Archive for the ‘esai’ Category

Standar Mutu Sekolah

10 Januari 2012 | BP
Standar Mutu Sekolah
PRESTASI emas anak didik Indonesia kembali ditorehkan dalam ajang olimpiade fisika internasional di NTB awal tahun 2012. Sebagaimana diberitakan media massa, medali emas diraih Christian George Emor dan Evan Laksono. Christian bahkan menyabet predikat The Best Host Participant.

Keberhasilan itu menunjukkan mutu anak didik Indonesia tidak kalah dibandingkan kemampuan akademik siswa di negara lain. Namun, apakah prestasi semacam itu menunjukkan mutu proses belajar-mengajar di Indonesia relatif dapat disejajarkan dengan kualitas sistem pembelajaran di negara-negara maju?

Mutu pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi di negara kita selama ini terus diperbaiki pemerintah. Ini didukung perintah konstitusi yang menggariskan 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk membiayai dunia pendidikan.

Tetapi, kenyataannya mutu proses belajar-mengajar belum merata di seluruh Tanah Air. Ini ditunjukkan hasil ujian nasional yang selalu menggambarkan tingginya kelulusan sekolah di kawasan Indonesia Barat. Nilai kelulusan peserta ujian nasional dari sekolah-sekolah di kawasan Indonesia Timur lebih rendah. Ini juga ditunjukkan jumlah kelulusan siswa yang lebih tinggi di kawasan Indonesai Barat dibandingkan di Indonesia Timur.

Masalahnya menjadi kompleks ketika beredar kabar miring bocornya kunci jawaban soal sebelum ujian nasional berlangsung. Kabar bocornya kunci jawaban tersebut sulit memastikan nilai dan jumlah kelulusan ujian nasional memang sesuai realitas sejati standar mutu.

Kenyataan semacam itu menyangsikan asumsi mengenai telah bermutunya proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah kita. Sebaliknya, masalah yang muncul dari balik ujian nasional mencerminkan ada praktik pembelajaran di lembaga pendidikan kita yang harus diperbaiki.

Mutu guru dan fasilitas fisik sekolah masih harus memperoleh perhatian utama. Kompetensi guru di berbagai sekolah sering dianggap belum mumpuni untuk melahirkan anak didik berkualitas. Ini ditambah lagi masalah fasilitas fisik pendidikan yang masih belum sesuai harapan dan rendahnya semangat untuk selalu menambah wawasan dan keterampilan di kalangan guru.

Upaya meningkatkan mutu guru dan fasilitas fisik sekolah bukan tak dilakukan pemerintah. Ini tentu ditunjang lagi dengan naiknya persentase biaya pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi tersebut.

Sayang, amanat konstitusi tadi belum dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah, terutama pemerintahan di daerah. Contoh, persentase alokasi APBD Bali untuk membangun pendidikan selama ini belum mencapai 20%. Ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali Ida Bagus Anom sebagaimana dikutip harian ini belum lama ini.

Padahal, anggaran yang memadai amat dibutuhkan untuk menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan di Bali. Jika kompetensi guru belum dapat secara menyeluruh memperbaiki kualitas lulusan sekolah tentu biaya pendidikan untuk memperbaiki kompetensi guru ini harus diperhatikan. Jika masih banyak fasilitas sekolah yang belum menunjang upaya peningkatan mutu anak didik tentu ongkos pemenuhan kebutuhan fasilitas tersebut harus diperhatikan secara saksama.

Keberhasilan dan prestasi anak didik dari sejumlah sekolah di Bali selama ini tentu harus mendapatkan apresiasi. Namun, apresiasi tersebut harus diikuti berbagai langkah dan terobosan konkret untuk menjawab masalah mutu pendidikan tersebut.

Langkah konkret itu tentu diorientasikan untuk mencapai standar mutu pendidikan yang teruji dan terukur. Ini bukan hanya dilihat dari hasil yang membanggakan dicapai anak didik. Tetapi, itu dibuktikan melalui proses belajar- mengajar sesuai standar mutu yang meyakinkan.

Pagi Playgroup, Malam Resto Vegetaris

Beranda Radio Video Sajian Dosir Interaktif

Milas playgroup

yogyakarta, Indonesia
yogyakarta, Indonesia

Pagi Playgroup, Malam Resto Vegetaris

Diterbitkan : 9 Januari 2012 – 11:04am | Oleh Yanti Mualim (Foto: Milas)

Pagi hari pintu sebuah restoran di Yogyakarta ini dibuka untuk anak-anak usia 2 – 4 tahun. Setiap pagi Rumah Makan Milas, yang menyajikan hidangan vegetaris, berubah menjadi “playgroup” atau panti bermain.

Malam harinya restoran ini menyajikan sebanyak mungkin menu yang menggunakan sayur organik dari kebun sendiri. Milas adalah singkatan “Mimpi Lama Sekali”.

“Selamat siang Pak Guru,” demikian ucap bocah-bocah cilik yang diantar ibu guru Yuli ke kebun belakang. Selain membaca buku cerita, bernyanyi dan bermain, sekali seminggu anak-anak ini diajak berkebun.

“Hari ini kami akan menanam lembayung,” jelas Andi di muka sepetak tanah yang sudah disiapkannya untuk tangan-tangan kecil di hadapannya, kepada Radio Nederland yang khusus berkunjung ke Milas, di Yogyakarta. Hari Rabu, adalah hari berkebun bagi anak-anak pra TK ini.

Ramah lingkungan
Resto ini juga dilengkapi dengan sebuah perpustakaan. Anak-anak dan orang dewasa boleh membaca buku di tempat itu. Di samping perpustakaan ada pojok penjualan madu, sabun, gula dan berbagai permainan.

Coki Tanjung, pengelola rumah makan itu menjelaskan: “Tujuan kita berusaha dengan barang-barang yang ramah lingkungan. Kaya membuat kertas daur ulang, dari sisa-sisa nota. Kemudian batik bekas, dan menggunakan cat yang ramah lingkungan yang non toxic seperti itu.”

Menanamkan kesadaran
Awal play group adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak mampu membayar uang sekolah pra TK. “Karena kita dulu juga dekat dengan teman-teman yang hidup di jalan. Waktu itu mereka sudah pada punya anak. Awalnya cuma untuk bermain sambil belajar,” lanjut Coki. Lambat laun jadi terbuka untuk siapapun, namun yang tidak mampu tetap didahulukan.

Di kartu Milas tercantum tujuan mereka: pendidikan, kesehatan, kesadaran lingkungan.

“Kami coba menanamkan kesadaran sejak dini tentang masalah lingkungan dan makanan. Di sini mereka tidak boleh membawa makanan seperti chiki-chiki. Kita perkenalkan makanan sehat. Tidak boleh mengkonsumsi makanan fast food, tidak bagus buat kesehatan, kita memberi alternatif dan contoh. Ini lho makanan vegetarian bisa dibikin seperti ini. Itu saja,” demikian alasan yang disampaikan Coki pada Radio Nederland.

Tanpa daging
Konsep ini membuat para karyawan dan juru masak harus banyak belajar masak dan menciptakan lauk pauk sedap tanpa daging yang layak dihidangkan di rumah makan Milas. Mereka dituntut masak makanan sehat, tanpa pengawet atau penyedap. Mereka juga belajar mengenai kesadaran lingkungan.

“Saya sendiri belum sepenuhnya sadar lingkungan, belajar pelan-pelan. Tidak membuang sampah sembarangan, menghargai lingkungan, tidak mengotori tanah dengan misalnya deterjen yang banyak busanya. Atau memanfaatkan barang-barang dari bahan yang tidak mudah terurai, seperti itu. Kami menggunakan pengemas yang mudah terurai, seperti daun. Menggunakan pupuk kandang, bukan pupuk buatan,” ujar Coki Tanjung.

Dari mulut ke mulut
Salah seorang pelanggan tetap mereka adalah Björn Kahrau, pemuda Jerman yang tinggal di Yogyakarta. Dia mengatakan, “saya memang penggemar makanan organik dan sehat.” Walaupun tidak pasang iklan, resto Milas kebanjiran tamu dari dalam dan luar negeri. Iklannya dari mulut ke mulut.

Para tamu yang datang ke sana sengaja memilih resto yang khusus menghidangkan makanan vegetaris, tapi anak-anak play group? Mereka belajar menikmati kudapan dari sayur tanpa bahan penyedap dan tanpa pengawet. Tapi ini tidak menjamin kebiasaan juga dilanjutkan orang tua mereka di rumah.

Para guru pra TK berkomunikasi akrab dan santun dengan anak-anak belia itu. “Yang penting kami bikin mereka merasa nyaman, aman. Merasa happy di sekolah, supaya apapun yang mereka dapatkan di tempat ini bisa mereka bawa pulang,” demikian jelas Yuli.

Panduan
Pada dasarnya anak cermin adalah orang tuanya. Belum tentu tata cara di play group sejalan dengan peraturan di rumah masing-masing. Secara teratur ada pertemuan dengan orang tua untuk mensosialisasikan tata cara di sekolah, dengan harapan dilanjutkan di rumah. Misalnya harus jujur, ada penghargaan kepada anak dan memberi kesempatan.

Para guru mendapat buku panduan untuk menjaga konsistensi, sehingga ada keseragaman dalam perlakuan. Dengan demikian anak tidak bingung.

“Tantangan paling besar adalah menghadapi para orang tua itu. Karena prinsip-prinsip sekolah tidak mudah diterima oleh para orang tua. Bagaimana saya bisa tetap memegang prinsip tetapi tidak membuat mereka marah atau tersinggung,” demikian Yuli.

Pada Radio Nederland, baik Coki maupun Yuli mengaku apa yang kemudian dilakukan di rumah itu di luar jangkauan mereka.

Milas, tamu<br>&copy; Foto: Milas - www.ranesi.nlMilas, tamu

Eisenhower dan Sembilan Murid Hitam

http://jaringnews.com/politik-peristiwa/opini/7742/ulil-abshar-abdalla-eisenhower-dan-sembilan-murid-hitam

Eisenhower dan Sembilan Murid Hitam

Oleh Ulil Abshar-Abdalla

Kisah ini terjadi jauh di negeri lain di tahun 50-an. Tokoh utamanya
adalah sembilan murid berkulit hitam, Presiden Dwight D. Eisenhower dari Amerika Serikat, dan Gubernur negara bagian Arkansas Orval Faubus.
Lokasinya, sebuah sekolah menengah Little Rock High School di Little
Rock, ibukota negara bagian Arkansas. Kisah ini patut menjadi teladan
untuk negeri kita, terutama untuk para pemangku kebijakan.

Inilah kisah selengkapnya.

Sejarah perbudakan di AS berlangsung sejak lama, jauh sebelum negeri
itu berdiri pada 1776. Sebelum abad ke-16, lembaga perbudakan ada hampir
di seluruh pelosok dunia, termasuk di dunia Islam. Baru pada
pertengahan abad ke-16, muncul suara-suara protes dari kalangan gereja
yang menyerukan penghapusan perbudakan. Salah satu sekte Kristen yang
terkenal dengan semangat anti-perbudakan adalah Quaker. Bagi mereka,
perbudakan adalah praktik yang un-Christian, tidak Kristiani.

Pada tahun 1865, perbudakan dihapuskan secara resmi di AS melalui
amandemen ke-13, persis setelah perang sipil yang berlangsung selama
lima tahun (1861-1865). Meski demikian, praktik diskriminasi terhadap
mantan budak masih terus berlangsung, terutama di bagian Selatan.
Praktik segregasi itu bahkan disahkan melalui doktrin hukum yang
terkenal saat itu: equal but separate.

Inti doktrin itu, orang-orang kulit hitam (belakangan lebih dikenal
dengan sebutan African-American) dianggap sebagai warga negara yang sama
dengan warga lain, tetapi mereka tak diperbolehkan berbaur dengan warga
lain itu, terutama yang berkulit putih. Penganut doktrin ini
beranggapan bahwa praktek ‘equal but separate’ tak berlawanan dengan amandemen ke-13.

Dengan doktrin ini, orang-orang hitam tak boleh bersekolah di tempat
yang sama dengan orang-orang kulit putih, dilarang masuk ke
tempat-tempat umum dimana orang kulit putih ada di sana: restoran, pub,
bar, bahkan toilet. Orang kulit hitam memang dianggap sebagai warga
negara yang sah dan sama kedudukannya dengan warga lain, tetapi mereka
seperti ‘dikarantina’ di tempat yang terpisah.

Praktik segregasi, terutama di sekolah itu, baru dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung (Supreme Court) AS pada 1954 melalui suatu keputusan yang dikenal dengan Brown v. Board of Education. Keputusan mahkamah ini menyatakan bahwa seluruh praktik segregasi di
sekolah-sekolah AS tidak sah dan berlawanan dengan konstitusi. Seluruh
sekolah diharuskan untuk mengintegrasikan murid-murid berkulit hitam
dengan murid-murid kulit putih. De-segregasi juga diharuskan di
tempat-tempat publik yang lain.
Semua sekolah, tentu dengan enggan, menaati aturan ini. Tetapi ada
perkecualian yang kemudian pecah sebagai insiden yang menghebohkan
seluruh Amerika pada tahun 1957. Insiden itu terjadi di sebuah sekolah
menengah di kota Little Rock, yakni Little Rock High School.

Menindaklanjuti keputusan mahkamah itu, NAACP (National Association for
the Advancement of Colored People), sebuah LSM yang berjuang untuk
membela hak-hak sipil warga kulit hitam, berencana untuk mendaftarkan
sembilan murid hitam di Sekolah Little Rock yang, sudah tentu, seluruh
muridnya berkulit putih. Kepala sekolah setuju. Rencananya, kesembilan
murid itu akan mulai masuk pada musim gugur 1957, persisnya pada 4
September 1957.

Rencana ini diprotes oleh kelompok kulit putih yang pro segregasi.
Mereka ramai-ramai mendatangi sekolah itu dan menghalang-halangi
kesembilan murid tersebut untuk masuk gerbang sekolah. Yang lebih
dramatis, Gubernur negara bagian Arkansas Orval Faubus mendukung kaum
segregasionis itu, dan, tak main-main, mengirimkan pasukan Garda
Nasional dari Arkansas untuk membantu kaum kulit putih mencegah sembilan
murid hitam memasuki halaman sekolah.

Sembilan murid hitam itu akhirnya gagal masuk sekolah. Mereka, murid
yang masih ingusan itu, dicegat oleh barisan tentara Garda Nasional.
Mereka juga menjadi sasaran cemoohan dan pelecehan massa kulit putih
yang meneriakkan yel-yel, “Two, four, six, eight… We ain’t gonna intregrate!” Mereka mengejar dan memukuli para wartawan yang meliput peristiwa itu.

Peristiwa ini langsung menjadi isu nasional yang menyedot perhatian seluruh warga Amerika.

Melihat tindakan gubernur Arkansas yang nyata-nyata melawan keputusan
Mahkamah Agung ini, Presiden Dwight D. Eisenhower langsung turun tangan.
Dia meminta Gubernur Faubus menemuinya secara pribadi, dan
memerintahkan agar dia tak membangkang dari keputusan Mahkamah. Gubernur
Faubus rupanya tak menggubris. Terjadilah ketegangan antara pemerintah
federal dan negara bagian.

Presiden Eisenhower akhirnya mengambil alih masalah ‘kecil’ kota Little
Rock ini. Dia mengirim pasukan Divisi Airborne 101 dari Angkatan Darat
AS ke Arkansas untuk melindungi sembilan murid kulit hitam itu. Tindakan
Presiden Eisenhower membuahkan hasil. Pada 23 September 1957, untuk
kali pertama, sembilan murid itu berhasil masuk sekolah dengan dikawal
oleh 1.200 pasukan AD Amerika.

Presiden Eisenhower juga mengambil tindakan drastis
lain–memfederalisasi pasukan Garda Nasional Arkansas dan menempatkannya
langsung dibawah komando presiden, bukan lagi di bawah Gubernur Faubus.
Tujuannya jelas: agar Gubernur Faubus tak menggunakan tentara garda itu
untuk melawan pemerintah federal.

Kisah ini sangat mengharukan saya. Sembilan murid hitam di sebuah kota
yang jauh dari ibukota Washington, masuk sekolah dengan dikawal oleh
1.200 tentara. Hak mereka untuk sekolah hendak dibatalkan oleh seorang
gubernur, dan seorang presiden langsung turun tangan melindungi
murid-murid yang masih belia itu.

Keberanian Presiden Eisenhower untuk langsung turun tangan dan ambil alih masalah ini, merupakan ‘kebajikan kepemimpinan’ (virtue of leadership) yang layak diteladani. Sudah tentu, tindakan Presiden Eisenhower ini
kontroversial, dan ditentang oleh orang-orang kulit putih di kawasan
Selatan yang umumnya masih pro segregasi. Tetapi, konstitusi tetaplah
konstitusi, dan harus ditegakkan.

Kasus di negara bagian Arkansas ini mengingatkan kita pada kasus yang
nyaris serupa. Walikota Bogor, Diani Budiarto, membangkang dari
keputusan MA yang telah menjamin hak jemaat GKI Yasmin untuk membangun
gereja di sebuah kawasan perumahan di Bogor. Apa yang dilakukan oleh
walikota ini persis dengan yang dilakukan oleh Gubernur Orval Faubus
dari Arkansas.

Dalam kasus GKI Yasmin ini, kita tentu berharap ada ‘Eisenhower
Indonesia’ yang mau turun tangan langsung dan memastikan bahwa hak-harga
warga negara untuk membangun rumah ibadah yang dijamin oleh konstitusi
itu tak dicederai.

Handoko:Ikon Petani Perkebunan

Handoko:Ikon Petani Perkebunan

10 Januari 2012
Para Mediator Sengketa Tanah (2-Habis)
Handoko Ikon Pergerakan Petani Perkebunan

in:GELORA45 <GELORA45@yahoogroups.com> , Tuesday, 10 January 2012, 14:07

Share
image

HANDOKO Wibowo (49), warga Dukuh Cepoko, Desa Tumbreb, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, merupakan salah satu tokoh di balik seluruh gerakan petani perkebunan di Batang.

Lulusan Fakultas Hukum UKSW Salatiga 1986 itu memang sejak lama dianggap sebagai ikon berbagai pergerakan petani perkebunan.

Rumah pribadinya yang ada di tengah perkebunan cengkeh milik keluarga besarnya, kini disulap menjadi markas Omahtani. Ada 13 organisasi petani perkebunan di bawah naungan Omahtani, sesuai dengan 13 konflik tanah yang ditangani.

Cikal bakal Omahtani itu dari Forum Perjuangan Petani Batang yang berdiri pada 1998, dan berganti nama menjadi Omahtani pada 2008.

Omahtani tidak pernah sepi dari tamu berbagai kalangan. Tercatat, mulai dari mantan presiden Megawati Soekarnoputri sampai aktivis Suciwati Munir, bertamu ke sana.

Selain itu, Gubernur Bibit Waulyo dan Wagub Rustriningsih, politikus Eva Kusuma Sundari dan Jacobus Mayong Padang, seniman Garin Nugroho dan almarhum Franky Sahilatua, dan aktivis Sedulur Sikep seperti Gunretno.

Riset

Begitu pula Budiman Sudjatmiko dan Sudir Santoso, ketua Parade Nusantara yang merancang Lumbung Suara Rakyat. Mahasiswa yang tengah membuat tesis dan disertasi doktor juga berkunjung ke sana.  Salah satunya adalah kandidat doktor dari Undip Yakub Widodo yang sedang riset tentang hukum progresif atas konflik tanah.

Tak hanya itu, beberapa peneliti asing, seperti Olle Tornquist dari Oslo University dan Nancy Lee Peluso dari Cornell University berkali-kali melakukan riset berbagai topik tentang Omahtani.

Perkumpulan Demos Jakarta tiap tahun mengadakan training politik, demikian juga Indonesian Corruption Watch dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Terakhir, tiap semester diadakan kursus politik oleh Trade Union Resech Center Jakarta untuk membuat buruh ”go politic”. “Saya ingin rumah saya menjadi oase bagi siapapun yang perduli terhadap petani,” kata Handoko.

Sebagai pembela petani perkebunan/kehutanan yang melawan arus dan penuh liku, tentu ada hal-hal pahit yang dialaminya.

Namun di tengah berbagai kesulitan itu, anak pertama lima bersaudara dari pasangan Tjoa Boen Hoey alias Teguh Budiwibowo (almarhum) dan Tan Lan Eng (67) alias Lena Indriana ini selalu menanamkan cara-cara antikekerasan.

”Bahkan kami pernah diserang seperti di Mesuji, tahu-tahu ada puluhan orang membawa parang mengusir petani di Desa Tumbreb, dari lahan PT Tratak pada awal 2008 silam,” tuturnya.

”Petani pun melawan. Perlawanannya, barisan depan kami adalah kaum ibu membawa pentungan diikuti anakanak dan kaum lelaki di belakangnya,” kenang Handoko.

Saat bersamaan, beredar selebaran gelap dari pihak yang mengatasnamaan Masyarakat Anti Penjarahan, yang isinya menyebut Handoko sebagai PKI jenis baru, provokator, dan kafir.

Selebaran itu disebar menjelang jumatan di beberapa masjid, dengan harapan akan terjadi huru-hara sehabis shalat untuk melawan Omahtani.

”Kami melawanan situasi berbau SARA itu. Kami menggelar shalawatan nariyah di posko yang kami buat secara dadakan. Tiap malam ratusan lelaki dan perempuan bershalawat dengan pengeras suara hingga kedengaran ke mana-mana, dan menimbulkan simpatik luar biasa dari petani lain yang bukan anggota Omahtani. Lalu terwujud solidaritas yang lebih luas,” kisahnya.

Dia mengungkapkan, saat komunikasi dengan aparat tidak nyambung, pada 2000. Ketika petani di Pagilaran melakukan reclaming, kata sandi aparat di handy talky menyebutnya ”Rusa 1”.

”Gila kan, ini penyebutan hewan buruan yang boleh ditembak, hehehe…,” kata Handoko.

Dukungan Ibu ”Bagi saya, lebih banyak suka daripada duka walau berkali-kali kami ini diteror dan dicibir, dikatai advokatnya petani

miskin dan sebagainya. Tetapi, secara keseluruhan saya boleh dibilang bahagia sekali menemui zaman reformasi kebebasan untuk melakukan kata hati, seperti sekarang ini,“ kata Handoko yang sampai kini masih melajang itu.

Terlebih, keluarganya mendukung setiap langkah Handoko. Bahkan sang ibu, Lena Indriana dengan berkerudung naik truk bersama petani mengikuti aksi unjuk rasa.

Handoko mengingat ucapan ibunya yang bangga dengan dirinya karena membela orang miskin. “Kami ini dikatakan orang sebagai keluarga Tionghoa `gila’. Kami sekeluarga ikut larut dalam demo petani, mulai saya, Handoko, cucu saya yang perempuan juga suka menyanyi di hadapan ribuan petani.“

Terselesaikan Keuletan Handoko memediasi anggota Omahtani dengan pemerintah dan perusahaan perkebunan/kehutanan lama-lama membuahkan hasil. Sebagian kasus yang usia sengketanya itu sudah lebih dari 20 tahun mulai terselesaikan.

Berkat usaha-usaha Omahtani, pada 2004 Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, Dr Lutfi Nasution menyerahkan 800 sertifikat atas 52 hektare tanah sengketa di Desa Sindangdesa dan Desa Kebumen Kecamatan Tulis, Batang.

Kemudian pada 2008 Perum Perhutani KPH Kendal menandatangani memorandum of understanding (MoU) perdamaian atas konflik tanah sejak 1967 di wilayah Desa Sengon, Desa Gondang, dan Desa Kuripan, Kecamatan Subah dengan 1.200 keluarga penggarap atas 152 hektare tanah yang dipersengketakan.

Bentuk kerja sama itu mengakhiri konflik antara petani di desa-desa tersebut dengan KPH Kendal sejak 1957.
Penyelesaian konflik dengan Perum Perhutani tersebut, akhirnya menjadi dasar proses ecolabeling tingkat dunia dengan supervisi dari Word Mark.

Kemudian pada 2010 anggota Omahtani sebanyak 145 kepala keluarga mendapatkan tanah sendimentasi seluas 46 hektare di Desa Kuripan, Kecamatan Subah.

“Diharapkan awal 2012 ini akan diredistribusikan 89,9 hektare tanah sengketa eks perkebunan PT Tratak kepada 420 keluarga petani miskin,“ katanya.

Selamat berjuang Omahtani! (Yunantyo Adi S-71)

Lebih Hati-hati, tak Takut jadi Aktivis

Lebih Hati-hati, tak Takut jadi Aktivis
Nurhayati Kahar, Direktur LSM Limbubu Pariaman setelah Menerima Putusan Bebas
Padang Ekspres • Kamis, 05/01/2012 13:19 WIB • Zikriniati ZN—Pariaman • 144 klik
Deraikan Air Mata: Nurhayati Kahar menangis usai dibebaskan, di LP Pariaman, kem
”Alhamdulillah, Alhamdulillah, Engkau ijabah doa hamba ya Allah” kalimat yang disambut deraian air mata itu tak henti-hentinya mengalir dari bibir Nurhayati Kahar. Seraya sujud syukur, perempuan yang sudah mendekam selama 210 hari di LP Pariaman ini, langsung memeluk putra-putrinya serta kerabatnya yang sudah menunggu kebebasannya sejak pagi kemarin.
Siang itu terik matahari sangat menyengat, mereka yang tidak punya kepentingan, bakal lebih memilih diam di rumah daripada beraktivitas di luar. Hanya saja terik matahari itu seakan tidak dirasakan putra-putri Yet Kahar. Mereka betah-betah saja duduk di depan LP Pariaman, beratapkan langit saja. Senyum tak henti-hentinya lepas dari bibir mereka, terbayang wajah ibunda tercinta yang sebentar lagi akan menghirup udara bebas.
Ya, setelah melewati perjuangan yang cukup panjang, akhirnya Pengadilan Tinggi Sumbar dalam akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi, menyatakan Nurhayati Kahar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Sebelumnya Oktober lalu, Pengadilan Negeri Pariaman menvonis Nurhayati Kahar bersalah telah memiliki sabu 0,3 gram dan harus menjalani hukuman 4 tahun, serta denda 800 juta, meskipun hasil tes urinenya negatif.
Atas putusan hakim Oktober lalu itu, Nurhayati Kahar langsung banding November 2011 lalu. Ternyata, ia menang di tingkat Pengadilan Tinggi Sumbar dan hakim pengadilan tinggi menyatakan ia tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan JPU.
Kasus Nurhayati Kahar sendiri mencuat April 2011 lalu, di mana saat dalam perjalanan pulang dari Padang ke Pariaman, polisi menemukan 0,3 gram sabu di saku jaket atas Yet. Meski Yet mengaku tidak tahu menahu dengan barang haram itu, ia tetap menjalani pemeriksaan. Walaupun hasil tes urin menyatakan Yet negatif, namun majelis hakim bersikukuh Yet terbukti bersalah.
Yet menyatakan bahwa ini adalah permainan orang-orang yang tidak senang dengan suara vokalnya, karena Direktur LSM Limbubu Pariaman  ini  terkenal getol memperjuangkan kepentingan rakyat yang menganggu kepentingan sekelompok orang. Sebanyak 23 orang penasihat hukum yang berasal dari Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Aktivis (Taktis) Sumbar mendampingi Yet selama masa persidangan.
Riri, putri sulung Yet merupakan orang yang tidak pernah lelah memperjuangkan keadilan untuk Yet. Meski tahu risiko yang dihadapi ibundanya sebagai aktivis, Riri mengaku, tidak akan pernah menghalangi ibundanya untuk tetap memperjuangkan keadilan rakyat banyak, lewat LSM, saat Yet dibebaskan.
”Hanya saja, kami akan lebih sering mengingatkan mama, agar lebih selektif dalam berteman dan membantu urusan orang, harus ada benang merahnya. Sehingga, kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ujarnya saat ditemui Padang Ekspres di depan LP Pariaman kemarin.
Ia pun cukup legowo menerima cobaan hidup yang telah memisahkan ia dengan ibundanya, terbukti menurut Riri, banyak hikmah dibalik peristiwa ini. Ia dan adik-adiknya, serta keluarga besarnya menjadi lebih tangguh dan komunikasi mereka menjadi lebih intens.
Cukup lama menunggu karena alasan administrasi, Yet baru keluar dari LP Pariaman sekitar pukul 17.30 WIB kemarin. Saat ia keluar, Yet langsung sujud syukur dengan deraian air mata.
Di luar ia disambut pelukan anak-anak, kerabat dan blitz kamera wartawan yang memang sudah menunggu kebebasan Yet sejak pagi. Yet mengaku ini rahmat Allah SWT yang membuatnya bisa menghirup udara kebebasan. Bibirnya tak henti-henti mengucap Alhamdulillah dan Alhamdulillah.
”Terima kasih buat semua yang sudah mau memperjuangkan keadilan buat saya,” ujarnya disambut senyuman haru para kerabat dan tim penasihat hukumnya.
Kepada Padang Ekspres, Yet mengatakan lebih berhati-hati lagi dalam menjalani aktivitasnya. Untuk beberapa hari ke depan, Yet menyatakan akan merenung dulu hingga nantinya kembali menjalani aktivitasnya sebagai aktivis LSM. Ia mengaku tidak bakal berhenti memperjuangkan kehidupan orang banyak.
Sementara itu salah seorang PH Yet, Newton Nusantara menyebutkan bahwa ia menerima akta pemberitahuan putusan pengadilan tinggi nomor 118/PID.B/2011-Akta.Pid/2011/P N PRM, sekitar pukul 11.00 siang kemarin. Saat itu ia langsung mengurus proses untuk pembebasan Yet.
Newton menyatakan dari awal ia sudah optimistis bahwa Yet akan bebas. Karena selain tes urine-nya negatif, tidak satu pun saksi yang menyatakan kalau sebelumnya Yet pengguna narkoba. Sehingga memang pihaknya berupaya terus memperjuangkan keadilan bagi Yet.
Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendakwa Yet saat persidangan di Pengadilan Negeri, Yarnes saat dihubungi Padang Ekspres menjanjikan akan wawancara, hari ini. (***)

What’s really going on in The Straits of Hormuz.

A new Reserve currency to challenge the dollar – What’s really going on in The
Straits of Hormuz.

By David Malone

in:<Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com> , Tuesday, 10 January 2012, 18:13

December 17, 20011 “
Golem XIV” — A little over a year ago on 1st November 2010 I wrote what I called “…a little bit of scurrilous speculation.”  In it I speculated that an unintended consequence of QE had been to spur several countries to think very seriously of how they could replace the dollar as their settlement currency for international deals. The Settlement Currency just means the currency both parties agree is stable, internationally trusted and accepted, and in plentiful supply. Which may not be the case for their own currencies . I wondered if doubts about the longer term stability of the dollar and of US debt levels, was combining with a political desire in China and perhaps other countries as well to challenge the US via the dollar with the eventual goal of creating an alternative reserve currency backed by gold rather than, as the dollar now is, by debt.

Various countries have been buying gold.  Russia, China, India have all bought a lot….Which brings me to my speculation.  The list of countries accumulating gold is similar to the list of countries that were reported to be talking about the need for a new reserve currency to replace the dollar.

I wonder if those who are seriously thinking of trying to unseat the dollar and create a currency which is backed by something other than debt and is not under the control of America’s corrupt banks and even more corrupt government, are investing in gold as a precursor to making a real bid for a new currency.

Later, in Making the New Sub Prime Part 2 I looked at the growing network of bilateral agreements in major trade deals gradually replacing the dollar as a settlement currency.

Being a ‘Settlement’ currency is not quite the same as being a ‘Reserve Currency’ like the dollar, but it a major step in that direction. It is, in fact, a very large step.  Which currency large international trades are done in matters. It is a fact that in 2000, Iraq signed an agreement to sell its oil, all its oil, in Euros. Iran was contemplating doing the same at around the same time. The Iraq decision involved the large French bank PNB-Paribas. France was not one of those who supported the war and Washington led a hate campaign vilifying the French.  The worry was that a switch from dollar to Euro settlement might gain momentum. Any major move away from dollar settlement would cripple the US.

In January of this year the India Times reported that India was talking to Iran about moving out of dollar settlements so as to be able to buy Iranian oil despite a US embargo.  India said it was discussing settling in Gold. Remember, India has just signed a settlement agreement with China to use the Yuan.

A very good summary of recent news by ZeroHedge suggests I may have been on the right track. And recently the pace has picked up.

China and Russia have been trading directly in their own currencies and using them both interchangeably for settlement for over a year. As the The China Daily article reports,

China is allowing greater use of its currency for cross-border transactions to reduce reliance on the US dollar, after Premier Wen Jiabao said in March he was “worried” about holdings of assets denominated in the greenback.

Then on 26th December 2011 Bloomberg reported,

Japan and China will promote direct trading of the yen and yuan without using dollars and will encourage the development of a market for companies involved in the exchanges, the Japanese government said.

China is Japan’s largest trading partner. Japan will also start in 2012 buying Chinese debts. How much Dollar debt will either of them buy? They have both already been buying less.

Two days later (Dec.28th) the Iranain news service reported,

 Iran and China on Wednesday signed two agreements on expansion of trade ties and joint investments. 

These trades too will not be settled in Dollars or in Euros.

Three days after that The China Post reported that on the last day of 2011, US President Obama had signed a new law in which

U.S. imposes sanctions on banks dealing with Iran….Sanctioned institutions would be frozen out of U.S. financial markets.

Sounds tough. A bit like sending an aircraft carrier to the Straits of Hormuz. But as the article went on to report, with only barely concealed delight, the threat may be as hollow as the dollar itself. The law comes with exemptions which may eventually highlight America’s plight rather than its might.

The sanctions target both private and government-controlled banks – including central banks – and would take hold after a two- to six-month warning period, depending on the transactions, a senior Obama administration official said.

Under the law, the president can move to exempt institutions in a country that has significantly reduced its dealings with Iran and in situations where a waiver is in the U.S. national security interest or otherwise necessary for energy market stability. He would need to notify Congress and waivers would be temporary, but could be extended.

And as if to make the point, only a couple of days after this on Jan 7th, came the news that,

Iran and Russia replaced the U.S. dollar with their national currencies in bilateral trade, Iran’s state-run Fars news agency reported, citing Seyed Reza Sajjadi, the Iranian ambassador in Moscow.

So now almost none of Iran’s oil will be traded in Dollars.

India and Japan have also recently agreed  a 15 billion dollar currency exchange. This will tie their two currencies closer together.

The list of countries and trades no longer using the dollar for settlement for their trade is now considerable. How close are we to reaching the tipping-point where it no longer makes sense for nations to use dollars and makes more sense for them, both economically and politically,  to use the network of currencies tied to the Yuan? When we reach that point the Yuan becomes in reserve currency in all but name.

China, India, Russia and Iran are all large holders of physical gold and most of them are also large producers of it. None of them are firm allies of the US. They all have long term relations with each other.  All of them have expressed oncercern over US debts and printing. None of them will like QE3, nor Euro printing, when they both arrive later this year.

I think the stand-off with Iran in the Straits of Hormuz over sanctions is as much to do with the moves to replace the dollar as anything else.  The stand off is as much with China and its allies as it is specifically with Iran. The US is testing China’s nerve and the solidity of its network of bilateral currency settlement agreements.  We are seeing military power deployed to counter economic power. I think the US will lose.  Depending on the nature of its loss we could see a precipitate decline in the standing of the dollar as global reserve currency.

2012 could see the beginning of large scale defections from the dollar settlement currency. Which would in turn have massive, perhaps even catastrophic consequences for how the world perceives what is an acceptable level of debt for the US. What is acceptable when you have the global reserve currency is quite different from what is acceptable when you don’t.

And the reverse is also true. If  China can transform the netwrok of bilateral agreements which centre upon China and the Yuan, in to becoming accepted as a de facto reserve currency, then for those, like me, who wonder how China can possibly avoid a hard landing as its bad bank and property bubble deflates faster and faster, look no further.

There is no denying China has an absolutely massive bad debt crisis fermenting. Every one of its banks is gagging on bad loans made to every one of China’s regional governments. Trillions of Yuan worth of loans which will not be repaid, on property and land valued at hugely inflated but now defaulting prices. But if China can become a rival and rising reserve currency at the centre of a new and growing collection of  trading partners then  China can and will bury the debts in a a mass unmarked grave somewhere in its hinterland.

At the moment when America is seen as being no longer the pre-eminant reserve currency and its debt load is re-considered accordingly, China and its debt load will go the other way. America and its currency risk being seen as too rotted by debt to be trusted and it’s claims of economic growth seen as fake, empty, paper-based, accountancy-conjured growth. The Dollar and America itself risk being seen as the fiat currency and fiat nation par excellence .While China and the Yuan will be seen as backed by sold gold and real growth.

One more question to ask in all this is – how far have the big banks and brokerages managed to turn even gold and silver (at least gold and silver  held in the West) in to another fiat currency? Gold and bullion bugs amoung you might argue the question makes no sense. But consider re-hypothecation. How much gold and silver has been pledged and re-pledged, hypothecated and re-hypothecated? How many more paper contracts for and claims upon gold and silver exist above and beyond the amount of actual physical gold and silver?  After all gold and silver are the ultimate in ‘good’ assets which counterparties will happily accept. So it seems likely to me that gold and silver (or contracts for them) will have been in demand in those repo and hypothecation markets. If so then I wonder how many conflicting and contesting claims will surround every ounce of gold and silver in the West when investors start demanding to see their ‘investment’.

I think the big old sterling silver coin may already have dropped for some investors. That is why prices for physical silver are surging above the price for paper claims on silver. I think some traders are getting nervous about buying paper claims on silver and now want only the metal itself. They suspect that in the end, if you have only a paper claim  or contract for, silver that is exaclty all you will ever have – the paper. Only those with the actual metal in their hands, will get what they paid for. I think there is a fiat, paper currency version of gold and silver floating around and parasitising the metals themselves. Those who own that paper stuff may get…well … stuffed.

Where Europe goes in all this is another story which I will try to say something about when I get back from filming. I am away for this week, back on Saturday and away again filming till the 20th.

David Malone is author of the “The Debt Generation“. David has a career spanning nearly twenty years producing and directing documentaries for both the BBC and Channel4. His series Testing God was shortlisted for the Royal Television Society best documentary series and was described by The Times as “moving and startling – as close to poetry as television gets.” For the last three years David has focused considerable attention on the financial system. His BBC documentary High Anxieties- The Mathematics of Chaos, first broadcast in September 2008, was one of the first films to be made about the financial crisis accurately anticipating the problems that were to unfold in the economy. The Debt Generation was published in November 2010.

 

Satrio Arismunandar
Executive Producer, News Division Trans TV, Lantai 3
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 – 14 A, Jakarta 12790
Telp: 7917-7000 ext: 3542;   Fax: 021-79184558

HP: 0819 0819 9163

http://satrioarismunandar6.blogspot.com

http://facebook.com/satrio.arismunandar

KEMAUAN POLITIK DEMI HUKUM

KEMAUAN POLITIK DEMI HUKUM

Wacana
Harian Suara Merdeka, Semarang,13 Desember 2011
Share20

”Yang ada di Indonesia saat ini bukan kemiskinan melainkan pemiskinan karena negara membiarkan tumbuh suburnya korupsi”

DALAM penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), peran sentral dan vital disandang oleh negara. Pasalnya, negara memiliki aparat penegak hukum dan birokrasi, dan dapat memberdayakannya demi terealisasinya pelbagai jaminan hak dan kebebasan manusia. Salah satu prestasi besar gerakan reformasi setelah pengesahan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah pencantuman sejumlah klausul hak dan kebebasan asasi manusia dalam UUD 1945.

Harapan akan kondisi yang lebih baik makin menguat dengan ratifikasi International Covenant on Economic Social and Cultural Right (ICESCR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pada September 2005.

Tak dapat dimungkiri ratifikasi dua perjanjian internasional HAM itu dan Deklarasi HAM 1948 sebagai the international bills of human rights merupakan kemajuan yang makin mengukuhkan dasar hukum penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di Tanah Air.

Meskipun instrumen yang menjadi bekal pemerintahan era reformasi kini lebih lengkap ketimbang pada masa Orba, capaian dan implementasinya yang relatif lebih transparan dan demokratik ternyata tak menunjukkan kemajuan signifikan. Memang beberapa hak dan kebebasan dasar dalam bidang sipil dan politik yang terasa lebih baik, misalnya lebih terbukanya ruang kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Namun beberapa hak sipil dan politik masih teringkari dan bahkan mengalami kemunduran. Contohnya antara lain masih tidak jelasnya nasib dan keberadaan sejumlah aktivis 1997/1998. Hingga kini tak ada langkah serius pemerintah mengusut keberadaan mereka yang diduga keras dihilangkan secara paksa.

Terkait dengan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia, pemerintah juga setengah hati memberikan keadilan atas terampasnya hak hidup Munir. Hal itu terbukti dengan masih tak terungkapnya aktor yang mengotaki pembunuhan pembela hak asasi manusia tersebut.

Sementara itu, tataran implementasi kebebasan beragama yang dijamin kukuh dalam Deklarasi HAM 1948, ICCPR, dan UUD 1945 justru mengalami kemerosotan. Publik melihat masih ada diskriminasi, perlakuan istimewa (privilege),  pengakuan, dan perlindungan hanya terhadap agama tertentu yang mainstream, yang mayoritas. Padahal Pasal 4 ICCPR menyebutkan beragama dan berkeyakinan adalah salah satu hak asasi manusia sebagai non-derogable rights yang dalam masa kegentingan sekali pun tak dapat dikurangi.

Kemauan Politik

Terkait dengan bidang ekonomi, sosial, dan budaya, berbagai kasus kekerasan yang menimpa TKI menunjukkan lemahnya posisi tawar negara melindungi pekerja migran.

Ketidakmampuan negara menciptakan lapangan kerja di dalam negeri tak dibarengi dengan perlindungan hukum memadai dan tindakan diplomatik yang preventif manakala warga negara mencari penghidupan di negara lain.

Kesungguhan pemerintah menuntaskan kasus korupsi pun tidak menggembirakan. Tahun lalu ikon korupsi uang pajak Gayus Tambunan meski berstatus tahanan dapat berkeliaran. Pemberian fasilitas terhadap koruptor adalah bukti ketidaksungguhan memerangi korupsi.

Tertangkapnya Nunun Nurbaetie, tersangka kasus suap cek perjalanan terkait dengan pemilihan Deputi Senior Gubernur BI, belum menjadi indikator keterjaminan penegakan hukum bila nanti aparat penegak hukum tidak bisa menuntaskan kasus itu.

Tidak salah kiranya bahwa yang ada di Indonesia bukan kemiskinan melainkan pemiskinan karena tindakan negara yang secara sistematik membiarkan tumbuh suburnya korupsi yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi ekonomi berat yang harus dipikul oleh rakyat.

Setumpuk instrumen hukum HAM yang dimiliki Indonesia bukanlah tongkat ajaib yang bisa dalam sekejap mata membawa ke arah yang lebih baik. Instrumen hukum apa pun, entah itu ratifikasi perjanjian internasional, jaminan hak dan kebebasan dasar, baik dalam UUD maupun UU organik, akan menjadi macan kertas tanpa ada implementasi yang konkret dan kemauan politik kuat dari pemerintah. (10)

— Manunggal K Wardaya SH LLM, Koordinator Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (Sepaham) Indonesia, dosen Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, mahasiswa program doktor di  Radboud Universiteit Belanda

“Fundamentalisme Yahudi,” kolom mingguan Ulil Abshar-Abdalla

“Fundamentalisme Yahudi,” kolom mingguan Ulil Abshar-Abdalla

Kolom Ulil Abshar-Abdalla minggu ini. Menarik dibaca dan penting. Mas Ulil menulis catatan mingguan seputar isu agama di http://www.islamlib.com. Terbit setiap hari senin.

saidiman saidiman <idhi_mandar@yahoo.com>,in: <kmnu2000@yahoogroups.com>; Monday, 9 January 2012, 13:58

Link: http://islamlib.com/id/artikel/fundamentalisme-yahudi

Saidiman

Fundamentalisme Yahudi
Oleh Ulil Abshar-Abdalla
Namanya Naama Margolese. Umurnya 8 tahun, duduk di kelas dua
sekolah dasar. Ia seorang puteri dari keluarga Yahudi ortodoks imigran
dari Amerika yang tinggal di kota Beit Shemesh, kota “konservatif” yang
terletak antara Jerusalem dan Tel Aviv di Israel. Pertengahan Desember
tahun lalu, gadis kecil ini menjadi pembicaraan yang ramai di Israel.
Publik Israel marah bukan main karena ia menjadi sasaran pelecehan oleh
sekelompok priaYahudi ultra-Ortodoks. Peristiwa ini dilaporkan oleh
Isabel Kershner di koran The New York Times (27/12/2011).
Ceritanya sederhana. Suatu hari di bulan Desember tahun lalu, saat
Margolese pulang dari sekolah, seorang laki-laki Yahudi meludahinya,
menghujaninya dengan kata-kata kotor, dan menyebutnya sebagai pelacur.
Rupanya laki-laki Yahudi ultra-Ortodoks itu marah karena sebagai gadis,
Margolese tidak berpakaian sebagaimana diatur dalam hukum agama Yahudi.
Margolese memakai pakaian yang cukup sopan sebetulnya, tetapi masih
dianggap kurang “relijius” oleh kalangan Yahudi ultra-Ortodoks.
Setelah peristiwa pelecehan ini, ribuan orang Yahudi, terutama
kalangan Ortodoks yang moderat, ramai-ramai mendatangai kota Beit
Shemesh untuk memprotes kekerasan dan fanatisme. Kalangan Yahudi
ultra-Ortodoks meneriaki wartawan perempuan yang meliput protes itu
dengan sebutan “shikse”, alias ‘pelacur’ dalam dialek Yiddish.
Pandangan kaum Yahudi ultra-Ortodoks agak-agak mengingatkan kita pada kaum Muslim fundamentalis pada umumnya. Kedua kelompok itu, misalnya,
mempunyai visi yang kurang lebih sama tentang perempuan serta tempatnya
dalam masyarakat. Mereka, kalangan ultra-Ortodoks itu, misalnya,
berpendapat bahwa laki-laki diharamkan untuk mendengarkan suara
perempuan.
Seorang tentara Yahudi Ortodoks pernah meninggalkan barisan yang
sedang menyanyikan mars militer, karena di sebelahnya ada seorang
tentara perempuan yang ikut bernyanyi. Ini mengingatkan kita pada
pandangan sebagian kalangan Islam (ortodoks/konservatif) yang menganggap bahwa suara perempuan adalah aurat yang harus dihindari.
Di kota Beit Shemesh, perempuan diharuskan duduk di bagian paling
belakang di bus-bus umum. Segregasi ruang diterapkan untuk memisahkan
antara laki-laki dan perempuan. Pada malam hari, bangku-bangku di tempat umum kerap disingkirkan oleh kaum ultra-Ortodoks di kota itu.
Tujuannya, agar perempuan tak memakainya sebagai tempat untuk kongkow
dan ngobrol.
(Catatan: Memang ada beberapa kemiripan antara hukum Torah dan hukum
fikih yang berkembang dalam tradisi Islam. Adakah proses saling
pengaruh-mempengaruhi di sini?).
Negara Israel memang negara Yahudi, dan diperuntukkan untuk bangsa
Yahudi. Mungkin inilah negara satu-satunya di muka bumi yang mempunyai
watak etnik dan keagamaan yang begitu kental. Tak ada negeri manapun di
dunia ini yang berdiri dengan niat khusus untuk menampung etnik atau
bangsa tertentu. Tetapi, sebagaimana dinyatakan oleh PM Israel Benyamin
Netanyahu, menanggapi kasus Naama Margolese itu, Israel tetaplah “negara demokratis, berwatak Barat (Western), dan liberal.” Dengan kata lain,
meskipun Israel adalah negara Yahudi, ia juga sekaligus merupakan negara sekuler.
Watak sekuler inilah yang sejak lama diprotes oleh kelompok Yahudi
Ortodoks atau ultra-Ortodoks. Mereka ingin menjadikan Israel sepenuhnya
sebagai negara agama dan diatur menurut hukum agama Yahudi yang sangat
ketat (hukum Torah). Mereka menolak negara sekuler Israel karena negeri
semacam ini, dalam pandangan mereka, diatur oleh “chukos ha goyim”,
yakni hukum Gentile, yakni bangsa-bangsa non-Yahudi (Baca artikel Samuel C. Heilman dan Menachem Friedman dalam buku yang disunting Martin E.
Marty dan Scott R. Appleby, Fundamentalism Observed [1991]).
Tentu saja, kalangan sekuler atau moderat di Israel yang jumlahnya
jauh lebih besar, menolak visi negara agama seperti dikehendaki oleh
kaum ultra-Ortodoks itu. Meskipun, di bawah kepemimpinan Partai Likud
dan PM Benyamin Netanyahu sekarang, pengaruh kaum Yahudi ultra-Ortodoks
pelan-pelan memang menguat, melampuai jumlah numerik mereka yang
sebetulnya sangat kecil. Menurut estimasi Heilman dan Friedman
(1991:198), jumlah kaum Yahudi ultra-Ortodoks hanyalah 30% dari total
pengikut Yahudi Ortodoks. Sementara jumlah kelompok yang terakhir ini
hanyalah 15% dari total orang Yahudi di seluruh dunia (sekitar 13,5
juta).
Apa yang diperlihatkan oleh kelompok Yahudi ultra-Ortodoks ini
sebetulnya menunjukkan bahwa gejala fundamentalisme bukanlah khas pada
agama tertentu, tetapi ada pada agama-agama besar dunia. Ada di Yahudi,
ada di Kristen, dan ada pula di Islam.
Kelompok Yahudi ultra-Ortodoks biasa disebut sebagai Haredim. Tentu
menarik melihat akar-akar historis munculnya kelompok Yahudi
ultra-Ortodoks itu. Munculnya kelompok ini bisa ditelusuri jauh ke
belakang, yakni pada saat terjadi gerakan Pencerahan di Eropa pada abad
ke-18 yang kemudian berujung pada munculnya negara modern yang sekular.
Umat Yahudi, terutama yang tinggal di Jerman dan Eropa Timur (biasa
disebut dengan Yahudi Ashkenazim), mempunyai reaksi yang berbeda-beda
terhadap modernisasi dan sekularisasi Eropa yang diakibatkan oleh
Pencerahan itu. Sekurang-kurangnya ada tiga jenis reaksi terhadap
modernisme.
Pertama, kelompok asimilasionis—kelompok Yahudi yang mau membaur
dengan kebudayaan modern, melebur diri dalam kultur negara di mana
mereka tinggal (terutama Jerman). Mereka menerima modernisme secara
total. Akibatnya, mereka kehilangan identitas mereka sebagai orang
Yahudi. Mereka ini biasa disebut sebagai “orang Yahudi yang bukan
Yahudi” (non-Jewish Jews).
Kaum asimilasionis ini dikritik oleh kalangan Yahudi lain, karena
mereka menerima modernisme dengan mengorbankan identitas mereka sebagai
bangsa Yahudi. Kelompok kedua ini lebih cenderung mengambil sikap
tengah, yakni menerima modernisme, tetapi sekaligus mempertahankan
identitas keyahudian. Memakai bahasa kalangan nahdliyyin, kira-kira
mereka memakai prinsip al-muhafadzah ‘ala ‘l-qadim al-shalih,  wa
‘l-akhdzu bi ‘l-jadid al-ashlah (mempertahankan tradisi lama yang baik,
seraya menerima hal-hal baru yang lebih baik).
Kelompok kedua ini biasa disebut sebagai kaum akulturasionis—mereka
yang cenderung memilih jalan akulturasi, yakni menyesuaikan ajaran dan
tradisi yang ada dengan lingkungan baru yang sudah berubah. Kelompok
Haskalah atau Maskilim bisa digolongkan kedalam golongan ini. Tokoh
terpenting mereka adalah Moses Mendelssohn (1729-1786), seorang filosof Yahudi yang masyhur karena gagasannya tentang reformasi agama Yahudi.
Mereka ini biasa dipandang sebagai kelompok Yahudi pencerahan.
Tetapi, di mata kalangan Yahudi lain yang lebih “fanatik”, posisi
akulturasionis yang diambil oleh kelompok Maskilim itu juga dianggap
mengandung bahaya. Pada akhirnya, menurut mereka, akulturasi adalah
langkah setapak menuju kepada asimilasi – a recipe of extinction, resep
untuk kepunahan diri.
Di mata mereka, tak ada bedanya antara asimilasi dan akulturasi; beda hanya dalam derajat saja. Keduanya akan membawa bangsa Yahudi
kehilangan identitasnya di dunia yang kian sekular, dunia yang diatur
menurut chukos ha goyim.
Kelompok ketiga ini mengajukan alternatif lain, yaitu kontra terhadap dunia sekular, seraya menegakkan dengan ketat tradisi Yahudi yang
bersumber dari hukum Talmud. Mereka biasa disebut sebagai kelompok
kontra-akulturasi. Dari sinilah bibit-bibit fundamentalisme dalam Yahudi sebetulnya muncul.
Dari golongan ketiga inilah lahir kelompok Haredim, yakni kalangan
Yahudi ultra-Ortodoks. Ciri-ciri mereka sangat jelas: menolak dunia
sekular, dan mengembangkan corak kehidupan yang lebih suci (pristin)
berdasarkan tradisi Yahudi yang ditafsirkan secara ketat.
Kelompok Haredim ini tumbuh dari dua kelompok Yahudi ortodoks yang
sudah muncul sebelumnya, yakni kelompok Hasidim (cenderung
spiritualistik, mirip-mirip dengan kalangan tradisionalis NU) dan
Misnagdim (yang cenderung tekstualis-keras, mirip dengan kelompok Wahabi dalam Islam). Dua kelompok ini mengembangkan pola pendidikan
tradisional yang dengan keras memegang tradisi melalui “madrasah” Yahudi yang dikenal dengan yeshiva.
Metode pendidikan yang dikenal di sana adalah tachlis – murid melulu
hanya diajarkan ilmu-ilmu tradisional mengenai hukum Talmud. Mereka
dilarang untuk mempelajari ilmu-ilmu lain, terutama yang datang dari
dunia sekular (Heilman dan Friedman 1991).
Apakah yang bisa kita pelajari dari sejarah fundamentalisme dalam
agama Yahudi semacam ini? Pengalaman dalam agama Yahudi ini tentu tak
asing bagi mereka yang akrab dengan gejala fundamentalisme dalam Islam.
Ada banyak kemiripan di sana, apalagi jika kita pertimbangkan bahwa baik Islam dan Yahudi mempunyai kemiripan dalam satu hal: keduanya sangat
menekankan dimensi hukum yang bersifar formal dalam agama (dalam Islam
ini berkembang menjadi tradisi fikih; dalam Yahudi, berkembang dalam
tradisi Talmudik).
Berdasarkan pengalaman yang kita lihat dalam Yahudi dan Islam,
terutama dalam sejarah modern kedua agama ini, tampak sekali satu hal:
Penafsiran agama yang keras dan tekstualistik bisa memantik munculnya
kekerasan, terutama terhadap perempuan. Dalam Islam, contoh yang paling
vulgar adalah Talibanisme di Afghanistan. Dalam Yahudi, ini bisa kita
lihat dari insiden yang menimpa gadis kecil Yahudi dari kota Beit
Shemesh itu – Naama Margolese.
Bagi saya, jalan yang ditempuh oleh kalangan Haskalah dalam Yahudi,
dengan figur utamanya Moses Mendelssohn, adalah opsi yang paling masuk
akal, yakni jalan akulturasi. Inti jalan ini ialah menerima modernitas,
seraya tetap berpegang pada tradisi.
Hanya saja, masalah yang segera menghadang adalah: seberapa besar
dosis modernitas yang bisa ditelan, dan seberapa besar dosis tradisi
yang masih bisa dipertahankan. Dalam soal ini, tentu ada banyak sikap
yang beragam, baik di kalangan Haskalah Yahudi, atau kalangan “Haskalah” versi Islam.[]

Standar Mutu Sekolah

Standar Mutu Sekolah

Leeghttp://www. balipost. com/mediadetail. php?module= detailrubrik& kid=3&id= 6107

10 Januari 2012 | BP
Standar Mutu Sekolah
PRESTASI emas anak didik Indonesia kembali ditorehkan dalam ajang olimpiade fisika internasional di NTB awal tahun 2012. Sebagaimana diberitakan media massa, medali emas diraih Christian George Emor dan Evan Laksono. Christian bahkan menyabet predikat The Best Host Participant.

Keberhasilan itu menunjukkan mutu anak didik Indonesia tidak kalah dibandingkan kemampuan akademik siswa di negara lain. Namun, apakah prestasi semacam itu menunjukkan mutu proses belajar-mengajar di Indonesia relatif dapat disejajarkan dengan kualitas sistem pembelajaran di negara-negara maju?

Mutu pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi di negara kita selama ini terus diperbaiki pemerintah. Ini didukung perintah konstitusi yang menggariskan 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk membiayai dunia pendidikan.

Tetapi, kenyataannya mutu proses belajar-mengajar belum merata di seluruh Tanah Air. Ini ditunjukkan hasil ujian nasional yang selalu menggambarkan tingginya kelulusan sekolah di kawasan Indonesia Barat. Nilai kelulusan peserta ujian nasional dari sekolah-sekolah di kawasan Indonesia Timur lebih rendah. Ini juga ditunjukkan jumlah kelulusan siswa yang lebih tinggi di kawasan Indonesai Barat dibandingkan di Indonesia Timur.

Masalahnya menjadi kompleks ketika beredar kabar miring bocornya kunci jawaban soal sebelum ujian nasional berlangsung. Kabar bocornya kunci jawaban tersebut sulit memastikan nilai dan jumlah kelulusan ujian nasional memang sesuai realitas sejati standar mutu.

Kenyataan semacam itu menyangsikan asumsi mengenai telah bermutunya proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah kita. Sebaliknya, masalah yang muncul dari balik ujian nasional mencerminkan ada praktik pembelajaran di lembaga pendidikan kita yang harus diperbaiki.

Mutu guru dan fasilitas fisik sekolah masih harus memperoleh perhatian utama. Kompetensi guru di berbagai sekolah sering dianggap belum mumpuni untuk melahirkan anak didik berkualitas. Ini ditambah lagi masalah fasilitas fisik pendidikan yang masih belum sesuai harapan dan rendahnya semangat untuk selalu menambah wawasan dan keterampilan di kalangan guru.

Upaya meningkatkan mutu guru dan fasilitas fisik sekolah bukan tak dilakukan pemerintah. Ini tentu ditunjang lagi dengan naiknya persentase biaya pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi tersebut.

Sayang, amanat konstitusi tadi belum dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah, terutama pemerintahan di daerah. Contoh, persentase alokasi APBD Bali untuk membangun pendidikan selama ini belum mencapai 20%. Ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali Ida Bagus Anom sebagaimana dikutip harian ini belum lama ini.

Padahal, anggaran yang memadai amat dibutuhkan untuk menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan di Bali. Jika kompetensi guru belum dapat secara menyeluruh memperbaiki kualitas lulusan sekolah tentu biaya pendidikan untuk memperbaiki kompetensi guru ini harus diperhatikan. Jika masih banyak fasilitas sekolah yang belum menunjang upaya peningkatan mutu anak didik tentu ongkos pemenuhan kebutuhan fasilitas tersebut harus diperhatikan secara saksama.

Keberhasilan dan prestasi anak didik dari sejumlah sekolah di Bali selama ini tentu harus mendapatkan apresiasi. Namun, apresiasi tersebut harus diikuti berbagai langkah dan terobosan konkret untuk menjawab masalah mutu pendidikan tersebut.

Langkah konkret itu tentu diorientasikan untuk mencapai standar mutu pendidikan yang teruji dan terukur. Ini bukan hanya dilihat dari hasil yang membanggakan dicapai anak didik. Tetapi, itu dibuktikan melalui proses belajar- mengajar sesuai standar mutu yang meyakinkan.

SPKS: Petani Sawit Harus dilindungi Negara

SPKS: Petani Sawit Harus dilindungi Negara

alloy borneo <alloyborneo@gmail.com>,in:adatlist@yahoogroups.com , Tuesday, 10 January 2012, 1:06
Sujarni Alloy
Ketua AMAN Kalbar
“Berdaulat Secara Politik, Mandiri Secara Ekonomi Bermartabat secara Budaya

Bung Darto yang bersahaja,

Saya setuju Saudara Kita Petani Sawit harus dilindungi oleh “Negara”, dan Kasus Mesuji dll sepatutnya menjadi refensi dan refleksi bagi “Pemuliaan Kemanusiaan”. Namun saya sangat pesimis dengan “Otak” bangsa ini. Karena kasus Mesuji sesungguhnya Negara menciptakan “momok” baru untuk menujukkan betapa KUATNYA kekuasaan negara atas Rakyat Jelata. Dan mau mempertontonkan jika rakyat melawan maka akan berhadapan dengan moncong senjata. “Meminta Perlindungan” juga dapat dimaknai “Mengemis” Nah kalau sdh dimaknai demikian maka inilah yang paling meresahkan. Karena itu, Tidak ada Kata yang paling Sempurna selain darpada “Lawan, Reklaim, Lawan”. Selamat buat BPRPI yang sudah lama memulai “Lawan Reklaim Lawan” Maju Terus pantang Mundur, Hilang Satu Tumbuh Seribu.
Salam,
SA

Pada 9 Januari 2012 20:51, darto <darto_wojtyla@yahoo.co.id> menulis:

 

Senin, 09 Januari 2012 – 15:35:25 WIB
SPKS: Petani Sawit Harus dilindungi Negara

Pontianak, Borneoclimatechange.org– Banyak petani kelapa sawit (plasma) yang dipaksa oleh perusahaan untuk masuk dalam kemitraan karena desakan dan tekanan ekonomi, demikian dinyatakan aktivis Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS). Menurut Kordinator Forum Nasional SPKS Mansuetus Darto banyak petani yang pasrah karena tidak memiliki tanah lagi. ”Salah satu jalan adalah berintegrasi dengan perkebunan besar melalui kemitraan inti–plasma,” ujar Mansuetus Darto dalam siaran persnya.

Skema kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan berbagai jenis pola kemitraannya diwujudkan dalam bentuk regulasi Negara. Seperti misalnya Ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang kemudian berwujud pada hadirnya kebun plasma yang dibina perkebunan inti atau perkebunan besar.

Pada 2011, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 11, 5 juta hektar.  Menurut data SPKS, 36 persen dari total luasan tersebut dikelola oleh petani kelapa sawit dengan pola kemitraan dan kebun petani swadaya. Secara tidak langsung, petani kelapa sawit telah menyumbang penerimaan Negara sebesar 9, 11 Miliar US Dolar dari produksi CPO nasional tahun 2010 yang diperoleh dari total produksi CPO sebesar 21, 3 juta ton.

Karena itu menurut Darto, petani sawit ataupun masyarakat yang akan bermitra dengan perkebunan besar dalam bentuk plasma wajib secara hukum dilindungi usahanya oleh Negara.  ”Sehingga tidak ada alasan bagi negara untuk merespon seluruh bentuk konflik yang dihadapi oleh petani,” ujarnya.

Darto mencontohkan kasus yang terjadi di Kecamatan Mesuji, Lampung, antara warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menewaskan sejumlah warga dan karyawan perkebunan. ”Ini merupakan satu potret kecil dari konflik di dalam perkebunan kelapa sawit selama ini,” ujar Darto. (her)

Sumber; http://www.borneoclimatechange.org/berita-235-spks-petani-sawit-harus-dilindungi-negara.html

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers