Archive for the ‘esai’ Category

Bangsa Tanpa Visi Ekologi

Jumat
3 Febuari 2012

Bangsa Tanpa Visi Ekologi

Marison Guciano

Jika pohon terakhir telah ditebang, ikan terakhir telah ditangkap, sungai terakhir telah mengering, manusia baru sadar bahwa uang tak bisa dimakan. Suku Indian

Jared Diamond dalam bukunya, Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (2005), memasukkan Indonesia, selain Nepal dan Kolombia, sebagai peradaban yang mungkin dekat dengan keruntuhan.

Krisis ekologi, seperti yang kini terjadi di Indonesia, disebut Diamond sebagai salah satu persoalan yang mendasari keruntuhan peradaban pada masa lalu. Ia mencontohkan kepunahan bangsa Viking Norse di Skandinavia gara-gara tak sengaja menyebabkan erosi dan penggundulan hutan sehingga menghancurkan sumber daya mereka.

Diamond juga mengangkat sejarah Ankor Wat, peradaban bangsa Maya, Kepulauan Easter, bangsa Zimbabwe, dan lembah Sungai Indus sebagai pelajaran penting bagaimana seharusnya kita memperlakukan alam.

Krisis ekologi

Kekhawatiran Diamond bahwa Indonesia akan mengalami tekanan lingkungan paling buruk sudah terbukti. Sepekan terakhir, bencana banjir menenggelamkan puluhan kabupaten dan kota.

Bencana ekologi, seperti banjir, sebenarnya bukan yang pertama. Sepanjang tahun, bencana serupa rutin menerjang pelosok negeri seolah tak mungkin berkesudahan. Pada musim kemarau, bencana kekeringan sering kali melanda; penduduk kesulitan air bersih dan petani tak bisa lagi mengairi lahan pertanian.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, dalam dua tahun terakhir (2010-2011) terjadi 3.830 bencana alam yang melanda Indonesia dengan jumlah korban meninggal 2.973 orang dan 112.664 rumah rusak. Banjir, banjir bandang, kekeringan, dan tanah longsor disebutkan BNPB sebagai bencana yang paling dominan melanda Indonesia.

Fenomena alam, seperti cuaca buruk tingginya intensitas curah hujan, sering kali menjadi kambing hitam atas sumber dari segala sumber malapetaka ini. Padahal, bangsa yang tak pernah punya visi ekologi merupakan pangkal sebab menurunnya daya dukung lingkungan dan hadirnya bencana ekologi di sekitar kita.

Kawasan hutan yang terus beralih fungsi menjadi permukiman, industri, lahan pertanian, dan perkebunan; pembalakan liar yang marak; gaya hidup hedonis yang tak ramah lingkungan juga pangkal sebab ketidakseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Di lain pihak, dana-dana rehabilitasi hutan dan penanggulangan bencana justru bergulir tidak tepat sasaran, dikorupsi mafia-mafia anggaran.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mencatat, hingga 2011, 42,96 juta hektar—setara 21 persen dari total luas daratan Indonesia—telah diizinkan negara untuk kegiatan eksplorasi pertambangan. Untuk kelapa sawit, dari rencana 26.710.800 ha telah terealisasi 9.091.277 ha. Sementara alih fungsi ekosistem rawa gambut mencapai 3.145.182 ha.

Berdasarkan data Forest Watch Indonesia (2009), dalam kurun waktu 60 tahun terakhir, tutupan hutan di Indonesia berkurang dari 162 juta ha menjadi hanya 88,17 juta ha pada 2009 atau setara dengan sekitar 46,3 persen dari luas total daratan Indonesia.

Bersamaan musnahnya puluhan juta hektar tutupan hutan itu, punah pula jutaan keanekaragaman hayati di dalamnya. Padahal, keanekaragaman hayati berfungsi sebagai penyedia sumber air dan kebutuhan nyata jutaan penduduk, penyedia tanaman obat, sumber stok genetik, regulasi iklim, pencegah bencana alam, serta penjaga keseimbangan ekosistem.

Keputusan penting

Sepanjang sejarah Indonesia, bangsa ini sering kali mengambil keputusan keliru terkait masalah ekologi. Sebutlah obral izin pengusahaan hutan, maraknya kebijakan alih fungsi hutan lindung, pemberian keistimewaan bagi konglomerat kehutanan melalui penghapusan utang.

Belum lagi terbitnya PP No 22/2008 yang dinilai kontroversial karena memberi keistimewaan bagi petambang untuk menambang di hutan lindung, pasifnya penegakan hukum lingkungan, hingga masyarakat yang menganggap orangutan sebagai hama sawit sehingga layak dibantai seperti baru-baru ini terjadi di Kalimantan Tengah.

Diamond telah meninggalkan warisan berharga sebagai bahan pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk mengambil sebuah keputusan penting terkait masa depannya. Seperti dikatakan Diamond, kekeliruan membuat keputusan akan menyebabkan bangsa ini mempercepat kepunahan sendiri.

Marison Guciano Mahasiswa Pascasarjana UI; Liaison Officer Orang Utan Republik Education Initiative (OUREI) dan Juru Kampanye Sekretariat Kerja Sama Pelestarian Hutan Indonesia

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/02/03/02185284/bangsa.tanpa.visi.ekologi

Let Us Decide if We Want to Believe in God Ourselves

February 02, 2012 | by Nur BainbridgeLet Us Decide if We Want to Believe in God Ourselves

Children at the Islamic school Raudhatul Athfal Istiqlal in Jakarta learn about fasting and prayer during a Ramadan class. (JG Photo/Safir Makki) Children at the Islamic school Raudhatul Athfal Istiqlal in Jakarta learn about fasting and prayer during a Ramadan class. (JG Photo/Safir Makki)

 

 

Believing in God is not a matter of obligation, it is actually a matter of need. For religious people, God is a substance who gives them strength in order to survive every test in life. No one in this world is happy all the time. Everyone has his or her own problems to cope with, and some problems are small and some are big. It is then when they feel the need of God’s presence.

To some of them, God is their best friend whom they trust 100 percent, the only friend who never betrays nor leaves them in both good and bad times. It is God they turn to when they feel sad and do not know where to run and seek refuge or help. It is God they turn to when they get stuck and do not know what to do, whom they trust when they want solace. They trust only God 100 percent because to them everyone has the potential to be dishonest and not faithful.

To me personally, besides being a matter of need, believing in God is a matter of heart. We can not force anyone to believe in God by embracing a certain religion because it will only create more and more hypocrites. I would rather leave them alone and give them freedom to express their beliefs. Let everyone make up their own minds because God gave everyone a brain to think and reason – as long as they do not disturb and tell us to believe what they believe.

When I was a child, my father told us a story about an elementary school teacher telling his students to close their eyes and say a prayer to God asking for candies. After that, the teacher asked them if God gave them some candies or not. They said no. And then he asked again, “So, does God exist or not?” They answered no.

It is an example of some reasons why some people do not believe in God. They want real and instant evidence about the existence of God, so to them God is a myth.

There are scientists who are atheists, agnostics, and theists. For atheist and agnostic scientists, any discovery they make about the universe might not change their views on God. But for theist scientists, the more discoveries they make, the more they realize the greatness of God, so they do not know if God is really a myth who contradicts science.

For me, letting everyone announce his or her beliefs will not do any harm and will not change the view of religious people about their religion and God, but if they do change their minds it is their right. At least, we can differentiate between believers and non-believers.

If being an atheist is banned, we in fact cheat ourselves, because we will not be able to see if someone is a true believer or not. I believe a country should not interfere with their people’s beliefs and let them believe what they want.

“A God who keeps tinkering with the universe is absurd; a God who interferes with human freedom and creativity is a tyrant. An omnipotent, all knowing tyrant is not so different from earthly dictators who make everything and everybody mere cogs in the machine they control. An atheist that rejects such a God is amply justified.” (Karen Amstrong)

_

Dilema Bertoleransi dalam Beragama

Kamis, 02 Feb 2012 01:15 WIB
Dilema Bertoleransi dalam Beragama
Illustrasi
Oleh : Fernando Sihotang. Tahun 2011 lalu seorang teman saya dengan nada yang cukup emosional mengutuk sejumlah tindakan penyegelan Gereja GKI Yasmin yang akhir-akhir sering diberitakan oleh media. Dengan penuh harapan kuat agar pemerintah serius menjalankan amanat kebebasan beragama di Indonesia. Suatu ketika dalam sebuah diskusi umum, secara spontan dia sebaliknya menuntut agar kepercayaan-kepercayaan lain yang tidak diakui di Indonesia harus dibubarkan, dengan alasan mereka harus mengikuti salah satu agama yang diakui.
Sudah pasti pemahaman teman tersebut secara substansial dan fundamental berbeda dengan apa yang menjadi prinsip saya, dan mungkin kebanyakan orang yang sama dengan prinsip saya. Defenisi kebebasan beragama bagi individu seperti ini adalah kebebasan yang semu yang hanya menuntut kebebasan bagi diri atau kelompoknya, dengan menghiraukan kebebasan orang lain. Ini lah yang saya sebut dengan dilema bertoleransi. Toleransi untuk siapakah?

Dalam bentuk yang sederhana, jika berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM), suatu individu atau kelompok diklasifikasikan sebagai sebuah objek pelanggaran HAM jika hak dan kebebasannya dilanggar. Pada sisi lain mereka yang menjadi subyek adalah mereka yang melakukan (commit) pelanggaran terhadap hak dan kebebasan individu atau kelompok lain. Walau demikian manusia tersebut bisa juga bertindak sebagai subyek dan obyek sekaligus.

Kita sering diberitakan banyak tuntutan dan desakan agar implementasi kebebasan beragama bukan hanya sebatas hitam diatas putih, melainkan prakteknya tidak boleh diabaikan. Sungguh prihatin melihat persaudaraan yang luntur hanya dikarenakan ‘kita berbeda’. Kesedihan yang mendalam harus dirasakan oleh seorang anak sekolah yang selalu dijauhkan oleh teman-temannya karena agamanya bukan merupakan salah satu agama dari yang diakui.

Aneh kedengarannya menyaksikan orang yang menuntut kebebasannya itu justru dipertanyakan kembali komitmennya disaat ia juga melakukan hal yang sama terhadap yang lain. Praktek-praktek ini semakin mematahkan harapan akan sebuah makna universal toleransi, hanya memunculkan ambivalensi, dan bahkan makna toleransi berangsur-angsur usang.

Defenisi toleransi secara praksis yang ambivalen itu hanya dijadikan sebagai justifikasi dalam mempertahankan kehidupan beragama dan berkeyakinan yang damai tanpa diskriminasi atau pembatasan. Pembatasan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan melalui sebuah regulasi maupun dalam praktek kehidupan bersosial.

Makna toleransi yang banyak berlaku cenderung terlihat bahwa kelompok yang lebih kecil harus bersikap toleran terhadap kelompok yang mendominasi, tidak universal pemaknaannya. Kelompok minoritas dalam suatu negara, yang awalnya notabene dituntut toleran terhadap kelompok mayoritas, bisa saja bertindak sebaliknya dimana ia bertindak sebagai kelompok yang dominan dalam wilayah tertentu.

Komitmen Beragama dan Berkeyakinan yang Bebas

Pengakuan yang tidak terelakkan lagi bahwa bangsa Indonesia telah mendudukkan kebebasan beragama dalam hukum positif negara sebagai hak setiap warga negara yang harus dihargai dan dijunjungtinggi. Pengakuan tersebut dimulai tiga setengah tahun lebih awal dibandingkan pengakuan dunia yang baru kemudian terjadi pada tanggal 10 Desember 1948 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-bangsa.

Komitmen ini merupakan salah satu bukti kuat bahwa kesadaran bangsa Indonesia akan penghargaan HAM dan perwujudan Demokrasi sudah melampaui segala bentuk kepentingan sektarian pada saat itu dengan dideklarasikannya Jakarta Charter. Bangunan keberagaman kokoh yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini didasarkan pada satu logika yaitu bangsa Indonesia yang bebas dan merdeka tidak hanya diperjuangkan oleh suatu kelompok mayoritas atau minoritas tertentu, melainkan mayoritas bangsa Indonesia yang beragam itulah yang menginginkan kemerdekaan dari penjajahan. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian termaktub dalam tatanan hukum positif Indonesia.

Komunitas internasional selalu memberikan apresiasi kepada bangsa Indonesia atas komitmen warga negara untuk berdampingan satu sama lain dengan damai. Seorang advokat HAM Australia pernah sekali berkata kepada saya bahwa Indonesia patut dijadikan model bagi bangsa lain untuk hidup berdampingan (Inter-mingling) dengan damai antar-agama atau keyakinan. Keberagaman yang mulia ini merupakan kekayaan tersendiri yang jarang dimiliki oleh bangsa lain di dunia. Rumah ibadah berdiri kokoh berdampingan dengan rumah ibadah lainnya.

Indonesia hingga saat ini berdiri teguh dikarenakan adanya kesinambungan antara masyarakat yang berbeda. Kesinambungan sosial itu dimunculkan oleh sebuah kesadaran akan “hidup yang saling membutuhkan” satu sama lain. Konflik sosial antara pemeluk agama yang berbeda memang akan selalu terjadi selama perbedaan itu juga masih ada. Perhatian lain juga tersirat dalam sebuah pemaknaan bahwa perbedaan itu juga yang menjadi acuan bangsa Indonesia mayoritas untuk saling belajar, memahami, dan menghargai perbedaan itu. Masih tingginya rasa persaudaraan adalah bukti kuat bahwa bangsa Indonesia belum “gagal” menjalankan komitmennya.

Komitmen dalam persaudaraan bangsa yang berbeda-beda ini terlihat disaat bencana menimpa beberapa wilayah Indonesia. Tsunami tahun 2004 adalah salah satu contoh bahwasanya tonggak keberagaman masih hidup sehat. Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bahu-membahu memulihkan suasana, dan menjadi teman bagi mereka yang terkena musibah.

Komitmen dahulu dan saat ini bisa saja tidak akan kita temukan lagi dimasa yang akan datang. Negara memang satu-satunya pihak yang bertanggungjawab sebagai prosekutor untuk terciptanya masyarakat yang adil dan bermartabat lewat penegakan hukum dan pemenuhan HAM bagi semua, akan tetapi warganyalah yang menjadi aktor utama dalam menjaga komitmen itu.

Inter-Faith Diapraxis

Mencintai perbedaan adalah hal yang sangat sulit sifatnya untuk dilakukan, sama halnya dengan mencintai orang yang paling dibenci. Situasi yang majemuk akan selalu menjadi tantangan yang berat untuk bebas dari yang namanya konflik, karena memang konflik itu ada karena perbedaan. Kesalahan fatal jika mengatakan konflik hanya sebuah jawaban akhir dari keputusasaan, justru konflik itu sendiri menjadi sarana untuk belajar memahami mengapa kita berbeda.

Pentingnya dialog antar agama sudah menjadi keharusan bagi penyelesaian konflik sosial itu. Dialog antar umat tidaklah seharusnya dilakukan dengan mengusung perspektif teologi masing-masing. Karena semua agama memiliki dasar teologi masing-masing yang tidak akan memiliki nilai kompromis dengan teologi lain yang seyogiayanya berbeda dari dirinya.

Diapraxis adalah dialog yang mempertemukan kelompok yang berbeda untuk mencari solusi terhadap situasi sosial dan kemanusiaan yang notabene adalah tanggungjawab semua agama ditengah-tengah perbedaan kontekstual teologisnya.

Model diapraxis seperti ini sepatutnya didukung oleh masyarakat Indonesia yang dikenal dunia sebagai bangsa yang religius bahwasanya setiap agama dan keyakinan mengajarkan kasih sayang. Toleransi membutuhkan kasih sayang, bukan semata-mata hanya dimaknakan demi mempertahankan eksistensi. Ini kesempatan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia untuk sungguh-sungguh menjadi bangsa yang religius. Karena ada ungkapan to be religious, must be inter-religious.

Penulis adalah alumni DTP UNSW Sydney.

Negeri Surga Limbah Beracun Dunia

Thursday, 02 February 2012 06:47

Pihak Bea Cukai menahan 113 kontainer asal Inggris dan Belanda yang memuat limbah beracun. Masuknya limbah-limbah B3 itu makin memperkuat dugaan bahwa Indonesia menjadi negara tujuan akhir pembuangan limbah B3 dari negara-negara Eropa, Asia, dan Amerika Serikat yang dikoordinasi mafia internasional. Dampaknya terhadap kerusakan lingkungan sudah nyata.

Dengan suara lantang, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memerintahkan seorang petugas Bea Cukai membuka sebuah kontainer yang mencurigakan. “Coba ceritakan ada apa dengan kontainer ini,” katanya. Sang petugas pun membuka segel kontainer dimaksud. Perlahan pintu kontainer terbuka dan tampaklah potongan-potongan besi beraneka bentuk.

Masalahnya, potongan-potongan besi itu tampak kotor dan terlumuri sisa-sisa tanah, zat kimia berupa serbuk warna putih, dan cairan pekat kehitaman seperti aspal. Tercium bau menyengat. Agus segera mengenakan masker. Kecurigaan pun semakin menebal. Isi kontainer berkapasitas 20 feet yang jumlahnya mencapai 113 unit itu adalah limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).

Sesuai dengan isi dokumen impor, pemilik kontainer yang berisi limbah B3 itu adalah PT Hwang Hook Steel (HHS). Perusahaan yang beralamat di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten, ini memang bergerak di bidang impor logam-logam bekas. Perusahaan ini mengantongi izin impor limbah dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Lingkungan Hidup. “Hanya saja, izin itu untuk mengimpor limbah non-B3,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, kepada GATRA.

PT HHS mendatangkan limbah-limbah metal untuk diolah menjadi berbagai jenis barang kebutuhan. Limbah besi itu dipasok dari perusahaan bernama W.R Fibers Inc, yang beralamat di 1330 Valley Vista DR, Diamond Bar, California, Amerika Serikat. Namun barang itu tak dikirim langsung dari Amerika, melainkan lewat Pelabuhan Rotterdam, Belanda, dan Felixstowe di Inggris. Rinciannya, 24 kontainer masuk dari Rotterdam dan 89 kontainer dari Inggris.

Barang-barang itu masuk Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada 10 Januari lalu. Namun dokumen impornya sejak awal menimbulkan kecurigaan. Diduga, W.R Fibers Inc adalah perusahaan fiktif dan kerap dipakai untuk mengirim limbah B3 ke negara-negara berkembang. Karenanya, pihak Bea Cukai segera mengarahkan kontainer itu ke jalur merah untuk diperiksa.

Dari pemeriksaan itu diketahui, scrap logam yang diimpor ternyata mengandung limbah B3. Masnellyarti Hilman, Deputi IV Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Bidang Pengelolaan B3, Limbah, dan Sampah, mengatakan bahwa di antara potongan-potongan logam yang diimpor itu terdapat beberapa bahan yang diduga berbahaya. Selain sampah kayu, plastik, ban bekas, juga terdapat cairan hitam seperti aspal dan serbuk warna putih.

Bahan-bahan itu, terutama aspal dan serbuk putih, menurut Masnellyarti, dikhawatirkan berbahaya bagi kesehatan. “Diduga mengandung zat yang bersifat karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker,” katanya kepada GATRA. Zat-zat itu kini masih diteliti pihak KLH, bekerja sama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Balthazar Kambuaya memastikan, jika ditemukan pelanggaran, pihak-pihak yang terbukti bersalah akan dikenai tindakan tegas. “Penegakan hukum terkait limbah B3 harus tegas,” katanya. Pihak-pihak yang terkait impor limbah B3 itu diduga melanggar beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Pasal 53 ayat 4 jo Pasal 102 huruf h jo Pasal 103 huruf a UU Kepabeanan.

Menurut Balthazar Kambuaya, jika terbukti, importir bisa terkena hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 15 milyar. Selain itu, izinnya juga terancam tak diperpanjang. Ia mengaku masih mendalami keterlibatan PT HHS dalam masalah ini. “Kemarin, ketika ditanya, mereka mengaku kaget, tetapi akan diperiksa apakah betul tidak tahu atau pura-pura tidak tahu,” ujanya.

Sejauh ini, PT HHS selaku importir masih belum mau berkomentar atas masalah tersebut. Ketika GATRA bertandang ke sana, Selasa lalu, pihak keamanan perusahaan itu mengatakan bahwa pimpinan mereka tak ada di tempat. “Maaf, Mas, pimpinan lagi tugas ke luar kota,” kata kepala keamanan bernama Sukisna kepada Ade Faizal Alami dari GATRA.

***

Dampak impor limbah B3 ini terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia sudah nyata. Berdasarkan catatan KLH, kejadian terbaru yang sedang diselidiki KLH adalah dugaan pencemaran timah hitam dari logam-logam bekas yang masuk ke Tegal, Jawa Tengah. Tegal memang sudah lama terkenal sebagai pusat kerajinan dari besi.

Hanya saja, diduga ada logam-logam bekas yang diimpor dari luar negeri yang mengandung timah hitam dalam kadar yang tinggi. “Sekarang ini ada satu kecamatan yang airnya semua tercemar timah hitam,” kata Masnellyarti. KLH juga menemukan dua keluarga yang anak-anaknya cacat. “Di dalam darahnya memang ditemukan kadar timah hitam yang cukup tinggi dan logam lainnya,” ia menambahkan.

Wajar jika pemerintah geram atas ulah Inggris dan Belanda yang dinilai tidak menaati Konvensi Basel. “Kami sangat menyesalkan sikap Inggris dan Belanda yang tidak menaati Basel Convention yang diratifikasi sendiri oleh dua negara itu guna menjadi acuan dalam ekspor-impor,” ujar Agus Martowardojo.

Karena itu, pemerintah akan membawa masalah ini dengan menyampaikan surat terkait dengan importasi limbah B3 tersebut ke Kedutaan Besar Belanda dan Inggris. “Kami akan meminta penjelasan mengenai outward manifest dari pengirim barang tersebut,” Agus menegaskan.

M. Agung Riyadi dan Rach Alida Bahaweres

(Laporan Utama Majalah GATRA edisi 18/13, terbit Kamis 2 Pebruari 2012)

Thursday, 02 February 2012 06:46

Ketegasan hukum dalam kasus impor limbah B3 memang penting. Sebab ditengarai Indonesia menjadi tempat transit atau bahkan tujuan akhir pembuangan limbah B3 dari negara-negara maju. Dengan pelabuhan samudra yang mencapai 2.000 dan dilewati beberapa pelayaran internasional, Indonesia rentan kemasukan limbah B3.

Meski Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel, upaya pembuangan limbah B3 oleh negara maju sepertinya tak berkurang. Maklum, bisnis ini melibatkan uang dalam jumlah sangat besar. Nilai perdagangan limbah B3 di kawasan Asia ditengarai mencapai jutaan dolar Amerika setiap bulan. Sebagai gambaran, tarif pengolahan limbah, khususnya limbah B3, di negara-negara maju mencapai US$ 5.000-US$ 10.000 per ton.

Tak mengherankan jika banyak negara maju keberatan melakukan pengelolaan sampah berbahaya itu di negeri mereka. Ongkosnya akan lebih murah jika mereka membuang sampah-sampah itu ke negara-negara berkembang atau miskin. Ongkos membuang limbah B3 ini diperkirakan hanya US$ 50-US$ 100 per ton.

Berdasarkan laporan Greenpeace tahun 2010, jaringan mafia pembuang limbah B3 di salah satu cabangnya seperti Italia saja beranggota 26 perusahaan. Mereka mengontrol peredaran sekitar 3.000 ton limbah B3 per hari, dengan total nilai US$ 4,8 juta. Banyak cara dilakukan sindikat ini untuk mengakali ketentuan Konvensi Basel, misalnya dengan memalsukan data pengapalan limbah atau dibuang secara diam-diam di tempat tertentu.

Jepang, misalnya, pernah dikritik habis-habisan karena mencoba mengakali konvensi itu dengan melakukan perdagangan limbah lewat payung kerja sama ekonomi. Jepang melakukan kerja sama dengan sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Filipina dan Indonesia. Pemerintah Indonesia menandatangani program Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA), Agustus 2007.

Perjanjian itu adalah kesepakatan menyangkut perdagangan bebas, investasi, dan kebijakan ekonomi khusus untuk Jepang. Masalahnya, dalam daftar barang-barang yang boleh diperdagangkan dimasukkan pula limbah B3, misalnya limbah bekas reaktor nuklir yang mengandung uranium, limbah kimia, dan limbah rumah sakit.

Deputy Menteri Lingkungan Hidup Masnellyarti mengatakan, aktivitas mafia limbah dengan target Indonesia biasanya meningkat setiap menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. “Mungkin mereka sudah mempelajari situasi politik dan budaya kita,” katanya. Belanda merupakan salah satu pusat pengiriman limbah B3 terbesar dengan tujuan Indonesia melalui Singapura. “Pernah kami cek pada waktu kami tahu memang ada yang dikembalikan ke Belanda, tetapi kemudian dia pindah ke Brussels,” tuturnya.

Setelah ada kerja sama dengan Belgia, limbah B3 yang masuk dari Brussels bisa distop. Namun masalah lain muncul karena jaringan itu pindah ke beberapa negara Asia, seperti Jepang, Korea, dan Singapura. “Kami pernah mendapat limbah B3 kiriman dari Singapura,” kata Masnellyarti. Selain Eropa, ada pula limbah B3 yang datang dari Amerika Serikat. “Amerika juga ada yang langsung ke kita, ada juga yang melewati Belanda,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah lewat Kepmenperindag Nomor 520/MPP/Kep/8/2003 memang telah melarang total impor limbah B3. Peraturan ini, menurut Balthasar Kambuaya, sejauh ini efektif untuk menangkal kenakalan negara maju seperti Jepang yang mencoba mengakali Konvensi Basel dengan dalih kerja sama bilateral. “Mereka bisa menerima bahwa memasukkan limbah B3 ke Indonesia oleh hukum positif kita dilarang,” katanya. (MAR, RAB)

Gus Dur Sosok Pembela Kaum Tertindas

Gus Dur Sosok Pembela Kaum Tertindas

in :kmnu2000@yahoogroups.com , Thursday, 2 February 2012, 14:27

PADANG, KOMPAS.com – Almarhum mantan presiden RI, KH Abdurrahman Wahid atau
Gus Dur, merupakan tokoh yang sering membela kaum terindas. “Gus Dur
mempunyai keberanian dan pembelaan yang tinggi terhadap kamu tertindas.
Bahkan, berani mengambil resiko untuk membantu orang lain,” kata tokoh muda
Sumbar, Chardinal Putra ketika diminta pandangannya tentang sosok Gus Dur,
di Padang, Rabu.

Menurut Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Batusangkar itu, Gus Dur
adalah sosok pemimpin yang kharismatik setelah Bung Karno, Bung Hatta dan
Agus Salim. Perjuangannya untuk rakyat tertindas, lahir dari nuraninya
tanpa mengharapkan suaru imbalan dibalik upaya yang dilakukanya.

“Kepergian Gus Dur, jelas meninggalkan duka bagi Indonesia. Tapi, momentum
bagi generasi calon pemimpin mendatang sehingga muncul Gus Dur baru, Bung
Hatta Baru dan lainnya yang berjuang tulus untuk kepentingan rakyat,”
katanya.

Kendati demikian, ada yang merasa tersinggung ketika Gus Dur bicara atau
melahirkan gagasan semasa hidupnya, Chardinal menilai, itu dikarenakan
orang-orang tersebut merasa terhalang langkahnya. “Sebab, apa yang di
bicarakan Gus Dur memang sesuai kondisi riilnya sehingga sebagian orang
merasa tersinggung,” ujarnya.

Justru itu, kata dia, dalam perjalanan bangsa ini di masa mendatang semoga
lahir pemimpim yang selalu memberi manfaat terhadap rakyat.”Harus ada
kesadaran kolektif bagi generasi muda yang akan memimpin bangsa ini, supaya
menjauhkan pola pemimpin yang pragmatis. Sebaliknya meniru pola, cara pikir
dan keberpihakan terhadap rakyat yang kharismatik seperti Gus Dus, Bung
Hatta dan lainnya,”katanya.

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid meninggal dunia pada usia 69 tahun karena
sakit di RSCM Jakarta, Rabu pukul 18.40 WIB. Abdurrahman Wahid menjabat
Presiden RI keempat mulai 20 Oktober 1999 hingga 24 Juli 2001. Putra
pertama dari enam bersaudara itu lahir di Desa Denanyar, Jombang, Jawa
Timur, pada 4 Agustus 1940.

Gus Dur menikah dengan Shinta Nuriyah dan dikaruniai empat putri yaitu
Alissa Qotrunnada Munawaroh, Zannuba Arifah Chafsoh (Yenni), Annita
Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari. *****


Gus Dur selalu di Hati…….

Deconstructing Putinomics

 

Deconstructing Putinomics

DR. Alexander Tjaniago <yskp45@yahoo.co.id>,in: GELORA45@yahoogroups.com , Thursday, 2 February 2012, 17:12

Selamat Siang Bung k.djie,

Putin dengan Hu Jintao ada kesamaannya, yaitu sama-sama melaksanakan “Demokrasi Terpimpin”, memobilisasi seluruh sumber akkumulasi dibawah pimpinan Negara, untuk membangun Perekonomian Nasional.
Tetapi Putin’s Dilemma dibandingkan dengan Hu Jintao, yaitu Konstitusi Republik Federasi Russia. Konstitusi R.F.Russia tidak menetapkan system Masyarakat selanjutnya yang akan dibangun di Russia, tujuan terbuka, diserahkan kepada generaso pelanjut! Disaat Demokrasi Terpimpin mencapai puncaknya dan membutuhkan Transformasi kedepan, ke system yang lebihmaju, Putin menghadapi masalah, yaitu Probahan Konstitusi?, dan untuk ini Putin harus memperhitungkan sejauh mungkin seluruh hubungan sosial Rakyat dan Bangsa Russia; seluruh konstalasi kekuatan sosialpolitik dalam negeri, dan takkalah pentingnya, memperhitungkan situasi Internasional, terutama agresivitas US & NATO, sebelum memalu Tabula rasa.
Dalam waktu yang sama, Putin menghadapi apa yang dinamakan para Milioner Russia, yaitu bandit-bandit yang menggarong kekayaan Rakyat dan Negara Sowyet, yang kemudian menamakan diri mereka Milioner/Pengusaha-Pengusaha Besar,yang mulai berusaha merebut kekuasaan Negara Russia=> suatu tantangan untuk existensi Russia dan Bangsa Russia selanjutnya.
Apa yang akan dibikin Putin? Mempertahankan system Perekonomian-Hybrid?-yaitu “perkawinan” neo-liberal dengan ketentuan Marxisme?
Dalam wawancaraa  atau Pidato-Pidato Putin kelihatan De Guel, Soekarno, Ho Chi Min, Lenin,Stalin, Dengxiopin dan Tzar Alexander (patriotisme Russia),  Putin sedang meraba, mencari sesuatu yang baru, untuk keluar dari Dilemma yang dihadapi. Yeah penerus yang baik, yang mampu mengangkat seluruh yang terbaik dari pendahulunya, untuk menjawab tantangan hari ini dan maju kedepan, kearah yang lebih sempurna. Dan ini kelihatan dalam pekerjaan sehari-hari Pimpinan-Pimpinan RRT, mengangkat seluruh yang terbaik, apakah Confusius, Taoisme atau Budisme,etc. yang telah berlangsung dalam kehidupan Rakyat RRT, memadukan, memperkaya prinsip-prinsip aesthetics Marxisme-Leninisme dalam realitas kehidupan, yang membawa Rakyat RRT kedalam persatuan Bangsa Tiongkok yang besar.

Dan Hu Jintao tidak punya Dilemma seperti yang dihadapi Putin. Kostitusi RRT memberikan arah atau Toga Republik, yaitu membangun masyarakat Sosialis.
Pada “Demokrasi Terpimpin” yang sedang berjalan, berlasung pembangunan Nasional RRT dari sumber berbagai akkumulasi,dari perusahaan Negara, Campuran negara dan Privat, Pengusahan Nasional, Joint-ventures Nasional dan Asing, etc. dan semuanya berada dibawah Kontrol Negara/Pemerintah. Kalau ada Perusahaan atau penguasa kapital yang merasa sudah besar, seperti Prochorow di Russia, dan akan berusaha merebut kekuasan Negara dari tangan PKT, Hu Jintao cukup bilang”itu bertentangan dengan Amanat Konstitusi” dan bisa di nasionalisasi semuanya dalam beberap jam, untuk existensi RRT dan kehidupan Rakyat Tiongkok.

Dua Dasawarsa terakhir dapat diikuti hubungan dan kerjasama yang intensiv antara Pimpinan RRTdan Kremlin, terutama dengan Putin’s-Administrasi, baik di SCO-urusan Perekonomian,Pertahanan dan tehnology, di Central Asia dalam urusan integrasi ex-republik-republik Sowyet dan urusan Afghanistan, sampai urusan regional Kaspi, Laut Hitam sampai keperbatasan Bosporus – integrasi Ekonomi,Perdagangan, Moneter dan Keamanan, dan sampai kerjasama di PBB. Harapan agar saling memberikan impuls untuk urusan Pedamaian Dunia.

Best regards,

tjaniago

k.djie <k.djie2@kpnmail.nl>,,in: GELORA45@yahoogroups.com,Kamis, 2 Februari, 2012, 12:05 PM

Kok pikir2 ada analoginya dengan cara berpikir di bawah ini :

Kebenaran itu letaknya tidak diujung paling extreem kiri, tidak diujung paling exreem kanan, tetapi terletak di antara ke duanya ( Midden pad dari Buisdhisme ).

Berreaksi, bertindak tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan, harus menjaga harmoni di setiap langkah ( Taoisme ).

Confucius dan Aristoteles dengan Golden Means. Tidak extreem ke satunya, tidak extreem ke lainnya, tetapi di antaranya yang memberi hasil terbaik.

Kebanyakan  reaksi kimia terjadi dengan optimale konditie. Jangan pada temperatuur terlalu rendah, kecepatan reaksi terlalu rendah. Jangan pada temperatuur terlalu tinggi : Produk yang diinginkan rusak, banyak produkt sampingan. Cari kondisi optimaal supaya kecepatan reaksi cukup tinggi dan produk sampingan rendah. Gunakan katalisator kalau ada, gunakan pH yang cocok, gunakan perbandingan, ratio yang sesuai dari persenyawaan2 yang bereaksi.

KH

 

DR. Alexander Tjaniago, donderdag 2 februari 2012 0:17,in: GELORA45@yahoogroups.com

Deconstructing Putinomics

 

 

Demokrasi Terpimpin yang dlaksanakan Putin dalam fungsinya Dua periode sebagai Presiden Russia telah mencapai puncaknya. Transformasi Demokrasi Terpimpin kebentuknya yag lebih tinggi  kini menjadi Pendiskusian yang serius bagi  Putin sendiri,sebagai Calon Presiden Russia 2012, maupun buat para Pimpinan Partai-Partai Politik dan para Ilimuawan di Akademi Ilmu Pengetauan Russia. Kapitalisme Negara sepenuhnya/neo-liberal? atau “back to the root” ke jalan Marxisme-Leninisme ( Uni Sowyet )?, Yeah, “life is a product of contradiction: the anabolism and the catabolism”, dibilang Engels, dan “life is a struggle. indeed it’s a form a unity of opposites, metabolism”, dibilang Stalin.

Deconstructing Putinomics

In his recent article, “We Need a New Economy,” prime minister and presidential candidate Vladimir Putin combines elements of different and sometimes contradictory economic theories – from neo-liberalism to the basic tenets of Marxism.

In his recent article, “We Need a New Economy,” prime minister and presidential candidate Vladimir Putin combines elements of different and sometimes contradictory economic theories – from neo-liberalism to the basic tenets of Marxism.

© RIA Novosti. Sergei Mamontov

12:50 01/02/2012

Vlad Grinkevich, RIA Novosti economic correspondent

In his recent article, “We Need a New Economy,” prime minister and presidential candidate Vladimir Putin combines elements of different and sometimes contradictory economic theories – from neo-liberalism to the basic tenets of Marxism.
This is actually a prominent trend in economics today – the blurring of borders between schools of economic thought and the diffusion of terms and ideas. The officials responsible for their countries’ economies seek to incorporate the best features of various schools.
Economic eclectic
Economic experts noted this eclecticism in Putin’s economic program and recognized the various economic doctrines it borrows from.
Ruslan Grinberg, director of the RAS Institute of Economics, said, “[Putin’s article] is a hodgepodge. On the one hand, he says that it is necessary to overcome deindustrialization and to choose priorities, and that this is the state’s responsibility – and in this sense he is a dirigiste [a doctrine regarding government involvement in the economy, with indicative planning in certain sectors – RIA Novosti], an economic planner. But then he says it is unacceptable for the state to interfere in the economy and speaks of the need to sell assets, like fossil fuel companies, which is an example of neo-liberalism.”
According to Valery Mironov, deputy director of the Development Center Institute, the prime minister’s effort to combine various economic ideas could be explained by either the complicated economic and political situation in Russia or simply by the way Putin thinks.
Mironov thinks that Putin’s ideas about the primacy of foreign trade, access to foreign markets, and economic growth through high-tech exports reflect neo-classical macroeconomic thinking, which is based on the idea of “ideal competition.”
The latest approach to foreign trade, according to Mironov, is based not on the primacy of certain economic sectors, as Putin contends, but on concrete enterprises in the most diverse industries. “It may be just a handful of enterprises in different industries, and it is these enterprises that require support,” Mironov says, noting that Putin “is still pushing the old idea about supporting select sectors.”
Mironov believes that the idea of supporting certain industrial sectors conforms to the European historic school that appeared in the late 19th-early 20th century. It encouraged protectionism, and its incarnations in the mid 20th century relied, as dirigisme, on indicative planning.
Meanwhile, some experts believe that in his article Putin ignored all academic schools.
Yury Danilov, director of the Financial Market Development Center, said, “There are sound ideas in this program and they prevail, but I haven’t noticed any reliance on an economic school of thought. His understanding of the role of the state is very strange – instead of establishing the rules of the game and monitoring compliance with them, as well as minimizing and insuring risks, the state is meddling in sectors where the income-risk ratio is inadequate. I don’t think it [this kind of government policy] conforms with any of the existing schools.”
Melting pot
There is nothing surprising in the eclecticism in the prime minister’s strategy, as the second half of the 20th century saw the convergence of economic doctrines and schools. Economic theories have converged since the 19th century. Advocates of different doctrines often borrow successful ideas and terms, sometimes expanding on and distorting them.
The concept of center versus periphery introduced by John Friedman and developed by the advocates of world system analysis is being used everywhere and sometimes in ways that Friedman and Wallerstein would not recognize. These advocates seem to deny the provisions of civilization-related school but in some of their work they speak about the influence of civilization-related differences on the formation of economies.
As for politicians and officials, they prefer not to be limited by any schools at all.
“There is no dominant school in the policy of any advanced country,” Danilov says. “All governments use a combination of the best recommendations from different schools. Monetarism may prevail in finances, dirigisme in industrial policy, and market regulation may be based on post-Keynesian ideas.”
Anglo-Saxon civilization has always been pragmatic. Despite having given rise to a host of economic theories, it has preferred to be guided by precedent rather than doctrine.
Grinberg believes this is especially relevant now because the economic crisis will make it necessary to revise economic doctrines. “The ultra-liberal school that has replaced post-Keynesian ideas is still in the driver seat. But the crisis has shown that this is absolutely counterproductive. The paradigms of economic thinking are about to change – there will be a new economic theory that will combine state activity with private initiative and environmental responsibility,” he predicts.
What the prime minister did not mention
Experts believe that in his wide-ranging article Putin neglected one school that is in the economic mainstream in the West.
This is neoinstitutionalism, a modern economic theory developed in the United States in the 1970s based on the inseparable link between politics and the economy. It emphasizes the importance of establishing and upgrading the rules of the game (institutions), which are the catalyst of economic growth.
“This theory links economic issues with political ones,” Mironov explains. “Political competition is necessary for economic competition and for the development of productive forces.”
Marx, for his part, insisted that the economy prevails over politics, that is, the economy is the foundation of everything, including the socio-political model. The modern version of neo-classicism is the closest to Marxist theory. Meanwhile, Lenin argued for the supremacy of politics.
“Now [Putin] actually proceeds from Marxism,” Mironov says. “Putin considers the economy to be more important than politics, and he believes institutions are of secondary importance, as if they can emerge by themselves. But they won’t. It is necessary to reform the political system, but he doesn’t say a word about this.”
Danilov attributes this to Putin’s desire to concentrate on practical issues, because he thinks that practice is more important than theory. The expert considers this view to be the main drawback of the article.
“The issues of the institutional economy must be more important for the president than import duties,” Mironov agrees
.

                                     *****

Nur Putin kann Russlands uneffiziente Maschine verwalten – Millionär Prochorow

Thema: Präsidentenwahl 2012 in Russland

Der Präsidentenkandidat und Unternehmer Michail Prochorow

Der Präsidentenkandidat und Unternehmer Michail Prochorow

© RIA Novosti

18:10 01/02/2012

MOSKAU, 01. Februar (RIA Novosti).

 

Der Präsidentenkandidat und Unternehmer Michail Prochorow hat Regierungschef Wladimir Putin, der ebenfalls bei der Präsidentenwahl in Russland antreten wird, als die einzige Person bezeichnet, die das derzeitige Russland regieren kann und will, falls er selbst Präsident werden sollte, das Land effektiv machen.

„Putin ist der einzige, der diese uneffektive Maschine wenigstens irgendwie regieren kann. Ich kann so eine uneffektive Maschine nicht verwalten. Ich werde sie effektiv machen“, sagte Prochorow am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Moskau.

Prochorow kritisierte erneut Putins Wahlprogramm als auf eine Minderheit ausgerichtet. „Ich mache ein Programm für die Mehrheit“, sagte er und äußerte erneut seine Überzeugung, dass die Präsidentenwahl in zwei Runden verlaufen und er zusammen mit Putin in die zweite Runde einziehen werde. Die Wahl ist für den 4. März angesetzt

Festival Korupsi

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/festival-korupsi/

01.02.2012 08:54

Festival Korupsi

Penulis : Indra Tranggono*

(foto:dok/ist)

Di negeri ini, korupsi berlangsung seirama tarikan napas dan detak jantung. Setiap detik, orang yang berkuasa dan bermental korup selalu menetaskan ide-ide korupsi melalui berbagai cara untuk menggarong uang negara.

Korupsi yang berlangsung secara rutin, konstan, intensif, canggih, sistemis, massal dan otomatis pun menjelma atmosfer kehidupan yang determinan. Koruptor pun sukses mengangkangi kedaulatan negara-bangsa.

Simaklah ramalan Joyoboyo, pujangga Jawa dan raja Kediri yang berkuasa pada tahun 1135-1157. Dia bilang: maling wani nantang sing duwe omah (pencuri berani menantang pemilik rumah/pemilik kedaulatan rakyat), begal pada ndhugal (penyamun/pencoleng semakin kurang ajar/merajalela), rampok padha keplok-keplok (perampok bertepuk tangan, berpesta merayakan kemenangannya).

Kini, korupsi berlangsung seperti festival: dirayakan dan dielu-elukan para penguasa korup lintas lembaga penyelenggara negara dan lintas gender, agama, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Uang negara yang dirampok mencapai triliunan yang jika ditotal mungkin melebihi besarnya APBN.

Besarnya dukungan uang dan kekuasaan menjadikan festival korupsi itu “legal”. Para penegak hukum gemetaran dan ciut nyali untuk melibas festival itu. Uang ternyata lebih berkuasa dibanding hukum. Fee ternyata lebih merangsang dibanding amanat konstitusi.

Memang masih ada pendekar-pendekar keadilan yang besih dan masih punya nyali, namun jumlah mereka terlalu kecil untuk melawan genderuwo-genderuwo (monster) koruptor yang digdaya dan sakti mandraguna: tahan terhadap setiap gempuran pasal-pasal dan ayat-ayat undang-undang hukum pidana.

Festival korupsi berlangsung secara sistemis dan canggih. Di dalamnya ada pemikir yang bertugas merumuskan KAKK (kerangka acuan kerja koruptor) meliputi dasar pemikiran, maksud/tujuan, juklak-juknis, target kegiatan, SDK (sumber daya koruptor) dan kiat untuk mengelabuhi hukum.

Ada penyandang dana operasional. Ada tim penyedia “serum” atau ”vaksin” kebal hukum. Ada tim rekrutmen. Ada tim operasional penggarongan yang profesional dan punya ketegaan serta kebebalan hati nurani di atas rata-rata; juga ada tim pelobi yang bertugas meminta restu bos besar/godfather.

Apel dan Jambu Mete

Festival korupsi berlangsung atas beberapa prinsip. Pertama, filosofi korupsi. Seluruh pemangku kepentingan festival korupsi telah sepakat bahwa korupsi bukan kejahatan, melainkan keterampilan dan kecerdasan mengakali uang anggaran negara.

Kata mengakali diidentikkan dengan kreativitas. Ini penting untuk melenyapkan rasa bersalah/berdosa, karena koruptor hanya taat kepada keuangan yang maha kuasa.

Kedua, harus digunakan simbol atau sandi, dalam operasi korupsi demi kelancaran dan keselamatan. Dilarang menyebut langsung nama pelaku, lembaga, target dan modus operandi.

Ketiga, bagi hasil uang korupsi harus berasas keadilan yang sesuai tingkat tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Karena itu digunakan gradasi pembagian. “Apel washington”, “apel malang” untuk godfather dan ketua agung. “Semangka thailand” dan “jeruk china” untuk para mafioso, dan “jambu mete” untuk para centeng.

Keempat, soal teknis penyolongan yang harus selalu ditingkatkan dan disempurnakan, sehingga praktik korupsi berlangsung secara smooth, indah, elegan, halus dan tak tersentuh hukum.

Jika terpaksa tak bisa menghindar dari terkaman penegak hukum, pihak yang dikorbankan hanyalah koruptor-koruptor kelas nyamuk. Hukum jangan sampai menyentuh musang, ular dan buaya (level menengah) dan singa atau harimau (kelas atas).

Kelima, soal korupsi yang progresif. Perolehan korupsi harus selalu meningkat. Jangan merasa cukup hanya merampok uang ratusan juta, usahakan bisa merampok uang miliaran, bahkan triliunan. Prinsipnya: semakin rakus, semakin baik dan mulia.

Keenam, soal regenerasi. Kaum koruptor harus melakukan penyegaran atas anggotanya. Alasannya, di tangan koruptor-koruptor muda itu jagat korupsi akan semakin kreatif, progresif, prospektif, dan produktif. Untuk itu perlu dilakukan transfer pengetahuan dan keterampilan korupsi dari para senior ke junior baik secara teoretis maupun praksis.

Ketujuh, perlu ada dana khusus untuk (a) melemahkan undang-undang demi memperluas ruang gerak koruptor dan (b) membiayai kegiatan sosial dan kemanusiaan guna mendongkrak citra: koruptor berbudi luhur.

Pekerjaan berat mengadang para penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalan yang mereka hadapi bukan hanya kejahatan korupsi, melainkan “kultur” dan rezim korupsi yang penuh tentakel.

Penegakan hukum yang tegas/keras dan hukuman yang sangat berat (idealnya koruptor dihukum mati), memang sangat dibutuhkan. Namun, yang juga penting adalah menghancurkan “kultur” dan rezim korupsi baik melalui jalan hukum, politik maupun budaya.

Dibutuhkan peran berbagai institusi sosial, kultural, politik dan agama untuk melibas rezim korupsi yang telah “membunuh” bangsa, memangsa hak-hak rakyat, dan mengantarkan negeri ini menjadi negara gagal.

*Penulis adalah pemerhati kebudayaan.

Politik Perempuan di Bawah Subordinasi

http://www.lampungp ost.com/cetak/ berita.php? id=2007122201513 868

Sabtu, 22 Desember 2007

OPINI

Politik Perempuan di Bawah Subordinasi (1)

Nidalia Djohansyah Makki

Anggota Komisi II DPR

Sejarah pergerakan perempuan di Indonesia sudah dimulai sejak ratusan tahun silam. Pejuang-pejuang perempuan di negeri ini, sungguh banyak. Cut Nyak Dien, Cut Meuthia, dan Christina Marthiahahu. Belum lagi, R.A. Kartini dan sosok-sosok pejuang perempuan lain.

Mereka telah terbukti mampu memberikan sumbangan riil bagi bangsa ini. Demikian pula dengan perempuan perempuan Indonesia di era ketika ingin meraih kemerdekaan. Pada tanggal 22 Desember 1928 adalah contoh konkret perjuangan tersebut. Di situ terjadi Kongres Perempuan I se-Jawa, tepatnya di Yogyakarta.

Tanggal bersejarah itulah yang kemudian menjadi tonggak diperingatinya Hari Ibu. Dari agenda yang dibicarakan, terlihat jelas refleksi perjuangan yang mengandung nilai emansipatoris, di mana kita mengetahui agenda yang dibicarakan, seperti hak-hak kaum perempuan menyangkut hak pendidikan, hak buruh, perkawinan di bawah umur, dan upaya meraih kemerdekaan.

Gerakan perempuan terus meluncur, tapi mengalami pasang surut yang tidak jelas di era Orde Baru. Hal ini sebagai akibat kebijakan rezim yang kurang memihak pada kaum perempuan.

Sejak awal pemerintahan Orde Baru, kebijakan politik massa mengambang, perempuan mengalami domestifikasi yang diposisikan menangani pekerjaan rumah tangga semata. Organisasi perempuan yang ada saat itu dikooptasi negara, diubah menjadi organisasi yang bersifat struktural di bawah pengendalian negara, seperti PKK, kelompok tani wanita, Darma Wanita, Darma Pertiwi, dan organisasi-organisa si perempuan lain.

Semua kegiatan dari organisasi organisasi diarahkan pada kegiatan yang bersifat domestik, mendukung karier suami, dan relatif menjauhkan perempuan dari peran publik. Pada kongres luar biasa Kowani bulan Mei 1966, Soeharto yang membuka kongres, menekankan agar perempuan kembali pada fungsinya sebagai ibu yang melahirkan generasi muda Indonesia.

Ibu, yang menjadi seorang istri, dan ibu yang menjadi ibu bangsa (negara). Soeharto juga menekankan agar Kowani membersihkan anggota anggotanya dari orang orang yang terlibat G-30-S/PKI. Berawal dari titik ini, kemudian konsep peranan perempuan direduksi, disederhanakan hanya mengemban peran rumah tangga.

Hal itu jelas tertuang dalam Pancadarma Wanita, yaitu perempuan sebagai pendamping suami, perempuan adalah penerus keturunan, perempuan adalah pengatur ekonomi, perempuan adalah pencari nafkah tambahan, dan perempuan wajib mengikuti kegiatan sosial (bukan kegiatan politik). Maka, setiap kita memperingati Hari Ibu, secara klise kita akan berbicara kebaikan ibu, yang bermuara dari semangat normatif “surga di bawah telapak kaki ibu”.

Idiom itu, “agak benar, tetapi belum tentu betul”. Mengapa demikian? Sejarah ibu (selanjutnya disebut perempuan), sebagaimana disinggung di muka, kenyataannya tidak merefleksikan nilai nilai sakral itu, hal ini selaras dengan pergeseran setting sosial.

Dalam sejarah dunia kita mengenal Xantippe, istri Socrates yang kejam, juga kita mengenal Zulaikha, perempuan berahi yang meminta pelukan Nabi Yusuf, belum lagi Evita Peron yang “sukses” menjadikan suami diktator, disusul Imelda Marcos, dan sejumlah lagi perempuan perempuan yang mengantar suaminya ke neraka demi uang.

Perempuan, ujar Y.B. Mangunwijaya, keberadaannya telah jelas, yakni malam jadi lemek, siang jadi teklek (malam sebagai teman tidur, siang menjadi alas kaki). Sedangkan dalam sejarah Isra Mikraj, perempuan digambarkan sebagai setan, yang mengikuti Rasulullah untuk menggoda. Maka, melalui mikroasumsi terhadap fakta-fakta ini, apakah perempuan pantas kalau kita buka telapak kakinya benar-benar ada surga. Yang ada, “pastilah” telapak kaki penuh bercak, belah belah karena kutu air.

Perempuan, dalam sejarah renaisans, lebih tampil sebagai instrumen “pemuas” karena pada abad ke-15 ditandai rasionalitas laki-laki yang simultan memperbudak perempuan. Bahkan, dalam sejarah Eropa kontemporer, Eva Braun mampu memengaruhi Hitler untuk menjadi diktator, Ratu Wilhelmina III sebagai key speaker utama bagi pertahanan koloninya di Indonesia, dan sederet lagi citra buruk perempuan.

Akan tetapi, okelah, perempuan, dalam teori penis envynya Sigmund Freud selalu berbuat tak senonoh, sebagai akibat dari laki-laki yang “mengakrobati” , “menyihir”, dan “membuai” mereka demi berahi. Akan tetapi, siapa yang naik berahinya manakala perempuan tidak menggoda.

Perempuan merupakan kurir paling piawai dalam perdagangan narkoba, perempuan dalam sejarahnya, adalah mucikari pertama bagi penghancuran generasi perempuan atas nama uang dan berahi. Stigma perempuan seabrek-abrek.

Perempuan, dalam arti yang romantis, berada di pengujung persimpangan jalan. Pada kebudayaan Cina, misalnya, perempuan selalu bersifat mendua dan bermoralitas ganda. Perempuan, seakan menjustifikasi keabsahan mendapatkan rezeki, mendapatkan harta dan berahi dalam kondisi persimpangan jalan tadi. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah sejarah politik modern Indonesia.

Sementara itu, dalam siklus politik modern Indonesia, menguatnya Darma Wanita, misalnya, merupakan suatu bentuk ketidaksadaran perempuan untuk disubordinasi sedemikian rupa. Sebab itu, pada skala yang lebih orientatif, kenyataannya prospek perempuan, sering tidak mampu melepaskan diri dari patriarkat karena ketidakmampuan perempuan itu sendiri, sehingga undang-undang politik yang mengesahkan perempuan untuk masuk jenjang 30 persen, musykil jika dilihat dari nyelenehnya perempuan itu sendiri.

Dalam konteks ini, keributan untuk memotivasi ke arah pemenuhan quota 30 persen hanyalah isapan jempol. Dalam bahasa sederhananya, kuat kan dahulu diri kita sebagai perempuan, barulah kita menggugat macam-macam.

Persoalan perempuan dalam perayaan Hari Ibu biasanya diisi seremoni. Seremoni adalah pilihan yang tidak dapat diganggu gugat. Lalu siapa yang salah jika perempuan berada di titik subordinasi dan terpilih sebagai “manusia langka” untuk berbuat progresif dan relevan dengan kehendak mengangkat derajat mereka.

Salah satu bentuk paling krusial terhadap problematika ini adalah mengidentifikasi dasar dasar keperempuan mereka, baik dari aspek fisik, maupun aspek, praksis, dan aspek moral. Fisik di sini berarti perempuan harus “siap” melalui berbagai kegiatan bersaing dengan laki laki. Tak jauh dari nilai fisik tersebut, pun nilai praksis juga menuntut perempuan lebih berani mengaktualkan visi mereka. Demikian pula dari dimensi moral. Perempuan tak mampu mengumbar nafsu, tanpa harus berani menjustifikasi “keberantakan moral” eksistensinya sebagai perempuan.

Apa yang dipaparkan di atas, citra buruk perempuan begitu integreted dan complicated pada tataran realitas sosial. Kendati penyebabnya, sekali lagi penyebabnya, bukan hanya perempuan semta, dus peran laki laki juga dominan.

Secara universal, kita dapat menlihat hasil annual report (laporan tahunan) yang dikeluarkan PBB (bulan Oktober 2007), perempuan di negara muslim, seperti di Asia Tengah, menunjukkan 30 sampai 40 persen hanya melayani suami, baik pada tingkatan “kamar tidur”, “sumur” dan “dapur”, maupun pada tingkatan eksternal, di mana di Kazakstan, Ukraina, Uzbekistan, dan berapa wilayah yang masuk Asia Tengah, menjadikan perempuan sebagai pekerja bagi penghidupan anak-anaknya, dalam arti ikut mencari nafkah, angka ini menunjukkan 34 persen lebih

[

 

http://www.lampungp ost.com/cetak/ berita.php? id=2007122403000 119

Politik Perempuan di Bawah Subordinasi (2)

Nidalia Djohansyah Makki

Anggota Komisi II DPR

Perjuangan perempuan terus “tertabrak” oleh nilai patriarkat, di mana akan terjadi dilema politik, maka ada pilihan strategis bagi usaha usaha perempuan untuk memperjuangkan semangat politik mereka. Kedudukan perempuan yang didorong mengaktualisasikan diri pada kuota 30 persen diberi peluang dalam jajaran partai politik. Ini berarti nilai-nilai emansipasi harus terus didorong ke muka.

Seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru, sejarah pergerakan perempuan mulai terukir kembali. Gerakan gerakan perempuan perlahan tapi pasti, bersamaan derasnya arus demokratisasi yang memasyarakatkan publik opini pasca-Soeharto makin menemukan geliatnya. Belenggu aturan yang mulai longgar, menstimulasi perempuan untuk terjun ke publik, terutama ke ranah politik. Organisasi yang menyerukan misi perempuan makin banyak berdiri.

Pada umumnya, organisasi itu, merespons persoalan-persoalan perempuan yang selama ini kurang menjadi perhatian. Di Yogyakarta, beberapa organisasi perempuan mulai berdiri, seperti Pusat Pelayanan Organisasi Perempuan Mitra Wacana, Rifka Anissa, WCC, Koalisi Perempuan Indonesi (KPI), dan banyak lagi LSM perempuan lain, termasuk di Lampung, seperti Damar, LAdA, dan beberapa lembaga advokasi perempuan.

Organisasi perempuan tersebut, berusaha untuk kembali menemukan ruh atau substansi gerakan perempuan yang pernah muncul puluhan tahun silam di negeri ini, sebagaimana yang telah disinggung pada awal tulisan bagian pertama. Selain itu, juga mereka membongkar belenggu dan paradigma lama yang membatasi peran perempuan pada ranah domestik semata.

Organisasi kemasyarakatan perempuan lain, seperti PKK yang di masa Orde Baru menjadi kepanjangan tangan rezim, lambat laun mulai merevitalisasi diri muncul sebagai bagian integral dari elemen perubahan.

Gerakan perempuan pascareformasi, akselarasinya vis a vis dengan masyarakat kita yang sudah mulai terbuka terhadap wacana gender. Berbeda dengan era sebelumnya, sesungguhnya persoalan perempuan pada era kini dalam konteks gender hampir sama, tapi mempunyai warna dan bentuk wajah yang berbeda.

Beranjak dari hal ini, mari kita bersama sama melakukan autokritik pada diri sendiri. Sebagai kaum perempuan, sampai sejauh manakah perjuangan kita selama ini. Kini, perempuan harus sadar bahwa mereka berada dalam impitan globalisasi, kapitalisme, dan modernisasi. Tuntutan akan tingginya gaya hidup, tingginya kebutuhan akan lebih banyak berbicara tentang keping-keping uang yang menunjuk lurus pada konsumtifisme memunculkan tekanan tekanan hebat bagi individu dan dalam keluarga yang tanpa disadari memunculkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Demikian pula halnya dengan persoalan yang lebih parah, yakni buruh perempuan, mereka terkena beban kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, dan PHK sepihak yang mereka alami, merupakan bentuk nyata penjajahan dari para pemilik modal. Belum lagi kita berbicara tentang anak anak perempuan yang diperkerjakan. Ini adalah suatu bentuk nyata kekejaman globalisasi yang kita hadapi saat ini.

Perempuan Menuju Cakrawala Politik

Apabila kita berbicara keterlibatan perempuan dalam politik, sesungguh telah terjadi lebih dari seratus tahun lampau. Hal ini ditandai gencarnya sekelompok perempuan di Inggris pada tanggal 11 Oktober 1904. Mereka melancarkan kampanye menuntut pemberian hak pilih bagi perempuan. Perjuangan itu dipimpin Emeline melalui Woman Social and Political Union (WSPU).

Perjuangan mereka, akhirnya berhasil menelurkan Equal Frans X yang disahkan pada tahun 1928, yaitu 25 tahun kemudian. WSPU yang menggunakan cara non-violence movement®MDBU¯ (gerakan antikekerasan) untuk mencapai perjuangan. Kelompok perjuangan perempuan itu, kemudian ditahan, mereka melakukan mogok makan. Ketika itu, Emilen ditahan hampir setiap bulan, tapi karena gigihnya usaha mereka, kelompok perempuan ini berhasil mendapatkan hak pilihnya.

Gerakan ini dilakukan lebih halus yang dibantu gerakan suvrages. Kini pun muncul Faucett Society yang terus memperjuangkan hak-hak politik perempuan yang seide dengan Emiline dkk. Gerakan ini makin melesat dalam perpolitikan di Inggris. Mereka berpendapat bahwa ada formula 4C yang “dimainkan” laki- aki untuk mencegah perempuan dalam bermain politik. Formula 4C itu adalah culture (budaya), childcare (pemeliharaan anak), cash (dana), dan confidence (kepercayaan diri).

Di era kontemporer dewasa ini, perempuan adalah makhluk yang “lebih rendah dari laki-laki”. Dan karena itu, untuk memilih dan dipilih dikondisikan laki-laki, sebagai suatu hal yang tampak aneh dan lucu, tetapi ide itu eksis dan baru terjadi seratus tahun lalu, dan ironinya terjadi di suatu bangsa yang dianggap lebih maju peradabannya. Dewasa ini perempuan sudah menganggap lumrah terhadap banyak hal.

Di negeri ini, perempuan tidak lagi berjuang mendapatkan hak pilihnya. Persamaan hak politik dijamin konstitusi UUD’45 dan UU Politik yang secara tegas agar perempuan diberi kuota 30%. Bahkan, partai-partai baru diwajibkan meletakkan perempuan sebanyak 30 persen dalam kepengurusannya. Walaupun “penghalang legal” atas persamaan perempuan sudah tidak ada, kita tahu, bagaimanapun rintangan mental masih secara esensial ada pada psikis laki-laki. Kaum perempuan kerap dianggap inferior di berbagai aspek, terutama dalam hal perspektif gender, ketidakmampuan menggunakan rasionalitas untuk berpartisipasi pada proses politik dan ekonomi sebagai manusia dewasa.

Tidak ada yang akan mengatakan hal tersebut secara terbuka karena akan dianggap blunder secara politis, tetapi kalau kita tengok di bawah permukaan, pancinglah lelaki dalam soal ini ketika mereka sedang “kurang waspada”, sifat laki-laki mereka akan tampak. Indikasi ini, dapat ditunjukkan ketika kontroversi tentang boleh tidaknya Megawati Soekarnoputri menjadi presiden yang cuatkan beberapa parpol (laki-laki) menguatkan sinyalemen ini.

Hal-hal lain yang memperkuat asumsi di atas, terbukti dalam debat berkepanjangan dalam DPR tentang kuota kursi bagi perempuan di DPR. Kalau kita tetap memakai alasan yang sama, pertanyaannya, bagaimana hak-hak hukum perempuan, formula apa yang dipakai, apakah seperempat, separo atau sama sekali tidak.

Setelah ritual diskusi, debat yang berkepanjangan di berbagai media, hasilnya tetap sama, sikap kita terhadap perempuan tidak berbeda dengan seratus tahun lalu. Isu tentang sulitnya perempuan untuk berbuat (partisipasi politik), dan lebih banyak menuntut serta berkata kata (cerewet), adalah moto kaum laki laki untuk terus-menerus berstandar pada keakuannya. Itulah sebabnya, berbagi kekuasaan politik dengan perempuan tetap menjadi isu yang sulit dan menarik, termasuk negeri negeri maju sekalipun.

Kita masih ingat, ketika lebih dari seratus perempuan terpilih di parlemen Inggeris pada tahun 1997 yang mengantar kemenangan partai buruh pimpinan Tony Blair, media di Inggris langsung merendahkan perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan ini disebut mereka sebagai “Blair babies” (perempuan yang jadi karena jasa pendekar politik mereka yang notabene laki-laki), bukan karena perjuangan perempuan itu sendiri.

Perempuan juga pernah terpilih secara signifikan untuk menjadi anggota parlemen di Wales dan Skotlandia tahun 1999. Mereka bahkan mengalahkan jumlah laki-laki. Setelah pemilu tahun 2003, parlemen Wales dikejutkan atas jumlah yang signifikan itu. Di sinilah, sesungguhnya sinyal atau genderang politik itu patut dimulai.

Apakah dari paparan di atas bahwa pembagian kekuasaan (power sharing), antara lelaki dan perempuan dapat diterima, sepanjang “tidak berisiko tinggi”? Menarik untuk dicatat, bagaimana sejumlah kasus kecil bahwa politisi perempuan, khususnya yang pernah terlibat skandal korupsi secara konstan, dimunculkan sebagai alasan untuk tidak memberikan konsesi khusus di berbagai aspek kepada perempuan (kita masih ingat kasus kader perempuan PDI-P di DPR), tetapi selayaknya kita percaya bahwa perjuangan perempuan di seluruh dunia sesungguhnya harus dihayati. Perempuan bukan meminta keistimewaan khusus, yang mereka inginkan, hanyalah kesamaan hak sebagaimana yang dimiliki laki laki.

Senada dengan hal tersebut, adanya tuntutan perempuan memasuki lembaga parlemen bukanlah berdasar pada asumsi bahwa perempuan memiliki hak-hak khusus atau mereka akan menjadi pemimpin yang lebih baik, kendati terkadang itulah yang terjadi. Yang pasti, standar kesadaran kita seyogianya beresensi pada perempuan mempunyai hak politik yang sama untuk berada di wilayah politik, sebagaimana halnya laki-laki.

Dalam medan permainan yang tidak sejajar, membantu perempuan untuk mendapatkan kursi sebagai anggota Dewan atau dengan cara lain sangat urgen dan hal ini hendaknya tidak dilihat sebagai perlakuan khusus. Sayangnya, ketika emosi rasional terlibat, argumen rasional biasanya tidak berjalan. Padahal, dalam bidang partisipasi, perempuan dalam dunia politik, rasionalitas menjadi korban pertama.

Sekarang, bagaimana seharusnya gerakan perempuan mengambil peranan. Mendorong perempuan untuk berpikir kritis agar mampu melihat situasi dan memotivasi perempuan dapat terlibat setiap pengambilan keputusan di ranah publik adalah sebagian dari jawabannya.

Sebab, di ranah publik itulah, keputusan perempuan yang mempunyai dampak penting bagi kehidupan dirumuskan. Dan, laki laki seharusnya berkerja sama membongkar belenggu-belenggu yang ada pada bangsa ini, teristimewa yang mempunyai dampak positif bagi perempuan. Tirani kekuasaan yang menindas, dan imperialisme dengan wajahnya yang baru selayaknya kita jadikan sebagai common enemy (musuh bersama).

Diet DASH, Diet Terbaik Sepanjang Masa

http://health.kompas.com/read/2012/01/05/11010676/Diet.DASH.Diet.Terbaik.Sepanjang.Masa

Diet DASH, Diet Terbaik Sepanjang Masa

Lusia Kus Anna | Kamis, 5 Januari 2012 | 11:01 WIB
Dibaca: 10029

shutterstock
TERKAIT:

Kompas.com – Diet DASH (Dietary Approachs to Stop Hypertension) terpilih sebagai metode diet terbaik di tahun 2012 menurut U.S News & World Report. Ini adalah kali kedua diet DASH, yang bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan tekanan darah ini memenangkan kategori sebagai diet terbaik.

Diet DASH konon ditemukan di Mediterania dan kini banyak ditemukan di negara-negara Barat. DASH menawarkan diet kandungan total lemak, kolesterol, lemak jenuh, dan rendah garam. Selain itu, DASH juga memberikan lebih banyak kalium, magnesium, kalsium, dan serat pangan.

Dalam diet ini, margarin yang digunakan berasal dari minyak zaitun atau minyak kanola yang kaya akan MUFA atau asam lemak omega-9. Sayuran dan buah dikonsumsi sampai lebih dari lima takaran per hari, sedangkan makanan sumber hidrat arangnya terutama dipilih dari seral dan biji-bijian (grain) yang utuh.

Untuk memenuhi kebutuhan protein, DASH lebih mengutamakan asupan yang berasal dari ikan dan kacang-kacangan, buncis serta tanaman polong ketimbang daging.

“Meski awalnya ditujuan untuk menurunkan tekanan darah, sebenarnya diet ini memiliki nilai nutrisi yang sangat tinggi,” kata Deborah Enos, ahli nutrisi dari Seattle.

Di tempat kedua dalam ranking diet terbaik adalah diet TLC (Theraupeutic Lifestyle Changes) yang bertujuan untuk menurunkan kolesterol. Di urutan selanjutnya adalah diet Mayo Clinic yang lebih fokus pada penurunan berat badan.

“TLC adalah contoh lain dari jenis diet medikal yang menjadi populer. Akan tetapi diet yang membatasi asupan sodium ini mungkin cukup sulit bagi sebagian orang untuk diikuti,” kata Enos.

Sementara itu tiga besar diet terbaik untuk menurunkan berat badan adalah diet Weight Watcher, the Biggest Loser diet dan Jenny Craig diet. Menurut data konsumen, ternyata diet Weight Watcher lebih mudah diikuti dan efektf dalam program penurunan berat badan dalam jangka pendek dan panjang.

Pemilihan jenis diet terbaik ini dilakukan oleh panel ahli yang terdiri dari 22 pakar di bidang diet, nutrisi, obesitas, psikologi makanan, ahli diabetes serta dokter jantung.

Para pakar menilai 25 jenis diet dalam 7 kategori, yakni kemudahan untuk dijalankan, kemampuan untuk menurunkan berat badan dalam jangka pendek dan panjang, kelengkapan nutrisi, keamanan dan potensi untuk mencegah penyakit diabetes dan jantung.

Afriyani: Pelaku atau Korban?

Afriyani: Pelaku atau Korban?

Suara Merdeka, 27 Januari 2012. Linknya ada di sini:

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/01/27/175069/Afriyani-Pelaku-atau-Korban

AFRIYANI Susanti menjadi salah satu orang paling disorot di Tanah Air dalam beberapa hari ini. Akibat kelalaiannya, 9 dari 13 pejalan kaki yang ditabraknya tewas mengenaskan. Mabuk karena pengaruh ekstasi bercampur minuman keras, demikian antara lain kesimpulan sementara tim terpadu penyidik. Kondisi mabuk dan kelelahan akibat begadang menjadikannya kehilangan kendali diri saat mengemudi Daihatsu Xenia B-2479-XI yang berujung pada peristiwa maut.

Tatkala memberikan pengakuan awal kepada polisi, sesaat setelah tabrakan, publik melihat Afriyani seperti tidak menunjukkan raut muka menyesal. Bukan karena dia berdarah dingin melainkan karena pengaruh narkoba yang merasuk dalam urat sarafnya lebih menguasainya. Dia manusia normal, air mata penyesalan pun akhirnya menetes, bukan karena terlambat menyadari melainkan karena hilangnya pengaruh narkoba butuh waktu.

Lantas apakah keadaan tidak sadar itu sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain bisa menjadi alasan pemaaf dalam hukum? Tidak. Afriyani dianggap tahu kemungkinan yang terjadi jika mengemudi dalam keadaan mabuk dan lelah. Hilangnya kendali atas kendaraan yang dikemudikan dan terampasnya keselamatan orang lain dianggap sesuatu yang seharusnya sudah diperhitungkan olehnya. Karena itu, dalam bahasa hukum dia seharusnya mencegah dari berbuat sesuatu, yakni mengemudi.

Kesalahan dan pertanggungjawaban hukum pidananya bisa jadi bertumpuk jika dia terbukti mengonsumsi narkoba secara tidak sah (bukan untuk pengobatan/ alasan medis), perbuatan yang tak perlu didiskusikan lagi: prohibited dalam hukum negara mana pun. Ia bukan pribadi yang jahat sebagaimana diyakini lingkungannya tetapi faktanya ia mengemudi dalam kondisi mabuk, yang menjadikan hal yang punishable dalam hukum pidana.

Peredaran Narkoba

Bahwa ia mengonsumsi narkoba, sejatinya bukan sesuatu yang baru dan aneh. Seseorang terlihat baik dalam kesehariannya bisa jadi karena dominasi lingkungan di sekitarnya. Ia bertindak sesuai dengan ekspektasi lingkungan karena kontrol lingkungan lebih besar dari kehendaknya sendiri. Namun dalam atmosfer lain, di lingkungan pergaulannya, derajat dominasi itu bisa jadi meredup. Maka ia menunjukkan fakta sebagai pengguna narkoba.

Salahkah Afriyani karena mengonsumsi narkoba? Jika pertanyaan ini diajukan kepada ahli hukum, jawabnya pasti sampai pada konklusi bahwa wanita itu bersalah karena kelalaiannya mengakibatkan terampasnya nyawa orang lain. Dari sudut pandang yang lebih kritis dia bisa dituduh sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Mengapa? Karena hukum mengonstruksikan dia tahu adanya kemungkinan terjadinya kecelakaan manakala ia mengemudi Xenia itu. Hukum mengasumsikan demikian karena dia sehat jasmani dan rohani sehingga pertanggungjawaban pidana layak dibebankan.

Namun melihat kasus ini secara lebih luas, biang permasalahannya bukan terletak pada dia semata-mata. Pasalnya aparat hukum juga gagal melindungi warga negara, salah satunya Afriyani, untuk lepas dari cengkeraman narkoba. Barang terlarang itu begitu mudah diperoleh, tak hanya di Jakarta tapi juga di kota-kota kecil. Pokoknya asal ada uang maka siapa pun bisa membeli dan mengonsumsinya.

Bukankah kita pernah mendengar bahwa bisnis narkoba dikendalikan dari dalam tembok penjara, atau berbagai kabar susut atau lenyapnya barang bukti narkoba. Titik ini bisa memosisikan Afriyani sebagai korban lemahnya penegakan hukum terhadap pengedar narkoba.
Sang pengadil mestinya mempertimbangkan faktor itu sebelum menjatuhkan pidana terhadapnya. (10)

— Manunggal K Wardaya, dosen Fakultas Hukum Unsoed, PhD Researcher pada Radboud Universiteit Nijmegen Belanda. (/)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 56 other followers