Archive for the ‘esai’ Category

Di Balik Tas Bermerek dan Baju Modis Miranda

Selasa, 31 Januari 2012 | 05:02 WIB

Di Balik Tas Bermerek dan Baju Modis Miranda

 

TEMPO.CO , Jakarta:- Tas merah marun berukuran sedang teruntai di tangan kiri Miranda Swaray Goeltom, serasi dengan sepatu high heels-nya yang juga berwarna marun. Jumat 27 Januari 2012, sore itu, Miranda baru saja pulang dari acara pernikahan adat Batak seorang saudaranya.Penasaran dengan merek tas Miranda, Tempo pun mengintip tulisan yang tertera di sisi luarnya. Sergio Rossi, itu nama mereknya.

Sergio Rossi merupakan satu perancang terkenal asal Italia, spesialisasinya adalah sepatu. Tas yang dikenakan Miranda merupakan koleksi Rossi di tahun 2011. Awalnya, tas bertali rantai itu dilepas dengan harga sekitar US$ 850 atau setara dengan Rp 7,5 juta. Kini harga tas tangan itu telah turun hingga 50 persen, karena tahun sudah berganti.

Saat tersentuh, kulit tas Miranda terasa lembut seperti bulu hewan. Ternyata tas itu terbuat dari rambut kuda pony, sedangkan bagian dalamnya dilapisi kain satin serta kulit kerbau yang tipis.

Miranda sendiri mengaku bukan penggila barang-barang hasil karya perancang terkenal. “Saya tidak tergila-gila pada merek. Apa saja yang enak, saya pakai,” kata Miranda dalam perbincangannya dengan Tempo.

Lalu Miranda lebih cinta produk dalam atau luar negeri? Dia bilang dirinya cinta dengan semua barang yang ia suka dan dirasa bagus. Miranda juga tidak mau cinta produk dalam negeri hanya dalam ucapan saja. “Ngapain saya berpalsu-palsu seperti orang lain yang bilang cinta dalam negeri tapi cuma satu-dua produk saja.”

Untuk pakaian saja, dia melanjutkan, lebih sering datang ke tukang ketimbang membeli di toko. Tukang jahit Miranda adalah si Ujang, yang membuka lapaknya pada satu gang kecil di daerah Permata Hijau, Jakarta Selatan. Miranda bercerita kalau dia suka membeli satu-dua baju dari luar negeri dan membawanya ke Ujang. (baca Baju Miranda Dijahit Si Ujang)

“Pakaian itu untuk contoh dan saya minta dijahitkan baju seruoa sebanyak lima buah. Dapat banyak dengan harga murah,” kata dia.

Kala berbincang dengan Tempo, Miranda tengah mengenakan baju semi jas dengan rok span selutut berwarna merah muda. Sebagai seorang perfeksionis, Guru Besar Universitas Indonesia itu mengaku rewel untuk urusan hasil jahitan baju. Selama pakaian tersebut terjahit dengan rapi dan pada tempatnya, dia tidak akan memusingkan siapa nama perancangnya.
“Dan baju ini tidak bermerek,” ujarnya.

Lalu bagaimana dengan kabar jika Miranda mempunyai pakaian dalam seharga jutaan rupiah. Sambil tertawa, ibu dua anak itu membantahnya. “Dek, saya itu itu orangnya pelit. Masak beli lingerie harga jutaan sih,” kata Miranda selorohnya.

Setahun terakhir ini, kegiatan Miranda tidak hanya mengajar di UI atau mengurus sejumlah yayasan yang diketuainya, dia juga harus datang ke KPK untuk pemeriksaan. Tahun lalu, beberapa kali Miranda ditanya penyidik sebagai saksi kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. Kali ini, Miranda sedang mempersiapkan diri untuk diperiksa dengan status tersangka.

Miranda sendiri tak bisa lagi pergi ke luar negeri untuk membeli baju yang akan dijadikannya sebagai contoh jahitan ke Ujang. Sebab Direktur Jenderal Imigrasi telah melarangnya bepergian ke luar negeri, atas permintaan penyidik KPK.

CORNILA DESYANA

_

Dialog Habibie-Anwar di Jerman Soal Indonesia

Dialog Habibie-Anwar di Jerman Soal Indonesia

RepublikaRepublika –  11 menit yang lalu

  • Anwar Ibrahim
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  –  Mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim memiliki kenangan khusus dengan Mantan Presiden RI BJ. Habibie. Anwar bercerita saat ia sakit dan terpaksa berobat di sebuah rumah sakit di Munich, Jerman.

“Saya dijaga oleh Habibie dan bu Ainun (almarhum istri Habibie),” kata Anwar dalam pidato kebudayaan ‘Kepemimpinan Dalam Dinamika Perubahan Ekonomi Politik’ di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki (TIM), (30/1).

Anwar kemudian bercerita panjang lebar dengan mantan Menteri Riset dan Teknologi itu mengenai reformasi dan transformasi demokrasi. “Ia (Habibie) ternyata tidak menjawab secara politik tetapi moral,” ujar Anwar.

Anwar mengatakan, kelemahan yang dimiliki presiden Indonesia ketiga itu adalah tidak melakukan pertimbangan politik saat melakukan reformasi. Mantan Menteri Keuangan Malaysia itu sempat menanyakan kepada Habibie mengapa ia membebaskan para tahanan politik.

“Saya tidak tahu. Kalau terus tahan saya (Habibie) tak bisa jawab saat ditanya rakyat dan di hadapan Allah,” kata Anwar menirukan jawaban Habibie.

“Itu bukan jawaban politik,” kata Anwar menirukan ucapannya sendiri saat itu.

“Ya, tetapi itu jawaban yang benar,” kata Habibie seperti ditirukan Anwar, yang kemudian disambut gelak tawa ratusan hadirin yang memenuhi ruangan.

Anwar pun mengaku kagum dengan keyakinan yang dipegang teguh seorang Habibie. Ia juga memuji Indonesia yang dalam keadaan simpang siur dapat melahirkan seorang teknokrat hebat yakni Habibie. “Dalam keadaan simpang siur, Indonesia bisa melahirkan scientist,” ujarnya.

Mengobati Kanker Ekonomi Bernama Subsidi

BBM bersubsidi makin langka (FOTO ANTARA/Idhad Zakaria)

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) ibarat kanker yang menggerogoti perekonomian Indonesia. Jika kebijakan subsidi BBM terus diterapkan, maka tahun ini subsidi BBM bisa menembus angka Rp150 triliun.Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan publik UGM Tony Prasetiantono pernah mengusulkan harga BBM dibagi menjadi tiga. Pertama, Rp4.500 per liter untuk kendaraan sepeda motor dan kendaraan umum. Kedua, harga BBM Rp6.00 untuk mobil dan Ketiga, harga pertamax dengan harga pasar.

Selanjutnya, tahun depan BBM fully subsidized naik dari Rp4.500 menjadi Rp5.000 atau Rp5.500. Kenaikan harus bertahap. Tidak boleh terlalu tajam karena rawan keresahan sosial. Tony meyakini skema harga BBM tersebut lebih sederhana diterapkan daripada skema lain seperti pembatasan yang rawan dan menyebabkan kericuhan.

Namun, pemerintah sudah menetapkan skema lain untuk menekan subsidi BBM. Mulai April 2012, pemerintah menerapkan pembatasan pemakaian bahan bakar minyak (BBM). Maklum, sudah lama pemerintah tak berkutik menghadapi problem subsidi BBM.

Bagai kanker, subsidi ini terus-menerus menggerogoti anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan makin lama makin kronis. Pada 2010, pemerintah mengeluarkan subsidi BBM sebesar Rp90 triliun. Tahun lalu, jumlah subsidi itu naik menjadi Rp160 triliun. Angka itu melebihi asumsi APBN Perubahan yang cuma Rp129,7 triliun.

Rencana lama untuk mengurangi subsidi BBM ini sudah diundur berkali-kali. Keragu-raguan menerapkan kebijakan ini akan membuat ekonomi semakin sakit. Beban subsidi yang membengkak akan makin mencekik leher perekonomian Indonesia. Biaya subsidi itu sebenarnya bisa ditekan andai pemerintah mau menaikkan harga.

Sayangnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ragu mengambil kebijakan tak populis itu. Desember lalu SBY sudah menyatakan pada 2012 tak akan ada kenaikan harga BBM.

Kini satu-satunya cara menyelamatkan anggaran negara adalah dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Nanti, pemilik kendaraan roda empat berpelat hitam harus menggunakan BBM nonsubsidi (Pertamax) atau bahan lain, yakni gas. Kebijakan ini akan diterapkan di Pulau Jawa dan Bali. Namun wilayah Jakarta dan sekitarnya akan jadi prioritas pembatasan.

Diprediksi akan banyak pihak yang memprotes kebijakan ini. Tapi pemerintah sepertinya tak akan nelangkah surut. Pasalnya, pemerintah sudah mengulur-ulur rencana pembatasan ini sejak 2008.

Presiden harus segera menerbitkan aturan pelaksanaan yang terperinci, tapi mudah diterapkan di lapangan. Bila perlu, pembatasan ini memakai chip khusus yang bisa menutup peluang “main mata” antara penjual BBM dan pemilik kendaraan.

Cara lain adalah mendorong pemakaian bahan bakar gas (BBG). Untuk tujuan tersebut, pemerintah harus membuat langkah nyata, seperti yang telah dilakukan Pakistan. Negara itu disebut sebut paling maju dalam pemakaian BBG. Mereka memulainya pada 1999. Kini di sana sudah ada 2,7 juta kendaraan yang memakai BBG.

Sejatinya, Indonesia memulai program serupa lebih awal, yakni pada 1995. Tapi sampai sekarang, menurut data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, jumlah kendaraan pemakai gas tak lebih dari 5.000 unit. Ini karena pemerintah kurang serius menyediakan fasilitas pendukung. Pasokan gas seret dan jumlah pompa gas cuma ada 9 unit.

Kendala utama, harga ‘converter kit’ mahal. Dua hal ini harus diatasi pemerintah. Bila perlu, pemerintah harus berani memberikan subsidi harga alat konversi atau mendorong industri dalam negeri membangun pabrik converter sendiri.

Jika program pembatasan BBM dan konversi ke gas ini bisa diterapkan di Jawa-Bali saja, dampaknya lumayan besar. Soalnya, konsumsi BBM di Jawa-Bali saat ini mencapai 40-50 persen dari total konsumsi nasional.

Karena itu, Presiden harus berhenti bersikap ragu-ragu. Ini memang pil pahit yang harus diambil untuk menyehatkan perekonomian nasional. (HP)

Tuesday, 31 January 2012 08:41

Jakarta – Sejumlah fraksi di Komisi VII DPR berbeda pendapat soal rencana pemerintah membatasi pemakaian premium bersubsidi, yang rencananya diterapkan mulai 1 April 2012.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Achmad Rilyadi, di Jakarta, Rabu (25/1), mengatakan, semua pihak mestinya mematuhi UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang mengamanatkan pembatasan premium per 1 April 2012.

“Semua pihak termasuk pemerintah dan DPR mesti mematuhi UU yang telah disepakati bersama,” katanya.

Pada Kamis (26/1), Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Jero Wacik akan melakukan rapat kerja dengan agenda pembatasan BBM.

Rapat dijadwalkan memutuskan apakah rencana pembatasan BBM yang diajukan pemerintah bakal disetujui atau tidak oleh DPR.

Komisi VII DPR juga akan memutuskan apakah akan memilih kenaikan harga atau pembatasan BBM.

Menurut Anggota Dewan yang akrab disapa Irel itu, Fraksi PKS akan tegas menolak opsi kenaikan harga BBM.

“Opsi kenaikan bakal menyengsarakan rakyat dan industri,” katanya.

Sementara, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Rizaldi mengatakan, fraksinya lebih memilih kenaikan harga ketimbang pembatasan pemakaian BBM.

“Opsi kenaikan harga BBM lebih realistis untuk saat ini,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, harga minyak mentah bakal melonjak seiring ketegangan di Selat Hormuz, Timur Tengah dan embargo Uni Eropa atas minyak Iran.

Ia mengakui, opsi kenaikan harga BBM mesti mengubah UU APBN 2012 yang mengamanatkan tidak menaikkannya.

“Namun, revisi UU itu bisa dilakukan dan tidak masalah. Bisa pula melalui perppu,” katanya.

Menurut dia, Fraksi Partai Golkar menilai infrastruktur pembatasan dan terutama konversi BBM ke BBG belum siap.

“Kalau dipaksakan, bakal menimbulkan kekacauan,” ujarnya.

Pemerintah akan menjalankan pembatasan premium bersubsidi yang dimulai di wilayah Jabodetabek per 1 April 2012.

Selanjutnya, program akan menjangkau kota-kota lainnya di Indonesia hingga tuntas 2014.

Program pembatasan tersebut sudah diamanatkan dalam UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012. [TMA, Ant]

APAKAH PSSI MELANGGAR KONGRES BALI ??

APAKAH PSSI MELANGGAR KONGRES BALI ??

oleh Saleh Ismail Mukadar pada 30 Januari 2012 pukul 9:10
Gerakan pembangkangan yang dilakukan oleh sejumlah Klub dan Pengprov terhadap kepengurusan PSSI yang sah adalah karena tudingan bahwa konggres Bali diawal Januari 2011 telah memutuskan PT.Liga Indonesia (PT.LI) sebagai penyelenggara/operator liga,Format kompetisi adalah ISL dengan 18 Klub,serta saham PT.LI yang 99% milik PSSI harus diserahkan pada klub,dan keputusan2 PSSI telah mengabaikan keputusan kongres Bali tersebut.
Bahwa dari mendengarkan keterangan beberapa peserta kongres Bali,membaca notulen rapat dan berkali-kali melihat rekaman video kongres tersebut kami mendapati fakta bahwa;
1.Hal tentang format liga memang diputuskan dalam kongres Bali,namun menyangkut komposisi saham hanya dijanjikan Nurdin Halid dalam pidatonya dan tidak pernah menjadi keputusan kongres sedangkan penyelenggara  liga sama sekali tidak dibahas atau diputuskan dalam kongres tersebut.
2.Dalam pidatonya dua kali ketua umum PSSI mengingatkan bahwa tidak boleh ada SK (surat keputusan) yang dibuat diluar apa yang diputuskan dalam kongres tersebut karena itu kelaziman yg berlaku di FIFA dan AFC.
3.bahwa hingga kini dua surat yang diklaim sebagai keputusan kongres Bali dalam SK yang ditanda tangani oleh Nurdin Halid selaku ketua umum dan Nugraha Besoes selaku Sekjen belum pernah diterima oleh PSSI,AFC,FIFA bahkan oleh mayoritas peserta kongres
Berdasarkan data  dan fakta tersebut diatas kami berkesimpulan bahwa ada itikad buruk dari dari para pengurus lama yang tidak rela/legowo terhadap kepengurusan PSSI saat ini dan mencoba meronrong integritas kepengurusan PSSI yang sah dengan mengedarkan sebuah berita bohong seolah kebijakan PSSI dalam menunjuk penyelenggara liga,dan merubah format kompetisi adalah kebijakan yang bertentangan dengan keputusan kongres Bali,padahal kami yakin mereka semua cukup mengetahui bahwa ;
1.Kongres tidak boleh membahas atau memutuskan suatu hal yang tidak tercantum dalam agenda,(pasal 30 ayat 4 statuta PSSI),juga bahwa semua keputusan konggres harus sesuai dengan statute PSSI (pasal 25 ayat n statute PSSI).
2.Bahwa pasal 79 ayat 2 tentang kewenangan Exco untuk menentukan penyelenggara liga serta pasal 37 ayat I menyangkut kewenangan Exco untuk menentukan format kompetisi belum pernah dicabut atau dirubah menjadi kewenangan kongres.
3.Bahwa pada tgl.21 Agustus 2011 Exco terpilih PSSI telah mencabut mandate yang pernah diberikan pada PT.Liga Indonesia dan menunjuk PT.LPIS sebagai penyelenggara/operator Liga yang baru dan tanggal 30 September 2011 dari seluruh Exco yang hadir hanya satu Exco yakni Lanyala Mahmud Mataliti yang tidak setuju tentang format liga dengan 24 team sebagai peserta tetapi sepuluh lainnya semuanya sepakat bahwa Liga Indonesia kasta tertinggi diikuti oleh 24 team.
4.Bahwa FIFA sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia dimana federasi Negara manapun yang berafiliasi ke FIFA harus mengikuti semua arahan dan instruksinya telah memutuskan bahwa penyelenggara liga yang sah dan resmi adalah PT.LPIS dengan Indonesian Premier League sebagai brand liganya dan meminta PSSI untuk menghentikan Indonesian Super League sampai dengan batas waktu tanggal 20 Maret 2011 sebelum rapat Asosiasi komite di FIFA.Surat FIFA tertanggal 21 Desember yang juga meminta PSSI memberikan  kesempatan untuk Klub,perangkat pertandingan,dan pemain untuk kembali ke liga resmi tersebut atau kalau tidak harus segra dihukum seharusnya mengakhiri semua polemik tentang pelanggaran kongres Bali atau pelanggaran statute,tapi fakta yang terjadi hingga kini pembangkangan dengan dalih PSSI telah melanggar kongres Bali dan melanggar statute terus saja terjadi,untuk itu sesuai regulasi sepak bola/statute kami persilahkan siapapun yang tidak puas atau masih belum juga Legowo setelah puluhan tahun berkuasa tanpa prestasi untuk mengajukan keberatan tersebut ke Badan Arbitrase Olahraga,baik yang ada di KOI,KONI maupun CAS di Lausane Swiss.
MENGAPA PSSI MENOLAK KLB ???
Pada tanggal 23 Desember 2011 sebuah lembaga bernama Forum Pengprov PSSI telah menyerahkan sejumlah dokumen mengatas namakan 2/3 anggota PSSI yang meminta diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB).Berdasarkan penyerahan dokumen tersebut serta ketentuan regulasi,PSSI kemudian membentuk team kecil yang diketuai oleh sekjen untuk melakukan verifikasi atau pemeriksaan keabsahan dan keautentikan dokumen ,dan dari kerja keras team verifikasi pada tanggal 10 Januari Exco PSSI telah mengumumkan bahwa verifikasi dokumen (tahap pertama) dari 460 dokumen yang diserahkan oleh FPP didapati 11 (sebelas)pengajuan dilakukan dobel/rangkap,80 (delapan puluh) adalah bukan anggota atau masih calon anggota PSSI,dan 49 adalah mereka yang terikat pakta integritas dengan PSSI,sehingga jumlah anggota yang bisa dinyatakan sah pada verifikasi tahap pertama adalah 320 anggota.
Berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama tersebut Exco pada rapat tanggal 10 Januari lalu telah memutuskan untuk menolak KLB karena syarat 2/3 dari 588 anggota PSSI adalah 392 anggota sehingga tanpa harus menunggu verifikasi fisik (tahap kedua) yang mulai dilakukan tgl.16 Januari 2012 Exco telah mengambil keputusan tersebut dan melaporkannya kepada FIFA dan AFC,dan Alhamdulillah pada tgl.16 Januari FIFA telah menolak diadakannya KLB dan meminta PSSI untuk segra menyelenggarakan kongres tahunan sebelum tgl.20 Maret 2012.
Bahwa 2/3 anggota PSSI dapat mengajukan atau meminta diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) dengan mecantumkan agenda yang akan diputuskan dalam KLB tersebut.namun dalam statute permintaan tersebut harus diajukan kepada Exco PSSI untuk disetujui,dan apabila dalam jangka waktu 3 bulan permintaan KLB tersebut tidak dilaksanakan atau disetujui oleh Exco,maka 2/3 anggota tersebut dapat melaksanakan sendiri KLB dengan meminta persetujuan dan bantuan FIFA.Mengapa masih harus ke FIFA ??? karena Kongres,kongres tahunan atau kongres luar biasa hanya dapat terjadi apabila penyelenggara kongres adalah PSSI atau lembaga lain yang ditunjuk oleh FIFA,dilakukan sesuai statute PSSI dan FIFA,peserta kongres harus diverifikasi oleh penyelenggara dan kongresnya harus di approv oleh FIFA semua itu diatur dalam statute PSSI pasal;22,23,24,25,26,27,29,30,31 dan arahan atau keputusan FIFA.
Apabila para pengusul atau FPP tidak puas atau tidak bisa menerima apa yg diputuskan oleh Exco tersebut oleh regulasi di persilahkan penyelesainnya oleh lembaga arbitrase olahraga, pasal 70 ayat 1 bahkan melarang para pihak yang berselisih untuk melakukan upaya selain arbitrase olahraga,dan PSSI siap untuk mempertanggung jawabkan keputusan tersebut apabila masih tetap dipersoalkan.

oleh: Saleh Ismail Mukadar,Deputy Sekjen Bid,Kompetisi PSSI

· · · Bagikan

    • Muhammad JefriMenurut bang saleh gimana

      Kemarin jam 9:20 ·
    • Achmad ArifinTIDAK LEGOWO…ITU PASTI

      Kemarin jam 9:20 ·
    • Januar IrawanBah,PSSI ngga salah koq…segera setelah kongres tahunan selesai dan mendapat legitimasi FIFA,para pembelot harus manut PSSI jd PSSI dg dukungan FIFA dan Pemerintah bisa bertindak tegas kepada Liga Ilegal serta perangkat pertandingan kalo bs d larang memakai embel2 PSSI dlm segala aktivitas mereka….

      Kemarin jam 9:23 · · 1
    • Achmad ArifinPSSI PASTI AKAN TERUS DIGOYANG…….DAN INI DICIPTAKAN N JUGA DIMANFAATKAN – UNTUK MENCARI UANG !!!!!!! PSSI APAPUN YNG TERJADI JALAN TERUS DEMI PERSEPAK BOLAAN INDONESIA

      Kemarin jam 9:24 ·
    • Saleh Ismail Mukadarapanya yang menurut saya ?? semua tentang apa yg mereka persoalkan bagi saya selesai dengan tulisan ini

      Kemarin jam 9:25 ·
    • Achmad Arifinmasyarakat bola itu banyak yg sudah mengerti…….BIARKAN ANJING – ANJING MENCARI TULANG – PEJUANG – PEJUANG BOLA SEJATI TRUS MELANGKAH………

      Kemarin jam 9:30 ·
    • Fito Boro Bonexok bah,aq mkin yakin pssi skrg berjlan lurus,cuma bbrpa glintir org yg skit hti aj yg ingin cari2 sensasi (ad unsur bales dndam),salah gak mw ngalah.huuuuuuuh…. Pkoe maju trus bah.

      23 jam yang lalu ·
    • Alfaqir Ilmi

      ‎@Saleh Ismail Mukadar : 1.Hal tentang format liga memang diputuskan dalam kongres Bali, namun …. Dst

      Itu apa maksudnya? Saleh harus tahu bahwa dalam notulen dituliskan bahwa, pssi menyetujui rancangan program kerja.

      Apakah mereka tahu program kerja dan konsep dari Komite dan Badan2 (BLI, BLAI, BTN, BPPUM, BWSI, dst)?

      Semua dirinci disitu, bahkan secara khusus, BLI menyampaikan 2 kali presentasi dan diskusi di H-1 kongress. (Khusus membahas pengelolaan Liga Professional).

      Dan, perlu diingat, (bahkan bisa dirunut dari semua pemberitaan media, maupun diskusi publik) bahwa: Pengelolaan Liga hingga isu format, saham dst, bukan sekedar ide yang tiba2 muncul di kongres. Ini perdebatan dan penggodokan yang panjang dari Liga (dg klub2 didalamnya) vs PSSI.

      Jadi Saleh tidak menangkap esensi (visi/idealisme) tsb, sekaligus mereduksi kongres bali hanya sebagai gelaran politik semata.

      SALEH: 2. Dalam pidatonya dua kali ketua umum PSSI mengingatkan bahwa tidak boleh ada SK (surat keputusan) yang dibuat diluar apa yang diputuskan dalam kongres tersebut karena itu kelaziman yg berlaku di FIFA dan AFC.

      Mereka harus tahu, bahwa SK adalah tata administatif organisasi yang lazim dan dipergunakan hingga saat ini. Tidak ada yang bertentangan dengan FIFA dan AFC. Yang dilarang adalah, jika substansi SK bertentangan dengan apa yang diputuskan dalam (notulen)kongres.

      Merujuk pada 2 point diatas, Saleh harus tahu bahwa PSSI (NH dan NB) menelorkan SK, sebagai bentuk tanggung jawab administratif belaka dan sah.

      SALEH: 3.bahwa hingga kini dua surat yang diklaim sebagai keputusan kongres Bali dalam SK yang ditanda tangani oleh Nurdin Halid selaku ketua umum dan Nugraha Besoes selaku Sekjen belum pernah diterima oleh PSSI, AFC, FIFA bahkan oleh mayoritas peserta kongres.Dst..

      Sejak Kongres BALI, kemudian kisruh di Riau, kemudian “pembekuan kepengurusan oleh Menpora”, dilanjut terbentuknya KN, hingga KLB Solo.

      Pengurus lama, berupaya mengamankan semua dokumen, dan asset pssi sebaik-baiknya. Tetapi setelah KLB Solo, tdk ada niatan sedikitpun dari Johar cs untuk melakukan dialog dan serah terima, apalagi “rekonsiliasi”.

      Johar cs jalan sendiri, mengabaikan semua fakta dan dokumen yang ada tetapi tidak mereka ketahui.Jadi, STOP berkelit, menjijikkan !!!

      Terakhir, Mengabaikan fakta (kongres) BALI, sy melihat Johar cs juga telah gagal menjawab pertanyaan:

      1. Apa alasan teknis dan ekonomis, merubah format 18 menjadi 24?

      2. Jika 24 ok, apa alasan memasukkan 6 klub ke kasta tertinggi tsb. Termasuk di dalamnya Persema dan Persibo (yg sdh dikeluarkan dari anggota pssi)?

      3. Jelaskan dan komparasikan PT Liga Indonesia vs PT LPIS, dari struktur kepemilikan saham, mekanisme pendirian, registrasi di AFC. (Mengabaikan kompetensi keduanya dlm mengelola kompetisi).

      4. Jelaskan apa alasan mengapa tindakan cross-ownership dijalankan? Tahukan mereka ini sebuah hal yang diharamkan?

      5. Jelaskan dimana tanggung jawab PSSI dan LPIS yang telah menyeret Indonesia gagal mendapatkan rapor yang memadai di assessment AFC? Dst, dst.

      Jadi, saudara jauh dari mengerti tentang sepakbola ini, apalagi sepakbola industri.Tks

      Satu lagi. Perubahan format khususnya ISL, 100% melanggar statuta

      9 menit yang lalu ·

https://www.facebook.com/notes/saleh-ismail-mukadar/apakah-pssi-melanggar-kongres-bali-/10150580483253738

Memelihara Republik, Mengaktifkan Akal Sehat

Memelihara Republik, Mengaktifkan Akal Sehat
*Rocky Gerung

in:dikbud@yahoogroups.com , Tuesday, 31 January 2012, 16:44

I
Indonesia hari-hari ini…
Ada konvoi pemuda beringas berkeliling kota menebar moral.
Ada anak muda memetik dawai mengelilingi dunia mengukir prestasi.
Ada fatwa penyair tua sepanjang hari membenci tubuh.
Ada pelajar menggondol medali biologi di pentas dunia berkali-kali.
Ada lumpur pebisnis dibersihkan negara dengan pajak rakyat.
Ada perempuan desa menembus bukit menyalurkan air bersih dengan tangannya sendiri.
Ada koruptor diusung partai jadi pahlawan.
Ada relawan bergegas ke medan bencana tanpa menyewa wartawan.

Kita seperti hidup dalam dua Republik: Republic of Fear dan Republic of Hope. Akal sehat kita tentu menghendaki perwujudan Republic of Hope itu, secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.  Tetapi nampaknya,  penguasa politik lebih memilih memelihara Republic of Fear, karena di situlah statistik Pemilu dipertaruhkan. Kemajemukan hanya diucapkan di dalam pidato, selebihnya adalah tukar-tambah kepentingan yang diatur para broker. Hak Asasi Manusia dipromosikan ke mancanegara, tetapi kejahatan kemanusiaan di dalam negeri, diputihkan untuk modal Pemilu. Toleransi dihimbaukan ke seluruh rakyat, tetapi ketegasan tidak hendak dilaksanakan. Mengapung diatas bara sosial itu, sambil membayangkan siasat politik suksesi, adalah agenda harian elit politik hari-hari ini.

Politik tidak diselenggarakan di ruang publik, tetapi ditransaksikan secara personal. Tukar tambah kekuasaan berlangsung bukan atas dasar kalkulasi ideologis, tetapi semata-mata karena oportunisme individual. Di layar nasional, politik elit tampil dalam bentuknya yang paling dangkal: jual-beli di tempat! Tidak ada sedikitpun upaya “sofistikasi” untuk sekedar memperlihatkan sifat “elitis” dari percaloan politik itu. Dengan wajah standar, para koruptor menatap kamera, karena yakin bahwa putusan hakim dapat dibatalkan oleh kekuasaan, bila menolak ditukar saham. Dan sang hakim (juga jaksa dan polisi) memang mengkondisikan sebuah keputusan yang transaksional. Kepentingan bertemu kepentingan, keinginan bersua kebutuhan.
Di layar lokal, politik bahkan sudah diresmikan sebagai urusan “uang tunai”. Seorang calon  kepala daerah sudah mengijonkan proyek-proyek  APBD kepada para pemodal, bahkan sebelum ia mencalonkan diri dalam Pilkada.  Struktur APBD daerah umumnya condong membengkak pada sisi pegeluaran rutin pejabat dan birokrasi ketimbang pada sisi pengeluaran pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Maka sangat mudah memahami bahwa “human development index” kita tetap rendah karena biaya renovasi kamar mandi bupati lebih didahulukan  ketimbang membangun puskesmas.  Bahkan antisipasi terhadap kemungkinan sang kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, juga sudah dipikirkan. Maka berbondong-bondonglah para kepala daerah bermasalah itu hijrah dari partai asalnya, masuk ke partai penguasa. Tentu itu bukan transfer politik gratisan. Tadah-menadah politik sudah menjadi subkultur politik nasional. Sekali lagi: kepentingan bertemu kepentingan, kemauan bersua kebutuhan.
Dalam perjanjian konstitusional negara dengan warganegara, keadilan dan keamanan dijadikan agunan untuk menetapkan kewajiban timbal balik. Karena itu, bila saudara membayar pajak, maka saudara berhak memperoleh sistem politik yang memungkinkan keadilan itu diwujudkan. Bila saya patuh pada hukum, maka saya berhak menerima rasa aman dari negara. Tetapi urusan inilah yang kini amat jauh dari harapan publik. Para perusak hukum justeru dilindungi negara. Para pengemplang pajak, justeru dirangkul negara. Dan dalam urusan sistem politik, kita berhadapan dengan persekongkolan politik kartel yang memonopoli distribusi sumber daya politik dan ekonomi. Bahkan oligarki kekuasaan yang sesungguhnya,  hanya melibatkan dua-tiga tokoh kunci yang saling menyogok, saling tergantung, dan saling mengintai. Politik menjadi kegiatan personal dari segelintir elit yang terjebak dalam skenario yang saling mengunci, karena masing-masing terlibat dalam persekutuan pasar gelap kekuasaan pada waktu Pemilu.
Ketergantungan politik pada uang-lah yang menerangkan persekongkolan itu. Pertaruhan ini tidak ada hubungannya dengan politik ideologi, karena relasi personal telah menyelesaikan persaingan ideologi. Relasi itu tumbuh karena pelembagaan politik tidak berlangsung. Artinya, sistem kepartaian modern dan sistem parlemen kita tidak tumbuh di dalam kebutuhan untuk membudayakan demokrasi, tetapi lebih karena kepentingan elitis individual. Pemahaman tentang dalil-dalil bernegara tidak diajarkan di dalam partai politik. Etika publik bukan merupakan prinsip politik parlemen. Bahwa seolah-olah ada kesibukan mengurus rakyat, itu hanya tampil dalam upaya mempertahankan kursi politik individual, dan bukan karena kesadaran untuk memberi pendidikan politik pada rakyat. Parlemen adalah kebun bunga rakyat, tetapi rakyat lebih melihatnya sebagai sarang ular. Tanpa gagasan, minim pengetahuan, parlemen terus menjadi sasaran olok-olok publik. Tetapi tanpa peduli, minim etika, parlemen terus menjalankan dua pekerjaan utamanya: korupsi dan arogansi.
Defisit akal di parlemen adalah sebab dari defisit etika. Arogansi kepejabatan digunakan untuk menutupi defisit akal. Maka berlangsunglah fenomena ini: sang politisi yang sebelumnya menjadi pengemis suara rakyat pada waktu Pemilu, kini menyatakan diri sebagai pemilik kedaulatan. Seperti anjing yang menggonggongi tuannya, politisi memutus hubungan historisnya dengan rakyat, dan mulai berpikir menjadi pengemis baru. Kali ini, bukan pada rakyat, tetapi pada kekuasaan eksekutif. Faktor inilah yang menerangkan mengapa oposisi tidak dapat bekerja dalam sistem politik kita. Tukar tambah kepentingan antara eksekutif dan legislatif bahkan berlangsung sampai urusan “titik dan koma” suatu rancangan undang-undang. Transaksi itu sering tidak ada kaitannya dengan soal-soal ideologis, karena memang motif koruptiflah yang bekerja di bawah meja-meja sidang.
Asal-usul politik koruptif ini terkait dengan tidak adanya kurikulum “kewarganegaraan” dalam semua jenjang pendidikan nasional. Sistem pendidikan kita tidak mengorientasikan murid pada kehidupan publik. Konsep “masyarakat” di dalam kurikulum sekolah tidak diajarkan sebagai “tanggung jawab merawat hidup bersama”, tetapi lebih sebagai kumpulan ajaran moral komunal yang pertanggungjawabannya diberikan nanti di akhirat. Konsep “etika publik” tidak diajarkan sebagai keutamaan kehidupan “bermasyarakat”.
Memang, amandemen konstitusi tentang tujuan pendidikan nasional bahkan lebih mengutamakan pendidikan “akhlak” ketimbang “akal”. Konsekwensinya terhadap kehidupan Republik sangatlah berbahaya, karena warganegara tidak dibiasakan sejak dini untuk secara terbuka berargumen.  Sangatlah bertentangan misi pendidikan itu dengan imperatif konstitusi kita yang mewajibkan kita “melihat dunia” melalui “kecerdasan” dan “perdamaian”.  Sesungguhnya filsafat publik kita semakin merosot menjadi pandangan sempit dan picik, karena pertarungan kecerdasan di parlemen di dalam membela ide masyarakat bebas tidak dapat berlangsung. Pengetahuan dan pemahaman konseptual tentang ide Republik lebih banyak diucapkan dalam retorika “nasionalisme”, dan karena itu kedudukan primer konsep “warganegara” tidak cukup dipahami.
“Kewarganegaraan”  adalah ide tentang tanggung jawab warganegara lintas politik, lintas komunal. Realisasinya memerlukan pemahaman fundamental tentang etika parlementarian, yaitu bahwa “kedaulatan rakyat” tidak pernah diberikan pada “wakil rakyat”. Yang diberikan hanyalah kepentingan rakyat tentang satu isu yang secara spesifik didelegasikan pada “si wakil”, dan karena itu dapat ditarik kembali setiap lima tahun. Juga dalam tema ini kita pahami bahwa “kedaulatan rakyat” tidak sama dengan “mayoritarianisme”. Kedaulatan rakyat justeru difungsikan untuk mencegah demokrasi menjadi permainan politik golongan mayoritas. Itulah sebabnya kedaulatan rakyat tidak boleh dikuantifikasi dalam statistik atau dalam hasil Pemilu.
Defisit politik warganegara juga adalah akibat dari surplus politik feodal. Hari-hari ini hegemoni kultur politik feodal itu masuk dalam politik publik melalui langgam perpolitikan istana,  ketika “kesantunan” menyisihkan “kritisisme”. Dan kultur itu terpancar penuh dari bahasa tubuh Presiden. Prinsip yang berlaku adalah: kritik politik tidak boleh membuat kuping Presiden menjadi merah.
Feodalisme adalah sistem kekuasaan. Kita tentu tidak menemukannya lagi dalam masyarakat modern. Tetapi seorang penguasa dapat terus mengimajinasikan dirinya sebagai “raja”, “tuan”, “pembesar” dan sejenisnya, dan dengan kekuasaan itu ia menyelenggarakan pemerintahan. Kita justeru merasakan itu dalam kepemimpinan politik hari-hari ini, dalam diskursus bahasa tubuh, dalam idiom-idiom tatakrama, dalam simbol-simbol mistik, bahkan dalam politik angka keramat.
Di dalam kultur feodalistik, percakapan politik tidak mungkin berlangsung demokratis. Bukan saja karena ada hirarki kebenaran di dalam diskursus, tetapi bahkan diskursus itu sendiri harus menyesuaikan diri dengan “aturan politik feodal”, aturan yang tak terlihat namun berkekuasaan. Sangatlah aneh bila kita berupaya menyelenggarakan sebuah birokrasi yang rasional dan impersonal, tetapi mental politik yang mengalir dalam instalasi birokrasi kita masih mental feodal.
Konsolidasi demokrasi memang sudah tertinggal oleh akumulasi kekuasaan. Enersi yang pernah  kita himpun untuk menghentikan otoritarianisme, tidak lagi cukup untuk menggerakkan perubahan. Sebagian disebabkan oleh sifat politik reformasi yang amat “toleran”,  sehingga memungkinkan seorang jenderal pelanggar HAM duduk berdebat semeja dengan seorang aktivis HAM, mengevaluasi kondisi demokrasi.  Juga tidak aneh menyaksikan seorang tokoh terpidana korupsi menjadi narasumber sebuah talkshow yang membahas arah pembangunan nasional. Transisi yang amat toleran itu telah  meloloskan juga obsesi-obsesi politik komunalistik yang hendak mengatur ruang politik publik dengan hukum-hukum teokrasi. Di dalam keserbabolehan itulah kekuasaan politik hari-hari ini menarik keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi berdiri di atas politik uang dan politik ayat, kekuasaan itu kini tampak mulai kehilangan keseimbangan. Antara tergelicir ke dalam lumpur, atau tersesat di gurun pasir, kekuasaan itu tampak kelelahan untuk bertahan.


II
Tetapi Republik harus tetap berdiri…

Republik adalah ide minimal untuk menyelenggarakan keadilan, kesetaraan dan kemajemukan. Normativitas ini menuntut pekerjaan politik, pada dua lapis. Pertama, suatu imajinasi intelektual untuk merawat konsep “publik” pada kondisi sekulernya. Kedua, suatu perlawanan politik terhadap teokratisasi institusi-institusi publik. Artinya, ide republik hanya dapat terselenggara di dalam suatu usaha intelektual yang berkelanjutan, yaitu usaha mempertahankan kondisi perdebatan politik pada dataran duniawi, sosiologis dan historis. Usaha ini bukan dimaksudkan untuk meyakinkan kaum absolutis, melainkan untuk membantu mereka yang ragu-ragu karena kekurangan alat kalkulasi logis. Mereka yang “ragu-ragu” inilah sesungguhnya yang dapat “membiarkan” demokrasi dikuasai dan dikendalikan oleh politik absolutis. Golongan “ragu-ragu” ini bukan saja mengalami kecemasan di dalam membayangkan suatu masyarakat sekuler, tetapi juga tergoda membayangkan suatu “keuntungan moral” di dalam suatu politik teokratis. Gangguan akal sehat semacam inilah yang secara cepat dimanfaatkan oleh politik fundamentalisme untuk menebar hegemoni moral mayoritas.

Menerangkan politik sebagai urusan warganegara, sekaligus berarti mempertahankan argumen masyarakat sekuler. Di dalam Republik, status primer seseorang adalah sebagai warganegara (citizen). Ia tentu memiliki sejumlah status privat: agama, etnis, dll. Tetapi status privat tidak mungkin diajukan untuk mendukung argumentasi publik. Republik hanya berurusan dengan argumentasi publik. Keyakinan agama warganegara misalnya, bukanlah urusan negara. Negara tidak dapat diperalat untuk menjamin isi keyakinan itu. Negara hanya menjamin hak berkeyakinan itu, sebagai hak warganegara. Dan sebagai hak, setiap orang bebas mendeskripsikan preferensi religiusnya, sekaligus bebas untuk tidak menggunakannya. Kandungan moral agama bukan urusan negara. Tetapi bila kandungan itu melahirkan kriminalitas, maka negara menghukum atas dasar hukum publik, dan bukan melarang isi keyakinan itu. Batas itu harus dipegang secara teguh sebagai prinsip pendidikan politik publik. Dan prinsip itu harus diterangkan sejak dini pada murid sekolah, dipastikan dipahami oleh anggota partai politik, dan dijadikan diktum pejabat publik. Dengan cara itu kita tidak perlu lagi mendengar pejabat publik mengucapkan kebodohan karena memaksakan pandangan moral pribadinya terhadap soal publik. Di sini sekaligus perlu kita ingatkan bahwa para menteri adalah pembantu Presiden, dan bukan asisten Tuhan.

Keragu-raguan untuk menerima dan menjalankan konsekwensi politik dari ide Republik, terutama disebabkan oleh kepentingan politisasi kekuasaan terhadap kondisi antropologis bangsa ini. Bagaimanapun, simbol-simbol primordial tidak mungkin punah hanya oleh gerak ekonomi global, modernisasi dan kosmopolitanisme. Politik identitas telah menjadi reaksi logis dari kosmopolitanisme, tetapi pemanfaatan politiknyalah yang menjadi isu utama di negeri ini. Artinya, kondisi atropologis kita yang masih kuat berbasis pada paham-paham komunal, juteru dieksploitasi oleh kekuasaan untuk diperjualbelikan di dalam pasar politik. Maka sangatlah ironis ketika kita mengucapkan demokrasi sebagai pilihan sistem politik, pada saat yang sama kita sudah berencana memenangkan pemilu dengan peralatan-peralatan primordial, terutama agama.
Di dalam Republik, kita menyelenggarakan pluralisme. Artinya, kita bukan sekedar mengakui perbedaan pandangan hidup, tapi kita sendiri juga dapat berobah  pandangan hidup. Dalam pluralisme, kita tidak menyebut kebenaran itu “relatif”, melainkan “tentatif”. Karena itu selalu terbuka kesempatan untuk berselisih pendapat, agar kita bisa bercakap-cakap.
Kewarganegaraan adalah percakapan diantara mereka yang tidak fanatik. Republik adalah lokasi politik yang menampung semua proposal sekuler. Di sini kita harus pahami ide Republik bukan semata-mata sebagai instalasi politik teknis, tetapi sebagai struktur percakapan etis. Di dalam Republik, “suasana” percakapan publiklah yang lebih utama ketimbang fasilitas-fasilitas politiknya (partai, pengadilan, birokrasi).  Di dalam Republik-lah manusia menyelenggarakan dirinya sebagai “zoon politicon”, merundingkan kepentingan bersama, memutuskan keadilan dan mendistribusikan kebutuhan dasar. Proses ini mengandaikan kebebasan dan kesetaraan. Itulah sifat publik dari politik. Dengan kata lain, intervensi nilai-nilai personal ke dalam ruang publik tidak boleh terjadi. Nilai personal, pandangan moral komunal, harus dikonversi ke dalam tata bahasa politik publik bila ingin diajukan sebagai proposal publik. Artinya, keterbukaan dan kesetaraan di dalam Republik hanya mengandalkan diskursus rasio publik. Dan sifat diskursus itu adalah falibilis, bukan absolutis.
Kemajemukan dan “suasana Republik”, sesungguhnya telah kita miliki jauh sebelum Proklamasi diucapkan. Sumpah Pemuda adalah sumber enersi kemajemukan yang sesungguhnya. Pikiran politik di tahun 1928 itu menyadari sepenuhnya kondisi ideologis bangsa ini, kondisi yang potensial bagi konflik horisontal, dan karena itu para pemuda hanya bersepakat untuk tiga hal: satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Sumpah Pemuda tidak bersepakat demi soal-soal akhirat, tetapi demi urusan antar manusia di bumi, manusia yang beragam. Mereka bersumpah untuk sesuatu “yang sosiologis” (tanah, bangsa dan bahasa), karena paham bahwa “yang teologis” tidak mungkin dijadikan tali pengikat politik. Politik 1928, tidak terobsesi pada “sumpah keempat”: beragama satu. Kecerdasan itulah yang sesungguhnya hilang dari percakapan politik kita hari-hari ini. Sumpah Pemuda kini hanya diingat dalam tema “kebangsaan” yang bahkan disempitkan menjadi “keberagaman dan keberagamaan” (dan karena itu perayaannya cuma diisi oleh petuah dan pesan-pesan agamis). Padahal moral dan filsafat politiknya telah mendahului menyelesaikan pertikaian politik agama dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945.
Argumen ini harus kita ajukan untuk memastikan bahwa sumber kebudayaan modern dari ide republikanisme, sudah disediakan 17 tahun sebelum republik diproklamasikan. Artinya, ide republikanisme sudah dipelihara oleh “masyarakat sipil”, jauh sebelum diformalkan oleh “masyarakat politik” melalui konstitusi 1945. Bahkan obsesi untuk memberi warna “agamis” pada penyelenggaraan negara (melalui debat panjang di Konstituante), juga dibatalkan oleh kecerdasan kebangsaan modern, yaitu bahwa di dalam Republik, rakyatlah yang berdaulat, bukan Tuhan atau Raja. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan itu: “Negara berdasarkan Kedaulatan Rakyat”.
Ide Kedaulatan Rakyat ini memberi kita batas yang tegas tentang wilayah politik. Yaitu bahwa politik adalah transaksi sekuler dengan ukuran-ukuran rasional, empiris, dan historis. Bahwa bahasa politik adalah bahasa yang dapat diperlihatkan konsekwensinya “di sini dan sekarang”, bukan “nanti dan di sana”. Bahwa ukuran-ukuran moral harus tumbuh dari pertarungan gagasan-gagasan historis, bukan dari doktrin-doktrin metafisis. Bahwa warga negara hanya terikat pada ayat-ayat konstitusi, dan bukan pada ayat-ayat suci. Bahwa fakta adanya golongan mayoritas (dalam agama misalnya), hanyalah petunjuk demografis, yaitu untuk keperluan administrasi kependudukan dan bukan untuk  keunggulan kedudukan suatu kelompok terhadap yang lain. Di dalam demokrasi, identitas individu (agama, kelamin, pekerjaan), hanya dicatat sebagai data statistik, dan bukan alasan pembedaan warganegara.
Sangatlah berbahaya bila seseorang didefinisikan sebagai minoritas dalam agama atau preferensi seksual misalnya,  karena sekaligus ia akan menjadi warganegara kelas dua. Diskriminasi inilah yang harus kita perangi, karena ia menyebabkan permusuhan sosial atas alasan-alasan irasional. Misalnya, apakah karena seseorang tidak beragama, maka ia akan dikucilkan dan dilecehkan, atau bahkan dianiaya? Di dalam demokrasi, agama adalah hak. Artinya, ia boleh dipakai, boleh tidak. Negara tidak berhak memaksakan kewajiban beragama, karena hal itu melanggar kebebasan hati nurani. Agama adalah wilayah hati nurani. Kesucian keyakinan dan kejujuran ketakwaan seseorang hanya menjadi rahasia antara dia dan Tuhannya. Kemuliaan itulah yang harus dipisahkan dari kehidupan politik sehari-hari, karena di dalam demokrasi kita tidak mungkin menghakimi seseorang berdasarkan ukuran moral orang lain.  Sejauh preferensi moral dan religi seseorang tidak diterjemahkan menjadi tindakan kriminal, maka negara harus bertindak imparsial didalam melayani hak-hak sipil dan politiknya. Atas dasar itulah negara berkewajiban mengedarkan etika publik, yaitu pendidikan kewarganegaraan yang membiasakan warganegara hidup dalam politik kemajemukan.
Kedaulatan Rakyat berarti bahwa keputusan politik dipertengkarkan atas kebutuhan keadilan dan kesetaraan sosial warganegara, dan bukan atas ukuran-ukuran hirarki kesolehan dan kesucian sebuah umat. Asumsi kedaulatan rakyat adalah bahwa semua orang setara dalam kecerdasan dan kebebasan, dan karena itu keputusan politik harus diambil dalam ruang antisipasi kesalahan, dan bukan dalam ruang kebenaran doktrinal.
Di dalam republik, “kebenaran” disirkulasikan dengan pikiran, dan bukan dengan keyakinan. Itulah sebabnya “kebenaran” dapat dibatalkan dengan argumen, dan bukan dipertahankan dengan kekerasan. Spekulasi epistemologis bahwa “kebenaran” itu harus satu, dan karena itu politik harus menjadi absolut, pernah membawa politik kita ke dalam sistem otoriterisme. Dan bila sekarang “kebenaran” itu hendak dipaksakan kembali atas dasar spekulasi teologis, maka kita sungguh-sungguh sedang mengumpankan diri pada otoriterisme teokratis. Inilah cara pandang monolitik yang kini semakin meluas dalam kehidupan politik kita akhir-akhir ini, suatu paradoks di dalam sistem demokrasi yang kita pilih.

Cara pandang politik semacam itu sesungguhnya berakar di dalam antropologi komunalisme yang kian tumbuh justeru dalam kondisi globalisasi. Komunalisme adalah alam pikiran konservatif yang memandang individu sebagai subyek tanpa eksistensi, yang identitasnya tergantung pada identitas komunitas. Komunalisme hendak menetapkan bahwa di luar komunitas, tidak ada identitas. Tetapi hal yang paling konservatif  dari alam pikiran ini adalah keyakinan bahwa keutuhan komunitas memerlukan pengaturan doktrinal. Konsekwensinya adalah: tidak boleh ada pikiran bebas individu. Pandangan kebudayaan inilah yang kini sedang diedarkan melalui bawah-sadar politik rakyat oleh partai-partai berbasis agama, yang mengeksklusifkan kehidupan publik mengikuti parameter-parameter komunal. Secara kongkrit, pandangan itu berwujud dalam perda-perda agama.

Secara gradual kita merasakan infiltrasi pikiran itu dalam berbagai aturan publik dengan memanfaatkan fasilitas demokrasi, yaitu kekuasaan parlemen membuat undang-undang. Politik adalah upaya menguasai ruang publik. Demokrasi memang toleran terhadap kontestasi pikiran.  Tetapi politik komunalisme hendak menutup ruang publik itu dengan suatu diktum ontologi absolutis: hanya boleh ada satu Ada, dan karena itu, ada yang lain tidak boleh ada!
Dalam versi sekulernya, pandangan komunalisme ini pernah memayungi praktek penyelenggaraan konstitusi kita, yaitu melalui doktrin “negara integralistik”, suatu pandangan feodalistik yang dijalankan dengan dukungan militer di masa Orde Baru, dalam konspirasinya dengan kekuatan kapital. Praktek politik ini hanya mungkin berlangsung karena akar-akar budaya feodal itu memang ada di dalam masyarakat kita.
Tetapi bentuk komunalisme hari-hari ini adalah suatu sikap eksklusivisme religius yang memanfaatkan keterbukaan demokrasi, sambil mengeksploitasi simbol-simbol agama yang memang kuat tertanam dalam antropologi politik bangsa ini. Anda mungkin terkejut mendengar seorang murid SD menunjukkan jalan kepada sopir taksi, sambil mengingatkan: “itu rumah orang kafir lho!”  Dalam kasus semacam ini, kita tahu ada problem serius tentang kewarganegaraan, kemajemukan, dan pikiran terbuka. Ada problem serius tentang kehidupan di sekolah-sekolah, di dalam kurikulum dan organisasi-organisasi masyarakat. Acuan konsep-konsep publik yang seharusnya menimbulkan toleransi horisontal, telah diajarkan justeru dengan doktrinasi diskriminatif pada generasi yang baru tumbuh.
Politik kita hari-hari ini sedang menjalankan “crypto-politics“. Elit  menunggangi kebodohan dan kepatuhan komunal, untuk mencapai tujuan-tujuan kekuasaan. Sekarang ini, memimpin atau sekedar menjadi bagian dari suatu komunitas religius merupakan kebutuhan politis elit untuk mencapai status-status publik. Kesolehan menjadi simbol kewarganegaraan. Tatakrama menjadi pembatas kritisisme. Diskursus demokrasi menjadi tempat nyaman untuk mengorganisir kekuasaan dengan memanfaatkan peralatan agama. Simbol-simbol privat kini merajai kehidupan publik. Mayoritarianisme mendikte paham kedaulatan rakyat. Bahkan Mahkamah Konstitusi bersikap sangat adaptif terhadap logika “mayoritarianisme” itu, dengan menerima argumen-argumen privat dalam memutuskan urusan publik.
Benar bahwa sistem demokrasi membuka ruang kebebasan bagi berbagai aspirasi. Tetapi apakah aspirasi kebencian, misoginis, intoleran dan bahkan kriminal harus dinilai sama dengan aspirasi keadilan, otonomi tubuh, dan kebebasan berpendapat?
Di dalam demokrasi, realitas selalu berarti “realitas sosial”. Yaitu kondisi kehidupan yang selalu memungkinkan kebenaran dikoreksi melalui bahasa manusia. Dan koreksi itu adalah pekerjaan duniawi yang harus terus diaktifkan, karena apa yang ada di akhirat tidak mungkin dikoreksi. Inilah realitas yang harus disimulasikan terus menerus, untuk menggantikan psikologi obsesif yang menghendaki pemenuhan kebenaran akhirat di Republik manusia.
Ide Republik memberi kita pelajaran moral yang sangat mendasar, yaitu etika publik harus menjadi satu-satunya ikatan kultural di antara warganegara. Etika publik adalah hasil negosiasi keadilan, didalam upaya memelihara kehidupan bersama berdasarkan apa yang bisa didistribusikan di dunia, dan bukan apa yang akan diperoleh di akhirat.
Misalnya, obsesi untuk menyempurnakan keadilan harus kita hasilkan melalui sistem pajak, karena melalui pajaklah relasi warga negara disetarakan.  Karena itu, sangatlah janggal bila pajak saudara untuk keadilan sosial di bumi, digunakan negara mensubsidi mereka yang ingin masuk surga.
III
Dan kita adalah warganegara Dunia…

Soal yang juga terus menimbulkan kemenduaan mental politik kita hari-hari ini adalah masalah globalisasi. Ketakutan untuk masuk dalam percakapan politik global telah menghasilkan reaksi atavistik yang memalukan. Kita menyembunyikan kegagapan kebudayaan kita dengan cara menyulut api nasionalisme, seolah-olah asap tebalnya dapat menghalangi tatapan dunia terhadap praktek politik koruptif dan mental feodal bangsa ini. Nasionalisme menjadi semacam “mantra penangkal bala” setiap kali kita membaca laporan-laporan dunia tentang index korupsi kita yang masih tinggi. Nasionalisme kita pasang sebagai tameng setiap kali diperlukan evaluasi hak asasi manusia dan kebebasan pers oleh masyarakat internasional. Kita tidak memberi isi nasionalisme itu sebagai ide yang dinamis, “in-the-making“, tetapi kita menyimpannya sebagai benda mati dan memperlakukannya sebagai jimat politik.
Nasionalisme adalah identitas publik yang seharusnya kita olah dengan akal untuk ditampilkan sebagai modal diplomasi politik dan ekonomi. Nasionalisme masa kini ada pada keunggulan “national brand”, dan bukan ditampilkan sebagai psikosis pasca-kolonial.
Dan khusus menyangkut isu neoliberalisme, reaksi kita bahkan nyaris mistik. Kita memakai tameng-tameng tradisi untuk memusuhi suatu alam pikiran yang tidak pernah berwujud di belahan bumi manapun.  Kita mengorganisir kemarahan publik untuk memusuhi  sesuatu yang adanya hanya di buku-buku filsafat. Tetapi seandainya pun perlawanan itu harus diberikan,  kita justeru menolak mengajukan marxisme sebagai lawan filosofi yang sepadan, dan malah menyiapkan ayat-ayat agama sebagai kontra moral baginya. Agaknya, hanya di negeri ini dua ideologi yang bermusuhan, kita musuhi sekaligus.  Kita menolak dua-duanya dengan akibat kita tidak pernah paham logika sesungguhnya dari susunan-susunan pikiran itu. Karena itu, retorika dan hiruk-pikuk seputar isu “neolib”  terasa lebih sebagai hasil refleks psikologi poskolonial yang dangkal ketimbang hasil refleksi intelektual yang dalam.  Akibatnya, slogan neoliberal menjadi stempel politik baru bagi siapa saja yang dianggap mengedarkan kebebasan individu atau mengucapkan dalil-dalil ekonomi pasar. Kita tidak merasa perlu untuk mendalami filsafat itu karena kita lebih mengandalkan emosi yang panas ketimbang analisa yang dingin. Politik stigmatisasi semacam ini tidak mendidik rakyat untuk mengucapkan argumen, karena memang hanya dimaksudkan untuk meneriakkan sentimen.
Di sinilah kita perlu kembali pada akal sehat, yaitu memeriksa konsekwensi politik dari suatu debat palsu tentang ideologi ekonomi. Pada tingkat kebijakan, urgensi untuk memenuhi kebutuhan rakyat tidak lagi diukur berdasarkan sistem-sistem abstrak ideologi, melainkan oleh tuntutan keadilan di dalam politik distribusi. Pemerintah yang korup, di dalam sistem ideologi apapun, pasti menyengsarakan rakyat. Demikian juga, pasar yang efisien tidak dirancang dengan variabel nepotisme di dalamnya. Jadi, mendahului berbagai perselisihan ideologi, kita harus memastikan bahwa korupsi dan arogansi politik tidak boleh dipelihara dalam sistem politik kita. Dari sana, baru kita dapat menyusun kombinasi paling rasional antara peran pasar dan negara dalam melayani warganegara.
Obsesi kita tentang “ke-Indonesia-an” hari-hari ini, tidak cukup lagi merujuk pada dokumen-dokumen historis di masa lalu (Sumpah Pemuda, Proklamasi, dll), tetapi kita perlu memperluasnya pada kebutuhan politik masakini untuk mewadahi “kemajemukan baru”, yaitu kemajemukan yang timbul oleh percakapan kebudayaan dan teknologi global.  Percakapan kebudayaan itu lebih sering berlangsung di dalam ruang maya, dan nampaknya demokratisasi pikiran dan ide lebih dihargai di dalam kondisi digitalnya, ketimbang dalam pergaulan sosial nyata.
Perkembangan “ruang politik digital” itu, menandai suatu transisi peradaban politik baru. Imajinasi misalnya, akan meloloskan diri dari sensor institusi-institusi formal negara, dan karena itu, ukuran-ukuran moral lama sesungguhnya sudah memasuki masa kadaluwarsa. Kini,  sangat mungkin juga orang mendirikan rumah-rumah ibadah digital, bukan sekedar untuk menghindar dari lemparan batu kaum fundamentalis, tapi untuk sungguh-sungguh memberi tahu mereka bahwa surga juga dapat dibayangkan secara teknologis, dan diselenggarakan secara ekonomis.
Tetapi politik adalah penyelenggaraan keadilan di dalam ruang sosial nyata. Ruang digital tidak boleh berubah menjadi tempat mencari suaka. Ruang digital hanya boleh menjadi ruang konsolidasi subversif,  untuk membebaskan ruang sosial nyata dari hegemoni politik konservatif-fundamentalis.
Sesungguhnya, sama seperti ruang demokrasi, ruang digital itu juga dimanfaatkan oleh politik fundamentalis untuk menimbun dan menyebar kebencian, intoleransi dan permusuhan. Jelas bahwa ruang digital hanyalah sarana operasi politik, sementara markasnya tetap berada di dalam ruang sosial nyata: di ruang rapat partai, di kelas-kelas sekolah, di rumah-rumah ibadah.
Dalam konteks solidaritas global itu, kondisi kemanusiaan tidak mungkin lagi dipahami dalam definisi-definisi primordial. Kita tidak menjadi “manusia” hanya karena terikat pada kesamaan etnis dan keyakinan. Kita menjadi manusia karena kita terikat pada problem sosial yang sama, yaitu kemiskinan dan krisis energi global. Kita tidak mencari rasa aman pada aturan-aturan komunal, bila kita paham bahwa hukum hak asasi manusia telah menyelamatkan peradaban dari politik genosida di berbagai penjuru dunia. Kemanusiaan kita hari ini lebih diikat oleh kewajiban global untuk mengatasi bencana alam dan memberi perlindungan pada para pencari suaka. Kemanusiaan adalah solidaritas etis terhadap masalah masa kini, dan bukan perkelahian ideologis di jalan buntu.
Mengucapkan kemanusiaan sebagai “solidaritas etis” harus memungkinkan setiap orang keluar dari koordinat mentalitas komunalnya. Pertemuan di dalam ruang politik adalah pertemuan untuk mempercakapkan kemungkinan-kemungkinan sosiologis, dan bukan kepastian-kepastian teologis. Menerima politik sebagai “ruang antagonisme”, berarti memahami peluang untuk suatu konfrontasi etis demi alasan-alasan keadilan. Karena itu politik mengandaikan resipkrokasi percakapan, dan itu berarti wacana publik hanya dapat diselenggarakan bila keadilan dikonsepsikan secara sekuler. Anda tentu tidak membayar pajak untuk memperoleh “pahala akhirat”, melainkan untuk menjamin keadilan di bumi. Artinya, solidaritas etis harus dapat diukurkan langsung pada kesosialan manusia hari ini, agar kita tidak menunda keadilan sampai tibanya hari kiamat.
Tentu saja kita masih masih perlu memandang diri sendiri melalui cermin-cermin identitas yang dipasang mengelilingi hidup komunal kita.  Cermin-cermin itu seperti memberi rasa aman primitif kepada identitas seseorang. Kita bahkan perlu menggosok cermin itu agar kilaunya menimbulkan rasa unggul primitif pada kelompok. Tetapi sekali kita melangkah ke luar rumah, narsisisme itu tidak lagi banyak gunanya. Di dunia nyata, yang kita temukan adalah berbagai masalah sosial yang tidak mungkin sekedar diatasi dengan doa, sesajen dan mantra. Politik kelas tidak dapat ditunggu penyelesaiannya di akhirat. Demikian juga kerusakan lingkungan tidak dapat  ditangkal oleh komat-kamit sejumlah dukun. Kesetaraan gender, bahkan menuntut cermin-cermin itu dipecahkan!
So, do you speak Pluralism? Do you speak Environmentalism? Feminism?, Queer? Kita sedang berbicara tentang “politics of recognition“. Dan itu berarti pemihakan pada mereka yang tersisih oleh kekuatan-kekuatan kekuasaan, kapital dan kebudayaan. Dasar etis dari “politik pengakuan” ini adalah bahwa suatu kelompok yang tersisih hanya karena kedudukannya yang “minoritas” dalam masyarakat politik, harus memperoleh perlindungan istimewa dari negara. Itulah alasan misalnya bagi pengakuan atas hak “affirmative action” bagi politik perempuan. Itu juga alasannya keperluan kita membela hak-hak “queer“, karena orientasi seksual adalah kondisi yang sangat individual. Negara tidak dapat diperalat untuk menjalankan moral mayoritas.
Didalam diktum yang paling keras, negara justeru diadakan untuk melindungi kelompok minoritas. Sebaliknya, kelompok mayoritas yang masih menuntut pengakuan, adalah kelompok yang sebetulnya bermental minoritas.
IV
Di Republic of Hope

Kita menyelenggarakan Republik bukan karena keunggulan teoretis dari konsep itu. Kita menyelenggarakan Republik juga bukan karena asal-usul kebudayaannya. Kita memilih Republik karena hanya sistem itu  yang mampu memelihara kemajemukan kita. Kita menyebutnya Republik Indonesia, tanpa predikat tambahan, karena hanya itu bentuk maksimal dari persaudaraan warganegara. Indonesia hanya bersatu dalam nusa, bangsa dan bahasa. Kita tidak ingin bersatu dalam urusan agama, tatakrama dan busana. Kita menyelenggarakan Republik agar kita bisa berselisih dalam soal-soal dunia, dan bukan bertengkar untuk soal-soal akhirat.
Sesungguhnya, negara ini tidak berlokasi di dalam situs-situs purbakala. Dengan mengucapkan proklamasi kemerdekaan, kita sekaligus memutuskan untuk bergaul dalam peradaban dunia modern yang dinamis. Dalam pergaulan global itulah kita melatih akal sehat kita, agar kita tidak cuma sanggup mencerca tanpa arah, atau marah ke segala arah. Reaksi-reaksi primitif itu hanya akan menguras enersi mental kita, untuk akhirnya menyerah pada kecepatan pikiran dunia.
Di situlah suatu bangsa memerlukan kepemimpinan politik visioner. Kepemimpinan yang cerdas, yang mampu membangkitkan imajinasi rakyat. Kecanduan pada kekuasaan adalah hal yang biasa bagi seorang pemimpin. Tetapi kecanduan yang tidak menimbulkan imajinasi pada rakyat, adalah kecanduan seorang pemimpin medioker. Kekuasaan memerlukan kecerdasan agar arah peradaban bangsa dapat dibayangkan dalam suatu psikologi harapan. Tetapi kesempatan untuk memperoleh psikologi itu kini tidak lagi tersedia, karena dari kepemimpinan serba-tanggung tidak mungkin terbit gagasan serba agung.  Bangsa ini sekarang kehilangan imajinasi tentang sebuah Republic of Hope, dan kekosongan itulah yang kini diisi oleh para ahli akhirat.
Pepatah Itali mengingatkan: “Bila akal sehat tertidur, maka para monsterlah yang menguasai malam”. Kepemimpinan yang gagal mengaktifkan akal sehat, bertanggung jawab terhadap  munculnya Republic of Fear. Ekonomi dapat bertumbuh tanpa kebijakan pemerintah, tetapi keamanan warganegara dan keadilan sosial menghendaki pemihakan negara. Tanpa pemihakan itu, Republic of Fear akan tumbuh melampaui Republic of Hope.
Kita memelihara Republik, karena hanya dalam ruang politik itulah pikiran individu memperoleh kesempatan untuk diperiksa secara publik. Pikiran yang tidak dapat diperiksa di depan publik, adalah pikiran yang membahayakan Republik. Kita memelihara Republik karena kita ingin hidup dalam kesetaraan, kemajemukan dan keadilan. Marilah merawat Republik dengan akal sehat, agar para monster tidak menguasai malam, agar kita dapat nyenyak sepanjang malam. Karena besok, ada tugas menanti di Republic of Hope.
Terima kasih.

BLACK COLLAR CLASS: Inilah 10 orang ‘penguasa’ China

 

 

BLACK COLLAR CLASS: Inilah 10 orang ‘penguasa’ China (1)

Oleh Sutan EriesAdlin

Senin, 30 Januari 2012 | 18:07 WIB

Large_foto-forbidden

Berita Terkait

 

Mereka berpakaian gelap, naik mobil limusin hitam. Segelintir orang itu dikabarkan memiliki koneksi dengan ‘kalangan hitam’  bawah tanah di China. Meski mereka telah membawa ekonomi China tumbuh pesat, kelompok ini masih terselubung.

 

Menurut laporan Brookings dan Sunday Times seperti ditulis dailymail.co.uk,  kelompok ini tergabung dalam dinasti bisnis yang menguasai perusahaan besar selama beberapa dekade.

 

Kalangan yang biasa disebut ‘naga merah’ ini telah menjadi sekuat militer China, kepala daerah dan menteri negara. Mereka juga mengendalikan ekonomi China, di mana korupsi dan kepentingan tertentu bersembunyi di balik jubah rahasia.

 

Ketika ekonomi global terseok-seok karena bangkrut, para taipan China tak pernah berhenti ini mengincar perusahaan besar milik Barat. Negara yang mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakatnya tersebut telah memberi pukulan yang mengagetkan dunia.

 

Berikut ini 10 anggota elite ‘kerah hitam’ yang menguasai ekspansi besar China.

 

‘Penguasa langit’: Zhang Qingwei

 

 

 

Qingwei adalah mantan bos maskapai Commercial Aircraft Corporation of China (Comac). Di bawah kepemimpinannya, maskapai ini menjatuhkan dominasi Boeing dan Airbus dari langit China.

 

Negara komunis ini tidak mau bergantung pada perusahaan asing, dan telah berupaya menciptakan armada pesawat yang dapat merebut pangsa pasar penumpang pesawat.

 

Dengan pengaruh dan kekuasaannya, Qingwei telah dinobatkan sebagai pengusaha yang punya kemungkinan menang dalam kancah politik. Dia telah mulai menjalankan partai komunis dengan penunjukkannya sebagai gubernur provinsi.

 

Bos telepon: Wang Jianzhou

 

 

 

Siapapun yang punya telepon genggam di China pasti pernah memakai jasa telekomunikasi Jianzhou –China Mobile. Jaringan telepon selular ini adalah yang terbesar dan terkuat di dunia dengan sekitar 650 juta pelanggan.

 

Dengan ekspansi agresif ke seluruh dunia, China Mobile bahkan menyediakan jaringan untuk tempat-tempat tersulit dijangkai di bumi ini antara lain Gunung Everest.

 

Perusahaan ini memiliki 230.000 pekerja dan sahamnya diperdagangkan di bursa New York Stock Exchange dan Hong Kong Stock Exchange.

 

Meski China Mobile punya kekayaan dan kekuasaan luar biasa, perusahaan ini telah beberapa kali mendapat kritik karena tarifnya. Beberapa pihak mengatakan bahwa separuh dari laba perusahaan datang dari biaya untuk jasa yang gratis di banyak negara karena kompetisi dan pemerintah demokrasi melarang praktik itu.

 

 

‘Wanita listrik’: Li Xiaolin

 

 

 

Dengan sosok yang lembut, rambut pendek dan lipstik merah, Li Xiaolin terlihat seperti ibu rumah tangga China biasa. Namun Xiaolin adalah salah satu wanita paling berkuasa di China.

 

Xiaolin datang dari Keluarga Li, sebuah dinasti yang mengendalikan semua kepentingan pembangkit listrik, seperti ditulis laporan diplomatik AS.

 

Ayahnya yang beraliran keras tidak lagi menjabat sebagai bos China Power International Development, tetapi perusahaan itu terus dijalankan oleh Xiaolin dan saudaranya Xiaopeng, wakil Gubernur Provinsi Shanxi.

 

Kakak-beradik itu memiliki kekuatan dan pengaruh besar dalam industri kelistrikan China. Keduanya memiliki potensi untuk terus bersinar dalam rezim tersebut.

 

Kepala keamanan: Zhou Yongkang

 

 

 

Sebagai menteri keamanan untuk Politburo, Yongkang bertanggung jawab atas perlindungan negara–sebuah tugas besar yang hanya sedikit orang barat mengerti hal ini.

 

Meski Yongkang akan segera mengakhiri jabatannya, tetapi kekuatan dan pengaruhnya masih besar dan luas.

 

Yongkang pernah menjadi bos   China National Petroleum Corporation, dan dikabarkan telah mengunjungi Sudan 14 kali dalam perjalanan dinas yang sepertinya berkaitan dengan produksi minyak.

 

Menurut sebuah laporan diplomatik yang dipublikasikan Wikileaks, Yongkang dan relasinya menguasai kepentingan minyak di China.

 

Ekspansi berkecepatan tinggi dalam ekonomi China bergantung pada pasokan minyak murah, dan hal itu sangat terkait dengan transaksi yang dilakukan Yongkang.

 

 

Bahan Kimia: Su Shulin

 

 

 

Pria Mandarin yang tergolong muda ini memulai kekuasaannya sebagai bos Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation Limited ), perusahaan papan atas di daftar Fortune Global 500. Perusahaan kimia itu dimiliki oleh Sinopec Group, sebuah badan usaha pemerintah China.

 

Perusahaan kimia ini memiliki bisnis yang berjalan mulus di penjuru China berkat dukungan partai komunis.

 

Namun, di mata internasional, Sinopec sering mendapat kritik karena masalah perusakan lingkungan. Profesor ilmu primata Christophe Boesch mengkritik penggunaan dinamit oleh Christophe BoeschSinopec di Gabon pada 2004.

 

Perusahaan kimia ini dicurigai menggiring gorila asli masuk jauh ke dalam hutan, di luar batas yang dilindungi oleh larangan berburu. Shulin sejak itu meninggalkan Sinopec dan memiliki reputasi baik di mata media China.

 

Dia baru saja ditunjuk sebagai gubernur provinsi dan dianggap sebagai ‘generasi keenam’ dari pemimpin nasional. (T04/T06)

AKARTA: Mereka berpakaian gelap, naik mobil limusin hitam. Segelintir orang itu dikabarkan memiliki koneksi dengan ‘kalangan hitam’  bawah tanah di China. Meski mereka telah membawa ekonomi China tumbuh pesat, kelompok ini masih terselubung.

 

Buah hati penindas: Chen Yuan

 

 

Seorang bankir yang masih dianggap bau kencur terutama karena bayang-bayang nama besar sang ayah yang juga bernama Chen Yuan, salah satu tokoh kuat yang memerintahkan aksi penindasan terhadap demonstrasi yang berlangsung di lapangan Tiananmen pada 1989.

Aksi penindasan yang dilakukan terhadap demonstrasi mahasiswa itu menimbulkan protes global dan menyisakan catatan buruk bagi hak asasi manusia di China.

Warga menuntut reformasi ekonomi yang dilaksanakan untuk mengubah China menjadi ‘ekonomi pasar sosialis’, katalis untuk mengangkat negara itu menjadi sebuah kekuatan ekonomi.

Yuan senior dipuji atas perlakukan keras terhadap warga negara, sesuatu yang menunjukan bahwa China berbeda dengan nilai-nilai Barat.

Hal yang mengkhawatirkan, anaknya itu akan meraih kembali pengaruhnya ketika wakil Presiden Xi Jinping menggantikan Hu Jintao sebagai pemimpin negara.

 

Bos bankir besar: Xiao Gang

 

Xiao Gang merupakan salah satu pejabat muda yang meraih kekuasaan melalui lembaga-lembaga resmi China.

 

Saat ini, dia menjabat sebagai Presdir Bank of China Limited dan Bank of China (Hong Kong) Limited. Gang bahkan lebih kuat dari presiden bank itu sendiri, yang menunjukan seberapa kuat ambisi dan kekuatannya.

 

Gang juga mengendalikan beberapa investasi asing di bank tersebut. Filosofi bisnisnya berpusat pada kekuatan negara karena ia berasal dari Bank Rakyat China. Dia kemungkinan juga tidak akan membiarkan negaranya membuka diri bagi kompetisi dan pengawasan asing sebagaimana dikehendaki oleh beberapa kritikus.

 

Kebangkitannya dalam usia yang relatif muda menunjukan bahwa dia memang ditakdirkan untuk menjabat di salah satu posisi dambaan yang ada dalam sistem pemerintahan negara itu.

 

Didikan Oxford: Guo Shuqing

 

 

Guo Shuqing merupakan salah satu dari beberapa warga China yang mengenyam pendidikan di Inggris. Dia lulusan fakultas Marxisme-Lenninisme di Universitas Oxford.

 

Sekembalinya ke China, dia memulai karirnya di bank sentral sebelum menjabat sebagai gubernur provinsi dan kemudian meraih posisi penting di Badan Administrasi Valas Negara.

 

Dalam kariernya yang mencerminkan kebanyakan warga kelas atas Mandarin China lainnya, Shuqing diberikan jabatan pada bagian pemberi pinjaman komersial untuk mempertahankan pengaruh negaranya terhadap investor asing.

 

Saat ini, dia merupakan regulator keamanan nomor satu di China.

 

Tenaga penggerak: Zhu Yanfeng

 

 

Zhu Yanfeng memastikan kelanggengan popularitasnya di antara warga biasa China dengan mengeluarkan pernyataan bahwa setiap keluarga harus memiliki satu kendaraan roda empat.

 

Pernyataan tersebut tidaklah mengejutkan karena dia merupakan pemimpin salah satu perusahaan fabrikan mobil tertua di China, First Automobile Works. Cucu dari meteorologi terkenal Chu Coching itu memulai kariernya pada bidang teknik mesin.

 

Saat ini, dia menjabat sebagai Presiden China FAW Group Corporation. Ia juga ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai wakil gubernur provinsi, pertanda bahwa ia disiapkan untuk posisi penting dalam rezim tersebut.

 

Ekspansi ekonomi China didorong oleh kondisi transportasi yang lebih baik. Sebagian besar berkat upaya Yanfen dalam meraih keuntungan.

 

Pedagang senjata: Zhang Guoqing

Zhang Guoqing merupakan salah satu jagoan perang China. Dia menghabiskan kariernya di BUMN pembuat senjata, China North Industries Corporation (Norinco), dan sempat mengenyam pendidikan di Harvard.

 

Saat ini, dia adalah tokoh terkuat dalam industri persenjataan militer China yang memasok persenjataan ke seluruh dunia.

 

Kontroversi pernah membayangi Norinco, ketika suplai persenjataan dari BUMN China tersebut diblokir pada masa pemerintahan Bill Clinton pada 1993, menyusul adanya kekhawatiran persenjataan tersebut digunakan oleh pelaku kriminal di dalam kota. CIA kemudian mengadakan penyelidikan terhadap karyawan perusahaan itu pada 1994.

 

Pada Augustus 2003, Pemerintahan Bush menjatuhkan sangsi kepada Norinco atas dugaan penjualan misil ke Iran.

 

Selain itu, terdapat juga kontroversi mengenai sistem pengiriman ke Pakistan dan keterkaitannya dengan penjualan senjata kepada Kolonel Gaddafi di Libya. (T04/T06)

Bermain Demokrasi di Kawasan Teluk

Dari Majalah Tempo Online

  • 14 Februari 2005

    Bermain Demokrasi di Kawasan Teluk

    Mai Yamani

  • Pengarang dan peneliti tamu pada Royal Institute for International AffairsDemokrasi tampaknya tengah marak di Timur Tengah. Tapi para penguasa Arab di kawasan ini sebenarnya takut dengan demokrasi sejati yang mengusung kebebasan sipil dan pemilihan yang bersaing. Karena itu, mereka berusaha meramu obat untuk mempertahankan status quo sembari memilih model politik secara sepotong-sepotong dari negara-negara Barat dan menambahkan tafsiran agama yang memoleskan legitimasi islami.

    Saudi Arabia cocok benar dengan gambaran ini. Penguasa negeri kerajaan itu?termasuk di antara negara yang paling otokratis di dunia?mengatakan bahwa demokrasi tak sesuai dengan Islam. Jadi, mereka lebih suka menggunakan istilah “pemerintah yang partisipatif”.

    Namun, sebagian besar ulama muslim, termasuk tokoh-tokoh utama seperti Syeikh Al-Azhar di Kairo dan Syeikh Qardhawi di Qatar yang amat berpengaruh, yakin bahwa Islam sesuai dengan demokrasi; respek terhadap aturan hukum, kesetaraan warga, distribusi kekayaan secara merata, keadilan, kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat. Apa yang masih diperdebatkan dan dipertengkarkan adalah hak warga untuk memilih pemimpin.

    Tekanan demokratisasi memang terus meningkat di Timur Tengah. Sebagian dipengaruhi oleh negara-negara Teluk yang lebih kecil, yang berlomba-lomba memulai reformasi. Qatar dan Oman telah melangsungkan pemilihan Dewan Konsultatif dan memberikan hak suara kepada perempuan. Kuwait dan Bahrain sudah melaksanakan pemilihan parlemen. Akhir tahun lalu, Syeikh Muhammad al-Maktum, putra mahkota Dubai di Unit Emirat Arab, menyarankan agar para penguasa melakukan reformasi jika tak ingin tenggelam. Pemilu yang baru saja berlangsung di Irak kian memperkuat tekanan itu.

    Karena itu, Saudi Arabia, yang terancam kehilangan hegemoninya di kawasan Teluk, ikut-ikutan “lomba reformasi” dengan mengumumkan pemilihan Dewan Konsultatif secara parsial: separuh anggota Dewan diangkat dari kalangan keluarga raja, separuhnya lagi hasil coblosan. Pemilihan pertama dilangsungkan di Riyadh pada 10 Februari lalu. Putaran berikutnya akan digelar pada 2 Maret di wilayah timur yang kaya minyak dan wilayah Asir di selatan. Lalu pada 21 April, warga Mekah dan Madinah di wilayah barat Hijaz dan Al-Jouf di wilayah utara mendapat giliran mencoblos.

    Pemerintah Arab Saudi melukiskan peristiwa itu sebagai “era politik baru”. Walau begitu, perempuan tetap tak diberi hak suara. Sesuai dengan tradisi Saudi, keluarga raja menunjuk seorang pangeran sebagai ketua panitia pengawas pemilihan. Dengan lain kata, pemilu bukanlah tanda partisipasi luas dari rakyat, tapi sekadar business as usual.

    Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Abdullah, mengimbau warganya aktif dalam pemilu. Namun jumlah pemilih yang mendaftar amat rendah?hal yang cocok benar dengan kemauan pemerintah, karena jumlah pemilih yang besar bisa menyebabkan berkembangnya budaya pemilihan. Sebaliknya, rendahnya jumlah pemilih bisa meyakinkan masyarakat di negara-negara Barat bahwa, walau pemerintah telah mengerahkan segala upaya mendorong demokrasi, rakyat ternyata puas dengan status quo sekarang.

    Para cendekiawan Saudi mengatakan, rendahnya minat pemilih disebabkan tidak adanya kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat sehingga memandulkan partisipasi politik yang murni. Lagi pula, tokoh-tokoh reformasi yang penting di negeri ini telah dipenjarakan sejak Maret 2004 setelah mereka meneken petisi yang mendesak pembentukan sistem monarki konstitusional. Tindakan pemerintah ini kian memperkuat ketidakpercayaan masyarakat akan agenda yang dijanjikan pemerintah.

    Persoalan paling krusial menyangkut reformasi ada dalam tubuh Al-Syura (Dewan Konsultatif). Dapatkah ia menjadi parlemen yang sebenarnya? Akankah ia dibentuk melalui pemilihan umum? Saat ini anggota Dewan ditunjuk oleh Raja. Mereka tak berhak mengeluarkan undang-undang dan jarang sekali mengajukan usulan undang-undangnya sendiri. Undang-undang diusulkan Raja dan Dewan tinggal membahasnya. Dewan juga tak berhak memperdebatkan anggaran dan perjanjian militer atau mempertanyakan alokasi keuangan bagi para pangeran.

    Memang ada Dialog Nasional, yang diprakarsai Putra Mahkota Abdullah pada 2004 sebagai pengakuan akan kemajemukan dan kebhinekaan yang menyatukan berbagai sekte agama?Salafi (Wahabi), Sufi, Syiah. Tapi para ulama belum melegitimasi pembahasan dalam Dialog Nasional itu. Jadi, belum ada yang berubah: kaum Syiah, misalnya, masih tak diperbolehkan mempraktekkan ritual agamanya, menjadi saksi di pengadilan, atau bahkan bekerja sebagai penyembelih hewan.

    Jika para penguasa Saudi serius dengan “pemerintah yang partisipatif”, mereka seharusnya mendorong kaum liberal, moderat, dan pragmatis. Kenyataannya, mereka justru menindas, menyensor, dan membungkam, bahkan memenjarakan tokoh-tokoh moderat dan memberi hati kepada ulama radikal. Penguasa berhasil membunuh beberapa jihadi yang keras dalam “perang melawan terorisme”, tapi mereka sendiri khawatir bahwa pengejaran yang lebih luas, bagaimanapun perlunya, akan menyebabkan suku-suku dan klan-klan penting di negeri itu menjauhkan diri dari pemerintah.

    Walaupun dengan segala sinisme, kelesuan, frustrasi, keputusasaan, dan kekerasan yang makin luas di dalam negeri, banyak warga Saudi masih mengharapkan munculnya seorang pangeran di atas kuda putih yang akan meletakkan kerajaan ini pada jalur reformasi. Sayang, yang ada kini hanya pangeran-pangeran tua yang terus berpegang teguh pada kekuasaan tanpa legitimasi. Dan sekarang, dengan aneh mencoba-coba bermain dengan aspirasi rakyat di bawah kekuasaannya.


    “Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo” Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-3916160

     

The age of austerity

Sunday, January 29, 2012 E-Mail this article to a friend Printer Friendly Version
COMMENT: The age of austerity —Lal Khan


It is becoming more and more evident that the bosses of the world cannot control the vicious downward spiral that is unravelling. The bourgeoisie is worried

The most important characteristic of the prevailing situation is that after almost three decades, the ideologues of capitalism are on the defensive. The severity of the crisis and events unfolding at a lightning speed have forced them to beat a retreat. In a recent editorial in The Economist, these strategists of the bourgeoisie had to admit: “To the man- in-the-street, all this smacks of a system that has failed. Neither of the main western models has much political credit at the moment. European social democracy promised voters benefits that societies can no longer afford. The Anglo-Saxon model (trickle-down economics) claimed that free markets would create prosperity; many voters feel instead that they got a series of debt-fuelled asset bubbles and an economy that was rigged in favour of the financial elite, who took all the proceeds in the good times and then left everybody else with no alternative but to bail them out. To use one of the protesters’ better slogans, “The 1 percent have gained at the expense of 99 percent.”As the credit bubbles burst and the world capitalist economy slumped into the biggest crash in its history, there was a spiral of bank defaults that were bailed out by the state exchequers. The sovereign defaults were next to begin. The first serious default was in Iceland, although it was the Greek crisis that sent shock waves across the Eurozone and throughout the world. Portugal, Ireland, Spain, Italy were the next on the verge of a collapse. Now even France is looking vulnerable and no European economy seems to be confident enough to weather the storm. The European Union (EU) leaders are in a panic. Six or seven summits of the EU heads of state have failed to resolve the crisis and every deal has come apart. The recovery in the US has been fragile and cannot salvage the economic downturn. The American rulers claim to have created 1.6 million jobs in 2011. But there is not much chance to create 8.7 million jobs lost during the height of the crisis. Revival seems to be a mirage for the foreseeable future. China, India and other BRICS countries that were supposed to save the world economy are themselves slowing down and heading for recession. There are increasing tendencies of protectionism that will further aggravate the recession. It is becoming more and more evident that the bosses of the world cannot control the vicious downward spiral that is unravelling. The bourgeoisie is worried. What their experts are telling them is: “Prepare for the worst; hope for the best.”
Greece is a case in point. Brutal austerity measures have played havoc with the Greek masses. The European Central Bank, the IMF and the EU commission are demanding even more austerity for the new bailout tranche. As the old English saying goes, you cannot squeeze blood from a stone. Greece cannot pay its debt within the confines of the present economic system. Nor can the bailouts revive its economy or growth rate. Three years of a deep recession has wipe out 16 percent of the Greek economy already. The austerity measures have further devastated society. There is terrible poverty, unemployment and social misery. Small businesses are being ruined. People are lining up in front of soup kitchens, hospitals are running out of medicines and closing down. Bars are closing, people are rummaging rubbish bins to find food and migrating to the countryside to work on land. Electricity outages are further adding to the agony. It became so horrendous that the power workers union refused to cut the electricity supplies of the elderly and the poor and instead cut the supply to the ministry of health and finance. There have been several general strikes and resistance is mounting. The vote of the communist parties has doubled in the opinion polls and the support of the ruling PASOK has collapsed from 42 percent to 15 percent. Lafazanis, the leader of an extreme right-wing party LOAS now in the government, warned recently, “Greece can become the Cuba of the Mediterranean.” If one examines the process of collapse, looming default, bailout funds, payments of debt instalments and the severe austerity cuts that are counterproductive even from the point of view of resuscitating the economy; it seems like Greece is going through a train crash in slow motion where every solution becomes a barrier that breaks away. The Greek default seems to be inevitable. It will be disorderly and chaotic. This brings up the question of the fate of the Euro, which is uncertain to say the least. The only way they could save it for the time being would be through ‘quantitative easing’, which is printing money. This will lead to massive inflation and pave the way for an even deeper recession. The Financial Times wrote on January 25, “What better time to hold the World Economic Forum (WEF) than in the middle of the biggest economic crisis since 1945? And yet the delegates who make the trek up to Davos this year are more likely to be disorientated than energised by the state of the world economy. The fear of another big financial crisis, plunging the world into a deep recession or worse still hovers over world leaders. There could be a number of triggers over the coming months. European governments are dancing on the edge of a precipice…There is a grim realisation that years of austerity lie ahead with all the social and political consequences.”


Up till now it has been a vicar’s tea party. To reduce the crisis the ruling elites will have to go for much more brutal austerity programmes. At the moment there is not a single capitalist country that has not embarked upon these vicious cuts and severe attacks on the living standards of the workers and the oppressed masses. It is not ideological — it is economic necessity to preserve and retain this exploitative system. The bosses have no alternatives. What we are experiencing is not a normal cyclical crisis of capitalism. It is something far deeper and more serious: an organic crisis of the capitalist system, from which there is no way out, except further crisis and deep cuts in living standards. All the attempts of the bourgeoisie to restore the economic equilibrium will destroy the social and political equilibrium. Greece is the proof of this assertion. Already social and political stability have been destroyed. And the realisation that all the sacrifices have been in vain will make the austerity intolerable. The result will be a turbulent period of revolution and counter-revolution that can last for years.

The writer is the editor of Asian Marxist Review and International Secretary of Pakistan Trade Union Defence Campaign. He can be reached at ptudc@hotmail.com

Qadhafi ‘lives on in our hearts’: Bani Walid residents

Qadhafi ‘lives on in our hearts’: Bani Walid residents

Moamer Kadhafi – File Photo.

BANI WALID: Residents of the Libyan oasis town of Bani Walid, long a bastion of Moamer Kadhafi’s regime, are resigned to the country’s new leadership but say the slain dictator lives on in their hearts.

The town, which was one of the last towns to fall to the rebels last year and was the scene of new violence earlier this week, fared well during the Kadhafi era when it was a major recruitment ground for his regime’s elite troops.

“Moamer is in our hearts. If someone here tells you otherwise, he is lying,” said Salahuddin al-Werfelli, 19.

“A revolution, what revolution? The new authorities represent (French President Nicolas) Sarkozy and some European countries, not Libyans,” he said with clear contempt for the UN-mandated Western military support the rebels received during last year’s uprising.

In public, residents insisted they were supporters of the “February 17 Revolution” that overthrew Kadhafi but in private they expressed nostalgia for his ousted regime.

“We are forced to adapt but 99 per cent of Bani Walid’s population still loves Moamer,” said Boubakr, a 24-year-old law student.

“Our house was given to my father by Moamer,” said Boubakr, who lives near the former rebel militia base which was at the centre of Monday’s fighting and which still bears the scars of the ferocious exchanges. Burnt-out cars and empty bullet cases lie all around.

The details of the clashes in the sprawling oasis, 170 kilometres (110 miles) southeast of Tripoli, which killed seven people and wounded 12, remain the subject of some dispute.

Interior Minister Fawzi Abdelali initially denied that Kadhafi supporters were involved in the violence before admitting that he did not know.

Residents said the green flag of Kadhafi’s regime was not flown during Monday’s clashes as reported by some local officials.

They said the fighting pitted the May 28 Brigade of former rebel fighters against a group of heavily armed residents who had come to the base to seek the release of a relative from custody.

Residents said the man being held may have fought with Kadhafi’s forces during the uprising and been detained by the brigade after they recognised him.

There is widespread resentment in Bani Walid towards the former rebels whose roadblocks criss-cross the town. Members of the brigade are accused of thefts and arbitrary arrests as well as other abuses.

“I was arrested at a checkpoint,” another resident, Abdelhamid al-Ghariyani, 25, told AFP at a vegetable market in the town centre.

“They searched my car and mobile phone. When they saw I had pictures of Moamer in the mobile, the confiscated it and hit me,” he said pointing to a bluish welt and scratches on his left leg and marks of handcuffs on his right wrist.

Another resident, who did not give his name, complained: “They talk about freedom and democracy, but these are only words.

“We are with the revolution of February 17, but we want justice and compensation for our damaged houses,” he added.

Efforts are now on to calm the tensions.

Defence Minister Osama Juili toured the town on Wednesday and held talks with civic leaders.

On Thursday, 30 representatives from clans of the powerful Werfelli tribe, which is spread across Libya but whose stronghold is Bani Walid, came together to discuss terms for the return of fighters of the May 28 Brigade who fled the town during the clashes.

Tribal leaders said the brigade’s members would be allowed back, but without their weapons and under strict defence ministry command and control.

They said Juili had also promised that a new city council to replace the current unpopular body could be approved by the ruling National Transitional Council “within days.”

“Bani Walid is a tribal region and social peace here is ensured by the tribal system,” one tribal leader, Abdelhamid al-Shanduli, told AFP.

“No representatives must be imposed on us. Bani Walid must choose who represents Bani Walid,” he added.

Share

Arms-wrestling in Indonesia

Jan 28, 2012

Arms-wrestling in Indonesia
By John McBeth

JAKARTA – Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono is in danger of being caught in the crossfire between a newly emboldened parliament and the Indonesian military over a controversial US$600 million plan to buy 100 surplus Leopard 2A6 main battle tanks (MBT) from the Netherlands.

Lawmakers and arms experts say the 62-ton German-built tank is unsuited to a far-flung archipelago with only two land borders and an under-developed network of roads and bridges that would be major obstacles to their effective deployment, particularly on populous Java.

It is one of the rare times civilians have challenged the military over an arms purchase and comes not long after the parliamentary defense commission dropped its initial opposition to the retro-fitting of 24 second-hand F-16 C/D fighters being provided free by the United States.

Unlike the Leopards, the F-16 deal makes a lot more sense because, in concert with expanding the country’s ground-based radar network, it will give the under-strength Indonesian Air Force the ability to defend its own air space – something it has been unable to do effectively up to now.

Army chief of staff General Pramono Edhie Wibowo indicated in a recent interview with Indonesia’s Tempo magazine that the decision to buy the Leopards was based not on any consideration of its own strategic needs, but on what Indonesia’s neighbors have in their inventories.

“I am not buying in order to compete with them,” he said, apparently referring to Singapore’s 96 Leopard 2A4s, Malaysia’s 48 Polish-built T-72s and Thailand’s recent order for 48 Ukrainian-made T-84s. “But I have to equalize our standing in terms of military power.”

In focusing on narrow issues such as terrorism and international crime, critics note that Indonesia’s 2003 Defense White Paper – the only one it has ever issued – made little attempt to establish the sort of strategic framework which normally determines and prioritizes what military hardware a country requires.

But there is no mistaking what the army wants. Wibowo said if Indonesia enjoyed most favored nation status with Washington, it may have even considered the 72-ton M1 Abrams, the main US battle tank. But he still believes the Leopard is superior in terms of fuel efficiency and maneuverability.

If the tank purchase is controversial, military experts have been equally critical of the $1.07 billion order for three South Korean U209 submarines, arguing the country is in more urgent need of transport planes and fast ocean-going patrol boats, which serve the dual purpose of disaster relief and protecting vast maritime resources.

Wibowo says the Leopards, substantially heavier than either the T-72 or the T-84, will be based on Java, presumably centered on the army’s Cavalry School at Bandung, south of Jakarta, where soldiers have only a limited area available to train on old French-built AMX-13 and Soviet-era PT-76 light tanks.

Armored columns normally use the highway network up until they move into actual combat, but Java is one of the most over-populated islands in the world and experts say tanks of that size would chew up already-congested, mostly bitumen roads and turn the countryside into a quagmire.

A career special forces officer, Wibowo is the brother-in-law of the president, a retired general himself who Defense Minister Pranomo Yusgiantoro and Indonesian Armed Forces (TNI) commander Agus Suhartono both say has been the driving force behind the army getting preferential treatment in this year’s defense budget.

Buoyed by surging economic growth, the government will spend nearly $16 billion over the next five years to modernize the 430,000-strong TNI, which despite its previous dominant position in political life still has antiquated equipment dating back to the Cold War era.

This year’s $7.5 billion defense budget, up 30% over 2011, comes with a shopping list that also includes eight AH-46 Apache attack helicopters, twelve 130 mm Russian multiple rocket launchers, 155 mm howitzers and additional French-made Mistral surface-to-air missiles.

Indonesia will need special approval to acquire the Apaches, which normally only go to countries like Singapore that are considered to have a special relationship with the United States because they provide resupply and basing facilities.

Back in the late 1980s, president Suharto turned down the military’s request for the Leopard 1, a much lighter version of today’s heavily-armored model, and instead chose the Alvis Scorpion, a light reconnaissance tank designed to operate in Southeast Asian conditions.

The 80 Scorpions, 125 AMX-13s (dating back to the mid-1960s) and 30 museum-ready PT-76s currently form the nucleus of the army’s 10 tank and cavalry battalions, which are concentrated on Java, but spread out between North Sumatra and Sulawesi. The Marine Corps has an additional two armored battalions.

Diversified supplies
Among the army’s newest recent purchases have been 154 APS-3s (Acoa), a wheeled, lightly-armed infantry fighting vehicle built by Indonesia’s state-owned Pindad arms company, already a major supplier of assault rifles, machine guns and ammunition to the TNI.

It has also taken delivery of 17 Russian BMP-3s, a tracked 18-ton amphibian with a 100-mm main gun, and will soon receive 22 South Korean K-21 IFVs, built under a joint production deal between Doosan and Pindad. Both vehicles carry a crew of three and nine troops.

The rest of the army’s inventory is made up of 46 French AVB and 70 Alvis Stormer armored personnel carriers of varying vintages, and about 250 old Saladin, Ferret, V-150 Commando and BTR-60 armored cars needed for the many civil disturbances that continue to rock parts of Indonesia.

While it may be foolhardy from a cost and logistical standpoint, diversifying sources of supply has become something of a mantra for a country which has a history of being cut off from international vendors at one time or another.

The latest setbacks were the East Timor-related US arms embargoes in 1992 and 1999. But the Dutch severed the military’s supply pipeline in 1956, the Americans for the first time in 1958, and the Soviet Union and Yugoslavia in 1966-7 after the purge of the Indonesian Communist Party.

Wibowo insists the Leopards will be kept away from border areas, but analysts are still curious about the TNI’s plan to create two new armored battalions as part of the reinstatement of a second regional command in Kalimantan, covering Borneo’s central and western regions.

In what appears to be a reaction to the still-unresolved Ambalat territorial dispute in the coastal waters off East Kalimantan, senior defense officials have made it clear they intend to strengthen security along the 2,000-kilometer land border with Malaysia.

Malaysia’s newly-acquired 45-ton PT-91s, the Polish version of Russia’s T-72, continue to be based on the western peninsula and there has been no sign Kuala Lumpur intends moving any of them to Sarawak, where it maintains only light armored vehicles.

While the Leopard deal has been greeted with astonishment by politicians and tank specialists alike, there is still a recognition that the military does need to develop a better capability in mounted warfare than its antique inventory currently allows.

Some experts even feel the Leopard deal is not as ridiculous as it may seem, pointing to the tank’s excellent cross-country mobility. But what is not known is whether they will come with vehicle-launched bridges capable of taking them over gaps and waterways up to 20 meters wide.

“Tankers get pretty clever in making pathways and of course the tank can handle most jungles and trees up to a foot thick without too much trouble,” says one cavalry veteran. “But I am not suggesting it is easy or quick and mountainous or really swampy areas are no-go areas.”

The only combat test case of heavy tanks operating in Southeast Asia has been the Vietnam War, where the 50-ton M-48 Patton did prove effective in supporting infantry actions on the coastal plains and in urban fighting, mostly acting as a mobile artillery platform.

Significantly, many of the US cavalry units in Vietnam were re-equipped in the late 1960s and early 1970s with the M551 Sheridan, a 15-ton light tank more suited to Southeast Asia but vulnerable to rocket-propelled grenades and new Soviet shoulder-fired missiles.

The M-48s were handed over to a South Vietnamese armored brigade, which fought well in what turned out to be conventional tank battles against communist forces in the closing stages of the war until the supply lines failed and they ran out of fuel and ammunition.

How Indonesia’s Leopards would be deployed remains a nagging question, given the fact that its largest training ground, with a permanent pool of armored vehicles, lies in southern Sumatra.

In Germany, even with its sturdy bridges and frozen ground in the winter to maneuver on, the American tank units do a lot of training using jeeps as surrogate armored vehicles, both to save costs and to reduce wear and tear on vehicles and the road system.

But in Indonesia’s case, keeping the Leopards on Java, with its dense population and weak infrastructure, would seem to limit their mobility to such an extent it would relegate their role to point defense and defeat the very purpose for having them.

John McBeth is a former correspondent with the Far Eastern Economic Review. He is currently a Jakarta-based columnist for the Straits Times of Singapore.

(Copyright 2012 Asia Times Online (Holdings) Ltd. All rights reserved. Please contact us about sales, syndication and republishing )

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers