Archive for the ‘Budaya’ Category

6 Manfaat Kesehatan Mendengar Musik

6 Manfaat Kesehatan Mendengar Musik


den suta <sutawiyana@yahoo.com> ,in:gelora45@yahooroups.com, Friday, 3 February 2012, 19:45

 

Dear all,
 
 
Terlampir  sebuah artikel tentang kesehatan mental,  yg. DS terima dari
seorang teman baik.  Kiranya baik sbg. penambah pengetahuan umum,
dan bermanfaat bagi yg. berminat untuk meningkatkan kemampuan psi-
kisnya.
Salam berbagi,
DS
 
 
 

6 Manfaat Kesehatan Mendengar Musik

Mendengarkan musik bukanlah sekedar hiburan semata. Tanpa Anda sadari, alunan musik sebenarnya telah memberikan perubahan suasana hati dan bahkan membantu Anda untuk berkonsentrasi.

Sebuah studi menunjukkan, mendengarkan lagu dapat memberikan efek pada beberapa bagian otak, yang bertanggung jawab terkait memori dan pengelihatan.
“Sebagai contoh, sebuah penelitian terbaru di Kanada menunjukkan bahwa ada hubungan kausal antara musik dan bagian inti dari otak yang bereaksi terhadap rangsangan (makanan, cahaya, seks),” kata Dr Victoria Williamson, dosen psikologi dari Goldsmith College London.
Lantas apa saja manfaat kesehatan yang bisa Anda dapat dengan mendengarkan music ?
 
1.   Meningkatkan suasana hati (Mood)
Reaksi orang ketika mendengarkan musik umumnya berbeda-beda. Tetapi, apapun pilihan musik Anda, sebuah penelitian 2011 di Kanada, yang diterbitkan jurnal Nature Neuroscience menunjukkan bahwa mendengar musik favorit Anda dapat membantu mencairkan suasana hati yang buruk.
Penelitian di McGill University Montreal menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memicu pelepasan hormon dopamin.
“Otak sangat rumit – ada banyak unsur yang terlibat dalam menciptakan perasaan senang – tidak mengherankan jika ada penelitian yang menunjukkan bahwa pelepasan dopamin berhubungan dengan perasaan senang,” kata Bridget O’Connell, kepala informasi dari Mental Health Charity Mind.
 
2.   Fokus Ini memang sedikit aneh, tetapi bukti menunjukkan bahwa mendenggarkan musik dapat membantu Anda untuk berkonsentrasi. Sebuah alat ‘digital tonic’ yang biasa disebut Ubrain, mengklaim dapat membantu pikiran fokus serta rileks.
Aplikasi ini didasarkan pada binaural beats (yang dapat merangsang aktivitas tertentu di otak) sehingga membantu Anda untuk meningkatkan energi, pikiran dan meningkatkan mood saat mendengarkan musik favorit.

“Dengan membantu korteks otak menghasilkan gelombang tertentu, kita dapat menginduksi beberapa bagian pada otak tetap terjaga, tergantung pada tujuan yang ingin kita lakukan,” jelas Paris psikolog klinis dari Brigitte Forgeot.
 
3.   Tingkatkan daya tahan tubuh
Mendengarkan musik tertentu sebenarnya bisa membantu Anda berlari lebih cepat. Sebuah studi di Brunel University, London Barat telah menunjukkan bahwa musik dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh sebesar 15 persen, meningkatkan semangat dan efisiensi energi 1-2 persen.
Sebaiknya, pilihlah lagu yang sesuai dengan tempo olahraga Anda. Mendengarkan musik sambil olahraga akan memberikan efek metronomik pada tubuh, sehingga memungkinkan Anda untuk berolahraga lebih lama.
 
4.   Kesehatan mental lebih baik
Musik dapat menjadi pengobatan yang efektif dan positif bagi orang-orang berurusan dengan kondisi kesehatan mental.
“Ada dua cara berbeda yang digunakan dalam terapi musik: baik sebagai sarana komunikasi dan ekspresi diri atau untuk kualitas inheren restoratif atau penyembuhan,” kata Bridget O’Connell.
 
5.   Redakan stres
Riset tahun 2011 dari lembaga sosial kesehatan mental menunjukkan, hampir sepertiga orang mendengarkan musik untuk memberikan semangat ketika sedang bekerja. Dan satu dari empat orang mengaku bahwa mereka mendengarkan musik saat perjalanan ke tempat kerja untuk membantu mengatasi stres.
 
6.   Perawatan pasien
Musik benar-benar dapat memiliki dampak positif yang signifikan pada pasien dengan penyakit jangka panjang, seperti penyakit jantung, kanker dan kondisi pernapasan.
Banyak percobaan telah menunjukkan bahwa musik dapat membantu menurunkan detak jantung, tekanan darah dan membantu meredakan rasa sakit, kecemasan dan meningkatkan kualitas hidup pasien.
“Musik dapat sangat berguna bagi seseorang yang berada dalam situasi di mana mereka telah kehilangan kontrol dari lingkungan eksternal mereka,” kata dr Williamson.
“Dengan musik mereka bisa mendapatkan kembali rasa kontrol itu, dan menciptakan ketenangan pada diri sendiri serta mencegah beberapa gangguan yang ada di sekitar pasien,” tambahnya.

Menanggung Risiko Mempertahankan Takhta

03.02.2012 10:39

Menanggung Risiko Mempertahankan Takhta

(foto:SH/CR-20)

Pramoedya Ananta Toer, nama yang tak asing bagi perkembangan sastra di Indonesia. Ia telah meluncurkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan dalam 41 bahasa asing.

Atas jasanya dalam dunia sastra, ia mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya Ramon Magsaysay Award di Manila, Filipina, 1995, UNESCO Madanjeet Singh Prize dari UNESCO, Prancis pada 1996, dan Doctor of Humane Letters dari Universitas Michigan, Madison, AS pada 1999.

Bahkan, karyanya yang berjudul Bumi Manusia akan difilmkan oleh sutradara Mira Lesmana dan Riri Riza. Rencananya, buku yang pernah dilarang terbit oleh Kejaksaan Agung pada 1981 itu akan dimulai syutingnya pertengahan 2012 ini.

Buku itu dilarang karena dituduh mempropagandakan ajaran Marxisme-Leninisme dan komunisme. Padahal, buku ini tidak menyebut sedikit pun tentang ajaran tersebut.

Ini karena pada 1960-an ia ditahan oleh rezim Soeharto, dituduh sebagai pro-komunis Tiongkok. Ia pun ditahan di Nusakambangan dan akhirnya dibuang ke Pulau Buru. Kisah kehidupan Pram itulah yang membuat Savitri Scherer membuat buku yang berjudul Pramoedya Ananta Toer: Luruh dalam Ideologi.

Savitri mengatakan keterlibatannya di organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) bukan atas permintaannya. Lekra yang memintanya untuk masuk dalam organisasi sayap kiri itu.

“Sebetulnya dia di luar Lekra. Mereka yang merangkul dia,” kata penulis buku, Savitri usai peluncuran buku Pramoedya Ananta Toer: Luruh dalam Ideologi di Galeri Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (2/2).

Savitri sangat mengagumi sosok Pram. Oleh karena itu, ia tertarik untuk mengenal lebih jauh sosoknya yang dikenal berani padam asanya itu.

“Pramoedya itu sangat konsisten dengan pendiriannya. Salah satu yang terbaik. Punya prinsip. Tidak ada orang seperti dia di masanya. Tak terlepas dari politik dan ekonomi pada masa itu; dan dia harus membayar keberaniannya itu di penjara. Jadi, sudah menjadi pilhan jalan hidupnya,” kata wanita ini.

Perlu tiga tahun untuk menghasilkan buku tersebut. Ini karena penulis buku Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX itu meneliti sejarah dan novel yang ditulis Pram selama periode 1950-1980-an.

“Sebetulnya saya melihat Pram itu bersamaan dengan saya melihat buku Gadis Pantai dan Bumi Manusia lebih protektif terhadap masyarakat. Dia menulis bagaimana dia menerangkan situasi saat itu, sebab seorang pengarang mempunyai hak apa yang ia mau sampaikan,” tuturnya.

Ungkapan Kreativitas

Menurutnya, pemerintah pada saat itu terlalu keras terhadap Pram sehingga ia dipenjara. Padahal, ia hanya ingin mengungkapkan kreativitasnya. Memang dia tegas.

Tapi kan orang boleh punya pendapat yang berbeda selama pendapatnya sejalan dengan pemerintah. “Dia kan cuma pengarang agak terlalu lama dan terlalu keras terhadap pemerintah,” Savitri menerangkan.

Buku yang semula adalah disertasinya ini tak hanya berkutat pada biografi Pram, tetapi hubungan antara dunia nyata dengan dunia fiksi. “Kurang lebih buku ini tentang biografinya, penulisannya dan debat sastranya,” kata Savitri.

Sastrawan dan kritikus film Indonesia, Seno Gumira Ajidarma mengatakan, buku tersebut menarik untuk dibaca. Apalagi, sosok Pram terkenal dengan keberaniannya. “Belum saya bongkar isi buku itu, tapi saya kira kondisi sosial yang membentuk bayangan-bayangan Pram akan kondisi politik dan ekonomi saat itu bahwa sistem yang diterapkan itu salah,” ujarnya.

Menurut Seno, Pram itu sangat patriotis dan berusaha jujur lewat karyanya tersebut. Ini karena ia ingin mencoba menjadi manusia yang berusaha aktual.

Memang membaca buku ini membuat miris terhadap nasib Pram. Dia memang keras dan berpikir sangat serius. Salahnya, dia memakai bahasa. Itu yang menjadi risikonya. “Tapi, risikonya itu yang mempertahankan takhtanya,” tuturnya. (CR-20)

Belajar dari Kiai Musyaffa

Belajar dari Kiai Musyaffa

Pondok Pesantren Nurul Hikmah terletak di Bintoro Demak, sepuluh meter dari
makam Sultan Fatah, tujuh puluh lima meter dari Masjid Demak. Melangkahkan
kaki di pesantren ini pada bulan puasa, kita segera disambut dengan alunan
gembremeng Al-Qur’an dari para santri yang mengaji di setiap sudut pondok.

Suasana itu biasa, tapi di Nurul Hikmah, gembremeng Al-Qur’an itu langsung
membawa ingatan pada almarhum Kiai Musyaffa, sosok Kiai yang sangat
mencintai Al-Qur’an dan sholawat.

Di sinilah, di tiap ujung pesantren ini, ia menanamkan pada santri dan
putera puterinya kecintaan terhadap kitab suci dan sholawat kepada Nabi. Di
sinilah Kiai Musyaffa menanamkan halusnya rasa, halusnya budi pekerti,
akhlak mulia pada santri dan putera-puterinya.

Dan di sinilah juga KH. Abdurrahman Wahid almarhum sering mampir bila
sedang beredar di sekitar Demak.

Kecintaan Kiai Musyaffa (wafat 2009), yang aktif menjadi pengurus syuriyah
PWNU Jawa Tengah selama hidupnya, terhadap Al-Qur’an dan sholawat sebagai
satu kesatuan tidak diragukan lagi. Ia adalah pengamal Al-Qur’an dan
sholawat yang sangat istiqamah. Karena kecintaannya yang mendalam terhadap
sholawat sepanjang hidupnya tidak aneh ia pun diantar ke liang lahat
menghadap kehadirat Allah dengan diiringi getar gemuruh sholawat dari
ribuan pelayatnya.

Menjejakkan hati di Pondok Pesantren Nurul hikmah seperti berjalan dalam
mimpi, antara misteri dan kenyataan, tentang nyatanya kekuatan sholawat
dalam hidup manusia. Ada rasa damai di hati mengingat beliau seperti yang
dirasakan para jamaah beliau mendengarkan merdu suara beliau ketika membaca
ayat-ayat Tuhan.

Ia dimakamkan di makam Ratu Sentono, yang terletak di Masjid Demak. Di sini
pula Mbah Kiai Ahmad Malik, orang tua Kiai Musyaffa, pendahulu di Nurul
Hikmah, dimakamkan. Konon, menurut masyarakat sekitar, di makam ini pula
Baru Klinting itu disemayamkan. Tidak jauh dari Masjid Demak, sepuluh meter
dari makam Sultan Fatah. Dengan demikian, Pondok Pesantren Nurul Hikmah
dikelilingi legenda-legenda kebesaran Demak, sebagai salah satu pusat Islam
terpenting di Indonesia.

Letaknya yang bersebelahan dengan Kantor Bupati Demak juga menjadikan Nurul
Hikmah dekat dengan pusat-pusat kekuasaan Demak modern. Lalu lintas manusia
yang berziarah pada makam Sultan Fatah dan kesibukan Kabupaten memberi
warna tersendiri pada Ramadhan di Nurul Hikmah, dengan irama yang harmonis
antara kebudayaan dan agama, modernitas dan tradisi.

Kiai Musyaffa dikenal sangat mencintai dan menghormati gurunya. Orang-orang
terdekat, santri, dan masyarakat umum mengenal Kiai Musyaffa sebagai orang
yang mencintai ulama. “Beliau sangat nurut apa yang didawuhkan guru-guru
beliau” kata ustadz Shofwan, salah satu muridnya.

Diceritakan, ia menyebut-nyebut nama Mbah Dullah Salam, Mbah Kyai Arwani
Kudus, Mbah Ma’shum Lasem, dan Mbah Bisri Rembang, dimana ia pernah
menuntut ilmu, dengan penuh takdzim.

Kiai Musyaffa juga pernah nyantri di Al-Fattah Demak dan Payaman magelang.
Ia dikenal sebagai “santri kelana”, pindah dari satu pondok ke pondok
lainnya. Ketika ia mulai dianggap besar di satu pondok, misalnya dengan
dijadikan pengurus, beliau memilih “menjadi anak kecil lagi” dengan masuk
ke pesantren yang baru, agar diperlakukan sebagai santri baru.

Dikenal sebagai pembaca Al-Qur’an yang dikagumi, Kiai Musyaffa dikaruniai
Allah dengan suara yang sangat indah. Keindahan suaranya itu bisa dikatakan
melembutkan hati yang keras, meredakan amarah dan menanamkan sabar dalam
hati pendengarnya.

Ia juga mempunyai cara yang khas mengajarkan Al-Qur’an. Antara lain, ia
mengupas ayat-ayat tertentu yang harus menjadi pegangan dalam hidup agar
jiwa menjadi kuat, tidak gampang menyerah pada keadaan, sehingga ayat
menjadi penguat jiwa bagi para pendengarnya.

Al-Qur’an menjadi penyemangat, kabar gembira dan kekuatan ikhlas sungguh
nyata di tangan Kiai Musyaffa.

Dan walaupun sosoknya yang lembut, tapi ia dikenal sangat keras dalam
mengajarkan Al-Qur’an. Misalnya, ngaji tahiyyat dan al-Fatihah saja, bisa
satu bulan lebih, seperti yang dilakukan gurunya, Mbah Arwani Kudus. “wong
mbiyen menawi mulang qur’an, wonten salah sitik mawon dikon mbolan mbaleni
nganti sak lanyahipun kuwatir kedarung kulino salah,” terang Gus Fahmi.

Kyai Musyaffa juga sangat keras dalam menerapkan masalah agama di
lingkungannya. “Bapak adalah figur yang keras tanpa kompromi dalam masalah
shalat berjamaah, ngaji dan menerapkan hukum syar’i di lingkungan sanak
keluarga. Dulu kami sering merasa tertekan, sekarang ini kami baru sadar
bahwa kecintaannya kepada kami adalah dunia akhirat,” ungkap Gus Fahmi,
salah seorang putranya.

Kegiatan puasa ini di Pesantren Nurul Hikmah adalah mengaji Al-Qur’an
setelah subuh, mengaji Qososul Quran dan Washiyatul Musthofa setelah
dhuhur, Matan Abi Jamrah dan Tsalatsu Rosail setelah ashar, tadarus setelah
tarawih dan mengaji tasfsir Yasiin setelah tadarus.

Dalam ngaji Al-Qur’an, para santri maju satu demi satu sesuai ajanannya.
Sedangkan dalam mengaji santri senior mendengarkan bacaan kitab dari sang
kiai. Kini kepemimpinan Pesantren Nurul hikmah dipimpin oleh
putra-putranya: Gus Abdul Aziz, Gus Ali, Gus Fahmi, Mbak Ida Nursa’adah dan
Mbak Nurist Surayya.

Santri Nurul Hikmah tidak hanya ngaji kitab tapi juga belajar teknologi.
Santri belajar ngrakit komputer, desain, dan lain-lain. Pesantren akses
internet full dan akses komputer disediakan secara gratis. Dengan demikian
santri banyak kesempatan akses dunia luar. Tidak lagi seperti katak dalam
tempurung. Tidak tepat lagi santri juga di stereotipkan kuno dan kolot.
Akses internet adalah kesempatan untuk update. Mengetahui apa yang terjadi
di dunia.

Mbah Kiai Musyaffa semasa hidupnya adalah Imam Besar Masjid Demak. Ia juga
mengaji tafsir di Masjid paling bersejarah di tanah jawa itu. Kini
putera-puteranya juga kedapuk meneruskan tugas sang Ayah. Gus Abdul Aziz
meneruskan mengaji tafsir dan Gus Fahmi menjadi imam shalat rowatib. Selama
puasa, Gus Abdul Aziz mengaji tafsir setelah shalat ashar di serambi Masjid
Demak. Di luar puasa pengajian tafsir itu hanya dilakukan pada Jumat pagi.
Jamaahnya adalah masyarakat sekitar.

Akhirnya, apa yang bisa kita pelajari dari Mbah Kiai Musyaffa dan Pesantren
Nurul hikmah bagi peradaban Islam modern: banyak yang membaca Al-Qur’an,
namun tidak banyak yang membaca Al-Qur’an dengan cinta, banyak yang membaca
sholawat, namun tidak banyak yang membaca sholawat dengan cinta. Banyak
yang mengerti kebenaran tapi tidak banyak yang menjalaninya sepenuh hati,
Banyak yang berilmu tapi tidak banyak yang tawadhu dan memuliakannya dengan
kemuliaan hati.

Saat-saat seperti itulah, kita perlu kembara hati ke Nurul Hikmah, belajar
banyak dari Mbah Kiai Musyaffa: kesederhanaannya, kemuliannya,
ketawadhuannya, perjuangannya, kecintaannya pada guru, kecintaannya pada
Rasul dan kecintaanya pada Allah. []****

*Yasir Alimi, Kontributor NU Online*


http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Sultan HB X usulkan pemetaan budaya Tionghoa

Sultan HB X usulkan pemetaan budaya Tionghoa

Kamis, 2 Februari 2012 22:30 WIB | 1183 Views

Yogyakarta (ANTARA News) – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengusulkan adanya pemetaan budaya Tionghoa di Indonesia untuk semakin memperkaya kebhinekaan budaya nusantara.

“Dalam berbagai tradisi yang ada, budaya Tionghoa justru tidak berbeda jauh dengan budaya masyarakat di Indonesia, salah satunya adalah budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat Jawa,” kata Sri Sultan Hamengku Buwobo (HB) X saat membuka Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) VII di Kampung Ketandan Yogyakarta, Kamis malam.

Sultan kemudian mencontohkan berbagai persamaan tradisi dari budaya Tionghoa dan budaya Jawa, di antaranya adalah membersihkan kubur, atau tradisi memberikan uang saat perayaan-perayaan tertentu kepada saudara.

Jika di masyarakat Tionghoa, tradisi memberikan uang tersebut dikenal dengan memberikan angpao saat perayaan Imlek, maka Sultan melanjutkan, di masyarakat Jawa, tradisi tersebut muncul saat perayaan Idul Fitri.

Ia mengatakan, sebuah kebudayaan besar biasanya memiliki subkultur, sehingga budaya Tionghoa sejatinya adalah sub kultur dari budaya nusantara dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari budaya Bangsa Indonesia.

“Ini juga sesuai dengan tema utama dalam pelaksanaan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ketujuh, yaitu mengukuhkan kebhinekaan,” katanya.

Sultan juga mengatakan, selain budaya dan tradisi yang terus berkembang dan bertahan secara mandiri, budaya Jawa dan Tionghoa juga mengalami akulturasi yang unik dan membumi, sehingga menghasilkan berbagai kesenian dan kuliner yang unik.

“Saya pun kembali menantang seniman untuk menggarap karya cipta baru di bidang seni untuk memperkaya khasanah budaya Yogyakarta, tetapi harus disertai integrasi sosial sehingga dinding pemisah itu terbuka,” katanya.

Sementara itu, Sultan juga menyambut baik penyelenggaraan PBTY yang telah rutin dilakukan setiap tahun sejak tujuh tahun terakhir.

“Harapannya, penyelenggaraan setiap tahun mengalami kemajuan sehingga menjadi hiburan untuk masyarakat,” katanya.

Ketua Umum PBTY VII Tri Kirana Muslidatun mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk menyambut cap go meh yang dirayakan 15 hari setelah Imlek.

“Kegiatan ini sudah menjadi agenda tahunan di Yogyakarta. Kegiatan ini untuk menunjukkan kekayaan budaya di Yogyakarta yang guyub dan rukun serta semarak,” katanya.

Selain untuk merayakan tradisi Imlek, Tri Kirana juga menyebut, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengenalkan budaya Tionghoa sebagai salah satu aset budaya bangsa.

Sejumlah kegiatan yang akan digelar selama lima hari penyelenggaraan PBTY, 2-6 Februari di Jalan Ketandan, tersebut di antaranya pertunjukan seni, kuliner dan puncaknya adalah Festival Naga Barongsai pada Senin (6/2).
(U.E013/D009)Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Belajar Pantang Menyerah dari Negeri Sakura

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/belajar-pantang-menyerah-dari-negeri-sakura/

30.01.2012 13:31

Belajar Pantang Menyerah dari Negeri Sakura

Penulis : Wahyu Dramastuti

 Tahun ini bunga sakura mekar tepat pada waktunya. Masih indah seperti biasanya.

Meskipun kali ini tidak ada acara hanami, acara rutin untuk melihat keindahan bunga sakura yang sedang mekar; biasanya dilakukan sambil pesta makan minum di bawah pohon sakura bersama keluarga, saudara, kolega kerja, dan teman.

Masing-masing membawa bento, bekal makanan atau beragam camilan ringan. Tahun ini tahun yang berbeda dengan sebelumnya. Masih tersisa guratan duka di wajah rakyat Jepang. Bunga sakura pun terlewatkan begitu saja. Banyak acara festival hanami mendadak dibatalkan di berbagai kota di Jepang.

Aku masih teringat Takehara Tomoko. “Di manakah Tomoko? Sudah hampir satu bulan, masih juga tak terdengar kabarnya,” jeritku dalam hati.

Inilah sepenggal cerita Hani Yamashita, yang mengisahkan hari-hari dukanya mengalami bencana gempa bumi 8,9 skala Richter dan tsunami lebih dari sepuluh meter pada 11 Maret 2011 yang menghantam tujuh provinsi di Jepang.

Sampai hari ini Hani masih berharap bertemu sahabatnya, Takehara Tomoko, yang pada 11 Maret itu pergi ke Kota Sendai, Miyagi, padahal pusat gempa ada di prefektur Miyagi.

Hani adalah ibu dua anak, warga Yogyakarta yang mengikuti suaminya menetap di Jepang, yang kemudian menjadi relawan membantu para korban tsunami.

Dia menuliskan kisah ini bersama Junanto Herdiawan, analis ekonomi yang bertugas di Tokyo, Jepang dalam sebuah buku berjudul Japan Aftershock, Kisah-kisah Berani Menghadapi Tsunami, yang diluncurkan, Sabtu (28/1), di Jakarta.

Satu hikmah yang patut dicontoh oleh bangsa Indonesia – yang bisa dipelajari dari rakyat Jepang – adalah hidup mandiri tanpa mengeluh, dan gotong royong membantu sesama dengan hati tulus. Apalagi, geografis Indonesia sama dengan Jepang, terdiri dari pulau-pulau dan terletak di daerah rawan gempa.

Seperti pesan Tomoko berulang kali sebelumnya kepada Hani, “Hidup ini memang harus berjuang. Hani, sesusah apa pun kondisi kita, kita harus berjuang untuk melakukan hal yang terbaik. Jangan pernah putus asa. Kita boleh kehilangan segalanya, tapi tidak boleh kehilangan semangat dan harapan.” Hani-chan, ganbatte-ne (ayo berusaha yang terbaik), hani-chan… motto ganbare, berusahalah yang lebih keras lagi.

Semangat ini terus digencarkan setelah tsunami itu. Seorang profesor di bidang ekonomi sering muncul di TV untuk memberikan solusi hemat segalanya bagi warga Jepang. Hemat listrik pun dipatuhi seluruh rumah tangga, termasuk anak-anak yang menghentikan bermain nintendo.

“Keluarga dan teman-teman di Indonesia menyuruhku segera balik ke kampung halaman, Yogya,” kata Hani kepada SH. Apalagi muncul kesimpangsiuran informasi mengenai reaktor nuklir Fukushima Daiichi.

Namun ternyata masyarakat Jepang percaya akan kredibilitas pemerintah Jepang, sehingga mereka merasa tenang, tidak panik berlebihan, tapi justru saling menguatkan, bahkan tidak ada pencurian dan penjarahan.

Hal ini membuat hati Hani menjadi tegar. “Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, korban bencana alam yang kehilangan segalanya pun masih sanggup bertahan hidup. Tidak seharusnya aku kalah semangat dengan mereka,” begitu tekadnya, kemudian memilih tetap tinggal di Jepang untuk menjadi relawan menolong para korban, dengan bidang tugas menyortir bantuan.

Pakaian layak pakai yang disumbangkan bagi para korban, misalnya, harus benar-benar dipilih yang utuh tak bercacat. Bagaimanapun, korban adalah manusia yang patut dihormati. Sementara itu, menjadi relawan harus rela merogoh kocek sendiri untuk transportasi dan perbekalan. Pantang bagi mereka untuk meminta ongkos kepada korban maupun pemerintah.

Media Massa

Hani juga menyaksikan peranan media massa sangat penting untuk membangkitkan spirit masyarakat. Tidak ada tayangan korban meninggal dunia atau luka parah. Yang dimunculkan justru kisah-kisah nyata dari korban selamat dan perjuangannya di lokasi bencana.

Yang terlihat di layar TV hanya gedung-gedung yang ambruk, rumah penduduk yang tersapu tsunami, tetapi tanpa diiringi lagu yang mendayu-dayu yang justru memicu kesedihan yang berlarut-larut.

Sebaliknya, pemberitaan media massa sarat informasi seperti peringatan pemerintah akan gempa susulan, dan imbauan kepada masyarakat agar menghemat listrik, serta cara-cara menghadapi bencana alam dan akses telepon ke pusat bencana yang bisa dihubungi 24 jam nonstop.

Pemerintah bahkan “membeli” semua iklan di media massa untuk hari-hari pertama pascabencana. Banyak radio yang sering memutar lagu pembangkit semangat seperti Makenaide yang artinya jangan menyerah kalah.

Namun, pemerintah juga gencar mengajarkan arti gempa bumi, simulasi gempa, dan cara-cara menghadapinya. Di setiap prefektur di Jepang, ada 47 prefektur, tersedia tempat belajar tentang bencana. Anak-anak sejak dini diajak belajar langsung di Fire Department (Dinas Kebakaran). Materinya disesuaikan dengan umur anak.

Diajarkan simulasi sederhana seperti melindungi bagian kepala, berlindung di bawah meja, lalu setelah gempa mereka berjalan berbaris secara teratur keluar dari ruangan. Dalam satu ajaran, rutin diadakan 2-3 kali simulasi gempa yang melibatkan seluruh sekolah. Ada pula simulasi rutin tanggap bahaya kebakaran dan badai.

Media massa juga rutin menyosialisasikan panduan mengenai bencana alam. Memakai bahasa sederhana yang mudah dipahami, tidak menggunakan istilah-istilah asing. Dalam buku panduan dijelaskan bahwa setiap keluarga harus menyiapkan ransel serbaguna. Satu ransel diisi air mineral dan obat-obatan. Satu ransel berisi pakaian kering, radio, senter, baterai pengganti, makanan kering atau makanan kaleng, uang tunai, dan peluit.

Di bawah tempat tidur harus disiapkan sepatu bersih, yang gunanya untuk melindungi kaki dari pecahan kaca dan lain-lain pada saat bencana; juga wajib menyimpan sepeda di halaman rumah. Anak-anak pun diajar untuk mengetahui lokasi pengungsian terdekat.

Namun, pelajaran lain yang sangat berharga adalah, kebersamaan antara pemerintah dan rakyatnya. Tidak ada bendera partai politik di lokasi bencana, tidak ada cela dari pihak oposisi.

Semua bahu-membahu demi kemanusiaan. Apakah ada yang buruk dari semua ini? Mari, Indonesia, kita belajar dari spirit bangsa Jepang! Mou ikkai gambarimasu kore kara mata hajimarimasu, sekali lagi berjuang sekuat tenaga. Mulai saat ini, kembali menata kehidupan.

Two cultures, six ‘killer apps,’ one divide

Two cultures, six ‘killer apps,’ one divide

Emil O. Kleden <emil.kleden@cbn.net.id>,in: adatlist@yahoogroups.com ,Wednesday, 1 February 2012, 15:30

 

Terima kasih Rukka untuk kiriman ini. Ini bagus untuk jadi bahan refleksi
dalam melakukan advokasi: Apakah kita sedang menguatkan community’s
paradigm, ataukah kita sedang mempromosikan paradigm shift; ataukah kita
bagian dari hegemonic paradigm? Temuan fisika bahwa waktu adalah sebuah
benda riil yang dapat mulur atau mungkret; dan ruang adalah juga benda yang
dapat melengkung, melipat, membentang, maupun bergulung nampaknya lebih
sesuai dengan pandangan-pandangan indigenous peoples tentang alam ketimbang
pengertian kita yang terjebak dalam kerangka tiga dimensi saja.
Pandangan indigenous peoples tentang ‘daya hidup’ yang melingkupi seluruh
alam semesta juga lebih sesuai dengan temuan-temuan terkini dalam biologi
dan kedokteran tentang ‘keajaiban daya hidup’ yang memang tak bisa
direproduksi sampai kini. Juga komentar-komentar sejumlah chef di TV yang
mengatakan bahwa bumbu terbaik adalah “keikhlasan hati” juga lebih cocok
dengan indigenous paradigm tentang relasi antar manusia ketimbang prinsip
yang dianut sekian ribu perusahaan catering di hotel-hotel. Sebetulnya
perdebatan antara libertarian dan komunitarian di Amerika juga gak jauh-jauh
amat dari persoalan ‘contested paradigms’ ini.

emil

http://www.lfpress.com/comment/2012/01/27/19305091.html

At this week’s summit meeting between First Nations chiefs and the prime
minister of the rest of Canada, the two solitudes talked past one another.
Grand Chief Shawn Atleo spoke of another kind of relationship, one informed
by an aboriginal understanding of things. He even brought the wampum belt
agreements of the 1700s, made long before the Indian Act and residential
schools would corrupt the future.
The prime minister spoke respectfully and hopefully of “shared goals and
principles” and giving aboriginal people “the tools they need . . . and
allow them to move forward.” But those words are rooted in a Western
understanding of how things ought to be done. They mean different things to
people who are different.
In 1805, Red Jacket, the Seneca orator and chief, said, to a New England
missionary, “We have a different understanding. To you the Creator has given
the Book, to us he has given the land.”
He was telling the man, politely, what to do with his theology. But he was
also saying, “if you really want to understand us you have to step outside
your Western way of thinking and look at the world in an entirely different
way.”
Thomas Kuhn, the scientist and philosopher and author of The Structure of
Scientific Revolutions, calls this a paradigm shift. His best example is the
shift in understanding of our solar system from the Ptolemaic to the
Copernican — from the Earth at the centre, to the sun at the centre. That
shift, like most paradigm shifts, was mightily resisted. Galileo, despite
his telescopic evidence supporting Copernicus, was hauled up before the
Inquisition.
People don’t like to be told their view of the world is wrong. Look at the
hoops the CEOs of Goldman Sachs and AIG jumped through, in the face of
evidence of their idiocy, to hold on to their view that they were actually
contrib

Tokoh Nasional Kita Beda Kata dan Perbuatan!

Pidato Kebudayaan
Jimly:
 
Tokoh Nasional Kita Beda Kata dan Perbuatan!
Imanuel More | Latief | Selasa, 31 Januari 2012 | 00:38 WIB
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Jimly Asshiddiqie

JAKARTA, KOMPAS.com — Jimly Asshidiqie menilai positif pidato kebudayaan yang disampaikan mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Ia menilai, kepribadian tokoh oposisi negeri jiran itu bisa menjadi contoh bagi tokoh-tokoh pemerintahan dan politik Indonesia dalam hal menyatukan kata dan perbuatan.

Karena dia bicara hanya dengan pengetahuan, pengalaman, dan nuraninya. Ini contoh yang baik untuk kita karena tokoh kita yang banyak bicara dengan pengetahuannya, tidak dengan kepribadiannya.
– Jimly Asshidiqie

“Bagus. Seperti biasa karena dia (Anwar) bicara hanya dengan pengetahuan, pengalaman, dan nuraninya. Ini contoh yang baik untuk kita karena tokoh kita yang banyak bicara dengan pengetahuannya, tidak dengan kepribadiannya,” kata Jimly, menanggapi pidato Anwar Ibrahim di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (30/1/2012) malam.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai, banyak negarawan dan politisi Tanah Air yang bisa berbicara dengan indah, tetapi tidak keluar dari nurani dan kepribadian. Ucapan “indah” mereka juga kerap tidak berpijak dari pengalaman pribadi. Alhasil, yang terlihat adalah kata-kata manis tanpa perbuatan dan keteladanan sepadan.

“Ini sebagai contoh agar tokoh kita seperti itu karena dia (Anwar) bicara lengkap dengan pengalaman, pengetahuan, dan keyakinan, serta bicara dengan dirinya,” lanjut Jimly.

Ia juga tidak menilai negatif paparan Anwar mengenai korupsi di Indonesia. Jimly justru berpandangan, Anwar banyak menarik pembelajaran dari perkembangan sosial-politik Indonesia. Anwar ingin mengusung gagasan reformasi dan nilai-nilai demokratis yang telah berkembang di Indonesia.

“Dia menjadikan Indonesia sebagai model yang dijadikan contoh inpirasi untuk membangkitkan semangat rakyat Melayu untuk berubah dengan keyakinan baru. Jadi, transformasi politik Indonesia menjadi contoh penting untuk perubahan dunia awal abad ini, benar itu. Tadi itu bukan kritik untuk Indonesia, tapi kebetulan saja, ada yang mirip-mirip dan cocok sama kita,” tanggap Jimly.

Dalam pidato kebudayaannya, Anwar Ibrahim menyinggung soal tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia. Salah satu akar masalah yang diulas Anwar terkait rendahnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Hal tersebut memungkinkan budaya KKN bertumbuh luas.

Adapun kehadiran Anwar Ibrahim di TIM adalah untuk memberikan Pidato Kebudayaan yang bertemakan “Kepemimpinan dalam Dinamika Perubahan Ekonomi Politik”. Selain di Jakarta, ia juga akan memenuhi undangan Institut Teknologi Bandung (ITB).

 

Pidato Kebudayaan
Pidato Anwar Ibrahim Soroti KKN di Indonesia
Imanuel More | Latief | Selasa, 31 Januari 2012 | 05:03 WIB
AFP Anwar Ibrahim

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menilai, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia banyak dipengaruhi oleh belum adanya keterbukaan pemerintah dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa. Anwar mengatakan, salah satu kendala dalam kehidupan bernegara di Indonesia adalah masih minimnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Isunya bukan pemerintah yang memberikan subsidi, bukan itu diberikan kepada siapa. Tapi, apa hak pemerintah memilih orang tanpa tender.
– Anwar Ibrahim

Demikian disampaikan Anwar Ibrahim dalam pidato kebudayaan di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (30/1/2012) malam tadi. Anwar memang mengakui adanya kemajuan Indonesia pascareformasi. Namun, minimnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan masih menjadi masalah besar bagi Indonesia.

“Isunya, bukan pemerintah yang memberikan subsidi, bukan itu diberikan kepada siapa, tapi, apa hak pemerintah memilih orang tanpa tender, dan tanpa memberikan yang terbaik untuk rakyat? Apa dasar perjanjiannya? Yang tahu hanya beberapa orang, dia dan istrinya,” ujar Anwar, yang saat ini lebih dikenal sebagai tokoh oposisi di negerinya.

Pria yang mengaku selalu mengikuti perkembangan dan beragam informasi terakhir dari Indonesia ini menilai, masalah transparansi adalah isu yang akan terus menguat dan bisa berdampak luas. Pasalnya, Indonesia sering menyebut diri sebagai negara demokratis dan menjunjung kebebasan. Namun, dampak negatifnya bisa terjadi seandainya keterbukaan tata kelola ini tidak segera diperbaiki.

Anwar juga berpesan kepada Pemerintah Indonesia untuk kembali ke jalur yang diagendakan saat reformasi digulirkan. Ia bilang, reformasi harus dapat memberikan rasa keadilan bagi rakyat. Reformasi juga perlu dipandu oleh akhlak dan moralitas.

“Indonesia di era reformasi, apa yang dijanjikan? Keadilan bagi rakyat tercakup bidang politik,” ujarnya.

Untuk itu, Anwar menilai penting adanya pedoman yang menuntun orientasi pemerintahan pascareformasi. Pedoman dan panduan tersebut haruslah membumi atau sesuai dengan kenyataan hidup berbangsa.

Adapun kehadiran Anwar Ibrahim di TIM untuk memberikan pidato kebudayaan bertemakan “Kepemimpinan dalam Dinamika Perubahan Ekonomi Politik”. Selain di Jakarta, ia juga dijadwalkan hadir memenuhi undangan Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia membantah bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk meminta dukungan menghadapi Pemilu Malaysia 2013.

Memelihara Republik, Mengaktifkan Akal Sehat

Memelihara Republik, Mengaktifkan Akal Sehat
*Rocky Gerung

in:dikbud@yahoogroups.com , Tuesday, 31 January 2012, 16:44

I
Indonesia hari-hari ini…
Ada konvoi pemuda beringas berkeliling kota menebar moral.
Ada anak muda memetik dawai mengelilingi dunia mengukir prestasi.
Ada fatwa penyair tua sepanjang hari membenci tubuh.
Ada pelajar menggondol medali biologi di pentas dunia berkali-kali.
Ada lumpur pebisnis dibersihkan negara dengan pajak rakyat.
Ada perempuan desa menembus bukit menyalurkan air bersih dengan tangannya sendiri.
Ada koruptor diusung partai jadi pahlawan.
Ada relawan bergegas ke medan bencana tanpa menyewa wartawan.

Kita seperti hidup dalam dua Republik: Republic of Fear dan Republic of Hope. Akal sehat kita tentu menghendaki perwujudan Republic of Hope itu, secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.  Tetapi nampaknya,  penguasa politik lebih memilih memelihara Republic of Fear, karena di situlah statistik Pemilu dipertaruhkan. Kemajemukan hanya diucapkan di dalam pidato, selebihnya adalah tukar-tambah kepentingan yang diatur para broker. Hak Asasi Manusia dipromosikan ke mancanegara, tetapi kejahatan kemanusiaan di dalam negeri, diputihkan untuk modal Pemilu. Toleransi dihimbaukan ke seluruh rakyat, tetapi ketegasan tidak hendak dilaksanakan. Mengapung diatas bara sosial itu, sambil membayangkan siasat politik suksesi, adalah agenda harian elit politik hari-hari ini.

Politik tidak diselenggarakan di ruang publik, tetapi ditransaksikan secara personal. Tukar tambah kekuasaan berlangsung bukan atas dasar kalkulasi ideologis, tetapi semata-mata karena oportunisme individual. Di layar nasional, politik elit tampil dalam bentuknya yang paling dangkal: jual-beli di tempat! Tidak ada sedikitpun upaya “sofistikasi” untuk sekedar memperlihatkan sifat “elitis” dari percaloan politik itu. Dengan wajah standar, para koruptor menatap kamera, karena yakin bahwa putusan hakim dapat dibatalkan oleh kekuasaan, bila menolak ditukar saham. Dan sang hakim (juga jaksa dan polisi) memang mengkondisikan sebuah keputusan yang transaksional. Kepentingan bertemu kepentingan, keinginan bersua kebutuhan.
Di layar lokal, politik bahkan sudah diresmikan sebagai urusan “uang tunai”. Seorang calon  kepala daerah sudah mengijonkan proyek-proyek  APBD kepada para pemodal, bahkan sebelum ia mencalonkan diri dalam Pilkada.  Struktur APBD daerah umumnya condong membengkak pada sisi pegeluaran rutin pejabat dan birokrasi ketimbang pada sisi pengeluaran pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Maka sangat mudah memahami bahwa “human development index” kita tetap rendah karena biaya renovasi kamar mandi bupati lebih didahulukan  ketimbang membangun puskesmas.  Bahkan antisipasi terhadap kemungkinan sang kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, juga sudah dipikirkan. Maka berbondong-bondonglah para kepala daerah bermasalah itu hijrah dari partai asalnya, masuk ke partai penguasa. Tentu itu bukan transfer politik gratisan. Tadah-menadah politik sudah menjadi subkultur politik nasional. Sekali lagi: kepentingan bertemu kepentingan, kemauan bersua kebutuhan.
Dalam perjanjian konstitusional negara dengan warganegara, keadilan dan keamanan dijadikan agunan untuk menetapkan kewajiban timbal balik. Karena itu, bila saudara membayar pajak, maka saudara berhak memperoleh sistem politik yang memungkinkan keadilan itu diwujudkan. Bila saya patuh pada hukum, maka saya berhak menerima rasa aman dari negara. Tetapi urusan inilah yang kini amat jauh dari harapan publik. Para perusak hukum justeru dilindungi negara. Para pengemplang pajak, justeru dirangkul negara. Dan dalam urusan sistem politik, kita berhadapan dengan persekongkolan politik kartel yang memonopoli distribusi sumber daya politik dan ekonomi. Bahkan oligarki kekuasaan yang sesungguhnya,  hanya melibatkan dua-tiga tokoh kunci yang saling menyogok, saling tergantung, dan saling mengintai. Politik menjadi kegiatan personal dari segelintir elit yang terjebak dalam skenario yang saling mengunci, karena masing-masing terlibat dalam persekutuan pasar gelap kekuasaan pada waktu Pemilu.
Ketergantungan politik pada uang-lah yang menerangkan persekongkolan itu. Pertaruhan ini tidak ada hubungannya dengan politik ideologi, karena relasi personal telah menyelesaikan persaingan ideologi. Relasi itu tumbuh karena pelembagaan politik tidak berlangsung. Artinya, sistem kepartaian modern dan sistem parlemen kita tidak tumbuh di dalam kebutuhan untuk membudayakan demokrasi, tetapi lebih karena kepentingan elitis individual. Pemahaman tentang dalil-dalil bernegara tidak diajarkan di dalam partai politik. Etika publik bukan merupakan prinsip politik parlemen. Bahwa seolah-olah ada kesibukan mengurus rakyat, itu hanya tampil dalam upaya mempertahankan kursi politik individual, dan bukan karena kesadaran untuk memberi pendidikan politik pada rakyat. Parlemen adalah kebun bunga rakyat, tetapi rakyat lebih melihatnya sebagai sarang ular. Tanpa gagasan, minim pengetahuan, parlemen terus menjadi sasaran olok-olok publik. Tetapi tanpa peduli, minim etika, parlemen terus menjalankan dua pekerjaan utamanya: korupsi dan arogansi.
Defisit akal di parlemen adalah sebab dari defisit etika. Arogansi kepejabatan digunakan untuk menutupi defisit akal. Maka berlangsunglah fenomena ini: sang politisi yang sebelumnya menjadi pengemis suara rakyat pada waktu Pemilu, kini menyatakan diri sebagai pemilik kedaulatan. Seperti anjing yang menggonggongi tuannya, politisi memutus hubungan historisnya dengan rakyat, dan mulai berpikir menjadi pengemis baru. Kali ini, bukan pada rakyat, tetapi pada kekuasaan eksekutif. Faktor inilah yang menerangkan mengapa oposisi tidak dapat bekerja dalam sistem politik kita. Tukar tambah kepentingan antara eksekutif dan legislatif bahkan berlangsung sampai urusan “titik dan koma” suatu rancangan undang-undang. Transaksi itu sering tidak ada kaitannya dengan soal-soal ideologis, karena memang motif koruptiflah yang bekerja di bawah meja-meja sidang.
Asal-usul politik koruptif ini terkait dengan tidak adanya kurikulum “kewarganegaraan” dalam semua jenjang pendidikan nasional. Sistem pendidikan kita tidak mengorientasikan murid pada kehidupan publik. Konsep “masyarakat” di dalam kurikulum sekolah tidak diajarkan sebagai “tanggung jawab merawat hidup bersama”, tetapi lebih sebagai kumpulan ajaran moral komunal yang pertanggungjawabannya diberikan nanti di akhirat. Konsep “etika publik” tidak diajarkan sebagai keutamaan kehidupan “bermasyarakat”.
Memang, amandemen konstitusi tentang tujuan pendidikan nasional bahkan lebih mengutamakan pendidikan “akhlak” ketimbang “akal”. Konsekwensinya terhadap kehidupan Republik sangatlah berbahaya, karena warganegara tidak dibiasakan sejak dini untuk secara terbuka berargumen.  Sangatlah bertentangan misi pendidikan itu dengan imperatif konstitusi kita yang mewajibkan kita “melihat dunia” melalui “kecerdasan” dan “perdamaian”.  Sesungguhnya filsafat publik kita semakin merosot menjadi pandangan sempit dan picik, karena pertarungan kecerdasan di parlemen di dalam membela ide masyarakat bebas tidak dapat berlangsung. Pengetahuan dan pemahaman konseptual tentang ide Republik lebih banyak diucapkan dalam retorika “nasionalisme”, dan karena itu kedudukan primer konsep “warganegara” tidak cukup dipahami.
“Kewarganegaraan”  adalah ide tentang tanggung jawab warganegara lintas politik, lintas komunal. Realisasinya memerlukan pemahaman fundamental tentang etika parlementarian, yaitu bahwa “kedaulatan rakyat” tidak pernah diberikan pada “wakil rakyat”. Yang diberikan hanyalah kepentingan rakyat tentang satu isu yang secara spesifik didelegasikan pada “si wakil”, dan karena itu dapat ditarik kembali setiap lima tahun. Juga dalam tema ini kita pahami bahwa “kedaulatan rakyat” tidak sama dengan “mayoritarianisme”. Kedaulatan rakyat justeru difungsikan untuk mencegah demokrasi menjadi permainan politik golongan mayoritas. Itulah sebabnya kedaulatan rakyat tidak boleh dikuantifikasi dalam statistik atau dalam hasil Pemilu.
Defisit politik warganegara juga adalah akibat dari surplus politik feodal. Hari-hari ini hegemoni kultur politik feodal itu masuk dalam politik publik melalui langgam perpolitikan istana,  ketika “kesantunan” menyisihkan “kritisisme”. Dan kultur itu terpancar penuh dari bahasa tubuh Presiden. Prinsip yang berlaku adalah: kritik politik tidak boleh membuat kuping Presiden menjadi merah.
Feodalisme adalah sistem kekuasaan. Kita tentu tidak menemukannya lagi dalam masyarakat modern. Tetapi seorang penguasa dapat terus mengimajinasikan dirinya sebagai “raja”, “tuan”, “pembesar” dan sejenisnya, dan dengan kekuasaan itu ia menyelenggarakan pemerintahan. Kita justeru merasakan itu dalam kepemimpinan politik hari-hari ini, dalam diskursus bahasa tubuh, dalam idiom-idiom tatakrama, dalam simbol-simbol mistik, bahkan dalam politik angka keramat.
Di dalam kultur feodalistik, percakapan politik tidak mungkin berlangsung demokratis. Bukan saja karena ada hirarki kebenaran di dalam diskursus, tetapi bahkan diskursus itu sendiri harus menyesuaikan diri dengan “aturan politik feodal”, aturan yang tak terlihat namun berkekuasaan. Sangatlah aneh bila kita berupaya menyelenggarakan sebuah birokrasi yang rasional dan impersonal, tetapi mental politik yang mengalir dalam instalasi birokrasi kita masih mental feodal.
Konsolidasi demokrasi memang sudah tertinggal oleh akumulasi kekuasaan. Enersi yang pernah  kita himpun untuk menghentikan otoritarianisme, tidak lagi cukup untuk menggerakkan perubahan. Sebagian disebabkan oleh sifat politik reformasi yang amat “toleran”,  sehingga memungkinkan seorang jenderal pelanggar HAM duduk berdebat semeja dengan seorang aktivis HAM, mengevaluasi kondisi demokrasi.  Juga tidak aneh menyaksikan seorang tokoh terpidana korupsi menjadi narasumber sebuah talkshow yang membahas arah pembangunan nasional. Transisi yang amat toleran itu telah  meloloskan juga obsesi-obsesi politik komunalistik yang hendak mengatur ruang politik publik dengan hukum-hukum teokrasi. Di dalam keserbabolehan itulah kekuasaan politik hari-hari ini menarik keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi berdiri di atas politik uang dan politik ayat, kekuasaan itu kini tampak mulai kehilangan keseimbangan. Antara tergelicir ke dalam lumpur, atau tersesat di gurun pasir, kekuasaan itu tampak kelelahan untuk bertahan.


II
Tetapi Republik harus tetap berdiri…

Republik adalah ide minimal untuk menyelenggarakan keadilan, kesetaraan dan kemajemukan. Normativitas ini menuntut pekerjaan politik, pada dua lapis. Pertama, suatu imajinasi intelektual untuk merawat konsep “publik” pada kondisi sekulernya. Kedua, suatu perlawanan politik terhadap teokratisasi institusi-institusi publik. Artinya, ide republik hanya dapat terselenggara di dalam suatu usaha intelektual yang berkelanjutan, yaitu usaha mempertahankan kondisi perdebatan politik pada dataran duniawi, sosiologis dan historis. Usaha ini bukan dimaksudkan untuk meyakinkan kaum absolutis, melainkan untuk membantu mereka yang ragu-ragu karena kekurangan alat kalkulasi logis. Mereka yang “ragu-ragu” inilah sesungguhnya yang dapat “membiarkan” demokrasi dikuasai dan dikendalikan oleh politik absolutis. Golongan “ragu-ragu” ini bukan saja mengalami kecemasan di dalam membayangkan suatu masyarakat sekuler, tetapi juga tergoda membayangkan suatu “keuntungan moral” di dalam suatu politik teokratis. Gangguan akal sehat semacam inilah yang secara cepat dimanfaatkan oleh politik fundamentalisme untuk menebar hegemoni moral mayoritas.

Menerangkan politik sebagai urusan warganegara, sekaligus berarti mempertahankan argumen masyarakat sekuler. Di dalam Republik, status primer seseorang adalah sebagai warganegara (citizen). Ia tentu memiliki sejumlah status privat: agama, etnis, dll. Tetapi status privat tidak mungkin diajukan untuk mendukung argumentasi publik. Republik hanya berurusan dengan argumentasi publik. Keyakinan agama warganegara misalnya, bukanlah urusan negara. Negara tidak dapat diperalat untuk menjamin isi keyakinan itu. Negara hanya menjamin hak berkeyakinan itu, sebagai hak warganegara. Dan sebagai hak, setiap orang bebas mendeskripsikan preferensi religiusnya, sekaligus bebas untuk tidak menggunakannya. Kandungan moral agama bukan urusan negara. Tetapi bila kandungan itu melahirkan kriminalitas, maka negara menghukum atas dasar hukum publik, dan bukan melarang isi keyakinan itu. Batas itu harus dipegang secara teguh sebagai prinsip pendidikan politik publik. Dan prinsip itu harus diterangkan sejak dini pada murid sekolah, dipastikan dipahami oleh anggota partai politik, dan dijadikan diktum pejabat publik. Dengan cara itu kita tidak perlu lagi mendengar pejabat publik mengucapkan kebodohan karena memaksakan pandangan moral pribadinya terhadap soal publik. Di sini sekaligus perlu kita ingatkan bahwa para menteri adalah pembantu Presiden, dan bukan asisten Tuhan.

Keragu-raguan untuk menerima dan menjalankan konsekwensi politik dari ide Republik, terutama disebabkan oleh kepentingan politisasi kekuasaan terhadap kondisi antropologis bangsa ini. Bagaimanapun, simbol-simbol primordial tidak mungkin punah hanya oleh gerak ekonomi global, modernisasi dan kosmopolitanisme. Politik identitas telah menjadi reaksi logis dari kosmopolitanisme, tetapi pemanfaatan politiknyalah yang menjadi isu utama di negeri ini. Artinya, kondisi atropologis kita yang masih kuat berbasis pada paham-paham komunal, juteru dieksploitasi oleh kekuasaan untuk diperjualbelikan di dalam pasar politik. Maka sangatlah ironis ketika kita mengucapkan demokrasi sebagai pilihan sistem politik, pada saat yang sama kita sudah berencana memenangkan pemilu dengan peralatan-peralatan primordial, terutama agama.
Di dalam Republik, kita menyelenggarakan pluralisme. Artinya, kita bukan sekedar mengakui perbedaan pandangan hidup, tapi kita sendiri juga dapat berobah  pandangan hidup. Dalam pluralisme, kita tidak menyebut kebenaran itu “relatif”, melainkan “tentatif”. Karena itu selalu terbuka kesempatan untuk berselisih pendapat, agar kita bisa bercakap-cakap.
Kewarganegaraan adalah percakapan diantara mereka yang tidak fanatik. Republik adalah lokasi politik yang menampung semua proposal sekuler. Di sini kita harus pahami ide Republik bukan semata-mata sebagai instalasi politik teknis, tetapi sebagai struktur percakapan etis. Di dalam Republik, “suasana” percakapan publiklah yang lebih utama ketimbang fasilitas-fasilitas politiknya (partai, pengadilan, birokrasi).  Di dalam Republik-lah manusia menyelenggarakan dirinya sebagai “zoon politicon”, merundingkan kepentingan bersama, memutuskan keadilan dan mendistribusikan kebutuhan dasar. Proses ini mengandaikan kebebasan dan kesetaraan. Itulah sifat publik dari politik. Dengan kata lain, intervensi nilai-nilai personal ke dalam ruang publik tidak boleh terjadi. Nilai personal, pandangan moral komunal, harus dikonversi ke dalam tata bahasa politik publik bila ingin diajukan sebagai proposal publik. Artinya, keterbukaan dan kesetaraan di dalam Republik hanya mengandalkan diskursus rasio publik. Dan sifat diskursus itu adalah falibilis, bukan absolutis.
Kemajemukan dan “suasana Republik”, sesungguhnya telah kita miliki jauh sebelum Proklamasi diucapkan. Sumpah Pemuda adalah sumber enersi kemajemukan yang sesungguhnya. Pikiran politik di tahun 1928 itu menyadari sepenuhnya kondisi ideologis bangsa ini, kondisi yang potensial bagi konflik horisontal, dan karena itu para pemuda hanya bersepakat untuk tiga hal: satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Sumpah Pemuda tidak bersepakat demi soal-soal akhirat, tetapi demi urusan antar manusia di bumi, manusia yang beragam. Mereka bersumpah untuk sesuatu “yang sosiologis” (tanah, bangsa dan bahasa), karena paham bahwa “yang teologis” tidak mungkin dijadikan tali pengikat politik. Politik 1928, tidak terobsesi pada “sumpah keempat”: beragama satu. Kecerdasan itulah yang sesungguhnya hilang dari percakapan politik kita hari-hari ini. Sumpah Pemuda kini hanya diingat dalam tema “kebangsaan” yang bahkan disempitkan menjadi “keberagaman dan keberagamaan” (dan karena itu perayaannya cuma diisi oleh petuah dan pesan-pesan agamis). Padahal moral dan filsafat politiknya telah mendahului menyelesaikan pertikaian politik agama dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945.
Argumen ini harus kita ajukan untuk memastikan bahwa sumber kebudayaan modern dari ide republikanisme, sudah disediakan 17 tahun sebelum republik diproklamasikan. Artinya, ide republikanisme sudah dipelihara oleh “masyarakat sipil”, jauh sebelum diformalkan oleh “masyarakat politik” melalui konstitusi 1945. Bahkan obsesi untuk memberi warna “agamis” pada penyelenggaraan negara (melalui debat panjang di Konstituante), juga dibatalkan oleh kecerdasan kebangsaan modern, yaitu bahwa di dalam Republik, rakyatlah yang berdaulat, bukan Tuhan atau Raja. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan itu: “Negara berdasarkan Kedaulatan Rakyat”.
Ide Kedaulatan Rakyat ini memberi kita batas yang tegas tentang wilayah politik. Yaitu bahwa politik adalah transaksi sekuler dengan ukuran-ukuran rasional, empiris, dan historis. Bahwa bahasa politik adalah bahasa yang dapat diperlihatkan konsekwensinya “di sini dan sekarang”, bukan “nanti dan di sana”. Bahwa ukuran-ukuran moral harus tumbuh dari pertarungan gagasan-gagasan historis, bukan dari doktrin-doktrin metafisis. Bahwa warga negara hanya terikat pada ayat-ayat konstitusi, dan bukan pada ayat-ayat suci. Bahwa fakta adanya golongan mayoritas (dalam agama misalnya), hanyalah petunjuk demografis, yaitu untuk keperluan administrasi kependudukan dan bukan untuk  keunggulan kedudukan suatu kelompok terhadap yang lain. Di dalam demokrasi, identitas individu (agama, kelamin, pekerjaan), hanya dicatat sebagai data statistik, dan bukan alasan pembedaan warganegara.
Sangatlah berbahaya bila seseorang didefinisikan sebagai minoritas dalam agama atau preferensi seksual misalnya,  karena sekaligus ia akan menjadi warganegara kelas dua. Diskriminasi inilah yang harus kita perangi, karena ia menyebabkan permusuhan sosial atas alasan-alasan irasional. Misalnya, apakah karena seseorang tidak beragama, maka ia akan dikucilkan dan dilecehkan, atau bahkan dianiaya? Di dalam demokrasi, agama adalah hak. Artinya, ia boleh dipakai, boleh tidak. Negara tidak berhak memaksakan kewajiban beragama, karena hal itu melanggar kebebasan hati nurani. Agama adalah wilayah hati nurani. Kesucian keyakinan dan kejujuran ketakwaan seseorang hanya menjadi rahasia antara dia dan Tuhannya. Kemuliaan itulah yang harus dipisahkan dari kehidupan politik sehari-hari, karena di dalam demokrasi kita tidak mungkin menghakimi seseorang berdasarkan ukuran moral orang lain.  Sejauh preferensi moral dan religi seseorang tidak diterjemahkan menjadi tindakan kriminal, maka negara harus bertindak imparsial didalam melayani hak-hak sipil dan politiknya. Atas dasar itulah negara berkewajiban mengedarkan etika publik, yaitu pendidikan kewarganegaraan yang membiasakan warganegara hidup dalam politik kemajemukan.
Kedaulatan Rakyat berarti bahwa keputusan politik dipertengkarkan atas kebutuhan keadilan dan kesetaraan sosial warganegara, dan bukan atas ukuran-ukuran hirarki kesolehan dan kesucian sebuah umat. Asumsi kedaulatan rakyat adalah bahwa semua orang setara dalam kecerdasan dan kebebasan, dan karena itu keputusan politik harus diambil dalam ruang antisipasi kesalahan, dan bukan dalam ruang kebenaran doktrinal.
Di dalam republik, “kebenaran” disirkulasikan dengan pikiran, dan bukan dengan keyakinan. Itulah sebabnya “kebenaran” dapat dibatalkan dengan argumen, dan bukan dipertahankan dengan kekerasan. Spekulasi epistemologis bahwa “kebenaran” itu harus satu, dan karena itu politik harus menjadi absolut, pernah membawa politik kita ke dalam sistem otoriterisme. Dan bila sekarang “kebenaran” itu hendak dipaksakan kembali atas dasar spekulasi teologis, maka kita sungguh-sungguh sedang mengumpankan diri pada otoriterisme teokratis. Inilah cara pandang monolitik yang kini semakin meluas dalam kehidupan politik kita akhir-akhir ini, suatu paradoks di dalam sistem demokrasi yang kita pilih.

Cara pandang politik semacam itu sesungguhnya berakar di dalam antropologi komunalisme yang kian tumbuh justeru dalam kondisi globalisasi. Komunalisme adalah alam pikiran konservatif yang memandang individu sebagai subyek tanpa eksistensi, yang identitasnya tergantung pada identitas komunitas. Komunalisme hendak menetapkan bahwa di luar komunitas, tidak ada identitas. Tetapi hal yang paling konservatif  dari alam pikiran ini adalah keyakinan bahwa keutuhan komunitas memerlukan pengaturan doktrinal. Konsekwensinya adalah: tidak boleh ada pikiran bebas individu. Pandangan kebudayaan inilah yang kini sedang diedarkan melalui bawah-sadar politik rakyat oleh partai-partai berbasis agama, yang mengeksklusifkan kehidupan publik mengikuti parameter-parameter komunal. Secara kongkrit, pandangan itu berwujud dalam perda-perda agama.

Secara gradual kita merasakan infiltrasi pikiran itu dalam berbagai aturan publik dengan memanfaatkan fasilitas demokrasi, yaitu kekuasaan parlemen membuat undang-undang. Politik adalah upaya menguasai ruang publik. Demokrasi memang toleran terhadap kontestasi pikiran.  Tetapi politik komunalisme hendak menutup ruang publik itu dengan suatu diktum ontologi absolutis: hanya boleh ada satu Ada, dan karena itu, ada yang lain tidak boleh ada!
Dalam versi sekulernya, pandangan komunalisme ini pernah memayungi praktek penyelenggaraan konstitusi kita, yaitu melalui doktrin “negara integralistik”, suatu pandangan feodalistik yang dijalankan dengan dukungan militer di masa Orde Baru, dalam konspirasinya dengan kekuatan kapital. Praktek politik ini hanya mungkin berlangsung karena akar-akar budaya feodal itu memang ada di dalam masyarakat kita.
Tetapi bentuk komunalisme hari-hari ini adalah suatu sikap eksklusivisme religius yang memanfaatkan keterbukaan demokrasi, sambil mengeksploitasi simbol-simbol agama yang memang kuat tertanam dalam antropologi politik bangsa ini. Anda mungkin terkejut mendengar seorang murid SD menunjukkan jalan kepada sopir taksi, sambil mengingatkan: “itu rumah orang kafir lho!”  Dalam kasus semacam ini, kita tahu ada problem serius tentang kewarganegaraan, kemajemukan, dan pikiran terbuka. Ada problem serius tentang kehidupan di sekolah-sekolah, di dalam kurikulum dan organisasi-organisasi masyarakat. Acuan konsep-konsep publik yang seharusnya menimbulkan toleransi horisontal, telah diajarkan justeru dengan doktrinasi diskriminatif pada generasi yang baru tumbuh.
Politik kita hari-hari ini sedang menjalankan “crypto-politics“. Elit  menunggangi kebodohan dan kepatuhan komunal, untuk mencapai tujuan-tujuan kekuasaan. Sekarang ini, memimpin atau sekedar menjadi bagian dari suatu komunitas religius merupakan kebutuhan politis elit untuk mencapai status-status publik. Kesolehan menjadi simbol kewarganegaraan. Tatakrama menjadi pembatas kritisisme. Diskursus demokrasi menjadi tempat nyaman untuk mengorganisir kekuasaan dengan memanfaatkan peralatan agama. Simbol-simbol privat kini merajai kehidupan publik. Mayoritarianisme mendikte paham kedaulatan rakyat. Bahkan Mahkamah Konstitusi bersikap sangat adaptif terhadap logika “mayoritarianisme” itu, dengan menerima argumen-argumen privat dalam memutuskan urusan publik.
Benar bahwa sistem demokrasi membuka ruang kebebasan bagi berbagai aspirasi. Tetapi apakah aspirasi kebencian, misoginis, intoleran dan bahkan kriminal harus dinilai sama dengan aspirasi keadilan, otonomi tubuh, dan kebebasan berpendapat?
Di dalam demokrasi, realitas selalu berarti “realitas sosial”. Yaitu kondisi kehidupan yang selalu memungkinkan kebenaran dikoreksi melalui bahasa manusia. Dan koreksi itu adalah pekerjaan duniawi yang harus terus diaktifkan, karena apa yang ada di akhirat tidak mungkin dikoreksi. Inilah realitas yang harus disimulasikan terus menerus, untuk menggantikan psikologi obsesif yang menghendaki pemenuhan kebenaran akhirat di Republik manusia.
Ide Republik memberi kita pelajaran moral yang sangat mendasar, yaitu etika publik harus menjadi satu-satunya ikatan kultural di antara warganegara. Etika publik adalah hasil negosiasi keadilan, didalam upaya memelihara kehidupan bersama berdasarkan apa yang bisa didistribusikan di dunia, dan bukan apa yang akan diperoleh di akhirat.
Misalnya, obsesi untuk menyempurnakan keadilan harus kita hasilkan melalui sistem pajak, karena melalui pajaklah relasi warga negara disetarakan.  Karena itu, sangatlah janggal bila pajak saudara untuk keadilan sosial di bumi, digunakan negara mensubsidi mereka yang ingin masuk surga.
III
Dan kita adalah warganegara Dunia…

Soal yang juga terus menimbulkan kemenduaan mental politik kita hari-hari ini adalah masalah globalisasi. Ketakutan untuk masuk dalam percakapan politik global telah menghasilkan reaksi atavistik yang memalukan. Kita menyembunyikan kegagapan kebudayaan kita dengan cara menyulut api nasionalisme, seolah-olah asap tebalnya dapat menghalangi tatapan dunia terhadap praktek politik koruptif dan mental feodal bangsa ini. Nasionalisme menjadi semacam “mantra penangkal bala” setiap kali kita membaca laporan-laporan dunia tentang index korupsi kita yang masih tinggi. Nasionalisme kita pasang sebagai tameng setiap kali diperlukan evaluasi hak asasi manusia dan kebebasan pers oleh masyarakat internasional. Kita tidak memberi isi nasionalisme itu sebagai ide yang dinamis, “in-the-making“, tetapi kita menyimpannya sebagai benda mati dan memperlakukannya sebagai jimat politik.
Nasionalisme adalah identitas publik yang seharusnya kita olah dengan akal untuk ditampilkan sebagai modal diplomasi politik dan ekonomi. Nasionalisme masa kini ada pada keunggulan “national brand”, dan bukan ditampilkan sebagai psikosis pasca-kolonial.
Dan khusus menyangkut isu neoliberalisme, reaksi kita bahkan nyaris mistik. Kita memakai tameng-tameng tradisi untuk memusuhi suatu alam pikiran yang tidak pernah berwujud di belahan bumi manapun.  Kita mengorganisir kemarahan publik untuk memusuhi  sesuatu yang adanya hanya di buku-buku filsafat. Tetapi seandainya pun perlawanan itu harus diberikan,  kita justeru menolak mengajukan marxisme sebagai lawan filosofi yang sepadan, dan malah menyiapkan ayat-ayat agama sebagai kontra moral baginya. Agaknya, hanya di negeri ini dua ideologi yang bermusuhan, kita musuhi sekaligus.  Kita menolak dua-duanya dengan akibat kita tidak pernah paham logika sesungguhnya dari susunan-susunan pikiran itu. Karena itu, retorika dan hiruk-pikuk seputar isu “neolib”  terasa lebih sebagai hasil refleks psikologi poskolonial yang dangkal ketimbang hasil refleksi intelektual yang dalam.  Akibatnya, slogan neoliberal menjadi stempel politik baru bagi siapa saja yang dianggap mengedarkan kebebasan individu atau mengucapkan dalil-dalil ekonomi pasar. Kita tidak merasa perlu untuk mendalami filsafat itu karena kita lebih mengandalkan emosi yang panas ketimbang analisa yang dingin. Politik stigmatisasi semacam ini tidak mendidik rakyat untuk mengucapkan argumen, karena memang hanya dimaksudkan untuk meneriakkan sentimen.
Di sinilah kita perlu kembali pada akal sehat, yaitu memeriksa konsekwensi politik dari suatu debat palsu tentang ideologi ekonomi. Pada tingkat kebijakan, urgensi untuk memenuhi kebutuhan rakyat tidak lagi diukur berdasarkan sistem-sistem abstrak ideologi, melainkan oleh tuntutan keadilan di dalam politik distribusi. Pemerintah yang korup, di dalam sistem ideologi apapun, pasti menyengsarakan rakyat. Demikian juga, pasar yang efisien tidak dirancang dengan variabel nepotisme di dalamnya. Jadi, mendahului berbagai perselisihan ideologi, kita harus memastikan bahwa korupsi dan arogansi politik tidak boleh dipelihara dalam sistem politik kita. Dari sana, baru kita dapat menyusun kombinasi paling rasional antara peran pasar dan negara dalam melayani warganegara.
Obsesi kita tentang “ke-Indonesia-an” hari-hari ini, tidak cukup lagi merujuk pada dokumen-dokumen historis di masa lalu (Sumpah Pemuda, Proklamasi, dll), tetapi kita perlu memperluasnya pada kebutuhan politik masakini untuk mewadahi “kemajemukan baru”, yaitu kemajemukan yang timbul oleh percakapan kebudayaan dan teknologi global.  Percakapan kebudayaan itu lebih sering berlangsung di dalam ruang maya, dan nampaknya demokratisasi pikiran dan ide lebih dihargai di dalam kondisi digitalnya, ketimbang dalam pergaulan sosial nyata.
Perkembangan “ruang politik digital” itu, menandai suatu transisi peradaban politik baru. Imajinasi misalnya, akan meloloskan diri dari sensor institusi-institusi formal negara, dan karena itu, ukuran-ukuran moral lama sesungguhnya sudah memasuki masa kadaluwarsa. Kini,  sangat mungkin juga orang mendirikan rumah-rumah ibadah digital, bukan sekedar untuk menghindar dari lemparan batu kaum fundamentalis, tapi untuk sungguh-sungguh memberi tahu mereka bahwa surga juga dapat dibayangkan secara teknologis, dan diselenggarakan secara ekonomis.
Tetapi politik adalah penyelenggaraan keadilan di dalam ruang sosial nyata. Ruang digital tidak boleh berubah menjadi tempat mencari suaka. Ruang digital hanya boleh menjadi ruang konsolidasi subversif,  untuk membebaskan ruang sosial nyata dari hegemoni politik konservatif-fundamentalis.
Sesungguhnya, sama seperti ruang demokrasi, ruang digital itu juga dimanfaatkan oleh politik fundamentalis untuk menimbun dan menyebar kebencian, intoleransi dan permusuhan. Jelas bahwa ruang digital hanyalah sarana operasi politik, sementara markasnya tetap berada di dalam ruang sosial nyata: di ruang rapat partai, di kelas-kelas sekolah, di rumah-rumah ibadah.
Dalam konteks solidaritas global itu, kondisi kemanusiaan tidak mungkin lagi dipahami dalam definisi-definisi primordial. Kita tidak menjadi “manusia” hanya karena terikat pada kesamaan etnis dan keyakinan. Kita menjadi manusia karena kita terikat pada problem sosial yang sama, yaitu kemiskinan dan krisis energi global. Kita tidak mencari rasa aman pada aturan-aturan komunal, bila kita paham bahwa hukum hak asasi manusia telah menyelamatkan peradaban dari politik genosida di berbagai penjuru dunia. Kemanusiaan kita hari ini lebih diikat oleh kewajiban global untuk mengatasi bencana alam dan memberi perlindungan pada para pencari suaka. Kemanusiaan adalah solidaritas etis terhadap masalah masa kini, dan bukan perkelahian ideologis di jalan buntu.
Mengucapkan kemanusiaan sebagai “solidaritas etis” harus memungkinkan setiap orang keluar dari koordinat mentalitas komunalnya. Pertemuan di dalam ruang politik adalah pertemuan untuk mempercakapkan kemungkinan-kemungkinan sosiologis, dan bukan kepastian-kepastian teologis. Menerima politik sebagai “ruang antagonisme”, berarti memahami peluang untuk suatu konfrontasi etis demi alasan-alasan keadilan. Karena itu politik mengandaikan resipkrokasi percakapan, dan itu berarti wacana publik hanya dapat diselenggarakan bila keadilan dikonsepsikan secara sekuler. Anda tentu tidak membayar pajak untuk memperoleh “pahala akhirat”, melainkan untuk menjamin keadilan di bumi. Artinya, solidaritas etis harus dapat diukurkan langsung pada kesosialan manusia hari ini, agar kita tidak menunda keadilan sampai tibanya hari kiamat.
Tentu saja kita masih masih perlu memandang diri sendiri melalui cermin-cermin identitas yang dipasang mengelilingi hidup komunal kita.  Cermin-cermin itu seperti memberi rasa aman primitif kepada identitas seseorang. Kita bahkan perlu menggosok cermin itu agar kilaunya menimbulkan rasa unggul primitif pada kelompok. Tetapi sekali kita melangkah ke luar rumah, narsisisme itu tidak lagi banyak gunanya. Di dunia nyata, yang kita temukan adalah berbagai masalah sosial yang tidak mungkin sekedar diatasi dengan doa, sesajen dan mantra. Politik kelas tidak dapat ditunggu penyelesaiannya di akhirat. Demikian juga kerusakan lingkungan tidak dapat  ditangkal oleh komat-kamit sejumlah dukun. Kesetaraan gender, bahkan menuntut cermin-cermin itu dipecahkan!
So, do you speak Pluralism? Do you speak Environmentalism? Feminism?, Queer? Kita sedang berbicara tentang “politics of recognition“. Dan itu berarti pemihakan pada mereka yang tersisih oleh kekuatan-kekuatan kekuasaan, kapital dan kebudayaan. Dasar etis dari “politik pengakuan” ini adalah bahwa suatu kelompok yang tersisih hanya karena kedudukannya yang “minoritas” dalam masyarakat politik, harus memperoleh perlindungan istimewa dari negara. Itulah alasan misalnya bagi pengakuan atas hak “affirmative action” bagi politik perempuan. Itu juga alasannya keperluan kita membela hak-hak “queer“, karena orientasi seksual adalah kondisi yang sangat individual. Negara tidak dapat diperalat untuk menjalankan moral mayoritas.
Didalam diktum yang paling keras, negara justeru diadakan untuk melindungi kelompok minoritas. Sebaliknya, kelompok mayoritas yang masih menuntut pengakuan, adalah kelompok yang sebetulnya bermental minoritas.
IV
Di Republic of Hope

Kita menyelenggarakan Republik bukan karena keunggulan teoretis dari konsep itu. Kita menyelenggarakan Republik juga bukan karena asal-usul kebudayaannya. Kita memilih Republik karena hanya sistem itu  yang mampu memelihara kemajemukan kita. Kita menyebutnya Republik Indonesia, tanpa predikat tambahan, karena hanya itu bentuk maksimal dari persaudaraan warganegara. Indonesia hanya bersatu dalam nusa, bangsa dan bahasa. Kita tidak ingin bersatu dalam urusan agama, tatakrama dan busana. Kita menyelenggarakan Republik agar kita bisa berselisih dalam soal-soal dunia, dan bukan bertengkar untuk soal-soal akhirat.
Sesungguhnya, negara ini tidak berlokasi di dalam situs-situs purbakala. Dengan mengucapkan proklamasi kemerdekaan, kita sekaligus memutuskan untuk bergaul dalam peradaban dunia modern yang dinamis. Dalam pergaulan global itulah kita melatih akal sehat kita, agar kita tidak cuma sanggup mencerca tanpa arah, atau marah ke segala arah. Reaksi-reaksi primitif itu hanya akan menguras enersi mental kita, untuk akhirnya menyerah pada kecepatan pikiran dunia.
Di situlah suatu bangsa memerlukan kepemimpinan politik visioner. Kepemimpinan yang cerdas, yang mampu membangkitkan imajinasi rakyat. Kecanduan pada kekuasaan adalah hal yang biasa bagi seorang pemimpin. Tetapi kecanduan yang tidak menimbulkan imajinasi pada rakyat, adalah kecanduan seorang pemimpin medioker. Kekuasaan memerlukan kecerdasan agar arah peradaban bangsa dapat dibayangkan dalam suatu psikologi harapan. Tetapi kesempatan untuk memperoleh psikologi itu kini tidak lagi tersedia, karena dari kepemimpinan serba-tanggung tidak mungkin terbit gagasan serba agung.  Bangsa ini sekarang kehilangan imajinasi tentang sebuah Republic of Hope, dan kekosongan itulah yang kini diisi oleh para ahli akhirat.
Pepatah Itali mengingatkan: “Bila akal sehat tertidur, maka para monsterlah yang menguasai malam”. Kepemimpinan yang gagal mengaktifkan akal sehat, bertanggung jawab terhadap  munculnya Republic of Fear. Ekonomi dapat bertumbuh tanpa kebijakan pemerintah, tetapi keamanan warganegara dan keadilan sosial menghendaki pemihakan negara. Tanpa pemihakan itu, Republic of Fear akan tumbuh melampaui Republic of Hope.
Kita memelihara Republik, karena hanya dalam ruang politik itulah pikiran individu memperoleh kesempatan untuk diperiksa secara publik. Pikiran yang tidak dapat diperiksa di depan publik, adalah pikiran yang membahayakan Republik. Kita memelihara Republik karena kita ingin hidup dalam kesetaraan, kemajemukan dan keadilan. Marilah merawat Republik dengan akal sehat, agar para monster tidak menguasai malam, agar kita dapat nyenyak sepanjang malam. Karena besok, ada tugas menanti di Republic of Hope.
Terima kasih.

Secarik Pidato Sambutan yang Tercecer di Halaman Luar Kementrian.

Secarik Pidato Sambutan yang Tercecer di Halaman Luar Kementrian.

Satria Dharma <satriadharma2002@yahoo.com>,in: dikbud@yahoogroups.com , Monday, 30 January 2012, 10:19

Assalamu Alaikum Wr Wb.
Saudara-saudaraku yg kucintai.
Marilah kita akhiri polemik ttg Unas. Gak capekkah mengritik terus…?! Kami ini ‘brebeken’. Tahu ‘brebeken’ ndak…?!
UNAS itu wajib utk semua siswa. Seperti sholat bagi seorang muslim. Tanpa Unas apalah artinya pendidikan…?! Pendidikan model apa yang tidak pakai Unas itu…?! Pendidikan yang tak terukur dan tak punya standar…! Tanpa Unas berarti tidak bermutu…! Pendidikan Indonesia HARUS bermutu. Ingat itu…!

Unas itu standar dan tingkat kesulitannya harus sama di seluruh Indonesia. Kok tanya mengapa sih…?! Yo wis jelas toh. Kita tidak ingin mutu pendidikan di Papua dan NTT kalah mutunya dibandingkan dengan yg di Jakarta. Tidak bisa…! Harus sama. Harus sama bermutunya. Kasihan anak-anak kita di pelosok-pelosok kalau mutu pendidikannya kalah dg yang di kota besar. Itu diskriminasi namanya. Apakah kita tega anak-anak kita yg tinggal di pedalaman dan pulau terpencil mendapat mutu pendidikan, maksud saya mutu Unas, yg lebih rendah mutunya…?! Itu kejam dan diskriminatif namanya.

Ya…ya…saya tahu bahwa masih banyak sekolah yg tidak layak sarprasnya, tidak punya guru, gurunya memble dan mbolosan, tak punya buku utk dibaca, letaknya sangat terpencil dan harus jadi Indiana Jones kalau mau sekolah. Justru itu…!
Justru itu mereka HARUS kita beri Unas yg bermutu sama dengan anak-anak di sekolah RSBI. Dengan Unas yg bermutu sama maka mutu pendidikan otomatis akan sama. Daerah yg tertinggal otomatis akan meningkat mutu pendidikannya. Itulah kunci keberhasilan kita dalam meningkatkan mutu pendidikan yg tidak dipahami oleh negara-negara lain. Keadilan dalam Unas! Pokoknya untuk soal Unas ini kita harus adil seadil-adilnya. Inilah makna hakiki dari filosofi ‘Education for All’ yg kita dengung-dengungkan selama ini. ‘Education for all’ makna hakiki sebenarnya adalah ‘Unas for all’. Saat ini kita sedang menjalankan prinsip ‘Unas for all’ dan ‘All for Unas’. Kita pertaruhkan semuanya utk Unas yg bermutu tinggi ini. Mari kita bersama-sama menunjukkan semangat kita utk pendidikan bermutu bagi semua ini.

Ya…ya…saya tahu bhw selama ini siswa nyontek agar bisa lulus. Ini harus dihentikan. Kasihan para guru yang sudah setengah mati mengajar siswanya dengan sebaik-baiknya dan mendidik mereka utk berprilaku jujur dalam hidup tapi ternyata siswa tetap saja nyontek agar lulus. Akhirnya para guru, kepala sekolah dan dinas pendidikan yg disalahkan dan dituding tidak jujur. Salah kaprah toh…! Gak mungkinlah guru dan kepala sekolah berprilaku curang dalam Unas. Siswa yg nyontek tapi sekolah dan kami yg kena getahnya.
Jadi saya tegaskan bahwa “Era Menyontek Sudah Selesai”. Enough is enough. Allright poro sederek…?!

Para siswa kita harus lulus 100%. Tak ada yang perlu dikuatirkan dalam hal ini. Asal siswa mau belajar mereka tentu lulus. Bukankah ada pepatah yang mengatakan ‘Siapa yg berupaya, ia akan mendapat’? ‘Men sana in corpore sano’?
Jangan ragu-ragu menambah jam pelajaran dan biaya sekolah pada siswa kita. Ini semua demi pendidikan yg bermutu. Kita harus berkorban utk memperoleh keberhasilan. Jelas toh…! No pain no gain. Ono rego ono rupo. Kalau perlu ajaklah bimbingan belajar masuk ke sekolah utk membantu siswa-siswa kita mengerjakan soal tes Unas. Kita harus bahu membahu dengan mereka utk menghadapi tantangan ini.

Tahun lalu tingkat kelulusan kita adalah 99 koma sekian persen. Hanya tinggal secuil saja maka kita akan bisa mencapai kelulusan 100%. Tinggal sedikiiiit lagi, saudara-saudara…! Mosok tidak bisa…! Ayolah sampaikan pd anak-anak kita, buktikan bhw mereka memang anak-anak tangguh setangguh Indiana Jones. Beri kami bapak-bapak kalian ini sedikit kebanggaan agar dapat menepuk dada di dunia internasional dengan mengatakan “What a perfect accomplishment…! 100% success…! No country in the world can compete us now. No one…!”

Jangan percaya pada hasil PISA, TIMMS dan PIRLS, saudara-saudara. Tes tersebut dirancang oleh negara maju utk mendiskreditkan mutu pendidikan kita. Mereka itu sejatinya iri dan tidak rela dengan keberhasilan kita yg begitu sempurna. Tapi kita tentu tidak bisa dibodohi dengan hasil tes mereka. Kita bukan anak kemaren sore. Kita harus percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Katakan pada mereka “Kecian deh lu…!”

Soal RSBI. Betul sekali…! Kita memang harus menunjukkan kepada dunia bahwa ‘sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan di setiap kota dan kabupaten di Indonesia’ itu memang memiliki mutu yang setara dengan dunia internasional…! Kita ini bangsa besar dan memiliki mutu pendidikan yg bertaraf internasional. Tahu negara OECD ndak, kalian? Mereka itu negara maju loh! Kita itu harus setara dg mereka. Makanya kita harus mewajibkan para guru matematika dan sains utk mengajar dg bhs Inggris. Pokoknya siswa kita harus bisa bicara cas cis cus cret dlm bhs Inggris. Pokoknya guru-guru akan kita beri pelatihan bhs Inggris dan kirim utk studi banding ke negara maju. Dengan menyerap hawa dan udara negara internasional beberapa hari diharapkan mereka akan bisa kembali dan melaksanakan tugasnya mengajar dalam bahasa Inggris dg baik. Kita optimis sajalah. Bukankah nothing is impossible di dunia ini…?! Tuhan itu Mahakuasa dan kalau mau tinggal bilang “Kun” maka jadilah. Tuhan itu juga selalu bersama mereka yg optimis dan berpikir positif.
Malaysia gagal dengan program yang sama…?! Kecian deh lu…! Kita turut berbelasungkawa atas kegagalan tersebut. Tapi kita harus tetap optimis dan percaya diri bahwa kita pasti berhasil. Kegagalan Malaysia mungkin akan menjadi sukses Indonesia. Ingat! Kita ini juara SEA GAMES, bukan Malaysia.

Jadi saudara-saudara, mari kita hadapi 2004 dengan penuh optimis dan percaya diri. We can do it…! Hip…hip…hooray…! Hip…hip…hooray…! Hip…hip…hooray…!

Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum wr wb.

Bakal Calon Mentri (Mendikbud, kalau bisa) 2015
Prof Dr. Wonokairun PhD, MPd, MBA, MBus, MBuh.
(Masih cari partai politik yang cocok)

Salam
Satria Dharma
http://satriadharma.com/

Ketika Kearifan Lokal Tergerus Kepentingan

 

Senin
30 januari 2012

KERUSUHAN BIMA

Ketika Kearifan Lokal Tergerus Kepentingan

Bima, Nusa Tenggara Barat, memiliki sejumlah kearifan lokal yang tempo dulu menjadi pedoman hidup bersama. Kerukunan, keamanan, persatuan, kerja keras, dan beribadah kepada Tuhan terbangun melalui filosofi bermasyarakat itu. Tidak sedikit tulisan berbahasa Bima berisi ajakan yang jadi falsafah hidup terpasang hampir di setiap ruas jalan.

Namun, ajakan yang terpancang di sejumlah ruas jalan itu tetap tidak bermakna bagi masyarakat Bima kini. Mereka yang dikenal sopan dan tenang pada masa kerajaan kini cenderung brutal serta bertemperamen keras. Perang antardesa, suku, dan kampung mudah meledak kala dipicu masalah kecil sekalipun.

Siti Maryam Rachmat Salahuddin, filolog, yang juga doktor Ilmu Sastra Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, di Bima, Minggu (29/1), menjelaskan, aksi masyarakat yang cenderung brutal tidak mencerminkan karakter masyarakat Bima.

Sejumlah kearifan lokal—berupa ungkapan-ungkapan tua—yang menjadi filosofi hidup turun-temurun begitu mengakar. Ambil contoh ungkapan maja labo dahu. Artinya, malu sama takut (malu kepada sesama, takut kepada Tuhan). Petuah itu ditulis besar melintang di Jalan Sultan Salahuddin, Bima.

Ungkapan lain yang terpajang di sekitar Kantor Wali Kota Bima, katuda pu rawi ma tedi, katedi pu rawi ma tada. Artinya, tunjukkanlah kerja yang giat dan jangan mengambil hak orang.

Putri Sultan Muhammad Salahuddin ini mengatakan, tahun 1957, undang-undang kerajaan itu dicabut. Peran raja atau sultan dalam masyarakat diabaikan. Begitu pula Bima seakan tercerabut dari akar budayanya. Nilai lokal yang bertahan turun-temurun hilang begitu saja.

Kekerasan sering muncul di sejumlah lokasi dari tahun ke tahun. Kasus paling mengejutkan adalah pembakaran Kantor Bupati Bima, Kamis. Sedikitnya 10.000 orang berunjuk rasa, melakukan tindakan anarkistis, dengan membakar habis kompleks kantor bupati.

Sebelumnya, mereka berorasi mengeluarkan kata-kata kasar, makian, yang seakan jauh dari kesan masyarakat Bima yang halus dan santun.

Sumardi (64), warga Bima, yang juga pensiunan dari Kepolisian Resor Bima, mengungkapkan kesannya. Sejak dia bertugas tahun 1962 di Bima hingga pensiun, tidak pernah ada kerusuhan sampai pembakaran fasilitas negara. Kalaupun terjadi unjuk rasa, masyarakat tidak sebrutal seperti belakangan ini.

”Masyarakat Bima sangat santun dan sangat hormat kepada pimpinan, termasuk kepada camat, (kepala) polsek, dan (komandan) koramil. Dulu dari masyarakat secara rutin ada yang turut menjaga kantor-kantor milik pemerintah. Namun, saat ini aneh mengapa perilaku masyarakat jadi seperti itu,” ujar Sumardi seraya menggugat.

Terkait pilkada

Abdul Karim, anggota Majelis Adat Sara Dana Mbojo Bima (adat kesultanan), mengungkapkan, nuansa politis aksi anarkistis yang dilakukan warga itu lebih kuat. ”Masyarakat pesisir, seperti di Sape dan Lambu, memiliki kesejahteraan relatif baik. Kecil kemungkinan mereka berbuat seperti itu terkait ekonomi. Unjuk rasa tersebut sebenarnya juga diikuti masyarakat di luar Sape dan Lambu. Mereka adalah masyarakat yang pada waktu pilkada tidak mendukung bupati saat ini,” papar Karim.

M Saleh, petani Desa Rato, Kecamatan Lambu, misalnya, mengatakan, dirinya cukup hidup dengan hasil pertanian bawang merah. Dari komoditas itu, ia bisa mendapatkan uang Rp 20 juta per musim panen. ”Kami tidak butuh tambang, tetapi lahan luas untuk mengolah lahan. Hasil tambang untuk orang kaya, tanah olahan untuk kami petani,” ujar Saleh.

Aksi pembakaran Kantor Bupati Bima itu akumulasi ketidakpuasan masyarakat yang menolak kegiatan eksplorasi tambang emas yang akan dilakukan PT Sumber Mineral Nusantara (PT SMN). Itu pun karena kurang sosialisasi dari pemerintah daerah setempat.

Namun, jika dicermati, aksi kekerasan dan kerusuhan massal yang amat menonjol di Bima itu muncul dalam 20 tahun  terakhir ini. Itu merupakan  proses pembentukan karakter yang sopan menjadi cenderung keras.

Letupan pertama mencuat sekitar tahun 2006. Saat itu, pendapa dan rumah jabatan Bupati Bima dibakar.

Selanjutnya pada 2010, begitu Ferry Zulkarnain ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagai Bupati Bima periode 2010-2015, terjadi pelemparan sejenis bom molotov terhadap Kantor KPU setempat, dan Kantor DPD Partai Golkar Bima dibakar.

Kemudian, ketika Ferry mengeluarkan 14 izin usaha pertambangan (IUP) tahun 2010, termasuk izin eksplorasi emas di Lambu, Sape, Langgudu, dan Parado, massa membakar Kantor Kepolisian Sektor Parado, dan diikuti pembakaran Kantor Camat Lambu pada pertengahan Februari 2011.

Kasus ini tentu menjadi pelajaran berharga jika memang masalah ini dimotori oleh lawan politik yang berkuasa sekarang. Elite politik harus siap menang atau kalah sehingga masyarakat jangan menjadi korban.

Perlu pembersihan

Syarif Ahmad, akademisi dan pengamat politik di Bima, menilai konflik yang meledak di Bima merupakan akumulasi persoalan di antara warga, pemda, dan perusahaan pertambangan. Puncaknya, peristiwa penembakan yang menelan korban jiwa dari warga. ”Itu justru memperkuat rasa solidaritas melawan pemerintah,” katanya.

Untuk mengangkat kembali nilai-nilai kearifan lokal itu, peran Dewan Adat yang dipimpin Siti Maryam Rachmat Salahuddin harus diberi tempat. Mereka bisa bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat Adat bentukan pemerintah di desa-desa.

Dewan Adat ini bisa bekerja maksimal kalau ada peraturan daerah yang menetapkan dan mendukung kegiatan mereka.

Di museum milik Sultan Muhammad Salahuddin ”Samparaja”, setiap hari ada puluhan pelajar datang belajar. Mereka belajar sejumlah kearifan lokal yang hidup dan berkembang pada masa kesultanan.

M Ridwan, guru SMAN Belo, Bima, yang mengantar puluhan siswa ke museum itu mengatakan, perlu penanaman kembali nilai-nilai etika dan moral kepada generasi muda melalui warisan budaya lokal. ”Bima sudah dirasuki berbagai racun dari luar sehingga perlu pembersihan dengan kearifan lokal yang hakiki,” kata Ridwan. (Siwi Yunita/Samuel Oktora/Kornelis Kewa Ama)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers