lain, karena kompetisi dalam perkembangannya akan terjadi ada perusahaan tumbuh menjadi besar, bahkan setelah menelan yang kecil-kecil lalu menjadi monopoli, itu juga sudah jelas. Jadi, yang menjadi masalah, bagaimana setiap Pemerintah yang berkuasa didunia ini, bisa dengan baik mencegah jangan sampai terjadi monopoli, untuk menjamin kompetisi itu berlangsung terus dengan lebih sehat.

Bahwa negara-negara kapitalis maju mengembangkan usaha dinegara-negara sedang berkembang juga sudah jelas, itulah yang terjadi. Tapi, begitu dinyatakan penyebab kelaparan didunia ini, patut diteliti lebih lanjut dimana masalahnya? Yang menurut saya, sesungguhnya terjadi pada masalah pembagian keuntungan saja dan pendirian Pemerintah negara sedang berkembang itu sendiri, menjadikan dirinya budak negara kapitalis atau mementingkan bangsa dan negaranya sendiri.

Bukankah masalah utamanya, bagaimana Pemerintah yang berkuasa membuat kebijakan yang seimbang antara kepentingan kapitalis, khususnya kapitalis-asing dan kesejahteraan buruh, sesuai keadaan ekonomi tahun itu? Jangan melulu bahkan berkepanjangan hanya mengutamakan kepentingan kapitalis yang untung besar dengan membiarkan gaji-rendah, … setelah perusahaan berjalan lancar, harus lebih berat meningkatkan kesejahteraan buruh. Bahkan pada satu saat, setelah menguasai teknologie modern, pemerintah bisa membantu kapitalis domestik untuk juga buka usaha sendiri atau mengambil oper pabrik kapitalis-asing itu untuk diusahakan sendiri. Menggunakan tangan kapitalis-asing untuk BERDIKARI, …

Itu yang saya ketahui dijalankan Pemerintah Tiongkok saat jalankan reformasi ekonomi, memperkenankan modal asing masuk, bahkan juga hutang dari IMF digunakan sebaik-baiknya untuk mengembangkan ekonomi nasional. Jadi beda dengan cara Soeharto yang mengobral kekayaan bumi-alam, seperti Free port pemerintah RI hanya dapatkan 1% dari keuntungan, yang dinilai dari harga tembaga, padahal AS mengangkut emas dari situ. Sedang rakyat banyak dibiarkan tetap hidup dalam kemelaratan, …

Jadi, masalah penyebab kelaparan didunia yang terjadi, disatu pihak negara-kapitalis serakah yang melakukan penghisapan pada negara-negara terbelakang dengan gaji-murah, dipihak lain, pemerintah yang berkuasa di negara terbelakang belum berkemampuan memperjuangkan KEADILAN dan lebih berat untuk kepeentingan rakyat dan negaranya sendiri. Bukan untuk menggendutkan kantong pejabat tinggi saja!

Lalu salah siapa dan siapa pula yang harus mengatasinya?
Salam,
ChanCT

 Jean Ziegler – Empat Mekanisme Penyebab Kelaparan Dunia
Mon Dec 17, 2012 8:37 am (PST) . Posted by:
“nesare” nesare@sbcglobal.net

JZ ini orang sosiologi dan politik. Karena perjalanan hidupnya melihat dunia, wawasan ekonominya terbentuk. Dari artikel ini kelihatan ideologinya adalah social democrat.Tetapi persitensinya dari 3 point yang tertulis dalam artikel ini (anti kelaparan, anti biofuel dan hutang dinegara miskin), dapat menggiring JZ sebagai Marxist.

Ketika JZ menulis tentang Cargill, Dreyfus (yang lain ADM, Bunges) dan maksimalisasi keuntungan, JZ secara langsung menggugat liberalisme.

Tujuan dari perusahaan yang kita kenal didunia ini adalah sejalan dengan liberalisme: maksimalisasi keuntungan = profit before tax atau profit after tax.

Lebih tepatnya: maksimalisasi keuntungan untuk pemegang saham = earning per share.

Dengan kata lain tujuan akhirnya adalah pemuasan nafsu pemegang saham.

Satu hal yang dapat ditambah dari tulisan ini bahwa ketika perusahaan sudah menjadi alat berkompetisi akan mengakibatkan ada yang besar, kecil, hidup, mati, setengah hidup, setengah mati.

Dalam alam liberalisme memang susah (tidak bisa) membentuk perusahaan yang tidak berkompetisi. Satu bentuk perusahaan yang tidak bertujuan mencari untung semata: non profit organization. Tetapi tetap organisasi nir laba ini tetap memerlukan keuntungan untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Inilah asumsi dasar liberalisme.

Semoga Indonesia jangan sampai menjadi negara2 di afrika. Dari 3 point itu, Indonesia sudah terjebak dalam hutang. Pengaruh perusahaan MNC (multi national corporation) walaupun sudah sejak dulu kala masuk di indonesia tetapi semoga pengaruhnya bisa dikontrol. Untuk biofuel, Indonesia tidak terlalu pusing. Indonesia lebih pusing dengan menggalakkan sumber daya alam (produktifitas) untuk rakyatnya karena lahan semakin berkurang yang mengakibatkan meningkatnya import seperti beras dan singkong.

Salam

From: GELORA45@yahoogroup s.com [mailto:GELORA45@yahoogroup s.com] On Behalf Of Lusi D.
Sent: Saturday, December 15, 2012 7:14 AM
To: nasional-list@ yahoogroups. com; GELORA45@yahoogroup s.com; sastra-pembebasan@ yahoogroups. com
Subject: [GELORA45] Jean Ziegler – Empat Mekanisme Penyebab Kelaparan Dunia

Para sahabat dan handaitaulan yb.

Untuk menambah wawasan ilmu dan pengetahuan kita, kali ini saya turunkan
wawancara Jean Ziegler dengan Peter Wolter menyangkut pandangannya
masalah empat mekanisme penyebab kelaparan di dunia yang diulas dalam
buku barunya. Selamat belajar menjelang Hari Natal dan Akhir Tahun.
Salam
Lusi.-
15.12.2012

Wawancara dengan Jean Ziegler – Wakil Presiden Komisi Dewan Penasehat
Hak-Hak Kemanusiaan PBB.

Bagi Rakyat-Rakyat di Dunia Belahan Selatan Perang Dunia Ketiga Sudah
Lama Dimulai. Fasisme Jerman perlu enam tahun untuk membunuh 56 juta
manusia. Neoliberalisme mencapai dengan mudah dalam satu tahun lebih
sedikit.Dialog dengan Jean Ziegler.

Pewancara: Peter Wolter

Jean Ziegler, warga Swis menjadi Utusan Istimewa Pertama PBB masalah
hak-hak jaminan atas makanan dan sekarang menjadi Wakil Presiden Komisi
Dewan Penasehat Hak-Hak Kemanusiaan PBB.

Peter Wolter (PW): Kita Biarkan Mereka Kelaparan adalah nama buku baru
Anda Subjudul: Pemusnaan Massal di Dunia Ketiga. (Titel orisinal
buku: Destruction Massive, Paris 2011).

Jean Ziegler (JZ): Laporan World Food Report dari PBB mengemukakan:
Setiap lima detik seorang anak di bawah umur menderita kelaparan, tiap
hari 57.000 orang. Dari tujuh milyar manusia yang ada di dunia dewasa
ini, sepertujuhnya mengalami kelaparan permanen sangat berat. Dalam
kurun waktu yang sama laporan mencatat, bahwa perekonomian dunia
menurut tingkat tenaga produktifnya dewasa ini mampu tanpa problem
memberi makan duabelas milyar manusia. Lain situasinya pada waktu
beberapa abad sebelumnya, sekarang tidak ada kekurangan lagi
Jadi, masalahnya terletak bukan pada kemampuan produksi, tetapi pada
pintu masuk untuk mendapatkan bahan makanan. Dan itu tergantung pada
daya beli setiap anak dibunuh, akibat kelaparan selama pembicaraan
kita ini.

PW: Siapakah gerangan tuan-tuan pengatur dunia kanibalisme ini?

JZ: Pertama saya ingin menyebut sepuluh konsern multi-nasional
terbesar, yang mengontrol 85 prosen bahan makanan yang mereka
perdagangkan di seluruh dunia ini mereka itu setiap hari menentukan,
siapa yang makan dan siapa yang hidup, siapa yang kelaparan dan mati.
Strategi mereka yalah memaksimalkan keuntungan.

PW: Bisa disebutkan nama-namanya?

JZ: Firma-AS Cargill Incorporated tahun yang lalu mengontrol 31,8
prosen gandum yang diperdagangkan di seluruh dunia, Dreyfus Brothers
31,2 prosen beras.
Secara singkat saya akan mengidentifikasi empat mekanisme penyebab
kelaparan. Pertama-tama adalah spekulasi pada bursa menyangkut bahan
makanan pokok. Tahun 2007/2008 banditisme bank internasional pada bursa
finans telah memusnahkan nilai kekayaan sebesar 85.000 milyar dolar.
Sejak itu sebagian besar hedgefonds dan bank-bank raksasa memindahkan
kegiatannya ke bursa bahan mentah, terutama produk pertanian. Seperti
yang sudah ada sebelumnya juga kegiatan perdagangan pada sektor ini
dilakukan dengan derivat,short selling dan instrumen finans legal
lainnya untuk menjadikan beras, jagung dan padi-padian lainnya sebagai
bahan spekulasi perdagangan untuk mencapai keuntungan yang setinggi
langit. Jagung misalnya, dibandingkan dengan harga pada duabelas bulan
sebelumnya di pasaran dunia harganya meningkat 63 prosen lebih mahal,
tiap ton gandum seharga 272 ero menjadi berlipatganda, sesuai peraturan
harga beras dari Filipina meledak: dari 110 menjadi 1.200 dolar.

PW: Di dunia ketiga hanya segelintir saja yang dapat membayar . . .

JZ: Menurut Bank Dunia tiap hari 1,2 milyar manusia harus hidup kurang
dari satu dolar mereka bertempat tinggal di perkampungan- perkampungan
miskin dan kumuh di dunia; di Manila, Karaci, Kota Meksiko, Sao Paulo
dsb. Dari jumlah uang yang sejumput itu para ibu harus memberi makan
anak-anak mereka apabila harga bahan makanan meledak, justru
merekalah yang menderita kelaparan.
Mekanisme pembunuhan kedua, adalah makin bertambahnya penggunaan
bahan-bahan bakar dari hasil-agraria. Di USA saja diproduksi pada tahun
2011 biomethanol dan biodisel berasal dari 138 juta ton jagung dan
ratusan juta ton padi-padian. Negeri ini setiap hari memerlukan minyak
yang senilai dengan 20 juta barel (158 liter) sedangkan antara Alaska
dan Texas yang bisa dihasilkan hanya empat. Duabelas masih harus
diimport, dari Irak, Nigeria, Asia Tengah, Arab Saudi dan negeri-negeri
berbahaya lainnya. Ini berarti, USA harus mengeluarkan biaya luarbiasa
jumlahnya untuk keperluan militernya, karena itulah Obama ingin
mengganti energi yang berasal dari fosil dengan energi nabati. Namun
demikian untuk menghasilkannya dibakarlah ratusan juta bahan makanan di
planet yang satu ini, yang setiap lima detik satu anak dimana saja dia
berada menderita kelaparan dan ini merupakan satu kejahatan terhadap
kemanusiaan.

PW: Dan mekanisme yang ketiga?

JZ: Mekanisme ketiga yalah beban hutang yang bertumpuk-tumpuk
negeri-negeri yang termiskin. Dari 54 negara di Afrika, 37 adalah
negara-negara yang agraris yang termasuk produktivitasnya paling
rendah. Mereka tidak punya uang yang bisa diinvestasikan untuk
membangun pengairan, teknologi pertanian yang diperlukan atau pupuk.
Dari luas tanah di seluruh Afrika hanya 3,8 prosen yang memiliki sistem
pengairan adapun pengairan sisa tanah lainnya menggantungkan diri
dengan sistem pengairan curahan hujan seperti 5.000 tahun yang lalu.

Setahun dalam keadaan normal tanpa perang, kekeringan atau wabah hama hasil panenan di Nigeria/Zona- Sahel rata-rata sekitar 600 sampai 700
kilogram padi-padian tiap hektar. Sebaliknya di suatu negara bagian
Jerman, Baden-Wurttemberg 10.000 kilogram. Petani Jerman itu bukanlah
lebih rajin atau lebih pintar dibanding koleganya yang di Afrika
hanya perbedaannya, dia punya pupuk mineral, bibit unggul, pengairan,
traktor dsb. Sedangkan negara mereka juga tidak mampu membantu para
petani Afrika itu karena pemerintahannya pun hanya punya apa yang
dinamakan hutang.
Pada titik pertemuan ini datanglah permainan yang dilakukan oleh
institusi finansiil resmi seperti Bank Dunia atau Bank Perkembangan
Eropa. Mereka mengatakan pada negara-negara ini: Turunkan hutang kalian
dengan cara mengalihkan kepemilikan lahan pertanian kepada hedgefonds
dan para investor. Orang menamakannya landgrabbing , dan kegiatan ini
pada tahun yang lalu di Afrika saja terjadi di tanah seluas 41 juta
hektar. Si investor itu mempunyai kapital, teknologi, alat transportasi
dan hubungan perdagangan. Kemudian mereka menanam di negeri-negeri ini
berbagai buah seperti advokat, buah-buahan dari subtropik, kopi dsb
dieksport ke Eropa atau Amerika Utara. Untuk keperluan rakyat
dalamnegeri tidak ada sisanya.

Mekanisme pembunuhan keempat adalah dumping-agraria. Di setiap pasar di
Afrika sekarang ini orang dapat membeli sayur-mayur segar, hasil
peternakan ayam dan buah-buahan dari Italia, Perancis dan Jerman dan
seiring dengan musim, harga nilainya bisa sepertiga atau setengah dari
buah sejenis dari hasil-hasil setempat dalamnegeri. Jarak beberapa
kilometer berikut dari tempat pasaran itu kaum tani Afrika dibawah
sengatan terik-panas matahari membanting tulang bersama-sama isteri dan
anak-anak dan sedikitpun tak ada kemungkinan mengusahakan keperluan
untuk familinya dan bahkan hanya untuk kerpentingan yang minimal
sekalipun.
Itulah apa yang direkayasa oleh para Komisaris Uni Eropa di Brussel,
hakekatnya adalah tipu muslihat yang sangat kurangajar:
Lewat politik dumping mereka menciptakan kelaparan di Afrika dan
apabila mereka yang akhirnya menjadi pelarian akibat kelaparan itu
ingin menyelamatkan diri ke Eropa, mereka dilemparkan kembali ke laut
dengan mengerahkan kekuatan militer, dan ribuan orang tenggelam setiap
tahun.

PW: Adakah perkiraan berapa jumlah manusia yang meninggal menjadi
korban politik ekonomi yang dikembangkan oleh negeri-negeri kapitalis
itu?

JZ: Menurut Statistik-ECOSOC (Economic and Social Council – Organ PBB
yang bertanggungjawab masalah kegiatan ekonomi dan sosial pen.) tahun
yang lalu ada 52 juta manusia menderita korban epidemi akibat air
beracun, kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Fasisme Jerman
memerlukan perang selama enam tahun untuk membunuh 56 juta manusia
sistem ekonomi neo-liberal berhasil membunuhnya dengan leluasa tidak
sampai satu tahun.

PW: Adakah Anda dapat menggerakkan sedikit sesuatu di PBB?

JZ: Bisa lebih baik seperti yang saya terbitkan. Buku saya itu disusun
tidak hanya berdasarkan dari statistik, namun juga laporan tentang
suatu pengalaman hidup, saya mempelajari keadaan di beberapa negeri
langsung pada tempatnya. Sekarang saya bisa dengan tepat mengatakan,
siapa bajingannya saya dapat juga menunjukkan, harapan apa yang masih
ada. Untuk rakyat-rakyat di selatan (bagian bumi belahan selatan
pen.) Perang Dunia Ketiga sudah lama dimulai. Selama kita membungkam,
kita menjadi komplotan para pembunuh. Che Guevara pernah mengatakan:
Runtuhnya tembok tebalpun dimulai juga dengan keretakan – dan retak
ini kian tampak!

Semakin menjadi jelas bagi banyak orang, bahwa sistem dunia kanibal ini
dibuat oleh manusia dan karenanya juga dapat ditumbangkan oleh manusia
sendiri. Dengan memobilisasi masyarakat yang beradab – ATTAC,
Greenpeace, Via Campesiona dsb, bermunculanlah pelaku-pelaku baru
sejarah. Satu-satunya penggerak mereka adalah anjuran moral Immanuel
Kant mengatakan: Kebiadaban yang dilakukan seseorang pada orang lain,
merusak kemanusiaan pada diriku

Karena itu saya ingin menonjolkan Jerman: Negeri ini adalah negeri
demokrasi yang paling hidup di Eropa dan setidak-tidaknya, menjadi
kekuatan ketiga ekonomi di dunia. Melalui jalan demokratis dan damai
Undang-Undang Dasar-nya memberikan segala keleluasaan untuk mematahkan
mekanisme pembunuhan jutaan manusia melalui kelaparan ini.

Karl Marx mengatakan: Kaum revolusioner harus mampu mendengarkan
tumbuhnya rerumputan – Menjongsong perlawanan hati nurani di Eropa.

Jean Ziegler: Kita Biarkan Mereka Kelaparan Pemusnaan Massal di Dunia
Ketiga (Titel orisinal: Destruction Massive, Paris 2011). Bertelsmann,
Munchen 2012, 320 halaman, 19,99 Euro.

WARNING TO THE WORLD: WASHINGTON AND ITS NATO &EU VASSALS ARE INSANE

Warning to the World: Washington and its NATO & EU Vassals are Insane

A Paul Craig Roberts
http://www.paulcraigroberts.org/2014/09/02/warning-world-washington-nato-eu-vassals-insane-paul-craig-roberts-2/

Herbert E. Meyer, a nutcase who was a special assistant to the CIA director for a period during the Reagan administration, has penned an article calling for Russian President Putin’s assassination. If we have “ to get him out of the Kremlin feet-first with a bullet hole in the back of his head, that would be okay with us.” http://www.americanthinker.com/2014/08/how_to_solve_the_putin_problem.html

As the crazed Meyer illiustrates, the insanity that Washington has released upon the world knows no restraint. Jose Manual Barroso, installed as Washington’s puppet as European Commission President, misrepresented his recent confidential telephone conversation with Russia’s President Putin by telling the media that Putin issued a threat: “If I want to, I can take Kiev in two weeks.”

Clearly, Putin did not issue a threat. A threat would be inconsistent with Putin’s entire unprovocative approach to the strategic threat that Washington and its NATO puppets have brought to Russia in Ukraine. Russia’s permanent representative to the EU, Vladimir Chizhov, said that if Barroso’s lie stands, Russia will make public the full recording of the conversation
Anyone familiar with the disparity between the Ukrainian and Russian militaries knows full well that it would take the Russian military 14 hours, not 14 days, to take all of Ukraine. Just remember what happened to the American and Israeli trained and equipped Georgian Army when Washington set its stupid Georgian puppets on South Ossetia. The American and Israeli trained and equipped Georgian army collapsed under Russian counterattack in 5 hours.
The lie that Washington’s puppet Barroso told was not worthy of a serious person. But where in Europe is there a serious person in power? Nowhere. The few serious people are all out of power. Consider the NATO Secretary General, Anders Rasmussen. He was a prime minister of Denmark who saw he could rise beyond Denmark by serving as Washington’s puppet. As prime minister he strongly supported Washington’s illegal invasion of Iraq, declaring that “we know that Saddam Hussein has weapons of mass destruction.” Of course, the fool didn’t know any such thing, and why would it matter if Iraq did have such weapons. Many countries have weapons of mass destruction.
According to the rule that anyone who serves Washington is elevated, the cipher Rasmussen was elevated.

The problem with elevating unprincipled fools is that they risk the world for their career. Rasmussen has now put the entirety of Eastern and Western Europe at risk of annihilation. Rasmussen has announced the creation of a blitzkrieg spearhead force capable of blitzkrieg attack on Russia. What Washington’s puppet calls “the Readiness Action Plan” is justified as a response to “Russia’s aggressive behavior in Ukraine.”
Rasmussen’s “lightening spearhead force” would be instantly wiped out along with every European capital. What kind of idiot provokes a nuclear superpower in this way?
Rasmussen asserts “Russia’s aggressive behavior” but has no evidence of it.

Russia has stood on the sidelines while Washington’s puppet government in Kiev has shelled and bombed civilian housing, hospitals, schools and issued a constant stream of lies against Russia. Russia denied the requests of the now independent eastern and southern provinces of Ukraine, former Russian territories, to be reunited with Russia. As readers know, I regard Putin’s decision as a mistake, but events might prove me wrong and that is OK with me. For now, the fact is that every act of aggressive behavior is the result of the US and EU support of the Kiev nazis. It is the Ukrainian nazi militias that are attacking civilians in the former Russian territories of eastern and southern Ukraine. A number of regular Ukrainian military units have defected to the independent republics.

Yes, nazis. Western Ukraine is the home of the Ukrainian SS division that fought for Hitler. Today the militias organized by the Right Sector and other right-wing political organizations wear the nazi insignia of the Ukrainian SS divisions. These are the people that Washington and the EU support. If the Ukrainian nazis could win against Russia, which they cannot, they would turn on the stupid West, just as has the Washington-funded ISIS that the dumbshits in Washington unleashed on Libya and Syria. Now ISIS is remaking the Middle East, and Washington appears helpless.

William Binney, a former high level official in the US National Security Agency, along with colleagues from the CIA and military intelligence services, have written to German chancellor Merkel advising her to beware of Obama’s lies at the upcoming NATO summit in Wales. The US intelligence officials advise Merkel to remember Iraq’s “weapons of mass destruction” and don’t again be deceived, this time into conflict with Russia. http://www.zerohedge.com/news/2014-09-01/ex-nsa-director-us-intelligence-veterans-write-open-letter-merkel-avoid-all-out-ukra

The question is: who does Merkel represent? Washington or Germany? So far Merkel has represented Washington, not German business interests, not the German people, and not Germany’s interests as a country. Here is a protest in Dresden where a crowd prevents Merkel’s speech with shouts of “kriegstreiber” (warmonger), “liar, liar,” and “no war with Russia.” https://www.youtube.com/watch?v=-wSMhGE_Mpk

My Ph.D. dissertation chairman, who became a high Pentagon official assigned to wind down the Vietnam war, in answer to my question about how Washington gets Europeans to always do what Washington wants replied: “Money, we give them money.” “Foreign aid?” I asked. “No, we give the European political leaders bagfuls of money. They are for sale, We bought them. They report to us.” Perhaps this explains Tony Blair’s $50 million fortune one year out of office.

The Western media, the largest whorehouse on earth, is desperate for war. The editorial board of the Washington Post, now a trophy newspaper in the hands of Amazon.com’s billionaire owner, ran an editorial on August 31 that projected all of Washington’s (and the Post’s) lies upon Putin.

Amazon.com’s owner might know how to market products on the Internet, but he is hopeless when it comes to running a newspaper. His editors at the Washington Post have made his trophy a worldwide laughing stock.
Here are the mindless accusations against Putin from the idiots that the billionaire put in charge of his trophy newspaper:
Putin, bitterly resentful at the loss of power from the Soviet collapse, has “resurrected the tyranny of the Big Lie” in order to reconstitute the Russian Empire.

“Russian sponsored militias in Ukraine” are responsible for the “shoot-down of the Malaysian airliner in July.” The “Russian state-controlled media” lied and misrepresented to the Russian people the party responsible for downing the airliner.
“In the absence of independent and free reporting, few Russians realize that Russian soldiers and armaments are in action in eastern Ukraine, albeit (as in Crimea) in uniforms and vehicles stripped of their identifying insignia and license plates. With no free media, Russians are left to fend for themselves against a firestorm of falsehoods.”
“Mr. Putin’s Big Lie shows why it is important to support a free press where it still exists and outlets like Radio Free Europe that bring the truth to people who need it.”

As a former Wall Street Journal editor, I can say with complete confidence that such extraordinary propaganda posing as an editorial would have resulted in the immediate firing of all concerned. In my days on the Congressional staff, the Washington Post was regarded as a CIA asset. Today the Post has sunk far below this status.

I have seen much media propaganda in my day, but this Washington Post editorial takes the cake. The editorial shows that either the editorial writers are completely ignorant or they are completely corrupt and also assume that their readers are completely ignorant. If Russian military units were in action in eastern Ukraine, the situation would be precisely as Alexander Zakharchenko http://www.paulcraigroberts.org/2014/08/30/west-greatest-cause-war-human-history-stands-stripped-legitimacy-paul-craig-roberts/ and Dmitry Orlov describe. http://www.paulcraigroberts.org/2014/09/01/can-tell-whether-russia-invaded-ukraine/ Ukraine would no longer exist. Ukraine would again be part of Russia where it was for centuries prior to Washington taking advantage of the Soviet collapse to tear Ukraine away from Russia.

The question before us is: how long will Russia’s patience last with the West’s enormous lies and provocations? No matter how restrained Russia is, Russia is accused of the worst. Therefore, Russia might as well inflict the worst.
At what point will the Russian government decide that Washington’s mendacity, and that of its European puppets and corrupt Western media, render hopeless Russia’s efforts to resolve the situation with diplomacy and unprovocative behavior? As Russia is constantly accused falsely of invading Ukraine, when will the Russian government decide that as Western propaganda has established that Russia has invaded Ukraine and has imposed sanctions and new military bases on Russia’s borders because of the alleged invasion, Russia might as well go ahead and rid themselves of the problem Washington has brought to Russia and invade Ukraine?

There is nothing that NATO could do about it if Russia decides that Ukraine in Washington’s hands is too much of a strategic threat to Russia and reincorporates Ukraine again into Russia where it has resided for centuries. Any NATO force sent would be instantly wiped out. The German population, remembering the consequences of war with Russia, would overthrow Washington’s puppet government. NATO and the EU would collapse as Germany departed the absurd construct that serves Washington’s interest at the expense of Europe.

Once this happens, the world will have peace. But not until.
For those who care to understand how the land of lies works, Washington’s puppet government in Kiev attributes the defeat of its military forces by the Donetsk Republic to the presence in the Donetsk army of Russian military units. This is the propaganda that has gone out to western Ukraine and to the presstitute western media, a collection of whores that echo the propaganda without any investigation whatsoever. However, Kiev has a different story for the IMF. Kiev cannot receive IMF money with which to pay off its Western creditors if Ukraine is at war. Therefore, Ukraine tells the IMF the opposite story: Russia has not attacked Ukraine. http://vineyardsaker.blogspot.com/2014/08/ukie-doubleplusgooddoublethink.html

The Western media remains uninterested in any facts. Just the lies. Only the lies.
The Washington Post, the New York Times, CNN, Fox “news,” Die Welt, the French press, the British press all plead: “please Washington give us more sensational lies that we can trumpet. Our circulation needs it. Who cares about war and the human race if only we can regain financial stability.”
Justin Raimondo warns that Washington is planting the seeds of World War III: http://original.antiwar.com/justin/2014/09/02/our-cold-war-with-russia-could-turn-hot/

About the author:
Paul Craig Roberts, former Assistant Secretary of the US Treasury and Associate Editor of the Wall Street Journal, has held numerous university appointments. He is a frequent contributor to Global Research. Dr. Roberts can be reached at http://paulcraigroberts.org*

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers