Archive for the ‘Budaya’ Category

Sastra Bali Makin Kurang Diminati

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/sastra-bali-makin-kurang-diminati

08.09.2011 10:02

Sastra Bali Makin Kurang Diminati

Penulis : Cinta Malem Ginting

(foto:dok/ist)

DENPASAR – Minat kalangan remaja maupun generasi muda terhadap sastra dan bahasa Bali kian berkurang seiring era modernisasi saat ini.

Hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah mahasiswa yang ingin mengambil jurusan Sastra dan Bahasa Bali di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS).

“Saya juga heran kenapa generasi muda makin kurang berminat terhadap sastra dan bahasa Bali,” kata Rektor Institut Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Denpasar, I Made Suarta, Rabu (7/9), di Denpasar.

Dia mengatakan, beberapa tahun lalu jurusan/fakultas Sastra dan Bahasa Bali di IKIP PGRI Denpasar sempat vakum karena tidak ada mahasiswa. Untuk kembali menggairahkan animo para remaja terhadap sastra dan bahasa Bali, pihaknya membuat terobosan baru dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa jurusan Sastra dan Bahasa Bali.

Menurutnya, terobosan ini membuahkan hasil karena saat ini banyak mahasiswa yang berminat mengenyam pendidikan di jurusan Sastra dan Bahasa Bali. Bahkan saat ini jurusan Sastra dan Bahasa Bali menempati peringkat ketiga jurusan yang paling banyak diminati mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, setelah jurusan Olahraga dan Matematika.

Made Suarta menjelaskan, saat ini jurusan Sastra dan Bahasa Bali di IKIP PGRI Denpasar punya lima kelas dengan jumlah sekitar 250 mahasiswa.

“Setelah kita berikan bebas SPP untuk mahasiswa Sastra dan Bahasa Bali, akhirnya jurusan ini diminati kembali,” tuturnya. Kendati demikian, Made Suarta tetap merasa heran karena peminat jurusan Sastra dan Bahasa Bali di PTN maupun PTS lainnya sepi peminat.

Ia menyatakan, sastra dan bahasa Bali harus tetap dilestarikan agar tidak punah. “Ini merupakan warisan budaya nenek moyang jadi harus tetap dilestarikan,” katanya.

Berdasarkan Wikipedia, kesusastraan Bali ada yang disebut Sastra Bali Purwa dan Sastra Bali Anyar. Sastra Bali Purwa maksudnya sastra Bali yang diwariskan secara tradisional dalam bentuk naskah-naskah lama. Sastra Bali Anyar adalah karya sastra yang diciptakan pada masa masyarakat Bali yang telah mengalami modernisasi. Ada juga yang menyebutnya Sastra Bali Modern.

Sastra Bali, sebelum dikenal adanya kertas di Bali, umumnya ditulis di atas daun lontar. Karena itu, buku sastra ini disebut lontar.

Memang ada bentuk tertulis lainnya, seperti prasasti dengan menggunakan batu dan lempengan tembaga, tapi tidak terdapat karya sastra Bali yang ditulis di atas bilah bambu, kulit binatang, kayu, atau pun kulit kayu.

Setelah dikenal kertas, belakangan penulis karya sastra Bali menulis karyanya di atas kertas, bahkan diketik. Bahasa yang digunakan dalam sastra Bali ada tiga jenis, yaitu bahasa Jawa Kuna (Kawi Bali), bahasa Jawa Tengahan, dan bahasa Bali.

Jejak Budaya China Kuno Ditemukan di Haruku

Jejak Budaya China Kuno Ditemukan di Haruku
Jodhi Yudono | Jumat, 9 September 2011 | 03:43 WIB

AMBON, KOMPAS.com–Jejak kebudayaan China abad ke-16 Masehi ditemukan oleh Balai Arkeologi Ambon di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

“Temuan ini menunjukkan adanya kemungkinan pengaruh kebudayaan China dalam penyebaran agama Islam di Pulau Haruku,” kata Peneliti Arkeologi Islam Balai Arkeologi Ambon, Wuri Handoko, di Ambon, Rabu.

Ia mengatakan, dalam penelitian yang dilakukan timnya pada Juni 2011 terindikasi adanya pengaruh kebudayaan China berupa ciri khas arsitektur dan motif ukiran berbentuk naga di masjid kuno di Desa Rohomoni, Kabauw, dan Kailolo.

Motif ukiran naga ditemukan di tiang pintu serambi, mihrab, tiang sudut luar, dan ventilasi antara atap dengan tumpang masjid kuno Hatuhaha Marima yang sering dikenal dengan nama Uli Hatuhaha di Desa Rohomoni.

Hal yang sama juga ditemukan di masjid kuno di Desa Kabauw dan Kailolo, berupa ukiran berbentuk motif flora khas China.

“Keseluruhan ukiran yang terdapat di masjid-masjid kuno tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh unsur pertukangan China,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam mitologi China, naga memiliki nilai magis dan spritiual serta merefleksikan kebesaran dan kekuatan. Simbolisasi itu ada sejak 6.000 tahun yang lalu.

Selain masjid, Balai Arkeologi Ambon juga menemukan makam kuno penyiar Islam Upuka Pandita Mahu di Desa Kailolo. Dalam beberapa referensi nama tersebut dikaitkan dengan nama tokoh penyebar Islam bernama Ma Huang yang merupakan pengawal Laksamana Cheng Ho.

Namun tidak ditemukan bukti-bukti pendukung apakah Pandita Mahu adalah Ma Huang, pengawal Laksamana Cheng Ho.

Ia mengatakan, Pulau Haruku telah menerima pengaruh Islam antara lain yang dibawa para mubalig berasal dari Arab, Kerajaan Samudra Pasai, dan Pulau Jawa sekitar abad ke-15.

Umumnya, katanya, mereka datang melalui Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. “Di antara penyiar-penyiar itu, ada seorang yang keturunan China bernama Ma Hwang. Penduduk setempat menyebutnya dengan Upuka Pandita Mahuang artinya Tuanku Mubaligh Ma Hwang ” katanya.

Ia mengemukakan, berdasarkan berbagai data yang ditemukan dan informasi menyangkut Pandita Mahu atau Ma Huang, besar kemungkinan merupakan antitesis dari penjelasan sejarawan barat sebelumnya yang salah satunya Anthony Reid.

Anthony, katanya, menjelaskan bahwa ekspedisi Cheng Ho dari 1371-1435 M tidak pernah mencapai Maluku.

Dalam penjelasannya, katanya, Reid juga mengatakan hubungan perdagangan langsung China dengan Maluku hanya terwujud hingga pertengahan abad ke 14 Masehi, sedangkan data-data di Pulau Haruku, ditemukan adanya pengaruh China, setidaknya pertengahan abad 16 Masehi.

“Kajian terhadap adanya unsur-unsur China dalam khazanah kebudayaan Islam agak sulit dilakukan, karena minimnya data-data arkeologi sejarah dan situs-situs kepurbakalaan yang ada. Masyarakat muslim lebih meyakini bahwa proses islamisasi di nusantara, terutama di Pulau Jawa dilakukan oleh pedagang dan mubalig Arab atau minimal dari Timur Tengah, bukan China,” kata Wuri Handoko.

“Ikatlah Ilmu dengan Menuliskannya”

“Ikatlah Ilmu dengan Menuliskannya”:
Bagaimana Saya Menulis Buku Writing Toolbox (56)
Oleh Hernowo

in:”DikBud@yahoogroups.com” <DikBud@yahoogroups.com>, Tuesday, 6 September 2011 04:40:01

 
 
Tradisi mengikat ilmu—ilmu yang dimaksud  di sini adalah hadis-hadi Nabi Saw.—dibolehkan sejak era Ali bin Abi Thalib dan putranya, Hasan. Pengikatan ilmu itu tidak berubah sampai pada abad kedua Hijriah. Pada waktu itu Ibnu Juraih menulis kitabnya tentang atsar (hadis-hadis dan peristiwa di zaman Nabi). Menurut Imam Al-Ghazali, itu merupakan kitab pertama yang ditulis dalam masa awal Islam.
 
Setelah itu muncul kitab karya Mu’ammar bin Rasyid Ash-Shana’ani di Yaman, kemudian kitab Al-Muwaththa’ karya Imam Malik, dan di masa generasi tabi’in—menurut mukadimah Fathul Bari—orang pertama yang mengumpulkan hadis adalah Ar-Rabi’ bin Shabih. Sejarah tentang pengikatan ilmu menjadi buku yang akhirnya dapat dibaca oleh generasi sesudahnya ini berasal dari sudut pandang Ahlus-Sunnah wal Jamaah.
 
Sementara, Imam Ali sendiri telah menyediakan dirinya untuk mengumpulkan (mengikat) ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan kitab. Masa pengikatan itu dimulai setelah beliau selesai mengurusi jenazah Rasulullah hingga pemakamannya. Imam Ali diriwayatkan bersumpah tidak akan keluar rumah—kecuali untuk shalat berjamaah dan shalat Jumat—hingga selesai mengumpulkan Al-Quran.
 
Imam Ali mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan urutannya ketika diturunkan. Dicatatnya juga mengenai jenis ayat yang memiliki pengertian umum dan khusus, yang mutlak dan yangmuqayyad, yang muhkam dan yang mutasyabih, yang nasikh dan yang mansukh, yang ‘azimah(ketentuan tugas untuk dilaksanakan) dan yang termasuk rukhshah (kelonggaran untuk memudahkan). Selain itu, disusun pula etika dan cara-cara membaca dan mempelajarinya, serta tentang asbabun-nuzul-nya.
 
 
Setelah menyelesaikan penyusunan Al-Quran, Imam Ali melanjutkan dengan menyusun sebuah kitab untuk istrinya yang di antara keturunannya dikenal dengan nama Mushhaf Fathimah. Kitab ini mengandung pepatah, peribahasa, nasihat, kisah-kisah, dan cerita-cerita menarik untuk menghibur Fathimah setelah ditinggal ayahandanya, penghulu semua nabi. Kemudian Imam Ali menyusun sebuah kitab lagi tentang diat(denda sebagai pengganti hukuman) yang diberi namaShahifah.
 
Setelah teladan Imam Ali dalam “mengikat ilmu” tersebut, ada beberapa orang yang melanjutkan tradisi pengikatan ilmu. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghiffari, Abu Rafi’ (bendahara Baitul Mal di masa pemerintahan Imam Ali), Ali bin Abi Rafi’ (yang lahir di masa hidup Rasulullah dan beliaulah yang memberi nama Ali kepadanya), Ubaidullah bin Abi Rafi’ (sekretaris Imam Ali), Rabi’ah bin Sami’ (penulis kitab tentang zakat ternak yang bersumber dari hadis riwayat Ali dari Nabi Saw.), Abdullah bin Hurr Al-Farisi (penyusun kitab hadis yang bersumber dari riwayat Ali dari Nabi Saw.),  Al-Ashbagh bin Nubatah (kawan karib Imam Ali yang selalu mendampinginya), dan  Sulaim bin Qais Al-Hilali (kawan karib Imam Ali yang menyusun ilmu yang bersumber ke Imam Ali dan Salman Al-Farisi).
 
Demikianlah, betapa Islam sejak sepeninggal Nabi Saw. telah menunjukkan tradisi pengikatan ilmu lewat teladan Imam Ali bin Abi Thalib. Ayat-ayat Al-Quran sendiri telah menegaskan betapa pentingnya memiliki ilmu itu. Saya merasakan bahwa ilmu yang diikat kemudian menjadi ilmu yang jelas dan kuat serta dapat disebarkan. Apakah saya pengikut Imam Ali? Yak arena dengan mengikuti teladan (mengikat ilmu)-nya, saya pun memiliki “kekayaan” yang luar biasa,[]

Kemauan adalah Kunci dari Segala Kesuksesan?

Kemauan adalah Kunci dari Segala Kesuksesan?: Bagaimana Saya Menulis Buku Writing Toolbox (55)
Oleh Hernowo

in: “DikBud@yahoogroups.com” <DikBud@yahoogroups.com>, Monday, 5 September 2011 20:00:05

 
Heinrich Heine
 
“Hanya kemauan yang akan membuatmu hebat atau, sebaliknya, menjadi pecundang,” ujar Heinrich Heine, penyair Jerman.
 
Saya harus menambah satu lagi rumus sukses menulis buku: kemauan atau hasrat (passion) yang kuat atau berkobar-kobar Terus terang, membicarakan kemauan untuk membiasakan dan mendisiplinkan diri dalam menulis bukan hal yang enak dikunyah. Ia harus ditelan bersama kepahitan yang ada di dalamnya. Bukan saja secara wacana, dalam tindakan membiasakan dan mendisiplinkan diri ada juga kepahitan atau, kalau tak malah, penderitaan.
 
Tetapi, saya tidak bisa menghindarkan diri untuk tidak membicarakan soal penting ini. Hal ini dikarenakan, dalam membaca dan menulis—terkait dengan writing toolbox—ada dua problem yang akan dihadapai oleh siapa saja yang ingin masuk ke dunia literasi tersebut dengan enak. Dua problem itu adalah problem teknis dan nonteknis. Problem teknis beserta pemecahannya sudah saya bicarakan panjang lebar di bagian-bagian awal.
 
Nah, agar tuntas, saya harus membicarakan problem nonteknis agar para calon penulis dapat mengevaluasi diri kenapa menulis kok susah, kenapa menulis kok harus disertai membaca, dan kenapa sudah ikut pelatihan menulis berkali-kali kok tetap saja kegiatan menulis saya memble, dsb. Semoga dengan membicarakan sedikit kepahitan di sini, ke depannya kita dapat menghirup dan merasakan kemanisan. Insya Allah.
 
Saya mengatasi problem nonteknis terkait dengan membiasakan dan mendisiplinkan diri dalam membaca dan menulis dengan cara mencicil dan ngemil. Dalam tulisan sebelum ini, saya meminta dukungan sang master, Michael Jordan, yang punya resep jitu “ïkan Salmom”. Kita harus memotong-motong target yang panjang dan banyak agar yang panjang dan banyak itu tampak kecil dan mudah dicapai (dilahap atau dilakukan).
 
Masalahnya di sini memang terkait cdengan apakah kita mau menindaki/melakukan apa yang sudah kita rencanakan atau tidak. Kesuksesan memang perlu direncanakan di atas kertas. Namun, meski itu sangat penting, perencanaan saja tak cukup. Perencanaan baru akan membuahkan hasil kalau ada ACTION. Nah, soal menindaki inilah kita perlu meminjam kata-kata sakti penyair Jerman, Heinrich Heine.
 
Saya memajang kata-katanya di ponsel saya dan di dinding-dinding rumah dan kantor saya. Saya akan lupa melakukan sesuatu (action) jika saya tidak disadarkan oleh kata-kata Heine. Selamanya saya akan jadi pecundang apabila saya tidak punya hasrat untuk mencoba melakukan kegiatan membaca dan menulis secara sedikit demi sedikit. Saya yakin, yang saya lakukan sedikit demi sedikit itu akhirya akan menjadi bukit.
 
Bukti untuk semua itu sudah tak terbantahkan. Saya terus “memaksa” diri saya untuk mengeluarkan kebisaan saya dalam menulis. Mungkin saja, yang saya lakukan ini tidak hebat. Hanya sedikit menulis dan menulis tentang sesuatu yang tidak penting bagi orang lain. Namun, saya ingin itu terus berjalan dan pada sutau ketika, entah kapan, keherbatan diri saya itu muncul secara terang benderang.
 
Apa kehebatam saya? Saya tidak tahu. Dan saya tidak akan menyombongkan diri di sini. Kesombongan hanya akan meruntuhkan semua bangunan yang teah saya dirikan sepanjang bulan Ramadhan. Saya hanya ingin agar saya tidak menjadi pecundang—saya senantiasa ingin memenangkan pertandingan melawan kemalasan-kemalasan saya, saya juga ingin sekali dapat menaklukkan ketidakmauan saya untuk membaca dan menulis setiap hari, dan saya ingin dapat meraih kesuksesan meski dalam waktu hanya hitungan hari.[]

People’s Punk in Capitalist China

People’s Punk in Capitalist China

On the 15th of October Gumbleed were headlining a night of punk at D22, a well-known punk venue in the northwest of the city, near many of the big universities. With a new EP entitled ‘No War but Class War’ and an ideology of ‘street punk for the working classes’, Gumbleed are the leading radical punk band in China. Before the gig, I met the band in a nearby restaurant where they were eating with their street team, about a dozen people, mostly friends from the band members work, mobilised to get Gumbleed’s message out and give away copies of the new EP. Topics of conversation ranged from their ideology and music, to the problems facing youth in China today, to the legacy of Maoism, to the role of anti-fascism in the Chinese punk scene.
D22 itself is situated on the southern side of Chengfu Road, a road that almost symbolises the inequalities of China today. On the northern side the skyscrapers of Microsoft and other multinational corporations, with their bright lights and fountains, and on the southern side mostly one or two storey buildings selling street food, with just one public toilet that lacks even running water.
Gumbleed were formed by their youthful and articulate lead singer, Dee, in Shijiazhuang, Hebei province, in 2006. After moving to Beijing in 2007 the band was completed with its current line-up: Joe on bass and vocals, Snow on guitar and vocals and Dinosaur on drums and backing vocals, all of whom are between 23 and 25 years old. Following is a transcript of the interview.
***

‘No War but Class War’

Can you tell us about your new EP, called ‘No War but Class War’?
Dee: This CD is preparation for our next album. We have 13 songs for a new album and we hope to release it next year. This new album will be called ‘City of Heroes’. But we took 4 of the songs to put on this EP, and we are giving it away for free. The first song is called ‘No War but Class War’. But this is a concept album, it tells a whole story. ‘No War but Class War’ is the main slogan, so it is the first song on the album. And this slogan is just what we want to express.
Joe:Yeah, like if we are working or something, although there is ‘no war’, in our lives we suffer oppression, from our bosses or whoever. But if we want to rebel as individuals, the boss will sack us. So we are saying to solve this problem we need everyone to work together.
Dee: Why are we saying ‘no war’? Wars are usually fought between countries, but we are removing the concept of nation and replacing it with the concept of class, because the contradictions between countries and between nations are actually, at their root, contradictions between classes. Our slogan is to refuse war [between countries], but if we win the class war, we win the whole world, everything.
In most of the world the concept of class struggle has been pushed underground, what about in China?
Dee: Looking at it historically, there were great class struggles, like in the Cultural Revolution in China, and also in the West. But since the 90s, globalisation has taken over and left-wing movements have been pushed underground. Imperialism has changed to a new form of ‘globalisation-imperialism’, and every country’s struggles were pushed underground. But I believe history is advances in cycles. After now, the situation will come around again, capitalism will again be squeezed, and all sorts of resistance movements will once again advance.
At the present time, people don’t really talk about class struggle. The government and the people are both mad, crazy. Pandora’s Box has been opened.
You said this EP is a concept album, one song is about civilisation and one about the economy, what else?
Dee:Yeah, the second is called ‘Civilisation Crime’. The third is called ‘The Economy’s Fake Anyway’.  And the last song is called ‘Liberation Day’, it is about how we imagine that day, it is a description of what we want that day to look like.

Youth in China

Your website describes you as the youngest most revolutionary street punks in China. How do you think Chinese people, especially youth, see punk music?
Dinosaur: Many people think we are not normal, or we are psychos! They think our clothes are strange, but we also think they are strange!
Joe:But including my friends, most of them don’t know what punk is, what street punk is. But after they get to know us, they start to get into this, they start to understand punk. If they don’t know us, if they haven’t got into it or heard it, they will think it’s strange. People need to hear this stuff. The government controlled media will never play this kind of music.
Dee:I’m a student, the rest of us are workers. But we are street punk FOR the working class. We like the working class; it is not necessarily that they like us! But we don’t believe in human nature, we believe in human behaviour. The environment can change people. We see people as a blank piece of paper, so we need to think how we will influence them. Most people are influenced by the current society, and so maybe don’t like our music. They get government education and watch state television and are influenced by that.
So what are the main problems facing youth in China today?
Dee: The biggest is education. But also rent, finding a job, and healthcare. In every part of China it’s like this. But in China before it wasn’t like this, before the ‘reform and opening up’, you didn’t need money for these kinds of things. After the late 1970s China has become a private property system. So people from our generation, we face very different problems from our parents generation. But if that generation are working class, they will also have gone through many of the same problems. Many State-Owned Companies were privatised and lots of workers were laid-off.
Joe: This happened to my mother.
How do you see problems in the countryside and with migrant workers?
Dee: From my point of view, and maybe not many people have this point of view, in Europe, in Britain or the US, on the streets there you can see a lot of real working class people, but in China you can’t. They are mostly migrant workers. The state weakened the working class base. Because the working class are the most advanced class, they are educated, they know some modern thinking and theory; they understand rebellion. But migrant workers haven’t received much education, they don’t know about rebellion. Also they are not a real working class, they are disadvantaged and they’re very cheap [to exploit].

Chairman Mao and History

Where did you get the name Balefire Juvenile?
Dee: It was one of the operas of the Cultural Revolution. We think the concept of fire is romantic and revolutionary, and juvenile represents ourselves as youth, with our own ideals and hopes.
In Balefire Juvenile you use some of Mao Zedong’s phrases, like one song called ‘Never Forget Class Struggle’. How do you feel about this history?
Dee: I think this time shouldn’t be called the ‘Mao Era’, but the ‘People’s era’. From the late 70s until now our country doesn’t count the people; it has changed to an era for the monopoly capitalist, bureaucrat capitalist and foreign capitalist, like from Britain, classes. The history of 1949-1976, I can’t say if it’s all right or all wrong, but I can say it is correct to stand on the people’s side, and to stand against the people is incorrect. If you are for the working class, that is correct. If you are for the capitalists and exploiters then that is wrong.
What about the Cultural Revolution?
Dee: The same. This is the continuation of the Maoist revolution. We think if you want to make proletarian revolution, this is something you must go through, Cultural Revolution. Even 200 years later you must go through it. But at that time, 200 years later, that revolution might be called something different, maybe not a cultural revolution, but its starting point will be the same, to make sure the power is in the hands of the people, the control over the state, the army, the police, that this power is in the hands of the people.
This is very complicated. In the Cultural Revolution many people died, but we can’t say it was all because of leftists. There were also rightists or new comrades who were responsible. Actually I think the Cultural Revolution failed, but it was an attempt, like the Paris Commune. While it had mistakes and shortcomings, it was an attempt. Look at the failure of the USSR. Chairman Mao saw that if there hadn’t been a Cultural Revolution here, China would have become like the USSR. But China and USSR’s failures are not the same.
Joe: Lots of people in China don’t know about these things. Like even if we were in Beijing in 1989 we might not have known what was going on then.
Dee: Yeah if people want to know about these things they have to buy western DVDs, like the DVD ‘Tiananmen Square’. But that’s a western DVD, also with problems. But the Chinese government doesn’t give out information, so people don’t know much about these things. For me, my grandfather was a worker and fought against the Japanese fascists in the Anti-Fascist War and then the Guomindang in the civil war. He influenced my father, who worked for the government and saw many of the problems. And he influenced me.
Did you choose this room in the restaurant especially, decorated as it is with posters of Chairman Mao?
Dee: No, you know now everything here has a dollar sign in front of it, even the Chairman!

Punk and Anti-Fascism

In Britain, punk music has often been associated with anti-fascism. What is the situation with fascists in China at the moment?
Dee: Yeah look at my anti-fascist badge! In China when we talk about fascists, we don’t necessarily mean foreigners, like Japanese or German fascists, from history. First, we oppose the fascist system. This is a system which controls people and affects their thinking, a system which is controlled by the government. Then second there are those who are influenced by fascist culture, like those especially influenced by Japanese culture. There are those who think Japan is a superior place, in fact they think the colonisation of China by Japan was a good thing. These people think they have nothing to do with fascism, but actually they work to promote and support it. But in China the connection between punk music and anti-fascism is not the same as in the West.
Joe: But we have been influenced a lot by western punk, and so have been influenced by anti-fascism.
Dee: We also have the problem of some punk bands who like fascism, who like the Nazis. These kinds of people want to oppose the government, which they think is a ‘communist party’. They think to oppose it they should be Nazis because everything the government is against they think is good. But they don’t know this government is actually not communist. In China we have a saying “display a sheep’s head but sell dog meat.” This is like the so-called ‘communist’ government now. There are also many people who still like the Nationalists, the Guomindang, they say Mao was like Stalin, and like Hitler.
On our Myspace page we have been added by some Latin American Nazi punks who like our music. They like bands like the Exploited too who they think are fascists, because the Exploited were photographed with a Swedish punk band who gave Nazi salutes. That Swedish skinhead Nazi punk band also played in Beijing five years ago, but they were attacked by Beijing punks and skinheads. We think a lot of bands understand the anti-fascist sentiment, but they might not know much about the politics. But we will have one song on our next album, City of Heroes, which is our anti-fascist song.
In Britain there is also a relationship between punk and anti-racist campaigns, what about in China?
Dee: The racist problem in China is not the same as in the West, because before the 1980s different races couldn’t come to China very easily. But we also believe what in the 1960s Chairman Mao said, that with any contradiction, whether national or racial, the root is actually a class contradiction.
What about the Iraq and Afghanistan wars, how do people in China feel about these?
Joe: The Chinese government doesn’t want people to know much about this. It just wants people to work and make money!
Dee: They don’t want people to become intelligent. But we think these wars can be summed up by the slogan ‘war is business’. The US is the biggest terrorist; it tries to control its own people and people around the world. More people in the US die from eating peanuts than die from terrorist attacks! And the US government uses its money on the military, not education or health or things like that.

The Meaning of Punk

What music have you been influenced by?
Dee: My favourite is the Clash.
Joe: Mine are the Casualties and the Dropkick Murphys, even though they’re a bit pop.
Dee: Their music is influenced by Irish music too, and we have one song on Balefire Juvenile influenced by Irish music, called ‘Tomorrow will be Once Again’. I also like the Pogues, and also Cock Sparrer.
Joe: I quite like Guns n Roses too, and Metallica.
Dee: I hate Guns n Roses! Especially after they called their album ‘Chinese Democracy’.
Joe: Yeah I liked their music from the early 90s. I also liked Brain Failure from China, but now they’ve become like a pop band who want to be superstars.
Dee: All of the earliest Chinese punk groups have already changed like this; they saw punk as a fashion.
How will you prevent Gumbleed from changing like this?
Dee: I have always lived in a left-wing family, so I am not worried about this. But we do think youth are the most revolutionary people. When they get older they think about jobs and insurance and things. If you play music and you see you are getting more popular, you might forget your previous dreams. We can understand this, but we won’t follow this path.
Joe: I have to work. I don’t want to just make money from the band. I think if I earn money from a job I will also experience being a worker, it will prevent me from feeling like a big star. When I work I experience some exploitation, especially from our boss. But I can put these feelings into the music. My feeling about punk music is that punk is first, music is second. This means I am a punk first and a musician second. It is not called ‘music punk’. I work for a small company, but I can influence my workmates. Sometimes we have to work for 8 hours, but our boss wants us to all work overtime, and I can organise our workers to oppose this. In fact I hate this job, but I need money. We need to make our DIY CDs. In fact, most of our street team we met through our work.
***
After the interview the band soon took the stage. They played a cover of The Clash’s ‘I Fought the Law’ as well as tracks from their new EP and their debut album ‘Balefire Juvenile’. True enough, they lived up to their website description of using “the most manic drums, the most rough distortion guitar and the most violent roar to fight on the front line against the money rule, class oppression and racial discrimination.” Gumbleed might be riding the crest of a wave, but they are sure that “punk is the future, and it pins its hopes on the youth.” The youthful crowd pogoed and danced their way through the night, especially during ‘Utopia Song’ a song not about the futility of aiming for a better world, but about the very possibility. The grand finale was the song ‘Let Go’, a song incorporating Irish trad into a punk crescendo, and the crowds dispersed into the night. The band had given away hundreds of copies of the new EP, ‘No War but Class War’, with its call to arms, ‘Arise and Fight!’ In a country so consumed by the God of GDP, where unemployed urban youth mix with rural teenagers struggling for a life in the city, where the daily struggle of paying for education, for health care and for housing is getting more intense, where the opportunities for youth to link up with urban and rural workers is growing daily, the prairie lies straight ahead. And Gumbleed believe that punk can provide the spark.
 

Paduan Budaya Indonesia dan Islam

Halal Bi Halal Paduan Budaya

Indonesia dan Islam

AntaraAntara –  33 menit yang lalu

London (ANTARA) – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Ustad Saleh Daulay, mengatakan halal bihalal merupakan perpaduan antara budaya Indonesia dan ajaran Islam.

Hal itu disampaikan Ustad Saleh Daulay di depan ratusan masyarakat Indonesia dari berbagai penjuru Swiss dan Liechtenstein dan masyarakat Swiss, yang berkumpul pada acara halal bihalal dalam rangka perayaan Idul Fitri 1432 H, di halaman belakang Wisma Duta KBRI Bern, demikian keterangan pers KBRI Bern kepada Antara London, Minggu.

Ustad Saleh mengatakan, halal bihalal berfungsi sebagai ajang silaturahmi, meningkatkan hubungan sesama manusia/ukhuwah islamiyah, yang dapat memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki.

 

Kesempatan halal bihalal ini juga dimanfaatkan warga untuk saling bermaaf-maafan dan bertemu dengan sesama warga Indonesia yang tinggal berjauhan.

Suasana halal bihalal di Wisma Duta Bern semakin kental dengan alunan musik bernuansa islami, yang dibawakan oleh kelompok musik Pengajian An-nur di Bern.

 

Tari Jaipong yang merupakan tari pembuka telah menggiring Duta Besar Indonesia Djoko Susilo untuk bergoyang di atas panggung.

Ketupat lebaran, sayur labu siam, opor ayam, sambal goreng, soto mie bogor dan batagor bandung turut melengkapi serangkaian menu pada halal bihalal kali ini.

Untuk memuaskan rasa rindu terhadap makanan Indonesia, Wisma Duta telah mempersiapkan makanan khas ini seharian penuh, walau harus berjaga semalaman.

Kulinar khas Indonesia paling ditunggu-tunggu, bukan saja bagi warga Indonesia namun juga sebagian warga Swiss yang beberapa tahun terakhir ini menjadi sangat fanatik terhadap makanan Indonesia karena terkenal akan kelezatannya.

Selain masyarakat Indonesia, acara halal bihalal kali ini juga dihadiri masyarakat Swiss pencinta Indonesia, Persatuan Pelajar Indonesia di Swiss dan perwakilan pemuda Indonesia, yang tengah berada di Zurich untuk mengikuti konferensi One Young World.

 

Semangat persatuan dan kesatuan Indonesia menjadi pembicaraan antara kaum pemuda Indonesia, yang terdiri dari unsur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Pemuda Anshor, Pemuda Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa dari UI, UGM, dan IPB.

03.09.2011 11:45

Idul Fitri 1432 H dan Kondisi Indonesia

Penulis : Ahmad Syafii Maarif*

Perayaan Idul Fitri yang sangat masif di Indonesia bertaut rapat dengan kewajiban menjalankan puasa pada bulan Ramadan yang mendahuluinya. Selama bulan yang disucikan itu ceramah agama demikian dahsyatnya, baik via mimbar di masjid dan musala maupun via media elektronik.

Dalam pantauan saya yang terbatas, hanya sedikit dari ceramah-ceramah itu yang berkualitas tinggi yang mampu menyentuh hakikat kemanusiaan universal yang otentik, ke arah mana seluruh pesan Islam itu harus digiring dan dikawal.

Pada media elektronik terutama, pesan-pesan agama yang disampaikan selama Ramadan telah dimanfaatkan oleh pemilik media ini untuk berdagang dengan iklan-iklan komersial yang juga masif.

Berlaku pertarungan sengit di sini, antara pesan agama yang bercorak spiritual yang membela kesucian dengan dunia dagang yang serbabenda yang tidak kurang memukau. Saya tidak tahu, pihak mana yang lebih banyak meraih kemenangan dalam pertarungan selama sebulan itu.

Selain itu, kultur mudik Lebaran yang melibatkan jutaan manusia adalah bagian dari perayaan Idul Fitri yang sangat fenomenal itu. Bertindih di sini suasana suka dan duka.

Suka karena pulang kampung, berceria bersama famili dan teman-teman sekampung. Duka jika dalam perjalanan mendapat musibah kecelakaan, bahkan kematian. Di muka bumi ini mungkin hanya rakyat Indonesia yang punya tradisi mudik yang heboh ini.

Menjelang perayaan Idul Fitri saban tahun di beberapa tempat sering pula terjadi perebutan pembagian jatah zakat fitrah–bisa menuai kesakitan atau bahkan kematian–sebagai potret keras masyarakat muslim di Indonesia yang terjepit dalam belitan kesenjangan sosial-ekonomi yang tajam.

Sektor masyarakat miskin dan rapuh pada tingkat akar rumput ini memang sangat merindukan kedatangan Idul Fitri itu, saat mereka kebagian rezeki berupa zakat harta, zakat fitrah, sedekah, dan infak yang nilainya tidak seberapa.

Tetapi jumlah yang tidak seberapa itulah yang mereka nantikan sekali dalam setahun, sebagaimana juga penantian mereka pada jatah daging korban di Hari Raya Idul Qurban, juga sekali setahun.

Fenomena kesenjangan akut ini tampaknya masih akan berlangsung lama, selama negara ini tidak sungguh-sungguh menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila dan amanat konstitusi yang sangat pro-keadilan dan anti-kemiskinan.

Kebahagiaan yang dirasakan masyarakat terpinggirkan selama perayaan Idul Fitri hanya berlangsung sekejap, singkat sekali. Bersamaan dengan habisnya bagian zakat, sedekah, atau infak yang mereka terima maka bermula pulalah penderitaan panjang yang mesti mereka tanggungkan sampai kedatangan Idul Fitri atau Idul Qurban tahun berikutnya.

Pendapatan harian mereka hanyalah menyambung napas menuju terminal terakhir perjalanan hidupnya. Sebuah perjalanan nahas di negeri yang katanya kaya dengan sumber-sumber alam, tetapi dihuni oleh manusia pemegang kendali kekuasaan dan ekonomi yang tuna-kepekaan rohani, sebuah kepekaan otentik yang semestinya lahir dari didikan puasa Ramadan yang kemudian disambut oleh Idul Fitri, perayaan kemenangan dan kesucian.

Lingkaran nasib malang anak bangsa semacam ini telah berlangsung selama puluhan tahun, bahkan mungkin sudah ratusan tahun, jauh sebelum bangsa ini merdeka dari sistem penjajahan.

Dua Makna

Terminologi Idul Fitri itu sendiri dapat bermakna dua: kembali berbuka atau secara filosofis kembali kepada otentisitas kemanusiaan tunggal yang pada dasarnya suci. Doktrin tauhid (monoteisme) dalam Islam adalah sisi lain dari mata uang yang sama tentang kemanunggalan kemanusiaan.

Dua sisi ini dalam perjalanan sejarah Islam tidak selalu bersahabat, karena subjektivitas dalam penafsiran ajaran agama. Doktrin tauhid bisa saja disalahgunakan untuk menghancurkan kemanusiaan, sebuah perbuatan yang tidak lain dari pembajakan terhadap Tuhan.

Perbuatan teror dan permusuhan terhadap pihak atau aliran lain adalah salah satu contoh dari pembajakan itu. Kelakuan serupa ini tentu tidak hanya dimonopoli oleh segelintir umat Islam. Pihak lain pun punya catatan hitam serupa dalam sejarahnya masing-masing.

Dari sisi ini, apa yang pernah ditulis Bertrand Russell bahwa semua agama itu berbahaya patut direnungkan oleh kelompok-kelompok yang sering berpegang pada doktrin kebenaran tunggal ini.

Jika doktrin serupa ini dibiarkan berjaya, planet bumi ini pasti akan berubah menjadi neraka, sesuatu yang telah dan akan dilawan oleh semua agama yang pro-kemanusiaan, pro-keadilan, dan pro-pluralisme.

Kembali pada suasana Idul Fitri di Indonesia. Sebuah kebanggaan yang sering diulang-ulang menyebutnya oleh umat Islam adalah karena jumlah mereka yang mayoritas. Tetapi, sadarkah mereka bahwa kategori mayoritas itu baru berada pada tahap kuantitatif. Dalam perspektif kualitatif kondisinya amat jauh dari harapan.

Jika Anda mengintip mereka yang hidup di bawah kolong jembatan dan jalan-jalan tol atau di pinggir sungai yang kumuh, dapat dipastikan sebagian besar adalah muslim. Tetapi pada sisi lain, mereka yang korup, tetapi berada di puncak piramida kekuasaan dan ekonomi sebagian besar juga muslim, bahkan sudah menunaikan ibadah haji.

Pertanyaan kuncinya adalah: apakah mereka ini sudah tersentuh oleh filosofi Idul Fitri: kembali kepada kesucian dan otentisitas kemanusiaan? Jawabannya masih negatif, tetapi diharapkan pada tahun-tahun mendatang, jawaban itu akan berangsur positif. Tetapi sudahlah, jangan terlalu terbenam dalam kegetiran. Selamat Idul Fitri, maaf lahir-batin.

Betapa Digdayanya Grup 21 Cineplex: Dua Menteri pun Takluk

Betapa Digdayanya Grup 21 Cineplex: Dua Menteri pun Takluk

(1 dan 2 )

Sumber: Daniel Thie <danielht2002@yahoo.com>,in: KompasCommunity <kompascommunity@yahoogroups.com>, Saturday, 27 August 2011 00:21:18

Menteri Budaya dan Pariwisata Jero Wacik tertawa ceriah ketika akhirnya berhasil menjadi pahlawan masuknya kembali film Hollywood ke Indonesia. Dengan bangga dia mengatakan, ketika berkunjung di Bioskop XXI di Plaza Senayan, Jakarta, dia dielu-elukan banyak penonton di sana. Karena jasanyalah maka film Harry Potter seri terakhir itu akhirnya berhasil mengunjungi penggemarnya di Indonesia. Diikuti kemudian film-film Hollywood lainnya.

Tetapi, pahlawan bagi siapakah Jero Wajik ini? Dia membenarkan dirinya sendiri sebagai pahlawan bagi penonton film Hollywood. Tetapi sesungguhnya dia bukan pahlawan siapa-siapa, selain pahlawan dari Grup 21 Cineplex. Karena pihak yang sangat paling diuntungkan secara bisnis dan finansial dari masuk kembalinya film Hollywood adalah Grup 21 Cineplex itu. Sekalipun itu dengan melanggar setidaknya dua undang-undang sekaligus. Sebagaimana saya tulis dalam tulisan saya sebelumnya di Kompasiana.

Sedangkan para penggemar/penonton film Hollywood hanya diuntungkan dari sisi egonya masing-masing. Yakni terpenuhinya dahaganya terhadap film Hollywood. Meskipun dengan itu mereka harus membayar demi keuntungan sebesar-besarnya Grup Cineplex 21, yang notabenenya sebenarnya telah mengangkangi hukum negara.

Penggemar Film Hollywood Seperti Anggota DPR

Banyak penonton yang berkomentar bahwa mereka tidak mau tahu tentang urusan Grup 21 Cineplex dengan pemerintah mengenai masalah tunggakan pajaknya dan pelanggaran pelarangan monopoli dalam berbisnis .

“Yang penting saya sekarang sudah bisa menikmati kembali film-film Hollywood kegemaran saya”. Demikian antara lain komentar dari penggemar film Hollywood.

Komentar yang senada dengan pernyataan Menteri Budaya dan Pariwisata Jero Wajik yang pada intinya bilang bahwa kalau Grup 21 itu melakukan praktek bisnis monopoli itu tidak apa, yang penting ‘kan penonton film Indonesia bisa kembali menikmati film-film kegemarannya.

Winbert Hutahaean, seorang Diplomat Indonesia di Kanada, yang juga anggota Kompasianer mengomentari fenomena ini dengan mengatakan bahwa dari sini terlihat bahwa orang Indonesia itu hanya akan berteriak anti korupsi ketika hal itu berada di luar daerah nyaman mereka (comfort zone). Tetapi sikap sebaliknya akan ditunjukkan ketika daerah nyaman mereka terusik.

Artinya, lanjutnya, kita tidak ada bedanya dengan anggota DPR yang sering kita caci-maki. Karena terbukti jika kita menjadi bagian di dalamnya, maka akan melakukan hal yang sama (membiarkan pencurian terhadap kekayaan negara).

Saya tambahkan: Dan ikut menikmatinya. Baik secara langsung, maupun tidak.

Persoalan carut-marut tentang film impor khususnya masalah perpajakan dan monopoli dalam bisnis film di Indonesia ini memperlihatkan bahwa fenomena terjadinya kongkalikong antara pengusaha (besar) dengan penguasa masih saja terjadi dalam rangka mengakali hukum demi kepentingan dan kelancaran bisnis pengusaha.

Pertanyaannya adalah, kalau pengusaha besar itu akhirnya benar-benar menjadi lapang kembali bisnisnya setelah hukum berhasil diakali, atau bahkan dilanggar secara terang-terangan berkat “kerjasama” itu, apakah semuanya itu gratis?

*

Penyebab Utama Sebenarnya Terhentinya Film Hollywood

PT Omega Film sebagai perusahaan importir film baru jelas-jelas adalah bagian dari perusahaan Grup 21 Cineplex. Perusahaan ini dibentuk hanyalah untuk mengakali hukum yang telah dilanggar dua perusahaan mereka sebelumnya yang bergerak di bidang impor film-film Hollywood. Yakni melakukan tunggakan pajak, yang jika ditotalkan dengan dendanya mencapai Rp 310 miliar.

Dua perusahaan itu adalah PT Camila Internusa dan PT Satrya Perkasa Esthetika Film. Karena telah melakukan tunggakan pajak yang sangat besar itu, mereka kemudian dilarang menjalankan usahanya itu sampai tunggakan tersebut dibayar lunas.

Karena kedua perusahaan ini pemegang monopoli impor seluruh film Hollywood di Indonesia, maka otomatis semua film Hollywood tidak bisa lagi masuk ke Indonesia. Jadi, sebetulnya, penyebab utama terhentinya film Hollywood ke Indonesia, bukan karena pihak Hollywood berkeberatan dengan jenis pajak baru yang harus dibayar, seperti yang diumumkan Juru Bicara Grup 21, Noorca Masardi di bulan Februari 2011 lalu.

Buktinya, setelah “perusahaan akal-akalan” Grup 21 itu berdiri (PT Omega Film), mereka dapat memasukkan film-film Hollywood itu. Kalau memang masalah intinya pada pihak Hollywood yang berkeberatan mengenai jenis pajak baru yang harus dibayar, tentu perusahaan apapun yang ada di Indonesia tidak akan bisa mengimpor film-film mereka.

Akal-akalan Grup 21 dengan membentuk PT Omega Film ini adalah dengan membuat seolah-olah ini perusahaan baru yang tidak ada kaitannya dengan mereka. Oleh karena itu perusahaan ini tidak punya “dosa” apapun kepada pemerintah. Maka itu tentu pemerintah pun mengizinkannya mengimpor film (Hollywood).

Tetapi taktik licik itu sebenarnya tercium dengan mudah oleh pihak Dirjen Pajak, Bea dan Cukai. Oleh karena itu pada 5 Juli 2011 Nomor Identitas Kepabean (NIK) Omega Film sempat dibekukan sementara. Guna keperluan penyelidikan kepastian adanya keterkaitan antara Omega Film itu dengan Grup 21.

Tetapi kemudian datangnya “sang pahlawan”, Jero Wajik yang mengintervensi Dirjen Pajak, Bea dan Cukai, yang membuat akhirnya blokir itu dicabut pada 21 Juli 2011. Dan dalam hanya tempo 6 hari kemudian Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 diputar di seluruh bioskop jaringan Grup 21. Kemudian diikuti dengan Tranformers: Dark of the Moon, Fast Five, dan seterusnya. Apakah ini bukan super hebat namanya?

Di Majalah Tempo, Menteri Keuangan dikabarkan sempat gusar dengan intervensi Jero Wajik ini. Tetapi, apakah dia benar-benar gusar? Kan Dorjen Pajak itu anak buahnya? Kalau benar dia tidak suka dengan intervensi Menteri Budaya dan Pariwisata itu, tinggal bilang saja sama Dirjen Pajak itu, “Kamu mau mendengar Pak Jero, atau saya!?”

*

Menyelidiki Omega Film, Kok Lama?

Secara resmi, pemerintah mengatakan sedang melakukan penyelidikan tentang kebenaran dan kepastian bahwa PT Omega Film adalah bagian (terafiliasi) dengan Grup 21, pemilik dan penguasa 90 persen bioskop di seluruh Indonesia. Tetapi anehnya, entah mengapa sampai hari ini hasil penyelidikan itu belum juga kelihatan atau diumumkan hasilnya.

Termasik pernyataan dari Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Tresna P Sumardi, yang bilang bahwa KPPU masih melakukan monitoring dan penyelidikan terhadap dugaan monopoli dalam distribusi film di Indonesia yang dilakukan oleh Omega Film dengan Grup 21 Cineplex (Surabaya Post Online, 26 Juli 2011).

Tetapi entah di mana sulitnya, sampai hari ini tidak kita dengar bagaimana hasilnya, dan apa tindakan dan kosekuensinya yang akan diambil pemerintah dari hasil penyelidikan tersebut.

Namun dari hasil investigasi beberapa media, banyak fakta berbicara bahwa PT Omega Fim memang tiada lain dan tiada bukan adalah bagian dari Grup 21 Cineplex. Misalnya, hasil investigasi dari koran bisnis Kontan (Teka-Teki Siapa Sebenarnya Omega, sang Importir Harry Potter”), dan filmindonesia.or.id (Menari di Atas Penderitaan Orang Lain)

Fakta sudah sedemikian banyak kelihatan, apakah tidak terasa aneh kalau pemerintah dan KPPU sendiri malah belum menghasilkan apa-apa dalam “penyelidikannya” itu? Kok lama banget?

Kalau pun betul penyelidikan masih dilakukan, apakah bisa dibenarkan ketika belum ada kepastian tentang profil sesungguhnya Omega Film, mereka diperbolehkan mengimpor film terlebih dahulu?

Grup 21 vs Blitzmegaplex

(bersambung ke bagian 2)

http://hiburan.kompasiana.com/film/2011/08/27/betapa-digdayanya-grup-21-cineplex-dua-menteri-pun-takluk-bagian-2-dari-2-tulisan/

 

 

Grup 21 vs Blitzmegaplex

Ketika para penggemar Harry Potter dan film-film Hollywood lainnya menikmati (kembali) film-film kesayangannya, apakah hal yang sama juga terjadi di Papua? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak ada jaringan bioskop milik Grup 21 di Papua. Tidak ada jaringan bioskop di timur Indonesia. Kecuali hanya satu di kota Ambon dengan hanya dua layar, dan dengan kualitas yang benar-benar standar dan biasanya hanya memutar film-film non-Hollywood (bioskopnya: “21″, bukan “XXI” ).

Itulah salah satu dampak buruk dari adanya praktek bisnis perfilman yang sangat monopolistik.

Karena mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari mengimpor film sampai dengan prnguasaan hampir 90 persen jaringan bioskop di Indonesia ada di satu tangan: Grup 21 Cineplex. Dengan menguasai seluruh film Hollywood, dan sebagian besar film asing lainnya, siapakah yang berani berbisnis bioskop di Indonesia? Tanpa khawatir tidak akan mendapat film yang layak untuk diputar di bioskopnya?

Siapapun yang bergerak dalam dunia bisnis perfilman di Indonesia benar-benar berada di bawah kontrol Grup 21. Mulai dari pemilik film sampai dengan pemilik bioskop di luar jaringan mereka. Termasuk Blitzmegaplex, yang kehadirannya dirasakan oleh Grup 21, telah mulai mengganggu hegemoni mereka selama lebih dari dua dekade.

Blitzmegaplex cukup sukses menarik perhatian dan menyedot penggemar film ke bioskop mereka, setelah kehadiran pertamakali mereka di tahun 2006, di Bandung. Blitz yang yang di-back-up oleh perusahaan milik Grup Djarum, jelas cukup membuat Grup 21 pantas khawatir. Oleh karena itulah dengan kekuatan monopoli yang mereka miliki. Keberadaan Blitz pun mulai diganggu, dengan sengaja tidak memberi jatah film-film Hollywood box office, mengendalikan pemilik film nasional untuk tidak membagi film-film nasional tertentu kepada Blitz, atau dibagikan tetapi tidak pada jadwal masa pemutaran perdana, sampai dengan menghalang-halangi Blitz untuk mengembangkan bioskop-bioskop barunya di berbagai kota di Indonesia dengan cara menglobi pengelola mal baru di mana Blitz berencana membuka bioskopnya di sana. Seperti yang pernah terjadi di Surabaya.

Diputarnya beberapa film Hollywood saat ini di Blitzmegaplex, seperti Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2, Trasformers: Dark of the Moon, dan Kung Fu Panda 2, konon dikarenakan atas kehendak dari pihak MPA. Meskipun Kung Fu Panda 2, baru “dijatah” Omega Film setelah lewat masa pemutaran perdana oleh bioskop-bioskop jaringan Grup 21.

Pemilik film nasional tidak berani melawan Grup 21 Cineplex. Karena sampai mereka berani tetap membagi film tertentunya juga ke Blitzmegaplex, maka Grup 21 tidak akan memutar filmnya di semua jaringan bioskop mereka. Dengan memguasai hampir 90 persen jaringan bioskop di Indonesia, pemilik film manakah yang tidak ciut nyalinya dengan ancaman seperti itu?

Blitz bukannya tidak pernah melawan. Sudah beberapakali Blitz mencoba melawan Grup 21 yang telah melanggar ketentuan hukum tentang larangan monopoli dan persaingan usaha secara tidak sehat. Antara lain dengan melaporkannya ke KPPU pada 2009-2010. Kemudian baru-baru ini, ketika PT Omega Film yang ternyata adalah bagian dari Grup 21 diizinkan mengimpor kembali film-film Hollywood. Tetapi respon dan jawaban KPPU tetap saja sama mengambangnya: Sedang dimonitoring dan diselidiki akan kebenaran berita tersebut.

Selengkapnya trik-trik tak terpuji Grup 21 tersebut dapat Anda baca di ulasan dengan judul “Blitz Menggugat Dominasi Grup 21 Cineplex” .

Dengan fenomena demikian, kita bisa melihat dengan jelas betapa jahatnya efek dari monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bisnis perfilman itu.

*

Sebaiknya Jero Wajik Menjadi “Pahlawan bagi Negara”, bukan “Pahlawan bagi Grup 21

Seandainya saja, misalnya, pemerintah mengizinkan atau mewajibkan pemilik film Hollywood membuka perwakilannya di Indonesia dan melakukan pengdistribusian sendiri langsung ke siapa saja pemilik bioskop, tentu saja hal ini akan sangat menggairahkan bisnis perbioskopan di Indonesia. Jumlah bioskop di Indonesia pasti akan berlipat jumlahnya. Termasuk sampai ke Tanah Papua, yang sampai hari ini masih saja terus tertinggal.

Penggemar film-film Hollywood di Papua pun bisa menikmati film-film kegemaran terbarunya bersamaan waktunya dengan yang di Pulau Jawa, bahkan di seluruh dunia.

Dengan demikian pasti pendapatan pemerintah di sektor pajak ini pun naik tajam, dan pemilik film Hollywood dan film asing lainnya pun dapat memperoleh keuntangan yang jauh lebih besar daripada seperti sekarang ini. Ketika importir film hanya ada di satu tangan, dan mereka hanya mengdistribusikan film-film itu ke jaringan bioskop milik mereka yang terbatas hanya di kota-kota besar saja. Yang jumlah bioskopnya dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk di Indonesia masih sangat pincang.

Konon pihak Kementerian Keuangan pernah memberi saran seperti ini. Mereka bersedia mengrevisi ketentuan tentang Daftar Negatif Investasi, agar memungkinkan pihak pemilik film asing dapat membuka perwakilannya dan menjalankan bisnis distribusi filmnya sendiri di Indonesia. Tetapi entah kenapa, kemudian lenyap tanpa bekas.

Apakah ini karena campur tangan “sang pahlawan” Grup 21 Jero Wajik, yang memang lebih mempunyai wewenang tentang perizinan bisnis di bidang perfilman di Indonesia ini?

Kalau memang sistem ini pasti jauh lebih baik dan menguntungkan bangsa dan negara, kenapa bukan sistem ini yang dipakai? Bukankah lebih baik Jero Wajik menjadi “pahlawan bagi negara” daripada “pahlawan bagi Grup 21”.

Dengan sistem ini pun akan jauh lebih menguntungkan penggemar film Hollywood, yakni mereka yang Jero Wajik pakai namanya untuk alasan mengizinkan Omega Film melakukan impor film Hollywood itu. Bukankah dengan sistem tersebut penggemar film-film Hollywood akanjauh lebih banyak terpuaskan merata di seluruh wilayah Indonesia? Tidak hanya di kota-kota besar saja?

*

Menteri Keuangan pun Takluk di Hadapan Grup 21?

Pengaruh hegemoni Grup 21 pun terasa di Kementerian Keuangan. Terbukti dari akhirnya setelah tarik-ulur mengenai sistem perpajakan yang akan diberlakuan untuk film impor (dengan fokus pada film Hollywood), sepertinya pemerintah memilih mengalah dengan melakukan revisi ketentuan yang sebelumnya membuat pihak Grup 21 Cineplex berkeberatan.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo sendiri telah mengumumkan tentang keputusan revisi dan diberlakukan ketentuan penentuan tarif pajak impor terbaru. Berlaku mulai Juli 2011.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor itu, tarif untuk film impor adalah Rp. 21.450/menit/film.

Menurut klaim pihak Kementerian Keuangan dan Menteri Budaya dan Pariwisata Jero Wajik ketentuan tersebut berarti pemerintah telah berhasil sepakat dengan pihak importir film untuk menaikkan pajak tersebut sebesar 100 persen.

Apakah benar demikian? Kok, aneh ya, kedengarannya? Ketika pemerintah menetapkan besaran tarif pajak yang katanya naik 100 persen itu malah membuat pihak importir film sepakat? Maka selesailah sudah urusan perselisihan mereka dengan pemerintah mengenai perpajakan.

Ternyata, yang terjadi adalah justru sebaliknya. Dengan sistem perhitungan tarif baru ini, sebenarnya malah pajak yang dibayarkan oleh importir film tersebut kelak malah turun. Ini karena kelak bentuk film yang diimpor tidak lagi dalam bentuk kemasan rol, seperti cara konvensional selama ini.

Bagaimana perhitungannya?

Winbert Hutahaean sebenarnya jauh-jauh hari telah menjelaskan kepada kita tentag hal tersebut. Dalam tulisannya di Kompasiana, dengan judul “Benarkah Pajak Film Dinaikkan atau Malah Justru Turun Banyak”, Winbert menjelaskan sebagai berikut:

Satu kabar terakhir yang diterima penulis adalah bahwa pajak film yang semula dihitung berdasarkan per-meter panjang pita film akan diganti menjadi berdasarkan durasi film. Ini hal yang logis karena nantinya film tidak lagi diimpor dalam bentuk pita film tetapi secara digital yang tidak mengenal panjang dalam meter. Namun demikian sekedar mengingatkan pihak Kementerian Keuangan bahwa 1 meter film seluloid 35mm adalah sama dengan 2 detik. Sehingga seadainyapun cara penghitungan berdasarkan durasi ini akan diterapkan, maka kenaikan 100% tersebut harus diterapkan berdasarkan durasi per-2 detik.

Pada pengumuman kemarin disebutkan bahwa “Tarif spesifik itu berdasarkan satuan, yakni Rp 21.000-22.000 per menit per copy film” (http://www.republika.co.id/berita/senggang/film/11/06/17/lmxdzs-ini-tarif-baru-film-impor). Angka berdasarkan durasi (menit) ini untuk menggantikan tarif sebelumnya yang berdasarkan panjang (meter) film sebesar $0.43/meter.  Di sisi lain, beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan menyatakan akan menaikkan tarif tersebut 100%.

Mari sekarang kita berhitung dengan terlebih dahulu mengunjungi website KODAK di bawah ini untuk melihat berapa durasi film 35mm yang panjangnya 1m.

http://www.kodak.com/US/plugins/flash/en/motion/filmCalculator.swf

Isi setiap kolom sbb:

Film Format = 35mm (ukuran film bioskop)
Frame rate = 24 fps (standard film Hollywood)
Film length (meters) = 1.0

Lalu lihat hasilnya di sebelah kanan = 0.00.02 (HH:MM:SS), yang berarti 1 meter = 2 detik (ps: setelah dibulatkan)

Sekarang mari berhitung 1 menit = 60 detik, sehingga 1 menit = 30 meter.

Dengan tarif lama 1 menit = 30m x $0.43 = $12.9/Rp 110.940 (rate: US$1 = Rp 8600).

Sekali lagi saya tulis 1 menit = Rp 110.940. Padahal keputusan terbaru malah TURUN menjadi 1 menit Rp 22.000??. Angka ini sama saja dengan diskon (-) 80% !!! Bagaimana ini…..!!!!

Dapatkah seseorang dari Kementerian Keuangan memberikan penjelasan kenapa angkanya malah turun?? *

Tanya Winbert mengakhiri tulisannya itu.

Sekarang ini, entah kenapa masuknya film-film Hollywood itu masih tersendat-sendat. Umumnya film-film tersebut baru masuk setelah film-film box office itu turun peringkat, keluar dari 10 besar box office di Amerika Serikat. Belum ada lagi film-film box office yang jadwal tayangnya bersamaan dengan di Amerika, atau bahkan lebih cepat, seperti ketika “masa-masa normal” dulu.

Contohnya, Captain America: The First Avenger setelah keluar dari daftar 10 besar box office Amerika, barulah masuk jadwal tayang berikutnya di jaringan bioskop Grup 21.

Mungkin karena masalah perhitungan bisnis semata, atau karena masalah dana berkaitan dengan masih tersangkutnya dua perusahaan mereka yang lama dalam masalah tunggakan pajak itu.

Atau karena impor film saat ini masih dalam bentuk rol, sehingga ketentuan penentuan tarif pajak baru berdasarkan durasi per 1 menit per film, memang menjadi jauh lebih mahal daripada sebelumnya?

Kalau inilahyang terjadi. Tidak masalah bagi Grup 21. Karena mereka telah antisipasi jauh ke depan. Ketika impor film sudah tidak dalam bentuk rol film, melainkan dalam bentuk kopi digital, yang tidak mengenal satuan meter lagi. Di situlah mereka justru akan membayar pajak jauh lebih murah. Seperti yang diuraikan oleh Winbert tersebut di atas.

Di sinilah terlihat lagi, betapa buruknya efek dari bisnis monopoli itu. Ketika pemegang monopoli mengalami masalah, semua pihak terkena dampaknya. Penonton film Hollywood pun tidak bisa menyalurkan hobbinya secara maksimal. Pemasukan di bidang pajak film impor pun menjadi minimal.

Dan, tahukah Anda siapa yang punya usul cara penghitungan tarif pajak film impor tersebut (berdasarkan durasi per 1 menit/film), yang kemudian diterapkan Menteri Keuangan itu?

Di majalah Tempo edisi 26 Juni 2011, antara lain disebutkan bahwa usulan tersebut atas prakarsa dari Ikatan Perusahaan Film Importir Indonesia, yang ketuanya adalah Jimmy Harianto. Siapakah Jimmy Harianto itu? Dia adalah Direktur PT Satrya Perkasa. Salah satu perusahaan importir film Hollywood milik Grup 21 yang sedang dicekal karena tunggakan pajak film impor film itu.

Nah, siapa sekarang yang berani melawan Grup 21 Cineplex? ***

Melihat Film Hollywood Secara Proporsional

http://hiburan.kompasiana.com/film/2011/08/31/melihat-persoalan-film-hollywood-secara-proporsional/

Di situs http://filmindonesia.or.id, dimuat antara lain pernyataan Deddy Mizwar dengan Rudy Sanyoto, dengan judulDeddy Mizwar – Rudy Sanyoto: Meluruskan Masalah Impor Film.
Kedua tokoh film nasional yang masing-masing adalah Ketua dan Wakil Ketua
Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) ini pada 20 Februari 2011
pernah memberi keterangan kepada publik menyangkut permasalahan film
impor.
Keterangan tersebut tentu saja mereka buat berkaitan erat dengan permasalahan
terhentinya peredaran film-film Hollywood di Indonesia gara-gara
permasalahan pajak.

Intinya keduanya “menghabisi” pihak importir (tiga perusahaan importir film milik Grup 21 Cineplex) dan pemilik film Hollywood yang tergabung dalam satu wadah bernama Motion
Picture Association of America (MPAA), yang untuk Asia-Pasifik diwakili
oleh Motion Picture Association – International (biasanya disingkat
MPA).

Inti dari pernyataan tersebut adalah bahwa selama ini (sejak 1990-an)
ternyata pihak importir film dan MPA tidak membayar pajak dengan cara
yang benar dan wajar. Atas ketidak benaran dan ketidakwajaran tersebut,
Dirjen Pajak melalui suratnya Nomor 3, tanggal 10 Januari 2011
menegaskan kepada mereka untuk membayar pajak secara benar dan wajar
sesuai dengan UU Perpajakan dan Kepabean yang berlaku. Sekaligus menagih semua kekurangan yang harus dibayar berikut denda pinaltinya itu.

Deddy dan Rudy mengatakan bahwa selama ini MPA dan importir film telah
mengelabui petugas Pajak dan Bea Cukai mengenai harga jual-beli
film-film impor tersebut, dengan melaporkan bahwa harganya adalah US$
0,43/meter. Harga mana akan dijadikan patokan untuk menentukan Nilai Pabean dalam menghitung tarif pajak yang harus dibayar.

Padahal, kata mereka, sebenarnya masih banyak komponen yang harus ikut
diperhitungan ke dalam harga tersebut, termasuk perolehan dalam
peredaran film selama di bioskop-bioskop yang sekian persen disetor ke
MPA.
Pihak importir dan MPA juga mengelabui pajak dengan melaporkan bahwa harga
jual-beli film impor itu semuanya sama. Padahal ada film-film block-buster yang biaya pembuatannya sangat mahal dan sangat laris. Tidak mungkin
harganya sama dengan film-film biasa berbiaya rendah dan kurang/tidak
laris.

“Jadi permasalahannya adalah importir dan/atau Hollywood terbukti selama ini
bayar pajak impor terlalu rendah, dengan cara melanggar ketentuan yang
berlaku. Mereka telah melakukan self assesmentyang salah. Bukan pemerintah yang menambah pajak dengan mengeluarkan
peraturan pajak baru. Justru sangat tidak wajar kalau pemerintah tidak
mengoreksi hal ini.”

Demikian pernyataan kedua tokoh film nasional tersebut.

Kita tentu saja mendukung pemerintah dalam hal mengoreksi dan menagih pajak
yang masih kurang dan harus dibayar oleh Wajib Pajak.
Tetapi kita juga patut bertanya, kenapa kesalahan ini bisa berlangsung
sedemikian lama (sejak 1990-an), baru pemerintah, dalam hal ini Dirjen
Pajak menyadarinya? Bayangkan saja ini hampir 20 tahun! Apakah pejabat
di sana itu terdiri dari orang-orang telmi? Tentu saja, tidak.

Maka itu seharusnya, kita juga menuntut pertanggungjawaban petugas pajak
khususnya di Dirjen Pajak, Bea dan Cukai; kenapa bisa sedemikian lama
kesalahan itu berjalan, terus baru sekarang tiba-tiba mau dikoreksi?

Kalau dari dulu-dulu sudah dikoreksi dan ditagih, kan masalahnya tidak seruwet sekarang?

Misalnya, bank meminjamkan uang kepada krediturnya. Kalau krediturnya dalam membayar angsuran kredit plus bunganya itu ternyata ada kekeliruan, kurang bayar. Entah itu karena disengaja
ataukah tidak. Tentu dalam waktu sesingkat mungkin bank akan melakukan
koreksi, teguran, dan penagihan kepada krediturnya.

Bank tidak akan membiarkan kesalahan (kekurangan bayar) tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah secara kumulatif jumlahnya sudah sangat
besar, tiba-tiba bank melakukan penagihan sekaligus. Berikut bunga
pinaltinya. Pada waktu itu krediturnya pasti akan mengalamikesulitan
membayar karena jumlahnya sudah sangat besar.

Secara hukum, bank bisa saja tetap berada di pihak yang benar. Kreditur tetap
diposisi yang salah. Tetapi kalau dalam kenyataannya, secara faktual
kondisi kreditur memang berat sekali untuk membayarnya, mau bilang apa?
Paling-paling asetnya disita, dan sebagainya.

Seharusnya Dirjen Pajak, Bea dan Cukai, tidak akan melakukan kesalahan seperti itu dalam menjalankan kewajibannya sebagai abdi negara. Tetapi,
kenyataannya, kenapa hal ini bisa terjadi?

Saya tidak membenarkan pihak tiga perusahaan importit film milik Grup 21 dan MPA dalam hal ini (dalam 3 tulisan saya sebelum ini saya malah juga
mengkritiknya), tetapi hendaklah kita juga melihat persoalan dari dua
sisi yang berbeda.

Deddy Mizar dan Rudy Sanyoto sebagai tokoh film nasioanl mungkin menyimpan
semacam “dendam:” kepada film-film Hollywood. Karena di samping adanya
perlakuan diskriminatif soal pajak yang harus dibayar oleh pemilik film
nasional, juga adalah karena selama ini mereka tidak pernah bisa menang
melawan film-film Hollywood. Dalam artian bagaimana bisa menarik
sebanyak mungkin penonton film nasional menyaingi jumlah penonton film
Hollywood.

Sebagaimana yang bisa dilakukan di India, Hongkong, dan
Tiongkok.

Bagaimana bisa menyaingi, kalau secara kwantitatif, maupun kwalitatif produsen
film nasional belum mampu memenuhinya? Bagaimana bisa memenuhinya kalau
justru sebagian besar produsennya latah membuat film-film hantu dari
jenis A sampai Z.

Jadi, sebaiknya pihak mereka juga mawas diri sebelum terus-menerus mengkambinghitamkan film Hollywood.

Mungkin karena perasaan dendam terpendam itulah ketika ada momen seperti ini
Dedy dan Rudy pun menggunakannya sebaik-baiknya untuk menelanjangi habis kesalahan-kesalahan importir film dan MPA, dengan melihat persoalan
pada satu sisi saja. Hanya sisi jelek pihak importir dan MPA.
Seolah-olah keduanya tidak punya sisi positif sama sekali.

Kenapa tentang persoalan pajak yang mereka beberkan sekarang ini, baru mereka
katakan sekarang? Kenapa tidak dari dulu-dulu? Kok seperti sama-sama
telmi dengan pihak Dirjen Pajak, ya?

Anehnya, pihak (yang sealiran) dengan mereka ini selalu menganggap importir film dan MPA
sama dengan para koruptor dan garong negara, karena tidak mau membayar
pajak secara benar. Tidak menghormati hukum di Indonesia.

Tetapi bersamaan dengan itu mereka menutup mata dengan begitu marak, dan
begitu terang-teranganannya film-film Hollywood itu dicuri hak ciptanya
dalam bentuk perdagangan DVD-DVD bajakan yang sedemikian hebatnya di
Indonesia.

Hak-hak hukum pemilik film Hollywood digarong habis-habisan di negara kita. Hukum negara sendiri, yaitu UU Hak Cipta yang masih berlaku sampai detik ini, sedikitpun tidak dihargai. Tak lebih dari barang pajangan semata.

Bagaimana bisa kita menuntut pihak asing menghargai hukum kita sendiri, kalau
kita sendiri tidak pernah mau menghargai hukum kita sendiri. Apalagi
dengan menuntut pihak asing (Hollywood) itu membayar pajak secara benar
atas film-film mereka yang beredar di sini, tetapi bersamaan dengan itu
kita juga mencuri film mereka secara sedemikan terang-terangan dalam
bentuk bisnis DVD bajakan? Yang namanya barang curian, sesen pun kita
tidak membayar apapun kepada mereka sebagai pemili hak cipta film-film
Hollywood itu. Termasuk royalti, pajak atau, apapun namanya.

Deddy Mizwar bilang, kalau importir dan MPA tidak mau membayar pajak secara
benar, biarkan saja. Jangan takut dengan boikot. Biarkan film-film
Hollywood itu tidak usah masuk sama sekali.Tenang saja, masih banyak
film asing independen yang bagus dan siap mengisikekosongan itu (detik.com, 20 Februari 2011).

Padahal sudah terbukti bahwa film-film independen tersebut, semacam The Company Men, The Eagle, dan Source Code, meksipun tergolong film bagus, tidak mampu menolong bioskop-bioskop yang
kebetulan sebagian besar milik Grup 21 selama sekitar 5 bulan absen dari film-film Hollywood.

Pepatah: “Tiada rotan, akar pun jadi” jelas tidak berlaku di sini. Selera tidak
bisa dikpaksakan. Tidak ada film Hollywood, penggemarnya tidak bisa
dialihkan untuk menonton film asing independen, Apalagi diarahkan untuk
menonton film nasional yang masih didominasi oleh para hantu,
kuntilanak, jin, jelangkung, dan sebagainya itu.

Seperti yang saya pernah tulis, seandainya dalam tempo beberapa bulan ke depan
lagi belum ada film Hollywood, sudah hampir dapat dipastikan bahwa
bioskop-bisokop di Indonesia akan mengalami kebangkrutan. Kalau sudah
begini, di mana lagi film-film yang ada, apakah itu film independen,
atau film nasional mau diputar?

Jadi, hendaknya kita melihat persoalan ini dari dua sisi yang berbeda dan
secara obyektif, proporsional demi kebaikan bersama.***

Budaya Luar Jawa, Luput dari Belanda

Budaya Luar Jawa, Luput dari Belanda

Posted by: “awind” j.gedearka@upcmail.nl

Wed Aug 31, 2011 2:33 pm (PDT)

Leeg
http://www.rnw. nl/bahasa- indonesia/ article/budaya- luar-jawa- luput-dari- belanda

Map
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda
Budaya Luar Jawa, Luput dari Belanda
Diterbitkan : 31 Agustus 2011 – 12:06pm | Oleh Prita Riadhini (Foto: boktarina)
Jawa dan sekitarnya mendapat perhatian besar dari Belanda. Tak ketinggalan soal warisan budaya. Sementara daerah terpencil lainnya, yang memiliki warisan tak kalah penting, luput dari perhatian Belanda.

Frieda Amran, antropolog yang tinggal di Belanda dan aktif dalam pendirian Wariss (Warisan Insan di Selatan Sumatera), mengatakan, sebagian antropolog Belanda mengakui bahwa negaranya kurang menaruh perhatian pada peninggalan budaya di wilayah-wilayah di luar Jawa dan Bali.

“Dalam sejarah selama ini, perhatian orang Belanda dan mancanegara itu terutama pada pulau Jawa. Jangankan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Madura saja yang begitu dekat tidak diperhatikan, ” tutur Frieda.

Dengan demikian, banyak daerah, termasuk Palembang, tidak terkena perhatian dari lembaga besar seperti BPPI (Badan Pelestarian Pusaka Indonesia) dan luar negeri. Mereka cenderung memusatkan perhatian di Jawa dan Bali saja.

Sementara budaya yang tidak dominan, misalnya Melayu, Dayak dan Bugis – apalagi dari Indonesia timur – mendapat sedikit sekali perhatian. Alasan-alasan itulah yang mendorong Frieda Amran mendirikan Wariss: bahwa yang berperan bukan hanya kebudayaan Jawa dan Bali, dan itu harus diseimbangkan.

“Yang bisa saya lakukan sebagai pendiri dan Executive Officer di luar negeri (Belanda, red.) yaitu membina jaringan dengan instasi di luar negeri, terutama di Belanda. Kecil saja dulu, misalnya untuk daerah Sumatera Selatan.”

Contohnya Kerajaan Sriwijaya, kata Frieda. Salah satu pemberontakan paling besar di nusantara, tuturnya, dilakukan oleh Sultan Mahmud Baharuddin II dari Palembang. Tapi dia tidak banyak dikenal orang.

Tidak Seluruhnya Benar
Namun perhatian yang kurang terhadap warisan budaya di luar Jawa disangkal oleh Hasti Tarekat, perwakilan BPPI di Belanda. Menurutnya, bukan hanya Jawa dan Bali saja yang diperhatikan.

BPPI bekerjasama dengan Erfgoed Nederland juga memperhatikan budaya di Indonesia Barat terutama Sumatera, Jawa dan Bali. Memang untuk daerah lainnya, aku Hasti Tarekat, belum banyak yang dilakukan. Karena Erfgoed Nederland baru mau bekerjasama jika proposalnya datang dari BPPI sendiri.

“Kita yang menentukan sendiri, wilayah mana saja yang perlu diperhatikan. Namun karena kurangnya sumber daya manusia, perhatian itu sementara ini hanya terbatas di daerah tertentu saja,” tutur Hasti.

Namun sebetulnya, dalam beberapa tahun terakhir BPPI mendorong wilayah timur untuk aktif. Seperti misalnya di Ternate, yang sangat aktif dengan Ternate Heritage Society, juga Irian Jaya, bahkan di Belanda ada Papua Heritage Society.

Erfgoed Nederland tidak akan lancang menentukan budaya wilayah mana yang harus dilestarikan karena itu menyangkut diplomasi politik. “Itu bisa jadi salah persepsi nantinya.”

Tandingan BPPI
Frieda Amran menyangkal kalau Wariss dikatakan sebagai tandingan BPPI. Awalnya ia melihat cara kerja BPPI yang melakukan tugas dari atas ke bawah.

“Kesan saya, mereka adalah badan pemerintah semi-resmi dan pendekatannya dari atas ke bawah. Jadi misalnya mereka punya ide bagus merayakan ulang tahun Khalil Gibran di Bali. Nah dari situ mereka menyebarkan pamflet yang mengajak masyarakat membuat puisi-puisi dan semacamnya.”

BPPI menyebarkan ide dari atas, diraup lagi dan dikembalikan ke masyarakat. Sementara Wariss justru mendapat masukkan dari rakyat. Pendekatan Wariss sebaliknya, yaitu dari bawah ke atas.

“Peminat budaya di Sumatera Selatan itu banyak sekali, hanya saja mereka tidak punya wadah untuk menyumbangkannya kepada masyarakat,” tutur Frieda Amran, pengasuh rubrik budaya di salah satu koran Palembang.

Terbentur Krisis
Frieda tak menyangkal, krisis di Belanda akan menghambat usahanya.”Tapi mungkin tidak rasional ya, saya tetap berpikir optimis Karena sulit juga kalau usaha pelestarian budaya ditunda sampai perekonomian membaik, kan kita tak tahu kapan berakhirnya. Tahu-tahu ketika ekonomi membaik, warisan budaya sudah hilang.”

Bedah Buku dan Hati di KBRI Swiss

Bedah Buku dan Hati di KBRI Swiss

*Sigit Susanto

Sigit Susanto <mbeling@gmx.ch>,in: Apresiasi-Sastra@yahoogroups.com, Friday, 2 September 2011 11:42:43

Buku dan Thukul

Suatu hari datang tawaran dari Iwa Sobara, ketua PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) di Swiss, sekiranya saya bisa membantu mengisi acara Bedah dan Pameran Buku. Untuk urusan buku dan dunia penulisan, saya pasti antusias, maka tawaran itu saya sanggupi. Bahkan saya menyodorkan dua penulis Swiss, Reto Meili dan Franz Dähler, Iwa pun akhirnya menyetujui. Reto dan Franz adalah sahabat saya cukup lama. Mereka tidak hanya sudah menulis buku dan lancar berbahasa Indonesia, namun mereka lebih punya keterikatan emosional dengan budaya Indonesia. Reto pernah ikut pertukaran siswa SMA dan tinggal setahun di Makassar dan Franz pernah menjadi pastor dan dosen selama 18 tahun di Indonesia.

Sabtu, 20 Agustus 2011 saya bertandang ke gedung KBRI di Bern. Panitia, Iwa Sobara dan Margaretha Kushendrawati alias Ita merestui, sekiranya saya menggantungkan berbagai puisi di pintu masuk gedung KBRI. Yah, sebagai penanda semacam performance art. Memang PPI bekerja sama dengan KBRI.

Siang itu sejumlah puisi dalam potongan kertas dari kawan-kawan penyair saya gantungkan di benang memanjang. Para penyair itu antara lain, Gendhot Wukir, Niduparas Erlang, Eva, Budi Setyawan, Sabine Müller, Yani Wijaya Kusuma, Dalijo, Wayan Sunarta, Thukul, Joko Pinurbo, dan para penyair klasik berbahasa Jerman. Beberapa puisi dari penyair Swiss, Max Huwyler berbahasa Schwizerdütsch ikut nampang pula. Penyair Trenggalek, Bonari kirim puisi-puisi bahasa Jawa.

Pada sebuah ruangan kecil di lantai bawah kantor KBRI, acara Bedah dan Pameran Buku akan dilakukan. Satu koper berisi lebih dari 80 buku, koleksi saya pribadi ditaruh di atas meja hanya untuk pameran. Sementara meja lain khusus menyediakan buku-buku terbaru dan boleh dibeli. Buku-buku tersebut dikirim langsung oleh para penulis atau penerbit di Indonesia. Salah satu dari penulis yang bukunya dijual bernama Anjar Anastasia dari Bandung. Lewat chatting di facebook, saya tawarkan, apa yang sekiranya Anjar akan sampaikan? Ia pesan, agar publik Indonesia di Switzerland lebih banyak mengonsumsi buku-buku karya bahasa Indonesia.

Siang menerawang. Ruangan sempit itu mulai dipenuhi undangan. Hanya ada 3 atau 4 bule Swiss, selebihnya orang Indonesia. Sekitar 30-an orang memenuhi kursi. Iwa Sobara, sebagai ketua PPI membuka acara. Tarian Jaipong oleh Ayu Rahmawati berkiprah di depan hadirin yang tempatnya sempit. Musik pengiringnya dari HP, amat pelan. Usai tarian Ayu memberitahu, alasan musiknya pelan, karena acara itu juga ditayangkan langsung oleh radio PPI ke seluruh dunia.

Kini giliran Reto Meili memaparkan buku catatan perjalanannya dalam bahasa Jerman dengan judul “Auf dem Landweg nach Asien.“ (Perjalanan lewat Darat ke Asia). Dina Hanggraini, sebagai moderator sekaligus salah satu penyiar pada radio PPI dunia mendampingi pembicara.

Sementara Reto membongkar kisah petualangannya menempuh 22 negara selama 7 bulan. Sebut saja Turki, Iran, Pakistan, India, China, Thailand dan Malaysia, bersamaan pula ada tayangan di slide yang menggambarkan suasana di perjalanan. Reto tertegun dengan budaya Iran yang diklaim oleh media di barat represif, kenyataannya Reto mengalami hal yang sebaliknya. Masyarakat Iran cukup terbuka dan simpatik. Ia sempat berbicara dengan perempuan-perempuan Iran di sebuah kafe.

Ketika Reto sedang memerinci kisahnya itu, dubes RI untuk Swiss, Djoko Susilo yang duduk paling depan, mulai sibuk dengan barang elektronik kapitalis di pangkuannya berupa iPad. Mungkin ia sedang mencatat omongan Reto, agar tidak lupa diingatan. Atau ia cuekin saja di depannya ada penulis muda Swiss bicara. Belakangan saya tahu ternyata dubes mantan wartawan ini mengelola sebuah blog pribadi yang berisi catatan kegiatan selama di Swiss. Oh, bisa jadi ia sedang menulis sebuah tema untuk blognya.

Reto undur diri, setelah menuai banyak pertanyaan, saatnya Franz Dähler memperkenalkan bukunya dalam bahasa Jerman “Indozeller“ (artinya, Indonesia-Apenzeller). Buku Indozeller bercerita tentang autobiografi Franz ketika dilahirkan dan dibesarkan di kota Apenzeller dan masa perantauannya di Indonesia. Ia sudah menulis 5 buku dalam bahasa Indonesia dan Jerman. Berkat sentuhan dengan budaya Indonesia lah sang pastor jesuit Katolik ini gugur keteguhannya hingga kawin dengan perempuan Palembang. Dua anak perempuannya sebagai buah keharmonisan budaya Indonesia dan Swiss. Sebelum ia ke Indonesia, ia tidak banyak tahu tentang Islam. Justru kini, kalau ke Indonesia, ia sering kali mengajar teologi di universitas-universitas Islam yang mayoritas mahasiswanya muslim.

Sepak terjangnya dalam lintas agama, terutama Islam-Kristen mengantarkan Franz ke pergaulan lebih maju. Selain Franz Magnis Suseno sebagai sahabat dekatnya, ia juga berkawan dengan Nurcholish Madjid dan Gus Dur. Karena pergaulan intelektualnya dengan para cendikiawan agama di Indonesia itu lah, puncaknya ia ikut menyumbangkan tulisan pada buku berjudul “Membela Kebebasan Beragama“ jilid 1, percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme, setebal 883 halaman, penerbit (LSAF) Lembaga Study Agama dan Filsafat.

Dengan kata lain, Franz menjadi liberal bukan di negerinya sendiri yang modern dan liberal, namun setelah berada di Indonesia. Sebaliknya kadang orang-orang kita ke Eropa untuk menimba pengalaman liberalisme. Ternyata Indonesia pun punya caranya tersendiri untuk menemukan cara pandang liberalisme dengan memakai perangkat lokal.

Franz awalnya hanya mengakui bahwa Katolik itu yang terbaik, setelah berkenalan dengan Islam di Indonesia, mulai bergeser keyakinannya. Ia kini yakini, bahwa setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Ajakannya, marilah hidup damai sesuai kepercayaan agama masing-masing.

Paparan Franz mengundang antusias hadirin untuk bertanya. Dubes Djoko Susilo pun berhenti memainkan iPad. Ia memberondong beberapa pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya antara lain; Kenapa Indonesia tidak dikenal di Swiss, padahal hubungan bilateral ini sudah berusia 60 tahun? Kenapa SVP (Schweizerische Volkspartei) semakin memusuhi Islam dan orang asing, sedang orang Swiss seperti Pak Franz semakin sedikit? Apakah Pak Franz bisa menulis bahasa Jawa?

Mungkin faktor perasaan senioritas dan superioritas yang menjadikan dubes Djoko Susilo begitu antusias bertanya kepada Franz Dähler yang usianya sudah lebih matang di atas 80 tahun. Pertanyaan dari hadirin lain menyusul silih berganti. Taufik, Staf KBRI bidang Ekonomi, tak ketinggalan turut bertanya, kenapa remaja di Swiss tak banyak yang ke gereja? Pertama, Franz menjawab dengan kelakar, bahwa anaknya sendiri yang remaja juga tidak ke gereja. Kedua ia menjabarkan kelemahan Vatikan dengan isu-isunya yang tak sesuai dengan perkembangan zaman. Ia bandingkan dengan masa kejayaan Islam abad 8-9 begitu menguasai ilmu pengetahuan dunia, hingga membentangkan kekuasaan dari Bagdad sampai ke Alhambra, Spanyol. Sejak adanya kecenderungan ajakan Islam memfokuskan ke kitab suci, maka perlahan kepentingan manusia terabaikan. Bagi Franz, ia menolak jika orang melulu memikirkan agama, namun faktor kemanusian harus turut serta diperhatikan. Franz mengakhiri dengan sebut, Indonesia punya potensi besar menyuarakan perdamaian pada masyarakat dunia. Terutama jika ditilik dari segi penduduknya, Indonesia sebagai bangsa terbesar nomor 4 di dunia. Muslimnya pun terbesar di seluruh dunia, seandainya seluruh bangsa Arab disatukan pun, masih kalah banyaknya dengan jumlah muslim Indonesia.

Kini giliran saya maju. Terdengar lamat-lamat di telinga, dubes Djoko Susilo bertanya kepada Iwa, tentang acara yang akan saya sampaikan. Seperti itu lah yang tersadap di telinga saya sambil lalu. Iwa menerangkan tema buku yang akan saya bicarakan. Seketika terbersit di benak saya, hemm,…senioritas, senioritas, masak tuan rumah tidak tahu acara yang akan dilakukan?

Saya mulai menjelaskan kegiatan menulis dan jaringan perpustakaan dengan format reading group yang saya impor dari membaca Ulysses selama 3 tahun di Yayasan James Joyce di Zürich. Termasuk kegiatan menulis catatan perjalanan untuk anak-anak dengan naik sepeda dan truk. Kegiatan menulis catatan perjalanan itu pernah saya lakukan dengan kawan-kawan di Boja, (Kendal), Kedungwuni (Pekalongan), dan Ciseel (Lebak).

Akan tetapi ketika saya mulai menjelaskan buku saya Menyusuri Lorong-Lorong Dunia jilid-1 tentang negeri komunis Kuba, belum ada 5 menit dubes Djoko Susilo angkat kaki dan meninggalkan ruangan. Dalam hati saya berhitung, feodal dan hirarkis. Alergikah dia dengan faham komunis?

Lagi-lagi perasaan senioritas dan superioritas tadi. Dubes kan punya hak di atas rata-rata rakyat biasa, yakni kekebalan hukum. Tapi sebagai pejabat negara ia tidak sendirian. Pada Mei lalu, novelis “Ronggeng Dukuh Paruk“ – Ahmad Tohari diundang ke SMA N I Boja, Kendal. Sebelum ke aula yang sudah penuh siswa, Ahmad Tohari harus menunggu 30 menit, karena kepala sekolah akan membuka acara. Setelah ditunggu 30 menit, ternyata kepala sekolah berpamitan hendak tugas ke luar. Kenapa tidak sebelumnya ia memberitahu, kalau tak punya waktu? Ahmad Tohari berbisik ke kawan saya, feodal.

Selebihnya bedah buku lebih dibumbui dengan gelak-tawa hadirin. Tuan rumah hengkang, entah ke mana? Saya mengajak para hadirin, jika 2000-an warga kita yang bermukim di Swiss ini masing-masing membuat perpustakaan di rumah yang ditinggalkan di Indonesia, niscaya proses menyebarkan ilmu pengetahuan ke lingkungan akan semakin deras. Pengalaman saya menulis buku, tetangga tidak ada yang tahu, tapi jika kita mendirikan perpustakaan, bisa dipastikan tetangga, anak tetangga, warga desa lain akan datang dan membaca.

Acara ini ditutup dengan pembacaan puisi oleh Usep Hamzah berjudul “Peringatan“ karya Wiji Thukul. Celaka Usep, latihan nya sudah cukup lama, bagaimana mengatur nafas, gesture, dan tekanan diksi. Apakah kata “Rakyat“ harus dibaca keras-keras, sedang kata “Pemerintah“ harus diucapkan lirih? Dubes Djoko Susilo sudah tak ada di ruangan itu. Apalagi Usep sengaja membacakan biodata pendek sebelum membaca puisi. Wiji Thukul adalah penyair dan aktivis buruh asal Solo pada zaman Orde Baru. Sampai kini nasibnya tidak diketahui. Apakah dia diculik dan masih hidup atau sudah mati? Seandainya Djoko Susilo masih di situ, bisalah kiranya nasib tak menentu sang penyair cedal itu dibicarakan ke gedung DPR sana. Tapi apa boleh buat, Thukul tetaplah Tukul. Walau ia telah enyah, entah ke mana, jiwa-jiwa kritisnya membuncah di hati anak-anak muda.

Usep Hamzah juga mendapat tugas membacakan puisi hasil lomba. Sang penari Jaipong, Ayu Rahmawati ternyata memenangi sebagai juara satu. Puisi tersebut berjudul “Jiwa dan Jati Diri.“ Usep Hamzah, anak Cianjur domisili di St.Gallen itu membacakan puisi tersebut dengan penghayatan yang dalam.

Beberapa buku yang dikirim dari Indonesia juga terjual. Seandainya buku-buku dari kami disedikan, mungkin juga terjual. Sayang Reto tak menyediakan buku, hanya bisa dipesan langsung ke penerbitnya. Beberapa buku Franz terjual. Novel saya cuma sebuah juga terbeli. Lain kali mestinya persiapan lebih lama dan matang, sehingga setiap penulis menyediakan buku yang sedang dibedah. Namun untuk percobaan perdana di Swiss ini, cukup berhasil mengenalkan buku ke publik perantau Indonesia.

Sore telah memayung, aku turunkan puisi-puisi yang bergantungan di pintu masuk KBRI. Krisna Diantha dan Budi Super serta anaknya Ita ikut mengemasi. Di teras kantor aku melihat dubes Djoko Susilo sedang duduk dan berbicara dengan orang lain. Di samping kanannya dan depannya puisi-puisi menari. Tema-tema sosial, kerinduan dan parodi kehidupan membentang. Entah, apakah mantan anggota DPR ini melirik puisi-puisi yang digantugkan?

Mungkin angan saya terlalu melambung, mengharapkan seorang duta besar dari sebuah partai mengapresiasi sastra. Tapi pada 16 Juni 2007, saya saksikan sendiri seorang duta besar Irlandia untuk Swiss membaca cuplikan novel Ulysses di Yayasan James Joyce di Zürich. Saat itu sedang ada perayaan Bloomsday seluruh dunia. Mengingat saya hendak melacak jejak Joyce di Dublin dan perlu mengurus visa ke Irlandia, dubes itu menyodorkan kartunya dengan ramah, tertulis:

Joseph Lynch-Ambassador

Embassy of Ireland

Kirschenfeldstrasse 68

CH 3005 Berne

Kisah duta besar Irlandia membaca novel itu sempat dimuat pada Koran Tempo, (16/7/2007) dan saya tulis pada buku saya Menyusuri Lorong-Lorong Dunia jilid-2, terbit tahun 2008.

Sebelum semua hadirin pulang, masih dilakukan foto bersama. Krisna Diantha menawari saya mengantar pulang ke Zug. Ia tahu saya kesulitan membawa koper berat berisi banyak buku. Saya sanggupi, namun Krisna mengajak mampir ke Wisma Indonesia untuk berbuka puasa. Saya pun tak keberatan. Di dalam mobilnya juga terdapat Franz Dähler dan Budi Super.

Menanam Dinamit di Wisma Indonesia

Setiba di Wisma Indonesia, Hünliwaldeg 9, 3073 Bern, mobil-mobil mulus sudah berjejer di halaman depan. Di ruang dalam sudah ada beberapa lelaki Indonesia dan bule Swiss khusuk mengaji. Saya dan Franz duduk di sofa. Tak lama lagi datanglah seorang lelaki berbaju koko dan berpeci hitam. Ia memperkenalkan diri asal dari Jawa Timur. Terlibatlah perbincangan akrab dengan Franz tentang gunung-gunung di Jawa Timur. Memang Franz suka memanjat gunung.

Belakangan saya baru tahu, ternyata lelaki tadi adalah ustaz bernama Mashud. Ia berceramah di ruangan luas yang banyak lelaki dan perempuan. Tema sore itu adalah Bible. Ustaz Mashud berkali-kali mengucapkan terima kasih kedatangan tamu kehormatan, Franz Dähler, seorang pastor. Franz yang tak biasa lesehan di lantai, ia memilih duduk di kursi, langsung berhadapan dengan ustaz tersebut. Sang ustaz bilang, nanti Pak Franz bisa memberi komentar atau menjawab pertanyaan.

Sambil menayangkan slide pada layar lebar, ustaz membeberkan dengan rinci tentang isi Alkitab. Menurutnya kitab Injil itu banyak kesalahan. Ia tunjukkan dan bandingkan antara kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Tampak ustaz ini cekatan memainkan remote untuk mengganti ayat-ayat di layar yang ia ingin tunjukkan. Beberapa referensi buku bahasa Inggris juga diperlihatkan.

Suatu kali Franz mendapat pertanyaan, sekiranya keterangan ustaz itu benar atau tidak? Franz mengelak, kedatangannya ke situ tidak dimaksudkan untuk berdebat. Mendengar jawaban Franz itu, sang ustaz masih mengejar, sekiranya bisa dijawab lewat email saja.

Satu lagi pernyataan uztas Mashud yang saya tangkap, kurang lebihnya, “…ada tokoh radikal Kristen di Amerika telah membawa 700 bayi dari korban tsunami di Aceh. 700 bayi itu kini sedang dididik menjadi pendeta Kristen. Jangan kaget, nanti jika 700 pendeta asal Aceh itu kembali ke Aceh lagi.“

Krisna Diantha yang duduk bersama orang lain, tampak berdiri dan keluar. Secara simbolis ia bilang saya, tidak setuju dengan isi ceramah ustaz yang menjelekkan agama lain. Saya masih diam menyimak hingga selesai acara. Selama saya ikuti ceramahnya, dua kali sang ustaz mengatakan kurang lebihnya seperti ini:

Orang Kristiani tak perlu bicara tentang ketuhanan, jika kitabnya sendiri saja banyak kesalahan.“

Dari pernyataan yang dia ulang selama dua kali itu, saya merasa ceramah ustaz ini sudah tidak benar. Sangat provotif. Saya mencoba menoleh ke segala arah, saya tidak menemukan sosok dubes Djoko Susilo. Mungkin ia tidak ada di acara ceramah itu. Tapi dia muncul menjelang berbuka puasa.

Untuk membedah kitab Injil atau kitab apa pun saya tidak keberatan, sejauh itu dalam bingkai ilmiah dan tetap menghormati. Namun bumbu provokatif di belakanganya, ini sangat berbahaya. Jelas-jelas ustaz ini menabur kebencian antarumat. Bagaimana mungkin, beberapa jam berlalu pada acara Bedah dan Pameran Buku, Djoko Susilo melempar pertanyaan menggebu kepada Franz, tentang fanatiknya partai kanan SVP yang membenci Islam dan semakin sedikitnya orang Swiss penuh toleransi seperti Franz. Di sisi lain, justru Djoko Susilo memperbolehkan ustaz provokatif masuk ke Wisma Indonesia. Dari sini saya menemukan sikap ambivalensi seorang dubes. Dubes dari PAN (Partai Amanat Nasional), begitukah amanat yang diinginkan? PAN setahu saya mengedepankan isu pluralisme di masyarakat. De facto, temuan saya yang kecil dan sepele ini justru berseberangan.

Belakangan seorang kawan yang hadir di acara itu melayangkan email protes ke bagian penerangan KBRI tentang ceramah ustaz Mashud. Mendapat jawaban, memang ustaz Mashud ini yang mengundang dubes Djoko Susilo. Secara iseng saya melongok blog yang dikelola oleh dubes PAN ini. Salah satu tulisannya berjudul “NASIONALISME YANG MEMBELA PETANI.“ Pada artikel ini dibuka dengan himbauan kepada sahabatnya, jika menginap di Wisma Indonesia, jangan kaget kalau ada “bau sapi,“ karena lokasinya dekat lahan pertanian. Dalam hati saya tersenyum, teringat pepatah di bangku SD, Gajah di Pelupuk Mata Tak Tampak, Kuman di Seberang Lautan Tampak.“

Sungguh naif, bau sapi saja ditulis. Sebaliknya apakah isi ceramah ustaz provokatif nanti akan ditulis? Dengan tulisan ini saya sebagai salah satu warga Indonesia yang sudah 15 tahun bermukim di Swiss, mohon dubes Djoko Susilo bisa memberikan klarifikasi ke masyarakat Indonesia di sini tentang kapasitas ustaz yang saya maksudkan di atas. Bagaimana ustaz yang menyebarkan rasa kebencian antarumat bisa masuk ke Swiss? Perlukah dilaporkan ke intel Swiss, seperti ustaz Pierre Vogel dari Jerman yang dicekal berkotbah ke Swiss? Seharusnya, dubes justru mendorong proses demokrasi yang diperjuangkan di tanah air. Salah satu pilar demokrasi adalah menjunjung kaum minoritas, baik etnik, agama, budaya maupun ideologi.

Sebagai penutup saya membayangkan, diam-diam dubes Djoko Susilo sedang menanam dinamit di Wisma Indonesia. Entah kapan meledaknya? Ternyata niat PPI membedah buku saja tidak cukup, untuk tujuan perdamaian dunia perlu sekali membedah hati kita masing-masing.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers