Archive for the ‘esai’ Category

Timur Pradopo Layak Diganti

Insiden Kekerasan
PDI-P: Timur Pradopo Layak Diganti
http://nasional.kompas.com/read/2011/12/27/14381822/PDIP.Timur.Pradopo.Layak.Diganti
Sandro Gatra | Inggried Dwi Wedhaswary | Selasa, 27 Desember 2011 | 14:38 WIB
Dibaca: 9186
|
Share:
TRIBUN MEDAN/TAUFAN WIJAYAJenderal Timur Pradopo.
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Timur Pradopo dinilai layak untuk diganti jika melihat kinerjanya selama memimpin Polri. Melihat beratnya tantangan Polri ke depan, tetap mempertahankan Timur dianggap dapat membahayakan posisi Polri.
Presiden harus segera mengganti Kapolri Timur Pradopo dengan jenderal polisi lain yang lebih memiliki sense of crisis dan visioner.
– Wasekjen PDI-P Ahmad Basara
Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basara melalui pesan singkat, Selasa ( 27/11/2011 ), menyikapi sejumlah peristiwa bentrokan antara polisi dan warga.
Terakhir, polisi membubarkan paksa aksi unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, akhir pekan lalu. Tiga orang tewas dalam peristiwa itu.
Ahmad mengatakan, publik akan menggunakan berbagai bentrokan itu sebagai alasan untuk mendesak perubahan posisi Polri menjadi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Menurut dia, inti permasalahan ketidakprofesionalan Polri selama ini bukan posisi politik, melainkan buruknya kepemimpinan.
“Agar hal itu tidak terjadi (tuntutan perubahan posisi Polri), Presiden harus segera mengganti Kapolri Timur Pradopo dengan jenderal polisi lain yang lebih memiliki sense of crisis dan visioner,” kata Ahmad.
Terjebak di penegakan hukum
Ahmad menilai, dalam penanganan sengketa lahan di sejumlah tempat, Polri selalu terjebak pada satu fungsinya, yakni penegakan hukum. Polri enggan melihat apakah surat keputusan para pejabat yang berwenang sudah sesuai dengan undang-undang dan memenuhi rasa keadilan masyarakat atau tidak.
“Polri sering terjebak pada praktik negosiasi penyelesaian sengketa lahan dengan kompensasi yang menguntungkan pejabat-pejabat Polri. Hal itulah yang membuat Polri acap kali tersandera kepentingan perusahaan ketika menghadapi sengketa lahan dengan masyarakat,” ujar anggota Komisi III ini.

Bima, Bawang dan Tambang

Bima, Bawang dan Tambang

 

Bawang merah alasan kuat orang Bima menolak tambang emas. Di kabupaten Bima luas lahan bawang merah mencapai 13.663 hektare. Mereka menyebutnya bawang Keta Monca. Hasil panen Keta Monca itu bahkan sampai ke daerah lain, dalam maupun luar negeri. Anehnya, pemerintah justru memilih tambang emas. Usaha ekonomi yang hanya bisa dilakukan dalam jangka pendek, tak terbarukan, dan memiliki daya rusak luar biasa. Itulah sebabnya, sejak tahun lalu tambang emas ini ditolak warga.

 

Pada 24 Desember 2011 lalu, sudah hari keempat warga yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) melakukan aksi penolakan, menduduki pelabuhan Sape (Occupy PortSape).. Aksi ini bukan yang pertama menanggapi pemerintah mereka yang tuli, dan tak menghiraukan suara penolakan kehadiran tambang emas PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN).  Perusahaan yang mendapat Izin Usaha Penambangan (IUP) pada  2008 selama 25 tahun, yang diperbaharui menjadi  IUP bernomor 188/45/357/004/2010. Tak tanggung-tanggung  luasanyan 24.980 Ha di kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu. Sekitar 95 persen saham PT SMN sebagian besar dimiliki PT Arc Exploration Ltd dari Australia.

 

Warga sudah berkali-kali menyampaikan penolakan, mulai kepada Camat, Bupati, Gubenur hingga DPRD setempat.  Bima. Tahun ini saja, aksi penolakan sudah dilakukan  lebih tiga kali. Mereka percaya, tambang emas asal Australia di sekitar area dam Diwu Moro dandam Pela Parado akan membuat susutnya debit air irigasi lahan pertanian, khususnya tanaman bawang merah, mata pencaharian mereka. Selain melindung sumber air, mereka belajar dari potret buruk tambang emas raksasa di Batu Hijau milik Newmont, tetangga di pulau yang sama.

 

Itulah sebabnya warga menolak, meninggalkan industri pertambangan menjadi pilihan ekonomi (make mining history) pemerintah. Namun pemerintah justru melawan para petani bawang itu. Pemerintah juatru mengerahkan pasukan, intimidasi bahkan berondongan peluru. Ada 4 orang meninggal, dan 9 lainnya kritis serta sekitar 40-an lebih ditangkap pada pagi hari saat pendudukan pelabuhan Sape.

 

Kasus Bima melengkapi kasus-kasus kejahatan kemanusiaan oleh tentara, polisi dan perusahaan di sekitar pertambangan perkebunan sawit tahun ini,  mulai kasus Freeport  di Papua, Tiaka, Bangai dan Bombana di Sulawesi Tengah, Meranti dan Suluk Bongkal di Riau, Ongan Komering Ilir di Sumatera Selatan, Kebumen di Jawa Tengah, Mesuji di Lampung.

 

Sumber Konflik

 

Kasus Bima merupakan bukti berulang bahwa industri pertambangan merupakan sumber malapetaka bagi keberlanjutan hidup warga sekitarnya. Industri yang dianggap sebagai primadona dan mesin devisa Negara ini justru momok bagi keselamatan warga dan daya pulih produktifitas mereka, serta keberlanjutan fungsi-fungsi alam sekitarnya.

 

Pertambangan kerap menjadi sumber konflik antara masyarakat di satu sisi, dan perusahaan bersama pemerintah di sisi lainnya. Pendekatan represif selalu dipilih pemerintah menanggapi penolakan warga sekitar pertambangan. Itu juga terjadi pada aksi-aksi penolakan sebelumnya di Bima. Salah satunya, saat aksi 10 Februari 2011, warga melakukan long march dari lapangan Sura desa Rato yang jaraknya sekitar dua kilometer hingga sampai ke kantor camat Lambu. Setiba di sana, warga menyampaikan tuntutan Bupati harus mencabut IUP SMN. Mereka  di kawal ketat, ada  250 personil aparat Polres Kota Bima, 60 personil gabungan intel dan Bareskrim dan 60 personil Brimob Polda NTB. Namun Camat Muhaimin, menolak menyampaikan aspirasi warga.

 

Pertemuan pun berakhir ricuh. Seketika itu pula disikapi tembakan oleh polisi menggunakan gas air mata, peluru karet bahkan diduga ada juga yang menggunakan peluru tajam. Saat itu pun tampak ratusan preman yang diorganisir aparat kecamatan berdiri di samping kantor yang mencoba memprovokasi keadaan. Konflik horisontal pun mengintip. Aksi  paling terakhir, aspirasi dan tuntutan mereka  bahkan dibalas serbuan dan penembakan terhadap warga yang sedang terlelap tidur di pelabuhan Sape (24/12).

 

Kasus Bima adalah salah satu potret yang muncul dari maraknya investasi tambang di Indonesia. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) mengumumkan ada 5171 IUP (Izin Usaha Pertambangan) per November 2011. Daftar IUP yang diumumkan ini hanya untuk kategori clear and clean, katagori yang dianggap pemerintah telah memenuhi peraturan perijinan. Dalam catatan JATAM, hingga 2011 pemerintah telah mengeluarkan sedikitnya 8263 izin pertambangan. Seluruh izin diberikan tanpa sepengetahuan dan persetujuan warga, yang tinggal disekitar lokasi tambang. Inilah salah satu penyebab utama konflik dan kejahatan kemanusiaan terjadi di sekitar tambang.

 

Keta Monca

 

Bawang Keta monca saat ini menjadi komoditi unggul nasional, dan bersama bidang usaha pertanian lainnya telah memberikan sumbangan cukup signifikan dalam perekonomian Kabupaten Bima. Selain produksi yang besar, bawang Keta monca dikenal memiliki mutu dan ciri khas sendiri, serta banyak diminati konsumen baik dari Bali, Jawa, Makassar dan Banjarmasin maupun luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan sejak 2009 lalu, Kabupaten Bima dijadikan sentra benih bawang merah nasional. Sumbangan perekonomian lainnya berasal dari peternakan terutama sapi dan kambing, serta perikanan.

 

Produksi bawang merah Kabupaten Bima pada 2009 mencapai 113.542 ton, meningkat 49,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian produksi bawang merah Kabupaten Bima merupakan komoditi ekspor guna memenuhi kebutuhan daerah lainnya utamanya Pulau Lombok (BPS, 2009). Luas lahan untuk pengembangan bawang merah di kabupaten Bima tercatat 13.663 hektare, yang telah dimanfaatkan seluas 6.710 ha tersebar di Sape, Lambu,Wera, Ambalawi, Belo dan Monta.

 

Kabupaten Bima bukanlah kabupaten miskin. Data BPS yang dirilis baru-baru ini menyebutkan angka kemiskinan kabupaten Bima pada 2008 turun menjadi 21,79%. Ini artinya jumlah penduduk miskin mengalami pengurangan sebanyak 3,3% dari tahun 2007 sebesar 25,12%, jauh lebih rendah dari angka kemiskinan Propinsi NTB yang mencapai 23,40%. Itu semua berkat pertanian bawang, pertenakan dan pertanian sebagai basis ekonomi, bukan tambang.

 

Harusnya pemerintah Bima mendukung pilihan warganya, mengembangkan pertanian, dan model ekonomi lainnya yang lebih berkelanjutan. Bukankah itu juga menjadi seruan SBY  saat penyerahan penghargaan ketahanan pangan Adhikarya Pangan Nusantara 2011, awal Desember lalu. Ia tak hanya melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lainnya. Ia juga menyampaikan perlunya perhatian pada penyediaan bibit yang baik, ketersediaan pupuk, dan peningkatan kemampuan teknis petani serta distribusinya.

 

Apakah pemerintahan SBY dan jajarannya mau menjilat ludah sendiri? Atau, mungkin sudah waktunya kita mencari pemimpin baru yang berani memilih bawang dan usaha pertanian lainnya menjadi penopang utama ekonomi bangsa ini.

 

Andrie S Wijaya

Koordinator JATAM

 

Sumber : http://indo.jatam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37:bima-bawang-dan-tambang&catid=2:jatam&Itemid=10

Reformasi Agraria Solusi Konflik Tanah

 

Komentar awind <j.gedearka@upcmail.nl>:Reformasi agraria? Waoo, bisa-bisa dituduh KOMUNIS, terus diasingkan ke Buru yang Baru. Dudukkan dulu soal pembantaian 1965/1966 yang juga menyangkut agraria baru kita bisa melangkah dengan tegap ke depan tanpa kegelapan.

 

Salam,

 

Awind

 

 

 

http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/6389-reformasi-agraria-solusi-konflik-tanah

 

Reformasi Agraria Solusi Konflik Tanah

Rabu, 28 Desember 2011 02:51

0 Komentar

 

Unjuk rasa Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma)

Kasus Mesuji di Lampung dan Sape di Bima memiliki satu persamaan. Yakni, keduanya dipicu oleh rebutan lahan antara petani dan pemilik modal. Kedua kejadian huru hara itu lantas berujung pada tragedi kemanusiaan: kekerasan dan pelanggaran HAM.

Kecaman kepada aparat keamanan pun berhamburan dari banyak pihak. Alhasil, dua tragedi ‘berdarah’ itu menyadarkan kita bahwa ada yang salah dalam penerapan Undang-Undang Agraria di negri ini.

Direktur Program Imparsial, Al Araf, pun memberi solusi. Menurutnya, pembaharuan dan reformasi agraria bisa menjadi jalan keluar konflik kekerasan terkait perebutan tanah dan lahan. Menurutnya, konflik dan kekerasan dalam sektor agraria seperti di Mesuji dan Bima akan terus berlangsung sepanjang pembaharuan agraria dan reformasi agraria yang menjadi mandat TAP MPR No 9 tahun 2001 tidak dijalankan pemerintah. Kekerasan sendiri, kata Al Araf, hanyalah hilir dari hulu negara yang gagal melakukan pembaharuan tersebut.
Kegagalan pemerintah dalam menerapkan reformasi Agraria lantaran terlalu mementingkan kepentingan elit politik dan pengusaha di sektor tambang, perkebunan dan lainnya. “Dibutuhkan penanganan komprehensif, karena akar masalahnya ada di Kementrian Kehutanan, pertambangan, BPN dan Pemda itu sendiri, serta Presiden yang tidak jalankan reformasi agraria,” ungkapnya.

Senada dengan imparsial, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga mendesak pemerintah agar menata kembali kebijakan reformasi agraria. Menurut Ketua DPD Irman Gusman, kebijakan tersebut harus berpihak kepada petani dan kelompok tani harus diterapkan secara sistematis. “DPD secara aktif terus mendorong terealisasinya hal-hal tersebut, karena persoalan ini kerap muncul setiap kami ke daerah,” ujar Irman

Irman menegaskan, persoalan Mesuji dan Sape merupakan gunung es dari permasalahan agraria di Indonesia. Pasalnya, dalam kasus tersebut, masyarakat sekitar terkesan dikalahkan oleh kepentingan korporasi yang dianggap mampu memberikan keuntungan ekonomis lebih besar. “Sebelumnya ada bentrok petani dengan TNI di Kebumen, atau bentrok petani dengan marinir di Alas Tlogo Jawa Timur. Itu semua merupakan potret kompleksitas masalah pertanahan di Indonesia,” tuturnya.

Sementara Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai, tragedi kemanusiaan yang terjadi di Mesuji, Lampung dan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan di Sape, Bima, merupakan pengkhianatan pemerintah pada Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. “Sejak Orde Baru semangat UU Pokok Agraria dihabisi,” ujarnya.

Pemerintah kemudian menerbitkan sejumlah paket undang-undang yang memihak kepentingan pemodal besar dan sistem kapitalisme. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang terus berlanjut dengan penerbitan undang-undang lain dengan nafas serupa hingga era reformasi.

Pada era Orde Baru, penerbitan undang-undang itu lantas dipadukan dengan program transmigrasi dan Perkebunan Inti Rakyat dengan skema lahan inti dan plasma bagi masyarakat, kata Henry yang juga Koordinator Umum Gerakan Petani Internasional (La Via Campesina). Skema tersebut tidak kunjung berjalan di banyak tempat hingga tahun 1980an.

Pada sejumlah daerah, hal itu justru menjadi konflik karena PIR yang bisa diperdagangkan sebagian kalangan pejabat. “Agenda reforma agraria yang sesuai dengan konstitusi Indonesia justru ditutup,” ujar Henry.

Pada masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, sebenarnya telah dirancang program land reform yang meliputi lahan seluas 1,8 juta hektar. Namun, program tersebut hingga saat ini belum terdengar lagi perkembangannya. Karena itu, menurut Irman, sangat penting mendesak untuk menata kembali keagrariaan yang berkeadilan dan mengayomi rakyat, bukan berpihak pada segelintir pemilik modal.

Beberapa RUU yang dikeluarkan oleh DPR, seperti RUU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, RUU tentang Pangan, dan RUU tentang Perlindungan Petani, juga harus tetap dikawal dengan serius. Jangan sampai RUU tersebut justru akan menjadi kontraproduktif terhadap kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan di Indonesia. Karena itu, seluruh komponen bangsa harus mencermati dan mengawal RUU tersebut agar dapat menjadi UU yang memiliki kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. (HP)

 

==========

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/konflik-tanah-bisa-jadi-bom-waktu/

28.12.2011 13:46

Konflik Tanah Bisa Jadi Bom Waktu

Penulis : Tutut Herlina/Web Warouw/Deytri Aritonang/Vidi Batlolone

 

(foto:dok/ist)

JAKARTA – Konflik pertanahan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah karena bisa menjadi bom waktu. Sejauh ini, setidaknya ada 11 wilayah yang memiliki konflik pertanahan. Konflik itu bisa berpotensi menjadi seperti di Bima karena kasusnya sudah terjadi bertahun-tahun, namun belum mendapatkan penyelesaian.

Konflik itu antara lain tersebar di Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Pulau Jawa bagian selatan. Konflik itu umumnya terkait dengan perhutani dan kuasa pertambangan.

“Kasus-kasus di daerah-daerah itu sudah ada sejak lama. Jadi ini tinggal menunggu waktu saja untuk menjadi seperti Bima, karena baranya sudah sama,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasauddin kepada SH, di Jakarta, Selasa (27/12).

Sepanjang 2011, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terdapat 163 konflik agraria di seluruh Indonesia. Dibandingkan 2010, yang tercatat 106 konflik, terjadi peningkatan signifikan konflik tanah di 2011. Dalam tahun ini ada 22 petani/warga yang tewas di wilayah sengketa dan konflik agraria.

Dari 163 kasus tersebut, 97 kasus terjadi di sektor perkebunan, 36 kasus kehutanan, 21 kasus infrastruktur, delapan kasus tambang, dan satu kasus di sektor tambak. Konflik tersebut melibatkan lebih dari 69.975 keluarga. Sementara itu, luasan areal konflik mencapai 472.048,44 hektare.

Warga Diprovokasi 

Sementara itu dari Bima dilaporkan, hingga Selasa malam warga di Kecamatan Lambu, Bima, NTB, masih berjaga-jaga di kampungnya, pascainsiden penembakan yang dilakukan polisi terhadap warga sipil Sabtu lalu.

Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kabupaten Bima Muliadin mengatakan hingga hari ini, warga tak mengizinkan polisi masuk ke lokasi karena warga masih trauma.

“Sampai hari ini masyarakat secara bergantian berjaga-jaga di kampung masing-masing untuk menjaga jangan sampai ada penyusup dari pihak kepolisian di Kecamatan Lambu. Masyarakat tidak bisa menerima cara-cara kekerasan yang dipakai oleh pihak kepolisian untuk mengatasi konflik agraria belakangan,” kata Muliadin.

Saat ini polisi tetap berjaga-jaga di Kecamatan Sape, dan tidak berani masuk ke Kecamatan Lambu, apalagi setelah kematian almarhum Sarifudin Ahmad (38), warga Kecamatan Lambu. “Waktu peristiwa almarhum terkena gas air mata dan lari pulang sampai di rumah kemudian pingsan dan akhirnya meninggal,” jelas Muliadin.

Sarifudin Ahmad adalah korban tewas ketiga akibat insiden Sabtu lalu. Dua korban tewas lainnya, Arief Rachman (18) dan Syaiful (17), menurut hasil autopsi dipastikan mereka ditembak dari jarak dekat. Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution mengungkap hasil autopsi ini di Jakarta, kemarin.

“Peluru menembus ke badan, artinya ditembak dari jarak dekat,” ujarnya. Tapi belum dipastikan apakah peluru yang menewaskan korban adalah peluru tajam atau peluru karet.

Saat ini, menurut Saud, tim pengawas internal Polri masih menyelidiki peluru apa yang dipakai petugas di lapangan. Mereka juga telah memeriksa 42 petugas lapangan untuk mengetahui kesalahan prosedur dalam penanganan massa saat unjuk rasa.

Polisi juga tengah meneliti sembilan pucuk senjata api yang dipakai petugas di lapangan di laboratorium forensik Polri. Hanya, sejauh ini belum ditemukan proyektil peluru yang membunuh korban.

Tim pengawas menurut Saud akan menjadikan rekaman video di media massa untuk melihat tindakan kekerasan oleh anggotanya. Terlihat di video rekaman petugas di lapangan menendang peserta aksi dan menyeretnya. Terekam juga adegan petugas memukul warga menggunakan popor senjata.

Muliadin mengisahkan, semalam sebelum insiden Sabtu tersebut, warga sempat bernegosiasi dengan Kapolda NTB Brigjen Arif Wachyunandi dan mendapat wejangan dari mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Farouk Muhammad, terkait aksi blokade Pelabuhan Sape yang dilakukan warga.

Namun saat hasil negosiasi tersebut hendak disosialisasikan kepada warga yang bertahan di Pelabuhan Sape, aparat berpakaian preman melakukan provokasi dan memancing kemarahan warga. “Pukul 09.00 pagi pihak kepolisian menyerbu warga dengan tembakan senjata tajam dan gas air mata,” ungkap Muliadin.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan presiden telah memerintahkan pengusutan kasus kekerasan terhadap warga di Bima. Presiden juga mengingatkan Kapolri untuk sedapat mungkin memerintahkan jajarannya menghindari penggunaan kekerasan.

Sementara itu, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Wakil Ketua Komisi I DPR Mayjen (Purn) Tb Hasanuddin menilai tindakan represif polisi dalam membubarkan massa yang menduduki Pelabuhan Sape bukanlah pengendalian, tapi sudah penyerbuan dan pembantaian. Polisi telah memperlakukan rakyat sebagai musuh yang harus dibasmi.

Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan Rizal Ramli, dalam forum yang sama, mengatakan negara sering kali tidak hadir ketika rakyat memerlukan perlindungan.

Bahkan, negara cenderung terlalu berpihak kepada pemodal ketika terjadi konflik dengan rakyat. Inilah yang terjadi di Mesuji, Bima, Riau, Kalimantan, dan banyak daerah lain. (CR-19)

Demokrasi yang Kehilangan Hati

 

 

OPINI

Demokrasi yang Kehilangan Hati

| Inggried Dwi Wedhaswary | Kamis, 29 Desember 2011 | 09:01 WIB

shutterstock ilustrasi

1

Oleh WIRANTO


KOMPAS.com
– Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya. Pasal 28E Ayat 2 UUD 1945 menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan politik untuk menyuarakan hati nurani tanpa tekanan dan paksaan pihak lain.

Ketentuan itu pun mengandung arti adanya perintah normatif agar hati nurani jadi dasar bagi kebebasan politik dan sistem politik secara keseluruhan.

Ketentuan konstitusi ini sejalan dengan ketentuan Artikel 1 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menyebutkan, ”All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”.

Secara kodrati, demokrasi yang bersendikan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan harus dibangun berdasarkan nalar dan hati nurani. Dengan hanya kekuatan nalar akan melahirkan sistem demokrasi yang rasional, sekaligus melahirkan pemerintahan yang ”disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind” (Preamble of UDHR).

Akibatnya, sistem politik hanya tunduk pada formalitas yuridis yang ditentukan oleh batasan sah (legal) dan tidak sah (ilegal) berdasarkan pertimbangan rasional semata, tetapi tidak memiliki landasan etis atas penilaian baik dan buruk.

Di bidang ekonomi, situasi serupa dewasa ini juga terjadi. Noam Chomsky berpendapat, ideologi pasar bebas yang tak berhati nurani hanya meningkatkan keserakahan korporasi, yang diwujudkan dalam bentuk demokrasi elektoral nominal.

Namun, perlu pula diwaspadai data yang diajukan Larry Diamond. Ia mencatat adanya kecenderungan kontradiktif: di satu pihak terjadi pertumbuhan demokrasi elektoral (atau demokrasi formal), di pihak lain terjadi stagnasi dalam pemenuhan kebebasan dan kesejahteraan warga. Menurut Diamond, kecenderungan tersebut merupakan petunjuk dari terjadinya ”kedangkalan demokratisasi”.

Situasi kontradiktif seperti itu ditunjukkan dengan kian banyak negara yang gagal memetik keuntungan dari demokrasi elektoral. Mereka malah menghasilkan pemerintahan yang—sekalipun punya legitimasi tinggi—tak efisien, korup, rabun, tidak akuntabel, dan didominasi kepentingan jangka pendek (Azhari, 2004). Situasi ini melahirkan kekhawatiran akan terjadi arus balik yang oleh Diamond disebutnya sebagai the third reverse wave.

Moral dan etika

Keberhasilan reformasi politik di Indonesia sejak 1998 memang telah diakui dunia. Sistem demokrasi elektoral telah dijalankan melalui pemilihan umum yang kompetitif untuk tujuan memperoleh kekuasaan efektif. Paling tidak Indonesia sudah melakukan pemilu tiga kali, yakni pada tahun 1999, 2004, dan 2009, yang menghasilkan pemerintahan yang cukup legitimate.

Namun, kenyataannya, Indonesia pun harus mengalami akibat dari demokrasi tanpa hati itu dengan adanya kontradiksi antara keberhasilan mengembangkan demokrasi politik di satu pihak dan penurunan kesejahteraan di pihak lain.

Berdasarkan data Bank Pembangunan Asia, dalam tiga tahun terakhir jumlah orang miskin di Indonesia meningkat tajam dari 40,4 juta tahun 2008 menjadi 43,1 juta tahun 2010, meningkat sekitar 2,7 juta orang. Ironisnya, saat yang sama juga terjadi peningkatan pendapatan per kapita dari Rp 23,1 juta tahun 2009 menjadi Rp 27 juta tahun 2010 (BPS, 27 Februari 2011). Adanya peningkatan jumlah orang miskin di satu sisi dan pendapatan per kapita di sisi lain menunjukkan terjadi ketimpangan sosial-ekonomi yang mencolok.

Kenyataan ini menunjukkan, demokrasi elektoral tak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Demokrasi elektoral, yang merupakan instrumen bagi sistem ekonomi pasar bebas, terbukti hanya memfasilitasi kepentingan korporasi yang bertujuan untuk meraih keuntungan finansial dan mengakumulasi kapital semata-mata. Dalam ungkapan Chomsky, demokrasi elektoral hanya memfasilitasi keserakahan korporasi.

Sejalan dengan rasionalitas ekonomi, demokrasi elektoral yang mengandalkan kalkulasi rasional akhirnya berkembang ke arah bentuk politik transaksional. Proses-proses politik akhirnya dikendalikan oleh kapital atau uang. Akibatnya, rakyat hanya jadi obyek transaksi dalam proses demokrasi. Dalam situasi seperti ini, sistem demokrasi berkembang menjadi sistem oligarkis yang hanya dinikmati oleh segelintir elite.

Keadaan seperti itu menyadarkan kita untuk mengembalikan demokrasi agar tidak mengutamakan akal semata, tetapi harus diimbangi pertimbangan moral dan etika yang bersumber pada hati nurani. Hal ini bukan saja merupakan kewajiban etis yang bersifat universal, melainkan juga memiliki rujukan normatif dalam UUD 1945.

Meminjam ungkapan Chomsky, pertimbangan etis dalam kehidupan politik dan ekonomi yang bersumber pada hati nurani akan membentuk sistem demokrasi partisipatif yang dapat mewujudkan keadilan sosial.

WIRANTO Jenderal (Purn)

Kota SUci Makkah –> Indonesian maid brutally raped

Kota SUci Makkah –> Indonesian maid brutally raped

Lina <linadahlan@yahoo.com>,in: wanita-muslimah@yahoogroups.com , Thursday, 29 December 2011, 16:34

Kalau menyebut Al-Haram atau kota suci bagi umat Islam kita lazim menisbatkan kepada tiga kota suci di dunia yaitu Mekah, Madinah dan al-Qudus (Yerussalem). Umat Islam apapun madzhabnya, apapun golongan dan tharikatnya mengakui kesucian ketiga kota tersebut.

Sekarang, Mengapa tiga kota itu disebut kota-kota suci? Sudah pasti jawaban yang pas untuk pertanyaan di atas adalah karena di Mekah ada Masjidil Haram, di Madinah ada Masjid Nabawi, dan di Yerusalem ada Masjid al-Aqsha. Jadi kesucian ketiga kota tersebut adalah karena adanya masjid-masjid itu.

Kalau pertanyaannya kita lanjutkan lagi, mengapa dengan adanya masjid-masjid itu kota-kota tersebut menjadi suci? Jawaban yang tepat adalah karena ketiga masjid tersebut terkait erat dengan perjuangan dan dakwah seorang manusia suci dalam menyebarkan agama yang suci. Siapa gerangan manausia suci itu? Dia adalah Muhammad putera Abdullah dan Aminah. Dia adalah Rasulallah saw. Adapun agama suci yang dibawanya adalah Islam.

Jelasnya, tanpa dikaitkan dengan Rasulullah saw, manusia tersuci itu, mustahil masjid-masjid itu dikenal sebagai masjid suci, dan mustahil pula ketiga kota itu menjadi kota-kota suci yang menjadi tempat tujuan ziarah kaum Muslimin dari seluruh jagat dunia.

Pertama mari kita menelusuri kota tersuci yang yang dicitai Allah dan Nabi-Nya, Makkah. Kenapa bisa demikian? Karena Makkah merupakan kiblat muslimin, tidak sah sholat seorang muslim jika tidak menghadap ke arahnya. Di sana ada Ka’bah yang didirikan oleh nabi Ibrahim as bersama puteranya Ismail as. Ka’bah telah dikukuhkan sebagai tempat suci haram yang dimuliakan. Ia dimulaikan bukan dari sejak didirikanya tapi sejak langit dan bumi diciptakan ia telah menjadi tempat pertama ibadah bagi manusia di muka bumi.

http://hasansagaf.wordpress.com/2010/06/13/19/

wassalam,

— In wanita-muslimah@yahoogroups.com, “Mu iz, Abdul” <muizof@…> wrote:

Mekkah memang disebut almukarramah yang artinya yang dimuliakan. Penduduk atau warga Mekkah juga manusia tidak steril dari sifat buruk atau jahat. Pada saat orang berbuat jahat atau pidana menurut nabi saat itu umannya lagi menurun, maka seyogyanya tidak mengkultuskan mekkah tetapi warganya berbuat aib dan tercela ya sama saja menodaik citra kota yang dihuninya. Ini berlaku di mana saja.

Wassalam
Abdul Mu’iz

——————————Pada Rab, 28 Des 2011 08.28 ICT KARTONO MOHAMAD menulis:>Ada beberapa hal yang menarik:>1. Terjadi di dalam kota Makkah yang dianggap suci>2. Oleh pemabok>3. Perkosaan>Apakah orang Arab sendiri sudah tdak menganggap Makkah sebagai kota suci?>KM > > > > >——-Original Message——-> >From: Sunny>Date: 12/28/2011 7:55:34 AM>To: Undisclosed-Recipient:,>Subject: [wanita-muslimah] Indonesian maid brutally raped> > >Refl : Mengingat kejadian perkosaan seperti tertera dibawah ini terjadi di>Arab Saudia, maka pertanyaannya apa reaksi MUI dan apakah berita ini>mempunyai tempat di media Indonesia yang berafiliasi dengan organisasi ini?  http://arabnews.com/saudiarabia/article554666.ece>Indonesian maid brutally raped>By BADEA ABU AL-NAJA | ARAB NEWS >Published: Dec 28, 2011 01:31 Updated: Dec 28, 2011 01:31 >MAKKAH: The homicidal investigation unit of the Makkah police and security>patrols have found an Indonesian housemaid at
Al-Jabal checkpoint on the>Makkah-Laith coastal road in a very bad shape.>The Indonesian maid, in her 20s, was reportedly beaten and raped by seven>drunken men, the police said on Tuesday.>The police said the maid was under a sponsor in Makkah, and had left the>sponsor’s place with a young man to have illicit sex at his friend’s>apartment in Jeddah.>According to the police, the two men asked five other friends to meet them>at a certain place on the Makkah-Laith road where they participated in theillicit act.0road,” the police said.>It added that the woman was found by the police early morning Tuesday in>miserable shape, totally fatigued and unable to walk.>The woman was rushed to the maternity and child hospital at Jarwal district>in Makkah and the police have started a massive
hunt to track down the seven>suspects.>Meanwhile, Makkah police said that they have arrested a gang composed of a>Saudi, two illegal Yemenis and a Sudanese car mechanic who stole cars from>Makkah, dismantled them in a desolate area near Taif and sold the parts in>the underground market.The police said during the past two years, the gang stole more than 60 cars>and stripped them at a workshop owned by the Sudanese mechanic about 140 km>away from Makkah.

Fenomena Dahlan Iskan

OPINI | 29 December 2011 | 13:06


Dahlan Iskan, jurnalis andal, pemilik media Jawa Pos grup, tadinya Dirut PLN, sekarang Meneg BUMN. Kekantor naik KRL!, Nah yang terakhir itu yang bikin banyak orang terkesima, terheran-heran dan kagum. Kok ada menteri yang menampik fasilitas mewah? Edan apa dia?
Diakui banyak orang dan para koleganya, Dahlan Iskan adalah orang yang sederhana, tegas dan cerdas. Saat diangkat menjadi Dirut PLN pun banyak orang terkaget-kaget. Titipan siapa dia? Bagaimana bisa orang lurus dan zakelijk itu masuk dalam sistem birokrasi yang amburadul yang ia akui sendiri. Lalu bagaimana memahami jalan pikirannya tentang sistem birokrasi yang amburadul dengan tekadnya untuk meneruskan proyek listrik tenaga Nuklir di kaki gunung Muria? Lha wong orang Indonesia ngurus gardu listrik aja belum becus!. Banyak gardu PLN di berbagai tempat sering mbledoss??  Sayang jabatannya di PLN Cuma dua tahun Ia keburu dicomot masuk kabinet.
Lalu apa yang mau dia perbuat dengan BUMN-BUMN yang banyak tidak efisien dan sering jadi perahan partai?. Konon ia bertekad akan meresrtrukturisasi aset dan jumlah badan usaha.  Tapi niatannya itu belum bisa langsung jalan karena menunggu persetujuan Menteri Keuangan.
Barangkali sembari menunggu izin Menteri keuangan itu, ia iseng naik KRL, maka jadilah berita heboh dan menangguk simpati banyak orang.
Hanya karena sering naik KRL itu pula beberapa partai sudah merapat mencalonkan untuk masuk partai dijadikan entah maskot, pedamping atau bisa jasi orang nomor satu kelak.
Mari berandai-andai, seandainya gara-gara naik KRL itu, Dahlan Iskan lantas bisa jadi orang nomor satu di republik ini, apakah bisa dan mampu ia berbuat seperti saat memanage Jawa Pos? atau PLN? Bukankankah menjadi Presiden di Indonesia tak bisa sendirian melangkah? Terlalu banyak peran orang, terlalu banyak yang harus dihutangi budi? Bersediakah ia membayar utang budi itu? Atau jika ia tak mau membayar itu, siap-siap saja pemerintahannya di ganggu cecunguk-cecunguk di senayan dan para avonturir yang tak kebagian kekuasan.
Herry Akhmadi, Budiman Soedjatmiko, Anas Urbaningrum, Dipo Alam, dulunya juga orang-orang “hebat”. Tapi begitu masuk sistem, Jadi adem. Qeqeqeqe, Orang Indonesia memang kagetan, gampang terkesima. Maklum mereka lama ditindas ratusan tahun oleh bangsa lain, dan kini ditindas bangsanya sendiri.

Toleransi Tulus dari Desa Pedalaman

Avatar Redaksi Indonesia
Yogyakarta, Indonesia
Yogyakarta, Indonesia

Toleransi Tulus dari Desa Pedalaman

Diterbitkan : 28 Desember 2011 – 8:00pm | Oleh Redaksi Indonesia (Foto: Hamdan)

Tahun 1995 pertama kali Hamdan* berinteraksi dengan komunitas lain di luar keyakinan yang dianutnya. Ia saat itu tengah melakukan kerja lapangan di pedalaman pulau Sumba, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saya mengunjungi sekian puluh desa, di antaranya adalah Desa Maidang, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur. Pada tahun-tahun berikut, saya juga terjun ke desa-desa pedalaman hingga saat ini, 2011, antara lain ke pulau Alor, pulau Pantar, pulau Timor, pulau Lombok, dan pedalaman Jawa.

Khawatir
Awalnya ada rasa gamang, kekhawatiran mendalam terkait keyakinan agama yang saya anut, yang mengajarkan tidak boleh mengkonsumsi makanan yang diharamkan ajaran Islam. Sebelum terjun ke pedalaman, saya banyak membaca referensi dan berdiskusi dengan kawan yang sudah terbiasa ke pedalaman NTT.

Ciri utama masyarakat di sana sangat menghormati tamu. Mereka menjamu tamu dengan makanan istimewa, sekalipun keseharian mereka hanya makan apa adanya.

Tempat yang pertama kali saya datangi pada bulan Agustus 2005 adalah Desa Maidang. Dari sinilah penentu pengejawantahan multikulturalisme terjadi dalam diri saya.

Sirih pinang
Bentuk penghormatan pertama, sebagai ciri adat Sumba, adalah disambut di beranda rumah adat berbentuk panggung dengan digelarkan tikar adat untuk alas duduk, dan disuguhkan sirih pinang oleh ketua adat. Sambutan ini menunjukkan kedatangan saya diperkenankan mereka.

Bincang-bincang berlangsung hangat, dari urusan ringan sampai serius, mengenai maksud kedatangan saya untuk meneliti sosial budaya masyarakat desa Maidang. Setelah berbincang, ketua adat memperkenankan untuk menyusuri alam Maidang, namun tiba-tiba saya tersentak kaget. Hal yang tidak terduga terjadi.

Potong ayam
Ketua adat menuntun saya ke belakang rumah dan meminta saya untuk menyembelih seekor ayam yang sudah disiapkan beserta pisau potong yang tajam. “Sebagai penghormatan kami, saya minta Pak, potong ini ayam, untuk makan siang kita nanti.” Demikian tandas ketua adat tanpa mengharap persetujuan saya.

Saya pun langsung menjalankan permintaannya, sekalipun seumur hidup saya tidak pernah menyembelih hewan apa pun.

Memasuki pojok-pojok kampung, saya selalu ditemani wakil ketua adat, dan akhirnya saya melepaskan pertanyaan yang semenjak tadi masih menggantung, soal kenapa ketua adat meminta saya menyembelih ayam.

Dengan lugas dia menjelaskan, penghormatan seperti itu hanya diberikan kepada tamu yang berkeyakinan agama lain dengan mayoritas masyarakat Maidang, terkait soal makanan yang menurut keyakinan saya boleh dikonsumsi.

Sungguh saya tidak menyangka orang pedalaman memiliki pengetahuan yang luas tentang sebuah ajaran agama di luar keyakinan yang mereka anut, yakni agama Kristen.

Membuka diri
Pasca kejadian ini, revolusi kecil mulai bergulir dalam diri saya. Masih di bulan yang sama, rasa ragu saya terhadap makanan yang disajikan di 14 desa lain yang saya kunjungi di Pulau Sumba mulai berkurang.

Sepulangnya saya ke pulau Jawa, saya mulai membaca puluhan buku dan jurnal terkait dengan tema pluralisme dan multikulturalisme, termasuk tulisan dan biografi tokoh pluralis seperti Gus Dur, Romo Frans Magnis Suseno, Syafei Ma’arif dan lainnya.

Saya lahir, dibesarkan dan mengenyam pendidikan dalam lingkungan yang homogen satu keyakinan. Sejak kecil hidup di lingkungan pesantren hingga sampai pendidikan tinggi di lembaga agama Islam. Tema pluralisme yang saya dapat hanya teks yang diajarkan. Tidak ada paksaan dalam beragama, selebihnya tidak ada pengalaman hidup sama sekali terhadap pemaknaan toleransi beragama.

Sosial budaya pedesaan
Pasca pendidikan tinggi, ada hasrat untuk mencari pengalaman di luar lembaga pendidikan, dan akhirnya saya menjadi peneliti di sebuah Lembaga Sosial. Dari kerja-kerja lapangan inilah kemudian saya mendapat pengalaman mengesankan tentang pluralisme di luar topik yang menjadi concern dalam penelitian saya yakni spesifik tentang sosial budaya pedesaan.

Tahun-tahun berikutnya saya terus menekuni penelitian di pedalaman Nusa Tenggara. Pengalaman diminta menyembelih ayam juga saya alami di Pulau Alor. Menariknya pengalaman mendalam lagi-lagi saya dapatkan di Pulau Sumba, tepatnya Juni 2008.

Saya harus tinggal beberapa hari di Desa Anajiaka, Kecamatan Umbu Ratunggai Barat, Kabupaten Sumba Tengah.

Sekalipun saya selalu menolak, mereka tetap menyiapkan kebutuhan saya. Sambutan kehangatan tuan rumah merupakan ciri utama yang selalu saya dapatkan acap kali tinggal di rumah penduduk.

Selimut tebal
Keluarga Agustinus Umburupa, di mana saya tinggal memberikan fasilitas yang sebenarnya jarang mereka nikmati, seperti selimut tebal yang bersih, kamar tidur dipasangkan kelambu agar saya tidak terkena gigitan nyamuk malaria, serta masakan istimewa di luar kebiasaan yang mereka santap.

Di jam jadwal waktu sholat, saya minta ditunjukkan tempat mata air. Anaknya Agustinus Umburupa mengantarkan saya ke mata air di tengah ladang yang jaraknya sekitar satu kilometer dari rumah. Wudu shalat Juhur saya gunakan juga untuk shalat Ashar, demikian juga wudu shalat Maghrib saya gunakan juga untuk shalat Isya. Dengan demikian saya harus hati-hati menjaga diri agar tidak batal wudu.

Diam-diam rupanya keluarga Agustinus memperhatikan saya. Dalam waktu relatif pendek menurut mereka, dari siang sampai sore saja saya sudah dua kali ke mata air, padahal mereka biasanya hanya pagi dan sore hari mengambil air yang ditempatkan di jerigen untuk memasak dan minum.

Wudu
Tanggal 24 Juni 2008 saya mulai bermalam di rumah keluarga Agustinus. Sebelum terlelap tidur saya sudah berniat, nanti akan bangun sebelum waktu subuh tiba, agar bisa lebih awal melakukan wudu di mata air dan akan ke sana sendiri.

Jam 04.00 WITA saya terbangun, dan membuka pintu depan rumah, pintu utama yang dilewati semua orang untuk keluar. Saya merasa heran kenapa pintu tidak terkunci dan sudah terbuka sedikit. Tanpa saya duga Agustinus sudah ada di di luar menunggu saya. Sambil menunjuk ember di depannya dia menjelaskan: “Pak bisa berwudu dari air ember ini, yang sudah disiapkan istri saya sore tadi, diambil dari mata air.”

Seketika saya hanya bisa ucapkan terima kasih.

Kerja kemanusiaan
Sejak dua peristiwa ini, revolusi kecil terus terjadi dalam diri saya. Akhirnya tidak hanya membaca, saya juga aktif dalam dialog, seminar, workshop, sarasehan dan training yang dilakukan forum umat beriman di kota saya tinggal, bahkan bermuara pada aktivitas kerja kemanusiaan bersama aktivis forum umat beriman saat bencana gempa bumi 27 Mei 2006 dan erupsi gunung Merapi November 2010 keduanya di Yogyakarta.

Saya meyakini revolusi kecil ini belum berakhir, sebab revolusi besar membangun kesadaran pluralisme akan terjadi di pondok pesantren kecil warisan ayah saya di kampung halaman, dan kakak saya yang mengasuh sendirian bersama 257 orang santri asuhannya, saat ini di depan gerbang pesantren benar-benar sedang menunggu kepulangan saya.

Hamdan saat ini masih aktif di Lembaga Sosial di Yogyakarta.

Putusan KPPU Bertentangan dengan UU Penyiaran

SIARAN PERS
Untuk Disiarkan Segera

Putusan KPPU Bertentangan dengan UU Penyiaran

AJI Jakarta <ajijak@cbn.net.id>, ajisaja <ajisaja@yahoogroups.com>; jurnalisme <jurnalisme@yahoogroups.com>,Wednesday, 28 December 2011, 18:26

PADA 21 Desember 2011 lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
menyatakan akuisisi stasiun televisi Indosiar (PT. Indosiar Karya
Media) oleh pemilik stasiun televisi SCTV (PT Elang Mahkota Teknologi
Tbk) tidak melanggar peraturan. Menurut KPPU, penilaian tersebut
dibuat dengan mempertimbangkan nilai omset dan aset gabungan dua
perusahaan tersebut, yang diperkirakan tidak melanggar batasan minimal
di dalam peraturan perundang-undangan.

Atas putusan tersebut, kami dari Koalisi Independen untuk
Demokratisasi Penyiaran (KIDP) menyatakan berbeda pendapat. Putusan
KPPU itu hanya sepihak dan jelas dibuat hanya berdasarkan
Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Padahal, untuk menilai keabsahan
akuisisi televisi Indosiar oleh pemilik SCTV, peraturan yang tidak
bisa dikesampingkan ?karena bersifat lex spesialis– adalah UU No.32
Tahun 2002 tentang Penyiaran. Putusan KPPU ini juga bertentangan
dengan pendapat hukum (legal opinion) Komisi Penyiaran Indonesia, yang
sebelumnya telah menyatakan bahwa akuisisi ini bertentangan dengan UU
Penyiaran.

UU Penyiaran telah mengatur dengan jelas prinsip pengalihan, akuisisi,
dan transaksi jual beli lembaga penyiaran, yakni pada pasal 18 ayat
(1) dan Pasal 34 ayat (4). Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran menyatakan
kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang
atau satu badan hukum, di satu wilayah siaran atau di beberapa wilayah
siaran adalah dibatasi. Sedangkan Pasal 34 ayat (4) dan
penjelasannya, menegaskan bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran
dilarang dipindahtangankan dengan cara dijual, dialihkan kepada badan
hukum lain atau perseorangan lain di tingkat manapun.

Batasan tersebut sudah seharusnya menjadi prinsip penting yang wajib
diikuti oleh semua lembaga pemerintah dan masyarakat dalam menilai sah
tidaknya akuisisi, merger dan sebagainya dalam dunia penyiaran.
Prinsip ini penting dan harus dijunjung tinggi karena berdasarkan pada
kenyataan bahwa lembaga penyiaran menggunakan spektrum publik bernama
frekuensi yang merupakan sumber daya alam terbatas dan kekayaan
nasional yang harus dijaga, dilindungi oleh negara, serta dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian putusan KPPU bersifat parsial dan bertentangan dengan
UU Penyiaran sehingga tidak dapat digunakan untuk menilai akuisisi
SCTV terhadap Indosiar. KIDP juga menolak penjelasan KPPU yang menilai
ijin pemerintah dan slot (frekuensi) yang kini terbatas akan
“berkembang dan disediakan oleh Pemerintah”. Penilaian ini jelas
bertentangan dengan UU Penyiaran.

Berdasarkan UU Penyiaran, setiap transaksi oleh Lembaga Penyiaran
Swasta tidak serta merta memperjualbelikan frekuensi. Frekuensi
tersebut harus dikembalikan bersama Izin Penyelenggaraan Penyiaran
(IPP) kepada negara (dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan
Informasi).

Selain itu, meski tak lama lagi dunia penyiaran Indonesia akan
memasuki era digital, itu bukan berarti dengan sendirinya jumlah
frekuensi akan berlipatganda secara tak terbatas. Di era digital pun,
jumlah frekuensi ?meski lebih banyak dari saat ini?tetap akan terbatas
dan karena itu, perlu diatur dengan ketat.

KIDP menilai saat ini telah dan sedang terjadi penguasaan dan/atau
pemusatan kepemilikan usaha penyiaran, termasuk penguasaan opini
publik, yang berpotensi membatasi, mengurangi kebebasan warga negara
dalam menyatakan pendapat, memperoleh informasi, dan hak berekspresi
yang bertumpu pada asas keadilan, demokrasi dan supremasi hukum.

Beberapa contoh lain penguasaan dan kepemilikan usaha penyiaran yang
dimaksud yakni pemberian, penjualan dan pengalihan Izin
Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus PT Visi Media Asia Tbk
yang menguasai PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) dan PT Lativi
Media Karya (TVOne). Ada pula pemberian, penjualan dan pengalihan
Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus PT. Media Nusantara
Citra Tbk yang menguasai/memiliki PT. Cipta Televisi Pendidikan
Indonesia (TPI/MNC
TV), PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT. Global
Informasi Bermutu (Global TV), yang dilakukan sekitar Juni 2007.

Informasi lebih lanjut silakan hubungi:
Koordinator : Eko Maryadi (Item), HP 0811852857, e-mail: itemic@gmail.com
Wakil Koordinator: Wahyu Dhyatmika 0818317182, e-mail: wahyu_komang@yahoo.com
Sekretaris: Ahmad Faisol, HP 081585032900, e-mail: faisol.ah@gmail.com

Tentang Koalisi Independen Demokrasi Penyiaran (KIDP)
KIDP adalah koalisi lembaga yang concern terhadap demokratisasi
penyiaran. Lembaga yang tergabung dalam KIDP adalah AJI Indonesia, PR2
Media Yogyakarta, Yayasan 28, Perkumpulan Media Lintas Komunitas
(Media Link), Yayasan Ladang Media, LBH Pers, Aliansi Wartawan Radio
(Alwari), Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jaringan Radio
Komunitas Indonesia (JRKI), Masyarakat Komunikasi Indonesia (MAKSI),
AJI Jakarta dan Yayasan TIFA. Sekretariat:
– Jl. Tebet Timur Dalam 8V No. 3 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-8299402
– Kalibata Timur IV G No. 10 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan Telp
021-70305610

=======================================
AJI JAKARTA
Jl. Kalibata Timur IV G No 10, Kalibata
Jakarta Selatan
Telp/fax 021 7984105

http://www.ajijakarta.org
=======================================

Mendesak, Pembentukan Panitia Nasional Penyelesaian Konflik Agraria

Mendesak, Pembentukan Panitia Nasional Penyelesaian

Konflik Agraria

Senin, 26 Desember 2011 | Editorial

Penghujung tahun 2011 ditutup dengan meletusnya sejumlah kasus agraria di Indonesia. Ibarat letusan gunung es, berbagai kasus itu menyingkap betapa buruknya tata-kelola agraria nasional. Kita pun menjadi tahu mengapa berbagai konflik agraria itu bisa muncul dan tak kunjung selesai.

Ada satu hal yang tak bisa diabaikan di sini: tata kelola agraria kita, termasuk pengelolaan sumber daya alam di atas dan yang terkandung di dalamnya, masih sangat berwatak kolonial. Pemerintah kita, seperti juga pemerintah kolonial di masa lalu, sangat memprioritaskan modal swasta dalam pemanfaatan tanah dan eksploitasi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Di sini, pemerintah terlihat begitu gampang menerbitkan surat ijin eksplorasi/eksploitasi kepada pihak pengusaha swasta, sementara hak-hak rakyat sangat diabaikan. Terkadang, karena tanah tersebut sudah lama dikuasai oleh rakyat, pemerintah menggunakan manipulasi legalitas untuk mengusir rakyat dari lahan-lahan dan pemukiman mereka. Bahkan, jika terjadi perlawanan dari pihak rakyat, maka penggunaan apparatus kekerasanlah sebagai solusinya.

Dalam konstitusi kita, UUD 1945, khususnya pasal 33 ayat (3) disebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini kemudian diturunkan dalam UU Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, yang menjamin akses seluruh rakyat terkait pemilikan tanah.

Salah satu prinsip dari UUPA ini adalah bahwa tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan modal asing terhadap rakyat Indonesia. Karena itu, dalam ketentuan UUPA 1960, telah ditegaskan keharusan untuk menghapus semua `hak eigendom’, hukum agrarian buatan kolonial, `domeinverklaring’, dan bentuk-bentuk penghisapan lainnya.

Sayang, selama 51 tahun berlalu, UUPA 1960 tidak pernah dijalankan oleh pemerintah. Bahkan, sejak jaman orde baru hingga sekarang, banyak sekali ketentuan produk pemerintah yang menabrak ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960. Sebut saja UU nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan; pada prakteknya, ketentuan ini menjadi pintu dibolehkannya pemodal swasta mengusai dan mengeksploitasi hutan. Ketentuan ini diperbaharui dan makin diper-liberal dengan keluarnya UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Sejak reformasi hingga sekarang, keluar begitu banyak UU yang makin mempermudah pemodal, baik swasta nasional maupun asing, untuk menguasai tanah dan mengeksploitasi sumber daya alam di atasnya. Sebut saja UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Di dalamnya, ada ketentuan pengusaha pertambangan mendapatkan ijin usaha pertambangan melalui bupati atau kepala daerah setempat.

Ini kian diperparah dengan pemberlakuan otonomi daerah. Proyek “otoda” telah menjadi papan seluncur pengusaha pertambangan untuk mendapatkan ijin pertambangan dengan menyogok kepala daerah korup. Inilah yang terjadi di kecamatan Lambu, Bima, dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia.

Dapat disimpulkan: tata-kelola agraria yang berwatak kolonial dilegalisir oleh UU dan kebijakan hukum pemerintah. Meskipun hampir seluruh UU itu bertabrakan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.

Dengan demikian, atas nama UU berbau kolonialis itu, pemerintah seolah punya legitimasi hukum untuk mengusir rakyat dari tanah dan sumber-sumber penghidupannya. Dan, dalam proses penyelesaian konflik agraria, instansi pemerintah (BPN, Menteri Kehutanan, DPR, dll) merujuk kepada UU pro kolonialis itu.

Dapat disimpulkan: keberadaan BPN, Pemerintah Daerah, Menteri terkait, bahkan Presiden sulit diharapkan bisa menyelesaikan konflik agraria. Penyebabnya, institusi negara itu berpegang teguh pada azas umum tata-kelola agraria yang pro-kolonial. Maka, jangan heran, institusi pemerintah selalu berpihak kepada pengusaha dan memilih berlawanan dengan rakyat.

Menurut kami, penyelesaian konflik agraria tidak bisa lagi disandarkan kepada institusi pemerintah yang ada saat ini. Bagi kami, kita perlu membentuk sebuah panitia khusus untuk menyelesaikan persoalan agraria ini: Panitia Nasional Penyelesaian Konflik Agraria.

Tugas pokok panitia ini adalah menyelesaikan berbagai konflik agraria di daerah dengan berpatokan kepada Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960. Panitia ini harus melibatkan partisipasi rakyat, khususnya organisasi-organisasi petani dan organisasi rakyat lainnya. Keanggotan panitia ini bisa meliputi:  pemerintah, tim ahli hukum/akademisi, dan organisasi petani.

Pendekatan utama penyelesaian agraria melalui kepanitiaan ini adalah dialog. Dengan demikian, TNI/Polri tidak diperkenankan lagi terlibat dalam konflik agraria. Penggunaan kepolisian hanya dimungkinkan jika ada pihak yang menolak melaksanakan keputusan panitia nasional.

Cukup sudah darah rakyat yang tertumpah karena konflik agraria. Cukup sudah tanah rakyat dirampas oleh pemilik modal. Cukup sudah penggusuran rakyat karena konflik agrarian. Sudah saatnya kita konsisten dengan UUD 1945 dan UUPA: Tanah untuk rakyat, bukan sebagai alat penghisapan!


http://berdikarionline.com/editorial/20111226/mendesak-pembentukan-panitia-nasional-penyelesaian-konflik-agraria.html

Kekerasan dalam Konflik Agraria Seharusnya Bisa Diprediksi

Kekerasan dalam Konflik Agraria Seharusnya Bisa Diprediksi; Perlunya Komisi Ad Hoc untuk Penyelesaian Konflik Agraria; Prioritas pada Landreform dan Renegosiasi Kontrak Pertambangan
Siaran Pers IHCS

yusuf ikhlas abdul arif al jugjakarti <abang_gun@yahoo.co.uk>,  “forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com” <forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com>;  elshinta <ElshintaGroup@yahoogroups.com> , Tuesday, 27 December 2011, 18:44

 
Salam Demokrasi
Karena video yang  menghebohkan, maka DPR dan Pemerintah kemudian membentuk Tim Pencari Fakta. Demikian pula Komnas HAM dan Polri lakukan pemantauan. Akan tetaapi dengan aksi jahit mulut sejumlah petani di depan Gedung  DPR dan Istana, tidak ada respon yang memadai dari instansi-instansi negara.
Padahal konflik agraria yang bersifat laten untuk kemudia termanifestasikan lewat aksi kekerasan, sesungguhnya kekerasan tersebut bisa diantisipasi, karena di BPN (Badan Pertanahan Nasional), Komnas HAM dan di serikat petani atau LSM Pembela Peta ada laporanya serta ada pemberitaan media dan  seharusnya intelijen Polri dan BIN bisa berikan peringatan dini.
Artinya jika konflik agraria tidak dibiarkan, maka kekerasan bisa dicegah, di level inilah seharusnya peran Pemda, BPN, Polisi dan kementerian terkait yang  harus dipantau oleh Presiden dan DPR untuk melakukan penyelesaian konflik agraria, minimalnya melakukan memediasi untuk mencegah atau menghentikan kekerasan. Peranan ini juga merupakan fungsi Komnas HAM.
Konflik agraria harusnya diupayakan penyelesaian komprehensifnya oleh DPR, Pemda, Kementerian terkait,  BPN, dan Komnas HAM. Dan perlu Presiden atau Komnas HAM  membentuk sebuah Komisi atau Komite Penyelesaian Konflik Agraria yang bersifat ad hoc.
Kenapa perlu komisi atau komite yang bersifat ad hoc, karena ada pelanggaran HAM baik sekarang atau warisan masa lalu; karena tidak semua urusan agraria bahkan pertanahan wilayah-nya BPN; karena  ijin-ijin dilakukan Pemda; karena  produk hukum terkait liberalisasi agraria dibikin Pemerintah dan  DPR. Dan upaya penyelesaianya harus cepat dan tidak boleh berlarut-larut serta serentak secara nasional.
Konflik agraria banyak terjadi di wilayah  perkebunan, kehutanan dan  pertambangan karena disanalah investasi sedang berlangsung. Nantinya konflik agraria akan bertambah di  infrastruktur pasca disahkannya Undang-Undang Pengadaan Tanah.
Undang-Undang Pengadaan Tanah memanipulasi pengertian kepentingan umum. Di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan tanah untuk pertanian pangan adalah  kepentingan umum, dan bahwa memiliki tanah melebihi batas maksimum adalah bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana mandat UUPA 1960.
Rencana Presiden yang akan mensahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Reforma Agraria pada bulan Januari 2012, bisa dipastikan tidak akan membawa dampak signifikan pada penyelesaian konflik agraria, karena –kalau dilihat RPP-nya redistribusi tanah hanya akan dilakukan di tanah yang secara  hukum “clear and  clean”, dan itulah yang tidak mungkin di wilayah  konflik agraria.
Oleh karenanya Progam Pembaruan Agraria Nasional harus benar-benar ditujukan untuk mengakhiri ketidakadilan sosial dalam penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria dan sumber-sumber pangan, sehingga bisa untuk mengakhiri konflik agraria, menciptakan kedaulatan pangan, mengatasi kemiskinan, perbaikan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana serta menjadi komponen pendukung pertahanan negara sehingga tercapai tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu prioritas pembaruan agraria saat ini adalah landreform dan renegosiasi kontrak pertambangan.
Dan dalam pelaksanaanya harus didukung dengan upaya pembaruan hukum agraria agar kembali melaksanakan UUPA 1960 yang merupakan operasional dari Pasal 33 UUD 1945, reformasi birokrasi dan reformasi sektor keamanan.
Hormat Kami
Komite Eksekutif IHCS
 
 
Gunawan
Ketua
Nb:
Undangan Mengikuti Pembacaan Putusan Uji Materi Undang-Undang APBN 2010 dan Undang-Undang APBNP 2011, besok pagi, Rabu, 28 Desember 2011, Pukul 10. 00 di Gedung Mahkamah Konstitusi,
================================
Indonesian Human Rights Committee for Social Justice
Jl. Mampang Prapatan No. 8A Jakarta Selatan
Tel : 021 3259 2007
Tel/Fax : 021 7949 207
Web : www.ihcs.or.id
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers