Archive for the ‘esai’ Category

BUDAYA AKUNTABILITAS

Budaya Akuntabilitas
Oleh: Rhenald Kasali

Saya ajak Anda mengikuti kisah berikut. Fast Grill, perusahaan makanan, tengah merumuskan berapa pertumbuhan profit yang harus dicapai agar perusahaan tetap bertahan di tengah sengitnya persaingan bisnis.

Dalam suatu rapat, jajaran manajemen membahas beberapa angka. Ada yang menyebut 3,5%, lalu lainnya 5,5%, tapi ada juga yang usul 7,5%. Jadi, berapa angka pastinya? Mereka menoleh ke sang CEO. Jawaban sang CEO kurang lebih begini, “Antara 3,5% dan 7,5%.” Semua peserta rapat bingung. Sang CEO menjelaskan, 3,5% adalah angka yang akan mereka sodorkan ke pemegang saham. Lalu, 5,5% angka yang mestinya bisa mereka capai.

Kemudian, angka 7,5% adalah angka bisa diraih jika seluruh jajaran perusahaan betul-betul bekerja keras dan mau memaksa diri. Jadi berapa angkanya? Ketidakjelasan semacam ini bisa menimbulkan masalah bagi perusahaan. Angka mana yang menjadi pegangan bawahan ketika akan membuat rencana kerja untuk mencapai hasil yang diharapkan. Rencana kerja untuk mencapai pertumbuhan profit 3,5% tentu sangat berbeda dengan target 5,5%, apalagi yang 7,5%.

Kasus yang menimpa Fast Grill, saya kira, menimpa kita juga. Kita kerap mengalami kesulitan untuk menetapkan satu target yang jelas dan terukur. Kalau targetnya terlalu tinggi, kita khawatir tidak akan tercapai sehingga bisa mencoreng reputasi jajaran manajemen. Sementara kalau angkanya terlalu rendah, kita juga cemas para pemegang saham akan menilai kita terlalu malas.

ATL vs BTL

Bagaimana kondisi semacam ini bisa terjadi? Roger Connors dan Tom Smith (2004) menuturkan, kasus itu adalah potret dari kurangnya pengembangan budaya akuntabilitas (culture of accountability) di dalam perusahaan. Membangun budaya semacam ini jelas bukan pekerjaan satu malam. Di dalam perusahaan, kita bisa memulai dengan memilah-milah perilaku karyawan dalam dua kelompok yang berbeda secara ekstrem.

Yakni kelompok dengan pemikiran dan perilaku yang bertanggung jawab dan kelompok yang tidak bertanggung jawab. Kelompok pertama (bertanggung jawab) saya sebut sebagai drivers dan kelompok lainnya passengers. Pada kelompok drivers tampak, setiap menjumpai permasalahan, mereka akan berpikir dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Sementara mereka yang passengers , apalagi yang bad passengers, biasanya akan terperangkap dengan mulai mencari siapa yang salah dan merasa selalu menjadi korban. Hidup tidak selalu lurus. Jadi wajar saja jika suatu saat kita terperangkap masuk dalam kelompok passengers. Itu alamiah.

Siapa manusia yang tak pernah melakukan kesalahan? Tapi, kita jangan juga terus membiarkan diri terperangkap di kotak penumpang itu. Begitu sadar, segeralah keluar. Sebab mereka yang berada di kelompok penumpang biasanya tak akan pernah bisa memberikan hasil positif bagi perusahaan. Sementara kelompok drivers akan selalu menjadi bagian dari solusi bagi perusahaan. Setiap kali menemukan masalah, mereka akan selalu mencari cara-cara untuk mengatasinya. Bagi mereka, setiap masalah adalah peluang untuk menjadikan dirinya lebih maju lagi ketimbang sekadar mencari-cari alasan atas suatu kegagalan. Kelompok ini biasanya akan fokus pada apa yang bisa mereka lakukan ketimbang pada apa yang tidak bisa mereka lakukan.

Membangun Drivers

Untuk membangun lebih banyak kelompok drivers yang disebut above the line (ATL) oleh Connors dan Smith, pertama-tama kita harus menyadari pentingnya mengenalkan tahap-tahap menuju budaya akuntabilitas, yakni See It, Own It, Solve It , dan Do It. See It artinya kita akan terus mencari perspektif baru dari orang lain, berkomunikasi secara jujur dan terbuka, selalu menawarkan dan meminta feedback, siap mendengarkan hal yang paling sulit sekalipun sehingga kita memahami kenyataan yang sebenarnya. Sikap ini bisa diterapkan secara bolak-balik.

Misalnya, dari atasan ke bawahan atau bawahan ke atasan, unit yang satu dengan unit yang lain, atau ke sesama rekan kerja. Mereka adalah mitra-mitra yang akan membantu kita agar berani menghadapi kenyataan. Setelah itu kita jadikan pengalaman tersebut sebagai investasi pribadi atau Own It. Pada tahap ini biasanya kita mulai selalu menyinergikan pekerjaan kita dengan rencana perusahaan. Bila kita mampu melakukannya, akan muncul rasa memiliki.

Jadi, kepemilikan ini sangat tergantung pada kemampuan kita mengaitkan antara di mana kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini dengan akan ke mana kita dan apa yang akan kita lakukan. Tahap Own It ini adalah jantung dari akuntabilitas. Solve It. Pada tahap ini dibutuhkan upaya yang gigih untuk mengatasi berbagai masalah yang menghadang upaya kita meraih hasil. Mereka yang sudah mencapai tahap ini bisa dengan mudah kita kenali dari pertanyaannya, “Apalagi yang bisa saya kerjakan?” Ini cerminan dari kesungguhannya dalam mengejar hasil, menghadapi permasalahan, dan meraih kemajuan.

Tahap Solve It ini juga meliputi kemampuannya dalam menghadapi permasalahan lintas fungsi, kreativitas kita ketika mengatasi masalah, dan keberanian dalam mengambil risiko secara terukur. Do It. Tahap ini merupakan puncaknya. Ini berarti kita harus melakukan apa yang ingin kita lakukan, fokus pada yang menjadi prioritas, bertahanlah di kelompok ATL dengan tidak menyalahkan orang lain, dan terus menjaga kepercayaan yang sudah tumbuh. Meski kita sudah melewati tiga tahap sebelumnya, untuk bisa bertahan pada kelompok ATL, kita harus melakukan tahap terakhir, Do It.

Perilaku ATL inilah yang menjadi fondasi dari budaya akuntabilitas. Budaya ini hanya akan muncul jika kita menapaki tahap-tahap menuju budaya tersebut. Saat ini kita hidup di lingkungan di mana menjadi nomor satu adalah sesuatu yang penting. Kita juga hidup di lingkungan bisnis yang cepat berubah, entah karena kehadiran teknologi baru, inovasi atau perubahan regulasi. Maka, penting bagi kita untuk mampu dengan cepat mengubah budaya perusahaan.

Semakin cepat kita bisa melakukannya, semakin cepat pula kita mendapatkan hasil dan semakin adaptif pula perusahaan merespons cepatnya perubahan lingkungan bisnis. Ingat, dahulu kita mampu meraih hasil melalui budaya kerja lama. Tapi, dengan berubahnya lingkungan bisnis, mungkin kita tak akan pernah mampu meraih hasil yang sama dengan hanya mengandalkan cara-cara kerja dan budaya kerja yang lama.

Kata Albert Einstein, kita bisa gila jika berharap memperoleh hasil yang berbeda dengan hanya melakukan hal yang sama. Sesederhana itu. Maka, penting bagi seorang pemimpin untuk mampu membangun budaya kerja baru di perusahaannya. []

KORAN SINDO, 04 September 2014
Rhenald Kasali ; Pendiri Rumah Perubahan @Rhenald_Kasali

MENOLAK DIAM, MENOLAK DUSTA

Menolak Diam, Menolak Dusta
http://indoprogress.com/2014/09/menolak-diam-menolak-dusta/
https://www.facebook.com/ariel.heryanto?fref=ts

Harian Indoprogress

SETELAH menghentak dunia dua tahun lalu dengan karya gemilang The Act of Killing (atau Jagal, dalam terjemahan resminya), akhir Agustus yang baru lalu sutradara film Joshua Oppenheimer dan mitranya ‘Anonim’ dari Indonesia meluncurkan pemutaran perdana film sambungannya, yang berjudul The Look of Silence, atau Senyap. ……
Kedua film menggugat kisah resmi yang disusun pemerintah Orde Baru—dengan berbagai dusta gila-gilaan—tentang asal-usul kebangkitannya sebagai penguasa negara dan banjir darah di tanah air sebelum mereka naik takhta. Rangkaian kejadian ini berlangsung ketika Perang Dingin di tingkat global memuncak ke titik didih di Indonesia. Kisah resmi yang diulang-ulang oleh negara dan diedarkan berpuluh tahun oleh berbagai aparat sejak Orde Baru berjaya masih saja populer bahkan hingga kini, kendati Orde Baru terjungkal dari tampuk kekuasaan negara belasan tahun lalu.

—————————

Logika
Lembar Kebudayaan
Oase Left Book Jurnal
Kritik, Lembar Kebudayaan Indoprogress, LKIP Edisi 20
Menolak Diam, Menolak Dusta
7 September 2014

 

Menolak Diam, Menolak Dusta

oleh Ariel Heryanto

SETELAH menghentak dunia dua tahun lalu dengan karya gemilang The Act of Killing (atau Jagal, dalam terjemahan resminya), akhir Agustus yang baru lalu sutradara film Joshua Oppenheimer dan mitranya ‘Anonim’ dari Indonesia meluncurkan pemutaran perdana film sambungannya, yang berjudul The Look of Silence, atau Senyap. Sebagaimana Jagal, film ini berpusat pada upaya sebagian masyarakat Indonesia di Sumatera Utara untuk mengingat dan berkisah tentang pembantaian besar-besaran sesama warga negara pada 1965-1966. Kedua film disusun dari satu paket kerja dokumentasi dalam kurun waktu dan di wilayah yang sama.

Kedua film menggugat kisah resmi yang disusun pemerintah Orde Baru—dengan berbagai dusta gila-gilaan—tentang asal-usul kebangkitannya sebagai penguasa negara dan banjir darah di tanah air sebelum mereka naik takhta. Rangkaian kejadian ini berlangsung ketika Perang Dingin di tingkat global memuncak ke titik didih di Indonesia. Kisah resmi yang diulang-ulang oleh negara dan diedarkan berpuluh tahun oleh berbagai aparat sejak Orde Baru berjaya masih saja populer bahkan hingga kini, kendati Orde Baru terjungkal dari tampuk kekuasaan negara belasan tahun lalu.

Namun ada perbedaan sangat mencolok dari kedua film tersebut. The Act of Killing menghentak dunia dan batin penontonnya, bukan hanya karena ia mengangkat tema yang berat dan menyakitkan, tetapi juga karena metode bertuturnya yang liar dan nyaris tidak ada duanya dalam sejarah perfilman di dunia. Soal-soal ini sudah banyak dibahas orang, termasuk yang pernah saya tulis.[1] Jadi tidak perlu diulang di sini.

The Look of Silence, tidak kalah dahsyat. Tetapi berbeda dari pendahulunya, film yang baru ini bertutur dengan bentuk nyaris lurus, mulus dan jernih. Film yang kedua ini sama sekali tidak menghibur, karena kisahnya sangat menyesakkan dada, walau tidak menyerang saraf dan akal penonton dengan kejutan bertubi-tubi seperti The Act of Killing; tidak juga merobek-robek keyakinan orang banyak tentang nilai, moral, dan kebajikan yang selama ini dianggap lazim. Penonton The Look of Silence bisa duduk tenang menyaksikan film ini hingga habis. Kedua film yang sangat kontras tetapi saling melengkapi.

Karena wataknya yang liar, The Act of Killing menuai beraneka ragam tanggapan, selain 62 anugerah penghargaan internasional. Nyaris tidak ada yang menyangkal kehebatan film ini, termasuk mereka yang mengkritiknya. Namun, sebagian penonton tidak siap menerima watak liar dan tidak-masuk-akal yang ditampilkan di film tersebut. Sebagian lain mencela karena hal-hal bersejarah yang berkait dengan sejarah 1965 tidak atau kurang ditampilkan di film ini. Misalnya, ada yang menyayangkan mengapa film ini memberi (terlalu) banyak ruang bagi para penjagal 1965 untuk menggumbar penistaan dan kata-kata bual kepada para korban pembantaian, kepada keluarga mereka yang masih hidup, dan juga kepada penonton film sebagai pihak ketiga.

Orang seperti saya tidak berkeberatan dengan kegilaan yang ditampilkan The Act of Killing. Justru disitulah letak kekaguman dan hormat saya setinggi-tingginya kepada si pembuat film. Mengapa? Karena film seperti ini justru secara telanjang membongkar sebulat-bulatnya kenyataan yang bukan sekedar ‘memang ada’ di Indonesia, tetapi ‘sangat berkuasa dan merajalela’ di setiap lapisan masyarakat selama lebih daripada setengah abad. Disodok kesadaran semacam itu memang bukan pengalamanan yang nyaman. Namun, menutupi-nutupi atau mengabaikan kenyataan yang busuk dan beracun pun bukan pilihan yang bijak—apalagi jika dibiarkan lebih dari setengah abad. Saya sendiri sudah menyaksikan cukup banyak film bertema serupa yang menampilkan pihak korban atau keluarga sebagai tokoh utama.

Mungkin tidak disengaja, tetapi seakan untuk melayani kritik-kritik yang tersebut terakhir ini, pembuat film The Look of Silence menumpahkan pusat perhatian dan ruang bicara untuk keluarga korban. Jika seorang penjagal dengan mulut besar bernama Anwar Congo tampil sebagai tokoh utama dalam The Act of Killing, maka dalam The Look of Silence, tokoh utamanya adalah Adi Rukun, adik kandung Ramli, seorang korban pembantaian 1965 di Sumatera Utara. Adi tampil sebagai seorang pria dan ayah muda yang sangat sabar, santun, cerdas dan berjiwa sangat dewasa. Ia juga seorang anak bungsu yang sangat hormat dan sayang kepada kedua orangtuanya.

Dunia dalam The Act of Killing adalah dunia yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, namun sekaligus terasa sangat asing ketika ditampilkan di layar oleh si pembuat film. Ini dunia yang sangat membingungkan, karena di sinilah fakta berkencan mesra dengan fiksi, nilai-nilai baik dan buruk sulit dipisahkan, kejahatan yang sangat buas dicampur-lebur dengan kegembiraan dan sukacita. Dunia dalam The Look of Silence adalah dunia yang sangat akrab bagi pecinta sinetron, cerita wayang, hikayat, ujian akhir sekolah, maupun ruang sidang pengadilan: sejak awal hingga akhir film ada batas pemisah yang tegas antara yang baik dan buruk, benar dan salah.

Sudah ada belasan film dokumenter yang memberikan suara kepada para korban dan/atau keluarga mereka.[2] Juga dengan pemisahan baik/buruk yang tegas. Sebagian besar dari mereka mengecam ketidakadilan dan derita yang harus ditanggung para korban yang berbicara menghadap kamera sang pembuat film. Semua itu berlangsung tanpa kehadiran pihak pembunuh yang dikecam dan dikutuk. Karya terbaru Oppenheimer dan timnya sekali lagi tampil beda. Mereka mendobrak sejarah perfilman dengan tema sejenis dengan sesuatu yang baru. The Look of Silence menjadi istimewa, karena inilah film dokumenter pertama tentang pembunuhan 1965-1966 yang mengisahkan pengalaman seorang anggota korban dalam menjumpai beberapa pembunuh keluarganya maupun mereka yang ‘sekadar’ membantu kecil-kecilan pembunuhan terencana itu. Termasuk yang disebut belakangan ini adalah paman sang korban.

Hebatnya lagi, dalam tatap-muka antara pihak korban dan pihak pembunuhnya, sang korban bukan sekadar makhluk lemah yang tidak berdaya menghadapi gertak, ancaman, dan kebuasan pihak penyerangnya. Adegan seperti itu tampil menjelang akhir film dokumenter Mass Grave (2002) karya gemilang Lexy Rambadeta. Dalam The Look of Silence pun pihak korban justru tampil gagah perkasa di hadapan pihak pembunuh, tanpa keangkuhan, dendam, kata-kata makian, atau tindak-kekerasan. Justru pihak pembunuh atau keluarga mereka tampak kewalahan menghadapi seorang Adi yang mewakili pihak keluarga korban.

still2

Adi Rukun bertatap-muka langsung dengan para pembunuh kakaknya dan mengetuk perasaan dan hati nurani mereka, menggugat penyesalan dan pertanggungjawaban moral mereka. Maka saya kurang paham mengapa film ini diberi judul The Look of Silence dan diindonesiakan menjadi Senyap. Yang kita saksikan justru sebaliknya: kisah seorang anak muda yang menolak diam dan menolak dusta sejarah resmi tentang pembantaian 1965-1966.

Yang menarik, sebagian besar dari pembunuh dan keluarganya adalah tetangga Adi dan kedua orangtuanya yang sudah sepuh. Selama bertahun-tahun, para pembunuh dan keluarga mereka hidup tidak berjauhan dengan keluarga para korban. Jelas mereka sering berpapasan di tempat umum. Tetapi selama ini mereka tidak banyak bicara tentang masa lampau berdarah itu, kecuali beberapa pimpinan pembunuh yang gemar membanggakan kejahatannya, sebagaimana Anwar Congo dalam The Act of Killing.

Hasil dari konfrontasi langsung Adi dengan para pembunuh kakaknya tidak seragam. Ada sebagian yang mengakui kejahatannya tetapi tetap tidak merasa bersalah. Ada anggota keluarga pembunuh yang menyangkal dan marah ketika diajak berbicara masa lampau itu. Ada seorang ibu yang menangis dan meminta maaf kepada Adi atas kelakuan ayahnya atau suaminya sebagai pembunuh.Yang belakangan ini tidak kita jumpai dalam The Act of Killing. Adegan seperti itu yang mungkin dirindukan banyak penonton The Act of Killing yang tidak siap dengan keliaran dan absurditas dalam film ini.

The Look of Silence memang jauh lebih menenangkan batin ketimbang The Act of Killing. Film yang tersebut belakangan ini menyodorkan kenyataan masa lampau dan hari ini yang sangat menyakitkan pada tingkat yang sangat berlebihan. Seakan-akan kepala kita disodok-sodok benda keras bertubi-tubi. Sebaliknya, film The Look of Silence memberikan secercah harapan bagi masa depan Indonesia. Ia memberikan contoh dan ilham bagi khalayak Indonesia untuk berani menyapa dan menggugat mereka yang terlibat dalam kekerasan tahun 1965-1966; kekerasan yang hingga sekarang masih disangkal sebagian pihak dan oleh sebagian lain dianggap mulia.

Tetapi, bagi saya pribadi, sebagai sebuah karya sinematik,The Act of Killing jauh lebih dahsyat daripada film mana pun dengan tema serupa. Dan sebagai pernyataan politik, The Act of Killing jauh lebih penting karena dia membeberkan duduk persoalan secara lebih makro hingga tingkat nasional dan internasional. Di film ini, penonton tidak hanya diajak mendengar dan menyaksikan pengakuan gila-gilaan dari mereka yang membantai warga sebangsa sendiri, tetapi juga bagaimana perilaku dan pelaku tersebut menjadi bagian terpadu dari sebuah sistem kemasyarakatan dan pemerintahan yang berlaku di Indonesia selama lebih daripada setengah abad. Hal ini saya katakan bukan untuk mencela The Look of Silence. Sudah saya sebutkan di atas, kedua film Oppenheimer saling melengkapi. Keduanya merupakan karya yang gemilang sebagai karya seni maupun pernyataan politik. Keduanya layak ditonton sebagai pasangan.

still3

Hanya saja, seandainya saya yang menjadi pembuat film, saya akan meluncurkan The Look of Silence terlebih dahulu, baru kemudian The Act of Killing. Ada dua alasan saya.

Pertama, jika kedua film dianggap sebagai cerita bersambung, danThe Look of Silence diedarkan terlebih dahulu, baru kemudian The Act of Killing, kita akan menyaksikan peningkatan dampak dramatik yang mendaki pada masyarakat. Film The Look of Silence merupakan semacam pemanasan yang menggugat kisah resmi Orde Baru, dan kemudian The Act of Killing sebagai gongnya—atau lebih pas disebut sebagai bomnya. Saya bayangkan, seandainya The Look of Silence diedarkan sebelum The Act of Killing, banyak pihak akan cukup terkejut-kejut. Dan sebelum keterkejutan itu mereda, The Act of Killing diedarkan dengan bobot kejutan beberapa kali lipat lebih dahsyat.

Kedua, dan yang lebih penting, dengan pertimbangan politik, kesejarahan, dan moral, The Act of Killing mengingatkan kita betapa luas lingkup dan betapa rumitnya masalah pembantaian 1965-1966. Saya yakin, teman-teman dekat saya sendiri akan berbeda pandangan dengan saya dalam hal ini. Namun, bagi saya, pesan The Act of Killing lebih penting ketimbang sebuah upaya heroik dan mulia yang berhasil dikerjakan seorang individu korban dan keluarganya untuk menghadapi masalah itu secara pribadi seperti yang ditampilkan dengan sendu dalam The Look of Silence.

Usaha seperti yang dilakukan Adi jelas sangat mulia dan layak dihargai setinggi-tingginya. Namun, saya kuatir, urutan beredarnya kedua film itu berisiko melenakan perhatian masyarakat luas tentang duduk persoalan yang lebih makro. Mudah-mudahan saja penonton tidak terbuai lalu asyik mensyukuri dan merayakan kemenangan individual pada tingkat mikro seperti yang dicapai oleh Adi Rukun.

Sulit dibayangkan atau diduga-duga, apa yang terjadi seandainya pembunuh yang didatangi dan digugat Adi adalah Anwar Congo bersama rekan-rekannya di Pemuda Pancasila. Pasti ceritanya jauh berbeda dari yang tampil dalam The Look of Silence. Sulit dibayangkan, bagaimana jadinya seandainya orang seperti Adi tidak hadir sendirian menggugat para pembunuh keluarga korban. Bayangkan, seandainya ada dua puluh atau bahkan dua belas (jangankan dua ratus) orang seperti Adi yang mendatangi para pembunuh keluarga mereka tidak sendiri-sendiri tetapi bersamaan sebagai kelompok. Jika hal-hal seperti itu terjadi, yang kita saksikan adalah bentrokan keras dua jagad; yakni dunia liar dan gila ala The Act of Killingdi satu pihak dan dunia yang tenang tetapi tegang ala The Look of Silencedi pihak lain.

Namun, karena semua pengandaian itu tidak ada dalam kenyataan, yang kita terima saat ini adalah sebuah bayangan seakan-akan dunia The Act of Killing dan dunia The Look of Silence merupakan dua kehidupan yang berbeda dan terpisah. Seakan-akan penonton dengan selera berbeda-beda bisa dan boleh memilih masuk ke dalam dunia yang satu atau yang lain. Padahal semua tahu bahwa kedua kisah disusun dari sumber di luar film yang sama, sejarah yang sama, dan lokasi yang sama.

Mungkin saya telah berlaku tidak adil dengan membicarakan filmThe Look of Silence dengan membanding-bandingkannya dengan The Act of Killing. Sebagai film, keduanya bukan tidak dapat dinikmati secara terpisah. Tetapi memang sulit untuk membicarakan yang satu tanpa membicarakan yang lain. Bukan saja karena keduanya datang dari pembuat film yang sama, bertema sama dan diedarkan dalam waktu kurang-lebih bersambungan satu dengan yang lain, tetapi, yang lebih penting, karena kehidupan sosial pada kenyataan sehari-hari memang penuh dengan campur-aduk aneka unsur. Dan politik di negeri ini tidak pernah dapat dihayati dan disusun secara terpotong-potong dalam beberapa ‘kepingan dua-jam’ yang menjadi satuan baku masa pertunjukan sebuah film.

_______________________

CATATAN:

[1] Lihat misalnya ‘The 1965-6 Killings: Facts and Fictions in Dangerous Liaisons’, IIAS Newslatter, 61 (Autumn) 2012: 16-17; <http://www.iias.nl/the-newsletter/article/1965-1966-killings-facts-and-fictions-dangerous-liaisons&gt;; ‘Kesaksian Binal-Bugil dari Negeri Preman’, Tempo, 41(31/ 1-7 Oktober): 114-115.

[2] Di dalam negeri, Lembaga Kreativitas Kemanusiaan pimpinan Putu Oka Sukanta, penyair dan korban politik 1965, menjadi salah satu rumah produksiyang paling rajin membuatfilm-film jenis ini. Berikut ini beberapa judul yang telah mereka hasilkan: Menyemai Terang Dalam Kelam (2006, Wiranegara); Perempuan Yang Tertuduh (2007, Munafidah); Tumbuh Dalam Badai (2007, Wiranegara); Seni Ditating Jaman (2008, Wiranegara); danT jidurian 19 (2009, Aziz dan Susatyo); dan Plantungan (2011, Siwirini). Sebagian lain film bertema 1965 diproduksi organisasi non-pemerintah dalam bidang hak asasi manusia: Bunga-tembok (2003, Wiludiharto), Kawan Tiba Senja: Bali Seputar 1965 (2004, Wimba), Kado Untuk Ibu (2004, Setiadi), Putih Abu-Abu: Masa Lalu Perempuan (2006, Primonik, Kumalawati, Yanuar, dan Ramadhan), Sesuatu Yang Dirahasiakan(2007, Aprisiyanto), dan Jembatan Bacem (2013, Wiludiharto). Beberapa film dokumenter dihasilkan oleh sineas asing dan mengutamakan suara dari pihak korban, termasuk The Shadow Play (2001, Hilton), Terlena: Breaking of a Nation (2004, Vltchek), 40 Years of Silence: An Indonesian Tragedy (2009, Lemelson), danThe Women And The Generals (2009, Wechselmann).

MADRASAH DARI MASA KE MASA

Madrasah dari Masa ke Masa
Oleh: KH. MA. Sahal Mahfudh

 

 

Berbicara tentang perkembangan madrasah tidak bisa lepas dari perkembangan Islam di Indonesia. Bermula dari keinginan para pemeluk Islam mempelajari dan mendalami lebih jauh tentang ajaran agamanya, muncul pendidikan agama yang secara sporadis dilaksanakan di rumah-rumah, langgar, masjid, lalu berkembang menjadi lembaga yang disebut pondok pesantren.

Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sejarah tidak mencatat secara persis kapan pesantren mulai ada. Namun sekurang-kurangnya bisa diketahui, pada awal abad ke-17 terdapat pesantren di Jawa yang didirikan oleh Sunan Malik Ibrahim di Gresik (tahun 1619).

Baru pada akhir abad ke-19, Belanda atas saran Snouck Hurgronje mulai memperkenalkan sistem pendidikan klasikal untuk memperluas pengaruh pemerintah kolonialnya dan menandingi pengaruh pesantren yang luar biasa. Pesantren selalu waspada terhadap politik etis Belanda.

Setelah menyadari perlunya perubahan atau penambahan sistem pendidikannya, maka baru pada awal abad ke-20, pesantren memperkenalkan sistem klasikal yang disebut madrasah. Sistem ini dilengkapi dengan pengetahuan umum -walaupun masih sangat terbatas- sebagai jawaban positif atas terjadinya perubahan-perubahan akibat politik etis kolonial.

Madrasah sudah mengajarkan pengetahuan umum sejak awal, sesuai dengan kebutuhan. Namun ia tetap merupakan pengembangan dari pesantren, menekankan pendidikan keagamaan Islam, terutama menyangkut disiplin akidah, syari’ah dan akhlak. Titik tekan ini masih mampu dipertahankan secara mencolok sampai akhir masa penjajahan Jepang.

Prestasi yang dapat dilihat adalah munculnya para alumni yang mendapat legitimasi dari masyarakat sebagai ulama atau kiai. Mereka dinilai tangguh dan mampu mengembangkan dirinya di bidang keilmuan agama Islam, juga memiliki kepekaan tinggi terhadap masalah sosial dan lingkungan.

Madrasah dengan titik tekan materi pendidikannya di atas, diperkuat lagi dengan sikap non-kooperatif para pendirinya terhadap pemerintah kolonial Belanda, sengaja tidak menelorkan anak didik sebagai tenaga kerja dan birokrat kolonial. Kegiatan pendidikan yang diciptakan pesantren dan madrasahnya tidak diproyeksikan pada produktifitas kerja.

Madrasah dan pesantren bahkan menentang paham priyayiisme yang sengaja diangkat oleh Belanda untuk menarik pengaruh masyarakat terhadap timbulnya ‘nilai lain’ akibat perbedaan status sosial. Ijazah-ijazah formal sebagai tanda keberhasilan pendidikan murid, belum mampu mempengaruhi mereka untuk mengubah pandangan, dari dasar menuntut ilmu li wajhillah ke arah pandangan yang bersifat duniawi. Dari sini timbul watak kemandirian, sebuah ciri utama dan identitas madrasah waktu itu, sesuai dengan induk pengembangnya yaitu pesantren.

***

Ketika awal masa kemerdekaan RI sampai adanya SKB Tiga Menteri, madrasah dengan persentase lumayan masih konsisten berdiri di atas orientasinya sendiri. Perubahan struktur sosial kemudian mendorong pesantren menyesuaikan diri dengan kebutuhan mendasar yang dipolakan oleh sistem pendidikan nasional. Berbagai komponen bidang studi yang semula belum menjadi wilayah garapan madrasah, lalu muncul.

Dulu madrash hanya mengenal sistem klasikal dalam bentuk shiff (kelas) satu sampai dengan enam atau sampai belasan (seperti di Madrasah Mamba’ul Ulum). Kini, pengelolaannya semakin meningkat dengan sistem manajerial madrasah. Ada komponen kurikulum secara teratur, ketatausahaan yang lengkap dan sebagainya. Pendek kata, madrasah mulai berusaha mengembangkan dirinya sesempurna mungkin, sebagai sisi lain dari sistem pendidikan nasional, terutama pada waktu lembaga ini menjadi rival Departeman Agama dengan kebijaksanaanya membentuk MWB (Madrasah Wajib Belajar).

Bila pada awal kemerdekaan, madrasah pada galibnya menolak campur tangan pemerintah, sikap itu muncul terutama karena negara baru ini berwatak duniawi dan nasionalistis. Sedangkan madrasah yang dikelola swasta memiliki tradisi keagamaan. Mulai masa MWB itu, madrasah mengakomodasikan sikap. Subsidi pemerintah dalam bentuk material mulai diterima. Maknanya, ia mulai membuka keterlibatan pemerintah dalam dunianya. Guru Agama Negeri -walaupun secara selektif- mulai diterima, bahkan menjadi kebutuhan terutama bagi yang kekurangan tenaga guru.

Ide peningkatan madrasah yang datang dari pemerintah untuk mengubah orientasi kepada pola sistem pendidikan mulai diterima, sekurang-kurangnya dipertimbangkan. Kurikulum mulai dibicarakan bentuk dan ragamnya yang sesuai dengan peningkatan kualitasnya. Sejak ini, banyak perubahan-perubahan besar di madrasah. Akan tetapi secara ideal saat itu madrasah masih dapat konsisten pada titik tekan disiplin ilmunya, walaupun dipandang dari sudut prestasinya mengalami penurunan.

Ilustrasi di atas memperlihatkan, madrasah mampu menunjukkan daya adaptasi untuk menyerap unsurunsur inovasi. Lebih dari itu, madrasah mempunyai daya tangkap terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekelilingaya.

Yang menjadi masalah sekarang ialah, apakah proses penyerapan unsur-unsur baru dan perubahan hasil daya tangkap terhadap persoalan masyarakat itu memperkuat identitasnya semula (karakter keagamaan dan kemandiriannya), atau justru memperlemah dan akhirnya menghilangkan sama sekali identitasnya? Apakah proses dan perubahan itu memberikan makna baru bagi identitas lama tersebut?

***

Suatu fenomena lain yang merupakan kelanjutan dari proses itu ialah ketika SKB Tiga Menteri tahun 1975 diterapkan pada madrasah. Sejak itu madrasah dituntut mengikuti berbagai perkembangan sosial lebih jauh lagi dan beradaptasi dengan pola hidup masyarakat. SKB itu sebenarnya merupakan bentuk legalisasi saja dari tuntutan itu.

Mulailah madrasah menstandarkan kurikulumnya dengan sekolah dan madrasah negeri. Apalagi setelah terbukanya kesempatan penegerian madrasah atau sekurang-kurangnya memfilialkan dengan negeri, ujian persamaan negeri dan UUB di madrasah.

Perubahan di madrasah kini tidak hanya terjadi pada kurikulum silabusnya dengan literatur yang baru, akan tetapi wawasannya juga berubah. Pendidikan di madrasah mulai berimplikasi pada kebutuhan hidup murid dan status sosial mereka di masa mendatang. Ijazah formal madrasah, ijazah hasil ujian persamaan negeri menjadi amat penting dan berpengaruh mengubah pandangan ke arah duniawi.

Nilai belajar li wajhillah mulai pudar atau hilang sama sekali, digeser oleh niat lil ijazah. Pandangan priyayiisme yang dulu ditentang oleh madrasah, sekarang justru ditolerir. Penilaian prestasi madrasah diukur secara kuantitatif dengan banyak sedikitnya siswa yang lulus ujian negeri. Komponen pendidikan agama menjadi sesuatu yang rutin saja. Rasa ketergantungan kepada pihak lain mulai menggeser watak kemandiriannya.

Gambaran di atas menunjukkan adanya perubahan nilai di madrasah. Orientasi dan titik-tekan materi pendidikan yang secara esensial menjadi identitasnya semula, menjadi hambar dengan konsekuensi mengubah posisi madrasah menjadi tidak jelas. Akhirnya madrasah di mata para peserta didik yang kritis, kurang mendapat perhatian kecuali kadang-kadang dianggap hanya sebagai tempat pelarian belajar.

***

Struktur sosial dan sistem nilai yang berkembang di masyarakat mempunyai dampak yang kuat terhadap pendidikan termasuk di madrasah. Jika pemerintah kini sedang mengupayakan agar tahun 2000 Indonesia sudah mampu tinggal landas terbang mencapai status “negara maju”, tentu akan terjadi berbagai perubahan besar. Antara lain peranan sektor industri akan semakin besar, menggeser peranan sektor pertanian yang selama ini menjadi tumpuan lapangan kerja sebagian besar penduduk Indonesia, terutama 80% penduduk desa.

Bersamaan dengan itu, sektor jasa yang selama ini relatif masih terbatas juga akan mengalami perubahan besar, di mana peranan modal dan keterampilan akan sangat menentukan. Alam lingkungan tidak begitu ramah lagi, antara lain disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang terus membengkak dan akan banyak mempengaruhi kebebasan dan kelestariannya.

Semua perubahan yang akan terjadi itu tentu akan mempengaruhi pendidikan madrasah. Sedangkan perubahan yang terjadi pada diri madrasah, dengan serinya membawa kemelut dalam wawasan yang dimilikinya. Madrasah tidak dapat mengubah wawasan pendidikannya begitu saja, tanpa kehilangan identitas diri semula.

Tanpa mampu memecahkan masalah dilematik seperti itu, madrasah jelas tidak mampu melakukan kerja pengembangan apapun yang bersifat konsepsional. Di sinilah madrasah dihadapkan kepada masa esok yang cerah atau suram, tergantung kemampuan madrasah mengembangkan dirinya sekaligus memecahkan masalah dilematik di atas.

Satu hal yang harus dilakukan oleh madrasah dalam pengembangan diri ialah, melihat masalah-masalah dasar yang dihadapi madrasah. Masalah-masalah dasar itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik yang bersifat internal (seperti kualitas pimpinan dan pengelola pendidikan madrasah), maupun yang bersifat eksternal (seperti aspirasi umat, perkembangan sosial dll). Namun pada dasarnya, masalah utama yang dihadapi madrasah adalah:

a. Masalah identitas diri madrasah, dalam hubungannya dengan karakteristik dan kemandiriannya terhadap lembaga-lembaga lain di masyarakat.

b. Masalah jenis pendidikan yang dipilih sebagai alternatif dasar yang akan dikelola untuk menciptakan satu sistem pendidikan yang masih memiliki titik-tekan keagamaan, tetapi pengetahuan umum tetap diberi porsi cukup sebagai basis mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat.

c. Masalah sumber daya internal yang ada dan pemanfaatannya bagi pengembangan madrasah sendiri di masa esok.

***

Satu hal yang rumit bagi madrasah adalah, usaha pengembangan yang diarahkan untuk mendekatkan atau menghilangkan sama sekali polarisasi dua orientasi-orientasi agama dan orientasi umum- menuju keseimbangan dalam porsi yang sama. Tujuan itu juga erat korelasinya dengan identitas madrasah. Madrasah adalah madrasah, bukan sekolah umum dan tentu memiliki identitas sendiri, walaupun “madrasah” dari segi bahasa adalah nama lain dari “sekolah”.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan lslam, kecuali memiliki identitas sendiri, juga mempunyai tujuan bagi sasaran didiknya. Dilihat dari sudut sasaran ini, ada dua dimensi yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan pendidikan. Secara mikro dapat dipandang, peserta didik sebagai makhluk individu, dan secara makro dipandang sebagai makhluk sosial.

Sebagai individu, ia diharapkan menjadi manusia “akram” dan “shalih” dalam artinya yang luas. Sedangkan sebagai makhluk sosial diharapkan menjadi manusia yang bertanggung jawab kepada masyarakat, dalam rangka melaksanakan dua tugas utama ‘khalifatullah” di atas bumi ini, yaitu ’ibadatullah dan ‘imaratul ardli (beribadah kepada Allah dan membangun di atas bumi). Kesemuanya itu diarahkan untuk mencapai tujuan hidup manusia, yakni sa’adatud darain.

Madrasah yang juga sebagai media perjuangan mempertahankan ajaran Islam, amat penting diusahakan kelestarian dan keberadannnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sedang membangun dan akan tinggal landas. Madrasah harus mampu secara dinamis dan kreatif menjawab segala tantangan seraya memperkuat misinya, tanpa kehilangan identitasnya yang hakiki. Dalam hal ini, madrasah tidak boleh menutup mata sebelah terhadap kenyataan-kenyataan yang dihadapi, akan tetapi juga tidak selalu melihat (meniru) perkembangan kemajuan yang terjadi di sekelilingnya.

***

Problematika madrasah dewasa ini perlu disimak dan diamati secara akurat, sebagai bahan mengaca diri untuk memetakan prospeknya di masa mendatang. Upaya ini mesti berangkat dari kondisi objektif, utamanya di bidang pendidikan yang mempengaruhi proses perkembangan madrasah itu sendiri.

Dewasa ini, setiap anggota masyarakat dengan berbagai latar belakang stratifikasi sosialnya mempunyai persepsi dan antisipasi pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang melihatnya dari sisi kegunaan praktis sebagai suatu bidang usaha yang bersifat ekonomis. Di pihak lain pendidikan dipandang sebagai sarana pembinaan kehidupan nilai-nilai budaya.

Pandangan pertama menumbuhkan kecenderungan perlunya menempatkan usaha pendidikan sebagai sarana mutlak untuk membentuk kualitas manusia yang bertumpu pada produktivitas kerja. Sedangkan pandangan kedua menekankan pendidikan moral dan budaya. Sementara itu, tujuan pendidikan nasional seperti dalam GBHN, untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa-bangsa”.

Pengertiannya, pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis dalam proses pembangunan yang mempunyai cakupan lebih luas lagi ketimbang kedua pandangan di atas.

Madrasah pada umumnya, terutama dalam dekade terakhir ini, tampaknya mempunyai kecenderungan mencari pemecahan problematika dengan caranya sendiri. Rumusannya bisa jadi terpengaruh berbagai pola pandangan di atas atau karena lingkungan yang menuntut sikap akomodatif pada dirinya.

Pada prinsipnya, bentuk pemecahan itu ialah mengkompromikan antara wawasan di atas dengan konsekuensi orientasinya sendiri menjadi tidak jelas, walaupun arah sasaran akhirnya jelas untuk mengejar kredibilitas atau akreditasi langsung mau pun tidak langsung, demi mensejajarkan dirinya dengan “sekolah” (baca: bukan madrasah). Lalu berdirilah Madrasah Aliyah IPA (sekarang ada A2), ada lagi Aliyah IPS (sekarang A3) dan lain sebagainya.

Madrasah tidak lagi mempermasalahkan “identitas”. Otonomi madrasah yang notabene “swasta” dan “mandiri” mulai berkurang. Upaya pengembangan kurikulum tersendiri untuk mengatasi problem-problem yang dihadapi masyarakat -termasuk komponen pendidikan agama sekalipun- mulai kurang dihiraukan demi mengejar status. Etatisme (kehidupan serba-negara) mulai mempengaruhi sikap, pandangan ataupun wawasannya.

Ijazah formal menjadi amat penting, bahkan manfaat ekonomisnya selalu diintrodusir kepada para peserta didik sebagai motivasi kegairahan peningkatan proses belajar-mengajar. Ironisnya, menurut Dr. Ir. Seno Sastroamidjojo -guru besar Universitas Diponegoro- masyarakat sendiri mendukungnya. Opini umum mengatakan, ijazah merupakan legitimasi untuk memperoleh pekerjaan.

Jadi proses pendidikan sekarang ini tidak lagi memacu kreativitas alumninya untuk menciptakan pekerjaan, namun mencari dan menunggu datangnya pekerjaan. Ini suatu proses ketergantungan. Lebih tandas lagi, sosiolog Dr. Loekman Sutrisno dari UGM- mengatakan, “Yang ada sekarang adalah intelektual-intelektual yang hanya berorientasi pada ekonomi. Kemudian timbul erosi, di antaranya gejala mahasiswa ingin cepat selesai, dapat pekerjaan dan jadi birokrat”.

***

Dampak dari kenyataan-kenyataan di atas, secara kurang disadari oleh madrasah, ialah adanya semacam ambivalensi wawasan pada diri madrasah yang mengakibatkan makin kurang jelasnya orientasi yang dimiliki.

Kredibilitas formal sebuah lembaga pendidikan dengan segala konsekuensinya, secara argumentatif tidak mungkin dihindari. Tapi secara sportif harus diakui, hal itu melemahkan, bahkan mendangkalkan misi madrasah yang mempunyai ciri intrinsik berupa tradisi keilmuan agama Islam. Tata nilai Islami sebagai sumber referensi yang mampu melakukan transformasi kultural dan membentuk sikap rasional Islami dalam membangun manusia seutuhnya, mulai diabaikan.

Problem masyarakat yang belum mendapat perhatian serius dari kalangan madrasah, ialah kian meledaknya secara dahsyat jumlah anak usia sekolah yang sangat memerlukan bimbingan dan pendidikan agama Islam. Sebagai indikatornya, mushala, masjid, majelis ta’lim dan madrasah yang secara kuantitatif meningkat, semuanya dibanjiri oleh sekurang-kurangnya 70% dari kalangan muda, pelajar dan mahasiswa.

Namun bersamaan dengan itu, eksponen Muslim yang mampu menguasai ajaran Islam semakin langka. Apalagi sampai menguasai totalitas ilmu agama yang meliputi akidah, syari’ah dan akhlak. Kenyataan ini menunjukkan kemunduran kualitas ajaran Islam bagi peserta didik. Tenaga ahli agama secara kuantitatif mau pun kualitatif tidak memadai dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Kesenjangan yang mendasar antara Islam dan pemeltak terelakkan lagi.

Giliran berikutnya, tidak mustahil akan terjadi pemahaman dangkal terhadap ajaran Islam, dan akan muncul persepsi eksklusif atas ajaran Islam yang universal. Terbukti di dalam proses transformasi kultural dewasa ini, ada kecenderungan masyarakat untuk berorientasi pada tata nilai yang non-Islami. Ini mungkin karena kurangnya intensitas upaya mengangkat nilainilai Islamiyah ke permukaan secara aplikatif di tengah-tengah perkembangan masyarakat.

Sebab lain adalah, masih sulitnya menampilkan aktivitas bercorak Islam yang bertolak dari falsafah Pancasila. Hal ini menyangkut hubungan antara agama dan dasar negara yang rumit. Kenyataan yang diilustrasikan itu, memerlukan pemecahan tuntas dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan kondisi objektif mau pun potensi dan misi madrasah.

Madrasah (di samping pesantren) dewasa ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang masih mempunyai kredibilitas dari masyarakat di dalam menanamkan nilai-nilai Islami maupun penyebaran ajaran Islam. Namun sejauh mana madrasah mampu mengemban amanat tersebut, akan bergantung pada kemampuan mencari alternatif-altematif pemecahan problematika madrasah itu sendiri. Madrasah mesti mampu merumuskan sendiri prospeknya yang lebih utuh dengan konsep-konsep strategis dan rencana operasional yang tidak semata-mata utopis.

***

Analisis mengenai eksistensi madrasah dan masyarakatnya di atas, mengantarkan kepada penglihatan lebih jauh mengenai prospek madrasah berangkat dari kerangka acuan strategis. Pendidikan di madrasah tidak hanya diarahkan bagi peserta didik sebagai individu, tetapi juga sebagai anggota masyarakat. Jangkauan waktu pun tidak hanya untuk sekarang, tetapi jauh ke depan. Pembinnan semacam ini perlu direncanakan matang, karena hal itu merupakan proses normatif dan teknis, yang tentu saja akan bisa dicapai melalui satu pertumbuhan panjang dan kompleks, di mana semua aspek-aspeknya tidak mudah dikuantifikasikan.

Di sinilah diperlukan sebuah strategi yang, di satu segi mengutamakan kenyataan-kenyataan yang hidup “di sini hari ini”, sedangkan di segi lain mengutamakan, aspirasi pendidikan Islam yang perlu direalisasikan “di hari esok”. Segi pertama berjangka pendek, yang kedua berjangka panjang.

Agar bernilai strategis, kebutuhan jangka pendek tidak dapat dibiarkan berhubungan semata-mata atas pengaruh kebutuhan pragmatis, tetapi harus ditetapkan dan dirancang; secara selektif agar dengan perkembangan itu dapat dicapai sisi kedua secara sinkron dan serasi. Dalam hal tersebut, sejak sekarang madrasah perlu merumuskan langkah-langkah kongkrit yang mempunyai nilai spesifik dalam konteks komunitas nasional.

Tapi intensitas pendidikan dan pengajaran Islam yang universal tetap dicernakan dalam suatu kerangka acuan paripurna dan terpadu antara pemenuhan kebutuhan pragmatis (produktivitas kerja) dan pembentukan watak dan karakter ”ke-akram-an” dalam arti “kelebihtakwaan”. Watak ketakwaan itu tidak saja menekankan hal-hal yang semata-mata ritual formal, akan tetapi meliputi etika kemasyarakatan dan segala aspek kehidupan.

Dalam tahapan tertentu harus ditanamkan juga kemampuan menerima kenyataan hidup dan penyesuaian antara kebutuhan manusia dan ajaran agama. Demikian juga kebutuhan akan penafsiran atau reinterpretasi ajaran agama sampai titik tertentu, untuk menjaga aktualitas dan kontekstualitas ajaran agama serta untak mengenali kaitan kuat antara agama dan kehidupan.

Konsep ini akan mengantarkan madrasah mampu melaksanakan transformasi kultural yang sarat dengan motivasi dan nilai-nilai Islamiyah. Bila madrasah tidak mampu melakukan tugas transformasi kultural secara total, ia justru akan terbawa proses transformasi budaya di luarnya.

Karena itu, pendidikan agama harus mampu menumbuhkan sikap dan tingkah laku pribadi yang tanggap terhadap masalah sektoral yang terjadi dalam kehidupan, baik yang berwawasan mikro mau pun makro. Konsekuensinya, pendidikan agama harus menumbuhkan keberanian manusia didiknya untuk melakukan pilihan-pilihan yang dianggap tepat bagi kehidupan, untuk merumuskan sendiri jawaban yang dituntut oleh berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemampuan madrasah dalam hal membentak dirinya sendiri seperti di atas dengan konsep-konsep yang aplikatif serta dapat diproyeksikan dalam berbagai kegiatan nyata, diharapkan akan dapat membentuk imuan-ilmuan Muslim yang akram serta shalih. Di samping itu, ia juga memiliki kepekaan yang tinggi dan antisipasi jauh terhadap problem dan kemaslahatan makhluk dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, yakni ‘ibadatullah dan ‘imaratul ardli, yang pada gilirannya akan mampu mencapai tujuan akhir dari kehidupan ini, yaitu sa’adatud darain.

Di sinilah letak tanggung jawab madrasah untuk mempertahankan identitasnya, menjadi lembaga tafaqquh fiddin secara utuh dan paripurna. Dalam komunitas nasional dan dalam lingkaran sistem pendidikan nasional, madrasah bisa menjadi alternatif ideal yang mampu melahirkan ilmuwan Muslim yang mempunyai integritas keagamaan dan sosial. []

*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS). Tulisan ini pernah disampaikan dalam Panel Diskusi Ikatan Alumni Madrasah Qudsiyah di Kudus, 8 Oktober 1983. Pernah dimuat Aula edisi No.9 Tahun IX November 1987. Judul asli Perkembangan dan Pengembangan Madrasah.


Gus Dur selalu di Hati…….
Sumber: kader cikarang <nu.pkb.cikarang@gmail.com>

CAK NUR DAN ISLAM YANG MODERN DAN INDONESIAWI

Cak Nur dan Islam yang Modern dan Indonesiawi
Oleh: Ulil Abshar-Abdalla

Jumat (29/8) lalu diperingati sebagai haul (perayaan tahunan untuk mengenang kematian) Cak Nur yang ke-9. Perayaan haul itu diselenggarakan dengan sederhana, tetapi “gayeng” dan khidmat, di Wisma Antara di kawasan Kebun Sirih, Jakarta Pusat.

Dalam esei pendek ini, saya ingin mengajak Anda mengingat kembali sosok Cak Nur, gagasan-gagasannya, cita-citanya untuk Indonesia, dan ide-idenya tentang bagaimana peran yang semestinya dimainkan oleh Islam di zaman modern.

Sebagaimana Gus Dur, Cak Nur adalah sosok penting yang perlu kita ingat terus. Gagasan-gagasan mereka perlu kita rawat dan kembangkan lebih jauh. Indonesia ditegakkan bukan semata-mata oleh infrastruktur material seperti jalan-raya, jembatan, dan pelabuhan, melainkan juga oleh gagasan-gagasan besar yang dicetuskan oleh mereka yang bergerak di wilayah ide seperti Gus Dur dan Cak Nur.

Mereka ini adalah “conceptual engineer”, insinyur gagasan yang kedudukannya tak kalah penting, jika malah tidak lebih penting dari “civil engineer”, insinyur sipil yang biasanya berurusan dengan konstruksi bangunan.

Saya tahu apa yang saya tulis ini mungkin mengulang-ngulang kembali hal-hal yang sudah banyak diketahui oleh pembaca. Tetapi menyatakan kembali hal-hal yang sudah diketahui tetaplah penting. Restatement sama pentingnya dengan statement. Menyatakan kembali dapat menyegarkan ingatan kita, mendorong kita untuk rehat sejenak dari kerutinan dan memikirkan hal-hal yang tak rutin. Derutinisasi adalah tindakan penting agar secara mental kita tetap “fit and fresh”.

Ada banyak gagasan Cak Nur yang pantas kita kenang. Saya tak mungkin mengulas semuanya di sini. Saya hanya akan mengambil beberapa ide pokok Cak Nur yang patut kita nyatakan kembali dalam konteks keadaan yang sedang kita hadapi sekarang.

Keindonesiaan dan Kemodernan

Salah satu agasan penting Cak Nur adalah menafsirkan Islam secara modern dan “nyambung” dengan konteks Indonesia. Dua istilah ini menjadi kata kunci gagasan Cak Nur: keindonesiaan dan kemoderenan.

Menjadi Muslim tok, dalam pengertian mengimani Islam sebagai jalan hidup yang sempurna, belum cukup. Ada hal lain yang juga penting, yaitu menafsirkan Islam itu agar relevan dengan dua konteks sekaligus: konteks dunia modern, dan konteks Indonesia.

Kemungkinan adanya kontradiksi antara Islam dengan kemoderenan dan keindonesiaan jelas bisa terjadi, dan sudah berkali-kali berlangsung dalam sejarah negeri kita. Kontradiksi semacam ini sama sekali tak menguntungkan masa depan kita sebagai bangsa.

Tentu saja, yang saya maksud di sini bukanlah Islam per se, tetapi tafsiran atas Islam oleh golongan tertentu di dalamnya. Kemungkinan terjadinya konflik dan kontradiksi antara tafsiran tertentu tentang Islam dan kemoderenan jelas bisa terjadi. Contoh-contoh mengenai ini sangatlah banyak. Dalam sejarah Islam modern, kita kerap berjumpa dengan golongan tertentu yang memiliki tafsiran-tafsiran yang “kontradiktif” terhadap kemoderenan dan keindonesiaan. Contoh terbaik ialah kelompok yang menamakan dirinya Hizbut Tahrir. Kelompok ini beranggapan bahwa ide nasionalisme dan negara bangsa (nation state) bertentangan dengan ajaran Islam. Ide itu, menurut mereka, datang dari luar dan sama sekali tak sesuai dengan doktrin Islam mengenai bentuk kekuasaan politik. Karena itu harus ditolak.

Tafsiran yang kontradiktif semacam ini jelas kurang menguntungkan bagi umat Islam. Tafsiran ini hanyalah menempatkan umat Islam pada posisi yang “konfrontatif” terhadap kemoderenan, dan menghalangi umat untuk mendapatkan manfaat/maslahat darinya. Padahal salah satu ajaran penting Islam ialah anjuran agar umat Islam mengambil “kebijaksanaan” (hikmah/wisdom) dari manapun sumbernya: baik sumber Islam atau non-Islam. Menolak kemoderenan hanya semata-mata karena ia tak berasal dari dalam Islam sendiri adalah sikap yang sama sekali tak Islami.

Konsekuensi Tauhid

Gagasan penting Cak Nur yang lain ialah tentang de-sakralisasi. Ide ini sederhana sekali, tetapi dampaknya sangat penting karena bisa menimbulkan –jika boleh memakai istilah Jokowi—“revolusi mental”. De-sakralisasi artinya tak menyakralkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dalam setiap agama, memang selalu ada godaan untuk melakukan “sakralisasi” atau penyucian atas dunia dalam kadar yang kerap melewati batas. Hal-hal yang sifatnya duniawi belaka kemudian diberikan sungkup atau baju kesucian sehingga tampak begitu angker dan tak boleh disentuh.

Cak Nur dikenal dengan pernyataannya yang cukup mengagetkan pada zamannya: Yang suci dan “angker” (sacrosanct) hanyalah Tuhan semata. Yang selain Tuhan tidaklah suci, absolut, dan angker, karena itu terbuka terhadap penelaahan dan analisis. Yang suci dan absolut hanyalah firman Tuhan, sementara pendapat manusia tidaklah suci dan absolut, sehingga boleh dipertanyakan dan dipersoalkan. Gagasan ini, menurut Cak Nur, adalah hasil yang logis saja dari doktrin tauhid atau monoteisme dalam Islam. Tauhid bagi Cak Nur ya tak lain ialah de-sakralisasi dan relativisasi.

Dampak penting dari gagasan Cak Nur ini ialah terbukanya “mental block” yang membebani umat Islam dalam waktu yang cukup lama. “Mental block” ini membuat mereka bersikap pasif, tak berani mempertanyakan hal-hal yang mestinya boleh dipertanyakan karena sama sekali tak sakral. Gagasan Cak Nur tentang de-sakralisasi membuka ruang diskusi, kritik, dan dialog di tubuh umat Islam.

Tetapi dialog tak bisa berlangsung dengan produktif jika tak ada sikap lain yang juga penting, yakni toleransi. Di sinilah kita perlu mengenang gagasan Cak Nur yang lain, tentang Islam yang hanif atau toleran, pluralis. Bagi Cak Nur, Islam bukanlah agama yang mengajarkan ekstremisme, sikap-sikap absolutistik, menang-menangan, dan merasa benar sendiri. Sikap-sikap semacam ini jelas tak mendukung terciptanya dialog yang produktif antar golongan. Sementara itu, dialog adalah salah satu fondasi penting terciptanya kehidupan yang beradab (madaniyyah).

Peradaban dan keadaban adalah dua kata kunci yang menandai gagasan lain Cak Nur yang juga sangat penting. Sumbangan penting Islam, bagi Cak Nur, ialah membangun kehidupan yang beradab. Inti kehidupan beradab ialah absennya kekerasan, digantikan dengan dialog yang didasarkan kepada kesediaan untuk menerima orang lain yang berbeda.

Gagasan-gagasan Cak Nur semacam ini jelas merupakan warisan intelektual yang penting. Kita memerlukan tafsiran keagamaan semacam ini, sebab hanya dengan tafsiran seperti inilah falsafah kita mengenai bhinneka tunggal ika bisa dirawat, dan ideologi Pancasila dapat diperkuat. Tafsiran semacam inilah yang bisa merawat kehidupan publik yang beradab dan sehat.

Tafsiran keagamaan yang tertutup, absolutistik, dan serba mau menang sendiri hanya akan berujung pada munculnya konflik sosial yang menjadi sumber ketegangan, bahkan kekerasan antar-golongan. Kehidupan publik yang semacam itu jelas bukanlah jenis yang dikehendaki oleh Islam, sebab Islam menginginkan suatu keadaban – suatu kehidupan dengan dasar dialog, bukan kekerasan antar-kelompok.

Di mata Cak Nur, Islam akan membawa rahmat bagi seluruh umat manusia jika umat Islam menafsirkannya dalam cara yang membuatnya relevan dengan konteks kemoderenan dan keindonesiaan, bukan kontradiktif secara tak produktif terhadap keduanya. Apalagi jika kontradiksi itu melibatkan kekerasan yang menandai praktek keberagamaan di sebagian golongan Islam saat ini.

Dengan kata lain, hanya dengan Islam yang Indonesiawi dan modern (tetapi juga sekaligus berakar pada tradisi, bukan memusuhinya), semua pihak, baik Muslim maupun tidak, akan mendapatkan rahmat dari agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk negeri kita ini. []

SATU HARAPAN, 04 September 2014
Ulil Abshar-Abdalla ; Cendekiawan Muslim

PENUMPANG GELAP JOKOWI-JK

Penumpang Gelap Jokowi-JK
Oleh: Bambang Soesatyo

Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan pemenang Pemilihan Presiden 2014 yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Namun, hingga kini format kabinet kerja yang profesional yang selalu didengungkan masih belum jelas. Banyak kalangan terus penasaran. Mampukah keduanya menangkal penetrasi kelompok kepentingan? Kegagalan keduanya akan dengan mudah dilihat publik jika ada penumpang gelap dalam formasi kabinet mereka. Menunggu kehadiran pemerintah baru, sejumlah pemerhati masih menggarisbawahi pernyataan bernuansa komitmen Jokowi dalam debat kandidat calon presiden putaran terakhir.

Dia saat itu menegaskan, ”Dalam (sektor) tambang, minyak, dan gas memang banyak kelompok kepentingan. Semua sudah tahu pembagiannya. Tapi, apakah kita punya keinginan untuk hentikan itu? Jika kelompok kepentingan itu masih ada, kita akan begini terus. Kami (Jokowi-JK) tidak ingin terbebani dengan masa lalu.” Kelompok kepentingan, atau dalam istilah lain disebut juga mafia, akan selalu ada, bahkan tak jarang berdampingan dengan sebuah rezim pemerintahan.

Kelompok-kelompok itu tak pernah jauh dari pusat kekuasaan karena mereka punya andil dalam proses keterpilihan seorang pemimpin. Target utama mereka bukan sekadar balik modal, melainkan meraih untung sebesar-besarnya. Mereka mengincar proyek-proyek pemerintah yang profitable atau meminta konsesi. Figur-figur dari kelompok kepentingan itu tak akan pernah menampakkan wujud atau batang hidung mereka di sidang kabinet atau ruang kerja menteri.

Dibuat kesan bahwa mereka tak pernah ada karena kelompok- kelompok itu hanya perlu bermanuver di belakang layar. Lantas, siapa ujung tombak kelompok kepentingan itu di pemerintahan atau di sidang kabinet? Bisa presidennya sendiri atau menteri. Maka itu, ketika Jokowi memberi isyarat untuk tidak akan menanggapi dan tidak memberi akses bagi kelompok-kelompok kepentingan memengaruhi kebijakan pemerintahannya, ia diacungi jempol. Tetapi, pada saat bersamaan, muncul juga pertanyaan.

Mampukah presiden-wakil presiden terpilih menangkal penetrasi kelompok-kelompok kepentingan yang sudah lama bergentayangan di republik ini? Benarkah Jokowi atau bahkan Prabowo bebas dari sponsor kelompok ini? Wallahualam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menegaskan bahwa dari aspek skala, korupsi terbesar terjadi di sektor energi. Modusnya bukan hanya rekayasa perjanjian bagi hasil dengan kontraktor asing atau cost recovery.

Modus lainnya adalah monopoli dan rekayasa harga dalam perdagangan bahan bakar minyak (BBM). Modus ini mengambil untung dari program subsidi BBM yang membuat APBN berantakan dan tak berdaya. Penangguk untung terbesar dari modus ini kelompok kepentingan yang disebut publik sebagai mafia migas. Modus korupsi ini bisa berkesinambungan karena mafia migas itu punya orang kuat di kabinet. Kelompok kepentingan lainnya bersekutu dalam kartel. Mereka memonopoli impor sejumlah komoditas kebutuhan pokok rakyat.

Ada kartel kedelai, kartel bawang putih, hingga kartel daging sapi. Tentu saja kartel-kartel ini punya jagoan di kabinet sehingga mereka bisa mendapatkan hak monopoli impor itu. Ulah kartel-kartel ini sempat sangat keterlaluan dan merugikan masyarakat karena merekayasa kelangkaan untuk mendongkrak harga kedelai, bawang putih, hingga daging sapi. Ambisi Jokowi untuk mengakhiri sepak terjang kelompok kepentingan itu memang sangat ideal dan menjadi harapan seluruh rakyat.

Tetapi, apakah Jokowi-JK cukup kuat untuk mengatakan ”tidak” pada kelompok-kelompok kepentingan? Inilah yang masih ditunggu khalayak. Tetapi, di ruang publik para pemerhati mulai mengembuskan bisik-bisik. Ada yang sudah melihat bahwa kelompok kepentingan bahkan sudah menempel ketat tim pemenangan Jokowi-JK. Tak hanya itu, ada juga yang melihat figur penganut neoliberalisme di sekitar Jokowi-JK. Memang mengkhawatirkan kelompok kepentingan di sekitar Jokowi-JK pada tahap persiapan transisi sekarang ini mungkin agak berlebihan. Tetapi, Jokowi-JK perlu mewaspadai ini agar kabinet dan pemerintahan mereka nanti tidak disusupi penumpang gelap.

Suara Publik

Salah satu orang kepercayaan Jokowi yang paling banyak dipergunjingkan akhir-akhir ini adalah Kepala Staf Tim Transisi Rini Mariani Soemarno. Kapabilitas dan kompetensi Rini memang tak perlu diragukan. Dia pernah magang di Departemen Keuangan AS, menjabat vice president Citibank, dan presiden direktur PT Astra International yang mengelola pemasaran sejumlah merek mobil dari Jepang dan Eropa.

Dengan rekam jejak seperti itu, sangat mudah bagi publik untuk mengaitkan Rini dengan kepentingan sejumlah kelompok usaha asing berskala multinasional. Toyota, Daihatsu, dan Isuzu yang bernaung dalam Astra tentu khawatir dengan masa depan pangsa pasar mereka jika Jokowi bersikukuh terus mendukung pengembangan mobil SMK. Ketika itu terjadi, patut untuk diasumsikan bahwa tiga raksasa industri automotif dari Jepang itu akan mendekati Rini sebagai teman lama guna memengaruhi arah kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang industri automotif.

Kedatangan senator Amerika Serikat (AS) John McCain ke Jakarta baru-baru ini juga memunculkan beragam tafsir. Orang penting dari Partai Republik AS itu datang ke Jakarta ketika masalah perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia seperti tidak berkepastian. Kedatangan McCain mengingatkan publik pada kunjungan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice ke Jakarta pada 14-15 Maret 2006. Rice, juga dari Partai Republik, terbang ke Jakarta ketika sengketa Pertamina dengan perusahaan minyak asal AS, ExxonMobil, untuk menjadi operator ladang minyak Blok Cepu berlarut-larut.

Hanya sehari sebelum Rice mendarat di Jakarta, pemerintah menunjuk ExxonMobil sebagai pengendali Blok Cepu. Pemerintah memaksa Pertamina mengalah. Maka itu, boleh jadi, McCain juga datang ke Jakarta membawa titipan aspirasi kelompok kepentingan dari AS untuk perpanjangan kontrak Freeport. McCain memang hanya menemui pimpinan DPR/MPR serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tidak bersilaturahmi dengan Jokowi-JK. Tetapi, bisa dipastikan bahwa akan ada orang yang dipercaya menyampaikan pesan McCain itu kepada Jokowi-JK.

Ketika persoalan Freeport dibuat final nanti, di situ publik menafsirkan bagaimana Jokowi-JK menyikapi perilaku kelompok kepentingan AS itu. Kesediaan Samsung memproduksi ponsel di Indonesia juga tak lepas dari peran kelompok kepentingan. Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Cho Tai-young, sudah memberi kepastian tentang keputusan Samsung itu dalam pertemuan dengan Jokowi di Kantor Gubernur DKI baru-baru ini. Kelompok kepentingan yang berhasil memaksa Samsung mungkin saja akan meminta kompensasi kepada tim Jokowi-JK.

Jadi, ada beragam cara dan strategi yang bisa digunakan kelompok- kelompok kepentingan untuk mengusulkan sosok calon menteri. Pola pendekatannya nyaris sama dengan praktik koalisi parpol yang bagi-bagi kursi menteri. Anda memberi sesuatu, Anda pun mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya. Dalam proses seperti itulah akan muncul penumpang gelap dalam kabinet Jokowi-JK. Disebut penumpang gelap karena menteri titipan dari kelompok kepentingan bisa merusak strategi presiden untuk merealisasikan visi dan misi yang dijanjikannya semasa kampanye.

Tentu saja rakyat berharap Jokowi-JK tegar menghadapi kelompok kepentingan. Ajakan kepada publik untuk memberi masukan tentang kandidat menteri adalah ide segar yang diharapkan bisa memberi kekuatan tambahan bagi presiden terpilih dalam membentuk kabinet. Masukan dari partai pengusung, relawan, dan tim internal Jokowi-JK mestinya memberi keleluasaan lebih bagi Jokowi-JK untuk menentukan mana figur yang layak dan tidak layak untuk menjabat menteri.

Harapan kita, pasangan Jokowi-JK yang telah dimenangkan MK ini nanti, tidak lagi mengulangi kekeliruan pemerintahan sebelumnya yang lebih mengandalkan praktik pencitraan, dengan gincu dan bedak tebal guna menutupi bopeng- bopeng pemerintahan yang amburadul. Selamat bekerja! []

KORAN SINDO, 04 September 2014
Bambang Soesatyo ; Anggota Komisi III DPR RI, Presidium Nasional KAHMI 2012- 2017, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
__._,_.___
________________________________________

PENGUATAN KANTOR KEPRESIDENAN

Penguatan Kantor Kepresidenan
Oleh: Asvi Warman Adam

PERDEBATAN tentang kegemukan atau kerampingan kabinet mendatang hanya mempersoalkan berapa orang akan jadi menteri (dan wakil menteri) dan berapa sektor yang dapat digabungkan. Yang tidak disinggung adalah kenyataan bahwa jumlah pegawai di berbagai kementerian itu tetap sama.

Apabila jumlah kementerian dikurangi, belum tentu akan lebih hemat. Kalau alasan perampingan atau penggabungan itu demi keefektifan jalannya pemerintahan, tentu hal itu dapat dicapai dengan meningkatkan koordinasi antar-kementerian. Peran menteri koordinator krusial di sini. Sementara itu, penentuan jumlah kementerian dan urusan yang dilakukannya bergantung pada undang-undang yang sebagiannya mesti dilakukan presiden dengan persetujuan atau pertimbangan DPR. Lebih praktis apabila presiden mendatang tak melakukan perubahan dalam penentuan jumlah menteri (kecuali wakil menteri yang cukup satu orang: wakil menlu).

Apabila penentuan ukuran kabinet terkait dengan DPR, tidak demikian halnya dengan Kantor Kepresidenan yang dapat ditetapkan sendiri dengan keputusan presiden. Tentu saja bentuk dan tugas kantor kepresidenan (executive office of the president) tidak sama di dunia.

Pada masa pemerintahan SBY dapat dianggap beberapa lembaga yang melekat tugasnya dengan presiden termasuk dalam Kantor Kepresidenan, seperti staf khusus, Dewan Pertimbangan Presiden, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), serta juru bicara presiden. Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet jelas berhubungan langsung dengan presiden. Penting ditegaskan apakah Sekretaris Negara itu membawahi Sekretaris Kabinet atau kedudukannya setara. Yang jelas jangan sampai ada dualisme di antara keduanya. Atau keduanya digabung saja.

Setelah Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ditiadakan, pada pemerintahan SBY dibentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang jumlah anggotanya terbatas. Pada masa mendatang, hubungan dan kerja sama antara Wantimpres dan presiden perlu lebih baik serta komunikatif sehingga ”pertimbangan” mereka memang bermanfaat dan dipakai presiden.

Staf khusus diperlukan presiden untuk penanganan masalah tertentu secara cepat. Untuk bidang apa saja hal itu diperlukan? Sesungguhnya presiden tak perlu staf khusus bidang blue energy atau benih superletoi. Apakah untuk berurusan dengan parlemen presiden membutuhkan staf khusus atau justru sebuah lembaga setingkat UKP4? Sekarang penilaian terhadap kinerja kabinet dilakukan UKP4. Lembaga ini dipimpin seorang yang dianggap setara dengan ”menteri senior”. Instansi ini yang memberikan rapor hijau atau merah kepada para menteri. Pertanyaannya, apakah unit kerja ini akan dipertahankan atau tugasnya dilimpahkan kepada (Sekretariat) Wakil Presiden?

Pembagian tugas

Jawaban dari pertanyaan di atas tentu bergantung pada pembagian tugas dan wewenang presiden dan wakil presiden. Menurut Jimly Asshiddiqie, wakil presiden berperan sebagai ”wakil yang mewakili presiden, pengganti yang menggantikan presiden, pembantu yang membantu presiden, pendamping yang mendampingi presiden, dan sebagai wakil yang bersifat mandiri”.

Walaupun demikian, masih menurut Jimly, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, secara konstitusional presiden dan wakil presiden harus bertindak sebagai satu kesatuan subyek jabatan kepresidenan. Bahkan, ada yang berpendapat, sebaiknya Kantor Kepresidenan dan Kantor Wakil Presiden digabungkan.

Bambang Kesowo pernah mengemukakan usul peran wakil presiden sebagai ”kepala staf” kabinet yang bertugas memimpin dan mengendalikan teknis pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang kabinet, memastikan penanganan dan capaian hasilnya, serta melaporkannya kepada presiden. Jadi, aspek pengendalian dan pengawasan menjadi wewenang wakil presiden sehingga presiden bisa memusatkan perhatian kepada persoalan eksternal, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Namun, dengan hanya menjadi ”kepala staf”, apakah wakil presiden akan lebih terkesan sebagai administrator? Apakah pembagian peran seperti Soekarno-Hatta tempo dulu masih relevan sekarang, yang satu menjalankan administrasi dan satu lagi sebagai solidarity maker. Sebaiknya dipertimbangkan pengalaman dan kompetensi unggulan pasangan presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

JK berhasil menyelesaikan konflik Aceh dan beberapa daerah lain pada era reformasi. Mungkin wakil presiden dapat diminta berperan menyelesaikan kasus Papua walaupun dari sisi lain, warga daerah itu tampaknya banyak berharap kepada Jokowi. Yang jelas kemampuan lobi politik JK sangat diperlukan untuk berhadapan dengan DPR. []

KOMPAS, 05 September 2014
Asvi Warman Adam ; Peneliti Senior LIPI

WASPADAI UTANG LUARNEGERI

Waspadai Utang Luar Negeri
Tajuk Rencana | Jumat, 02 Agustus 2013
http://www.shnews.co/detile-23067-waspadai-utang-luar-negeri-.html

Berbagai data dan indikator makro belakangan ini makin mencemaskan dan mengharuskan kita bersikap ekstra hati-hati. Namun anehnya, para petinggi pemerintah di bidang keuangan menyatakan bahwa keadaan terkendali dan baik-baik saja, padahal gaya seperti itu bisa menyesatkan.
Kita mencatat jumlah cadangan devisa terus menurun. Pada akhir Juni lalu tinggal US$ 98 miliar dan diperhitungkan posisinya makin menurun lagi pada akhir bulan ini.
Bank Indonesia (BI) menghabiskan cadangan cukup besar untuk terus melakukan intervensi pasar guna menjaga agar kurs rupiah tidak makin anjlok, syukur bisa kembali di bawah Rp 10.000 per US$ 1. Tampaknya keinginan itu makin sulit dicapai karena neraca perdagangan kita terus defisit dalam beberapa bulan terakhir.
Selain tekanan akibat defisit, faktor lain yang menyebabkan tekanan berat terhadap rupiah adalah besarnya kebutuhan valuta asing, terutama dari kalangan pengusaha swasta, untuk membayar utang yang segera jatuh tempo. Diperhitungkan pada semester II ini jumlah utang yang akan jatuh tempo cukup besar.
Data BI memperlihatkan bahwa pada posisi akhir Mei lalu jumlah utang swasta sudah mencapai US$ 131,5 miliar atau 50 persen lebih dari seluruh utang luar negeri Indonesia. Dari jumlah itu, utang kalangan non-bank menempati porsi terbesar.
Kenaikan utang swasta ternyata lebih cepat dibandingkan pemerintah, sehingga sangat mungkin porsinya akan makin dominan seperti kecenderungan yang terjadi saat menjelang krisis moneter dahulu.
Pada masa lalu kita mencatat banyak pengusaha meminjam valuta asing untuk membiayai pembangunan beberapa sektor ekonomi, terutama properti. Posisi pinjaman tersebut sangat rawan karena pendapatan mereka dalam bentuk rupiah, sehingga banyak pengusaha kesulitan membayar apalagi kurs rupiah cenderung terus merosot.
Oleh karena itu, ketika pemerintah tidak mampu mengendalikan krisis moneter, para pengutang panik dan membeli valuta asing berapa pun harganya, yang berakibat kemerosotan nilai rupiah lebih dalam lagi.
Kita tidak menghendaki krisis moneter terjadi lagi sebab akibatnya sangat buruk bagi perekonomian nasional. Namun, seyogianya para pejabat tidak memandang sebelah mata perkembangan akhir-akhir ini dan terlalu percaya diri pada kondisi fundamental ekonomi kita.
Kelengahan bisa saja terjadi, seperti apa yang kita lihat pada 1997 ketika otoritas moneter juga bersikap terlalu percaya diri, namun akhirnya keadaan berubah sangat cepat sehingga semua pihak kelabakan.
Kondisi saat ini hampir mirip. Jumlah utang swasta berjangka pendek juga sangat besar, yang tentu saja tingkat kerawanannya sangat tinggi. Utang berjangka pendek tentu menimbulkan kerawanan bila digunakan untuk investasi jangka panjang karena bisa terjadi missmatch, apalagi bila tidak dilakukan lindung nilai (hedging).
Kita meminta pemerintah bersikap hati-hati dalam mengelola keadaan ini, terutama dengan mempelajari situasinya secermat mungkin, termasuk jadwal pembayaran utang yang harus dibayar pihak swasta.
Ini persoalan penting, jangan sampai terjadi kelangkaan valas ketika swasta justru sedang membutuhkannya, karena keadaan itu bisa menimbulkan kepanikan. Apalagi jumlah utang pemerintah juga cukup besar, meski dengan term pembayaran yang relatif lebih aman.
Kini rasio utang kita dipandang masih aman karena di bawah 30 persen dari PDB. Namun, tantangannya besar bila pertumbuhan ekonomi tetap berjalan rendah sehingga lambat laun persentase utang akan terus meningkat.
Gelagat yang kita lihat memang tidak menggembirakan; seperti tingkat inflasi tinggi, proyeksi pertumbuhan tidak sebagus perkiraan semula, dan kelesuan di sejumlah negara mitra dagang kita menyebabkan ekspor tertahan.
Keadaan tidak menguntungkan, terutama karena kita menghadapi eskalasi persoalan politik yang meningkat berkaitan dengan pemilu dan pilpres tahun depan. Kondisi sosial politik makin rentan.
Bila tidak dikelola dengan baik dan bijak maka sangat mudah berubah menjadi ketidakpercayaan sosial yang meluas, yang makin memperburuk dampak negatifnya. Akumulasi persoalan itu bisa berubah menjadi faktor destruktif, yang tentu tidak kita harapkan terjadi.[]

HAMAS AND THE DELUSION VICTORY

Hamas and the Delusion of Victory
http://www.aawsat.net/2014/09/article55336242

Written by : Amir Taheri
on : Friday, 5 Sep, 2014

While victory has a thousand fathers, defeat is always an orphan. The Latin proverb came to my mind the other day as I watched Hamas leader Ismail Haniyeh boasting on live television about his group’s “historic victory” in the recent mini-war with Israel.
The 90-minute harangue was interesting for at least one reason: Haniyeh punctured the global media’s narrative, according to which Israel triggered the mini-war, ostensibly to gain some unspecified advantage, while the world was distracted by the blood-fest organized by the Islamic State of Iraq and Syria in parts of northwest Iraq.
“We started the war by striking Haifa with rockets,” Haniyeh boasted, while wiping the sweat off his brow.
The Hamas leader did not say who took the decision to start a war in which more than 2,000 Gazans died, nor how that decision was taken. In his vision, people count for nothing, except as cannon fodder to be used in an unequal war against a much stronger enemy, and in the absence of any credible strategy.
To hammer that point home, Haniyeh paid tribute to the handful of Hamas figures who died in the mini-war, while sailing over the fact that the overwhelming majority of those killed were civilians used as human shields. Nor did he seem too concerned about the fact that his victory was marked by the destruction of 90 percent of Gaza’s already meager infrastructure.
According to UN experts, it may take the enclave up to 20 years to rebuild what the Israelis destroyed. Some victory, indeed. Nevertheless, Haniyeh was right, at least in a sense, about having won a victory. He and his gunmen are still around, and in control of Gaza. Israel’s chicken-hawk Prime Minister, Benjamin Netanyahu, did an Ehud Olmert by starting what he did not have the guts to finish. He wreaked havoc in Gaza, but allowed Hamas not only to continue existing, but also to retain its iron grip on a helpless and unarmed population. Niccolò Machiavelli’s sound advice is not to wound a mortal enemy but let him live. Either kill him or turn him into a friend, he urged.
Haniyeh’s message to Gazans was clear: we start a war when we like and finish it when we like! You count for nothing! Worse still, it was clear that the decision to start a war had not been discussed even inside Hamas. A handful of men operating as a star chamber ran the macabre show.
However, Haniyeh’s boastful speech, in front of a crowd whose silence was more telling than the loudest of protests, may have been premature. A day later, it was the turn of the daily newspaper Kayhan, published by the office of the “Supreme Guide,” to claim “victory in Gaza” on behalf of the Khomeinist regime in Tehran.
In an editorial, the paper claimed that “the fate of the Middle East is decided here, in the Imam Khomeini Hussainiah in Tehran.” The paper quoted “Supreme Guide” Ali Khamenei as saying that, ostensibly to achieve similar victories, “the West Bank should also be armed like Gaza.”
The paper went on to praise Brig. Gen. Qassem Suleimani, who was reshaping the Middle East on behalf of the “Supreme Guide.”
To back the claim, the Tehran official media splashed a series of messages from Hamas leaders thanking the Islamic Republic for backing them in the “Great Battle” against the “Zionist enemy,” all in the name of “Islamic solidarity.”
Some Tehran newspapers have a tradition of printing quotations from the late Ruhollah Khomeini, the mullah who founded the Islamic Republic, as examples of words of wisdom. The latest quote they published from Khomeini appeared to be in response to Hamas leaders’ talk of “Islamic solidarity.” The quote runs thus: “You must know that just being Muslim is of no use. You must also acknowledge the Islamic Republic.” (From Khomeini’s Sahifat al-Nour, Vol. 18, page 198).
In other words, the message to Hamas leaders is: there is no free lunch as far as Tehran is concerned. If we give you money and missiles, you ought to obey orders, as do the Lebanese Hezbollah and the gang of President Bashar Al-Assad in Damascus. The Islamic Republic does not want, indeed can’t have, allies. Like other empires, established or aspirant, it wants servants.
It is ultimately useless to debate who won the mini-war in Gaza. As the Chinese military general, strategist and philosopher, Sun Tzu, noted more than 2,000 years ago, no war is won unless one side admits defeat.
Haniyeh cannot admit defeat because that would expose him to the charge of reckless adventurism, to say the least. He and his unnamed associates ignored the advice not only of Sun Tzu, but also Carl von Clausewitz, not to join a battle without having at least a 50 percent chance of winning it. To take one’s people into an unequal war is tantamount to leading them to the slaughter.
For his part, Netanyahu is unlikely to admit that he has lost the mini-war. Such an admission would spell the end of his tumultuous career. So he too claims victory by claiming that he has destroyed the bulk of Hamas’s rocket-launching infrastructure. That may or may not be true. However, that infrastructure could be quickly rebuilt, especially as Hamas would give it priority over rehousing the tens of thousands of unarmed Gazans made homeless. Lost rockets could also be quickly replaced from the same sources that provided the ones destroyed.
The latest Gaza war broke out because both Israel and Hamas found the status quo hard to bear. Hamas knew its support base was collapsing inside Gaza. Earlier this year, the US’s PEW Research Center global poll showed that 63 percent of Gazans had a negative opinion on Hamas. Interestingly, Hamas was slightly less disliked in the West Bank where 53 percent had a negative opinion of it. That was in line with a dramatic change of mood across the Muslim world, where between 50 percent (in Turkey) and 79 percent (in Nigeria) of people rejected radical Islamists.
The status quo that led to war has not changed in Gaza. Hamas is still there with only one strategy: firing occasional rockets against Israel. And Israel is still there with an aversion to having rockets fired against it.
If Haniyeh thinks that is a great victory, he had better seek treatment for an acute attack of delusion.

ISIS’S BILLIONS

ISIS’s Billions
http://www.aawsat.net/2014/09/article55336274

Written by : Mshari Al-Zaydi

There can be no collective action without organization; no organization without direction; no direction without control; and no control without proper financing.
Despite all the ideological, political and social discourse surrounding the rise of extremist groups and terrorism, there is another question that must be asked regarding where they are getting the money to finance their criminal activities across Iraq and Syria. This is not to mention the terrorist groups present in Yemen and the hardline extremist organizations that have a presence across North and sub-Saharan Africa.
The sources of finance for the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), for example , are well known, and the same goes for other terrorist organizations of its ilk. ISIS gets a large portion of its fund from sympathizers outside of Syria and Iraq, including through criminal organizations that put themselves forward as charities and NGOs. Then there is the ransoms paid to secure the release of foreign hostages. Following the execution of US journalist James Foley, it was revealed that ISIS had demanded 132 million US dollars to release him, so the kinds of figures that the group is paid in ransom is clear to see.
ISIS has also endeavored to control oil and gas production in areas under its control in Iraq and Syria, as well as factories and even accommodation services. ISIS is selling oil and gas on the black market , through Turkish and Kurdish intermediaries; this is perhaps the terrorist group’s biggest source of revenue. However ISIS is also selling oil products locally, with some reports estimating that it is able to secure revenue around 1.5 million US dollars per day from this.
The terrorist group has also outright stolen massive amounts of cash from banks in territory under their control, including the central Bank of Mosul. Estimates indicate that they could have obtained as much as 425 million US dollars from this brazen policy.
This is not to mention ISIS’s trades in weapons and military equipment; the group managed to get its hands on sophisticated arms and expensive military vehicles that were left behind by retreating Iraqi military units.
Some of these sources of funding are beyond our ability to deal with, however we can address some issues. We must particularly be alert to the donations that ISIS receives from foreign sympathizers. In an infamous TV clip that has since gone viral, Kuwaiti Preacher Hajjaj Al-Ajami openly bragged that foreign governments are incapable of uncovering and stopping funding from being delivered to the Al-Nusra Front and similar groups in Syria.
There are billions of dollars—and this is not an exaggeration—being moved around around the world to fund terrorism and unfortunately this includes money from people who—either out of ignorance or a misplaced desire to do good—are supporting these criminal groups.
We must trace this funding, wherever it comes from and wherever it leads. If we are able to turn off the tap of this funding, terrorism and extremism will suffocate.

Mshari Al-Zaydi
Mshari Al-Zaydi is a Saudi journalist and expert on Islamic movements and Islamic fundamentalism , as well as on Saudi affairs. He is Asharq Al-Awsat’s opinion page editor. Mr. Zaydi has worked for the local Saudi press, and has been a guest on numerous news and current affairs programs as an expert on Islamic extremism.

________________________________________

WARISAN BERUBAH MENJADI KUTUKAN

Warisan Berubah Menjadi Kutukan

Oleh Sudjarwo

Gurubesar, Direktur Pascasarjana Unila
http://www.lampungpost.com/opini/20731-warisan-berubah-menjadi-kutukan.html

Kamis, 05 January 2012 06:19

 

Syahdan suatu peristiwa, satu keluarga besar memiliki kekayaan berupa tanah yang cukup luas. Keluarga ini tampak bahagia karena memiliki tempat peternakan, perkebunan, sekaligus persawahan sendiri. Semua kebutuhan hidup dapat mereka penuhi sendiri. Alhasil, keluarga petani cultivation sekaligus substitution ini hidup sejahtera. Pada saat generasi satu masih tampak gemah ripah loh jinawi, subur kang sarwa tinandur, kata istilah pedalangan untuk keluarga ini.
Keluarga ini di samping memiliki kekayaan lahan, tetapi juga memiliki anak yang cukup banyak karena lambang keberhasilan keluarga pada waktu itu juga ditentukan antara lain oleh banyaknya anak. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, tetapi karena pendidikan belum menjadi idola dan investasi masa depan, tingkat pedidikan mereka pun tidak begitu tinggi. Akhirnya rata-rata mereka menikah di usia muda.
Berkah yang ada selama ini menjadi bencana begitu orang tua mereka meninggal dunia. Harta melimpah mereka bagi-bagi dengan cara mereka. Gusti Allah telah memberi contoh pada generasi sebelumnya bagimana pengelolaan harta waris bisa menjadi bencana, ternyata pada keluarga ini berulang. Tidak satu sentimeter pun tanah luas tersisa. Semua mereka jual baik dengan cara baik-baik maupun cara licik. Sisa sosial lainnya ialah di antara mereka menjadi saling bermusuhan, bahkan dendam kesumat terbentuk karena merasa tidak mendapatkan hak sebagaimana menurut persepsinya. Jadilah untuk keluarga ini warisan berubah menjadi kutukan.
Tamsil di atas itu untuk keluarga yang berserak di muka bumi ini. Untuk negara juga perlu kita pertimbangkan. Tuhan telah mewariskan di bumi ini dari tambang, hutan, perkebunan, dan lain sebagainya. Semua berubah menjadi “Bethoro Kolo” yang siap menelan kita karena ketidakmampuan kita mengelola alam ini dengan arif.
Berkah adanya batu bara di sekitar Muara Enim, justru membuat orang harus sengsara berjalan di jalan macet karena truk pengangkut batu bara. Belum lagi usia jalan yang makin singkat karena beban tonase yang berat. Bagaimana berkah hutan lindung register di Lampung dan Sumatera Selatan berubah menjadi kebun sawit yang menghancurkan tatanan sosial masyarakat. Bagaimana berkah tambang di Bima yang berubah menjadi medan pembantaian. Bagaimana Papua yang damai berubah menjadi medan perang karena salah kelola berkah alam yang ada.
Semua tamsil di atas seharusnya membuat kita semua mawas diri. Ternyata sebenarnya Tuhan itu sayang kepada kita semua, dengan memberikan limpahan kekayaan yang luar biasa besarnya, tetapi akibat salah urus yang terjadi justru kutukan yang datang. Kebijakan aneh sering kita lakukan, sebagai contoh apa sudah benar kalau negara lautan seperti kita justru mau mengonsumsi ikan ternyata harus membeli ikan dengan negara lain. Apa sudah benar kalau kita membeli beras ke negara lain, sementara di tempat kita ahli pertanian berlimpah, lahan pertanian luas. Semua ini seolah menjadikan pembenaran suatu pepatah aksiomatik yang mengatakan ayam mati di lumbung padi. Sementara itu kita sibuk berdebat yang salah ayam atau lumbungnya.
Kerusakan alam secara fisik dibarengi kerusakan sosial dengan maraknya aksi-aksi masyarakat yang tidak puas, ini merupakan buah yang harus kita petik. Sangat tidak adil jika pemimpin yang hanya ada di belakang meja, kemudian kalau turba naik kendaraan udara, berkomentar yang tidak berdasarkan fakta. Demikian juga rakyat harus sadar jika tidak memiliki hak di suatu wilayah, kemudian berbondong-bondong menduduki daerah yang bukan haknya secara hukum, ini merupakan tindakan pelanggaran hukum. Teman-teman dari lembaga swadaya masyarakat juga punya tugas kemasyarakatan untuk mereka, yaitu di samping advokasi, justru yang paling penting adalah memberi edukasi kepada mereka.
Hal tersebut tampaknya mudah, akan tetapi sebenarnya cukup sulit untuk dilakukan jika tidak ada koordinasi yang baik antarkita semua. Jangan biarkan rakyat menjadi yatim piatu karena tidak mendapatkan pengayoman dari negara.[]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers