Archive for the ‘esai’ Category

Kasus Century Bakal “Meledak” di 2012

JUMAT, 30 Desember 2011 | 377 Hits
Bambang Soesatyo *)
Kasus Century Bakal “Meledak” di 2012
Potret penegakan hukum 2011 masih sangat mengecewakan. Masih banyak terjadi penjungkirbalikan fakta untuk membantah kebenaran dalam setiap kasus hukum.

Tahap demi tahap penyidikan, penyelidikan, hingga peradilan bahkan identik sandiwara. Ini karena “kebenaran” dan “keadilan” versi kekuasaan dan uang suap sudah dirumuskan, bahkan sebelum peradilan itu dimulai.

Tengok saja kasus Century. Publik tentu merasa geli menyikapi kebuntuan proses hukum Skandal Bank Century. Ketua KSSK mengaku hanya bersedia bertanggung jawab atas sekitar Rp 680 miliar lebih dana talangan.

Kalau jumlah yang dicairkan sampai Rp 6,7 triliun, bukankah angka itu sudah menunjukkan adanya penyimpangan dalam bailout dan valid sebagai bukti? Kalau dikatakan belum ada bukti, itu jelas kebohongan.

Hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengecewakan. Laporan audit forensik BPK yang akan diserahkan ke DPR, Jumat (23/12), tidak memuat hal baru dan jauh dari harapan. Tekanan kekuasaan berhasil mereduksi audit forensik tersebut.

Laporan BPK tidak beda jauh dengan laporan audit investigasi BPK yang pertama. Tidak ada pengungkapan aliran data detail yang kita harapkan dengan berbagai alasan. BPK hanya mengungkap ada aliran dana ke PT MNP, penerbit koran partai tertentu pada periode 2006-2009 senilai Rp 100,95 miliar.

Auditor forensik yang menangani audit lanjutan kasus Bank Century juga diduga telah membohongi publik. Pemimpin BPK mengatakan penanggung jawab audit investigasi lanjutan mempunyai sertifikat CFE, ternyata tidak. Auditor Forensik BPK itu adalah I Nyoman Wara, Novy Gregory Antonius Palenkahu, dan Harry Purwaka.

Di kasus lain, publik dibuat tercengang ketika menyimak isi dakwaan terhadap aktor utama kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin.

Dakwaan itu memperlihatkan adanya penjungkirbalikan fakta pengakuan Nazaruddin. Nama elite partai politik dan seorang menteri yang keterlibatannya telah berulang kali diteriakkan Nazaruddin sama sekali tidak disebut-sebut dalam dakwaan itu.

Dalam kasus mafia pajak, upaya membohongi publik praktis gagal total. Eksistensi mafia pajak berawal dari pengungkapan oleh seorang pejabat tinggi Polri. Karena disebut mafia, publik langsung mendeskripsikan kasus ini sebagai organisasi kejahatan dengan spesialisasi penggelapan atau pencurian pajak negara.

Organisasi mafia mempunyai anggota banyak dengan jaringan luas. Ketika Gayus Tambunan akhirnya berhasil dibawa pulang ke Jakarta oleh (katanya) Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), publik membayangkan Gayus yang eselon bawah di Direktorat Jenderal Pajak akan menyebut sejumlah nama.

Gayus memang melakukannya. Tetapi dalam proses penanganan kasusnya kemudian, penyidikan dan penyelidikan hanya fokus pada kasus Gayus, tidak menyentuh kasus penggelapan pajak lainnya, seperti dugaan manipulasi restitusi Wilmar Group, Asian Agrie, Ramayana Group, dan lain-lain yang pernah diperiksa Panitia Kerja (Panja) DPR.

Lagi-lagi, penegak hukum menghindar dari kewajibannya memeriksa sosok-sosok penting yang diduga terlibat kejahatan.

DPR kemudian menggagas Hak Angket mafia pajak. Aneh bin ajaib, justru pemerintah dan partai pemerintah berupaya menggagalkan Hak Angket tersebut, sehingga 151 perusahaan kakap yang diduga “bermain” pajak menjadi bebas.

Penanganan kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) pun sama menggelikan. Fakta dijungkirbalikkan sehingga justru yang melaporkan menjadi tersangka. Mantan panitera pengganti MK Zaenal Arifin Hoesein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sementara Andi Nurpati yang diduga memalsukan justru dilindungi. Publik melihat ada kejanggalan.

Jangan Hanya “Perang-perangan”
Kasus yang menjadi perhatian publik hingga kini adalah suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Tanpa pernah mendengar keterangan dari pihak yang melakukan suap, sejumlah orang divonis bersalah dan dipenjarakan.

Setiap kali ditanyakan siapa penyuap sesungguhnya dan kapan akan ditangkap, penegak hukum hanya bisa berdalih. Setelah sekian lama, baru sekarang terbuka kemungkinan untuk mengungkap sosok pemberi suap dalam kasus ini. Pulangnya Nunun akan mengungkap kotak pandora itu.

Menjelang tutup tahun 2011 ini, Jakarta dikejutkan oleh terungkapnya kasus kekerasan di Mesuji. Proses penanganan tragedi Mesuji terasa janggal.

Kalau terjadi pelanggaran HAM berat di Mesuji pada April dan November 2011, mengapa Jakarta (pemerintah pusat) harus dibuat terkejut beberapa bulan kemudian? Tidakkah berarti ada SOP yang dilanggar pihak berwenang di daerah kejadian?
Tragedi Mesuji terasa janggal karena tidak menimbulkan heboh segera setelah terjadinya peristiwa. Ini menjadi heboh setelah korban dan keluarga korban bersusah payah mencari akses di Jakarta untuk mengadukan nasib mereka ke Komisi III DPR.

Hanya ada tiga kemungkinan. Pertama, skala kasusnya memang tidak sedramatis yang dilaporkan kepada Komisi III DPR. Kedua, ada pihak yang berupaya menyederhanakan kasus. Ketiga, ada upaya menutup-nutupi tragedi ini.

Tragedi Mesuji terjadi pada April 2011. Kalau tragedi itu baru menjadi cerita yang menghebohkan di Jakarta pada pertengahan Desember 2011, itu adalah rentang waktu yang sangat panjang untuk mengungkap tragedi kemanusiaan. Ini jelas tidak wajar.

Bandingkan dengan keadaan di Papua. Dalam hitungan menit, aparat yang tertembak penyerang tak dikenal segera menjadi berita berskala nasional. Dengan begitu, dalam kasus Mesuji, patut diduga ada pihak yang berusaha menutup-nutupi tragedi ini. Apalagi, warga setempat mengaku selalui dihantui rasa takut untuk melapor karena mendapat ancaman.

Bagaimana dengan 2012? Menurut saya, ke depan hampir tidak ada celah untuk terjadinya situasi hukum yang kondusif. Imbas politik sandera yang diterapkan Pemerintahan SBY-Boediono sejak 2009 pasti akan terus mewarnai tahun depan. Tetap akan ada tarik-menarik kepentingan elite. Kasus korupsi besar yang terjadi tidak akan terselesaikan dengan baik.

Sikap ambigu dari SBY yang selalu menggembor-gemborkan penegakan hukum, tetapi pada kenyataannya tidak memposisikan diri sebagai panglima untuk pemberantasan korupsi, akan terus terjadi. Dinamika hukum yang terkesan saling sandera tetap dibiarkan, sebagai bentuk usaha lari dari tanggung jawab.

Tak aneh bila kemudian kasus-kasus korupsi besar yang terjadi di 2011 akan terus menjadi batu sandungan pemerintahan SBY di 2012. Menurut saya, kasus Century di tahun depan akan “meledak” menjadi lebih besar.

Kekecewaan penanganan kasus Century dan hasil audit forensik BPK yang jauh panggang dari api, akan berujung pada Hak Menyatakan Pendapat. Bila itu terjadi bukan tak mungkin kegaduhan politik akan mengiringi pergantian pemerintahan SBY dengan pemerintahan baru.

Belum terlambat untuk memperbaiki penegakan hukum dan mengembalikan kepercayaan rakyat. Itu dapat dimulai dengan mengungkap kasus-kasus besar yang hingga kini masih mengendap di institusi penegak hukum, termasuk di KPK. Jika penegak hukum berhasil mengungkap kasus itu, yang lainnya juga akan terungkap.

Kita berharap pemimpin KPK yang baru bisa menunjukkan keberanian melawan segala bentuk tekanan dan intervensi yang dilancarkan kekuatan-kekuatan tertentu. Jika harapan publik itu tidak direalisasikan, pemimpin KPK yang baru harus merealisasikan janjinya untuk mengundurkan diri.

SBY juga harus menunjukkan kemauan politik untuk tidak diskriminatif lagi dalam penegakan hukum. Kalau perilaku pemimpin masih tetap “sontoloyo”, agenda penegakan hukum pasti terus karut marut. Tekad presiden dalam perang melawan korupsi pun tetap dibaca publik sebagai “perang-perangan” melawan korupsi.

Membangun Tekad Bersama Tahun Baru 2012

 

Membangun Tekad Bersama  
       Tahun Baru 2012

Opini Pikiran Rakyat <opini@pikiran-rakyat.com> , Saturday, 31 December 2011, 23:53

Sabtu, 31 Desember, 2011 23:35
Dari:
“DR. Alexander Tjaniago” <yskp45@yahoo.co.id>

Tahun 2011 ditandai  oleh semakin menajamnya Kontradiksi Utama didadalam kehidupan Rakyat dan Bangsa Indonesia  semenjak berkuasanya para Jendral Dwi Fungsi ABRI/TNI-yang bernama Orde Baru s/d sekarang,  yaitu Kontradiksi antara Penguasa kekuasaan Negara dengan kekuatan Militer/TNI yang sepenuhnya mewakili kepentingan Operasi Monopolkapital Asing dengan seluruh Massa Luas Rakyat Indonesia:kaum Pekerja, Kaum Tani,dan Kaum Tani yang kehilangan Tanah Garapan dan menjadi Kaum Miskin Kota, Mahasiswa dan Pemuda Pelajar, seantero kaum Inteligensia, para Pengusaha Kecil,dll., yang berjuang menuntut Perubahan prinsipil dalam kehidupan Negara R.I., yang sepenuhnya harus berjalan diatas UUD1945 ( Naskah Asli) dan Jiwa Proklamasi Kemerdekaan R.I.

Ketidak kepercayaan Massa Rakyat Luas terhadap Pemerintahaan Jendral SBY, juga terlihat pada Aksi Protes dengan Pembakaran diri didepan Istana SBY, sebagai akibat dari penjualan Negeri dan TanahAir kepada kekuasaan Pengusaha-Pengusaha  Asing,yang dijalankan oleh Pemerintahan SBY, dan Pemerintahan SBY tidak sedikitpun tersentuh Jiwa Nasionalismenya sebagai Presiden R.I., untuk kepentingan Expansi Operasi Monopolkapital Asing melakukan Teror Negara dari Sabang sampai ke Merauke,menteror para Petani dan Penduduk untuk merampas Tanah Garapan. menggusur Rumah Penduduk, merampas Tanah Kediaman mereka. Haji,Jendral SBY seorang Jahiliah yang laurbiasa, didalam dirinya tersimpul bersatu kejahatan Jendral Sarwo Edhie Wibowo dan Jendral Suharto, dan kejahatan melawan Kemanusiaan lebih licik.

Memasuki Tahun Baru 2012, membawa maju semua bentuk-bentuk Perjuangan Demokratis untuk R.I. yang Merdeka Penuh dan Berdaulat, sebagai kontinuitas yang takterputus, dan menyempurnakan dengan berusaha melaksanakan Aksi Bersama dari seluruh kekuatan Demokratis, baik Oraganik atau dalam suatu wadah Front Persatuan, ataupun sporadic dalam satu Aksi Bersama yang bisa melalakukan Perubahan.

Dan dengan kehangatan Perjuangan Bersama mengucapkan SELAMAT TAHUN BARU 2012, agar senantiasa Sehat dan Segar dan kita senantiasa bertemu pada kontinuitas perjuangan untuk R.I. yang Merdeka Penuh dan Berdaulat.

Salam juang

Dr. Alexander Tjani

S. Utomo <utomo.patria23@gmail.com>,in:”temu_eropa” <temu_eropa@yahoogroups.com>,
Tanggal: Sabtu, 31 Desember, 2011, 1:34 PM

Neo-Kolonial, Neo-Liberalis, Pragmatisme

Akar dan Sebab Dasar

Amburadulnya Tatanan Hidup Indonesia

S. Utomo <utomo.patria23@gmail.com>,in:”temu_eropa” <temu_eropa@yahoogroups.com>,
Sabtu, 31 Desember, 2011, 1:34 PM

 

            Hampir seluruh lapisan anggota masyarakat Indonesia, sebagian besar rakyat Indonesia yaitu kaum buruh, rakyat pekerja, tani, miskin kota, lapisan menengah ke bawah, kaum intelektual rendah, menengah bahkan yang tinggi, terlibat dan menjadi korban posisi negeri kita yang neo-kolonial, yaitu jajahan model baru dari kapitalis global (mendunia) dengan sistem tatanan neo-liberal dan dasar falsafah hidup pragmatisme (guna-isme) dewasa ini. Sebagian kecil orang Indonesia, yaitu elit poltik, ekonomi, pengusaha, pejabat-pejabat dalam eksekutif, legislatif, yudikatif, yang dapat menggunakan dan mendapat keuntungan dari sistem ini dengan cara korupsi, manipulasi, menyalahgunakan kekuasaan/kedudukkan, penyuapan, merampas kekayaan Negara, dan berbagai cara lainnya yang menggunakan kemungkinan yang ada seperti pada jaman Orba Suharto dengan membagi hutan dengan Hak Pengelolahan Hutan. Keluarga dan kroninya dibuatkan Keppres yang memudahkan mereka membuat berbagai usaha/bisnis.

            Dewasa ini yang paling terkenal ialah korupsi. Sistem demokrasi, dengan ditopang oleh kepartaian – yaitu partai-partai politik yang dikuasai konglomerat, mantan jendral Orba, orang yang berkantung sangat tebal berkorupsi membesarkan, menghidupi partainya untuk bisa ikut pemilihan umum dan duduk di DPR, DPRD untuk membuat undang-undang, peraturan guna mewujudkan neo-liberalisme di segala kehidupan.

            Pandangan hidup yang mereka pakai yaitu pragmatisme, yaitu berbuat apa saja asalkan menguntungkan dirinya, kelimpahannya, partai dan organisasinya adalah baik, benar, dan sah. Bila mereka ada yang ketahuan korupsi dan dihadapkan dengan pengadilan, sudah pasti dibebaskan, atau hukuman dan dendanya ringan atau bebas.

            Jadi kalau dewasa ini banyak koruptor karena tatanan yang neo-liberalisme dan pikiran pagmatisme dalam negeri neo-kolonial lah yang mendorong mereka berbuat demikian. Manusia itu adalah produk keadaan, tatanan yang dominant dalam masyarakat dimana mereka hidup. Bila sistem dan tatanan yang demikian maka pasti melahirkan manusia yang berkuasa menegakkan, melestarikan tatanan tersebut, untuk bisa kaya menikmati kenikmatan hidup berlimpah, rakyat yang menjadi penyangga, landasan yang ditegakkan beberapa gelintir elit, dan menjadi korban dalam hidup kemlaratan, kemiskinan, ketidakpastian. Inilah mengapa terjadi peristiwa di Lampung Selatan – Sumatra Selatan, di Sumatra Utara di Pelabuhan Supe, kecamatan Lambu, kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, di Papua dan tempat lain. Di mana polisi menembaki demonstran bangsa sendiri dan menewaskan banyak warga. Pemerintah setempat, Pusat yang dengan alat kekuasaan menjalankan sistem politik neo-kolonial, neo-liberal, pragmatisme demi kepentingan kaum kapitalis global, tidak mengindahkan kepentingan rakyatnya, menembaki rakyat yang menjadi korban sistem politik tersebut.

            Untuk mengubah keadaan ini semua harus mutlak diubah lebih dahulu sistem, tatanan yang neo-kolonial, neo-liberal, pagmatisme menjadi tatanan rakyat yang harus berdaulat dalam politik (bukan atas nama), untuk membangun ekonomi nasional dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ini berarti pula tanpa ada perubahan baru secara kualitatif. secara menyeluruh, mendasar. peristiwa seperti tersebut di atas tidak dapat dihentikan, karena sikap demikian itu adalah konsekuensi pembawaan sikap pemerintah di negeri yang membela kepentingan negeri neo-kolonialis, neo-liberal, dan pragmatisme. Perubahan ini menjadi tugas seluruh rakyat Indonesia yang sudah sadar tentang keadaan negerinya yang neo-kolonial, penjajahan model baru dari modal kapitalisme global yang model baru dari kapitalisme global yang dikepalai AS. Gerakan rakyat yang menjadi korban sistem ini perlu mutlak berjalan terus sehingga rakyat bangkit seluruhnya untuk menghadapi kekuasaan yang sudah tidak sanggup menjalankan kekuasaan untuk membela kepentingan rakyat.

            Dalam hal ini perlu diperhatikan kekuatan penyangga di luar negeri – kapitalis global AS. Ia dengan negeri sekutunya di Eropa yang kini terbelit kesulitan resesi ekonomi (AS) dan krisis pembayaran (Eropa) sedang mencari jalan melepaskan diri dengan cara membangkitkan perang. Namun karena kekuatan mereka sendiri menjadi lemah maka mereka (AS) mengubah taktik yang selama ini dipakai presiden Bush (AS) menggerakkan terorisme Osama bin Laden dan mengirimkan pasukannya di Afganistan dengan taktik menghasut rakyat di negeri-negeri yang tidak disukai AS dan komplotannya di Eropa untuk melawan pemerintahan negeri mereka masing-masing seperti di Tunisia, Mesir, Libya, dan kini di Suria. AS juga mengahsut rakyat Tibet , Sinkiang , Mongolia melawan Republik Rakyat Tiongkok pemerintahan syah yang dipilih oleh rakyatnya sendiri. Taktik ini mungkin saja digunakan juga di negeri lain seperti pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 1965 dengan apa yang terkenal dengan peristiwa G30S, menggulingkan dan mengkup presiden RI I DR. Ir Sukarno, membunuh A. Yani cs, benteng Sukarno dalam Angkatan Darat RI dan menghancurkan pendukung Sukarno, PNI, PKI, dan lainnya. Globalisasi, korporasi kapitalis dunia agaknya sedang sekarat.Ini perlu diwaspadai dan dilawan oleh rakyat seluruh dunia. Inilah tugas kita bersama pada tahun baru 2012 ini dan kemudian .

            Sekali lagi selamat tahun baru 2012 dan semoga berhasil dalam perjuangan mengubah tatanan lama yang gelap menjadi tatanan baru yang bisa penuh menjadi harapan bagi seluruh rakyat dan terutama generasi muda dewasa ini.

Evaluasi Hukum: Wajah Kelam Aksi Pemberantasan Korupsi

Saturday, 31 December 2011 15:08
E-mail Print PDF

Hingga akhir 2011, pemberantasan korupsi yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia belum menunjukkan hasil yang maksimal. “Ya kalau berkaca dari hasil survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilansir oleh Transparency Internasional (TI), ternyata kita sadar bahwa upaya pemberantasan korupsi yang kita lakukan masih belum menunjukkan hasil maksimal,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil CPI Tahun 2011 yang dilakukan oleh Transparency Internasional (TI) atau induk TII , dari 183 negara yang disurvei, Indonesia menduduki peringkat 100 dengan skor 3 bersama dengan Argentina, Benin, Burkina Faso, Madagaskar, Djibouti, Malawi, Meksiko, Sao Tome and Principe, Suriname, Tanzania.

Posisi Indonesia saat ini menunjukkan trend positif karena ada peningkatan dibanding tahun lalu yang berada di peringkat 100 dengan skor 2.8. Menurut perhitungan TI, negara dengan skor 0 dianggap sebagai yang terkorup, sedangkan angka 10 adalah yang paling bersih.

Dari sisi tindak pidana korupsinya, ternyata di Indonesia masih ada penyelenggara negara dan penegak hukum yang terlibat dalam kasus korupsi.  Bahkan, beberapa kali KPK pada tahun ini melakukan tangkap tangan kepada sejumlah penyelenggara negara dan penegak hukum yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. “Ini artinya, pemberantasan korupsi serta hukuman yang diterima oleh para koruptor belum memberikan efek jera,” kata Johan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki keseriusan dalam hal pemberantasan korupsi. Pemerintah justru terkadang menghambat upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.

Menurut Wakil Ketua KPK Haryono Umar, tidak hanya di Indonesia, di sejumlah negara manapun upaya pemberantasan korupsi banyak yang tidak mendukung. Sehingga, wajar saja jika di Indonesia, termasuk pemerintah , tidak serius dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. “Padahal kita ini butuh dukungan karena kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi terkadang malah pemerintah yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK,” kata Haryono.

Haryono mencontohkan, dalam hal pemberantasan korupsi di bidang pencegahan, banyak instansi pemerintah yang tidak mendukung. Padahal, justru seharusnya mereka yang melaksanakan program-program pencegahan yang disusun oleh KPK.

“Ya memang tidak semuanya seperti itu. Tetap ada yang komitmen mendukung dan ada juga yang menentang. Tapi justru banyak yang menentang. Kalau sudah sepertinya itu, berarti political will pemerintah yang bermasalah,” katanya.

Saat ini, korupsi yang terjadi di Indonesia telah melekat ke dalam sendi-sendi kehidupan birokrasi di Indonesia. Bahkan, korupsi di birokrasi mirip budaya yang membuat setiap pegawai negeri sipil (PNS) muda berupaya untuk tidak kalah bertindak dalam merampok uang negara sebanyak-banyaknya seperti yang dilakukan para pejabat eselon I atau II.

“Indonesia terlalu rusak, sulit sudah memperbaikinya,” keluh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD saat hadir di acara Ulang Tahun GATRA ke-17 di hotel Sahid bulan lalu. Menurut Mahfud, sekarang yang dibutuhkan itu adalah tindakan konkret, bukan lagi sekadar berteori dalam memberantas korupsi. Jika tidak tegas melawan korupsi, jangan berharap Indonesia bisa beranjak menjadi negara maju.

Ia mengaku kaget dengan semakin beraninya PNS muda golongan III atau IV yang memiliki rekening miliaran rupiah dari hasil transaksi mencurigakan. Hal itu menunjukkan ada yang salah dengan mental abdi yang berorientasi untuk menumpuk uang sebanyak-banyaknya, bukannya malah melayani masyarakat.

Semasa menjabat menteri Hukum dan HAM di era presiden Gus Dur, pihaknya pernah mengusulkan agar koruptor di masa lalu dilakukan pemaafan dan pemutihan, serta penghapusan data administrasi. Dengan begitu, negara menganggap tak ada lagi kasus korupsi yang harus ditangani pada masa lalu.

Kemudian, setelah dimaafkan, mulai saat itu jika ada orang korupsi maka hukumannya langsung ditembak mati, seperti di Cina. Hal itu untuk memberi efek jera dan takut agar orang tak berani berbuat korupsi. Sayangnya, usulan Mahfud waktu itu dibaikan dan tak ditanggapi semua pihak. “Kalau sudah seperti sekarang, sulit. Teori apapun tak bisa lagi memperbaiki birokrasi pemerintahan,” kata Mahfud. (HP, dari berbagai sumber)

Benarkah Indonesia Juara Umum?

31.12.2011 11:50

Benarkah Indonesia Juara Umum?

Penulis : Nonnie Rering

(foto:dok/ist)

Indonesia memang mengulang sukses di SEA Games XXVI Jakarta-Palembang yang berakhir penghujung November lalu. Hal ini tentu membuat banyak pelaku olahraga puas lantaran Indonesia bisa kembali mengulang sukses 14 tahun silam ketika SEA Games digelar di rumah sendiri.

Benarkah Indonesia memang juara umum? Tentu saja hal ini tak diragukan, mengingat pencapaian medali emas Indonesia jauh melebihi Thailand.

Sayang, sukses ini tak dibarengi dengan peningkatan di cabang-cabang olahraga Olimpiade. Artinya, juara umum Indonesia tak lebih karena bertanding di rumah sendiri dan bisa menciptakan cabang olahraga yang akan dimainkan karena fasilitas tuan rumah. Sementara Thailand justru berjaya di nyaris semua cabang Olimpiade yang dimainkan di SEA Games.

Kejayaan pada 2011 dengan 182 emas, 151 perak, dan 143 perunggu tak dipungkiri jadi torehan spektakuler. Tapi, khusus di cabang Olimpiade, prestasi Indonesia tak gemilang. Artinya, bayangan kekuatan Thailand menjadi ancaman besar.

Bukan hanya di SEA Games, tapi juga kelak di Asian Games, bahkan Olimpiade. Lepas dari sukses atletik (13 emas) dan balap sepeda (11 emas), 60 emas diraih dari cabang yang baru dipertandingkan.

Sepatu roda menyapu bersih 12 emas, paralayang 11 emas, panjat dinding sembilan emas, kempo delapan emas, soft tennis menyapu bersih tujuh emas, vovinam lima emas, ski air empat emas, dan bridge empat emas.

Dibandingkan Thailand, perolehan mereka di cabang Olimpiade lebih paten. Dari 108 emas, atletik menyumbangkan 14 emas, angkat besi sembilan emas, renang delapan emas, taekwondo tujuh emas, tinju tujuh emas, judo lima emas, dan kano lima emas.

Koordinator Cabang Terukur Satlak Prima Hadi Wiharja mengakui Indonesia tertinggal dari Thailand di cabang-cabang Olimpik. Mereka makin fokus, sementara Indonesia terkesan “adem ayem”.

Bukti nyata juga terlihat dari total atlet yang terkualifikasi ke Olimpiade 2012 London. “Indonesia baru 28 atlet yang terkualifikasi, sementara Thailand lebih banyak bahkan kabarnya sudah mencapai 50-an atlet lebih,” kata Hadi kepada wartawan dalam sebuah pertemuan, akhir pekan lalu.

Prima pun berniat segera konsentrasi memperbaiki cabang-cabang favorit macam atletik, angkat besi, renang, dan bulu tangkis, serta panahan, tinju, dan beberapa lainnya. Bulu tangkis salah satu yang harus segera dijamah.

Bukan sekadar proses regenerasi, tapi juga perbaikan demi meraih tiket ke London. Angkat besi juga masih berpeluang menambah tiket ke Olimpiade. Sementara renang sudah menggamit empat tiket Olimpiade atas nama Fauzi Triady, Glen Victor, Indra Gunawan, dan I Gde Siman Sudartawa.

Tapi, pelatih Albert Sutanto terus menggenjol limit waktu dari kategori B jadi A. “Kalau bisa seperti itu, jelas akan jauh lebih baik,” sambung Hadi. Kendati tertinggal di beberapa cabang, Hadi juga menjelaskan Thailand tidak selamanya unggul. Ia mencontohkan angkat besi.

Sembilan emas yang mereka bawa pulang unggul lima emas dari Indonesia, namun mereka gagal menembus persaingan kelas-kelas ringan dan menengah di putra. Nomor-nomor itu menjadi favorit di Olimpiade. Jadi, dengan kecermatan evaluasi dan tindakan tepat guna, Indonesia berkesempatan mengejar bahkan meninggalkan Thailand di event yang lebih tinggi.

“Mereka hanya menguasai nomor atas, sedangkan di bawah masih kesulitan,” pungkas Hadi. Mantan Ketua Umum KONI Pusat Rita Subowo, usai meraih gelar juara umum langsung memberi penilaian, raihan Indonesia menjadi juara umum SEA Games XXVI menandakan era kebangkitan olahraga di Tanah Air.

Apalagi, selama ini Indonesia puasa berbagai gelar juara. Terakhir kali, Indonesia hanya mampu menjadi juara umum saat SEA Games XIX pada 1997.

“Kini kita bangkitkan kembali gairah olehraga nasional, semoga bukan cuma SEA Games, tapi Asian Games, bahkan Olimpiade kita harus rebut,” kata Rita dalam sebuah kesempatan.

Rita pun berharap, meski ia sudah digantikan dengan mantan Komandan Satlak Prima Tono Suratman, pada awal Desember lalu, semangat untuk tetap juara di berbagai event akan terus diusung.

Apa yang dipaparkan Rita tentu bukan sesuatu yang berlebihan. Wanita berusia 62 tahun ini menginginkan semua atlet Indonesia bisa terus menjaga semangat kesatuan untuk meraih prestasi tertinggi.

Tapi, harus diingat pula, bukan saja semangat yang perlu dijaga, tapi bagaimana meningkatkan prestasi itu sendiri dengan berbagai usaha, mulai dari latihan keras, mendatangkan pelatih asing, hingga memperbanyak uji coba dan latihan di luar negeri.

Salah satu Deputi Kemenpora Deddy Kusdinar menilai Indonesia sesungguhnya sudah sukses penuh sebagai tuan rumah. Hanya, sukses ini tak terjadi pada sejumlah cabang Olimpiade.

“Ini tugas kita semua untuk meningkatkan prestasi di cabang Olimpiade. Kita harus mengakui kalah jauh dari Thailand untuk cabang Olimpiade. Tapi, itu tak berarti kita harus mundur. Kita masih punya waktu untuk mengejar atau paling tidak bisa menyamai mereka. Perbanyak latihan, uji coba, dan tampil di sejumlah event luar negeri. Itu yang akan membawa kita bisa sederajat dengan mereka,” ujar Deddy, yang juga mengurus semua keperluan peralatan dan penyediaan barang bagi Inasoc sepanjang SEA Games digelar, November silam.

Wajah Manusia Indonesia 2011

31.12.2011 12:04

Wajah Manusia Indonesia 2011

Penulis : Al Andang L Binawan*

(foto:dok/ist)

Dalam khazanah moralitas dibedakan antara actus hominis (tindakan atau perbuatan manusia) dan actus humanus (tindakan manusiawi). Keduanya mempunyai persamaan karena bertolak pada tindakan manusia, tetapi juga mempunyai perbedaan yang besar.

Actus hominis mengacu pada manusia sebagai makhluk biologis saja. Contoh actus hominis adalah makan, minum, dan tidur dalam konteks kesehatan dirinya.

Sementara itu, actus humanus mengacu pada manusia sebagai subjek moral yang mempunyai nurani, kebebasan, serta rasio dan juga dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial. Karena itu, makan yang sopan dan baik serta mengingat kepentingan orang lain adalah contoh dari actus humanus.

Actus humanus adalah tindakan-tindakan yang selama ini dipandang sebagai tindakan berbudaya yang khas manusia dengan tidak mengingkari actus hominis. Ini supaya manusia bisa beranjak menjadi makin manusiawi (baca: berbudaya), dan mempunyai actus humanus, dibutuhkan pendidikan dalam proses yang panjang. Dalam hal ini, peran negara sangat menentukan.

Tulisan ini akan mencoba merefleksikan situasi manusia Indonesia 2011 berdasarkan pendekatan ini. Dengan kata lain, dicoba diukur apakah manusia Indonesia sudah cukup berbudaya dan menjadi makin manusiawi. Peran negara akan disoroti terutama menyangkut upaya yang perlu diprioritaskan pada tahun depan.

Indonesia 2011

Meski pada 2011 negara Indonesia telah berusia 66 tahun, saya yakin belum banyak warga yang merasa bangga dengan Indonesia. Benar, Indonesia kembali menjadi juara umum SEA Games 2011, tetapi hal itu tidak mendongkrak kebanggaan. Banyak peristiwa, juga hasil riset dan jajak pendapat, yang menunjukkan masih terseoknya negara ini di tengah modernitas.

Simak misalnya beberapa laporan ini: tentang indeks korupsi (menurut Transparency International), pada 2011 Indonesia menempati peringkat 100 dari 182 negara yang disurvei, tentang indeks perkembangan manusia (human development index) dalam laporan 2011 Indonesia ada di peringkat 124 dari 196 negara.

Kemudian, tentang kualitas pendidikan, berdasarkan data dalam Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011, Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia. Jangan lupa, peringkat kesebelasan Indonesia pada bulan lalu juga “hanya” 140 di antara dari 208 anggota!

Meski peringkat tidak mengatakan banyak hal tentang situasi nyata, tetapi memberi indikasi bahwa kondisi sosial Indonesia belum sungguh baik. Melihat peringkatnya, bisa dikatakan Indonesia adalah negara medioker di tengah pergaulan masyarakat dunia. Ini pun bisa mengindikasikan manusia Indonesia adalah manusia medioker, manusia setengah-setengah.

Setengah Manusia?

Pada dasarnya setiap manusia itu egosentris, tetapi hal ini penting untuk keselamatan (survival)-nya. Paham tentang manusia sebagai serigala bagi yang lain (homo homini lupus) seperti dikatakan Thomas Hobbes jelas terkait dengan kecenderungan dasar ini. Kecenderungan ini pulalah yang mendasari berbagai actus humanus.

Sebenarnya pula, kecenderungan dasar ini pulalah yang menciptakan dinamika hidup manusia. Jika manusia itu altruis atau tidak egosentris, sulit dibayangkan adanya dinamika politik dan bisnis.

Kecenderungan egosentris ini pun memungkinkan adanya pertandingan-pertandingan olahraga, termasuk sepak bola. Politik dan bisnis yang fair dan semangat sportivitas serta fair-play dalam olahraga adalah pengembangan actus hominis menjadi actus humanus.

Hanya, egosentrisme yang berlebihan menciptakan segala macam masalah sosial. Keserakahan pada dasarnya adalah egosentrisme yang berlebihan itu. Korupsi dalam segala wujudnya adalah contoh paling transparan. Jelas, korupsi tidak bisa dikatakan sebagai actus humanus karena mengingkari kontrol nurani dan hidup bersama.

Menjadi makin jelas bahwa idealnya, egosentrisme manusia perlu dikelola supaya mendatangkan kebaikan, baik itu kebaikan si individu maupun kebaikan orang lain. Inilah yang disebut budaya sebagai actus humanus, yaitu mengelola kecenderungan natural manusia supaya manusia menjadi lebih manusiawi.

Menatapkan cermin manusia Indonesia tadi pada idealitas ini bisa menggiring pada kesimpulan bahwa manusia Indonesia 2011 belum sungguh manusiawi. Manusia Indonesia 2011 belum sungguh berbudaya.

Kesimpulan ini pun bisa didukung dengan pengamatan singkat atas situasi karut marutnya jalan raya di Jakarta, masih berserakannya sampah di mana-mana, sungai-sungai yang kotor, dan banyaknya kerusakan lingkungan yang lain, serta juga masih terjadinya intoleransi di berbagai tempat.

Hukum Kuncinya

Siapa yang harus bertanggung jawab mengelola kecenderungan manusia itu? Setidaknya ada dua lembaga. Pertama adalah agama, yang kedua adalah negara. Peran agama adalah mengasah nurani dan memberi dorongan spiritual untuk pengelolaan diri dari dalam.

Melihat maraknya hidup beragama di Indonesia sebenarnya peran agama bisa dikatakan cukup. Hanya, menjadi pertanyaan besar mengapa Indonesia terasa jalan di tempat?

Dalam hal inilah perlu ditengok peran negara. Dalam konteks pembentukan budaya manusiawi, pemerintah berperan memberi bantuan eksternal pada manusia atau warganya.

Selain dengan fasilitas, pemerintah menyediakan hukum yang dibuatnya dan ditegakkannya. Di sinilah makna hukum sebagai sarana rekayasa sosial (tools of social engineering) dapat dipahami. Jika ternyata hasilnya manusia yang setengah-setengah, dapatlah dipertanyakan bagaimana hukum ini berfungsi.

Laporan the World Justice Project tentang Rule of Law Index 2011 juga “memotret” Indonesia sebagai negara medioker. Dari kedelapan faktor yang dinilai, sebagian besar mendapat nilai di kisaran 0,50 dan ada di peringkat sekitar 30-an dari 66 negara yang diteliti.

Bahkan, untuk indeks korupsi, Indonesia hanya mendapat 0,46, atau peringkat 47 dari 66. Di antara kedelapan faktor itu, yang peringkatnya paling bagus hanyalah pembatasan kekuasaan negara yang mendapat nilai 0,66 atau peringkat 22 dari 66.

Melihat cermin ini, dan digabungkan dengan cermin-cermin lain di atas, menjadi makin jelas hukum di Indonesia belum sungguh bisa berfungsi semestinya. Hukum Indonesia belum bisa “membentuk” wajah manusia Indonesia yang berbudaya.

Karena itu, seharusnya, untuk 2012 penegakan hukum perlu mendapat perhatian lebih serius.

Jika tidak, segala macam resolusi, baik yang dilakukan pribadi maupun institusi, betapa bagusnya, hanya akan menjadi resolusi setengah hati, resolusi tanpa tulang, resolusi tanpa penyangga. Jika memang begitu, nanti di akhir 2012 Indonesia tetap saja menjadi negara medioker dan warganya tetap menjadi setengah manusia!

*Penulis adalah pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta.

Wajah Manusia Indonesia 2011

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/wajah-manusia-indonesia-2011/

31.12.2011 12:04

Wajah Manusia Indonesia 2011

Penulis : Al Andang L Binawan*

Dalam khazanah moralitas dibedakan antara actus hominis (tindakan atau perbuatan manusia) dan actus humanus (tindakan manusiawi). Keduanya mempunyai persamaan karena bertolak pada tindakan manusia, tetapi juga mempunyai perbedaan yang besar.

Actus hominis mengacu pada manusia sebagai makhluk biologis saja. Contoh actus hominis adalah makan, minum, dan tidur dalam konteks kesehatan dirinya.

Sementara itu, actus humanus mengacu pada manusia sebagai subjek moral yang mempunyai nurani, kebebasan, serta rasio dan juga dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial. Karena itu, makan yang sopan dan baik serta mengingat kepentingan orang lain adalah contoh dari actus humanus.

Actus humanus adalah tindakan-tindakan yang selama ini dipandang sebagai tindakan berbudaya yang khas manusia dengan tidak mengingkari actus hominis. Ini supaya manusia bisa beranjak menjadi makin manusiawi (baca: berbudaya), dan mempunyai actus humanus, dibutuhkan pendidikan dalam proses yang panjang. Dalam hal ini, peran negara sangat menentukan.

Tulisan ini akan mencoba merefleksikan situasi manusia Indonesia 2011 berdasarkan pendekatan ini. Dengan kata lain, dicoba diukur apakah manusia Indonesia sudah cukup berbudaya dan menjadi makin manusiawi. Peran negara akan disoroti terutama menyangkut upaya yang perlu diprioritaskan pada tahun depan.

Indonesia 2011

Meski pada 2011 negara Indonesia telah berusia 66 tahun, saya yakin belum banyak warga yang merasa bangga dengan Indonesia. Benar, Indonesia kembali menjadi juara umum SEA Games 2011, tetapi hal itu tidak mendongkrak kebanggaan. Banyak peristiwa, juga hasil riset dan jajak pendapat, yang menunjukkan masih terseoknya negara ini di tengah modernitas.

Simak misalnya beberapa laporan ini: tentang indeks korupsi (menurut Transparency International), pada 2011 Indonesia menempati peringkat 100 dari 182 negara yang disurvei, tentang indeks perkembangan manusia (human development index) dalam laporan 2011 Indonesia ada di peringkat 124 dari 196 negara.

Kemudian, tentang kualitas pendidikan, berdasarkan data dalam Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011, Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia. Jangan lupa, peringkat kesebelasan Indonesia pada bulan lalu juga “hanya” 140 di antara dari 208 anggota!

Meski peringkat tidak mengatakan banyak hal tentang situasi nyata, tetapi memberi indikasi bahwa kondisi sosial Indonesia belum sungguh baik. Melihat peringkatnya, bisa dikatakan Indonesia adalah negara medioker di tengah pergaulan masyarakat dunia. Ini pun bisa mengindikasikan manusia Indonesia adalah manusia medioker, manusia setengah-setengah.

Setengah Manusia?

Pada dasarnya setiap manusia itu egosentris, tetapi hal ini penting untuk keselamatan (survival)-nya. Paham tentang manusia sebagai serigala bagi yang lain (homo homini lupus) seperti dikatakan Thomas Hobbes jelas terkait dengan kecenderungan dasar ini. Kecenderungan ini pulalah yang mendasari berbagai actus humanus.

Sebenarnya pula, kecenderungan dasar ini pulalah yang menciptakan dinamika hidup manusia. Jika manusia itu altruis atau tidak egosentris, sulit dibayangkan adanya dinamika politik dan bisnis.

Kecenderungan egosentris ini pun memungkinkan adanya pertandingan-pertandingan olahraga, termasuk sepak bola. Politik dan bisnis yang fair dan semangat sportivitas serta fair-play dalam olahraga adalah pengembangan actus hominis menjadi actus humanus.

Hanya, egosentrisme yang berlebihan menciptakan segala macam masalah sosial. Keserakahan pada dasarnya adalah egosentrisme yang berlebihan itu. Korupsi dalam segala wujudnya adalah contoh paling transparan. Jelas, korupsi tidak bisa dikatakan sebagai actus humanus karena mengingkari kontrol nurani dan hidup bersama.

Menjadi makin jelas bahwa idealnya, egosentrisme manusia perlu dikelola supaya mendatangkan kebaikan, baik itu kebaikan si individu maupun kebaikan orang lain. Inilah yang disebut budaya sebagai actus humanus, yaitu mengelola kecenderungan natural manusia supaya manusia menjadi lebih manusiawi.

Menatapkan cermin manusia Indonesia tadi pada idealitas ini bisa menggiring pada kesimpulan bahwa manusia Indonesia 2011 belum sungguh manusiawi. Manusia Indonesia 2011 belum sungguh berbudaya.

Kesimpulan ini pun bisa didukung dengan pengamatan singkat atas situasi karut marutnya jalan raya di Jakarta, masih berserakannya sampah di mana-mana, sungai-sungai yang kotor, dan banyaknya kerusakan lingkungan yang lain, serta juga masih terjadinya intoleransi di berbagai tempat.

Hukum Kuncinya

Siapa yang harus bertanggung jawab mengelola kecenderungan manusia itu? Setidaknya ada dua lembaga. Pertama adalah agama, yang kedua adalah negara. Peran agama adalah mengasah nurani dan memberi dorongan spiritual untuk pengelolaan diri dari dalam.

Melihat maraknya hidup beragama di Indonesia sebenarnya peran agama bisa dikatakan cukup. Hanya, menjadi pertanyaan besar mengapa Indonesia terasa jalan di tempat?

Dalam hal inilah perlu ditengok peran negara. Dalam konteks pembentukan budaya manusiawi, pemerintah berperan memberi bantuan eksternal pada manusia atau warganya.

Selain dengan fasilitas, pemerintah menyediakan hukum yang dibuatnya dan ditegakkannya. Di sinilah makna hukum sebagai sarana rekayasa sosial (tools of social engineering) dapat dipahami. Jika ternyata hasilnya manusia yang setengah-setengah, dapatlah dipertanyakan bagaimana hukum ini berfungsi.

Laporan the World Justice Project tentang Rule of Law Index 2011 juga “memotret” Indonesia sebagai negara medioker. Dari kedelapan faktor yang dinilai, sebagian besar mendapat nilai di kisaran 0,50 dan ada di peringkat sekitar 30-an dari 66 negara yang diteliti.

Bahkan, untuk indeks korupsi, Indonesia hanya mendapat 0,46, atau peringkat 47 dari 66. Di antara kedelapan faktor itu, yang peringkatnya paling bagus hanyalah pembatasan kekuasaan negara yang mendapat nilai 0,66 atau peringkat 22 dari 66.

Melihat cermin ini, dan digabungkan dengan cermin-cermin lain di atas, menjadi makin jelas hukum di Indonesia belum sungguh bisa berfungsi semestinya. Hukum Indonesia belum bisa “membentuk” wajah manusia Indonesia yang berbudaya.

Karena itu, seharusnya, untuk 2012 penegakan hukum perlu mendapat perhatian lebih serius.

Jika tidak, segala macam resolusi, baik yang dilakukan pribadi maupun institusi, betapa bagusnya, hanya akan menjadi resolusi setengah hati, resolusi tanpa tulang, resolusi tanpa penyangga. Jika memang begitu, nanti di akhir 2012 Indonesia tetap saja menjadi negara medioker dan warganya tetap menjadi setengah manusia!

*Penulis adalah pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta.

Orang Bugis Tak Mengenal Ucapan Terimakasih

Orang Bugis Tak Mengenal Ucapan Terimakasih
H. M. Nur Abdurrahman <mnur.abdurrahman@yahoo.co.id>,in: wanita-muslimah@yahoogroups.com , Sunday, 1 January 2012, 17:34

 

Dalam perbendaharaan bahasa asli Bugis Makassar memang tidak ada kata terima kasih. Ada kata TARIMA KASI, tetapi itu diadopsi dari bahasa Melayu. Dasar filosofinya, seorang murid tidak perlu berterima kasih kepada gurunya, karena memang tugas guru itu mengajar muridnya. Tugas kemanusiaan adalah menolong sesama manusia, sehingga kalau ada yang menolong kita, kita ucapkan RANNUMAQ artinya gembiralah saya.  
 
Wassalam
HMNA 

 

Orang Bugis Tak Mengenal Ucapan Terimakasih
Tribun Timur – Rabu, 28 Desember 2011 13:38 WITA
Sosiolog-Unhas-Dr-Darwis.jpg
Dr Darwis, MA Dps
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM – Dialog budaya kini sedang berlangsung di kediaman seniman Asdar Muis di Kompleks Bukit Hartaco Indah, Daya Makassar. Dialog ini menampilkan pembicara Dr Darwis, Dr Syahriar Tato, Asdar Muis, dan Asia Ramli Prapanca. Sementara peserta dialog juga dihadiri hampir 10 orang seniman dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Hadir pula pemerhati seni lainnya Bahar Merdhu, Anis Kaba, Mega Atu Retnoningtyas dari Surabaya dan lainnya.

Dalam dialog Darwis mengatakan seniman sangat berperan besar dalam merekonsiliasi konflik di masyarakat. Lewat pertunjukkan teater misalnya, seniman dapat mempengaruhi dan menumbuhkan kesadaran warga untuk bersatu dan hidup dalam suasana damai.

Sosiolog Darwis juga mengatakan orang Bugis Makassar tidak pernah mengenal kata terima kasih. Tetapi itu bisa dilakukan dalam simbol simbol. Misalnya ada tetangga yang datang membawa kue ke rumah seseorang, biasanya piring pembawa kue tadi tidak pulang kosong tetapi diisi dengan pemberian pula. Itu termasuk simbol ucapan terima kasih yang menerima pemberian tadi. Sampai sekarang dialog masih berlangsung. (*/tribun-timur.com)

Penulis : Tasman Banto
Editor : Muh. Irham

Ironi Itu Bernama Kemiskinan

Senin, 28 November 2011 10:19
Ironi Itu Bernama Kemiskinan

Oleh: SAFRUDIN DWI APRIYANTO

Illustrasi

SALAH satu realitas sosial yang terjadi di negeri kita hari ini adalah soal kemiskinan. Berapa jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini? Jawabnya sangat tergantung dari standar yang digunakan. Jika kita mengacu pada standar Badan Pusat Statistik (BPS), data bulan Maret 2011 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin ‘hanya’ sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen) dari jumlah penduduk sebesar 237 juta jiwa.

Penduduk miskin menurut BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK). Jika dirupiahkan, nominal pengeluaran penduduk miskin adalah sebesar Rp.233.740,- per bulan atau setara dengan Rp.7.800,- per hari.

Sementara itu, jika menggunakan standar Bank Dunia, maka angka kemiskinan kita akan melonjak tajam. Standar kemiskinan menurut Bank Dunia adalah US $ 2 setara Rp.17.000,- per hari atau Rp.510.000,- per bulan untuk kategori miskin dan US $ 1 setara Rp.8.500,- per hari atau Rp.255.000,- per bulan untuk kategori sangat miskin.

Oleh karena itu, menurut versi Bank Dunia, 60 persen penduduk Indonesia- berada dalam kemiskinan relatif dan sedikitnya 10 persen berada dalam kemiskinan absolut. Posisi ini membuat Indonesia berada di zona merah dan levelnya sama dengan negara Afrika, Yaman, Pakistan, Mongolia, Vietnam, dan Philipina

Jika dikaitkan dengan posisi dan potensi Indonesia, maka kemiskinan yang terjadi saat ini adalah sebuah ‘ironi’.

Siapapun tahu- bahwa di negeri zamrud khatulistiwa ini, terkandung kekayaan alam yang sangat luar biasa. Indonesia adalah negara kaya dan tidak layak untuk disebut miskin.

Pertanyaanya adalah- mengapa bangsa kaya raya ini bisa terjerembab ke lubang kemiskinan selama bertahun-tahun. Apa yang salah dengan dengan bangsa kita ini? Barangkali ungkapan seorang pakar manajemen modern, Peter Drucker berikut menjadi representasi dari kondisi itu: ‘there’s no actually under-developed country, only under-managed one’ (sejatinya tidak ada negara terbelakang/miskin, yang ada hanyalah- tata kelola yang tidak baik). Persoalan kepemimpinan (leadership) dan manajemen pengelolaan negara- diyakini menjadi salah satu penyebab timbulnya disparitas antara potensi bangsa dengan realitas sosial di lapangan

Berikut ini adalah ‘sedikit’ potret mis-manajemen dalam pengelolaan potensi/kekayaan bangsa kita- yang pada akhirnya hanya mendatangkan keuntungan bagi ‘negara lain’. Di bumi papua misalnya, semua orang tahu tentang gunung emas yang ‘digadaikan’ kepada pihak asing (baca Freeport). Dalam harian kompas, 14 November 2011, Harry Tjan Silalahi, mengemukakan bahwa kontrak dengan Freeport ditandatangani tahun 1967- menyusul adanya konvensi Geneva bulan November 1967. Dari kontrak tersebut, Freeport McMoran menguasai 90,64 persen saham, sedangkan pemerintah Indonesia 9,36 persen. Adapun royalti dari Freeport untuk Indonesia hanya sebesar 1 persen untuk emas dan perak dan 1-3,5 persen untuk tembaga.

Sementara itu, mantan menteri perekonomian, Kwik Kian Gie melakukan kalkulasi sebagai berikut: selama 43 tahun, Freeport memperoleh 7,3 ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. Jika diambil emas saja, lalu dinilai dengan harga sekarang, yakni Rp500.000 per gram, nilainya setahun 724.700.000 gram x Rp500.000 atau Rp 362.350 triliun. Setiap tahun, Rp.362.350 triliun dibagi 43 atau Rp.8.426,7442 triliun. Dibulatkan menjadi Rp.8.000 triliun (bandingkan dengan nominal APBN tahun ini yang hanya Rp.1.202 triliun).

Dari angka tersebut, Indonesia mendapat bagian 1 persen atau Rp.80 triliun setahun. Sementara yang tercantum di APBN 2011 dalam pos ”pemasukan SDA non-migas”, hanya Rp.13,8 triliun saja (Kompas, 17 November 2011).

Angka yang cukup fantantis itu, baru berasal dari 1-2 jenis mineral saja di papua. Belum lagi dari minyak dan gas serta kekayaan alam lainnya di seluruh wilayah republik ini. Dari laut misalnya, menurut Pendiri Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri- yang juga mantan menteri kelautan dan perikanan RI, potensi ekonomi kelautan Indonesia bisa mencapai USD800 miliar atau sekitar Rp7.600 triliun dari 11 subsektor kelautan. Menurut Rokhmin, angka estimasi potensi ekonomi maritim tersebut bisa mendatangkan kesempatan kerja mencapai 30 juta orang.

Artinya, para TKI yang selama ini mengais rezeki negara lain, bisa dipulangkan dan bekerja di negeri sendiri dengan nyaman, tanpa harus ketakutan di usir dan diperlakukan semena-mena oleh majikannya disana

Tidak bisa dinafikkan bahwa kondisi kemiskinan yang menimpa bangsa kita- tidak lepas dari pilihan yang diambil pemerintah dalam mengatur soal perekonomiannya. Lebih suka menyerahkan pengelolaan aset-aset penting dan sumber daya alam kepada pihak swasta (baik asing maupun domestik), sementara pemerintah hanya mengambil pajak sebagai aspek pendapatan, adalah ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme. Dengan model ini, kekayaan alam bangsa Indonesia yang luar biasa- kemudian hanya menjadi ‘ajang pesta’ bagi para pemilik modal dan rakyat hanya bisa mengelus dada. Dampak negatif dari sistem ekonomi kapitalisme ini adalah munculnya pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi, dan utang luar negeri yang tinggi. Kapitalisme membuat gap antara penduduk kaya dan miskin semakin lebar- karena hanya segelintir orang yang menguasai dan menikmati sumber daya alam. Vilfredo Pareto, seorang ekonom Italia melakukan riset distribusi kekayaan di berbagai negara dan hasil risetnya menyimpulkan bahwa 80 persen uang di dunia hanya dikuasai 20 persen orang. Prinsip Pareto atau aturan 80/20 telah menjelaskan fenomena- dimana mayoritas ‘hasil’ ternyata berasal dari minoritas ‘sebab’. Saat ini, perlahan tapi pasti, kapitalisme mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhannya.

Terjadinya krisis ekonomi di Yunani, Italia, serta di AS dengan gerakan anti-Wall Street-nya, adalah contoh betapa kapitalisme tidak memiliki imunitas terhadap goncangan ekonomi. Kapitalisme terbukti gagal dalam mewujudkan ‘kesejahteraan’ dan ‘kemakmuran’ bagi negara-negara yang selama setia menganut sistem-nya

Agar kondisi kemiskinan bangsa kita tidak terus memburuk, diperlukan langkah-langkah yang berani dari para pengambil kebijakan di negeri ini, utamanya dari pemimpin bangsa. Kapitalisme sangat bertentangan dengan konstitusi bangsa, khususnya pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dimana secara jelas termaktub bahwa: ‘Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’

Perubahan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh ‘karakter’ pemimpin bangsa itu. Kedepan, kita rindu sosok pemimpin bangsa yang punya semangat dan jiwa nasionalisme yang tinggi- sehingga dengan itu, ia berani berdiri tegak dan bicara lantang, termasuk kepada negara yang selama ‘mendikte’ kita. Sumber daya alam kita yang melimpah harus di-nasionalisasi- agar dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Tidak banyak memang, pemimpin bangsa yang punya ‘nyali’ seperti itu. Diantara yang sedikit itu, terdapat nama-nama- seperti: Recep Tayyip Erdogan (PM Turki), Evo Morales (Presiden Bolivia), Hugo Chavez (Presiden Venezuela), dan Mahmoud Ahmadinejad (Presiden Iran). Mereka adalah contoh pemimpin yang berani melawan kapitalisme- yang selama ini telah membuat miskin rakyatnya. Kemiskinan yang terjadi ditengah negara kaya, seperti Indonesia adalah sebuah ‘ironi’, persis seperti kata pepatah: ‘tikus mati di lumbung padi’. Wallahu a’lam bish shawab (*)

Penulis adalah Anggota DPRD Kota Jambi

Revolusi Sosial Diprediksi Bakal Hantam SBY


Revolusi Sosial Diprediksi Bakal Hantam SBY

Kamis, 29 Desember 2011 18:40 WIB


JAKARTA–MICOM: Pengingkaran pemerintah SBY atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di tahun 2012 bisa berujung pada gerakan revolusi sosial di masyarakat.

“Pemasalahannya sudah menumpuk, dan SBY tidak kunjung menyelesaikan masalah-masalah ini,” tukas Aktivis HAM, Usman Hamid saat ditemui dikantor Kontras, Jakarta, Kamis (29/12).

Menurutnya, tidak hanya dari sisi HAM saja yang menuai kekecewaan. Para aktivis lainnya yang bergerak di bidang lingkungan hidup, antikorupsi dan lain-lain juga kecewa.

“Kita lihat saja nanti. Tanggal 10 besok (Januari 2012) ada rencana demo besar-besaran dari seluruh elemen LSM dari berbagai bidang,” ujar Usman.

“Ini bisa jadi membuka ruang untuk terjadinya revolusi sosial itu,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Usman mengimbau agar Presiden SBY segera berbenah, terutama dalam penegakan hukum dan HAM.

Membandingkan dengan era kepemimpinan sebelumnya, era pemerintahan SBY dinilai Usman sebagai yang terburuk dalam penegakan HAM.

“Dibandingkan dengan Rezim pasca Soeharto, rezim SBY memiliki catatan HAM terburuk,” tukasnya. (*/OL-8)

TB Hasanuddin: SBY Bisa Senasib dengan Hosni Mubarak
Kamis, 29 Desember 2011 , 07:18:00 WIB

RMOL. Kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di era pemerintahan SBY dari tahun ke tahun terus bertambah, termasuk tewasnya belasan orang yang ditembak mati oleh aparat ketika mereka berdemontrasi menuntut haknya.

Menurut data Kontras, pada tahun 2011 saja sebanyak 16 orang tewas tertembus peluru tajam aparat.

“Dalam hal pelanggaran HAM yang masif dan tak terkendali maka bukan hanya pelakunya saja yang bertanggung jawab, tetapi penanggung jawab pemerintahan dalam hal ini presiden dapat dituntut secara hukum,” terang Wakil Ketua Komisi I DPR Mayjen (Purn) TB Hasanudddin pagi ini (Kamis, 29/12).

Dia menyebut, kasus aktual terjadi di Mesir terhadap mantan presiden Hosni Mubarak yang diseret ke pengadilan atas tuduhan pembiaran atau bahkan memberikan perintah untuk menembak demonstran.

Quote:
RMOL. Sungguh kecewa melihat Presiden SBY cenderung membiarkan berbagai kejadian yang memperlihatkan penderitaan kalangan masyarakat kelas bawah.
Misalnya, sudah dua minggu rakyat Pulau Padang, Riau, melakukan aksi jahit mulut dan mogok makan di depan gedung MPR/DPR/DPD RI karena memprotes penyerobotan lahan yang dilakukan perusahaan besar yang di-back up peraturan pemerintah pusat. Tapi Presiden SBY tak berkata apa-apa. Seolah hal itu tak pernah terjadi di ibukota.
“Sudah satu orang mahasiswa membakar diri, Presiden malah mengurung diri. Sudah lebih dari dua orang petani Nusa Tenggara Timur (NTT) tewas di tangan polisi, Presiden tidak merasa risih. Sudah 30 petani Mesuji, Lampung, mati teraniaya, Presiden hanya menangis buaya,” urai aktivis Rumah Perubahan dan Gerakan Indonesia Bersih yang punya nama asli Sukmadji Indro Tjahyono ini di laman Facebook miliknya.
“Perlu kajian dan penelitian khusus terhadap penyakit kejiwaan Presiden. Karena antara judeg, budeg, dan ndableg ternyata beda-beda tipis,” tulis aktivis angkatan 1977-1978 ini.
“Mengapa capek-capek bikin pilpres kalau yang terpilih ternyata bak boneka bertelinga pekak dan tidak punya kepekaan terhadap suara rakyat kebanyakan,” sambung Indro.
Kritik Indro Tjahyono tidak hanya ditujukan kepada Presiden SBY. Ia juga menyayangkan sikap partai politik yang menurutnya lebih mirip kelompok perompak dan menjadi badut politik.
“Mau sampai kapan keadaan demikian dibiarkan? Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa, kecuali rakyat itu sendiri bergerak mewujudkan perubahan dan menyingkirkan kedzaliman,” demikian Indro. [guh]

Antagonisme Penerapan Ajaran Islam di Indonesia (3)

Depan
Selasa, 27 Desember 2011

Antagonisme Penerapan Ajaran Islam di Indonesia (3)

H. Munawar M. Saad
Dosen STAIN Pontianak dan sedang menyelesaikan program doktor di UGM Yogyakarta

Kalau seorang muslim sudah melaksanakan lima rukun Islam–syahadat, salat, puasa, zakat, haji–, zikir, ikut pengajian, dan lain sebagainya, maka dia sudah merasa sempurna. Semakin sering berhaji, semakin sempurna dan hebatlah keislamannya. Padahal misi Rasulullah itu datang untuk membangun peradaban yang memiliki tiga pilar utama: keilmuan, ketakwaan, dan akhlak mulia atau integritas.

Hal yang terakhir inilah, menurut Rehman dan Askari, dunia Islam mengalami krisis. Apa yang salah, mengapa ritual dan semarak keagamaan tidak mampu mengubah perilaku individu dan perilaku sosial di Indonesia? Yang pasti bukan ajaran Islam yang salah. Siapakah yang bertanggung jawab atas semua ini?

Menurut penulis, yang salah adalah sistem pengajaran Islam. Dewasa ini keteladanan sang pemimpin umat, ustaz, dan dai atau ulama sungguh tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman yang sebenarnya. Di atas mimbar atau di pengajian ucapannya seperti malaikat, akan tetapi di luar, kelakuannya berbeda jauh dengan apa yang diucapkannya.

Kita sering berlaku tidak adil dan cenderung munafik. Cara penyampaian ajaran agama masih sangat verbalistik, formalistic, dan cenderung membodohi umat. Selama ini ajaran agama yang disampaikan oleh para dai dan ustaz baru sebatas simbolik dan retorik, belum mampu membangun kepercayaan umat terhadap pemimpinnya (guru, dai, ustaz, dan ulama). Bahkan yang celaka, di antara para ustaz atau dai ada yang sengaja membuat umat menjadi ragu dan antipati dengan kehidupan duniawi, karena menurut mereka yang utama adalah kehidupan akhirat.

Dalam sebuah khotbah, penulis pernah mendengar khatib berkata, “Jika Allah SWT sudah berkehendak, maka hancurlah semua kehebatan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia ini.” Dampaknya, anak-anak generasi muda kita menjadi lemah semangatnya untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Buat apa menuntut ilmu pengetahuan, toh pada akhirnya akan hancur.

Demikian juga dalam kesempatan lain, khatib dengan bersemangat mengatakan, jika umat Islam berzikir dan berdoa, Insya Allah hasil panen dan hasil tangkapan ikan bagi nelayan akan melimpah ruah. Dampaknya umat Islam hanya sibuk dengan berzikir dan berdoa, lalu lupa dengan urusan ekonomi dan politik. Apakah dengan berdoa dan berzikir semua masalah kehidupan umat akan beres, tanpa usaha sungguh-sungguh? Cara-cara seperti ini berulang-ulang dilakukan oleh sebagian dai kita.

Mana mungkin akhirat bisa diraih dengan melupakan kehidupan dunia. Dunia ini adalah ladang untuk bercocok tanam, yang hasilnya akan diterima di akhirat nanti. Mestinya kita belajar dengan para nabi, bahwa para nabi sangat menganjurkan kita untuk menguasai dunia dengan berbagai disiplin ilmu. Mereka sangat ahli di bidangnya masing-masing.

Sebut saja, Nabi Adam adalah ahli di bidang pertanian, Nabi Nuh ahli membuat kapal, Nabi Daud ahli besi yang mampu membuat pakaian perang dari besi. Nabi Ibrahim adalah seorang arsitektur yang ahli merancang bangunan dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang ekonom, yang ahli manajemen perdagangan. Mengapa kita tidak mau belajar dari mereka, padahal para nabi adalah sumber motivator dan agent of change. Wallahu ‘alam. (habis)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers