Archive for the ‘esai’ Category

Amandemen, Reformasi Kedua

http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-nasional/75-nasional-reviews/20956-amandemen-reformasi-kedua.html

Amandemen, Reformasi Kedua

PDFPrint

Tuesday, 31 January 2012 23:54

JAKARTA – Amandemen adalah reformasi kedua. Pembahasan amandemen harus mengacu kepada konstitusi, baik UUD 45 yang asli maupun hasil amandemen. Tujuan amandemen adalah membentuk negara yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan tentang masa depan Indonesia. “Karena kita membicarakan tentang masa depan Indonesia, maka kita harus tahu apa yang terjadi dengan masa depan nantinya,” ucap Prof. DR. M. Dimyati Hartono, SH Komite Restorasi Indonesia (KORI) di kantor ICIS Matraman, Jakarta, Selasa (31/1).

Ia Dimyati mengatakan, jika ingin sungguh-sungguh membangun masa depan yang baik, bangsa ini harus belajar dari kesalahan masa lalu, tanpa harus menyebut siapa yang bersalah. Tetapi melihat persoalan secara objektif itu yang penting. “Sampai saat ini kita rasakan bahwa rakyat, bangsa, dan negara kita tidak memiliki kesamaan tentang landasan bertindak dan berpikir yang didasarkan atas satu core value yang sama,” katanya.

Dalam rangka menyusun masa depan, konflik sistem ketatanegaraan dan konflik value yang terjadi. Membangun satu persepsi di antara semua komponen bangsa dan berpegang pada satu core value yang sama, akan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Menurut Dimyati, amandemen kelima jangan hanya sebagai landasan berpikir, tetapi bagaimana melanjutkan reformasi Gelombang II. ”Sebab reformasi telah gagal. Jangan membangun masa depan dengan menggunakan konsepsi yang sudah gagal,” ujar Dimyati. Kaum reformis, katanya, dalam melaksanakan reformasi sejak awal 1998 sudah melakukan kesalahan dasar yang perlu diperbaiki di kemudian hari.

Dengan demikian, katanya, hal ini akan berguna bagi negara dan bagi KORI yang sudah lama memersiapkan banyak hal melalui restorasi amandemen secara keseluruhan, bahkan sudah mencoba menyusun konsepsi nasional di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan negara. “Selamat berjuang membangun masa depan yang berdasar tata naskah konstitusi hasil restorasi amandemen UUD 1945,” tegas Dimyati. (fdi)

Ukurlah Tekanan Darah dengan Kedua Lengan

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/ukurlah-tekanan-darah-dengan-kedua-lengan/

31.01.2012 15:13

Ukurlah Tekanan Darah dengan Kedua Lengan

Penulis : Albertina SC

(foto:dok/minusbloodpressure.com)

LONDON – Dokter atau paramedis yang mengukur tekanan darah hanya dari satu tangan mungkin merugikan pasien mereka. Sebuah studi baru menunjukkan bahwa perbedaan dalam membaca tekanan darah dari lengan kanan atau kiri pasien bisa menjadi tanda dari penyakit pembuluh darah serta berisiko lebih besar meninggal akibat penyakit jantung.

Studi yang dipublikasikan dalam Lancet, seperti dilansir New York Times, Minggu (29/1), menunjukkan dokter harus selalu mengukur tekanan darah pada kedua lengan–sebuah pedoman yang selama ini diabaikan.

“Rekomendasi untuk mengukur dengan kedua lengan ada dalam pedoman manajemen tekanan darah di Inggris dan Amerika Serikat,” kata Dr Christopher Clark, penulis utama penelitian yang mengikuti pendidikan klinis di Peninsula College of Medicine and Dentistry di Inggris. “Tapi, pedoman ini tidak dijalankan secara teratur.”

Di Inggris, kurang dari setengah dokter mengatakan melakukan kebiasaan mengukur tekanan darah pada kedua lengan. Clark menduga statistik yang serupa juga terjadi di AS.

Dalam studi, Clark dan rekan-rekannya mengumpulkan data dari penelitian mereka sendiri dan dari sekitar dua lusin penelitian lain yang mengamati perbedaan dalam pembacaan tekanan darah sistolik antara kedua lengan pada pasien. Tekanan sistolik, nomor teratas dalam membaca tekanan darah, mencerminkan jumlah tekanan yang diberikan pada pembuluh darah saat jantung berdenyut.

Meski tampak kecil, perbedaan dari 15 milimeter air raksa (mm Hg) atau lebih antara bacaan sistolik dalam dua kelompok berarti risiko penyakit vaskular perifer adalah 2,5 kali lebih besar dan risiko penyakit serebrovaskular mencapai 1,6 kali lebih tinggi.

Vaskular perifer adalah penyakit pembuluh darah yang mensuplai tangan dan kaki yang berakibat rasa sakit yang datang dan pergi, serta rasa sakit karena kram otot kaki saat olahraga. Sedangkan, serebrovaskular adalah penyakit pembuluh darah yang mensuplai otak. Implikasinya meliputi stroke (kerusakan sel otak karena suplai darah yang minim) dan transient ischaemic attack atau kerusakan sementara pada penglihatan, kemampuan berbicara, rasa atau gerakan.

Perbedaan pengukuran dari kedua lengan tersebut juga dikaitkan dengan risiko 70 persen lebih besar dari kematian akibat penyakit jantung. Jumlah yang tepat dari membaca sistolik yang lebih tinggi atau lebih rendah kurang penting dibandingkan besaran perbedaan antara keduanya. Perbedaan, bahkan 10 mm Hg sudah cukup untuk meningkatkan risiko penyakit pembuluh darah perifer.

Para penulis berhipotesis bahwa pembacaan tekanan darah yang berbeda dalam dua kelompok adalah tanda penyempitan atau pengerasan arteri seseorang, terutama pada satu sisi tubuh.

Clark menegaskan mengukur tekanan darah pada kedua lengan jelas sudah menjadi kebutuhan.

“Jika kita tidak tahu mengukur kedua lengan, kita tidak akan membuat diagnosis dan pilihan-pilihan pengobatan yang tepat untuk pasien kita,” ujar dia.

“Jika Anda mengukur lengan yang tekanan darahnya lebih rendah dari lengan yang lain, mungkin Anda salah diyakinkan bahwa tekanan darah Anda normal atau terkendali, padahal tekanan darah Anda masih tinggi.”

INDONESIA’S “FIGHT” FOR “TOLERANCE”

IBRAHIM ISA’S – FOCUS–
ON INDONESIA’S “FIGHT” FOR “TOLERANCE”
Thirsday, February 2, 2012
—————————————

– Religious conflicts and civilizing the civilians

– GKI Yasmin dispute heats up

– Address discrimination, GKI Yasmin tells SBY

– House-govt meeting on GKI Yasmin adjourned – again

– Banser NU guard GKI Yasmin Christmas mass

– Blocked by police, GKI Yasmin Christmas mass moves house

———————————————————–

RELIGIOUS CONFLICTS AND CIVILIZING THE CIVILIANS
Khairil Azhar, Jakarta | Wed, 02/01/2012

Shortly after the proclamation of Indonesian independence in 1945, a mob
of Muslims hurriedly moved to Tugu Church in North Jakarta. They wanted
to destroy the church since it was understood to be a symbol of
colonialism during the Dutch era.

On the arrival of the enraged horde, a Muslim leader, Haji Usman, stood
between them and the church. He sensibly took a risk, even with the
possibility that he would lose his life. In the end, he climbed a ladder
triumphantly. The mob cancelled its plans and dismissed itself.

Haji Usman simply said that euphoria should not be a reason to make a
straightforward decision. The independence of a nation, as far as it is
generically defined, must allow freedom to all parts of a society. There
should even be understanding and clemency granted for all people who
previously were categorized as the oppressors.

This Wednesday, almost 67 years later, along some streets and corners in
Greater Jakarta, we could see banners that publicly invite us to attend
a seminar entitled “Bahaya Desakralisasi”, the dangers of de-sanctifying
certain Islamic understandings.

The existence of these banners is, however provocative in sense of
religious diversity, guaranteed by the Constitution. They actually say:
“be careful of other religions and their adherents and be more careful
of other groups of Muslims with their double-dealing teachings.” It
wants to say: “let us tell you the truest Islamic teachings and then
join us for your good.”

In the name of democracy, especially in relation to the contests between
groups in the public sphere, these banners and the seminar might mean
the same thing. Yet, in terms of dissemination of religious hatred, it
actually violates the sense of security of the victimized groups.
Instead of promoting peace, the seminar is usually another repetition of
how the majority materializes their afflicting understanding.

Unfortunately, nobody dares to stand up and question the banners and the
content of the seminar.

On another side of a Jakarta street, across from Kalibata Cemetery for
Heroes, there are three giant banners. We can see no dissemination of
religious hatred. They only tell us that there will be a big Islamic
event in a near future at the National Monument (Monas) involving Muslim
youths, particularly native Jakartans (Betawi).

Yet these banners again represent the existence and “the dignity” of the
majority. They assert that the public sphere is becoming the sole
property of those who are, religiously, of mainstream and those who are
fortunately legalized by the state. We will never see any banners of the
afflicted minorities speaking of their own activities, even though many
of their ancestors might also be buried at the Cemetery for Heroes.

The unfair contestation over the public sphere, which can alternate with
religious violence, will endure as long as there are no referees fairly
managing the game. The state, which we should be leaning on in a
democracy, despite its multiple institutions and functionaries, also
seems so powerless in the face of the majority because of political
issues, vested interests and other reasons.

One of the more pragmatic alternatives is, of course, having a stronger
(or braver) civil society. All willing proponents of civil society must
keep asserting their voices to shape “official” public policies.

However, in the seminar “Police, Civil Society and Religious Freedom”,
held in Jakarta on Wednesday, we could unfortunately see how civil
society itself seems to have loosened its grip after the 1998 Reform.
The relentless violence in the name of religion reflects the failure to
establish “a civilized society” and, therefore, “civilized state
functionaries”.

The police, subject of much of the blame, would actually play a more
pivotal role in the hands of the state if our society had more power to
pressure them to act as they should.

Regardless of their many weaknesses, what can the police do, for
example, when 30 religious leaders have united to call for the expulsion
of Shiites in Sampang, Madura? What choice do they have when a ruling
party conversely wants something different from what the constitution
and its derivatives stipulate?

Hundreds of figures like Haji Usman are badly needed. Society needs
people who really come to comfort the afflicted in a civilized fashion
instead of comforting themselves with the suffering of others. We might,
for example, need them to police the police forces.

In the time being, we somehow have to depend on existing religious
organizations and their influential figures. Nahdlatul Ulama (NU) and
Muhammadiyah, despite their internal theological disputes related to
“blasphemy”, must help to police the frauds in our society. At least
then we can see them play important roles in the “religious game of
violence”, without any more blood being spilled.

While we are hoping that a critical juncture in our history will happen
soon, civilizing ourselves and people around us is another alternative.

Can we, for example, initiate a discussion with our workmates over
coffee or with our families at a dinner table about how the future of
the children of the Ahmadis in Lombok and the Shiites in Sampang, due to
unnecessary religious conflicts, is in jeopardy because they can’t go to
school?
///
The writer is a researcher at the Paramadina Foundation, Jakarta.//

GKI YASMIN DISPUTE HEATS UP
The Jakarta Post, Bogor, West Java | Sun, 01/Feb. 2012

Survivors: In this April 12, 2010, file photo, the congregation of the
Indonesian Christian Church hold Sunday service in an empty lot in front
of their church in Taman Yasmin, Bogor, West Java, after the municipal
administration sealed off their church for no known reason. (JP/Theresia
Sufa)The atmosphere became heated around the GKI Taman Yasmin church in
Bogor, West Java, on Sunday when a number of people tried to prevent the
church’s congregation from conducting a Sunday service.

Their attempt was countered by a number of police officers from the
Bogor Police and the West Java Police, who erected a barricade between
the congregation and the opposing party.
Some of the opposition called out names of the church’s executives.

“Please, I advise other people not to follow [what the protesters are
doing]. Let the officers [do their job],” Bogor Police deputy chief
Comr. Irwansyah said on Sunday morning as quoted by kompas.com(mtq)/

ADDRESS DISCRTIMINATION, GKI YASMIN TELSS SBY
The Jakarta Post, Jakarta | Sun, 01/29/2012

Holy protest: Congregation members of the GKI Taman Yasmin church,
located in Bogor, West Java, hold a Sunday service in front of the State
Palace in Central Jakarta. The service was part of a protest over
perceptions of continued repression and intimidation by the Bogor
administration, which has refused to uphold a Supreme Court ruling
giving the congregation the right to holding services inside the sealed
church. (JP/Jerry Adiguna)Hundreds of congregation members of the GKI
Taman Yasmin church, which is situated in Bogor, Greater Jakarta, staged
a protest on Sunday in front of the State Palace.

They demanded President Susilo Bambang Yudhoyono address the continued
discrimination and intimidation against the church’s congregation

“We came here so that the highest leader would help settle this problem,
for the sake of the supremacy of law and preservation of diversity in
Indonesia,” GKI Yasmin spokesman Bona Sigalingging said Sunday as quote
by kompas.com

He said members of the GKI Yasmin congregation still faced intimidation,
with two attempts in the last one month by Bogor public order officers
and hard-line group members to disperse the congregation during a Sunday
service.

“We received circular information on behalf of the Bogor Mayor that told
us not to conduct services in our church or its surroundings. This is a
form of intimidation,” Bona said.

The Bogor administration, which has cited problems with the church’s
permit, has barred the congregation from conducting religious services
inside the church for more than two years, defying a 2010 Supreme Court
ruling that guaranteed the congregation’s right to holding services at
the church.

The peaceful protest was held amid pouring rain. Dozens of police
officers were seen standing guard. (iwa/mtq)
——————

HOUSE-GOVT MEETING ON GKI YASMIN ADJOUNRED – AGAIN.
On Yasmin Indonesian Christian Church (GKI Yasmin) issue has been
canceled again.

The House of Representatives adjourned the meeting, which was initially
scheduled for Wednesday at 1 p.m., at the request of the government as
the relevant ministers had to attend a Cabinet meeting at the State
Palace at the same time.

“[The meeting has been canceled] because there’s a Cabinet meeting this
afternoon,” Deputy House Speaker Priyo Budi Santoso said Wednesday as
quoted by kompas.com

He said that the ministers due to have attended the GKI Yasmin meeting
were Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Djoko
Suyanto, Religious Affairs Minister Suryadharma Ali, National Police
chief Gen. Timur Pradopo, a representative from the National Ombudsman
Commission, West Java Governor Ahmad Heryawan, Bogor Mayor Diani
Budiarto, GKI Yasmin executives and lawmakers from House Commission II
overseeing domestic governance, Commission III on security and VIII on
religion.

/GKI Yasmin spokesman Bona Sigalingging said the church executives had
not been told of the cancellation./

“/The church representatives have already departed for the House. Ibu
Sinta Nuriyah Wahid [wife of former president Abdurrahman Wahid] will
accompany us,” said Bona as quoted by ///kompas.com///./

/It is the third time the government has canceled meetings to discuss
the GKI Yasmin issue; the ones scheduled for Dec. 13 and 16 last year
were also canceled drawing criticism from the GKI Yasmin executives and
lawmakers about the lax attitude of the government toward the prolonged
GKI Yasmin issue. (mtq)/
————————–

BANSER NU GUARD GKI YASMIN CHRISTMAS MASS
Ahmad Junaidi, The Jakarta Post, Bogor, West Java | Sun, 12/25/2011 /

Survivors: In this April 12, 2010, file photo, the congregation of the
Indonesian Christian Church holds a Sunday service in an empty lot in
front of their church in Taman Yasmin, Bogor, West Java, after the
municipal administration sealed off their church for no known reason.
(JP/Theresia Sufa)Dozens of members of Nahdlatul Ulama (NU) youth wing
Ansor (Banser NU) guarded the Christmas mass of The Indonesian Christian
Church Yasmin (GKI Yasmin) in Bogor on Sunday.

Banser members were seen directing traffic in front of a house on Jl.
Cemara, Taman Yasmin, Bogor.

The house was used for the mass as police banned members of GKI Yasmin
for conducting the mass in their nearby sealed church.

———————

BLOCKED BY POLICE, GKI YASMIN CHRISTMAS MOVES HOUSE
Ahmad Junaidi, The Jakarta Post, Bogor, West Java | Sun, 12/25/2011

Dozens of members of the Indonesia Christian Church (GKI ) Yasmin joined
a Christmas mass in a house at Taman Yasmin Housing complex in Bogor,
West Java, on Sunday.

They moved the mass to the house after police banned them from
organizing the mass in their nearby sealed church.

Hundreds of police officers closed access to the church on Jl. KH
Muhammmad Nuh.

While a handful of protesters staged a rally protesting the church,
several inter-faith activists and public figures joined the mass,
including singer Glenn Fredly, legislator Lily Wahid and Innayah Wahid,
the youngest daughter of former president Abdurrahman Wahid.

Memanfaatkan Kotoran Ternak Jadi Bahan Bakar

02.02.2012 10:44

Memanfaatkan Kotoran Ternak Jadi Bahan Bakar

Penulis : Naomi Siagian

(foto:dok/ist)

Jangan membuang limbah kotoran ternak. Limbah itu kini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar gas (BBG), penerangan dan pupuk dengan teknologi biogas.

Sebuah tabung gas ukuran 12 kilogram (kg) teronggok di sudut rumah sederhana milik pasangan Ety Rohayati dan Hendra di Kampung Areng, Desa Cibodas, Lembang, Jawa Barat.

Tabung gas itu tidak lagi dipakai keluarga itu sejak 11 bulan lalu. Mereka kini lebih memilih menggunakan gas untuk memasak dengan menggunakan bahan bakar yang bersumber dari kotoran sapi.

“Menggunakan biogas bisa lebih murah dan apinya juga biru. Gasnya juga tidak perlu membeli lagi,” kata Ety, yang ditemui di rumahnya.

Keluarga Ety tidak hanya menggunakan biogas untuk memasak, tapi juga penerangan dan pupuk. Dapurnya kini diterangi oleh lampu yang berasal dari biogas. Tanaman sayuran di belakang rumahnya juga kini menggunakan pupuk yang berasal dari biogas.

Di belakang rumahnya dibangun digester biogas untuk ukuran kotoran 50 kg. Dengan ukuran itu, ia dapat memasak enam jam dan penerangan selama dua jam.

Sebagian penduduk Kampung Areng sudah menggunakan biogas. Penduduk di kampung itu memang umumnya bekerja sebagai peternak dan petani. Tiap rumah rata-rata memiliki dua sapi. Nilai ekonomi dari ternak sapi milik mereka menjadi sangat tinggi. Di samping susunya dijual, kotorannya pun bermanfaat.

Untuk membangun digester biogas warga Kampung Areng melalui pinjaman dari Koperasi Peternak Susu Bandung Utara (KPSBU). Koperasi ini bekerja sama dengan Rabobank Foundation sebagai penyedia dana.

Ety mengatakan mendapat pinjaman Rp 6,6 juta dengan tenggang waktu pengembalian selama tiga tahun. Keluarga ini harus mencicil Rp 71.000 per 15 hari. Namun, setiap penduduk yang membangun instalasi biogas mendapat subsidi Rp 2 juta.

Dia mengatakan, saat pinjaman sekarang biaya lebih mahal dari menggunakan elpiji. Namun, setelah pinjaman lunas, tidak ada lagi beban untuk membeli elpiji. Bahkan tiap hari, dua sapi ternak milik keluarga itu menghasilkan produksi susu 15 liter per ekor.

Satu liter dijual Rp 3.100 ke Koperasi Peternak Susu Bandung Utara (KPSBU). “Setelah pinjaman lunas kan tidak ada biaya beli elpiji, jadi memakai biogas sangat murah,” kata Ety.

Target 1.000 Digester Biogas

Anggota KPSBU yang sudah menggunakan digester biogas mencapai 368 keluarga. KPSBU menargetkan membangun 1.000 digester biogas tahun 2012. KPSBU memberikan pinjaman dengan bunga rendah, 8 persen per tahun sama dengan bunga dari Rabobank Foundation. Bagi KPSBU, program ini bukan bisnis karena beban bunga yang diberikan kepada peternak tidak dinaikkan.

Manajer Proyek Rabobank Foundation Indonesia, Bern Dwiyanto mengatakan, untuk proyek pembangunan digester biogas di Jawa Barat, Rabobank Foundation mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp 12,5 miliar untuk jangka waktu lima tahun. Saat ini yang baru dicairkan Rp 1,1 miliar.

Sederet manfaat digester biogas bisa dirasakan oleh peternak saat ini, mulai dari penghematan keuangan keluarga, bio-slurry menjadi sumber pendapatan baru karena bisa digunakan untuk pupuk dan pakan ternak.

Dengan bio-slurry, berarti mereka melakukan pertanian organik. Di samping itu, meningkatkan kesehatan dan kebersihan sehingga Lembang tidak lagi dianggap sebagai daerah pencemar.

Belajar dari Kiai Musyaffa

Belajar dari Kiai Musyaffa

Pondok Pesantren Nurul Hikmah terletak di Bintoro Demak, sepuluh meter dari
makam Sultan Fatah, tujuh puluh lima meter dari Masjid Demak. Melangkahkan
kaki di pesantren ini pada bulan puasa, kita segera disambut dengan alunan
gembremeng Al-Qur’an dari para santri yang mengaji di setiap sudut pondok.

Suasana itu biasa, tapi di Nurul Hikmah, gembremeng Al-Qur’an itu langsung
membawa ingatan pada almarhum Kiai Musyaffa, sosok Kiai yang sangat
mencintai Al-Qur’an dan sholawat.

Di sinilah, di tiap ujung pesantren ini, ia menanamkan pada santri dan
putera puterinya kecintaan terhadap kitab suci dan sholawat kepada Nabi. Di
sinilah Kiai Musyaffa menanamkan halusnya rasa, halusnya budi pekerti,
akhlak mulia pada santri dan putera-puterinya.

Dan di sinilah juga KH. Abdurrahman Wahid almarhum sering mampir bila
sedang beredar di sekitar Demak.

Kecintaan Kiai Musyaffa (wafat 2009), yang aktif menjadi pengurus syuriyah
PWNU Jawa Tengah selama hidupnya, terhadap Al-Qur’an dan sholawat sebagai
satu kesatuan tidak diragukan lagi. Ia adalah pengamal Al-Qur’an dan
sholawat yang sangat istiqamah. Karena kecintaannya yang mendalam terhadap
sholawat sepanjang hidupnya tidak aneh ia pun diantar ke liang lahat
menghadap kehadirat Allah dengan diiringi getar gemuruh sholawat dari
ribuan pelayatnya.

Menjejakkan hati di Pondok Pesantren Nurul hikmah seperti berjalan dalam
mimpi, antara misteri dan kenyataan, tentang nyatanya kekuatan sholawat
dalam hidup manusia. Ada rasa damai di hati mengingat beliau seperti yang
dirasakan para jamaah beliau mendengarkan merdu suara beliau ketika membaca
ayat-ayat Tuhan.

Ia dimakamkan di makam Ratu Sentono, yang terletak di Masjid Demak. Di sini
pula Mbah Kiai Ahmad Malik, orang tua Kiai Musyaffa, pendahulu di Nurul
Hikmah, dimakamkan. Konon, menurut masyarakat sekitar, di makam ini pula
Baru Klinting itu disemayamkan. Tidak jauh dari Masjid Demak, sepuluh meter
dari makam Sultan Fatah. Dengan demikian, Pondok Pesantren Nurul Hikmah
dikelilingi legenda-legenda kebesaran Demak, sebagai salah satu pusat Islam
terpenting di Indonesia.

Letaknya yang bersebelahan dengan Kantor Bupati Demak juga menjadikan Nurul
Hikmah dekat dengan pusat-pusat kekuasaan Demak modern. Lalu lintas manusia
yang berziarah pada makam Sultan Fatah dan kesibukan Kabupaten memberi
warna tersendiri pada Ramadhan di Nurul Hikmah, dengan irama yang harmonis
antara kebudayaan dan agama, modernitas dan tradisi.

Kiai Musyaffa dikenal sangat mencintai dan menghormati gurunya. Orang-orang
terdekat, santri, dan masyarakat umum mengenal Kiai Musyaffa sebagai orang
yang mencintai ulama. “Beliau sangat nurut apa yang didawuhkan guru-guru
beliau” kata ustadz Shofwan, salah satu muridnya.

Diceritakan, ia menyebut-nyebut nama Mbah Dullah Salam, Mbah Kyai Arwani
Kudus, Mbah Ma’shum Lasem, dan Mbah Bisri Rembang, dimana ia pernah
menuntut ilmu, dengan penuh takdzim.

Kiai Musyaffa juga pernah nyantri di Al-Fattah Demak dan Payaman magelang.
Ia dikenal sebagai “santri kelana”, pindah dari satu pondok ke pondok
lainnya. Ketika ia mulai dianggap besar di satu pondok, misalnya dengan
dijadikan pengurus, beliau memilih “menjadi anak kecil lagi” dengan masuk
ke pesantren yang baru, agar diperlakukan sebagai santri baru.

Dikenal sebagai pembaca Al-Qur’an yang dikagumi, Kiai Musyaffa dikaruniai
Allah dengan suara yang sangat indah. Keindahan suaranya itu bisa dikatakan
melembutkan hati yang keras, meredakan amarah dan menanamkan sabar dalam
hati pendengarnya.

Ia juga mempunyai cara yang khas mengajarkan Al-Qur’an. Antara lain, ia
mengupas ayat-ayat tertentu yang harus menjadi pegangan dalam hidup agar
jiwa menjadi kuat, tidak gampang menyerah pada keadaan, sehingga ayat
menjadi penguat jiwa bagi para pendengarnya.

Al-Qur’an menjadi penyemangat, kabar gembira dan kekuatan ikhlas sungguh
nyata di tangan Kiai Musyaffa.

Dan walaupun sosoknya yang lembut, tapi ia dikenal sangat keras dalam
mengajarkan Al-Qur’an. Misalnya, ngaji tahiyyat dan al-Fatihah saja, bisa
satu bulan lebih, seperti yang dilakukan gurunya, Mbah Arwani Kudus. “wong
mbiyen menawi mulang qur’an, wonten salah sitik mawon dikon mbolan mbaleni
nganti sak lanyahipun kuwatir kedarung kulino salah,” terang Gus Fahmi.

Kyai Musyaffa juga sangat keras dalam menerapkan masalah agama di
lingkungannya. “Bapak adalah figur yang keras tanpa kompromi dalam masalah
shalat berjamaah, ngaji dan menerapkan hukum syar’i di lingkungan sanak
keluarga. Dulu kami sering merasa tertekan, sekarang ini kami baru sadar
bahwa kecintaannya kepada kami adalah dunia akhirat,” ungkap Gus Fahmi,
salah seorang putranya.

Kegiatan puasa ini di Pesantren Nurul Hikmah adalah mengaji Al-Qur’an
setelah subuh, mengaji Qososul Quran dan Washiyatul Musthofa setelah
dhuhur, Matan Abi Jamrah dan Tsalatsu Rosail setelah ashar, tadarus setelah
tarawih dan mengaji tasfsir Yasiin setelah tadarus.

Dalam ngaji Al-Qur’an, para santri maju satu demi satu sesuai ajanannya.
Sedangkan dalam mengaji santri senior mendengarkan bacaan kitab dari sang
kiai. Kini kepemimpinan Pesantren Nurul hikmah dipimpin oleh
putra-putranya: Gus Abdul Aziz, Gus Ali, Gus Fahmi, Mbak Ida Nursa’adah dan
Mbak Nurist Surayya.

Santri Nurul Hikmah tidak hanya ngaji kitab tapi juga belajar teknologi.
Santri belajar ngrakit komputer, desain, dan lain-lain. Pesantren akses
internet full dan akses komputer disediakan secara gratis. Dengan demikian
santri banyak kesempatan akses dunia luar. Tidak lagi seperti katak dalam
tempurung. Tidak tepat lagi santri juga di stereotipkan kuno dan kolot.
Akses internet adalah kesempatan untuk update. Mengetahui apa yang terjadi
di dunia.

Mbah Kiai Musyaffa semasa hidupnya adalah Imam Besar Masjid Demak. Ia juga
mengaji tafsir di Masjid paling bersejarah di tanah jawa itu. Kini
putera-puteranya juga kedapuk meneruskan tugas sang Ayah. Gus Abdul Aziz
meneruskan mengaji tafsir dan Gus Fahmi menjadi imam shalat rowatib. Selama
puasa, Gus Abdul Aziz mengaji tafsir setelah shalat ashar di serambi Masjid
Demak. Di luar puasa pengajian tafsir itu hanya dilakukan pada Jumat pagi.
Jamaahnya adalah masyarakat sekitar.

Akhirnya, apa yang bisa kita pelajari dari Mbah Kiai Musyaffa dan Pesantren
Nurul hikmah bagi peradaban Islam modern: banyak yang membaca Al-Qur’an,
namun tidak banyak yang membaca Al-Qur’an dengan cinta, banyak yang membaca
sholawat, namun tidak banyak yang membaca sholawat dengan cinta. Banyak
yang mengerti kebenaran tapi tidak banyak yang menjalaninya sepenuh hati,
Banyak yang berilmu tapi tidak banyak yang tawadhu dan memuliakannya dengan
kemuliaan hati.

Saat-saat seperti itulah, kita perlu kembara hati ke Nurul Hikmah, belajar
banyak dari Mbah Kiai Musyaffa: kesederhanaannya, kemuliannya,
ketawadhuannya, perjuangannya, kecintaannya pada guru, kecintaannya pada
Rasul dan kecintaanya pada Allah. []****

*Yasir Alimi, Kontributor NU Online*


http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Masalah GKI Yasmin dan Meningkatnya Intoleransi

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/masalah-gki-yasmin-dan-meningkatnya-intoleransi/

28.01.2012 11:38

Masalah GKI Yasmin dan Meningkatnya Intoleransi

Penulis : Victor Silaen* 

(foto:dok/ist)

By design, sejak diproklamasikan 1945, Indonesia adalah negara hukum (rechsstaat). Itu berarti hukum membawahi aspek-aspek lainnya dan menjadi pedoman di dalam kehidupan bernegara, di samping menjadi acuan untuk menilai suatu tindakan sebagai salah atau tidak salah.

Apalagi sejak Indonesia direformasi (pasca-Soeharto), supremasi hukum merupakan keniscayaan dan pelaksanaannya harus dijunjung tinggi. Jika tidak begitu, mungkin Indonesia sedang berjalan keluar dari relnya, entah menjadi negara kekuasaan (machsstaat) atau negara agama (teokrasi).

Jika Indonesia masih konsisten sebagai negara hukum, negara harus berperan maksimal sekaligus bertanggung jawab dalam memberikan jaminan dan perlindungan bagi rakyatnya untuk dapat menikmati hak asasi manusia (HAM). Terkait itulah hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikianlah terwujud apa yang namanya kepastian hukum.

Terkait itu saya ingin menghubungkannya dengan kasus GKI Yasmin di Bogor yang hingga kini tak kunjung terselesaikan. Masalahnya klasik, yakni soal izin pembangunan gereja. Saya sebut klasik, karena masalah serupa sudah banyak terjadi selama ini.

Pada 14 Februari 2008, Wali Kota Bogor Diani Budiarto mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah dikeluarkan sebelumnya (oleh dirinya sendiri) pada 19 Juli 2006 untuk jemaat GKI Yasmin. Alasannya, karena ada protes dan keberatan dari kelompok tertentu kepada wali kota yang meminta agar pembangunan gereja dihentikan.

Sampai di sini saja sebenarnya tindakan Diani sudah dapat dikategorikan “cacat hukum”. Pertama, karena sebuah IMB yang sudah dikeluarkan tidak mungkin dapat dicabut kembali.

Apalagi Perber Dua Menteri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 (yang antara lain mengatur syarat-syarat pembangunan rumah ibadah) pun tidak menyebut-nyebut tentang kewenangan kepala daerah untuk mencabut IMB.

Kedua, alasan “protes dan keberatan dari kelompok tertentu” yang menyebabkan Kepala Daerah Kota Bogor itu mengubah keputusan resmi yang dibuatnya menunjukkan ia adalah tipikal pemimpin yang tak dapat dipercaya, serta tak paham seluk-beluk hukum dan proses pembuatan kebijakan publik.

Di mana letaknya kewibawaan hukum jika hukum begitu mudahnya diubah karena desakan sekelompok orang? Sekalipun jumlah mereka ratusan, bahkan ribuan, bukankah hukum tetap harus dijunjung tinggi? Atas dasar itu, alih-alih mengubah kebijakannya, bukankah Diani seharusnya berupaya ”menyadarkan” dan ”menertibkan” mereka? Lagi pula, apakah Diani tahu persis bahwa orang-orang itu betul-betul berdomisili di sekitar lokasi GKI Yasmin?

Pembangkangan Hukum

Singkatnya, kasus ini bergulir secara hukum. Pada 2009 keluarlah putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 127 PK/TUN/2009 yang menyatakan IMB GKI Yasmin sah. Namun, Pemkot Bogor mencabut IMB GKI Yasmin tersebut melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 645.45-137 per 11 Maret 2011.

Bukankah MA adalah lembaga pengadilan tingkat akhir, yang berarti putusannya sudah final dan seharusnya langsung dieksekusi? Tetapi, mengapa selama kira-kira dua tahun sesudahnya Pemkot Bogor bisa mengabaikan putusan tersebut? Bukankah itu sama saja dengan pembangkangan secara hukum? Kalau begitu dapatkah ia sebagai pemimpin diteladani rakyatnya?

Sementara itu, pihak GKI Yasmin juga mengadukan persoalan ini ke Ombudsman RI. Pada 18 Juli 2011, Ombudsman mengeluarkan rekomendasi untuk Pemkot Bogor, yang intinya memberi waktu 60 hari untuk mencabut SK Wali Kota Bogor tertanggal 11 Maret 2011.

Ombudsman menilai SK Wali Kota Bogor tentang pencabutan IMB GKI Yasmin itu merupakan perbuatan mal-administrasi. SK yang dikeluarkan Wali Kota Bogor itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan pengabaian kewajiban hukum, serta menentang putusan Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor 127 PK/TUN/2009.

Pada 18 September lalu, batas waktu yang diberikan Ombudsman berakhir, namun Wali Kota Bogor tetap membandel. Akibatnya, jemaat GKI Yasmin tetap tak bisa beribadah di lahan dan gedung yang mereka miliki secara sah itu. Mereka terpaksa beribadah di trotoar di dekat gereja.

Itu pun selalu diintimidasi Pemkot Bogor, Satpol PP, dan pihak-pihak lain dengan alasan mengganggu ketertiban umum. Akhirnya, sejak beberapa minggu lalu, jemaat GKI Yasmin memindahkan tempat ibadahnya di rumah-rumah jemaat secara bergantian. Tapi, apa yang terjadi? Bahkan ibadah di dalam rumah pun masih juga diintimidasi.

Itulah pengalaman konkret saya saat beribadah solidaritas dengan jemaat GKI Yasmin di rumah salah seorang jemaatnya, di kompleks perumahan Taman Yasmin, Minggu 22 Januari 2012. Sebelum ikut ibadah, dengan diantar seorang kawan, saya menyempatkan diri melihat-lihat lahan GKI Yasmin yang terletak di pinggir jalan cukup besar bernama Jalan Abdullah bin Nuh.

Ternyata, jauh dari bayangan saya semula, gedung gereja yang baru “seperempat jadi” itu berada dalam “jarak aman” dari permukiman warga. Artinya, tak mungkin suara-suara ibadah dari dalam gereja akan mengganggu warga. Begitupun soal parkir kendaraan, rasanya akan bisa diatur agar tertib.

Persis di sebelah kanan gedung gereja yang belum jadi itu ada bengkel motor, di seberangnya ada pertokoan dan kantor sebuah media cetak lokal. Sejajar dengan gereja, namun dipisahkan dua lajur jalan masuk dan keluar permukiman, ada supermarket yang lahannya cukup luas.

Jadi, sekali lagi, kalau dianggap mengganggu warga, itu alasan yang sangat mengada-ada, sama mengada-adanya dengan alasan Diani Budiarto yang pernah mengatakan nama jalan tempat GKI Yasmin berada itu bernuansa agama tertentu.

Minggu pagi itu saya menyaksikan sendiri aparat kepolisian maupun Satpol PP yang standby di sekitar lokasi GKI Yasmin berjumlah lebih dari cukup (dibandingkan dengan orang-orang yang berdemo menolak keberadaan GKI Yasmin di sana).

Ada kendaraan water canon, barakuda, dan beberapa kendaraan lain milik kepolisian yang menunjukkan mereka sesungguhnya dalam keadaan siap siaga untuk bertindak tegas menghalau para pengacau. Selintas saya berpikir, situasi saat itu seperti hendak menghadapi serangan musuh yang akan datang dalam jumlah besar.

Tapi begitulah, polisi dan Satpol PP hanya berjaga-jaga tanpa melakukan tindakan apa pun meski kelompok penolak GKI Yasmin itu berorasi terus-menerus di sekitar lahan gereja.

Akhirnya saya dan kawan yang mengantar tadi pun pergi menuju rumah warga yang kali itu dijadikan tempat ibadah, yang kira-kira berjarak 300 m dari lahan GKI Yasmin. Di teras rumah ternyata sudah ada Lily Wahid (anggota DPR dari F-PKB).

Baru kira-kira 40 menit ibadah berjalan, tiba-tiba dari depan rumah terdengar seruan-seruan provokatif dari anggota kelompok penolak GKI Yasmin. Jumlah mereka kira-kira 50-an, tetap masih kalah banyak dengan jumlah polisi dan Satpol PP yang standby di sekitar rumah.

Mereka menghendaki kami segera mengakhiri ibadah dan membubarkan diri. Namun, kami bersiteguh melanjutkan ibadah sampai selesai. Sementara di luar rumah terjadi ketegangan, yang membuat Lily Wahid harus beberapa kali beradu argumentasi dengan para penolak GKI Yasmin maupun polisi dan Satpol PP yang cenderung menginginkan ibadah segera diakhiri dan kami bubar dari rumah itu.

Banyak yang bisa saya paparkan tentang pengalaman beribadah solidaritas dengan jemaat GKI Yasmin, Minggu pagi itu.

Namun ada hal-hal lain yang lebih penting untuk dikemukakan, bahwa sebenarnya kasus ini mudah untuk diselesaikan, asalkan: 1) hukum ditegakkan (putusan MA dilaksanakan); 2) presiden, sesuai janjinya kepada pemimpin PGI di rumahnya di Cikeas, 16 Desember lalu, bersedia turun tangan langsung menyelesaikan masalah ini; 3) presiden memerintahkan Kapolri untuk menjamin dan melindungi hak-hak jemaat GKI Yasmin.

Last but not least, kasus GKI Yasmin mencerminkan sedang meningkatnya intoleransi di tengah masyarakat. Tak bisa tidak, pemerintah harus serius menyikapinya.

*Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan.

Riset : kulit manggis hambat penuaan

 

 

http://www.antaranews.com/berita/295699/riset–kulit-manggis-hambat-penuaan

Riset : kulit manggis hambat penuaan

Kamis, 2 Februari 2012 20:03 WIB | 1474 Views

Jus kulit manggis Peneliti manggis dari Fakultas Teknologi Pertanian IPB Dr Indah Yuliasih (kanan) memperagakan cara membuat jus kulit manggis di Kampus IPB Baranangsiang, Bogor, Jabar, Kamis (2/2).(FOTO ANTARA/Jafkhairi)

Berita Terkait

Bogor (ANTARA News) – Sebuah riset yang dilakukan ilmuwan Institut Pertanian Bogor menemukan bahwa kulit buah manggis (Garcinia mangostana L) dapat bermanfaat untuk menghambat proses penuaan
(anti-aging).

“Pada kulit bagian dalam buah manggis terdapat senyawa `xanthone`, yang merupakan bahan aktif yang bersifat anti-kanker dan anti-oksidan yang sangat tinggi, bahkan beberapa kali lipat melebihi kekuatan vitamin C dan E, di mana `xanthone` juga mampu menghambat proses penuaan,” kata Dr Ir Indah Yuliasih, peneliti Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB di Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Usai pemaparan mengenai “xanthone juice” di Kampus IPB Baranangsiang, kepada ANTARA ia mengemukakan bahwa “xanthone” adalah kelompok senyawa bioaktif yang mempunyai struktur cincin enam karbon dengan kerangka karbon rangkap.

“Turunan `xanthone` berupa @-mangostin, merupakan komponen yang paling banyak terdapat pada kulit manggis,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa “xanthone” dari kulit manggis itu menunjukkan bahwa pada buah tersebut, “limbah” berupa kulit tersebut dapat bermanfaat bagi kesehatan.

“Selama ini, buah manggis hanya diambil manfaat pada buahnya saja, padahal justru pada kulitnya bermanfaat dan punya nilai ekonomi yang lebih tinggi,” katanya.

Menurut dia, di pasaran saat musim panen buah manggis seperti sekarang antara Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram.

“Padahal, bila diambil bagian dalam kulitnya yang mengandung “xanthone”, untuk ukuran 350 mililiter bisa mencapai Rp200 ribu,” katanya dan menambahkan bahwa sejumlah negara seperti Amerika Serikat,
Malaysia dan Thailand secara ajeg kiriman ekspor dari Indonesia.

Pelaku bisnis di negara-negara tersebut, katanya, mengimpor buah manggis Indonesia dalam bentuk segar, namun sebenarnya yang “diincar” adalah justru kulit buah tersebut.

“Karena itulah kita sampaikan kepada khalayak luas bahwa kulit buah manggis ini, bila mampu diolah secara `integrated` akan memberikan nilai tambah ekonomi yang jauh lebih tinggi, sehingga jangan hanya berorientasi impor buah segarnya saja,” katanya.

Menurut data Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian yang dilansir akhir Desember 2011 (http://pphp.deptan.go.id/), berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS), ekspor manggis yang lazim disebut “exotic fruit” untuk periode Januari dan Februari 2010 mencapai 8.225 ton melejit 91 persen dibandingkan volume ekspor Januari-Februari 2009 yang hanya 4.285 ton.

Sementara nilainya melejit 120 persen dari 2.781.712 dolar AS di Januari-Februari 2010 menjadi 6.310.272 dolar AS.

Disebutkan bahwa kinerja ekspor manggis pada dua bulan pertama tahun 2011 mendekati realisasi ekspor sepanjang 2009 yang volumenya 9.987 ton dengan nilai 6.451.923 dolar AS.

Manggis yang diekspor umumnya berasal dari daerah penghasil utama di sentra produksi manggis, seperti Tasikmalaya, Purwakarta, Bogor, Sukabumi, Lampung, Kampar, Purworejo, Belitung, Lahat, Tapanuli
Selatan, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Trenggalek, Blitar, dan Banyuwangi.
(T.A035/R010)Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Konvensi Basel: Mencegah Kolonialisasi Limbah Beracun

Thursday, 02 February 2012 06:41

Pelarangan impor limbah B3 dilakukan Pemerintah RI sejak 1990-an. Hanya saja, pelarangan itu tidak pernah dilakukan secara langsung, melainkan setahap demi setahap. Berikut peraturan-peraturan yang dibuat untuk melarang impor limbah B3:

1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 349/Kp/XI/1992 tentang Larangan Impor Limbah Plastik
Peraturan ini hanya memuat ketentuan tentang larangan impor limbah plastik dari jenis polimer etilena, polimer sterena, polimer vinil klorida, kopolimer vinil asetat dan vinil klorida yang vinil asetatnya dominan.

2. Keppres Nomor 61 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Konvensi Basel
Keppres ini ditandatangani pada 12 Juli 1993 sebagai bentuk ratifikasi Konvensi Basel yang mengatur tentang ketentuan impor limbah B3 lintas negara.

3. PP Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah B3
PP ini disahkan pada 30 April 1994 dan memuat beberapa aturan pokok impor limbah B3. Beberapa di antaranya adalah:
a. Pewajiban setiap badan usaha penghasil limbah B3 untuk mengolah sendiri limbahnya atau yang tidak mampu mengolah sendiri diwajibkan menyerahkan limbahnya kepada pusat-pusat pengolahan limbah yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang (Bapedal).
b. Pelarangan tanpa pengecualian pemasukan limbah B3 dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia.
c. Kebijaksanaan untuk membolehkan pengiriman limbah B3 dari Indonesia ke negara lain setelah mendapatkan persetujuan dari negara penerima dan izin dari Pemerintah Indonesia.

4. PP Nomor 12 tahun 1995 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah B3
Pengesahan PP ini dianggap sebagai langkah mundur karena impor limbah yang tadinya dilarang total kini diperbolehkan dengan beberapa pengecualian. Ketentuan ini kemudian memberikan peluang bagi berdirinya industri-industri baru yang menggunakan limbah B3 sebagai bahan bakunya. Ketentuan ini akhirnya dicabut dengan terbitnya UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23/1997, yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32/2009.

5. Kepmenperindag Nomor 520/MPP/Kep/8/2003
Aturan ini kembali menegaskan pelarangan total impor limbah B3 tanpa perkecualian. (MAR)

                                                                                         ===========

Konvensi Basel: Mencegah Kolonialisasi Limbah Beracun

Thursday, 02 February 2012 06:36
E-mail Print PDF

Konvensi Basel adalah perjanjian internasional untuk mengurangi perpindahan limbah berbahaya antarnegara. Secara khusus, konvensi ini diberlakukan untuk mencegah pengiriman limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani sejak 22 Maret 1989 dan dinyatakan berlaku sejak 5 Mei 1992.

Konvensi Basel lahir karena adanya kekhawatiran makin meningkatnya perdagangan limbah berbahaya ke negara berkembang. Beberapa kasus membuktikan kekhawatiran itu, misalnya kasus Koko pada 1988, ketika lima kapal mengangkut 8.000 barel limbah berbahaya dari Italia ke kota kecil Koko di Nigeria. Mereka menyewa lahan di Koko seharga US$ 100 per bulan untuk tempat pembuangan limbah. Oleh banyak negara berkembang, praktek ini dikenal dengan nama “kolonialisasi limbah beracun”.

Dengan Konvensi Basel, perdagangan ilegal limbah dimasukkan sebagai tindak pidana. Sayang, Konvensi Basel tidak memuat sanksi bagi pelakunya. Isu krusial lain adalah belum disahkannya Basel Ban Amendment yang memuat larangan total perdagangan semua jenis limbah B3 lintas negara, termasuk limbah elektronik. Isu ini selalu menjadi isu panas dalam setiap pertemuan para pihak Konvensi Basel.

Negara-negara maju umumnya menentang pengesahan aturan ini. Sejauh ini, ada 178 negara pihak Konvensi Basel yang menyetujui pemberlakuan amandemen itu. Sayang, jumlah itu belum memadai untuk melakukan pengesahan amandemen tersebut. Diperlukan dukungan 17 negara, termasuk Amerika Serikat, agar ketentuan itu berlaku efektif. (MAR)

 

Hapus Biaya Siluman

02.02.2012 13:11

Hapus Biaya Siluman

Penulis : Faisal Rachman/Parluhutan Gultom/Mohamad Ridwan/Vidi Batlolone/Fransisca Ria

(foto:dok/ist)

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akhirnya menyerah, setelah buruh tidak mau menurunkan permintaan upah minimum mereka dalam pertemuan tripartit antara Apindo, serikat pekerja, dan Gubernur Banten Atut Chosiyah yang difasilitasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Rabu (1/2) malam.

Dua dari enam butir kesepakatan yang dibuat memastikan bahwa upah minimum untuk buruh Tangerang tidak akan turun dari ketetapan yang dibuat gubernur sebesar Rp 1.527.000.

“Kami terpaksa menyerah. Pemerintah sudah tidak didengar oleh buruh. Buruh menguasai semuanya,” ujar Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi, usai pertemuan, Rabu malam.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining, salah satu perwakilan dari buruh Tangerang, menyatakan, meski dua dari enam butir kesepakatan lainnya masih menyudutkan posisi buruh, poin kesepakatan bahwa Apindo harus mencabut gugatan di PTUN dan SK Revisi Gubernur soal penetapan upah tetap diberlakukan, menunjukkan kemenangan buruh.

Namun ia meyakini tanpa aksi mogok yang mereka lakukan selama ini dan ancaman mogok yang akan digelar jika tak ada kesepakatan, tuntutan mereka tak mungkin dipenuhi.

“Kalau tidak ada ancaman dari kami, pemerintah tidak akan merespons itu,” ujarnya, saat dihubungi Kamis (2/2) pagi.

Sumber SH mengatakan, sikap “menyerah” Apindo ini dilakukan karena pihak kepolisian tidak bisa memberikan kepastian keamanan, terkait aksi demo yang akan dilakukan buruh Tanggerang.

“Dalam mediasi tersebut, kepolisian jelas-jelas mengatakan tidak bisa memberikan kepastian pengamanan,” ucapnya.

Sofjan sendiri secara tidak langsung mengakui ancaman demo besar yang akan dilakukan buruh itulah yang membuat mereka “mengalah”. “Kami mengalah karena tidak mau mereka melakukan itu,” ujarnya.

Sofjan bahkan mempersilakan perusahaan atau pabrik berjuang sendiri ke gubernur, dengan meminta surat rekomendasi penangguhan, jika belum sanggup membayar upah minimum. “Kami tidak bisa membela lagi,” ujarnya.

Sejumlah pengusaha sebelumnya menyatakan, jika mereka harus memenuhi tuntutan upah minimum, dipastikan bisnis mereka bangkrut. Kepala Dinakertrans Kabupaten Tangerang Heri Heryanto, Rabu (1/2) siang, mengungkapkan, pelaku usaha bahkan mengancam hengkang.

“Kami banyak mendapat laporan dari perusahaan yang keberatan menerapkan UMK. Sebagian perusahaan itu mengancam akan hengkang dari wilayah Kabupaten Tangerang,” katanya.

Menurutnya, hingga kini 93 perusahaan sudah menyatakan keberatan dengan pemberlakuan upah sektoral yang ada dalam revisi SK Gubernur Banten tersebut. “Yang ditolak oleh pelaku usaha adalah UMS, sedangkan soal UMK pelaku usaha tidak terlalu keberatan. Pelaku usaha mengancam hengkang ke wilayah lain seperti Cikampek atau Sukabumi,” katanya.

Ketua Apindo Chris Kanter mengatakan, beberapa investor telah berniat merelokasi pabrik mereka. Apindo menganjurkan agar mereka tetap di Indonesia, jangan sampai pindah ke luar negeri.

Menurutnya, yang mengancam merelokasi pabrik banyak perusahaan asal Korea, Jepang, dan Taiwan. Apindo menganjurkan mereka memindahkan pabriknya ke daerah Jawa Tengah, lantaran memiliki iklim investasi yang paling bagus.

Namun pengamat perburuhan Wahyu Susilo mengatakan, paradigma bahwa kenaikan upah buruh memperburuk iklim investasi sudah saatnya dibongkar. “Iklim investasi rendah itu bukan karena upah buruh tinggi. Paradigma ini harus diubah,” ujarnya.

Riset yang pernah ia kerjakan dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) di awal 2000-an menunjukkan bahwa 30 persen dari biaya produksi yang dikeluarkan pengusaha merupakan biaya siluman alias biaya-biaya yang harus mereka keluarkan untuk pungutan-pungutan liar.

Artinya, jika pemerintah tegas dalam menindak pungutan liar dan cukup transparan dalam membuat kebijakan investasi, tak perlu “bersembunyi” di balik upah buruh rendah untuk mempromosikan investasi di Indonesia. “Pemerintah harus berani menghapus biaya siluman, bukan promosi upah murah,” kata Wahyu.

Jika tidak, konflik-konflik perburuhan akan terus terjadi dan memperburuk iklim investasi. Sementara itu, buruh sendiri, dengan satu-satunya posisi tawar yang mereka miliki adalah tenaga, tidak punya cara lain untuk memperbaiki nasib selain mogok, saat pemerintah tidak bisa memperbaiki situasi hidup mereka.

“Filosofi Hukum Perburuhan Indonesia adalah upaya melindungi buruh karena posisi mereka yang lemah di depan pengusaha. Mestinya, pemerintah kembali pada filosofi ini,” ujar Wahyu.

Gubernur Dikumpulkan

Sementara itu, Jumat (3/1) besok, Kementerian Perekonomian akan mengumpulkan seluruh gubernur se-Indonesia untuk membahas upah buruh.

“Rapat pada hari Jumat dengan gubernur membahas beberapa hal yang terkait peraturan perundang-undangan, PP yang perlu penegasan-penegasan, dan yang perlu disinkronisasi agar tidak terjadi sesuatu pemahaman yang berbeda terhadap sebuah PP,” ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jakarta, Rabu.

Pertemuan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tersebut, menurut Hatta, perlu dilakukan untuk mencari kesamaan atau sinkronisi dalam peraturan perundang-undangan atau PP agar tidak menimbulkan tumpang-tindih aturan.

“Insya Allah akan ketemu titiknya dan kami sudah membahas ini cukup lama, sehingga formula-formula yang baik untuk pengusaha maupun serikat pekerja itu cukup adil,” tuturnya.

Hatta menuturkan, dalam pertemuan besok, pemerintah pusat akan menekankan agar pembayaran upah buruh tidak terlambat dan tertunda-tertunda. “Harus dibahas komprehensif secara tripartit. Tidak boleh menyimpang,” katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan perusahaan besar dengan kemampuan dan keuntungan yang besar harus terdorong meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Kepentingan pekerja yang didukung pengusaha harus lebih utama dari kepentingan politik apa pun.

“Saya berharap tidak ada kepentingan lain kecuali para pekerja yg didukung pengusaha di mana para pekerja bekerja, bebaskan dari kepentingan politik apa pun, kepentingan ini kepentingan manusia, kesejahteraan,” tuturnya. (CR-28)

 

_

Bangsa Tanpa Visi Ekologi

Jumat
3 Febuari 2012

Bangsa Tanpa Visi Ekologi

Marison Guciano

Jika pohon terakhir telah ditebang, ikan terakhir telah ditangkap, sungai terakhir telah mengering, manusia baru sadar bahwa uang tak bisa dimakan. Suku Indian

Jared Diamond dalam bukunya, Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (2005), memasukkan Indonesia, selain Nepal dan Kolombia, sebagai peradaban yang mungkin dekat dengan keruntuhan.

Krisis ekologi, seperti yang kini terjadi di Indonesia, disebut Diamond sebagai salah satu persoalan yang mendasari keruntuhan peradaban pada masa lalu. Ia mencontohkan kepunahan bangsa Viking Norse di Skandinavia gara-gara tak sengaja menyebabkan erosi dan penggundulan hutan sehingga menghancurkan sumber daya mereka.

Diamond juga mengangkat sejarah Ankor Wat, peradaban bangsa Maya, Kepulauan Easter, bangsa Zimbabwe, dan lembah Sungai Indus sebagai pelajaran penting bagaimana seharusnya kita memperlakukan alam.

Krisis ekologi

Kekhawatiran Diamond bahwa Indonesia akan mengalami tekanan lingkungan paling buruk sudah terbukti. Sepekan terakhir, bencana banjir menenggelamkan puluhan kabupaten dan kota.

Bencana ekologi, seperti banjir, sebenarnya bukan yang pertama. Sepanjang tahun, bencana serupa rutin menerjang pelosok negeri seolah tak mungkin berkesudahan. Pada musim kemarau, bencana kekeringan sering kali melanda; penduduk kesulitan air bersih dan petani tak bisa lagi mengairi lahan pertanian.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, dalam dua tahun terakhir (2010-2011) terjadi 3.830 bencana alam yang melanda Indonesia dengan jumlah korban meninggal 2.973 orang dan 112.664 rumah rusak. Banjir, banjir bandang, kekeringan, dan tanah longsor disebutkan BNPB sebagai bencana yang paling dominan melanda Indonesia.

Fenomena alam, seperti cuaca buruk tingginya intensitas curah hujan, sering kali menjadi kambing hitam atas sumber dari segala sumber malapetaka ini. Padahal, bangsa yang tak pernah punya visi ekologi merupakan pangkal sebab menurunnya daya dukung lingkungan dan hadirnya bencana ekologi di sekitar kita.

Kawasan hutan yang terus beralih fungsi menjadi permukiman, industri, lahan pertanian, dan perkebunan; pembalakan liar yang marak; gaya hidup hedonis yang tak ramah lingkungan juga pangkal sebab ketidakseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Di lain pihak, dana-dana rehabilitasi hutan dan penanggulangan bencana justru bergulir tidak tepat sasaran, dikorupsi mafia-mafia anggaran.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mencatat, hingga 2011, 42,96 juta hektar—setara 21 persen dari total luas daratan Indonesia—telah diizinkan negara untuk kegiatan eksplorasi pertambangan. Untuk kelapa sawit, dari rencana 26.710.800 ha telah terealisasi 9.091.277 ha. Sementara alih fungsi ekosistem rawa gambut mencapai 3.145.182 ha.

Berdasarkan data Forest Watch Indonesia (2009), dalam kurun waktu 60 tahun terakhir, tutupan hutan di Indonesia berkurang dari 162 juta ha menjadi hanya 88,17 juta ha pada 2009 atau setara dengan sekitar 46,3 persen dari luas total daratan Indonesia.

Bersamaan musnahnya puluhan juta hektar tutupan hutan itu, punah pula jutaan keanekaragaman hayati di dalamnya. Padahal, keanekaragaman hayati berfungsi sebagai penyedia sumber air dan kebutuhan nyata jutaan penduduk, penyedia tanaman obat, sumber stok genetik, regulasi iklim, pencegah bencana alam, serta penjaga keseimbangan ekosistem.

Keputusan penting

Sepanjang sejarah Indonesia, bangsa ini sering kali mengambil keputusan keliru terkait masalah ekologi. Sebutlah obral izin pengusahaan hutan, maraknya kebijakan alih fungsi hutan lindung, pemberian keistimewaan bagi konglomerat kehutanan melalui penghapusan utang.

Belum lagi terbitnya PP No 22/2008 yang dinilai kontroversial karena memberi keistimewaan bagi petambang untuk menambang di hutan lindung, pasifnya penegakan hukum lingkungan, hingga masyarakat yang menganggap orangutan sebagai hama sawit sehingga layak dibantai seperti baru-baru ini terjadi di Kalimantan Tengah.

Diamond telah meninggalkan warisan berharga sebagai bahan pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk mengambil sebuah keputusan penting terkait masa depannya. Seperti dikatakan Diamond, kekeliruan membuat keputusan akan menyebabkan bangsa ini mempercepat kepunahan sendiri.

Marison Guciano Mahasiswa Pascasarjana UI; Liaison Officer Orang Utan Republik Education Initiative (OUREI) dan Juru Kampanye Sekretariat Kerja Sama Pelestarian Hutan Indonesia

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/02/03/02185284/bangsa.tanpa.visi.ekologi
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers