Archive for the ‘esai’ Category

Menyikapi Maraknya Konflik Perkebunan

Menyikapi Maraknya Konflik Perkebunan
Oleh : Fauzan Zakir
Advokat dan Mantan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI)
Padang Ekspres • Senin, 13/02/2012 10:55 WIB
Maraknya kasus yang muncul pasca ditetapkannya UUPA, menunjukkan bahwa peraturan dan kebijakan negara yang menyangkut pertanahan, baik untuk perkebunan maupun untuk pertanian tidak serta merta memberi manfaat yang luas bagi masyarakat termasuk kalangan petani yang sesungguhnya memerlukan undang-undang tersebut.
Seperti halnya yang dikemukakan oleh Profesor Mubyarto; “sumber utama dari kekeliruan negara adalah kecenderungan rezim kepada pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan yang lebih cepat untuk meningkatktkan produksi dan pendapatan (GDP dan GNP), tanpa memperhatikan pemerataan keadilan sosial”.
Kebijakan perkebunan yang menyimpang dan absurd sejak masa kolonial sampai sekarang terus memperburuk sistem hukum pertanahan nasional. Bahkan tragisnya, akibat penyimpangan yang terjadi sejak masa awal kemerdekaan sampai saat sekarang, ribuan nyawa rakyat telah melayang dan sekaligus menjadi taruhannya. Rentetan kasus yang mencuat belakangan ini; Mesuji, Bima sebagai bukti nyata bahwa negara tidak konsisten menjalankan konstitusi dan menjalankan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hal mana secara inveratif konstitusi maupun UUPA dengan tegas menghormati dan melindungi hak-hak komunitas masyarakat adat dalam bingkai hak ulayat.
Begitu juga yang terjadi baru-baru ini di Sumatera Barat; konflik hak ulayat kembali mencuat seperti halnya yang terjadi antara Masyarakat Suku Tanjung dengan PT. Mutiara Agam di Mangopoh Kabupaten Agam, konflik hak ulayat di Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya dan daerah lainnya di Sumatera Barat. Hampir tiap hari, selalu saja ada yang demontrasi, menggugat, klaim dan menuntut pengembalian hak ulayatnya kepada pihak pemerintah maupun kepada pihak swasta. Bahkan dimana-mana, akhir-akhir ini marak terjadi reclaiming (klaim kembali) oleh masyarakat adat terhadap tanah-tanah ulayatnya yang terlanjur di HGU-kan oleh pihak perkebunan swasta dan pemerintah.
Kebijakan Perkebunan Memasung Hak Ulayat
Sebenarnya UUPA dengan tegas menposisikan fungsi negara sebatas mengatur saja, karena pada prinsipnya rakyat jualah yang berhak memiliki dan menerima manfaat dari tanah berserta kandungannya, baik secara individual maupun secara kolektif (ulayat).
Sama pula halnya dengan prinsip penguasaan tanah oleh negara yang mengatur keseluruhan pemanfaatan tanah bagi kemaslahatan rakyat banyak, maka fungsi ninik-mamak di Minangkabau juga adalah sebagai pemegang kuasa terhadap tanah ulayat yang hanya berwenang mengatur pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan kolektivitas kaumnya secara turun-temurun dari keseluruhan anggota kaum, suku  dan nagari.
Dalam UUPA peralihan atas tanah sebenarnya hanya diatur dalam ketentuan Konversi, tidak satu pun pasal dalam ketentuan konversi yang mengatur peralihan hak ulayat. Karena Hak Ulayat itu sendiri adalah merupakan hak konstitusional yang didelegasikan oleh Negara melalui Hak Menguasai Negara (HMN) kepada sistem negara yang desentralistis. Jadi peralihan Hak Ulayat menjadi Hak Guna Usaha (HGU) seharusnya tidak boleh terjadi, karena inskontitusional atau diluar ketentuan konstitusi dan UUPA itu sendiri.  Hal ini secara yuridis jelas adalah penyimpangan dan inkonstitusional.
Bukan tidak mungkin, bahkan disinyalir peralihan Hak Ulayat menjadi HGU inilah yang telah memicu lahirnya konflik-konflik perkebunan di Indonesia. Ditambah dengan pola kebijakan perkebunan yang cenderung diregulasi dan ditelorkan dengan menghalalkan segala cara  untuk menyokong ‘ideologi pembangunan’. Terutama untuk memfasilitasi dunia investasi yang sebenaranya cenderung kapitalistik. Mengakibatkan hak-hak masyarakat adat yang merupakan warga negara menjadi terzalimi demi kepastian hukum yang bersifat individualistik untuk kepentingan modal asing swatanisasi dan investasi semata.
Menjelang runtuhnya Orde Baru, terlihat dengan jelas banyak konflik-konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah sebagai akibat dari kebijakan yang sangat tidak populis tersebut. Bahkan secara sistemik pengaturan hukum pertanahan dan regulasi di bidang investasi tidak pernah sinkron dan selalu tumpang-tindih satu sama yang lainnya, seperti halnya pemberlakuan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 maupun Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penanaman Modal yang pada akhirnya dibuat untuk mengangkangi kepentingan masyarakat adat.
Reformasi Agraria Atau Revolusi Sosial ?
Istilah reformasi hukum pertanahan (land reform) di Indonesia sebenarnya sudah lama digembor-gemborkan, mulai sejak awal Indonesia merdeka, masa Orde Lama, masa Orde Baru dan bahkan mencuat lagi di Era reformasi ini. Secara eksplisit, reformasi agraria telah diperintahkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, agar sesegeranya dijadikan pedoman dan agenda pemerintah bersama DPR untuk melakukan revisi UUPA.
Pada tataran lainnya, tahun 2003 secara mengejutkan Presiden Megawati telah menginisiasi untuk melakukan revisi terhadap UUPA, yakni dengan mengeluarkan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Hal mana intinya adalah memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesegeranya melakukan perubahan terhadap UUPA. Namun sangat disayangkan perubahan yang diinginkan itu sampai sekarang tidak tercapai. Sekalipun draf UUPA yang baru tersebut sudah selesai dibuat oleh KSPA (Komisi Pembaharuan Agraria) dan bolanya masih ditangan DPR sampai sekarang. Ironisnya sudah 12 tahun reformasi berjalan, DPR tetap saja memendam draf perubahan UUPA tersebut. Bahkan tidak bersambut, sekalipun Presiden SBY  baru-baru ini mengeluarkan pernyataan setuju mendorong reformasi agraria di tahun 2012 ini.
Mencermati keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, memang diakui, kalau undang-undang tersebut cukup memberikan perlindungan terhadap keberadaan tanah ulayat dan komunitas masyarakat hukum adat. Sekalipun bila dicermati pasal demi pasal tetap saja undang-undang perkebunan ini mengandung sisi lemah, antara lain ; undang-undang ini cenderung memperlihatkan dominasi negara (Pasal 18), masih memberi peluang praktek monopoli (Pasal 20) dan pengabaian terhadap prinsif keberlanjutan lingkungan (Pasal 23)”. Sisi lemah yang mencolok adalah undang-undang ini tidak memberi jalan keluar terhadap realitas konflik sosial yang sudah lama muncul disektor perkebunan. Hendaknya undang-undang ini memberi ruang atau menawarkan satu sistem atau mekanisme untuk menyelesaikan konflik perkebunan. Apa lagi melihat realitas konflik perkebunan yang terus meningkat dari dulu sampai sekarang.
Keniscayaan mungkin terjadi, kalau pemerintah tidak cepat merealisasikan hukum tanah yang konstitusional atau memihak kepada rakyat, maka bukan reformasi agraria yang akan terjadi, namun bisa jadi revolusi sosial, karena bagi rakyat dan komunitas masyarakat adat, “tanah menjadi vital sebagai tumpuan keberlangsungan hidupnya”. Sebagaimana revolusi-revolusi sosial yang terjadi di seluruh dunia. Ternyata sepotong roti yang harganya terus melambung tanpa kendali, justru memicu terjadinya revolusi sosial di Perancis.
Paralel dengan situasi dan kondisi pertanahan di Indonesia hari ini, sungguh berpotensi terjadinya rusuh dan revolusi sosial, karena begitu banyaknya peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pertanahan, baik produk rezim masa lampau maupun rezim sekarang yang tidak berpihak pada rakyat. Sewaktu-waktu, cepat atau lambat akan mendatangkan gejolak, ibarat api dalam sekam – tinggal menunggu waktu meletus menjadi rusuh sosial.
Mencermati hal demikian diatas, maka sebelum terlambat harapan kita, hendaklah pemerintah dan pembuat undang-undang sesegeranya merealisasikan perubahan UUPA yang mengakomodir semua tuntutan reformasi agraria. Diantaranya mempertimbangkan hal-hal berikut:  Pertama melakukan perubahan materi UUPA yang mempertimbangkan konsistensi antara konstitusi dengan setiap peraturan perundang-undangan, memperhatikan hirarkis perundang-undangan dan keharusan bagi produk peraturan yang lepel bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum adat yang berlaku. Kedua, pemerintah harus mengeluarkan political will-nya menyangkut kebijakan perkebunan yang mensejahterakan rakyat sebagaimana amanah Pasal 33 UUD 1945, bukan sebaliknya membuat perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah lainnya yang terus membela kepentingan modal asing. Ketiga, pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan tanah perkebunan harus menghormati hak-hak konstitusional masyarakat adat yang istimewa, sesuai dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945.
Bagi bangsa ini cukup jelas, bahwa pilihan untuk menyegerakan melakukan reformasi agraria bukanlah pilihan yang sulit. Apa lagi draf perubahan UUPA itu sendiri sudah siap oleh KSPA sejak tahun 2003. Namun bilamana sebaliknya, penguasa terus tak acuh dengan nasib rakyat, melanjutkan politik pencitraan yang kamulfase, membuat kebijakan negara yang terus-menerus memasung hak ulayat (sekalipun dalam praktiknya berlindung dengan alasan kepentingan umum), maka revolusi sosial itu hanya menunggu waktu. (*)
[ Red/Redaksi_ILS ]

Debat Tentang Aksi Tolak FPI di Bandara Palangkaraya

Aksi Tolak FPI di Bandara Palangkaraya

Alma Adventa <aadventa@yahoo.com>,in: “adatlist@yahoogroups.com” <adatlist@yahoogroups.com> , Monday, 13 February 2012, 21:06

Rekan-rekan milis adat,

Sejauh ini saya melihat aksi penolakan secara damai terhadap FPI di Kalteng masih dalam koridor demokrasi. Semoga aksi damai ini tidak terprovokasi oleh berita-berita yang beredar yang bisa menjurus pada kekerasan.

Namun lebih jauh lagi saya melihat FPI ini hanya alat untuk mencapai satu skenario besar terutama dalam perebutan akses sumber daya alam di Kalimantan dan manuver-manuver pihak-pihak yang berkompetisi untuk Pilpres 2014 maupun Pilkada. Salah satu isu yang digunakan adalah masalah agraria dan masyarakat adat yang memang sudah lama tertekan dan memanas sehingga muda diperalat. Kita lihat juga banyaknya eksploitasi SDA besar-besaran yang telah, sedang dan direncanakan untuk Kalimantan akhir-akhir ini. Dengan adanya konflik maka tercipta ketakutan dalam masyarakat, sehingga sulit bersatu untuk melawan. Ini banyak terjadi di beberapa negara-negara Afrika, Amerika Latin dan Meksiko, cara kerja mafia-mafia di mana-mana mirip-mirip menciptakan konflik horizontal dan rasa takut dalam masyarakat sehingga mereka bebas bergerak. Mari kita tetap menjaga kondisi sosial yang kondusif dan tetap fokus melawan mereka yang bersembunyi di balik FPI ini yang ingin menguasai akses SDA Kalimantan dan menghancurkan persatuan warga setempat.

Jika ada yang tertarik merunut pihak-pihak yang terkait dengan kasus Mesuji dan Seruyan dan penolakan kehadiran FPI di Kalteng ini maka akan  melihat benang merahnya yaitu seperti yang George J. Aditjondro katakan untuk mempertahankan kekuasaan sering digunakan peran 3M: modal, militer dan milisi
Semoga ini menjadi sebuah refleksi bagi teman-teman dan kita semua yang berjuang bagi masyarakat adat karena isu masyarakat adat dan agraria termasuk isu panas yang mudah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pihak-pihak tertentu.
salam
alma
Berikut saya lampirkan 2 artikel tulisan George J. Aditjondro dari hasil penelitiannya pada beberapa konflik di Indonesia:

George Junus Aditjondro: Konflik Untungkan Pemodal

Minggu, 12 Februari 2012 | 20:49

Dari kasus penolakan kehadiran FPI di Kalimantan Tengah menunjukkan konflik dikelola karena ada rebutan akses dan aset ekonomi.

Peneliti ekonomi politik George Junus Aditjondro menyatakan penolakan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah akan kehadiran FPI di wilayahnya bertali temali dengan urusan perebutan akses dan aset ekonomi di wilayah tersebut. “Di wilayah Kalimantan Tengah menyimpan kekayaan ekonomi yang besar. Ada emas, minyak dan gas, kelapa sawit yang jadi rebutan pemodal,” kata George yang ditemui usai konsolidasi Gerakan Indonesia Tanpa FPI di Jakarta, hari ini (12/2).

George yang keluar masuk Kalimantan untuk meneliti konflik berbasis kekerasan menyebut Kalimantan Tengah adalah ladang perebutan aset ekonomi.  Ia menyebut pasca kekerasan di Sambas dan Sampit pihak yang diuntungkan dari konflik itu adalah pengusaha. “Perusahaan seperti Medco, BHP Billiton mengeruk keuntungan dari tambang,” kata George.

Belakangan pula dalam proyek kereta api Trans Kalimantan juga diuntungkan dengan konflik Sampit dan Sambas di masa lalu. “Fungsi kerusuhan adalah penipisan penduduk. Setelah orang Madura meninggalkan Kalimantan, perusahaan dengan bebas bisa beroperasi. Konflik itu diciptakan yang erat kaitannya dengan modal besar,” ujar George.

Hasil riset yang dilakukan George Junus menemukan pasca konflik di Poso telah melapangkan jalan perusahaan seperti Bukaka yang membangun PLTA bertenaga 780 MHZ. “Bukaka membangun PLTA di Sungai Poso setelah selesai kerusuhan Poso. Sementara kelompok bisnis Artha Graha masuk di Morowali, Medco dan Pertamina masuk ke ladang migas di Teluk Poso,” kata George.

Perusahaan Yastra Energi yang dimiliki Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, kata George, juga mulai ke bisnis batubara di Kalimantan. “Ibas masuk ke pertambangan di Kabupaten Barito Utara. Yastra Energi itu milik Ibas,” katanya.

“Di masa lalu konflik di berbagai daerah terjadi pada saat peralihan kekuasaan. Seperti kata almarhum Munir bahwa jika kekuasaan vertikal menonjol dan kekuatan oposisi mulai bisa mengimbangi maka konflik horizontal akan ditonjolkan,” katanya.

Dalam konteks keberadaan FPI di Kalimantan Tengah, George menilai hal itu erat kaitannya dengan peran 3M dalam bekerja. 3M yang dimaksud George adalah modal, militer dan milisi.  “FPI di-back up oleh militer dan modal. FPI lahir di sana untuk mempertahankan kekuasaan,” kata George.

Menyinggung aksi pengusiran pentolan FPI yang akan meresmikan cabang FPI Palangkaraya, George menilai Gubernur Kalimantan Tengah bukanlah otak yang memprovokasi aksi masyarakat. “Gubernur didesak oleh grass root. Yang ada adalah cabang sudah berdiri. Rakyat yang memaksa pejabat,” ujarnya.

(2) http://www.oaseonline.org/artikel/13tesiskonflik.htm

TIGABELAS TESIS TENTANG KERUSUHAN DAN KONFLIK SOSIAL PASCA-SOEHARTO DI INDONESIA
            ——————————————————————-
                        Oleh George Junus Aditjondro, Ph.D.
(Konsultan Penelitian & Penerbitan, Yayasan Tanah Merdeka, Palu; Anggota Dewan Penasehat Center for
Democracy and Social Justice Studies (CeDSoS), Jakarta)
ERA pasca-Soeharto telah ditandai dengan meletusnya berbagai kerusuhan dan konflik sosial di Indonesia. Ada yang hanya berlangsung singkat, walaupun dengan korban yang sangat besar, seperti kerusuhan anti-Madura di Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Sampir (Kalimantan Tengah). Ada yang masih tetap ‘panas dingin’ sejak 1998-1999 sampai sekarang, seperti kerusuhan di Poso dan Ambon. Ada yang bersentuhan dengan gerakan kemerdekaan pasca-kolonial yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, seperti di Papua Barat dan Aceh.
Dari berbagai kasus yang begitu beragam, ada tigabelas persamaan yang dapat ditarik, seperti berikut:
(1). Semua kerusuhan sosial di Indonesia selama era pasca-Soeharto merupakan refleksi dari runtuhnya tertib sosial akibat lunturnya ketakutan atau kepercayaan rakyat pada aparatur keamanan, yang belum mengalami pemisahan yang sejati antara fungsi polisi dan fungsi militer.
(2). Konflik dan kerusuhan sosial di antara berbagai komunitas di daerah-daerah kerusuhan seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku, bahkan juga di kota-kota besar di Jawa, mengalami eskalasi, karena ketumpangtindihan di antara faktor-faktor kelas, etnisitas, dan agama dari kominitas-komunitas yang bertikai. Dalam arti, kelas atas didominasi oleh komunitas atau kelompok etno-linguistik tertentu yang memeluk agama tertentu, sedangkan kelas bawah didominasi oleh kelompok etno-linguistik yang memeluk agama lain.
(3). Dengan beberapa perkecualian, khususnya Aceh dan Papua Barat, akar dari berbagai konflik sosial di berbagai daerah di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi akibat pengaturan tata ruang oleh pemerintah yang dianggap tidak adil oleh komunitas-komunitas setempat, yang kini menjadi semakin tajam setelah keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dengan konsekuensi pemekaran desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi yang memicu fanatisme etnis di mana-mana.
(4). Berbagai kerusuhan sosial pasca-Soeharto di Indonesia, khususnya di luar kota-kota besar di Jawa, mengalami eskalasi karena cara-cara pengendalian huru-hara (riot control ) yang terlalu militeristik. Satuan kepolisian yang sering dikerahkan, yakni Brimob, tidak menggunakan cara-cara pengendalian huru-hara yang tidak menimbulkan korban jiwa (non-lethal methods ), seperti meriam air, gas air mata, serta pentungan karet. Kenyataannya, mereka menggunakan peluru tajam dan senjata otomatis yang sama mematikannya seperti yang digunakan satuan-satuan militer. Makanya Brimob dapat dianggap sebagai alat teror negara pula, seperti halnya pasukan Kopassus dan Kostrad (Wessel 2001: 71). Hal itu adalah akibat politik militerisasi Polri di bawah Jenderal (Pol) Suroyo Bimantoro, yang ditentang oleh Presiden Abdurrahman Wahid waktu itu (lihat Ghufron 2001: 97-1004).
Itu sebabnya, keputusan untuk mengirim Brimob ke daerah Polewali Mamasa (Polmas), Sulawesi Selatan, di mana awal Agustus lalu konflik bersenjata tajam meletus antara penduduk suku Mandar dan suku Toraja Mamasa, bukanlah solusi yang paling bijaksana.
(5). Kerusuhan sosial di berbagai daerah seringkali berkembang menjadi konflik berkepanjangan, karena melibatkan organisasi-organisasi paramiliter yang merasa mewakili kepentingan satu atau lebih kelompok yang bertikai. Organisasi-organisasi paramiliter yang bermunculan selama era pasca-Soeharto dirangsang pertumbuhannya oleh aparat bersenjata (lihat Simanjuntak 2000), sering merupakan pembuka jalan atau pemulus masuknya para investor ke daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam yang diminati para investor dalam dan luar negeri.
(6). Setiap kelompok atau gerakan sosial yang radikal di Indonesia selalu disusupi aparat intelijen militer yang formal maupun non-formal. Infiltrasi itu sekurang-kurangnya dimaksudkan untuk mendapatkan informasi seberapa jauh gerakan itu dapat membahayakan kepentingan aparatur negara. Namun lebih jauh lagi, infiltrasi itu kemudian diarahkan untuk mengkooptasi dan melumpuhkan, atau setidak-tidaknya, mendiskreditkan kelompok atau gerakan sosial tersebut (lihat tim CeDSoS, 2004).
Dengan kata lain, kelompok atau gerakan sosial yang menantang kekuasaan negara dan modal besar, konkritnya, yang terlibat dalam konflik vertikal, sangat berpotensi disusupi aparat intelijen militer formal dan non-formal untuk membelokkan resistensi vertikal menjadi konflik horizontal.
Infiltrasi agen-agen intelijen atau proxy  dari para perwira militer dan polisi dengan tujuan melakukan kooptasi ini telah dialami oleh gerakan mahasiswa, gerakan buruh, gerakan Muslim militan (lihat Abduh 2003), gerakan kemerdekaan di Aceh dan Papua Barat, serta gerakan protes Nunusaku di Maluku yang dibelokkan menjadi gerakan untuk menghidupkan kembali Republik Maluku Selatan. Konflik komunal di Maluku sendiri dicetuskan hanya dua bulan setelah demonstrasi besar mahasiswa se kota Ambon di bulan November 1998, menentang dwifungsi militer (lihat Munir 2001: 21).
(7). Selain dengan teknik infiltrasi, cara lain yang banyak dipakai untuk melumpuhkan perlawanan masyarakat sipil terhadap negara dan modal besar adalah dengan menciptakan konflik internal sehingga timbul kelompok tandingan atau pengurus tandingan yang menentang kehadiran dan legitimasi kelompok atau pengurus yang menentang negara dan modal besar. Konflik-konflik internal yang semakin mewabah di era pasca-Soeharto erat kaitannya dengan maraknya infiltrasi agen-agen intelijen ke dalam organisasi-organisasi masyarakat sipil.
Dalam kasus Aceh, konflik internal di Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diciptakan oleh aparat intelijen militer, khususnya Jenderal Syafri Syamsudin. Ia mendorong Teungku Fauzi Hasbi (putra Hasbi Geudong), seorang bekas aktivis GAM yang berjulukan ‘Abu Jihad’ untuk mendirikan apa yang dinamakan ‘Republik Islam Aceh’ (RIA) untuk menggemboskan pengaruh GAM. Sesudah Abu Jihad mulai membangkang terhadap tuannya, ia ditugaskan ke Ambon dan dieksekusi di sana oleh sejumlah agen intelijen tentara (lihat Abduh 2003: 22-23).
Bukan hanya organisasi-organisasi perlawanan bersenjata yang jelas-jelas punya agenda melepaskan diri dari NKRI yang dihadapi dengan pembentukan organisasi tandingan, tapi juga organisasi agama yang berjuang tanpa kekerasan. Misalnya Nahdlatul Ulama (NU) di masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), di masa kepemimpinan Ephorus (Ketua Sinode)  SAE (“Soritua”) Nababan.
Dalam kasus HKBP, gereja Kristen Protestan terbesar di Indonesia itu mengalami dualisme kepemimpinan selama enam tahun (1992 s/d 1998). Pada tanggal 23 Desember 1992, Mayjen HR Pramono, Pangdam I/Bukit Barisan selaku Ketua Bakorstranasda Sumbagut, mengangkat seorang “pejabat Ephorus”. Itu dilakukan, setelah Sinode Agung ke 51 HKBP, tanggal 23 s/d 28 November 1992 di Tarutung, mengalami deadlock  karena sabotase oleh Danrem 023/KS, Kol. Daniel Toding beserta 600 orang aparat bersenjata dan dibantu oleh 32 orang peserta Sinode Agung yang bersekutu dengan tentara. “Pejabat Ephorus” yang didukung tentara itu menyelenggarakan sidang “sinode” tandingan dengan peserta yang diseleksi dan dijaga tentara (Sirait dkk 1995). “Ephorus” tandingan itu membentuk suatu hirarki gereja tandingan sampai ke tingkat jemaat, yang masing-masing mengklaim aset-aset gereja, pastori, dan sekolah milik HKBP.  Baru setelah penyelenggaraan sidang sinode rekonsiliasi, setelah Soeharto lengser dari takhta kepresidenannya, usaha menyatukan kembali kedua belahan hirarki gereja itu dapat dijalankan.
Yang penting untuk dicatat dari kasus perpecahan itu adalah bahwa latar belakang intervensi tentara dalam tubuh HKBP dijalankan, karena dua “dosa politik” Ephorus Soritua Nababan terhadap rezim Orde Baru. Pertama, sang ephorus menolak duduk dalam Dewan Pembina DPD Golkar Sumatera Utara, yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh pimpinan sinode gereja Kristen manapun di Indonesia. Kedua, dari mimbar gerejanya sang Ephorus mengecam ulah PT Inti Indorayon Utama, kapitalis terbesar di Tanah Batak yang punya pendukung-pendukung kuat di Jakarta (Aditjondro 2004e: 5).
Ironisnya (bagi pengintervensi), kekuatan rakyat yang menentang kehadiran pabrik pulp  Indorayon di sana bukannya mereda dengan adanya usaha melumpuhkan gereja Kristen ini. Sebaliknya, gerakan kemasyarakatan (social movement ) yang didukung oleh sejumlah besar aktivis awam dan pelayan gereja HKBP, tidak juga mereda sampai sekarang (lihat Anto & Silitonga 2004). Seperti yang berulangkali terjadi di bumi Nusantara, mereka yang teraniaya akibat ketidakadilan penguasa, justru mendapat dukungan massa yang semakin luas dan lebar.
(8). Di antara berbagai instansi dan aparat negara, infiltrasi dan kooptasi yang paling sistematis telah dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN), yang sejak tahun lalu telah berekspansi (lihat McEvers 2004). Ekspansi itu dilakukan melalui struktur BINDA (BIN Daerah) yang dapat meliputi satu atau lebih provinsi, dan lebih ke bawah lagi melalui KomBINDA (Komisariat BIN Daerah). Ada juga provinsi-provinsi di mana secara formal hanya terdapat Kordinator-kordinator Wilayah (Korwil). Manado merupakan tempat kedudukan seorang Kepala BINDA yang wilayahnya meliputi provinsi-provinsi Sulawesi Utara dan Aceh, sementara Tomohon merupakan tempat kedudukan seorang Kepala KomBINDA. Sedangkan Makassar merupakan tempat kedudukan Korwil BIN Sulawesi Selatan.
Dalam prakteknya, agen-agen BIN di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan tidak cuma mengumpulkan informasi, tapi juga melakukan tekanan psikologis kepada aktivis-aktivis pro-demokrasi yang kritis terhadap pemerintah. Sedangkan di Sulawesi Tengah, tekanan psikologis dilakukan terhadap pemilik hotel dan tempat pondokan  di mana aktivis-aktivis pro-demokrasi bermukim. Dengan kata lain, pada saat militer dan polisi tidak lagi secara langsung menghambat kebebasan ekspresi para aktivis gerakan pro-demokrasi, fungsi itu mulai diambil alih oleh BIN dan beberapa organisasi paramiliter yang dekat dengan Kepala BIN, Letjen (Purn.) A.M. Hendropriyono.
Walhasil, selama masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, lembaga yang dikepalai oleh seorang kader PDI-P telah bermetamorfosa menjadi gurita yang lengan-lengannya saling berbelit dengan berbagai organisasi paramiliter di Jawa dan di luar Jawa, siap untuk melibas mereka yang dianggap berbahaya bagi rezim Mega. Operasi-operasi intelijen BIN dimungkinkan oleh sumber dananya yang seolah-olah tidak terbatas, berhubung dengan kedekatan Hendropriyono dengan Tomy Winata, operator bisnis utama Angkatan Darat. Soalnya, Hendropriyono adalah Presiden Komisaris PT Kia Mobil Indonesia (KMI), salah satu anak perusahaan kelompok Artha Graha yang dipimpin oleh Tomy Winata. Ronny Hendropriyono, anak Kepala BIN, adalah direktur perusahaan pengimpor mobil Korea itu, bersama Fayakun Muladi, anak Profesor Muladi, Menteri Kehakiman di masa pemerintahan BJ Habibie (Aditjondro 2004b: 55).
Agen-agen BIN juga bukan orang sembarangan, sebab lembaga intelijen ini mampu mengerahkan anggota Kopassus serta anggota Detasemen Khusus 88 Anti-teror, yang baru saja dibentuk oleh Polri di bulan Agustus 2003 (Jawa Pos, 29 Nov. 2003; Gatra, 4 Sept. 2004: 27). Kemampuan memobilisasi anggota-anggota satuan-satuan khusus anti-teror itu, sementara Kepala BIN hanya bertanggungjawab kepada Presiden, membuat kekuasaan purnawirawan jenderal itu secara de facto setara dengan Panglima TNI dan Kapolri. Sebagai lembaga, BIN juga telah berkembang menjadi sangat otonom dan dalam bidang politik praktis dapat menyaingi peranan Mabes TNI dan Mabes Polri, suatu perkembangan yang tentu saja tidak disukai oleh para perwira aktif di kedua markas besar itu, yang merasa disaingi oleh Hendropriyono.
Perkembangan ini, yang menyerupai keadaan di Brazil di masa transisi dari rezim otoriter-birokratis yang didominasi militer ke pemerintahan demokratis berlandaskan supremasi sipil, dari tahun 1973 s/d akhir 1985 (Stepan 1988: 25-29) juga tidak disukai oleh sejumlah purnawirawan jenderal yang reformis. Mereka menganggap operasi BIN di bawah komando Hendropriyono bertentangan dengan usaha aparat bersenjata untuk mundur dari pentas politik.
(9). Kadang-kadang, dua fihak yang bertikai diinfiltrasi oleh agen-agen yang bekerja untuk kepentingan aktor ekonomi-politik yang sama. Misalnya, anak buah mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto, punya hubungan akrab dengan dua fihak yang bertikai di Maluku, yakni Front Kedaulatan Maluku (FKM) yang ingin menghidupkan Republik Maluku Selatan (RMS) dan Lasykar Jihad FASWJ yang ingin menegakkan Syariat Islam di Indonesia. Akibat pemaksaan oleh Lasykar Jihad terhadap penduduk Seram Timur untuk berpindah agama, termasuk penyunatan perempuan secara paksa (lihat Hutabarat 2003: 216), mayoritas penduduk Seram Timur yang beragama Nasrani mengungsi. Setelah daerah itu praktis kosong dan diputuskan menjadi kabupaten baru, anak buah mantan jenderal itu menyiapkan pengambilalihan ladang-ladang minyak bumi maskapai Kuwait, PT Kufpec, dan maskapai Australia, PT Calpez, agar dapat menyadap kekayaan formasi Manusela yang terentang dari gunung sampai ke laut.
(10). Penyuburan konflik-konflik horizontal selama era pasca-Soeharto juga merupakan upaya mempertahankan fungsi politis dan ekonomis aparat bersenjata di Indonesia, terutama berkaitan dengan kepentingan modal besar yang dilindungi oleh aparat bersenjata. Untuk keperluan itulah, pemekaran komando territorial militer di Indonesia terus diupayakan oleh TNI, seperti yang telah berhasil dilakukan di Maluku dan Aceh (lihat Pontoh 2004: 125, dan Malik 2004: 115).
(11). Dalam konflik sosial di berbagai daerah di Indonesia, pelestarian kepentingan ekonomi para prajurit, perwira, dan satuan-satuan aparat bersenjata sangat menonjol (lihat misalnya Ishak 2004). Selain di Aceh, di Ambon dan Poso aparat bersenjata yang ditugaskan untuk memadamkan konflik maupun fihak-fihak yang bertikai mendapat pasokan senjata dan amunisinya dari sumber yang sama, yakni PT Perindustrian Angkatan Darat atau PT Pindad.  “Politik cuci gudang” PT Pindad (Aditjondro 2004a: 138-140; Aditjondro 2004c: 168-173) hanya merupakan satu aspek kecil saja dari kepentingan aparat bersenjata untuk mencetuskan dan memelihara konflik di berbagai daerah di Indonesia.
Pada umumnya, pengiriman pasukan militer dan polisi ke daerah-daerah konflik secara keuangan tidak di-audit secara tertib seperti halnya proyek-proyek yang dijalankan instansi-instansi sipil. Dengan demikian, peluang korupsi di bidang ini sangat besar, dengan melakukan mark up  nilai proyek, bahkan dengan menciptakan proyek-proyek fiktif. Paling sedikit, peluang untuk mengorupsi dana operasi pasukan sangat besar (lihat Aditjondro 2004c: 145). Korupsi anggaran pertahanan itu begitu efektif, karena berlangsung di balik tabir kerahasiaan Kantor Menko Polkam, Departemen Pertahanan, serta Markas-Markas Besar TNI, Polri, dan ketiga Angkatan yang praktis tertutup bagi aparat sipil serta lembaga-lembaga pemantau korupsi.
Masih untuk kepentingan aparat bersenjata, ancaman gerakan bersenjata di daerah operasi maskapai-maskapai mancanegara, terutama maskapai pertambangan raksasa, sangat menguntungkan satuan-satuan bersenjata yang mendapatkan biaya pengamanan (protection fee ) dari maskapai-maskapai itu. ExxonMobil di Aceh dan Freeport McMoRan di Papua Barat, mengeluarkan jutaan dollar AS setahun untuk membiayai pasukan-pasukan TNI dan Polri yang ditugaskan menjaga keamanan operasi mereka (lihat Aditjondro 2004d: 84-85).
(12).  Pencetusan dan pemeliharaan konflik di Indonesia juga merupakan semacam “industri” bagi aparat birokrasi sipil, sebab kerusuhan melahirkan pengungsi, dan pengungsi mengundang bantuan kemanusiaan yang sangat rentan untuk dikorupsi. Walhasil, kerusuhan demi kerusuhan telah melahirkan sejumlah milyarder di kalangan birokrat, di mana segelintir kepala daerah dan kepala Dinas Kesejahteraan Sosial berhasil beternak mobil dan rumah mewah di mana-mana, sementara para pengungsi semakin melarat. Abdul Muin Pusadan, Bupati Poso yang sudah hampir habis masa jabatannya, misalnya, sudah sempat mengoleksi tiga rumah di kota Poso, enam rumah di kota Palu, sebuah rumah di kota Makassar, serta sejumlah rumah di Jawa, yang masing-masing dilengkapi sebuah mobil mewah (Aditjondro 2004b: xiii-xiv, 40-41; sumber-sumber lain).
(13). Akhirnya, pencetusan dan pemeliharaan konflik horizontal di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, yang mengakibatkan pengerahan (deployment ) pasukan-pasukan bersenjata di sana, menguntungkan para investor di bidang pengolahan sumber-sumber daya alam di dua bidang. Pertama, langgengnya kerusuhan di daerah-daerah konflik menyebabkan jatuhnya harga tanah, yang menurunkan biaya pembangunan prasarana para pemodal. Kedua, adanya pasukan bersenjata yang lebih melayani kepentingan para pemodal ketimbang penduduk setempat, melindungi para pemodal tersebut dari berbagai tuntutan penduduk setempat, mulai dari tuntutan penggantian hak-hak adat atas tanah dan perairan ulayat sampai dengan tuntutan hak-hak perburuhan dari tenaga buruh yang direkrut dari luar dan dari penduduk setempat.
Di Kepulauan Maluku, misalnya, dua perusahaan tambang emas yang mendapatkan keuntungan dari tergusurnya penduduk serta penempatan pasukan bersenjata di sana adalah Ingold, anak perusahaan tambang Kanada, Inco, di Pulau Haruku, dan Newcrest, perusahaan tambang Australia di Halmahera Utara. Bulan Januari lalu, aksi protes bersama suku Makian yang Muslim dan Kao yang Kristen – yang lima tahun lalu saling menyerang — menentang ekspansi tambang itu diserang oleh satuan Brimob (Guerin 2004).
Seorang anggota Brimob yang terlibat dalam penyerangan itu, dihukum penjara tujuh bulan, namun ia tetap bebas berkeliaran di luar. Karena berbagai tuntutan mereka belum dipenuhi, bulan Mei lalu sekitar 300 orang penduduk dari kedua komunitas itu berkemah di lokasi tambang. Barangkali karena serangan Brimob yang lalu diliput oleh media internasional, para polisi militer penjaga tambang itu, yang digaji sebesar 700 dollar Australia sehari oleh maskapai itu, tidak mengulangi kekejaman mereka  (Republika, 7 Juni 2004).
 Sedangkan di bagian timur provinsi Sulawesi Tengah, kerusuhan di Poso telah dijadikan justifikasi oleh TNI/AD untuk melipatduakan jumlah batalyon yang ditempatkan di provinsi ini. Batalyon yang baru, Yon 714 Sintuwu Maroso, terdiri dari tiga kompi yang tidak cuma ditempatkan di Kabupaten Poso, tapi juga di dua kabupaten tetangganya, yakni Morowali dan Banggai. Penyebaran kompi-kompi tentara di ketiga kabupaten itu juga diikuti oleh Brimob, yang juga membangun asrama kompi mereka di setiap kabupaten.
Mengapa perlu begitu banyak penjaga keamanan di Poso, Morowali, dan Banggai? Tidak kebetulan bahwa di kedua kabupaten tetangga Poso telah masuk dua investor domestik dengan backing  politik yang cukup kuat. Yakni kelompok Medco milik Arifin Panigoro, ketua Fraksi PDI-P di MPR yang berniat menambang minyak dan gas bumi di Kabupaten-Kabupaten Banggai dan Morowali; serta kelompok Artha Graha milik Tomy Winata dan Yayasan Kartika Eka Paksi, yang berniat menambang marmer di Morowali (Aditjondro 2004a: 135-137).
Jangan dilupakan pula Kepala BIN, adalah mitra bisnis Tomy Winata. Hendropriyono adalah Presiden Komisaris PT Kia Mobil Indonesia (KMI), sementara anaknya, Ronny Hendropriyono menjadi salah seorang direktur anak perusahaan Artha Graha itu. Makanya, di mana Artha Graha menanam modalnya, di situ mobil Kia dipromosikan, a.l. lewat pembagian mobil tersebut secara cuma-cuma ke aparat polisi setempat. Makanya, keluarga Hendropriyono jelas-jelas punya kepentingan ekonomi untuk mengamankan investasi Artha Graha di daerah Morowali.
Akhirnya, tidak kebetulan pula bahwa di daerah di mana batalyon yang lama, Yon 711 Reksatama bertugas, yang meliputi kabupaten-kabupaten Buol dan Toli-Toli, Ronny Hendropriyono juga punya kepentingan bisnis. Ia menjadi komisaris dari sebuah perkebunan kepala sawit seluas 52 ribu hektar. Perkebunan PT Hardaya Inti Plantation itu adalah milik Ny. Hartati Murdaya, salah seorang Bendahara Golkar di era Presiden Soeharto (Aditjondro 2004b: 53-54).
Dari contoh-contoh ini dapat dilihat bagaimana pelestarian konflik Poso dan Morowali, akhirnya menguntungkan para pemodal besar, yang dilindungi kepentingannya oleh aparat bersenjata dan aparat intelijen negara kita.
Begitulah tigabelas tesis yang dapat diturunkan dari data empiris dari sejumlah kerusuhan dan konflik sosial pasca-Soeharto di Indonesia.
Palu, 8 Oktober  2004
Kepustakaan:
Abduh, Umar (peny.) (2003). Konspirasi Intelijen & Gerakan Islam Radikal. Jakarta: Center for Democracy and Social Justice Studies (CeDSoS).
Aditjondro, George Junus (2001a). “Di Balik Asap Mesiu, Air Mata dan Anyir Darah di Maluku”. Epilog dalam Zairin Salampessy dan Thamrin Husain (peny.). Ketika Semerbak Cengkih Tergusur Asap Mesiu: Tragedi Kemanusiaan Maluku di balik Konspirasi Militer, Kapitalis Birokrat, dan Kepentingan Elit Politik. Jakarta: TAPAK Ambon, hal. 131-176.
—————(2001b). “Gurita RGM, Pers dan Kesadaran Palsu”. Dalam J. Anto . Limbah Pers di Danau Toba: M3edia Pers Menghadapi Gurita Indorayon Anno 2000. Yogya & Medan: LP3Y & KIPPAS, hal. 1-16.
————— (2003). “Renungan buat Papa Nanda, Anak Domba Paskah dari Tentena”. Prolog dalam Rinaldy Damanik, Tragedi Kemanusiaan Poso: Menggapai Surya Pagi melalui Kegelapan Malam. Jakarta & Yogya: PBHI, Yakoma, CD Bethesda, hal. xviii-lii.
—————(2004a). “Kerusuhan Poso dan Morowali: Akar Permasalahan dan Jalan Keluarnya”. Dalam Stanley (peny.). Keamanan, Demokrasi dan Pemilu 2004. Jakarta: ProPatria, hal. 109-155.
————— (2004b). Membedah Kembar Siam Penguasa Politik & Ekonomi Indonesia: Metodologi Investigasi Korupsi Sistemik Bagi Aktivis dan Wartawan. Jakarta: Lembaga Studi Pers & Pembangunan (LSPP).
————— (2004c). “Kayu Hitam, Bisnis Pos Penjagaan, Perdagangan Senjata dan Proteksi Modal Besar: Ekonomi Politik Bisnis Militer di Sulawesi Bagian Timur”. Wacana, No. 17, Tahun III, hal. 137-178.
—————(2004d). “Dari Gaharu ke Bom Waktu HIV/AIDS Yang Siap Meledak: Ekonomi Politik Bisnis Tentara di Tanah Papua”, Wacana, No. 17, Tahun III, hal. 83-112.
—————(2004e). “Kisah Daud Melawan Goliath di Pedalaman Tanah Batak”. Dalam J. Anto & Benget Silitonga (2004). Menolak Menjadi Miskin: Gerakan Rakyat Porsea Melawan Konspirasi Gurita Indorayon. Medan: BAKUMSU.
Anto, J. & Benget Silitonga (2004). Menolak Menjadi Miskin: Gerakan Rakyat Porsea Melawan Konspirasi Gurita Indorayon. Medan: BAKUMSU.
CeDSoS, Tim Peneliti (2004). Konspirasi Gerakan Islam & Militer di Indonesia. Jakarta: Center for Democracy and Social Justice Studies (CeDSoS).
Ghuffron, Rodjil (2001). Skandal Politik SI MPR RI 2001. Jakarta: Factual Analysis Forum.
Guerin, Bill (2004). “The Search for Safety in the Spice Islands.” Asia Times Online, 2 Juni.
Hutabarat, Rainy M.P. (2003). “Korban dan Aktor yang mempertahankan Hidup: Peran Gender dan Posisi Perempuan di Wilayah Konflik Aceh dan Maluku”. Dalam Victor Silaen (peny.). Dari Presiden ke Presiden: Pikiran-pikiran Reformasi yang Terabaikan. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, hal. 208-231.
Malik, Ichsan (2004). “Bisnis Militer di Wilayah Konflik Maluku”. Wacana, No. 17, Tahun III, hal. 113-120.
McEvers, Kelly (2004). “Indonesia’s Expanding Spy Network Alarms Reformers.” Christian Science Monitor, 4 Februari.
Munir (2001). “Indonesia, Violence and the Integration  Problem.” Dalam Ingrid Wessel & Georgia Wimhoefer (peny.). Violence in Indonesia. Hamburg: Abera, hal. 17-24.
Pontoh, Coen Husain (2004). “Bedil, Amis Darah dan Mesiu: Mengurai Keterlibatan Militer dalam Konflik Maluku”. Wacana, No. 17, Tahun III, hal. 121-136.
Simanjuntak, Togi (peny.). Premanisme Politik. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).
Sirait, Saut dkk. (1995). Krisis HKBP: Ujian bagi Iman dan Pengamalan Pancasila. Pearaja, Tarutung: Biro Informasi HKBP.
Stepan, Alfred (1988). Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Wessel, Ingrid (2001). “The Politics of Violence in New Order Indonesia in the Last Decade of the 20th Century.” Dalam Ingrid Wessel & Georgia Wimhoefer (peny.). Violence in Indonesia. Hamburg: Abera, hal. 64-81.


  Chandra Beliti <kameo_03@Telkom.net>,in: adatlist@yahoogroups.com , Monday, February 13, 2012 7:24 PM

Salam,
saya sangat sepakat apa yang disampaikan kawan Marthin Sinaga, namun yang harus kita pikirkan dan renungkan, masih adakah makna yang diterapkan di negara ini yang katanya “Negara Demokrasi”, saya kita demokrasi hanya berlaku pada saat prosesi politik saja “Pilkades, Pemilu, Pilkada, Pilgub, Pilpres”. Namun penerapan dalam kehidupan sehari-hari sangat sulit ditemui khususnya jika pemerintah dan pemodal memiliki kepentingan. jika proses demokrasi ini memang dijalankan maka tidak ada kasus mesuji, bima dan lainnya. Apakah pemerintah yang memaksakan kehendak dan meyingkirkan suara-suara rakyatnya sebuah demokrasi.Apakah rakyat harus terpaku dengan kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah yang tidak pro rakyat (Bima dan Mesuji). Kekerasan yang dilakukan oleh aparat di dua daerah itu merupakan contoh hilangnya demokrasi di bangsa ini. Pertanyaannya, jika rakyat tidak melawan maka kebijakan itu tidak akan tersentuh, namun jika dilawan maka korban akan berjatuhan.
Intinya, di Indonesia ini demokrasi hanya diterapkan untuk masyarakat, tidak untuk pemerintah dan pemodal. jika demikian sepatutnya rakyat (NGO, Ormas, Ormawa, Dll) untuk tidak berdomokrasi.
Mohon maaf jika tidak berkenan dan tidak layak saya mengutarakan ini, maklumlah pemikiran yang sangat dangkal.
Salam dari komunitas Lembak
Chandra

j47ung_kayan@yahoo.com,in: adatlist,Sunday, February 12, 2012 8:01 PM


Salam all ikut nimbrung all:
Demokrasi itu tidak mendekriditkan salah satu komunitas, demokrasi yang dibagun atas dasar itu namanya demokrasi yang tidak demokrasi alias demokrazi..

Kalau terkait FPI itu bukan demokrasi, itu gerakan yang mencoba membangun demokrasi baru dan menentang demokrasi yang ada, namun mengatas namakan demokrasi ala suatu komunitas.

Ini sah2 saja, namun dia menawarkan demokrasi dgn tapsiran satu komunitas serta cara menawarkannya mengunakan metode grasak-gerusuk seperti cari onar, ini pasti akan mendapat pertentangan bagi komunitas lain, karna saat ini kita bukan negara atau negri yang baru mau dibangun. Kita negri yang memiliki keberagaman kebudayaan serta kepercayaan yang beragam pula.

nah tuk kasus FPI kan akhirnya kena batunya, dan celakanya negara kita teruta panglima tertinggi kita persiden SBY beserta para bawahanya yaitu aparat kepolisisan dan tentara kita tidak mau berbuat cepat menindak lanjuti kasus FPI yang bikin resa dimana mana ini.

Wasalam

“Art of Vision Indonesia | AOVI” <infoaovi@yahoo.com>,in: adatlist@yahoogroups.com, Mon, 13 Feb 2012 03:29:30 +0000

Ikut nimbrung juga.. :)

Salam kepada teman-teman semua. Saya ingin memberikan sedikit tanggapan terrhadap mas chandra soal ‘membiarkan FPI bergerak dengan caranya sendiri’.

Demokrasi, pada prinsipnya ada untuk menjamin kebebasan setiap orang atau kelompok untuk mengutarakan pendapat berekspresi. Alangkah tidak bijaknya jika pemikiran tidak mendapatkan kebebasnnya karena dari perbedaan pemikiran tersebutlah dialektika lahir dan memberikan kedewasaan cara berpikir bagi tiap-tiap warga negaranya.

Namun, kita juga terlebih dahulu harus memahami di negara meana kita tumbuh, apa yg melandasi semangat pembentukan negara, serta apa yg menyatukannya. Demokrasi, walau ia memberikan kebebasan, bukan berarti harus dimaknai dengan memberikan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa batasan. Justru karena menghargai perbedaan kebebasan, demokrasi itu juga memiliki batas yakni, kebebasan dari yg lain. Selama apa yg diutarakan tidak mengganggu kebebasan yg lain, maka pada prinsipnya suatu pemikiran/tindakan boleh dibilang sah-sah saja. Akan tetapi jika kebebasan tersebut telah melanggar kebebasan yg lain, maka secara otomatis, hal tersebut tidak layak dibenarkan.

FPI, sebagai organisasi atau kelompok masyarakat dengan pemikiran tertentu jelas harus dipandang sama dengan lainnya. Mereka memiliki hak utk mengutarakan pendapat dan melakukan tindakan, namun jika pemikiran pun tindakan mereka telah melanggar kebebasan dari yg lain, hal itu tidak bisa dibenarkan. Sementara selama ini kita tahu persis bagaimana pola pikir pola tindak FPI. Pada sisi lain kita tahu betul bagaimana kondisi di negara kita. Bagaimana bangsa kita berdiri, untuk apa didirikan, unsur apa saja yg terdapat di dalamnya, dll. Sekian kondisi tersebut harus menjadi latar objektif yg dijadikan patokan dalam kehidupan sosial termasuk dalam menilai perilaku sosial sebuah kelompok masyarakat ataupun individu-individu yg terdapat di dalamnya itu sendiri.

Membandingkannya dengan organisasi lain jelas tidak bisa melihatnya hanya dari satu sudut pandang semata. Tindakan merusak, siapapun yg melakukan, organisasi apapun itu jelas layak dikritisi karena melanggar pinsip dasar demokrasi yg tadi telah sy singgung di atas. Akan tetapi yg jauh lebih penting adalah, cara kita memandang sebuah organisasi yg kerap melakukan kekerasan terhadap individu/kelompok masyarakat lainnya. Belum lagi keinginan mendasar dari FPI yg cenderung memaksakan kehendaknya utk merubah tatanan dasar negara ini. Padahal, sedikitpun mereka tdk terlibat dalam proses awal perjuangan pembentukan bangsa ini. Bagaimana mungkin mereka bertindak dengan merasa paling benar sementara mereka tidak terlibat dalam perjuangan bangsa? Apakah yg mereka lakukan utk mendorong kemajuan bangsa?

Warna itu indah, tanpa warna kita tidak bisa mendefinisikan keindahan harmoni. Maka dari itun jgn biarkan ada 1 kelompok yg mengganggu proses harmonisasi warna warni Indonesia dengan 1 pemikiran yg justru bukan berlandaskan pada kondisi objektif Indonesia itu sendiri.. Diskusi ini kiranya bisa menjadi salah satu proses mewarnai utk memberikan kedewasaan berpikir pada kita semua. Pun dengan lontaran saya ini yg barangkali ada yg kurang berkenan di hati atau di pikiran kita sekalian. Mohon maaf sebelumnya..

Salam,
Marthin Sinaga

t of Vision IndoArnesia | AOVI
Communication | Media Creative | Organization

contact us:
021 3315 2255
infoaovi@yahoo.com
http://www.artofvision.co.id


“Chandra Beliti” <kameo_03@Telkom.net>, in: adatlist@yahoogroups.com, Mon, 13 Feb 2012 09:58:51 -0800


Salam,

Ikut Nimbrung..
Perlu kita bedah review kembali aksi-aksi yang dilakukan selama ini, pertanyaannya berapa persen dari seluruh aksi di Nusantara ini yang tidak berakhir dengan kisruh atau terjadi bentrok fisik. Aksi-aksi itu dilakukan oleh NGO, Mahasiwa dan lainnya. Jadi, jika kita mengatakan FPI sebagai organisasi yang mengandalkan kekerasan bagaimana dengan aksi-aksi yang dilakukan kawan-kawan yang juga berakhir dengan bentrok.
saya rasa aksi kekesaran yang dilakukan FPI juga telah melewati tahapan-tahapan seperti mediasi, diskusi dan lainnya (Bukan aksi spontan), kekerasan yang dilakukan merupakan klimax dari tidak didengarkannya suara mereka.
saya rasa kita pun demikian jika seluruh upaya damai tidak bisa dilakukan, maka aksi dengan menggunakan “kekerasan” juga akan dilakukan untuk mencapai tujuan. terbukti seperti kasus-kasus agraria di nusantara ini.
Kesimpulannya biarkan FPI berjuang sendiri dengan caranya sendiri dan kita berjuang dengan cara kita sendiri. jangan sampai aksi penolakan FPI ini dimanfaatkan orang yang punya kepentingan untuk mendapatkan peluang dan keuntungan di pihak mereka.
Damailah bangsa ku, merdekalah negeriku…
Salam
Chandra
Aliansi Masyarakat Adat Lembak (AMAL) Bengkulu
 Abdon Nababan.in: Milis Adat, Sunday, February 12, 2012 4:49 PM

Terimakasih Pak Dariharto. Mari kita bedah dan sikapi FPI ini dengan tanpa membawa-bawa agama.

Email Mas Hardi Yanto sangat faktual menunjukkan adanya upaya perluasan usaha FPI dari urusan ketidak-keamanan berusaha di perkotaan masuk ke (memanfaatkan) urusan konflik agraria ini di pedesaan. Ini pertanda bahwa FPI akan mulai bekerja di wilayah hidup masyarakat adat dengan alasan membela dan membebaskan kaum tertindas dari penjajahan oleh Perkebunan Besar Swasta dan pertambangan. Mas Hardi Yanto berusaha meyakinkan kita bahwa kehadiran FPI ini dibutuhkan oleh masyarakat adat karena kehadiran kebun2 sawit dan tambang2 ini dibekingi oleh para kepala daerahnya masing-masing. Jalan pikiran ini memang ada dasarnya juga.

Dari sikap dan perilaku FPI yang diperjukkan selama ini di depan publik, saya tidak yakin kehadiran FPI di wilayah2 konflik agraria ini akan membantu menyelesaikan masalah. Saya tetap yakin bahwa kehidupan rakyat Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, akan lebih baik tanpa FPI dan ORMAS2 lain yang hanya mengandalkan kekerasan untuk memaksakan kebenaran dan kehendaknya sendiri ke kelompok masyarakat lainnya.

Sejak kemarin dan tadi malam saya mendapat beberapa ajakan dari berbagai organisasi untuk sama-sama menunjukkan sikap penolakan terhadap cara-cara FPI selama ini yang sudah mengganggu. Ajakan ini tentu bukan hal sederhana bagi AMAN untuk menyetujuinya. Saya sedang mempertimbangkan ajakan ini dengan meminta pendapat dari para tetua di AMAN dan kawan-kawan PW dan PD. Urusan FPI ini kebetulan belum pernah menjadi topik bahasan kami di Rapat2 Pengurus Besar.

Salam,
Abdon

Powered by Telkomsel BlackBerry®

dari harto <dariharto@yahoo.co.id>, in:adatlist@yahoogroups.com,Mon, 13 Feb 2012 08:59:01 +0800 (SGT)
He.he..hee………..
dimana-mana FPI kok bikin masalah, bahkan ada yang berdalih menyelamatkan sesama (manusia) yang dianggap sesat dari api neraka. Kayak Tuhan aja !
kayaknya tak satupun kehadiran FPI yang membawa kedamaian bahkan selalu membawa keributan. Kok Pemerintah gak berani bubarkan mereka ya ?
Islam itu agama damai, dan senantiasa menginginkan kedamaian, FPI dalihnya pembela Islam tapi dimana-mana membawa kekacauan. Ayolah sama-sama
kita dukung untuk bubarkan FPI biar gak merajalela kemana-mana.
Salam
DH

Abdon Nababan <abdon.nababan@aman.or.id> in: Milis Adat <adatlist@yahoogroups.com>; Ichwanto M.nuch <ichwantonuch@yahoo.com>
Minggu, 12 Februari 2012 23:31

Mas Yan,
Fakta-fakta baru terkait FPI. Hm…

Saya tertarik dengan fakta-fakta baru keikut-sertaan FPI dalam konflik agraria ini. Saya baru ngeh bahwa dalam kasus Seruyan ada sekelompok warga korban yang minta bantuan FPI. Kalau tidak salah, kasus konflik agraria di Seruyan ini, seperti juga kasus Mesuji, juga diangkat ke permukaan oleh Mayjen (Pur.) Saurip Kadi dkk. Informasi yang saya dapat, atas upaya Pak Saurip Kadi dkk, Gub. Kalteng sudah membentuk tim yang dipimpin oleh Pak Sekda dan Gub. Kalteng sudah berjanji dalam satu pertemuan akhir bulan lalu di Palangkaraya untuk menyelesaikan kasus Seruyan ini dalam satu bulan.

Mas Yan, nampaknya sangat yakin bahwa kasus Seruyan dan berbagai kasus-kasus agraria lain yang sedang “hot” ini terkait satu sama lain dengan kehadiran FPI di Kalteng. Ini observasi yang sangat jeli dan sangat masuk akal.

Salam,
Abdon

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Hardi yanto <jayenkrana@yahoo.com>,in: adatlist@yahoogroups.com, Sun, 12 Feb 2012 08:39:45 -0800 (PST)
kayaknya gagal deh mas..wong kampanyenya bela masy yg tertindas malah jadinya ngomongin keberagamaan yg gak pada dong lagi…capee deh..gimana perkemb kasus mesuji,yg bisa jadi rame jg krn support fpi ya?jd ingat cerita di milis sblah ketika romb masy mesuji stlah curhat dan nyetel video di dpr terus nginapnya di petamburan/markas fpi dan ketika mau diwawancarai tv one tiba2 kwsan petamburan dikepung aparat dan preman agar masy mesuji tdk bisa ke tv one..bnyak berita beredar mesuji susah diangkat krn melibatkan orang nomor 1 di daerah. Balik ke kalteng,jd ingat kl bbrpa waktu yg lalu romb masy seruyan-bnyak media menyebut masy dayak seruyan- datang ke markas fpi bercerita ttg brbagai konflik agraria yg merugikan mereka dan minta fpi ikut mengadvokasi spt di mesuji..apakah ada hubnya peristiwa kmrin dng dukungan fpi utk pnyelesaian konflik agraria di seruyan yg konon ditengarahi jg melibatkan petinggi daerahnya,sama spt di mesuji?? sy percaya bnyak teman2 disini yg bs menjawab.so,setuju akhiri diskusi agama,itu cuma kembangan aja dr substansi masalah seputar rebutan sumberdaya [alam].


From: ichwanto m.nuch <ichwantonuch@yahoo.com>;
To: adatlist@yahoogroups.com <adatlist@yahoogroups.com>;
Subject: Re: Bls: RE: Bls: Fwd: Re: Bls: [AMAN] Aksi Tolak FPI di Bandara Palangkaraya
Sent: Sun, Feb 12, 2012 10:37:13 AM

Urun rembug juga, sepertinya kampanye FPI dalam maillist ini berhasil………?
Salam,
Byg

From: “j47ung_kayan@yahoo.com” <j47ung_kayan@yahoo.com>
To: adatlist <adatlist@yahoogroups.com>
Sent: Sunday, February 12, 2012 4:11 PM
Subject: Re: Bls: RE: Bls: Fwd: Re: Bls: [AMAN] Aksi Tolak FPI di Bandara Palangkaraya

Malsalah pokonya FPI adalah ini dan ini menjadi biang nya serta membawa ke arah kekerasan…. http://m.tribunnews.com/2011/09/03/bocoran-wikileaks-mendanai-fpi-adalah-tradisi-polri-dan-bin

From: wenn.gema_alam@yahoo.co.id

Sender: adatlist@yahoogroups.com
Date: Sun, 12 Feb 2012 09:01:46 +0000
Menolak kehadiran FPI, bukan berarti menolak kehadiran “salah satu agama”. Sebaliknya, tidak berhak pula salah satu pihak “mengkafirkan” pihak lainnya.
Jadi, menurut saya, peristiwa ini bukan peristiwa agama, tapi murni dinamika sosial politik di Kalteng.
Sepakat untuk tidak membahas insiden ini dari sudut pandang agama.

Salam,
Wenn

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss…!

From: yatisimjtk@yahoo.com
Sender: adatlist@yahoogroups.com
Date: Sun, 12 Feb 2012 08:54:09 +0000
Norman yb,

Kita sepakat dengan itu. Kita cinta keberagaman (bhineka tunggal ika). Kita sangat mendukung sikap masyarakat adat Dayak di Kalimantan dan sangat salut dgn itu. Dan kita juga menolak adanya FPI dan organisasi lainnya yang bertindak sok kuasa dan paling benar di bumi ini dgn dalih agama.

Hanya saja ketika ada anggota milist ini yang tidak bisa melihat hal ini dengan objektif dan kritis, misalnya dengan memakai gaya rezim ini dengan mengatatakan hal ini “didalangi”, “diprovokasi” dst..apalagi dengan menghubungkan tragedi BIMA, Papua, Ambon, dst. Saya melihat diskusi ini perlu dihentikan. Karena menurut saya, anggota milist ini belum satu arah dalam melihat kondisi bangsa ini dan tujuan dari gerakan (perjuangan) yang dibangun selama ini (atau jangan-jangan anggota FPI juga?).

Maaf kalau saya salah menafsirkan nada-nada yang ditujukan kepada masyarakat adat Dayak yang menurut saya justru menyalahkan mereka.

Yati

Powered by Telkomsel BlackBerry®

From: Norman Jiwan <norman@sawitwatch.or.id>
Sender: adatlist@yahoogroups.com
Date: Sun, 12 Feb 2012 13:29:38 +0700
yati yg baik
kenapa harus dihentikan diskusinya? warga dayak juga bagian dari isu dan masalah kontemporer masyarakat adat.
kecuali dayak di kalteng bukan bagian isu sehingga tidak relevant dalam konteks masalah kontemporer masyarakat adat.
debatnya harus egaliter. saya yakin ini tidak menyinggung dan mengkultuskan agama manapun. bahkan ketika agama itu salah Tuhan tak perlu dibela?
sebegitu sakralnyakah FPI samtpai harus dibela dan dibiarkan? siapa itu FPI sampai bertindak seperti Tuhan menuding orang dan kelompok diluar mereka kafir?
bubarkan FPI sekarang atau akan merajalela di kalteng dan tempat lain!
Salam
Norman jiwan
On Feb 12, 2012 1:03 PM, “Wito Laros” <witolaros@gmail.com> wrote:

Dear kawans,
Kebetulan pada hari Sabtu pagi (11/2) kemarin saya berada di ruang tunggu bandara Cilik riwut (saya juga tulis dalam FB). Saya bertemu langsung dengan beberapa peserta demo yang juga beragama Islam. Sehingga yang menolak kehadiran FPI di Kalteng adalah warga masyarakat Kalteng, mereka menolak kehadiran para actor dan tokoh intelektual dibalik kekerasan yang mengatasnamakan agama.
Saya sepakat untuk tidak mengangkat diskusi ini dalam isu agama atau suku. Judul berita provokatif itu memang bersumbaer dari komunitas yang sepaham dengan gerakan kekerasan. Mudah-mudahan kita tidak terprovokasi oleh berita itu. Dengan sesame muslimpun mereka mengkafirkan di luar komunitasnya. Mohon maaf ini bukan bermaksud mengangkat diskusi ke isu agama.
Demikian terima kasih dan semoga bermanfaat.
Salam,
Wito
From: adatlist@yahoogroups.com [mailto:adatlist@yahoogroups.com] On Behalf Of teguhpisan@gmail.com
Sent: Sunday, February 12, 2012 12:24 PM
To: adatlist@yahoogroups.com

Ini bukan diskusi agama, kalau menggangap ini diskusi agama, misi FPI sukses, mentransformasikan diri mereka sebagai Islam! Ini diskusi tentang kewajiban negara melindungi konstitusi.empat kali UUD di amandemen gak ada satu pun pasal yg menyatakan Indonesia sudah berubah menjadi negara dengan basis satu agama.full stop titik dan negara kita mengakui kebhinekatunggalikaan.ful stop titik.

Jadi ini bukan isu agama, jadi diskusinya harus dilanjutkan, bagaimana masyarakat adat seindonesia mendukung indonesia yg beragam

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Date: Sun, 12 Feb 2012 05:04:14 +0000
Tapi kenapa dayak di bilang kafir … Dan bukan maksut rasis tapi ini hal penting buat dipertanyakan ke kita sebagai pembawa misi ama kenapa masih ada hal Ini padahal ini suku lo dayak apa hubungan nya dengan “kafir”, sedang terminologi kafir dibawa dari ajaran arab ini penyebutan terhadap bangsa yang jelek…. Ini kutipan berita “kami melihat kumpulan massa dayak kafir di dalam pesawat dengan jumlah sangat banyak. Kami lihat, mereka mengacung-ngacungkan mandau sembil berteriak-teriak dengan suara yang tidak jelas,” kata Ustadz Maman.”
http://m.voa-islam.com//news/indonesiana/2012/02/11/17709/di-bandara-palangkaraya-ribuan-dayak-kafir-kepung-empat-pimpinan-fpi/
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

From: Bungaran Simanjuntak <boengboeng@yahoo.com>
Date: Sat, 11 Feb 2012 20:29:57 -0800 (PST)
Saya sependapat dengan anda sdr Yati. Kita sarankan saja baca bukunya Gus Dur, “Tuhan tak perlu dibela”.
Amin
Susah kalau kita sudah bicara soal agama di milist ini. Sebab masih banyak yang tidak bisa berfikir objektif dan kritis kalau sudah bicara soal agama. Hentikan saja diskusi tentang hal ini. Apalagi anggota milist ini bermacam-macam.

Yati

From: Norman Jiwan <norman@sawitwatch.or.id>
hardi yanto yth.
kalau baca bagian dari article yg lain, jelas yg ditolak bukan FPI tapi tindakan dan aktifitas radikal yg berbahaya itu yg elemen ini tidak suka dan sampaikan.
Saya sependapat dgn mereka bahwa keamanan dan pembelaan terhadap Islam tidak perlu FPI.
Islam adalah agama damai. Islam mengajarkan kebajikan, kebajikan, dan kebaikan tiang dan fondasi pembelaan yg sesungguhnya.
Oleh karena itu FPI tidak diperlukan untuk melindungi Islam yg damai dan penuh belas kasih.
Salam
Norman jiwan
On Feb 12, 2012 8:22 AM, “hardi yanto” <jayenkrana@yahoo.com> wrote:
ini terjadi di negara mana ya?hari ini msh ada larang melarang. dimana aparat keamanan smpai bs massa masuk apron bndara dan ngepung pswat.ada yg bilang massa itu jg bawa berbagai senjata,kayak siap perang.mereka gak mikir apa kl misalnya fpi gantian sweeping orang dayak yg ada di jakarta dan tmpat lain di negeri ini.

`Legalisasi Neokolonialisme’

`Legalisasi Neokolonialisme’

Kita sudah punya cita-cita nasional yang sangat jelas: tata-masyarakat adil dan makmur. Masyakat adil makmur, sebagai sebuah cita-cita, memerlukan perjuangan untuk menciptakan dasar-dasarnya. Inilah yang, menurut kami, disebut sebagai kepentingan nasional bangsa Indonesia: segala upaya dan perbuatan untuk memastikan penyelenggaraan negara tetap tertuju pada terminus ad quem: masyarakat adil makmur.

Pada kenyataannya, dalam proses penyelenggaraan negara saat ini, banyak sekali kebijakan yang bertabrakan dengan kepentingan nasional. Pada bulan Desember 2011 lalu, Partai Rakyat Demokratik (PRD) menggelar aksi massa di kantor Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menuntut pencabutan puluhan produk UU yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

Sebut saja: UU nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas. Banyak pihak, khususnya kalangan peneliti, sudah membuktikan bahwa UU ini dibuat dengan sokongan lembaga-lembaga asing. Yang terakhir disebut-sebut mendanai pembuatan UU ini adalah United States Agency for International Development (USAID).

Lainnya mengatakan, penyusunan UU migas itu dirancang sesuai dengan Letter of Intent (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan IMF. Sangat jelas bahwa agenda dibalik UU migas ini adalah liberalisasi sektor migas Indonesia. Pendek kata, UU migas ini membuka pintu kepada usaha swasta, khususnya asing, untuk menguasai dan mengambil keuntungan dari pengelolaan migas Indonesia.

Sejumlah pasal di dalam UU migas ini sangat kontroversial. Di dalam UU migas, misalnya, di pasal 28 ayat 2 (sebelum dibatalkan oleh MK), mengisyaratkan agar BBM diserahkan kepada mekanisme pasar. Ketentuan ini sangat berbenturan dengan semangat pasal 33 UUD 1945 ayat (2): “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Masih banyak ketentuan dalam UU migas yang membuka `karpet merah’ bagi masuknya modal asing. Akibat penerapan UU migas ini: 80-90% ladang migas di Indonesia dikuasai oleh modal asing.

Kemudian, pada tahun 2007, di era pemerintahan SBY yang sangat pro-neoliberal, dikeluarkan lagi UU No 25/2007 tentang PMA. Dalam UU PMA yang baru ini, modal asing tidak lagi dibatasi—bisa 100%. Hak guna usaha bisa 94 tahun dan, jika waktunya sudah habis, bisa diperpanjang 35 tahun lagi. Lebih tragis lagi: tidak ada lagi perlakuan berbeda antara modal asing dan domestik.

Akibatnya, sebagian besar sumber daya alam dan sektor ekonomi strategis dikuasai asing. Akhirnya, seperti diperingatkan Bung Karno, sebagian besar keuntungan mengalir keluar, sedangkan rakyat ditinggal kering-kerontang. Konon, rakyat Indonesia hanya menikmati 10% dari keuntungan ekonomi, sedangkan 90%nya dibawa oleh pihak asing keluar.

Masih banyak UU yang membuka pintu bagi neo-kolonialisme. Sebut saja sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang membolehkan pihak asing menguasai kekayaan alam nasional: UU nomor 22 tahun 2011 tentang migas, UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing, dan UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, UU No.18/2004 tentang Perkebunan, UU No.19/2004 tentang Kehutanan, RUU pengadaan tanah, dan lain-lain.

Dampaknyamodal asing mengusai kekayaan alam nasional di sektor migas (85-90%),  kekayaan batubara (75%),  mineral (89%), perkebunan (50%), dan lain-lain. Akibatnya: 90% keuntungan ekonomi mengalir keluar, dan hanya 10% yang dibagi-bagi di dalam negeri.

2. Perundang-undangan yang menyebabkan asset strategis dan menguasai hajat hidup rakyat dikuasai asing: UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN (RUU perubahan UU BUMN 2011), Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran, UU perbankan No. 10 Tahun 1998 (diperbaharui tahun 2009) UU Badan Penyelenggara Jaminan sosial, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), RUU Perguruan Tinggi, RUU Pangan, dan lain-lain.

Dampaknya: privatisasi sejumlah perusahaan strategis yang melayani kebutuhan dasar rakyat, seperti perusahaan listrik, telekomunikasi, penyedia air minum, industri baja, industri penerbangan, dan lain-lain. Ini juga disertai dengan privatisasi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Akibatnya: rakyat harus membayar sangat mahal setiap layanan kebutuhan dasarnya.

3. Perundang-undangan yang melegitimasi politik upah murah: UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dampaknya: pemberlakukan pasar tenaga kerja yang fleksibel, pemberlakuan sistim kontrak dan outsourcing, dan lain-lain.

4. Perundang-undangan yang mengesahkan agenda perdagangan bebas: UU No 38 Tahun 2008 tentang pengesahan piagam ASEAN, UU perdagangan, UU kawasan ekonomi khusus (KEK), dan lain-lain.

Sebagian besar UU itu jelas bertentangan dengan kepentingan nasional; juga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi,  UU itu berhasil diundangkan karena adanya keterlibatan pihak-pihak di dalam negeri sebagai penyokongnya: pemerintahan komprador (SBY-Budiono), sebagian kekuatan politik di parlemen, sebagian intelektual, dan LSM tertentu.

Inilah yang disebut—meminjam istilah Revrisond Baswir—`legalisasi neokolonialisme’. Jadinya, dalam neokolonialisme abad 21 ini, proyek neokolonialisme coba dilegalisir dengan berbagai kebijakan UU sehingga seolah-olah tidak merugikan kepentingan nasional suatu negara.

http://www.berdikarionline.com/editorial/20120213/legalisasi-neokolonialisme.html

Kita sudah punya cita-cita nasional yang sangat jelas: tata-masyarakat adil dan makmur. Masyakat adil makmur, sebagai sebuah cita-cita, memerlukan perjuangan untuk menciptakan dasar-dasarnya. Inilah yang, menurut kami, disebut sebagai kepentingan nasional bangsa Indonesia: segala upaya dan perbuatan untuk memastikan penyelenggaraan negara tetap tertuju pada terminus ad quem: masyarakat adil makmur.

Pada kenyataannya, dalam proses penyelenggaraan negara saat ini, banyak sekali kebijakan yang bertabrakan dengan kepentingan nasional. Pada bulan Desember 2011 lalu, Partai Rakyat Demokratik (PRD) menggelar aksi massa di kantor Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menuntut pencabutan puluhan produk UU yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

Sebut saja: UU nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas. Banyak pihak, khususnya kalangan peneliti, sudah membuktikan bahwa UU ini dibuat dengan sokongan lembaga-lembaga asing. Yang terakhir disebut-sebut mendanai pembuatan UU ini adalah United States Agency for International Development (USAID).

Lainnya mengatakan, penyusunan UU migas itu dirancang sesuai dengan Letter of Intent (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan IMF. Sangat jelas bahwa agenda dibalik UU migas ini adalah liberalisasi sektor migas Indonesia. Pendek kata, UU migas ini membuka pintu kepada usaha swasta, khususnya asing, untuk menguasai dan mengambil keuntungan dari pengelolaan migas Indonesia.

Sejumlah pasal di dalam UU migas ini sangat kontroversial. Di dalam UU migas, misalnya, di pasal 28 ayat 2 (sebelum dibatalkan oleh MK), mengisyaratkan agar BBM diserahkan kepada mekanisme pasar. Ketentuan ini sangat berbenturan dengan semangat pasal 33 UUD 1945 ayat (2): “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Masih banyak ketentuan dalam UU migas yang membuka `karpet merah’ bagi masuknya modal asing. Akibat penerapan UU migas ini: 80-90% ladang migas di Indonesia dikuasai oleh modal asing.

Kemudian, pada tahun 2007, di era pemerintahan SBY yang sangat pro-neoliberal, dikeluarkan lagi UU No 25/2007 tentang PMA. Dalam UU PMA yang baru ini, modal asing tidak lagi dibatasi—bisa 100%. Hak guna usaha bisa 94 tahun dan, jika waktunya sudah habis, bisa diperpanjang 35 tahun lagi. Lebih tragis lagi: tidak ada lagi perlakuan berbeda antara modal asing dan domestik.

Akibatnya, sebagian besar sumber daya alam dan sektor ekonomi strategis dikuasai asing. Akhirnya, seperti diperingatkan Bung Karno, sebagian besar keuntungan mengalir keluar, sedangkan rakyat ditinggal kering-kerontang. Konon, rakyat Indonesia hanya menikmati 10% dari keuntungan ekonomi, sedangkan 90%nya dibawa oleh pihak asing keluar.

Masih banyak UU yang membuka pintu bagi neo-kolonialisme. Sebut saja sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang membolehkan pihak asing menguasai kekayaan alam nasional: UU nomor 22 tahun 2011 tentang migas, UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing, dan UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, UU No.18/2004 tentang Perkebunan, UU No.19/2004 tentang Kehutanan, RUU pengadaan tanah, dan lain-lain.

Dampaknyamodal asing mengusai kekayaan alam nasional di sektor migas (85-90%),  kekayaan batubara (75%),  mineral (89%), perkebunan (50%), dan lain-lain. Akibatnya: 90% keuntungan ekonomi mengalir keluar, dan hanya 10% yang dibagi-bagi di dalam negeri.

2. Perundang-undangan yang menyebabkan asset strategis dan menguasai hajat hidup rakyat dikuasai asing: UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN (RUU perubahan UU BUMN 2011), Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran, UU perbankan No. 10 Tahun 1998 (diperbaharui tahun 2009) UU Badan Penyelenggara Jaminan sosial, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), RUU Perguruan Tinggi, RUU Pangan, dan lain-lain.

Dampaknya: privatisasi sejumlah perusahaan strategis yang melayani kebutuhan dasar rakyat, seperti perusahaan listrik, telekomunikasi, penyedia air minum, industri baja, industri penerbangan, dan lain-lain. Ini juga disertai dengan privatisasi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Akibatnya: rakyat harus membayar sangat mahal setiap layanan kebutuhan dasarnya.

3. Perundang-undangan yang melegitimasi politik upah murah: UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dampaknya: pemberlakukan pasar tenaga kerja yang fleksibel, pemberlakuan sistim kontrak dan outsourcing, dan lain-lain.

4. Perundang-undangan yang mengesahkan agenda perdagangan bebas: UU No 38 Tahun 2008 tentang pengesahan piagam ASEAN, UU perdagangan, UU kawasan ekonomi khusus (KEK), dan lain-lain.

Sebagian besar UU itu jelas bertentangan dengan kepentingan nasional; juga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi,  UU itu berhasil diundangkan karena adanya keterlibatan pihak-pihak di dalam negeri sebagai penyokongnya: pemerintahan komprador (SBY-Budiono), sebagian kekuatan politik di parlemen, sebagian intelektual, dan LSM tertentu.

Inilah yang disebut—meminjam istilah Revrisond Baswir—`legalisasi neokolonialisme’. Jadinya, dalam neokolonialisme abad 21 ini, proyek neokolonialisme coba dilegalisir dengan berbagai kebijakan UU sehingga seolah-olah tidak merugikan kepentingan nasional suatu negara.

http://www.berdikarionline.com/editorial/20120213/legalisasi-neokolonialisme.html

Tolerance in Theory, but Not in Action

Tolerance in Theory, but Not in Action
Markus Junianto Sihaloho | February 13, 2012

Youths from inter religious community in a rally to campaign for pluralism at Malioboro street, Yogyakarta. A new survey released on Saturday found that 95.4 percent of 2,500 people questioned across Indonesia believed that religious freedom should be respected. (JG Photo/Boy T. Harjanto) Youths from inter religious community in a rally to campaign for pluralism at Malioboro street, Yogyakarta. A new survey released on Saturday found that 95.4 percent of 2,500 people questioned across Indonesia believed that religious freedom should be respected. (JG Photo/Boy T. Harjanto)
While the majority of Indonesians agree in principle that other people’s religions and faiths should be respected, this does not consistently translate to everyday life, according to a new survey.

The survey, which was released on Saturday, found that 95.4 percent of 2,500 people questioned across the country believed that religious freedom should be respected. It was conducted jointly by the People’s Consultative Assembly (MPR) and Syarif Hidayatullah University in Jakarta.

The results were unveiled on Saturday by lawmaker Eva Kusuma Sundari, who said the reality of events playing out across Indonesia did not reflect this broad consensus.

“This means that people’s tolerance for religious differences is just intellectual discourse or a moral commitment,” she said. “It’s not yet at the level of action or political commitment.”

Forty-six percent of respondents said they would not accept an interreligious marriage among their immediate family members, underlining the disconnect between honoring religious difference in theory and in practice.

Eva said the survey also showed there was a very low level of implementation of the state’s founding ideology, Pancasila, which stipulates equal footing for all religions.

She said only 3 percent of those questioned said they consciously applied Pancasila. The rest said they did not go out of their way to implement it.

“This contradicts the fact that the results of the survey found that the majority of people, or 90 percent of Indonesians, agree that Pancasila should provide a foundation for everyday action and life,” she said.

The survey’s results, she said, should serve as a serious warning for the MPR and the government that Pancasila is increasingly losing its meaning as an ideology for the nation.

“Seventy-seven percent of the people questioned also expressed concerns that globalization and foreign values and ideologies were pushing out Pancasila,” Eva said.

Meanwhile, thousands of representatives of the country’s six officially recognized religions gathered on Sunday at the House of Representatives in Jakarta to mark World Interfaith Harmony Week. The theme of the gathering was “Diversity Creates Harmony in Indonesia.”

Among those present were Din Syamsuddin, the chairman of the country’s second-largest Islamic organization, Muhammadiyah, Andreas Sewangu of the Indonesian Bishops Council and I Nyoman Udayana of the Indonesian Hindu Dharma Association. Also present were Philip Wijaya from the Buddhist Council and Wawan Wiratman from the Confucian High Council, among others.

“On this occasion, we pledge that there is no religion in Indonesia that refuses to allow diversity,” Syamsuddin said.

“Do not always look for what is different, but look to our similarities to live in harmony and peace in Indonesia.”

Those present also expressed a commitment to maintain harmony in the society and state, under the ideology of Pancasila.

MPR chairman Taufik Kiemas vowed to support every program that promoted interfaith tolerance in the country.

“Each year, the MPR will support events that renew pledges of commitment to interfaith harmony in Indonesia,” he said.

Udayana said the state had a responsibility to maintain interfaith harmony in Indonesia.

“The state guarantees freedom of religion,” he said. “There should be no discrimination between the majority and minority.”

Hajriyanto Thohari, deputy chairman of the MPR, said state institutions should work closely with religious groups to promote unity in diversity and the recognition of the pluralistic nature of the nation.

He also agreed that while most people professed an acceptance of Pancasila and pluralism, this was mainly in theory and not in actual practice

Negara Gagal Mengelola Konflik

Rieke: Krisis Hubungan Industrial Bukan Karena Upah

http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/8497-rieke-krisis-hubungan-industrial-bukan-karena-upah

 

Facebook Twitter RSS

Rieke: Krisis Hubungan Industrial Bukan Karena Upah

Saturday, 11 February 2012 21:29

 

 

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, krisis hubungan industrial bukan disebabkan masalah upah buruh, melainkan kebijakan ekonomi yang tidak perpihak pada industri.

“Sebetulnya, krisis hubungan industrial itu bukan persoalan upah, boleh didicek satu-satu. Pengusaha itu berat karena kebijakan investasi dan kebijakan ekonomi yang tidak perpihak pada industri,” ungkapnya, kepada Gatranews, di Jakarta, Sabtu (11/2).

Akibatnya, lanjut Rieke, terjadi deindustrialisasi lantaran susah mendapat izin yang berdampak  keluar masuk barang dan produksi berbiaya tinggi. “Produksi mesin saja, ongkosnya tinggi karena sulit segala macamnya,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan upah tidak berdampak tutupnya perusahaan. Hal tersebut terjadi di Kabupaten Bekasi yang menaikan upah buruh setelah buruh di kabupaten ini menggelar aksi memblokir tol menuntut kenaikan upah.

“Sekarang umpamanya, upah di Kabupaten Bekasi naik, tidak ada perusahaan yang tutup, coba saja lihat,” ucapnya.

Menurutnya, berbagai aksi buruh diberbagai daerah wajar menuntut upah dan kehidupan layak. Pasalnya, upah sangat menentukan kesejahteraan buruh dan keluarganya.

“Itu memang sudah saatnya. Kalau tidak ada gerakan tidak akan ada perbaikan upah karena kebijakan hukum dan perusahaan tidak berpihak kepada buruh. Ya kita harus rebut, harus lawan,” terangnya. [IS]

Rakyat Indonesia Frustasi Terhadap SBY

 Rakyat Indonesia Frustasi Terhadap SBY

  1. Liputan6.com, Jakarta: Berbagai masalah pelik semakin membuat bangsa terpuruk. Beberapa kalangan menilai, pemimpin yang diharapkan bisa bertindak tegas dan mampu mencari solusi, justru terkesan lembek.

    Koordinator Indonext Center Yon Inf. Hotman mengatakan, saat ini rakyat Indonesia frustasi terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kepemimpinan SBY dianggap gagal sehingga melahirkan ketidakpastian hukum dan politik. Menurut Hotman, sejumlah orang yang pernah menjadi Tim Sukses SBY di Pemilu 2004, kecewa atas sikap Presiden.

    “Saya memang kecewa atas sikap SBY, tapi saya tak harus menyesalinya. Saat ini saya ingin ada sosok baru sebagai alternatif kepemimpinan nanti,” ucap Hotman dalam diskusi bertajuk “Pemimpin Cerdas, Bangsa Berkualitas” di Kampus Universitas Bung Karno, Jakarta, Kamis (9/2). “Saya kira di antara orang-orang cerdas yang saya temui, Pak Yusril-lah yang paling mungkin memimpin bangsa ini ke depan.”

    Sementara pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, yang juga menghadiri acara, mengaku merasakan hal serupa. Ia kecewa sikap kurang tegas yang kerap ditunjukkan Presiden Yudhoyono. “Bangsa berkualitas itu, membutuhkan pemimpin yang cerdas, dan berani mengambil keputusan tidak lembek dan peragu,” ujar Hotman.(WIL/AIS)

 

Toleransi Masih Sebatas Wacana

Toleransi Masih Sebatas Wacana
Sabtu, 11 Februari 2012 | 21:43

Eva Kusuma Sundari [google] Eva Kusuma Sundari [google]

[SEMARANG] Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, menyatakan bahwa toleransi masyarakat terhadap perbedaan agama masih sebatas wacana intelektual atau komitmen moral.

Eva mengemukakan hal itu  di Semarang, Sabtu (11/2), terkait hasil penelitian Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, mengenai program sosialisasi empat pilar MPR.

Khusus isu pluralisme, misalnya, kebebasan beragama, dari 2.500 responden di 33 provinsi, sebanyak  95,4 persennya setuju terhadap nilai bahwa setiap warga harus menghormati apa pun agama dan kepercayaan masing-masing orang.

Namun, lanjut Eva, persepsi di atas ketika dianalisis, faktor normatif yang jauh lebih besar (0,78) dibandingkan dengan faktor patriotis (0,22).

Atas dasar itulah wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V itu beranggapan bahwa toleransi masyarakat terhadap perbedaan agama belum pada tingkat tindakan atau komitmen politik.

Sementara itu, para peneliti dari UIN Syarif Hidayatullah menyimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat mempunyai persepsi positif terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Hal itu, menurut dia, konsisten dengan temuan riset yang sama atas aspek-aspek pengamalan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila.

Walaupun secara umum telah mengamalkan berbagai aspek Pancasila, pada kenyataannya masyarakat masih enggan menerima/menjalankan perkawinan lintas agama, terutama dalam keluarga sendiri (46 persen).

“Gap yang besar antara pernyataan dan pengamalan juga berlaku untuk isu kemiskinan dan ketidakadilan. Hanya sekitar 48,5% responden menyatakan pernah terlibat aksi protes atas ketidakadilan yang terjadi di lingkungannya,” ujarnya.

Ia mengemukakan bahwa pendalaman tentang kualitas pengalaman Pancasila menguatkan hal tersebut. Hanya ada 3 persen yang mengamalkan Pancasila dengan penuh kesadaran, sedangkan 97 persen lainnya mengamalkan secara biasa saja.

“Itu kontradiktif dengan fakta bahwa mayoritas masyarakat (90%) Indonesia setuju bahwa Pancasila harus dipakai dasar bertindak dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Eva mengutarakan bahwa temuan-temuan itu merupakan peringatan serius bagi MPR dan para penyelenggara negara. Masalahnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa semakin kehilangan makna.

Disebutkan, 77 persen dari masyarakat mengkhawatirkan bahwa globalisasi beserta nilai-nilai ideologi luar yang akan menggeser nilai-nilai Pancasila, akibat kesadaran untuk mengamalkan Pancasila yang masih lemah. [Ant/L-8]

Kenali Tanda Awal Serangan Jantung Sedini Mungkin

» Berita Kesehatan
12 Februari 2012 | BP
Kenali Tanda Awal Serangan Jantung Sedini Mungkin
SERANGAN jantung adalah istilah umum yang sering dipakai untuk menjelaskan semua nyeri dada yang disebabkan oleh penyakit jantung. Sebenarnya, serangan jantung merupakan gejala akibat kematian sel-sel otot jantung (infark miokard) yang merupakan tahap akhir dari perjalanan penyakit jantung koroner.

Pada penyakit ini, terjadi penimbunan plak aterosklerotik di dalam pembuluh darah arteri koroner yang mensuplai oksigen dan nutrisi bagi sel-sel otot jantung. Plak tersebut dibentuk oleh timbunan lemak yang menyebabkan lumen arteri menjadi sempit, kaku dan tidak elastis. Hal ini menurunkan aliran darah ke jantung sehingga jantung tidak mendapat cukup suplai oksigen dan nutrisi untuk berfungsi normal. Sel-sel otot jantung yang kekurangan oksigen tersebut menimbulkan gejala nyeri dada angina pektoris. Umumnya angina dirasakan pada kondisi-kondisi yang meningkatkan beban kerja jantung seperti olahraga atau aktivitas fisik lainnya dan hilang saat beristirahat.

Plak aterosklerotik pada pembuluh darah arteri koroner dapat pecah pada permukaannya oleh suatu sebab seperti meningkatnya tekanan darah dan bagian yang pecah terlepas dari plak asal. Permukaan plak yang pecah menjadi tidak mulus. Hal ini merangsang penggumpalan trombosit yang dapat menyumbat lumen arteri baik sebagian maupun total. Sumbatan tersebut menyebabkan kematian sel otot jantung yang sebelumnya sudah kekurangan oksigen. Kematian sel otot jantung inilah yang dirasakan oleh pasien sebagai serangan jantung.

Nyeri dada pada serangan jantung dapat terjadi kapan pun, tidak dipengaruhi oleh aktivitas, berlangsung lama (>15 menit), terus-menerus dengan intensitas yang lebih berat dan tidak berhenti walaupun pasien istirahat atau mengonsumsi obat yang biasa digunakan untuk anginanya. Dada terasa seperti diremas atau ditindih beban berat yang awalnya dirasakan pada bagian tengah dada, kemudian menjalar ke bahu, leher, rahang, punggung atau lengan. Gejala ini disertai dengan mual, muntah dan berkeringat dingin. Pasien dengan riwayat angina dapat mengalami serangan angina yang lebih sering dan berlangsung semakin lama mendahului timbulnya serangan jantung. Gejala serangan jantung pada wanita, lansia atau penderita penyakit kronis seperti diabetes melitus dapat tidak khas yang disebut angina ekuivalen. Mereka mengeluh sesak napas, nyeri ulu hati, atau rasa terbakar pada ulu hati yang menjalar ke dada. Dapat juga disertai dengan mual dan muntah.

Gejala

Serangan jantung pada wanita sering lebih sulit dikenali dibandingkan dengan pria, bahkan dapat tidak bergejala. Gejala-gejala tidak khas seperti sesak napas, lelah dan kelemahan pada bahu serta lengan dapat menunda diagnosis dari serangan jantung bila tidak cermat. Lansia sering datang ke dokter dengan berbagai macam keluhan seperti sulit bernapas, batuk, pusing, bingung, nyeri perut, lemas hingga pingsan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami serangan jantung dan cenderung berpikir bahwa lebih mungkin untuk terkena stroke pada umur tersebut.

Serangan jantung menyebabkan peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis sehingga timbul gejala penyerta, seperti: rasa cemas, denyut jantung meningkat dan penyempitan pembuluh darah (vasokonstriksi) tepi yang membuat ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kebiruan, teraba dingin dan lembab. Pusat pernapasan di otak merespons terhadap nyeri dan perubahan kimia darah dengan meningkatkan laju respirasi. Sel otot jantung yang mati menyebabkan respons peradangan (inflamasi) yang ditandai dengan meningkatnya sel darah putih dan suhu tubuh.

Lokasi dan luas sel otot jantung yang mati juga memengaruhi gejala dari serangan jantung, antara lain: peningkatan atau penurunan tekanan darah, mual, muntah dan melambatnya denyut jantung (bradikardia). Bahkan pada kasus yang ekstrem, serangan jantung menyebabkan kematian mendadak. Hal ini dapat terjadi bila pembuluh darah koroner utama mengalami sumbatan total.

Jadi, sangat penting untuk mencari pertolongan medis pada saat awal gejala, meskipun ringan. Semakin dini penderita mendapat pertolongan yang tepat, semakin besar peluangnya untuk bertahan hidup.

* dr. Rani Paramitha Iswari Maliawan, S.Ked.

 

Saurip Kadi, Jenderal yang Ungkap Kasus Mesuji

Saurip Kadi, Jenderal yang Ungkap Kasus Mesuji

 

Barisan Merahputih menyambut hangat ROUNDTABLE DIALOGUE KEMBAli KE UUD45 (NASKAH ASLI), atas insiativ DEWAN PENYELAMAT NEGARA UNTUK NKRI yang MERDEKA PENUH dan BERDAULAT.

Kembali ke UUD45 ( Naskah Asli) itu artinya, mengadakan probahan prinsil dalam kekuasan Negara R.I., menghapuskan seluruh mekhanisme kekuasaan Dwi Fungsi TNI dalam kekuasan Negara R.I., de facto dan de jure.
Dengan jatuhnya kekuasaan ORBA-Jendral Suharto, yang hilang hanya nama ORDE BARU, tetapi  mekhanisme Dwi Fungsi TNI tetap berjalan, dibawah konsolidasi Pemerintahan SBY: KESBANGPOL dan Bunisess TNI.

Masalah pokok yalah R.I. dikuasai Penuh oleh kekuasaan  Perusahan-Perusahaan raksasa Asing, terutama AS:

“PENGUASAAN EKONOMI INDONESIA OLEH KEKUATAN ASING – BERKELEY MAFIA”

 

“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili : perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonoom-ekonoom Indonesia yang top”.

“Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan ‘the Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan : …… buruh murah yang melimpah ….. cadangan besar dari sumber daya alam ….. pasar yang besar.”

 

“Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.”
Kekuasan Perusahaan-Perusahaan Asing tsb. membutuhkan kekuasan Pemerintahan Dwi Fungsi TNI, dan sebaliknya, para Jendral Dwi Fungsi TNI membutuhkan kekuasan Asing tsb-.dan => itulah yang berjalan didalam R.I.selama hampir Setengah Abad.
Bangsa Indonesia tidak membutuhkan kedua-duanya. Justru itu kembali ke UUD45 artinya mengembalikan TNI untuk mengemban Amanat UUD45 sebagai alat negara R.I, untuk kepentingan membela Kemerdekaan R.I. dan siap selalu  bersama Pemerintah R.I.untuk melaksanakan dengan konsekwen Pasal 33, UUD45, yaitu menasionalisasi seluruh Perusahaan-Perusahaan Asing yang menguasai SDA dan Perekonomian R.I.

Mayjen (purn)Surip Kadi, yang memulai carriernya didalam TNI pada kekuasaan Pemerintahan Dwi Fungsi TNI-Orde Baru, mengerti dengan sangat baik pelaksanaan Dwi fungsi TNI: baik apa yang dinamakan Civic Mission/Politik, maupun Business TNI,dan sangat mengerti impactnya dalam kehidupan R.I. dan Bangsa Indonesia.

Justru itu, diharapkan adanya seorang seperti Mayjen (purn) Surip Kadi yang aktif berjuang untuk kembali sepenuhnya ke UUD45, untuk R.I.yang Merdeka Penuh dan Berdaulat, akan membawa maju kedepan Perjuangan kekuatan Demokratis Bangsa Indonesia, dengan menuju ke Persatuan yang luas, dalam skala Nasional.

Selamat berdiskusi di ROUNDTABLE DIALOGUE dan semua Perhatian akan menuju kesana, maupn kawan dan lawan. Peserta dari Barisan Merahputih akan berada bersama saudara-saudara.

Dr.AlexanderTjaniago
Ketua Umum

DEWAN PENYELAMAT NEGARA (DEPAN) UNTUK NKRI

ROUNDTABLE DIALOGUE  (MUSYAWARAH  UNTUK MUFAKAT)

 

KEMBALI  KE UUD45 ASLI UNTUK PENYEMPURNAAN

Senin 13 Februari 2012 Jam 9-17

Di Ruang DPD RI

Kompleks DPR Senayan

 

 

LATAR BELAKANG

 

1. Dari Anak Bangsa untuk Anak Bangsa Oleh Anak Bangsa demi menyelamatkan NKRI dari kehancuran dan kepunahan. Siapapun dan dimanapun berada.

 

2. Mempersiapkan Proklamasi 2012 NKRI yang selaras dengan alam semesta (rahmatan lil alamin), melandaskan pada hubungan antar manusia (nuswa & antara), kedamaian, keadilan, kerakyatan, kebangsaan, jatidiri Pancasila, dan meluruskan kembali makna UUD1945 dan pembaharuannya sesuai dengan tuntutan jaman.

 

3. NKRI diarahkan menjadi sebuah percontohan negeri yg menerapkan tata dunia baru yang transparan, bersahabat dengan alam (greenomics), dan mengutamakan rakyat berjaringan yang egaliter (connected society) dalam berbagai transaksi ekonomi, sosial, budaya, politik (people cybernomics).

 

4. Kerontokan sistem keuangan global yang melanda USA, dan negara2 Eropah, serta gerakan demokratisasi yang melanda negara2 Timur Tengah merupakan indikator perubahan tata dunia sedang menguji kembali konsep nation-state (negara bangsa) yang awalnya ditandai dengan mata-uang sebagai alat transaksi antar negara, kini menjadi alat pertikaian. Inilah perang dunia 3 (silence revolution).

 

5. Inilah saatnya semua komponen anak bangsa untuk MUSYAWARAH ADAT NUSWANTARA guna merumuskan kembali mulai dari merumuskan kembali jati diri adat nuswantara beserta program desa mandiri (energi, pangan, local genius, infrastruktur, keunggulan lokal untuk potensi nasional dan global, dll) sampai dengan tatanan masyarakat adat yang didukung oleh sistem ketatanegaraan (sistem politik, sistem hukum serta sistem keamanan negara – TNI & POLRI) yang menjamin eksistensi dan dinamika jaringan desa mandiri sebagai motor penggerak negeri, serta melindungi dari anasir2 yang bertentangan dengan keberadaan n perkembangannya.

 

 

PROBLEMATIKA RAKYAT, BANGSA & NEGARA

 

1. Keberadaan Negara belum memberi manfaat kepada rakyat. Dalam banyak hal, negara justru menjadi alat dari sedikit orang untuk mengambil hak-hak rakyat melalui kebijakan resmi sehingga mengakibatkan kekerasan oleh negara (state terorisme) yang bersinergi dengan kekerasan uang (capital terorisme) yang dilaksanakan dengan perangkat hukum dan keamanan secara resmi (oppreession by state apparatus).

 

2. Sistem ketatanegaraan yang semrawut, amburadul, tidak sistemik, tidak jelas jenis kelaminnya. Otoriter bukan, demokrasi bukan. Parlementer bukan, Presidential bukan.  Sehingga NKRI adalah negara bukan-bukan (referensi: buku Mengutamakan Rakyat)

 

3. Sistem Ekonomi amburadul karena melanjutkan model orde baru, bahkan lebih parah. Karena konsentrasi kekayaan negara masih berada ditangani sedikit orang. Dulu keperluan rakyat ditangani oleh banyak yayasan sosial serta departemen sosial dan departemen koperasi UKM, sedang sekarang perangkat sosial tersebut tidak ada/ tidak berperan. Sehingga ketimpangan lebih parah.

 

4. Moralitas elite bangsa apalagi penguasa amat hedonis, orientasi keuntungan pribadi/ kelompok jangka pendek dan tidak peduli kepentingan bangsa jangka panjang telah terkorbankan. Praktik politik dan ekonomi yang bertumpu pada sistem lama (orba) telah menyebabkan elite bangsa terjebak dalam lingkaran setan (seperti tong setan) yang terus berputar, kalau berhenti bakal jatuh dan celaka.

 

5. Realitas bangsa yang mayoritas jutaan rakyat selama ini menjadi korban dari kesemrawutan sistem ketatanegaraan, amburadulnya tatanan ekonomi, dan moralitas elite penikmat yang tidak peduli perubahan mendasar, sudah saatnya Republik diselamatkan bersama, mengingat perubahan tatanan dunia juga akan sampai ke bumi Nusantara, maka perlu dipersiapkan suatu tatanan negeri baru yang menjamin keadilan, kesejahteraan, kedamaian, keamanan yang menjadi unsur-unsur sifat kebangsaan Nuswantara.

 

 

TUJUAN & SASARAN

 

Kembali  ke UUD 1945 ASLI untuk disempurnakan mulai dari pemaknaan kembali nilai-nilai Pancasila, Menata ulang Sistem Ketatanegaraan yang Rasional, Transparan, Menjamin Kedaulatan Rakyat, serta menjamin terlaksananya sbb:

 

A. Model Pembangunan Organik Sistemik bertumpu pada Program Unggulan Desa Mandiri Menuju Tata Kelola Masyarakat  Berjaringan (Connected Society)

1. Desa Mandiri Air & Energi

2. Desa Mandiri Pangan

3. Desa Mandiri Teknologi

4. Desa Mandiri Kesehatan

5. Desa Seni, Kreatif & Produktif

6. Desa Pariwisata Asri & Alami

7. Jejaring Transaksi Desa & Jejaring Sosial

8. Model Musyawarah Desa Mandiri

9. Model Desa Nelayan

10. Model Desa Hutan/Gunung

11. Model Desa Pertanian/Peternakan/Perikanan

12. Tata Kelola Layanan Publik Pendorong Ekonomi Gotong Royong

13. Desain Tata Ruang Desa Asri & Alami sebagai Unit Tata Ruang Nasional

14. Multimedia Supercorridor Jaringan Desa Mandiri

15. Asuransi Desa Gotong Royong dalam sebuah Sistem Asuransi Seluruh Rakyat Indonesia (ASRI)

16. Pendidikan Menyatu dengan Alam

17. Revitalisasi Peran Lembaga Adat

 

B. Ekonomi Gotong Royong dalam Tata Dunia Baru yang Greenomics dan People Cybernomics.

 

C. Menata Ulang  Peran BUMN, UMKM Koperasi, Swasta dalam  Kerangka Ekonomi Gotong Royong.

 

D. Infrastruktur Ekonomi Gotong Royong (Tata Ruang Darat Laut Udara, Tata Uang, Tata Niaga & Logistik, Tata Layanan Publik, Tata Kelola Infrastruktur, Tata Kelola Berjaringan Telematika, Tata Bina Kreasi Warga)

 

E. Budaya Nuswantara, Jatidiri Manusia Pancasila, Paham Keilahian (Spriritualitas) Kekhalifahan Sebagai Landasan Peradaban Baru Dunia dan Pola Kerjasama Antar Bangsa/ Negara.

 

 

KERANGKA DIALOG & METODOLOGI:

 

1.  Bottom up: Berangkat dari  Potensi desa, Lembaga adat, dll sebagai unit terkecil pembentuk Bangsa yang kemudian merumuskan bentuk Negara yang menjamin eksistensi dan tumbuh kembangnya secara sehat.

2. State-of-the-art: Berangkat dari realitas terkini yang ada di dunia untuk membantu merumuskan dan mewujudkannya.

3. Rahmatanlilalamin: Keselamatan untuk Seluruh Alam

4. Musyawarah untuk Mufakat.

5. Organik, Sistemik, Holistik: Mulai dari nanokosmos, mikrokosmos, mesokosmos, makrokosmos, megakosmos semua terjalin dalam tatanan keseluruhan yang membentuk suatu sistem (konsisten & sinergi).

 

 

Pengundang:  DEPAN

Laode Ida, Saurip Kadi, Bambang Soesatyo, Hatta Taliwang, Justiani, Ray Sahetapy, Pong Haryatmo, Suripto, Fuad Bawazier, Syafii Maarif, Murwanto, Mulyo Wibisono, Adhie Massardi, Bob Hasan, dkk.

 

Perangkum & Moderator: Hatta Taliwang & Ichsanuddin Noorsy & Justiani

Notulen: Amigo Hartono & Bob Hasan

 

 

 

 

http://id.berita.yahoo.com/saurip-kadi-jenderal-yang-ungkap-kasus-mesuji-060004265.html

Saurip Kadi, Jenderal yang Ungkap Kasus Mesuji

Oleh Hasanudin Aco | TRIBUNnews.com –  Kam, 15 Des 2011

Saurip Tak Gentar Hadapi Denny

 

TRIBUNNEWS.COM - Namanya Saurip Kadi (60). Mayjen Purnawirawan  TNI asal Brebes ini bikin heboh sejak kemarin. Dia memimpin rombongan Lembaga Adat Megoupak menghadap Komisi III DPR melaporkan soal dugaan pembantaian terhadap 30 petani di Mesuji Lampung sejak pemerintahan SBY.

Laporannya disertai foto dan video pembantaian yang diduga dilakukan Pamswakarsa yang dibekingi perusahaan sawit asal Malaysia PT Silva Inhutani.

Saurip, demikian dia disapa, ketika berbicara sangat tegas layaknya seorang tentara. Dalam sebuah dialog di televisi swasta nasional semalam, Saurip berbicara lantang dan berani mendebat Menko Polhukam Djoko Suyanto yang berbicara di ujung telepon. “Pak Djoko ini dulu teman saya,” kata Saurip dengan enteng.
Dari sejumlah penelusuran Tribunnews.com, nama Saurip cukup dikenal luas. Di zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencuat namanya sempat berkibar.

Ini terkait dengan munculnya isu “Dokumen Bulak Rantai” pada  2000 dimana dalam dokumen itu disebutkan Pangkostrad Letjen TNI Agus Wirahadi Kusumah (alm) dan Saurip yang kala itu menjabat sebagai Aster KSAD bersama sejumlah perwira tinggi TNI lainnya dituduh mengadakan pertemuan ilegal dengan sejumlah perwira TNI lainnya.
Saat itu Saurip dicopot dari jabatannya  sebagai Aster KSAD dan digantikan Mayjen TNI Sang Nyoman Suwisna, 29 Juni 2000.

Itulah jabatan terakhir tetinggi Saurip di TNI AD.

Pada Pilpres 2009 lalu, nama Saurip muncul dan hendak mencalonkan Presiden berpasangan dengan Aktor Deddy Nizwar. Kendati gagal jadi capres namun Saurip tidak patah arang. Dia melaju melalui jalur independen dan menggugat Mahkamah Konstitusi soal UU Pilpres.

Setelah itu nama Saurip tidak langsung tenggelam. Dia muncul lagi dengan tulisan-tulisannya yang masih tetap membuat heboh. Diantaranya bukunya yang berjudul “Menata Ulang Sistem Demokrasi dan TNI Menuju Peradaban Baru” serta buku berjudul “TNI AD Dahulu Sekarang dan Akan Datang“. Serta berbagai buku lainnya seperti “Menembus Batas”, Mengutamakan Rakyat” dan sebagainya. Banyak diantaranya mengupas soal peran TNI dalam kancah pembangunan bangsa.
Di era pemerintahan SBY-Boediono sekarang ini Saurip kadang muncul dengan kritikan-kritikan pun tetap mengalir.
Dari sebuah media online pada 2 Juli 2011 lalu, Saurip dikritik Benteng Kedaulatan yakni Ormas Pendukung SBY yang menilai aneh Saurip melontarkan pendapat bahwa SBY mempermalukan militer dan mendukung agar SBY diturunkan.

Nah, kini Jenderal Saurip yang dikenal keras ini muncul lagi dengan membawa para korban para petani yang kabarnya dibantai di Lampung. Apa cerita selanjutnya yang akan diperlihatkan Saurip, kita tunggu saja! (ACO)

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers