Archive for the ‘esai’ Category

Saurip Kadi, Jenderal yang Ungkap Kasus Mesuji

Saurip Kadi, Jenderal yang Ungkap Kasus Mesuji

 

Barisan Merahputih menyambut hangat ROUNDTABLE DIALOGUE KEMBAli KE UUD45 (NASKAH ASLI), atas insiativ DEWAN PENYELAMAT NEGARA UNTUK NKRI yang MERDEKA PENUH dan BERDAULAT.

Kembali ke UUD45 ( Naskah Asli) itu artinya, mengadakan probahan prinsil dalam kekuasan Negara R.I., menghapuskan seluruh mekhanisme kekuasaan Dwi Fungsi TNI dalam kekuasan Negara R.I., de facto dan de jure.
Dengan jatuhnya kekuasaan ORBA-Jendral Suharto, yang hilang hanya nama ORDE BARU, tetapi  mekhanisme Dwi Fungsi TNI tetap berjalan, dibawah konsolidasi Pemerintahan SBY: KESBANGPOL dan Bunisess TNI.

Masalah pokok yalah R.I. dikuasai Penuh oleh kekuasaan  Perusahan-Perusahaan raksasa Asing, terutama AS:

“PENGUASAAN EKONOMI INDONESIA OLEH KEKUATAN ASING – BERKELEY MAFIA”

 

“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili : perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonoom-ekonoom Indonesia yang top”.

“Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan ‘the Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan : …… buruh murah yang melimpah ….. cadangan besar dari sumber daya alam ….. pasar yang besar.”

 

“Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.”
Kekuasan Perusahaan-Perusahaan Asing tsb. membutuhkan kekuasan Pemerintahan Dwi Fungsi TNI, dan sebaliknya, para Jendral Dwi Fungsi TNI membutuhkan kekuasan Asing tsb-.dan => itulah yang berjalan didalam R.I.selama hampir Setengah Abad.
Bangsa Indonesia tidak membutuhkan kedua-duanya. Justru itu kembali ke UUD45 artinya mengembalikan TNI untuk mengemban Amanat UUD45 sebagai alat negara R.I, untuk kepentingan membela Kemerdekaan R.I. dan siap selalu  bersama Pemerintah R.I.untuk melaksanakan dengan konsekwen Pasal 33, UUD45, yaitu menasionalisasi seluruh Perusahaan-Perusahaan Asing yang menguasai SDA dan Perekonomian R.I.

Mayjen (purn)Surip Kadi, yang memulai carriernya didalam TNI pada kekuasaan Pemerintahan Dwi Fungsi TNI-Orde Baru, mengerti dengan sangat baik pelaksanaan Dwi fungsi TNI: baik apa yang dinamakan Civic Mission/Politik, maupun Business TNI,dan sangat mengerti impactnya dalam kehidupan R.I. dan Bangsa Indonesia.

Justru itu, diharapkan adanya seorang seperti Mayjen (purn) Surip Kadi yang aktif berjuang untuk kembali sepenuhnya ke UUD45, untuk R.I.yang Merdeka Penuh dan Berdaulat, akan membawa maju kedepan Perjuangan kekuatan Demokratis Bangsa Indonesia, dengan menuju ke Persatuan yang luas, dalam skala Nasional.

Selamat berdiskusi di ROUNDTABLE DIALOGUE dan semua Perhatian akan menuju kesana, maupn kawan dan lawan. Peserta dari Barisan Merahputih akan berada bersama saudara-saudara.

Dr.AlexanderTjaniago
Ketua Umum

DEWAN PENYELAMAT NEGARA (DEPAN) UNTUK NKRI

ROUNDTABLE DIALOGUE  (MUSYAWARAH  UNTUK MUFAKAT)

 

KEMBALI  KE UUD45 ASLI UNTUK PENYEMPURNAAN

Senin 13 Februari 2012 Jam 9-17

Di Ruang DPD RI

Kompleks DPR Senayan

 

 

LATAR BELAKANG

 

1. Dari Anak Bangsa untuk Anak Bangsa Oleh Anak Bangsa demi menyelamatkan NKRI dari kehancuran dan kepunahan. Siapapun dan dimanapun berada.

 

2. Mempersiapkan Proklamasi 2012 NKRI yang selaras dengan alam semesta (rahmatan lil alamin), melandaskan pada hubungan antar manusia (nuswa & antara), kedamaian, keadilan, kerakyatan, kebangsaan, jatidiri Pancasila, dan meluruskan kembali makna UUD1945 dan pembaharuannya sesuai dengan tuntutan jaman.

 

3. NKRI diarahkan menjadi sebuah percontohan negeri yg menerapkan tata dunia baru yang transparan, bersahabat dengan alam (greenomics), dan mengutamakan rakyat berjaringan yang egaliter (connected society) dalam berbagai transaksi ekonomi, sosial, budaya, politik (people cybernomics).

 

4. Kerontokan sistem keuangan global yang melanda USA, dan negara2 Eropah, serta gerakan demokratisasi yang melanda negara2 Timur Tengah merupakan indikator perubahan tata dunia sedang menguji kembali konsep nation-state (negara bangsa) yang awalnya ditandai dengan mata-uang sebagai alat transaksi antar negara, kini menjadi alat pertikaian. Inilah perang dunia 3 (silence revolution).

 

5. Inilah saatnya semua komponen anak bangsa untuk MUSYAWARAH ADAT NUSWANTARA guna merumuskan kembali mulai dari merumuskan kembali jati diri adat nuswantara beserta program desa mandiri (energi, pangan, local genius, infrastruktur, keunggulan lokal untuk potensi nasional dan global, dll) sampai dengan tatanan masyarakat adat yang didukung oleh sistem ketatanegaraan (sistem politik, sistem hukum serta sistem keamanan negara – TNI & POLRI) yang menjamin eksistensi dan dinamika jaringan desa mandiri sebagai motor penggerak negeri, serta melindungi dari anasir2 yang bertentangan dengan keberadaan n perkembangannya.

 

 

PROBLEMATIKA RAKYAT, BANGSA & NEGARA

 

1. Keberadaan Negara belum memberi manfaat kepada rakyat. Dalam banyak hal, negara justru menjadi alat dari sedikit orang untuk mengambil hak-hak rakyat melalui kebijakan resmi sehingga mengakibatkan kekerasan oleh negara (state terorisme) yang bersinergi dengan kekerasan uang (capital terorisme) yang dilaksanakan dengan perangkat hukum dan keamanan secara resmi (oppreession by state apparatus).

 

2. Sistem ketatanegaraan yang semrawut, amburadul, tidak sistemik, tidak jelas jenis kelaminnya. Otoriter bukan, demokrasi bukan. Parlementer bukan, Presidential bukan.  Sehingga NKRI adalah negara bukan-bukan (referensi: buku Mengutamakan Rakyat)

 

3. Sistem Ekonomi amburadul karena melanjutkan model orde baru, bahkan lebih parah. Karena konsentrasi kekayaan negara masih berada ditangani sedikit orang. Dulu keperluan rakyat ditangani oleh banyak yayasan sosial serta departemen sosial dan departemen koperasi UKM, sedang sekarang perangkat sosial tersebut tidak ada/ tidak berperan. Sehingga ketimpangan lebih parah.

 

4. Moralitas elite bangsa apalagi penguasa amat hedonis, orientasi keuntungan pribadi/ kelompok jangka pendek dan tidak peduli kepentingan bangsa jangka panjang telah terkorbankan. Praktik politik dan ekonomi yang bertumpu pada sistem lama (orba) telah menyebabkan elite bangsa terjebak dalam lingkaran setan (seperti tong setan) yang terus berputar, kalau berhenti bakal jatuh dan celaka.

 

5. Realitas bangsa yang mayoritas jutaan rakyat selama ini menjadi korban dari kesemrawutan sistem ketatanegaraan, amburadulnya tatanan ekonomi, dan moralitas elite penikmat yang tidak peduli perubahan mendasar, sudah saatnya Republik diselamatkan bersama, mengingat perubahan tatanan dunia juga akan sampai ke bumi Nusantara, maka perlu dipersiapkan suatu tatanan negeri baru yang menjamin keadilan, kesejahteraan, kedamaian, keamanan yang menjadi unsur-unsur sifat kebangsaan Nuswantara.

 

 

TUJUAN & SASARAN

 

Kembali  ke UUD 1945 ASLI untuk disempurnakan mulai dari pemaknaan kembali nilai-nilai Pancasila, Menata ulang Sistem Ketatanegaraan yang Rasional, Transparan, Menjamin Kedaulatan Rakyat, serta menjamin terlaksananya sbb:

 

A. Model Pembangunan Organik Sistemik bertumpu pada Program Unggulan Desa Mandiri Menuju Tata Kelola Masyarakat  Berjaringan (Connected Society)

1. Desa Mandiri Air & Energi

2. Desa Mandiri Pangan

3. Desa Mandiri Teknologi

4. Desa Mandiri Kesehatan

5. Desa Seni, Kreatif & Produktif

6. Desa Pariwisata Asri & Alami

7. Jejaring Transaksi Desa & Jejaring Sosial

8. Model Musyawarah Desa Mandiri

9. Model Desa Nelayan

10. Model Desa Hutan/Gunung

11. Model Desa Pertanian/Peternakan/Perikanan

12. Tata Kelola Layanan Publik Pendorong Ekonomi Gotong Royong

13. Desain Tata Ruang Desa Asri & Alami sebagai Unit Tata Ruang Nasional

14. Multimedia Supercorridor Jaringan Desa Mandiri

15. Asuransi Desa Gotong Royong dalam sebuah Sistem Asuransi Seluruh Rakyat Indonesia (ASRI)

16. Pendidikan Menyatu dengan Alam

17. Revitalisasi Peran Lembaga Adat

 

B. Ekonomi Gotong Royong dalam Tata Dunia Baru yang Greenomics dan People Cybernomics.

 

C. Menata Ulang  Peran BUMN, UMKM Koperasi, Swasta dalam  Kerangka Ekonomi Gotong Royong.

 

D. Infrastruktur Ekonomi Gotong Royong (Tata Ruang Darat Laut Udara, Tata Uang, Tata Niaga & Logistik, Tata Layanan Publik, Tata Kelola Infrastruktur, Tata Kelola Berjaringan Telematika, Tata Bina Kreasi Warga)

 

E. Budaya Nuswantara, Jatidiri Manusia Pancasila, Paham Keilahian (Spriritualitas) Kekhalifahan Sebagai Landasan Peradaban Baru Dunia dan Pola Kerjasama Antar Bangsa/ Negara.

 

 

KERANGKA DIALOG & METODOLOGI:

 

1.  Bottom up: Berangkat dari  Potensi desa, Lembaga adat, dll sebagai unit terkecil pembentuk Bangsa yang kemudian merumuskan bentuk Negara yang menjamin eksistensi dan tumbuh kembangnya secara sehat.

2. State-of-the-art: Berangkat dari realitas terkini yang ada di dunia untuk membantu merumuskan dan mewujudkannya.

3. Rahmatanlilalamin: Keselamatan untuk Seluruh Alam

4. Musyawarah untuk Mufakat.

5. Organik, Sistemik, Holistik: Mulai dari nanokosmos, mikrokosmos, mesokosmos, makrokosmos, megakosmos semua terjalin dalam tatanan keseluruhan yang membentuk suatu sistem (konsisten & sinergi).

 

 

Pengundang:  DEPAN

Laode Ida, Saurip Kadi, Bambang Soesatyo, Hatta Taliwang, Justiani, Ray Sahetapy, Pong Haryatmo, Suripto, Fuad Bawazier, Syafii Maarif, Murwanto, Mulyo Wibisono, Adhie Massardi, Bob Hasan, dkk.

 

Perangkum & Moderator: Hatta Taliwang & Ichsanuddin Noorsy & Justiani

Notulen: Amigo Hartono & Bob Hasan

 

 

 

 

http://id.berita.yahoo.com/saurip-kadi-jenderal-yang-ungkap-kasus-mesuji-060004265.html

Saurip Kadi, Jenderal yang Ungkap Kasus Mesuji

Oleh Hasanudin Aco | TRIBUNnews.com –  Kam, 15 Des 2011

Saurip Tak Gentar Hadapi Denny

 

TRIBUNNEWS.COM - Namanya Saurip Kadi (60). Mayjen Purnawirawan  TNI asal Brebes ini bikin heboh sejak kemarin. Dia memimpin rombongan Lembaga Adat Megoupak menghadap Komisi III DPR melaporkan soal dugaan pembantaian terhadap 30 petani di Mesuji Lampung sejak pemerintahan SBY.

Laporannya disertai foto dan video pembantaian yang diduga dilakukan Pamswakarsa yang dibekingi perusahaan sawit asal Malaysia PT Silva Inhutani.

Saurip, demikian dia disapa, ketika berbicara sangat tegas layaknya seorang tentara. Dalam sebuah dialog di televisi swasta nasional semalam, Saurip berbicara lantang dan berani mendebat Menko Polhukam Djoko Suyanto yang berbicara di ujung telepon. “Pak Djoko ini dulu teman saya,” kata Saurip dengan enteng.
Dari sejumlah penelusuran Tribunnews.com, nama Saurip cukup dikenal luas. Di zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencuat namanya sempat berkibar.

Ini terkait dengan munculnya isu “Dokumen Bulak Rantai” pada  2000 dimana dalam dokumen itu disebutkan Pangkostrad Letjen TNI Agus Wirahadi Kusumah (alm) dan Saurip yang kala itu menjabat sebagai Aster KSAD bersama sejumlah perwira tinggi TNI lainnya dituduh mengadakan pertemuan ilegal dengan sejumlah perwira TNI lainnya.
Saat itu Saurip dicopot dari jabatannya  sebagai Aster KSAD dan digantikan Mayjen TNI Sang Nyoman Suwisna, 29 Juni 2000.

Itulah jabatan terakhir tetinggi Saurip di TNI AD.

Pada Pilpres 2009 lalu, nama Saurip muncul dan hendak mencalonkan Presiden berpasangan dengan Aktor Deddy Nizwar. Kendati gagal jadi capres namun Saurip tidak patah arang. Dia melaju melalui jalur independen dan menggugat Mahkamah Konstitusi soal UU Pilpres.

Setelah itu nama Saurip tidak langsung tenggelam. Dia muncul lagi dengan tulisan-tulisannya yang masih tetap membuat heboh. Diantaranya bukunya yang berjudul “Menata Ulang Sistem Demokrasi dan TNI Menuju Peradaban Baru” serta buku berjudul “TNI AD Dahulu Sekarang dan Akan Datang“. Serta berbagai buku lainnya seperti “Menembus Batas”, Mengutamakan Rakyat” dan sebagainya. Banyak diantaranya mengupas soal peran TNI dalam kancah pembangunan bangsa.
Di era pemerintahan SBY-Boediono sekarang ini Saurip kadang muncul dengan kritikan-kritikan pun tetap mengalir.
Dari sebuah media online pada 2 Juli 2011 lalu, Saurip dikritik Benteng Kedaulatan yakni Ormas Pendukung SBY yang menilai aneh Saurip melontarkan pendapat bahwa SBY mempermalukan militer dan mendukung agar SBY diturunkan.

Nah, kini Jenderal Saurip yang dikenal keras ini muncul lagi dengan membawa para korban para petani yang kabarnya dibantai di Lampung. Apa cerita selanjutnya yang akan diperlihatkan Saurip, kita tunggu saja! (ACO)

 

Politik sudah menjadi industri

Politik sudah menjadi industri

Sabtu, 11 Februari 2012 00:54 WIB | 1043 Views

Makassar (ANTARA News) – Bakal Calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Azis Qahhar Muzakkar, (AQM) yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah, mengakui politik telah berubah menjadi industri.

“Saya pernah gagal sebagai calon gubernur pada pilkada 2008 dan saya tidak ingin mengulanginya lagi karena politik hari ini telah berubah menjadi industri,” ujarnya di Makassar, Sabtu.

AQM yang menjadi pasangan dari bakal Calon Gubernur Sulawesi Selatan, Ilham A Sirajuddin, berkomitmen untuk memberikan perubahan mendasar kepada masyarakat Sulsel jika terpilih.

Menurutnya, kembalinya dirinya ke bursa pilkada Gubernur 2013-2018 itu semata-mata karena adanya dorongan yang kuat dari masyarakat Sulsel serta sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam serta ormas lainnya.

Dengan kesamaan visi misi itulah yang membuat dirinya tertarik untuk maju dan mengubah pemerintahan yang korup menjadi pemerintahan yang bersih.

Menurutnya, dalam setiap kali terjadi kontrak politik antara kosong satu dan kosong dua kerap dibubuhi dengan adanya bagi-bagi kewenangan dalam menjalankan pemerintahan, namun itu tidak terjadi pada pasangannya.

“Yang seperti itu wajar terjadi, bahkan saya sudah ditawari oleh salah seorang bakal calon juga tapi tidak usah saya sebutkan siapa orangnya,” ungkapnya. (ANT)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2012

Nasionalisme VS Komunalisme.

 


Nasionalisme VS Komunalisme.

singo menggolo <krokkop@yahoo.com>,in:”tionghoa-net@yahoogroups.com” <tionghoa-net@yahoogroups.com> , Saturday, 11 February 2012, 21:36

Beberapa hari yang lalu komplek INCO di Morowali Sulsel diserbu dan dibakar masa dimana sebelumnya sudah terjadi pembakaran2 fasilitas perkebunan,rumah bupati,rumah gubernur, tempat2 ibadah  maupun rumah2 warga,tentunya ada yang salah dalam mengelola negara ini,Nasionalisme  dibentur oleh Komunalisme;fundamentalisme agama, Primodialisme dan korupsisme secara radikal.
Secara alami memang kita lahir dalam ikatan agama,ras,budaya,bahasa maupun profesi,jadi pemerintah harus bisa menegaskan KeIndonesiaan/Nasionalisme sebagai keutamaan bagi setiap rakyat Indonesia,sayangnya justru komunalitas yang bisa memberi rasa aman pada masyarakat.
Pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat/WNI akan mendapat jaminan kesejahteraan dan keadilan,pemerintah harus membuktikan dengan kebijaksanaan2 yang berpihak pada rakyat, sehingga rakyat akan mengutamakan Nationalisme bukan komunalisme [SARA].

Sejak reformasi marak sekali gerakan radikalis,dimana kelompok fundamentalis suatu agama menyerang kelompok agama minoritas lain,kelompok pemuda kampung menyerang kampung lain, kelompok pendukung calon kepala daerah membakar rumah kepala daerah terpilih dan kelompok masyarakat petani membakar fasilita2 perusahaan,kelompok buruh melakukan demo anarkis dengan memblokir jalan raya dan toll.
Bila kita amati dengan cermat munculnya kelompok2 diatas adalah sebagai reaksi atas ketidak kepercayaan rakyat pada pemerintah dan ketidak wibawaannya pemerintah,sudah banyak bukti komunitas lebih mampu memberi jaminan”keamanan” misalnya pemerintah tidak berani menindak kelompok2 fundamentalis agama yang melakukan tindakan2 perusakan2 dan penganiayaan kelompok2 agama minoritas selama ini,contoh teranyar leluasanya komunitas buruh yang melakukan sweping ke pabrik2 dan memblokir toll.

Maraknya komunalisme karena negara tidak perduli atas Kemiskinan dan ketidak adilan yang diderita rakyat,maka rakyat yang secara orang per orang tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut mencari kekuatan dari komunitasnya baik itu agama maupun komunitas lainnya.
Terbentuknya komunitas2 tersebut menyebabkan seringnya terjadi bentrokan2 antar kelompok masyarakat bahkan saat ini sudah meluas ke antar
kelas,bisa diprediksi apa
yang akan terjadi bila negara tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat,NKRI akan terpecah2 seperti pecahnya meja marmer Istana yang berkeping2.

Bukan hanya akar rumput saja yang membentuk komunal,tetapi pejabat2 korup juga berkelompok ketika merampok uang negara,kelompok tersebut tidak pernah melakukan gerakan fisik secara radikal tetapi aksi vokalnya sangat radikal terutama koruptor yang anggauta DPR.
Kelompok inilah yang paling berbahaya;selalu berteriak2 tentang pentingnya Nasionalisme,tetapi disisi lain merampok uang negara sehingga menyengsarakan rakyat.
Latar belakang kelompok koruptor membentuk komunitas jelas untuk melemahkan negara sehingga sulit sekali membongkar perbuatan korupsi mereka,selama para koruptor tidak bisa dilibas,selamanya komunalisme akan terus berkembang !!.

nuwun
sewu,

singo.

Didik J Rahbini : Akar Masalah Upah Buruh Rendah

 

Didik J Rahbini : Akar Masalah Upah Buruh Rendah

 

Koran Digital <korandigital@gmail.com>,11 Feb.2012


SECARA umum perkembangan ekonomi tidak menguntungkan bagi buruh karena ada dualisme ekonomi yang sedang berjalan saat ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi dan modernisasi yang berjalan cepat, seperti sektor keuangan, transportasi, perhotelan, perdagangan, dan pertambangan. Namun, pada sisi lainnya terdapat sektor tradisional yang mandek dan stagnan sehingga menghambat perkembangan kesejahteraan pekerja, terutama di sebagian sektor industri dan perdagangan.

Dualisme yang tampak pada dua wajah ekonomi menampakkan kesenjangan yang sangat lebar antara sektor modern yang tumbuh pesat dengan sektor tradisional yang lamban.

Kondisi itu menyebabkan tenaga kerja juga terbelah dua, yang terampil dengan upah yang tinggi dan yang tidak terampil dengan upah rendah. Yang terakhir berkelompok di sektor informal dan bergeser keluar masuk ke sektor industri, yang sekarang pertumbuhannya rendah. Akibatnya upah tenaga kerja tidak terampil sangat rendah.

Kompleksitas seperti itulah yang sesungguhnya terjadi pada wajah ekonomi kita. Jadi, masalah kebijakan merupakan akar masalah utama dari tekanan upah buruh rendah karena kebijakan ekonomi absen, utamanya pada kebijakan industri, pemerataan pendapatan, dan perluasan kesempatan kerja. Ekonomi tumbuh karena pasar, modal masuk yang besar, dan momentum yang bergeser dari Eropa dan Barat ke Asia. Peranan pemerintah absen untuk menjembatani yang modern dan tradisional itu sehingga industri padat karya tidak berkembang.

Suplai tenaga kerja jauh lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia karena absen kebijakan tadi. Karena ekses pasokan tenaga kerja berlebih, upah tertekan ke bawah. Industri dalam negeri juga dibiarkan terpukul oleh impor produk China yang pesat hampir satu dekade terakhir. Kondisi itu menyebabkan industri terpukul dan menekan upah buruh lebih rendah lagi.

Tidak hanya itu, pemerintah juga alpa karena membiarkan lembaga negara justru menjadi benalu bagi dunia usaha karena mempraktikkan sogok, yang justru menjadi beban berat bagi dunia usaha.

Jadi, beban biaya transaksi merupakan faktor utama, yang menyebabkan sebagian dari perusahaan kurang mampu membayar upah buruh minimum.

Biaya transaksi tersebut biasa disebut biaya siluman, yang terlihat sangat mengakar di berbagai lini lembaga pemerintah. Indikasi sogok sudah menjadi endemik, yang meluas, tetapi dibiarkan begitu saja oleh pemerintah.

Jadi, akar masalah dari tekanan upah buruh yang rendah tidak lain ialah negara, birokrasi, dan pemerintah, yang gagal menciptakan iklim usaha yang kondusif dan gagal membangun kesempatan kerja yang lebih luas. Negara membiarkan

terjadi demoralisasi di bawah sehingga lembaga negara terus menjadi benalu dunia usaha dan rakyat secara bersamaan.

Selain masalah biaya siluman tadi, pemerintah Indonesia belum berhasil menyelesaikan kebijakan pengembangan iklim usaha secara keseluruhan yang kondusif dan mendukung dunia usaha. Peringkat iklim usaha Indonesia berada di jajaran paling rendah di dunia, yang mengindikasikan peranan negara untuk mendukung dunia usaha sangat rendah.

Dalam dua tahun terakhir, peringkat iklim usaha Indonesia justru menurun dari peringkat ke-126 ke peringkat 129.

Itu menunjukkan kelembagaan birokrasi pemerintah dan aspek lainnya sangat tidak mendukung dunia usaha. Sebagai contoh, perizinan untuk memulai usaha cukup diselesaikan dalam waktu tiga hari di Singapura atau Malaysia.

Namun, di Indonesia perizinan seperti itu merupakan neraka bagi UKM, sangat rumit, dan menyebalkan. Perizinan tersebut memerlukan waktu tidak kurang dari dua bulan atau bahkan lebih.

Faktor negara ialah faktor yang mengganggu, yang merupakan lingkaran setan tanpa penyelesaian. Seandainya negara berperan positif, permasalahan buruh, pengangguran, kesejahteraan, dan kesenjangan yang terjadi pada saat ini bisa diatasi atau setidaknya bisa dikurangi.

Jadi, kunci berbagai permasalahan ekonomi di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada saat ini berakar pada faktor negara. Kunci penyelesaiannya kembali pada negara, bagaimana menyelesaikan masalah dirinya sendiri.

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/08/ArticleHtmls/PODIUM-Akar-Masalah-Upah-Buruh-Rendah-08022012003013.shtml?Mode=1

“Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan”– Publilius Syrus

Ke (tidak) canggihan Korupsi di Indonesia

Ke (tidak) canggihan Korupsi di Indonesia

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/02/11/34810/ke_tidak_canggihan_korupsi_di_indonesia/#.TzYw-tnFmSo

Oleh : Fadil Abidin. “In India, corruption is under the table. In China, it is over the table, while in Indonesia corruption includes the table.”

Anekdot di atas sering kita lihat di dunia maya. Dan di dunia nyata ternyata juga nyaris sama.
Modus korupsi di Indonesia ternyata masih menggunakan teknik kelas “rendah” karena bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh mereka yang tidak pernah sekolah sekalipun.

Praktik korupsi di Indonesia begitu blak-blakan dan dilakukan secara terang-terangan. Seperti anekdot di atas, di India, korupsi dilakukan di bawah meja. Di China, dilakukan di atas meja, sementara di Indonesia, sekalian mejanya juga dibawa.

Sehingga tidaklah heran jika Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, pernah menyatakan bahwa korupsi di Indonesia masih kalah canggih dari Malaysia (republika.co.id, 30/1/2012).

Anwar Ibrahim mengakui penanganan korupsi di Malaysia juga masih lemah. Tingkat korupsi di negeri jiran itu pun dikatakannya masih tinggi. Menurut Anwar, ada perbedaan antara fenomena korupsi yang terjadi di negerinya dan Indonesia. Faktor warisan penjajahan pun ditudingnya memiliki pengaruh terhadap perbedaan perilaku korupsi tersebut.

“Tingkat korupsi di Malaysia sendiri sesungguhnya tinggi dan besar. Hanya saja, karena kami ini merupakan warisan penjajahan Inggris, korupsi dikemas dengan lebih sophiscated (canggih),” ucap Anwar seusai menghadiri Sarasehan Nasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PB (HMI) di ITB Bandung (30/1).

Lebih lanjut di hari yang sama tapi di lain kesempatan, Anwar Ibrahim punya cara sendiri mengkritik soal korupsi yang terjadi di Indonesia, maupun negaranya, Malaysia. Dengan gaya setengah bercanda, Anwar menyebut praktek korupsi di negaranya lebih canggih. Di Indonesia, lebih blak-blakan.

“Di Malaysia, tahap korupsinya itu tinggi, tapi tidak kelihatan,” kata Anwar di sela-sela pidato kebudayaan “Kepemimpinan dalam Dinamika Perubahan Ekonomi Politik” di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, (30/1/2012). “Itulah hebatnya kita (Malaysia).”

Menurut Anwar, modus koruptor di dua negara ini bisa berbeda karena kondisi latar belakang penjajahan kedua negara. Di Malaysia, menurut Anwar, karena bekas negara jajahan Inggris, di depannya terlihat santun, tapi di belakangnya, modusnya pelan tapi canggih. “Inggris ini kan level sophiscation-nya hebat,” kata Anwar. “Jadi dia sudah canggih ketika kemudian diadopsi oleh koruptor Malaysia.”

Adapun di Indonesia, pengaruh budaya Belanda sebagai negara penjajah juga mempengaruhi. Belanda, menurut Anwar, dikenal sebagai negara yang keras sehingga ketika diadopsi Indonesia, modus koruptor juga berbeda dengan Malaysia. “Di sini (Indonesia) dilakukan di atas meja, di bawah juga ada,” kata Anwar yang disambut tawa hadirin (Tempo.co, 31/1/2012).

Karenanya, kata Anwar, cara korupsi di Indonesia tak dapat diterapkan di Malaysia. Soalnya gaya dan modusnya berbeda. Jadi modus rasuah (suap-menyuap dan korupsi) di Indonesia pun jika diterapkan di Malaysia bisa dianggap curang atau malah dibilang tidak beradab. Padahal esensinya sama: korupsi. “Apa pun bentuknya, korupsi itu sangat tidak bermoral,” ujarnya.

Anwar menegaskan, masalah utama yang harus dihadapi seluruh bangsa saat ini adalah keserakahan para pemimpin. “Negara semiskin (sumber daya alam) apa pun jika diurus dengan baik, maka akan mampu menjaga rakyatnya dengan baik,” ujar Anwar.

Keserakahan akan kekuasaan dan kekayaan ini, kata Anwar, yang membuat pemimpin lupa mengurus rakyatnya. Untuk itu, dia melanjutkan, diperlukan pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat. “Untuk itu perlu adanya guiding idea yang harus sesuai dengan kenyataan, tak hanya sekadar ide, tetapi harus diikuti dengan praktek,” katanya. “Inilah pentingnya ketegasan melawan korupsi.”

Anwar mengatakan, di Malaysia ada semacam diplomasi dalam korupsi. Sehingga, berbagai kasus korupsi di negeri itu disimpan sedemikian rupa. Hal ini dikarenakan transparansi di negerinya masih menjadi barang langka. “Jadi di sinilah perbedaan kami dengan Indonesia. Karena Indonesia warisan penjajahan Belanda, korupsinya tidak canggih. Bahkan sudah terang-terangan,” tutur Anwar sambil berseloroh.Korupsi tidak Canggih

Pertanyaannya, jika korupsi di Indonesia tidak canggih, mengapa sulit untuk diberantas? Jawabannya adalah political will dari pemerintah yang nyaris tidak ada. Di Indonesia memang ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) yang saat ini telah ada di daerah-daerah. Tapi dalam implementasinya, pengadilan tipikor justru lebih sering memberikan vonis bebas atau hukuman yang kelewat ringan kepada para koruptor.

Keadilan di Indonesia itu seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ketika rakyat miskin mencuri seekor ayam seharga Rp 10.000 dihukum 3 bulan penjara dan ketika di tahanan atau penjara tak jarang pula menerima siksaan fisik. Tapi seorang koruptor yang mencuri uang rakyat sebesar 10 miliar cuma dihukum 3,5 tahun penjara. Dan ketika ditahan atau dipenjara bisa keluar masuk rumah tahanan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sang koruptor bisa menyewa pengacara mahal yang bisa melobi hakim dan jaksa, memutarbalikkan fakta serta mencari celah-celah hukum yang ada.

Pemecahan kasus-kasus korupsi di pengadilan Indonesia sengaja dibuat rumit dan berlarut-larut, padahal kasusnya sudah teramat terang-benderang. Kasus suap Wisma Atlet Sea Games dan Hambalang yang melibatkan Nazaruddin dan berbagai pihak misalnya, sangat vulgar dan terang benderang, tapi sengaja diperumit.

Demikian juga megaskandal Bank Century, kasus ini dibuat seolah-olah “maha rumit” oleh para pejabat kita. Padahal kasus penggelontoran dana talangan ini modus operandinya termasuk “kacangan” yang bisa dilakukan oleh seorang tamatan SD sekalipun.

Nyaris tidak ada kasus yang menggunakan teknik tingkat tinggi apalagi yang canggih dalam modus korupsi di Indonesia. Kasus-kasus korupsi di Indonesia pada umumnya masih seputar mark up proyek pembangunan, suap-menyuap untuk memenangkan tender proyek, penggelapan dana anggaran, penggelapan dana bantuan sosial, pengadaan barang, dan sebagainya. Semua itu tidak canggih, karena bisa dilakukan oleh siapa saja asal mempunyai jabatan.

Ketidakcanggihan modus korupsi di Indonesia, diikuti pula oleh ketidakcanggihan penegakkan hukumnya. Korupsi semakin menjadi karena hukumannya kelewat ringan dan tidak menimbulkan efek penjeraan. Siapa pun tampaknya akan bercita-cita melakukan korupsi (bila ada peluang), jika hukumannya cuma 3 – 5 tahun, sementara hasil korupsinya bisa mensejahterakan anak-cucu hingga tujuh turunan.

Sindiran Anwar Ibrahim bahwa modus korupsi di Indonesia kalah canggih dengan Malaysia, sebenarnya menohok kita semua. Sudah begitu dungukah bangsa ini, sehingga untuk memberantas korupsi yang tidak canggih saja kita tidak mampu? ***

Penulis adalah pemerhati masalah sosial-kemasyarakatan.

Kemana Intelektual Kritis?

Kemana Intelektual Kritis?

 

Sabtu, 11 Februari 2012 |Editorial Berdikari Online

 

Keadaan negara kita makin darurat: kemiskinan makin meluas, korupsi merajalela, ketidakadilan terus dipertontonkan, sumber daya alam dikuasai segelintir perusahaan asing, dan negara yang makin tak berdaulat.

Di tengah situasi seperti itu, kita belum mendengar suara nyaring kaum intelektual mengeritik keadaan tersebut. Pada pertengahan Januari lalu, Arya Hadi Dharmawan, seorang dosen di Institut Pertanian Bogor, mengirim surat kepada Presiden SBY. Akan tetapi, orang-orang seperti Arya masih sangat sedikit. Padahal, negara ini punya banyak professor, doktor, master, sarjana, dan lain-lain.

Kami teringat dengan Noam Chomsky, seorang intelektual besar abad 20,  pernah mencemooh kecenderungan intelektual, khususnya di Universitas, yang tak ubahnya sebagai pelayan kebenaran penguasa. Maklum, Chomksy pernah merasakan era dimana kampus pernah menjadi sarang kaum radikal, yaitu tahun 1960-1970-an.

Kampus sudah meninggalkan peran klasik mereka: sumber atau pusat kritik. Peran kaum intelektual telah bergeser; dari pengeritik kapitalisme menjadi pengusung atau pelayan kapitalisme.

Kapitalisme lanjut memang berambisi menghabisi pemikiran-pemikiran radikal. Ini sejalan dengan gagasan Margaret Tatcher: “There is no alternative”. Pendek kata, tugas pendidikan kapitalistik adalah membantai fantasi “dunia lain”. Bagi mereka, puncak sejarah manusia adalah pasar bebas.

Sejak neoliberalisme berkuasa di dunia pendidikan, logika komoditas juga makin menggejala dan merasuki gaya hidup Universitas. Lihatlah bagaimana para dosen menciptakan fantasi kepada murid-muridnya tentang dunia luar (dunia kerja) yang begitu indah. Sementara murid, yang sudah terobsesi dengan gaya hidup mewah, tidak sabar lagi untuk menuntaskan studi dan ditempatkan di sebuah perusahaan besar.

Akhirnya, terjadilah apa yang pernah direnungkan oleh Karl Marx ratusan tahun yang lalu. Dalam karya “Reflections of a Young Man on The Choice of a Profession”, Marx mengatakan: “Kita hidup dalam sebuah masyarakat yang telah menentukan apa yang harus kita lakukan sebelum kita  punya kesempatan untuk menentukannya.”

Professor-professor kita suka mengurung diri dalam ruang-ruang penelitian. Dan, kalaupun mereka terjun dalam realitas, maka rakyat pun akan dikalkulasi dalam indeks dan persentase. Mereka akan berusaha menjawab persoalan-persoalan rakyat dengan mengacu pada apa yang diajarkan dalam diktat-diktat.

Kita sedang berhadapan dengan—meminjam istilah penyair WS Rendra—”pendidik yang terpisah dengan persoalan kehidupan”. Mereka tidak mendidik muridnya agar mengerti tugasnya sebagai manusia, melainkan agar siap menjadi `sekrup’ dalam sistim kapitalisme.

Padahal, kata Marx, pekerjaan yang mulia adalah memuliakan manusia, yang menjadikan tindakan-tindakan dan segenap usaha manusia menjadi lebih mulia, yang menjadikan diri manusia lebih kokoh, dikagumi oleh khalayak luas dan mencapai kemuliaan yang lebih tinggi lagi.

Dengan semakin terkooptasinya kampus oleh kapitalisme, maka peran kaum intelektual pun makin bergeser keluar kampus. Dalam banyak kasus, di banyak negara, peran kritis itu diambil alih oleh penulis dan seniman. Merekalah yang biasanya bekerja sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar: kebebasan.

Akan tetapi, di situ juga ada masalah: biasanya konsen pada penulis dan seniman, termasuk yang paling militan, adalah mempertahankan kebebasan individu dan kebebasan sipil. Mereka biasanya sangat sulit untuk menerobos kerangka moral dan terjun dalam perjuangan politik.

Novelis hebat seperti  Salman Rushdie, misalnya, sangat keras menentang fundamentalisme. Akan tetapi, sangat sulit mengharapkan dia berbicara soal hak-hak pekerja, penentangan terhadap imperialisme, dan lain-lain.

Kita tahu bahwa ada masalah dengan keadaan sekarang. Tetapi sangat sedikit orang, khususnya kaum intelektual, yang mau menjelaskan keadaan ini kepada massa rakyat. Tugas intelektual saat ini adalah menjelaskan keadaan ini seterang-terangnya, dengan penjelasan yang gampang dipahami, kepada rakyat.

Tugas kaum intelektual, khususnya yang disebut intelektual organik, adalah membela kaum yang tertindas melawan penindas. Dalam point ini, kita ingat kata-kata Marx, bukan sekedar memahami dunia tetapi mengubahnya. Akan tetapi, tidak ada orang yang dapat mengubah dunia sendirian, karena hanya massa yang bisa mengubah dunia; dan tidak seorang pun  bisa mengubah dunia atau keadaan, jikalau dunia dan keadaan itu sendiri  tidak dipahaminya. Di sinilah tugas kaum intelektual: memahamkan dunia kepada massa rakyat dan mengubah dunia bersama massa rakyat.

 

http://www.berdikarionline.com/editorial/20120211/kemanakah-kaum-intelektual-kritis.html

 

Menggagas Sosiologi Pancasila

Menggagas Sosiologi Pancasila

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/menggagas-sosiologi-pancasila

 10.02.2012 09:30

Penulis : Satrio Wahono*

 

(foto:dok/ist)

Jika ada satu hal yang paling patut disesalkan dari kekuasaan Orde Baru, itulah penyimpangan Pancasila dari ideologi negara menjadi ideologi penguasa. Rezim Soeharto kala itu memperalat Pancasila sebagai justifikasi untuk memberangus aspirasi warga negara demi melanggengkan kekuasaan semata.

Alhasil, tercipta stigma buruk bagi Pancasila. Bahkan, segala ikhtiar ilmiah untuk membuat ideologi itu aktual, seperti konsep Ekonomi Pancasila oleh Mubyarto, hanya mengundang cibiran. Padahal, segala usaha ilmiah tersebut sebenarnya menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka terhadap kritik sebagaimana fitrah ilmu pengetahuan.

Lagi pula, sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan landasan filosofis kuat bagi siapa pun yang ingin mengembangkannya dalam aras ilmu pengetahuan. Jadi, tentu sah bagi kita merintis “Pancasilaisasi pengetahuan”. Asalkan jangan kebablasan seperti ada istilah menggelikan “Sepak Bola Pancasila” di zaman Orde Baru.

Adapun salah satu bidang yang belum tergarap benar dalam upaya Pancasilaisasi pengetahuan adalah sosiologi. Sebagai ilmu yang menganalisis relasi antara faktor dan aktor sosial dalam fenomena kemasyarakatan, sosiologi selama ini didominasi pemikiran Barat.

Karena itu, jika kita menyepakati Pancasila sebagai pandangan hidup, sudah sepatutnya satu sosiologi khas masyarakat Indonesia—sosiologi Pancasila—dirumuskan.

Mazhab Sosiologi

Dalam pemikiran Barat, berbagai teori sosiologi bisa dikelompokkan ke dalam tiga mazhab arus utama (mainstream). Pertama, mazhab struktural fungsional. Mazhab ini menganggap masyarakat sebagai struktur yang terdiri dari orang-orang yang memiliki fungsinya masing-masing.

Oleh karena itu, masalah sosial diakibatkan tidak berjalannya salah satu atau lebih fungsi-fungsi tersebut. Sebagai contoh, jika terjadi korupsi, seorang sosiolog akan mencari apakah ada masalah dalam fungsi-fungsi kemasyarakatan, seperti pendidikan dan ekonomi.

Sang sosiolog, misalnya, lantas bisa mengatakan korupsi terjadi akibat pendidikan karakter kita yang bermasalah.

Kedua, mazhab interaksionis-simbolis. Jika mazhab pertama bersifat makro, mazhab ini lebih mikro. Cara kerja sosiolog mazhab ini adalah menganalisis interaksi antaraktor dalam masyarakat, kemudian berusaha meluaskan analisis mikro ini pada tingkatan makro.

Umpamanya, kasus tawuran karena perebutan lahan parkir akan dianalisis lewat interaksi antaraktor utama yang saling bertikai. Jika ditemukan para aktor itu berpandangan masing-masing telah melanggar “daerah kekuasaan” lahan parkir, sang sosiolog akan berusaha meluaskan pandangannya bahwa “daerah kekuasaan” merupakan simbol yang wujudnya bisa bermacam-macam dalam beraneka kasus.

Ketiga, mazhab konflik. Mazhab ini beranggapan masyarakat hanya terdiri dari dua kelas, yaitu kelas borjuis yang menguasai alat produksi dan menjalankan modus produksi kapitalis, dan kelas proletar (buruh) yang tertindas dan tidak memiliki alat produksi.

Berdasarkan ini, masalah pendidikan mahal, misalnya, bisa didekati seorang sosiolog dengan menganalisis apakah sebenarnya ongkos tinggi itu dirancang kaum borjuis demi melanggengkan kekuasaannya atas kaum proletar.

Jalan pikirannya sebagai berikut. Kaum kapitalis menguasai alat produksi, termasuk alat produksi untuk menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi dunia kerja, yaitu sekolah.

Selanjutnya, supaya kelas proletar tidak bisa mengancam kekuasaan kaum borjuis, kaum borjuis pun mengkomersilkan pendidikan agar hanya orang berduit yang mempunyai akses ke sana. Akibatnya, mayoritas orang pintar adalah orang berduit dan kekuasaan kaum borjuis pun dapat dipertahankan.

Tiga Asumsi Dasar

Kita lihat betapa ketiga mazhab di atas mengandung ketimpangan. Ada yang terlalu menekankan pada struktur dan menafikan aktor di satu sisi, dan ada yang menekankan pada aktor di sisi lain.

Karenanya, satu sosiologi yang ideal—harapannya Sosiologi Pancasila—adalah yang mampu menyeimbangkan keduanya. Untuk itu, kita perlu memeriksa tiga asumsi dasar yang selalu niscaya dalam sosiologi.

Pertama, asumsi tentang sifat manusia. Fachry Ali dalam Islam, Pancasila, dan Pergulatan Politik (1984) menyatakan Pancasila memandang manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi sehingga manusia bersifat pemelihara.

Artinya, segala bentuk hubungan antara manusia dan lingkungannya adalah fungsional dan memiliki kesalingterkaitan. Ini sekaligus bermakna manusia harus selalu mengembangkan kemampuan-kemampuannya yang berguna untuk dirinya sendiri dan sesama. Dalam asumsi ini, sosiologi Pancasila mirip mazhab struktural fungsional.

Kedua, asumsi tentang masyarakat. Pancasila menolak pandangan yang memberikan penekanan kuat pada individualitas manusia dan paham yang terlalu mengutamakan masyarakat. Pertemuan antara asumsi ini dan realitas bahwa Indonesia memiliki kemajemukan budaya membuat Pancasila tidak mendukung multikulturalisme ataupun uniformisme.

Multikulturalisme adalah pandangan yang memberikan hak bagi semua kaum untuk mengunggulkan budayanya masing-masing secara eksklusif. Sementara itu, uniformisme adalah paham yang ingin menyeragamkan semua kemajemukan budaya ke dalam satu kebudayaan saja, misalnya Jawa.

Bertolak dari jalan tengah ini, sosiologi Pancasila meyakini pertukaran dan dialog sehat antara kebudayaan demi melahirkan simbol-simbol kultural yang bisa ditoleransi bersama.

Sebagai contoh, konsep ukhuwah dalam Islam bisa disimbiosiskan dengan konsep persatuan demi mendukung simbol kebangsaan yang lebih universal. Dalam asumsi ini, sosiologi Pancasila lebih dekat dengan mazhab interaksionis-simbolis.

Ketiga, asumsi tentang fungsi ilmu. Menurut Pancasila, tujuan satu masyarakat adalah memeratakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pendeknya, segala fungsi dalam masyarakat—termasuk ilmu pengetahuan—bertujuan melakukan perubahan sosial lewat upaya penguakan kesadaran kritis masyarakat terhadap ketidakberesan.

Ilmu pengetahuan jadinya bersifat praksis dan membebaskan, berbeda dengan asumsi struktural-fungsional yang sebatas preservatif (melestarikan struktur yang ada) atau interaksionis yang interpretif (hanya menafsirkan). Karena itu, asumsi ketiga ini mendekati mazhab konflik.

Berbekal ketiga asumsi di atas, sosiologi Pancasila ternyata mampu meramu kekuatan-kekuatan dari tiga arus utama dalam mazhab sosiologi Barat. Jika ikhtiar pembuka jalan ini dapat dikembangkan lebih jauh, semoga kita di masa depan benar-benar dapat memiliki suatu bentuk sosiologi Pancasila yang lebih mapan!

*Penulis adalah Sosiolog dan Magister Filsafat UI.


“Armed revolution and the people

Philippines: “Armed revolution and the people will frustrate the intensification of militarization in Negros”


Tatiana Lukman <jetaimemucho1@yahoo.com>,in: Gelora <GELORA45@yahoogroups.com>,Thursday, 9 February 2012, 23:28

A statement by Juanito Magbanua, Spokesperson, NPA Negros Island (Apolinario “Ka Boy” Gatmaitan Command)
February 03, 2012
The Apolinario “Boy” Gatmaitan Command (AGC) salutes the unit of the NPA under the Roselyn “Ka Jean” Pelle Command (North Negros) for a successful military action against the 62nd IB PA where 2 elements of the AFP were killed in action and many others wounded base on initial reports. The encounter took place in Hacienda Lope, Barangay Andres Bonifacio in Cadiz City last January 31, 2012. The said tactical offensive frustrated the AFP’s plan for a coordinated campaign against the NPA in the said area that has been declared by the military as insurgency-free lately.
The AGC also recognizes the bravery and daringness of the members of a yunit under  the Armando Sumayang Command (Southwest Front) that fought  much superior columns of composite forces of the 47th IB PA that assaulted a temporary NPA encampment in Sitio Akol, Brgy Manlocahoc, Sipalay City last January 28, 2012. Four members of the Scout Rangers (SR) were killed in action based on the reports of the locals who saw the bodies secretly taken away by the military. On the other hand, the people are saddened by the martyrdom of a Red Fighter. The military has now occupy the local market and are conducting illegal searches and interrogation of the barrio folks on the area of the firefight.  Sipalay is a target of many foreign mining companies.
The AFP under the 3rd Infantry Division PA is desperate and is launching coordinated offensives for the expansion of mining firms and agri-business projects of the US-Aquino regime that is being secured by the Internal Security Plan OPlan Bayanihan. The asyendero-bolantero-komprador sheep Governor Maranon is fuming mad on the results of the daydream military achievements of Col Oscar Lactao, 303rd Bde CO who keeps on harping that the NPA is “ weak, low morale, hungry, on the run, etc” but keeps on demanding for more military troops and budget.
The livelihood of the peasants and farm workers is deteriorating because of landlessness, poor production, low wages, low prices of produce, forced toll-collection of military detachments along the way, high prices of basic goods and indebtedness. The intensification of militarization in the countrysides is worsened by the abuses of the mercenary RPA-ABB and are teaching the masses to fight back.
It is only through the armed revolution that the demands of the peasants and workers for genuine land reform and nationalist industrialization be realized against the reign of land monopoly, imperialist domination of the local economy and the preservation of a puppet, fascist and anti-people US-Aquino Regime.

Memercik Harapan bagi Indonesia di Maluku

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/memercik-harapan-bagi-indonesia-di-maluku/

28.01.2012 11:34

Memercik Harapan bagi Indonesia di Maluku

(foto:dok/ist)

AMBON – Walaupun September 2011 Kota Ambon kembali didera kerusuhan, para tokoh agama setempat dengan sigap turut memulihkan keamanan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku dan Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) mengimbau warga untuk hidup dengan damai.

Dalam HUT ke-76 GPM tahun lalu, Ketua Sinode GPM Pdt John Ruhulesin mengajak semua warga GPM untuk semakin mencintai kemanusiaan dan perdamaian. Bahkan, setiap pastori (rumah tempat tinggal pendeta di jemaat) disiapkan untuk menampung peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional XXIV, Juni 2012.

Peran serta gereja dalam membangun masyarakat kita yang majemuk amat penting. Untuk meningkatkan kapasitas warga negara inilah diadakan Pendidikan Warga di Kota Ambon pada 6-7 Januari atas kerja sama Sinode GPM dan Institut Leimena.

Banyaknya berita buruk di media massa ikut mematahkan semangat bangsa untuk menggapai masa depan yang lebih cerah. Para pemimpin perlu memberikan inspirasi perjuangan. Inspirasi ini dapat ditemukan dalam jati diri dan cita-cita Indonesia yang dituliskan para pendiri bangsa kita dalam Pembukaan UUD 1945.

Bahkan, amendemen UUD 1945 pada 1999-2002 telah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat untuk dapat ikut menentukan nasib bangsa. Topik-topik ini dibahas bersama lebih dari 90 pemimpin dan aktivis gereja yang hadir, mulai dari Kota Ambon hingga Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Acara ini, seperti dikatakan Pdt Jenny Latupeirissa dari GPM Klasis Pulau Ambon, “membangkitkan rasa optimistis untuk menyatakan panggilan sebagai warga negara yang baik sekaligus warga Kerajaan Kristus”, sehingga “tidak berpikir secara pesimistis ketika melihat permasalahan di seputar NKRI.”

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Sinode GPM Pdt John Ruhulesin mengingatkan bahwa masalah-masalah riil di lapangan juga perlu mendapat perhatian. Warga perlu melatih diri untuk mampu menghadapi masalah bersama. Oleh karena itu, program ini juga melatih fasilitator Diskusi Warga agar pemberdayaan warga dapat dilanjutkan peserta di lingkungannya masing-masing.

Ketua Klasis GPM Tanimbar Utara (Kabupaten Maluku Tenggara Barat), Pdt Ricardo Rikumahu, mengatakan, “Setelah pelatihan ini, saya ingin membangun jejaring dengan masyarakat lokal guna menciptakan ruang diskusi dengan topik-topik mengenai keindonesiaan dalam perspektif kearifan lokal.”

Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Oikumene Sinode GPM, Pdt Lastri Likumahwa, ingin “melakukan pembinaan kepada umat untuk terus menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi melalui hal-hal yang kecil dalam lingkungan sendiri demi sebuah cita-cita yang besar berdasarkan kekuatan-Nya.”

Membangun bangsa memang harus dikerjakan bersama. Program ini ditutup dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Sinode Gereja Protestan Maluku dan Institut Leimena di kantor Sinode GPM di Kota Ambon. Mari kita bangkitkan harapan dan bangun bangsa ini! (sumber: Institut Leimena)

Kemenhub Harus Bertanggung Jawab

Narkoba Menebar Celaka

Thursday, 09 February 2012 07:44
E-mail Print PDF

Lagi, pilot Lion Air ditangkap atas sangkaan mengonsumsi shabu beberapa jam sebelum jadwalnya menerbangkan pesawat. Apa jadinya jika sang pilot fly saat di udara? Kecelakaan maut di Tugu Tani juga membuktikan, betapa narkoba tidak saja berbahaya bagi si pengguna, melainkan juga mengancam orang-orang di sekitarnya.***

Sekitar delapan jam sebelum jadwal lepas landas, Saiful Salam melakukan ”ritual” yang sangat tidak patut bagi seorang penerbang. Pilot senior maskapai Lion Air itu bukannya cepat-cepat tidur, malah begadang main kartu sembari nyabu di Hotel Garden Palace, Surabaya.

Jumat malam pekan lalu itu, ia bermain kartu dengan tiga pilot rekannya di kamar sebelah, sambil keluar-masuk ke kamarnya sendiri untuk menikmati uap psikotropika yang memabukkan itu. Menjelang tengah malam, permainan kartu berhenti dan Saiful masuk ke kamarnya, nomor 2109.

Entah apa yang dilakukan Saiful di kamarnya. Pukul 03.30, petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama petugas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menggerebek kamar itu. Saiful mengaku sedang lelap, lalu tersentak bangun. Ia pun tak berkutik ketika petugas menemukan shabu seberat 0,04 gram dan bong –alat isapnya– dalam laci lemari di samping ranjang, yang kemudian diakui Saiful sebagai milikya.

Hasil tes urine memastikan Saiful, 44 tahun, ”Positif menggunakan shabu,” kata Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN, Brigadir Jenderal Benny Mamoto, yang memimpin penggerebekan itu. Sementara itu, hasil tes pada tiga pilot lainnya negatif.

Saiful, yang sedianya akan menerbangkan pesawat JT 708 jurusan Surabaya-Makassar-Balikpapan-Surabaya pun diamankan bersama barang bukti. Tapi penangkapan ini tidak sampai menunda penerbangan pesawat JT 708. Pesawat itu tetap terbang sesuai dengan jadwal pukul 06.00 di bawah kendali pilot pengganti. S

aiful Salam memang sedang diincar petugas BNN. Menurut juru bicara BNN, Komisaris Besar Sumirat Dwiyanto, Saiful menjadi target menyusul pengembangan penyidikan terhadap Hanum Adhyaksa, juga pilot Lion Air, yang ditangkap petugas BNN di tempat karaoke Studio 33 Hotel Grand Clarion, Makassar, 10 Januari lalu.

Ketika Hanum ditangkap, polisi menemukan satu kantong plastik shabu seberat 0,9 gram milik Hanum. Sang pilot diamankan bersama seorang kontraktor dan tiga perempuan. Dalam pemeriksaan, Hanum menyebut nama Saiful. ”Tersangka HA (Hanum Adhyaksa) mengaku pernah mengisap shabu bersama SS (Saiful Salam). Mereka saling kenal,” kata Sumirat.

Berbekal keterangan ini, petugas BNN melakukan pengintaian terhadap Saiful di Surabaya. Petugas merapat ke Hotel Garden Palace pada Jumat pekan lalu, yang merupakan jadwal Saiful beristirahat sebelum terbang kembali esok paginya. Pengintaian ini membuahkan hasil seperti diharapkan.

Penangkapan pilot Saiful Salam kembali membuat geger dunia penerbangan. Maklum, Saiful adalah pilot Lion Air ketiga yang dicokok kurang dari setahun ini terkait kasus narkoba. Pertengahan tahun lalu, sebelum penangkapan Hanum Adhyaksa, pilot Lion Air bernama Muhamad Nasri diringkus lebih dulu. Ia diamankan petugas Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Tangerang ketika nyabu bersama kopilot Husni Thamrin di Apartemen The Colour, Modernland, Kota Tangerang.

Tertangkapnya tiga pilot pecandu narkoba itu juga membuat masyarakat prihatin sekaligus jeri. Separah itukah kesadaran pilot akan keselamatan penerbangan sehingga masih sempat-sempatnya bermain narkoba, yang bukan tidak mungkin dapat mengundang bencana mengerikan?

Kekhawatiran lainnya, kasus pilot pecandu narkoba yang ditangkap itu jangan-jangan hanyalah puncak gunung es dari kondisi sebenarnya. Artinya, bukan tidak mungkin banyak pilot pecandu yang masih bebas menerbangkan pesawat.

Tak terlalu berlebihan jika Alvin Lie, mantan anggota Kaukus Penerbangan DPR, menilai keselamatan penerbangan nasional sesungguhnya sedang dipertaruhkan. Apalagi, Alvin menengarai kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba di kalangan pilot dan kru, khususnya di maskapai Lion Air.

Dalam kasus Saiful Salam, Alvin melihat kenyataan bahwa shabu telah membuat sang pilot tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk tugas penerbangan berikutnya. Padahal, menurut Alvin, penerbang seharusnya beristirahat 10 jam. Tapi ,yang terjadi, Saiful justru begadang, main kartu sembari nyabu.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Saud Usman Nasution, mengecam laku sang pilot. ”Itu sangat berbahaya. Nyawa penumpang taruhannya. Narkoba dapat menimbulkan ketidaksadaran,” kata Saud Usman kepada Averos Lubis dari GATRA.

Memang shabu bersifat stimulan, yang mampu membuat penggunanya merasa segar dan tidak mengantuk serta dapat mengurangi rasa cemas. Tapi, biasanya pula, ketika akan tidur, si pecandu terpaksa menggunakan obat tidur. Nah, hantaman obat-obatan dengan pengaruh berlawanan ini akan berakibat buruk bagi sistem transmisi saraf otak.

Kepada penyidik, Saiful memberi alasan tadi terkait dengan shabu yang dikonsumsinya. Persoalannya, shabu juga dapat menimbulkan efek halusinasi bagi penggunanya.

Menurut Prof. Dadang Hawari, psikiater yang menaruh perhatian besar pada masalah narkoba dan cukup intens menangani pasien narkoba, bisa saja pilot yang nyabu mengalami disorientasi yang sangat membahayakan keselamatan penerbangan. Apalagi, kata Dadang, sistem saraf otaknya mungkin agak kacau akibat dicekoki shabu dan obat tidur terus-menerus.

”Persepsi pandangan mata (pilot) bisa berubah. Bisa saja lautan dikira landasan, jarak masih jauh dikira sudah dekat,” ujarnya, agak miris, kepada wartawan GATRA Andhya Dhyaksa. Dadang menambahkan, banyaknya kasus pesawat tergelincir di landasan patut dicurigai salah satunya akibat sang pilot dalam pengaruh narkoba.

Apakah sang pilot tidak menyadari profesinya menyangkut keselamatan nyawa orang banyak? Menurut Dadang pula, seseorang yang sudah terkena pengaruh shabu tidak akan begitu sadar siapa dirinya sesungguhnya.

”Pengguna juga mengalami perasaan yang berlebihan, merasa hebat, merasa super, dan semua dianggap enteng,” ujar Dadang. Ia mengingatkan, bagi pengguna yang berprofesi sebagai pilot, kebiasaan nyabu, apalagi menjelang terbang, sangatlah berbahaya.

Apa jadinya jika kekhawatiran Dadang Hawari itu terbukti? Sudah bisa dibayangkan bencana yang bakal menerkam. Pesawat bisa tercebur ke laut atau, lebih mengerikan lagi, pesawat jatuh di permukiman padat penduduk ataupun menabrak gedung tinggi pada saat jam kantor. Artinya, pesawat nahas itu bukan hanya mengancam keselamatan nyawa ratusan penumpangnya, melainkan juga orang banyak di luar penumpang pesawat.

Memang, sejauh ini, dalam berbagai kasus kecelakaan pesawat, belum ada penyelidikan yang memastikan bahwa penyebabnya adalah kesadaran pilot yang terganggu akibat pengaruh narkoba. Pasalnya, yang ditelisik hanyalah kotak hitamnya. Selama ini pula, pilot Saiful, Hanum, ataupun Muhamad Nasri, yang terindikasi menggunakan shabu, masih mampu menerbangkan pesawat aman-aman saja.

Toh, bagi Dadang Hawari, itu hanya kebetulan yang baik. ”Mungkin pilot atau kopilotnya masih bisa mengambil alih. Mungkin saja salah satu di antara mereka tidak menggunakan (shabu). Kalau dua-duanya menggunakan (shabu), bisa hancur, deh!” tutur Dadang, serius. Ia tetap khawatir, sewaktu-waktu bisa saja pilot pecandu shabu, siapa pun dia dan dari maskapai mana saja, akan membawa bencana bagi penerbangan.

Sementara itu, Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait, menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus pilot nyabu tadi kepada pihak kepolisian. Menurut Edward, kalau si pilot terbukti menggunakan narkoba, pihaknya akan mengomunikasikannya dengan Kementerian Perhubungan selaku penerbit lisensi terbang. ”Kementerian Perhubungan yang akan mencabut lisensinya,” kata Edward. Selanjutnya, si pilot bisa dipecat sesuai dengan aturan perusahaan Lion Air.

Kini, Edy Triadi, pelanggan setia Lion Air, yang sepekan bisa dua-tiga kali bolak-balik Surabaya-Jakarta, dihinggapi rasa khawatir saat terbang. Turun dari pesawat Lion Air yang membawanya dari Jakarta menuju Surabaya, Ahad pagi lalu, raut muka Edy langsung berubah agak ciut ketika membaca berita penangkapan pilot Saiful Salam di koran lokal yang diperolehnya di Bandar Udara Juanda, Surabaya.

”Wah, jangan-jangan pilot yang menerbangkan pesawat saya tadi juga habis nyabu,” kata staf pemasar sebuah perusahaan swasta itu, agak keder, kepada Arief Sujatmiko dari GATRA. Selama ini, ia selalu terbang menggunakan Lion Air, dengan pertimbangan tarif murah dan pesawatnya banyak yang baru.

Tapi, setelah tiga pilotnya tertangkap mengonsumsi shabu, Edy mulai bimbang. Ia berharap, manajemen Lion berbenah, mengawasi ketat para pilotnya. ”Ini perlu menjadi perhatian Lion Air dan perusahaan penerbangan lainnya, agar melakukan tes (narkoba) terhadap semua pilot dan krunya sebelum terbang,” kata Edy.(TA, DMB, SP, dan BS)

 

Regulasi Tentang Pengemudi:

- Kapten penerbang adalah penerbang yang ditugaskan oleh perusahaan atau pemilik pesawat udara untuk memimpin penerbangan dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan penerbangan selama pengoperasian pesawat udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan)

- Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi sesuatu kegiatan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi mengemudi dipidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 750.000. (Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

- Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 juta. (Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Laporan Utama GATRA edisi 18/13, terbit Kamis 9 Pebruari 2012

 

  ========

 

http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/8361-kemenhub-harus-bertanggung-jawab

Kemenhub Harus Bertanggung Jawab

Thursday, 09 February 2012 06:39
E-mail Print PDF

Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudharyatmo, menuding Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ikut bertanggung jawab dalam kasus pilot nyabu itu. Pasalnya, kata Sudharyatmo, setiap enam bulan Kemenhub melakukan tes kesehatan terhadap pilot dan mengeluarkan sertifikat medical check-up. ”Masih adanya pilot yang nyabu menunjukkan pengawasan di tes kesehatan pilot tidak jalan,” ujarnya.

Menurut Sudharyatamo, Komisi V DPR seharusnya memanggil Menteri Perhubungan dan melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengawasan Kemenhub, khususnya terhadap pilot. Ia juga menilai, tes kesehatan terhadap pilot yang dilakukan setiap enam bulan tidak cocok lagi dijadikan patokan karena rentang waktunya terlalu lama.

Usul lebih ekstrem dilontarkan Henry Yosodiningrat, Ketua Gerakan Nasional Anti-Narkotika. Menurut Henry, pemerintah harus membuat aturan yang intinya mewajibkan semua pilot asing ataupun nasional menjalani pemeriksaan sebelum menerbangkan pesawat.

”Tak ada pilihan selain menerapkan sistem ini. Kami akan melakukan desakan-desakan,” kata Henry, geram. (TA, DMB, SP, BS)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 56 other followers