Archive for the ‘esai’ Category

Jangan Sampai KPK Dibajak

Jangan Sampai KPK Dibajak

TRIBUNnews.comOleh Rachmat Hidayat | TRIBUNnews.com –  1 jam 7 menit lalu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabar tak sedap mengenai konflik di internal KPK sungguh mengusik ketenangan masyarakat. Banyak yang bertanya soal BBM dan SMS yang bercerita disharmoninasi para pimpinan KPK saat ini. Terlebih, Ketua KPK Abraham Samad sudah menyebut adanya pelanggaran dalam skandal bailout Bank Century.

Politisi PKS Aboebakar Alhabsy mengatakan, situasi itu  tidak bisa dibiarkan berlarut, masyarakat bisa galau karena hal ini. Apalagi, tinggal satu institusi ini yang dipercaya bisa berantas korupsi di  Indonesia.

“Bila cerita ini benar, saya kira ini bukan persoalan perbedaan pandangan atau pendapat hukum, tetapi ada indikasi kuat KPK sudah dibajak untuk kepentingan tertentu. Sekarang publik bisa menilai sendiri, siapa yang punya komitmen dan siapa sebenarnya  “orang
titipan” yang punya kepentingan di KPK,” kata politisi PKS Aboebakar Alhabsy, Senin (30/01/2012).

“Saya berharap pimpinan KPK berani jujur ke publik, bukankah mereka yang bilang “berani jujur itu Hebat”. Bila memang sudah tidak bisa lagi mengemban amanah ya sebaiknya mundur saja, jangan biarkan KPK kita dibajak orang. Saya berharap semua pihak bisa menghormati proses hukum yang berlaku, berikanlah keleluasaan kepada KPK untuk menuntaskan persoalan korupsi,” katanya.

Menurutnya, masyarakat sudah tidak bodoh, akses terhadap pengadilan sudah
sedemikian luas, mereka bisa memantau perkembangan persidangan Nazarrudin secara live.

Kasus Century
Ketua KPK: Ada Indikasi Perbuatan Melawan Hukum
Suhartono | Robert Adhi Ksp | Senin, 30 Januari 2012 | 05:56 WIB
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Abraham Samad (kanan) berkunjung ke Redaksi Kompas di Jakarta, Rabu (7/12/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua KPK Abraham Samad membenarkan bahwa ia pernah menyatakan kasus penyelidikan Bank Century bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan dari sebelumnya penyelidikan. Sebab, sudah ada indikasi perbuatan melawan hukum.

Ini pandangan hukum saya secara pribadi, dan kesimpulan saya, kasus Bank Century bisa ditingkatkan ke penyidikan. Pandangan ini pernah saya sampaikan dalam acara Big Baz di Kompas layar kaca belum lama ini.
– Abraham Samad

“Ini pandangan hukum saya secara pribadi, dan kesimpulan saya, kasus Bank Century bisa ditingkatkan penyidikan. Pandangan ini pernah saya sampaikan dalam acara Big Baz di Kompas layar kaca belum lama ini,” kata Abraham Samad saat dikonfirmasi Kompas, Minggu (29/1/2012) petang di Jakarta.

Ditanya apakah pendapat pribadinya itu masih sama dengan pernyataannya di Kompas layar kaca lalu, Abraham membenarkan, “Ya, masih.”

Mengenai adanya sinyalemen perbedaan pandangan di pimpinan KPK terkait kasus Bank Century dan Wisma Atlet, Abraham membenarkan hal itu.

“Akan tetapi, itu wajar dan KPK akan mengupayakan menjadi sama,” lanjut Abraham lagi.

Ia tak mau merinci indikasi perbuatan melawan hukum. Namun, catatan Kompas, salah satunya dari adanya pinjaman uang sebesar Rp 1 miliar yang dilakukan Deputi Gubernur Bank Indonesia non-aktif, Budi Mulia, kepada pemilik Bank Century, Robert Tantular.

Ini diperkuat laporan audit investigasi BPK yang menyebutkan adanya perubahan Peraturan BI sedemikian rupa untuk memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek terhadap Bank Century.

 

Penegakan Hukum
Century dan Wisma Atlet Bikin Pimpinan KPK Pecah?
Suhartono | Marcus Suprihadi | Minggu, 29 Januari 2012 | 17:04 WIB
PERSDA NETWORK/BIAN HANANSA Gedung KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah seorang inisiator hak angket Bank Century asal Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), Akbar Faizal, mengungkapkan informasi adanya perpecahan di antara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni antara Ketua KPK Abraham Samad dan dua pimpinan KPK lainnya, Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas.

Perpecahan dipicu kasus dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun dan kasus wisma atlet.

Hal itu diungkapkan Akbar Faizal, yang juga anggota Tim Pengawas DPR untuk Pelaksanaan Rekomendasi Pansus DPR atas Bank Century, Minggu (29/1/2012), di Jakarta.

“KPK, yang harusnya kompak dan solid untuk mengungkapkan kasus besar seperti Bank Century dan wisma atlet, saya dengar malah pecah. Ini sangat saya sayangkan. Dalam satu bulan ke depan, KPK harusnya menunjukkan kepastian atas kasus Bank Century dan wisma atlet,” papar Akbar.

Menurut Akbar, ia mendengar adanya pimpinan KPK yang mengkhianati janjinya dan komitmennya sewaktu pemilihan di DPR. Namun, ia tak mau menyebutkan siapa pimpinan KPK tersebut.

Halangi internal KPK

Secara terpisah, inisiator lain hak angket Bank Century, yang juga anggota Timwas DPR, Bambang Soesatyo, juga mendengar adanya perpecahan di antara pimpinan KPK terkait kasus Bank Century dan wisma atlet.

“Ada pimpinan KPK yang berusaha menghalang-halangi tindak lanjut penyelidikan dan penyidikan Bank Century dan wisma atlet. Padahal, Pimpinan KPK Abraham Samad sudah komitmen untuk melanjutkan penyelidikan kasus Bank Century ke tingkat penyidikan. Juga kasus wisma atlet yang akan diungkapkan tersangka-tersangka barunya,” tutur Bambang.

Menurut Bambang, saat Timwas DPR menyerahkan data dan dokumen Bank Century ke KPK, saya sudah mencium adanya perpecahan tersebut. “Waktu itu saya harapkan dan tegaskan, pimpinan KPK harus tetap solid untuk mengungkapkan kasus Bank Century dan wisma atlet,” ujar Bambang.

“Abraham Samad harus maju terus kalaupun ada pimpinan KPK yang menghambatnya untuk tidak melanjutkan penyelidikan kasus Bank Century ke tingkat penyidikan. Saya tahu siapa pimpinan KPK yang memang mau berkhianat,” ungkapnya, tanpa mau merinci siapa yang dimaksud.

Negara Autopilot atau Negara Lemah?

27.01.2012 09:18

Negara Autopilot atau Negara Lemah?

Penulis : Thomas Koten*

(foto:dok/ist)
Kehidupan rakyat tanpa negara atau negara tanpa pemimpin belakangan ini menyembul dalam wacana publik di media massa. Wacana ini menyembul dan menyeruak pascakunjungan para tokoh lintas agama ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tujuan kunjungan itu untuk menyampaikan seruan moral kepada KPK agar dapat melaksanakan tugas mulianya dalam memberantas korupsi di Republik ini.
Seruan moral para tokoh lintas agama tersebut tidak lebih menyuarakan jeritan rakyat soal tidak berjalannya aksi pemberantasan korupsi selama ini. Padahal, korupsi di Republik ini sudah mewabah dengan sangat mengerikan.
Seruan moral para tokoh lintas agama itu juga sebagai penyambung suara sebagian masyarakat yang berpesan lewat spanduk-spanduk  bertuliskan “Negeri Autopilot”, yang terpampang di sejumlah lokasi strategis di Jakarta, tulisan yang bermakna negeri ini berjalan nyaris tanpa pemimpin.
Artinya, bunyi spanduk yang terpampang di sejumlah lokasi strategis di Jakarta tersebut menunjukkan ungkapan kekecewaan rakyat karena tidak merasakan kehadiran pemimpin. Rakyat merasakan negara ini berjalan sendiri karena pemimpin mereka jauh dari yang diharapkan.
Fenomena seperti itu terjadi di semua sektor negara; hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Sejumlah contoh teranyar, terutama dari segi hukum sebagai indikasi “Negeri Autopilot” adalah banyaknya rakyat yang mati ditembak aparat sendiri, seperti kasus Mesuji dan Bima.
Belum lagi kekerasan di bidang agama atau atas nama agama yang tidak jarang berujung pertumpahan darah. Dalam catatan Setara Institute, misalnya, sepanjang 2011, terjadi 135 kasus kekerasan atas nama atau berlatar belakang agama yang menumpuk karena tidak diusut aparat negara.
Belum lagi konflik agraria atau konflik tanah/lahan dengan perusahaan, yang secara jelas  memberi kesan negara meninggalkan rakyat dan berselingkuh dengan perusahaan.
Di bidang ekonomi, setali tiga uang, rakyat terkesan dan merasakan berjalan sendiri, berjuang sendiri untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan dan kemelaratan.
Negara hanya berbangga di balik usaha rakyat sendiri dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Seperti yang kerap dikritik para pengamat, pemerintah tidak berbuat hal yang signifikan menyangkut infrastruktur, tetapi toh negara ini mendapat apresiasi investment grade.
Negara Lemah
Yang jelas, bangsa dan negara ini sudah sangat lama dirundung atau dililit aneka macam kebobrokan yang membekap semua lini kehidupan masyarakat; di lini ekonomi, sosial, hukum, politik, dan lain-lain. Karena itu, rakyat melabelkan negara ini sebagai negara gagal, negara lemah, atau yang belakangan ini dikatakan sebagai “Negeri Autopilot”.
Namun bagaimana persisnya memosisikan negara ini, apakah sebagai negara gagal, negara lemah, atau Negeri Autopilot? Ketiga predikat memiriskan itu tentu saja berpijak dan bermuara pada fenomena negara yang diwarnai berbagai problem yang menyangkut tak terurusnya rakyat.
Padahal, negara ini, sebagaimana juga negara-negara lainnya, didirikan dan dibentuk berdasarkan sutu kontrak sosial, yang mengatakan negara memberi perlindungan kepada warga sebagai kewajiban utamanya, dan warga negara berkewajiban patuh kepada negara  dengan mengikuti peraturan-peraturan yang digariskan negara dalam kontrak sosial itu.
Di Indonesia, fungsi, tugas, dan peran negara sebagai pelindung dan pemberi jaminan keamanan dan pencipta kesejahteraan dimaktubkan atau diamanatkan dalam UUD’45, maka segala ketidaknyamanan dan ketidaksejahteraan warga merupakan pengabaian tugas, fungsi, dan peran negara terhadap kontrak sosial bernegara.
Pemerintah yang tidak menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya dikatakan juga sebagai negeri autopilot atau sebagai negara gagal itu. Mengapa? Sebab dalam teori kontrak sosial Thomas Hobbes, John Lock, dan Jean Jaeques Rousseau, yang kemudian dipadukan dalam UUD’45 mengatakan tujuan didirikan negara adalah to protect its people from violence and other kinds of harm (untuk melindungi warga negara dari segala bentuk kekerasan, ketidaknyamanan, atau lainnya).
Bagaimana indikasi sesungguhnya yang memotretkan negara gagal itu? Menurut sebuah studi yang dilakukan World Economic Forum dan Universitas Harvard (2002) terhadap 59 negara (Indonesia termasuk di dalamnya), berhasil dicirikan apa itu negara gagal: tingginya angka kriminalitas dan kekerasan publik, suap dan korupsi merajalela, kemiskinan masyarakat yang merebak, dan ketidakpastian yang tinggi.
Daniel Thurer, profesor hukum dari Universitas Zurich, mengartikan negara gagal sebagai kegagalan negara mengaktualisasikan kapasitas dan kewenangan yang dimilikinya di tengah rakyat. Dari perspektif internasional, negara gagal adalah negara yang tidak layak mengikatkan dirinya dalam satu kesepakatan internasional.
Indonesia yang dipicu berbagai konflik, kekerasan negara, tingginya kriminalitas, merebaknya suap dan korupsi, kemiskinan dan lain-lain, oleh kebanyakan pengamat dalam dan luar negeri, lebih kepada cermin negara lemah, yang kalau tidak mampu mengatasinya akan menjurus ke negara gagal.
Negara gagal itu selalu bermula dari negara yang hadir ibarat tanpa pemimpin, yang belakangan ini disebut negeri autopilot itu.
Tetapi, karena secara formal administratif, dan realitasnya juga para pemimpin kita masih ada dan terus bekerja, negara ini lebih cocok dikatakan sebagai negara sangat lemah, yang jika tidak hati-hati segera berubah menjadi negara gagal.
Perlu Tindakan Segera
Negara ini seperti sudah terlalu lama ibarat pesawat yang dibiarkan beroperasi dengan autopilot sehingga bisa jatuh lantaran kehabisan bahan bakar, misalnya. Negara yang dibiarkan terlalu lama berjalan ibarat tanpa pemimpin atau tanpa pemerintahan, lama-kelamaan akan jatuh karena rakyat kehabisan kesabaran.
Bukan tidak mungkin negara gagal yang dipuncaki dengan rontoknya negara, seperti Yugoslavia pada akhir 1980-an, terjadi di Indonesia, jika keadaan negara seperti ini bertambah buruk dan pemimpin tidak sanggup tampil lebih kredibel lagi untuk mengendalikannya.
Dengan demikian, meskipun Indonesia saat ini belum benar-benar menunjukkan diri sebagai negara gagal, keadaan ini harus disikapi secara serius oleh para pemimpin negara, terutama presiden sebagi kepala negara dan kepala pemerintahan. Jangan menunggu hingga negara ini benar-benar gagal.
Mari kita bersama-sama mengantarkan rakyat ke tujuan mendirikan Republik ini, yakni negara kesejahteraan dengan warga negara yang selalu terlindungi dan senantiasa merasa nyaman, yang menjalankan hidup dengan penuh kebersahajaan. Pekerjaan ini tentu tidak mudah, tetapi tidak mustahil.
*Penulis adalah Direktur Social Development Center. 

_

Just Don’t Call Her Che

Just Don’t Call Her Che

By WILLIAM MOSS WILSON
Published: January 28, 2012

Santiago, Chile

Victor Ruiz Caballero for The New York Times

Camila Vallejo Dowling, vice president of the Student Federation of the University of Chile.

LATE last month the British newspaper The Guardian asked readers to vote for its person of the year. The candidates included household names like German Chancellor Angela Merkel, the Egyptian techno-revolutionary Wael Ghonim and the Burmese pro-democracy leader Daw Aung San Suu Kyi. All placed far behind a striking, nose-ringed student from Chile named Camila Vallejo.

Though far from a familiar face in the United States, the 23-year-old Ms. Vallejo has gained rock-star status among the global activist class. Since June she has led regular street marches of up to 200,000 people through Santiago’s broad avenues — the largest demonstrations since the waning days of the Pinochet regime in the late 1980s. Under her leadership, the mobilization, known as the Chilean Winter, has gained nationwide support; one of its slogans, “We are the 90 percent,” referred to its approval rating in late September.

Ms. Vallejo’s charismatic leadership has led commentators to make the obligatory comparisons to other Latin American leftist icons like Subcomandante Marcos and Che Guevara. Yet “Commander Camila,” as her followers call her, has become a personality in her own regard. She skewers senators in prime-time TV debates and stays on message with daytime talk-show hosts hungry for lurid details about her personal life, while her eloquence gives her a preternatural ability to connect with an audience far beyond her left-wing base.

In perhaps the most poignant set piece in the year of the protester, Ms. Vallejo addressed a dense ring of photographers and reporters in August while kneeling within a peace sign made of spent tear-gas shells, where she calmly mused about how many educational improvements could have been bought with the $100,000 worth of munitions at her feet.

Ms. Vallejo, like many of her fellow student leaders, is an avowed communist. But while she has publicly commended other regional leftists like Presidents Evo Morales of Bolivia and Rafael Correa of Ecuador, she and her generation have little in common with the older left of Fidel Castro or Hugo Chávez. They are less ideological purists than change-seeking pragmatists, even if that means working within the existing political order.

Still, there’s no question that the movement is upending Chilean society. True, it is centered on a policy question, namely reforming an educational system that disproportionally favors the children of wealthy families. But the earth-shaking Paris protests in 1968 also began with calls for university reform — before spiraling into street battles between radicalized students and truncheon-wielding gendarmes, opposing symbols in the culture war between old and new France.

The same process is under way in Chile. As the protests increasingly devolve into rock and tear-gas exchanges between students and the police, it’s becoming clear that more than education policy is at stake: a nonviolent social revolution in which disaffected, politically savvy youth are trying to overthrow the mores of an older generation, one they feel is still tainted by the legacy of Pinochet. It is not just about policy reform, but also about changing the underlying timbers of Chilean society.

It’s no surprise that the movement should be led by someone as charismatic as Ms. Vallejo. Paris 1968 had its celebrity protesters, handsome faces that brought hundreds of thousands into the streets, photogenic young men like Jacques Sauvageot and Daniel Cohn-Bendit. Chile has Ms. Vallejo.

Chile is perhaps Latin America’s greatest success story. After decades of authoritarian rule, it has spent the last 20 years building a thriving economy with a renewed democratic culture and a booming, educated middle class. But it is also confronting a dangerous imbalance: While the liberalization of higher education has led to improvements in access, tuition has consistently outpaced inflation and now represents 40 percent of the average household’s income.

At the same time, protesters say that wealthy students from private and expensive, co-pay charter schools have unfair access to elite universities, while the rest struggle to meet entrance standards at under-financed public institutions.

Criticism of the university system has been growing for years, but it was only in April that, energized by protests against a dam in Patagonia, students finally took to the streets. The protests grew over the winter; by the first press conference held by the national confederation of student unions, known as the Confech, Ms. Vallejo had emerged as its leader.

Echoing 1960s street activism, the Chilean Winter dabbled in the absurd, but with a high-tech, social-media twist. Thousands gathered in front of the presidential palace in June dressed as zombies, then broke into a choreographed dance to Michael Jackson’s “Thriller.” In July, students again gathered in front of the palace for a huge “kiss-in.”

Though the ideas came, said Giorgio Jackson, former student president of Chile’s Catholic University, from “everywhere, absolutely every local space,” the movement’s success hinged on the leadership’s ability to channel such creativity while maintaining a unified front to government and the media. The organization used a Web site to gather ideas and disseminate content for placards and posters. And it has used Ms. Vallejo’s 300,000-plus Twitter followers to quickly initiate huge “cacerolazos,” a form of dictatorship-era protest where people walk the streets banging on pots and pans.

While they vow to continue until all their lofty demands are met, the students have already scored some political victories. The government’s proposed 2012 budget has a $350 million increase for higher education, with promises to finance scholarships for qualifying students from families up to the 60th percentile in household income. Meanwhile, the year began with the naming of Chile’s third education minister in six months.

It was only a matter of time, perhaps, before the movement’s focus on education began to broaden. As more support for the movement came from outside the universities, its interests changed accordingly. “This year we have already started talking about political reforms and tax reforms, and we think the students and youth in general play an important role in profound reforms in the country,” said Noam Titelman, the new student president at Catholic University.

Tax reform is, not coincidentally, now at the top of the government’s agenda. And rightly so: though it has the largest economy in Latin America, Chile is the 13th most unequal country in the world.

“Something very powerful that has come out of the heart of this movement is that people are really questioning the economic policies of the country,” Ms. Vallejo said. “People are not tolerating the way a small number of economic groups benefit from the system. Having a market economy is really different from having a market society. What we are asking for, via education reform, is that the state take on a different role.”

The movement has also begun to spread regionally. Ms. Vallejo lent her star power to Brazilian student protests in August, while in November students demonstrated in France, Germany and several other countries in support of Confech’s Latin American March for Education.

“The student movement here is permanently connected to other student movements, principally in Latin America, but also in the world,” Ms. Vallejo said. “We believe this reveals something fundamental: that there is a global demand for the recovery and defense of the right to education.”

But the students clearly have a lot to learn about real-world politics. Ms. Vallejo and other student leaders spent weeks lobbying in Parliament, only to be left out of the final budget negotiations.

Frustration with Ms. Vallejo’s strategy propelled a rival leftist, Gabriel Boric, to challenge her in the latest round of student-government elections. On Dec. 7, national TV news crews lingered past 5 a.m. outside the University of Chile to cover a stunning defeat for the world’s most famous student leader.

Yet even in her early-morning concession speech, Ms. Vallejo claimed victory, recognizing that the movement was greater than any one figure. Indeed, her rise has barely broken stride. She just left for a speaking tour in Europe, while her first book, a collection of her speeches and essays from the last year, is rising through the best-seller ranks. And she is being heavily courted by the Communist Party to run at the top of its list for the Chilean Congress in the 2013 elections.

For all its recent stumbles, the movement’s prospects of getting a woman under 26 elected to Congress would help fulfill one of its underlying aims, to kindle young people’s interest in traditional politics. This may be Ms. Vallejo’s greatest contribution: to restore faith in a discredited system by showing a new generation that politics can be responsive to the people’s demands.

William Moss Wilson is a freelance journalist based in Chile.

Negara Autopilot atau Negara Lemah?

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/negara-autopilot-atau-negara-lemah/

27.01.2012 09:18

Negara Autopilot atau Negara Lemah?

Penulis : Thomas Koten*

(foto:dok/ist)

Kehidupan rakyat tanpa negara atau negara tanpa pemimpin belakangan ini menyembul dalam wacana publik di media massa. Wacana ini menyembul dan menyeruak pascakunjungan para tokoh lintas agama ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tujuan kunjungan itu untuk menyampaikan seruan moral kepada KPK agar dapat melaksanakan tugas mulianya dalam memberantas korupsi di Republik ini.

Seruan moral para tokoh lintas agama tersebut tidak lebih menyuarakan jeritan rakyat soal tidak berjalannya aksi pemberantasan korupsi selama ini. Padahal, korupsi di Republik ini sudah mewabah dengan sangat mengerikan.

Seruan moral para tokoh lintas agama itu juga sebagai penyambung suara sebagian masyarakat yang berpesan lewat spanduk-spanduk  bertuliskan “Negeri Autopilot”, yang terpampang di sejumlah lokasi strategis di Jakarta, tulisan yang bermakna negeri ini berjalan nyaris tanpa pemimpin.

Artinya, bunyi spanduk yang terpampang di sejumlah lokasi strategis di Jakarta tersebut menunjukkan ungkapan kekecewaan rakyat karena tidak merasakan kehadiran pemimpin. Rakyat merasakan negara ini berjalan sendiri karena pemimpin mereka jauh dari yang diharapkan.

Fenomena seperti itu terjadi di semua sektor negara; hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Sejumlah contoh teranyar, terutama dari segi hukum sebagai indikasi “Negeri Autopilot” adalah banyaknya rakyat yang mati ditembak aparat sendiri, seperti kasus Mesuji dan Bima.

Belum lagi kekerasan di bidang agama atau atas nama agama yang tidak jarang berujung pertumpahan darah. Dalam catatan Setara Institute, misalnya, sepanjang 2011, terjadi 135 kasus kekerasan atas nama atau berlatar belakang agama yang menumpuk karena tidak diusut aparat negara.

Belum lagi konflik agraria atau konflik tanah/lahan dengan perusahaan, yang secara jelas  memberi kesan negara meninggalkan rakyat dan berselingkuh dengan perusahaan.

Di bidang ekonomi, setali tiga uang, rakyat terkesan dan merasakan berjalan sendiri, berjuang sendiri untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan dan kemelaratan.

Negara hanya berbangga di balik usaha rakyat sendiri dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Seperti yang kerap dikritik para pengamat, pemerintah tidak berbuat hal yang signifikan menyangkut infrastruktur, tetapi toh negara ini mendapat apresiasi investment grade.

Negara Lemah

Yang jelas, bangsa dan negara ini sudah sangat lama dirundung atau dililit aneka macam kebobrokan yang membekap semua lini kehidupan masyarakat; di lini ekonomi, sosial, hukum, politik, dan lain-lain. Karena itu, rakyat melabelkan negara ini sebagai negara gagal, negara lemah, atau yang belakangan ini dikatakan sebagai “Negeri Autopilot”.

Namun bagaimana persisnya memosisikan negara ini, apakah sebagai negara gagal, negara lemah, atau Negeri Autopilot? Ketiga predikat memiriskan itu tentu saja berpijak dan bermuara pada fenomena negara yang diwarnai berbagai problem yang menyangkut tak terurusnya rakyat.

Padahal, negara ini, sebagaimana juga negara-negara lainnya, didirikan dan dibentuk berdasarkan sutu kontrak sosial, yang mengatakan negara memberi perlindungan kepada warga sebagai kewajiban utamanya, dan warga negara berkewajiban patuh kepada negara  dengan mengikuti peraturan-peraturan yang digariskan negara dalam kontrak sosial itu.

Di Indonesia, fungsi, tugas, dan peran negara sebagai pelindung dan pemberi jaminan keamanan dan pencipta kesejahteraan dimaktubkan atau diamanatkan dalam UUD’45, maka segala ketidaknyamanan dan ketidaksejahteraan warga merupakan pengabaian tugas, fungsi, dan peran negara terhadap kontrak sosial bernegara.

Pemerintah yang tidak menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya dikatakan juga sebagai negeri autopilot atau sebagai negara gagal itu. Mengapa? Sebab dalam teori kontrak sosial Thomas Hobbes, John Lock, dan Jean Jaeques Rousseau, yang kemudian dipadukan dalam UUD’45 mengatakan tujuan didirikan negara adalah to protect its people from violence and other kinds of harm (untuk melindungi warga negara dari segala bentuk kekerasan, ketidaknyamanan, atau lainnya).

Bagaimana indikasi sesungguhnya yang memotretkan negara gagal itu? Menurut sebuah studi yang dilakukan World Economic Forum dan Universitas Harvard (2002) terhadap 59 negara (Indonesia termasuk di dalamnya), berhasil dicirikan apa itu negara gagal: tingginya angka kriminalitas dan kekerasan publik, suap dan korupsi merajalela, kemiskinan masyarakat yang merebak, dan ketidakpastian yang tinggi.

Daniel Thurer, profesor hukum dari Universitas Zurich, mengartikan negara gagal sebagai kegagalan negara mengaktualisasikan kapasitas dan kewenangan yang dimilikinya di tengah rakyat. Dari perspektif internasional, negara gagal adalah negara yang tidak layak mengikatkan dirinya dalam satu kesepakatan internasional.

Indonesia yang dipicu berbagai konflik, kekerasan negara, tingginya kriminalitas, merebaknya suap dan korupsi, kemiskinan dan lain-lain, oleh kebanyakan pengamat dalam dan luar negeri, lebih kepada cermin negara lemah, yang kalau tidak mampu mengatasinya akan menjurus ke negara gagal.

Negara gagal itu selalu bermula dari negara yang hadir ibarat tanpa pemimpin, yang belakangan ini disebut negeri autopilot itu.

Tetapi, karena secara formal administratif, dan realitasnya juga para pemimpin kita masih ada dan terus bekerja, negara ini lebih cocok dikatakan sebagai negara sangat lemah, yang jika tidak hati-hati segera berubah menjadi negara gagal.

Perlu Tindakan Segera

Negara ini seperti sudah terlalu lama ibarat pesawat yang dibiarkan beroperasi dengan autopilot sehingga bisa jatuh lantaran kehabisan bahan bakar, misalnya. Negara yang dibiarkan terlalu lama berjalan ibarat tanpa pemimpin atau tanpa pemerintahan, lama-kelamaan akan jatuh karena rakyat kehabisan kesabaran.

Bukan tidak mungkin negara gagal yang dipuncaki dengan rontoknya negara, seperti Yugoslavia pada akhir 1980-an, terjadi di Indonesia, jika keadaan negara seperti ini bertambah buruk dan pemimpin tidak sanggup tampil lebih kredibel lagi untuk mengendalikannya.

Dengan demikian, meskipun Indonesia saat ini belum benar-benar menunjukkan diri sebagai negara gagal, keadaan ini harus disikapi secara serius oleh para pemimpin negara, terutama presiden sebagi kepala negara dan kepala pemerintahan. Jangan menunggu hingga negara ini benar-benar gagal.

Mari kita bersama-sama mengantarkan rakyat ke tujuan mendirikan Republik ini, yakni negara kesejahteraan dengan warga negara yang selalu terlindungi dan senantiasa merasa nyaman, yang menjalankan hidup dengan penuh kebersahajaan. Pekerjaan ini tentu tidak mudah, tetapi tidak mustahil.

*Penulis adalah Direktur Social Development Center. 

Presiden yang Sibuk Mengurus Partai

http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=4&id=6165

 

8 Januari 2012 | BP
Presiden yang Sibuk Mengurus Partai
Oleh Wayan Windia

ERA reformasi telah mengembalikan kejayaan partai politik (parpol) sebagai panglima. Saat ini politik telah kembali menjadi panglima negara, sebagaimana pernah terjadi pada zaman Orde Lama. Dengan demikian, semua pejabat negara sangat takut kepada partai. Mereka selalu ingin mendapatkan dukungan partai. Lalu dibangunlah koalisi partai-partai. Meskipun sejatinya tidak ada istilah ‘koalisi’ dan ‘oposisi’ dalam tatanan kenegaraan kita. Bahkan partai-partai yang berkoalisi sejatinya tidak memiliki landasan dan visi partai yang sama. Namun karena ambisi kekuasaan (dan uang), maka semua itu pun dilakukan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan kalau partai-partai koalisi sering sekali pecah dan tidak kompak dalam menghadapi berbagai isu politik.

Risiko politiknya adalah, para pejabat negara menjadi lebih sibuk dan serius mengurus partai dibandingkan dengan mengurus negara. Lihatlah para menteri, yang tampaknya selalu lebih fokus mengurus partai. Kalau ia ke daerah-daerah, sejatinya kepentingannya mengurus partai. Bukan semata-mata mengurus rakyat. Termasuk pekerjaan yang dilakukan oleh kepala negara. Kita lihat akhir-akhir ini, betapa sibuknya seorang Presiden mengadakan rapat-rapat untuk mengurus partai. Bermula dari kasus korupsi wisma atlet tahun lalu yang menyentuh Partai Demokrat, kepala negara kita sibuk sekali. Sekarang pun demikian adanya. Yakni, tatkala Nazarudin masuk pengadilan, dan banyak kali menyebut ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Hal itu tercermin, tatkala para menteri yang terlibat dalam rapat, dan kemudian keluar Cikeas, maka komentarnya pun bermacam-macam. Ada yang ke ‘kiri’, ada juga yang ke ‘kanan’. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya rapat Partai Demokrat yang dilaksanakan di Cikeas beberapa waktu yang lalu. Khususnya dalam membahas kasus korupsi wisma atlet, yang melibatkan partai yang sedang berkuasa itu.

Hal yang sama terjadi juga pada era Megawati. Ia masih sibuk mengurus partai tatkala sedang berkuasa menjadi presiden. Seolah-olah sama sekali tidak percaya diri kalau tidak menjadi Ketua Umum PDI-P. Banyak kritik yang dilontarkan pada saat itu, termasuk dari Ruslan Abdulgani. Tetapi, Megawati tetap saja tak bergeming. Seandainya ia mau mengikuti saran-saran para seniornya, pasti hal itu akan menjadi pendidikan politik yang bagus bagi bangsa pada saat ini. Tetapi apa mau dikata. Partai tetap saja kukuh ingin kekuasaan. Meskipun sejatinya tugas partai yang paling suci adalah melakukan pendidikan politik bagi bangsanya.

Orang Kuat

Oleh karenanya, menjelang 100 tahun Indonesia Merdeka, diperlukan orang kuat yang memimpin Indonesia. Orang yang mampu berdiri di atas semua partai. Orang yang tidak tergantung pada kepentingan politik partai. Orang yang rela berkorban (korban politik, korban ekonomi, korban sosial, dan lain-lain) bagi bangsanya. Harus dicatat bahwa, pemimpin yang masih ingin bersandar dan berlindung pada parpol, maka orang itu adalah pemimpin yang lemah. Seorang pengamat di TV mengatakan bahwa Presiden Yudhoyono bukan seorang presiden yang kuat. Tetapi seorang presiden yang adaptif. Barangkali hal itu bukan pandangan yang salah. Mungkin karena begitu adaptifnya, maka keputusan-keputusan yang diambil dirasakan oleh publik sangat lambat dan telat. Tetapi apa mau dikata lagi, barangkali itulah yang merupakan pilihan rakyat pada saat pemilu yang lalu.

Kiranya dapat dikatakan bahwa sepanjang pemimpin negara (presiden, wapres dan menteri) masih berkiblat pada parpol, maka bangsa ini tidak akan maju dengan pesat. Korupsi cenderung masih akan merajalela. Mungkin karena KKN, atau karena kepentingan sesaat untuk memperkokoh kekuasaan. Untuk itu, kiranya ide yang pernah berkembang agar pemimpin negara keluar dari parpol (bebas parpol) harus terus dihidupkan. Kita yakin bahwa presiden atau menteri yang parpolnya keruh dan bermasalah, pasti tidak fokus pada kepentingan bangsa dan negara. Karena kalau parpol yang merupakan sebuah kendaraan politik menghadapi masalah, pasti akan memperlemah image pemimpin tersebut. Selanjutnya pasti akan mampu menurunkan dirinya yang sedang berkuasa. Kalau kaum parpol memang akan mengabdi dan berbuat untuk negara, maka mereka harus dengan sadar dan sukarela membangun sebuah Undang-Undang yang mengatur semuanya itu. Yakni mengatur bahwa pejabat negara tidak boleh menjabat dalam struktur parpol. Risikonya adalah pejabat itu harus profesional. Artinya, mereka harus memiliki integritas intelektual, integritas etik, dan integritas religius. Dengan demikian tidak ada alasan bagi parpol di parlemen untuk mengkritiknya, karena memang mereka berbuat dan bekerja dengan cara-cara yang profesional.

Masalahnya, kapankah para elite parpol mampu mengembangkan dirinya sebagai seorang negarawan? Tidak sekadar elite parpol yang hanya mengembangkan dirinya sebagai seorang politikus. Mungkin kita harus menunggu negara ini porak-poranda, maka barulah akan muncul seseorang yang mumpuni sebagai negarawan. Sebetulnya, saat ini sudah mulai muncul calon pemimpin yang ingin bermain bersih, yang ingin maju ke panggung politik dengan tidak mengandalkan pada kekuatan uang. Hal ini tampak muncul dalam proses pemilihan Gubernur DKI. Harus diakui bahwa bibit politik seperti ini adalah sesuatu yang baik bagi masa depan Indonesia. Namun tampaknya ide dan harapan politik seperti ini masih akan kalah dalam melawan gemuruh rupiah dan dolar dalam proses politik-uang di negara kita. Tapi kita tetap harus bersabar dan harus tetap memiliki harapan-harapan.

Penulis, Guru Besar di Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Univ. Udayana (Ka.BPMU)

Komparasi Nasib Anas & Ical: Langit Tak Lagi Biru, Entah Kapan Badai Berlalu Inilah

Komparasi Nasib Anas & Ical: Langit Tak Lagi Biru, Entah

Kapan Badai Berlalu

InilahOleh MA Hailuki | Inilah –  16 jam yang lalu

  • Komparasi Nasib Anas & Ical: Langit Tak Lagi Biru, Entah Kapan Badai BerlaluPerbesar Foto
    Komparasi Nasib Anas & Ical: Langit Tak Lagi Biru, Entah Kapan Badai Berlalu
INILAH.COM, Jakarta – 2010 adalah tahun yang cukup berat bagi Partai Golkar. Ketika itu, ketua umum mereka, Aburizal Bakrie diopinikan sebagai mafia pajak yang merugikan keuangan negara dan harus dimusuhi oleh rakyat.

Badai besar melanda Golkar tatkala Gayus tertangkap kamera berada di Nusa Dua, Bali menggunaka wig dan kaca mata untuk pernyamaran. Padahal seharusnya Gayus berada di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Ketika itu, di Nusa Dua, Bali tengah digelar pertandingan dua petenis dunia, Daniela Hantuchova melawan Yanina Wickmayer. Ical yang dikenal sangat menggilai olahraga tenis ternyata juga menonton pertandingan itu.

Dari sinilah isu merebak, Ical dituduh melakukan pertemuan dengan Gayus guna membicarakan tentang kasus tunggakan pajak. Entah siapa yang menghembuskan isu itu, namun para politikus Golkar menduga pelakunya adalah lawan politik Ical, yaitu geng neolib dan juga Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Ical membantah keras tuduhan dia bertemu Gayus di Bali untuk menyusun strategi. “Pada waktu itu saya memang sedang berada di Bali. Akan tetapi bukan untuk menemui Gayus. Kalau ingin bertemu dengan Gayus, kenapa harus di Bali?”

Golkar menduga ada operasi intelijen untuk menyudutkan Ical dan Partai Golkar. Dugaan itu didasarkan pada begitu masifnya pemberitaan media yang mendiskreditkan Group Bakrie, Ical dan Golkar.

Kebetulan, isu Gayus mengemuka setelah pemerintah dan Partai Demokrat kalah bertarung dalam Pansus Angket Century di DPR yang menyudutkan Sri Mulyani, Boediono serta keluarga Cikeas.

Sepanjang 2010 hingga 2011, isu konspirasi perselingkuhan Gayus dan Ical menghiasi media massa baik televisi, cetak maupun internet. Berbagai kelompok antikorupsi mendesak KPK untuk memeriksa Ical. Posisi Ical kian terjepit dan tersudut, seolah berada di ujung tanduk.

Hingga akhirnya isu itu menghilang dengan sendirinya ketika Gayus yang semula menyudutkan Ical berbalik menyerang pemerintah. Gayus mengaku dipaksa oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk oleh Presiden SBY untuk menyudutkan Ical dan kelompok usaha Bakrie.

“Istri saya dipaksa-paksa untuk mengaku bertemu Ical di Bali, padahal tidak. Kalau tidak, kenapa yang tidak saya lakukan dipaksa untuk diakui. Yang dijadikan sasaran tembak Denny, selalu Ical. Padahal, kalau mau membongkar mafia pajak, bukannya sasarannya tembaknya adalah Direktur dan Dirjen Pajak dan peran Cirus Sinaga yang membongkar kasus Antasari Azhar,” ungkap Gayus.

Publik terbelalak, pengakuan Gayus seketika mematahkan penggiringan opini yang sudah dibangun lama. Ical dan Golkar tampil sebagai pemenang, sidang-sidang yang dijalani Gayus tak lagi menjadi pusat perhatian media massa.

Golkar dan Ical telah membuktikan ketangguhan dalam menghadapi badai isu, propaganda dan konspirasi penggiringan opini. Ical kini tampil sebagai tokoh nasional yang tangguh dan salah satu kandidat kuat calon presiden pada 2014.

Tempaan yang dialaminya itu menjadikan Ical makin kuat dan Golkar makin solid. Hampir tak ada lagi pemberitaan yang mengabarkan perpecahan di internal Golkar. Kini Ical asyik menggelorakan Gerakan Ayo Bangkit yang digulirkannya dari Aceh hingga Papua.

Hari berganti, musim berlalu. Memasuki pertengahan 2011 badai beralih menerpa Partai Demokrat. Semenjak kasus suap di Kemenpora terungkap, ketua umum mereka, Anas Urbaningrum berada di posisi sulit, persis seperti yang dulu dialami Ical.

Namun bedanya, seluruh kader Golkar baik senior maupun junior bersatu membela Ical hingga akhirnya badai berlalu. Adapun Demokrat, kader junior membela Anas, sedangkan kader senior tak seluruhnay membela.

Tertangkapnya M Nazaruddin di Kolombia makin menyudutkan Anas. Nazaruddin yang dikenal sebagai pengikut setia justru malah menyerang Anas dan Demokrat. Residu konflik Kongres Bandung yang memetakan Demokrat menjadi tiga faksi yaitu Anas, Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie makin menambah runyam persoalan.

Isu pencopotan Anas melalui Kongres Luar Biasa (KLB) dan juga usulan penonaktifan sebagai ketua umum makin memperkeruh keadaan. pada 2011 Anas diisukan akan dicopot, namun tak terbukti. Kemudian pekan ini, Anas kembali diisukan akan dicopt namun tak juga terbukti.

Bola panas bergerak liar membidik sejumlah elite-elite Demokrat. Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengungkap sejumlah nama.
Kasus terus menggelinding, bukan hanya Anas, tapi juga Andi Mallarangeng, Sutan Bhatoegana, Mahyuddin, Mirwan Amir dan Angelina Sondakh ikut dalam posisi tersudut. Badai yang menerpa Demokrat tampaknya belum akan berlalu.
Ini menjadi ujian bagi Anas, SBY dan kader Demokrat. Jika seluruh stake holder Demokrat cari selamat sendiri maka bukan tidak mungkin prinsip Tiji Tibeh; mati siji, mati kabeh bisa terjadi.
Langit tampaknya tak lagi biru, entah kapan badai akan berlalu. [mah]

Berita Lainnya

“Tak Rela Mereka Lapar: Sebuah Wujud Solidaritas Sosial”

Tak Rela Mereka Lapar: Sebuah Wujud Solidaritas Sosial”
Oleh: Herry Naif1 dan Winfridus Keupung2

“adatlist@yahoogroups.com” <adatlist@yahoogroups.com> , Saturday, 28 January 2012, 13:44

Topografi Kabupaten Sikka sebagian besar berbukit, bergunung, dan berlembah dengan lereng-lereng yang curam yang umumnya terletak di daerah pantai. Kondisi kemiringan tanah (kelerengan) cukup bervariasi, berkisar dari 0% hingga 70% dan didominasi oleh kemiringan tanah yang lebih besar dari 40% dengan luas 81.167 ha atau sekitar 46,87% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka.
Beriklim tropis seperti pada daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya.Suhu berkisar antara 27°C – 29°C. Kecepatan angin rata-rata 12–20 knots. Musim panas biasanya berlangsung 7 hingga 8 bulan (April/Mei– Oktober/November) dan musim hujan kurang lebih 4 bulan (November/Desember – Maret/April). Curah hujan per tahun berkisar antara 1.000 mm – 1.500 mm, dengan jumlah hari hujan sebesar 60-120 hari per tahun.
Wilayah Kabupaten Sikka memiliki 4 (empat) jenis tanah yakni jenis tanah mediteran, litosol, regosol dan jenis tanah kompleks. Namun lebih didominasi oleh jenis tanah mediteran seluas 79.176 Ha (45,71%), sedangkan tekstur tanah didominasi oleh tanah bertekstur kasar dengan luas 108.609 Ha atau sekitar 62,71%.
Jenis penggunaan tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Sikka terdiri dari beberapa jenis penggunaan tanah, namun didominasi lahan pertanian yaitu seluas 90.138 Ha (52,05%), sedangkan penggunaan tanah lainnya yaitu kawasan hutan seluas 38.442,43 Ha (22,20%), semak belukar seluas 23.745 Ha (13,71%) dan lain-lain seluas 20.865,57 Ha (12,05%).
Pada tahun 2007, jumlah penduduk mencapai 295.134 jiwa (139.123 laki-laki dan 156.011 perempuan) 71.220 kk. Jumlah penduduk miskin 56.100 jiwa.Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sikka atas dasar harga berlaku sebesar Rp 4.538.457,00.
Dalam usaha mengurangi kemiskinan, pemerintah telah berupaya keras dan konsisten untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan di desa-desa, terutama pada sektor pertanian serta koperasi dan UKM. Ada begitu banyak program yang dicanangkan pemerintah,namun belum mampu membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan secara signifikan menurunkan angka kemiskinan/ ketidak berdayaan petani. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis pengelolaan serta kurangnya partisipasi masyaraat miskin dalam berbagai program pembangunan.
Selain itu, upaya penanggulangan kemiskinan juga berhadapan dengan beberapa hal krusial antara lain:
  1. Topografi wilayah kabupaten Sikka sebagian besar terdiri atas bukit-bukit dengan kemiringan yang cukup tajam rata-rata di atas 40%.
  2. Perubahan iklim (climate change) yang melanda dunia; Hujan yang biasanya mulai sekitar Novemer – April, sekarang menjadi tidak menentu. Beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan musim yang sangat besar. Perubahan iklim tentunya berpengaruh pada tingkat keberhasilan usaha tani lahan kering, yang mana sangat bergantung pada hujan. Banyak petani salah menafsir waktu tanam sehingga mengalami gagal panen.
  3. Rata-rata kepemilikan tanah per kepala keluarga tani seluas 0,5 -2 ha. Mayoritas lahan yang dimiliki adalah lahan kering yang miring, sehingga pada musim hujan sangat rentan terhadap erosi dan berdampak pada degradasi tanah.
  4. Pengelolaan usaha tani yang tidak memperhatikan keseimbangan alam mengakibatkan kesuburan tanah berkurang dan akhirnya mengakibatkan rendahnya produksi tanaman.
Kondisi yang digambarkan di atas berakibat pada:
  1. Kurang/menurunnya hasil tanaman pangan & hortikultura yang disebabkan oleh
  • Minimnya kemampuan dan pengetahuan petani mengelola usaha tanaman padi, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan;
  • Kurang adanya diversifikasi usaha tanaman pangan yang tidak didukung pasokan bibit pangan lokal,
  • Minimnya pengembangan pangan local dan tanaman buah-buahan.
  1. Kurang/menurunnya hasil tanaman perdagangan yang disebabkan oleh:
  • Jumlah tanaman perkebunan masih kurang
  • Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan petani mengelolaan usaha tani;
  • Tanaman perkebunan sering mengalami kerusakan akibat serangan hama dan penyakit sehingga dapat mengurangi hasil produksi sampai 50%-75 %.
  1. Kurangnya Hasil ternak yang disebabkan oleh :
  • Ternak mati diserang penyakit; penyakit Tetelo (ayam) dan Hoc Kolera (babi). mengakibatkan kematian sampai 80%. Serangan penyakit menceret, perut kembung (kambing) dapat mengakibatkan kematian sampai 30%.
  • Pengetahuan tentang pemeliharaan ternak masih kurang
  • Terbatasnya jumlah/jenis ternak yang dimiliki petani
Dari kenyataan tersebut, hal-hal ini dilihat sebagai permasalahan yang berpengaruh pada pemenuhan hak-hak dasar (pangan, pendidikan, kesehatan dan perumahan) untuk meningkatkan kualitas hidup layak bagi keluarga tani.
Selain itu permasalahan angka pertumbuhan penduduk kabupaten Sikka setiap tahun cukup tinggi dan mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian. Kondisi ini memaksa masyarakat memperluas lahan pertanian. Perluasan lahan pertanian telah merambah daerah yang seharusnya dilindungi guna melindungi ekosistem (flora dan fauna) dan memberikan suplai air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan air untuk daerah persawahan.
Permasalahan kemiskinan dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kerusakan ekosistem serta menurunnya debit air dan rusaknya kawasan penyangga menjadi persoalan yang semakin sulit diatasi yang kemudian dilihatnya sebagai “bom waktu”.
WALHI dan Wahana Tani Mandiri (WTM) melihat bahwa persoalan ini terjadi karena sistem pengelolaan usaha tani yang dikembangkan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan (pada areal sekitar mata air), yang mana terjadi penebangan hutan secara sembarangan baik secara legal maupun ilegal (destructive logging) pada daerah hutan lindung dan sekitarnnya.
Kerusakan yang terparah dirasakan masyarakat petani di kabupaten Sikka saat ini adalah wilayah sekitar DAS Nangagete di Kabupaten Sikka.Degradasi lingkungan di sekitar kawasan DAS berpengaruh terhadap tingkat pemanfaatan air oleh masyarakat, terutama berdampak pada kekurangan air untuk konsumsi dan irigasi. Penurunan debit air terjadi pada musim kemarau. Dimana Sebagian areal persawahan mengalami kekeringan. Krisis ini kemudian menimbulkan konflik horizontal dan sosial oleh masyarakat huluh dan hilir.
. Selain itu degradasi lingkungan di sekitar DAS juga memiliki andil peningkatan produksi gas carbon yang berdampak pada perubahan iklim global yang telah menghadiakan gagal panen bagi petani di kabupaten Sikka tahun ini.
Semua ulasan di atas merupakan gambaran permasalahan terbesar yang dihadapi masyarakat petani kabupaten Sikka yang mana akan berdampak pada bencana rawan pangan. Atau ketersediaan pangan petani menjadi tidak cukup untuk menafkai keluarga tani dalam setahun.
Sebagai respon atas krisis pangan, petani dalam keterbatasannya melakukan perluasan lahan pertaniaan dengan harapan memperoleh hasil yang lebih banyak dan penebangan kayu untuk dijual menjadi alternatif yang tak dapat mereka hindari. Pilihan untuk mengkonsumsi umbi hutan yang beracun dan putak enau adalah jalan yang harus mereka ambil ketika mengalami musim paceklik. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa petani di kabupaten Sikka belum berdaulat secara ekonomi sehingga sudah pasti pemenuhan hak-hak dasar, seperti: pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak serta partisipasinya dalam berbagai sendi pembangunan.
Karena itu, “Tak Rela Mereka lapar” adalah sebuah wujud kepedulian yang dilakukan WALHI dan WTM yang didukung dompet Du’afa. Perwujudan Program “Tak Rela Mereka Lapar” dengan pengembangan program pertanian selaas alam dimana menjaga keseimbangan pengelolaan usaha tani yang tidak hanya semata untuk meningkatkan pendapatan, namun juga memperhatikan ketersediaan pangan untuk petani.
Tawaran alternatif WALHI dan WTM dalam upaya mengembalikan lumbung pangan lokal di 5 desa yang sementara menjadi fokus perhatian. Secara kapasitas masyarakat petani dilatih untuk mengembangkan pola pertanian organik yang selaras alam dan kembali mengembangkan pangan lokal yang hampir punah.
Disadari atau tidak, beberapa dekade, program beras sentris menjadi pilihan dan menjadi tolok ukur dari kualitas hidup petani. Padahal sepanjang hidup rakyat (petani) Sikka pangan lokal (Jagung lokal, umbi-umbian, kacang-kacangan, dll) telah terbukti memenuhi ketersedian pangan masyarakat.
Menyikapi krisis pangan ini pun pemerintah provinsi NTT mengembangkan program jangung agar NTT dijuluki sebagai “Propinsi Jagung”. Tetapi pada kenyataannya jagung yang dikembangkan adalah jagung hybrid/komposid. Banyak petani mengeluh karena jagung tersebut ternyata tidak tahan simpan. Keluhan ini sebenarnya mau menyampaikan bahwa kebutuhan/stok pangan jangka panjang patani terganggu. Petani butuh jagung yang bisa disimpan lama, yang akan dimanfaatkan pada saat paceklik.
Untuk itu, WALHI dan WTM dalam upaya meningkatkan kemampuan pangan petani, dikembangkan program yang berpihak pada upaya pengamanan pangan. Pengembangan pangan memang harus diposisikan pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan petani itu sendiri. Bahwa ada suatu kebutuhan lain terkait pengembangan ekonomi keluarga yang harus dipenuhi. Namun Ini bukan harus menjadi suatu focus utama dalam pengembangan tanaman pangan. Perlu diingat, bahwa arah pengembangan usaha petani yang mengedepankan ekonomi ternyata menciptakan kemelaratan pangan petani.
Program ini mengedepankan beberapa kebutuhan yaitu financial, pangan dan lingkungan dalam suatu skema keberlanjutan jangka panjang. Pengembangan usaha tani petani tidak didasari suatau pendekatan sektoral yang melahirkan kepentingan sector semata. Pengembangan usaha patani harus secara holistic dari semua yang menjadi usahanya petani.
Tak Rela Mereka Lapar, merupakan suatu pilot projec kerjasama Wahana Tani Mandiri dengan WALHI yang didukung Dompet Du’afa.
1Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT, periode 2011 – 2015
2Direktur Wahana Tani Mandiri (WTM) Maumere NTT
Herry Naif
Eksekutif Daerah WALHI NTT
Pulihkan NTT, Pulihkan Indonesia, Utamakan Keselamatan Rakyat!
email: herrynaif@yahoo.com atau herrynaif@gmail.com

Analisa Siasat Penjajah & Imperialisme di West Papua

http://knpbnews.com/blog/archives/207

Analisa Siasat Penjajah & Imperialisme di West Papua

January 23, 2012 By: admin Category: Documents

Victor F. Yeimo*

Soal Papua, SBY Pintar Beretorika

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin vokal bicara isu West Papua di awal tahun 2012 ini. Hal itu tentu karena sebagai pemimpin negara, SBY memperhitungkan gerakan rakyat West Papua yang semakin bergelora untuk berdaulat sendiri, dan gencarnya dukungan international baik dari LSM-LSM, Jurnalis maupun beberapa kongresman atau parlemen di berbagai negara yang terus menerus mempertentangkan kondisi pelanggaran HAM dan konflik politik di West Papua.

Belum lagi, dalam kepentingan nasional Indonesia, SBY didesak berbagai kalangan, terutama lawan-lawan politik partai di DPR dan berbagai kelompok ormas, akademisi dan pakar-pakar politik nasional dengan dukungan media-media mainsteem agar meredam ancaman disintegrasi West Papua melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan.

SBY selalu pandai dalam menyelamatkan citranya. Dalam menghadapi kritik internasional, SBY seakan-akan tampil sebagai pendekar HAM dan Demokrasi. Ia mengkonversi keinginan rakyat West Papua dari tuntutan merdeka menjadi -seakan-akan- tuntutan kesejahteraan. Setelah itu, SBY berharap internasional puas dengan sekedar beretorika tentang kebijakan Indonesia di West Papua melalui Otonomi Khusus (Otsus) dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). SBY harus berbohong bahwa pemerintahannya tidak sedang melakukan pendekatan militer yang melanggar HAM.

Dalam pertemuan ASEAN Summit lalu di Bali, menjawab pertanyaan soal West Papua dari beberapa pemimpin negara-negara yang hadir, SBY menampik pelanggaran HAM yang sedang terjadi di West Papua dan menyatakan tegas bahwa Indonesia sedang menggunakan pendekatan kesejahteraan.

Menghadapi berbagai kritikan di Indonesia soal West Papua, SBY justru berbeda. SBY tidak mungkin menghindar dari slogan suci “NKRI Harga Mati”. Bagi SBY kedaulatan NKRI lebih mulia dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam peresmian kerjasama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan Airbus Military Industry di hanggar PT DI, Bandung, Rabu (26/10/2011), SBY mengatakan, “Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kedaulatan dan keutuhan wilayah negaranya“. SBY juga menganggarkan 156 triliun bagi pengadaan Alustista TNI dari tahun 2012 hingga 2014. Tentu tidak lain, dan tidak bukan merupakan sinyal bahwa gerakan pembebasan di West Papua akan dibasmi, dan merupakan kesiapan Indonesia bila kemudian intervensi internasional terjadi bagi West Papua.

SBY “Satpam” AS di Asia Pasifik

Secara geopolitik Indonesia sebagai ketua ASEAN dipandang sebagai pintu bagi perebutan kawasan asia pasific oleh kepentingan ekonomi Internasional. Amerika Serikat (AS) mau tidak mau harus mendominasi ekonominya dari China di kawasan Asia Pasific.

Karenanya AS merasa Indonesia tepat untuk menjadi saptam (penjaga pintu) kawasan Asia Pasific bagi kepentingannya. Sebaliknya, Indonesia merasa AS penting. Bukan saja karena ekonomi Indonesia masih harus tergantung dari negara-negara imperialis seperti AS, tetapi juga karena Indonesia merasa AS penting dalam mengamankan kedaulatan Indonesia.

Kepentingan itu direalisasi AS dan Indonesia dengan mendorong modernisasi dan reformasih militer Indonesia. Kedua negara mengatur skenarionya masing-masing agar terjadi saling ketergantungan yang kuat. AS menaikan isu  dukungan kepada West Papua melalui tingkat kongresmen agar Indonesia merasa memiliki kepentingan membangun kerja sama dengan AS karena Indonesia takut AS intervensi soal West Papua. Disatu sisi, Indonesia memainkan peran pentingnya bagi AS di kawasan Asia Pasifik dengan melakukan transaksi isu terorisme, separatisme dan reformasih militer Indonesia, sehingga membuat dunia internasional untuk tidak segan-segan melakukan kerja sama pertahanan militer dan investasi asing. Apalagi menjual doktrin “a milion friends, zero enemies” dalam kebijakan internasional Pemerintahan SBY, menjadikan Indonesia sefleksibel mungkin bagi kerja sama negara-negara manapun.

Pemerintahan SBY sebagai satpam AS di kawasan Asia Pasifik, dan AS yang bernafsu kuasai wilayah Pasifik melihat West Papua sebagai pintu utama bagi kepentingan ekonomi politik di kawasan pasifik. Oleh karena itu, selain AS membantu modernisasi militer Indonesia, 2500 tentara AS ditempatkan di Darwin agar mengontrol pertahanan Indonesia bila kemudian kebijakan pertahanan militer Indonesia tidak mampu menjaga kepentingan AS di Wilayah Pasifik. Banyak kalangan Indonesia curiga atas kebijakan AS menempatkan ribuan militernya di Darwin, namun SBY tenang-tenang saja, dan justru Australia dan AS menutupi intrik itu dengan membantu 24 unit pesawat F-16 dari AS dan 4 Hercules Australia milik AS untuk Indonesia.  Pada Kamis 17 November 2011, Obama mengatakan, “Amerika adalah kekuatan Asia Pasifik, dan kami di sini untuk tinggal”.

Komitmen ini dikatakan Obama sehari setelah Amerika-Australia sepakat untuk menempatkan pasukan 2.500 marinir AS  di pangkalan militer Darwin.

Siasat SBY dan Kapitalisme di West Papua

Sejarah orang West Papua dilumuri dengan konkalikong kepentingan kerja sama ekonomi politik Indonesia-AS. Sampai saat ini politik dua muka oleh AS dan Indonesia membayang-bayangi perjuangan bangsa West Papua untuk bebas dari kungkungan neoliberalisme dan kolonialisme. Pemerintahan negara-negara imperialis merasa Indonesia penting dalam pengamanan modal
asing di West Papua. Karenanya, negara-negara ikut mendukung modernisasi militer dalam mengamankan investasi mereka di kawasan Pasifik, terutama wilayah West Papua sebagai basis investasi. Gerakan pembebasan orang-orang West Papua dianggap musuh kepentingan global yang harus ditumpas.

Triliunan uang yang dikemas dengan nama “Otsus dan UP4B” dianggap mampu meredam aspirasi Papua Merdeka dan menangkis pandangan buruk internasional. Adalah suatu siasat SBY. SBY tahu bahwa tata kelola pemerintahan kolonial di West Papua sangat ambur adul dengan malpraktek penyelenggaran pemerintahan yang buruk itu, serta gelora rakyat West Papua untuk merdeka, yang tidak mungkin lagi dibendung. Karenanya, SBY tahu triliunan uang yang digelontorkan adalah investasi. Sebab, uang tersebut akan disedot kembali oleh dominasi ekonomi Indonesia, dan rakyat West Papua hanya menjadi konsumen aktiv. Makanya, demi West Papua berapapun uangnya SBY tak tanggung-tanggung gelontorkan, sekalipun di Jakarta ribuan pengemis dan gelandangan masih mengais sampah di jalan-jalan.

Diatas kekayaannya, dalam penjajahan Indonesia, Orang-orang West Papua seakan-akan tak berdaya dalam segala segi. Itulah siasat penjajah, bahwa dengan proses pemiskinan struktural, rakyat dalam kondisinya merasa membutuhkan penguasa kolonial yang punya uang, dengan demikian saling ketergantungan dapat terjadi. Selanjutnya, kesejahteraan seakan-akan menjadi topik permasalahan penting, dan gerakan politik rakyat untuk berdaulat lalu dianggap mengganggu pembangunan dan kesejahteraan.

Lagi, penyelesaian atas tuntutan Papua Merdeka direduksi dalam dialog kebangsaan yang membahas topik kesejahteraan. Siasat yang lain, SBY melalui Badan Intelijen Nasional (BIN) terus menerus mengatur kekacauan politik di West Papua. Lihat saja bagaimana SBY sengaja mengacaukan kebijakan UP4B dengan Otsus. Inkonsistensi itu dibenturkan lagi dengan konflik Pilkada yang menewaskan puluhan korban di Ilaga, Puncak, West Papua. TNI/POLRI yang mengaku sebagai aparat keamanan hanya mampu memberantas “separatis”, sedang konflik PILKADA dan konflik lain diluar label separatisme bukan hanya dibiarkan, tetapi justru dipelihara. Adalah -sekali lagi- suatu skenario dalam upaya membentuk pola penyelesaian baru melalui dialog diluar konflik politik perjuangan Papua Merdeka.

SBY boleh menampik kritikan bahwa kebijakannya hanya “lips service” belaka. Tetapi itulah kenyataannya bahwa SBY pandai membual untuk sekedar pencitraan dirinya sebagai agen kapitalisme global yang mampu mengamankan kepentingan ivestasi global dan pendudukan kolonialismenya di West Papua.

Seruan Perjuangan Bagi West Papua

Kita sedang menghadapi musuh global yang memiliki alat dan jaringan moderen, yang bergerak maju setiap saat atas nama “kepentingan”. Gerakan perlawanan pembebasan nasional Papua Barat diperhadapkan dengan skenario dalam bentuk yang paling sulit kita bedah. Lawan kita semakin melebarkan sayap serang dan pendudukannya. Bagi kita, memang itu bukan pertanda buruk bagi perlawanan. Karena perlawanan ini tidak akan berhenti atau dihentikan selama masih ada anak negeri yang mendiami bumi cenderawasih yang indah dan permai.

Kami menyampaikan kepada rakyat West Papua bahwa musuh yang berakar serat dalam internal orang West Papua patut menjadi perhitungan gerakan pembebasan nasional West Papua. Penghianatan perjuangan oleh anak bangsa harus dipandang sebagai suatu dampak, juga sebagai korban skenario para penjajah untuk tetap menancapkan kuku penjajahan diatas bumi West Papua. Kita harus menyadari bahwa penjajahan dalam bentuk dan rupa yang baik bagaimanapun tetaplah penjajah yang bertujuan hanya satu: Menghabisi orang West Papua dan menguasai tanah kita.

Saatnya, Pemuda dan Mahasiswa berdiri di barisan polopor perjuangan. Mengenyam pengetahuan tidak hanya sekedar membuat cerdas otak, tetapi pengetahuan harus dimatrialkan dalam kerja-kerja perjuangan pembebasan bagi bangsa Papua. Kita harus pandai melihat siasat para penindas dan merubah pola pikir serta menempatkan diri dalam barisan perjuangan pembebasan nasional West Papua. Penjajah pasti kalah. Dan kita pasti menang!

“kita harus mengakhiri”

—————————

*) Penulis adalah Juru Bicara Internasional KNPB

 


=============

Victor F. Yeimo,
International Spokesperson for the West Papua National Committee [ KNPB ]
“Tidak ada kemenangan revolusioner tanpa teori revolusioner”


__._,_.___

Inpres dan Jalan Buntu Pemberantasan Korupsi

Inpres dan Jalan Buntu Pemberantasan Korupsi

in:Mediacare <mediacare@yahoogroups.com> , Wednesday, 25 January 2012, 7:31

Bambang Soesatyo
Komisi III DPR RI

KALAU terus menerus hanya mengandalkan Inpres dan imbauan, pemberantasan korupsi akan menemui jalan buntu. Sebab, Inpres dan imbauan Presiden sudah kehilangan efektivitasnya. Keberanian dan kemauan politik presiden menjadi satu-satunya faktor penentu.

Inpres (instruksi presiden) hanya akan menjadi dokumen tak bernilai jika tidak dilaksanakan. Pun akan menjadi bahan olok-olok manakala implementasinya tidak diawasi. Apalagi jika tidak ada monitoring progres. Masalahnya bisa menjadi semakin runyam kalau pemberi instruksi lepas tangan, sebab merasa sudah cukup melaksanakan kewajibannya hanya dengan menerbitkan Inpres dimaksud. Apakah Inpres itu dilaksanakan atau tidak, si pemberi instruksi merasa bukan lagi urusannya. Kalau hal ini yang terjadi, bangsa ini layak prihatin.

Begitu juga dengan imbauan. Bagaimana pun, terlalu menyederhanakan persoalan jika seorang pemimpin hanya membuat imbauan untuk mengatasi sebuah persoalan akut lagi sistemik. Namanya juga imbauan. Buat pendengar, imbauan itu boleh dituruti, boleh juga tidak dipatuhi. Apakah para koruptor mau mendengar imbauan yang meminta mereka berhenti mencuri uang negara? Bagi oknum birokrat negara yang berperilaku korup, imbauan seperti tak perlu didengar. Bahkan hanya menjadi bahan tertawaan.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemerintah tahun 2012 baru-baru ini, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak seluruh jajaran pemerintahan mencegah dan memberantas korupsi anggaran negara. Presiden juga minta BPK, KPK serta BPKP bekerjasama menyelamatkan uang negara.

Imbauan atau ajakan tadi tampaknya menjadi tindak lanjut dair Inpres No 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Harap dicamkan bahwa Inpres terbaru ini merupakan lanjutan Inpres No. 9/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Wapres Boediono mendeskripsikan Inpres 17/2011 dengan kalimat berikut ini;“Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 isinya substansif, bukan basa-basi.”  Dalam dua Inpres ini, Pemerintah mengimplementasikan enam strategi sesuai rekomendasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

Enam strategi itu meliputi Pencegahan pada Lembaga Penegak Hukum; Pencegahan pada Lembaga Lainnya; Penindakan; Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; Penyelamatan Aset Hasil Korupsi; Kerjasama Internasional; dan Pelaporan. Untuk pelaksanaannya, Inpres ini memerintahkan seluruh lembaga pemerintah, dari pusat sampai daerah, harus berkoordinasi dengan KPK, Bank Indonesia, PPATK, Ombudsman Republik Indonesia, LPSK, BPK, KY dan MA.

Siapa pun percaya bahwa strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang termuat dalam dua Inpres tadi mestinya efektif. Justru karena per konsep dia efektif, strategi itu dipayungi oleh Inpres. Namun, dari Inpres 17/2011, publik bisa melihat bahwa koordinasi antarinstitusi terkait baru diperintahkan melalui Inpres ini. Artinya, sebelum terbitnya Inpres 17/2011, sinergi antarinstitusi terkait amat minim sehingga perlu dipertegas lagi.

Masalahnya kemudian, apakah dua Inpres tadi bisa dan akan dilaksanakan dengan konsisten?  Kalau semua institusi terkait diminta berkoordinasi, bagaimana mekanismenya? Dan, siapa komandannya?  Pertanyaan-pertanyaan ini relevan diajukan mengingat Inpres itu tidak memberi peran kepada Kejaksaan Agung dan Polri.

Pelaksanaan Inpres No.17/2011 harus belajar dari pencapaian Inpres No.9/2011. Jangan-jangan, pelaksanaan Inpres No.9/2011 belum pernah dievaluasi. Boleh jadi, pencapaian Inpres No.9/2011 begitu memprihatinkan sehingga diperlukan Inpres No.17/2011. Di penghujung 2011, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan, jumlah kasus korupsi yang ditangani Polri sepanjang tahun 2011 meningkat cukup tinggi. Kalau per 2010 Polri hanya menangani 585 kasus, per 2011 jumlahnya melonjak mencapai 1.323 kasus. Kenaikannya terbilang sangat tinggi,  55,78 persen
.
Kesimpulannya, kinerja pemberantasan korupsi  sangat mengecewakan. Tidak mengherankan jika survei Lembaga Survei Indonesia (LSI ) menunjukan anjloknya kepercayaan publik kepada pemerintrah. Hingga Desember 2011, kepercayaan publik menurun menjadi 44 persen dari bulan yang sama tahun sebelumnya yang 52 persen .

Kebuntuan

Semua kalangan mencatat, selain menerbitkan Inpres Pemberantasan korupsi, Presiden juga sering mengumandangkan imbauan. Indikator dari Kapolri tadi, plus hasil survei LSI, membuktikan bahwa Inpres pemberantasan korupsi dan imbauan presiden sudah tidak efektif lagi. Artinya, kalau rencana aksi pemberantasan korupsi masih ingin dilanjutkan, harus dicari pendekatan baru yang lebih efektif.

Inpres No.17/2011 boleh diterjemahkan sebagai keinginan presiden  meningkatkan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun, aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi itu butuh kepemimpinan yang kuat, berani dan independen. Tidak sebatas pidato atau wacana, melainkan harus dengan aksi nyata, tanpa pandang bulu. Mengingat korupsi di negara ini sudah mengakar, kalau perlu pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan melalui operasi rahasia atau tertutup. Dengan pendekatan rahasia dan tertutup, tidak diperlukan lagi pidato atau wacana.

Rakyat tahu bahwa memberantas korupsi itu bukan pekerjaan yang sulit-sulit amat. Kalau ada keberanian dan kemauan politik, korupsi bisa diperangi sampai ke akar-akarnya. Maka, yang belum dipahami rakyat adalah mengapa pemerintah belum juga menunjukan serta mengimplementasikan keberanian dan kemauan politik untuk memerangi korupsi. Selama ini, rakyat hanya mendengar pidato yang mewacanakan pemberantasan korupsi. Wacana ini digemakan berulang-ulang. Tetapi, tak pernah ada aksi yang menunjukan kesungguhan memerangi korupsi.

Beberapa elemen masyarakat sudah merasa bosan dengan wacana pemberantasan korupsi. Mereka sudah tidak peduli lagi, karena berasumsi tak ada lagi yang bisa dipercaya di negara ini. Mereka mengacu pada keterlibatan sejumlah oknum penegak hukum dalam sejumlah kasus korupsi. Apalagi, dalam periode terdahulu, oknum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diduga tidak bersih. Jadi, wacana pemberantasan korupsi yang sering dikumandangkan para elit itu hanya dilihat sebagai sandiwara.

Apa yang terjadi sekarang ini tak lain kebuntuan pemberantasan korupsi. Publik sering bertanya dimana ‘kubur’ skandal Bank Century? Mengapa pemerintah tidak tertarik menuntaskan kasus mafia pajak?  Pertanyaan seperti ini lebih bermakna sebagai gugatan publik atas kebuntuan proses hukum kasus-kasus korupsi berskala besar.

Jadi, Inpres saja tidak cukup. Inpres pemberantasan korupsi belum mampu memecah kebuntuan. Dia pun bukan jaminan setiap kasus korupsi akan ditangani sebagaimana seharusnya. Bagaimana mungkin birokrasi yang korup mau melaksanakan Inpres itu. Kalau hanya mengandalkan Inpres dan imbauan, publik bisa berasumsi presiden berpura-pura tidak tahu kekuatan industri korupsi yang sudah sekian lama dibangun para oknum birokrat.

Niat mencegah dan memberantas korupsi di negara ini harus ditunjukan dengan kemauan politik yang konsisten, dan didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan berani. Tentu saja jangan berselingkuh dengan para koruptor. Kalau terjadi perselingkuhan, yang tampak dipermukaan adalah saling sandera antara oknum penguasa dengan koruptor. Jadi selain kepentingan, saling sandera menjadi penyebab lain terjadinya kebuntuan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Maka, jika presiden ingin Inpres pemberantasan korupsi dilaksanakan, dia harus pro aktif mengamati progres. Dengan menerbitkan Inpres, tugas presiden belum selesai. Dia harus memastikan Inpres-nya dilaksanakan. Sehingga, manakala pelaksanaan Inpres mengalami kebuntuan, presiden-lah yang berinisiatif memecah kebuntuan itu. Agar publik tidak melihat Inpres pemberantasan korupsi itu sebagai sebuah kepura-puraan.

Membangun Optimisme

Membangun Optimisme

Habe Arifin <habearifin@yahoo.com>,in:koran digital <koran-digital@googlegroups.com>; jurnalisme@yahoogroups.com; media jatim <media-jatim@yahoogroups.com>; mediacare@yahoogroups.com , Wednesday, 25 January 2012, 7:34

Demokrasi membawa iklim keterbukaan yang luar biasa pada negeri ini. Media massa begitu beragam menyajikan informasi, fakta-peristiwa, dan opini. Media jejaring sosial menghubungkan satu dengan orang lain sedemikian masif.  Dari sana muncul menyeruak negativisme. Di mana-mana, virus ini disuarakan, dituliskan, bahkan dipahami sebagai sebuah kebenaran dan seolah tanpa konfirmasi. “Kebenaran” relatif ini kemudian dipahami sebagai kebenaran absolut.

Banyak dari kita membuka tabir, rahasia, misteri, dan bergulirkan informasi itu ke seluruh jejaring, dari kawan dan pertemanan terus menyebar ke masyarakat luas dan warga dunia. Semua orang tahu tetapi tidak satu pun orang yang berani secara terbuka bertanggung jawab atas penyebaran informasi ini.  Peristiwa buruk hanya dipahami sebagai fakta negatif. Fakta ini kemudian meluncur menjadi ranah publik. Pada saat yang sama fakta positif disembunyikan, ditepikan, dimarginalkan, dan dibiarkan haya menjadi domain individu.

Virus negativisme seperti wabah cacar , flu burung,atau kolera yang terus menular dan berjangkit menjadi endemi. Di mana-mana kegalauan, kerisauan, kegundahan, hopless, seolah menjadi agama baru dalam interaksi sosial. The New Ideology itu itu beranak pinak, berkembang, dan menjangkiti pikiran hampir semua orang, mulai direktur hingga tukang cukur, mulai insinyur sampai tukang bubur. Semua bicara negatif. Tentang apa saja dan di mana saja. Nyaris tidak ada kebaikan bahkan kebanggaan.

Virus ini memang tidak mematikan tetapi melemahkan. Virus ini hanya menyerang syaraf-syaraf otak secara sangat samar. Gejalanya bisa macam-macam tetapi muaranya satu, yakni senang menghujat, sulit berbuat. Ada yang senang merendahkan diri sendiri, orang lain, masyarakat, negara, pemerintahan, dan seterusnya. Juga senang membicarakan dan melihat kekonyolan, kemunafikan,  kebodohan, kedunguan, dan seterusnya.

Caci maki dianggap sebagai kritik. Padahal kritik bukanlah caci maki. Kritik mesti tajam dan beralasan, bukan bergumam apalagi cuma rasan-rasan. Kritik memiliki reasoning. Kritik tidak cuma mengumbar asumsi tetapi juga harus menyodorkan fakta dan menarik simpulan.

Domain pribadi disebut sebagai ranah publik. Perselingkuhan dibuatlah sebagai acara hiburan. Tips and trik di ranjang disebutlah sebagai keterbukaan informasi. Semua yang privat dianggap layak dan perlu untuk diperbincangkan dan dikupas secara tajam: setajam SILET.

Hadiah dari semua hiruk-pikuk ini adalah kebebasan. Inilah dunia kebebasan. Kebebasan yang terlepas dari moralitas, sopan santun, etika, norma, dan nilai-nilai. Kebebasan penting, tetapi etika jauh lebih urgent. Kebebasan mutlak, tetapi moralitas jauh lebih absolut. Kebebasan adalah keniscayaan, tetapi nilai-nilai adalah inti sari peradaban.

Membangun positivisme tidak bisa dimulai dari negativisme. Kerangka negativisme dibuat sebagai refleksi kesenangan atas ketidaksenangan, gembira atas derita, suka atas luka, dan segala kecintaan atas segala kenistaan. Positivisme hanya dibangun dari sudut yang terbalik. Dari ketidaksenangan menjadi empati. Sengsara menjadi nikmat. Derita menjadi suka cita. Segala keluh kesah menjadi renungan. Kesalahan menjadi semangat berbenah diri.  Cuka menjadi kasih.

Tabiat media membuat angka 1 seolah-olah 100 dan 1000 hanya 1. Optimisme dibangun dari persepsi. Persepsi dikonstruksi dari opini dan fakta-fakta. Tetapi optimisme tidak didirikan di atas persepsi yang dilukis  dari opini verba semata-mata dan fakta yang secuil, bopeng, tidak lengkap, dan sepihak. Optimisme adalah bayi positivisme. Membangun positivisme sejatinya merencanakan kelahiran generasi optimis yang melihat sampah sebagai peluang, melihat limbah sebagai prospek.

Jakarta, 25 Januari 2012
Habe Arifin

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers