Archive for the ‘esai’ Category

Petani Tak Berdaulat atas Tanah

Komentar:awind <j.gedearka@upcmail.nl>,in: nasional-list@yahoogroups.com, Saturday, 17 December 2011, 5:59:
S
ejak ORBA UU pertanahan justru dibuat saling tumpang tindih yang hakekatnya justru demi mengabdi pemilik modal.

 

 

http://berita.liputan6.com/read/367844/uu-pertanahan-dinilai-kurang-berpihak-kepada-rakyat

UU Pertanahan Dinilai Kurang Berpihak kepada Rakyat

Desa Apridini dan Hengki Rahman

17/12/2011 02:15
Liputan6.com, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Pertanahan pada Sidang Paripurna, Jumat (16/12). Meski begitu, banyak isi UU yang harus diperbaiki karena dinilai kurang berpihak pada rakyat.

Pelaksanaan sidang diwarnai interupsi dari sejumlah anggota Dewan. Sebagian dari mereka minta agar UU diperbaiki, terutama dalam hal kepemilikan tanah bagi masyarakat.

Peraturan kepemilikan tanah sangat penting karena banyak terjadi sengketa yang sampai merenggut nyawa manusia. Tragedi Mesuji di Lampung misalnya. Peristiwa tersebut adalah potret kegagalan pemerintah dalam melindungi rakyatnya, terutama untuk masalah pertanahan.(ULF)

                                                                                           ========

16.12.2011 14:03

Petani Tak Berdaulat atas Tanah

Penulis : Inno Jemabut/Effatha Tamburian/Ruhut Ambarita/Ninuk Cucu Suwanti

(foto:dok/ist)

JAKARTA - Insiden Mesuji yang dilaporkan sejumlah petani ke Komisi III DPR minggu ini hanyalah puncak dari gunung es kasus sengketa lahan yang menghadap-hadapkan petani dengan pihak perkebunan atau pertambangan dan aparat keamanan.

Data yang dimiliki Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menunjukkan bahwa intensitas konflik tanah meningkat dari tahun ke tahun.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (RUU PTUP) dikhawatirkan akan mempertinggi intensitas konflik ini. Hingga berita ini diturunkan, upaya pengesahan RUU tersebut berlangsung alot. Mayoritas anggota DPR tak setuju RUU tersebut disahkan sekarang, meskipun pemimpin sidang paripurna telah mengetok palu.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang memimpin rapat paripurna DPR memutuskan tetap mengesahkan RUU PTUP menjadi UU dengan memberi kesempatan kepada masing-masing satu utusan setiap fraksi guna melakukan sinkronisasi pasal-pasal yang dipermasalahkan.

Namun, banyak catatan berupa minderhedsnota yang disampaikan sejumlah anggota pansus penyusun UU itu. Arif Budimanta (FPDIP) mengemukakan banyaknya pasal dalam UU yang tidak konsisten dengan konsiderannya yang diambil dari UUD 1945. “Janganlah kita sahkan UU yang kontraproduktif,” ujarnya.

Hal serupa diungkapkan Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo bahwa UU PTUP terlalu banyak mendukung investor ketimbang membela kepentingan masyarakat.

“Saya sampaikan minderhedsnota. Masih banyak keberatan, saya sebagai pribadi menyampaikan itu,” katanya. Dimyati Natakusumah dari PPP sempat meminta UU tersebut ditunda pengesahannya karena terlalu menempatkan masyarakat pada posisi yang lemah.

Ketua Panitia Khusus RUU PTUP Daryanto Mardiyatno mengakui selama pembahasan UU PTUP banyak materi didiskusikan secara alot dan panjang. Misalnya terkait pengalihan lahan setelah penetapan lokasi, jenis-jenis ganti rugi atau kompensasi, definisi kepentingan umum hingga perlindungan dan penggunaan hak-hak politik dan hukum para pihak terkait.

UU ini kemudian mengatur antara lain ketentuan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui proses petahapan, yakni perencanaan, persiapan dan pelaksanaan.

“Dengan demikian, pengadaan tanah yang diselenggarakan pemerintah harus memiliki perencanaan yang matang, pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin yang mewakili pemerintah dalam kesempatan tersebut mengklaim UU tersebut sudah lebih mengedepankan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keiikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.

Masalah ganti rugi juga sudah jelas karena tersedia beberapa pilihan, berikut jika ada keberatan bisa diajukan ke pengadilan negeri bahkan hingga kasasi ke Mahkamah Agung.

UU PTUP yang disahkan tegasnya akan meminimalkan spekulasi harga tanah yang selama ini banyak menghambat proses pembangunan. Spekulasi tanah sudah banyak merugikan masyarakat di berbagai level. UU tersebut juga telah mengatur sumber dana untuk PTUP bisa dari APBD/APBN dan juga BUMN/D dan BHMN yang mendapat tugas khusus dari pemerintah.

UU PTUP memang multikompleks dan terkait dengan berbagai sektor. Saat ini ada sektor yang ruang lingkupnya termasuk dalam sektor kepentingan umum seperti penyediaan lahan untuk infrastruktur listrik, tetapi selama ini tidak termasuk dalam jenis kepentingan umum yang pengadaan tanahnya harus dijamin oleh pemerintah.

UU tersebut juga memastikan adanya 18 jenis kegiatan pembangunan yang dikategorikan sebagai kepentingan umum, antara lain jalan tol, kereta api dan lain-lain.

Sekjen AMAN Abdon Nababan mengkhawatirkan RUU tersebut akan memberikan perlindungan kepada para pengusaha untuk merampas tanah yang sebenarnya milik ulayat. “Kalau bisa RUU ini jangan disahkan, karena pertumpahan darah akan semakin banyak,” katanya kepada SH, Kamis (15/12) petang.

Menurutnya, rakyat selama ini sama sekali tidak menolak pembangunan, asalkan hak-hak masyarakat terlindungi oleh pemerintah. Pasalnya, selama ini tidak ada satu pun UU yang melindungi tanah ulayat.

Ia mencatat sekitar 5.000 kasus perlawanan masyarakat terhadap para perusahaan telah terjadi hampir di seluruh Indonesia. AMAN telah menangani kasus sengketa lahan tersebut sejak 1999 sampai saat ini yang berjumlah sekitar 2.500 kasus di seluruh Tanah Air. “Paling banyak kami menangani kasus perebutan tanah adat di Papua,” ucapnya.

Dari 2.500-an kasus, Abdon mencatat, paling banyak adalah kasus tanah ulayat yang diambil alih untuk proyek-proyek pembangunan, perkebunan kelapa sawit, serta hutan tanaman industri. “Kategori kasus kebanyakan dengan perusahaan yang dapat izin dari pemerintah daerah maupun pusat yang membolehkan mengambil tanah ulayat,” tuturnya.

Terkait insiden Mesuji yang dilaporkan sejumlah petani ke Komisi III DPR, Abdon mengatakan bahwa itu hanya contoh dari konflik tanah yang selama ini terjadi di Indonesia. Wakil Ketua MPR Hadjrianto Tohari juga mengatakan hal senada. Ia menilai kasus Mesuji merupakan puncak dari kasus-kasus yang sama.

“Kasus semacam ini sangat banyak terjadi di negeri ini. Kasus Mesuji ini hanyalah puncak dari gunung es. Sebaiknya ada penyelesaian yang menyeluruh dan radikal sampai ke akar-akar permasalahannya,” katanya.

Menurut Hadjrianto, Pasal 5 TAP MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam memerintahkan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.

“Untuk mendahului langkah itu harus dimulai dengan pengkajian ulang seluruh peraturan perundang-undangan tentang agraria. Jadi, menurut TAP ini, landreform adalah satu-satunya kunci penyelesaian persoalan yang sudah sangat akut ini. Jika tidak, akan muncul kasus-kasus Mesuji yang baru. Percayalah,” ujar Hadjrianto.

Penguasaan Tanah

Data SPI menunjukkan sepanjang 2007 hingga 2011, luas tanah yang sedang dalam proses pengambil alihan oleh petani di perkebunan swasta mencapai 39.621 hektare (ha). Ada peningkatan antara tahun 2010-2011, sementara yang sudah dikuasai mencapai 2.930 ha.

Status tanah tersebut merupakan tanah telantar, tanah yang biasanya digarap oleh petani tetapi kemudian diklaim oleh perusahaan (perkebunan swasta). Contoh kasus di Rengas Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) di mana perusahaan pemilik HGU (Hak Guna Usaha perkebunan) mengambil tanah yang biasa digarap petani tanpa ganti rugi.

Jumlah keluarga yang tinggal di wilayah konflik perkebunan swasta di tahun 2011 mencapai 4.746, meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah kasus yang ada pada kawasan itu juga meningkat menjadi 29.

Di kawasan Perkebunan Negara (PTPN), luas tanah yang diambil alih petani mencapai 554 ha, sedangkan seluas 8.007 ha tanah masih dalam proses pengambilalihan oleh petani. Sebanyak 2.095 keluarga yang tinggal dalam wilayah konflik dengan perkebunan swasta tersebut. Sementara itu, jumlah kasus yang ada pada kawasan itu sebanyak 12.

Di kawasan hutan, luas tanah yang sudah diambil alih petani mencapai 42.180 ha, sedangkan seluas 108.583 ha tanah sedang dalam proses pengambilalihan. Sebanyak 8.875 keluarga tinggal dalam wilayah perkebunan tersebut.

Di kawasan TNI-Polri, seluas 652 ha tanah yang sudah dapat diambil alih oleh petani. Seluas 60 ha tanah yang sedang dalam proses pengambilalihan oleh kaum tani. Sebanyak 6.000 keluarga tinggal dalam wilayah konflik di area tersebut.

Menariknya, di kawasan tambang, belum ada tanah yang bisa diambil alih oleh petani. Ada sekitar 15.543 ha tanah yang sedang dalam proses pengambilalihan oleh mereka. (CR-28)

Kelautan Harus Jadi Prioritas Pembangunan Nasional

16.12.2011 13:57

Kelautan Harus Jadi Prioritas Pembangunan Nasional

Penulis : Mila Novita

(foto:dok/ist)

JAKARTA – Fokus pembangunan Indonesia seharusnya tidak lagi memprioritaskan aspek pembangunan darat, melainkan harus fokus pada konsep pembangunan kelautan.

Sebagai negara kepulauan yang bercirikan nusantara, parameter pembangunan bangsa ini harus berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pulau terluar. Pada kawasan tersebut, masyarakat sangat miskin, sehingga harus menjadi prioritas pembangunan demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik di sela-sela diskusi maritim yang diadakan SH, Kamis (15/12) sore.

Kiara mencatat sekitar 60 persen penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya di laut, dengan tingkat kemiskinan mencapai 20 persen dari total penduduk Indonesia.

“Ada 240 kabupaten kota di Indonesia itu kota-kota pantai yang berhadapan dengan laut. Sekitar 20 persen masyarakatnya yang miskin berasal dari pesisir. Jadi kalau kita berhasil menuntaskan kemiskinan di wilayah pesisir maka kita akan mengurangi angka kemiskinan,” ujarnya.

Saat ini, kata Riza, pemerintah telah salah mengambil arah kebijakan pembangunan yang berpusat pada model pembangunan darat. Padahal dalam empat dekade terakhir, model pembangunan darat yang berasal dari sektor tambang dan kehutanan hampir kolaps dan ambruk, yang ditandai dengan bencana ekologis dan kemiskinan.

“Jika tetap menerapkan pengelolaan tambang dan hutan berbasis daratan tadi, kalau ini terus menerus dilakukan maka bangkrutlah republik kita nanti,” ujarnya.

Menurutnya, model pembangunan yang fokus pada daratan telah membuat bangsa semakin terpuruk, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Hal itu ditandai dengan banyaknya kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial yang memuncak yang menggambarkan bentuk kegagalan pemerintah mengelola negeri kelautan ini.

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah belum mengambil sikap untuk melakukan model pembangunan kelautan yang sesungguhnya berpotensi besar dalam menyumbang perekonomian bangsa, serta dampak positif bagi lingkungan.

“Pembangunan kelautan khususnya pesisir belum diletakkan sebagai potensi yang prospek. Justru sebagai ancaman, bahkan dipinggirkan, sehingga kita bisa melihat pertumbuhan berada di daratan yang kotoran-kotoran dari sisa pembangunan yang ada, limbah industri, dan kendaraan dibuang ke laut, padahal justru masa depan kita berada di laut,” katanya.

Untuk itu, perlu adanya gerakan yang berinisiatif serta kolektif, baik materiil maupun moril demi mengembalikan arah dan model pembangunan negara ini, yang seharusnya berbasis kepulauan, baik di pesisir pulau kecil maupun besar.

Selain membangun model pembangunan kelautan di pesisir, Riza juga mengingatkan pemerintah harus fokus membangun moda transportasi laut, karena dapat menjadi urat nadi pembangunan suatu desa pesisir.

Dengan begitu distribusi pembangunan dan bahan pangan berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada lagi satu daerah tidak memiliki bahan baku. Sementara itu, kebanyakan bahan baku tidak bisa diolah.

Sekalipun akan melakukan pembangunan, Riza tetap menekankan pada pembangunan yang berprioritas lingkungan dan pembangunan yang dapat menyejahterakan rakyat. “Prioritas lingkungan menjadi satu parameter utama, karena sebagian besar tinggal di pulau kecil ketika lingkungannya rusak, maka ada implikasi terpuruknya ekonomi mereka terhadap ancaman bencana akan semakin besar,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, menurutnya, untuk membangun potensi kelautan ada dua dimensi yang harus dipegang, power dan interest. “Tapi interest tidak hanya sekadar ekonomi, tapi kesejahteraan lingkungan menjadi objek penting dan vital,” tuturnya.

Tumpang Tindih UU

Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) Max Rompas mengatakan, selama ini ada 12 undang-undang (UU) yang tumpang tindih dalam mengurusi masalah kelautan.

Dia mencontohkan tiga UU, di antaranya masalah keamanan angkatan laut mempunyai kewenangan sebagai penyidik di wilayah teritorial di kelautan berdasarkan UU Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) yang diterbitkan sejak zaman Hindia Belanda. Namun, kepolisian juga memiliki masalah UU sebagai penyidik di laut. “Jadi ini siapa yang mengurusi,” katanya.

Selain itu, UU pesisir laut yang dimiliki Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) juga tumpang tindih dengan UU pengelolaan sumber daya hutan yang ada di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) No 60 Tahun 1986. “Jadi kita bingung siapa yang berhak mengurusi masalah pesisir laut jika Kemenhut dan KKP mempunyai kewenangan yang sama,” ujarnya.

Dia melanjutkan, untuk UU masalah Taman Nasional Laut, Kemenhut juga memiliki perundang-undangan yang sama dengan UUD Perikanan yang dimiliki KKP, dalam hal mengurusi masalah yang sama. “Ini saja dulu, yang lain masih banyak lagi,” ucapnya.

Serbuan Ikan Impor

Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengatakan lautan Indonesia saat ini masih dijadikan sumber kebutuhan negara lain.

Ia mencontohkan di sektor perikanan. Saat ini hasil perikanan tangkap yang memiliki kualitas baik diekspor untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Sementara untuk dalam negeri disiapkan ikan impor yang biasa dijadikan bahan ikan asin atau ikan pindang.

Kondisi ini mirip dengan masa penjajahan, ketika Belanda melalui VOC meminta rakyat menanam tanaman yang dibutuhkan mereka.

“Akhirnya kita hanya berpikir mendapat devisa, padahal yang lebih penting kan menyiapkan SDM. Bagaimana mau berkualitas kalau konsumsinya bahan untuk ikan asin dan ikan pindang,” katanya.

Ia menambahkan, serbuan ikan impor untuk konsumsi langsung pun tidak mampu dibendung, khususnya dari China yang menguasai 38 persen pangsa pasar impor ikan nasional.

Tahun 2010, impor ikan dari China tercatat US$ 83.085.065, sementara dalam catatan UN Comtrade, ekspor ikan China ke Indonesia pada tahun yang sama US$ 170.538.748.

Artinya, ada selisih US$ 87.453.689 atau 51,28 persen yang diduga merupakan impor ilegal. “Dengan harga ikan diasumsikan US$ 2 per kg, maka ada sekitar 43.726,84 ton ikan ilegal masuk ke Indonesia pada 2010,” katanya.

Celakanya, ikan yang berasal dari China umumnya bukan ikan berkualitas, melainkan ikan yang biasanya digunakan sebagai bahan ikan asin atau ikan pindang.

Ia menduga, impor ikan ini terjadi akibat kurang maksimalnya produksi ikan tangkap nasional, khususnya selama 20 tahun terakhir.

Berdasarkan data FAO dan KKP yang dikutip Suhana, produksi ikan tangkap pada 1990 sebesar 2,67 juta ton dan hanya meningkat menjadi 5,38 juta ton pada 2010. Artinya, dibutuhkan 20 tahun untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dua kali lipat dari produksi pada 1990.

Itu baru perikanan yang masuk dalam perekonomian pesisir. Masih ada perekonomian maritim (perhubungan) yang bernasib sama, bahkan perekonomian landas kontinen (migas). “Banyak yang belum digarap, kita baru berkutat pada perikanan. Itu pun belum optimal, hanya sebatas eksploitasi,” tambahnya. (CR-27/CR-28)

 

The real definition of Terrorism


The real definition of Terrorism

Date: Thursday, December 15, 2011, 8:15 AM

Saturday, Dec 10, 2011 6:30 PM SE Asia Standard Time

The real definition of Terrorism

By Glenn Greenwald

The FBI yesterday announced
it has secured an indictment against Faruq Khalil Muhammad ‘Isa, a
38-year-old citizen of Iraq currently in Canada, from which the U.S. is
seeking his extradition. The headline on the FBI’s Press Release tells
the basic story: “Alleged Terrorist Indicted in New York for the Murder
of Five American Soldiers.” The criminal complaint
previously filed under seal provides the details: ‘Isa is charged with
“providing material support to a terrorist conspiracy” because he
allegedly supported a 2008 attack on a U.S. military base in Mosul that
killed 5 American soldiers. In other words, if the U.S. invades and
occupies your country, and you respond by fighting back against the
invading army — the ultimate definition of a “military, not civilian
target” — then you are a . . . Terrorist.
Here is how the complaint, in the first paragraph, summarizes the Terrorism charge against ‘Isa:

By “outside of the United States,” the Government means: inside Iraq, ‘Isa’s country. The
bulk of the complaint details conversations ‘Isa allegedly had over the
Internet, while he was in Canada, with several Tunisians who wanted to
engage in suicide attacks aimed at American troops in Iraq; he is not
alleged to have organized the Mosul attack but merely to have provided
political and religious encouragement (the network of which he was
allegedly a part also carried out a suicide attack on an Iraqi police
station, though ‘Isa’s alleged involvement is confined to the attack on
the U.S. military base that killed the 5 soldiers along with several
Iraqis, and the Terrorism indictment is based solely on the deaths of
the U.S. soldiers).
In an effort to depict him as a crazed, Terrorist fanatic, the
complaint includes this description of conversations he had while being
monitored:

Is that not exactly the mindset that more or less anyone in the world would have: if
a foreign army invades your country and proceeds to brutally occupy it
for the next eight years, then it’s your solemn duty to fight them? Indeed,
isn’t that exactly the mentality that caused some young Americans to
enlist after the 9/11 attack and be hailed as heroes: they attacked us on our soil, and so now I want to fight them?
Yet when it’s the U.S. that is doing the invading and attacking, then
we’re all supposed to look upon this very common reaction with mockery,
horror, and disgust– look at these primitive religious fanatic Terrorists who have no regard for human life
— because the only healthy, normal, civilized reaction someone should
have to the U.S. invading, occupying, and destroying their country is
gratitude, or at least passive acquiescence. Anything else, by
definition, makes you a Terrorist. That’s because it is an inherent
American right to invade or occupy whomever it wants and only a
Terrorist would resist (to see one vivid (and darkly humorous)
expression of this pathological, imperial entitlement, see this casual speculation from
a neocon law professor at Cornell that Iran may have committed an “act
of war” if it brought down the American drone that entered its airspace
and hovered over its soil without permission: “if it is true, as the
Iranians claim, that the drone did not fall by accident but was brought
down by Iranian electronic means, then isn’t that already an act of
war?”).
It’s one thing to condemn ‘Isa’s actions on moral or ethical grounds:
one could argue, I suppose, that the solemn duty of every Iraqi was to
respectfully treat the American invaders as honored (albeit uninvited)
guests, or at least to cede to invading American troops the monopoly on
violence. But it’s another thing entirely to label someone who does
choose to fight back as a “Terrorist” and prosecute them as such under
charges that entail life in prison (by contrast: an Israeli soldier
yesterday killed a
Palestinian protester in a small West Bank village that has had much of
its land appropriated by Israeli settlers, by shooting him in the face
at relatively close range with a tear gas cannister, while an Israeli
plane attacked a
civilian home in Gaza and killed a father and his young son while
injuring several other children; acts like that, or the countless acts
of reckless or even deliberate slaughter of civilians by Americans, must never be deemed Terrorism).
Few things better illustrate the utter meaninglessness of the word
Terrorism than applying it to a citizen of an invaded country for
fighting back against the invading army and aiming at purely military targets (this is far from the first time that Iraqis and others who were accused of fighting back
against the invading U.S. military have been formally deemed to be
Terrorists for having done so). To the extent the word means anything
operationally, it is: he who effectively opposes the will of the U.S. and its allies.
This topic is so vital because this meaningless, definition-free word
— Terrorism — drives so many of our political debates and policies.
Virtually every debate in which I ever participate quickly and
prominently includes defenders of government policy invoking the word as
some sort of debate-ending, magical elixir: of course President Obama
has to assassinate U.S. citizens without due process: they’re Terrorists; of course we have to stay in Afghanistan: we have to stop The Terrorists; President Obama is not only right to kill people (including civilians) using drones, but is justified in boasting and even joking about it, because they’re Terrorists; of course some people should be held in prison without charges: they’re Terrorists, etc. etc. It’s a word that simultaneously means nothing and justifies everything.
* * * * *
Here are two videos relating somewhat to this: (1)
Sen. Carl Levin claimed as part of the debate over the detention bill he
sponsored with John McCain that it was the Obama White House that
demanded the removal of language that would have exempted U.S. citizens
from military detention without charges:

(2) Last month, I sat for an hour-long interview
with Berkeley’s Harry Kreisler as part of that university’s
Conversations With History series. Although the event was nominally part
of my book tour, Kreisler was a very good interviewer who asked a lot
of probing questions unrelated to the book which I’m not generally asked
— about my background, intellectual influences and foundations, motives
— and so some may find this discussion worthwhile:

Follow Glenn Greenwald on Twitter: @ggreenwald.More Glenn Greenwald

GURU Dan ILMUWAN KRITIS Serta KONSISTEN

Kolom IBRAHIM ISA
Kemis. 15 Desember 2011
———————–
in:<nasional-list@yahoogroups.com> , Thursday, 15 December 2011, 20:16

GURU Dan ILMUWAN KRITIS Serta KONSISTEN

Prof Soetandyo Wignjosoebroto

Raih Yap Thiam Hien Award 2011

* * *

Ini berita penting sekali! Karena menyangkut masalah saling hubungan
antara HUKUM DAN KEADILAN. Lebih penting lagi, karena mengenai seorang
tokoh atau sosok ilmuwan maju. Dikatakan bahwa Prof Soetandyo
Wignjosoebroto adalah seorang guru, profesor, ilmuwan, cendekiawan.
Tahun ini PROF SOETANDYO WIGNJOSOEBROTO dianugrahi YAP THIAM HIEN AWARD
2011.

Anugerah Yap Thiam Hien Award, biasanya disampaikan kepada yang
bersangkutan, sekitar HARI PERINGATAN DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK AZASI
MANUSIA . PBB, 10 Desember 1948.

Di kalangan masyarakat kita. — pasti tidak kecil jumlah ilmuwan, guru,
cendekiawan, budayawan, yang punya dedikasi pada ilmu dan masyarakat,
pada profesinya. Tetapi juga punya motivasi dan dedikasi terhadap
kebenaran dan keadilan.

Demikianlah kita mengenal sosok ilmuwan sejarah (UGM)seperti mendiang
Prof Sartono Kartodiredjo (1921-2007). Terhadap sejarah Indonesia ia
memelopori agar bersikap –menurut cara pandang Indonesia. Prof Sartono
adalah mantan mahasiswa pasca-sarjana bimbingan Prof.Dr Wertheim, ketika
ia mengambil Ph.D-nya di Universitas Amsterdam. Adalah Prof Sartono ini
juga yang memboyong tidak kurang dri 3000 buku ilmiah hibah dari
perpustakaan Prof Wertheim, untuk perpustakaan “Wertheim Collection”, di
Universitas Gajah Mada.

Prof Soetandyo Wignjosoebroto dinilai *memiliki komitmen, dan
kredibilitas yang tinggi dalam upaya-upaya untuk pembelaan dan
perlindungan Hak Asasi Manusia untuk masyarakat Indonesia. *Penilaian
ini dikemukakan oleh kalangan “Yayasan Studi Hak-Hak AzasiManusia”,
yaitu sebuah lembaga yang memberikan anugerah “PENGHARGAAN YAP THIAM
HIEN”, atau “YAP THIAM HIEN AWARD”, sebagaimana lebih populer dikenal
masyarakat.

Bersama Soetandyo yang dianugerahi Yap Thiam Hien Award juga adalah
mendiang Asmara NABABAN (meninggal 2010). Seorang akhli hukum aktivis
pro-demokrasi yang tak kenal lelah dan tidak takut kesulitan. Pada saat
meninggalnya, dia menjabat Ketua Dewan Pengurus Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat (Elsam) dan anggota Badan Pengurus Komunitas
Indonesia untuk Demokrasi (KID). Fokus perhatian dan perjuangannya
adalah hak asasi manusia dan demokrasi.

* * *

Untuk sekadar menyegrkan ingatan pembaca sekitar kegiatan Yayasan
Hak-Hak Azasi Manusia yang memberikan Yap Thiam Hien Award 2011, kepada
Prof Soetandyo Wignjosoebroto, mari kita simak ulang catatan mengenai
siapa-siapa saja yang telah dianugerahi Yap Thiam Hien Award.

Mereka itu yang terpenting a.l adalah Haji Johannes Cornelis Poncke
Princen. Kita kenal dia sebagai mantan serdadu KNIL yang memihak,
bergerilya sehidup semati dan berjuang demi membela dan mempertahankan
Republik Indonesia dan kemudian menjadi aktivis dan pejuang hak-azasi
manusia di Indonesia. Kegiatannya ini konsiten dilakukannya sampai akhir
hidupnya.

Tulis s.k. AS New York Times (12 Maret 1998) — “Keputusannya untuk
berjuang bersama gerilyawan Indonesia, disamakannya dengan keputusan
serdadu AS di Vietnam yang bergabung dengan Viuetcong”. Mengenai
Suharto, kata Princen, “Fikirkan tentang hukum karma. Suharto tak
mungkin memboyong hutang-hutangnya (pada rakyat Indonesia) ke kuburanya.
Ia harus diingatkan bahwa (hukum) karma menantikannya. Apapun yang
dilakukannya (huikum) karma menantinya”. Kata-kata ini diucapkan oleh
Poncke Princen beberapa bulan sebelum Suharto digulingkan oleh prahara
Mei 1998. Memper dengan r a m a l a n Djoyoboyo. Kiranya bukan itu,
tetapi adalah pengalaman perjuangannya dan perhitungan politik dan
keyakinannys bahwa keadilan akan selalu mengejar pelaku-pelaku
pelanggarnya, — yang membuat Poncke Princen yakin benar bahwa sekali
tempo Suharto akan terguling.

* * *

Lalu penyair dan aktivis pro-demokrasi WJI THUKUL, yang juga dapat
Penghargaan Yap Thiam Hien. Pejuang anti-Orba ini ‘hilang’. Diduga Wiji
Thukul telah jadi korban “Tim Mawar Koppasus”, sekitar pergolakan 1998
yang menumbangkan Presiden Suharto.

Nama yang tidak asing yang juga telah dianugerahi Yap Thiam Hien Award
adalah aktivis serikat buruh *MASINAH* (1969 — 1993). Marsinah, adalah
seorang aktivis serikatburuh perusahaan PT Catur Putra. Ia terlibat
aktif dalam perjuangan serikatburuhnya, menuntut perbaikan gaji dan
perbaikan nasib. Karena keaktifannya itu, jenazahnya ditemukan. Sebagi
akibat penganiayaan berat oleh aparat keamanan. Media mengungkapkan
bahwa aparat keamanan dan lembaga pengadilan telah bersekongkol membela
fihak perusahaan.

Itulah sekadar gambaran siapa-siapa saja dari sekian banyak pejuang
demokrasi dan keadilan yang telah dianugerahi Penghargaan Yap Thiam Hien.

* * *

Mengenai Porof. Soetandyo, beliau *dinilai memiliki komitmen, dan
kredibilitas yang tinggi dalam upaya-upaya untuk pembelaan dan
perlindungan Hak Asasi Manusia untuk masyarakat Indonesia.
“Keberpihakannya pada HAM adalah cermin sikapnya yang lebih membela
sosial justice ketimbang legal justice. Dia lebih melihat hukum dalam
konteks responsive low yang harus berpihak pada keadilan. Dan sikapnya
tegas tetapi tidak terkesan konfrontatif,” ujar Todung Mulya Lubis,
**Ketua Yayasan Yap Thiam Hien.*

*Soetandyo menganggap penghargaan yang diberikan kepadanya sebagai
penghormatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya,
penghargaan tersebut adalah beban berat yang harus dipikulnya untuk
tetap meneruskan perjuangannya bagi masyarakat Indonesia.*

*”Perjuangan itulah suatu masa depan jutaan manusia yang mereka itu tak
mesti cuma eksis dalam lingkup kehidupan nasional, dengan hak-hak yang
dijamin sebagai hak konstitusional, melainkan juga suatu masa depan
manusia dengan jaminan hak-hak yang pasti akan lebih bersifat
universal,” kata Soetandyo.*

*Soetandyo terpilih dari 24 nominasi lainnya melalui sidang dewan juri
yang terdiri dari mantan Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa Makarim
Wibisono, dosen UIN Syarif Hidayatullah Siti Musdah Mulia, Guru Besar
Psikologi UI Saparinah Sadli, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Maruarar
Siahaan, Jurnalis senior Kompas Maria Hartiningsih, dan Todung Mulya Lubis.*

** * **

Berita sekitarn pemberian Yap Thiam Hien Award ini (Kompas, 14 Des
2011), kuterima dari sahabat-karibku Chalik Hamid. Chalik meeruskan dari
mailist JKI (Amnsterdam) dan Gelora 45 (Hongkong).

Menarik tetapi memprihatinkan ialah bahwa berita penting ini, masih
belum diberitakan, misalnya oleh Antara News, The Jakarta Post dan The
Jakart Globe. Entah karena masih belum, artinya masih akan memberitakan.
Atau dianggap peristiwa tsb kurang atau tidak penting, tidak menarik.

Bukankah, supaya medianya laris, sudah menjadi kebiasaan untuk membut
‘breaking news’ atau melansir berita ‘sensasionil’. Yang tidak biasa.
Soalnya kan korannya harus laku. Kalau kurang laku, yang memuat iklan
akan merosot.

* * *

Harapan kita ialah, — agar Prof Soetandyo Wignyjosoebroto, serta para
akhli humum dan aktivis HAM lainnya, tak luput ingat pada Peristiwa
Tragedi Nasional 1965.
Dalam berita persekujsi itu, jutaan warga tak bersalah telah menjadi
korban kekuasaan rezim Orba. Tanpa proses pengadilan apapun,
sematga-mata atas tuduhan dan fitnahan anggota atau simpatisan PKI, dan
terlibat, atau berindikasi terlibat dengan G30S.

Tidak kurang dari 20 juta para keluarga korban Tragedi Nasional 1965
tsb, masih belum dipulihkan nama baik dan haik-hak kewarganegaraan dan
hak-hak manusianya.

Apa yang dilakukan Jendral Suharto dan Orba terhadap para warga yang tak
bersalah tsb, jelas adalah pelanggaran kasar terhadap hak-hak azasi
menusia dan merupakan PELANGGARAN PALING BESAR TERHADAP KEBENRAN DAN
KEADILAN.

In Indonesia, A Sultan’s Power Is Challenged

In Indonesia, A Sultan’s Power Is Challenged

by Anthony Kuhn

December 15, 2011

Indonesia is one of the world’s largest democracies and it also has a long history of kings. The country’s royal traditions and modern politics are now at odds over the Sultan of Yogyakarta, who has maintained his privileged status while doubling as an unelected provincial governor.

The political tussle began a year ago when Indonesian President Susilo Bambang Yudhono proposed that the governor of Yogyakarta be elected by the people.

Not surprisingly, Sultan Hamengkubowono X, along with his supporters, are resisting the move.

Widodo, who uses just one name, is a 73-year-old court retainer and one of more than 2,000 guards, cooks and artisans who serve the court. Dressed in a batik sarong and cap, he says that folks in Yogyakarta object to the president’s proposed change.

“I disagree with the idea of electing our governor,” he says, puffing on a myrrh-scented cigarette. “Most Jogjakartans can’t accept it either. This place is special. The sultanate existed before the Republic of Indonesia was created.”

“So our president knows nothing,” he adds dismissively.

Source Of High Culture

Yogyakartans care about the sultanate because it’s known as the wellspring of Javanese high culture. That includes the rich batik cloth, the epic Hindu Ramayana ballet and the gamelan music ensembles that draw visitors here from around the world.

The sultans themselves were once seen as semi-divine beings, descended from the 16th to 18th-century Mataram Kingdom, and before that, the rulers of the Majapahit Empire, who held sway over much of Southeast Asia from the 13th to 16th centuries.

Prince Prabukusumo is the current sultan’s younger brother. Speaking in his ornate home within the royal walled city, he says that Javanese are also proud of the sultan’s role as a guardian of tolerance towards their diverse Islamic, Hindu and Buddhist religious heritage. He points out that this role is embodied in the pendopo, a characteristic building in Javanese palace architecture.

“In other countries, presidents or kings sit with their backs to the wall, for security,” he explains. “But the sultan of Java sits in the middle of a wall-less hall. The philosophy is that all winds can touch his body. The wind symbolizes the voice of the people.”

A Symbolic Position?

Many Indonesians admire the current sultan’s father, Hamengkubowono IX, as a shrewd political player who has consistently picked the winning side in times of conflict.

For example in 1945, he staked his money and legitimacy on the fledgling republic of Indonesia in its war against its former Dutch colonial masters. In 1998, he sided with reformers who ousted the dictator Suharto.

Prince Prabukusumo emphasizes that his father sacrificed his very own sovereignty to help establish the nation.

“This was a tremendous sacrifice of dignity,” he says emphatically, “because the sultanate erased its own national name to become a mere part of the republic. Can you imagine that?”

The sultan’s gamble paid off, and Indonesia’s constitution was written so that he could serve as both monarch and governor. Indonesia’s House of Representatives is now debating how to resolve the current dispute.

Political scientist Purwo Santoso of Yogyakarta’s Gadjah Mada University advocates preserving the sultanate as a symbolic position, above the fray of partisan politics.

“We came up with the idea of establishing new institution,” he says, “which allows the sultan [to be] the most respected person in the province, but he’s not subject to election, and then someone else serves as governor, and he’s the one elected in accordance with the constitution.”

In pre-colonial times, many Southeast Asian nations were ruled by sultans. Some still are, for example, the tiny Sultanate of Brunei. What professor Santoso is suggesting is basically a constitutional monarchy at the local level, within a modern republic.

“It’s like a mixture between traditional legacy, on one hand, and the modern structure we inherit from colonial rule,” he explains. “And we’re now in confusion, so to speak, on how to plan them together in one coherent system.”

But Prince Prabukusumo suggests that his brother may not settle for being a mere figurehead.

The sultan has made two abortive electoral bids for Indonesia’s presidency, and that, his brother claims, is the real reason President Yudhoyono has challenged him.

http://www.npr.org/2011/12/15/143752558 … b?ft=1&f=3

PELANGGARAN HAM DALAM KONFLIK AGRARIA

Tanggal :  16 Dec 2011
Buletin Elektronik http://www.Prakarsa-Rakyat.org
SADAR
Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi

Buletin Elektronik SADAR Edisi 399 Tahun VII 2011
ISSN: 2086-2024
Sumber: prakarsa-rakyat.org


PELANGGARAN HAM DALAM KONFLIK AGRARIA

Oleh : Syahrul Sidin *

Konflik agraria dibanyak tempat berimplikasi pada persoalan sosio-yuridis yang berujung pada pelanggaran HAM. Bentrok di Mesuji beberapa waktu lalu yang melahirkan korban lagi-lagi memberikan gambaran terang dampak dari konflik agraria berkepanjangan. Perlahan tapi pasti konflik-konflik agraria menjadi “bom waktu” yang siap meledak setiap saat. Kasus tewasnya Jailani , warga Mesuji menambah panjang potret pelanggaran HAM dalam konflik-konflik agraria.

Mengapa konflik agraria akan menjadi bom waktu? Hal yang harus kita pahami adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan petani adalah akses terhadap tanah sebagai sumber penghidupan. Rakyat khususnya petani membutuhkan tanah-tanah untuk sumber kehidupan dan kelanjutan hidup mereka, sedangkan pihak lain pada umumnya memerlukan tanah-tanah tersebut untuk kegiatan usaha ekonomi dalam skala besar. Monopoli atas tanah inilah yang menjadi bibit lahirnya konflik-konflik agraria.

Di banyak tempat, ekspansi perkebunan- perkebunan besar terutama sawit memerlukan lahan dalam jumlah yang sangat besar dan pengadaannya seringkali “merampas” tanah-tanah rakyat. Data Sawit Watch menunjukan eskalasi konflik agraria di wilayah perkebunan sawit yang terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2010 terjadi sekitar 660 kasus konflik agraria di kawasan perkebunan kelapa sawit, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar 240 kasus. Pada proses selanjutnya hal yang membuat situasi bertambah rumit dalam konflik agraria yang melibatkan perusahaan ataupun perkebunan swasta dan masyarakat adalah perilaku perusahaan yang seringkali “menyuapi moncong senjata.” Dalam kasus di Mesuji diberitakan polisi terkesan menjadi “centeng perusahaan” meskipun anggapan ini segera disanggah oleh pihak kepolisian.

Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar beberapa waktu lalu dengan lugas menyatakan bahwa “Polisi jangan jadi centeng, Polisi adalah polisi negara, bukan polisi liberal atau kolonial karenanya negaralah yang harus membiayai.” Sebagai abdi negara, aparat keamanan sebenarnya dilarang menerima atau meminta dana tambahan dari siapapun selain dari negara. Penerimaan dana dari pihak ketiga terlebih dalam situasi konflik tentunya akan mengganggu independensi para penegak hukum. Kondisi inilah mendorong dugaan “kolaborasi” aparat keamanan pada pihak tertentu dalam konflik agraria.

Kerja sama yang rapi antara pemburu rente, perumus kebijakan, ditambah penyalahgunaan wewenang oleh aparat keamanan semakin menyulitkan proses penyelesaian konflik agraria. Akibatnya acap kali masyarakat dikejutkan oleh tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, dan setiap kali terjadi skandal selalu berupaya keras ditutupi dengan mengunakan istilah “oknum” atau berdalih “it is illegal but not criminal.” Kasus penerimaan dana Freeport dari Polri menunjukkan dengan terang -benderang hal tersebut. Meski Polri berkelit bahwa hal tersebut diatur dalam peraturan tapi secara etik dan hati nuraninya sebagai abdi negara tentunya mereka memahami hal tersebut tentunya tidak layak.

Budaya Hukum Kapitalistik

Fenomena kolaborasi aparat keamanan dan perusahaan-perusahaan besar sesungguhnya adalah implikasi dari penerapan budaya hukum kapitalistik. Budaya hukum kapitalistik yang awalnya muncul di Amerika Serikat telah mendorong cara berhukum yang dicampuradukkan dengan kepentingan bisnis. Marc Galanter menyatakan bahwa pencampuradukan antara bisnis dan hukum tersebut cenderung mementingkan kepentingan orang ”berduit.” Atas nama investasi, itulah nabi-nabinya. Akibatnya muncul slogan “the haves always come out a head.” Akibatnya wajar jika rakyat berpandangan bahwa hukum memang seperti permainan yang sarat dengan kepentingan dan menyusahkan. Semakin kompleksnya persoalan bisnis mengakibatkan beban pemerintah sebagai regulator sekaligus fasilitator semakin meningkat. Terlebih dewasa ini semakin banyak produk perundang-undangan di bidang ekonomi diproduksi atas pesanan para pemilik modal.

Konsekuensi dari intervensi ekonomi dalam pembuatan hukum adalah lahirnya budaya hukum kapitalistik yang berimplikasi pada melemahnya peran negara sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Penerapan budaya hukum semacam ini juga membuka peluang berbagai pelanggaran HAM. Konteks ini -budaya hukum kapitalistik- yang sesungguhnya bisa menjelaskan karakter hukum yang tampak congkak dan kejam di mata orang miskin.

Kondisi ini jika dibiarkan terus-menerus tentunya akan melanjutkan berbagai pelanggaran HAM dapat bermuara pada ketidakpercayaan terhadap hukum dan frustrasi sosial. Adagium “Hodie mihi, cras tibi” menjelaskan bahwa ketimpangan atau ketidakadilan yang menyentuh perasaan tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat.

Saatnya kita merefleksikan kembali cara berhukum kita, merefleksikan cita-cita negara kita dibentuk dan cita hukum yang sesungguhnya. Institusi-institusi penegak hukum juga perlu berkaca diri dan memiliki keikhlasan untuk mengakui bahwa habitus mereka juga dapat membuat kekeliruan. Ke depan perlu kirannya untuk terus mewujudkan perlindungan yang sama bagi seluruh warga negara dengan mengormati dan melindungi HAM.

* Penulis adalah Sekretaris Jenderal Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PPMWS), sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau http://www.prakarsa-rakyat.org).

webmaster@prakarsa-rakyat.org
 Share Facebook Twitter

 

As Indonesia Grows, Discontent Sets in Among Workers

As Indonesia Grows, Discontent Sets in Among Workers

By SARA SCHONHARDT

Published: December 16, 2011

JAKARTA — As a flare-red sun set, a group of laborers in their 20s and 30s gathered on the bare floor of a battered house wedged beneath power lines in an industrial part of Jakarta. They were members of a confederation of multi- sector workers, one of the largest trade unions in Indonesia, whose slogan is “Young, brave, militant.”

The men — all employees of the biggest hypermarket chain in the nation, run by the French retail giant Carrefour — said the company was violating their rights by paying them as contract workers, unprotected by strict Indonesian labor laws.

“Cheap wages and outsourcing, these are the main issues in Indonesia,” said Abdul Rahman, a Carrefour employee and the secretary general of the union, known as Kasbi, which represents about 130,000 workers.

He and others have been negotiating with the company for improved contracts since a 1,000-person strike in late August, but talks have gone nowhere. The same cycle has played out repeatedly since Carrefour entered Indonesia in 1998, said Mr. Rahman, 33, who has worked at the company for 11 years.

United by discontent, Mr. Rahman and his fellow activists are far from alone. Indonesia, the largest economy in Southeast Asia, is also among the top 20 economies in the world, with growth this year of around 6 percent. On Thursday, the ratings agency Fitch upgraded the country to investment-grade status. More than 50 percent of its 240 million inhabitants have entered the middle class, according to the World Bank, which defines that as those who spend between $2 and $20 a day. Still, many of them toil for barely a living wage, offering some of the cheapest labor in Asia.

In recent years, though, this labor force has watched certain sectors grow fat on rising commodity prices and booming domestic demand, and increasingly, it is pushing for a greater share of company profits.

The biggest pushback has come from workers employed by Freeport McMoRan, which is based in Arizona and controls the world’s largest recoverable gold and copper reserves in Timika, Papua. On Wednesday, its workers’ union agreed to a 37 percent increase in wages after a three-month strike.

Affordable labor is a main reason investors are attracted to Indonesia, in part to offset wage increases in China, said Gita Wirjawan, currently the country’s trade minister and formerly head of its investment coordinating board.

But recent strikes for higher wages by mine workers and supermarket clerks, not to mention pilots of the state-owned airline, Garuda, have disrupted business operations — and could potentially deter foreign dollars.

According to the Manpower Ministry, Indonesia had 53 strikes in the first seven months of 2010, the last period for which figures are available. By comparison, in 2008 the International Labor Organization recorded five apiece in the nearby countries of Thailand and the Philippines.

Muhammad Chatib Basri, an economist at the University of Indonesia and the director of the Institute for Economic and Social Research, says frequent and prolonged strikes reduce profit margins and competitiveness. Sluggish Indonesian industries like garment manufacturing are starting to pick up as wages rise elsewhere, he says. But if the costs of dealing with unrest and lengthy union negotiations increase, that could stem growth in a country that will depend on labor-intensive industries for productive employment for the foreseeable future.

Mr. Basri says legally mandated high severance payments are another deterrent to investment.

“The labor law acts like a hiring tax, so many companies don’t want to absorb permanent workers because if there is downsizing, they have to pay out a lot of money,” he said.

Many companies get around that regulation by hiring contract workers, like the men of Kasbi demanding better benefits from Carrefour. But typically, big foreign concerns have a more difficult time evading the law in that way, and others, too, are facing worker unrest.

Union representatives at Freeport’s massive mine in Papua said they agreed to the latest deal amid concerns about the living conditions of workers who had gone three months without pay. Many on the predominantly Christian island of Papua worried they would not be able to afford Christmas celebrations.

Workers, who were demanding a fivefold wage increase, from the lowest rate of $1.50 an hour to $7.50, had rejected Freeport’s last offer of a 35 percent salary increase over two years, calling it an inadequate reflection of their contribution to company earnings.

For now, the agreement appears to be a win for both sides, but Juli Parorongan, a spokesman for the Confederation of All-Indonesian Workers’ Union, which represents the striking miners, said workers would continue fighting for a fairer deal.

“This is not the end of our struggle,” he said, anticipating future problems over the welfare of workers who will remain among the lowest paid of any at Freeport’s global operations.

What initially set off the strike, said Mr. Parorongan, was the realization that employees in the United States receive hourly wages 10 times greater than those of the low-level laborers at its Timika operations, which bring in around 30 percent of the company’s global revenues. In 2010, Freeport’s Grasberg mine in Papua brought in more than $5 billion, but losses have mounted this year because of the strike and damage to pipelines caused during civil unrest.

In late October, the company suspended production to concentrate on repairing those pipelines, said a spokesman, Eric Kinneberg, who noted that the company was losing two million pounds of copper and 3,000 ounces of gold in daily production.

In a company statement released Wednesday, Richard C. Adkerson, the president and chief executive of Freeport, said he was pleased the parties had reached “a mutually satisfactory resolution.” Mr. Adkerson, who has been in Jakarta to help negotiate an end to the strike, had called earlier pay demands of between $30 and $200 a day “excessive.”

The deal is likely to end months of violence at the remote, sprawling mountaintop mine — one worker was killed in October and at least six wounded when they clashed with the police while trying to enter the mine site. But analysts say the strike’s success could encourage a fresh wave of labor disputes.

“My concern is this will trigger a domino effect,” said Muhammad Chatib Basri, an economist at the University of Indonesia and director of the Institute for Economic and Social Research.

“I understand there is a justification for the rise in wages,” he said, referring to the discrepancy between Freeport’s revenues and the amount it spends on workers’ salaries. “But it may trigger pressure for a rise in wages that not all companies can afford.”

Mr. Basri says there is a political element to the Freeport case that distinguishes it — the company operates in a remote region plagued by a simmering separatist movement.

But factors that galvanized the work stoppage there — better access to information and a more sophisticated and organized labor movement — extend to all sectors, analysts say.

“Workers in Indonesia are learning from the current situation,” said Soeharjono, a program officer in Indonesia with the International Labor Organization. They are getting information from the Internet and spreading their messages through social networks like Facebook and Twitter.

Meanwhile, Mr. Rahman from Kasbi continues working in a Carrefour bakery making bread for the families that Toyota, Unilever and Nestlé are focusing on as sales of cars and consumer goods reach record highs in Indonesia. On his monthly earnings of $175, he cannot afford such products.

Firms outsourcing production to workers without even formal contracts are setting the stage for deeper resentment, he said.

“New employees who are young and ready to enter the work force will take whatever pay they can get,” he explained. “But every time they negotiate a new contract, their pay drops. If we try to look for different work or move to another company, we must start the fight from the beginning.”

http://www.nytimes.com/2011/12/17/busin … wanted=all

Manusia Disembelih, Negara Tidak Hadir, Jangan Lagi Cuma Unjuk Prihatin!

Manusia Disembelih, Negara Tidak Hadir,
Jangan Lagi Cuma Unjuk Prihatin!
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/15/49060/Manusia-Disembelih,-Negara-Tidak-Hadir,-Jangan-Lagi-Cuma-Unjuk-Prihatin!-
Kamis, 15 Desember 2011 , 12:02:00 WIB
Laporan: Ruslan Tambak

RMOL. “Sudah-sudah, ini mengerikan sekali!” seru personel Komisi III DPR, Ahmad Yani, ketika video pembantaian warga sebuah kampung adat di provinsi Lampung diputar di ruangan rapat komisinya, Senayan, Jakarta.

Ahmad Yani (PPP) dan beberapa koleganya seperti Nudirman Munir (Golkar), Syarifuddin Suding (Hanura), Martin Hutabarat (Gerindra) dan Taslim (PAN) tampak begitu emosional saat puluhan orang dari Lembaga adat Megoupak di Mesuji, Lampung menemui rombongan Komisi Hukum DPR yang dipimpin Bambang Soesatyo. Turut mendampingi masyarakat adat, antara lain aktivis Pong Hardjatmo dan puluhan anggota Front Pembela Islam.

“Saya yang membawa mereka (warga pelapor) kesini,” aku purnawirawan Mayjen TNI Saurip Kadi selaku pemimpin Lembaga Adat Megoupak di depan Komisi III kemarin.

Masyarakat adat membeberkan data pembantaian warga yang terjadi sejak 2009 hingga tahun ini. Tercatat 30 warga tewas mengenaskan, ratusan menjadi korban mental dan fisik, sedangkan 137 orang lainnya ditahan di Polres Mesuji dan Polda Lampung sejak 2009.

“Penyembelihan itu terjadi awal Januari 2011. Rincian korban sejak 2009 sudah 30 orang yang tewas dan ada beberapa orang stres karena melihat anggota keluarganya dibantai di hadapannya,” jelas Bob Hasan selaku Ketua Tim Advokasi Lembaga Adat Megoupak.

Bob jelaskan kronologi pembantaian di Lampung. Awalnya di 2003, sebuah perusahaan bernama PT. Silva Inhutani milik warga negara Malaysia bernama Benny Sutanto alias Abeng bermaksud melakukan perluasan lahan. Perluasan areal kebun ini selalu ditentang masyarakat setempat yang telah menanam, kebanyakan pohon sengon, untuk sumber penghasilan sehari-hari. Sengketa melibatkan Sungai Sodong Kecamatan Mesuji Sumatera Selatan; Tulang Bawang Induk dan Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.

PT. Silva Inhutani akhirnya membentuk PAM Swakarsa yang juga didukung aparat kepolisian untuk menggusur penduduk. Pasca berdirinya PAM Swakarsa terjadilah beberapa pembantaian sadis dari tahun 2009 hingga 2011. Dan perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu terus melenggang, menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.

PAM Swakarsa adalah bentuk paling kasar politik adu domba warga yang diupayakan pemodal dari negeri seberang itu. Lebih kurang 30 orang sudah menjadi korban pembantaian sadis dengan cara ditembak atau disembelih. Sementara ratusan orang mengalami luka-luka, di antara mereka ada yang mengalami trauma dan stres berat. Praktik penyembelihan terjadi pada tahun 2011, selain itu banyak perempuan yang diperkosa.

Dalam pertemuan dengan DPR video yang sarat adegan kekerasan ditampilkan. Pembantaian sadis tergambar jelas. Beberapa korban dari masyarakat ada yang disembelih kepalanya kemudian tubuhnya digantung di tiang listrik, di pohon, dan ada kepala manusia yang terpotong lalu diletakkan di atas mobil. Ada pula yang diduga kuat ditembak dari bawah tubuh sampai tembus ke kepalanya.

Bahkan, rekaman sempat menampilkan dua adegan pemenggalan kepala dua pria. Tampak seorang pria bersenjata api laras panjang dengan penutup kepala memegang kepala yang sudah terpisah dari tubuh. Selain merekam pembunuhan keji lainnya, video lain juga memperlihatkan kerusakan rumah warga, dan foto-foto mengerikan.

Sementara Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo menegaskan bahwa rekaman penganiayaan di Mesuji terdiri dari dua kejadian berbeda. Diakui mantan Kapolda Metro Jaya itu, ada korban tewas dalam kedua kejadian tersebut, di mana salah satunya adalah korban penembakan oleh aparat.

“Setelah kami melihat tayangan di media, yang ditangani kepolisian setempat itu dua kejadian berbeda,” terang Timur dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR malam harinya setelah kunjungan masyarakat adat.

Kejadian pertama, masih kata Timur, terjadi pada 21 April tahun ini di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Hilir, Sumatera Selatan. Saat itu, terjadi sengketa lahan penanaman pohon kelapa sawit yang berujung pada pengeroyokan dan terbunuhnya warga. Namun Kapolri tidak menyebutkan berapa banyak warga yang meninggal dunia

“Saat ini sudah enam orang tersangka dibawa ke meja hijau terkait kejadian tersebut. Jadi sudah ada tersangkanya dan sudah diproses, tinggal tunggu hasil persidangan,” lanjutnya.

Sementara kejadian kedua terjadi di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung pada 11 November 2011. Dalam kejadian ini sengketa lahan sawit berujung pada penyanderaan sejumlah warga oleh warga lainnya.

Kepolisian setempat kemudian menuju lokasi untuk membebaskan sandera. Saat sandera berhasil diamankan dan dibawa dengan kendaraan kepolisian, terjadi penyergapan oleh warga. Petugas kemudian melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan warga yang melakukan pencegatan.

Seorang warga tewas akibat tembakan petugas dalam kejadian ini. Menurut Kapolri, dua orang petugas polisi tengah disidang terkait perkara ini. Namun kata Timur kasus ini sudah diusut, sudah ada 6 orang tersangka dan sekarang dalam proses di pengadilan.

“Sudah ada enam tersangka dibawa ke pengadilan dalam proses peradilan. Tersangka diproses, tinggal tunggu hasil,” paparnya.

Pernyataan dari institusi keamanan itu, seperti biasa, tidak konsisten. Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman sebelumnya tak mengakui ada praktik pemenggalan kepala di Lampung, seperti diperlihatkan video rekaman. Saat ditemui di Istana Bogor kemarin sore, Sutarman masih meragukan keaslian video dan tidak percaya ada manusia sesadis itu menyembelih kepala manusia lainnya.

Di hari yang sama cuma beda beberapa jam, setelah RDP dengan Komisi III berakhir, Sutarman membenarkan video itu. Tapi versi Polri, pemenggalan dilakukan oleh orang sipil.

Tentu saja konflik hingga kejahatan kemanusiaan itu tak berlangsung kalau negara tegas menyelesaikan konflik agraria. Lagi-lagi negara tak hadir, dan terkesan kuat membiarkan kekerasan berlangsung bertahun-tahun.

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari kepada wartawan di Jakarta, sesaat lalu (Kamis, 15/12) menyatakan Kasus Mesuji sangat banyak terjadi di Indonesia.

Karena sudah seperti puncak gunung es, maka dibutuhkan penyelesaian menyeluruh dan radikal yang sejalan dengan TAP MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Menurut TAP itu, land reform adalah satu-satunya kunci penyelesaian persoalan yang sudah amat akut ini.

Dimanakah negara? Lagi-lagi pertanyaan besar itu melintas di kepala kita. Konflik antara masyarakat bahkan yang mencapai titik SARA di beberapa waktu lalu, mempertegas mati surinya penegakan hukum.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif pernah berkata, seandainya negara hadir di tengah masyarakat maka konflik yang mengatasnamakan agama atau apapun itu, tidak akan pernah terjadi. Negara yang diwakili pemerintah, lanjut Buya, sangat lemah sehingga sumbu mudah tersulut.

Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum, Mustofa B Nahrawardaya, menyerukan agar SBY tidak perlu lagi basa-basi mengungkapkan keprihatinan melalui jumpa pers sebagaimana biasanya. SBY harus langsung memberi target waktu dalam beberapa hari kepada Kapolri Jenderal Timur Pradapo untuk segera menangkap pelaku dan memenjarakan aparat yang terlibat menutupi kasus super biadab itu.[ald]

Suku bangsa ==> Ada “DOM” di Mesu

Suku bangsa ==> Ada “DOM” di Mesu

DR. Alexander Tjaniago <yskp45@yahoo.co.id>,in: GELORA45@yahoogroups.com , Sunday, 18 December 2011, 6:48

Bung iwamardi yb.,

1. Amanat UUD1945 fungsi TNI menjaga Keamaman R.I. dan
Keselamatan bangsa Indonesia. Apa yang mereka bikin?:
UUD1945 dipreteli, dinamakan Amendment supaya
hebat dan kedengaran pintar bunyinya. dan menjagal Manusia,
Warganegara RI. dengan cara yang sangat sadis, selama setengah
abad ini.Dan semua pembuhan, massacre yang dilakukanTNI
berlangsung ATAS NAMA PERSATUAN BANGSA, heibat bukan? Akibat diantaranya:
2. lahir OPM, GAM, sebagai alat untuk membela diri secara Manusia
dari penjagalan Tentara Jakarta.
3.Saya ajukan dua Terminus pada Bung:

- Suku Bangsa, apa ciri Suku Bangsa?=>pertanyaan ini buat Bung.
–  Bangsa, apa ciri Bangsa?:
– mempunyai kesatuan Bahasa, Kebudayan dan territorium,
dimana berlangsung hubungan Perekomian.
Umpamanya Bangsa Jawa – mempunyai kesatuan Bahasa Jawa,
Kebudayaan Jawa dan territorium;
–  Bangsa Aceh – juga demikian,
–  Bangsa Batak – juga demikian,
– Bangsa Minangkabau – ciri yang sama,
– Bangsa Sunda
– Bangsa Madura
– Bangsa Papua,mereka mempunyai visi, persatuan semua Papua
dalam satu Federasi semua Polynesia, memisahkan diri dari
melanesia – NKRI, dan OPM mendapat dukungan dari seluruh
Polynesia.
– etc. dan inilah salahsatu akibat dari aroganisme kekuasaan Militer Jakarta, menteror, membunuh, menyiksa, menghilangkan Manusia, Warganegara R.I. Dan para Jendral TNI  yang harus bertanggungjawab,kalau NKRI menjadi cerai berai.

Artinya Indonesia harus merupakan Negara Federasi,karena NKRI
sekarang ini hanya memberikan vasilitas kepada Bangsa Jawa,
(dalam bentuk Irony sering di tulis Mojopahit )sebab didalam TNI hampir 90% dari Prajurit s/d para Jendral dari Jawa, dan TNI main gila terus menerus, menteror, menangkap,dan arogant kekuasaan.

Kekuasaan Para jendral TNI  selama hampir setengah abad berkuasa tidak mempunyai visi atau konsep apapun untuk mematrikan persatuan  bangsa dan negeri, dengan membangun Infrakstruktur, industri  nasional,perusahaan pertanian negara dan privat, dll.diluar pulau Jawa, untuk juga menarik Transmigrasi dari Jawa.
TNI tahunya hanya menembak, menteror, membunuh Warganegara R.I. untuk kebutuhan Orang Asing, dan itu sudah merupakan Organisme Kebidayaan didalam TNI.

Muncul pula seorang jenderal KSAD, Sarwo Edhie Junior, dan mau beli Tank Leopard 200 biji. Bung lihat, Jendral Tolol, yang tidak mengerit lapangan, dan beli Tank yang beratnya sekitar 50 s/d 70 Ton,
dan Pulau-Pulau R.I. bukan Lapangan untuk Tank. Dan kemudian apa Strategi Jendral KSAD yang tolol? Siapa musuh TNI?, atau seperti sekarang, Warganegara R.I. yang tak bersenjata dan mudah di Teror.
AtauTank diperlukan untuk parade kekuatan pada Pemilihan Presiden 2014 nanti, supaya jendral tolol seperti Sarwo Edhie Junior dan tak punya Patritisme nasional, kembali menguasai negara.

Yeah Bung iwamardi, warisan Bung Karno kelihatannya tak bisa dipertahankan, para Jendral TNI sudah tidakpunya Patriotisme Nasional.

Merdeka

Tjaniago

.
— Pada Sab, 17/12/11, iwamardi <iwamardi@yahoo.de> menulis:

Dari: iwamardi <iwamardi@yahoo.de>
Judul: [GELORA45] Suku bangsa ==> Ada “DOM” di Mesu
Kepada: “GELORA45@yahoogroups.com” <GELORA45@yahoogroups.com>
Tanggal: Sabtu, 17 Desember, 2011, 12:42 PM

Bung Tjaniago ( dan lain lainnya juga ) , kita  jangan lupa korban teror orba dan kelanjutannya paling banyak adalah orang suku bangsa Jawa.
Apakah tepat menyempitkan teror ini adalah teror Jawa atau apapun namanya ( yang sering disebut juga Neo Majapahit oleh teman teman lainnya) ?????
Bukankah musuh bersama rakyat Indonesia terdiri /berasal dari bermacam macam suku bangsa Indonesia, jadi juga  harus dilawan bersama oleh semua suku bangsa Indonesia ?! Para jendral orba pun terdiri dari bermacam macam suku bangsa , para koruptor kakap dan konglomerat penjual banngsa  pun begitu pula.
Seperti anggauta tentara KNIL pun dahulu terdiri dari bermacam macam suku bangsa Indonesia ?
Penyempitan istilah semacam itu saya kira tidak tepat, karena tidak obyektif dan mengungkit ungkit kebencian suku, dan secara tak langsung membantu politik divide et impera musuh kita bersama !
Disinilah pentingnya analisa kelas , pentingnya pengetrapan teori kontradiksi,  terutama dalam praktek, bukan hanya di theori.
salam
iwa

From: DR. Alexander Tjaniago <yskp45@yahoo.co.id>
To: Undisclosed-Recipient@yahoo.com; GELORA45@yahoogroups.com
Sent: Saturday, December 17, 2011 3:42 AM
Subject: Bls: [GELORA45] Ada “DOM” di Mesu

12 November1991 atas Perintah Jendral TNI SBY dan Jndral TNI  Wiranto berlangsung masacre di Santa Cruz di tengah Ibukota Dili, Timor Timur, 270 Manusia dibunuh seketika, 278 Orang lukaparah, 56 Orang hilang sampai hari ini.

19 oktober 2011 di Abepura – Papua Barat Pasukan TNI menteror Penduduk Papua yang berkumpul dengan Damai, 7 Orang Mati seketika, 30 Orang dinyatakan hilang,  300 Orang ditangkap (istilah TNI “diamankan” dan sampai kini tidak diketahui nasib mereka).Para Petugas International Commite for red Cross (ICRC) meninggalkan Abepura,sebagai protes dan juga  karena takut akan di Teror TNI

DOM – Aceh 30 000 Warganegara R.I. di bunuh oleh TNI. Dan Pelaku dan Penanggungjawab dari teror yang biadab tsb, menjadi Presiden R.I.
R.I.dikuasai oleh Pemerintahan Teroris.

Kini Massacre di Lampung, sebelumnya di daerah  Pakan Baru – dengan helicopter memburu dan menembak Petani.

TNI ? atau TNJawa?

— Pada Ming, 18/12/11, Sunny <ambon@tele2.se> menulis:

Dari: Sunny <ambon@tele2.se>
Judul: [GELORA45] Ada “DOM” di Mesu
Kepada: Undisclosed-Recipient@yahoo.com
Tanggal: Minggu, 18 Desember, 2011, 8:36 AM

Refl: Apakah DOM artinya Daerah Operasi (neo)-Mojopahit?
SABTU, 17 Desember 2011
Teuku Kemal Fasya
Ada “DOM” di Mesuji
Penggusuran, teror, dan pembantaian yang terjadi di Mesuji betul-betul menampar wajah kemanusiaan kita.

Kasus yang merebak setelah terjadi pertemuan para korban dengan Komisi III DPR, Rabu (14/12), dan rekaman video sadisme yang menimpa para petani di Mesuji, telah menunjukkan ada fakta kejahatan luar luar biasa (extraordinary crimes) yang tidak bisa ditoleransi.

Kasus ini membuka mata, bahwa di tengah alam reformasi masih ada tradisi kekerasan di luar batas-batas kemanusiaan hanya karena protes warga.

Dari kasus ini kita melihat resolusi konflik (aparat) negara tidak memihak kepada warga, tapi lebih menyandarkan bahu pembelaannya pada korporasi. Penjelasan singkat ini akan melihat tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Mesuji.

Mesuji adalah nama untuk dua daerah yang berbeda. Satu adalah Kabupaten Mesuji, Lampung, dan yang lainnya adalah Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kasus yang terjadi di Mesuji Lampung adalah endapan kasus lama yang dibiarkan terkait sengketa atas tanah ulayat warga yang telah berdiam di daerah itu sejak puluhan tahun.

Namun sejak 1997, sebagian lahan telah dikuasai PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dan PT Lampung Inter Pertiwi (LIP) melalui izin Hak Guna Usaha (HGU).

Sejak itu hak-hak sipil masyarakat diabaikan pemerintah daerah, dan aparat keamanan akhirnya lebih berpihak kepada perusahaan. Dari hasil investigasi Komnas HAM, sejak 2009, ratusan warga mengalami kekerasan, 30 orang terbunuh, rumah-rumah mereka dirubuhkan, dan ada juga kasus perkosaan.

Kasus di Mesuji OKI Sumatera Selatan juga berhubungan dengan perusahaan, yaitu Silva Inhutani, perusahaan sawit yang dikuasai pemodal Malaysia. Dengan motif serupa, hak tanah ulayat warga tergusur konsesi bisnis perusahaan asing.

Dari publikasi video yang diperkirakan terjadi April 2011 itu, tujuh warga dibantai dengan sadis, termasuk mayat tanpa kepala yang digantung di atas tiang, serta mayat yang dicacah dan dibiarkan menjadi tontonan publik.

Perilaku barbar ini juga melibatkan aparat keamanan (TNI, polisi, dan Brimob), meskipun tindakan kekerasan langsung dilakukan para preman yang dibiayai perusahaan (Pam Swakarsa). Namun militia partikelir itu dibina aparat keamanan resmi negara. Bahkan perusahaan itu telah memperluas izin usahanya hingga ke Lampung dan ikut meneror masyarakat Mesuji Lampung.

Rakyat Tumpah Darah
Kasus yang terjadi di Mesuji memang bukan sesuatu yang sederhana. Pertama, problem yang muncul di permukaan ini juga endapan masalah yang disumbangkan undang-undang pokok agraria masih menempatkan “negara” di atas “rakyat” terkait penguasaan atas tanah.

Bahkan bunyi konstitusi yang menyatakan “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945) sangat bisa dimanipulasi menjadi kepentingan bisnis negara.

Bagi pengelola negara, cukup berkonsentrasi pada frasa pertama, “dikuasai oleh negara”. Cukup sering negara dalam situasi ini abai dan tidak menjalankan amanat spirit of a nation, yang mencakup tumpah darah seluruh rakyat Indonesia, sebaliknya malah menjadi regulator yang menguntungkan asing dan perusahaan swasta.

Secara praksis, frasa kedua hilang dalam tindakan negara, “digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Salah satu bentuk penghinaan konstitusi adalah Perpu No 1/2004 yang membolehkan penambangan di hutan lindung. Demi kepentingan eksploitasi dan devisa nasional, hak asasi lingkungan dan masyarakat dipinggirkan.

Kedua, orientasi neoliberalisme Kementerian Kehutanan, dengan mengubah status hutan lindung dan hutan rakyat menjadi hutan industri atau kawasan non-hutan.

Kebijakan ini makin menyudutkan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan mudah dikriminalisasi karena memanfaatkan hutan yang telah dikuasai swasta itu. Kinerja Kementerian Kehutanan di dua periode pemerintahan SBY ini cukup gencar merevisi status hutan di Indonesia.

Kasus terakhir adalah revisi SK Menteri Kehutanan yang hingga November 2011 masih memberikan izin pakai kawasan hutan di daerah yang terjadi pembantaian, baik di Mesuji Lampung

Ketiga, postur kinerja aparat keamanan yang belum banyak berubah, terutama yang bertugas di pelosok dan jauh dari pusat.

Peran TNI dan Polri, terutama terkait pengamanan perusahaan transnasional, masih seperti “anjing penjaga” yang mengamankan aset-aset perusahaan yang membayarnya, dan bukan mengedepankan pendekatan hukum yang profesional, berbasis pada penghargaan HAM, dan lain-lain.

Reformasi telah memisahkan Polri dari angkatan militer, tapi tidak membantu kultur polisi semakin dekat dengan kultur sipil.

Dalam banyak kasus, terutama di daerah konflik, seperti Aceh, Papua, Ambon, dan Poso, Polri dan TNI membagi wilayah kekuasaan dalam menjalankan bisnis keamanan. Kejadian di Mesuji seperti membuka kembali memori darurat operasi militer (DOM), di mana yang berkuasa bukan hukum, tapi yang memiliki senjata.

Terapi Khusus
Dengan terbukanya kasus Mesuji ke publik, kiranya perlu tindakan khusus dari pemerintah pusat dalam menanganinya. Kasus ini tidak boleh dilokalisasi dan diserahkan penanganannya pada kepolisian daerah masing-masing.

Mungkin dapat belajar dari pendekatan “sentralistik” di masa kepemimpinan Kapolri Sutanto yang mengambil komando langsung pemberantasan illegal logging dan premanisme di Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Tengah, termasuk mencopot kapolda yang terlibat dalam kejahatan sistemik itu.

Dengan implikasi pelanggaran HAM berat dan adanya konflik kepentingan aparat negara, baik sipil maupun militer, presiden perlu mengeluarkan peraturan presiden agar menjamin aspek legalitas untuk penyelesaian komprehensif, baik berhubungan sengketa tanah, status usaha perusahaan asing yang mengabaikan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), pelanggaran HAM, dan keterlibatan aparat keamanan.

Mungkin kasus ini bukan yang terakhir. Seperti pernyataan tim advokat masyarakat Mesuji, Mayjen (purn) Saurip Kadi, masih banyak kasus yang serupa yang terjadi di seluruh pelosok Nusantara yang melibatkan aparat keamanan.

Kita tak tahu, seperti membuka kotak pandora, akan ada “Mesuji-Mesuji” lain. Namun Mesuji di Lampung dan Sumatera Selatan ini harus diselesaikan secara tuntas. Prahara kemanusiaan ini tidak lebih kecil aspek politisnya dibandingkan gonjang-ganjing politik di seputar Senayan, Merdeka Barat, Teuku Umar, dan Cikeas.

*Penulis adalah dosen di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, dan inisiator Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan (SI Perubahan).

TRAGEDI MESUJI POLISI DIBAYAR PERUSAHAAN SAWIT

Refl  Sunny <ambon@tele2.se>: Kalau Freeport bisa  kasi uang lauk pauk, maka tentu saja perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mau usahanya dilindungi harus bisaberani  kasi uang kopi, uang rokok dan oleh-oleh kepada petinggi-pentinggi polisi. Petinggi memberikan instruksi kepada prajurit krocok-krocoknya untuk harus melakukan tugas dan kewajiban membela kepentingan “negara”. Jadi win-win, dompet polisi tidak kosong malah buncit dan perusahaan bisa mengeruk laba  dalam ikilim ramah dan aman.
Pemberian demikian bukan saja untuk petinggi polisi, tetapi  juga yang lain  yang duduk pada kursi tinggi dalam bidang kekuasaan negara  baik di pucuk maupun di akar-akar struktur kekuasaan. Dan oleh karena itu waktu pensiun mereka memiliki uang tabungan miliaran rupiah dan ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar untuk menikmati hari tua dalam suasana  nyaman dan aman.
Siapa itu petani, siapa itu penduduk pemilik hak ulayat? Tidak ada yang demikian bagi kami kaum berkuasa dan kaum elit, ayo babaaaaaaat!!!NinjaDevil
TRAGEDI MESUJI POLISI DIBAYAR PERUSAHAAN SAWIT
LAMPUN

“Mereka biasa menyebutnya Operasi Senyum.”

Perusahaan perkebunan sawit yang disebut-sebut tersangkut kasus pembantaian warga Kabupaten Mesuji, Lampung, PT Silva Inhutani, mengakui memberikan honor kepada polisi. Aparat keamanan ini sebelumnya dituding terlibat dalam bentrokan antara warga Mesuji dan perusahaan perkebunan.Menurut juru bicara PT Silva, Ahmad Safari, fulus itu diberikan setiap hari selepas mereka bertugas menjaga perusahaan. “Honor itu di luar makan-minum yang juga diberikan tiga kali sehari,“ ujar Ahmad kemarin.

Ahmad menilai honor tersebut wajar. Lagi pula PT Silva menganggap honor itu perlu diberikan sebagai sarana pendukung bagi petugas yang melakukan penertiban di Register 45, lahan perkebunan sawit. “Itu wajar karena mereka menjaga dan mengamankan aset negara.“

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan seorang petani tewas akibat bentrokan warga Desa Pelita Jaya dan Pekat Raya dengan kelompok pengamanan perkebunan di area lahan PT Silva pada November 2011. Sebelumnya, terjadi bentrokan di lahan lain pada 6 November 2010. Dalam dua peristiwa itu, dua warga tewas dan lima orang terluka parah. Para korban pada Rabu lalu mengadu ke Komisi Hukum DPR.

Ahmad tak ingat total honor yang diberikan. Alasannya, kata dia, “Data nominalnya ada di kantor pusat.“ Meski begitu, Dia memastikan para polisi tetap netral menjalankan tugas dan tak berpihak kepada perusahaan.

Salah seorang pegawai perusahaan yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan, polisi mendapat jatah Rp 50 ribu setiap kali bertugas. Setidaknya, saat bertugas ada 10-15 orang. Mereka terdiri atas anggota Brigade Mobil Daerah Lampung dan Kepolisian Resor Tulangbawang. “Para polisi biasa menyebut ransum dan uang saku itu dengan sebutan Operasi Senyum,“ujarnya.

Pegawai itu juga mengungkapkan, selain honor, ada uang komando sebesar Rp 1 juta yang diberikan kepada atasan mereka. Tidak hanya honor, komandan lapangan saat meninjau lokasi juga mendapat fasilitas mobil Terano dan Isuzu Panther.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menyatakan tak tahu-menahu ihwal anggotanya menerima honor dari PT Silva.
“Saya cek dulu kabar itu,“ ujarnya. Meski begitu, Saud meminta agar menunggu hasil tim khusus dari Mabes Polri yang dikirim ke Mesuji.

Adapun Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo menjamin netralitas polisi dalam konflik di Mesuji.
Dia menegaskan, keberadaan polisi adalah sebagai langkah preventif serta menindak jika terjadi pelanggaran. “Saya menjamin tak ada keberpihakan pada salah satu pihak. Kami netral,“katanya.

Jenderal Timur juga akan terus mengevaluasi penempatan satuan Brimob di lokasi perkebunan kelapa sawit, yang sering kali menuai kontroversi. “Evaluasi akan kami lakukan terus-menerus,“ ujarnya.

NUROCHMAN ARRAZIE | INDRA WIJAYA | ANANDA W. TERESIA | MUNAWWAROH | SUKMA

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers