Archive for the ‘esai’ Category

Rakyat, Korban Kebijakan!

Senin, 06 Feb 2012 00:16 WIB
Oleh : Umbu TW Pariangu.
Aksi demonstrasi ribuan massa Front Rakyat Anti Tambang Bima, Kamis 26 Januari 2012 berakhir dengan pembakaran kantor bupati, kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Rusuh ini bermula dari tututan warga agar ijin konsesi yang diberikan kepada perusahaan tambang PT Sumber Mineral Nusantara segera dicabut pemerintah. Namun pemerintah tidak mau mengindahkannya, padahal tuntutan yang sama pernah terjadi pada 24 Desember 2011 dimana rakyat dan Polisi saling bentrok di Pelabuhan Sape yang menewaskan 3 orang.
Akibat insiden ini, Keputusan Bupati Bima Nomor 188 tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) pun dicabut. Sayangnya, langkah pencabutan ini diambil setelah rakyat meregang nyawa.

Mark V Nadel (The Hidden Dimension of Public Policy: Privat Government and The policy Making Proces (1979), pernah mengulas fenomena ini sebagai “hidden dimension” atau dimensi yang tersembunyi. Bahwa segala proses (transaksi) yang melingkupi hadirnya sebuah kebijakan selalu memosisikan rakyat dan kepentingannya dalam pertimbangan menyamarkan maksud sesungguhnya dari tujuan sebuah kebijakan melalui rangkaian argumentasi pembelaan diri.

Artinya, nyawa rakyat selalu dipertaruhkan dalam berbagai kebijakan investatif ekonomi pemerintah yang sarat koersif dan penetratif. Selalu seperti itu yang terjadi. Kesadaran pemerintah terbit saat rakyat banyak sudah telanjur meregang nyawa. Rakyat hanya menjadi instrumen percobaan eksistensial negara untuk melanggengkan kepentingannya pada berbagai beleid yang menjamin eksistensi kaum borjuis, kapitalis lokal dengan berbagai instrument represifnya.

Meskipun demikian, di tengah nihilitas peran negara saat konflik/kekerasan terjadi, unsur pemerintah masih sempat mengkabinghitamkan rakyat. Rakyatlah yang dijadikan penyebab tunggal peristiwa bentrok/rusuh. Dalam kasus Bima misalnya, pihak Polri seolah-oleh mempersalahkan rakyat karena tidak mampu melaksanakan demonstrasi secara baik dan tertib sehingga mudah disusupi para provokator.

Kekonyolan

Ada dua kekonyolan di sini. Pertama, rakyat dijadikan kambing hitam dari serangkaian tuntutan yang sejatinya berakar pada tidak tanggapnya pemerintah terhadap aspirasi Front Rakyat Anti Tambang. Kedua, aparat kemanan dalam hal ini Polisi seolah “menyembunyikan tangannnya” dari “lontaran batu” berupa reaksi rakyat yang kecewa atas sikap Bupati. Kekonyolan inilah yang melengkapi tesis bahwa negara sampai kini selalu lari dari tangung jawabnya memproteksi hak-hak sipil ketika berhadapan dengan eksistensi kepentingan yang lebih besar.

Fungsi negara sebagai pelindung kepentingan rakyat ternyata hanya berlaku bagi rakyat yang memiliki imunitas dan privilese ekonomi yang oleh Sidel disebut sebagai orang kuat (Sidel 1999:19). Bukan bagi rakyat kecil,kaum marhaein yang nir-faktor-faktor produksi dan rentan diintimidasi. Atau rakyat desa yang diibaratkan selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup menenggelamkan mereka (Tawney, 1931).

Menurutnya Sidel, negara melalui berbagai kebijakannya telah memfasilitasi terciptanya penguatan orang kuat di daerah yang disebut sebagai predatory power brokers who achieve monopolistic control over both coercive and economic resources within given territorial jurisdictions or bailiwicks. Mereka ini memiliki kontrol penuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam hal ini bupati/wali kota karena memiliki legitimasi sumber daya ekonomi dan instrumen koersif/represif yang memadai.

Dengan dua instrumen dasar ini sudah cukup bagi orang kuat dan kekuasaan lokal untuk melakukan jual beli kepentingan yang kemudian melahirkan risiko pahit bagi diri rakyat maupun tanah/lahan /sumber daya daerah. Tidak heran jika jerit-rintihan rakyat di berbagai daerah di republik ini selalu diawali dengan judul yang sama yakni: praktek pengambilalihan paksa tanah-tanah milik petani atau penduduk untuk kepentingan ekspansi kapital atau yang disebut sebagai enclosure of common. Model ini biasanya disertai dengan kekuasaan yang oleh Dennis C. Pirages (1982:33) disebut kekuasaan alienatif, yakni kekuasaan yang memarjinalkan masyarakat yang dibentuk berdasarkan pertimbangan pragmatis, transaksional.

Kemiskinan

Padahal jika dikaji, faktor kemiskinanlah yang menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja, termasuk nyawa demi memperoleh “keselamatan hidup”, safety life, dalam artian mempertahankan apa yang menjadi prinsip dan kebanggaan dan identitas leluhurnya (James. C.Scott, 1981). Mereka mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan yang ternyata diperuntukkan bagi “tengkulak ekonomi lokal” dengan upah yang sangat minim. Dalam konteks inilah mesin kapitalisasi lokal memainkan pengaruhnya termasuk membajak pranata demokrasi lokal yang ada untuk memastikan eksistensi rezim kepentingan kapitalis dan predatorianismenya di setiap arena politik eksekusi kebijakan.

Banyak yang skeptis, benarkah negara kita disebut negara demokrasi jika banyak rakyat harus bertaruh nyawa untuk merebut apa yang menjadi haknya. Mereka lebih setuju jika negara ini sedang mengarah ke negara gagal karena menurut sosiolog Noam Chomsky (2006) dalam buku berujudl: Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy, negara disebut gagal ketika tidak mampu melindungi warganya dari berbagai tindak kekerasan dan ancaman termasuk dalam menjamin hak-hak rakyatnya, serta ketika fungsi institusi-institusi demokrasi tidak berjalan.

Dalam kondisi begini, rakyat jelas sangat membutuhkan lahirnya kepemimpinan kuat yang mampu merangkum berbagai persoalan ekonomi dan ketidakadilan di berbagai daerah menjadi sebuah solusi pemerintahan yang bijaksana dan akurat untuk menyelamatkan kepentingan rakyat terutama dari pengaruh rezim kapitalisme (lokal maupun global) lewat sistem penegakan hukum yang tegas dan adil serta eksekusi kebijakan yang pro-rakyat, menempatkan kembali rakyat selaku pemilik kedaulatan (politik-ekonomi, sosial budaya) di negeri ini.***

Penulis Dosen FISIPOL, Undana, Kupang.

Kiai Bambu Runcing

Kiai Bambu Runcing

** **

Bismi Allahi, Ya Hafidzu Allahu Akbar… ****

Itulah bekal doa dari KH Subeki kepada para tentara Hizbullah dan
Sabilillah daerah Parakan-Temanggung, Jawa Tengah. Setelah diberkati doa,
pasukan memperoleh kebulatan hati yang tak tergoyahkan menuju pertempuran,
dan mempunyai ketabahan untuk bertawakal kepada Allah dengan keberanian dan
keikhlasan.****

** **

Tidak hanya tentara Hizbullah dan Sabilillah, laskar-laskar dari kesatuan
lain dan anggota Tentara Keamanan Rakyat juga berbondong-bondong menghadap
sang kiai, tak kenal siang atau malam. Mereka meminta supaya senjata
bamburuncingnya dilumuri tuah dari doanya. Karena itulah beliau terkenal
dengan julukan kiai bamburuncing.****

** **

Sekali waktu, Wongsonegoro, gubernur Jawa Tengah saat itu, juga pernah
meminta berkahnya. Bahkan Panglima Besar Jendral Soedirman, sebelum pergi
ke Ambarawa, melakukan hal serupa.****

** **

Dalam catatan KH Saifuddin Zuhri (1974), KH Wahid Hasyim, KH Zainul Arifin
dan KH Masykur pernah juga mengunjunginya. Dalam pertemuan itu, KH Subeki
menangis karena banyak yang meminta doanya. Ia merasa tidak layak dengan
maqam itu. Mendapati pernyataan ini, tergetarlah hati panglima Hizbullah,
KH Zainul Arifin, akan keikhlasan sang kiai.****

** **

Tapi, kiai Wahid Hasyim menguatkan hati Kiai Bamburuncing itu, dan
mangatakan bahwa apa yang dilakukannnya sudah benar.****

** **

“Apa yang Bapak lakukan itu sudah benar dan meraka sudah mendapat apa yang
mereka inginkan. Mereka jadi tambah berani dalam perjuangan, dan ini sangat
penting. Apa yang biasa sampaikan kepada mereka?” demikian kata Kiai Wachid.
****

** **

Kiai Subeki merespon, “Luruskan niat untuk mempertahankan agama, bangsa dan
Tanah Air. Ingat selalu kepada Allah. Jangan menyeleweng dari tujuan dan
hendaklah selalu ingat kepada Allah.”****

** **

Dalam revolusi fisik yang berkecamuk 1945-1950, Kiai Subeki tidak hanya
ongkang-ongkang kaki, memberi tuah di rumahnya. Ia juga turun ke medan
laga. Ia bersama KH HM Siradj Payaman, KH M. Dalhar Watucongol, serta KH
Mandur Temaggung, dan bersama tentara rakyat berhasil mengusir NICA dan
Sekutu dari Magelang sampai ke Ambarawa. Dari Ambarawa, ia bersama Jendral
Sudirman dan tentara rakyat, berhasil juga mengusirnya.****

** **

Dalam catatan Mahbub Djunaidi (1974), KH. Subeki juga diamati dari kacamata
seorang anak. Ia mendengar kabar, para pejuang miminta bamburuncingnya
dituahi KH Subeki. Para pejuang kemudian bertempur seperti orang keserupan
memukul mundur Sekutu dari Solo. Sebagai seorang anak, Mahbub menginginkan
bamburuncing itu untuk kebanggaan di mata teman-temannya.****

** **

Tepatlah ujaran Bung Karno, “Sejarah, apalagi bagian yang dalam, yakni
mempelajari kekuatan-kekuatan masyarakat; yang menyebabkan kemajuan atau
kemunduran suatu bangsa, tidak banyak diperhatikan. Padahal, di sinilah
padang penyelidikan yang maha-maha penting.”****

** **

*Abdullah Alawi, dari berbagai sumber*****


http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Khasiat Bunga Melati sebagai Obat

Khasiat Bunga Melati sebagai Obat

Bramirus Mikail | Asep Candra | Senin, 6 Februari 2012 | 14:43 WIB
Dibaca: 4667
|
Share:

Shutterstock

Bunga Melati

KOMPAS.com — Bunga melati (Jasminum officinale) adalah tumbuhan semak berbunga yang sangat dikenal luas karena keindahannya yang menakjubkan serta aroma memesona. Selama ini, orang mengenal bunga melati hanya sebatas tanaman hias, kosmetika, dan bahan campuran pembuat parfum atau teh.

Lebih dari itu, bunga melati sebenarnya menyimpan banyak manfaat sebagai obat. Melati adalah salah satu obat herbal yang paling dikenal di wilayah Mediterania dan telah banyak dimanfaatkan sebagai obat selama berabad-abad.

Banyak pakar herbal menyadari bahwa bunga melati kaya akan komponen alam seperti minyak eteris—zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Melati juga memiliki sejumlah senyawa kimia penting, seperti indole, linalcohol, asetat benzilic, alkohol benzilic, dan jasmon, yang apabila dimanfaatkan dapat menawarkan banyak manfaat kesehatan seperti disebutkan di bawah ini:

* Sejak zaman sejarah kuno, teh dan minyak melati dikenal sebagai afrodisiak alami yang sangat kuat sehingga obat herbal ini direkomendasikan untuk meningkatkan libido, kekuatan seksual, merangsang dorongan seksual, dan bahkan mungkin mengobati infertilitas baik pada pria dan wanita.

* Melati dianggap sangat efektif khususnya dalam mengatasi nyeri otot, sendi, dan sakit kepala.

* Menambahkan minyak melati ke dalam campuran minyak esensial dapat mengobati gejala yang paling umum dari infeksi pernapasan.

* Teh melati dikenal sebagai tonik alami yang dapat merangsang semua fungsi sistem tubuh utama dan organ.

* Melati memiliki sifat antiseptik yang dapat direkomendasikan untuk mengobati segala macam infeksi kulit.

* Melati adalah obat alami yang dapat digunakan untuk merangsang dan meningkatkan fungsi dari sistem pencernaan.

* Riset menunjukkan bahwa melati bisa menjadi alat detoksifikasi aman yang dapat digunakan oleh hampir semua orang untuk menghilangkan racun dan membersihkan tubuh.

* Teh dan ekstrak melati dapat membantu dalam menurunkan berat badan lebih efektif.

* Dalam aromaterapi, minyak bunga melati dapat sangat efektif untuk mengobati ketegangan saraf, apatis, kecemasan, dan gangguan saraf yang lebih serius.

* Dapat dimanfaatkan untuk memerangi depresi dan efek negatif lain dari stres.

 

Prestasi Peneliti Kita Masih Rendah

Refleksi  Sunny <ambon@tele2.se>: Prestasi peneliti masih rendah bukan karena kelemahan otak para penyelidik, tetapi sarana pendorong penyelidikan tidak diminnati oleh penguasa negara.Yang diminati adalah ilmu korupsi dan ilmu kehidupan kekal di dunia seberang.
 Solusinya ialah harta haram para koruptor disita untuk sarana dan dana R&D?
Maukah atau beranikah para petinggi NKRI yang katanya wakil rakyat mengambil langkah demikian?
Rakyat pintar – negeri maju. Rakyat digoblokan – negeri   terkebelakang dan miskin melarat.
http://www.indopos. co.id/index. php?act=detail_ c&id=313290
Senin, 19 Nov 2007,
 
Prestasi Peneliti Kita Masih Rendah

Aspek pertanian di negeri ini dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Ini dibuktikan dengan hasil penelitian di sektor pertanian selama ini. Sebagai misal, buah semangka. Buah ini biasanya tumbuh di dataran rendah dan berbentuk bulat. Jadi, kalau ditaruh di meja yang sedikit miring, buah tersebut pasti akan jatuh.

Ini berbeda dengan buah semangka asal Jepang. Kini, buah tersebut bisa ditaruh di atas semua landasan, asalkan tidak miring 90 derajat, dan bisa nangkring berdiri kukuh di tempatnya, tanpa risiko akan jatuh.

Kok bisa? Sebab, buah itu berbentuk persegi panjang, jadi gampang menaruhnya. Inilah hasil penelitian bertahun-tahun sehingga mencapai hasil yang maksimal. Lalu, apakah bangsa ini bisa menyamai tingkat penelitian yang dilakukan bangsa Jepang?

Menurut saya, peneliti-peneliti negeri ini perlu bekerja keras agar bisa menyamai hasil penelitian di Jepang. Jangankan Jepang, dengan negara tetangga kita pun, seperti Malaysia, kita tertinggal jauh di belakangnya.

Ada beberapa penyebab mengapa negeri ini kalah bersaing dengan mereka. Misalnya, faktor dana. Faktor tersebut amat penting dalam mengurusi masalah penelitian. Penelitian bagi suatu negara yang sedang membangun seperti negeri ini sangatlah berarti.

Selain itu, kemauan keras untuk mencapai hasil-hasil yang maksimal dari peneliti masih sangat rendah. Ini seperti kritik Wapres Jusuf Kalla kepada Kementerian Riset dan Teknologi beberapa waktu lalu. Beliau mengatakan bahwa kita lebih suka menandatangani MOU daripada bekerja keras membanting tulang di lapangan.

IMAN DARYANTO, Perum Taman Pinang Indah G-2 No 7, Sidoarjo

Lan Fang:Tionghoa (Cina) Dalam Cerpen (Novel) Indonesia

Tionghoa (Cina) Dalam Cerpen (Novel) Indonesia
oleh : Lan Fang
Disampaikan di Kongres Cerpen Indonesia, November 2007 di Banjarmasin
Martin Heidegger mengatakan bahwa manusia adalah mahluk yang terlempar dalam ruang dan waktu. Tak tahu dari mana dan akan kemana. Ia tuliskan itu dalam bukunya yang terkenal Being and Time.
Pada kenyataannya, kita memang lahir begitu saja tanpa pernah diberi kesempatan untuk memilih menjadi apa. Apakah menjadi laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, orang Indonesia, Tionghoa (Cina) atau Negro sekaligus. Kita seakan hanya menempati keterlemparan dalam sebuah peran. Dan menjalankannya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh budaya. Jarang ada yang mencoba membaca ulang dan menjalankan ‘peran’ itu secara berbeda dari apa yang telah digariskan oleh budaya.
Saya mengamati ada beberapa penulis yang mencoba mengangkat ‘peran’ budaya Tionghoa (Cina). Tetapi sebelumnya menulis lebih jauh, ada dua pertanyaan prinsip yang selalu menggandoli hati saya.
Pertama, siapakah (apakah) Tionghoa (Cina) Dalam Cerpen (novel) Indonesia? Apakah dia adalah penulis yang beretnis Tionghoa (Cina)? Atau apakah dia penulis siapa saja yang menulis tentang budaya – tokoh – setting – konflik dari masyarakat Tionghoa (Cina)? Lalu bagaimana jika penulis yang beretnis Tionghoa (Cina) bercerita tentang budaya lain di luar budayanya sendiri?
Kedua, pemakaian istilah Tionghoa dan Cina. Sebetulnya, istilah mana yang “harus” dipakai? “harus” disini, saya maknai dalam konteks global. Karena sebagaimana yang dikatakan Heidegger, suatu kebetulan yang bukan kebetulan, membuat saya terjebak dalam tubuh perempuan Tionghoa (Cina) dari generasi ketiga, kemudian tumbuh dalam tataran budaya Tionghoa (Cina), lalu menjadi penulis, lebih jauh lagi sudah selayaknya berinteraksi dengan semua masyarakat secara luas. Keadaan ini membuat saya sangat terhimpit apakah harus menjadi perempuan Indonesia keturunan Tionghoa atau Cina?
Dua pertanyaan itu terus bersilangan dalam benak saya sampai sekarang. Sehingga suatu kesempatan yang sangat berharga ketika saya diberi kesempatan untuk melemparkan pertanyaan (bukan pernyataan) ini ke Kongres Cerpen Indonesia kali ini.
Pertama, menurut saya, keberadaan Tionghoa (Cina) dalam cerpen – novel – sastra Indonesia, sebetulnya bukan sesuatu yang asing. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa masyakarat Tionghoa (Cina) sudah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam perkembangan budaya. Tetapi menjadi sesuatu yang aneh dan berbeda, karena pola sistem kebijaksanaan pemerintah jaman Orde Baru begitu membatasi perkembangannya. Sehingga timbul ketakutan (yang menurut saya tidak perlu) ketika hendak mengangkat tema-tema Tionghoa (Cina) ke dalam kisah.
Banyak penulis yang memindahkan potret kehidupan masyarakat Tionghoa (Cina) ke dalam panggung kata-kata. Bukan suatu yang aneh, bila sampai sekarang, masih banyak orang tergila-gila dengan cerita berseri Kho Ping Hoo. Penulis serial silat Tionghoa (Cina) yang menulis dengan nama Tionghoa (Cina).
Dalam perkembangannya sampai sekarang, sebetulnya banyak sekali penulis cerpen (novel) dari keturunan etnis Tionghoa (Cina). Sebut saja dari yang masih memakai nama berbau Tionghoa (Cina) : Tan Tjin Siong, Sun Lie Thomas, Clara Ng, dan otomatis saya sendiri : Lan Fang. Atau yang sudah berubah nama seperti : S Mara Gd, Marga T, Mira W, Leny Helena.
Tetapi apakah mereka semua semata-mata hanya menulis tentang kultur Tionghoa (Cina). Tidak. Ternyata mereka hadir dengan karya – tema – dan cara menulis yang sangat beragam. Kenyataannya ternyata dalam proses kreatif, situasi kondisi tempat si pengarang bertumbuh dan berkembang lah yang berperan besar dalam menentukan pola tulis dan karya mereka. Bukan karena mereka kebetulan terjebak di dalam tubuh Tionghoa (Cina).
Tan Tjin Siong dalam bukunya Konser Pasar banyak mengangkat tema-tema membumi dari masyarakat Jawa dengan membidik kehidupan sederhana di sekitar pasar-pasar tradisional. Ini tidak luput dari pekerjaannya sebagai marketing kontraktor pasar tradisional. Di mana setiap saat situasi memungkinkannya untuk berinteraksi dengan para pedagang pasar tradisional. Bahkan dalam beberapa bukunya yang lain seperti Sang Penari, Mamat dan Cung, Sangkuni, Laki-Laki dari Selatan, juga hampir tidak ditemukan tempelan yang Tionghoa (Cina) walau pun hanya sebagai figuran.
Clara Ng dan Leny Helena juga pengarang perempuan dari etnis Tionghoa (Cina). Clara Ng mengangkat tema Tionghoa (Cina) melalui novelnya Dimsum Terakhir. Dan Leny Helena melalui novel pertamanya Gelang Giok Naga. Tetapi latar belakang Clara Ng yang pernah mengenyam pendidikan di Amerika dan Leny Helena yang saat ini berdiam di Houston-Texas membuat perbedaan yang menyolok bila dibandingkan dengan karya-karya Sunlie Thomas, misalnya. Cara pengungkapan tulisan mereka lebih agresif menyorot keberadaan Tionghoa (Cina). Sedangkan karya-karya Sunlie Thomas lebih mengalkulturisasikan Tionghoa (Cina) dalam kebudayaan melayu.
Bahkan Sindhunata dengan sangat jelas meramu kedua kebudayaan, Jawa dan Tionghoa (Cina) dalam novelnya Babad Putri Cina dan Putri Cina. Menghadirkan filosofi wayang Jawa dan perjalanan sejarah orang Tionghoa (Cina) sampai ke tanah nusantara (Jawa).
Lain lagi dengan S Mara Gd. Kita ketahui ia sebagai penulis novel detektif. Itu pun tidak terlepas dari kepiawaiannya sebagai penterjemah novel Agatha Christie. Belakangan ia juga tampil beda dengan mengangkat tragedi kekacauan Mei 1998 dalam novelnya Air Mata Saudaraku.
Sedangkan Marga T dan Mira W bahkan sama sekali tidak pernah menyinggung kehidupan kultur budaya Tionghoa (Cina), bahkan banyak mengambil tema-tema seputar dunia kedokteran sebagaimana profesi mereka.
Lalu bagaimana dengan penulis Indonesia yang ‘bermain’ di dalam kultur budaya Tionghoa (Cina)? Sebutlah Veven S Wardhana dengan kumpulan cerpennya Peng Hwa. Suparto Brata dengan Saputangan Gambar Naga. Remy Silado dengan Ca Bau Kan.
Menurut saya, siapa pun penulisnya, bagaimana pun dia menulis, apa pun yang ditulis, Tionghoa (Cina) dalam cerpen – novel (sastra) Indonesia, tidak menjadi masalah. Karena justru melalui pembacaan karya, proses akulturasi bisa berjalan lebih lancar. Juga sudah jelas, akan menambah kekayaan warna Indonesia.
Tetapi hal yang menarik untuk diamati adalah pemakaian simbol sebagai daya ungkap. Tionghoa (Cina) hadir dalam kancah cerpen – novel (sastra) Indonesia dalam bentuk simbol. Banyak tebaran simbol dalam karya-karya yang beraroma oriental itu. Dan simbol-simbol itu sangat khas dan spesifik sekaligus klasik. Seperti : naga, giok, dupa (hio sua) bahkan sampai merujuk kepada warna tertentu seperti merah dan kuning keemasan.
Simbol menurut Pierce adalah salah satu bagian yang menghubungkan tanda dengan acuannya. Yakni hubungan yang akan menjelaskan makna ke dalam karya sastra sebagai replika kehidupan. Simbol bisa berbentuk bahasa verbal, non verbal, tulisan atau dari benda-benda yang mewakili sebuah eksistensi yang secara tradisi sudah disepakati.
Maka melalui simbol-simbol itu, karya sastra juga merupakan simbol verbal kebudayaan yang tersurat dan menyiratkan sebuah nilai tertentu. Karya sastra adalah alat untuk mempelajari sebuah kebudayaan. Baik melalui penggambaran latar atau bahkan semua unsur yang sudah menyatu di dalamnya.
Yang agak rentan menjadi polemik saat ini justru pemakaian istilah Tionghoa dan Cina itu sendiri. Karena ini adalah warisan perasaan sensitif yang sudah ada turun temurun. Bagi sebagian golongan tua Tionghoa (Cina) yang berusia di atas 50 tahun, istilah Tionghoa terasa lebih nyaman karena istilah Cina dianggap mempunyai konotasi hina.
Sedangkan bagi saya pribadi, istilah Tionghoa lebih terasa mempunyai makna politis dan diplomatis. Hal ini bukan merupakan hal yang salah. Bila kita menengok sejarah, sekian puluh tahun dalam masa Orde Baru, secara tidak langsung “ditanamkan” adanya “kecurigaan” terhadap Tionghoa. Tetapi ketika saya terjun berkesenian, istilah Tionghoa sangat kaku dan canggung untuk dipergunakan. Sedangkan istilah Cina terasa sedap, eksotis dan berbudaya.
Tetapi apa pun istilah yang dipergunakan, saya tidak meletakkannya dalam tataran yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Saya lebih suka untuk lebih menyelami “makna” daripada hanya sekedar memahami “fakta”.
Faktanya adalah siapa pun kita adalah sama-sama mahluk yang terperangkap dalam kultur budaya, status sosial, agama, pendidikan, jenis kelamin, yang tidak bisa kita lepaskan. Karena itu adalah cerminan diri.
Melalui fakta yang melekat pada perangkap tubuh ini, saya mencoba untuk lebih menyelami kedalaman makna melalui berkarya. Bukan hanya dalam bilik kecil yang dinamakan Tionghoa (Cina).

Agama Dan Spritualitas

 

Agama Dan Spritualitas

http://zamanku. blogspot. com/2005/ 01/agama- dan-spiritualita s.html

Oleh: Said Aqiel Siradj

GAIRAH untuk mengedepankan spiritualitas dibanding agama, tampak sedemikian meruyak dewasa ini. Agama formal (organized religion) kembali diacak-acak, dipandang ringkih, dan tidak mampu membawa kenyamanan hidup, bahkan hanya menimbulkan konflik dan terorisme. Merebaknya sekte-sekte atau okultisme agaknya menguatkan fenomena itu.

Kenyataan itu terutama sudah terjadi di Barat-yang lebih dulu mengalami proses transmutasi peradaban-dan menjalar ke wilayah Asia termasuk Indonesia. Selama beberapa dasawarsa terakhir, gerakan-gerakan agama berusaha keluar dari konteks agama formal. Pernyataan Nietzsche, “Tuhan telah mati” telah mendatangkan eforia masyarakat Barat untuk mencari
sandaran spiritual baru, bahkan lepas sama sekali dari agama formal.

Agama dan keberagamaan

Dalam perspektif apa pun, tidak ada yang mempertentangkan, manusia adalah makhluk beragama (homo religius). Perbedaannya terletak pada motivasi, alasan, dan dasar beragama. Keberagamaan merupakan sesuatu yang fitri atau-seperti hasil telisikan Rudolf Otto-ada dalam numinous. Kalaupun seseorang mencari kemudian menemukan agama baru dalam akumulasi
pengalaman aktual-sosialnya, lalu terjadi peralihan atau apostasi, maka hakikatnya manusia tidaklah meninggalkan agama. Manusia yang telah meninggalkan agama yang semula dianutnya bukan orang yang meninggalkan agama, tetapi ia mencari agama lain yang baru.

Pada tahapan paling awal, keberagamaan adalah bersifat individual-personal . Agama adalah persoalan pribadi yang melibatkan akal, perasaan, dan kehendak. Al Quran menyatakan, agama atau keberagamaan memang sesuatu yang pribadi, namun kemudian dimiliki secara obyektif oleh masyarakat dan mengakumulasi dalam realitas sosial (QS 33;5, 60;8, 8;72, 110;2). Artinya, pengalaman religius sebagian besar ada dalam bentuk kognitif. Bila hal itu tidak dikomunikasikan, tidak akan diketahui orang lain. Dari sinilah terbentuk komunitas agama.

Terbentuknya masyarakat agama bukan sengaja diadakan, tetapi ada dengan sendirinya. Faktor utama yang mendasari terbentuknya adalah adanya kesamaan “bahasa agama” yang digunakan. Dari sudut pandang ini, misi dalam agama bertujuan untuk menyamakan “bahasa agama” itu.

Menurut Sigmund Freud, orang beragama semata-mata didorong untuk menghindari bahaya yang akan menimpanya dan berharap mendapat rasa aman. Untuk keperluan itu, manusia menciptakan Tuhan dalam pikirannya. Bagi Freud, “ontologi” agama adalah keadaan ketidakamanan manusia sendiri. Hal ini sama dengan mengatakan, agama adalah sesuatu yang dibangun oleh manusia sendiri untuk menjaga dirinya dari malapetaka. Adanya Tuhan adalah karena ada bahaya yang mengancam manusia. Maka logikanya, jika tidak ada bahaya, tidak ada Tuhan dan agama. Bagi penganut Freudian, ilmu pengetahuan misalnya, bila dapat memberi rasa aman pada manusia, ia dapat mengganti peran agama dan menjadi agama baru.

Pada tahapan paling awal, teori Freud ini menegaskan, tidak ada orang yang sehat. Semua manusia mengalami neurosis, hanya derajatnya yang membedakan. Karena itu, agama diperlukan sepanjang manusia mengalami hal ini. Dari tilikan agama, teori Freud ini amat
determinis dan tidak mengakui akal, kalbu, apalagi wahyu.

Teori perilaku beragama ala Freud itu bisa disimpulkan, keberagamaan seseorang berawal dari aneka kesulitan, baik dalam tatanan lingkungan yang lingkupnya kecil atau besar. Berbagai corak semangat politik dan sosial atau apa pun namanya bisa disebut agama, selama bisa mengatasi kesulitan yang dirasakan manusia. Atau minimal jika hal itu tidak disebut agama, tetapi secara fungsional sama dengan agama.

Empat faktor

Secara psikologis, ada empat faktor yang menghasilkan sikap keagamaan, yaitu pengaruh sosial, pengalaman, kebuntuan, dan proses pemikiran. Di antara empat faktor utama yang jelas menjadi sumber keyakinan agama adalah adanya aneka kebutuhan yang tidak terpenuhi secara sempurna. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan akan keselamatan, cinta, memperoleh harga diri, dan kebutuhan yang timbul akibat adanya kematian.

Secara fungsional, apa yang diuraikan oleh Freud maupun psikologi mengenai tujuan dan sumber sikap keagamaan, ada kemiripan dengan apa yang terdapat dalam agama wahyu. Dalam Kristiani misalnya, dikenal ada doktrin Extra Eccelesia Nulla Salus (Tidak ada keselamatan di luar gereja), dan klaim yang sama juga ada dalam agama-agama lain. Klaim-klaim seperti ini merupakan sesuatu yang harus ada dalam tiap agama. Sebab tanpa hal itu agama tidak
mempunyai daya tarik lagi.

Yang ingin ditegaskan di sini, pemahaman apa pun terhadap agama, tampaknya tidak ada yang menyangsikan, dalam apa yang disebut agama tersedia apa yang ingin diraih manusia. Agama tumbuh dari kemauan manusia untuk hidup atau dari kemauan untuk menyempurnakan dan memenuhi kehidupannya. Ia merupakan bagian dari kesadaran manusia akan adanya sesuatu yang lebih ideal dan memberi arti serta makna kepada kehidupannya.

Di dalam agama terkandung harapan-harapan, sehingga apabila hal itu tidak tersedia, maka manusia akan meninggalkan dan mencari yang baru. Bedanya, jika dalam agama wahyu, beragama bukan karena aspek fungsionalnya saja, tetapi juga panggilan ilahi. Dengan beragama, manusia bisa melakukan transendensi diri untuk mencapai apa yang ada di luar kemampuan dirinya. Sehingga agama adalah “sebuah dunia”, dimana manusia memenuhi hasrat atau keinginannya. Berawal dari itulah, kemudian lahir ritus-ritus atau amalan baik yang bersifat lahir maupun batin.

Said Aqiel Siradj – Rais Syuriah PBNU

CATATAN : Extra Eccelesia Nulla Salus (Tidak ada keselamatan di luar gereja) adalah doktrin Gereja Katolik sebelum Konsili Vatican II th 1962. Doktrin barunya : Extra Christus Nulla Salus (Tidak Ada Keselamatan di Luar Kristus). Implikasinya : Agama lain tetap ada keselamatan, asal memiliki moral dan tindakan seperti Yesus.***

IDEALISME PAPUA MERDEKA

IDEALISME PAPUA MERDEKA

nayaklak nayak <assomawen@yahoo.co.id>,in: kota_jakarta@yahoogroups.com; HKSIS@yahoogroups.com , Friday, 21 December 2007, 0:31

 

PENDAHULUAN

Terimakasih Saudaraku, Bung Husaini Daud (mohon maaf sapaan ini jika kurang berkenan). Insya Allah idealisme saya belum pernah mau luntur. Saya tetap idealis. Tulisan Saudara Husaini Daud (atau Bung, m nadzar), karena bagus dan berbobot saya kirim ke redaksi kabar papua dan sudah dipublikasikan. Sebelumnya oleh redaksi menyebut saya sebagai penulisnya. Maka saya klarifikasi dan sudah dikoreksi dengan menyebut Saudara sebagai penulis. Saya sampaikan kepada kawan redaksi agar menjaga hak intelektual penulis sesungguhnya. Dan A-Hamdulillah tulisan ini bertengger di situs :www.kabarpapua. com.

Saya karena apa, entah, tapi tetap mencintai diri sebagai Muslim Papua, walau kadang saya keluar dari dogmatisme ajaran islam misalnya kepercayaan setelah mati dan rukun iman lainnya (astaghfirullah, mungkin saya, murtad dan sudah kafir). Karena itu bila saya menulis disini sebelumnya, saya nyatakan kepada semua pemeluk Agama, bahwa saya berbicara dan menulis sebagai bukan seorang pemuluk agama, agama apapun. Untuk itu saya “keluar sebentar” sebagai pemuluk agama untuk berbicara bebas, atau saya campakkan agama sekaligus dalam diri saya, terutama agama dogmatisme yang membelenggu kebebasan dari agama samawi.

Saya memang menyukai pemikiran Ibnu Rusyid daripada, tapi juga menyukai Imam Al-Ghazali. Dalam ilmu kalam kemampuan berfikir Ibnu Rusyd sangat mengagumkan. Ibnu Rusyyd mempertahankan argumentasi tentang wujud adanya Tuhan dengan argumentasi rasional daripada mazdhab Asy’ariyah dari Ahlusunnah Waljama’ah yang dianut Imam Al-Ghozali, dan kebanyakan anutan muslim Asia Tenggara, (Indonesia, Philipina Selatan, Pathani/Thailand Selatan, Brunai Darussalam dan Malaysia) juga termasuk Bangsa Papua Barat.

Jika di amati Imam Al-Ghazali, sesungguhnya sangat paham ajaran filsafat Aristoteles terutama logikanya. Hal ini terlihat dari misalnya kitab karangannya yang berjudul Al-Mi’yar. Imam Ghozali menunjukkan sikap sangat rasional dan sangat logis dalam meruntuhkan argumentasi para filosof, walaupun dia tidak mengambil sumber logika dan filsafatnya langsung dari karya Aristoteles, tapi melalui karya terjemahan Ibnu Sina dan Al-Farobi -yang keduanya dikenal sebagai filosof muslim di Timur -yang sesungguhnya tidak dimengerti atau salah dimengerti maksud mereka oleh Imam Al-Ghozali sebagaimana dalam pembelaannya Ibnu Rusyd -filosof Islam wilayah barat (Andalusia, Spayol) -dalam kitabnya yang terkenal “Attahafut wattahafut (kekeliruan dalam kekeliruan).

Malahan Ibnu Rusyid menuduh Al-Ghazali mengunakan ilmu logika dan filsafat Aristoteles dari pihak kedua, yang salah dimengertinya itu untuk mengkafirkan para filosof, adalah suatu tindakan gegabah dari Al-Ghozali terhadap para filosof baik wilayah Timur maupun wilayah Barat Islam, tapi hanya, sebagai pisau untuk membabat pemikiran para filosof muslim, terutama berhadapan dengan Ibnu Rusyid di satu pihak dan di lain pihak dengan para filosof muslim wilayah timur (Ibnu Sina dan AL-Farobi). Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya At-Tahafut Al-Falasifah bahwa penyebab kafirnya para filosof ada 20 alasan. Demikian yang berkembang pada abad pertengahan dalam ilmu kalam untuk membuktikan wujud Allah SWT, sebagai pencipta apakah Dia baharu atau juga Qodim diantara lainnya dalam khasanah pemikiran murni produk filsafat Islam.

Tapi Ihya’ulumuddin- nya, Imam Al-Ghazali, oleh sebahagian orang dianggap dapat mematikan kreatifitas, nalar dan pikir kaum muslimin. Bahkan kitab Ihya ‘Ulumuddin dianggap sebagai “biang kerok” kemunduran kaum muslimin dewasa ini berhadapan dengan Barat. Walaupun demikian anggapan sebahagian inteletual muslim kini, saya berpendapat bahwa kitab karangan Al-ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, begitu mempesona merasuk hati sanubari kita yang terdalam dan dan mempribadi menuju ma’rifatullah. Maha luar biasa dari Imam Ghozali adalah mistisme rasionalnya yang saya rasa inklud dalam budaya persia yang mengagumkan tinggi.

IDEALISME PAPUA MERDEKA

Menyangkut idealisme Papua merdeka, saya yakin bahwa selama orang Papua ada, idealisme Papua merdeka tidak akan pernah mati, atau bahasa gampangnya, kapanpun Papua tetap merdeka, kalau belum juga merdeka, sebagai idealisme, maka Papua Merdeka secara terus menerus diperjuangkan antar generasi, sepanjang masa. Hari qiyamah (kiamat), dimaksudkan, senantiasa jika benar bahwa tidak pernah benar ada tapi akhir dari kehidupan manusia adalah kematian pribadi-pribadi, atau Qiyamah adalah dimaksudkan bagi saya reintrepretasi subyektif (negara Papua berdiri).

Bahwa upaya rekontruksi (membangun kembali) paradigama (landasan) perjuangan Papua menuju kemerdekaan dan kedaulatan sebagai sebuah bangsa, yang terpenting adalah untuk merumuskan bukan saja metoda perjuangan Papua merdeka apa dan jalan mana, tapi menyangkut, seluruh dimensi kehidupan sosial politik, dengan semangat pelibatan sampai pada level rakyat di akar rumput. Sehingga semangat resistensi adalah semangat rakyat semesta, agar bagaimana kedaulatan benar-benar terwujud tanpa hambatan sebagaimana terjadi kini adalah jalan mulus dan terangnya kesiapan suatu bangsa yang mau berdaulat penuh.

Darimana sumber nilai yang menjadi dasar dari usaha gerakan perjuangan? Sumber nilai yang harus direkontruksi berasala dari nilai-nilai lokal sebagai yang berkembang. Sumber nilai itu bail nilai papua maupun nilai baru yang diterima sebagai yang baik dapat di jadikan sebagai sumber kekuatan dijadikan landasan rekontruksi yang dimaksudkan disini.

Untuk itu aspek-aspek penegakan demokrasi dan HAM ditengah rakyat Papua yang terus berubah menjadi kebutuhan penyesuaian pergerakan perjuangan dengan membuka ruang pelibatan diri semua komponent komunitas Papua dewasa ini sebagai bagian tak terpisahkan dari gerakan perjuangan itu sendiri adalah tidak lain dari usaha nasionalinalisasi Papua.

Demikian pada akhirnya terwujud dan pembentukan nasionalisme Papua, secara sistematis menemukan formatnya yang ideal adalah penting artinya bagi kematangan perjuangan. Meramu kembali nilai lama Papua dengan nilai baru adalah suatu kemestian pada saat dunia terus berubah dan meng-global dewasa ini dan akan datang. Sebab sering diingatkan bahwa yang terus abadi adalah hanya “wajah Tuhan”, selainnya dalam keadaan terus berubah hukum antropis dalam filsafat Yunani mengajarkan demikian yang kemudian teorinya diambil para filosof islam perdebatan ilmu kalam, (Aqo’id, Ushuluddin, Tauhid).

Idealisasi mewujudkan demokrasi dan penegakan HAM bukan seharusnya kelak Papua berdaulat saja, tapi senantiasa dari sekarang dalam memformat gerakan perjuangan aspek demikrasi dan HAM includ didalamnya. Demikian idealnya membangun gerakan perjuangan menjadi keharusan untuk dirumuskan sekarang sebagai bagian dari kerangka dasar metoda perjuangan Papua menuju kadaulatan penuh. Usaha demokratisasi dan penegakan HAM yang dimaksudkan disini adalah kebutuhan bukan saja sesudah kedulatan terwujud, namun kedaulatan, malahan tidak akan terwujud tanpa melibatkan semua kelompok, adalah kiat-kiat dan strategi baru, menunjukkan kematangan suatu gerakan, dapat diperhitungkan sebagai suatu gerakan yang cukup significant dan memadai pada dirinya.

REKONTRUKSI PARADIGMA PERJUANGAN

Metoda perjuangan seharusnya, jadi harapan semua, dan tuntutan kita, bukan kata-kata mati tanpa makna, “perjuangan damai”, tapi rakyat terus mengalami kekerasan tanpa bagaimana kedamaian itu. “Perjuangan damai” dirasakan nyata bukan suatu kedamaian. Sebaliknya juga harus, jadi wajib maksudnya, bukan kekerasan, perjuangan ada batasan makna dan terjemahan dalam praktek lapangan yang itu memungkinkan bahwa ada proses perjuangan damai. Bukan dengan menerima semua klausul tawaran kolonialis dengan membiarkan idealisme sendiri menjadi mati dan terbunuh oleh karena menerima semua solusi penawaran dan membiarkan idealisme sendiri berjalan ditempat alias tidak ada makna. Karena itu sikap perjuangan damai, dengan membiarkan kekerasan sesungguhnya kekerasan baru.

Sedapat mungkin, kalau dapat seluruhnya, para pejuang Papua bersikap tegas, dapat mempengaruhi seluruh rakyat agar bersikap menolak tawaran sebagai solusi pihak lawan adalah sikap penting sebagai kekuatan dan sekaligus senjata perjuangan damai mendapatkan makna, agar perjuangan merdeka untuk berdaulat penuh menjadi ada artinya dan dapat diperhitungkan. Maka sesungguhnya perjuangan damai dalam praktek dan perjungan dilapangan dengan berbagai manuver, lobby-lobby selain kampanye internasional yang bukan kekerasan, mendapatkan makna yang berarti di tengah rakyat, agar didukung dan penjajah di cegah dari sikap rakus dan merajalelanya di tanah jajahan oleh tekanan internasional.

Kesulitan melibatkan oleh akibat sekat-sekat primordialisme gerakan perjuangan Papua untuk mendapatkan dukungan semua rakyat dan kurangnya ruang untuk melibatkan semua rakyat, sehingga muncul apatisme, bukan sikap peduli terhadap perjuangan adalah adanya elitisme perjuangan di tingkat para pemimpin Papua, walau dalam hal-hal khusus dipertahankan demikian harusnya. Disamping tiadanya kaderisasi dan orgnisasi yang membawahi seluruh gerakan perjuangan sampai ke tingkat seluruh rakyat semesta, menjadi kebutuhan rekontruksi gerakan perjuangan Papua dewasa ini dan kedepan.

Organisasi massal sebagai sarana koordinasi, sosialisasi dan konsolidasi seluruh warga rakyat Papua dapat dilibatkan dibawah satu payung, sebagai organisasi bayangan negara Papua Barat yang di impikan untuk di wujudkan adalah kebutuhan membenahi tidak saja kelak Papua berdaulat, tapi sejak dini dalam gerakan perjuangan dijalani. Inklusifitas tokoh pejuang Papua, dan usaha mau mengakui, semua sebagai bagian tak terpisahkan Papua adalah menunjukkan suatu kematangan gerakan politik dan itu dapat diperhitungkan kawan maupun lawan.

Dalam rangka ini penting ada rekayasa budaya lokal untuk memaknai demokrasi yang dapat digali dari berbagai perspektif budaya lokal dan budaya baru yang baik dan bermakna, sehingga ada artinya bagi Papua termasuk dari agama apapun samawi. Demikian Perjuangan damai Papua mendapatkan arti perwujudannya sebagai demokratis dalam budaya sosial berkembang sementara. Organisasi di level paling bawah mestinya ada rekaya dengan merangkul dan mengakui semua warga sebagai bagian termasuk dalam gerakan politik. Berarti disini ada usaha rekayasa sosial. Rekayasa sosial dimaksudkan suatu usaha para pemimpin untuk merumuskan, rumusan perjuangan baru dengan merekontekstualisas ikan nilai-nilai lokal disatu pihak dan merespons dengan sikap positif untuk menerima transformasi nilai-nilai baru sebagai penegakan nilai-nilai HAM dan demokrasi.

Kontekstualisasi nilai-nilai budaya dan adat bagi Papua adalah usaha kita senantiasa pada saat ini, relevansinya, pada saat mana usaha sama di Barat melahirkan wacana pos modernisme sekarang, oleh akibat modernisme rasionalistik yang menghegemoni dengan akibat negatif modernisme. Karena kita sebagai sebuah bangsa tentu saja, dan seharusnya memang demikian, bahwa arus transformasi nilai baru global yang berbungkus budaya baru tak terhindarkan bagi siapapun, dimanapun dunia manusia, baik infomasi dan ilmu pengetahuan. Bagi negara yang belum berdaulat seperti Aceh dan Papua kebutuhan saat ini adalah usaha bagaimana merekontruksi dan meretas jalan perjuangan dengan mendasarkan landasan perjuangan dengan meramu kembali nilai-nilai lokal dengan semangat masa kekinian (kontemporer) adalah urgent.

Usaha mewujudkan dengan merumuskan teori perjuangan, yang teori itu haruslah kontekstual bagi terbentuknya kedaulatan adalah amatlah mendesak dewasa ini, yang harus kita hadapi, dan kita rasakan senantiasa. Saya berbendapat dan sependapat dengan Bung Husaini, kalau saya tidak salah kalau Bung juga berpendapat demkian saya, bahwa usaha kontekstualisasi budaya dan tradisi lokal amatlah penting digeluguti dewasa ini untuk kemudian ditransformasi dengan nilai-nilai sosial baru, adalah rekontruksi gerakan perjuangan, guna mencari, atau sebagai jalan lain menuju pembebasan Papua (dan juga Aceh?), bukan dar lain, tapi dari hasil responsi nilai lokal dengan penyesuaian perubahan zaman .

Dan usaha demikian (jalan menuju arah kesana) itu bagi Aceh sudah dimiliki dengan dimilikinya akar budaya islam yang kuat menjadi menyatu dalam adat dan budaya Aceh adalah kekuatan budaya yang dimaksudkan disini. Demikian jugakah dengan yang dimiliki Papua? Adalah suatu pertanyaan, dan saya berpendapat Papua tidak memiliki akar budaya agama kuat dan menyeluruh melingkupi rakyat sebagaimana Aceh yang karena pantas akhirnya melaksanakan Syari’at Islam, terlepas dari sandiwara pihak Indonesia Jawa (lihat bantahan Muhammad Al-Qubro, UU Syariah NAD, “undang-undang laba-laba”). Walau saya tetap akui ada dimensi-dimensi tertentu sebagai pintu dimasukinya unsur kolonialisme, namun hipotesa saya dapat dibuktikan dari ketegaran jiwa para pemimpin dan Tokoh Aceh, baik yang menerima perjanjian Helsinki maupun menolak menerima Otsus NAD dengan pihak penjajah Indonesia Jawa (memimjam Istilah Bung Husaini).

Papua dewasa ini belum memiliki akar budaya bersama yang itu sebagai alat perekat sekaligus pengikat bagi kekuatan, sehingga dapat dijadikan landasan perjuangan sebagaimana Aceh dengan perekat kekuatan akar islamnya. Kekuatan budaya sebagai alat pengikat bersama sebagaimana di Aceh tidak kami miliki di Papua Barat. Akar dan pola budaya sebagai kekuatan untuk Papua selalu masih didapati bersifat parsialistik yang dimiliki dewasa ini. Inilah yang menyebabkan kelemahan yang menyentuh langsung bagi perjuangan Papua, walau ruang untuk didukung oleh mayoritas Kristen Internasional Barat di duga kuat, (seharusnya demikian, sebaliknya yang didapati, kenyataan di Papua hari ini, ketiadaan dukungan internasional yang kuat).

PENYEBAB GAGALNYA PAPUA MERDEKA

Di Papua Barat pemerintah penjajah (baca, Indonesia) lewat aparat ketangan-panjangann ya di daerah sebagai koloni, para aparat pemerintah memberi angin, biasanya kepada mereka yang agak bisa “dikibulin”, dari kelompok pemuka agama, juga aparat koloni daerah dari orang Papua sendiri membiarkan diterimanya usulan MRP yang rada kurang kerjaan dengan usulan dan kehendak aneh yang absurd. Masyarakat Papua yang masih terbelakang secara pendidikan adalah tempat yang empuk bagi pemerintah Indonesia melalui aparat koloninya yang di daerah bagi usaha mendorong dan menggiring kelompok agama untuk masuk melakukan hambatan gerakan perjuangan Papua Merdeka dari dalam, dan biasanya lewat lembaga agama apapun.

Salah satu contoh yang paling gampang adalah pemenerimaan para tokoh agama dan juga sekaligus dorongan agar jalan perjuangan Papua ditempuh dengan jalan perjuangan damai. Perjuangan damai sesungguhnya sangat tidak sejalan dengan budaya dan karakter adat Papua sebagai sebuah bangsa yang memiliki kebudayaan dan mentalitas adat unik sendiri. Karena itu yang mudah tertarik dan gampang dipengaruhi oleh penjajah Indonesia adalah masyarakat yang berlatar belakang Ustadz (atau Haji), Pendeta, Pastor dari kalangan Agama yang dogmatis.

Penyebab mundurnya gerakan perjuangan Papua merdeka di tingkat internasional dan tidak banyak berhasil mendapat pengikut bagi organisasi perlawanan rakyat sebagai usaha bersama rakyat adalah ketidakjelian dan kesalahan penerapan metoda perjuangan bagi gerakan resistence rakyat ditingkat akar rumput adalah di cekokinya penerapan teori perjuangan asing. Penerapan teori perjungan asing bukan dari semangat dan mentalitas rakyat penyebab utama kelemahan gerakan perjuangan gerakan Papua Merdeka hari ini ada. Perjuangan gerakan Papua akhirnya terjebak pada elitisme. Bukan lagi perjuangan dan perlawanan rakyat semesta yang seharusnya. Karena gerakan perjuangan atau perlawanan bukan dari akar budaya sendiri, budaya Papua, tetapi budaya agama yang sesungguhnya asing bagi mayoritas penduduk Papua, menyebabkan gerakan perjuangan berjalan stagnan dan sangat elitis.

Masalah lain bagi Papua adalah tidak meratanya kesempatan pendidikan dan dan ini masalah paling mendasar, bagi rakyat Papua, sehingga mempengaruhi cara berfikir langsung. Ketidak merataan intelektual sebagai penyebab lain para petinggi Papua menerima dan mudah dipengaruhi misalnya lewat agama, tapi bukan pada orang Papua asli biasanya, tapi lewat tokoh agama non Papua, yang cara berfikirnya singkat dan dipenuhi oleh teologi yang sangat dogmatis. Para teolog non Papua memiliki idealisme bukan idealisme Papua, karena itu biasanya mereka mau mengiring orang Papua agar Papua dan dan rakyatnya bagian tak terpisahkan dari Indonesia, biasanya para tokoh muslim dari Indonesia, tokoh Katolik, dari Jawa, para tokoh agama dari Batak dan para tokoh Protestan dan Katolik dari Ambon dan Menado juga demikian.Salah satu contohnya adalah penerimaan orang Papua pada Perda; “Manukwari Kota Injil”, di Manukwari.

Dimaklumi bahwa dewasa ini di Papua Barat dan Para petinggi dari gerakan perlawanan dimasuki dan diduduki sebagai tempat empuk oleh golongan yang hanya “terbatas” kepengikutan dan pengaruhnya di tingkat masyarakat bawah. Saya memaklumi karena doktor dan sarjana yang kita miliki saat ini di Papua yang terkemuka adalah tokoh dari latar belakang pendidikan oleh lembaga Agama, menjadi hal ini menjadi demikian, padahal kita tahu bersama bahwa di negara Barat umumnya secular, bahkan menganggap urusan agama adalah masalah frivacy (pribadi). Dominasi begitu menghegemoni usaha pembebasan Papua dengan pada jajaran elit pejuang Papua sebagai akibat langsung tidak ditemukannya perumusan jalan perjuangan Papua bukan berdasarkan budaya yang hidup dan yang dianut masyarakat melainkan agama yang parsialistik bagi penghayatan para pemeluknya.

Agama Kristen dan Lembaga Gereja pada mulanya adalah, penggerak utama dari perjuangan Papua Merdeka. Indonesia sebagai penjajah melihat ini sebagai bahaya, maka dimasukilah semua lembaga agama (Kristen) dan dipasang orang-orang non Papua sebagai pejabat di semua lembaga pengambilan kebijakan agama. Hasilnya semua keputusan lembaga Gereja sebagai penggerak perjuangan Papua Merdeka dapat terdeteksi dan akhirnya mudah diintervensi untuk dipatahkan. Apa yang terjadi hari ini, dan fenomena”MANUKWARI KOTA INJIL” di Papua Barat sebagai anti thesis, dari dominasi lembaga Gereja yang memiliki jaringan Internasional sebelumnya, sebagai penggerak utama perlawanan gerakan perjuangan Papua Merdeka dapat dipatahkan karena kurang begitu kokoh berpengaruh dalam adat dan budaya Papua sebagai sarana perekat semua element suku dan bangsa Papua yang memang pluralistik adanya.

Dirasakan kebutuhan sarana yang ampuh bagi tonggak dan landasan perjuangan sebagaimana dipunyai gerakan perjuangan saat ini, sama artinya menunggu pemunahan bangsa dan kekayaan alam, karena hal itu dapat mengulur-ulur waktu dan rakyat semakin teralienasi dari akar budaya sendiri memungkinkan dapat terjadi. Jika Papua dibiarkan dengan apa yang dimikili sekarang dan membiarkan untuk tidak segera membanting stir menuju haluan lain bagi usaha menempuh perjuangan. Maka bukan tidak mungkin Papua menunggu kepunahan dalam arti sesungguhnya menjadi sama dengan warga Aborogin dan Indian Amerika.

Padahal kita tahu bersama bahwa, yang terjadi negara-negara Barat Kristen sebaliknya, revolusi gerakan humanisme pada abad ke 18 di Prancis sebagai gerakan perlawanan terhadap Gereja yang dominan, telah melahirkan paham keawaman. Laicisme atau paham keawaman di Prancis telah meruntuhkan lembaga otoritas kebenaran mutlak Gereja dan Raja yang dominant adalah awal dimulainya egalitarianisme, humanisme dan leberalisme berhadapan dengan lembaga Gereja dan Raja di Barat-Eropa.

Dominasi dan hegemoni pemikiran rasional averoeisme telah membangkitkan kembali Eropa, dengan konsekoensinya pemisahan antara dua, yaitu lembaga gereja dan negara, sebagai kebenaran ganda (double thrush). Demikian akibat ilmu pengetahuan dari islam yang mempengaruhi cara pikir Barat Eropa abad dari 12 oleh dorongan pemikiran averoisme (baca Ibnu Rusyd) yang menghegemoni Eropa abad pertengahan, yang kemudian menurut Gereja pemikiran rasional Ibnu Rusyd dianggap sebagai “bahaya” dan “kafir”. Namun dari anggapan Gereja yang sebelumnya menganggap Averoisme “kafir” pada dan “bahaya”, pada akhirnya menjadi dominan di Eropa pada abad pertengahan yang melahirkan apa yang kemudian dinamakan era renainsance melahirkan pencerahan (Aufklarung) di Barat, yang puncaknya positifisme empiris lingkaran Wina (Wina circle). Demikian kenyataan sementara di Barat melahirkan suatu konsekuensi dorongan rasionalisme oleh paham humanisme yang dominan di Barat.

Secularisme yang dimensinya adalah, humanisme, liberalisme dan egalitarianisme melahirkan suatu sikap masyarakat rasional di Eropa. Namun rasionalisme yang melahirkan era modernisme dengan majunya sciance dan tekhnologi di Barat puncaknya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan hidup manusia menjadi piranti (persembahan baru) baru bagi masyarakat Barat adalah satu masalah tersendiri di abad ini. Dan hal itu menjadi otokritik di Barat sendiri, dewasa ini para ahli sosial melahirkan gagasan baru yaitu dengan lahirnya gagasan Pos Modernisme.

Dewasa ini masyarakat penganut Kristen jarang mengunjungi gereja didapati terjadi di Barat. Gereja adalah museum bagi anak muda, dan hanya pada hari libur tertentu dikunjungi sebagai museum, yang dapat di beli imigran muslim Timur Tengah, Muslim Asia atau Turki yang dapat dijadikan Mesjid. Tapi justeru sebaliknya, di Papua semangat Injil dikipas-kipasi orang kristen non Papua yang biasanya mendapati diri sebagai minoritas di Indonesia dan di Papua di jadikan sebagai tempat empuk dan mencoba mengindonesiakan orang Papua lewat pendekatan agama dengan label-label aneh seperti Salib dan Injil contoh kasus di Manukwari yang kurang disadari para intelektual Papua.

Hal ini tidak saja terjadi bagi lembaga Agama Kristen, seperti Gereja dan rencana mau menetapkan “Manukwari sebagai Kota Injil” di Pulau ujung Timur ini . Malah lebih parah lagi hal ini terdapat dalam masyarakat penganut agama Islam. Berbicara tentang Islam dan Muslim, sangat lebih parah dari apa yang dipaparkan mengenai masyarakat pendukung dan pendorong “Manukwari Kota Injil”. Masyarakat Muslim terdiri dari dua kelompok, pendatang dan pribumi. Yang disebut kedua kategorisasi dan sikap serta interpretasi islamnya di bagi lagi dalam berbagai kelompok antara sesat, tersesatkan, dan jahil murokkab (tidak tahu kalau dirinya tidak tahu).

Muslim Amber mayoritas, walaupun sebahagiannya juga, penting disadarkan bahwa perjuangan Papua menyangkut semua mereka dan juga kewajiban (fardu ‘ain) bagi penegakan nilai-nilai islam universal. Islam dan Muslim apalagi intrepretasi nilai-nilai kebenaran universal yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rosul, boleh jadi hasilnya yang ada saat ini amat jauh berbeda yang diharapkan penulis disini dengan masyarakat Muslim Papua. Masyarakat Amber (muhajirin) sangat amat berbeda dalam banyak hal menyangkut penafsiran dan utamanya pemahaman. Hal ini banyak dipengaruhi faktor sekunder lainnya yang melahirkan sikap apatisme dalam rangka mengambil bagian gerakan perjuangan Papua bagi kalangan Amber.

Apalagi petugas sebagai alat penjajah yang didatangkan sebagai penjaga kedaulatan wilayah jajahan, bukan menjadi tema yang cocok pembahasan disini. Kelemahan umumnya Muslim Papua semakin menjadi nyata dengan adanya hegemoni penafsiran Islam tunggal dan diterimanya semua penafsiran itu adalah bahwa kita tahu Indonesia dengan penduduk mayoritas Islam, penduduk muslim Papua dininabobokan, bahkan banyak kalangan muslim belum menyadari kalau dirinya di jajah Indonesia adalah kenyataan pahit bagi Muslim Papua yang tersesatkan.

KECEROBOHAN AGAMA

Injil yang di bawa oleh Otto dan Geisler dari Jerman yang selama 6 bulan mampir dan tinggal dulu di Batavia (Jakarta), sebelum melanjutkan perjalanan penginjilan ke Papua, hanya dua abad, yaitu dari tahun 1885. Proses penginjilan tidak langsung dimulai. Mereka bertahun-tahun menjadi tukang kayu dan tinggal di Manakwari (Benny Giay,1997). Penginjilan secara merata dengan berbagai fasilitas untuk menjangkau daerah-daerah terpencil baru dimulai pada zaman penjajahan Belanda pada tahun 1900-an sampai hari ini. Artinya Papua masih jauh dari nilai Injil yang di idealkan para tokoh Agamawan non Papua yang kemudian direspon orang Papua yang memang berindentitas Kristen. Hal ini lebih diperparah lagi dengan kipas-kipasan oleh pemerintah.

Padahal semua orang tahu dan sebagaimana banyak laporan para ahli bahwa Islam telah lama ada Agama Islam dari abad ke 15. Kerajaan Islam walau hanya di daerah pesisir Selatan para penganutnya terdiri dari orang Papua sendiri yang berkulit hitam dan berambut keriting, tapi juga ada yang sudah campuran antara Arab, Ambon dan Asia (Sulawesi). Penyebar Islam di Fak-Fak sendiri sebagaimana di laporkan oleh Ali Athwa (2007) terdiri dari beberapa kalangan salah satunya adalah seorang saudagar dari Aceh. (Apa Agama Orang Papua? Ali Athwa, 2007)

Tapi juga harus di akui bahwa Islam hanya terbatas di daerah Pesisir Selatan (Fak-Fak, Bintuni, Kokoda, Kaimana, dan Raja Ampat kepulauan). Penyebaran Islam belum merata keseluruh pelosok Papua dikarenakan oleh faktor alam dan hanya berhikmat di daerah Pesisir Selatan Barat itu saja. Bahkan kerajaan islam disana masih tunduk pada kesultanan Turki Utsmani, dan ada jaringannya dalam hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan Islam di nusantara termasuk Aceh dan Johor Malaysia. Hal ini dimungkinkan oleh perdagangan yang ramai dari Gujarat dan Hadramaut pada Abad 13 sampai dengan abad ke 18, yang kemudian hal itu diakhiri oleh kedatangan Spayol-Eropa.

Jika diamati dan dirasakan bahwa sesungguhnya pengaruh agama Kristen kalau itu memungkinkah, maka pengaruh itu kokoh di Utara antara Kepulauan Biak dan Serui laut, dan sebahagian kota Jayapura. Katolik maka Selatan Timur dan Merauke dan sekitarnya ia mendapatkan tempat dan juga kokoh. Hal demikian tidak dengan sendirinya terjadi seluruh wilayah Papua. Apalagi sebagaimana diketahui bahwa penduduk terpadat dan dominant terdapat di daerah-daerah yang sulit di jangkau, terutama di daerah Pegunungan Tengah Papua.

Tidak sebagaimana daerah sedikit dengan jumlah penduduk minoritas disebut. Mayoritas penduduk Papua sebagaimana yang nyata dan hidup dewasa ini adalah dengan dominasi nilai adat dan budaya Papua asli non agama. Bahkan para ahli agama yang melakukan penelitian Agama dan budaya orang Fasifik menunjukkan bahwa; “Agama bagi orang Papua adalah alat atau sarana bagi pencapaian perstis, bukan semata-mata karena ia menerima Yesus atau Muhammad sebagai Jalan dan Hidup, melainkan lewat jalan ini orang Papua mencapai suatu tujuan lain, prestis” (Benny Giay, Gembalakanlah Umatku, 1997).

Agama bagi masyarakat Fasifik dan Papua lebih khusus adalah sebagai jalan. Bukan jalan kebenaran tapi jalan untuk prestis. Agama sebagaimana diakui Benny Giay (1997), bagi orang Papua dewasa ini adalah jalan menuju karena kebenaran agama, tapi untuk suatu tujuan lain, (prestis). Agama bagi masyarakat suku di Papua bukan sebagai nilai hidup yang di hayati karena kebenaran ajaran agama, tapi? Lewat agama seorang kepala suku, ondoafi, ondofolo, kepala kampung, dapat membawa masyarakat, dan masyarakat mengakui dirinya (kepala suku), atau disebut namanya, dengan demikian prestis seseorang diakui, entah apapun prestis itu, tapi orang besar, sebagai seorang transformator, adalah predikat para pemuka masyarakat dalam suku di Papua, seorang tokoh dianggap terkemuka oleh masyarakat sukunya.

Karena itu Agama sebagai juga sarana transformasi bagi dunia baru kini yang terasa gogah. Dalam keadaan kini oleh akibat hegemoni budaya penjajah dan Agama yang menyebabkan krisis nilai. Maka seorang kepala suku meneguhkan dan menempuh berbagai jalan termasuk jalan agama kini, untuk membawa keluar menjawab tantangan zaman yang mengalienasi warga sukunya. Demikian yang saya amati ada pada Kepala suku Haji Muhammad Aipon Asso saat ini, tatkala Indonesia datang menjajah Papua, hal demikian juga terjadi pada sosok Abdurrahman Kosay, Ismail Yenu, Haji Irvan Wantete, Musa Asso dan para tokoh agama Nasrani di Lembah Balim Wamena seperti Ukumearik Asso dari Hitigima Lembah Balim Selatan dan Kurulu Mabel dari Kurulu di Lembah Balim Utara.

Oleh sebab itu MRP yang dianggap sebagai lembaga refresentasi kultural ditakuti pemerintah seharusnya diperkuat, dengan memberi ruang untuk menerjemahkan bagi terwujudnya nilai-nilai Papua asli, bukan nilai lain yang asing dan baru tapi juga tidak refresentatif, apalagi tidak membawa kemajuan perjuangan Papua Merdeka. Padahal itulah MRP seharusnya sebagai tempat apalikasi nilai-nilai Budaya dan Adat sebagai bagian dari Mentalitas perjuangan Papua Merdeka yang melekat.

Sebagaimana MRP sebagai perjuwudan adat dan budaya Papua tidak ada satupun rekomendasinya terhadap pemerintah penjajah Indonesia menyetujui misalnya; rekomendasi agar bendera Bintang Kejora, Lagu Hai Tanahku Papua, dijadikan sebagai lambang kultural, seperti juga agar usulan MRP, PT Freeport ditutup dan lakukan kontrak karya ulang dengan melibatkan masyarakat Papua sebagai pemilik ulayat dilibatkan penuh dalam kontraka karya ulang itu ditampik Jakarta. Itu artinya MRP memiliki bergaining posision dan diperhitungkan Penjajah sekaligus ditakuti secara bisu alias diam. MRP walaupun juga ada wakil agama, misalnya ada yang mewakili Islam, Kristen Protestan dan Katolik, yang duduk semua di lembaga ini adalah semua orang Papua, tidak ada yang duduk di lembaga ini non etnis Papua sebagai lembaga suara hati rakyat Papua sesungguhnya.

Hal ini sebaliknya dengan di Barat, Aceh Darussalam sebagai kota “Serambi Mekkah”, bukan sebagai hal baru. Adat dan Budaya Aceh sangat includ dengan nilai islam. Itulah budaya Aceh. Nagri Aceh Darussalam (NAD) telah menyatu dan islamlah budayanya. Maka ketika kemudian pelaksanaan “syariat islam” adalah sangat masuk akal dan itulah yang di tuntut Daud Beureuh, yang menjadi landasan dan semangat perjuangan rakyat Aceh dan membuat ketakutan Soekarno dan Nasionalisme Indonesianya berlandaskan sistem thoghut yang ditolak para ulama Aceh sejak dini pendirian negara Indonesia dengan konsep NKRI-nya yang bukan islamis sebagaimana dikehendaki rakayat dan Ulama Aceh tapi Hinduistik khas Jawa.***


Islam Puritan, Jahiliyah Modern

Islam Puritan, Jahiliyah Modern

Jahiliyah Modern

M. Dawam Rahardjo, CENDEKIAWAN MUSLIM

in:wanita-muslimah@yahoogroups.com , Monday, 3 December 2007, 21:59

Istilah jahiliyah modern ditemukan dan dipopulerkan oleh Sayid Qutb, seorang ulama Mesir dan pendiri Gerakan Al-Ikhwan al-Muslimun, yang kemudian, bersama-sama dengan Jamia’tul al-Muslimin yang didirikan oleh ulama India, Abul A’la al-Maududi, dikenal sebagai pelopor gerakan fundamentalisme Islam atau Islamisme di zaman modern.
Sayid Qutb sebenarnya adalah murid pembaru dari Al-Azhar, Mohammad Abduh. Tapi ia justru menjadikan gurunya itu sasaran kritiknya sebagai pemuka jahiliyah modern, karena Abduh menerima modernisme Barat yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte ke Mesir dan diterima oleh Raja Mesir pada waktu itu, Mohammad Ali.

Dalam penerimaan modernisme itu, para pembaru Islam tidak hanya menyambut penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern, tapi juga menyerap kebudayaan Barat, sehingga menurut Qutb, kaum muslimah menanggalkan pakaian jilbab mereka dan menggantikannya dengan busana Barat dan membuat siaran-siaran radio serta TV yang mengusung kesenian dan kebudayaan Barat. Sikap seperti itu, menurut Qutb, adalah sikap yang mencerminkan kebodohan sebagian umat Islam, sehingga umat Islam tercebur ke dalam situasi jahiliyah modern.

Sebenarnya, jika kita mengacu pada pengertian jahiliyah di zaman Nabi, kaum jahiliyah adalah mereka yang bertahan dengan kepercayaan dan budaya tradisional Arab yang menganut kepercayaan Pagan, sehingga mereka menolak pembaruan Islam yang diusung oleh Nabi. Tapi, menurut definisi Qutb, jaliliyah modern adalah mereka yang justru menerima gagasan-gagasan pembaruan yang terkandung dalam ilmu pengetahuan modern.
Sebenarnya reaksi terhadap modernisme dipelopori justru oleh penganut Yahudi kemudian diikuti oleh kaum Katolik Roma dan akhirnya di kalangan Gereja Protestan, modernisme juga yang melahirkan fundamentalisme Kristen. Dari sinilah kita sekarang memperoleh pengertian mengenai fundamentalisme agama. Reaksi itu antara lain berupa pemecatan terhadap pejabat sinagoge, pastor, dan pendeta yang dinilai menerima dan mengembangkan pemikiran liberal. Preposisi mereka sebenarnya ingin menyeimbangkan iman dan tradisi, dengan ilmu pengetahuan modern. Tapi pandangan ini pun tetap ditolak. Berbeda dengan tiga kelompok agama itu, modernisme justru disambut oleh para ulama Islam, seperti Ahmad Khan di India dan Mohammad Abduh di Mesir. Ulama-ulama pembaru itu tidak menganggap modernisme sebagai ancaman terhadap akidah, karena mereka berkeyakinan dan percaya diri bahwa Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya, modernisme telah
menimbulkan gerakan-gerakan pembaruan di dunia Islam, termasuk di Indonesia. KH Ahmad Dahlan, H O.S. Tjokroaminoto, dan H Agus Salim yang kemudian melahirkan Islamiten Studieclub– yang menerbitkan jurnal Het Leight atau Al-Nur–menyambut modernisme, antara lain dengan menyelenggarakan pendidikan modern yang tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan tradisional, tapi juga ilmu pengetahuan modern guna memajukan umat Islam dan mengusir penjajahan Barat.
Reaksi terhadap modernisme dan menganggapnya sebagai modern jahiliyah di dunia Islam ternyata justru datang kemudian, sedangkan umat Yahudi, Katolik, dan Kristen Protestan telah jauh menerima serta mengembangkan modernisme. Jahiliyah modern sebenarnya justru harus dialamatkan kepada Sayid Qutub sendiri, yang kemudian diikuti oleh Naqiyuddin Nabhani yang menolak segala pengaruh luar, terutama Barat.
Bagi mereka ini, Islam itu–sebagaimana tecermin dalam doktrin Ahlul Sunnah wa al-Jama’ah, sudah mencukupi (self sufficient). Sikap seperti itu sebenarnya dicela oleh Al-Quran, dengan istilah istaghna. Padahal perkembangan umat Islam yang diliputi oleh kemiskinan dan kebodohan itu justru membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memang telah dikembangkan di Barat. Tapi ilmu pengetahuan itu bersifat universal, yang berlaku dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia, tanpa memandang ras, agama, dan aliran politik. Hanya dengan ilmu pengetahuan itu umat Islam dapat keluar dari situasi jahiliyah modern, yakni situasi kegelapan atau kejumudan.

Jadi siapakah yang sebenarnya lebih tepat disebut kaum jahiliyah modern? Pertama, mereka yang menolak ilmu pengetahuan modern dan tidak mau memanfaatkannya untuk kesejahteraan umat. Penolakan itu bisa terang-terangan, bisa pula berselubung, misalnya dengan mengemukakan segi-segi negatif atau mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tersebut tidak diimbangi oleh nilai-nilai keagamaan. Masalahnya adalah doktrin keagamaan dan filsafat ilmu Islam model Islamis itu tidak mendukung perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dengan perkataan lain, kelompok ini menentang modernisme dan modernisasi dengan melupakan manfaatnya dan menonjolkan segi negatifnya.
Kedua, mereka yang secara sadar atau tak sadar telah menutup pintu ijtihad dan menganggap doktrin yang sudah dirumuskan baik oleh Ahlul Sunnah wa al-Jama’ah maupun Syiah sudah final dan merupakan end of history dalam perkembangan pemikiran Islam. Tapi, ketika Universitas Islam Negeri dewasa ini mengembangkan studi dan pengajaran kritis serta menyerap teori-teori sosial dalam mengembangkan pemikiran atau ijtihad, lembaga itu dituduh telah melakukan pemurtadan dan mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan yang keliru.
Para mahasiswa mempelajari ilmu fikih, tapi mereka menentang legislasi syariah sebagai hukum positif. Masalahnya di sini, fikih ortodoksi dewasa ini sudah dianggap memadai dan membuahkan masalah-masalah kontemporer, misalnya nikah beda agama atau waria yang terampas hak-haknya. Juga karena penerapan hukum-hukum syariah itu telah menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil. Tapi hal-hal seperti itu diketahui dan disadari oleh para sarjana agama sendiri. Karena itu, lembaga pendidikan tinggi ilmu-ilmu keislaman tradisional justru merupakan sarang pembaruan.
Dan akhirnya kaum jahiliyah modern adalah mereka yang mencanangkan fundamentalisme Islam dan puritanisme semacam Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir. Mereka itu tidak melihat ke depan, melainkan ke masa lalu, seperti generasi salaf, sebagai model masa depan. Padahal model itu pun tidak bisa bertahan lama, karena Islam akhirnya menyerap peradaban-peradaban Yunani, Persia, Mesir, dan India, sehingga umat Islam mengalami pencerahan dan meraih puncak peradaban dunia saat itu. Karena itu, tidak ada yang murni dalam Islam, karena Al-Quran pun berisi istilah-istilah jahiliyah dan asing.

http://korantempo. com/korantempo/ 2007/11/23/ Opini/krn, 20071123, 63.id.html

Penistaan terhadap Kebebasan
Oleh M. Guntur Romli*

Perkara merobohkan tak sesulit usaha membangun. Demikian juga yang terjadi pada kebebasan. Menegakkan kebebasan perlu ikhtiar yang susah-payah, namun meruntuhkannya bisa teramat mudah. Betapa rapuhnya bangunan kebebasan di negeri ini. Kesimpulan ini bisa saya tarik dari tiga peristiwa yang terjadi dalam sepekan ini sekaligus.
Pertama, kantor pusat Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jalan Balikpapan, Jakarta Pusat diintimidasi oleh gerombolan yang disebut oleh Buya Syafii Maarif “preman berjubah”, mereka juga yang dulu pada Juli 2005 menyerbu pusat kegiatan Ahmadiyah di Parung Bogor. Kedua, kompleks pendidikan dan kebaktian Paroki Damai Kristus di Kampung Duri Jakarta Barat dituntut untuk ditutup. Dua peristiwa tadi terjadi di hari dan waktu yang sama, selepas salat Jumat (23/11).
Ketiga, guru besar Universitas Leiden, Belanda asal Mesir, Profesor Nashr Hamid Abu Zayd dicekal petinggi MUI dan Departemen Agama untuk berbicara di Riau dan Malang.
Padahal di kompleks Ahmadiyah tersebut terdapat Mesjid al-Hidayah lengkap dengan papan namanya dengan tulisan “dua syahadat”, asyhadu’allah ilaha illallah, wa asyhadu’anna muhammad rasulullah— aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah rasul-Nya” papan bertuliskan syahadat yang berdiri tegak itu tak mereka gubris. Pengikut Ahmadiyah itu tetap dituntut bertobat, dan meninggalkan kompleks tersebut yang sudah ditempati sejak tahun 40-an.
Paroki Damai Kristus telah berdiri sejak tahun 1969 dan memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat. Kehadiran Paroki ini telah menebarkan kedamaian di masyarakat itu. Menjelang lebaran kemaren, ketika terjadi kebakaran di kawasan itu, beberapa warga mengungsi ke komplek Paroki tersebut, dan ada yang sampai menginap di dalam gereja.
Bagi warga yang berpuasa, disediakan santap sahur dan buka. Mereka tinggal di gereja selama empat hari. Sekonyong-konyong Jumat kemarin ada gerombolan “preman berjubah” menuntut mereka untuk menutup komplek pelayanan masyarakat itu.
Profesor Nashr Hamid diundang ke Indonesia justeru karena kerjasama Universitas Leiden dan Departemen Agama, namun dicekal oleh Direktur Perguruan Tinggi Departemen Agama Abdurrahman Mas’ud dari perintah Menteri Agama Maftuh Basyuni. Pencekalan Nashr Hamid diterima ketika ia sudah sampai di Surabaya. (wahidinstitute. org 26/11).
Bagi Nashr Hamid peristiwa ini merupakan kali kedua ia berhadapan dengan kubu fundamentalis. Tahun 1995 ketika ia dijatuhkan hukuman murtad oleh pengadilan Mesir, dan harus hijrah ke Belanda. Dan sekarang ini di Indonesia ini, sebuah negeri yang ia sanjung dalam seminar-seminar internasional karena masyarakatnya dikenal sangat toleran dan moderat.
***
Inilah penistaan terhadap kebebasan beragama yang acap kali menggunakan dalih stabilitas dan keamanan dalam masyarakat. Perbedaan dianggap penodaan yang bisa meresahkan dan mengancam. Padahal tak jarang mereka yang ingin merobohkan kebebasan terlebih dahulu menyebarkan hasutan dan permusuhan dalam masyarakat.
Dengan tudingan kelompok-kelompok yang berbeda itu “sesat dan menyesatkan”. Setelah kelompok tersebut diidentifikasi sebagai musuh, selanjutnya masyarakat dipancing untuk bereaksi galak, dan digiring melakukan tindakan kekasaran.
Hakikatnya, mereka yang jengah dengan kebebasan, mereka pula yang mengganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat. Mengaduk emosi masyarakat yang sebelum tenang agar bergolak. Pun isu stabilitas dan keamanan tanpa melalui dialog dan pergumulan hanya melahirkan tatanan sosial yang rapuh.
Menurut hemat saya, dalam konteks masyarakat modern dan terbuka saat ini, mengusung kebebasan lebih penting daripada mengangkat isu stabilitas. Pertama, kebebasan akan menjamin terjadinya kristaliasi ide dan pemikiran secara sehat dan objektif. Sedangkan penggunaan isu stabilitas lebih mengundang cara kekuatan dan kekuasaan untuk menyingkirkan ide dan pemikiran lain. Suatu kezaliman jika suatu pemikiran tiba-tiba divonis sesat tanpa diberi ruang untuk menjelaskan dan mempertahankan.
Kedua, dalam beberapa kasus, isu stabilitas lebih banyak digunakan untuk menyerang pluralitas dan mempertahankan keseragaman yang dispotis. Merupakan ketakutan yang terlalu dibuat-buat jika sebuah seminar internasional, atau pun sebuah kelompok agama dianggap meresahkan dan bisa merusak stabilitas.
Ketiga, masyarakat modern lebih mementingkan budaya yang aktif, kreatif, dan kompetitif. Budaya tersebut tidak akan pernah tumbuh subur tanpa adanya jaminan kebebasan yang kuat. Sedangkan isu stabilitas malah melahirkan budaya yang pasif. Alih-alih melemparkan gagasan yang segar dan hangat, baru berencana mencari gagasan alternatif saja sudah ditakut-takuti akan mengganggu stabilitas.
Seraya pengakuan terhadap ajaran kebebasan berpikir, Islam juga mengimani ajaran yang lebih fundamental, kebebasan beriman (beragama). Menurut Gamal Al-Banna (1998: 10), Islam meletakkan lima fondasi tentang kebebasan berpikir dan beragama. Pertama, iman dan kafir adalah urusan individu, bukan publik. Apapun alasannya, urusan individu ini tidak bisa disentuh “tangan luar” (Al-Baqarah: 256, Yunus: 108, Al-Isrâ’: 15, Al-Kahfi: 29, Al-Rum: 24, Fâthir: 39, Al-Zumar: 41). Kedua, Rasulullah hanya pemberi kabar gembira (mubasysyir) atau penyampai (muballigh) , beliau tidak memiliki otoritas untuk memaksakan kehendak (Al-Mâidah: 99, Al-A‘râf: 188, Yunus: 41).
Ketiga, petunjuk dan restu hanya dari, milik, dan otoritas Allah semata (Al-Baqarah: 272, Al-Nisâ’: 88, Yunus: 99-100). Keempat, perbedaan dan pluralitas manusia berdasar kehendak Allah yang mutlak, tidak bisa dihapus atau diingkari hingga akhir kiamat (Al-Baqarah: 62, Hûd: 118-119, Al-Kâfirûn). Kelima, Islam tidak menetapkan hukuman duniawi terhadap apostasi (riddah) (Al-Baqarah: 108, 217, Al-Nisâ’: 137, Al ‘Imrân: 90).
Kebebasan beragama juga memiliki fakta historis dalam Islam. Rasulullah menghadapi “debat dan dialog terbuka” dengan pihak luar Islam sebagai sosok penyantun dan peramah, bukan pemarah atau pemaksa. Alquran pun telah merekam dialog-dialog tersebut dalam firman-firman abadi-Nya. Dan segala bentuk kekerasan pisik dalam sejarah Islam, tidak masuk dalam lingkup keyakinan (teologis), melainkan disebabkan faktor-faktor kepentingan (politis).
Kasus-kasus pembungkaman terhadap kebebasan dan beragama akan terus hadir dalam sejarah kita. Pemasungan ini akan tambah pelik jika berkelindan dengan persoalan politik. Pada konteks inilah, saya ingin menyerukan pendapat intelektual Iran, Abd Karim Soroush, bahwa kebebasan adalah suatu perjuangan.
Tugas orang yang berpikir bebas adalah tetap bebas dan melindungi kebebasan. Bagi dia, “orang harus bersifat toleran terhadap musuh, kecuali musuh toleransi.” Kini kita berhadap dengan musuh kebebasan.
Mohamad Guntur Romli, penulis buku “Ustadz, Saya Sudah di Surga” (KataKita, 2007)
(Media Indonesia, Jumat 30 November 2007)

============ ==

Islam Puritan Anak Kandung Kolonialisme Barat Diterbitkan oleh situs harian Rakyat Merdeka
http://www.rakyatmerdeka. co.id
Sabtu, 06 Oktober 2007, 12:59:08 WIB

Oleh: Buya Abd Aziz Aru Bone

KEBANGKITAN puritanisme Islam modern yang memimpikan terjadinya the re-birth of Islamic Civilization, erat kaitannya dengan era panjang kolonialisme Eropa di Timur Tengah. Kesadaran yang lahir di kalangan bangsa Arab sebagai respon terhadap kolonialisme adalah, bahwa yang paling berbahaya dari kolonialisme bukanlah dominasi militer Barat, melainkan invasi kultural ideologi Barat yang mengikis kepercayaan umat terhadap validitas ajaran Islam. Komunisme, sekularisme, demokrasi, liberalisme, pun diletakan sebagai ideologi Barat yang mengancam koherensi dan validitas Islam.

Karena itu, seruan untuk kembali kepada autentisitas Islam dipandang sebagai solusi untuk menghadapi invasi kultural Barat yang menyertai kolonialisme. (El Fadl, 1997:2). Kesadaran tersebut tidak hanya dialami kalangan Islam Sunny, tapi juga Islam Shi�ah di Iran, Irak, Lebanon dan Suriah (Mallat, 2003:4).

Kesadaran untuk kembali kepada autentisitas Islam bukan saja ingin membebaskan Timur Tengah dari kolonial Eropa, tapi lebih dari itu ingin kembali menciptakan the re-birth of Islamic Civilization dengan menempatkan tradisi Nabi Muhammad di masa Madinah sebagai sumber legitimasi dan otoritas.

Tapi tidak sedikitpun mimpi tersebut terwujud, meski pun pioner pemikir modern Islam; Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho telah membuka jalan bagi terjadinya Islamic Renaissance dengan mengupayakan penyatuan modernisme Barat dan tradisi Islam pada fase kedua kebangkitan Islam Arab yang terjadi antara tahun 1870 hingga 1900. Abduh dan Ridho berupaya menafsirkan ulang Islam agar senantiasa sesuai dengan kehidupan modern minus pendirian negara Islam.

Kedua tokoh ini bekerja pada tataran pemikiran untuk meyakinkan umat bahwa mereka tetap dapat mengadopsi sisi positif modernisme Barat tanpa harus tercerabut dari tradisi dan nilai-nilai agama.

Akan tetapi, berakhirnya kolonialisme Eropa dan secara bersamaan dimulainya dominasi militer-ekonomi Uni Soviat dan Amerika Serikat di Timur Tengah yang diawali dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, kembali melahirkan gerakan Ashabiyah nasionalisme Pan Arab dengan gagasan pokoknya, semua negara Timur Tengah yang berbahasa Arab adalah sebuah kesatuan politik, dan Islam Kafah yang diusung Ikhwanul Mislimin di Mesir dengan gagasan, menjadikan Islam sebagai satu-satunya dasar yang shahih dalam pengaturan sosial dan politik. (Hourani, 1983: xxii).

Jauh sebelumnya, Muhammad ibn �Abd al-Wahhab juga telah memproklamerkan ideologi politik serupa di Saudi Arabia dengan Wahabismenya (op.cit:xvii) .
Terinspirasi Ikhwanul Muslimin dan Wahabisme, Islam pun kembali hadir sebagai ideologi sosial dan politik di era Arab modern. Islam kembali diletakan dalam kerangka politik sebagai ad-din wa ad-dawlah (agama dan Negara).

Pembajakan besar-besaran atas Islam sebagai basis otoritas dan legitimasi politik pun kembali mulai dibangun. Jika Abduh dan Ridho berupaya melakukan penyatuan Islam dan modernisme Barat tanpa mengagendakan pendirian negara Islam atau tidak menempatkan Islam sebagai ideologi sosial dan politik.

Maka Ikhwanul Muslimin dan Wahabisme sebaliknya, yakni, memerangi modernisme serta memberangus tradisi aliran intelektual Islam klasik, seperti, Mu�tazilah, Maturidiyah, Asy-Ariyah, dan tradisi fiqh berbagai mazhab sebagai bid�ah dan khurafat, sembari menyerukan kembali kepada Al-Qur�an dan As-Sunnah. Secara bersamaan, Ikhwanul Muslimin dan Wahabisme juga menyerukan penolakan terhadap semua ideologi dan konsep sosial-politik Barat, dengan pengecualian materialisme Barat.

Dalam kondisi demikian, terjadilah kemandekan intelektual, karena di satu sisi menutup diri dari nilai-nilai Barat, di sisi lain melakukan pemberangusan warisan tradisi intelektual Islam klasik.

Revitalisasi puritanisme Islam memang bukan hanya disebabkan faktor di luar Islam; hegemoni kultural idelogi-idelogi Barat yang menyertai kolonialisme Barat di Timur Tengah. Harus juga diakui bahwa, seperti halnya agama-agama lain, secara normatif sumber otoritas teks Islam; Al-Quran dan As-Sunnah, juga membuka peluang untuk ditafsirkan dengan lagam puritanistik. Ini lantaran watak dasar kedua sumber otoritas itu berwatak terbuka. Sebagai teks mati, makna Al-Quran dan As-Sunah diberikan oleh pembaca dan penafsirnya. Dalam menakukan tafsir, tentu si penafsir terikat pada konteks sosial-politik zamannya.

Dengan konteks seperti inilah, tokoh penting dan ideologi Ikhwanul Muslimin Sayyid Qutb meramu tafsir tentang jihad sebagai ajaran ofensif, bukan defensif. Penafsiran Qutb inilah yang dipakai oleh pelbagai kelompok Islam untuk membenarkan penggunaan kekerasan atas semua yang mereka anggap sebagai musuh-musuh Islam.
Dalam lagam penafsiran yang puritanistik- tekstual ala Qutb, Islam puritan mendapatkan justifikasi teologis untuk menolak semua idelogi dan konsep-konsep sosial politik Barat yang dinilai mengancam koherensi dan validitas Islam, termasuk demokrasi yang meniscayakan egaliterianisme, partisipasi dan kontrol publik, berkeadilan, menghargai kemajemukan dan pluralisme.

Menatap Indonesia

Kini Islam puritan yang akarnya dapat ditelusuri hingga Wahabisme dan Ikhwanul Muslimin hadir di Indoensia dimotori sejumlah gerakan keislaman, seperti, Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin. Seperti halnya di Timur Tengah, Islam puritan Indonesia juga mengagendakan pembentukan negara Islam dan formalisasi Syariat Islam. Selain itu, juga menolak konsep sosial-politik Barat, seperti, demokrasi. Jika di Timur Tengah puritanisme Islam memberangus tradisi kritis aliran intelektual Islam klasik, seperti, Mu’tazilah, Maturidiyah, Asy-Ariyah, dan tradisi fiqh berbagai mazhab sebagai bid’ah dan khurafat, sembari menyerukan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di Indonesia mereka mengarahkan anak panahnya kepada Islam moderat Indonesia sebagai modal kultural demokrasi yang dimotori ormas-ormas Islam, seperti, NU, Muhammadiyah, Persis dan Nahdlatul Wathon.
Tapi berbeda dengan di tempat asalnya, Timur Tengah, Islam puritan Indonesia tumbuh dan mengembangkan dirinya dengan memanfaatkan demokratisasi yang kini tumbuh dan meniscayakan kebebasan berpendapat dan berorganisasi.

Inilah dilema demokrasi, ibarat pohon, ia memberi tempat kepada apapun untuk hidup selama tidak melanggar hokum positif yang merupakan social contract, bahkan terhadap parasit yang mengancam kelangsungannya.

Kehadiran Islam puritan di Indonesia yang menjadi ancaman terhadap demokrasi merupakan tantangan bagi Islam moderat yang sejak kehadiran Islam di Indonesia mengambil peran kultural dengan menempatkan Islam sebagai way of life, bukan ideologi sosial-politik.

Hemat saya, meski keberadaannya mengancam demokrasi, perlawananan terhadap puritanisme Islam tidak perlu melibatkan campur tangan negara, seperti yang dikehendaki Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi (Sindo, 26 Februari 2007). Biarkan saja demokrasi yang sedang tumbuh ini menjadi pasar bebas bagi ide-ide keagamaan. Perlawanan terhadapnya sebaiknya dilakukan secara cultural dengan memberikan pemahaman kepada kaum muslimin Indonesia tentang pentingnya Islam Indonesia mengambil peran cultural sebagai way of life, bukan sebagai ideologi tertutup.

Karena tidak seperti Islam Arab, dengan peran kulturalnya Islam Indonesia mengikuti gerak sejarah yang non-linear, yang mengalami kontinuitas, diskontinuitas dan perubahan. Dalam konteks Islam Indonesia, gerak sejarah itu mampu direspon secara terbuka dan adaptif, termasuk terhadap ide-ide progesif dan demokrasi. Wallahu A’lam bi as-Showab.
http://buyaku. blogspot. com/2007/ 12/islam- puritan-anak- kandung-kolonial isme.html

Denny Indrayana: Indonesia Masih Mencari Sistem Demokrasi yang Pas

Denny Indrayana: Indonesia Masih Mencari Sistem Demokrasi yang Pas

Marhum Mochtar <Mochtar_Marhum@yahoo.com>,in: ppiaflinders@yahoogroups.com; Tuesday, 7 February 2012, 10:49

Kawa-kawan,
Ini pendapat dan pandangan yang menarik dari seorang teman mantan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Australia (PPIA) pada acara pengukuhan Guru Besarnya di UGM yang dikutif dari berita VOAnews.

Salam
Mochtar

Denny Indrayana: Indonesia Masih Mencari Sistem Demokrasi yang Pas
Demikian dipaparkan Profesor Denny Indrayana, yang juga Wakil Menteri Hukum dan HAM, dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Indonesia masih mencari bentuk yang ideal atas sistem presidensial yang dianut. Banyak faktor yang menentukan, di antaranya kekuatan politik, masyarakat madani dan pers yang bebas.Sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia, bukanlah sistem yang telah jadi. Sistem ini terus dikembangkan seiring dengan berbagai gejolak politik yang terjadi. Selain itu, Indonesia juga menerima pengaruh dari sistem parlementer, karena Undang-Undang Dasar memungkinkan adanya hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang bisa berujung pada pemakzulan atau impeachment.

Demikian dipaparkan Prof Denny Indrayana SH LLM Ph D, yang juga Wakil Menteri Hukum dan HAM, dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hari Senin siang. Denny Indrayana menambahkan, dalam sistem apapun, setidaknya diperlukan tiga faktor penentu keberhasilan pemerintahan, yaitu kewenangan konstitusional yang memadai, dukungan politik mayoritas dan sistem kontrol yang efektif.

“Koalisi memang lebih merupakan ciri sistem parlementer, namun koalisi bukan berarti tidak dapat hadir dalam sistem presidensial. Karena sistem pemerintahan apapun, membutuhkan dukungan mayoritas anggota parlemen, untuk dapat memerintah secara efektif,” urai Denny Indrayana.

Advokat sekaligus pegiat hak asasi manusia, Dr Todung Mulya Lubis ketika dimintai tanggapan atas paparan Denny Indrayana menyatakan, yang tidak boleh dilupakan adalah selain kewenangan dan dukungan politis, sejatinya pemerintah juga membutuhkan pengawasan dari masyarakat.

Todung mengatakan, “Sistem presidensial yang dijelaskan oleh Denny Indrayana itu menarik karena dia bicara pada tataran politik praktis sekarang ini. Tidak mungkin tanpa dukungan koalisi partai-partai politik, tetapi dia juga mengatakan bahwa yang punya kuasa itu kan bukan hanya negara. Ada kuasa non-negara juga. Kuasa non-negara ini siapa saja, nah inilah ada media, ada civil society, ada lembaga-lembaga Ormas, mereka juga punya share dalam kekuasaan ini, dan melakukan pengawasan terhadap negara.”

Sementara itu, pakar hukum sekaligus advokat senior Prof Adnan Buyung Nasution menilai, bagaimanapun di Indonesia seorang presiden adalah pucuk pimpinan sekaligus harapan rakyat. Karena itu, Adnan Buyung berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih mampu menunjukkan peran itu, di tengah situasi bangsa yang dibebani banyak persoalan.

“Presiden di negara kita ini dalam sistem politik kita, presiden itu harus berimbang antara fungsinya sebagai presiden dan kepentingannya untuk selalu menjaga kekompakan dari koalisi. Dalam hal-hal menentukan, itu memang musti bisa tegar, jangan bimbang. Yang baru menurut saya, dia lebih mendorong presiden untuk lebih tegas bertindak demi keadilan. Presiden harus lebih tegar, bahwa kita ini bukan sistem parlementer, bahwa kita perlu koalisi memang, tetapi toh keputusan pada persiden harusnya,” ujar Adnan Buyung.

Dengan penganugerahan gelar Guru Besar ini, maka karir akademis Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang juga dosen di Fakultas Hukum UGM telah mencapai puncak. Pria kelahiran Kalimantan Selatan ini menempuh pendidikan S1 di UGM, S2 di University of Minnesota, Amerika Serikat dan S3 di University of Melbourne, Australia

Orang Indonesia Belum Melek Investasi

Investasi
Orang Indonesia Belum Melek Investasi
Didit Putra Erlangga Rahardjo | Nasru Alam Aziz | Senin, 6 Februari 2012 | 16:45 WIB
Kompas/Didit Jumpa pers Economic Outlook HSBC, Senin (6/2/2012) di Bandung, Jawa Barat.

BANDUNG, KOMPAS.com — Dibandingkan negara lain di Asia, tingkat kesadaran warga untuk berinvestasi di Indonesia masih rendah. Tingginya suku bunga membuat deposito masih menjadi primadona, kalau tidak melalui logam mulia, yakni emas.

Hal tersebut terungkap dalam sebuah survei yang dilakukan Nielsen terhadap 4.408 orang kaya dari delapan negara di Asia, seperti Hongkong, Indonesia, India, China, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Australia.

Selama Maret-Mei 2011, survei dilakukan kepada responden yang mewakili 10 persen orang yang memiliki aset paling banyak di negaranya masing-masing. Salah satunya mengenai penempatan aset orang kaya di Indonesia.

Berdasarkan survei tersebut, deposito mendominasi alokasi uang mereka, yakni 84 persen, sementara investasi saham maupun reksa dana masih rendah atau sekitar 16 persen. Bila dibandingkan dengan Malaysia, persentase investasi sudah mencapai 47 persen atau Australia yang lebih banyak dialokasikan untuk investasi sebesar 52 persen.

Pada bagan mengenai komponen investasi, Indonesia unggul soal investasi logam mulia. Hal itu terlihat sewaktu dibandingkan dengan Australia, Malaysia, Taiwan, maupun Hongkong. Dibandingkan saham maupun reksa dana yang punya alokasi kurang dari 5 persen, pembelanjaan orang Indonesia untuk logam mulai mencapai 12 persen.

Survei tersebut diungkapkan oleh HSBC sebagai bagian dari seminar Economic Outlook 2012 di Bandung, Jawa Barat, Senin (6/2/2012).

Dalam seminar yang bakal menghadirkan Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Aviliani dan Head of Wealth Management HSBC Steven Suryana ini akan mengampanyekan optimisme berinvestasi di negara Asia, khususnya Indonesia.

Menurut Steven, meski Indonesia masih kurang berkembang dalam investasi menurut survei tersebut, ada bagan yang menunjukkan bahwa nasabah mereka sangat tertarik memindahkan uang mereka dari deposito ke investasi. Ketertarikan tersebut juga dibarengi keingintahuan mengenai cara-cara berinvestasi.

”Kami pun berkesimpulan bahwa nasabah di Indonesia mulai melek dan hanya butuh diberikan pembelajaran saja,” ujarnya.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers