Archive for the ‘esai’ Category

DARI MANAKAH KITA MEMULAI PEMBERANTASAN KORUPSI?

Darimanakah Kita Memulai Pemberantasan Korupsi?
http://www.analisadaily.com/news/read/2012/09/12/73840/darimanakah_kita_memulai_pemberantasan_korupsi/#.UFENNFGKjBo

Rabu, 12 Sep 2012

Oleh : Rigop Darmiko.

Darimanakah kita memulai pemberantasan korupsi? Pertanyaan ini mungkin terasa asing di tengah berbagai penangkapan dan proses peradilan koruptor-koruptor oleh KPK. Bukankah kita telah memiliki KPK yang sudah menunjukkan berbagai prestasi dengan menangkap dan memproses berbagai kasus korupsi. Bahkan KPK ingin menyiapkan penjara khusus koruptor. Tidak hanya itu, belakangan hangat diperbincangkan tentang pemiskinan terhadap para koruptor. Tak tanggung-tanggung beberapa elemen dan kelompok masyarakat mengajukan adanya hukuman mati atau tembak di tempat saat seseorang tertangkap basah melakukan korupsi.
Kalau begitu sekali lagi kita ulang pertanyaannya, darimanakah kita memulai pemberantasan korupsi? Pertanyaan ini tentu kedengaran menjadi sangat apatis ketika berbagai kasus korupsi di negeri ini banyak diungkap. Tetapi pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan yang sangat relevan jika lebih dulu kita kembali bertanya, apakah dan siapakah koruptor itu? Pertanyaan apa dan siapa ini kiranya perlu kita urai lebih dulu untuk menjawab pertanyaan darimana yang kita ajukan di awal tadi.

Mari memulai sebuah contoh sederhana di lingkungan petani. Sekelompok orang yang membentuk kelompok tani berhak atas bantuan pertanian. Karena itu mereka mengadakan sebuah program bekerjasama dengan petugas penyuluh tani dan badan pengawas pertanian. Pertama, ketua kelompok tani harus memotong beberapa ratus ribu dari sejumlah uang yang menjadi hak setiap anggota kelompok tani sebagai imbalan jasa. Kedua, potongan ini demi pemberian kepada badan pengawas dan penyuluh yang telah membantu mencairkan dana kelompok tani.

Para pengawas dan penyuluh secara sengaja memotong dari setiap dana proyek ini karena mereka harus memberi kepada koordinator. Koordinator merasa wajib memberi kepada pejabat di badan/dinas. Kepala badan/ dinas harus mempunyai sumber-sumber pemasukan ini karena mereka harus memberi setoran kepada kepala daerah. Selain itu mereka juga harus mengelola berbagai dana secara fiktif karena mereka harus siap memberi kepada setiap LSM yang datang meliput ke kantor badan/dinas. Mereka juga harus mengelola keuangan secara “bijaksana” karena adanya setoran-setoran yang tidak tertulis kepada pimpinan yang lebih tinggi. Tentu kita dapat uraikan lebih jauh hingga ke pusat pemerintahan.

Mari kita ambil sebuah contoh di bidang lain. Kepala sekolah harus memotong sebahagian dana BOS yang diterimanya karena dia harus mengembalikan uangnya yang pernah diberikannya kepada kepala sekolah ketika dia dipilih sebagai kepala sekolah. Selain itu kepala sekolah bekerja sama dengan bendahara sekolah harus memotong berbagai tunjangan dan gaji guru untuk setoran-setoran tanda jasa kepada dinas pendidikan. Sebelum kita urai ke atas, kita tentu tahu darimana akhirnya guru mengembalikan uang yang seharusnya diperolehnya, yakni ke bawahnya. Kepala Dinas pendidikan harus mengelola dana-dana dengan “bijaksana” karena mereka harus memberikan setoran-setoran tidak tertulis kepada kepala daerah yang telah memilihnya. Selain itu mereka harus terus terjerat berbagai LSM yang sengaja datang untuk mendapat cipratan dana. Dan ke atas tentu kita dapat teruskan bagaimana dana-dana itu dapat cair hingga di pusat pemerintahan.

Pengertian sederhana dari “bijaksana” mengelola keuangan adalah dengan membuat penambahan-penambahan harga barang dalam pengadaan barang. Maka tidak heran jika dalam sebuah laporan kita dapat melihat harga sebuah print yang seyogyanya 450 ribu menjadi 3 hingga 4 juta per unit di sebuah kantor pemerintahan.

Kalau begitu apa itu korupsi dan siapakah itu koruptor. Korupsi sudah menjadi sebuah dosa yang terstruktur dan sistematis. Kondisi masyarakat yang kian pragmatis individualis sesungguhnya hanya sedang menunggu kesempatan untuk pada akhirnya dapat melakukan korupsi. Pola hidup konsumtif dan hedonis telah memaksa masyarakat untuk mendapat uang sebanyak-banyaknya tanpa dikuti kerja keras. Telah menjadi lazim dan lumrah bahwa pejabat negara itu kaya. Maka tidak heran banyak masyarakat yang sangat kecewa karena tidak adanya penerimaan CPNS. CPNS menjadi salah satu cara termudah untuk menaikkan taraf hidup. Menjadi PNS menjadi kesempatan untuk tidak banyak pekerjaan gaji terjamin dan sedapat mungkin menjadi pejabat untuk mendapat berbagai kesempatan mengelola proyek.

 

Menaikkan Gaji

Pemerintah dengan alasan pencegahan korupsi menaikkan gaji para pegawai setinggi-tingginya tanpa adanya evaluasi kinerja. Bahkan seorang kepala BUMN merasa berhak mendapat gaji yang sedemikian tinggi yang diambil dari pajak pendapatan masyarakat yang hanya cukup makan setiap harinya. Badan pengawas seakan menjadi ladang basah karena para pengawas berkesempatan mendapat sapi-sapi perahan dari dinas-dinas di pemerintahan. Dinas pengawasan menjadi lahan basah karena berkesempatan mendapat sapi-sapi perahan di sektor-sektor swasta.

Apakah itu korupsi dan siapakah itu koruptor? Mari melihat secara nyata dan menyeluruh. Dengan demikian kita masih relevan bertanya darimanakah kita memulai pemberantasan korupsi. Penangkapan koruptor oleh KPK dan proses hukum oleh pengadilan Tipikor tidak serta merta menjadi sebuah jawaban bagi pemberantasan korupsi. Beberapa kasus yang di ungkap oleh KPK tidak ubahnya sebagai gincu penegakan hukum di Indonesia.

Pemberantasan korupsi belum menyentuh kepada itikad baik penyelenggara negara untuk menaikkan moral dan martabat bangsa. Hal ini dapat kita lihat beberapa kasus yang terkuak hanya berakhir pada pemeran tambahan bukan aktor utama. KPK nampaknya belum mampu mengungkap kasus-kasus korupsi secara menyeluruh dan membongkar tindakan korupsi yang sistemik. KPK masih hanya sebatas mengungkap kasuistik atau personal. Sehingga seorang yang mencoba meniup pluit seperti Susno segera menjadi tersangka dan di hukum hingga berbagai dugaan kasus yang dicoba di dengungkannya hilang entah ke mana.

Korupsi yang terstruktur dan sistemik tidak dapat diselesaikan dengan pengungkapan berbagai kasus secra kasuistik dan personal. Pengungkapan tindak korupsi secara kasuistik dan personal hanya akan mengaminkan kemerosotan moral bangsa yang secara perlahan tapi pasti akan mengubur bangsa ini sebagai bangsa yang lumpuh. Jika KPK masih terus mengungkap berbagai kasus korupsi sebatas kasuistik atau personal tidak sampai kepada sistem maka KPK sedang membangun payung perlindungan korupsi yang secara merata.

Darimanakah kita memulai pemberantasan korupsi? Pertanyaan ini bukan hanya kita ajukan bagi pemerintah selaku penyelenggara negara tetapi juga bagi kita. Sebagai langkah konkrit maka yang pertama dapat dimulai dari keluarga-keluarga. Pendidikan keluarga akan sangat efektif melahirkan orang-orang yang idealis.

Mereka akan menjadi masyarakat yang bersih sehingga dengan lantang dapat menyuarakan kebenaran. Tentu juga akan lebih efektif jika pemberantasan korupsi di mulai dari tindak tegas pemimpin negara.

Nampaknya para elit politik dan para pemimpin negara menjadi susah bergerak dan bertindak memberantas korupsi karena terlanjur terlibat dalam transaksi politik yang sarat korupsi.

Karenanya bagi pemimpin-pemimpin dan elit yang masih ideal dan sungguh-sungguh bekerja dengan integritas harus berani menyuarakan kebenaran dengan demikian masyarakat akan semakin mengenal siapakah kelak pemimpin yang layak memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang beradab dan menjadi pusat peradaban dunia bagi pembangunan moralitas manusia. ***

Penulis adalah penulis lepas, tinggal di Rantauprapat

BUKAN BANGSA KULI

Bukan Bangsa Kuli

Oleh Abdul Halim*:

“Kami menggoyangkan langit, menggemparkan daratan, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita.”
Itulah pidato Bung Karno (1901-1970), Presiden pertama Republik Indonesia saat hendak meletakkan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian di Bogor tanggal 27 April 1952.
Resonansi pidato ini masih relevan untuk direnungkan di tengah kondisi rakyat, khususnya nelayan dan pembudi daya tradisional, serta masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang kian dijauhkan dari cita-cita bersama pendirian republik; hidup sejahtera, adil, makmur, dan beradab.
Bung Hatta menambahkan, “(Sejahtera) pada dasarnya (berupa) perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apa dalam batas yang mungkin dicapainya. Jiwanya tenteram, lahir dan batin terpelihara. Ia merasakan keadilan dalam hidupnya, tidak ada yang patut menimbulkan iri hatinya dan tidak ada gangguan dari sekitarnya. Ia terlepas dari kemiskinan yang mengancam.”
Bagaimana kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil? Kenaikan harga BBM jenis solar sebanyak dua kali; pertama, dari harga Rp 4.300 menjadi Rp 4.500 melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu; dan kedua dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 lewat pengesahan Rancangan APBN Perubahan 2013 yang disepakati bersama oleh 338 suara wakil rakyat (Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan PKB) dan Pemerintah di gedung DPR, Senayan, 17 Juni lalu, telah menimbulkan kekhawatiran 2,2 juta keluarga nelayan dan 3,5 juta pembudi daya tradisional atas kelangsungan pemenuhan hak-hak hidupnya. Sejatinya bukan BLSM (baca: balsem) yang mereka butuhkan.
Sulitnya mendapatkan BBM, apalagi di wilayah kepulauan seperti Aru (Maluku) dan Togean (Sulawesi Tengah), membuat biaya operasional melaut menjadi lebih mahal dikarenakan langkanya SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) beserta pasokan BBM-nya, sementara hasil tangkapan ikan tidak cukup untuk menutupi semua biaya hidup.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin di 10.666 desa pesisir yang tersebar di 300 kabupaten/kota dari total sekitar 524 kabupaten/kota se-Indonesia mencapai 7,87 juta jiwa atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang berjumlah 28,07 juta jiwa.

 

Campur Tangan Asing

Dalam tulisan berjudul Utang yang Memiskinkan di harian Kompas (13 Juli 2013), secara tepat Apung Widadi menyebut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP-PPK) sebagai kebijakan yang merugikan kepentingan nasional, akibat dana asing berbentuk utang dan hibah luar negeri yang mengintervensi.
Pusat Data dan Informasi Kiara (Juni 2013) mencatat proyek konservasi yang dilangsungkan di laut Indonesia didanai asing, di antaranya: (1) Pada periode 2004-2011, Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (Coremap II) mencapai lebih dari Rp 1,3 triliun yang sebagian besarnya bersumber dari utang luar negeri Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB); dan (2) Pemerintah AS melalui lembaga USAid memberikan bantuan hibah kepada Indonesia senilai US$ 23 juta. Rencananya, dana hibah diberikan dalam jangka waktu empat tahun yang terdiri dari kawasan konservasi senilai US$ 6 juta dan penguatan industriliasasi perikanan senilai US$ 17 juta.
Dalam pelaksanaannya, program konservasi terumbu karang ini justru gagal/tidak efektif dan terjadi kebocoran dana berdasarkan Laporan BPK tentang Hasil Pemeriksaan Kinerja Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (Januari 2013). Sudah terbukti gagal, Kementerian Kelautan dan Perikanan malah ingin melanjutkan proyek Coremap III periode 2014-2019 dengan menambah utang konservasi baru sebesar US$ 80 juta dari

 

Bank Dunia dan ADB.

Setali tiga uang, realisasi penggunaan dana hibah dari ACIAR Australia pada Ditjen Perikanan Budi Daya tahun 2010-2011 belum dilaporkan pada pihak Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (BPK, 2011). Padahal, sesuai PP No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Pasal 2 Ayat (5) dinyatakan, “Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip transparan; akuntabel; efisien dan efektif; kehati-hatian; tidak disertai ikatan politik; dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.” Inilah akar tercerabutnya kemandirian kita dalam mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Koreksi Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2011 dalam putusan setebal 169 halaman mengenai Pengujian UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap UUD 1945 dimaknai sebatas urusan teknis berdasarkan draf revisi UU PWP-PPK dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni mengubah pasal-pasal pengkaplingan dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) menjadi IPRP-2 (Izin Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir) dan IP-3 (Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir).
Ditambah lagi, keleluasaan pemberian izin kepada subjek hukum, baik individu atau badan hukum yang (akan) berakibat pada kian masifnya penggusuran dan kriminalisasi nelayan dan pembudi daya tradisional, serta masyarakat adat.
Pusat Data dan Informasi Kiara mencatat sedikitnya 25 nelayan dan pembudi daya tradisional dikriminalisasi oleh aparat sepanjang Januari-Maret 2013. Usulan substansi RUU Perubahan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana diparipurnakan DPR dengan membentuk pansus tanggal 25 Juni 2013 lalu, harus dibuka ke publik agar tidak mengulangi kekeliruan terdahulu yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam pembahasan peraturan perundang-undangan, dan mengesampingkan partisipasi aktif pemangku kepentingan utamanya, yakni nelayan dan pembudi daya tradisional, serta masyarakat adat.
Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi telah menjabarkan empat tolok ukurnya, yakni (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; (ii) tingkat pemerataan sumber daya alam bagi rakyat; (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam; dan (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Mengembalikan Daulat

Pengelolaan sumber daya laut yang lestari dan berkelanjutan sudah diterapkan sejak abad 16 oleh masyarakat adat yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Kiara mencatat di antaranya Sasi di Maluku, Bapongka di Sulawesi Tengah, Awig-awig di Bali dan Nusa Tenggara Barat, serta Ola Nua di Nusa Tenggara Timur. Model pengelolaan ini dilakukan secara swadaya (tanpa dipesan pihak luar) dengan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat, bahkan tidak membutuhkan dana utang.
Tindakan ini dilakukan masyarakat perikanan tradisional, karena mereka menyadari kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan merupakan prasyarat terwujudnya kehidupan sejahtera, adil, makmur, dan beradab. Apalagi mereka mendapati betapa besarnya manfaat sumber daya laut bagi kehidupannya.
Berbeda dengan target perluasan kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektare tahun 2020 yang ditetapkan semau pemerintah semata-mata untuk mendapatkan pinjaman asing dan citra positif di level internasional, namun mengesampingkan partisipasi aktif nelayan tradisional dan masyarakat adat, serta mengubur kearifan lokal yang sudah dijalankan secara turun-temurun di Indonesia.
Praktik inferior ini harus dihentikan, karena kita bukan bangsa kuli. Apalagi secara geopolitik dan geo-ekonomi, laut Indonesia dengan sendirinya menjadi ruang perebutan pengaruh kekuatan maritim dunia, seperti Amerika Serikat, China, India, dan Jepang. Sudah saatnya memosisikan daulat rakyat sebagai subjek pembangunan kelautan Indonesia, Jalesveva Jayamahe. (http://www.shnews.co/detile-23172-bukan-bangsa-kuli-.html)

*Penulis adalah Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

BELAJARLAH DARI SEJARAH OTORIARIANISME!

Belajarlah dari Sejarah Otoritarianisme!
Hariyono*

http://www.shnews.co/detile-8353-belajarlah-dari-sejarah-otoritarianisme-.html

Demokrasi harus dibangun dari bawah bukan dari atas.

 

Dalam usaha perjuangan reformasi membangun sistem demokrasi yang bebas dari penyakit sosial kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), tatanan demokrasi kini menghadapi ancaman struktural yuridis.
Ancaman tersebut adalah munculnya RUU Keamanan Nasional yang kini sedang dibahas DPR. Beberapa pasal dari RUU tersebut cukup membahayakan demokrasi sekaligus keamanan masyarakat madani.
Sebagai contoh, pasal krusial, ancaman tersebut dapat dilihat pada Pasal 17 yang menempatkan ancaman yang sangat luas. Ancaman tersebut meliputi ancaman militer, bersenjata dan tidak bersenjata. Dalam penjelasan pasal 17 “diskonsepsional perumusan legislasi dan regulasi” sebagai ancaman nasional.
Penjelasan pasal ini jelas dapat membahayakan perdebatan yang terbuka jajaran legislatif dalam membahas dan menyusun peraturan perundang-undangan. Mereka dapat dengan mudah dituduh melakukan diskonsepsional oleh pihak yang mendapat kewenangan dalam RUU Keamanan Nasional.
Contoh lain yang cukup mengancam kehidupan masyarakat madani adalah Pasal 54 tentang pengawasan. Jenis-jenis pengawasan yang variatif berpeluang menciptakan benturan kepentingan antarlembaga negara. Pada penjelasan Huruf e Pasal 54 Dewan Keamanan Nasional diberi hak melakukan penyadapan, pemeriksaan, penahanan, dan pemaksaan lain pada seseorang yang dicurigai.
Kondisi tersebut perlu diwaspadai masyarakat pendukung demokrasi. Dalam tulisan ini, penulis tidak mengaitkan dengan naskah akademik RUU Kamnas dan pasal-pasal yang belum menjadi wacana publik. Penulis hanya mengajak untuk mengingat kembali pengaruh penerapan undang-undang yang mirip RUU Kamnas terhadap kehidupan demokrasi dan kehidupan masyarakat madani.
Hal ini menarik karena kita sebagai bangsa cenderung mudah lupa terhadap peristiwa masa lampau. Konsekuensinya mudah melakukan kesalahan yang berulang akibat tidak dapat mengambil hikmah dari peristiwa masa lampau.

 

Terbelenggu Otoritarianisme

Sejak awal, para pendiri bangsa berusaha membentuk suatu negara bangsa yang modern. Mayoritas anggota PPKI lebih memilih sistem pemerintahan yang demokratis, bukan monarki. Pilihan tersebut didasarkan pada pengalaman riil bahwa selama pemerintahan monarki, rakyat Nusantara tidak pernah memiliki kedaulatan.
Kemerdekaan yang diperjuangkan tidak hanya kemerdekaan negara dari kolonialisme dan imperialisme, melainkan juga kemerdekaan manusia-manusia Indonesia dari segala bentuk penindasan.
Ironisnya, dalam perjalanan sejarah proses mengelola kehidupan kenegaraan, Indonesia pernah terjebak pada sistem otoritarianisme. Pilar kehidupan demokrasi, mulai dari keberadaan legislatif, posisi partai-partai politik, hingga kebebasan berserikat dan mengutarakan pendapat menjadi sangat terkungkung.
Kondisi tersebut terjadi sejak diterapkannya keadaan bahaya pada 14 Maret 1957. Dasar hukum yang digunakan adalah regulasi peninggalan pemerintah kolonial Belanda, yaitu regeeling staat van Orloog en van Beleg (SOB).
Dasar hukum tersebut pernah diganti dengan diberlakukannya UU No 74 Tahun 1957 yang relatif lebih demokratis dan pada 1959 diganti lagi dengan Perppu No 23 Tahun 1959 yang lebih represif.
Pengaruh penerapan keadaan bahaya terhadap tatanan demokrasi dan kehidupan masyarakat madani cukup sistemik. Kekuatan politik yang sebelumnya didominasi parlemen dan partai-partai politik bergeser pada presiden dan militer, khususnya AD.
Parlemen dan partai-partai politik yang sebelumnya mengendalikan militer terbalik dikontrol dan dikendalikan militer. Pers yang sejak masa revolusi dan demokrasi liberal leluasa berkiprah mulai dikontrol kekuatan militer.
Konsekuensi makin dominannya militer menyebabkan supremasi sipil sebagai salah satu prinsip demokrasi lumpuh. Pelbagai kebijakan pemerintah lebih banyak memperhatikan tekanan sekaligus kepentingan militer.
Militer menjadi kekuatan yang dominan dalam bidang birokrasi, politik, dan ekonomi. Sebaliknya, partai-partai politik tidak lagi dapat menjadi kekuatan yang mandiri. Wibawa partai politik telah merosot tajam.
Keberhasilan militer menyelesaikan pemberontakan PRRI dan Permesta, dan kemudian menggalang dukungan untuk merebut kembali Irian Barat, meningkatkan prestise politik. Melalui usaha operasi keamanan yang gencar dilakukan, ada alasan untuk mengajukan anggaran pada pemerintah.
Lebih dari 70 persen anggaran negara sejak 1957 hingga 1963 tersedot untuk biaya operasi keamanan. Kondisi ini menyebabkan pembangunan di luar sektor keamanan terbengkalai. Penggunaan angaran pihak militer tidak mendapat pengawasan dari legislatif secara memadai seiring lemahnya peran parpol dan legislatif dalam kebijakan politik.
Masuknya jajaran militer dalam penanganan bisnis menyebabkan sering timbul salah kelola. Banyak perusahaan dan perkebunan negara yang diambil alih mulai proses nasionalisasi 1957 dipimpin kalangan militer mengalami kemunduran.
Tidak hanya lembaga atau unit usaha yang tidak dapat ditangani secara profesional, melainkan juga mengalihkan peran utama militer keluar bidang pertahanan.
Pengaruh utama menguatnya militer sebagai kekuatan politik adalah melemahnya tatanan demokrasi. Pelbagai keputusan politik tidak dapat lagi dikendalikan parlemen dan partai-partai politik.
Bahkan, acara rapat hingga kongres partai politik harus mendapat persetujuan dan izin militer yang berperan sebagai penguasa perang pusat (Peperpu) maupun penguasa perang daerah (Peperda). Akibatnya, partai-partai politik tidak dapat menjalankan perannya secara maksimal.
Melemahnya partai-partai politik menyebabkan agenda pemilihan umum 1959 tidak dapat dilaksanakan. Organisasi militer makin dominan dalam memengaruhi kebijakan yang ada. Kelompok masyarakat sipil makin tidak berdaya menandingi kekuatan militer. Presiden Soekarno pun tidak lagi dapat leluasa merealisasikan kebijakannya tanpa dukungan kalangan militer.
Kuatnya pengaruh militer tersebut makin dominan setelah rezim Orde Baru berkuasa. Militer di bawah kepemimpinan Soeharto menjadi kekuatan dominan di era Orde Baru. Pemerintahan otoritarianisme makin leluasa mengembangkan diri.
Partai politik dan parlemen keberadaannya tidak lebih dari “lembaga stempel” dan atau “komidi omong”. Tatanan demokrasi tidak dapat dikembangkan secara maksimal. Pemerintah Orde Baru tidak memberi ruang pada rakyat menyampaikan dan mengembangkan aspirasinya.

 

Selamatkan Misi Reformasi

Otoritarianisme yang berkelindan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme di era Orde Baru kemudian menjadi lawan bersama pendukung demokrasi. Era Reformasi telah berhasil menempatkan supremasi sipil dalam tatanan politik yang demokratis.
Kebebasan pers dijamin walaupun sering terdistorsi kepentingan modal. Masyarakat bebas mengemukakan aspirasi dan berorganisasi walaupun ada ekses munculnya organisasi yang intoleran.
Perjuangan untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan kehidupan rakyat yang bermartabat telah menjadi tujuan reformasi. Demokrasi telah menjadi komitmen bersama. Memang dalam proses perjuangan demokrasi di era Reformasi masih sering terjebak pada demokrasi prosedural. Perjuangan demokrasi substansial membutuhkan kesungguhan semua pihak.
Namun, mengapa kini ada kekuatan politik yang memberi ruang munculnya otoritarianisme melalui usulan RUU Kamnas, yang pada banyak pasal-pasalnya dapat mengancam tatanan demokrasi dan hak asasi manusia? Hanya “keledai” yang jatuh pada lubang yang sama.
Memang kita belum dapat berdaulat dalam pemenuhan “kedelai” sebagai bahan utama tahu dan tempe makanan favorit rakyat Indonesia. Namun, kita bukan bangsa keledai yang tidak pernah mau belajar dari sejarah. Semoga.

 

*Penulis adalah Guru Besar Universitas Negeri Malang. Ia adalah doktor dalam bidang Ilmu Sejarah Politik, dan sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Sosial.

BELAJAR MENGELOLA KONFLIK MENEMUKAN JALAN KELUAR

Belajar Mengelola Konflik Menemukan Jalan Keluar

 

Oleh Ilham Khoirii

 

Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan golongan. Solidaritas nasional berhasil mengikat kemajemukan itu dalam bangunan berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Konstitusi memberi tanggung jawab kepada negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Bagaimana tanggung jawab itu diemban?
Sebagai negara hukum, semua kelompok—apa pun latar belakangnya—memiliki hak dan kewajiban sama sebagai warga negara. Semboyan kita sungguh indah: Bhinneka Tunggal Ika alias berbeda-beda, tetapi tetap satu.
Dasar, bentuk, konstitusi, dan jargon negara Indonesia jelas mengakui dan menghargai kemajemukan sebagai kekayaan bangsa. Modal itu diharapkan dikelola dengan baik sehingga dapat mendorong terciptanya cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang sejahtera, cerdas, adil, dan makmur.
Namun, konsep ideal itu masih sulit diwujudkan dalam kehidupan nyata. Setidaknya demikian gambaran selama tahun 2012, yang diwarnai sejumlah gesekan sosial berlatar belakang perbedaan suku, budaya, agama, dan golongan. Kita kaget karena beberapa peristiwa itu menyuguhkan kekerasan, meluas, dan merenggut nyawa warga.
Pada Maret 2012, misalnya, meletus bentrokan di Abepura, Papua. Berawal dari ketersinggungan satu orang, gesekan membesar menjadi kerusuhan massal. Akibatnya, 4 orang cedera dan 3 rumah rusak.
Kejutan paling menonjol adalah konflik antarwarga di Way Panji, Lampung Selatan, Lampung, akhir Oktober 2012. Dipicu kesalahpahaman kabar pelecehan terhadap perempuan, warga Desa Balinuraga—transmigran asal Bali—bertikai dengan warga Desa Agom, kemudian merambat ke Desa Sidoreno. Sebanyak 14 orang tewas, 6 terluka, dan 166 rumah terbakar.
Saat proses perdamaian di Way Panji belum kelar, awal November lalu, warga Kampung Kusuma Dadi justru bertikai dengan warga Kampung Buyut di Kecamatan Bekri di Kabupaten Lampung Tengah. Pemicunya adalah warga Bekri dianggap main hakim sendiri dengan membakar pencuri sapi asal Kampung Buyut. Tak ada korban jiwa, tetapi 41 rumah rusak.
Ada juga sengketa lahan antarwarga desa, seperti di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Konflik serupa terjadi antara warga dan perusahaan, seperti di Aceh dan Papua. Daftar konflik sosial ini dapat diperpanjang lagi dengan pemicu beragam, seperti soal identitas kelompok, harga diri, atau penguasaan sumber daya alam.
Ketidakadilan
Dalam bangsa yang majemuk selalu ada kemungkinan retakan sosial yang memunculkan gesekan. Masalah muncul ketika kita gagal mengelola gesekan itu untuk mencegah kekerasan sekaligus menghasilkan kesepakatan bersama. Ini memicu berbagai konflik selama ini.
Lalu, kenapa kita tidak mampu mengelola konflik? Menurut sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robet, dalam pengalaman Indonesia, konflik biasanya hasil irisan dari berbagai soal: politik, ekonomi, hukum, etnis, dan budaya. Setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental.
Dari sisi politik, penyelenggara pemerintahan nasional dan lokal terlalu sibuk dengan diri sendiri sehingga abai menangani gejala- gejala gesekan sosial sejak dini. Ketika konflik meletus, penanganannya terlambat. Dalam beberapa kasus pemilihan umum kepala daerah, retakan sosial tersebut justru dimanfaatkan untuk keuntungan politik.
Kesenjangan ekonomi dengan pasar dikuasai pemodal yang hanya berorientasi keuntungan menciptakan perasaan tidak adil bagi masyarakat yang terpinggirkan. Perasaan tersebut kian mengeras ketika hukum tidak adil, bahkan terkesan memihak kaum pemodal dan elite penguasa. Kondisi tersebut diperuncing oleh menguatnya kantong-kantong primordial berdasarkan etnis, suku, atau ekonomi.
Ketika semua arsiran masalah tersebut bertemu, hal-hal kecil saja sudah cukup menyulut warga marah dan bertikai. Dari hanya melibatkan beberapa orang, gesekan gampang melebar menjadi kerusuhan massal. Saat pranata sosial tidak mampu mengatasinya, meletuplah konflik lebih besar.
Konflik sosial harus serius diantisipasi sebelum mengguncang sendi-sendi bangunan bangsa. Untuk itu, pertama-tama, kita mesti kembali merujuk pilar-pilar kesepakatan para pendiri bangsa: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Semangat ini diterjemahkan oleh setiap komponen bangsa sesuai dengan peran masing-masing.
Sebagai penyelenggara negara, pemerintah dituntut untuk melindungi bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Tegakkan keadilan dalam hukum, ekonomi, dan sosial. Hukum harus dijalankan secara konsisten dan tanpa pandang bulu.
Kembangkan ekonomi secara merata sehingga semua kelompok masyarakat menikmati pembangunan. Perkuat tatanan sosial yang membaurkan semua kelompok secara sederajat. Cegah munculnya kelompok-kelompok yang hidup secara eksklusif.
Kita juga perlu menghidupkan organ-organ sosial, seperti kaum adat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau media. Semua itu dapat diberdayakan untuk mengelola konflik dan menemukan jalan keluarnya.

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/12/17/04020010/belajar.mengelola.konflik.menemukan.jalan.keluar

BEING AND TIME KARYA MARTIN HEIDEGGER

Being and Time karya Martin Heidegger
(Sebuah Perkenalan Dengan Hermeunetik)

 

oleh : Fajar Setiawan Roekminto*

Dalam Oxford English Dictionary dideskripsikan bahwa hermeunetik adalah “seni atau ilmu interprestasi, contohnya interprestasi Alkitab.” Istilah itu kemudian mempunyai arti yang lebih khusus pada tahun 1920-an dalam bidang filsafat dan kritik sastra. Hermeunetik sendiri sebenarnya mempunyai makna yang searti dengan exegesis apabila istilah ini dikaitkan dalam interprestasi isi Alkitab. Hermeunetik selalu dikaitkan dengan Being and Time yang ditulis oleh Martin Heidegger, seorang filsuf Jerman, yang dipublikasikan pada tahun 1927. Martin Heidegger menyatakan bahwa kritikus melihat spektrum yang lebih luas dari elemen – elemen yang membentuk setiap karya dan konteksnya secara utuh dengan cara menempatkan pada konteks sastra, sosial, kebudayaan dan politik kritikusnya. Pandangan ini oleh Gadamer, yang merupakan murid Martin Heidegger, disebut sebagai “fusi horison”.
Adanya kompleksitas antara ktitikus dan karya “memaksakan” terjadinya sebuah dialog dan percakapan yang berkesinambungan. Selama terjadinya proses hubungan antara kritikus dan karya ini, kritikus harus mampu meneliti atau menggali dirinya sendiri termasuk didalamnya memahami dalam upaya untuk membuat satu kebenaran dari asumsi – asumsi tersembunyi serta kemudian mengungkapkannya. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan teliti dan sama telitinya dengan realitas karya sastra yang diteliti itu sendiri. Martin Heidegger sendiri berpendapat bahwa kondisi sebagai manusia dalam arti yang sebenarnya lebih penting daripada dirinya sendiri (manusia) yang berperan sebagai kritikus sastra. Pernyataan ini melibatkan dan menjadikan sebuah pertanyaan yang tak pernah berhenti pada batas – batas interprestasi.
Martin Heidegger, melalui karyanya, menyatakan bahwa realitas dan fakta sebagai manusia lebih penting dari peran sebagai kritikus sastra yang melibatkan pertanyaan yang tidak pernah berhenti yang membatasi interprestasi. Seorang filsof Perancis, Paul Ricour telah menguji adanya “pertemuan” antara hermeunetik dan fenomenologi serta bagaimana filsafat menyampaikan dan meramalkan satu sama lain.
Being and Time merupakan sebuah judul buku karya Martin Heidegger. Dalam menetapkan kebenaran – kebenaran yang umum ia menguji struktur – struktur umum pengalaman dan mengaplikasikannya dalam permasalahan realitas kemanusiaan. Dalam hal ini ia mengembangakan suatu metode filsafat fenomenologi yang diajarkan oleh gurunya, Edmund Husserl. Perhatian utama Heidegger adalah ontologi yaitu studi mengenai ada (being). Heidegger didalam bukunya Being and Time mencoba mencari kebenaran akan ada (being: Sein), khususnya manusia (human being : Dasein) dengan menggabungkan dua pendekatan filsafat eksistensialisme Soren Kierkegaard dan Friedrich Nietzsche serta fenomenologi Husserl.
Di dalam Being and Time Martin Heidegger menuliskan bahwa manusia telah dilemparkan pada suatu dunia yang tidak mempunyai makna dalam dirinya sendiri, dalam hal ini ia menyebutnya sebagai Dasein atau berarti “berada disana” (bahasa Inggris : being there). Dengan demikian menjadi tugas manusia untuk memberikan makna pada dunia melalui pencapaian eksistensi yang otentik, sesuatu yang mentransendensasikan keterbelengguan pada fakta – fakta kehidupan sehari –hari yang membutakan manusia pada kebenaran yang ada pada dirinya sendiri. Keotentikan, menurut Martin Heidegger meliputi kesadaran akan waktu dimana manusia mengartikannya sebagai sebagai proses kemunculan dari yang tidak ada dan bergerak menuju kenihilan kematian. Penerimaan akan nasib yang seperti ini memberikan kemerdekaan pada individu, peneriman akan nasib seperti ini juga memberikan makna pada kehidupan manusia.
Pemikiran – pemikiran Martin Heidegger yang ada dalam Being and Time sebenarnya tidak sepenuhnya baru, seperti yang sudah dituliskan diatas bahwa pada dasarnya pemikiran itu merupakan sebuah penggabungan antara dua pendekatan filsafat yaitu filafat eksistensialis Soren Kierkegaard dan Friedrich Nietzsche serta fenomenologi-nya Husserl. Penggunaan metode fenomenologi oleh Heidegger bertujuan untuk menetapkan kebenarann universal dengan menguji struktur esensial pengalaman dan mengaplikasikannya pada persoalan pengalaman manusia. Memahami ontologi dan fenomenologi menjadi sangat penting sebelum masuk kepada pembacaan dan pemahaman pemikiran Martin Heidegger dalam Being and Time.
Pemikiran Martin Heidegger yang ada dalam Being and Time seringkali dianggap sebagai sebuah kemuraman dan bersifat nihilisme karena Martin Heidegger menekankan pada penderitaan dan kematian. Martin Heidegger memberikan fokus perhatian pada aspek – aspek semacam ini karena hal ini dianggap memberikan penjelasan yang nyata terhadap realitas “ada” (being) yang melekat pada diri manusia. Being (ada) diungkap melalui pengalaman secara dramatis yang menunjukkan bahwa ada celah antara “ada” dan yang “tidak ada”.
Pengalaman yang terdalam semacam ini merupakan refleksi kemungkinan dari “ada (being) yang tidak dimiliki oleh manusia” yaitu kematian. Untuk itu “kemungkinan yang mustahil” semacam ini menyingkapkan keterbatasan manusia sebagai mahluk hidup baik itu keterbatasan dan dorongan untuk hidup. Masa depan kematian berfungsi sebagai sebuah kondisi yang radikal bagi kemungkinan pengalaman manusia dan dengan demikian memberi keotentikan pada manusia. Keotentikan itu melibatkan kesadaran akan waktu, yang bagi manusia, waktu adalah suatu proses kemunculan dari yang tidak ada menuju kepada nihilisme kematian. Penerimaan nasib semacam ini mengubah pandangan akan kemerdekaan individual dan memberi arti pada kehidupan seseorang. Salah satu ajaran mendasar eksistensialisme, Being and Time membawa pengaruh yang besar pada pemikiran di Eropa abad ke-20.
Pada pertengahan tahun 1930-an pemikiran Heidegger mengalami sedikit perubahan. Dalam tulisannya yang kemudian Heidegger beralih dari pembahasan mengenai pengalaman manusia kepada “alam ada”. Dia juga menekankan pada adanya dekadensi dunia modern dimana dia berpendapat bahwa kemanusaan “telah keluar dari ada” (being), pendapat ini didasarkan pada rujukannya pada filsafat Yunani. Pada pemikiran pra Socrates khususnya Parmeides, Heidegger menemukan hanya satu pemahaman yang jelas mengenai being. Pada masa Aritoteles pemahaman semacam itu hilang karena penekanan pada realitas manusia sebagai ciptaan yang rasional (rational creatures). Heidegger meletakkan penekananan tertentu pada bahasa sebagai alat dimana manusia dapat mengcounter kembali being dan menekankan pada peran khusus puisi drama dan fungsi bahasa. Satu hal yang dapat dicapai oleh Heidegger dalam puisi adalah sebuah bukti mengenai pujian serta pendapat – pendapatnya pada seorang penyair Jerman Friedrich Hšlderlin. Heidegger juga mampu menemukan kata – kata dengan makna yang bermacam – macam dari akar etimologisnya. Idiosyncratic (suatu karakteristik struktur atau karakteristik perilaku yang aneh pada seseorang atau kelompok) Heidegger, serta penggunaan bahasanya dan kadang irama quasi-mistisnya sering dianggap sebagai penghalang dalam memahami filsafat Heidegger.
Namun demikian banyak konsep yang diperkenalkan oleh Heidegger menjadi sangat umum saat ini contohnya mengenai pentingnya upaya pada pencapaian eksistensi otentik dalam menghadapi massa anonim dalam pelbagai tingkatan, arti pentingnya intensi, pengalaman yang bersifat signifikan-terbuka (significance-disclosing) dan kesulitan pendeskripsian gambaran dasar eksistensi manusia.[]

WHY SYSTEMIC AGRARIAN CONFLICTS ARE CONTINUING TO BREAK OUT ACROSS THE LAND?

Why systemic agrarian conflicts are continuing to break out across the land
http://www.downtoearth-indonesia.org/story/why-systemic-agrarian-conflicts-are-continuing-break-out-across-land

DTE 93-94, December 2012
By Noer Fauzi Rachman*

 

The systemic agrarian conflicts referred to in this article are protracted conflicts arising from opposing claims made on particular pieces of land, or over natural resources and community-owned areas or territories, by giant corporations in the business of infrastructure, production, resource extraction and conservation, and where each opposing side is taking direct or indirect action to negate the claim of the other. This type of agrarian conflict arises from the granting of licences and concessions to corporations by public officials—including the Minister for Forestry, Minister for Energy and Mineral Resources, the Head of the National Land Agency (BPN), regional governors and local district heads—which sanction them to use land, natural resources and territories for infrastructure, production and extraction projects as well as conservation.
The way the law is applied, the use of force, the criminalisation of local community figures, manipulation, fraud and coercion are all used widely and systematically. These tactics are often used to deny local people’s land claims or to transfer control over land, natural resources and territories into the hands of these giant corporations for their projects/concessions. They also exclude local people from, or limit their access to, land, natural resources and territories. Conversely, direct opposition on the part of local people—whether facilitated by social movement organisations, NGOs, or by the political elite—challenges this transfer of control, forced exclusion of the local population, or limiting of access to the land.

 

The case of palm oil plantations

The production of crude palm oil (CPO) has been increasing rapidly from year to year. Indonesia is the biggest producer of CPO in the world. According to figures from Indonesian Commercial Newsletter (July 2011) CPO production climbed from 19.4 million tonnes in 2009 to 21 million tonnes in 2010. In 2011, it is estimated that production will rise by 4.7%, to approximately 22 million tonnes. Total exports of CPO are also increasing, from 15.65 million tonnes in 2010 to an estimated 18 million tonnes in 2011. From the total amount of CPO produced in the country, only around 25% (approximately 5.45 million tonnes) is consumed by the domestic market. This level of production is supported by the ongoing expansion of oil palm plantations, which increased from 7.5 million hectares in 2010 to 7.9 million hectares the following year.
Data from the Directorate General of Estate Crops in 2012 shows that the extent of oil palm plantations in Indonesia has reached 8.1 million hectares. However, according to the Indonesian NGO network Sawit Watch, the actual area covered is much higher, thought to total around 11.5 million hectares. It is often the case that palm oil plantations develop areas beyond their legal boundaries. A proportion of the total area noted by the Directorate General are plantations cultivated by farmers on their own land. According to Dirjenbun data (2012), this amounts to 40% of all oil palm cultivation; Sawit Watch (2012), however, maintains that the proportion is actually less than 30%. With an expansion rate of 400,000 hectares per annum, driven by the government, private businesses and local farmers, the area of land that will be devoted to palm oil cultivation by 2025 is projected to reach 20 million hectares. The question remains: where will this land for expansion come from?
The data presented at a sustainable plantations coordination meeting in Pontianak, West Kalimantan on 25 January 2012 by Herdradjat Natawidjaja, the Director of Post-harvest and Business Development of the Directorate for Estate Crops at the Ministry of Agriculture, makes very interesting reading. He stated that about 59% of the 1000 oil palm companies across Indonesia are currently engaged in land-related conflicts with local communities. A team from the Directorate General for Estate Crops has identified such conflicts in 22 provinces and 143 districts. In total, there are around 591 conflicts, most of which are concentrated in Central Kalimantan (250 cases), followed by North Sumatra (101 cases), East Kalimantan (78 cases), West Kalimantan (77 cases) and South Kalimantan (34 cases).

 

Consequences

Problems stemming from large scale land acquisition for investments in infrastructure, plantations, mining and forestry—or, to use a more partisan term, land grabbing—score the highest number of complaints from the public, as repeatedly reported by the National Commission for Human Rights. From a human rights perspective, the grabbing of land, natural resources and territories is a violation of the people’s economic, social and cultural rights. When violent conflict breaks out between corporations, the security forces and local people, it becomes a matter of civil and political rights violations. The squeeze on community land, and the resulting decline in people’s ability to fulfil their daily needs independently through farming, marks the early stages of the transformation of their existence as farmers with diverse livelihoods towards a state of landlessness. Some of them will become wage labourers and others will be unemployed or underemployed.
One of the consequences of protracted agrarian conflict is the way it spreads: disputes over land claims, natural resources and territories can turn into conflicts about other issues. Longstanding agrarian conflicts may precipitate a socio-ecological crisis: forcing villagers to migrate to new areas to seek new farmland or to join the ranks of the urban poor. In this way, rural conflicts become the source of new problems in the cities.
In extended agrarian conflicts, people want to know what the government position is and what role it plays. Communities can sometimes feel there is no protective or supportive government at all. In the early stages of the dispute, they protest against the government. When they are then criminalised, they feel that the government is against them. In turn, their loss of faith in the government can erode the victims’ sense of being Indonesian, part of the nation.
The articulation of agrarian conflict can take other forms too, including disputes between landowning farmers and plantation workers, ethnic conflicts between local communities and migrants, and inter-village conflicts. A 2012 study by the Peace-building Institute (Institut Titian Perdamaian) shows that the majority of large-scale ethnic and religious conflicts that occurred during and after Indonesia’s transition to democracy (1998-1999) were rooted in struggles over land, natural resources and territories.

 

Quo vadis the Integrated Agrarian Conflict Resolution Team?

When these conflicts persist at high-intensity, communities seek access to social movement organisations, NGOs, local government councils, the National Land Agency, the Ministry of Forestry, the National Parliament, the National Human Rights Commission, and so on. In a number of cases, some of the claims and needs of the victims can be addressed according to the authority or capacity of these organisations. However, this is often not the case with conflicts that have already become chronic, whose complexity involves multiple sectors and whose impacts have already spread.
This type of systemic agrarian conflict is perpetuated because of the unchecked decisions made by various public officials (Minister for Forestry, Head of the National Land Agency, Minister for Energy and Mineral Resources, as well as district heads and governors) who include community land, natural resources and territories in concessions handed out to corporations for production, extraction and conservation projects. We know that, based on their authority, the motivation of these officials is to collect rents and to achieve economic growth; they therefore continue to grant licences and land rights to these giant corporations. We also know that if a correction is indeed made, these officials will in turn be sued by companies whose concessions are reduced in size or cancelled. The officials involved in such cases will certainly want to avoid the risk of incurring losses should they lose in court.
Systemic agrarian conflicts have now become chronic, with wide-ranging impacts. We can no longer rely on conventional methods to tackle them. At this point, we need an institution with full authority, that functions across the government sectors, and which has sufficient capacity to deal with past, present and future agrarian conflicts. Furthermore, systemic agrarian conflict needs to be overcome by dealing with the roots of the problem, namely the agrarian imbalance, marked by the dominant position held by corporations in the control over land and management of natural resources. Indonesia does not have legal and policy instruments in place to limit the maximum extent of land that the holding companies of predatory capitalist corporations can control. If we want to deal with the root of this problem, our commitment as agrarian reformers needs to be renewed.
At a cabinet meeting at the Attorney General’s office in South Jakarta on 25 July 2012, President Susilo Bambang Yudhoyono gave a directive to set up an agrarian conflict resolution team. The team’s terms of reference, including the extent of its authority and the team’s operational methods, are being formulated by the President’s Unit for Development Monitoring and Oversight (UKP4) so that it can then be implemented by the Office of the Ministry for Politics, Law and Security.
Quo vadis this new organisation?

 

Notes:
*) Noer Fauzi Rachman holds a PhD in Environmental Science, Policy and Management from University of California, Berkeley. He is currently the director of the Sajogyo Institute in Bogor, West Java; he also teaches in the Faculty of Human Ecology at the Institute of Agriculture (IPB) in Bogor.
The original Indonesian language version of this article appeared in Media Indonesia in March 2012, and was translated by DTE with the author’s kind permission.

GAGASAN EKONOMI BIRU INDONESIA MULAI DILIRIK

Gagasan Ekonomi Biru Indonesia Mulai Dilirik

Penulis : Agnes Swetta Br. Pandia | Senin, 4 Juni 2012
in :Kompas/Agnes Swetta Pandia Forum Kerjasama Ekonomo Asia-Pasifik (APEC) di Kazan, Rusia, 4-5 Juni 2012.

KAZAN, KOMPAS.com — Gagasan Indonesia tentang ekonomi biru (blue economy) terus menggelinding. Hampir semua anggota Kerjasama Ekonomo Asia-Pasifik (APEC) menyambut dengan antusias, sehingga Pemerintah Indonesil perlu segera membuat konsepnya dalam tataran yang jelas.
Gagasan itu sebenarnya sudah muncul pada Senior Official Meeting (SOM) I di Moskow, Rusia, pada Januari 2012, dan ditindaklanjuti pada Forum APEC 2012 di Kazan, Rusia, Senin (4/6/2012).
Dalam kesempatan itu Amerika Serikat (AS), China, dan Filipina, sudah menyatakan dukungannya secara penuh tentang ekonomi biru. Wartawan Kompas Agnes Swetta Pandia melaporkan, dalam sidang APEC yang berlangsung, Minggu (3/6/2012), Filipina menyatakan pemerintahnya secara katagoris akan ikut mematangkan konsep ini bersama Indonesia.
Menurut Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Arto Suryodipuro, China malah sudah maju selangkah dengan konsep lanjutan berupa APEC Blue Economy Forum, sebagai wadah untuk menggodok soal ekonomi kelautan, tanggung jawab sosial perusaahaan (CSR), scientific management awareness, status kesehatan laut (pencemaran), serta manajemen kelautan.
Dalam pandangan China, lautan dan pantai merupakan sumber pangan, oksigen, dan kehidupan habitat yang tanpa batas. Sepanjang sejarah, manusia senantiasa memanfaatkan pantai untuk berbagai keperluan hidup, bahkan 40 persen populasi manus ia berada di bibir lautan. Namun sangat disayangkan, kata Arto, kesadaran manusia terhadap pentingnya lautan dan pantai baru muncul belum lama.
Sementara itu, beberapa anggota APEC justru fokus pada pembangunan dengan cara kurang ramah terhadap lautan, antara lain dengan cara mengeksploitasi laut tanpa mengindahkan keberlangsungan ekosistem di dalamnya. Justru karena penurunan kualitas laut, anggota APEC perlu mendukung konsep ekonomi biru, sebuah paradigma manajemen kelautan yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi kehidupan manusia.
Arto mengemukakan, sesuai permintaan Indonesia pada Desember 2011, Sekretrariat APEC telah menyelesaikan pemetaan kegiatan yang terkait dengan kelautan. Kegiatan itu tidak hanya terkait ketahanan pangan, namun menyangkut energi, transportasi, kesehatan, komunikasi, serta persiapan tanggap darurat.
“Kami sadar bahwa banyak yang penuh harap tentang detail ide dari Ekonomi Biru. Saya bisa janjikan, dalam waktu tidak terlalu lama Inonesia akan meluncurkan tujuan dan mekanisme ekonomi biru,” kata Arto.
Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia, Djauhari Oratmangun, sekaligus sebagai acting Senior Officials APEC Indonesia, menyatakan bahwa ekonomi biru akan memberi manfaat banyak bagi Indonesia. “Indonesia yang sebagian wilayahnya merupakan lautan, pasti akan meraup keuntungan paling banyak, karena Indonesia adalah negara maritim,” katanya. []

EKONOMI POLITIK KRISIS ENERGI INDONESIA

Ekonomi Politik Krisis Energi Indonesia
Oleh Linda Sudiono, Anggota Another Study Center, Jakarta

In:Satrio Arismunandar <satrioarismunandar@yahoo.com>,Tuesday, 24 April 2012, 19:58

KETIKA pemerintah SBY-Boediono berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal April 2012 lalu, di lapangan ia dihadapakan pada gelombang perlawanan massa yang luas. Tidak hanya di Jakarta, dimana ribuan mahasiswa dan sektor rakyat miskin lainnya bergabung dalam barisan unjuk rasa menentang rencana tersebut, di Ternate, ratusan mahasiswa melakukan aksi menolak kenaikan BBM dan menutup Bandara Baabulah. Di Makasar, Sulawesi Selatan, pengunjuk rasa melakukan aksi pembakaran ban sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap rencana pemerintah tersebut. Di Yogyakarta, posko perlawanan didirikan oleh persatuan gerakan massa untuk mengawal runtutan unjuk rasa. Di Purwokerto, Jawa tengah, massa memblokade jalan jendral Sudirman. Aksi serupa juga terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat; Medan, Sumatera Utara; Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan lainnya.
Merespon aksi-aksi penolakan tersebut, pemerintah kemudian menerjunkan aparat kemanan dari TNI maupun kepolisian. Dengan mengatasnamakan pengembalian ‘stabilitas nasional,’ aparat mulai dikerahkan untuk menekan gelombang perlawanan rakyat yang semakin tinggi. Aksi massa hampir di semua daerah mendapatkan tindakan represif berupa pukulan, gas air mata, penangkapan, dll. Di Jakarta, lima mahasiswa yang unjuk rasa ditembak di dalam kampuns Universitas Kristen Indonesia, Salemba, dan tiga mahasiswa lainnya di dalam kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Tetapi, aksi penolakan ini bukan yang pertama kalinya, dan mungkin juga bukan yang terakhir. Sejarah kenaikan BBM pasca reformasi selalu mengundang gerak perlawanan massa. Untuk itu, perlu kiranya kita memahami dan memberikan perspektif pada aksi-aksi penolakan massa ini secara ekonomi politik. Sebab sebagian kalangan menuduh bahwa aksi-aksi massa ini merupakan cerminan dari masyarakat yang irasional, berhadapan dengan kebijakan yang sebenarnya sangat rasional. Bagi kalangan ini, aksi-aksi ini merupakan korban dari para intelektual dan politik yang menyuarakan demagogi populisme, demi kepentingan politik jangka pendek. Untuk menangkis argumen itu, dalam tulisan singkat ini saya akan memfokuskan pembahasan pada dampak ekonomi politik perminyakan global terhadap kenaikan harga BBM di Indonesia. Dengan demikian diharapkan pembaca mampu menarik garis dialektis antara kondisi subyektif massa tertindas dengan kondisi obyektif perekonomian dunia.

Dampak Global Kenaikan Minyak Dunia

Saat ini, dunia tengah dihadapkan pada ancaman tingginya harga minyak dunia, yang boleh jadi tertinggi selama ini, dengan pengecualian pada beberapa momen tertentu sebelum krisis ekonomi 2008. Pemicu kenaikan ini disebabkan oleh beberapa hal, misalnya, adanya ancaman dari Iran untuk menutup selat Hormuz yang sangat strategis jika Iran dilarang atau diberi sanksi karena mengekspor minyaknya. Selat hormuz merupakan selat yang menghubungkan negara-negara penghasil minyak di Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dengan Samudera Hindia. 40 persen kapal tanker minyak dunia melewati selat tersebut. Menurut catatan Departemen Energi AS, pada tahun 2011, sekitar 17 juta barrel minyak yang setiap hari melintasi selat tersebut, dan hingga kini tak ada satu tempat pun yang bisa menggantikan peran dari jalur ini. Dengan demikian, jika selat Hormuz akhirnya diblokir, para analis memperkirakan harga minyak dunia akan naik menjadi $50 atau lebih per barrel. Dengan harga minyak yang kini telah mencapai sekitar $100 per barrel, jika ancaman Iran ini terwujud maka harga minyak bisa menembus angka $200 per barrel. Dan itu berarti, ekonomi berada dijurang resesi besar.[1]
Pemicu lain dari melonjaknya harga minyak dunia adalah ketakutan akan ancaman perang baru di Timur Tengah dan gejolak yang melanda negara kaya energi, Nigeria. Tetapi, ada faktor lain yang lebih menentukan naiknya harga minyak dunia, faktor yang bersifat permanen dalam jangka panjang, yakni kelangkaan pasokan minyak tersebut. Ahli ekonomi politik perminyakan Michael T. Klare mengatakan, kini era yang disebut ‘easy oil’ telah lewat. Tidak ada lagi minyak murah dan mudah didapat yang menyebabkan industri kendaraan bermotor bebas berproduksi tanpa batas, misalnya. Dengan struktur ekonomi kapitalis yang sangat haus minyak, maka kurangnya pasokan dibandingkan dengan tingginya konsumsi akan minyak menyebabkan harga minyak pasti terus naik dalam jangka panjang. Tidak berarti bahwa beberapa bagian bumi tak lagi mengandung minyak, tapi menurut Klare, setiap upaya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi ladang-ladang minyak baru pasti membutuhkan biaya yang
sangat mahal. ‘Kini setiap barrel yang kita konsumsi berarti semakin tinggi biaya untuk penggalian, penyulingan, dan semakin mahal yang kita bayar di stasiun pompa minyak,’ ujarnya.[2]

Bagaimana Dengan Indonesia?

Dengan mengerti ekonomi politik perminyakan global di atas, maka kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan penghematan tampak masuk akal. Tetapi, yang jahat dibalik alasan penghematan itu adalah, kebijakan ini tidak menyentuh sedikitpun struktur ekonomi politik pembangunan kapitalistik yang dianut pemerintahan SBY-Boediono.
Tidak ada grand design bagaimana mengelola sistem transportasi yang efektif, efisien, dan murah, tata ruang yang hemat energi, atau pembangunan berbasis energi alternatif. Apa yang terus dilakukan oleh pemerintahan neoliberal ini adalah ‘terus menaikkan harga BBM sembari tetap menjalankan strategi pembangunan yang haus minyak.’ Akibatnya, tindakan penghematan ini selalu dilandaskan pada alasan darurat, sebagai akibat fluktuasi harga minyak yang sangat tajam di pasar internasional. Di sini, kata ‘darurat’ dipakai untuk menanikkan harga BBM, bukan untuk mencari alternatif strategi pembangunan yang akan meminimalisir ketergantungan pada BBM. Karena itu kebijakan menaikkan harga BBM ini bukan yang terakhir, dan dalam jangka pendek maupun panjang sudah pasti merugikan rakyat miskin yang sesungguhnya mengonsumsi minyak hanya untuk pemenuhan kebutuhan subsistennya semata. Kalau kita lihat secara makro, kita temukan bahwa alasan penghematan itu memiliki motif ekonomi politik tertentu. Berdasarkan data yang ada, potensi energi fosil jenis minyak Indonesia mencapai 86,9 milyar barel, 9 milyar barel untuk cadangan dan 500 juta barel produksi per tahun. Di ladang minyak sendiri, sepuluh perusahaan asing (BP, Caltex, CNOOC, Connocophilips, Total Fina/ELF, Unocal, VICO, Exonmobil, EXSPAN, Petrocina) menguasai 84 persen produksi minyak Indonesia dan perusahaan Caltex menguasai sebesar 56 persen.
Besarnya penguasaan korporasi asing atas ladang minyak tersebut, bisa kita telusuri hingga ke tahun 2000. Saat itu, USAID secara bangga mengungkapkan kerjasamanya dengan Asia Development Bank (ADB), untuk mengintervensi regulasi Migas di negara Asia dan kerjasama dengan World Bank (WB), untuk melakukan studi terkait penetapan kebijakan harga Migas dunia. Konkretisasi kerjasama ini segera terwujud setahun kemudian di Indonesia, dalam bentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, pemerintah semakin terbuka memberikan peluang kepada investasi asing untuk dapat menguasai produksi Migas Indonesia dari Hulu ke Hilir. Setiap perusahaan minyak asing diberi kesempatan untuk membuka 20.000 SPBU di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berjalan seiring dengan beralihnya Kuasa pertambangan dari BUMN Pertamina kepada Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) dan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai perwakilan dari pemerintah untuk melakukan Production Sharing Contract antara Indonesia dengan korporasi Migas.[3] Berdasarkan konsep Production Sharing Contract, maka BP Migas dan BPH Migas yang kemudian akan membagi hasil produksi bersih (selisih antara harga jual produksi minyak dengan harga produksi) antara pemerintah Indonesia dan perusahaan kontrak lainnya, termasuk Pertamina yang berbentuk perseroan. Dalam rangkaian ini, posisi Pertamina adalah setara dengan perusahaan migas lainnya dalam memperebutkan tender migas di Indonesia, yang berarti pengeleminasian perlindungan industri minyak nasional. Selain itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang membangun dua kilang minyak dengan kapasitas produksi 300 ribu perbarel perhari. Salah satu daya tarik yang menghiasi pembangunan kilang minyak ini adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif investasi kepada tiga sektor industri, yakni industri logam dasar, kilang minyak, dan gasifikasi batu bara. Konten insentif yang akan diberikan oleh pemerintah meliputi pembebasan bea masuk atas impor barang modal, pembebasan 100 persen pajak pertambahan nilai katalis dan suku cadang untuk keperluan operasional kilang minyak, dan jaminan pinjaman dari pemerintah. Yang lebih menarik adalah rencana produksi minyak pemerintah yang akan difokuskan pada kandungan oktan 80 Ron, yaitu Pertamax. Secara perlahan pemerintah akan menghilangkan subsidi bahan bakar yang selama ini diberikan kepada Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium untuk meningkatkan daya saing perusahaan minyak asing (yang produksi utamanya adalah pertamax). Pertamina menargetkan untuk mengurangi produksi premium sebanyak 11,96 juta kiloliter pada tahun 2001, 10,79 juta kiloliter pada tahun 2013, 10,51 juta kiloliter pada tahun 2014, 4,19 juta kiloliter pada tahun 2015, 3,06 juta kiloliter pada tahun 2016 dan kemudian berhenti sama sekali pada tahun 2017.[4] Dengan kata lain, pemerintah tidak perlu lagi dibuat pusing dengan subsidi BBM jenis premium dan aksi-aksi penolakan kenaikan BBM karena BBM jenis premium tidak akan lagi menyentuh kehidupan masyarakat Indonesia secara total pada tahun 2017.
Terakhir, Pasal 7 Ayat 6a Undang-Undang APBN-P 2012 terkait penyesuaian harga minyak Indonesia pada fluktuasi minyak global dengan taraf ICP 15 persen, adalah strategi pemerintah untuk menghidupkan kembali roh dalam Pasal 28 Undang-Undang Migas yang beresensi sama, MELEGITIMASI penetapan harga minyak nasional pada mekanisme persaingan harga global. Minyak menjadi komoditi yang berspekulasi di pasar global dan akan pulang dengan membawa nilai hasil spekulasi global pula.

Penutup

Dengan mengerti ekonomi politik perminyakan ini, bisa dimengerti mengapa setiap kali pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM, bersamaan dengannya muncul aksi-aksi massal yang menolaknya. Penolakan ini, dengan demikian merupakan respon rasional atas kebijakan yang memiskinkan rakyat banyak dengan dalih penghematan energi.
Dasar ekonomi politik ini juga berarti, aksi-aksi penolakan ini melampaui aksi-aksi yang hanya sekadar kritik terhadap kebijakan SBY-Boediono, atau bahkan sekadar bertujuan menjatuhkan pemerintahannya. Jika aksi-aksi ini berhenti pada dua isu ini, maka akan dengan mudah terjebak pada konflik dan fragmentasi di tingkatan elite kekuasaan yang sebenarnya sama-sama pro-neoliberalisme. Aksi-aksi tersebut, semestinya ditujukan untuk mengganti sistem pembangunan kapitalistik yang haus minyak ini, dengan sistem sosialis yang berbasis pada pembangunan sumberdaya manusia. Hanya dengan cara itu kita bisa mengelak dari kutukan akan berakhirnya era ‘easy oil.’ ***

 

Daftar Pustaka

[1] Michael T. Klare, ‘Why Closure of the Strait of Hormuz Could Ignite a War and a Global Depression, ’http://www.alternet.org/story/153955/why_closure_of_the_strait_of_hormuz_could_ignite_a_war_and_a_global_depression/, diunduh pada 4/17/2012.

[2] Michael T. Klare, ‘Why Twenty-First Century Oil Will Break the Bank – and the Planet,’ http://www.huffingtonpost.com/michael-t-klare/obama-gas-prices_b_1342042.html, diunduh pada 4/17/2012.
[3] http://www.iesr.or.id/blog/?p=399

[4] http://www.pikiran-rakyat.com/node/174338

EKOMOMI HIJAU DAN KETIDAKADILAN

Ekonomi Hijau dan Ketidakadilan

http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=42&id=39786
RABU, 10 Oktober 2012

Dalam Pengelolaan Tambang Emas di Gunung Botak

Sejak beroperasinya tambang emas di Gunung Botak, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, hingga saat ini uang yang beredar untuk pembelian emas mencapai Rp. 365 triliun lebih. Uang triliunan ini dikhabarkan dinikmati oleh para penambang dari luar maupun dari masyarakat local.

Bukan hanya itu, masyarakat Buru yang dulunya biasa-biasa saja, sekarang mendadak kaya raya.Demikian diungkapkan Ketua DPN Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (ASPERI) Andi Ridwan Adam (Radar Ambon,8/10/2012). Pernyataan ini perlu dicek kembali kebenarannya, darimana sesungguhnya perhitungan ini diperoleh? Namun Jika pendapatnya dapat dipertanggung jawabkan, maka ada beberapa hal yang perlu dikomentari.

Pertama, Kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan pembangunan bukan hanya diukur dengan meningkatnya pendapatan mereka, namun lebih jauh dari itu, diperlukan lingkungan yang baik , relasi social masyarakat yang baik dan pendapatan yang berkelanjutan. Selama ini kegiatan penambangan di Gunung Botak diketahui telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, persoalan kesehatan, persoalan social dan lainnya. Apalah artinya uang yang banyak, jika kemudian relasi social masyarakat terganggu dan masyarakat kemudian sakit-sakitan sebagai dampak pencemaran Mercury (air raksa) akibat ekploitasi emas di Gunung Botak.

Jangan kemudian masyarakat dininabobokan dengan banyaknya jumlah uang yang mereka terima saat ini, namun ke depan mereka akan menghadapi ancaman bencana akibat lingkungan yang rusak dan tidak berlanjutnya pendapatan mereka akibat ditutupnya kegiatan pertambangan. Harus diingat bahwa emas merupakan sumberdaya alam yang tak dapat diperbaharui, jika dieksploitasi emas akan habis seiring dengan berjalannya waktu.

Kedua, Penambangan emas di Gunung Botak melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah penambang pendatang dibandingkan dengan penambang dari masyarakat adat/local. Masyarakat adat/local tidak berdaya untuk mengeksploitasi sumberdaya alam, bersaing dengan penambang pendatang.

Mereka tidak berdaya dari segi modal, teknologi, informasi, managemen dan lainnya yang menyebabkan mereka tersisih. Sayang sekali Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia tidak menyertakan data, seberapa besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat adat/local dari kegiatan pertambangan tersebut dibandingkan pendapatan penambang pendatang. Masyarakat adat/lokal kedepan akan menghadapi ancaman kerusakan lingkungan yang luar biasa dan dampak dari ekploitasi sumberdaya alam emas tersebut.

Sebaliknya, kelompok masyarakat lainnya yang memperoleh manfaat besar dari eksploitasi sumberdaya emas menikmati hasilnya tampa sedikitpun membayar sebagai dana konpensasi untuk pemulihan, pelestarian dan perawatan lingkungan yang telah dirusaknya. Penambangan emas di Gunung Botak juga melanggar prinsip keadilan antar generasi. Pengelolaan tambang emas yang baik semestinya memberikan akses dan peluang yang sama bagi generasi mendatang untuk tetap dapat menikmati kekayaan sumber daya emas di pulau Buru dan menikmati lingkungan yang baik pula. Namun dengan cara eksploitasi sumberdaya emas seperti saat ini, saya menyangsikan hak-hak generasi mendatang di pulau Buru dapat terpenuhi.

Kehidupan masyarakat adat di pulau Buru sangat bergantung pada keberadaan ekosistem alam disekitarnya. Alam di Buru tidak hanya memberi mereka sumber kehidupan secara ekonomi, namun juga menentukan cara berpikir dan bertindaknya. Oleh karenanya penilaian beberapa pihak yang hanya mempertimbangkan manfaat aspek ekonomi sesaat dalam kegiatan penambangan di pulau Buru dapat mereduksi berbagai persoalan –persoalan lainnya yang sekarang muncul seperti pencemaran lingkungan, konflik social, pelanggaran HAM,dan sex bebas.

Selanjutnya akibat rusak dan hilangnya ekosistem alam di sekitar tempat tinggal masyarakat adat/local akan secara langsung menyebabkan rusak dan hilangnya budaya masyarakat adat yang sangat menghomati alam. Ketiga, masyarakat adat/local selalu memegang prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Mereka hidup seadanya, sebagaimana alam itu. Mereka memanfaatkan alam sejauh yang dibutuhkan, mereka tidak rakus dan tidak menimbun untuk memperkaya diri.

Mereka tidak perlu kaya raya seperti yang disampaikan ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat. Mereka tidak seperti masyarakat modern yang berpandangan antroposentris yang harus menaklukan alam, mengeksploitasi alam secara besar-besaran demi hidup bermewah-mewah dalam kelimpahan dan berkelebihan. Mereka tidak seperti manusia modern yang materealistik, konsumtif dan eksploitatif yang kemudian menyebabkan rusaknya alam. Eksploitasi emas di Gunung Botak yang rakus seperti saat ini merupakan presenden buruk bagi masyarakat adat dalam mengelolah lingkungannya.

Ekonomi Hijau
Kegiatan pertambangan di Gunung Botak telah menimbulkan berbagai dampak. Gunung Botak yang kaya dengan emas dianggap tampa pemilik,merupakan milik bersama (“the commons”) yang harus dieksplotasi secara rakus. Garret Hardin menyebutkan bahwa kegiatan penambangan merupakan salah satu contoh “the tragedy of the commons” (tragedy milik bersama). Tragedi milik bersama terjadi ketika setiap orang merasa bahwa karena tidak ada yang menjadi pemilik dari “the commons” maka masing-masing mengeruk milik bersama itu sebanyak-banyaknya secara eksploitatif tampa ada tanggung jawab sama sekali untuk menjaga dan melestarikannya.

Praktek seperti inilah yang sedang berlangsung di Gunung Botak, pulau Buru. Ekonomi hijau yang menjadi arus utama pengembangan ekonomi dunia mestinya dapat dipraktekkan Pemda Buru dalam mengelola sumberdaya emas di Gunung Botak, pulau Buru. Dengan mempraktekkan ekonomi hijau, ekstraksi bahan baku pertambangan akan lebih rasional dan dapat meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengendalian pencemaran, preservasi dan reklamasi area pertambangan. Praktek ekonomi hijau dalam pengelolaan pertambangan di Gunung Botak juga dapat menjamin rasa keadilan antar generasi karena pengelolaannya tidak rakus dan karenanya praktek ekonomi hijau dapat menjamin pendapatan masyarakat Buru yang berkelanjutan.

Beberapa contoh praktek ekonomi hijau yang telah berhasil dalam pengelolaan pertambangan seperti “Environment Performance Bond” dan “User Charge” (Resitribusi pengguna) ditawarkan untuk dilaksanakan di pulau Buru dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan emas. “Environment Performance Bond” merupakan instrument ekonomi dimana setiap kegiatan pertambangan diwajibkan untuk menyerahkan “dana kinerja lingkungan” sebagai penjamin bahwa pelaku kegiatan akan melaksanakan reklamasi terhadap galian tambang atau “user charge” yang merupakan instrument ekonomi yang sudah lama dikenal, sederhana dan sangat efektif untuk pemanfaatan sumber daya alam. Akhirnya mengikutsertakan ongkos social yang riil pada eksploitasi sumberdaya alam emas di Gunung Botak merupakan salah satu cara untuk dapat memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Semoga !

“JANGAN PESTA SEKARANG, MENDERITA NANTI”

Tajuk Panarung  (Ruang Kebudayaan Harian Radar Sampit)
“Jangan Pesta Sekarang, Menderita Nanti”
Peringatan Wapres Boediono Untuk Masyarakat Dayak

 

Oleh Andriani S.Kusni,

 

 

Pekan Budaya Dayak yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, dari 27 sd 30 April 2013 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah, DR (HC) A.Teras Narang, SH mengatakan, penyelenggaraan Pekan Budaya Dayak 2013 ini merupakan “sarana promosi dan publikasi bagi Kalimantan. Terutama potensi pariwisata, hasil industri, perdagangan, peluang investasi serta ragam budaya tradisional masyarakat suku Dayak”. Ditegaskan oleh Teras bahwa “pembangunan dan investasi di Kalimantan harus mampu menyejahterakan masyarakat Dayak”.

Apakah keinginan Teras agar “pembangunan dan investasi di Kalimantan harus mampu menyejahterakan masyarakat Dayak”? Jawaban pertanyaan ini diisiratkan oleh peringatan Wakil Presiden (Wapres) Boediono ketika membuka Pekan Budaya Dayak tanggal 27 April 2013 lalu. Dalam sambutan pembukaannya, Boediono antara lain menekankan benar agar “warga Kalimantan memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di pulau. Hunakan sumber alam yang berharga itu sebagai pemicu atau leverage (pengungkit) dengan tujuan sebesar-besarnya menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, bukan sekadar dijual sebagai komoditas untuk pendapatan sekarang”. Dipesankan oleh Boediono, bahwa tambahan pendapatan dari hasil sumber daya alam jangan dikonsumsi untuk masa sekarang, tetapi untuk kepentingan masa depan. “Gunakan itu untuk meningkatkan kapasitas produktif daerah. Jangan pesta sekarang dan menderita nanti”. Pendapatan dari sumber daya alam, menurut Boediono, harus dimanfaatkan terutama untuk membangun dua kapasitas produktif daerah, yaitu kualitas sumber daya manusia dan kapasitas infrastruktur. “Sejarah menunjukkan bahwa penentu utama kemajuan suatu bangsa, suatu komunitas, adalah kualitas sumber daya manusia, segala daya kreasinya, bukan sumber daya alam yang akan habis”, ujar Boediono yang selanjutnya mengatakan, “agar potensi itu menjadi aktual, perlu dikelola dan dipadukan dengan unsur produktif lain yang diperlukan, yaitu manusia terampil, teknologi dan modal”.

Kebetulankah Boediono menyampaikan pesan yang bersifat peringatan ini di hadapan Pekan Budaya Dayak yang memakan biaya miliaran? Bahwa pesan ini mempunyai nilai umum, dalam artian berlaku untuk siapa saja, tentu tidak disanggah. Tapi bahwa pesan itu diucapkan di pembukaan Pekan Budaya Dayak dari seluruh provinsi Kalimantan, kitanya bukan pula tidak makna. Boleh jadi pesan peringatan demikian disampaikan kepada orang Dayak sebagai penilaian terhadap keadaan yang berlangsung di Kalimantan. Bukankah yang berlangsung sampai sekarang, yang dilakukan oleh penyelenggara Negara di Kalimantan lebih banyak menjual sumber daya alam in natura, tanpa pengembangan industri hilir. Industri sama sekali tidak berkembang. Sehingga sampai kepada bawang merah, garam dan banyak keperluan sehari-hari masih tergantung pada daerah luar. Kondisi yang terdapat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah tidak beda dari kondisi daerah jajahan, yaitu penyedia bahan mentah, tempat penanaman kapital (daerah dikapling-kapling), penyedia buruh murah, menjadi pasar bagi produk luar, budaya dominan adalah budaya yang asing dari diri Dayak, politik yang dilaksanakan tidak lain dari neo-liberalisme dengan label ekonomi kesejahteraan. Berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, bermartabat atau berkepribadian secara budaya, dalam keadaan terjajah demikian sangat jauh dari kenyataan. Sumber daya alam yang dimiliki pulau tidak berdampak menyejahterakan rakyat sekali pun dalam pidato selalu diulang-ulang untuk kesejahteraan rakyat. Berbicara tentang sumber daya manusia, khususnya di Kalimantan Tengah, keadaannya sama sekali tidak membanggakan. Perguruan tinggi lebih mendekati sejenis pabrik ijazah bukan pusat pemikir dan peneliti yang bisa menjadi tunjung nyahu, cahaya kilat kehidupan seperti yang diharapkan oleh para pendiri provinsi Kalimantan Tengah dahulu. Nilai dan ijazah menjadi komoditas. Dengan keadaan demikian Kalimantan Tengah tidak mempunyai syarat membangun dua kapasitas produktif daerah, yaitu kualitas sumber daya manusia dan kapasitas infrastruktur. Justru dua hal inilah yang menjadi sari utama pesan peringatan Wapres Boediono. Oleh karena itu pesan peringatan Boediono “Jangan pesta sekarang dan menderita nanti” sangat patut mendapat perhatian serius dari penyelenggara Negara berbagai tingkat, serta para pemuka masyarakat. Apalagi keadaan masyarakat Dayak hari ini sesungguhnya seperti yang sejak lama diingatkan oleh para pendahulu, “tempun petak batana sare, tempun uyah batawah belai, tempun kajang bisa puat” (punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar di rasa, punya atap basah muatan). Boleh jadi pula, Pekan Budaya Dayak memang dimaksudkan sebagai “sarana promosi dan publikasi bagi Kalimantan”, tapi secara psikologis pekan budaya kolosal ini secara tersirat menyimpan suatu kompleks oleh pengakuan diam-diam bahwa Dayak masih tertinggal dalam upaya mengembangkan kapasitas produktif daerah di bandingkan dengan provinsi-provinsi di Jawa dan Sumutra bahkan Sulawesi. Karena ikan busuk dari kepalanya, jika ingin keluar dari keadaan begini dan jika ingin maju melesat maka pertama “kepala-kepala ikan” itulah yang patut disehatkan.[]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers