Author Archive

GEDUNG INSTITUT DAYAKOLOGI & MAJALAH KALIMANTAN REVIEW, PONTIANAK

Gedung Institut Dayakologi dan Majalan Kalimantan Review, Pontianak (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan lanTengah/Kusni Sulang,2013)

Gedung Institut Dayakologi dan Majalan Kalimantan Review, Pontianak (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Kusni Sulang,2013)

KENAIKAN BBM SUBSIDI TIMBULKAN KONFLIK SOSIAL

Ekonom: Kenaikan BBM Subsidi Timbulkan Konflik Sosial‏

http://www.gatra.com/ekonomi-1/60397-ekonom-kenaikan-bbm-subsidi-timbulkan-konflik-sosial%E2%80%8F.html
Tuesday, 09 September 2014 

Jakarta, GATRAnews – Pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy mengatakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat meningkatkan kesenjangan ekonomi masyarakat (gini ratio). Menurutnya, dampak dari kenaikan harga tersebut akan sangat memberatkan bagi masyarakat miskin.

Pemerintah diharapkan perlu mengkaji bagaimana cara agar masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. “Berdasarkan data BPS, gini ratio sudah mencapai angka 0,43. Ada yang bilang sampai bilang 0,55. Meningkat dibanding 2005 yang mencapai 0,36,” kata Ichsanuddin Noorsy saat diwawancarai usai diskusi “Apa dan Siapa Bagaiamana Mafia Migas Bekerja?” di salah satu hotel di Jakarta, Selasa (9/9).

Menurutnya, angka kemiskinan dengan batas pengeluaran US$ 1,25 per hari tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS 11,27% atau 28,8 juta jiwa. Angka kemiskinan diperkirakan lebih besar dari jumlah tersebut.

Ichsan menjelaskan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar berdampak munculnya konflik sosial dalam masyarakat Indonesia. “Potensi konflik atau kerusuhan sosial makin tinggi,” kata Ichsan. Menurutnya, potensi konflik semakin tinggi akibat pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

Sektor lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja banyak pertumbuhannya stagnan. “Yang tumbuh adalah industri hotel, pariwisata. Tetapi industri manufaktur kita pertumbuhannya tidak signifikan,” kata Ichsan. Ia berharap pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk transparan dalam mengambil kebijakan khususny permasalahan minyak dan gas yang menyebabkan tekanan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara. “Bijaksana dan konstitusional kalau hendak mencabut atau mengurangi subsidi BBM,” kata Ichsan.

Penulis: JNR
Editor: Nur Hidayat

WARGA DAYAK BENUAQ PUN MENGADU KEPADA LELUHUR

Warga Dayak Benuaq Pun Mengadu kepada Leluhur
Oleh: Lukas Adi Prasetyo

KOTAK kayu itu perlahan dibuka. Tampak dua tengkorak manusia di dalamnya, yang ditutupi kain berwarna merah. Andreas Sinko, warga Kampung Muara Tae, Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, segera membersihkan dua tengkorak itu.
Kedua tengkorak berwarna kekuningan tersebut diperkirakan berumur 200 tahun. Itulah tengkorak Galoh dan Bulu, leluhur warga Dayak Benuaq di Kampung Muara Tae. Tengkorak itu, dan sejumlah sesaji, dibawa masuk ke dalam hutan adat, pekan lalu.
Warga hendak mengadu kepada leluhur, melalui upacara sumpah adat, terkait masalah tata batas yang membuat warga terampas haknya atas tanah adat. Leluhur mereka, Galoh, adalah Raja Muara Tae yang bergelar Mangkuana 2. Bulu adalah seorang tukang mantra.
Setelah dibersihkan, kedua tengkorak diletakkan di atas meja, lalu diolesi minyak. Sumpah adat dipimpin C Galoy MP, yang hampir selama ritual terus merapal mantra. Sejumlah sesaji juga dihamparkan di atas meja, seperti telur, daging ayam, daging kerbau, dan ketan.
Dengan sumpah adat, warga meminta leluhur memecahkan masalahnya. Upacara ini diikuti sekitar 20 warga, antara lain tokoh adat, sesepuh, dan perwakilan warga. Sehari sebelum sumpah, ratusan warga menggelar gugug tautn , yang dipercaya sebagai upacara persembahan kepada dewa penghuni alam semesta dan roh leluhur.

Masalah bermunculan

Sejak tahun 1998, Muara Tae ”dikepung” perusahaan. Kawasan itu kini dikelilingi area produksi perusahaan penambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit, seperti PT Gunung Bayan, PT London Sumatera, PT Munte Waniq Jaya Perkasa (MWJP), PT Borneo Surya Mining Jaya, dan PT Kersa Gemuruh.
Masalah bermunculan. Warga merasa tanah garapannya, yang merupakan wilayah adat, dicaplok. Puncaknya, Januari 2012, sejumlah warga Muara Tae mendatangi Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk melaporkan dugaan penjualan tanah adat oleh empat oknum warga Muara Ponaq. Tanah seluas 638 hektar itu dijual ke PT MWJP pada September 2011.
Saling klaim tanah berujung keluarnya Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Barat Nomor 146.3/K.525/2012 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Muara Ponaq dan Muara Tae. SK itu menyebut lahan yang diklaim warga Muara Tae adalah wilayah Muara Ponaq.
Warga Muara Tae menggugat SK bupati itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tetapi gagal. Adapun laporan ke Polda Kalimantan Timur kandas dan hanya dilimpahkan ke Kepolisian Resor Balikpapan sebagai kasus perdata. Kasus ini tak urung membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun ke Muara Tae, November 2012.
Di lapangan, perlawanan terjadi. Beberapa kali warga mencoba menghentikan aktivitas PT MWJP dengan memblokade alat berat. Pada Agustus 2012, perwakilan warga, didampingi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur, berunjuk rasa ke DPRD Kalimantan Timur. Pada Desember 2011, mereka menggelar aksi di depan rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak.
”Sudah 1.100 hektar lahan kami hilang dan sebagian ditanami sawit. Masalah kami tidak hanya itu karena PT Borneo juga mengincar 6.000 hektar wilayah kami,” kata Masrani, tokoh adat yang dulu Kepala Kampung Muara Tae, tetapi dicopot Bupati Kutai Barat.
Warga Muara Tae mengklaim tak pernah ada upaya menyelesaikan kasus ini dengan hasil yang menguntungkan. Namun, Rudianto, Kepala Kampung Muara Ponaq, menyatakan, wilayah yang diklaim sejumlah warga Muara Tae itu jelas di wilayah Ponaq.
PT MWJP, melalui Manajer Lapangan (waktu itu) Mathias, pada November 2012 pernah menyatakan, upaya mencari solusi dari perusahaan tidak ditanggapi. ”Kalau ditanya apa solusi terbaik, saya kembalikan ke warga Muara Tae,” ujarnya.
Karena semua upaya itu kandas, sumpah adat terpaksa digelar. Ini mengagetkan banyak orang sebab ritual ini sudah tidak lagi digelar selama puluhan tahun. Namun, sumpah adat itu tak melibatkan perwakilan warga Muara Ponaq, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, kepolisian, dan sejumlah pihak lain. ”Mereka tidak datang. Padahal, kami sudah mengundang mereka. Karena itu, dengan kata lain, kami menang,” ujar Petrus Asuy, tokoh adat Muara Tae.

Sumpah mengikat

Sumpah adat mengandung konsekuensi, siapa yang bersalah akan terkena peringatan dan hukuman dari leluhur. Namun, apa hukuman itu memang tidak ada yang mengetahui persis. Uniknya, sumpah adat mengikat, dalam arti jika yang bersalah adalah pihak yang menggelar, mereka juga akan terkena hukuman itu.
Karena sakral, upacara menggelar sumpah adat itu disayangkan Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat. Sabang, Kepala Bidang Upacara Presidium, mengatakan, warga Muara Tae tidak memberitahukan akan mengadakan sumpah adat.
”Saya kaget. Sebaiknya tak dilakukan. Jika ada masalah, masih bisa dibicarakan baik-baik,” ujar Sabang. Ia berharap sumpah adat tidak dipicu oleh kasus, tetapi antisipasi dari kampung agar tidak ada lagi masalah soal tapal batas pada masa mendatang.
Sumpah adat itu juga tak diakui Rudianto, Kepala Kampung Muara Ponaq. ”Sumpah adat harus dihadiri dua pihak dan disaksikan pihak terkait. Kalau hanya satu pihak, itu namanya menyumpah. Bukan sumpah adat. Saya yakin, hanya sebagian warga Muara Tae yang setuju sumpah adat,” katanya.
Kasus Muara Tae membuat Masrani lengser dari posisinya sebagai kepala kampung. Bupati Kutai Barat menunjuk Lorensus Itang sebagai penjabat kepala kampung sejak Mei 2013. Namun, Masrani aktif menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk terus bersuara.
Saat berbicara di depan warga Muara Tae sehari sebelum sumpah, yaitu sebelum memulai upacara gugug tautn , Lorensus menyinggung permasalahan tapal batas. ”Terkait tapal batas, keputusan sudah ada. Kami tak bisa berbuat banyak,” ujarnya.
Ketua Badan Pelaksana Harian AMAN Kalimantan Timur Margaretha Seting Beran mengutarakan, kasus Muara Tae bukan semata konflik tata batas dua kampung. ”Konflik ini timbul setelah perusahaan masuk,” katanya.
Perusahaan, lanjut Seting, mencari cara agar mendapat legalitas pejabat kampung untuk bisa memperoleh lahan. Karena Muara Tae menolak, perusahaan berusaha memakai izin dari warga kampung lain untuk bisa mendapat tanah di Muara Tae.
Ruwindrijarto, anggota Forest Watch Indonesia, mengatakan, masyarakat adat melihat hutan sebagai jati diri dan bagian kebudayaan. Mereka memanfaatkan hasil hutan untuk kehidupan, tanaman obat, dan upacara adat.
”Oleh karena itu, bagi masyarakat adat Dayak, mempertahankan hutan sama dengan mempertahankan diri sendiri. Mereka melakukan segala macam cara yang diketahuinya. Mereka juga masih memiliki cara adat,” tuturnya.

Sumber:http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008796807

RUU PILKADA TAK PERLU LEWAT DPRD, PILKADA SERENTAK SUDAH HEMAT BIAYA

RUU Pilkada Tak Perlu Lewat DPRD, Pilkada Serentak Sudah Hemat Biaya
Danu Damarjati – detikNews

http://news.detik.com/read/2014/09/09/234039/2685838/10/tak-perlu-lewat-dprd-pilkada-serentak-sudah-hemat-biaya?9922022

Ramai-ramai Menolak ‘Pilkada DPRD’

Jakarta – Fraksi partai politik dari koalisi merah putih kompak mendorong Pilkada lewat DPRD. Pilkada tak langsung itu dipandang lebih bisa menghemat biaya Pilkada. Namun koalisi pendukung Jokowi-JK plus pemerintah memandang penghematan bisa dilakukan lewat Pilkada serentak yang akan dimulai pada 2015.

“Pilkada serentak itu sudah sangat menghemat anggaran. Bahwa ada biaya dari Pilkada langsung, itu wajar dalam demokrasi. Masa untuk menunjukkan kedaulatan rakyat saja tidak kita biayai? Kan aneh,” kata anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDIP Yasona Laoly di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).‎

Wakil Ketua Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDIP Arief Wibowo juga menyatakan ‎Pilkada serentak bisa menghemat anggaran belanja kampanye, proses rekrutmen tenaga Pilkada, juga honor tenaga Pilkada.

Semua fraksi memang sepakat dengan Pilkada serentak 2015. Namun sesungguhnya, kata Arief, pada awalnya semua fraksi ingin Pilkada serentak beserta Pilkada langsung. Namun belakangan usai Pilpres 2014, koalisi merah putih berubah sikap menjadi pendorong Pilkada lewat DPRD.

“‎Dulu itu asumsinya Pilkada langsung dan Pilkada serentak. Kesepakatan itu diambil sejak awal,” kata Arief.

Anggota Panja dari PKB, Abdul Malik Haramain, menyatakan Pilkada langsung dan Pilkada serentak itu saling terkait.‎ PKB merupakan partai pendukung Jokowi-JK, alias sekubu dengan PDIP.

“Kita setuju sejak awal ikut Pilkada serentak karena putusan MK,” ucap Malik.Next

http://news.detik.com/read/2014/09/09/234039/2685838/10/tak-perlu-lewat-dprd-pilkada-serentak-sudah-hemat-biaya?9922022

 

RUU Pilkada Tak Perlu Lewat DPRD, Pilkada Serentak Sudah Hemat Biaya
Danu Damarjati – detikNews

Ramai-ramai Menolak ‘Pilkada DPRD’

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyatakan Pilkada serentak akan digelar pada 2015 untuk 8 Provinsi, 170 Kabupaten, dan 26 Kota. Dengan kata lain, ada 204 Pilkada yang akan digelar pada 2015‎.

“‎Kalau kita jadi Pilkada serentak dengan mekanisme secara langsung, sekitar 50 persen lebih anggaran akan kita hemat. Kalau kita lihat, Rp 70 triliun untuk Pilkada Gubernur, Kabupaten, dan Kota akan hemat sekitar Rp 35 triliun,” tutur Djohermansyah usai rapat dengan Panja RUU Pilkada.

Menurut Djohermansyah, Pilkada serentak akan ‎mengefisienkan pelaksanaan Pilkada langsung. Meski begitu, pastilah pelaksanaan Pilkada langsung memakan biaya. Namun itu dinilainya wajar.

“Demokrasi itu harus ada ongkosnya, tapi kita harus efisien, jadi nggak bisa demokrasi itu tanpa ongkos. Kita harus berani bayar untuk demokasi,” ujar Djohermansyah.‎

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga menyatakan ‎Pilkada langsung bisa dibuat semakin efisien dengan jalan lain selain Pilkada lewat DPRD. Cara itu adalah Pilkada serempak bersama-sama dengan Pilpres dan Pileg. Namun demikian Priyo memandang cara Pemilu serempak ini mustahil, sehingga Pilkada lewat DPRD dinilai lebih masuk akal.

“‎Tapi susah saya bayangkan masyarakat kita nyoblos (jika Pemilu dan Pilkada serempak) sampai tujuh surat suara dari presiden dan wapres, DPR, DPRD I, DPRD II, Gubernur, Bupati, dan Walikota‎. Serempak atau nggak serempak itu masih sulit mengaturnya,” tutur Priyo yang juga politisi Partai Golkar ini di Gedung DPR pada Jumat (5/9) lalu.

‎Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat menyatakan Pilkada tak langsung, alias lewat DPRD, ‎bisa menghemat anggaran dengan kuantitas besar.

“‎‎Menghemat lebih dari 80 persen dari biaya Pemilukada selama 10 tahun ini yang betriliun-triliun,” kata Martin pada Jumat (5/9) lalu.

‎Seperti diketahui, pendukung Pilkada lewat DPRD terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PKS, dan PPP. Sedangkan pendukung Pilkada langsung adalah PDIP, PKB, Hanura, ditambah Pemerintah.

POLITISI DAN KORUPSI INTELEKTUAL

Politisi dan Korupsi Intelektual

Oleh Hafis Azhari,

in: koransastra@yahoogroups.com, Wednesday, September 10, 2014 4:37 PM
“hafis azhari hafisazhari@yahoo.com

Masih belum optimal seandainya membicarakan sastra dan politik Indonesia, tapi belum masuk ke persoalan politik Rusia yang diolah secara tajam oleh para pemikir dan budayawan, yang kemudian dituangkan ke dalam kreasi sastrawan seperti Tolstoi, Dostoyevsky, Chekov hingga Solzhenitsyn. Pada karya Solzhenitsyn yang berjudul “Sehari dalam Hidup Ivan Denisovitch” terasa keakraban dengan kondisi tragis yang dialami para tahanan politik Indonesia di masa Orde Baru, seperti yang diguratkan oleh pena Pramoedya Ananta Toer dalam novel “Nyanyi Sunyi Seorang Bisu” (NSSB).
Sebagian seniman dan jurnalis Indonesia yang hidup dari nafkah prestasi yang digelontorkan Orde Baru, berkat bantuan jutaan dollar Amerika untuk progres kebudayaan Indonesia, merasa keberatan dengan kemunculan NSSB, bahkan memprotes penganugerahan dunia internasional untuk kebesaran karya-karya Pramoedya. Setelah beberapa kali masuk nominasi nobel untuk kesusastraan barulah mereka menyadari bahwa totalitas berkarya dan berkreasi tidak bisa dibatasi oleh permainan politik dan ekonomi kaum penguasa yang takut kepentingannya akan terancam.
Novel-novel Pramoedya dan Solzhenitsyn sama-sama menggambarkan suasana perpolitikan di negerinya, dan sama-sama tampil selaku pengolahan problem manusia-manusia modern. Karya mereka pada awalnya tidak bicara secara eksplisit tentang dunia politik, meskipun Pramoedya seringkali muncul dalam orasi-orasinya seakan mengungkap suatu manifes protes politik. Begitupun di negeri Rusia maupun Amerika Latin, yang selama beberapa abad mengalami penderitaan rakyat oleh ulah penguasa negerinya, dan justru di tengah rawa-rawa gelap penuh maut itulah para sastrawan dan peneliti manusia tampil selaku pewarta kebenaran, yang tidak kalah nyaring suaranya dengan para nabi dan rasul.
Sehari dalam Hidup Ivan Denisovitch sejenis novel catatan harian yang menggambarkan hari-hari penuh penderitaan di sebuah tahanan ketika rezim Stalin berkuasa. Lebih detil lagi novel itu menggambarkan tentang kesadaran seorang religius yang hidup di tengah belantara manusia hiper-modern, dengan keniscayaan lahirnya penguasa zalim yang selalu membutuhkan korban dan tumbal. Tetapi di tengah ancaman dan pukulan bertubi-tubi itu sang sastrawan (jurnalis) tak mengenal kata putus asa tetapi goes on fighting, dan siap menghadapi segala cobaan dan ujian hidup yang menghadang, termasuk dari para seniman yang tadinya menganggap sebagai rival dan pesaing.
Setelah pengakuan panitia nobel sastra tentang kebesaran nama Alexander Solzhenitsyn, terjadilah perdebatan panjang tentang fungsi para sastrawan dalam hubungannya dengan perubahan sosial-politik dunia. Anton Chekov memberikan penjelasan yang sangat prinsipil, bahwa tugas para sastrawan bukanlah menyelesaikan persoalan dunia melalui kekuatan politik karya-karyanya, akan tetapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara benar, di mana para pemegang kewenangan harus peka untuk menjawab pertanyaan mendasar yang diajukan sastrawan tersebut. Kejujuran sastrawan dalam mengajukan pertanyaan itu, tidak akan menjebaknya dalam reifikasi, eufemisme maupun pendangkalan kata dan bahasa, mengingat kiprah sastrawan yang bergerak secara independen dan lepas dari kepentingan-kepentingan yang akan membatasi ruang gerak dan totalitasnya dalam berkreasi.
Dalam kaitan ini Noam Chomsky cukup fasih membahasnya, bagaimana permainan kekuasaan selalu memanfaatkan kepentingan politiknya dengan menciptakan pembakuan kata yang dimaknai dan ditafsir secara sepihak, lantas dipropagandakan agar menjadi mindset dan kerangka berpikir di tengah masyarakat yang dikuasainya (baca: Liber Amicorum 100 tahun Bung Karno, Noam Chomsky, Hasta Mitra 2001).
George Orwell menggambarkan pula bagaimana korupsi intelektual dan pendangkalan bahasa masih terus diproses dan dikembangkan. Hingga muncullah term-term politikus dengan istilah “Newspeak” sebagai taktik penguasa untuk mengubah dan memelintir opini publik, lantas fungsi bahasa menjadi terkaburkan dan tidak memiliki bobot makna. Pada titik ini, di saat pemerintah melakukan kejahatan politik yang disengaja, cukuplah dikatakan sebagai “kebijakan pemerintah yang tidak mengenai sasaran”. Bahkan ketika oknum penguasa memerintahkan kaki-tangannya untuk membakar buku Pramoedya atau suatu kantor redaksi harian yang dituduh “ekstrim tengah” atau “organisasi tanpa bentuk” (OTB), mereka akan menyampaikan kepada pers yang mendukungnya, bahwa “bangunan dan buku-buku itu telah dilahap oleh si jago merah”.
Dalam permainan semantik ini, para politisi dan penguasa gemar memanfaatkan term-term yang justru mempunyai arti sebaliknya dari seorang pemimpin yang tulus mengabdi untuk pembangunan dan kesejahteraan umat. Seorang pakar simbol, Ludwig Wittgenstein, setelah 12 tahun mengamati sepak-terjang Hitler bersama kementerian propaganda NAZI yang dibentuknya berkesimpulan bahwa di kalangan para politisi, bahasa tidak memiliki arti baku seperti yang menjadi kesepakatan umum. Lebih jelas lagi pemaparan filosof dan budayawan kelahiran Wina ini, “Selama berabad-abad para politisi dan penguasa saling berperang dalam sengketa teori-teori politik, tanpa mereka sadari bahwa ada permainan kata dan semantik yang menjadi pangkal permusuhan antar mereka. Mereka menafsir kata-kata menurut selera sendiri hingga perbincangan paling pokok untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, yang sebenarnya simpel dan sederhana, dibuat kabur dan simpang siur.”
Para penulis dan intelektual Rusia cukup peka membaca gejala-gejala permainan semantik penguasa yang telah dibongkar oleh para sastrawannya. Dan selaku penghormatan kepada kaum sastrawan yang berkiprah mengangkat perubahan radikal kepada kemajuan bangsanya, Vladimir Putin pernah menelpon Solzhenitsyn di usianya yang hampir mencapai 90-an tahun, namun masih fasih mengatakan bahwa dunia sastra sanggup membongkar term-term politik yang dikaburkan oleh para politisi dan penguasa. Dunia sastra menegakkan keadilan, menggugat kesewenangan dan menelanjangi pendangkalan pikiran, dengan cara-caranya yang elegan, serta dengan kekayaan linguistiknya Tuhan menganugerahi kelebihan tersendiri pada orang-orang aneh ini.
Pada prinsipnya para sastrawan tidak mau terkecoh oleh term-term yang dibakukan oleh politisi dan penguasa, justru mengungkap suatu “redefinisi” atau “rethinking” agar masyarakat menyadari kekhilafannya, memahami apa-apa yang dipersulit dan dikaburkan oleh para politisi. Solzhenitsyn bicara dalam konteks humanisme universal, bahwa siapapun yang diperlakukan tidak adil, baik mereka itu berlabel kiri-kanan, Timur-Barat, Yahudi-Palestina, komunis-kapitalis, militer-sipil, bahkan dalam ideologi dan agama apapun, tetap harus dibela dan dibangkitkan martabatnya kepada hak-hak kemanusiaannya yang berdaulat. Dan sebaliknya, bagi siapapun yang melakukan kesalahan, dari bangsa, kasta dan kepercayaan apapun, tetap harus dibuktikan secara adil bahwa mereka benar-benar bersalah, dan harus direhabilitasi hak-hak kemanusiaannya jika mereka tidak terbukti melakukan kesalahan. Secara tidak langsung Solzhenitsyn mengungkap bahwa kebenaran yang absolut berada di tangan Tuhan, dan setiap manusia, sekuasa apapun tidak layak melangkahi hak-hak ketuhanan untuk bertindak secara tidak manusiawi.
Di Indonesia sebagai negeri archipelago yang begini luas, ketaatan dan kepatuhan buta dari penguasa pribumi yang merupakan abdi-abdi lokal dari kepentingan adikuasa (sebagai induk semang), tengah diungkap oleh para intelektual muda, jurnalis dan budayawan yang turut bertanggungjawab dalam pembangunan budaya dan kedewasaan peradaban Indonesia. Tidak sedikit kaum muda itu yang berjuang turun ke lapangan, bukan sekadar menyentil persoalan kapitalisme, tetapi “menonjok” langsung ke muka para birokrat dan penguasa yang mestinya memberi teladan baik dan mumpuni, agar Indonesia tidak lagi terjerembab ke dalam dekadensi dan degradasi moral yang semakin parah lagi. ***

- Penulis novel “Pikiran Orang Indonesia” dan “Perasaan Orang Banten”.

LAGI TENTANG AHOK

LAGI TENTANG AHOK

On Wednesday, September 10, 2014 11:02 PM, “iwan sams iwansams@gmail.com [tionghoa-net]” <tionghoa-net@yahoogroups.com> wrote:

Ahok? Asli politikus kutu loncat. Dulu di Belitung Timur Ahok jadi Ketua Cabang Partai kecil besutan Dr Syahrir, Partai Indonesia Baru (PIB).Habis itu pindah ke Partai Pelopor. Kemudian masuk ke Golkar, lantas ke Gerindra.

Terus mau kemana lagi atuh? PDIP?

Pada 10 September 2014 10.55, ‘Daniel H.T.’ danielht2002@yahoo.com [tionghoa-net] <tionghoa-net@yahoogroups.com> menulis:

http://politik.kompasiana.com/2014/09/10/gerindra-memang-bukan-habitat-ahok-673591.html

Akhirnya, pecah juga konflik antara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan partainya sendiri, Partai Gerindra. Gara-garanya adalah Ahok sangat tidak setuju dengan sikap Gerindra yang begitu sangat getol untuk mengubah sistem pilkada, dari pilkada langsung oleh rakyat menjadi pilkada oleh DPRD (kembali ke zaman seperti Orde Baru berkuasa).

Ahok menilai tindakan Gerindra bersama parpol-parpol yang bergabung di Koalisi Merah Putih di DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada Perubahan 2014 itu sebagai suatu tindakan yang sangat tidak masuk akal, hanya menyuburkan korupsi, bahkan bertentangan dengan konstitusi.

Ahok juga menentang alasan Gerindra bahwa pilkada langsung berdampak buruk karena sering terjadinya kerusuhan. Hal ini antara lain disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. Fadli mengatakan, pemilihan kepala daerah langsung lebih banyak mudaratnya. Misalnya, pemilihan kepala daerah di Papua yang diwarnai dengan pembakaran kantor DPRD.

Terhadap alasan yang dikemukakan Fadli itu, Ahok berujar, “Berarti kamu (Fadli Zon) menghina. Kenapa kemarin pilkada di Jakarta tenteram? Kalau memang sudah tidak sesuai, ya harus keluar (dari Gerindra)!”

Memang terlalu kelihatan bahwa alasan yang dikemukan Gerindra dan kawan-kawannya itu itu terlalu dicari-cari. Mereka mengambil contoh kekurangan pilkada langsung yang rusuh hanya dari segelintir kejadian dan di beberapa daerah kecil dibandingkan dengan ribuan pilkada yang sudah diadakan dengan aman. Secara rata-rata pilkada di seluruh Indonesia sudah berlangsung dengan baik tanpa ada gejolak (yang berarti). Contohnya, di DKI Jakarta sendiri, di Bandung, di Jawa Barat, di Surabaya, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan lain-lain, termasuk di sebagian besar kabupaten di Papua dan Papua Barat.

Gejolak yang terjadi di beberapa daerah ketika pilkada diadakan merupakan suatu proses atau masa transisi masyarakat belajar berdemokrasi. Kekurangan-kekurangan itu pasti bisa diperbaiki sehinga menjadi jauh lebih baik. Kalau ada barang bagus kita di rumah yang rusak, tetapi masih bisa diperbaiki, apakah kita akan membeli yang baru?

Saking gemasnya Ahok menyaksikan sikap Partai Gerindra itu, dia menyatakan, jika sampai RUU Pilkada 2014 itu disahkan DPR, dia akan keluar dari partainya (Gerindra).

“Saya bahkan sempat kepikir, kalau sampai ini dilakukan, mungkin saya keluar dari partai politik saja. Ngapain main di partai politik. Ya, ‘kan?” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014).

Ahok mengatakan UU Pilkada seharusnya difokuskan untuk menekan kemungkinan pejabat menjadi korup. Namun, isi RUU Pilkada yang sedang dibahas di DPR justru tidak substantif dan penting. Menurutnya, jika RUU Pilkada itu sampai disahkan akan berpotensi sangat besar membuat pejabat sebagai korup. Kepala daerah hanya harus mampu ‘memuaskan’ DPRD agar tetap menjabat.

“Ini justru money politic dan rakyat semakin dicuekin. Bisa diperes (kepala daerah). Tiap tahun kita diperes anggota DPRD. ‘Kalau kamu enggak (nurutin) saya tolak lho laporan kamu.’ Biar dipecat. Jadinya kerjaan kepala daerah cuma menyervis DPRD saja. Enggak usah ngurusin rakyat,” jelasnya.

Penilaian Ahok ini sejalan dengan pendapat para akademisi, ahli hukum tata negara, pengamat politik, dan mayoritas masyarakat (berdasarkan hasil survei beberapa lembaga survei kredibel, antara lain Litbang Kompas dan Lingkaran Survei Indonesia), bahkan dengan KPK.

Sikap Ahok yang menyatakan, jika sampai RUU Pilkada itu disahkan DPR, dia bakal keluar dari partai (Gerindra), segera disambut dengan kemarahan khas kubu Gerindra.

Ahok dikatai sebagai orang yang tidak tahu balas budi, tidak konsisten, dan kekanak-kanakan, karena katanya, Gerindra-lah yang berjasa besar membawa Ahok sampai menjadi seperti sekarang ini (wakil gubernur, sebentar lagi menjadi gubernur DKI Jakarta).

Padahal seharusnya Gerindra itu menyanggah pernyataan Ahok itu dengan dalil-dalilnya yang masuk akal dan konstitusional bahwa apa yang dikatakan Ahok itu tidak benar, daripada bersikap defensif, dan menuduh Ahok seperti tersebut di atas.

Ahok Setia kepada Konstitusi, bukan kepada Partai Gerindra

Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra, Mohammad Taufik, — yang pernah berorasi menyerukan pendukung Prabowo untuk menculik Ketua KPU itu — menilai Ahok sebagai pribadi yang tidak pandai bersyukur kepada partainya. Karena, Ahok memilih mundur dari Gerindra, meskipun dia sudah disokong partai itu sampai kini hendak menjadi gubernur DKI Jakarta. Lebih-lebih lagi, katanya, Ahok tidak pernah dimintai uang sepersen pun oleh Gerindra.

“Partai kita enggak dagang. Dia (Ahok) harusnya bersyukur. Tanya saja ke Ahok, Gerindra ada minta duit enggak waktu nyalonin dia jadi Wakil Gubernur. Jadi orang itu harusnya lebih banyak bersyukur,” katanya, Selasa (9/9/2014).

Tidak hanya mundur dari partai, Taufik berpendapat Ahok harus mundur dari jabatan jika ingin konsisten.

“Kalau mau konsisten, setelah mundur dari partai, mundur juga dari jabatan gubernur. Kan dia bisa jadi seperti sekarang karena partai. Jadi jangan mau enaknya saja,” ujar anggota DPRD DKI itu.

Senada dengan Mohammad Taufik, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Rindoko Dahono Wingit menyatakan, Ahok itu tidak sepatutnya mengeluarkan pernyataan itu karena Gerindra mendukung pilkada dipilih oleh DPRD. Dia menilai Ahok bersikap kekanak-kanakan dengan pernyataannya itu.

“Silakan berbeda pendapat, tapi tidak perlu keluar dari partai. Ini kekanak-kanakan, kalau perbedaan di parlemen itu dinamika,” kata Rindoko di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Meski demikian, kata Rindoko, Ahok memiliki hak jika ingin keluar dari Gerindra karena menolak pilkada dipilih oleh DPRD. Ia hanya berharap Ahok tak melupakan partai yang membantunya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Jokowi.

“Itu hak dia (Ahok) mau masuk dan keluar dari Gerindra, kalau kita kan sangat demokratis,” ujarnya.

Gerindra sangat demokratis? Apa yang mereka pertontonkan di DPR dengan berkehendak kuat mengubah pilkada langsung oleh rakyat menjadi oleh DPRD itu adalah tindakan yang sangat jauh dari demokratis.

Demokrasi itu terjadi jika suara rakyat didengar dan dijalankan, rakyat berkehendak kedaultannya dihargai, yaitu daulat rakyat untuk memilih langsung kepala daerahnya. Halmana merupakan bagian dari perjuangan para aktifis pro-demokrasi 1998, yang berjuang dengan mengorbankan darah dan air mata, bahkan nyawa, – termasuk tiga belas aktifis yang diculik dan keberadaannya sampai sekarang tidak diketahui itu — ketika melawan rezim Soeharto untuk memperoleh demokrasi dan kedaulatan itu.

Yang sekarang justru hendak dirampas kembali Gerindra dan kawan-kawannya itu, untuk membawa kembali kita ke era Orde Baru lagi. Bukankah ini justru merupakan khianat terhadap demokrasi, dan perampokan terhadap hak kedaulatan rakyat?

Hasil perjuangan demokrasi, dituangkan dituangkan di dalam UUD 1945 yang diamandemenkan pasca jatuhnya rezim Soeharto, yang antara lain terdapat di Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan, “Gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Apa itu “dipilih secara demokratis”? Sesungguhnya sudah dijabarkan di UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 56 ayat (1) dengan jelas-jelas mengatur: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) ini dibuat berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan berkaitan sangat erat – tidak bisa dipisahkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Maka, masuk akalkah niat Gerindra dan kawan-kawannya itu untuk mengubah ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, yang dibuat berdasarkan UUD 1945 itu?

Maka itu jugalah Ahok berkata, “Saya bilang dari awal, kalau saya ini tidak pernah loyal kepada partai yang tidak sesuai konstitusi. Saat Pilkada 2012 lalu, Gerindra menarik saya dari Golkar dan mengarahkan perjuangkan pilihan rakyat. Kenapa sekarang malah memiliki pandangan pilkada melalui DPRD? Konsisten dong!”

Jadi, sebetulnya tuduhan Mohammad Taufik dan Rindoko Dahono Wingit kepada Ahok sebagaimana disebutkan di atas sudah jelas-jelas dijawab Ahok dengan konsisten. Ahok sudah jelas-jelas konsisten, justru Gerindra-lah yang tidak konsisten.

Bahwa Ahok dalam menjalankan jabatannya sebagai Wakil Gubernur, dan kemudian sebentar lagi Gubernur DKI Jakarta adalah sebagai pengabdiannya sepenuhnya kepada bangsa dan negaranya, khususnya kepada rakyat DKI Jakarta, bukan kepada konstituen, apalagi kepada partai politik, — sekalipun partai itu yang mengusungkannya.

“My loyalty to my party ends where my loyalty to the country begins,” kesetiaanku kepada partai berakhir ketika kesetiaanku kepada negara dimulai, itulah sebuah prinsip yang paling terkenal sedunia yang pernah diucapkan oleh Presiden AS, J.F. Kennedy, yang menjadi pegangan bagi semua pimpinan di dunia yang berjiwa negarawan, termasuk Ahok saat ini.

Ketika masih dalam taraf Pilkada DKI Jakarta 2012 pun saya masih ingat pernyataan Ahok dan Jokowi bahwa mereka bersedia dicalonkan dengan syarat jika terpilih, tidak ada campur tangan dalam bentuk dan alasan apapun dari mana pun, termasuk dari partai mereka, juga tidak ada syarat apapun, termasuk money politic. Ahok dan Jokowi konsisten dengan pernyataan mereka itu, jadi tidak perlu kita tanyakan lagi kepada Ahok, seperti saran Mohammad Taufik itu.

Sebaliknya dengan Gerindra, petinggi-petingginya seperti Mohammad Taufik dan Rindoko, bahkan Prabowo Subianto, masih beranggapan bahwa kesetiaan kadernya adalah kesetiaan tanpa batas, kesetiaan membabi buta, bahkan sampai seorang kader telah menjadi pejabat negara pun harus tetap setia kepada partainya. Sekali pun partai itu dianggap tidak aspiratif terhadap kehendak rakyat, dan bahkan tidak konstitusional lagi, dia tetap harus setia kepada partainya.

Pemikiran seperti inilah yang kerap melahirkan pejabat-pejabat korup, yang tersandera parpol-nya, selalu merasa berhutang budi kepada parpol-nya lebih kepada dan menjadi mesin ATM parpol.

Gerindra-lah yang Harus Bersyukur kepada Ahok

Kalau mau jujur, seharusnya Gerindra-lah bersyukur mempunyai kader seperti Ahok, kalau mau jujur Gerindra-lah terangkat namanya, termasuk Prabowo, karena kepimpinan Ahok yang terkenal berintegritas tinggi, jujur, bersih, dan transparan ikut berperan penting memberi dampak yang sangat positif bagi pencitraan Gerindra, maupun Prabowo Subianto.

Ahok sedari awal bersikap konsisten, bahwa begitu dia menjabat sebagai Wakil Gubernur, termasuk tentu saja ketika nanti menjadi Gubernur, kesetiaan dan tanggung jawabnya itu bukan kepada partainya lagi, tetapi semata-mata kepada konstitusi, kepada rakyat, khususnya warga DKI Jakarta.

Jika Ahok mundur dari Gerindra, tidak berarti dia harus mundur juga sebagai Wakil Gubernur atau Gubernur, karena kesetiaannya dan tanggung jawabnya itu kepada rakyat DKI Jakarta, bukan kepada Gerindra, bukan pula kepada Prabowo Subianto.

Justru Gerindra-lah yang tidak konsisten, dan kelihatan belangnya. Berjanji akan tetap setia kepada kehendak rakyat, dan selalu berjuang demi kepentingan rakyat, kenyataannya malah berkhianat kepada rakyat melalui ambisinya yang hendak merampas kedaulatan rakyat dari pilkada langsung.

Dengan Gerindra menuntut Ahok mengingat jasa dan berterima kasih kepada mereka, maka jelas Gerindra punya pamrih pribadi ketika mencalonkan Ahok sebagai wakil gubernur DKI itu. Ahok bukan tidak tahu berterima kasih, tetapi terima kasihnya itu dalam batas-batas yang wajar, dalam batas hubungannya sebagai kader dengan partainya, tidak sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada partainya.

Dengan sikap Gerindra seperti ini kita pun bisa menjadi percaya terhadap isu yang pernah beredar ke publik bahwa Prabowo Subianto ketika menggandeng Ahok maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Jokowi itu, bukan sikapnya yang tulus, tetapi punya maksud atau pamrih tersebut, yang merupakan strateginya untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014. Ahok yang dobel minoritas, Tionghoa dan Kristen, dimanfaatkan untuk memperbaiki dan menaikkan citra Prabowo, yang sering diidentikkan dengan sosok yang anti-Cina dan anti-Kristen.

Sikap-sikap Gerindra selama Pilpres 2014 sampai sekarang menjadi bumerang bagi mereka sendiri, mengungkap tabir sikap mereka yang sebenarnya yang tidak pro-rakyat, tetapi berpolitik demi kepentingan mereka sendiri dengan mengatasnamakan rakyat.

Gerindra Bukan Habitat Ahok, Jokowi Siap Menerimanya

Kekonsistensi Ahok bukan hal yang main-main. Dia bahkan berani menunjukkan kekonsistensinya mengenai rencana mundurnya dari Partai Gerindra itu. Seolah-olah meladeni tantangan Mohammad Taufik yang mempersilakan Ahok segera mengundurkan diri, hari ini juga (Rabu, 10/9) Ahok menyatakan telah menyampaikan rencananya itu secara resmi kepada Fraksi Gerindra di DPRD DKI. Bahkan surat pengunduran dirinya itu pun sudah dibuatnya.

“Makanya, hari ini juga saya menyiapkan surat pengunduran diri dan berhenti sebagai kader Partai Gerindra,” katanya di Balaikota Jakarta.

Surat pengunduran diri itu akan langsung dikirim ke DPP Partai Gerindra. Di Gerindra, Ahok menduduki jabatan sebagai Ketua Bidang Politik DPP.

Sekali lagi Ahok menyatakan alasannya mundur dari Gerindra. Parpol yang didirikan Prabowo itu dianggap sudah tidak lagi sejalan dengan visinya. Ahok menilai Gerindra melakukan “blunder” dengan mendorong pilkada dikembalikan seperti Orde Baru, yakni oleh DPRD.

“Bagi saya, Partai Gerindra sudah tidak sesuai dengan perjuangan saya untuk memberikan rakyat sebuah pilihan terbaik,” katanya tegas.

Jokowi yang juga menolak pilkada tidak langsung itu mengatakan dia siap menerima Ahok, jika Ahok keluar dari Gerindra. Apakah ini berarti jika Ahok jadi keluar dari Gerindra dia akan bergabung dengan PDIP, partainya Jokowi? Lebih bagus begitu, karena habitat Ahok ternyata memang bukan di Partai Gerindra.

Jokowi berkata, “Sekarang pilpres sistemnya apa? Presidensial, dipilih rakyat. Masa di kota, kabupaten, malah sistem parlementer. Logikanya di mana?” ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Sedangkan mengenai rencana Ahok yang akan keluar dari Gerindra jika RUU Pilkada 2014 itu disahkan DPR, Jokowi berujar, “Nanti kalau benar RUU itu benar-benar disahkan, saya dapat teman.”

Jika nanti sudah begini, nanti di Pilpres 2019, Jokowi maju lagi sebagai capres, sedangkan cawapres-nya adalah Ahok. Maka dwi-tunggal ini kembali bersatu, dan diharapkan memimpin Republik ini. ***

Sumber berita:

http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/09/289171/ahok-ancam-keluar-gerindra-bila-pilkada-tidak-langsung-disahkan
http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/09/289212/gerindra-ahok-tidak-pandai-bersyukur
http://nasional.kompas.com/read/2014/09/09/17142171/Gerindra.Anggap.Ahok.Kekanak-kanakan?utm_source=news&utm_medium=bp&utm_campaign=related&amp;
http://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/09/18313291/Ahok.Dulu.Gerindra.Tarik.Saya.dari.Golkar.karena.Janji.Perjuangkan.Pilihan.Rakyat
http://www.antaranews.com/berita/452710/ahok-keluar-dari-gerindra-jokowi-siap-terima-teman
http://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/10/09322301/Ahok.Hari.Ini.Saya.Siapkan.Surat.Pengunduran.Diri.dari.Gerindra?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

On Wednesday, September 10, 2014 10:42 PM, “den suta sutawiyana@yahoo.com [GELORA45]” <GELORA45@yahoogroups.com> wrote:

Dear all,

Kriteria tiap orang bisa berbeda. Demikian pula, dasar penilaian siapa pun, baik dia seorang netral maupun seorang politkus, pasti punya kriterianya tersendiri, terhadap Partai Gerindra, apa pun ideologinya. Tampaknya, berdasarkan sikap hidup dan kata-kata serta perilakunya, setelah dia menjadi pemimpin DKI (Daerah Khusus Indonesia / Ibukota) Jakarta, fokusnya bukan lagi pd. kepentingan politik Partai Gerindanya, melainkan dia telah beralih ke kebutuhan primer rakyat Indonesia.

Apalagi, dia yang bernama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu, dalam memimpin DKI Jakarta, dia sebagai Wakil Gubernur harus bersinergi dengan Jokowi sebagai atasannya, yakni Gubernur DKI Jakarta. Jokowi yang seorang desa dan hidup sehari-harinya senantiasa sederhana dan jauh dari kesombongan, tapi juga merakyat, yang terkenal dengan “blusukan”nya itu, maka Ahok memiliki karakter dasar yang sama dengan atasannya tersebut.

Maka, tidaklah mengherankan apabila Ahok pun menunjukkan sifat kerakyatannya yang kental, dan sifat kerakyatan ini mempresentasikan kedemokratisan seseorang ! Dan, bagi DS, sikap demokratis inilah yang senantiasa / secara konsisten ada pada diri seorang Ahok,sehingga bisa dijadikan sebagai ukuran / kriteriumnya.

Atas dasar ukuran itu pulalah maka Partai Gerindra, yang semula memberikan dukungan pada pemilihan “langsung” oleh “rakyat”, tapi kini secara tiba-tiba dirubah menjadi pemilihan “tak langsung / perwakilan” oleh para “wakil rakyat”di Parlemen / DPR / DPRD itu merupakan suatu tindakan yang tak konsekwen / konsisten dan munafik, karena tak pro-rakyat !

Jadi, atas dasar penilaian itulah maka. Ahok terpaksa meninggalkan Partai Gerindra, bukan atas dasar penilaian Fadli Zon,cs. yang terkesan dicari-cari dan tidak berdasar itu !!

Salam INDONESIA BERUBAH-BARU-HEBAT,
DS
.

Dituding M Taufik Tak Tahu Terima Kasih ke Gerindra, Ini Jawaban Ahok
Rabu, 10 September 2014 

KOMPAS.com/ GLORI K WADRIANTO Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
Terkait
• Ahok: Tudingan Fadli Zon Basi, Saya dari Dulu “Kutu Loncat”
• Ahok Mundur dari Gerindra, Bagaimana Kelanjutan Perdebatan soal Wagub?
• Dituding M Taufik Tak Tahu Terima Kasih ke Gerindra, Ini Jawaban Ahok
• Ahok: Akan Ada Tontonan Menarik buat Republik Ini

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengundurkan diri dari Partai Gerindra, partai pengusungnya, disebut sebagai tindakan tidak tahu terima kasih oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI M Taufik. Ini tanggapan Basuki.
“Justru kamu (Taufik) yang tidak tahu terima kasih kalau ngomong begitu. Memangnya hanya Gerindra yang mencalonkan saya? (Pengusung saya Gerindra) bareng PDI-P juga,” kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Selain itu, kata Basuki, warga Jakarta yang memilih Joko Widodo-Basuki tak hanya dari Partai Gerindra maupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Banyak warga Jakarta, ujar dia, yang memilih bukan karena faktor partai politik di belakang kandidat.

Selama menjadi calon wakil gubernur, Basuki merasa telah pula melakukan kampanye sebaik mungkin. Tak hanya itu, Basuki juga berkampanye untuk Partai Gerindra dan Prabowo Subianto dalam Presiden 2014.

Meski tidak menjadi juru kampanye selama Pemilu 2014, Basuki mengaku telah mengimbau warga Jakarta serta keluarganya untuk memilih calon anggota legislatif dari Gerindra pada pemilu legislatif serta Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 2014.

“Saya enggak akan bertahan di Gerindra kalau Anda tidak mengubah sikap Anda,” tegas Basuki, yang ditujukan kepada Taufik dan koleganya di Gerindra. “Dulu Anda mengiming-imingi saya untuk menjadi model (bahwa) di Jakarta masih ada pejabat publik yang jujur dan kerja keras dari pagi sampai malam dan tidak korupsi.”
Dengan janji Gerindra menjadikan Jokowi-Basuki sebagai model, pria yang akrab disapa Ahok itu meyakini Gerindra akan menang besar dalam pemilu. Hal itu pula yang diakui Basuki keluar dari Partai Golkar dan masuk menjadi kader Partai Gerindra.

“Tapi, kalau sekarang saya sudah tidak sesuai (dengan Gerindra). Dulu semua kepala daerah dipilih DPRD dan rakyat tidak pernah mendapatkan yang terbaik. Bisa enggak Jokowi jadi presiden atau Wali Kota Solo dan Gubernur DKI kalau dipilih DPRD? Enggak bisa,” ujar dia.

Ahok: Tudingan Fadli Zon Basi, Saya dari Dulu “Kutu Loncat”
Rabu, 10 September 2014 | 18:37 WIB
KOMPAS.com/ GLORI K WADRIANTO Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi santai pernyataan Fadli Zon yang menudingnya sebagai “kutu loncat”.

Basuki menyadari bahwa dia memang “kutu loncat” atau gemar berpindah partai politik.
“Sudah basi. Dari dulu saya memang sudah kutu loncat kok,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu, di Balaikota Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Ahok masuk dunia politik melalui Partai Indonesia Baru (PIB). Dari PIB, Ahok “meloncat” ke Partai Golkar yang kemudian membawanya ke DPR RI.

Pada tahun 2012, Ahok keluar dari Golkar untuk bergabung dengan Partai Gerindra yang mengusungnya sebagai calon wakil DKI untuk mendampingi cagub yang diusung PDI Perjuangan, Joko Widodo.

Pada Rabu (10/9/2014), Ahok memutuskan keluar dari Partai Gerindra setelah partai bentukan Prabowo Subianto itu mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. [Baca: Ahok: Saya Sudah Resmi Keluar dari Gerindra]

Sesuai AD/ART partai politik, kader harus menaati seluruh keputusan partai. Jika kader tidak bisa menaati keputusan tersebut, harus keluar. Sebagai konsekuensi politik, Ahok memutuskan hengkang dari Gerindra.

Meski demikian, Ahok tetap menjabat sebagai wagub dan sebentar lagi akan dilantik sebagai gubernur menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi Presiden RI 2014-2019.

“Yang milih saya (jadi wagub) itu bukan DPRD, bos. Suara PDI-P dengan Gerindra di DKI juga tidak sampai 50 persen untuk dimakzulkan. Jadi tanggung jawab saya itu sama rakyat DKI,” Ahok menegaskan.

Sekedar informasi, sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kecewa dengan pernyataan Basuki yang berencana mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Fadli menilai Ahok, sapaan akrab Basuki, sebagai politisi oportunis yang tidak mengerti etika. [Baca: Fadli Zon: Ahok Ngawur, Tak Beretika, "Kutu Loncat"]

“Ahok tidak beretika, tidak mengerti partai. Kontribusi dia di Gerindra kecil, dan orang akan menilai track record dia, ini bukti orang jadi ‘kutu loncat’,” ujar Fadli.

On Wednesday, September 10, 2014 4:53 PM, “den suta sutawiyana@yahoo.com [GELORA45]” <GELORA45@yahoogroups.com> wrote:

Dear all,

Dinamika politik terkait Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dalam beberapa hari
belakangan ini menjadi topik / pokok pembicaraan yang hangat. Dan, pokok ini
mecuat kepermukaan, terutama setelah adanya keputusan yang bersifat final
dari MK (Mahkamah Konstitusi) yang memenangkan pasangan Joko Widodo-
Jusuf Kalla dan mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa seba-
gai Presiden Terpilih NKRI, yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014.

Dengan keputusan final tersebut maka tertutuplah kemungkinan untuk menja-
di Presiden yang akan menguasai NKRI, bagi Prabowo Subianto, padahal dia
masih berambisi untuk dapat berkuasa. Sehingga, dia tidak “legowo” dengan
kekalahannya itu, dan dicarinya akal “bulus” melalui pembentukan Pansus
(Panitia Khusus) DPR-RI, yang masih dimungkinkan berdasarkan Undang-Un-
dang yang berlaku.

Melalui usaha di bidang DPR atau yang bersifat parlementer itu maka kini di-
ajukanlah sebuah RUU (Rencana Undang-Undang) Pilkada, yang pada dasar-
nya bertujuan untuk “mengacaukan” pengangkatan aparatur pemerintahan
Jokowi, termasuk pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gu-
bernur DKI (Daerah Khusus Indonesia) Jakarta.

Pengangkatan tersebut, berdasarkan RUU Pilkada tersebut tidak lagi secara
“langsung” oleh rakyat pemilih, melainkan harus secara “tak langsung” me-
lalui “perwakilan” (wakil rakyat) di parlemen / DPR dalam pengangkatan para
anggota Kabinet-Jokowi, atau di DPRD (DPR Daerah) misalnya dalam peng-
angkatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Cara tak langsung itu, jelas bertentangan dengan azas demokrasi (dari-oleh-
untuk rakyat), sebagaimana telah diperjuangkan dengan pengorbanan jiwa &
raga para rakyat pejuang, selama masa reformasi politik pasca rezim / peme-
rintahan Soeharto dalam tahun 1998, dimana Konstitusi / UUD 1945 telah di-
amandemen menjadi langsung pilihan rakyat. Lalu, apakah Prabowo Subian-
to rela mengorbankan kedaulatan rakyat, yang diperolehnya melalui keringat
dan darah itu akandikembalikan menjadi seperti era Orde Baru ala Soeharto,
yang otoriter dan yang korupsinya telah menjalar kemana-mana di berbagai
tingkatan, sehingga seakan menjadi “korupsi berjemaah” itu ?!

Memang seorang pemimpin Indonesia yang mau berubah, mau maju menja-
di Indonesia baru, dan mau menjadi … INDONESIA HEBAT… itu, seyogianya
mau bercermin ke Ahok, yakni yang … konsisten / taat … pada Konstitusi U-
UD 1945 !!

Salam IDONESIA BERUBAH-BARU-HEBAT,
DS

Ps.
Silakan disimak artikel berikut ini, yang telah DS edit,
tanpa merubah isinya.

http://politik.kompasiana.com/2014/09/10/gerindra-memang-bukan-habitat-ahok-673591.html

Akhirnya, pecah juga konflik antara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan partainya sendiri, Partai Gerindra.

Gara-garanya adalah Ahok sangat tidak setuju dengan sikap Gerindra yang begitu sangat getol untuk mengubah sistem pilkada, dari pilkada langsung oleh rakyat menjadi pilkada oleh DPRD (kembali ke zaman seperti Orde Baru berkuasa).

Ahok menilai tindakan Gerindra bersama parpol-parpol yang bergabung di Koalisi Merah Putih di DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada Perubahan 2014 itu sebagai suatu tindakan yang sangat tidak masuk akal, hanya menyuburkan korupsi, bahkan bertentangan dengan konstitusi.

Ahok juga menentang alasan Gerindra bahwa pilkada langsung berdampak buruk karena sering terjadinya kerusuhan. Hal ini antara lain disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. Fadli mengatakan, pemilihan kepala daerah langsung lebih banyak mudaratnya. Misalnya, pemilihan kepala daerah di Papua yang diwarnai dengan pembakaran kantor DPRD.

Terhadap alasan yang dikemukakan Fadli itu, Ahok berujar, “Berarti kamu (Fadli Zon) menghina. Kenapa kemarin pilkada di Jakarta tenteram? Kalau memang sudah tidak sesuai, ya harus keluar (dari Gerindra)!”

Memang terlalu kelihatan bahwa alasan yang dikemukan Gerindra dan kawan-kawannya itu itu terlalu dicari-cari.

Mereka mengambil contoh kekurangan pilkada langsung yang rusuh hanya dari segelintir kejadian dan di beberapa daerah kecil dibandingkan dengan ribuan pilkada yang sudah diadakan dengan aman.

Secara rata-rata pilkada di seluruh Indonesia sudah berlangsung dengan baik tanpa ada gejolak (yang berarti). Contohnya, di DKI Jakarta sendiri, di Bandung, di Jawa Barat, di Surabaya, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan lain-lain, termasuk di sebagian besar kabupaten di Papua dan Papua Barat.

Gejolak yang terjadi di beberapa daerah ketika pilkada diadakan merupakan suatu proses atau masa transisi masyarakat belajar berdemokrasi.

Kekurangan-kekurangan itu pasti bisa diperbaiki sehinga menjadi jauh lebih baik. Kalau ada barang bagus kita di rumah yang rusak, tetapi masih bisa diperbaiki, apakah kita akan membeli yang baru?

Saking gemasnya Ahok menyaksikan sikap Partai Gerindra itu, dia menyatakan, jika sampai RUU Pilkada 2014 itu disahkan DPR, dia akan keluar dari partainya (Gerindra).

“Saya bahkan sempat kepikir, kalau sampai ini dilakukan, mungkin saya keluar dari partai politik saja. Ngapain main di partai politik. Ya, ‘kan?” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014).

Ahok mengatakan UU Pilkada seharusnya difokuskan untuk menekan kemungkinan pejabat menjadi korup. Namun, isi RUU Pilkada yang sedang dibahas di DPR justru tidak substantif dan penting.

Menurutnya, jika RUU Pilkada itu sampai disahkan akan berpotensi sangat besar membuat pejabat sebagai korup. Kepala daerah hanya harus mampu ‘memuaskan’ DPRD agar tetap menjabat.

“Ini justru money politic dan rakyat semakin dicuekin. Bisa diperes (kepala daerah). Tiap tahun kita diperes anggota DPRD. ‘Kalau kamu enggak (nurutin) saya tolak lho laporan kamu.’ Biar dipecat. Jadinya kerjaan kepala daerah cuma menyervis DPRD saja. Enggak usah ngurusin rakyat,” jelasnya.

Penilaian Ahok ini sejalan dengan pendapat para akademisi, ahli hukum tata negara, pengamat politik, dan mayoritas masyarakat (berdasarkan hasil survei beberapa lembaga survei kredibel, antara lain Litbang Kompas dan Lingkaran Survei Indonesia), bahkan dengan KPK.

Sikap Ahok yang menyatakan, jika sampai RUU Pilkada itu disahkan DPR, dia bakal keluar dari partai (Gerindra), segera disambut dengan kemarahan khas kubu Gerindra.

Ahok dikata sebagai orang yang tidak tahu balas budi, tidak konsisten, dan kekanak-kanakan, karena katanya, Gerindra-lah yang berjasa besar membawa Ahok sampai menjadi seperti sekarang ini (wakil gubernur, sebentar lagi menjadi gubernur DKI Jakarta).

Padahal seharusnya Gerindra itu menyanggah pernyataan Ahok itu dengan dalil-dalilnya yang masuk akal dan konstitusional bahwa apa yang dikatakan Ahok itu tidak benar, daripada bersikap defensif, dan menuduh Ahok seperti tersebut di atas.

 

Ahok Setia kepada Konstitusi, bukan kepada Partai Gerindra

Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra, Mohammad Taufik, — yang pernah berorasi menyerukan pendukung Prabowo untuk menculik Ketua KPU itu — menilai Ahok sebagai pribadi yang tidak pandai bersyukur kepada partainya. Karena, Ahok memilih mundur dari Gerindra, meskipun dia sudah disokong partai itu sampai kini hendak menjadi gubernur DKI Jakarta. Lebih-lebih lagi, katanya, Ahok tidak pernah dimintai uang sepersen pun oleh Gerindra.

“Partai kita enggak dagang. Dia (Ahok) harusnya bersyukur. Tanya saja ke Ahok, Gerindra ada minta duit enggak waktu nyalonin dia jadi Wakil Gubernur. Jadi orang itu harusnya lebih banyak bersyukur,” katanya, Selasa (9/9/2014).

Tidak hanya mundur dari partai, Taufik berpendapat Ahok harus mundur dari jabatan jika ingin konsisten.

“Kalau mau konsisten, setelah mundur dari partai, mundur juga dari jabatan gubernur. Kan dia bisa jadi seperti sekarang karena partai. Jadi jangan mau enaknya saja,” ujar anggota DPRD DKI itu.

Senada dengan Mohammad Taufik, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Rindoko Dahono Wingit menyatakan, Ahok itu tidak sepatunya mengeluarkan pernyataan itu karena Gerindra mendukung pilkada dipilih oleh DPRD. Dia menilai Ahok bersikap kekanak-kanakan dengan pernyataannya itu.

“Silakan berbeda pendapat, tapi tidak perlu keluar dari partai. Ini kekanak-kanakan, kalau perbedaan di parlemen itu dinamika,” kata Rindoko di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Meski demikian, kata Rindoko, Ahok memiliki hak jika ingin keluar dari Gerindra karena menolak pilkada dipilih oleh DPRD. Ia hanya berharap Ahok tak melupakan partai yang membantunya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Jokowi.

“Itu hak dia (Ahok) mau masuk dan keluar dari Gerindra, kalau kita kan sangat demokratis,” ujarnya.

Gerindra sangat demokratis?

Apa yang mereka pertontonkan di DPR dengan berkehendak kuat mengubah pilkada langsung oleh rakyat menjadi oleh DPRD itu adalah tindakan yang sangat jauh dari demokratis.

Demokrasi itu terjadi jika suara rakyat didengar dan dijalankan, rakyat berkehendak kedaultannya dihargai, yaitu daulat rakyat untuk memilih langsung kepala daerahnya. Halmana merupakan bagian dari perjuangan para aktifis pro-demokrasi 1998, yang berjuang dengan mengorbankan darah dan air mata, bahkan nyawa, – termasuk tiga belas aktifis yang diculik dan keberadaannya sampai sekarang tidak diketahui itu — ketika melawan rezim Soeharto untuk memperoleh demokrasi dan kedaulatan itu.

Yang sekarang justru hendak dirampas kembali Gerindra dan kawan-kawannya itu, untuk membawa kembali kita ke era Orde Baru lagi. Bukankah ini justru merupakan khianat terhadap demokrasi, dan perampokan terhadap hak kedaulatan rakyat?

Hasil perjuangan demokrasi, dituangkan dituangkan di dalam UUD 1945 yang diamandemenkan pasca jatuhnya rezim Soeharto, yang antara lain terdapat di Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan, “Gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Apa itu “dipilih secara demokratis”?

Sesungguhnya sudah dijabarkan di UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Pasal 56 ayat (1) dengan jelas-jelas mengatur: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) ini dibuat berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan berkaitan sangat erat – tidak bisa dipisahkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Maka, masuk akalkah niat Gerindra dan kawan-kawannya itu untuk mengubah ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, yang dibuat berdasarkan UUD 1945 itu?

Maka itu jugalah Ahok berkata, “Saya bilang dari awal, kalau saya ini tidak pernah loyal kepada partai yang tidak sesuai konstitusi. Saat Pilkada 2012 lalu, Gerindra menarik saya dari Golkar dan mengarahkan perjuangkan pilihan rakyat. Kenapa sekarang malah memiliki pandangan pilkada melalui DPRD? Konsisten dong!”

Jadi, sebetulnya tuduhan Mohammad Taufik dan Rindoko Dahono Wingit kepada Ahok sebagaimana disebutkan di atas sudah jelas-jelas dijawab Ahok dengan konsisten. Ahok sudah jelas-jelas konsisten, justru Gerindra-lah yang tidak konsisten.

Bahwa Ahok dalam menjalankan jabatannya sebagai Wakil Gubernur, dan kemudian sebentar lagi Gubernur DKI Jakarta adalah sebagai pengabdiannya sepenuhnya kepada bangsa dan negaranya, khususnya kepada rakyat DKI Jakarta, bukan kepada konstituen, apalagi kepada partai politik, — sekalipun partai itu yang mengusungkannya.

“My loyalty to my party ends where my loyalty to the country begins,” kesetiaanku kepada partai berakhir ketika kesetiaanku kepada negara dimulai,

itulah sebuah prinsip yang paling terkenal sedunia yang pernah diucapkan oleh Presiden AS, J.F. Kennedy,
yang menjadi pegangan bagi semua pimpinan di dunia yang berjiwa negarawan, termasuk Ahok saat ini.

***
Ketika masih dalam taraf Pilkada DKI Jakarta 2012 pun saya masih ingat pernyataan Ahok dan Jokowi
bahwa mereka bersedia dicalonkan dengan syarat jika terpilih, tidak ada campur tangan dalam bentuk dan alasan apapun dari mana pun, termasuk dari partai mereka, juga tidak ada syarat apapun, termasuk money politic.
Ahok dan Jokowi konsisten dengan pernyataan mereka itu, jadi tidak perlu kita tanyakan lagi kepada Ahok, seperti saran Mohammad Taufik itu.

Sebaliknya dengan Gerindra, petinggi-petingginya seperti Mohammad Taufik dan Rindoko, bahkan Prabowo Subianto,
masih beranggapan bahwa kesetiaan kadernya adalah kesetiaan tanpa batas, kesetiaan membabi buta, bahkan sampai seorang kader telah menjadi pejabat negara pun harus tetap setia kepada partainya.
Sekali pun partai itu dianggap tidak aspiratif terhadap kehendak rakyat, dan bahkan tidak konstitusional lagi, dia tetap harus setia kepada partainya.

Pemikiran seperti inilah yang kerap melahirkan pejabat-pejabat korup, yang tersandera parpol-nya, selalu merasa berhutang budi kepada parpol-nya lebih kepada dan menjadi mesin ATM parpol.

Gerindra-lah yang Harus Bersyukur kepada Ahok

kalau mau jujur, seharusnya Gerindra-lah bersyukur mempunyai kader seperti Ahok,
kalau mau jujur Gerindra-lah terangkat namanya, termasuk Prabowo, karena kepimpinan Ahok yang trrkenal berintegritas tinggi, jujur, bersih, dan transparan ikut berperan penting memberi dampak yang sangat positif bagi pencitraan Gerindra, maupun Prabowo Subianto.

Ahok sedari awal bersikap konsisten,bahwa begitu dia menjabat sebagai Wakil Gubernur, termasuk tentu saja ketika nanti menjadi Gubernur, kesetiaan dan tanggung jawabnya itu bukan kepada partainya lagi, tetapi semata-mata kepada konstitusi, kepada rakyat, khususnya warga DKI Jakarta.

Jika Ahok mundur dari Gerindra,tidak berarti dia harus mundur juga sebagai Wakil Gubernur atau Gubernur, karena kesetiaannya dan tanggung jawabnya itu kepada rakyat DKI Jakarta, bukan kepada Gerindra, bukan pula kepada Prabowo Subianto.

Justru Gerindra-lah yang tidak konsisten, dan kelihatan belangnya. Berjanji akan tetap setia kepada kehendak rakyat, dan selalu berjuang demi kepentingan rakyat, kenyataannya malah berkhianat kepada rakyat melalui ambisinya yang hendak merampas kedaulatan rakyat dari pilkada langsung.

Dengan Gerindra menuntut Ahok mengingat jasa dan berterima kasih kepada mereka, maka jelas Gerindra punya pamrih pribadi ketika mencalonkan Ahok sebagai wakil gubernur DKI itu. Ahok bukan tidak tahu berterima kasih, tetapi terima kasihnya itu dalam batas-batas yang wajar, dalam batas hubungannya sebagai kader dengan partainya, tidak sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada partainya.

Dengan sikap Gerindra seperti ini kita pun bisa menjadi percaya terhadap isu yang pernah beredar ke publik bahwa Prabowo Subianto ketika menggandeng Ahok maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Jokowi itu, bukan sikapnya yang tulus, tetapi punya maksud atau pamrih tersebut, yang merupakan strateginya untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014.
Ahok yang dobel minoritas, Tionghoa dan Kristen, dimanfaatkan untuk memperbaiki dan menaikkan citra Prabowo, yang sering diidentikkan dengan sosok yang anti-Cina dan anti-Kristen.

Sikap-sikap Gerindra selama Pilpres 2014 sampai sekarang menjadi bumerang bagi mereka sendiri, mengungkap tabir sikap mereka yang sebenarnya yang tidak pro-rakyat, tetapi berpolitik demi kepentingan mereka sendiri dengan mengatasnamakan rakyat.

 

Gerindra Bukan Habitat Ahok, Jokowi Siap Menerimanya

Kekonsistensi Ahok bukan hal yang main-main. Dia bahkan berani menunjukkan kekonsistensinya mengenai rencana mundurnya dari Partai Gerindra itu. Seolah-olah meladeni tantangan Mohammad Taufik yang mempersilakan Ahok segera mengundurkan diri, hari ini juga (Rabu, 10/9)
Ahok menyatakan telah menyampaikan rencananya itu secara resmi kepada Fraksi Gerindra di DPRD DKI. Bahkan surat pengunduran dirinya itu pun sudah dibuatnya.

“Makanya, hari ini juga saya menyiapkan surat pengunduran diri dan berhenti sebagai kader Partai Gerindra,” katanya di Balaikota Jakarta.

***
Surat pengunduran diri itu akan langsung dikirim ke DPP Partai Gerindra. Di Gerindra, Ahok menduduki jabatan sebagai Ketua Bidang Politik DPP.

Sekali lagi Ahok menyatakan alasannya mundur dari Gerindra. Parpol yang didirikan Prabowo itu dianggap sudah tidak lagi sejalan dengan visinya.Ahok menilai Gerindra melakukan “blunder” dengan mendorong pilkada dikembalikan seperti Orde Baru, yakni oleh DPRD.

“Bagi saya, Partai Gerindra sudah tidak sesuai dengan perjuangan saya untuk memberikan rakyat sebuah pilihan terbaik,” katanya tegas.

***
Jokowi yang juga menolak pilkada tidak langsung itu mengatakan dia siap menerima Ahok, jika Ahok keluar dari Gerindra. Apakah ini berarti jika Ahok jadi keluar dari Gerindra dia akan bergabung dengan PDIP, partainya Jokowi?
Lebih bagus begitu, karena habitat Ahok ternyata memang bukan di Partai Gerindra.

Jokowi berkata, “Sekarang pilpres sistemnya apa? Presidensial, dipilih rakyat. Masa di kota, kabupaten, malah sistem parlementer. Logikanya di mana?”ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

***
Sedangkan mengenai rencana Ahok yang akan keluar dari Gerindra jika RUU Pilkada 2014 itu disahkan DPR,
Jokowi berujar, “Nanti kalau benar RUU itu benar-benar disahkan, saya dapat teman.”

Jika nanti sudah begini, nanti di Pilpres 2019,Jokowi maju lagi sebagai capres, sedangkan cawapres-nya adalah Ahok.
Maka dwi-tunggal ini kembali bersatu, dan diharapkan memimpin Republik ini. ***

<><><>

Sumber berita:

http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/09/289171/ahok-ancam-keluar-gerindra-bila-pilkada-tidak-langsung-disahkan
http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/09/289212/gerindra-ahok-tidak-pandai-bersyukur

http://nasional.kompas.com/read/2014/09/09/17142171/Gerindra.Anggap.Ahok.Kekanak-kanakan?utm_source=news&utm_medium=bp&utm_campaign=related&amp;

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/09/18313291

 

 

BENARKAH AHOK = SI MALIN KUNDANG?
On Wednesday, September 10, 2014 4:25 PM, “iwamardi iwamardi@yahoo.de [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com> wrote:

Suara Gerindra terlihat sangat cemas dan sekaligus sinis terhadap maksud keluarnya Ahok dari partai ini, hal yang lumrah dari siapapun yang akan kehilangan harta benda yang sangat berharga !
Sebetulnya , sangat meleset jika diandaikan Ahok sebagai si Malin Kundang !
Ahok tidak menghianati Gerindra, melainkan : dia telah sedar dan melihat dengan jelas, bahwa Gerindra bukan partainya, bahwa Gerindra tidak cocok dengan visi misinya dan karena dia melihat hal2 yang sudah keterlaluan yang sangat bertentangan dengan hati nuraninya.
Sekarang barulah dia mau memutuskan sikap yag tegas demi masa depannya dalam mengabdikan tenaga dan pikirannya buat bangsa dan tanah airnya !
Keluarnya Ahok dari Gerindra ( kebetulan kok cocok dengan pertanyaan saya beberapa bulan yang lalu : Kapan Ahok keluar dari Gerindra? ) sama sekali tak bisa diandaikan seperti penghianatanm si Malin Kundang, melainkan bagaikan seorang anak yang berontak dan membelot, keluar dari lingkungan kumpulan orang yang membesarkannya, setelah si anak sedar dan yakin , bahwa kumpulan orang yang membesarkannya itu adalah kumpulan penyamun, kumpulan orang2 jahat yang tidak jujur.

Tak kan janggal bila sebentar lagi akan keluar bertubi tubi fitnahan2, pelecehan2 dan hujatan2 yang keluar dari mulut Gerindra.
Sudah bisa diprediksikan sebelumnya, kekecewaan yang tak berguna bagi orang2 yang kehilangan aset berharga, menyatakan kegagalan “mendidik” anak baik menjadi jagoan penyamun .

Keluarnya Ahok adalah panggilan hati nuraninya yang bersih .
Inilah si Ahok !

 

Gerindra Anggap Ahok Seperti Malin Kundang
Rabu, 10 September 2014 KOMPAS.com/ GLORI K WADRIANTO Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

GAYA AHOK YANG MELEDAK-LEDAK DAN URAIAN PROGRAM KERJA JOKOWI DI DEPAN PKB

Gaya Ahok menjadi Wagub yang meledak-ledak, …! Tapi bagus, dan beralasan Ahok mengamuk, tanpa deteng aling-aling melabrak pejabat-pejabat nggak beres! Sangat bagus dan jituuu, …! Hanya saja, sementara pejabat hanya memenggal “KEMARAHAN” Ahok tanpa mengunduh proses secara keseluruhan “PERTENGKARAN” yang terjadi. Hendak memberikan kesan pada publik bahwa Ahok gila dan Arogan, yang tidak memperhatikan perasan pejabat!

Tidak apa Ahok, Majuuu terus, pantang mundur, Ahok! Dobrak saja itu mafia-mafia yang selama ini membuat ibukota Jakarta terus morat-marit, … benahi dan bangun Jakarta nan-indah, sejahtera! Kalau sekarang ketegasan sikap dibela Jokowi yang hanya Gubernur DKI-Jakarta, sebentar lagi akan tetap dibela oleh Jokowi yang Presiden RI! Majuuuu terus, Pantang Mundur!

http://www.youtube.com/watch?v=K5T_bXJrA4Q
Lalu, setelah itu ikuti sambutan Jokowi di depan MUKTAMAR PKB, di Surabaya 30 Agustus yl:
http://youtu.be/hv7nVWLh8nw

 

 

Ahok.Dulu.Gerindra.Tarik.Saya.dari.Golkar.karena.Janji.Perjuangkan.Pilihan.Rakyat?

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/09/18313291/Ahok.Dulu.Gerindra.Tarik.Saya.dari.Golkar.karena.Janji.Perjuangkan.Pilihan.Rakyat?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

Ahok: Dulu Gerindra Tarik Saya dari Golkar karena Janji Perjuangkan Pilihan Rakyat
Selasa, 9 September 2014 KOMPAS.com/ GLORI K WADRIANTO Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kala menikmati makan siang bersama wartawan Kompas.com di Kantor Gubernur, Jumat (29/8/2014)

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengenang masa-masa perpindahan karier politiknya dari Partai Golkar ke Partai Gerindra. Menurut Basuki, Partai Gerindra menariknya dari Golkar dan mencalonkannya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta karena berbagai janji prorakyat dan tidak bermain money politic.

“Saya bilang dari awal, kalau saya ini tidak pernah loyal kepada partai yang tidak sesuai konstitusi. Saat Pilkada 2012 lalu, Gerindra menarik saya dari Golkar dan mengarahkan perjuangkan pilihan rakyat. Kenapa sekarang malah memiliki pandangan pilkada melalui DPRD? Konsisten dong,” kata Ketua Bidang Politik DPP Partai Gerindra itu, di Balaikota, Selasa (9/9/2014).

Basuki menjelaskan, apabila pilkada dipilih melalui DPRD maka Jokowi-Basuki tidak akan memimpin Ibu Kota. Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli-lah yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. [Baca: Tidak Sependapat dengan Partai, Gerindra Akan Panggil Ahok]

Sebab, melihat komposisi DPRD DKI 2009-2014 lalu, hanya PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang mendukung pasangan Jokowi-Basuki. [Baca: Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ahok Ancam Keluar dari Gerindra]

Soal pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebutkan pemilihan kepala daerah langsung memicu konflik, Basuki kembali tak sependapat.

Fadli mengatakan, pemilihan kepala daerah langsung lebih banyak mudaratnya. Misalnya, pemilihan kepala daerah di Papua yang diwarnai dengan pembakaran kantor DPRD.

“Berarti kamu (Fadli Zon) menghina. Kenapa kemarin pilkada di Jakarta tenteram? Kalau memang sudah tidak sesuai, ya harus keluar (dari Gerindra),” kata pria yang disapa Ahok itu.

Sekadar informasi, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri.

Parpol Koalisi Merah Putih berubah sikap setelah berakhirnya proses pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi.

Berdasar catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih berubah pada 3 September 2014.

Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur, bupati, serta wali kota oleh DPRD.

Awalnya, hanya Partai Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan Demokrat juga memilih mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Ahok: Mereka Tidak Pernah Mendengarkan Saya
http://www.gatra.com/politik-1/60405-ahok-mereka-tidak-pernah-mendengarkan-saya.html
Tuesday, 09 September 2014
Jakarta, GATRAnews – Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sedang dibahas di DPR RI mendapat beragam dari sejumlah kepala daerah. Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan keluar dari Gerindra jika UU Pilkada disahkan.

Basuki menegaskan, ancaman itu serius bukan hanya menggertak Gerindra, sebagai salah satu pendukung revisi UU Pilkada. Ia menentang keras rencana partainya menggolkan UU tersebut.

“Iya dong, beneran akan keluar. Sampai saat ini belum komunikasi dengan Pak Prabowo,” ujarnya di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (9/9) siang.

Ahok bergabung dengan Gerindra tahun 2012 saat maju sebagai Wakil Gubernur DKI dalam pemilukada Jakarta. Sebelumnya, Ahok tercatat sebagai anggota Komisi II DPR RI dari Partai Golkar daerah pemilihan Belitung Timur.

Ahok kemudian diberi posisi cukup strategis di DPP Partai Gerindra sebagai Ketua Bidang Politik Dalam Negeri. Selama pilpres 2014 beberapa waktu lalu, Ahok didaulat menjadi penasihat tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa wilayah DKI.

Selama bergabung dengan Gerindra, Ahok menuturkan saran dan pertimbangan dari dirinya kerap diabaikan. Sehingga tidak ada beban apa pun jika dirinya memang akan keluar dari partai besutan Prabowo Subianto ini.

“Yah memang strategis (posisi di Partai Gerindra), tapi mereka tidak pernah mendengarkan saya. Kalau disahkan saya keluar,” tegas mantan anggota Komisi II DPR RI ini.
________________________________________

Penulis: Abdul Rozak
Editor: Arief Prasetyo

Dituding M Taufik Tak Tahu Terima Kasih ke Gerindra, Ini Jawaban Ahok
Rabu, 10 September 2014
KOMPAS.com/ GLORI K WADRIANTO Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengundurkan diri dari Partai Gerindra, partai pengusungnya, disebut sebagai tindakan tidak tahu terima kasih oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI M Taufik. Ini tanggapan Basuki.
“Justru kamu (Taufik) yang tidak tahu terima kasih kalau ngomong begitu. Memangnya hanya Gerindra yang mencalonkan saya? (Pengusung saya Gerindra) bareng PDI-P juga,” kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Selain itu, kata Basuki, warga Jakarta yang memilih Joko Widodo-Basuki tak hanya dari Partai Gerindra maupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Banyak warga Jakarta, ujar dia, yang memilih bukan karena faktor partai politik di belakang kandidat.

Selama menjadi calon wakil gubernur, Basuki merasa telah pula melakukan kampanye sebaik mungkin. Tak hanya itu, Basuki juga berkampanye untuk Partai Gerindra dan Prabowo Subianto dalam Presiden 2014.

Meski tidak menjadi juru kampanye selama Pemilu 2014, Basuki mengaku telah mengimbau warga Jakarta serta keluarganya untuk memilih calon anggota legislatif dari Gerindra pada pemilu legislatif serta Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 2014.

“Saya enggak akan bertahan di Gerindra kalau Anda tidak mengubah sikap Anda,” tegas Basuki, yang ditujukan kepada Taufik dan koleganya di Gerindra. “Dulu Anda mengiming-imingi saya untuk menjadi model (bahwa) di Jakarta masih ada pejabat publik yang jujur dan kerja keras dari pagi sampai malam dan tidak korupsi.”
Dengan janji Gerindra menjadikan Jokowi-Basuki sebagai model, pria yang akrab disapa Ahok itu meyakini Gerindra akan menang besar dalam pemilu. Hal itu pula yang diakui Basuki keluar dari Partai Golkar dan masuk menjadi kader Partai Gerindra.

“Tapi, kalau sekarang saya sudah tidak sesuai (dengan Gerindra). Dulu semua kepala daerah dipilih DPRD dan rakyat tidak pernah mendapatkan yang terbaik. Bisa enggak Jokowi jadi presiden atau Wali Kota Solo dan Gubernur DKI kalau dipilih DPRD? Enggak bisa,” ujar dia.

Ahok: Tudingan Fadli Zon Basi, Saya dari Dulu “Kutu Loncat”
Rabu, 10 September 2014 | 18:37 WIB
KOMPAS.com/ GLORI K WADRIANTO Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi santai pernyataan Fadli Zon yang menudingnya sebagai “kutu loncat”.

Basuki menyadari bahwa dia memang “kutu loncat” atau gemar berpindah partai politik.
“Sudah basi. Dari dulu saya memang sudah kutu loncat kok,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu, di Balaikota Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Ahok masuk dunia politik melalui Partai Indonesia Baru (PIB). Dari PIB, Ahok “meloncat” ke Partai Golkar yang kemudian membawanya ke DPR RI.

Pada tahun 2012, Ahok keluar dari Golkar untuk bergabung dengan Partai Gerindra yang mengusungnya sebagai calon wakil DKI untuk mendampingi cagub yang diusung PDI Perjuangan, Joko Widodo.

Pada Rabu (10/9/2014), Ahok memutuskan keluar dari Partai Gerindra setelah partai bentukan Prabowo Subianto itu mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. [Baca: Ahok: Saya Sudah Resmi Keluar dari Gerindra]

Sesuai AD/ART partai politik, kader harus menaati seluruh keputusan partai. Jika kader tidak bisa menaati keputusan tersebut, harus keluar. Sebagai konsekuensi politik, Ahok memutuskan hengkang dari Gerindra.

Meski demikian, Ahok tetap menjabat sebagai wagub dan sebentar lagi akan dilantik sebagai gubernur menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi Presiden RI 2014-2019.

“Yang milih saya (jadi wagub) itu bukan DPRD, bos. Suara PDI-P dengan Gerindra di DKI juga tidak sampai 50 persen untuk dimakzulkan. Jadi tanggung jawab saya itu sama rakyat DKI,” Ahok menegaskan.

Sekedar informasi, sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kecewa dengan pernyataan Basuki yang berencana mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Fadli menilai Ahok, sapaan akrab Basuki, sebagai politisi oportunis yang tidak mengerti etika. [Baca: Fadli Zon: Ahok Ngawur, Tak Beretika, "Kutu Loncat"]

“Ahok tidak beretika, tidak mengerti partai. Kontribusi dia di Gerindra kecil, dan orang akan menilai track record dia, ini bukti orang jadi ‘kutu loncat’,” ujar Fadli.

 

 

Warga Bekasi Iri, Tak Punya Wagub Seperti Ahok
Tuesday, 09 September 2014 20:22 red

BEKASI – Warga Jakarta banyak yang berbangga memiliki Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Laporan warganya melalui SMS langsung ditindaklanjuti. Hal ini membuat iri warga di luar Jakarta.

Di jejaring sosial Facebook, beberapa orang warga Jakarta memberi kesaksian hasil dari laporannya melalui SMS Ahok. Mulai dari perbaikan lampu jalan, hingga perbaikan jalan kompleks yang bertahun-tahun tidak diaspal.

Pemilik akun Facebook Muhammad Yusrizki berbagi kisahnya, jalan di kompleks perumahannya akhirnya diaspal setelah dia mengirimkan SMS kepada Ahok ke nomor 081927666999.

Puluhan tahun jalan masuk ke rmh saya yg buntu ini tdk pernah beraspal, 1bln lalu saya sms pak Ahok, 0819 27666999, dan minggu lalu saya ditelp pihak Dinas PU lalu 3hr yg lalu jalan ini diaspal! Sekarang anak2 bisa maen sepeda, org2 tua bisa jalan kaki atau dg kursi rodanya bs jalan2, tanpa takut tersandung batu…

Ahok TDK hebat, dia hanya menjalankan yg SEMESTINYA dilakukan o/ seorg Gub/Wagub dalam melakukan pelayanan publik, yg sayangnya TDK dilakukan o/ Gub/Wagub sebelumnya.

Komentar dari postingan tersebut juga positif. Lian Lubiz menyebut hal tersebut hal yang hebat. Itu namanya hebat, kang. Pada saat semua orang tdk menjalankan yg semestinya dan itu dianggap lumrah. Ahok melakukan yg semestinya pada saat semua orang tidak melakukan yg semestinya. Ini baru hebat. Kita harus jujur juga utk mengakui inu. Tidak mengecil-ngecilkan arti.

Pemilik akun Nurul ‘uyuy’ Akriliyati juga menyatakan keiriannya. Duh ngiri niiih, jadi pengen sms Rano Karno *eh

Trio, salah seorang warga Jatibening, Pondok Gede, Bekasi, juga merasa iri ingin memiliki pemimpin daerah yang peduli kepada rakyatnya.

“Iri banget punya Wagub seperti Ahok dan Gubernur seperti Jokowi,” kata pria yang bekerja di Jakarta itu.
Trio menceritakan bagaimana jalan di Bekasi banyak yang rusak dan tidak diperbaiki. Salah satunya di seberang Metropolitan Mal.

“Jalannya kaya kubangan kerbau. Kalau lewat itu jadi harus hati-hati, pelan-pelan,” kata dia.

“Setiap hari lewat Kalimalang, belum pernah dalam sejarah seluruh jalan aspalnya mulus. Kalau ditambal cuma separuh-separuh. Itu kan tanggung jawab berdua, Jakarta dan Bekasi,” katanya lagi. (tribunnews/01)

Sumber:
http://bekasipos.com/index.php/metro-bekasi/public-service/1586-warga-bekasi-iri-tak-punya-wagub-seperti-ahok.html

JOKOWI-JK DINILAI TIDAK PUNYA NIAT BERANTAS MAFIA MIGAS

Jokowi-JK Dinilai Tidak Punya Niat Berantas Mafia Migas‏
http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/60396-jokowi-jk-dinilai-tidak-punya-skema-berantas-mafia-migas%E2%80%8F.html

 

Jakarta, GATRAnews – Kampanye Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berjanji memberantas mafia minyak dan gas dinilai hanya sekadar wacana belaka. Pasangan tersebut tidak memiliki skema dalam memberantas pihak yang merugikan negara. Jokowi-JK diminta memetakan bagaimana memberantas mafia migas tersebut.

“Belum ada skema. Yang kita sebut mafia migas tersebut “bermain” dari hulu hingga hilir,” kata Ichsanuddin Noorsy, pria yang sempat aktif di Pusat Studi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, dalam acara “Siapa dan Bagaimana Mafia Migas Bekerja?” di Jakarta, Selasa (9/9).

Menurut Ichsan, Jokowi sudah mempunyai konsep dengan Revolusi Mental mengenai pemberantasan mafia migas. Namun, hal tersebut tidak cukup untuk memberantas mafia migas. Menurutnya, mafia migas tersebut bukan sekadar bentuk korporat tetapi sudah memasuki birokrat dalam mengambil kebijakan mengenai migas dalam negeri.

Menurutnya, ada pihak yang membuat Indonesia sulit meningkatkan produksi minyak (lifting) sehingga harus mengimpor minyak dari luar. “Sampai sekarang kita tidak pernah tahu bagaimana biaya mengenai produksi minyak di Indonesia. Tiba-tiba kita harus impor saja,” kata Ichsan.

Ia menyayangkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak membiarkan operasi mafia migas tersebut. Padahal, mafia migas telah merugikan negara. Ia mengatakan akibat impor bahan bakar minyak bersubsidi pembangunan negara terhambat.

Hal tersebut berakibat meningkatnya kesenjangan ekonomi di Indonesia. “Gini Ratio sebenarnya mencapai 0,45 sekarang ini. Dalam beberapa studi menunjukkan 0,55%. Kesenjangan semakin meningkat dari tahun 2005 yang mencapai 0,36%,” kata Ichsan.

Penulis: JNR
Editor: Nur Hidayat

TIYEL DJELAU

Tijel Djelau:
Tokoh Pejuang Kemerdekaan

 

Oleh TT. Suan

 

Tercatatlah sosok tokoh Tijel Djelau, seorang di antara tokoh pejuang kemerdekaan yang memberikan darma bakti pengabdian baik dalam perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan maupun dalam ikut mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, termasuk upaya membangun Kalimantan Tengah.

 

Pejuang

Bagi Tijel Djelau, kata-kata revolusi, penjajah, dan merdeka sangatlah bermakna, lebih diakrabi dan dihayati, karena beliau adalah salah seorang pejuang kemerdekaan, turut berjuang mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di bumi Kalimantan dan turut pula mengisi kemerdekaan. Dengan demikian Tijel Djelau adalah tokoh pejuang sekaligus veteran pejuang kemerdekaan RI.

Sebagai pejuang sampai wafatnya, 6 September 2010, adalah ketua/ anggota Pengurus Markas Daerah LVRI (Legiun Veteran RI) Kalimantan Tengah dan anggota pengurus DHD (Dewan Harian Daerah) Angkatan ‘45 Kalimantan Tengah. Pria kelahiran Kasongan, 10 Agustus 1927 itu mengenyam pendidikan mulai dari Zending Vervolgschool di Kasongan (1936-1941), Kioin Joseijo (sekolah guru 2 tahun) zaman Jepang di Sampit (1942-1944) dan pendidikan/ kursus Kader Kementerian Penerangan RI (KEMPEN) di Yogyakarta (1949).

Sesuai pendidikannya, pemuda Tijel Djelau, diangkat menjadi guru Sekolah Rendah/ Sekolah Dasar, mula pertama ditempatkan di Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan sekarang, dari tahun 1944-1947, kemudian dipindahkan dan ditempatkan di Samba Bakumpai, Tumbang Samba, ibukota kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan (1948-1949). Sang guru muda, Tijel Djelau, atas panggilan jiwanya melakukan gerakan perjuangan menentang penjajah NICA/ Belanda dan bergabung dengan pasukan MN 1001/ MTKI (Mohammad Noor 1001/ Mandau Talawang Kalimantan Indonesia) untuk Kawasan Sungai Seruyan.

Dalam pada itu, sewaktu melaksanakan tugas sebagai guru di Tumbang Samba awal 1948, oleh ALRI Divisi IV dari Banjarmasin (tentu saja secara rahasia), Tijel Djelau ditunjuk sebagai perwakilan ALRI Divisi IV untuk daerah Katingan berkedudukan di Tumbang Samba.

Sebagai angoota pasukan MN 1001, Tijel Djelau dengan pangkat Kapten, melaksanakan tugas mempersiapkan pembentukan Markas Pedalaman di Sepan Biha, hulu Sungai Manjul, anak Sungai Seruyan. Pada suatu hari pertengahan tahun1946, ada seorang lelaki datang menemui Tijel Djelau seraya memperkenalkan diri bernama “Tjilik Riwut”. Tjilik Riwut adalah sepupu sekali Tijel Djelau dan sangat dikenal oleh Tijel Djelau. Maka saat menerima “perkenalan” itu, membuat Tijel Djelau tersenyum dikulum, dan orang yang menyebut diri “Tjilik Riwut” itu buka kartu bahwa ia adalah Kapten Mulyono, PMC (Penyelidik Militer Chusus) MBT/ TNI dan mendapat tugas dari Tjilik Riwut untuk menemui Tijel Djelau. Rombongan Kapten Mulyono datang dari Jawa terdiri atas 11 orang, di antaranya Opsir Muda AURI Marconi R. Mangkin, yang asal muasalnya warga domestik etnik Dayak juga dari Suku Dayak Ngaju. Pasukan itu meneruskan perjalanan ke Tumbang Manjul, selanjutnya menuju Sepan Biha, tempat latihan militer MN 1001.

Tak pelak (sekalipun NICA/ Belanda tak memperoleh bukti) maka Tijel Djelau dalam kurun waktu 1945-1949 menjadi langganan penangkapan/ penyiksaan, ditahan/ dihukum, dan mengalami penderitaan akibat tindakan pasukan NICA/ KNIL Belanda. Penguasa NICA/ KNIL Belanda memang cukup repot dan pusing atas gerakan “ekstremis” pemuda Tijel Djelau itu.

Betapa tidak, pada Oktober 1945, ketika rombongan PETA/ BPRI dari Surabaya tiba di Kuala Pembuang lalu membentuk Pemerintahan RI dimana Tijel Djelau menjadi anggota sekaligus juga melatih para pemuda mengikuti PBB (latihan Pelajaran Baris-Berbaris) dengan senjata berupa antara lain bambu runcing. Pada bulan Desember 1945, datang pasukan NICA/ KNIL menggempur dan Tijel Djelau ditangkap lalu dibawa ke Sampit dengan mendapat pemeriksaan dan siksaan.

Awal September 1946, Belanda dari Sampit mengirim pasukan dan ditempatkan di Tumbang Manjul. Pasukan patroli itu tidak tanggung-tanggung terdiri dari unsur KNIL (Konongklijke Nederland Indische Leger atauTentara Kerajaan (di) Hindia Belanda) dan KL (Tentara Kerajaan) yang intinya adalah KLM (Koningklijke Lands Macht atau Pasukan Angkatan Darat Kerajaan Belanda), yang terakhir semuanya “bule”, yang siap menggempur pasukan MN 1001 pimpinan Kapten Mulyono yang bermarkas di Sepan Biha itu (KNIL/ KL masih belum mengetahui dimana tempat markas Kapten Mulyono). Kapten Mulyono akhirnya memutuskan lebih baik menyerang lebih dahulu daripada diserang oleh Belanda KNIL/ KL itu.

Demikianlah, pada 17 September 1946, pasukan MN 1001/ TKR, dipimpin oleh Kapten Mulyono dengan persenjataan senapan dan mandau, lewat tengah malam menyergap pasukan KNIL/ KL yang bercokol di Sanggrahan Tumbang Manjul itu. Di pihak KNIL/ Kl banyak yang gugur dan pihak MN 1001 pun jatuh korban. Setelah pertempuran, Kapten Mulyono kembali ke Jawa untuk melaporkan perkembangan perjuangan di Kalimantan, sementara pasukannya diperintahkan kembali ke markas di pedalaman serta siap sedia mempertahankan daerah Seruyan dari serangan NICA/ Belanda.

Dari Rantau Pulut, Kapten Mulyono menulis surat kepada Kapten F. J. Hips, wakil kontrolir (controleur) Onderafdeling Sampit di Sampit. Dan surat itu diminta Tijel Djelau mengantarnya ke Sampit. Isi surat itu antara lain menyatakan pertempuran di Tumbang Manjul, yang bertanggung-Jawab adalah Kapten Mulyono/ pasukan MN 1001/ TKR. Agar Hips jangan menyakiti rakyat yang tidak berdosa. Setelah surat itu disampaikan setangan/ langsung ke alamatnya, tak ayal Tijel Djelau pun ditangkap oleh Sang kapten KNIL, si Hips. Tijel Djelau menjadi bulan-bulanan penyiksaan. Rakyat dan pasukan MN 1001 di Seruyan banyak terbunuh akibat operasi militer KNIL/ KL yang berlangsung sampai tahun 1947.

 

Pahit Getir

 

Pahit getir dan derita nestapa yang dialami pejuang muda dalam turut menegakkan dan mempertahankan serta membela proklamasi kemerdekaan di bumi Kalimantan yang menjadi “sarang” pendudukan NICA/ Belanda dengan pasukan kolonial KNIL/ KL-nya menjadi kenangan yang mendalam antara lain:
1. Bahwa para pejabat NICA/ Belanda yang memeriksa/ mengintrogasinya, bila sang pemeriksa kulitnya bule tulen dan mata biru, cara memeriksa/ mengintrogasinya adalah sopan, tidak menyiksa malahan disuguhi minum susu atau jenis minuman lainnya. Namun apabila sang pemeriksa NICA/ Belanda berkulit sawo matang atau hitam lebam atau kehitam-hitaman, begitu kejam, senang menyiksa disertai omong kasar.
2. Pengalaman Tijel Djelau lainnya, pada suatu ketika ia ditangkap di Kuala Kuayan lalu dibawa ke Sampit dengan kapal. Dengan kedua tangan diborgol ke belakang lalu diikat di tiang kapal itu. Di tengah perjalanan, keluarlah dua orang bule berlainan jenis kelamin lalu mereka duduk dekat sang “ekstremis” dan dengan sangat asyik-masyuk bercumbu-cumbuan dengan sesekali melirik ke arah tawanan dengan sikap mengejek dan menghina. “Rupanya memandang saya barangkali bukan sebagai manusia,” gumam Tijel dalam hati.

Di Keresidenan Kalimantan Selatan, atas permintaan Belanda terhitung tanggal 2 September 1949, mulai dilakukan gencatan senjata antara pasukan Belanda (KNIL/ KL) dengan pasukan RI. Menjelang akhir 1949, Tijel telah menerima berita adanya gencatan senjata. Sewaktu pergi dan tiba di Kasongan, ia ditangkap oleh serdadu Belanda, lalu diikat di tiang bendera di muka kantor HPB (Hoofd van Plaatselijk Bestuur) Kasongan selama dua hari dua malam. Namun, pada malam ketiga, datanglah kapal dari Sampit menjemput pasukan KNIL di Katingan. Bersamaan dengan itu, diterima surat dari Kapten Mulyono di Sampit ditujukan kepada Tijel Djelau. Surat itu memberitahukan, Sampit telah menjadi daerah kekuasaan RI dan agar Tijel Djelau segera mengatur roda pemerintahan RI di Kasongan (Katingan). Maka segera pimpinan HPB membebaskan Tijel Djelau, sekaligus HPB menyerahkan persoalan dimaksud oleh Kapten Mulyono. Tindakan mengatur kelancaran pemerintahan, oleh Tijel Djelau diserahkan sepenuhnya kepada HPB (Kiai Kepala), dan Tijel Djelau segera melaksanakan tugas lain di daerah Katingan.

Atas jasa-jasanya kepada negara dan bangsa, Tijel Djelau telah dianugrahi tanda jasa dan penghargaan dari pemerintah/ negara antara lain berupa Bintang Gerilya, Bintang Sewindu, Satya Lencana PPK (Peristiwa Perang Kemerdekaan) I dan II, Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, Bintang Legiun Veteran RI, serta Satya Lencana Legiun Veteran RI.

Keikutsertaan Membangun Daerah

Sesudah pemulihan kedaulatan, Tijel Djelau ditempatkan di Sampit dengan tugas mempersiapkan pembentukan Jawatan Penerangan (Japen) RI di Sampit dalam rangka mempersiapkan Kabupaten Kotawaringin dimana Tjilik Riwut diangkat sebagai bupati.

Sesudah terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah, bersama-sama dengan teman seperjuangannya, Tijel Djelau membentuk Markas Daerah Legiun Veteran RI untuk Kalimantan Tengah, sementara berkedudukan di Banjarmasin (1958) dan mulai Desember 1959 Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah berpindah dari Banjarmasin ke Palangka Raya, maka kedudukan Mada LVRI Kalimantan Tengah pun pindah pula ke Palangka Raya.

 

Setelah semenjak 1952 berhenti dari pegawai negeri, tokoh pejuang nan enerjik itu menekuni kegiatan kewiraswastaan. Antara lain mulai 1968 bergerak di bidang usaha perkayuan dengan mempelopori realisasi eksport kayu gelondongan melalui pelabuhan Pulang Pisau dan perkapalan/ ekspor kayu itu melalui pelabuhan alam Teluk Sebangau.

Demikianlah mengenang sejenak salah seorang tokoh Kalimantan Tengah, Tijel Djelau, yang oleh keluarga dan kemenakannya dipanggil mama Dengek dan oleh teman-teman selingkungannya dipanggil bapa Dino, sesuai kebiasaan orang Dayak memanggil dengan sebutan nama anak tertua. Tijel Djelau wafat pada hari Senin, 6 September 2010, di usia 83 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Jalan Tjilik Riwut kilometer 2,5 Palangka Raya. Selamat jalan Tijel …

Harian Kalteng Pos, Palangka Raya, 15-16 November 2010

* TT..SUAN, wartawan senior Kalteng, orang kepercayaan Tjilik Riwut saat menjadi Gubernur Kaleng pertama (1957-1967)

SELAMAT JALAN MAYOR TIYEL DJELAU

Mayor Tiyel Djelau salah seorang pejuang kemerdekaan bersama pahlawan nasional Tjil Riwut telah meninggal di Palanka Raya (Doto.Dok. Andriani S. Kusni)

Mayor Tiyel Djelau salah seorang pejuang kemerdekaan bersama pahlawan nasional  Tjilik Riwut, Kapten Mulyono, Letkol Hasan Basry , dll. telah meninggal di Palangka Raya, sementara kemerdekaan yang beliau dan  dan angkatannya impikan masih  belum terwujud di Kalteng(Foto.Dok. Andriani S.  Kusni)

Karangan bunga belasungkawa dari Gubernur Kalteng A.Teras Narang, SH untuk alm. Mayor Tiyel Djelau (Foto.Dok. Andriani S. Kusni)

Karangan bunga belasungkawa dari Gubernur Kalteng A.Teras Narang, SH untuk alm. Mayor Tiyel Djelau . Tanah air kampung lahir ranah bakti. Di wangi melati di harum mawar, Cinta untukmu tertinggal kekal. (Foto.Dok. Andriani S. Kusni)

 

Uparaca pemakaman secara militer di Makam Pahlawan Sanaman Lampang di Palangka Raya untuk alm.  Mayor Tiyel Djelau (Foto.Dok. Andriani S. Kusni)

Upacara pemakaman secara militer di Makam Pahlawan ‘Sanaman Lampang’ di Km-2 Palangka Raya untuk alm. Mayor Tiyel Djelau (Foto.Dok. Andriani S. Kusni)

LEMBAGA KEBUDAYAAN DAYAK KALIMANTAN TENGAH DALAM PEKAN BUDAYA DAYAK DI JAKARTA, 2013

 

April 2013 di Istora Senayan,Jakarta, telah dilangsungkan Pekan Budaya Dayak. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah dengan buku-buku terbitannya dan kerajinan tanan khas Kalteng menjadi salah satu pesertanya (Foto.Dok. Ardiana Salam, 2013)

April 2013 di Istora Senayan,Jakarta, telah dilangsungkan Pekan Budaya Dayak. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah dengan buku-buku terbitannya dan kerajinan tanan khas Kalteng menjadi salah satu pesertanya. Direncanakan Pekan Budaya Dayak berikutnya akan berlangsung di Pontianak tahun 2015  (Foto.Dok. Ardiana Salam, 2013)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers