Archive for the ‘esai’ Category

Memanfaatkan Kotoran Ternak Jadi Bahan Bakar

02.02.2012 10:44

Memanfaatkan Kotoran Ternak Jadi Bahan Bakar

Penulis : Naomi Siagian

(foto:dok/ist)

Jangan membuang limbah kotoran ternak. Limbah itu kini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar gas (BBG), penerangan dan pupuk dengan teknologi biogas.

Sebuah tabung gas ukuran 12 kilogram (kg) teronggok di sudut rumah sederhana milik pasangan Ety Rohayati dan Hendra di Kampung Areng, Desa Cibodas, Lembang, Jawa Barat.

Tabung gas itu tidak lagi dipakai keluarga itu sejak 11 bulan lalu. Mereka kini lebih memilih menggunakan gas untuk memasak dengan menggunakan bahan bakar yang bersumber dari kotoran sapi.

“Menggunakan biogas bisa lebih murah dan apinya juga biru. Gasnya juga tidak perlu membeli lagi,” kata Ety, yang ditemui di rumahnya.

Keluarga Ety tidak hanya menggunakan biogas untuk memasak, tapi juga penerangan dan pupuk. Dapurnya kini diterangi oleh lampu yang berasal dari biogas. Tanaman sayuran di belakang rumahnya juga kini menggunakan pupuk yang berasal dari biogas.

Di belakang rumahnya dibangun digester biogas untuk ukuran kotoran 50 kg. Dengan ukuran itu, ia dapat memasak enam jam dan penerangan selama dua jam.

Sebagian penduduk Kampung Areng sudah menggunakan biogas. Penduduk di kampung itu memang umumnya bekerja sebagai peternak dan petani. Tiap rumah rata-rata memiliki dua sapi. Nilai ekonomi dari ternak sapi milik mereka menjadi sangat tinggi. Di samping susunya dijual, kotorannya pun bermanfaat.

Untuk membangun digester biogas warga Kampung Areng melalui pinjaman dari Koperasi Peternak Susu Bandung Utara (KPSBU). Koperasi ini bekerja sama dengan Rabobank Foundation sebagai penyedia dana.

Ety mengatakan mendapat pinjaman Rp 6,6 juta dengan tenggang waktu pengembalian selama tiga tahun. Keluarga ini harus mencicil Rp 71.000 per 15 hari. Namun, setiap penduduk yang membangun instalasi biogas mendapat subsidi Rp 2 juta.

Dia mengatakan, saat pinjaman sekarang biaya lebih mahal dari menggunakan elpiji. Namun, setelah pinjaman lunas, tidak ada lagi beban untuk membeli elpiji. Bahkan tiap hari, dua sapi ternak milik keluarga itu menghasilkan produksi susu 15 liter per ekor.

Satu liter dijual Rp 3.100 ke Koperasi Peternak Susu Bandung Utara (KPSBU). “Setelah pinjaman lunas kan tidak ada biaya beli elpiji, jadi memakai biogas sangat murah,” kata Ety.

Target 1.000 Digester Biogas

Anggota KPSBU yang sudah menggunakan digester biogas mencapai 368 keluarga. KPSBU menargetkan membangun 1.000 digester biogas tahun 2012. KPSBU memberikan pinjaman dengan bunga rendah, 8 persen per tahun sama dengan bunga dari Rabobank Foundation. Bagi KPSBU, program ini bukan bisnis karena beban bunga yang diberikan kepada peternak tidak dinaikkan.

Manajer Proyek Rabobank Foundation Indonesia, Bern Dwiyanto mengatakan, untuk proyek pembangunan digester biogas di Jawa Barat, Rabobank Foundation mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp 12,5 miliar untuk jangka waktu lima tahun. Saat ini yang baru dicairkan Rp 1,1 miliar.

Sederet manfaat digester biogas bisa dirasakan oleh peternak saat ini, mulai dari penghematan keuangan keluarga, bio-slurry menjadi sumber pendapatan baru karena bisa digunakan untuk pupuk dan pakan ternak.

Dengan bio-slurry, berarti mereka melakukan pertanian organik. Di samping itu, meningkatkan kesehatan dan kebersihan sehingga Lembang tidak lagi dianggap sebagai daerah pencemar.

Belajar dari Kiai Musyaffa

Belajar dari Kiai Musyaffa

Pondok Pesantren Nurul Hikmah terletak di Bintoro Demak, sepuluh meter dari
makam Sultan Fatah, tujuh puluh lima meter dari Masjid Demak. Melangkahkan
kaki di pesantren ini pada bulan puasa, kita segera disambut dengan alunan
gembremeng Al-Qur’an dari para santri yang mengaji di setiap sudut pondok.

Suasana itu biasa, tapi di Nurul Hikmah, gembremeng Al-Qur’an itu langsung
membawa ingatan pada almarhum Kiai Musyaffa, sosok Kiai yang sangat
mencintai Al-Qur’an dan sholawat.

Di sinilah, di tiap ujung pesantren ini, ia menanamkan pada santri dan
putera puterinya kecintaan terhadap kitab suci dan sholawat kepada Nabi. Di
sinilah Kiai Musyaffa menanamkan halusnya rasa, halusnya budi pekerti,
akhlak mulia pada santri dan putera-puterinya.

Dan di sinilah juga KH. Abdurrahman Wahid almarhum sering mampir bila
sedang beredar di sekitar Demak.

Kecintaan Kiai Musyaffa (wafat 2009), yang aktif menjadi pengurus syuriyah
PWNU Jawa Tengah selama hidupnya, terhadap Al-Qur’an dan sholawat sebagai
satu kesatuan tidak diragukan lagi. Ia adalah pengamal Al-Qur’an dan
sholawat yang sangat istiqamah. Karena kecintaannya yang mendalam terhadap
sholawat sepanjang hidupnya tidak aneh ia pun diantar ke liang lahat
menghadap kehadirat Allah dengan diiringi getar gemuruh sholawat dari
ribuan pelayatnya.

Menjejakkan hati di Pondok Pesantren Nurul hikmah seperti berjalan dalam
mimpi, antara misteri dan kenyataan, tentang nyatanya kekuatan sholawat
dalam hidup manusia. Ada rasa damai di hati mengingat beliau seperti yang
dirasakan para jamaah beliau mendengarkan merdu suara beliau ketika membaca
ayat-ayat Tuhan.

Ia dimakamkan di makam Ratu Sentono, yang terletak di Masjid Demak. Di sini
pula Mbah Kiai Ahmad Malik, orang tua Kiai Musyaffa, pendahulu di Nurul
Hikmah, dimakamkan. Konon, menurut masyarakat sekitar, di makam ini pula
Baru Klinting itu disemayamkan. Tidak jauh dari Masjid Demak, sepuluh meter
dari makam Sultan Fatah. Dengan demikian, Pondok Pesantren Nurul Hikmah
dikelilingi legenda-legenda kebesaran Demak, sebagai salah satu pusat Islam
terpenting di Indonesia.

Letaknya yang bersebelahan dengan Kantor Bupati Demak juga menjadikan Nurul
Hikmah dekat dengan pusat-pusat kekuasaan Demak modern. Lalu lintas manusia
yang berziarah pada makam Sultan Fatah dan kesibukan Kabupaten memberi
warna tersendiri pada Ramadhan di Nurul Hikmah, dengan irama yang harmonis
antara kebudayaan dan agama, modernitas dan tradisi.

Kiai Musyaffa dikenal sangat mencintai dan menghormati gurunya. Orang-orang
terdekat, santri, dan masyarakat umum mengenal Kiai Musyaffa sebagai orang
yang mencintai ulama. “Beliau sangat nurut apa yang didawuhkan guru-guru
beliau” kata ustadz Shofwan, salah satu muridnya.

Diceritakan, ia menyebut-nyebut nama Mbah Dullah Salam, Mbah Kyai Arwani
Kudus, Mbah Ma’shum Lasem, dan Mbah Bisri Rembang, dimana ia pernah
menuntut ilmu, dengan penuh takdzim.

Kiai Musyaffa juga pernah nyantri di Al-Fattah Demak dan Payaman magelang.
Ia dikenal sebagai “santri kelana”, pindah dari satu pondok ke pondok
lainnya. Ketika ia mulai dianggap besar di satu pondok, misalnya dengan
dijadikan pengurus, beliau memilih “menjadi anak kecil lagi” dengan masuk
ke pesantren yang baru, agar diperlakukan sebagai santri baru.

Dikenal sebagai pembaca Al-Qur’an yang dikagumi, Kiai Musyaffa dikaruniai
Allah dengan suara yang sangat indah. Keindahan suaranya itu bisa dikatakan
melembutkan hati yang keras, meredakan amarah dan menanamkan sabar dalam
hati pendengarnya.

Ia juga mempunyai cara yang khas mengajarkan Al-Qur’an. Antara lain, ia
mengupas ayat-ayat tertentu yang harus menjadi pegangan dalam hidup agar
jiwa menjadi kuat, tidak gampang menyerah pada keadaan, sehingga ayat
menjadi penguat jiwa bagi para pendengarnya.

Al-Qur’an menjadi penyemangat, kabar gembira dan kekuatan ikhlas sungguh
nyata di tangan Kiai Musyaffa.

Dan walaupun sosoknya yang lembut, tapi ia dikenal sangat keras dalam
mengajarkan Al-Qur’an. Misalnya, ngaji tahiyyat dan al-Fatihah saja, bisa
satu bulan lebih, seperti yang dilakukan gurunya, Mbah Arwani Kudus. “wong
mbiyen menawi mulang qur’an, wonten salah sitik mawon dikon mbolan mbaleni
nganti sak lanyahipun kuwatir kedarung kulino salah,” terang Gus Fahmi.

Kyai Musyaffa juga sangat keras dalam menerapkan masalah agama di
lingkungannya. “Bapak adalah figur yang keras tanpa kompromi dalam masalah
shalat berjamaah, ngaji dan menerapkan hukum syar’i di lingkungan sanak
keluarga. Dulu kami sering merasa tertekan, sekarang ini kami baru sadar
bahwa kecintaannya kepada kami adalah dunia akhirat,” ungkap Gus Fahmi,
salah seorang putranya.

Kegiatan puasa ini di Pesantren Nurul Hikmah adalah mengaji Al-Qur’an
setelah subuh, mengaji Qososul Quran dan Washiyatul Musthofa setelah
dhuhur, Matan Abi Jamrah dan Tsalatsu Rosail setelah ashar, tadarus setelah
tarawih dan mengaji tasfsir Yasiin setelah tadarus.

Dalam ngaji Al-Qur’an, para santri maju satu demi satu sesuai ajanannya.
Sedangkan dalam mengaji santri senior mendengarkan bacaan kitab dari sang
kiai. Kini kepemimpinan Pesantren Nurul hikmah dipimpin oleh
putra-putranya: Gus Abdul Aziz, Gus Ali, Gus Fahmi, Mbak Ida Nursa’adah dan
Mbak Nurist Surayya.

Santri Nurul Hikmah tidak hanya ngaji kitab tapi juga belajar teknologi.
Santri belajar ngrakit komputer, desain, dan lain-lain. Pesantren akses
internet full dan akses komputer disediakan secara gratis. Dengan demikian
santri banyak kesempatan akses dunia luar. Tidak lagi seperti katak dalam
tempurung. Tidak tepat lagi santri juga di stereotipkan kuno dan kolot.
Akses internet adalah kesempatan untuk update. Mengetahui apa yang terjadi
di dunia.

Mbah Kiai Musyaffa semasa hidupnya adalah Imam Besar Masjid Demak. Ia juga
mengaji tafsir di Masjid paling bersejarah di tanah jawa itu. Kini
putera-puteranya juga kedapuk meneruskan tugas sang Ayah. Gus Abdul Aziz
meneruskan mengaji tafsir dan Gus Fahmi menjadi imam shalat rowatib. Selama
puasa, Gus Abdul Aziz mengaji tafsir setelah shalat ashar di serambi Masjid
Demak. Di luar puasa pengajian tafsir itu hanya dilakukan pada Jumat pagi.
Jamaahnya adalah masyarakat sekitar.

Akhirnya, apa yang bisa kita pelajari dari Mbah Kiai Musyaffa dan Pesantren
Nurul hikmah bagi peradaban Islam modern: banyak yang membaca Al-Qur’an,
namun tidak banyak yang membaca Al-Qur’an dengan cinta, banyak yang membaca
sholawat, namun tidak banyak yang membaca sholawat dengan cinta. Banyak
yang mengerti kebenaran tapi tidak banyak yang menjalaninya sepenuh hati,
Banyak yang berilmu tapi tidak banyak yang tawadhu dan memuliakannya dengan
kemuliaan hati.

Saat-saat seperti itulah, kita perlu kembara hati ke Nurul Hikmah, belajar
banyak dari Mbah Kiai Musyaffa: kesederhanaannya, kemuliannya,
ketawadhuannya, perjuangannya, kecintaannya pada guru, kecintaannya pada
Rasul dan kecintaanya pada Allah. []****

*Yasir Alimi, Kontributor NU Online*


http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Masalah GKI Yasmin dan Meningkatnya Intoleransi

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/masalah-gki-yasmin-dan-meningkatnya-intoleransi/

28.01.2012 11:38

Masalah GKI Yasmin dan Meningkatnya Intoleransi

Penulis : Victor Silaen* 

(foto:dok/ist)

By design, sejak diproklamasikan 1945, Indonesia adalah negara hukum (rechsstaat). Itu berarti hukum membawahi aspek-aspek lainnya dan menjadi pedoman di dalam kehidupan bernegara, di samping menjadi acuan untuk menilai suatu tindakan sebagai salah atau tidak salah.

Apalagi sejak Indonesia direformasi (pasca-Soeharto), supremasi hukum merupakan keniscayaan dan pelaksanaannya harus dijunjung tinggi. Jika tidak begitu, mungkin Indonesia sedang berjalan keluar dari relnya, entah menjadi negara kekuasaan (machsstaat) atau negara agama (teokrasi).

Jika Indonesia masih konsisten sebagai negara hukum, negara harus berperan maksimal sekaligus bertanggung jawab dalam memberikan jaminan dan perlindungan bagi rakyatnya untuk dapat menikmati hak asasi manusia (HAM). Terkait itulah hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikianlah terwujud apa yang namanya kepastian hukum.

Terkait itu saya ingin menghubungkannya dengan kasus GKI Yasmin di Bogor yang hingga kini tak kunjung terselesaikan. Masalahnya klasik, yakni soal izin pembangunan gereja. Saya sebut klasik, karena masalah serupa sudah banyak terjadi selama ini.

Pada 14 Februari 2008, Wali Kota Bogor Diani Budiarto mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah dikeluarkan sebelumnya (oleh dirinya sendiri) pada 19 Juli 2006 untuk jemaat GKI Yasmin. Alasannya, karena ada protes dan keberatan dari kelompok tertentu kepada wali kota yang meminta agar pembangunan gereja dihentikan.

Sampai di sini saja sebenarnya tindakan Diani sudah dapat dikategorikan “cacat hukum”. Pertama, karena sebuah IMB yang sudah dikeluarkan tidak mungkin dapat dicabut kembali.

Apalagi Perber Dua Menteri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 (yang antara lain mengatur syarat-syarat pembangunan rumah ibadah) pun tidak menyebut-nyebut tentang kewenangan kepala daerah untuk mencabut IMB.

Kedua, alasan “protes dan keberatan dari kelompok tertentu” yang menyebabkan Kepala Daerah Kota Bogor itu mengubah keputusan resmi yang dibuatnya menunjukkan ia adalah tipikal pemimpin yang tak dapat dipercaya, serta tak paham seluk-beluk hukum dan proses pembuatan kebijakan publik.

Di mana letaknya kewibawaan hukum jika hukum begitu mudahnya diubah karena desakan sekelompok orang? Sekalipun jumlah mereka ratusan, bahkan ribuan, bukankah hukum tetap harus dijunjung tinggi? Atas dasar itu, alih-alih mengubah kebijakannya, bukankah Diani seharusnya berupaya ”menyadarkan” dan ”menertibkan” mereka? Lagi pula, apakah Diani tahu persis bahwa orang-orang itu betul-betul berdomisili di sekitar lokasi GKI Yasmin?

Pembangkangan Hukum

Singkatnya, kasus ini bergulir secara hukum. Pada 2009 keluarlah putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 127 PK/TUN/2009 yang menyatakan IMB GKI Yasmin sah. Namun, Pemkot Bogor mencabut IMB GKI Yasmin tersebut melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 645.45-137 per 11 Maret 2011.

Bukankah MA adalah lembaga pengadilan tingkat akhir, yang berarti putusannya sudah final dan seharusnya langsung dieksekusi? Tetapi, mengapa selama kira-kira dua tahun sesudahnya Pemkot Bogor bisa mengabaikan putusan tersebut? Bukankah itu sama saja dengan pembangkangan secara hukum? Kalau begitu dapatkah ia sebagai pemimpin diteladani rakyatnya?

Sementara itu, pihak GKI Yasmin juga mengadukan persoalan ini ke Ombudsman RI. Pada 18 Juli 2011, Ombudsman mengeluarkan rekomendasi untuk Pemkot Bogor, yang intinya memberi waktu 60 hari untuk mencabut SK Wali Kota Bogor tertanggal 11 Maret 2011.

Ombudsman menilai SK Wali Kota Bogor tentang pencabutan IMB GKI Yasmin itu merupakan perbuatan mal-administrasi. SK yang dikeluarkan Wali Kota Bogor itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan pengabaian kewajiban hukum, serta menentang putusan Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor 127 PK/TUN/2009.

Pada 18 September lalu, batas waktu yang diberikan Ombudsman berakhir, namun Wali Kota Bogor tetap membandel. Akibatnya, jemaat GKI Yasmin tetap tak bisa beribadah di lahan dan gedung yang mereka miliki secara sah itu. Mereka terpaksa beribadah di trotoar di dekat gereja.

Itu pun selalu diintimidasi Pemkot Bogor, Satpol PP, dan pihak-pihak lain dengan alasan mengganggu ketertiban umum. Akhirnya, sejak beberapa minggu lalu, jemaat GKI Yasmin memindahkan tempat ibadahnya di rumah-rumah jemaat secara bergantian. Tapi, apa yang terjadi? Bahkan ibadah di dalam rumah pun masih juga diintimidasi.

Itulah pengalaman konkret saya saat beribadah solidaritas dengan jemaat GKI Yasmin di rumah salah seorang jemaatnya, di kompleks perumahan Taman Yasmin, Minggu 22 Januari 2012. Sebelum ikut ibadah, dengan diantar seorang kawan, saya menyempatkan diri melihat-lihat lahan GKI Yasmin yang terletak di pinggir jalan cukup besar bernama Jalan Abdullah bin Nuh.

Ternyata, jauh dari bayangan saya semula, gedung gereja yang baru “seperempat jadi” itu berada dalam “jarak aman” dari permukiman warga. Artinya, tak mungkin suara-suara ibadah dari dalam gereja akan mengganggu warga. Begitupun soal parkir kendaraan, rasanya akan bisa diatur agar tertib.

Persis di sebelah kanan gedung gereja yang belum jadi itu ada bengkel motor, di seberangnya ada pertokoan dan kantor sebuah media cetak lokal. Sejajar dengan gereja, namun dipisahkan dua lajur jalan masuk dan keluar permukiman, ada supermarket yang lahannya cukup luas.

Jadi, sekali lagi, kalau dianggap mengganggu warga, itu alasan yang sangat mengada-ada, sama mengada-adanya dengan alasan Diani Budiarto yang pernah mengatakan nama jalan tempat GKI Yasmin berada itu bernuansa agama tertentu.

Minggu pagi itu saya menyaksikan sendiri aparat kepolisian maupun Satpol PP yang standby di sekitar lokasi GKI Yasmin berjumlah lebih dari cukup (dibandingkan dengan orang-orang yang berdemo menolak keberadaan GKI Yasmin di sana).

Ada kendaraan water canon, barakuda, dan beberapa kendaraan lain milik kepolisian yang menunjukkan mereka sesungguhnya dalam keadaan siap siaga untuk bertindak tegas menghalau para pengacau. Selintas saya berpikir, situasi saat itu seperti hendak menghadapi serangan musuh yang akan datang dalam jumlah besar.

Tapi begitulah, polisi dan Satpol PP hanya berjaga-jaga tanpa melakukan tindakan apa pun meski kelompok penolak GKI Yasmin itu berorasi terus-menerus di sekitar lahan gereja.

Akhirnya saya dan kawan yang mengantar tadi pun pergi menuju rumah warga yang kali itu dijadikan tempat ibadah, yang kira-kira berjarak 300 m dari lahan GKI Yasmin. Di teras rumah ternyata sudah ada Lily Wahid (anggota DPR dari F-PKB).

Baru kira-kira 40 menit ibadah berjalan, tiba-tiba dari depan rumah terdengar seruan-seruan provokatif dari anggota kelompok penolak GKI Yasmin. Jumlah mereka kira-kira 50-an, tetap masih kalah banyak dengan jumlah polisi dan Satpol PP yang standby di sekitar rumah.

Mereka menghendaki kami segera mengakhiri ibadah dan membubarkan diri. Namun, kami bersiteguh melanjutkan ibadah sampai selesai. Sementara di luar rumah terjadi ketegangan, yang membuat Lily Wahid harus beberapa kali beradu argumentasi dengan para penolak GKI Yasmin maupun polisi dan Satpol PP yang cenderung menginginkan ibadah segera diakhiri dan kami bubar dari rumah itu.

Banyak yang bisa saya paparkan tentang pengalaman beribadah solidaritas dengan jemaat GKI Yasmin, Minggu pagi itu.

Namun ada hal-hal lain yang lebih penting untuk dikemukakan, bahwa sebenarnya kasus ini mudah untuk diselesaikan, asalkan: 1) hukum ditegakkan (putusan MA dilaksanakan); 2) presiden, sesuai janjinya kepada pemimpin PGI di rumahnya di Cikeas, 16 Desember lalu, bersedia turun tangan langsung menyelesaikan masalah ini; 3) presiden memerintahkan Kapolri untuk menjamin dan melindungi hak-hak jemaat GKI Yasmin.

Last but not least, kasus GKI Yasmin mencerminkan sedang meningkatnya intoleransi di tengah masyarakat. Tak bisa tidak, pemerintah harus serius menyikapinya.

*Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan.

Riset : kulit manggis hambat penuaan

 

 

http://www.antaranews.com/berita/295699/riset–kulit-manggis-hambat-penuaan

Riset : kulit manggis hambat penuaan

Kamis, 2 Februari 2012 20:03 WIB | 1474 Views

Jus kulit manggis Peneliti manggis dari Fakultas Teknologi Pertanian IPB Dr Indah Yuliasih (kanan) memperagakan cara membuat jus kulit manggis di Kampus IPB Baranangsiang, Bogor, Jabar, Kamis (2/2).(FOTO ANTARA/Jafkhairi)

Berita Terkait

Bogor (ANTARA News) – Sebuah riset yang dilakukan ilmuwan Institut Pertanian Bogor menemukan bahwa kulit buah manggis (Garcinia mangostana L) dapat bermanfaat untuk menghambat proses penuaan
(anti-aging).

“Pada kulit bagian dalam buah manggis terdapat senyawa `xanthone`, yang merupakan bahan aktif yang bersifat anti-kanker dan anti-oksidan yang sangat tinggi, bahkan beberapa kali lipat melebihi kekuatan vitamin C dan E, di mana `xanthone` juga mampu menghambat proses penuaan,” kata Dr Ir Indah Yuliasih, peneliti Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB di Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Usai pemaparan mengenai “xanthone juice” di Kampus IPB Baranangsiang, kepada ANTARA ia mengemukakan bahwa “xanthone” adalah kelompok senyawa bioaktif yang mempunyai struktur cincin enam karbon dengan kerangka karbon rangkap.

“Turunan `xanthone` berupa @-mangostin, merupakan komponen yang paling banyak terdapat pada kulit manggis,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa “xanthone” dari kulit manggis itu menunjukkan bahwa pada buah tersebut, “limbah” berupa kulit tersebut dapat bermanfaat bagi kesehatan.

“Selama ini, buah manggis hanya diambil manfaat pada buahnya saja, padahal justru pada kulitnya bermanfaat dan punya nilai ekonomi yang lebih tinggi,” katanya.

Menurut dia, di pasaran saat musim panen buah manggis seperti sekarang antara Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram.

“Padahal, bila diambil bagian dalam kulitnya yang mengandung “xanthone”, untuk ukuran 350 mililiter bisa mencapai Rp200 ribu,” katanya dan menambahkan bahwa sejumlah negara seperti Amerika Serikat,
Malaysia dan Thailand secara ajeg kiriman ekspor dari Indonesia.

Pelaku bisnis di negara-negara tersebut, katanya, mengimpor buah manggis Indonesia dalam bentuk segar, namun sebenarnya yang “diincar” adalah justru kulit buah tersebut.

“Karena itulah kita sampaikan kepada khalayak luas bahwa kulit buah manggis ini, bila mampu diolah secara `integrated` akan memberikan nilai tambah ekonomi yang jauh lebih tinggi, sehingga jangan hanya berorientasi impor buah segarnya saja,” katanya.

Menurut data Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian yang dilansir akhir Desember 2011 (http://pphp.deptan.go.id/), berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS), ekspor manggis yang lazim disebut “exotic fruit” untuk periode Januari dan Februari 2010 mencapai 8.225 ton melejit 91 persen dibandingkan volume ekspor Januari-Februari 2009 yang hanya 4.285 ton.

Sementara nilainya melejit 120 persen dari 2.781.712 dolar AS di Januari-Februari 2010 menjadi 6.310.272 dolar AS.

Disebutkan bahwa kinerja ekspor manggis pada dua bulan pertama tahun 2011 mendekati realisasi ekspor sepanjang 2009 yang volumenya 9.987 ton dengan nilai 6.451.923 dolar AS.

Manggis yang diekspor umumnya berasal dari daerah penghasil utama di sentra produksi manggis, seperti Tasikmalaya, Purwakarta, Bogor, Sukabumi, Lampung, Kampar, Purworejo, Belitung, Lahat, Tapanuli
Selatan, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Trenggalek, Blitar, dan Banyuwangi.
(T.A035/R010)Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Konvensi Basel: Mencegah Kolonialisasi Limbah Beracun

Thursday, 02 February 2012 06:41

Pelarangan impor limbah B3 dilakukan Pemerintah RI sejak 1990-an. Hanya saja, pelarangan itu tidak pernah dilakukan secara langsung, melainkan setahap demi setahap. Berikut peraturan-peraturan yang dibuat untuk melarang impor limbah B3:

1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 349/Kp/XI/1992 tentang Larangan Impor Limbah Plastik
Peraturan ini hanya memuat ketentuan tentang larangan impor limbah plastik dari jenis polimer etilena, polimer sterena, polimer vinil klorida, kopolimer vinil asetat dan vinil klorida yang vinil asetatnya dominan.

2. Keppres Nomor 61 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Konvensi Basel
Keppres ini ditandatangani pada 12 Juli 1993 sebagai bentuk ratifikasi Konvensi Basel yang mengatur tentang ketentuan impor limbah B3 lintas negara.

3. PP Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah B3
PP ini disahkan pada 30 April 1994 dan memuat beberapa aturan pokok impor limbah B3. Beberapa di antaranya adalah:
a. Pewajiban setiap badan usaha penghasil limbah B3 untuk mengolah sendiri limbahnya atau yang tidak mampu mengolah sendiri diwajibkan menyerahkan limbahnya kepada pusat-pusat pengolahan limbah yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang (Bapedal).
b. Pelarangan tanpa pengecualian pemasukan limbah B3 dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia.
c. Kebijaksanaan untuk membolehkan pengiriman limbah B3 dari Indonesia ke negara lain setelah mendapatkan persetujuan dari negara penerima dan izin dari Pemerintah Indonesia.

4. PP Nomor 12 tahun 1995 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah B3
Pengesahan PP ini dianggap sebagai langkah mundur karena impor limbah yang tadinya dilarang total kini diperbolehkan dengan beberapa pengecualian. Ketentuan ini kemudian memberikan peluang bagi berdirinya industri-industri baru yang menggunakan limbah B3 sebagai bahan bakunya. Ketentuan ini akhirnya dicabut dengan terbitnya UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23/1997, yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32/2009.

5. Kepmenperindag Nomor 520/MPP/Kep/8/2003
Aturan ini kembali menegaskan pelarangan total impor limbah B3 tanpa perkecualian. (MAR)

                                                                                         ===========

Konvensi Basel: Mencegah Kolonialisasi Limbah Beracun

Thursday, 02 February 2012 06:36
E-mail Print PDF

Konvensi Basel adalah perjanjian internasional untuk mengurangi perpindahan limbah berbahaya antarnegara. Secara khusus, konvensi ini diberlakukan untuk mencegah pengiriman limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani sejak 22 Maret 1989 dan dinyatakan berlaku sejak 5 Mei 1992.

Konvensi Basel lahir karena adanya kekhawatiran makin meningkatnya perdagangan limbah berbahaya ke negara berkembang. Beberapa kasus membuktikan kekhawatiran itu, misalnya kasus Koko pada 1988, ketika lima kapal mengangkut 8.000 barel limbah berbahaya dari Italia ke kota kecil Koko di Nigeria. Mereka menyewa lahan di Koko seharga US$ 100 per bulan untuk tempat pembuangan limbah. Oleh banyak negara berkembang, praktek ini dikenal dengan nama “kolonialisasi limbah beracun”.

Dengan Konvensi Basel, perdagangan ilegal limbah dimasukkan sebagai tindak pidana. Sayang, Konvensi Basel tidak memuat sanksi bagi pelakunya. Isu krusial lain adalah belum disahkannya Basel Ban Amendment yang memuat larangan total perdagangan semua jenis limbah B3 lintas negara, termasuk limbah elektronik. Isu ini selalu menjadi isu panas dalam setiap pertemuan para pihak Konvensi Basel.

Negara-negara maju umumnya menentang pengesahan aturan ini. Sejauh ini, ada 178 negara pihak Konvensi Basel yang menyetujui pemberlakuan amandemen itu. Sayang, jumlah itu belum memadai untuk melakukan pengesahan amandemen tersebut. Diperlukan dukungan 17 negara, termasuk Amerika Serikat, agar ketentuan itu berlaku efektif. (MAR)

 

Hapus Biaya Siluman

02.02.2012 13:11

Hapus Biaya Siluman

Penulis : Faisal Rachman/Parluhutan Gultom/Mohamad Ridwan/Vidi Batlolone/Fransisca Ria

(foto:dok/ist)

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akhirnya menyerah, setelah buruh tidak mau menurunkan permintaan upah minimum mereka dalam pertemuan tripartit antara Apindo, serikat pekerja, dan Gubernur Banten Atut Chosiyah yang difasilitasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Rabu (1/2) malam.

Dua dari enam butir kesepakatan yang dibuat memastikan bahwa upah minimum untuk buruh Tangerang tidak akan turun dari ketetapan yang dibuat gubernur sebesar Rp 1.527.000.

“Kami terpaksa menyerah. Pemerintah sudah tidak didengar oleh buruh. Buruh menguasai semuanya,” ujar Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi, usai pertemuan, Rabu malam.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining, salah satu perwakilan dari buruh Tangerang, menyatakan, meski dua dari enam butir kesepakatan lainnya masih menyudutkan posisi buruh, poin kesepakatan bahwa Apindo harus mencabut gugatan di PTUN dan SK Revisi Gubernur soal penetapan upah tetap diberlakukan, menunjukkan kemenangan buruh.

Namun ia meyakini tanpa aksi mogok yang mereka lakukan selama ini dan ancaman mogok yang akan digelar jika tak ada kesepakatan, tuntutan mereka tak mungkin dipenuhi.

“Kalau tidak ada ancaman dari kami, pemerintah tidak akan merespons itu,” ujarnya, saat dihubungi Kamis (2/2) pagi.

Sumber SH mengatakan, sikap “menyerah” Apindo ini dilakukan karena pihak kepolisian tidak bisa memberikan kepastian keamanan, terkait aksi demo yang akan dilakukan buruh Tanggerang.

“Dalam mediasi tersebut, kepolisian jelas-jelas mengatakan tidak bisa memberikan kepastian pengamanan,” ucapnya.

Sofjan sendiri secara tidak langsung mengakui ancaman demo besar yang akan dilakukan buruh itulah yang membuat mereka “mengalah”. “Kami mengalah karena tidak mau mereka melakukan itu,” ujarnya.

Sofjan bahkan mempersilakan perusahaan atau pabrik berjuang sendiri ke gubernur, dengan meminta surat rekomendasi penangguhan, jika belum sanggup membayar upah minimum. “Kami tidak bisa membela lagi,” ujarnya.

Sejumlah pengusaha sebelumnya menyatakan, jika mereka harus memenuhi tuntutan upah minimum, dipastikan bisnis mereka bangkrut. Kepala Dinakertrans Kabupaten Tangerang Heri Heryanto, Rabu (1/2) siang, mengungkapkan, pelaku usaha bahkan mengancam hengkang.

“Kami banyak mendapat laporan dari perusahaan yang keberatan menerapkan UMK. Sebagian perusahaan itu mengancam akan hengkang dari wilayah Kabupaten Tangerang,” katanya.

Menurutnya, hingga kini 93 perusahaan sudah menyatakan keberatan dengan pemberlakuan upah sektoral yang ada dalam revisi SK Gubernur Banten tersebut. “Yang ditolak oleh pelaku usaha adalah UMS, sedangkan soal UMK pelaku usaha tidak terlalu keberatan. Pelaku usaha mengancam hengkang ke wilayah lain seperti Cikampek atau Sukabumi,” katanya.

Ketua Apindo Chris Kanter mengatakan, beberapa investor telah berniat merelokasi pabrik mereka. Apindo menganjurkan agar mereka tetap di Indonesia, jangan sampai pindah ke luar negeri.

Menurutnya, yang mengancam merelokasi pabrik banyak perusahaan asal Korea, Jepang, dan Taiwan. Apindo menganjurkan mereka memindahkan pabriknya ke daerah Jawa Tengah, lantaran memiliki iklim investasi yang paling bagus.

Namun pengamat perburuhan Wahyu Susilo mengatakan, paradigma bahwa kenaikan upah buruh memperburuk iklim investasi sudah saatnya dibongkar. “Iklim investasi rendah itu bukan karena upah buruh tinggi. Paradigma ini harus diubah,” ujarnya.

Riset yang pernah ia kerjakan dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) di awal 2000-an menunjukkan bahwa 30 persen dari biaya produksi yang dikeluarkan pengusaha merupakan biaya siluman alias biaya-biaya yang harus mereka keluarkan untuk pungutan-pungutan liar.

Artinya, jika pemerintah tegas dalam menindak pungutan liar dan cukup transparan dalam membuat kebijakan investasi, tak perlu “bersembunyi” di balik upah buruh rendah untuk mempromosikan investasi di Indonesia. “Pemerintah harus berani menghapus biaya siluman, bukan promosi upah murah,” kata Wahyu.

Jika tidak, konflik-konflik perburuhan akan terus terjadi dan memperburuk iklim investasi. Sementara itu, buruh sendiri, dengan satu-satunya posisi tawar yang mereka miliki adalah tenaga, tidak punya cara lain untuk memperbaiki nasib selain mogok, saat pemerintah tidak bisa memperbaiki situasi hidup mereka.

“Filosofi Hukum Perburuhan Indonesia adalah upaya melindungi buruh karena posisi mereka yang lemah di depan pengusaha. Mestinya, pemerintah kembali pada filosofi ini,” ujar Wahyu.

Gubernur Dikumpulkan

Sementara itu, Jumat (3/1) besok, Kementerian Perekonomian akan mengumpulkan seluruh gubernur se-Indonesia untuk membahas upah buruh.

“Rapat pada hari Jumat dengan gubernur membahas beberapa hal yang terkait peraturan perundang-undangan, PP yang perlu penegasan-penegasan, dan yang perlu disinkronisasi agar tidak terjadi sesuatu pemahaman yang berbeda terhadap sebuah PP,” ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jakarta, Rabu.

Pertemuan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tersebut, menurut Hatta, perlu dilakukan untuk mencari kesamaan atau sinkronisi dalam peraturan perundang-undangan atau PP agar tidak menimbulkan tumpang-tindih aturan.

“Insya Allah akan ketemu titiknya dan kami sudah membahas ini cukup lama, sehingga formula-formula yang baik untuk pengusaha maupun serikat pekerja itu cukup adil,” tuturnya.

Hatta menuturkan, dalam pertemuan besok, pemerintah pusat akan menekankan agar pembayaran upah buruh tidak terlambat dan tertunda-tertunda. “Harus dibahas komprehensif secara tripartit. Tidak boleh menyimpang,” katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan perusahaan besar dengan kemampuan dan keuntungan yang besar harus terdorong meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Kepentingan pekerja yang didukung pengusaha harus lebih utama dari kepentingan politik apa pun.

“Saya berharap tidak ada kepentingan lain kecuali para pekerja yg didukung pengusaha di mana para pekerja bekerja, bebaskan dari kepentingan politik apa pun, kepentingan ini kepentingan manusia, kesejahteraan,” tuturnya. (CR-28)

 

_

Bangsa Tanpa Visi Ekologi

Jumat
3 Febuari 2012

Bangsa Tanpa Visi Ekologi

Marison Guciano

Jika pohon terakhir telah ditebang, ikan terakhir telah ditangkap, sungai terakhir telah mengering, manusia baru sadar bahwa uang tak bisa dimakan. Suku Indian

Jared Diamond dalam bukunya, Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (2005), memasukkan Indonesia, selain Nepal dan Kolombia, sebagai peradaban yang mungkin dekat dengan keruntuhan.

Krisis ekologi, seperti yang kini terjadi di Indonesia, disebut Diamond sebagai salah satu persoalan yang mendasari keruntuhan peradaban pada masa lalu. Ia mencontohkan kepunahan bangsa Viking Norse di Skandinavia gara-gara tak sengaja menyebabkan erosi dan penggundulan hutan sehingga menghancurkan sumber daya mereka.

Diamond juga mengangkat sejarah Ankor Wat, peradaban bangsa Maya, Kepulauan Easter, bangsa Zimbabwe, dan lembah Sungai Indus sebagai pelajaran penting bagaimana seharusnya kita memperlakukan alam.

Krisis ekologi

Kekhawatiran Diamond bahwa Indonesia akan mengalami tekanan lingkungan paling buruk sudah terbukti. Sepekan terakhir, bencana banjir menenggelamkan puluhan kabupaten dan kota.

Bencana ekologi, seperti banjir, sebenarnya bukan yang pertama. Sepanjang tahun, bencana serupa rutin menerjang pelosok negeri seolah tak mungkin berkesudahan. Pada musim kemarau, bencana kekeringan sering kali melanda; penduduk kesulitan air bersih dan petani tak bisa lagi mengairi lahan pertanian.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, dalam dua tahun terakhir (2010-2011) terjadi 3.830 bencana alam yang melanda Indonesia dengan jumlah korban meninggal 2.973 orang dan 112.664 rumah rusak. Banjir, banjir bandang, kekeringan, dan tanah longsor disebutkan BNPB sebagai bencana yang paling dominan melanda Indonesia.

Fenomena alam, seperti cuaca buruk tingginya intensitas curah hujan, sering kali menjadi kambing hitam atas sumber dari segala sumber malapetaka ini. Padahal, bangsa yang tak pernah punya visi ekologi merupakan pangkal sebab menurunnya daya dukung lingkungan dan hadirnya bencana ekologi di sekitar kita.

Kawasan hutan yang terus beralih fungsi menjadi permukiman, industri, lahan pertanian, dan perkebunan; pembalakan liar yang marak; gaya hidup hedonis yang tak ramah lingkungan juga pangkal sebab ketidakseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Di lain pihak, dana-dana rehabilitasi hutan dan penanggulangan bencana justru bergulir tidak tepat sasaran, dikorupsi mafia-mafia anggaran.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mencatat, hingga 2011, 42,96 juta hektar—setara 21 persen dari total luas daratan Indonesia—telah diizinkan negara untuk kegiatan eksplorasi pertambangan. Untuk kelapa sawit, dari rencana 26.710.800 ha telah terealisasi 9.091.277 ha. Sementara alih fungsi ekosistem rawa gambut mencapai 3.145.182 ha.

Berdasarkan data Forest Watch Indonesia (2009), dalam kurun waktu 60 tahun terakhir, tutupan hutan di Indonesia berkurang dari 162 juta ha menjadi hanya 88,17 juta ha pada 2009 atau setara dengan sekitar 46,3 persen dari luas total daratan Indonesia.

Bersamaan musnahnya puluhan juta hektar tutupan hutan itu, punah pula jutaan keanekaragaman hayati di dalamnya. Padahal, keanekaragaman hayati berfungsi sebagai penyedia sumber air dan kebutuhan nyata jutaan penduduk, penyedia tanaman obat, sumber stok genetik, regulasi iklim, pencegah bencana alam, serta penjaga keseimbangan ekosistem.

Keputusan penting

Sepanjang sejarah Indonesia, bangsa ini sering kali mengambil keputusan keliru terkait masalah ekologi. Sebutlah obral izin pengusahaan hutan, maraknya kebijakan alih fungsi hutan lindung, pemberian keistimewaan bagi konglomerat kehutanan melalui penghapusan utang.

Belum lagi terbitnya PP No 22/2008 yang dinilai kontroversial karena memberi keistimewaan bagi petambang untuk menambang di hutan lindung, pasifnya penegakan hukum lingkungan, hingga masyarakat yang menganggap orangutan sebagai hama sawit sehingga layak dibantai seperti baru-baru ini terjadi di Kalimantan Tengah.

Diamond telah meninggalkan warisan berharga sebagai bahan pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk mengambil sebuah keputusan penting terkait masa depannya. Seperti dikatakan Diamond, kekeliruan membuat keputusan akan menyebabkan bangsa ini mempercepat kepunahan sendiri.

Marison Guciano Mahasiswa Pascasarjana UI; Liaison Officer Orang Utan Republik Education Initiative (OUREI) dan Juru Kampanye Sekretariat Kerja Sama Pelestarian Hutan Indonesia

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/02/03/02185284/bangsa.tanpa.visi.ekologi

Let Us Decide if We Want to Believe in God Ourselves

February 02, 2012 | by Nur BainbridgeLet Us Decide if We Want to Believe in God Ourselves

Children at the Islamic school Raudhatul Athfal Istiqlal in Jakarta learn about fasting and prayer during a Ramadan class. (JG Photo/Safir Makki) Children at the Islamic school Raudhatul Athfal Istiqlal in Jakarta learn about fasting and prayer during a Ramadan class. (JG Photo/Safir Makki)

 

 

Believing in God is not a matter of obligation, it is actually a matter of need. For religious people, God is a substance who gives them strength in order to survive every test in life. No one in this world is happy all the time. Everyone has his or her own problems to cope with, and some problems are small and some are big. It is then when they feel the need of God’s presence.

To some of them, God is their best friend whom they trust 100 percent, the only friend who never betrays nor leaves them in both good and bad times. It is God they turn to when they feel sad and do not know where to run and seek refuge or help. It is God they turn to when they get stuck and do not know what to do, whom they trust when they want solace. They trust only God 100 percent because to them everyone has the potential to be dishonest and not faithful.

To me personally, besides being a matter of need, believing in God is a matter of heart. We can not force anyone to believe in God by embracing a certain religion because it will only create more and more hypocrites. I would rather leave them alone and give them freedom to express their beliefs. Let everyone make up their own minds because God gave everyone a brain to think and reason – as long as they do not disturb and tell us to believe what they believe.

When I was a child, my father told us a story about an elementary school teacher telling his students to close their eyes and say a prayer to God asking for candies. After that, the teacher asked them if God gave them some candies or not. They said no. And then he asked again, “So, does God exist or not?” They answered no.

It is an example of some reasons why some people do not believe in God. They want real and instant evidence about the existence of God, so to them God is a myth.

There are scientists who are atheists, agnostics, and theists. For atheist and agnostic scientists, any discovery they make about the universe might not change their views on God. But for theist scientists, the more discoveries they make, the more they realize the greatness of God, so they do not know if God is really a myth who contradicts science.

For me, letting everyone announce his or her beliefs will not do any harm and will not change the view of religious people about their religion and God, but if they do change their minds it is their right. At least, we can differentiate between believers and non-believers.

If being an atheist is banned, we in fact cheat ourselves, because we will not be able to see if someone is a true believer or not. I believe a country should not interfere with their people’s beliefs and let them believe what they want.

“A God who keeps tinkering with the universe is absurd; a God who interferes with human freedom and creativity is a tyrant. An omnipotent, all knowing tyrant is not so different from earthly dictators who make everything and everybody mere cogs in the machine they control. An atheist that rejects such a God is amply justified.” (Karen Amstrong)

_

Dilema Bertoleransi dalam Beragama

Kamis, 02 Feb 2012 01:15 WIB
Dilema Bertoleransi dalam Beragama
Illustrasi
Oleh : Fernando Sihotang. Tahun 2011 lalu seorang teman saya dengan nada yang cukup emosional mengutuk sejumlah tindakan penyegelan Gereja GKI Yasmin yang akhir-akhir sering diberitakan oleh media. Dengan penuh harapan kuat agar pemerintah serius menjalankan amanat kebebasan beragama di Indonesia. Suatu ketika dalam sebuah diskusi umum, secara spontan dia sebaliknya menuntut agar kepercayaan-kepercayaan lain yang tidak diakui di Indonesia harus dibubarkan, dengan alasan mereka harus mengikuti salah satu agama yang diakui.
Sudah pasti pemahaman teman tersebut secara substansial dan fundamental berbeda dengan apa yang menjadi prinsip saya, dan mungkin kebanyakan orang yang sama dengan prinsip saya. Defenisi kebebasan beragama bagi individu seperti ini adalah kebebasan yang semu yang hanya menuntut kebebasan bagi diri atau kelompoknya, dengan menghiraukan kebebasan orang lain. Ini lah yang saya sebut dengan dilema bertoleransi. Toleransi untuk siapakah?

Dalam bentuk yang sederhana, jika berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM), suatu individu atau kelompok diklasifikasikan sebagai sebuah objek pelanggaran HAM jika hak dan kebebasannya dilanggar. Pada sisi lain mereka yang menjadi subyek adalah mereka yang melakukan (commit) pelanggaran terhadap hak dan kebebasan individu atau kelompok lain. Walau demikian manusia tersebut bisa juga bertindak sebagai subyek dan obyek sekaligus.

Kita sering diberitakan banyak tuntutan dan desakan agar implementasi kebebasan beragama bukan hanya sebatas hitam diatas putih, melainkan prakteknya tidak boleh diabaikan. Sungguh prihatin melihat persaudaraan yang luntur hanya dikarenakan ‘kita berbeda’. Kesedihan yang mendalam harus dirasakan oleh seorang anak sekolah yang selalu dijauhkan oleh teman-temannya karena agamanya bukan merupakan salah satu agama dari yang diakui.

Aneh kedengarannya menyaksikan orang yang menuntut kebebasannya itu justru dipertanyakan kembali komitmennya disaat ia juga melakukan hal yang sama terhadap yang lain. Praktek-praktek ini semakin mematahkan harapan akan sebuah makna universal toleransi, hanya memunculkan ambivalensi, dan bahkan makna toleransi berangsur-angsur usang.

Defenisi toleransi secara praksis yang ambivalen itu hanya dijadikan sebagai justifikasi dalam mempertahankan kehidupan beragama dan berkeyakinan yang damai tanpa diskriminasi atau pembatasan. Pembatasan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan melalui sebuah regulasi maupun dalam praktek kehidupan bersosial.

Makna toleransi yang banyak berlaku cenderung terlihat bahwa kelompok yang lebih kecil harus bersikap toleran terhadap kelompok yang mendominasi, tidak universal pemaknaannya. Kelompok minoritas dalam suatu negara, yang awalnya notabene dituntut toleran terhadap kelompok mayoritas, bisa saja bertindak sebaliknya dimana ia bertindak sebagai kelompok yang dominan dalam wilayah tertentu.

Komitmen Beragama dan Berkeyakinan yang Bebas

Pengakuan yang tidak terelakkan lagi bahwa bangsa Indonesia telah mendudukkan kebebasan beragama dalam hukum positif negara sebagai hak setiap warga negara yang harus dihargai dan dijunjungtinggi. Pengakuan tersebut dimulai tiga setengah tahun lebih awal dibandingkan pengakuan dunia yang baru kemudian terjadi pada tanggal 10 Desember 1948 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-bangsa.

Komitmen ini merupakan salah satu bukti kuat bahwa kesadaran bangsa Indonesia akan penghargaan HAM dan perwujudan Demokrasi sudah melampaui segala bentuk kepentingan sektarian pada saat itu dengan dideklarasikannya Jakarta Charter. Bangunan keberagaman kokoh yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini didasarkan pada satu logika yaitu bangsa Indonesia yang bebas dan merdeka tidak hanya diperjuangkan oleh suatu kelompok mayoritas atau minoritas tertentu, melainkan mayoritas bangsa Indonesia yang beragam itulah yang menginginkan kemerdekaan dari penjajahan. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian termaktub dalam tatanan hukum positif Indonesia.

Komunitas internasional selalu memberikan apresiasi kepada bangsa Indonesia atas komitmen warga negara untuk berdampingan satu sama lain dengan damai. Seorang advokat HAM Australia pernah sekali berkata kepada saya bahwa Indonesia patut dijadikan model bagi bangsa lain untuk hidup berdampingan (Inter-mingling) dengan damai antar-agama atau keyakinan. Keberagaman yang mulia ini merupakan kekayaan tersendiri yang jarang dimiliki oleh bangsa lain di dunia. Rumah ibadah berdiri kokoh berdampingan dengan rumah ibadah lainnya.

Indonesia hingga saat ini berdiri teguh dikarenakan adanya kesinambungan antara masyarakat yang berbeda. Kesinambungan sosial itu dimunculkan oleh sebuah kesadaran akan “hidup yang saling membutuhkan” satu sama lain. Konflik sosial antara pemeluk agama yang berbeda memang akan selalu terjadi selama perbedaan itu juga masih ada. Perhatian lain juga tersirat dalam sebuah pemaknaan bahwa perbedaan itu juga yang menjadi acuan bangsa Indonesia mayoritas untuk saling belajar, memahami, dan menghargai perbedaan itu. Masih tingginya rasa persaudaraan adalah bukti kuat bahwa bangsa Indonesia belum “gagal” menjalankan komitmennya.

Komitmen dalam persaudaraan bangsa yang berbeda-beda ini terlihat disaat bencana menimpa beberapa wilayah Indonesia. Tsunami tahun 2004 adalah salah satu contoh bahwasanya tonggak keberagaman masih hidup sehat. Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bahu-membahu memulihkan suasana, dan menjadi teman bagi mereka yang terkena musibah.

Komitmen dahulu dan saat ini bisa saja tidak akan kita temukan lagi dimasa yang akan datang. Negara memang satu-satunya pihak yang bertanggungjawab sebagai prosekutor untuk terciptanya masyarakat yang adil dan bermartabat lewat penegakan hukum dan pemenuhan HAM bagi semua, akan tetapi warganyalah yang menjadi aktor utama dalam menjaga komitmen itu.

Inter-Faith Diapraxis

Mencintai perbedaan adalah hal yang sangat sulit sifatnya untuk dilakukan, sama halnya dengan mencintai orang yang paling dibenci. Situasi yang majemuk akan selalu menjadi tantangan yang berat untuk bebas dari yang namanya konflik, karena memang konflik itu ada karena perbedaan. Kesalahan fatal jika mengatakan konflik hanya sebuah jawaban akhir dari keputusasaan, justru konflik itu sendiri menjadi sarana untuk belajar memahami mengapa kita berbeda.

Pentingnya dialog antar agama sudah menjadi keharusan bagi penyelesaian konflik sosial itu. Dialog antar umat tidaklah seharusnya dilakukan dengan mengusung perspektif teologi masing-masing. Karena semua agama memiliki dasar teologi masing-masing yang tidak akan memiliki nilai kompromis dengan teologi lain yang seyogiayanya berbeda dari dirinya.

Diapraxis adalah dialog yang mempertemukan kelompok yang berbeda untuk mencari solusi terhadap situasi sosial dan kemanusiaan yang notabene adalah tanggungjawab semua agama ditengah-tengah perbedaan kontekstual teologisnya.

Model diapraxis seperti ini sepatutnya didukung oleh masyarakat Indonesia yang dikenal dunia sebagai bangsa yang religius bahwasanya setiap agama dan keyakinan mengajarkan kasih sayang. Toleransi membutuhkan kasih sayang, bukan semata-mata hanya dimaknakan demi mempertahankan eksistensi. Ini kesempatan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia untuk sungguh-sungguh menjadi bangsa yang religius. Karena ada ungkapan to be religious, must be inter-religious.

Penulis adalah alumni DTP UNSW Sydney.

Negeri Surga Limbah Beracun Dunia

Thursday, 02 February 2012 06:47

Pihak Bea Cukai menahan 113 kontainer asal Inggris dan Belanda yang memuat limbah beracun. Masuknya limbah-limbah B3 itu makin memperkuat dugaan bahwa Indonesia menjadi negara tujuan akhir pembuangan limbah B3 dari negara-negara Eropa, Asia, dan Amerika Serikat yang dikoordinasi mafia internasional. Dampaknya terhadap kerusakan lingkungan sudah nyata.

Dengan suara lantang, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memerintahkan seorang petugas Bea Cukai membuka sebuah kontainer yang mencurigakan. “Coba ceritakan ada apa dengan kontainer ini,” katanya. Sang petugas pun membuka segel kontainer dimaksud. Perlahan pintu kontainer terbuka dan tampaklah potongan-potongan besi beraneka bentuk.

Masalahnya, potongan-potongan besi itu tampak kotor dan terlumuri sisa-sisa tanah, zat kimia berupa serbuk warna putih, dan cairan pekat kehitaman seperti aspal. Tercium bau menyengat. Agus segera mengenakan masker. Kecurigaan pun semakin menebal. Isi kontainer berkapasitas 20 feet yang jumlahnya mencapai 113 unit itu adalah limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).

Sesuai dengan isi dokumen impor, pemilik kontainer yang berisi limbah B3 itu adalah PT Hwang Hook Steel (HHS). Perusahaan yang beralamat di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten, ini memang bergerak di bidang impor logam-logam bekas. Perusahaan ini mengantongi izin impor limbah dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Lingkungan Hidup. “Hanya saja, izin itu untuk mengimpor limbah non-B3,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, kepada GATRA.

PT HHS mendatangkan limbah-limbah metal untuk diolah menjadi berbagai jenis barang kebutuhan. Limbah besi itu dipasok dari perusahaan bernama W.R Fibers Inc, yang beralamat di 1330 Valley Vista DR, Diamond Bar, California, Amerika Serikat. Namun barang itu tak dikirim langsung dari Amerika, melainkan lewat Pelabuhan Rotterdam, Belanda, dan Felixstowe di Inggris. Rinciannya, 24 kontainer masuk dari Rotterdam dan 89 kontainer dari Inggris.

Barang-barang itu masuk Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada 10 Januari lalu. Namun dokumen impornya sejak awal menimbulkan kecurigaan. Diduga, W.R Fibers Inc adalah perusahaan fiktif dan kerap dipakai untuk mengirim limbah B3 ke negara-negara berkembang. Karenanya, pihak Bea Cukai segera mengarahkan kontainer itu ke jalur merah untuk diperiksa.

Dari pemeriksaan itu diketahui, scrap logam yang diimpor ternyata mengandung limbah B3. Masnellyarti Hilman, Deputi IV Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Bidang Pengelolaan B3, Limbah, dan Sampah, mengatakan bahwa di antara potongan-potongan logam yang diimpor itu terdapat beberapa bahan yang diduga berbahaya. Selain sampah kayu, plastik, ban bekas, juga terdapat cairan hitam seperti aspal dan serbuk warna putih.

Bahan-bahan itu, terutama aspal dan serbuk putih, menurut Masnellyarti, dikhawatirkan berbahaya bagi kesehatan. “Diduga mengandung zat yang bersifat karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker,” katanya kepada GATRA. Zat-zat itu kini masih diteliti pihak KLH, bekerja sama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Balthazar Kambuaya memastikan, jika ditemukan pelanggaran, pihak-pihak yang terbukti bersalah akan dikenai tindakan tegas. “Penegakan hukum terkait limbah B3 harus tegas,” katanya. Pihak-pihak yang terkait impor limbah B3 itu diduga melanggar beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Pasal 53 ayat 4 jo Pasal 102 huruf h jo Pasal 103 huruf a UU Kepabeanan.

Menurut Balthazar Kambuaya, jika terbukti, importir bisa terkena hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 15 milyar. Selain itu, izinnya juga terancam tak diperpanjang. Ia mengaku masih mendalami keterlibatan PT HHS dalam masalah ini. “Kemarin, ketika ditanya, mereka mengaku kaget, tetapi akan diperiksa apakah betul tidak tahu atau pura-pura tidak tahu,” ujanya.

Sejauh ini, PT HHS selaku importir masih belum mau berkomentar atas masalah tersebut. Ketika GATRA bertandang ke sana, Selasa lalu, pihak keamanan perusahaan itu mengatakan bahwa pimpinan mereka tak ada di tempat. “Maaf, Mas, pimpinan lagi tugas ke luar kota,” kata kepala keamanan bernama Sukisna kepada Ade Faizal Alami dari GATRA.

***

Dampak impor limbah B3 ini terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia sudah nyata. Berdasarkan catatan KLH, kejadian terbaru yang sedang diselidiki KLH adalah dugaan pencemaran timah hitam dari logam-logam bekas yang masuk ke Tegal, Jawa Tengah. Tegal memang sudah lama terkenal sebagai pusat kerajinan dari besi.

Hanya saja, diduga ada logam-logam bekas yang diimpor dari luar negeri yang mengandung timah hitam dalam kadar yang tinggi. “Sekarang ini ada satu kecamatan yang airnya semua tercemar timah hitam,” kata Masnellyarti. KLH juga menemukan dua keluarga yang anak-anaknya cacat. “Di dalam darahnya memang ditemukan kadar timah hitam yang cukup tinggi dan logam lainnya,” ia menambahkan.

Wajar jika pemerintah geram atas ulah Inggris dan Belanda yang dinilai tidak menaati Konvensi Basel. “Kami sangat menyesalkan sikap Inggris dan Belanda yang tidak menaati Basel Convention yang diratifikasi sendiri oleh dua negara itu guna menjadi acuan dalam ekspor-impor,” ujar Agus Martowardojo.

Karena itu, pemerintah akan membawa masalah ini dengan menyampaikan surat terkait dengan importasi limbah B3 tersebut ke Kedutaan Besar Belanda dan Inggris. “Kami akan meminta penjelasan mengenai outward manifest dari pengirim barang tersebut,” Agus menegaskan.

M. Agung Riyadi dan Rach Alida Bahaweres

(Laporan Utama Majalah GATRA edisi 18/13, terbit Kamis 2 Pebruari 2012)

Thursday, 02 February 2012 06:46

Ketegasan hukum dalam kasus impor limbah B3 memang penting. Sebab ditengarai Indonesia menjadi tempat transit atau bahkan tujuan akhir pembuangan limbah B3 dari negara-negara maju. Dengan pelabuhan samudra yang mencapai 2.000 dan dilewati beberapa pelayaran internasional, Indonesia rentan kemasukan limbah B3.

Meski Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel, upaya pembuangan limbah B3 oleh negara maju sepertinya tak berkurang. Maklum, bisnis ini melibatkan uang dalam jumlah sangat besar. Nilai perdagangan limbah B3 di kawasan Asia ditengarai mencapai jutaan dolar Amerika setiap bulan. Sebagai gambaran, tarif pengolahan limbah, khususnya limbah B3, di negara-negara maju mencapai US$ 5.000-US$ 10.000 per ton.

Tak mengherankan jika banyak negara maju keberatan melakukan pengelolaan sampah berbahaya itu di negeri mereka. Ongkosnya akan lebih murah jika mereka membuang sampah-sampah itu ke negara-negara berkembang atau miskin. Ongkos membuang limbah B3 ini diperkirakan hanya US$ 50-US$ 100 per ton.

Berdasarkan laporan Greenpeace tahun 2010, jaringan mafia pembuang limbah B3 di salah satu cabangnya seperti Italia saja beranggota 26 perusahaan. Mereka mengontrol peredaran sekitar 3.000 ton limbah B3 per hari, dengan total nilai US$ 4,8 juta. Banyak cara dilakukan sindikat ini untuk mengakali ketentuan Konvensi Basel, misalnya dengan memalsukan data pengapalan limbah atau dibuang secara diam-diam di tempat tertentu.

Jepang, misalnya, pernah dikritik habis-habisan karena mencoba mengakali konvensi itu dengan melakukan perdagangan limbah lewat payung kerja sama ekonomi. Jepang melakukan kerja sama dengan sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Filipina dan Indonesia. Pemerintah Indonesia menandatangani program Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA), Agustus 2007.

Perjanjian itu adalah kesepakatan menyangkut perdagangan bebas, investasi, dan kebijakan ekonomi khusus untuk Jepang. Masalahnya, dalam daftar barang-barang yang boleh diperdagangkan dimasukkan pula limbah B3, misalnya limbah bekas reaktor nuklir yang mengandung uranium, limbah kimia, dan limbah rumah sakit.

Deputy Menteri Lingkungan Hidup Masnellyarti mengatakan, aktivitas mafia limbah dengan target Indonesia biasanya meningkat setiap menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. “Mungkin mereka sudah mempelajari situasi politik dan budaya kita,” katanya. Belanda merupakan salah satu pusat pengiriman limbah B3 terbesar dengan tujuan Indonesia melalui Singapura. “Pernah kami cek pada waktu kami tahu memang ada yang dikembalikan ke Belanda, tetapi kemudian dia pindah ke Brussels,” tuturnya.

Setelah ada kerja sama dengan Belgia, limbah B3 yang masuk dari Brussels bisa distop. Namun masalah lain muncul karena jaringan itu pindah ke beberapa negara Asia, seperti Jepang, Korea, dan Singapura. “Kami pernah mendapat limbah B3 kiriman dari Singapura,” kata Masnellyarti. Selain Eropa, ada pula limbah B3 yang datang dari Amerika Serikat. “Amerika juga ada yang langsung ke kita, ada juga yang melewati Belanda,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah lewat Kepmenperindag Nomor 520/MPP/Kep/8/2003 memang telah melarang total impor limbah B3. Peraturan ini, menurut Balthasar Kambuaya, sejauh ini efektif untuk menangkal kenakalan negara maju seperti Jepang yang mencoba mengakali Konvensi Basel dengan dalih kerja sama bilateral. “Mereka bisa menerima bahwa memasukkan limbah B3 ke Indonesia oleh hukum positif kita dilarang,” katanya. (MAR, RAB)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 57 other followers