Archive for the ‘esai’ Category

8 Strategi Mencegah Stroke

8 Strategi Mencegah Stroke

Bramirus Mikail | Asep Candra | Senin, 16 Januari 2012 | 11:28 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Stroke atau hilangnya sebagian seluruh fungsi neurologis (saraf) yang terjadi secara mendadak kini menjadi salah satu penyakit yang cukup serius di Indonesia, karena jumlah kasusnya yang terus bertambah.

Di negara maju seperti Amerika Serikat, stroke menempati urutan ketiga sebagai penyebab kematian. Sedangkan di Indonesia, stroke adalah penyebab kematian terbesar dan penyebab kecacatan tertinggi.

“Diperlukan strategi untuk menghadapi stroke. Data di Indonesia menunjukkan bahwa 8,3 per 10.000 penduduk menderita stroke,” kata dr. Ekawati Dani Yulianti, SpS, spesialis saraf dari Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi, saat seminar Healty Brain for Healthty Life, di Jakarta, Sabtu (14/1/2012).

Bahkan lanjut Eka, sebanyak 23 persen pasien yang dirawat di rumah sakit akibat stroke berujung pada kematian.

Ada banyak faktor risiko yang memicu timbulnya stroke seperti hipertensi, diabetes mellitus, rokok, hiperkolesterolemia, sindrom metabolik, penyakit jantung, dan konsumsi alkohol berlebih. Tetapi, faktor risiko ini sebenarnya dapat diubah dengan cara tatalaksana gaya hidup.

Berikut ini adalah beberapa strategi jitu mencegah stroke seperti diungkapkan oleh dr. Eka :

1. Diet Sehat dan Seimbang

Diet sehat dan seimbang dapat diartikan dengan mengonsumsi banyak buah dan sayuran segar, susu rendah lemak, rendah kolesterol dan rendah natrium (asupan garam harian tidak boleh melebihi 2.300 mg atau sekitar 1 sendok teh)

2. Aktivitas fisik secara teratur

Latihan dengan tingkat sedang (akumulasi 30-60 menit) 4 sampai 7 hari dalam minggu. Misalnya, jalan santai, jogging, bersepeda, berenang. Untuk pasien berisiko tinggi direkomendasikan untuk mengikuti program yang diawasi secara medis.

3.  Kendalikan Berat Badan

Mempertahankan Indeks Massa Tubuh (IMT) pada kisaran 18,5 sampai 24,9 kg/m2 dan lingkar pinggang kurang dari 80 cm bagi wanita dan kurang dari 90 cm bagi pria (standar Asia Timur dan Selatan).

4.  Stop Merokok

Rokok merupakan salah satu faktor pemicu terbesar terjadinya stroke. Segera berhenti merokok dan sebisa mungkin tinggal di lingkungan yang bebas dari asap rokok. Ada beberapa cara untuk menghentikan kebiasaan merokok dengan terapi pengganti nikotin (permen karet, patch) dan terapi tingkah laku.

5. Batasi Konsumsi Alkohol

Mengonsumsi alkohol sebenarnya tidak akan menjadi masalah asalkan tidak berlebihan. Konsumsi alkohol sebaiknya cukup dua gelas standar atau kurang per hari. Untuk pria, tidak boleh lebih dari 14 gelas per minggu. Sedangkan untuk perempuan kurang dari 9 gelas per minggu.

6. Kendalikan Hipertensi

Menurunkan tekanan darah yang tinggi sampai target kurang dari 140/90 mmHG (tanpa penyakit penyerta lain).

7. Kontrol Gula Darah

Bagi penderita diabetes, target penurunan tekanan darah lebih agresif kurang dari 130/80. Kontrol gula darah dengan target HbA1C <6,5 persen.

8. Hiperkolesterolemia

Bagi penderita kolesterol tinggi (hiperkolesterolemia), pemberian statin dan modifikasi gaya hidup dengan target kadar kolesterol LDL kurang dari 100 mg/dl.

The Myth of Privatization in China

The Myth of Privatization in China

Komentar  suryana <gsuryana@indo.net.id>,in: tionghoa-net@yahoogroups.com , Friday, 27 January 2012, 23:58

Menurutku tulisan aneh, ujung ujungnya keluar dari WTO.
Bila China mengawasi jenis produksi dan melepaskan kepemilikan swasta
menurutku masih wajar, dengan kondisi seperti ini minimal pemerintahan tidak
buang uang dalam bentuk kredit ke perusahaan abal abal.

Dan hal ini setahuku berlaku di negara maju lainnya, semisal Jepang, dimana
semua data perusahaan terdata rapi, sehingga investor maupun pembeli tidak
repot mencari perusahaan yg di tuju nya.

Memang berbeda dengan Indonesia, dalam hal ini BPS. bila kita meminta data
perusahaan maka semuanya ada mengenai eksistensinya sudah bangkrut dan belum
tidak jelas, karena update nya hanya mengisi yg akan eksis.

Krisis ekonomi Amerika sulit teratasi karena sudah kadung ketinggian upah
buruhnya, sedang buruh disana berbeda dengan di Europa yg kompakan, negara
manapun yg dijadikan target penyebab krisis Amerika pada akhirnya akan tetap
membal ke diri sendiri.
+++++++++++++

The Myth of Privatization in China
January 25, 2012 E. David Ferriman

There is the illusion that the People’s Republic of China is transforming
from a communist state to a more capitalist society, like that of the United
States. The reality is dangerously different. The “Socialist Market System”
(SMS), as the Chinese call it, is very much what the name implies—a
socialist system—and it is honing in to wipe out its economic competition:
the United States.

While there are industries with private ownership in China, they are
“secondary and service industries,” according to economist Dr. Pat Choate.
The key strategic industries are still controlled by the Chinese government,
and they keep a heavy hand on the so-called private ownership in their
country. This result- based system is likely a key reason China had the
world’s largest trade surplus in 2010.

Last year’s numbers speak for themselves; the U.S. needs to export more than
it imports. We will never be able to accomplish this goal while we are
locked in unfair trade agreements or are members of the World Trade
Organization (WTO). Exports mean good jobs, industry and manufacturing.
Imports mean dead-end jobs in the service industry and working for companies
like Walmart as we watch our money get shipped overseas.

China undermines the WTO, keeping the U.S. at a grave disadvantage. Chinese
nationalism seems to place the world economy at risk by abusing the ideals
of “free trade.” When Congress attempts to compensate for unfair subsidies,
China files complaints against us with the WTO. The U.S. is left on the
short end of the stick both at home and abroad. If the U.S. is only buying
imports, without selling exports, we lose.

China is now defeating us by using mercantilist policies. They are using a
results-based system as their one national party looks out for the
betterment of China, rather than a two party system battling for their own
interests. China realizes what the U.S. used to know: industry is key to
national security.

China has fine-tuned its economy to compete. By regulating foreign
investment, the Chinese government limits investors and maintains tight
control. This gives China funding and expert direction, yet they lose no
ground. It is the opposite in the open market system of the United States,
which allows a massive liquidation of wealth-producing companies to foreign
nations like China.

Though the U.S. should avoid socialism, our leaders could learn from China’s
example. If we are ever to regain ground in global trade we must be able to
compete with other countries. America needs a results-based capitalist
system: regulated capitalism.

Henry Ford knew what he was doing when he priced his automobiles at a level
his workers could afford. He created a market, and put the money he spent on
labor right back into his own pocket. This is the type of foresight American
companies and government need today.

Consumers are smart enough to look for the best deal for them now. They
cannot be expected to buy American products in an effort to help our economy
if the prices are too high. This would just increase our already escalating
private debt. To be truly competitive, shoppers must be encouraged to buy
domestically, as shoppers in China do, with higher prices placed on foreign
imports.

Free trade allows countries to bring their cheaply made goods into the
country at minimum costs. By importing goods and charging less, sometimes
even below production cost, these companies can target and eliminate
American competition one by one.

We need to enact protective tariffs that will allow U.S. manufacturers to
compete with the low wages and lax environmental regulations of China and
other nations. Our lack of tariffs forces American corporations to outsource
everything: manufacturing, information technology, and even art and
animation. Too many American jobs are outsourced to countries like India,
China and Mexico. This means that China exports even more products into the
U.S. under American brand names, while the only product we export to China
is our money.

The United States has worked hard to get where we are, only to lose
everything in the past few decades. We need to compete in global trade
competition. As we stand right now, we are losing. Rather than lower our
standards on living, food, and environmental protection, we must get out of
free trade agreements and organizations so we can create fair trade
conditions that protect our ability to compete. Then will we be able to
reinstate tariffs and bring our jobs back fairly—through competition. Only
when the prices and products are competitive can everyone truly win.

Said Aqil: Syiah Tidak Sesat

Jum’at, 27 Januari 2012 | 00:41 WIB

Said Aqil: Syiah Tidak Sesat

 

TEMPO.CO, Jakarta–Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengatakan ajaran syiah tidak sesat dan termasuk Islam seperti halnya Sunni. “Di universitas Islam mana pun tidak ada yang menggap syiah sesat,” katanya saat dihubungi Tempo Kamis malam 26 Januari 2012. Said merujuk pada kurikulum pendidikan pada almamaternya Universitas Umm Al Quro di Arab Saudi yang dikenal sebagai pusat Wahabi yang keras. “Wahabi yang keras saja menggolongkan Syiah bukan sesat,” ujarnya.

Oleh karena itu Said heran dengan pernyataan Menteri Agama yang menilai syiah adalah ajaran sesat. Dalam kurikulum Al Firqoh Al Islamiyah ajaran Khawarij, Jabbariyah, Muktazilah, dan Syiah masih dinilai sebagai Islam. “Ulama Sunni seberi Ibnu Khazm menilai Syaih itu Islam,” katanya.

Meski Syiah dan Sunni berbeda, lanjut Said, umat Islam tidak perlu mempertajam perbedaan. “Dalam Sunni saja banyak perbedaan yang tajam, misalnya penganut Imam Syafii dan Hanafi, itu saja berbeda tajam, apalagi Syiah,” katanya. Fatwa NU mengenai Syaih, Said menambahkan, pernah dikeluarkan pada 2006 yang menyebutkan Syiah bukan aliran yang sesat. “NU tidak pernah keras,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan Suryadarma yang juga kader Nahdlatul Ulama, Said menilai hal itu tidak pantas disampaikan. “Yang dikedepankan harusnya ukhuwah dan toleransi,” katanya. Said berharap Suryadarma Ali meminta maaf atas pernyataannya itu. “Saya setuju dengan permintaan maaf itu,” katanya. Said menilai permintaan maaf Suryadarma Ali bertujuan untuk menguatkan persatuan bangsa.

AKBAR TRI KURNIAWAN

Kebebasan Beragama Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi

Kebebasan Beragama Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi

Selasa, 11 Mei 2010 | 08:41 WIB

TEMPO Interaktif,  Setelah ditunggu beberapa waktu, akhirnya Mahkamah Konstitusi memberi putusan tentang uji materi Undang-Undang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Mahkamah Konstitusi memutuskan tetap mempertahankan undang-undang tersebut dan menolak mencabutnya, karena undang-undang itu diperlukan untuk menjaga kerukunan umat beragama dan dibutuhkan untuk pengendali ketertiban umum (Koran Tempo, 20 April 2010). Mahkamah Konstitusi juga menegaskan, jika pembatasan tentang penyimpangan dan penafsiran ajaran agama tidak diatur, dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik horizontal.

Putusan yang sudah lama dinantikan oleh para pendukung dan penolak undang-undang tersebut menimbulkan pro-kontra yang tidak sederhana. Bagi para pendukung undang-undang tersebut, putusan itu dianggap sebagai berkah bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mendengarkan suara mayoritas umat. Namun pihak yang mengajukan uji materi terhadap undang-undang itu menilai putusan tersebut adalah bentuk nyata dari otoritarianisme negara yang hanya mendengarkan kelompok mayoritas tanpa mempertimbangkan eksistensi kelompok minoritas.

Sehubungan dengan itu, yang juga penting untuk dikaji adalah bagaimana sesungguhnya masa depan kebebasan beragama dan berkeyakinan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Tampaknya pemerintah Indonesia saat ini mengalami sindrom politik paranoid berupa ketakutan terhadap kekuatan kelompok massa. Terbukti kekuatan massa tampak lebih dipertimbangkan dibanding logika perlindungan terhadap minoritas. Eksistensi kelompok penghayat kepercayaan, masyarakat lokal, kelompok keagamaan minoritas, serta gerakan keagamaan baru (the new religious movement) yang selama ini menjadi korban dari UU Penodaan Agama itu kurang diacuhkan hak-haknya. Sebelum ini, kelompok minoritas dan pejuang hak-hak minoritas juga menerima kenyataan pahit dengan ditolaknya uji materi tentang UU Pornografi/Pornoaksi.

Kondisi faktual
Jika kita baca dengan sungguh-sungguh dan penuh penghayatan, dengan jelas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Dari ketentuan konstitusi tersebut, jelas bahwa setiap warga negara diberi hak untuk memilih dan menentukan agamanya, tanpa harus mengikuti kelompok mayoritas atau agama yang dipeluk oleh orang tua, saudara, pemimpin, atau atasannya. Hal ini karena kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah salah satu dari hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijamin eksistensinya oleh negara. Secara lebih terperinci, ayat-ayat dalam Pasal 28 UUD 1945 menegaskan dengan jelas tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia itu.

Tapi realitas di lapangan sering menunjukkan fakta-fakta yang berkebalikan dengan ketentuan konstitusi di atas. Terbukti individu dan masyarakat tertentu sering kali harus atau secara terpaksa mengikuti ketentuan pemerintah yang diatur di bawah UUD 1945. Misalnya orang yang menganut aliran Sunda Wiwitan, masyarakat Samin, atau agama-agama lokal yang lain, ketika membuat kartu tanda penduduk atau mengajukan surat nikah diharuskan mencantumkan dan mengisi kolom agama dengan memilih satu di antara enam agama yang diakui sah oleh pemerintah. Dengan begitu, tampak jelas bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia itu harus berjalan beriringan dengan logika formal negara. Pemerintah sering kali menggunakan UU Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sebagai dalil konstitusi untuk menekan warga yang mencoba membangkang.

Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Undang-Undang Tahun 1965 ini sering dipakai oleh kelompok mayoritas untuk mengekang serta membatasi kebebasan beragama dan berekspresi kaum minoritas. Kita tentu belum lupa penyerangan dan pengusiran para pengikut Ahmadiyah di berbagai penjuru daerah di Indonesia beberapa waktu lalu. Meski jelas-jelas bahwa perbuatan itu melanggar hak-hak asasi manusia, anehnya pemerintah malah melegitimasi pembatasan keberadaan Ahmadiyah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tahun 2008 yang dasar hukumnya adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia dan UU tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dengan keluarnya SKB tersebut, yang terjadi bukannya sepinya konflik horizontal dan terciptanya kehidupan yang damai, namun malah perbuatan main hakim sendiri yang berdasarkan hukum alam (natural law) bahwa yang kuat yang akan menang (survival of the fittest).

Dari fakta di atas terlihat jelas bahwa kebebasan beragama di Indonesia sebelum pengajuan uji materi UU Tahun 1965 ini pun sudah mengalami kondisi yang memprihatinkan. Besar kemungkinan, setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, kelompok mayoritas yang merasa lebih punya materi, massa pendukung, dan dukungan legitimasi dari pemerintah akan semakin mengesampingkan hak-hak kaum minoritas. Apalagi hal ini ditambah dengan maraknya politisasi agama yang sering dilakukan dan digemari oleh para pemimpin di Indonesia, baik pemimpin politik maupun pemimpin organisasi agama. Bisa jadi jemaat Ahmadiyah, penganut agama lokal, new religious movement seperti Lia Aminuddin dan SUBUD, serta kelompok yang difatwa sebagai “aliran sesat” oleh MUI akan semakin susah bernapas hidup dan beribadah di Indonesia. Meskipun sejatinya, sebagai warga negara, mereka seharusnya berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama sebagaimana warga negara yang lain.

Netralitas
Berkaitan dengan itu, Juergen Habermas menyatakan bahwa berbagai kasus tentang kebebasan beragama pada dasarnya adalah menguji sejauh mana netralitas negara. Meskipun negara seharusnya berdiri pada posisi yang netral dalam menjalankan dan mengupayakan penegakan kebebasan beragama, sering kali kelompok agama dan budaya mayoritas berusaha untuk mengintervensinya. Dalam kondisi yang demikian itu, sering kali dominasi dan kekuatan kelompok mayoritas bisa memaksa negara untuk mengabulkan kepentingan mereka dibanding memproteksi hak-hak kaum minoritas. Dalam hal ini, moral demokrasi sering tergantikan oleh prosedur formal yang memberikan legitimasi pada negara untuk memenangkan kelompok mayoritas (Religious Tolerance-The Peacemaker for Cultural Rights, 2003). Besar kemungkinan, ini karena negara lebih bisa melakukan bargaining position dan melakukan barter politik dengan kelompok-kelompok yang punya kekuatan massa itu.

Melihat kenyataan seperti itu, agar masa depan kebebasan beragama tidak semakin suram, negara, masyarakat, dan kelompok agama sudah seharusnya lebih mengedepankan moralitas dan prinsip perlindungan terhadap kelompok minoritas. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak bersedia mencabut dan merevisi UU tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Tahun 1965, bukan berarti masyarakat bisa seenaknya menghakimi dan mengadili kelompok minoritas yang dianggap sesat. Penyesatan dan pemberian stigma penyelewengan terhadap suatu kelompok sudah seharusnya tidak hanya berdasarkan pada nalar teologis dan yuridis, namun juga harus mempertimbangkan nalar sosiologis dan rasionalitas publik. Hal itu pun harus juga diuji secara obyektif berdasarkan prinsip-prinsip dalam UUD 1945 yang secara tegas melindungi kebebasan beragama, berkeyakinan, dan memproteksi hak-hak asasi manusia warga negara Indonesia.

Akhirnya negara harus berdiri pada pihak yang netral dan tidak memihak salah satu kelompok. Masyarakat pun seharusnya menjadi nilai toleransi dan fakta pluralisme di sekitar mereka sebagai sarana untuk melakukan kerja sama hal-hal yang baik. Daripada sibuk melakukan penyesatan atau mengusut penodaan agama, lebih indah jika masyarakat memperkaya kerja sama antaragama dan antarkelompok untuk tujuan-tujuan kemanusiaan, seperti mengentaskan angka kemiskinan, memajukan pendidikan, memberantas korupsi, serta memperbaiki moral bangsa yang saat ini sedang terkoyak. Jangan sampai Indonesia menjadi terkenal sebagai negara yang masyarakatnya yang gampang mengkafirkan dan menyesatkan saudara/tetangganya sendiri.

Democracy bashing: on corruption and peace in Aceh

Democracy bashing: on corruption and peace in Aceh

Olle Törnquist, Oslo | Fri, 01/27/2012 10:39 AM

Indonesia changes. In 1998, suddenly, democracy stood for everything good. Even Soeharto’s cronies and generals clung to it. Now, by contrast, it tends to be blamed for everything bad.

A major example is how even radical NGOs and the liberal media often argue that corruption is because democracy and decentralization have paved the way for crooked politicians. The dictum is that freedom and elections may be good for other purposes, but obviously not for fighting corruption. For this there must be separate means, “just look at Singapore”. Another more recent claim is that elections had to be postponed “to save peace in Aceh”.

How come that democracy which was seen as fundamental in fighting corruption, collusion and nepotism under Soeharto is now deemed to generate corruption? And how could the agreement on inclusive democracy in Aceh, which facilitated peace and reconstruction, be projected as a threat toagainst peace?

One answer is that the decriers’ definition of democracy differs from that in unbiased studies. Most scholars of the development of democracy agree that the aim of democracy is popular control of public affairs on the basis of political equality – while the means to reach this aim include institutions such as human rights, equal citizenship and justice, rule of law, free and fair elections, representative parties and interest organizations in addition to free media, culture, academe and citizen associations.

So although liberal democrats then claim that it is enough if all individuals have the chance to use these means, while social democrats say that democratization must also include the enhancement of the underprivileged’s social and political capacity to give them a fair chance too, both agree that the basic concepts enable unbiased studies of the extent to which the various means of democracy promote the aim of democracy.

In Indonesia however, the increasingly common definitions of democracy are dichotomous and limited to a few of the institutional means, typically the “negative freedoms” (against the state) and fair elections. This might make some sense in static world wide measurements, but it is deceptive in analyses of the dynamics of democracy in a country or province.

One reason is that with such definitions no regression or improvement is possible, only either-or.

Another reason is that since democracy is so narrowly defined that even representation is ignored, it is hard to analyze whether freedoms and elections may improve if dissidents have the chance to, for instance, build interest organizations and thus better parties too.

Thus it is also difficult to analyze whether elections combined with better representation of middle- and working-class interests would be a way of fighting for the improved rule of law and against corruption, as in successful democratic countries.

No, when democracy is defined dichotomously, narrowly and procedurally, and then associated with corruption, the natural conclusion is that rule of law must be crafted and corruption must be resisted through undemocratic means, as for instance in Singapore.

But how can such misplaced analyses survive and even become popular? One reason is that the ignorant scholarship is politically useful. It is good for those who are against popular control of public affairs on the basis of political equality to be able to associate  democracy with poorly functioning freedom and elections and with corruption.

And it is fine for technocrats and civil society activists (who rarely win elections and  build representative popular parties and organizations) to first be able to say that they need to avoid crooked politics to promote better laws, rights and citizens’ self management through networks, campaigns and lobbying — and then forget that this has typically required tactical alliances with  rulers, businessmen, the army and religious leaders with quite separate different long term interests, as in Indonesia 1965 and as in Thailand from 2006.

There is a similar logic to the claim that elections had to be postponed to save peace in Aceh because GAM leaders in the Aceh Party (PA) boycotted them. This would have been easier to understand if the electoral rules had blocked PA, as they are designed to bar local parties in other parts of Indonesia. But in Aceh they were not! The problem was instead that the pioneering Helsinki-formula to foster peace by including all parties and groups in democracy has been undermined by major actors such as PA itself.

In face of the 2006 local elections, reformist leadex-commanders including the incumbent governor, Irwandi Yusuf, and related citizen activists could bypass autocratic GAM leaders by joining hands and running as independents. But even though the reformists won, they did not build a new party, develop strong democratic politics and foster popular movements but combined old command structures with government positions and opted for reconciliation within PA.

Making things worse, the citizen groups also neglected popular organization, focusing on their own small parties. So when also harassed and isolated by PA’s and Irwandi’s tactical understanding with President Susilo Bambang Yudhoyono’s Democratic Party in the 2009 parliamentary elections, the civil society parties suffered disastrous electoral losses and were disqualified from further participation.

Thereafter PA, which was now relieved from competing against local parties, also tried to prevent Irwandi and other leaders from running as independents in the upcoming local elections. So when the Constitutional Court upheld the national rights of independent candidates (pioneered in Aceh!), PA even resisted the legal system, obstructed democracy by boycotting the elections and generated fears that peace was at stake.

So although Irwandi has also, though to a lesser degree, weakened the crucial inclusive democracy, it is important to remember that the Constitutional Court’s decision to reopen registration was unavoidable primarily because of PA’s tampering with democracy and should not allow the party to benefit from the postponement of the elections at the expense of other candidates.

It is stronger democracy that is needed to save peace as well as to fight corruption, not the other way around!

The writer is professor of Political Science and Development Research, University of Oslo, was the academic director of Indonesia’s participatory democracy surveys and is the lead-author and co-editor of Aceh: The Role of Democracy for Peace and Reconstruction 2 ed. 2011, Singapore: ISEAS, and in Indonesian by PCD Press.

Menciptakan Kedamaian dalam Perbedaan

Menciptakan Kedamaian dalam Perbedaan PDF Print E-mail
Jumat, 27 January 2012 06:01
Ahmad Gelora Mahardika

Peneliti Politik Identitas dan Multikulturalisme

Universitas Gadjah Mada

INDONESIA muncul karena adanya sinergisitas dalam perbedaan. Negara ini lahir dari semangat reformasi: dari kolonialisasi menuju kemerdekaan; dari kemiskinan menuju kesejahteraan.

Namun, setelah merdeka, kita masih menjumpai kolonialisasi yang berlatar belakang perbedaan. Kita temukan dua unsur berseberangan di segala aspek. Di bidang politik kita kenal Jawa dan non-Jawa, di bidang hukum kita kenal kaum kebal hukum dan rentan hukum, dan di bidang sosial kita kenal mayoritas dan minoritas.

Indonesia yang dihuni berbagai suku, agama, ras, dan adat istiadat membuat kita ditakdirkan hidup dalam perbedaan. Multikulturalisme sejatinya bertujuan saling bekerja sama dan mengakui kesederajatan.

Kasus GKI Yasmin di Bogor, misalnya. Bagaimana mungkin keputusan Makhamah Agung (MA) bisa dibatalkan keputusan wali kota? Dari aspek hukum, wali kota jelas melakukan pelanggaran berat.

Religiositas

Kasus GKI Yasmin tak bisa dilihat sepotong demi sepotong. Kasus ini juga tidak bisa ditinjau dari aspek hukum semata. Ada sejumlah aspek yang menjadi latar belakang melebarnya kasus GKI Yasmin ini hingga berujung pada konflik antara masyarakat sekitar dan jemaat GKI Yasmin. Dalam kacamata sosial, terlihat jelas masyarakat masih tenggelam dalam fanatisme kelompok. Sebagaimana kita ketahui, religiositas masyarakat masih terbatas pada tataran formal, bukan substantif. Kita diajarkan untuk mencintai sesuatu dengan cara membenci yang lain. Hal itulah yang pada dasarnya telah menciptakan identitas semu. Perbedaan agama sejatinya tidak fundamental karena semua mengajarkan kasih sayang.

Dalam kacamata ekonomi, kasus ini juga merupakan gambaran tersirat bahwa ada kesenjangan ekonomi antara masyarakat mayoritas dan minoritas. Sebagaimana kita ketahui penguasaan besar ekonomi justru dipegang kaum minoritas, yang kebetulan juga mempunyai keyakinan minoritas. Hal itu menimbulkan stigma negatif dan mempunyai potensi konflik tinggi.

Berbeda dengan kaum mayoritas. Walaupun beberapa dari golongan ini telah mencapai taraf hidup yang mapan, sebagian besar masih berkutat dengan persoalan perut. Kesenjangan yang terstruktur inilah yang berpotensi menciptakan konflik horizontal.

Terkait dengan persoalan hukumnya, seharusnya tak perlu diperdebatkan lagi. Wali kota wajib menjalankan amanat MA dan karena sifat hukum adalah positif dan harus dieksekusi pihak terkait.

Solusi Kedamaian

Dalam kondisi pelik seperti ini harus ada pihak yang mengalah agar tercipta kedamaian. Aspek hukum bukan solusi yang bisa menyelesaikan problema ini. Karena terbukti sampai tahap kasasi di MA, wali kota Bogor tetap tidak bersedia memberikan IMB untuk GKI Yasmin.

Kita harus kembali melihat sejarah bangsa kita yang terlahir dalam perbedaan. Melihat perbedaan bukan sebagai rintangan, melainkan sebagai tahapan baru menuju sesuatu yang lebih baik. Wali Kota Bogor tetap keukeuh menolak memberikan IMB. Kita harus menghargai sikap tersebut sebagai konsistensi memperjuangkan keyakinan pribadinya.

Sikap masyarakat sekitar yang tetap menolak kehadiran GKI Yasmin juga harus tetap dihormati. Akan tetapi, sikap teguh jemaat GKI Yasmin yang tetap ingin beribadah di tempat tersebut juga harus kita hormati.

Dalam kondisi seperti ini harus ada salah satu pihak yang mengalah demi kebaikan bersama. MA sendiri secara tersirat menghendaki agar semua pihak menjalankan putusan MA. DPR juga mengharapkan ada solusi bersama untuk mengatasi permasalahan pelik ini.

Pemerintah Pusat selaku eksekutor kebijakan tertinggi harus mengambil sikap tegas untuk mengatasi problema ini. Presiden bisa menunjuk orang yang dihormati kedua pihak sebagai mediator untuk mengurangi ketegangan. Sebagaimana pada era Presiden Megawati, beliau menunjuk Jusuf Kalla untuk menengahi konflik Poso.

Jemaat GKI Yasmin bisa menerima klausul pemindahan area gereja ke tempat yang tak terlalu jauh dari lokasi awal. Mengalah demi persaudaraan dan kasih sayang tentu akan memunculkan simpati.

Kasus GKI Yasmin merupakan bukti konkret bahwa ada sebagaian kecil masyarakat kita yang belum menikmati kemerdekaan: merdeka untuk beribadah dan berkeyakinan. Bentuk kolonialisme yang kini kita alami tidak bisa kita atasi seperti cara-cara klasik lewat kekerasan. Sebagaimana filosofi kuno, banyak jalan menuju Roma. Sebagaimana pula kasus GKI Yasmin, banyak jalan menuju perdamaian. (*)

Gangguan terhadap Gereja, Keadilan Masih Sebatas Angan

26.01.2012 11:28

Gangguan terhadap Gereja, Keadilan Masih Sebatas Angan

(foto:dok/ist)

Kira-kira pukul 10 pagi cuaca cerah di Desa Waru, di antara perkebunan singkong. Umat Paroki Santo Joannes Baptista Parung mulai meninggalkan area gereja dengan tertib.

Namun di pintu gerbang, mereka disambut sekitar 30 demonstran yang sebagian usia remaja. Para pendemo mengenakan baju dan celana putih serta peci.

Ada juga yang menutup seluruh wajah, sambil membentangkan empat spanduk. Isinya hanya desakan agar pihak gereja Katolik tersebut menghentikan segala kegiatan keagamaan di Desa Waru, Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pagi itu, pendemo dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Parung, KH Madyasae dan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bogor.

Mereka menilai keberadaan gereja tersebut belum memenuhi persyaratan administratif, teknis bangunan gedung, dan persyaratan khusus. Demonstrasi penolakan seperti ini telah berlangsung sejak 2008 dan eskalasinya meningkat setiap kali menjelang Natal dan Paskah.

Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 dan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadat mengatur empat persyaratan untuk pendirian rumah ibadah.

Pertama, daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Kedua, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. Ketiga, rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Keempat, rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.

“FKUB tidak punya dasar yang kuat untuk tidak merekomendasikan pendirian rumah ibadah yang juga menjadi dasar pihak MUI Kecamatan Parung yang terus menolak keberadaan gereja Katolik,” kata Hendrikus Hena, panitia Pembangunan Gereja Katolik Paroki St Joannes Baptista Parung, kepada SH, Rabu (25/1) malam.

Alasannya, FKUB secara institusi belum pernah memverifikasi pengguna dan pendukung gereja, tapi atas dasar itulah mereka mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghentian Kegiatan Keagamaan di Paroki St Joannes Baptista Parung, ia menjelaskan.

Hendrikus mengatakan bahwa segala persyaratan telah dilengkapi lebih dari empat tahun lalu. Sementara itu, data yang diajukan terakhir, dukungan dari penduduk Desa Waru sudah mencapai 110 jiwa dan pernyataan para pendukung yang ditandatangi RT/RW sudah mencapai lebih dari 200 jiwa.

Itu berarti batas minimum persyaratan telah terpenuhi bahkan melebihi, terutama oleh masyarakat setempat.

Selama enam tahun ini pula kegiatan ibadah aman. Bahkan warga sekitar, termasuk RT dan RW setempat turut mengamankan jalannya ibadah. Umat Gereja Paroki pun terus bertambah, hingga kini mencapai sekitar 2.000 orang dari warga sekitar maupun desa/kabupaten lain.

Satu-satunya dukungan yang belum ada adalah dari FKUB Kabupaten Bogor, sejak diajukannya izin permohonan pembangunan gereja kepada Bupati Bogor Ref 08/II/PPG/2007 tanggal 1 Februari 2007 perihal Permohonan Izin Membangun Gereja Katolik St Joannes Baptista Parung.

Atas adanya perbedaan sudut pandang, Hendrikus berharap ke depan ada penyelesaian yang tidak merugikan kedua belah pihak. “Harapan ke depan agar semua elemen pemerintah yang berkompeten dalam hal pendirian rumah ibadah, lebih bijaksana dan arif demi keadilan semua anak bangsa,” seru Hendrikus.

Ibadah memang merupakan kebutuhan rohani bagi setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Entah, ibadah di gereja, masjid, wihara, pura, atau apa pun namanya.

Adalah tanggung jawab negara beserta aparaturnya untuk memberikan perlindungan bagi setiap rakyatnya dalam menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi, perlukah urusan hati manusia dengan Tuhannya dikorbankan hanya demi kejayaan suatu kelompok? (CR-19)

Kerentanan Pangan Indonesia Semakin Tinggi

Kerentanan Pangan Indonesia Semakin Tinggi
Kamis, 26 Januari 2012 | 15:33

[BANDAR LAMPUNG] Sektor pangan Indonesia saat ini berada pada level kerentanan pangan yang tinggi. Hal itu dipicu oleh lemahnya ke-swasembadaan pangan dan faktor perubahan iklim yang melanda akhir-akhir ini.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dalam seminar revitalisasi pertanian “Petani Bisa Kaya” di Lampung, Kamis (26/1) mengatakan, dalam upaya meraih swasembada pangan, Indonesia masih terbentur oleh berbagai macam persoalan, diantaranya ketersediaan lahan dari kebutuhan lahan belum kecukupan. Sehingga, dengan terpaksa kita harus tergantung pada bahan pangan negara lain yang sebenarnya bisa mengancam stabilitasi ekonomi, sosial dan politik Indonesia.

“Dari sekitar kebutuhan lahan yang 11-15 juta hektar, kita baru punya sekitar 7,7 juta hektar. Dari seluas lahan itupun kita menghadap masalah baru, yaitu terus berkurangnya lahan yang disebabkan oleh konversi peruntukan lahan ke sektor industri dan pemukiman,” katanya.

Adapun, kecepatan alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lain mencapai 100-110 ribu hektare per tahun (data fakultas pertanian UGM). Hal itu disebabkan oleh lemahnya konsep dan strategi pembangunan pertanian pemerintah, sektor pertanian di Indonesia dianggap makin menjadi tidak menarik bagi petani kecil hingga besar.

“Jangan salahkan mereka ketika harus terjebak dalam sistem ijon, perdagangan tak layak dengan tengkulak dan kemiskinan yang seolah tiada akhirnya,” ucap Irman.

Lebih lanjut, dia merinci, pendapatan perkapita petani padi sangat rendah. Misalnya saja petani yang memiliki lahan sawah satu hektar hanya mendapatkan keuntungan Rp 2,7 juta perbulannya. Jadi, bila petani Indonesia yang rata-rata memiliki 0,3-0,7 hektar maka mereka hanya dapat mengantongi Rp 540 ribu per bulan.

“Dengan jumlah 4-5 orang saja dalam satu keluarga, pendapatan itu jauh dari cukup. Belum lagi besarnya potensi kerugian karena perubahan iklim yang dengan sekejap bisa melenyapkan semua usaha dan investasi,” tambahnya.

Sementara itu, petani seluruh Indonesia, menurut Irman, harus menjadi orang kaya. Sebab, jika 50% petani itu kaya maka masalah bangsa bisa terselesaikan.

Namun sayangnya, angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian yaitu mencapai 30% dari seluruh komposisi jumlah tenaga kerja di Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan. Berbeda halnya dengan Selandia Baru di mana penduduknya hanya 6 juta dan jumlah produksi sapinya 30 juta dengan biri-biri 40 juta, namun bisa hidup berkelimpahan. “Dia (Selandia Baru, Red) bisa, kenapa kita tidak bisa,” ungkapnya. [O-2]

 

 

http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=33&id=61529
» Berita Nasional/Politik
27 Januari 2012 | BP
Penyuluh Mati Suri, Bali Terancam Krisis Pangan
Dunia pertanian di Bali terancam. Selain karena alih fungsi lahan, sektor pertanian juga ditinggalkan oleh krama Bali. Demikian pula infrastruktur irigasi mulai amburadul. Akibatnya, hasil pertanian tak mampu maksimal. Yang menyedihkan lagi, harga pertanian saat panen selalu anjlok. Semua itu akan mengancam krisis pangan di Bali.

Bali saat ini sangat tergantung dengan pasokan bahan makanan dari luar. Ini merupakan persoalan serius yang harus segera dipecahkan. ”Kita jangan merasa gagah karena mampu membeli bahan makanan dari luar daerah. Tetapi, harus bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan makanan,” kata pakar pertanian Universitas Udayana, Prof. Mertha, Kamis (26/1) kemarin.
Pria asal Penebel, Tabanan ini menjelaskan, sejatinya Bali memiliki sumber pangan yang melimpah. Namun, anehnya, puluhan ton beras dan sayuran mengalir ke Bali setiap hari dari luar.
Menurutnya, kondisi ini harus dipecahkan bersama dengan membuat tameng yang jelas bagi produksi bahan pangan di Bali. Salah satunya, memperbarui sistem pertanian yang ada.
Saat ini, kata Prof. Mertha, pola tanam pertanian di Bali amburadul, bahkan cenderung tak tertib. Kondisi ini yang memicu hama tanaman mengganas dan sulit dikendalikan. Persoalan ini bisa diatasi jika petugas penyuluh pertanian tak mati suri dan profesional sesuai bidangnya.
”Kami melihat penyuluh banyak yang mati suri, sehingga para petani tak mendapatkan bimbingan yang tepat,” kritiknya. Dia mencontohkan, ketika lahan petani terserang hama, peran penyuluh tak bisa maksimal. Bahkan, cenderung kurang mengerti metode penyelesaiannya. Penggunaan pola tanam para petani juga tak banyak melibatkan para penyuluh. Sehingga petani terpaksa menggunakan cara konvensional dan saling meniru.
Keadaan ini, kata Prof. Mertha, tak boleh terus dibiarkan. Dia berharap penyuluh bisa bekerja profesional. Petugas yang diturunkan sebagai penyuluh juga wajib mengetahui liku-liku pertanian. Ketika tak mampu menyelesaikan kasus pertanian, penyuluh melakukan konsultasi dengan para pakar pertanian.
Prof. Mertha menambahkan, selama ini pertanian selalu ditempatkan di urutan kedua. Hal ini terlihat dari program pemerintah yang belum sepenuhnya memikirkan nasib petani.
Ketua DPD HKTI Bali Prof. Nyoman Suparta menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam mengatasi permasalahan tersebut masih sebatas wacana. ”Program pemerintah dalam mengatasi permasalahan pertanian masih klise, pemerintah terlalu fokus pada produksi, padahal petani sudah cukup mampu di situ,” ungkap Nyoman Suparta, Rabu (25/1).
Menurutnya, visi pertanian adalah agribisnis tidak hanya berkutat pada produksi semata. Untuk itu pemerintah ke depan harus membangun dan menguatkan sistem pemasaran hasil pertanian. Pemerintah khususnya Dinas Pertanian harus kolaborasi dengan Disperindag dan stakeholders sebaik mungkin untuk membangun sistem pemasaran dengan jaminan kepastian.
”Pemerintah juga harus segera mendorong penguatan agroindustri pengolahan agar hasil panen cepat dan pasti tersalurkan ke pasar industri. Selain melakukan promosi fanatisme penggunaan produk pertanian lokal juga harus ditingkatkan,” sebutnya.
Dosen Pertanian Unwar Dr. Ir. I Gusti Bagus Udayana, M.Si. mengatakan, permasalahan yang dihadapi sektor pertanian secara umum adalah sifat pertanian yang mudah rusak, sehingga diperlukan teknologi pengemasan dan transportasi guna mengatasi masalah tersebut. Sebagian besar produk pertanian juga bersifat musiman dan sangat dipengaruhi oleh kondisi, sehingga aspek kontinuitas produk agroindustri menjadi tidak terjamin.
Dosen Fakultas Ekonomi Unwar Drs. I Wayan Arjana, M.M. mengatakan, pemerintah harus melakukan langkah kongkret untuk menyelamatkan pertanian. Mempertahankan lahan pertanian merupakan masalah mendesak yang harus segera diatasi oleh Pemprov Bali melalui program-program pemerintah dalam memajukan sektor pertanian.
”Selama ini upaya pemerintah untuk memajukan sektor pertanian masih sebatas wacana. Hingga kini belum ada program pemerintah yang mampu mengangkat sektor tersebut. Dampaknya alih fungsi lahan merajarela,” pungkasnya. (udi/par/bit)

Belajarlah Hingga ke Negeri China

Belajarlah Hingga ke Negeri China

REP | 27 January 2012 | 14:38


Hu Jintao (C), general secretary of the Central Committee of the Communist Party of China, Chinese president and chairman of the Central Military Commission, goes by car to inspect troops of the Chinese People’s Liberation Army to take part in a military parade for celebration of the 60th anniversary of the founding of the People’s Republic of China, in central Beijing, capital of China, Oct. 1, 2009. (Xinhua Photo)

“Mobil Kepresidenan Buatan sendiri”
Sukses Pak Jokowi dari Solo untuk memasarkan produk lokal berkearifan lokal, rupanya bukan orisinil dilakukan di Indonesia. Pejabat Tertinggi di China telah melakukannya dengan sangat elegan dan mengglobal. Gambar mobil diatas ini beserta caption-nya telah tercatat dilakukan pada tahun 2009. Mobil dengan merek  Hongqi HQE yang diproduksi the First Automobile Works of Changchun (FAW), di ibukota provinsi dari Jilin (dengan panjang 6.4 meters, lebar 2.05 meters  and tinggi 1.72 meters), ini telah menyita perhatian masyarakat umum di China dan juga dunia.
Mobil custom (pesenan) dikembangkan secara mandiri oleh industri negeri China untuk keperluan Presiden-nya. Telah mengadopsi kemampuan anti peluru terbaru, dan mesin pun boleh diadu kehalusan getarnya. Yang juga menarik adalah gril depan radiator yang mengadopsi garis-garis kipas lipat china dan lampu belakang mengambil tema lampu kerajaan china kuno. Demikian dilansir http://news.xinhuanet.com/english/2009-10/01/content_12159884.htm .
Beda Indonesia, beda China. Mereka punya obat berupa herbal-herbal dan mungkin hampir mirip dengan Indonesia kita punya jamu-jamu. Tidak mau dicap sebagai negara konsumtif saja, beberapa negara berkembang telah juga mengembangkan otomotif nasionalnya. Proton di Malaysia, Bajaj di India misalnya. Malah sudah menginvasi Indonesia.
Kita baru tersontak kalo mobil, motor, TV LED, Hape hingga pesawat tau-taunya bisa dihadirkan oleh tangan-tangan anak-anak SMK. Barulah cawe-cawe para tokoh ikutan mengapresiasi, menara gading teknologi Indonesia (BPPT dan menristek-nya) turut serta, plus para konglomerat dan taipan mencoba berhitung investasi Mobnas (yang dulu gagal walau kebijakan TOP DOWN). Sekarang dari bawah dikembangkan (bottom up) berakar rumput.
Kita tidak akan mau untuk gagal dan kalah di lubang yang sama. Negeri Tiongkok, tidak begitu saja menyerah dengan mekanisme pasar (yang diagung-2kan). Silent revolution telah dilaksanakan dengan elegan China semenjak 10 tahun lalu (dimana kita baru terbangun dari SI KRISMON).
Nabi kita (menurut hadits yang sahih) juga telah menyuruh kita: “Belajarlah hingga ke negeri China”….. kalau pemimpin kita berkomitmen yang satu, momentum-momentumnya telah dibukakan oleh yang Maha Kuasa: (1) Mobnas telah diapresiasi dengan baik, (2) Semua unsur telah dipersatukan dalam satu visi “Kita bisa jadi negeri Produsen” Mandiri dan berdikari, (3) Membentuk budaya cinta produk anak negeri bisa menjadi trending topic di sosial media.
Semoga kita bisa sebanding dengan negeri-negeri dan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Bukannya negeri dimana: Naik Angkot diperkosa, kalo jalan kaki disikat mobil pemadat!
Wa Allahu alam bissawab

Report: Vatican official warns pope of corruption

 Report: Vatican official warns pope of corruption

Associated Press – Wed, Jan 25, 2012

VATICAN CITY (AP) — The Vatican says it has no comment on a media report that an Italian prelate was transferred to Washington as papal ambassador after he wrote to the pope complaining about corruption in the awarding of Vatican contracts.

http://news.yahoo.com/report-vatican-official-warns-pope-corruption-135902512.html

Transfer of Vatican Official Who Exposed Corruption Hints at Power Struggle
By ELISABETTA POVOLEDO Published: January 26, 2012

VATICAN CITY — An Italian television program about the transfer of a whistle-blowing Roman Catholic prelate has caused consternation at the Vatican and prompted speculation about a power struggle among senior clerics in the church.

Broadcast Wednesday evening on the private network La7, the program centered on confidential allegations by Archbishop Carlo Maria Viganò that he had made enemies within the Curia and beyond after rooting out corruption and financial mismanagement in the Vatican City administration.

 

The program showed several confidential letters written by Archbishop Viganò early last year to Pope Benedict XVI and the Vatican secretary of state, Cardinal Tarcisio Bertone. In the letters, Archbishop Viganò, who was then the second-ranking official in the part of the Curia that administers Vatican City, asked to be allowed to continue cleaning up the Holy See’s financial affairs.

 

Instead, he was removed from his post and named the papal nuncio, or ambassador, to the United States.

The host of the television program, Gianluigi Nuzzi, said in an interview: “I’ve never heard of a top cleric who reveals episodes of corruption directly to the pope; it’s a first. And what happens? He is stopped from pursuing his objectives and gets sent away from the Holy See.”

 

But the Vatican dismissed the program as “superficial and biased,” and the Rev. Federico Lombardi, a Vatican spokesman, said that the choice of Archbishop Viganò for the post in Washington, “one of the most important roles in Vatican diplomacy, given the importance of the country and of the Catholic Church there, is proof of unquestionable respect and trust.”

read more

http://www.nytimes.com/2012/01/27/world/europe/archbishop-viganos-transfer-hints-at-vatican-power-struggle.html

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers