Archive for the ‘esai’ Category

Pertarungan Dibalik Pemungutan Suara

http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/5751-pertarungan-dibalik-pemungutan-suara

Kamis, 08 Desember 2011 04:20

Pertarungan tersengit sebenarnya bukan pada fase pemilihan Abraham sebagai Ketua KPK, melainkan pada tahap pemilihan empat pimpinan baru yang mengandaskan Yunus Husein. Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menempati peringkat kedua versi panitia seleksi bentukan Kementerian Hukum dan HAM ini dipersepsi sejumlah fraksi DPR sebagai titipan pemerintah untuk meredam kasus Century.

Trimedya menuding, ada tiga nama utama usungan pemerintah: Yunus, Zulkarnain (unsur kejaksaan), dan Aryanto Sutadi (unsur kepolisian). Satu nama lain, entah Bambang Widjojanto atau Abraham Samad, kalaupun didukung, kata Trimedya, lebih untuk pencitraan. Bila tiga nama itu lolos jadi pimpinan KPK, voting pengambilan keputusan dapat mereka kendalikan.

Poros Sekretariat Gabungan (Setgab), kolaborasi enam parpol penikmat kursi kabinet, ternyata tidak kompak. Inilah pangkal gagalnya skenario pemerintah. Rapat Setgab pada Kamis malam, 1 Desember, di Jalan Diponegoro, Jakarta, sehari menjelang pemilihan pimpinan KPK, mengalami deadlock. Golkar dan PKS menolak sosok Yunus karena diragukan komitmennya menuntaskan kasus Century. Loyalis paket usungan pemerintah hanya tiga fraksi: Demokrat, PAN, dan PKB.

Rapat dilanjutkan Jumat pagi, 2 Desember, di Hotel Crowne Plaza, tak jauh dari Gedung DPR. Pemilihan pimpinan KPK yang semula dijadwalkan berlangsung pagi itu ditunda jadi Jumat siang. Pagi itu, utusan Golkar, PKS, dan PPP dikabarkan tidak hadir. Forum Setgab ini juga gagal menghasilkan konsensus. Keputusan pun diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sedang memimpin sidang kabinet tentang kebijakan luar negeri di kantor presiden.

Pesan SBY tetap: Yunus Husein harus solid didukung anggota Setgab. Instruksi itu, antara lain, disebarkan lewat SMS Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, kepada anggota fraksinya, yang kemudian menyebar ke seluruh anggota Setgab. “Kami ngeles saja di ruang Komisi III, pura-pura tidak tahu ada instruksi,” kata anggorta Komisi III dari salah satu parpol anggota Setgab.

Kondisi Setgab terpecah mirip saat Pansus Century. Tiga fraksi di Setgab bergabung dengan tiga fraksi “opsisi”: PDI-P, Gerindra, dan Hanura. Enam fraksi itu dikenal sebagai pemilih “opsi C” yang berkesimpulan bahwa kebijakan kasus Century bermasalah. Sedangkan Demokrat, PKB, dan PAN memilih “opsi A” yang berpandangan sebaliknya.

Usai Jumatan, 56 anggota Komisi III memilih empat nama baru pimpinan KPK. Tiap anggota menuliskan empat nama. Dan, Yunus Husein pun terpental.

Doktor hukum perbankan dari Universitas Indonesia ini menempati peringkat kelima dengan perolehan 20 suara. Berarti tidak semua anggota fraksi “opsi A” yang berjumlah 22 kursi memilih Yunus. Hanya Zulkarnain, nama inti usungan pemerintah, yang lolos dengan 37 suara. Irjen polisi (purnawirawan) Aryanto Sutadi malah cuma meraih tiga suara.

Representasi polisi terkesan dipikulkan pada pundak Adnan Pandu Praja, anggota Kompolnas, yang cukup mengejutkan meraih dukungan mutlak 51 suara. Peringkat teratas diraih Bambang dan Abraham dengan 55 suara. Hanya satu anggota Komisi III yang tidak memilih Bambang dan Abraham. Tiga nama teratas ini terlihat kompak didukung semua kubu dan mayoritas mutlak fraksi.

Peta suara itu, pada sisi lain, menurut sumber GATRA di Fraksi Golkar, membuat pesona Abraham meningkat. Pada saat uji kelayakan dan kepatutan, paparan Abraham sudah mengundang decak kagum. Ia berjanji mundur bila dalam setahun dipandang gagal. Abraham mengkritik pimpinan KPK yang banyak bicara mirip pemain sinetron. Sepatutnya pimpinan KPK tak banyak bicara.

Perolehan suara Abraham dalam pemilihan pimpinan KPK membuat sejumlah anggota Fraksi Golkar, yang tadinya mengusung Bambang Widjojanto, jadi berubah pikiran mengajukan Abraham. Sebagai pendatang baru di Jakata, Abraham dipercaya lebih steril dari jeratan konflik kepentingan. Abraham yang dinilai masih “hijau” dalam politik justru dipandang belum terkontaminasi oleh berbagai kepentingan politik.

Di sisi lain, para mantan pendukung Yunus Husein juga menjadikan Abraham sebagai tumpuan. Mereka umumnya tidak mendukung Bambang Widjojanto pada saat bersaing dengan Busyro Muqoddas untuk menjadi Ketua KPK, November 2010. Tapi Trimedya Panjaitan mengatakan, kebulatan tekad untuk memilih Abraham di kalangan enam fraksi “opsi C” sudah disepakati usai salat Jumat menjelang pemilihan.

“Dipilihnya Abraham karena jalan tengah. Kalau milih Bambang, masih ada ganjalan posisinya sebagai usungan Golkar,” kata sumber GATRA. Untuk mengobati kekecewaan kubu pendukung Bambang, disampaikan dua opsi. Pertama, Bambang masih ada peluang menjadi Ketua KPK bila kelak Abraham dinilai gagal dan mundur. Kedua, Bambang bisa ditempatkan sebagai Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan.

Di posisi itulah Bambang harus menumpahkan seluruh kompetensinya. Hasil pemilihan Ketua KPK menunjukkan, Abraham unggul telak 43 suara. Bambang berada di peringkat ketiga dengan empat suara, tak sampai separuh dari 10 kursi Golkar, pengusung utama Bambang. Peraih dukungan kedua adalah Ketua KPK pada saat ini, Busyro Muqoddas, dengan lima suara. Sisanya, tiga suara untuk Zulkarnain dan satu suara untuk Adnan. (ASK)

Pikul Ekspektasi Publik Tanpa Beban Politik

Kamis, 08 Desember 2011 04:21
Skenario paket pimpinan KPK usungan pemerintah terpental kalah. Komposisi baru pilihan DPR diklaim lebih independen terhadap kooptasi eksekutif. Pengusutan kasus Century menjadi parameter kunci. Apakah mereka juga independen terhadap DPR? Lanjutan perkara Badan Anggaran bisa jadi ukuran.

Abraham Samad merasa jalan kemenangannya mirip nasib Abdurrahman Wahid. Keduanya terpilih lantaran terjepit perseteruan tajam dua kubu. Gus Dur menjadi presiden teruntungkan oleh ketegangan sengit faksi B.J. Habibie dan Megawati.

Setelah Habibie terpental akibat laporannya ditolak MPR, peluang Gus Dur membesar. Bekas pendukung Habibie yang tak suka kepada Megawati menumpahkan dukungan kepada mantan Ketua Umum PBNU itu.

Abraham jadi alternatif calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah tarik-menarik kencang antara pengusung Yunus Husein dan Bambang Widjojanto. Begitu Yunus gagal masuk daftar pimpinan KPK, alternatif tinggal Bambang dan Abraham. Bekas pendukung Yunus yang kurang cocok dengan Bambang menggelontorkan dukungan buat Abraham. “Ini takdir. Posisi saya mirip Gus Dur dan poros tengah,” kata Abraham.

Lantaran melewati proses demikian, Abraham memastikan bahwa dirinya tidak terbebani oleh deal politik dengan fraksi-fraksi Komisi III DPR. “Saya tidak punya utang politik. Saya tidak merasa tersandera. Saya hanya melakukan kontrak dengan masyarakat,” ujar doktor ilmu hukum lulusan Universitas Hasanuddin, Makassar, itu.

Dua kejutan dalam seleksi pimpinan KPK, Desember ini, terpilihnya Abraham dan terpentalnya Yunus Husein, adalah buah klaim DPR untuk mengusung figur yang tak terpasung pesanan pemerintah. “Abraham Samad sosok yang belum terkontaminasi,” kata Trimedya Panjaitan, anggota Komisi III asal PDI Perjuangan. Alasan serupa disampaikan Sarifuddin Sudding dari Fraksi Hanura. “Dia punya janji (mundur bila setahun gagal) dan relatif belum terkontaminasi politik,” ujar Sudding.

Abraham, 46 tahun, adalah sosok termuda dibandingkan dengan empat pimpinan lainnya: Busyro Muqoddas, 59 tahun, Zulkarnain, 59 tahun, Bambang Widjojanto, 51 tahun, dan Adnan Pandu Praja, 51 tahun. Advokat dan aktivis antikorupsi Sulawesi Selatan ini lebih banyak berkiprah di daerah. Akbar Faisal, politikus Hanura, menyebut urat takut Abraham sudah putus. Wartelnya pernah dirusak dan rumahnya dilempari batu ketika mengungkap korupsi Wali Kota Makassar. “Dia ketawa saja,” kata Akbar.

Usai rapat paripurna DPR yang mengesahkan hasil seleksi pimpinan KPK, GATRA bertemu dengan Abraham di sebuah kedai kopi khas Makassar di Jakarta Pusat. Ayah dua anak ini mulai pelit bicara ketika dimintai komentar detail tentang kasus-kasus sorotan semacam Century dan penangkapan Nunun Nurbaetie Daradjatun. “Maaf, saya harus mulai membatasi bicara ke publik,” katanya.

“Yakinlah, saya akan bekerja total dengan menutup mata dan pedang terhunus di tangan, mirip dewi keadilan,” kata menantu mantan Bupati Mamuju ini. Seorang koleganya bercerita, Abraham akan banyak melanjutkan spirit dan gaya kerja Baharuddin Lopa, dosen dan figur favoritnya. Abraham juga mahasiswa kesayangan mantan Jaksa Agung yang dikenal tegas dan lurus itu.

Suatu ketika, Lopa pernah bercerita kepada Abraham bagaimana cara menangani perkara yang disidik anak buahnya di Kejaksaan Agung. Seluruh berkas perkara itu dia baca ulang, sehingga tidak ada peluang transaksi perkara. Untuk itu, Lopa kerap pulang kerja pukul 03.00 menjelang subuh. Abraham, menurut koleganya itu, menyiapkan cara kerja serupa.

Abraham memang terinspirasi untuk mewarisi integritas Lopa. Ada kenangan berkesan. Sesaat setelah menjadi sarjana hukum, Abraham bertandang ke rumah Lopa di Pondok Bambu, Jakarta. Abraham bercerita ingin menjadi advokat. Ia tak mau jadi pegawai negeri, meski sempat diterima di Sektretariat Negara (Setneg) dan diuji Bambang Kesowo ketika menjadi pejabat level menengah di Setneg.

Lopa berpesan agar Abraham menjadi advokat yang benar. Dituliskanlah secarik nota rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan bahwa Abraham adalah sosok berintegritas. Rekomendasi Lopa itu menjadi alat kontrol bagi Abraham untuk selalu menjaga integritas. Ia tak mau mempermalukan reputasi sang pemberi rekomendasi. Nyali Abraham yang seolah kehilangan urat takut tertempa karena ia dilatih tahan banting, sejak usia sembilan tahun, ditinggal ayahnya, seorang pejuang 1945. Mertuanya juga pensiunan jenderal.

Asrori S. Karni, Anthony Djafar, dan Sandika Prihatnala

(Laporan Utama GATRA edisi 18/05, terbit Kamis 8 Desember 2011)

Bibit: koruptor semestinya dimiskinkan

Rabu, 7 Desember 2011 23:13 WIB | 1288 Views

Bibit Samad Riyanto (FOTO.ANTARA)

Yogyakarta (ANTARA News) – Koruptor di Indonesia semestinya dimiskinkan agar memberi efek jera, kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Riyanto.

“Korupsi di Indonesia seperti fenomena gunung es. Penjara tidak cukup memberikan efek jera, sehingga koruptor harus dimiskinkan dengan cara menyita kekayaan hasil korupsi,” katanya dalam lokakarya antikorupsi bagi jurnalis, di Yogyakarta, Rabu.

Ia mengatakan kasus Artalita Suryani yang menikmati fasilitas di penjara seharusnya bisa menjadi contoh koruptor yang tidak jera menjalani hukuman itu.

Menurut dia, para koruptor sudah sepatutnya mempertanggungjawabkan kekayaan yang mereka peroleh dari kejahatannya, sehingga seharusnya mendapatkan hukuman yang sepadan.

Bibit mengatakan korupsi di Indonesia sangat mengakar dan mewabah, sehingga sulit diberantas.

“Korupsi sulit diberantas sejak adanya upaya kriminalisasi terhadap KPK pada 2009,” katanya.

Ia mengatakan korupsi di Indonesia terjadi di banyak bidang, dari tingkatan yang terkecil, seperti pungutan dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), dan pungutan uang sekolah.

Menurut dia, korupsi terjadi karena ada niat melakukan kejahatan itu, dan kemampuan untuk melakukannya.

Oleh karena itu, kata dia masyarakat perlu terus menerus melakukan pencegahan korupsi. “Upaya pencegahan yang sederhana bisa dilakukan melalui pendidikan keluarga,” katanya.

Dalam lokakarya tersebut, KPK juga mengajak para jurnalis untuk mengawal penanganan kasus korupsi.

Ia mengatakan kalangan jurnalis dan masyarakat sebagai mitra KPK memiliki peranan strategis untuk ikut mengawasi penanganan kasus korupsi.

“Pers berperan mengawasi, mengadukan, dan mengingatkan KPK jika suatu kasus korupsi tidak segera ditangani,” katanya.

Menurut dia, pers juga memiliki fungsi memberikan sanksi sosial kepada para koruptor.

Ia mengatakan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi penting, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan bangsa Indonesia.

Lokakarya ini diselenggarakan bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta.
(ANT-293/M008)

Di Manakah Naskah Resmi UUD 1945 Pascaperubahan?

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/di-manakah-naskah-resmi-uud-1945-pascaperubahan/

07.12.2011 09:39

Di Manakah Naskah Resmi UUD 1945 Pascaperubahan?

Penulis : Giat Wahyudi*

Sebagaimana diketahui bersama, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2004 telah berhasil mengubah UUD 1945 dalam empat tahap; (1) perubahan pertama hasil Sidang Umum MPR tahun 1999 (14-21 Oktober), (2) perubahan kedua hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2000 (7-18 Agustus), (3) perubahan ketiga hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001 (1-9 November), (4) perubahan keempat hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002 (1-11 Agustus).

Setelah dilakukan empat kali perubahan dalam satu rangkaian kegiatan, UUD 1945 susunannya menjadi: (1) Naskah UUD 1945 yang ditetapkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959; (2) perubahan pertama UUD 1945; (3) perubahan kedua UUD 1945; (4) perubahan ketiga UUD 1945; (4) perubahan keempat UUD 1945.

Menurut buku Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR, 2006, dinyatakan, untuk memudahkan pemahaman secara sistematis, holistik, dan komprehensif, UUD 1945 juga disusun dalam satu naskah yang berisikan pasal-pasal dari naskah asli yang tidak berubah dan pasal-pasal dari empat naskah hasil perubahan.

Hasil Kesepakatan

Penyusunan UUD 1945 dalam satu naskah pada awalnya merupakan kesepakatan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR masa sidang 2001-2002. Namun, susunan UUD dalam satu naskah itu bukan merupakan naskah resmi UUD 1945. Kedudukannya hanya sebagai risalah sidang dalam rapat paripurna Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Galibnya, perubahan UUD 1945 merupakan perintah konstitusi yang diatur Pasal 37. Namun, beberapa pakar konstitusi mensinyalir, prosedur dan sistematika dari perubahan UUD 1945 demikian janggal, ditinjau dari metode perubahan dan penyusunan suatu konstitusi yang menggunakan teknik adendum. Apalagi MPR berpendapat, Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap selama empat kali; tetapi merupakan satu rangkaian kegiatan.

Pertanyaannya, mengapa ketika perubahan UUD 1945 disusun dalam satu naskah, menjadi sekadar risalah sidang MPR? Artinya, tidak memiliki kekuatan hukum! Mengapa Majelis mengambil putusan yang melemahkan kedudukan UUD 1945 Pascaperubahan?

Tak pelak, jika kita mencari naskah resmi UUD 1945 Pascaperubahan, niscaya kita akan menemukan beragam judul naskah UUD.

Tak urung, ada naskah UUD 1945 terbitan Sekretariat Jenderal MPR, dengan sistematika: (1) naskah (asli) UUD 1945; (2) perubahan pertama UUD 1945; (3) perubahan kedua UUD 1945; (4) perubahan ketiga UUD 1945; (5) perubahan keempat UUD 1945; (6) UUD 1945 dalam satu naskah (pembukaan, pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 1945 yang tidak diubah, dioplos dengan perubahan pertama sampai keempat).

Sementara yang beredar di tengah masyarakat adalah: (1) UUD 1945 dan perubahannya; (2) UUD 1945 dan perubahannya sesuai Ejaan yang Disempurnakan; (3) naskah resmi UUD 1945 (amendemen lengkap); (4) UUD 1945 dan amendemennya; (5) UUD 1945 amendemen I, II, III, dan IV.

Masing-masing naskah tersebut dilengkapi dengan susunan kabinet sepanjang masa, teks Proklamasi, Piagam Jakarta, Dekrit Presiden, UUD RIS, dan UUDS. Bahkan ada yang memuat sejarah singkat Nusantara dari 400 M sampai 1945 yang tak ada kaitannya dengan naskah resmi UUD 1945 Pascaperubahan.

Setelah dilakukan perubahan konstitusi, seakan kita tidak memiliki standar naskah resmi (formal-autentik) mengenai UUD 1945 Pascaperubahan.

Tidak berlebihan jika para pakar konstitusi yang kritis menengarai: (1) prosedur perubahan dan penyusunan naskah perubahan UUD 1945 dirancang di luar kelaziman tradisi konstitusi; (2) UUD 1945 hanya sampul untuk mengemas pasal-pasal dan ayat-ayat perubahan yang telah mengubah sistem ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945.

Lembaran Negara

Dapat dimengerti ketika begawan konstitusi Sri Soemantri dan Ketua Majelis Luhur Taman Siswa Ki Tyasno Sudarto melayangkan surat ke MPR, agar Majelis menguji, bertentangan atau tidak dengan pasal-pasal dan ayat-ayat perubahan dengan Pembukaan UUD 1945.

Sementara peneliti senior dari Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia RM AB Kusuma menyarankan, UUD hasil amendemen sebaiknya dinamakan “UUD 2002” karena prinsip dasarnya berbeda dengan UUD 1945. Dengan demikian kontroversi antara UUD 1945 dan naskah perubahannya dapat diakhiri.

Ini berbeda dengan UUD 1945 yang ditetapkan PPKI pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Karena itu, bila kita bertanya mengenai naskah resmi UUD 1945 (sebelum diubah), kita akan merujuk Lemberan Negara Nomor 75 tahun 1959, yang isinya mengundangkan UUD 1945 dengan sistematika: Pembukaan (Preambule), UUD, Batang Tubuh, dan Penjelasan sebagai satu kesatuan.

Pastinya, semua penerbitan mengenai UUD 1945 (sebelum diubah) mengacu pada Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959. Alhasil, pengundangan dalam Lembaran Negara menjadi penting, bukan saja untuk diketahui khalayak nasional dan mengikat setiap warga negara seantero negeri, melainkan juga memiliki otoritas untuk menempatkan naskah resmi qua validitas (sahih).

Memang, MPR pada 13 Februari 2006 (selang empat tahun sejak perubahan keempat tahun 2002) mendaftarkan Perubahan UUD 1945 pada Lembaran Negara. Namun, hingga saat ini kita tidak tahu persis tercantum dalam Lembaran Negara nomor berapa dan bagaimana sistematika susunannya.

Galibnya, khalayak nasional mempunyai hak mengetahui naskah resmi UUD 1945 Pascaperubahan via Lembaran Negara; sebagai pewarta resmi pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku valid di negeri ini.

Walaupun UU No 10 Tahun 2004 mengenai Pembentukan dan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur keabsahan suatu peraturan, bukan berarti Lembaran Negara tidak berfungsi. Dengan diundangkannya suatu peraturan pada Lembaran Negara, masyarakat menjadi mafhum dan terikat untuk menaatinya.

*Penulis adalah Ketua Kepustakaan dan Penerbitan Yayasan Bung Karno, aktif di PP Alumni GMNI. 

Membiarkan Pembantaian, Negara Dapat Dihukum

 

 

Membiarkan Pembantaian, Negara Dapat Dihukum

Iwan Santosa | Agus Mulyadi | Rabu, 7 Desember 2011 | 17:16 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Membiarkan terjadinya pembantaian dan kekerasan terus-menerus terhadap penduduk sipil, dapat mengakibatkan sebuah negara dihukum.

 

“Pasukan Penjaga Perdamaian PBB asal Belanda tidak mengizinkan pengungsi menyelamatkan diri ke kompleks PBB. Akhirnya mereka dibawa milisi Serbia, dan dibunuh,” Liesbeth Zegveld.

Pengacara kasus pembantaian Rawagede, Liesbeth Zegveld yang ditemui di Jakarta, Rabu (7/12/2011) setiba dari Amsterdam, Beladna, menjelaskan, Pemerintah Kerajaan Belanda diputuskan bersalah oleh Mahkamah Internasional, karena membiarkan terjadinya pembantaian warga Bosnia Muslim di Srebrenica tahun 1995.

“Pasukan Penjaga Perdamaian PBB asal Belanda tidak mengizinkan pengungsi menyelamatkan diri ke kompleks PBB. Akhirnya mereka dibawa milisi Serbia, dan dibunuh bersama warga pria Muslim Bosnia lainnya. Total ada 8.000 pria Muslim Bosnia dibunuh di Srebrenica,” kata Zegveld.

Sebagai catatan, sebelum pembantaian terjadi, milisi Serbia juga menyandera pasukan PBB asal Belanda dan mengancam membunuh mereka, jika ikut campur atau melindungi Muslim Bosnia.

Menurut dia, belum terdengar kabar adanya upaya banding oleh Kerajaan Belanda terhadap putusan tersebut. “Batas waktu mengajukan banding berlaku sampai awal tahun 2012. Kita menunggu perkembangan kasusnya,” ujar Zegveld.

From president to defendant?

From president to defendant?

Thursday, 01 December 2011 08:57
Genevieve Woods

Time is running out for SBY to get his house in order

Genevieve Woods

woods1.jpg
An irregular migrant worker held in the Tanjung Pinang holding centre shows bruises from the caning he received in Malaysia
Henri Ismail/Poros Photos

In October 2010, Indonesia faced a diplomatic milestone – the inaugural visit of President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) to The Netherlands. The visit was to be an important step in rebuilding ties between Indonesia and its former colonisers, marking the first time in more than 40 years than an Indonesian head of state had visited that country.

But in a dramatic turn of events, just minutes before the plane was due to depart, the president decided to cancel his visit. The decision was so unexpected that members of the presidential entourage already waiting on board the plane were forced to disembark and join their leader for an emergency press conference at the airport.

The president’s visit would have placed him at risk of arrest by Dutch authorities, as a group of separatists from the Republic of South Maluku had commenced legal proceedings against him in The Hague District Court for gross violations of human rights. Outraged by the indignity of the threat, the president protested against the proceedings: ‘What I cannot accept is if the president of Indonesia visits the Netherlands at the invitation of the Queen … then the court may decide to arrest that president.’ The Dutch government, meanwhile, claimed that the president was protected by diplomatic immunity and could not have been taken into custody, and the case against him was dismissed in court just one day after SBY had been due to arrive.

As long as SBY remains president, he maintains immunity from prosecution, as the Dutch government suggests. But as he draws toward the end of his final term, the question arises: will he be forced to face the consequences of his failure to take a more serious position against human rights violations during his time in office?

Taking it out of Indonesian hands

Indonesia is particularly susceptible to a growing trend in international law – the prosecution of human rights abuses in foreign courts. For international prosecution to be successful, the nation of origin of the accused must be unwilling or unable to prosecute. Indonesia continually fits this description, as recent high-profile failures to ensure justice for victims of human rights abuses have cast doubt on the impartiality and professionalism of Indonesian courts.

Following the notoriously unsuccessful East Timor tribunals in the Indonesian Human Rights Court in 2004, the President of the European Union, the United Nations High Commissioner for Human Rights and the General Secretary of the United Nations all publicly stated that they believe Indonesian courts are unable to provide justice for gross violations of human rights. This high-profile criticism has had a serious impact on Indonesia’s international reputation.

The issue once again came to the forefront of the global media agenda when cases of torture in Papua were publicised and allowed to go unpunished. In January 2011, three soldiers caught on video torturing two Papuan men were each sentenced to less than ten months imprisonment. The verdict caused outrage amongst the global media and NGO activists, who had not only heard about the incident, but had actually watched it themselves on YouTube as the video went viral. The global community’s indignation over the Indonesian judicial system’s failure to respond in a way that recognised the gravity of the situation was amplified by the horror of witnessing torture first hand.

As human rights abuses in Indonesia begin to reach a wider audience, foreign governments find it increasingly difficult to remain silent. The more Indonesian courts are seen to be incapable of guaranteeing justice, the more likely it is that foreign nations will come under pressure to make use of the increasing scope of international law and take Indonesian prosecutions into their own hands.

A president in the docks?

SBY is not the only Indonesian official at risk of overseas prosecution, but he is by far the most high-profile. And while, for now, he has full immunity from prosecution, upon leaving office he will only be entitled to the significantly weaker protections afforded to a former head of state – which have been waived in other international cases where gross violations of human rights have been at issue. So, once his term in office draws to an end, the president could be forced to choose his travel destinations carefully.

Countries as diverse as the UK, the Netherlands, the USA, Spain and Belgium have initiated proceedings against former heads of state in the past. Australia followed suit in 2011, filing charges against the president of Sri Lanka for war crimes. Jennifer Robinson, a human rights specialist based in London, has told the media that several groups are currently preparing cases against the president for crimes against humanity. According to Robinson, if the president were to travel to London after leaving office in 2014, he would face a significant risk of indictment, even though he has not been directly involved in individual acts of human rights abuse. She explained the legal basis for the threat of action: ‘Under the doctrine of command responsibility, political and military leaders who fail to take action against their subordinates for human rights violations can themselves be found responsible.’

By failing to ensure justice for victims of human rights abuses in Indonesia, SBY has made himself vulnerable to international prosecution. But, ultimately, the president remains in control of his own destiny because there is still time to undertake further legal reform. If SBY chooses to champion the rights of victims, he will increase his chances of avoiding a situation where he finds himself confined to Indonesia for fear of foreign prosecution – and in the process, bring the perpetrators to justice.

Genevieve Woods (woodsgenevieve@gmail.com) is an Arts/Law student at the University of Sydney. She has just finished her Honours year in Indonesian Studies.

150 Tahun HKBP, Presiden: Toleransi Harga Mati

Refl  Sunny <ambon@tele2.se>: Bagus sekali SBY bilang “Toleransi Harga Mati”, tetapi kalau benar ucapannya datang dari lubuk sanubarinya, maka sepatutnya SBY meminta maaf kepada rakyat Sulawesi Tengah dan Maluku, sebab SBY  mendukung pengiriman Laskar Jihad ke dua daerah ini. Ribuan bahkan puluhan orang menjadi korban akibat spornya.  Tanpa permohonan maaf,  ucapan  SBY hanya sepuhan bibir belaka. Bagi yang tidak tahu atau lupa tentang sponsor SBY, silahkan click : http://www.youtube.com/watch?v=5L-9HcTb1es

 

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/150-tahun-hkbp-presiden-toleransi-harga-mati/

 

05.12.2011 10:36

150 Tahun HKBP, Presiden: Toleransi Harga Mati

Penulis : Vidi Batlolone   [ 1 Komentar ]

 

JAKARTA- Kemajemukan agama dan suku merupakan kekayaan dan kekuatan bangsa yang harus disyukuri dan dijaga. Karena itu bangsa Indonesia harus senantiasa menyemai benih-benih toleransi dalam kehidupan bersama.

Demikian pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam puncak perayaan 150 tahun berdirinya Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Perayaan yang dihadiri sekitar 50.000 jemaat itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (4/12).

“Kemajemukan bangsa kita sesungguhnya kekuatan dan anugerah dari Tuhan yang harus kita lestarikan,” ujar Presiden yang datang didampingi Ibu Negara dan beberapa menteri kabinet.

Selain rombongan pemerintah, hadir juga Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua MK Mahfud MD, dan istri Alm Kyai Abdurahman Wahid, Shinta Nuriyah Wahid. Pemuda Ansor Nadhlatul Ulama turut mengamankan jalannya acara.

Presiden menyatakan, tidak boleh ada kelompok mana pun yang berhak memaksakan kehendak, apalagi sampai bertindak anarkis pada saudara sebangsa yang ingin menjalankan ibadah agama.

“Toleransi dan menghargai adalah harga mati. Dengan kemajemukan ini, kita pun jadi dihargai bangsa lain,” tuturnya.

Menurutnya, semua umat beragama harus menghormati dalam persaudaraan dan perbedaan. Pemerintah, kata SBY, terus mendorong terbentuknya umat beragama yang harmonis.

“Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa di tengah keragaman kita bisa hidup berdampingan, dapat bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,” tuturnya.

Sementara itu, Ephorus HKBP Pendeta Bonar Napitupulu mengatakan, rasa syukurnya atas satu setengah abad yang dilalui HKBP. “Masyarakat Batak HKBP telah berkembang dalam kemajemukan beragama di Indonesia. Kami ikut berperan serta dalam pembangunan dan akan terus berpartisipasi,” tuturnya.

Sebagai anak bangsa, dia mengajak warga HKBP untuk menjadi berkat dan ikut dalam pembangunan bangsa. Misalnya, jemaat harus taat membayar pajak. “Warga HKBP jangan sampai ikut memiskinkan orang lain,” tuturnya.

Ramai-ramai ke Luar Negeri, DPR Studi Banding Obat ke Cina – RI Uji Coba Padi asal China

Ramai-ramai ke Luar Negeri, DPR Studi Banding Obat ke Cina – RI Uji Coba Padi asal China

Komentar Sunny <ambon@tele2.se>

Saya kira istilah studi banding dalam bahasa Indonesia untuk anggota DPR, yang dimaksudkan ialah “tour study” dalam bahasa Inggris, jalan-jalan sambil mempelajari. Jadi boleh serius, boleh juga tidak serius, karena jalan-jalan atau tamasya saja. Jadi ada bedanya dengan study banding yang dalam istilah bahasa Inggris disebut “comparative study”.

 

Comparative study ini pada umumnya dilakukan oleh universitas, mahasiswa tulis “term paper” ada kalanya juga bikin thesis PhD atau ditulis buku. Jadi bahannya dipelajari dan diselidiki secara “teliti” karena bahan literaturnya dari berbagai sumber dan banyak. Tentu saja anggota parlemen bisa membaca bahan-bahan universitas ini bila tersedia di perpustakaan. Salah satu study banding yang masih samar-samar saya ingat ialah studi perbandingan antara Australia dan Argentina oleh Lewis (?), kedua negeri ini boleh dibilang dididirkan pada waktu yang sama dan penghuni mayoritas dari Europa, tetapi yang lebih maju ialah Australia dari pada Argentina. Kalau tak salah ingat bahwa konklusi yang ditarik ialah Australia bisa maju dan lebih maju karena Protestantisme yang dianut oleh mayoritas penduduk. Teori ini barangkali ada benarnya kalau kita lihat sekarang, bahwa negeri-negeri Europa yang mengalami krisis keuangan di Europa adalah beraliran Catholic, contohnya Yunani, Italia, Spanyol, Portugal, Irland. Bagi yang lebih tahu tentu saja bisa koreksi apa yang saya kemukakan ini.

 

Studi banding ke Swedia oleh angota DPR untuk mempelajari undang-undang penangani konflik, 1) konflik yang ada di Swedia mungkin sekali mempunyai karakter dan perjalanan sejarah lain dibandingkan dengan Indonesia, (2) Swedia tidak mengalami perperangan intern maupun extern selama 200 tahun, jadi (3) proses jalan pembangunan masyarakat Swedia menjadi apa yang disebut “welfare state” berbeda dengan Indonesia. Di masa silam gerakan buruh dan tani Swedia kuat dan militan serta rajin dalam menjinakan kaum kapitalis untuk menciptakan yang disebut Welfare state sekarang ini.

 

Di Indonesia masalahnya sebaliknya, gerakan buruh dan tani dianggap musuh masyarakat. Untuk perbaikan upah dan kondisi kerja, bukan saja sulit malah perlu ditebus dengan pertumpahan darah yang memakan jiwa manusia, belum tentu juga berhasil karena dianggap musuh masyarakat dan Allah.

 

 

Selasa, 06 Desember 2011 | 06:28 WIB

Ramai-ramai ke Luar Negeri, DPR Studi Banding Obat ke

Cina

TEMPO.CO, Jakarta: Setidaknya empat rombongan anggota Dewan Perwakilan Rakyat berkunjung ke luar negeri pada akhir tahun ini. Tujuan resmi perjalanan adalah studi banding. Empat kelompok itu berasal dari Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, Badan Legislasi, Komisi Pertanian, dan Komisi Tenaga Kerja.

Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Penanganan Konflik Sosial, Eva Kusuma Sundari, mengatakan studi banding akan diadakan di dua negara, yakni Swedia dan India. “Setiba di Indonesia, tim akan mengkonsolidasikan hasil studi tim Swedia dan India. Hasil studi akan dilaporkan kepada publik,” demikian ia menulis dalam siaran pers kemarin.

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, tim yang berangkat ke Swedia akan dipimpin oleh Eva, sedangkan tim ke India ditangani oleh Ketua Panitia Khusus Adang Daradjatun. Tiap tim terdiri atas tujuh anggota DPR dan dua anggota staf sekretariat panitia khusus. Timnya akan berangkat pada 3 Desember dan kembali pada 9 Desember 2011. Swedia dipilih karena dianggap sukses dalam menangani konflik dengan mengedepankan pendekatan hak asasi manusia. Tim panitia khusus juga akan bertemu dengan Penasihat Kementerian Integrasi Jasenko Selimonic dan Hans Dahlgren, yang juga Ambassador for Human Rights Kementerian Luar Negeri Swedia.

Adapun Wakil Ketua Badan Legislasi Ida Fauziah menuturkan akan mengirim tim ke Cina untuk studi banding soal pengawasan obat dan makanan. “Sebelas anggota Badan Legislasi akan melakukan kunjungan kerja ke Beijing, Cina, untuk RUU Pengawasan Obat dan Makanan,” ujarnya kemarin. Tim sudah berangkat kemarin dan akan kembali pada 9 Desember nanti. Namun politikus PKB ini tak menjelaskan mengapa harus studi banding ke Cina.

Adapun Komisi Pertanian mengadakan studi banding ke empat negara: Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan India. Kunjungan kerja ini terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pangan serta Rancangan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Rombongan sudah berangkat pada akhir bulan lalu dan dijadwalkan pulang hari ini.

“Studi banding ini sangat penting karena berkaitan antara lain dengan sistem tarif, proteksi, lembaga keuangan petani, subsidi, promosi, asuransi pertanian, dan lembaga pangan,” ujar Wakil Ketua Komisi Pertanian dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menjawab pertanyaan via pesan pendek. Ia menjelaskan, Ketua Komisi Pertanian M. Romahurmuziy dari Fraksi PPP memimpin tim ke Amerika, Herman Khaeron membawa rombongan ke Jepang, Firman Soebagyo (Partai Golkar) ke Cina, sedangkan Ana Muawanah (PKB) ke India.

Terakhir, Komisi Tenaga Kerja memberangkatkan rombongan ke Korea Selatan dan Hong Kong. Anggota Komisi Tenaga Kerja dari PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka, mengatakan berkunjung ke Korea Selatan dalam kaitan dengan pembahasan revisi Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. “Pulangnya transit di Hong Kong untuk ketemu TKI dan mendengar masukan mereka,” ujarnya kepada Tempo melalui pesan singkat kemarin.

Menurut Rieke, penempatan tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan tak bermasalah sehingga DPR perlu melihat apakah kondisi itu ada kaitannya dengan penempatan tenaga kerja sektor formal dengan mekanisme kerja sama antarpemerintah.

L FEBRIYAN | Jobpie S.

 

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/ri-uji-coba-padi-asal-china/

05.12.2011 13:39

RI Uji Coba Padi asal China

Penulis : Web Warouw/Effatha Tamburian

JAKARTA – Pemerintah RI akan menguji coba penanaman bibit padi unggul dari China di Pemalang. Produktivitas padi asal Negara Tirai Bambu itu sanggup mencapai 10,5 ton per hektare. Demikian dikatakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat, Siti Fadilah Supari.

“Kami berharap padi yang sedang diuji coba ini kelak akan menambah pendapatan kaum tani. Kalau padi IR 64, Cisadane, dan Situbagendit hanya 6 ton per hektare, padi dari China ini bisa 10,5 ton per hektare. Paling tinggi 13 ton per hektare, paling rendah 7 ton per hektare,” ujarnya saat panen padi asal China, di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Minggu (4/12).

Menurut Siti Fadilah, masih dibutuhkan 3–4 kali uji coba lagi untuk melihat kemampuan jenis padi yang dinamakannya Junjun Sikasur untuk menyesuaikan diri dengan cuaca dan tanah Indonesia.

“Kami berharap padi Junjun Sikasur ini bisa mencapai 15 ton per hektare. Kalau berhasil bibit padi akan kita distribusikan langsung pada seluruh kaum tani yang mau tanam. Jadi nantinya bisa meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di dalam negeri. Kami sudah tidak perlu impor beras lagi,” katanya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Pemalang Junaidi dalam sambutannya menjelaskan bahwa sebagai penyangga pangan di Jawa Tengah, diharapkan padi Junjun Sikasur ini dapat meningkatkan produksi pertanian, sehingga bisa menyangga kebutuhan nasional.

“Apalagi kalau ditanam di seluruh daerah pertanian. Kami tidak akan khawatir kekurangan pangan lagi, karena sudah tercukupi dan tidak perlu impor,” ujarnya.

Untuk itu juga, lanjutnya, pihaknya telah memerintahkan Dinas Pertanian untuk membantu pembiayaan usaha tani desa sebesar Rp 100 juta sebagai dana bergulir untuk menyelamatkan kaum tani dari jeratan tengkulak dan rentenir

“Pemerintah akan siapkan dana untuk desa yang aktif membangun dan memberdayakan masyarakat untuk menghadapi tengkulak dan rentenir yang selama ini memberatkan kaum tani,” katanya.

Bupati berharap hasil uji coba padi Junjun Sikasur ini dapat dilaporkan Siti Fadilah sebagai anggota Watimpres ke Presiden.

“Pak Presiden perlu tahu bahwa Pemalang sedang menyiapkan pembibitan untuk padi Junjun Sikasur ini, agar kelak dapat dipakai di seluruh daerah pertanian,” ujarnya.

 

GENOSIDA ORANGUTAN ADALAH KEJAHATAN TERORGANISIR

Siaran Pers
GENOSIDA ORANGUTAN ADALAH KEJAHATAN TERORGANISIR

Untuk disiarkan segera pada tanggal 6 Desember 2011

Centre for Orangutan Protection (COP) menemukan empat kerangka
orangutan di dalam kawasan konsesi PT. Sarana Titian Permata, anak
perusahaan Wilmar Group di Kalimantan Tengah. Salah satunya masih
tersangkut di atas pohon, diduga mati karena ditembak. Temuan tersebut
telah dilaporkan ke Kementerian Kehutanan pada tanggal 6 September 2011.

Sebelumnya, pada tanggal 7 Juni 2010, COP mengevakuasi 1 bayi
orangutan yang dipelihara warga Desa Bangkal, Kab. Seruyan, Kalteng.
Menurut pemeliharanya, induk orangutan sudah dibunuh saat land
clearing di kawasan konsesi PT. Rimba Harapan Sakti (RHS), anak
perusahaan Wilmar Group juga.

Setidaknya 75 orangutan terpaksa dievakuasi sebagai dampak pembabatan
hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawit anak-anak perusahaan
Wilmar Group di Kalimantan Tengah seperti PT. Mustika Sembuluh, PT.
Kerry Sawit Indonesia dan PT. Sarana Titian Permata. Jumlah tersebut
tidak termasuk orangutan yang sudah telanjur tewas atau tewas dalam
perjalanan menuju Pusat Reintroduksi Nyarumenteng yang dikelola oleh
Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation di dekat Palangkaraya.
Hingga saat ini, setidaknya, 938 orangutan terpaksa dievakuasi dari
kawasan-kawasan konsesi PT Matahari Kahuripan Indonesia (Makin Group),
GoodHope Asia Holdings Limited, IOI Group, PT BW Plantation Tbk, PT
Union Sampoerna Triputra Persada, Musim Mas Group dan Best Agro
International.

Tewasnya orangutan dikarenakan sudah telanjur ditangkap oleh para
pekerja perkebunan. Hampir 100% menderita luka parah di tangan dan di
kepala. Para pekerja Kerry Sawit 2 (Wilmar Group) memukuli wajah anak
orangutan dan memotong jari tengah dan jari manisnya di semua tangan
kanan dan kiri pada Agustus 2006. Orangutan tersebut akhirnya mati.
Para pekerja PT. Agrobukit (Goodhope Asia) mencangkul kepala induk
orangutan dan memasukkannya ke dalam peti pada April 2007. Perlakuan
yang sama oleh PT. Globalindo Alam Perkasa (Musim Mas Group) telah
menyebabkan kematian 1 orangutan pada tanggal 28 Mei 2006. Kekejaman
terhadap orangutan merupakan hal biasa yang disaksikan para anggota
tim penyelamat dan staff Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Orangutan dilindungi Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 mengenai
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lemahnya penegakan
hukum telah menyebabkan kejahatan ini berlangsung dengan masif.
Penyiksaan dan pembunuhan orangutan seringkali terjadi di depan
petugas dan dibiarkan. Laporan COP mengenai penemuan tengkorak-
tengkorak orangutan di kawasan konsesi Wilmar Group sampai sekarang
belum ditindaklanjuti oleh Kementerian Kehutanan. Laporan mengenai
pembunuhan orangutan di kawasan konsesi Best Agro International
ditanggapi dengan investigasi lapangan yang metodenya diragukan.
Maraknya publikasi media juga tidak mendorong mereka untuk segera
mengamankan bukti di tempat kejadian perkara (TKP).

Hardi Baktiantoro, Orangutan Campaigner dari COP menyatakan sebagai
berikut:

“Tingginya jumlah orangutan yang berhasil dievakuasi ke Pusat
Penyelamatan hendaknya dipahami sebagai kegagalan upaya perlindungan,
bukan keberhasilan. Pembantaian orangutan yang terus menerus terjadi
tanpa adanya penegakan hukum merupakan kejahatan terorganisir yang
melibatkan perusahaan dan pegawai pemerintah yang sudah seharusnya
melindungi orangutan dan habitat mereka.”

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki posisi sangat strategis dalam
konservasi orangutan karena kurang lebih 60% populasi orangutan Borneo
terdapat di Kalimantan Tengah. Populasi orangutan yang berada di dalam
kawasan konservasi (TN Tanjung Puting, TN Sebangau, SM Lamandau)
merupakan populasi yang ‘viable’. Meskipun demikian, sebagian besar
populasi orangutan di Kalimantan Tengah berada di luar kawasan
konservasi dalam kantong-kantong populasi yang tersebar.

“Kegagalan melindungi orangutan di Kalimantan Tengah merupakan
hilangnya sejumlah besar orangutan, ikon konservasi satwa liar
nasional,” kata Hardi Baktiantoro.

Centre for Orangutan Protection merekomendasikan:

1. Penegakan hukum. Kementerian Kehutanan hendaknya membongkar
database Pusat-Pusat Penyelamatan Orangutan dan Balai Konservasi
Sumber Daya Alam setempat. Di sanalah bukti pembantaian orangutan dan
saksi-saksi berada. Nihilnya penegakan hukum hanya akan menjadikan
kejahatan dan kekejaman ini terus berlangsung.

2. Konflik antara perkebunan kelapa sawit dan orangutan menunjukkan
bahwa perkebunan tersebut kawasannya tumpang tindih dengan habitat
orangutan. Ini merupakan bukti bahwa ada yang salah dalam pemberian
ijin. Para pegawai pemerintah yang terlibat dalam proses pemberian
ijin hendaknya diperiksa karena dugaan korupsi dan menyalahgunakan
wewenang.

Informasi lebih lanjut dan wawancara dapat berkomunikasi langsung
dengan:

Hardi Baktiantoro di 08121154911, email: orangutanborneo@mac.com
Daniek Hendarto di 081328837434, email: daniek@cop.or.id

WAHYUNI

Centre for Orangutan Protection
http://www.orangutanprotection.com

yuyun@cop.or.id
Tel:+6282143671729

Wisma Metropolitan II, 6th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav.29
Jakarta 12920

Catatan dari Simposium Kristalisasi Pemikiran Gus Dur

Catatan dari Simposium Kristalisasi Pemikiran Gus Dur

Oleh: Choirul Anam

Rabu pekan lalu, saya diundang keluarga besar Ciganjur yang tergabung dalam Yayasan Bani Abdurrahman Wahid, the Wahid Institute dan Yayasan Puan Amal Hayati, untuk menjadi pemrasaran tamu dalam simposium tentang “Kristalisasi Prinsip Pemikiran Gus Dur”. Diskusi nasional yang berlangsung tiga hari (16-18 November) itu, digelar di Hotel Best Western, Mangga Dua, Jakarta Utara.

Hampir semua kerabat dan karib Gus Dur hadir dalam acara pembukaan. Ada KH. A. Mustofa Bisri (Gus Mus), KH. Said Aqil Siroj (Ketum PBNU), Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Mahfud MD., intelektual Djohan Effendi, Muslim Abdurrahman, Greg Barton, Romo Benny, Franz Magnis-Suseno dan masih banyak lagi. Sejumlah Gus Durian juga ikut menjadi partisipan aktif. Saya sendiri diminta berbicara seputar “Gus Dur dan NU” bersama KH. Mustafa Bisri (kini wakil Rais Aam Syuriyah PBNU) dan Imam Aziz ( salah seorang Ketua PBNU).

Pak Mahfud dalam kata sambutan mewakili sahabat Gus Dur melukiskan, betapa besar pengaruh tokoh Gus Dur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Betapa besar bangsa Indonesia mencintai Gus Dur. Dan itu semua terekam jelas ketika Gus Dur berpulang ke Rahmatullah (Rabu petang, 30 Desember 2009). Pak Mahfud menyaksikan dengan mata kepala sendiri berjubelnya ribuan manusia di RSCM (tempat Gus Dur menghembuskan nafas terakhir), di rumah duka Ciganjur dan di sepanjang jalan menuju tempat peristirahatan terakhir (dari Bandara Juanda ke Tebuireng-Jombang).

Puluhan ribu massa dari segala lapisan, mulai dari yang tua, muda dan remaja sekolah, berjajar di sepanjang jalan dengan melambai-lambaikan tangan seolah larut dalam kesedihan atas kepergian sang guru bangsa. Di Pesantren Tebuireng sendiri bak lautan manusia yang susah dibendung. Ini menandakan betapa banyak orang mencintai Gus Dur, dan betapa banyak pula orang yang merasa kehilangan atas wafatnya Gus Dur.

Pak Mahfud lalu mengingatkan, hanya ada empat orang di dunia ini yang mampu menyedot perhatian jutaan manusia saat meninggal dunia. Pertama, Mohandas Karamchand Gandhi, pemimpin India yang popular dengan julukan Mahatma Gandhi (meninggal terbunuh oleh orang Hindu ekstrem, Januari 1948). Kedua, John Fitzgerald Kennedy, presiden AS (meninggal terbunuh oleh tersangka Lee Harvey Oswald, November 1963). Ketiga, Ayatullah Ruhullah Khomeini, pemimpin Revolusi Islam Iran (wafat Juni 1989), dan keempat adalah Gus Dur.

Gus Mus dalam kata sambutan yang memancing ger-geran, juga menempatkan Gus Dur sebagai sosok yang unik. Sebagai orang yang paham betul tentang sosok Gus Dur, kiai yang suka berpuisi ini mengakui kesulitan mencari padanannya. “Gus Dur ya Gus Dur. Sulit dicari duanya. Saya kira sampai saat sekarang ini belum ada orang yang seperti dia,” ujar Gus Mus. “Gus Dur itu cerdas, pandai dan berani. Ya… seperti saya inilah…Cuma minus beraninya,” kata Gus Mus disambut tawa hadirin. Banyak orang pintar, cerdas, tapi jarang yang punya keberanian menanggung resiko. Sebaliknya, “Banyak orang berani tapi bodoh…ya …jadinya ngawur semua,” kata Gus Mus.

Saya sendiri mengikuti Gus Dur sejak 1978—sejak Gus Dur belum di NU—hingga akhir hayatnya. Dalam kaitannya dengan NU (Nahdlatul Ulama), saya katakan bahwa Gus Dur sesungguhnya tidak terlalu tertarik ikut mengurusi NU. Bahkan ketika sang kakek (KH. Bishri Syansuri—kala itu Rais Aam PBNU) memintanya untuk membantu mengurus NU, Gus Dur tidak merespon. Sampai beberapa kali Mbah Bishri mengulang perkataannya dalam berbagai kesempatan, namun sang cucu tetap saja bergeming. Baru setelah ibunda Nyai Hj. Solichah Wahid memintanya untuk menerima nasihat sang kakek, Gus Dur menyatakan sam’an wa tho’atan. Dan pada muktamar NU ke-26 di Semarang (Juni 1979), Gus Dur masuk dalam struktur kepengurusan Syuriyah PBNU.

Tetapi, yang perlu digarisbawahi, ketika Gus Dur masuk PBNU, kondisi NU tidak sebesar seperti sekarang. Ibarat manusia, kondisi NU waktu itu benar-benar mati suri. Tokoh – tokoh NU (semisal almaghfurlah KH. Moenasir Ali) menyebutnya wujuduhu ka ‘adamihi—adanya NU seperti tidak ada. NU tidak punya pengaruh apa-apa dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. La yamutu wa la yahya—hidup segan mati tak mau.

Bukan hanya itu. Tubuh NU seolah sudak terkoyak-koyak akibat kebijakan politik Orde Baru. Orang-orang tua NU pasti masih ingat betapa pedih dan perihnya mengibarkan panji NU pada Pemilu 1971. Semua parpol hancur dihantam kebengisan Golkar, dan hanya NU yang mampu bertahan meski banyak tokohnya yang babak belur digebuki tentara. Dalam situasi menghadapi keganasan Golkar seperti itu, NU (satu-satunya parpol) yang bertahan dan justru memperoleh tambahan 13 kursi di parlemen (dari 45 kursi pada pemilu 1955 menjadi 58 kursi pada pemilu 1971).

Namun, pemerintah Orba di bawah kepemimpinan Soeharto dan Golkarnya merasa tidak nyaman melihat NU masih bisa bernafas. Akhirnya, pada 1973 diberlakukanlah kebijkan politik penyederhanaan partai hanya ada dua: PDI dan PPP dan satu Golkar. Melalui kebijakan ini (dan dengan dalih membangun sistim politik yang mapan dll—seperti juga yang dikemukakan Golkar kini dalam upaya memaksakan PT (parliamentary threshold 5%), NU dipaksa melebur diri (fusi) ke dalam PPP bersama MI, SI dan Perti.

Nah, dengan fusi tersebut, eksistensi NU menjadi hilang. Kiai Moenasir waktu itu sempat bertanya-tanya: lantas NU sekarang di mana? Apa sudah bubar, sudah habis? KH. Achmad Sjaichu (salah seorang ketua PBNU) segera mencari formulasi baru untuk menjawab pertanyaan Kiai Moenasir.

Menurut Kiai Sjaichu, “leadership NU memang sudah masuk ke dalam mekanisme organisasi PPP. Tetapi, bukan berarti NU sudah selesai, sudah habis. Karena itu, supaya tidak terjadi kevakuman di NU, perlu ditegaskan kembali bahwa fusi NU ke dalam PPP itu hanya fusi dalam aspek dan gerakan politik saja. NU sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah, sebagai mana saat didirikan, tetap eksis dan hidup”.

Penegasan KH. Achmad Sjaichu tersebut kemudian dijadikan sikap resmi NU dan menjadi headline di berbagai media nasional. Selanjutnya, untuk menghidupkan kembali eksistensi NU, digelarlah Kombes NU di Jakarta ( Mei 1975) dengan mengundang Presiden Soeharto. Namun, Pak Harto berhalangan hadir dan mengutus Menteri Agama Prof. Dr. Mukti Ali untuk menyampaikan pesan atas nama pemerintah.

Dalam pidatonya, Mukti Ali menyatakan: “Pemerintah mengakui eksistensi NU sebagaimana isi pernyataan resmi PBNU yang tersiar di berbagai media massa, bahwa fusi NU ke dalam PPP adalah fusi dalam aspek dan gerakan politik praktis semata. Sedang NU sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan Islam, tetap eksis, hidup dan harus bergerak,”tegas Menteri Agama Mukti Ali kala itu. Nah, dari sinilah NU baru mulai menggeliat. Tetapi apakah perjalanannya akan mulus-mulus saja dan bagaimana peran Gus Dur kala itu?

Mulai Terlibat Penyelesaian Konflik Internal-Eksternal (dengan PPP)

Perjalanan NU pasca-fusi ke dalam PPP, ternyata, tidak seindah yang diharapkan. Pasalnya, posisi dominan NU secara berangsur dan sistematis digunduli hingga plontos. Mula-mula dibuat konsensus dalam Munas PPP (1975) yang intinya, pembagian kursi dan kepemimpinan harus berpedoman pada perimbangan perolehan suara pada pemilu 1971. Seperti diketahui, pada pemilu 1971 NU memperoleh hampir 70% dari total suara partai Islam yang bergabung dalam PPP. Wajar, jika kemudian politisi NU mesti dominan dalam kepemimpinan dan kedudukan di kursi parlemen.

Tetapi apa yang terjadi? Ketika PPP dipimpin H.J. Naro dan Soedardji (dari MI—Muslimin Indonesia/Parmusi) sebagai operator lapangannya, tokoh-tokoh NU sekaliber KH. Masjkur, KH. Yusuf Hasyim, Rachmat Mulyoamiseno, KH. Saifuddin Zuhri, KH. Hasyim Latief, Drs. Choliq Ali dan masih banyak lagi, didepak keluar dari ring kepemimpinan PPP. Meski Ketua Umum PBNU KH. Idham Chalid kala itu menempati posisi presiden partai, operasi “menghabisi” politisi tangguh NU tak bisa dia cegah. Pak Idham seperti terkena sihir kehebatan H.J. Naro yang mendapat restu Pemerintah Orba.

Bukan cuma digunduli. Politisi yunior di kalangan NU juga diracuni “politik panjat pinang”. Sehingga, saling serang dan saling menjatuhkan di internal NU (guna mendapatkan posisi strategis di PPP) semakin tak bisa dibendung. Dalam kondisi carut marut itu, NU kemudian menggelar muktamar ke-26 di Semarang (Juni 1979). Para kiai senior seperti KH. Achmad Sjaichu, KH. Achmad Siddiq dan KH. As’ad Syamsul Arifin, KH. Masjkur, KH. Saifuddin Zuhri, KH. Machrus Ali, bersama kelompok muda yang dimotori Gus Dur, berupaya keras membuat program kerja lima tahun NU dan mengembalikan organisasi para ulama ini ke khittah asalnya—sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah.

Menjelang muktamar seolah sudah ada kesepakatan pembagian tugas bagi yang tertarik “bermain” di politik praktis silakan memperkuat PPP, tetapi yang ingin mengabdikan diri pada masalah kemasyarakatan (pendidikan, dakwah dan sosial) segera merapat ke NU. KH. Idham Chalid sendiri waktu itu mempersilakan KH. Achmad Sjaichu untuk memimpin NU ke depan. Pak Idham menyatakan akan mundur dari pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU dan memberikan kesempatan kepada yang lain. Mendengar pernyataan Pak Idham yang jelas-jelas tidak akan mencalonkan diri lagi, KH. Achmad Sjaichu langsung bergerak untuk menyukseskan muktamar. Maklum, kiai asal Surabaya ini sangat paham karakter dan posisi NU kala itu.

Namun, apa yang terjadi? Kelompok politisi merasa tidak bisa leluasa “memanfaatkan” NU jika KH. Idham Chalid tidak lagi memimpin NU. Maka, dengan segala daya dan upaya, mereka mendesak Pak Idham untuk mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum PBNU. Dan benar, menjelang sidang pemilihan, Pak Idham menarik kembali pernyataannya dan bersedia dicalonkan kembali. Terpilihlah kembali Idham Chalid sebagai Ketua Umum PBNU. Dan hampir semua pengurus PBNU (kelompok politisi) masuk dalam struktur PPP.

Muktamar yang diharapkan bisa menyelesaian berbagai masalah internal, terutama untuk membangun kembali eksistensi NU, akhirnya menjadi sia-sia dan malah menimbulkan persoalan baru. KH. Achmad Sjaicu menyatakan mundur dari segala aktivitas PBNU dan memilih mengurusi bidang dakwah dengan membentuk “Ittihadul Muballighin”. Masih beruntung, kepengurusan hasil muktamar Semarang mencantumkan nama Abdurrahman Wahid (di jajaran katib Syuriyah), KH. Achmad Siddiq (di jajaran mustasyar) dan KH. Moenasir Ali (sebagai Sekjen). Ketiga tokoh inilah (bersama kelompok muda NU seperti Dr. Fahmi Saifuddin, Achmad Bagdja, Slamet Effendi Yusuf, dll.) berpikir keras untuk menyelesaikan kemelut di tubuh NU. Gus Dur sendiri hampir tak ada hentinya bersafari keliling menemui kiai-kiai sepuh seperti KH. As’ad Syamsul Arifin (Situbondo), KH. Achmad Siddiq (Jember, dan biasanya berdiskusi sampai bermalam di rumah KH. Muchith Muzadi—kakak kandung KH. Hasyim Muzadi), KH. Machrus Ali (Lirboyo) dan KH. Moenasir Ali (Mojokerto). Selanjutnya, perjalanan diteruskan ke Jawa Tengah, Yogyakarta, menemui KH. Ali Maksum, dan terus ke Jawa Barat, Cirebon, menemui KH. Abdullah Abbas.

Di saat Gus Dur sedang berfikir keras dan bergerak cepat untuk menyelesaikan kemelut di tubuh NU, tiba-tiba terdengar kabar Rais Aam PBNU KH. Bishri Syansuri berpulang ke Rahmatullah (Jumat 25 April 1980). Kubu politik yang disimbolkan pada diri Idham Chalid semakin leluasa memainkan peran karena tidak ada lagi yang mengawasi. Kelompok ini kemudian menyatakan pendapatnya agar jabatan Rais Aam dibiarkan kosong, dan kalau toh harus diisi menggunakan sistem urut kacang, yakni mengukuhkan KH. Dr. Anwar Musaddad (Wakil Rais Aam kala itu) menjadi pejabatan Rais Aam PBNU.

Pandangan kelompok politisi tersebut berbeda dengan pikiran para ulama sepuh. Menurut AD/ART NU, jabatan Rais Aam dipilih langsung oleh para ulama NU seluruh Indonesia melalui muktamar (atau forum ulama yang setingkat). Di sinilah Gus Dur dan kelompok muda berpikiran progresif, mulai memainkan peran sangat strategis. Akhirnya, digelarlah Munas Ulama NU di Kaliurang, Yogyakarta (30 Agustus-2 September 1981) dan berhasil “memaksa” KH. Ali Maksum menjadi Rais Aam PBNU—menggantikan almaghfurlah KH. Bishri Syansuri. Warna peran Gus Dur terlihat jelas dan tampak dominan tercermin dalam pendapat Munas mengenai gelar Bapak Pembangunan kepada Presiden Soeharto.

Seperti dimaklumi, saat itu, sedang gencar-gencarnya (berbagai elemen masyarakat) memberikan gelar Bapak Pembangunan kepada Pak Harto. Tetapi Munas Ulama NU tidak ikut latah dan terjebak dalam isu politik yang menggelora itu. Munas berpendapat:”Jabatan tertinggi pemerintahan Negara adalah Kepala Negara, yang menurut UUD 1945 disebut Presiden dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, sedang menurut MPR adalah Mandataris. Agar tidak mengurangi martabat tersebut, maka tidak diperlukan tambahan sebutan-sebutan lainnya. Adapun tentang pencalonan presiden untuk tahun 1983 nanti, Munas berpendapat, hendaknya diajukan secara konstitusional dalam SU-MPR hasil pemilu 1982 tepat pada waktunya.”

Para pengamat yang membaca putusan Munas tersebut, memberikan acungan jempol. Inilah sikap politik yang santun, dewasa, dan mendidik. Tetapi apakah putusan itu cukup berarti bagi kaum politisi NU? Ternyata tidak! Sehari setelah Munas, kubu politisi yang dimotori Drs.H.A. Chalid Mawardi (Ketua Umum PP GP Ansor kala itu) langsung menggelar Kombes GP Ansor di Semarang (3-6 September 1981), dan mengeluarkan penyataan politik: “Pemberian gelar Bapak Pembangunan kepada Presiden Soeharto adalah gagasan wajar dan penting bagi integrasi bangsa. Dan Kombes juga menyatakan kepada DPRRI untuk membuat memorandum kepada MPR untuk mempercayakan kepemimpinan nasional kepada jenderal Soeharto.”

Nah, perseteruan antara kubu politik (yang kemudian disimbolkan sebagai kubu Cipete) dan kubu ulama (yang disimbolkan sebagai kubu khittah atau kubu Situbondo), akhirnya mencuat ke permukaan. Sementara itu, konflik antara NU-MI dalam PPP juga tak kunjung padam. Saling serang dan saling jegal di parlemen maupun saat penyusunan daftar caleg, terus saja menghiasi halaman koran.Wajah NU benar-benar terlihat kusut dan warga nahdliyin seolah dihinggapi rasa was-was. Untuk mengatasi persoalan rumit itu, Gus Dur kemudian mendorong PB Syuriyah untuk menggelar rapat pleno di kediaman KH. Masjkur (29 Januari 1982). Rapat menghasilkan kesepakatan tiga hal: 1) Kemelut yang terjadi dalam tubuh NU dan PPP harus diselesaikan tuntas; 2) NU akan mempertimbangkan kedudukannya dalam PPP pada saat yang tepat, jika asas musyawarah, solidaritas intern, dan prinsip-prinsip organisasi tidak dapat ditegakkan; 3) Umat Islam senantiasa dalam kebaikan, sedangkan kelemahan berada dalam tubuh kepemimpinannya—al muslimuna ala khair, ad-dhu’fu fil qiyadah.

Kala itu, saya juga sempat bertanya kepada Gus Dur, kira-kira bagaimana penyelesaian terbaik atas konflik yang berkepanjangan di tubuh NU? Apa jawab Gus Dur? “Sekarang ini saya dan kawan-kawan sedang mencari jalan agar konflik segera berakhir. Jangan sampai timbul perpecahan. Perlu dicari jalan tengah agar tercapai titik temu yang sama-sama melegakan kedua pihak.” Kira-kira bentuknya seperti apa Gus? “Kuncinya terletak pada penyelesaian yang tidak menurunkan martabat ulama dan Pak Idham sendiri, ya semacam win win solution. Kalau masih tidak bisa, ya diselesaikan sesuai tradisi dan watak NU, yaitu dengan istikharah,”kata Gus Dur waktu itu.

 

Konflik Berakhir Melalui Forum Tahlilan

Di saat perseteruan kubu Cipete vs Situbondo (kubu politisi vs kubu ulama) kian memuncak, isu penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas Parpol dan Golkar menggelinding bak bola salju. Bermula dari pidato kenegaraan Presiden Soeharto ( 16 Agustus 1982) yang meminta Parpol dan Golkar hanya mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas partai. Tetapi, pidato Pak Harto itu, juga dinilai banyak pihak sebagai isyarat akan diberlakukannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua Ormas (organisasi kemasyarakatan) yang hidup di bumi nusantara. Sebelum itu, kasus beredarnya buku PMP (Pendidikan Moral Pancasila) juga sempat menghebohkan karena semua agama dianggap sama, sehingga dinilai oleh para ulama NU sebagai upaya pemerintah untuk “merusak” aqidah ummat Islam.

Karena sudah menyangkut masalah keimanan, para ulama sepuh NU merasa perlu mendapat penjelasan langsung dari Presiden Soeharto, terutama mengenai pengertian (makna) sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah pemahaman pemerintah terhadap sila pertama itu sama dengan yang dipahami ummat Islam Indonesia atau tidak? Persoalan ini perlu diperjelas dulu, sebelum beleid asas tunggal itu diberlakukan. Nah, dalam kaitan tabayyun/klarifikasi itulah, para ulama sepuh NU harus menemui Presiden Soeharto.

Gus Dur yang, kala itu, sudah dikenal sebagai pemikir dan pembaharu Islam moderat dan dekat dengan sejumlah perwira tinggi ABRI, tidaklah merasa sulit untuk mengatur pertemuan para ulama dengan Pak Harto. Terlebih kedekatannya dengan Jenderal L. Benny Moerdani (baik ketika Pak Benny masih Asintel Dephankam merangkap Asintel Kopkamtib dan Waka Bakin maupun setelah ia diangkat menjadi Panglima ABRI—23 Maret 1983), dapat dimanfaatkan sebagai pintu pembuka pertemuan ulama dan Pak Harto.

Selain itu, posisi Gus Dur sendiri yang (kala itu) sebagai Manggala (penatar tingkat tinggi) BP7 (baik dalam artian Badan Panitia Penasehat Presiden tentang P4 maupun BP7 dalam pengertian Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4), cukup bisa dipahami pemerintah jika harus mengatur pertemuan para ulama dengan Pak Harto. Walhasil, pada awal Agustus 1983, KH. As’ad Syamsul Arifin (Situbondo) diterima Pak Harto di Istana Negara. Setelah mendapat penjelasan dari Kepala Negara, Kiai As’ad menyimpulkan bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang dipahami Pak Harto adalah sama dengan yang dipahami ummat Islam Indonesia selama ini, yakni “tauhid”.

Bagi NU, kata Kiai As’ad kepada Pak Harto, apa yang digagas pemerintah untuk memberlakukan asas tunggal, tidak ada masalah. Cuma, masih kata Kiai As’ad, karena masalah asas tunggal ini terjadi pro-kontra, maka akan dibahas dalam Munas Ulama NU di Situbondo (18-21 Desember 1983). Selain soal asas, Munas juga akan membahas pemantapan dan penetapan NU kembali ke khittah 1926—sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyah (organisasi sosial kemasyaratan dan keagamaan). Tidak lagi berurusan dengan politik praktis dan tidak lagi terkait dengan organisasi sosial politik mana pun. Pemantapan serta penetapan kembali ke khittah ini akan diputuskan dalam muktamar NU ke-27 di Situbondo (Desember 1984), dengan menunjuk Gus Dur sebagai ketua panitia muktamar.

Mendengar kabar Kiai As’ad diterima Pak Harto dan berencana menggelar Munas Ulama serta merencanakan muktamar, kubu politisi (Cipete) tak mau ketinggalan momentum. Kubu Cipete yang memang ahli dalam “politik cari muka” ini, langsung menggelar rapat pleno PBNU (7-8 Desember 1983) dan memutuskan: Menerima Pancasila sebagai asas Jam’iyyah NU. Selain itu juga merencanakan menggelar muktamar NU ke-27 (direncanakan April 1984) dengan menunjuk Drs. H.A. Cholid Mawardi sebagai ketua panitia. Coba! Siapa yang tidak ngeri melihat konflik NU kala itu.

Untungnya, para ulama tetap arif dan tidak melayani “gempuran” kubu Cipete. Munas Ulama yang dijadwalkan 18-21 Desember 1983 (meski sudah didahului kubu Cipete), tetap berlangsung sesuai rencana. KH. Achmad Siddiq dan tim perumus khittah yang dikomandani Gus Dur, berpikir keras dan bekerja lembur dalam tataran konsep. Di depan para ulama peserta Munas, Kiai Achmad Siddiq dengan sangat piawai memaparkan pandangannya (dengan kajian mendalam dari segi historis maupun sudut pandang agama) mengenai asas Pancasila. Sehingga, para ulama yang semula ragu berubah menjadi sepakat bulat menerima Pancasila sebagai asas organisasi NU.

Begitu pula dalam hal khittah. Kiai Achmad menguraikannya sangat meyakinkan sampai kemudian peserta Munas sepakat, NU harus kembali ke khittah 1926. NU harus menetapkan kembali pilihan bidang garapannya sebagaimana saat didirikan. Dalam hal politik praktis, politik kekuasaan, perebutan kursi di DPR maupun eksekutif, NU harus mampu menjauhinya. Dengan kata lain, secara organisatoris, NU tidak boleh lagi terkait dengan Orsospol manapun juga. Sedangkan warga NU—sebagai warga negara—bebas masuk atau tidak masuk Orsospol yang manapun. Seperti halnya warga NU bebas masuk atau tidak masuk organisasi profesi, bisnis, olah raga dll. NU hanya berpesan, jika harus masuk dunia politik, hendaknya berupaya menumbuhkan budaya politik yang sehat, baik, dan bermoral, yang dilukiskan dengan ungkapan ahlaqul karimah. Mengapa?

Sebab, menurut pandangan NU, budaya politik yang ditumbuhkan selama ini masih sangat rendah, kotor, tidak dilandasi semangat kejujuran dan jiwa kenegarawanan. Politik yang dilakukan adalah poitik curang, akal-akalan, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan.

Nah, sejak Munas Ulama NU Situbondo (Desember 1983), NU sudah lepas dari keterikatan dengan Orsospol manapun. Jika sekarang ada tokoh-tokoh politik yang masih saja mengait-kaitkan NU dengan partai politik tertentu, dengan dalih keterkaitan historis, ideologis, kesamaan kultur, dan atau dengan menyebut “rumah lama” dst., itu hanyalah rayuan agar NU kembali terjerembab lagi dalam lubang yang sama. Di sinilah perlunya diperingatkan kepada para pengemudi NU kini, untuk selalu berhati-hati agar jerih payah para ulama dalam memposisikan NU di negeri ini tidak menjadi sia-sia.

Penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi, dalam pandangan NU adalah menuntaskan pola hubungan antara agama dan negara. Dengan kata lain, di mata NU sudah tidak ada lagi kata “alternatif” dasar maupun bentuk negara. Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945 serta NKRI adalah final. Proses penerimaannya sendiri sangat berbeda jauh dengan yang dilakukan kelompok Cipete. Kubu Cipete terkesan hanya untuk manuver politik guna menarik simpati pihak pemerintah. Sebaliknya kubu Situbondo melalui kajian mendalam mengenai hubungan agama dan negara serta maksud dan tujuan pemerintah, baik dari segi historis, sosiologis, budaya maupun hukum Islam. Baru setelah itu penerimaan asas Pancasila diformulasikan secara tepat dan disepakati secara bulat.

Usai Munas, Kiai As’ad Syamsul Arifin kembali menemui Presiden Soeharto (19 Februari 1984). Setelah itu, bersama KH. Ali Maksum, KH. Masjkur dan KH. Achmad Siddiq mengadakan pertemuan lanjutan dengan Mendagri Soepardjo Rustam dan Menteri Agama Munawir Sjadzali (26 Februari 1984). Di sini Kiai Achmad menjelaskan panjang lebar mengenai latar belakang, maksud dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai Munas Ulama dalam menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Dari pertemuan tersebut lantas ada isyarat kuat bahwa pemerintah ada di belakang kubu ulama Situbondo. Tetapi, pemerintah juga berharap agar KH. Idham Cholied (kubu Cipete) diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya sesuai prosedur organisasi, walau akhirnya harus mundur.

Melihat tanda-tanda pemerintah mendukung kubu Situbondo, kubu Cipete segera menemui Pak Harto. Bahkan Menteri Agama Munawir Sjadzali sempat menemui KH. Idham Cholied di kediamannya. Selain itu, Nuddin Lubis dan Imam Sofwan yang ditugasi sebagai penghubung dengan pihak pemerintah, sempat menemui Mendagri Soepardjo Rustam. Hasilnya? Rupanya terjadi kompromi-kompromi, dan pemerintah ikut mendorong terjadinya kerukunan di antara kedua pihak yang saling bertikai.

Singkat cerita, rekonsiliasi yang pernah dijanjikan Gus Dur, akhirnya benar-benar terjadi. Melalui undangan “Tahlilan” di kediaman KH. Hasyim Latief, Ketua PW NU Jatim, di Sepanjang, Sidoarjo (10 September 1984), lahirlah “Maklumat Keakraban” yang isinya, antara lain, sepakat mengakhiri konflik, saling memaafkan dan sepakat menyukseskan muktamar NU ke-27 di Situbondo (Desember 1984). Maklumat bersejarah itu ditandatangani tujuh orang ulama terkemuka: KH.R. As’ad Syamsul Arifin, KH. Ali Maksum, KH. Idham Cholied, KH. Machrus Ali, KH. Masjkur, KH. Saifuddin Zuhri dan KH. Achmad Siddiq. Saya sendiri ikut menyaksikan penandatanganan naskah keakraban tersebut, meski hanya sebagai tukang laden.

Memasuki muktamar ke-27 di pesantren Salafiyah Syafi’iyah Asembagus, Situbondo (8-12 Desember 1984), NU sudah terbebas dari konflik. Inilah muktamar paling bersejarah karena tidak agenda Laporan Pertanggungjawaban PBNU. Ketika saya tanyakan kepada Gus Dur, jawabnya: itu bagian dari kompromi. Selain itu, sistem pemilihan juga diubah ke pemilihan zaman Nabi, yakni sistem ahlul halli wal aqdi—memilih seorang ulama yang berkompeten (terpilih KH. As’ad Syamsul Arifin), yang kemudian menunjuk enam ulama untuk membantu menyusun kepengurusan PBNU. Akhirnya, lewat muktamar bersejarah inilah, KH. Achmad Siddiq terpilih sebagai Rais Aam  dan Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU.

Memang, naiknya Gus Dur ke puncak tangga kepemimpinan PBNU, tidak melalui kaderasi dari bawah semisal ketua MWC, Cabang (PC) maupun Wilayah (PW) sebagaimana ditempuh KH. Hasyim Muzadi. Namun, sejarah NU telah mencatat, peran Gus Dur yang begitu dominan dalam penyelesaian konflik tanpa ada yang merasa dipermalukan, dan (lebih dari itu) Gus Dur berupaya keras menempatkan posisi NU dalam konfigurasi kekuatan nasional secara tepat. Lantas bagaimana langkah Gus Dur memimpin NU di era pemerintahan Orba tersebut?

Memposisikan NU sebagai Penjaga Keutuhan Bangsa dan Negara

Seusai muktamar ke-27 di Situbondo, Gus Dur berencana membentuk semacam badan otonom yang memegang kendali kegiatan. Misalnya, untuk bidang pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada Lembaga Pendidikan (LP) Maarif tetapi dengan didukung tenaga ahli. Begitu pula untuk bidang pertanian, perburuhan dan perekonomian, rencananya dibentuk badan khusus yang didukung berbagai tenaga ahli yang berpengalaman.

Namun, mungkin sekali, karena kabinet bentukan muktamar belum sepenuhnya sesuai harapan, maka, ide-ide besar Gus Dur terasa sulit untuk diwujudkan. Dalam kaitan ini, Gus Dur sempat berucap: “Tugas NU sangat berat. NU harus mampu mengadakan modernisasi tuntas ummat Islam. Harus mampu mengatasi dampak negatif untuk berfungsi integratif ke hadapan bangsa. Untuk itu, perlu orang yang benar-benar mampu menggarap, dan bukan sekedar orang yang bisa bicara”.

Dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, Gus Dur memposisikan NU sebagai kekuatan besar masyarakat yang berfungsi sebagai “penjaga keutuhan bangsa dan negara”. Seringkali dalam ceramahnya di hadapan nahdliyin (warga NU), Gus Dur mengutip putusan muktamar NU di Banjarmasin (Juni 1936) tentang penamaan negara Indonesia (kala itu disebut tanah Betawi dan Jawa) menurut Islam disebut apa? Atas pertanyaan itu, muktamar memberikan jawaban: Negara Indonesia dinamakan negara Islam, karena pernah dikuasai oleh orang Islam. Meskipun kemudian dikuasai oleh penjajah, nama negara Islam tetap melekat selamanya. Semua wilayah, di mana muslim bebas dan otonom menjalankan syariat Islam, maka wilayah tersebut dinamai daerah Islam. Apalagi fakta demografis Indonesia mayoritas muslim.

Maksud Gus Dur mengutip putusan muktamar Banjarmasin tersebut, tentu saja, agar warga nahdliyin memahami benar posisi NU dalam konteks bernegara. Mengapa? Sebab, sebagai organisasi Islam terbesar di negeri ini, NU memiliki sejarah panjang dalam ikut mendirikan dan mengabdikan diri kepada negara. Kesejarahan itu bisa dilacak, misalnya, setahun setelah muktamar Banjarmasin (1937), NU bersama para tokoh pergerakan Islam mendirikan MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) yang kemudian mendorong terbentuknya GAPI (Gabungan Politik Indonesia) menuntut Indonesia berparlemen.

Ketika Belanda menyerah kepada Jepang, ditandai dengan penandatanganan dokumen penyerahan (antara Panglima Tentara Sekutu di Hindia Belanda Letnan Jenderal H. Ter Poorten dan Letnan Jenderal Imamura) di lapangan terbang Kalijati, Jawa Barat, dan lalu pemerintahan militer (Guisenkan) resmi menduduki Batavia yang kemudian mengganti nama menjadi Jakarta (8 Maret 1942), semua organisasi di nusantara dibekukan kecuali MIAI yang dibiarkan hidup (berkat diplomasi para elitenya). Meski akhirnya dibubarkan juga (Oktober 1943), karena kepiawaian diplomasi KH. Wahid Hasyim diizinkan membentuk organisasi baru bernama Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia).

Masyumi inilah yang kemudian menjadi wadah pergerakan para guru agama, alim ulama, para kiai yang di zaman kolonial Belanda dipinggirkan. Melalui Masyumi, para tokoh pergerakan Islam mulai mendapatkan peluang untuk menduduki jabatan di badan pemerintahan khusus bidang keagamaan (Shumubu—cikal bakal kementerian agama ssekarang). Bukan hanya itu, ketika Jepang mulai kewalahan menghadapi perang Asia Timur Raya, sehingga harus membentuk Peta (Pembela Tanah Air) sebagai tentara cadangan, maka KH. Wahid Hasyim mengusulkan kepada opsir Jepang yang beragama Islam (Abdul Hamid Ono) untuk melatih kemiliteran para santri guna keperluan pertahanan dalam negeri.

Maka lahirlah organisasi semi militer di kalangan santri dan kiai yang kemudian populer disebut Hizbullah dan Sabilillah. Dan untuk pertama kalinya Hizbullah dan Sabilillah disebut oleh Panglima Jepang Kamakichi Harada (dalam sebuah pertemuan resmi pemerintahan militer Jepang (8 Desember 1944).

Sejak itu, Masyumi yang dipimpin KH. Hasyim Asy’ari mengumumkan berdiri Hisbullah dengan menunjuk Zainul Arifin sebagai panglima dan Mohammad Roem sebagai wakilnya. Semboyan khas Hizbulla adalah ‘isy kariman au mut syahidan (hidup merdeka (mulia) atau mati syahid, yang kemudian dikenal dengan pekik “Merdeka atau Mati” demi mempertahankan kemerdekaan NKRI.

Menjelang proklamasi kemerdekaan, tokoh-tokoh NU juga terlibat langsung dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan ikut pula aktif merumuskan bentuk dan dasar negara. KH. Wahid Hasyim—salah seorang Ketua Muda PBNU kala itu—tercatat dalam panitia sembilan yang meremuskan “Pembukaan UUD 1945”. Seperti diketahui, UUD 1945 bisa dan boleh diamandemen, tetapi “Preambule UUD 1945” tidak bisa dan tidak boleh diubah oleh siapapun dan lembaga manapun.

Karena, mengubah “Preambule” sama halnya dengan mengubah bentuk dan dasar negara. Nah, keterlibatan KH. Wahadi Hasyim (representasi NU kala itu) dalam merumuskan dan menandatangani “Preambule UUD 1945” adalah bukti otentik NU punya andil dalam mendirikan NKRI.

Karena itu, konsistensi sikap, peran dan pandangan NU terhadap NKRI sudah final, akan terus dipertahankan selamanya dengan gaya dan cara khas NU. Ketika tentara Sekutu mendaratkan pasukannya di Surabaya, misalnya, dan dicurigai akan menjajah kembali dengan membonceng Pemerintahan Sipil Hindia-Belanda (the Netherlands East Indies Civil Administration—NICA) yang dibentuk di Australia (1944), ulama NU se Jawa-Madura berkumpul di kantor PBNU, Bubutan, Surabaya (22-23 Oktober 1945), mengeluarkan Resolusi Jihad—perang sabil melawan Sekutu untuk mempertahakan kemerdekaan NKRI.

Resolusi Jihad inilah yang kemudian menjadi inspirasi meletusnya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian diabadikan sebagai hari pahlawan. Pertempuran Surabaya berhasil mengangkat moral bangsa sejajar dengan bangsa lain di dunia. Dan ketika pemerintah RI sedang terganggu oleh kelompok sparatis DI/TII, PRRI/Permesta dan juga PKI, para ulama NU mengadakan konferensi ulama (1954), memberikan dukungan kepada Presiden Soekarno sebagai “waliyul amri dloruri bisy-syaukah”—dengan maksud dan tujuan agar tidak ada “matahari kembar” dalam pemerintahan NKRI.

Begitu pula ketika meletus G 30 S/PKI (1965), seluruh kekuatan NU dikerahkan membantu ABRI untuk menyelamatan negara dari ancaman komunisme. Dan ketika Presiden Soeharto kewalahan menghadapi pro-kontra pemberlakuan asas tunggal Pancasila, NU juga yang kemudian tampil menyelesaikan hubungan agama dan negara dengan menerima Pancasila sebagai asas jam’iyyah.

Konsistensi sikap, peran dan pandangan NU terhadap NKRI ini memang tidak tercatat dalam sejarah
nasional yang dipelajari anak-anak sekolah. Namun, sejarah panjang itu diimplementasikan kembali oleh Gus Dur ketika memimpin PBNU. Gus Dur memposisikan NU sebagai “penjaga keutuhan bangsa dan negara”. Dalam bahasa agak satir, Gus Mus mengaku pernah menanyakan kepada Gus Dur mengenai fungsi dan peran NU “kok seperti Satpam. Ada rame-rame Satpam datang, ada maling Satpam tampil, ada kekacauan Satpam mengamankan, lama-lama NU ini ‘kan kayak Satpam Gus”. Apa jawab Gus Dur: “Apa masih kurang terhormat NU menjadi Satpamnya Negara Indonesia?, kata Gus Dur balik bertanya.

Karena posisisi sebagai “Satpam” itulah, langkah-langkah Gus Dur senantiasa menghormati kemajemukan bangsa (baik etnik, agama maupun budaya), menghidupkan sekaligus memberi contoh toleransi, menolak diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, serta membangun hubungan dengan semua elemen masyarakat manapun secara integratif, tanpa perasaan curiga sedikitpun. Langkah-langkah ini kemudian menjadikan sosok Gus Dur dan NU sebagai pengayom, sebagai “Bapak Bangsa”– sebagai penjaga keutuhan bangsa dan negara.

Meski terjadi pro-kontra terhadap langkah-langkah tersebut, kecintaan warga NU kepada Gus Dur makin meninggi. Terbukti pada muktamar ke 28 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta (25-28 November 1989), Gus Dur terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU untuk yang kedua kalinya. Padahal gerakan kolaboratif (internal-eksternal) yang menghadang Gus Dur kala itu, sangat luar biasa. Usai muktamar Yogya, Gus Dur mulai fokus menyeroti sistem demokrasi. Gus Dur membagi periodesasi gerakan NU menjadi tiga: Pertama, transformasi sosial budaya. Ini sudah dilakukan pada era pra dan revolusi kemerdekaan, Kedua, transformasi sosial politik, dilakukan pasca kemerdekaan hingga terjun ke kancah politik praktis. Ketiga, transformasi sosial ekonomi. Untuk yang terakhir ini, menurut Gus Dur, harus ada demokrasi.

Demokrasi, menurut Gus Dur, tidak akan pernah sempurna dan memuaskan. Karena itu, perlu menghidupkan tekad untuk mengusahakan perbaikan terus menerus agar menghampiri kesempurnaan, sekaligus menjaga agar tidak terjadi kemerosotan apalagi penyimpangan dan ketimpangan yang tidak perlu. Pengertian dan penghayatan, bahwa demokrasi adalah suatu proses, yakni proses yang ajeg tiada hentinya, adalah pengertian yang dinamis tentang demokrasi. Dalam arti, demokrasi tidak dipandang sebagai suatu sistem yang pernah selesai dan sempurna, atau boleh dikata, dalam keadaan menjadi dan dianggap pasti (taken for granted).

Kondisi demokrasi bisa berubah-ubah, berkembang baik atau meresot kebawah, tergantung dari perimbangan kekuatan yang berlaku. Karena itu, perlu memupuk kekuatan yang berpihak pada demokratisasi. Adanya demokrasi, tidak cuma ditentukan oleh adanya lembaga-lembaga konstitusional atau badan-badan resmi suatu sistem demokrasi. Adanya DPR bukan langsung berarti berfungsinya perwakilan. Ada MPR belum berarti rakyat berdaulat. Ada pers belum tentu ada kontrol sosial. Ada pengadilan belum memastikan keadilan. Walhasil, adanya lembaga-lembaga demokrasi belum menjamin adanya demokrasi itu sendiri. Artinya, proses demokrasi tidak cukup hanya disalurkan melalui lembaga-lembaga itu saja. Hak rakyat untuk menyatakan dan menyatukan pandangannya secara langsung, merupakan bagian penting dalam mekanisme demokrasi.

Dalam konteks perjuangan demokrasi ini, Gus Dur bersama sejumlah eksponen bangsa membentuk Forum Demokrasi (April 1991), yang menggetarkan panggung politik Indonesia. Pikiran kritis Gus Dur terhadap pemerintah, menjadi titik lemah untuk bisa berhubungan dengan pusat kekuasaan. Terbukti, permohonan audensi PBNU hasil muktamar Yogya, tidak kunjung dijawab Pak Harto. Tetapi karena kepiawaian Gus Dur dalam bermanuver politik, akhirnya Presiden Soeharto bersedia menerima PBNU di Bina Graha ( 26 Maret 1990). Dalam pertemuan tersebut, Gua Dur justru mengusulkan diadakan dialog nasional antara konglomerat dan pengusaha kecil untuk mengatasi kesenjangan sosial. Pro-kontra pikiran Gus Dur ini pun membuat heboh perguruan tinggi, kalangan birokrasi, ekonom, intelektual, politisi dan praktisi bisnis. Tetapi Gus Dur dengan enteng saja mengatakan:”Faktanya, rakyat tambah miskin.

Kesenjangan sosial makin melebar. Saya usulkan dialog nasional untuk mencari cara memperkecil jarak pendapatan, karena perbedaan pendapatan itulah penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Kalau peredaran ekonomi hanya dikuasai konglomerat, nasib rakyat kecil akan semakin lemah. Harus ada tekad dan kemauan dari semua pihak—terutama konglomerat dan pemerintah—untuk mengubah wajah perekonomian nasional ke depan agar tidak terjadi keresahan dan selanjutnya memicu terjadinya gejolak sosial yang tidak kita inginkan.”

Nah, pikiran demokrasi Gus Dur jika dikaitkan dengan pembelaannya terhadap kaum lemah dan miskisn, patut mendapat porsi lebih dalam simposium “Kristalisasi prinsip pemikiran Gus Dur”. Sebab, Gus Dur jelas tidak menerima bulat-bulat demokrasi Barat yang berakar pada individualisme, liberalisme, yang berujung pada kapitalisme. Selain ada demokrasi politik, Gus Dur juga menginginkan adanya demokrasi ekonomi—seperti yang pernah dikemukakan proklamator Mohammad Hatta.

http://dutaonline.com/berita.php?id=20111203220442&kategori=20110622102211

Anak-anak Papua yang Membanggakan

Refl  Sunny <ambon@tele2.se>: Dalam diskusi itu juga terungkap bahwa banyak pihak di Republik Indonesia yang tidak suka kalau anak-anak Papua menjadi pintar karena “nanti Papua makin cepat merdeka dari Indonesia”,, apa yang dikatakan ini, bukan hal baru dan hanya berlaku terhadap Papua, tetapi juga untuk daerah-daerah lain, maka oleh karena itu kelihatan ada yang tertinggal dalam perkembangan baik ekonomi, pendidikan dsb.

06.12.2011 11:35

Anak-anak Papua yang Membanggakan

Penulis : Kristanto Hartadi  

(foto:dok/ist)

MASALAH Papua memenuhi benak saya hari-hari ini, karena banyak hal terjadi di sana yang membuat saya akhirnya bertanya: apakah Papua akan merdeka, seperti yang terjadi di provinsi RI ke-27 Timor Timur?

Seorang rekan diplomat senior dan pernah menjadi duta besar di sejumlah negara ketika saya tanyakan hal itu menjawab pasti: merdeka tidak bisa, tapi untuk lepas dari Indonesia terbuka peluangnya.

Artinya, jelasnya, Papua sudah pernah “dimerdekakan” oleh Indonesia ketika akhirnya Belanda memilih menyerahkan wilayah terakhir yang didudukinya di Hindia Belanda itu pada tahun 1962.

Agar Belanda tidak terlalu hilang muka digelarlah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), dengan metode disesuaikan dengan situasi saat itu di Irian Barat. Jadi, kalau sebutannya merdeka lagi itu tak lazim, katanya.

Mengenai hal ini saya akan coba tulis dalam kesempatan lain. Masih terkait Papua, Senin (5/12), saya hadir dalam sebuah diskusi terbatas mengenai soal pendidikan di Papua. Salah satu narasumber adalah Prof Dr Yohanes Surya, yang berhasil membuktikan bahwa anak-anak Papua yang dididiknya jauh dari bodoh, bahkan cerdas.

Dia buktikan itu bahwa anak-anak pedalaman (dari Puncak Jaya, Mulia, Tolikara) yang diambil secara acak, karena mereka rata-rata tidak mampu membaca, menulis, dan berhitung, dalam tempo beberapa bulan dapat diubah sampai mampu menjadi juara Olimpiade Sains.

Pilih Panjat Pohon

Rekan Antie Sulaiman, staf di Pusat Kajian Papua, di Universitas Kristen Indonesia, mengeluhkan di rumahnya ada dua anak asuh asal Papua, tetapi mereka “nakal-nakal”, sulit disuruh belajar, senangnya bermain dan memanjat pohon, bahkan ada yang dua kali tidak naik kelas.

Oleh Yohanes Surya dijawab apa yang dihadapinya juga demikian, karena mereka menjadi “nakal” tak lain karena takut menghadapi soal yang mereka tidak paham, sehingga memilih lari, memanjat pohon, atau bersembunyi di kolong.

Bahkan, tuturnya, ada seorang anak asal Merauke yang kesenangannya bermain dengan buaya, namun kalau diberi soal lari tunggang langgang.

“Jadi, pada tahap awal harus diajarkan kepada mereka bahwa matematika itu mudah, jangan ajarkan mereka kali-kalian kalau tambah dan kurang belum tuntas, misalnya,” kata Yohanes. Kini di Surya Institut terdapat 600 anak dari berbagai kabupaten di Papua menjalani pendidikan dan tahun depan akan datang lagi 400 anak.

Berkat keberhasilannya mendidik anak-anak di Papua itu, Yohanes Surya diajak bekerja sama oleh PP Muhammadiyah untuk mengajarkan metodenya itu. Ini karena ada sekitar 1 juta murid di berbagai lembaga pendidikan dasar Muhammadiyah, juga PB NU, memintanya mengajarkan matematika dan fisika untuk jutaan anak di pesantren-pesantren mereka.

Dalam diskusi itu juga terungkap bahwa banyak pihak di Republik Indonesia yang tidak suka kalau anak-anak Papua menjadi pintar karena “nanti Papua makin cepat merdeka dari Indonesia”.

Anggapan itu pasti akan langsung dibantah pemerintah. Kenyataannya, dana otonomi khusus yang triliunan rupiah tidak berbuahkan pada didirikannya lebih banyak sekolah di kampung, di gunung, di lembah, atau di pantai-pantai Papua.

Banyak anak Papua tetap terbelakang karena tidak terjangkau pendidikan yang layak. Sementara itu, anak-anak dari para pendatang yang tinggal di kota-kota besar di Papua lebih merasakan dana otonomi khusus, fasilitas pendidikan mereka jauh lebih baik.

UP4B Mau Bikin Apa?

Dalam upaya mengatasi desakan Papua untuk memisahkan diri yang makin kuat itu, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

Saya menduga UP4B ingin meniru kisah sukes Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRRN) pimpinan Kuntoro Mangkusubroto, yang pascatsunami 26 Desember 2004, mengelola dana sekitar Rp 70 triliun untuk merehabilitasi wilayah Aceh dan Nias.

Namun, kritik dan pertanyaan banyak muncul. Wah, Otsus Papua dinilai gagal sekarang malah digantikan oleh sebuah “unit”? Sebagai badan “koordinasi”, apa kewenangan yang dimiliki UP4B? Apakah UP4B tak lebih dari proyek yang lain lagi? Tipuan apa lagi yang akan dimainkan di Papua?

Menjadi tugas UP4B, yang dipimpin Letjen TNI (purn) Bambang Dharmono, untuk membuktikan bahwa pesimisme yang muncul itu tidak beralasan, dan tugas pertamanya adalah kesejahteraan di Papua membaik, setidaknya dalam dua tahun mendatang.

Namun, meski tidak mengurusi soal keamanan, ketua UP4B wajib mengingatkan Presiden Yudhoyono dan rekan-rekannya di jajaran TNI/Polri agar mengakhiri gelar militer di Papua. Ingatkan aparat keamanan itu, pelanggaran hak-hak asasi manusia yang masih dan eksesif itulah yang berpotensi “memerdekakan Papua”.

Mari kita buka catatan sejarah, renungkan lagi apa yang membuat rakyat Timor Timur memilih pisah dari Indonesia, meski sudah lebih dua dekade terintegrasi.

Jusuf Kalla Angkat Bicara Soal Polemik Papua

Jusuf Kalla Angkat Bicara Soal Polemik Papua

awind <j.gedearka@upcmail.nl>, nasional-list@yahoogroups.com , Wednesday, 7 December 2011, 6:09

 

Menurut pak Jusuf Kalla persoalan yang terjadi di Papua bukan masalah politik atau ketimpangan ekonomi melainkan karena orang Papua kurang produktif. Apa yang dikemukakan pak JK seolah-olah benar dan masuk akal. Kalau kata-kata pak JK tersebut kita coba kaitkan dengan negara yang sekarang bernama NKRI apakah penjajahan yang berlangsung lama itu karena penduduk Nusanatara ini malas dan kurang produktif? Yang jelas pemerintah memberaki tempat makan. Begitu juga apa yang telah terjadi dengan suku Dayak.Begitu juga dengan negera yang disebut Nusantara.
Salam,
Awind

Jusuf Kalla Angkat Bicara Soal Polemik Papua

JK: “Persoalannya, orang Papua itu kurang produktif. Orang Papua lebih konsumtif.”

Selasa, 6 Desember 2011, 23:09 WIB

Antique, Beno Junianto

VIVAnews – Polemik yang terjadi di tanah Papua akhir-akhir ini, membuat mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla angkat bicara.

Menurut Ketua Palang Merah Indonesia ini, memanasnya situasi Papua bukan masalah politik atau masalah ketimpangan ekonomi tapi semua terjadi karena orang Papua terlalu konsumtif.

“Persoalannya, orang Papua itu kurang produktif. Orang Papua lebih konsumtif di banding dengan warga lain. Kalau prilaku konsumtif ini terus dibiarkan, sampai kapan pun orang Papua akan merasa kurang. Dan bibit-bibit pertikaian akan selalu ada, ” ujar JK–panggilan akrabnya–pada pidato pembukaan Malam Penganugrahan Top 20 Indonesia Most Admired CEO 2011 di Hotel JW Marriott, Kuningan, Selasa malam 6 November 2011.

Jusuf Kalla, juga menanggapi isu bahwa pemerintah pusat merampok kekayaan Papua. “Padahal, dalam 10 terakhir, tidak sepeser pun Jakarta mengambil uang dari Papua,” ujarnya.

Kata JK, tahun ini, pemerintah pusat hanya dapat bagi hasil dari PT Freeport Indonesia sebesar Rp17 triliun. Sedangkan, dana yang ditransfer ke Papua melalui APBN, DAU (Dana Alokasi Umum), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) mencapai Rp31 triliun.

“Jadi, sebenarnya kita semua mensubsidi Papua. Aceh, Jawa, semua ikut mensubsidi. Jadi, ini persoalan ekonomi. Ini persoalan produktivitas. Makanya, kita harus meningkatkan produktivitas warga Papua. Ini memang butuh waktu lama, tetapi ini harus dilakukan,” ujarnya.

Jusuf Kalla memberikan solusi khusus agar Warga Papua bisa lebih kreatif. “Caranya, dengan mentransfer kemampuan. Bagamana menanam ubi yang baik, beternak yang baik. Selama ini, bidang itu dikuasai orang luar Papua. Bukan mau merampas, tetapi karena orang Papuanya tidak ada yang mampu,” kata dia.

Jusuf Kalla juga menuturkan, tentang alokasi APBN ke tiap daerah. Satu orang warga di Jawa cuma dapat alokasi Rp1,5 juta dari APBN. Di luar Jawa dapat Rp2 juta. Namun, untuk Papua, setiap orang dapat Rp10 juta.

JK juga sedikit menyindir ekslusif warga Papua selama ini. Namun, ia mengistilahkan dengan kata-kata liberal. “Papua itu lebih liberal dari yang liberal. Orang Papua bisa jadi Gubernur di Jawa tapi orang Jawa tidak bisa jadi Gubenur di Papua,” ujarnya. (eh)

• VIVAnews

pilih Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang
Rating
Komentar
bepmenap 07/12/2011
JK dodol, 5 thn jadi wakil presiden asal2 saja, pantas komentar juga asal2 saja, persoalan Papua bukan masalah ekonomi, kesejahteraan, produktivitas??? kalau DAU, ABDN yang dibagi ke daerah lain tidk disebutkan, emang NKRI hny Papua saja?? dsr pencuri!
Balas   • Laporkan
yeswecan | 07/12/2011 | Laporkan
ckckkck….ngomong apa mas? udh liat berita nda…daerah2x mana no. 1 di indonesia yg di berikan DAK terbanyak? no. 1 papua, ke. 2 aceh…nominalnya cari aja di om google….beserta urutan2xnya nominal terbanyak. ente ini baru baca berita 1 udh koment nda
betul pak….mari bangun papua…termasuk pendidikan yg lebih penting. saya yakin papua akan maju… MARI SAUADRA2xKU DI PAPUA…..MERDEKA BUKAN JALAN YANG TEPAT…TAPI PERUBAHAN UNTUK MENJADI LEBIH BAIK…..
Balas   • Laporkan
situkang | 07/12/2011 | Laporkan
SOK PINTAR KAMU BODOH.
situkang | 07/12/2011 | Laporkan
SOK PINTAR KAMU ITU BODOH.
situkang 07/12/2011
Bodoh kamu itu JK tau apa kamu.
Balas   • Laporkan
yeswecan | 07/12/2011 | Laporkan
situ yg bodoh? koment tp nggak jelas… emang situ mau terima duit tapi nggak mau kerja….baca donk…..dgn jelas… pemerintah cuma dapat 17 triliun dari freeport…sementara DAK (Dana Alokasi Khusus)untuk rakyat papua mencapai Rp 31 triliun. mau ny
yeswecan | 07/12/2011 | Laporkan
situ malah tau apa? mau terima uang tapi tdk mau kerja? enak saja….prettt
430600 06/12/2011
setuju dgn pak JK.. saya pernh bekerja di papua, warga papua rata2 malas bekerja… jgn salahkan pemerintah pusat tp salahkan pemerintah daerah setempat yg kurang mangakomodir warga nya… trimz
Balas   • Laporkan

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers