Author Archive

KALAH-MENANG TERHORMAT

Kalah-Menang Terhormat
Oleh: Mohamad Sobary

Hidup bukan sekadar perkara kalah-menang. Juga bukan hanya urusan takut-berani. Kaum muda remaja mungkin boleh berpikir seperti itu.

Mereka boleh menjadikan takut-berani dan kalahmenang itu sebagai parameter kehidupannya, tetapi orang dewasa tidak. Kompetisi dalam hidup, pengembangan karier, dan pertarungan politik ukurannya memang kalah-menang itu. Tapi bagi mereka yang menjadikan hidupnya sebagai ”proyek” pematangan diri, kecanggihan berpikir filosofis tentang keharusan untuk adil dan benar, jujur dan manusiawi, kalah-menang dalam pertarungan apapun, tidak menjadi masalah.

Ada yang sedih jika kalah. Ada yang gembira dan bangga jika menang. Itu layak dan manusiawi. Tapi bagi mereka, kalah bukan akhir segalanya. Dan, pihak yang menang bukan berarti telah mencapai puncak dari segenap puncak prestasi hidup. Kalah-menang hanya konsekuensi wajar dari tiap jenis permainan. Di sana tak ada konsep kalah bersama, atau menang bersama, kecuali gagasan aneh yang pernah disampaikan Bardosono pada 1980-an dalam dunia sepak bola.

Tak mengherankan bila Bardosono pun kemudian menjadi sasaran kritik pedas dalam masyarakat. Orang bijak meninggalkan pesan bijak pula: bila takut terkena badai, jangan berubah di tepi pantai. Ini petuah tentang kewajaran hidup. Di pantai selalu berangin kencang. Dan, kemungkinan-kemungkinan tak menyenangkan itu dan segenap kewajarannya sudah terkalkulasi. Angin segar kita terima dengan rasa syukur. Kita jadi sehat. Tapi badai yang bisa meluluhlantakkan segala yang di sana juga harus diterima sebagai kewajaran alam.

Lagi pula, bukankah sudah kita perhitungkan? Tak mungkin, dan tak bakal terjadi dalam sejarah bumi, yang hanya sekeping ini, jika pantai hanya menawarkan kesegaran. Tidak mungkin. Badai selalu ada. Begitu pula kewajaran politik dalam tiap kompetisi, pertandingan dan segala jenis ujian tentang kompetensi teknis yang kita miliki. Di sana, sayang sekali, harus ada ukuran tentang siapa yang lebih unggul, dan menang. Sebaliknya, selalu ada temuan tentang yang kurang unggul, dan ditempatkan di dalam kotak yang ”kalah”.

Betapa wajarnya perkara kalah-menang dalam hidup kita. Di sini lalu bisa lahir sejenis petuah bijak, bagi yang tak siap kalah, dan tak bisa menerima kekalahan, sebaiknya jangan pernah mencoba memasuki gelanggang pertandingan, kompetisi dan berbagai jenis pertempuran untuk menguji tingkat kompetensi kita. Ini solusi paling damai. Pihak yang menang pun bisa hancur jika dia tak bisa menghayati arti kemenangannya.

Pemenang yang kemudian sombong, dan merasa paling mumpuni, tak lama akan menjadi pihak yang kalah, dan bisa kalah total dalam arti sebenarnya. Jika pemenang bersikap ”menang tanpa ngasorake”, jelas bisa menjadi pemenang yang baik. Jika sang pemenang bisa bersikap ”the winner takes nothing”, dia pemenang yang baik. Syukur kemudian bersahabat dengan yang kalah. Dan pihak yang kalah pun tak merasa jari kakinya diinjak oleh yang menang.

Dengan begitu, wawasan keduanya serupa: kalah-menang itu perkara wajar. Pemenang tidak lalu merasa dirinya unggul seperti dewa-dewa. Dan yang kalah pun bukan sisa-sisa yang terbuang. Lebih-lebih bila yang menang itu menjadi pemenang karena semata memang punya kelebihan dan jujur sejujur- jujurnya. Ini pemenang sejati yang kita dambakan. Dan, ini pribadi yang kita cari. Menang dengan baik, tanpa melukai nilai kejujuran, tidak mudah. Godaan dalam hidup banyak sekali. Jarang orang bisa melewatkan godaan secara mulus. Kita tahu, Puntadewa, raja Amarta, itu orang jujur sejujur-jujurnya.

Dia ukuran dan sekaligus simbol kejujuran. Tak ada yang mampu melebihi kejujurannya. Dia pun manusia bijak tanpa tandingan. Tapi dalam perang besar yang disebut Bharatayudha, dia pernah tergoda bujukan untuk menomorsatukan kemenangan biarpun itu bertentangan dengan nuraninya sendiri. Ini akibat bujukan Kresna yang bertubi-tubi menggodanya. Kresna meminta dia untuk mengatakan Aswatama mati, biarpun sebenarnya Aswatama belum mati.

Dia mengatakannya dengan pelan, dan menyebut nama gajah yang mati dalam perang, yang namanya Estitama. Dia menyebutkan nama itu di bawah pengaruh Kresna untuk membuat Durna bingung. Dan benar, akibat ucapannya itu Durna memang menjadi bingung. Kereta orang jujur ini berada sejengkal di atas tanah. Roda keretanya tak menyentuh tanah seperti roda kereta raja-raja biasa. Lalu apa akibatnya bagi orang yang menjadi simbol kejujuran itu? Parah sekali. Dan dahsyat.

Biasanya, tiap naik kereta kerajaannya, roda keretanya sejengkal mengambang di atas tanah. Pendeknya, roda-roda keretanya tak menyentuh tanah. Sekarang, sesudah dia dianggap menodai kejujuran, roda-roda keretanya kini menjadi kereta biasa, yang menyentuh tanah dan kotor. Orang jujur, yang menjadi ikon kejujuran ini pernah berbuat tidak jujur. Dia dipermalukan para dewa. Sekali lagi, bila dulu roda-roda kereta sejengkal mengambang di atas tanah, kini tidak lagi. Kini dia dianggap sama dengan orang biasa. Dia malu. Bisakah kita menjadi lain, dan tak sama dengan Puntadewa? Mungkin berat urusan kita. Puntadewa terlalu mulia.

Tapi sekadar menjadi pihak yang kalah tanpa merasa terbuang, kita bisa. Menjadi pemenang yang bersikap ”menang tanpa ngasorake ” atau ”the winner takes nothing” kayaknya tak begitu sulit. Dengan begitu menang-kalah tetap terhormat. Ini seharusnya menjadi warna kehidupan kita. Juga kehidupan dalam politik. []

KORAN SINDO, 02 September 2014
Mohamad Sobary ; Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi
__._,_.___
________________________________________

HILANGNYA HUTAN MELEMAHKAN KEAMANAN PANGAN DI INDONESIA

Arsip Fokus REDD
Fokus REDD
Wawancara: Hilangnya hutan melemahkan keamanan pangan di Indonesia
• Diterbitkan pada 20 Agustus 2014
• Ditulis oleh Bruno Vander Velde

JAKARTA, Indonesia — Hilangnya hutan justru tidak membantu keamanan pangan di Indonesia, demikian menurut pejabat tinggi Program Pangan Dunia (WFP), lembaga asistensi pangan Perserikatan Bangsa Bangsa.
Rantai suplai makanan Indonesia terfokus pada beras, jagung dan sereal kaya energi lain namun rendah nutrisi, kata Myrta Kaulard, yang hingga akhir-akhir ini adalah direktur negara WFP Indonesia.
Pangan berbasis hutan, di pihak lain, menawarkan beragam jenis pangan dan nutrisi. Dengan hilangnya hutan, “apa yang kita lihat adalah hilangnya tradisi sangat sehat,” kata Kaulard dalam sebuah wawancara dengan Terry Sunderland, Ilmuwan Utama Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR). (Saksikan wawancara penuh dalam video di atas, dalam Bahasa Inggris.)
“Orang masih tinggal dalam lingkungan terisolasi, bergantung pada pengetahuan tradisional… memiliki level nutrisi jauh lebih baik di anak-anak mereka daripada orang yang tinggal di wilayah kota dan kelas menengah,” kata Kaulard. “Hal ini karena melalui pengetahuan tradisional mereka, mereka dapat mengakses kekayaan dan keragaman nutrisi luar biasa di hutan.”
Tingkat malnutrisi tetap tinggi di Indonesia, sekitar sepertiga anak-anak mengalami defisiensi pertumbuhan karena tidak cukup nutrisi.
Kaulard berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi Hutan Asia, dimana peran lanskap hutan bagi ketahanan pangan menjadi salah satu tema utama konferensi.
Penelitian terbaru CIFOR di Afrika menyatakan bahwa anak yang tinggal di wilayah dengan lebih banyak tutupan pohon lebih memiliki asupan beragam dan bernutrisi seiring meningkatnya konsumsi buah, sayur dan daging hewan liar. Hasil awal mengindikasikan keterkaitan sama di Indonesia.
Presentasi — efek tutupan pohon pada nutrisi anak
Dengan adanya kaitan kuat antara hutan dan pertanian – serta bahwa semakin banyak hutan ditebang atas nama keamanan pangan – sebuah “pendekatan lanskap” terhadap keamanan pangan yang mempertimbangkan hutan dan pertanian secara bersama, tidak dibedakan dan dipisahkan, makin mendapat sokongan.
Kesadaran terhadap keterkaitan hutan dan pertanian berkembang, kata Kaulard. “Terdapat kebutuhan untuk benar-benar membangun kesadaran lebih luas dan fokus pada lebih banyak sumber daya, penelitian, pengembangan dan inovasi di wilayah ini” dalam rangka menyeimbangkan keamanan pangan dan hutan.
“Dapatkah Anda bayangkan dunia tanpa hutan?” katanya. “Mungkin akan seperti bulan – dapatkah kita tinggal di bulan? Dapatkah kita makan selama di bulan? Dapatkan kita sejahtera?”

Sumber: blog.cifor.org/23578/wawancara-hilangnya-hutan-melemahkan-keamanan-pangan-di-indonesia

PEMOTONGAN SUBSIDI BBM UNTUK PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Pengamat: pemotongan subsidi BBM untuk pembiayaan infrastruktur

http://www.antaranews.com/berita/451741/pengamat-pemotongan-subsidi-bbm-untuk-pembiayaan-infrastruktur
Rabu, 3 September 2014 18:38 WIB Pewarta: Citro Atmoko

Jakarta (ANTARA) – Pengamat ekonomi Raden Pardede menilai pemotongan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam APBN dapat menjadi alternatif pembiayaan yang dapat diperoleh dengan cepat untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Tanah Air.

“Subsidi energi itu kan 3,5 persen dari PDB atau sekitar Rp350 triliun, kalau dipotong saja jadi 1 persen itu sekitar R150 triliun per tahun, sangat besar dan itu di depan mata,” ujar Raden dalam acara Refleksi 3 Tahun Pelaksanaan MP3EI 2011-2025 di Jakarta, Rabu.

Raden menuturkan, diperlukan dua strategi untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, yakni strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang.

Pengalihan dana subsidi BBM untuk pembiayaan infsrastruktur merupakan strategi jangka pendek yang dapat diperoleh tiap tahunnya.

Menurut Raden, jika kita hanya membenahi pasar modal di Indonesia, membutuhkan waktu yang tidak sebentar hingga dapat memenuhi kebutuhan kredit jangka panjang.

“Sumber pembiayaan yang paling jelas di depan mata kita adalah APBN yang masih belum digunakan dengan benar,” kata Raden.

Terkait dengan sektor perbankan yang selama ini berkontribusi terbesar dalam menyediakan dana bagi proyek infrastruktur, Raden mengatakan memang terjadi mismatch karena secara natural pembiayaan perbankan itu bersumber dari dana jangka pendek.

Berdasarkan data OJK, dari total dana pihak ketiga hingga Agustus 2014 sebanyak Rp3.835 triliun, kurang dari separuhnya berasal dari simpanan berjangka yakni Rp1.756 triliun.

Dari simpanan berjangka tersebut, hanya sebanyak Rp189 triliun yang merupakan simpanan berjangka di atas 12 bulan. 

PERANG DUNIA ANTARA KLAS–KLAS, BUKAN ANTARA NEGERI-NEGERI

PERANG DUNIA ANTARA KLAS–KLAS, BUKAN ANTARA NEGERI-NEGERI

On Thursday, 4 September 2014, 0:21, “‘Lusi D.’ lusi_d@rantar.de [GELORA45]” <GELORA45@yahoogroups.com> wrote:

[Attachment(s) from Lusi D. included below]
Para sahabat yb.

Membicarakan perkembangan politik di tanahair saya kira baru separoh
nilai analisisnya kalau tanpa menyertakan saling hubungannya dengan
perkembangan politik internasional. Karena hubungan antar negeri-negeri
jaman sekarang sudah begitu erat sekali. Tidak hanya teknologi
komunikasinya saja yang canggih, melainkan juga hubungan antara sesama
manusia sudah begitu mudah dicapai. Selama ini literatur yang
membanjiri bacaan kita kebanyakan titik tolaknya berdasar segi-segi
keagamaan, ras atau sekedar angan-angan semata. Belum sampai mencapai
pada hakekat kontradiksinya.

Untuk menambah wacana kita, berikut saya turunkan salah satu esai
Ismael Hossein-Zadeh, Professor Emeritus of Economics dari Drake
University, yang diterjemahkan oleh seorang sahabat saya. Juga saya
e-mailkan per lampiran pdf. Siapa tahu, barangkali artikel ini bisa
membantu melakukan pembandingan dengan peristiwa-peristiwa politik
yang mengantar perubahan sejarah di luar tanahair kita.

Adakah kemiripan sementara peristiwa-peristiwa semacam itu juga pernah
terjadi dengan peristiwa bersejarah di negeri kita? Dan bagaimana
perjuangan rakyat-rakyat di luarnegri itu untuk mengatasinya? Itulah
sekedar rentetan pertanyaan yang perlu mendapat perhatian.

Salam
Lusi.-
030914

ESAI:

PERANG DUNIA ANTARA KLAS–KLAS, BUKAN ANTARA NEGERI-NEGERI

by Ismael Hossein-Zadeh *

Kebanyakan pakar-pakar perkembangan sejarah condong beranggapan bahwa
suatu perang dunia yang baru akan merupakan penyebaran alat-alat
kemiliteran secara besar-besaran dengan tujuan mengalahkan,
menghancurkan atau menundukkan lawan-lawan yang bersaing. Walau pun
kemungkinan yang tidak menyenangkan seperti itu memang tidak bisa
dikesampingkan, tapi ada alasan untuk berpendapat bahwa Perang Dunia
III yang banyak menjadi buah bibir itu mungkin akan merupakan perang
jenis lain: Lebih banyak interklas daripada internasional.

Maka bila dipandang demikian itu, Perang Dunia III sudah berlangsung
sekarang ini; sudah mengamuk terus bertahun-tahun: perang ekonomi
penghematan yang dilancarkan oleh klas oligarki finansial transnasional
melawan mayoritas mutlak warga dunia, 99% penduduk bumi.

Maka bila dipandang demikian itu, Perang Dunia III sudah berlangsung
sekarang ini; sudah mengamuk terus bertahun-tahun: secara sepihak,
perang lintas-batas neo-liberal ekonomi penghematan (cross-border
neoliberal war of austerity economics) yang dilancarkan oleh klas
oligarki finans transnasional melawan mayoritas mutlak warga dunia, 99%
penduduk bumi.

Globalisasi kapital dan saling tergantungnya pasar-pasar dunia sudah
mencapai titik dimana bentrokan-bentrokan militer besar-besaran ukuran
Perang Dunia I dan II bisa mengakibatkan malapetaka finansial bagi
semua. Maka tidaklah mengherankan bahwa jaringan elite-elite finansial
transnasional, yang sering memilih politisi dan menjalankan
pemerintahan dari belakang layar, nampaknya menentang perang
internasional besar-besaran lagi yang mungkin akan melumpuhkan
pasar-pasar finansial di seluruh dunia.

Itulah sebabnya agresi-agresi imperialis belakangan ini sering
merupakan intervensi ¨kekuatan lunak¨; revolusi-revolusi warna,
kudeta-kudeta ¨demokratis¨, perangsaudara-perangsaudara buatan,
sanksi-sanksi ekonomi dsb. Memang, selalu ada pilihan jalan militer
yang mengintai di belakang tirai, yang siap ditempuh bila siasat
¨kekuatan lunak¨ untuk mengganti rezim gagal atau ternyata tidak
memadai.

Akan tetapi dalam hal itu pun diusahakan sekeras-kerasnya (oleh
negara-negara induk kapitalis) agar intervensi-intervensi militer macam
itu bisa dikendalikan atau diatur, artinya agar terbatas pada tingkatan
regional atau nasional. Lagi pula perang-perang terkendali cenderung
melindungi harta kekayaan tukang-tukang catut perang dan pihak-pihak
yang menarik keuntungan dari pengeluaran biaya-biaya militer (terutama
bidang industri militer-keamanan dan bank-bank besar), tapi tidak akan
menyebabkan kelumpuhan pasar-pasar finansial internasional.

Hal ini juga menerangkan mengapa negara-negara besar seperti Cina,
Rusia, India dan Brasil cenderung menghindari bersikap lebih tegas
terhadap kebijakan-kebijakaan gertakan dari Amerika Serikat.
Kalangan-kalangan olikarki kaya-raya di negeri-negeri tsb. lebih banyak
persamaannnya dengan rekan-rekan elite mereka di AS dan negeri-negeri
induk kapitalis lain ketimbang dengan sesama warga mereka di negeri
sendiri. ¨Menghuni atau tidak menghuni rumah utamanya di New York atau
Hongkong, Moskow atau Mumbai, orang-orang supra-kaya dewasa ini semakin
merupakan suatu bangsa tersendiri¨, demikian dikemukakan oleh Chrystia
Freeland, editor berita dunia dari Reuters, yang telah melakukan
perjalanan-perjalanan dengan kaum elite ke berbagai bagian dunia.

Maka itu masuk akallah kalau orang berpendapat bahwa ada persekutuan de
facto di antara anggota-anggota ¨bangsa¨ bumi kaum supra-kaya ini
yang membantu mempermudah operasi rencana-rencana imperialis untuk
ganti rezim. Misalnya, kalau Rusia diancam oleh Amerika Serikat dan
sekutu-sekutu Eropanya, maka oligark-oligark Rusia condong diam-diam
bekerjasama dengan rekan-rekan klasnya di Barat, sehingga menggerowoti
perlawanan Rusia terhadap intervensi demikian dari negara-negara Barat.

Meninjau sejenak rencana-rencana kotor ganti rezim di negeri-negeri
seperti Irak dan Libia, di satu pihak, serta Ukraina dan Iran, di pihak
lain, bisa membantu memahami pada waktu apa dan di mana negara-negara
imperialis menempuh jalan aksi militer langsung untuk menghasilkan
ganti rezim (seperti di Irak dan Libia), dan di mana atau pada waktu
apa mereka menempuh jalan taktik ¨kekuatan lunak¨ untuk mencapai
tujuan yang sama, seperti di Ukraina dan Iran. Dua sebab atau
pertimbangan utama bisa diketahui dalam hubungan ini, yaitu mengenai
pilihan imperialis atas cara-cara atau taktik-taktik ganti rezim.

Sebab yang pertama menyangkut tingkatan diferensiasi klas di dalam
negeri-negeri yang menjadi sasaran ganti rezim. Akibat penswastaan
milik umum secara luas (dan seringkali keji) di Ukraina maupun di Iran
timbullah lingkungan-lingkungan oligarki finansial yang kaya-raya di
kedua negeri ini.

Jagoan-jagoan kaya-raya yang berorientasi Barat ini cenderung
bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan intervensi luarnegeri untuk ganti
rezim; mereka pada intinya merupakan agen-agen ganti rezim dari dalam,
yang bekerjasama dengan kekuatan imperialis dari luar. Hal ini
menerangkan (sekurang-kurangnya untuk sebagian) mengapa rencana-rencana
kotor ganti rezim di kedua negeri ini telah bersandar terutama pada
¨kekuatan lunak¨ dan revolusi warna dan tidak pada intervensi militer
langsung.

Berlainan samasekali dengan itu, Iraknya Saddam Hussein dan Libianya
Muammar Gaddafi kekurangan klas-klas kaya-raya yang berpengaruh dan
punya koneksi internasional seperti itu. Baik Saddam maupun Gaddafi
bukanlah suriteladan kebajikan atau jago-jago demokrasi, tetapi mereka
memainkan peranan apa yang kadang-kadang disebut ¨diktator yang
dicerahkan¨, mereka melaksanakan program negara yang luas untuk
kesejahteraan, mempertahankan ekonomi sektor umum yang kuat, menentang
penswastaan dinas-dinas umum seperti kesehatan dan pendidikan, dan
industri-industri utama atau ¨strategis¨ seperti energi dan sistem
bank/finansial tetap dimiliki dan diawasi oleh negara.

Dikombinasi, kebijakan-kebijakan itu semua telah mencegah timbulnya
elite-elite finansial yang kuat seperti elite-elite yang muncul dan
berkembang di Iran dan Ukraina. Hal itu berarti, antara lain, bahwa
taktik ganti rezim dengan ¨kekuatan lunak¨ dan/atau revolusi warna,
yang sangat bersandar pada sekutu-sekutu dalamnegeri atau regional,
yaitu apa yang disebut burjuasi komprador, tidak besar kemungkinannya
berhasil di negeri-negeri ini – itulah sebabnya mengapa di Irak maupun
di Libia digunakan ¨kekuatan keras¨ intervensi/pendudukan militer
langsung.

Pertimbangan kedua dari kaum imperialis dalam memilih taktik ganti
rezim dengan kekuatan lunak atau kekuatan keras itu tergantung apakah
suatu peperangan yang dilancarkan dengan tujuan ganti rezim akan bisa
dikendalikan dan diatur di tingkat regional atau nasional, ataukah akan
menjalar terlepas dari kendali dan menjadi perang regional dan/atau
global.

Dalam hal Ukraina, misalnya, agresi militer langsung pasti akan
melibatkan Rusia, besar kemungkinannya akan menjadi perang global,
dengan akibat-akibat ekonomi/finansial yang membawa malapetaka lepas
kendali di negeri-negeri imperialis – karena itulah telah dipilih
¨kekuatan lunak¨ dan/atau kudeta ¨demokratis¨ di Ukraina.

Begitu pula kekuatiran yang serupa bahwa suatu perang besar melawan
Iran mungkin akan tak terkendalikan menerangkan mengapa rencana-rencana
ganti rezim di negeri itu (sampai sekarang) juga terutama dipusatkan
pada sanksi-sanksi ekonomi dan taktik-taktik kekuatan lunak lain,
termasuk ¨revolusi hijau¨ tahun 2009.

Sebagai kontras, ¨kekuatan keras¨ atau kekuatan militer belaka telah
dipakai di Irak dan Libia berdasarkan pengetahuan hampir pasti bahwa
perang ganti rezim melawan negeri-negeri ini akan bisa dikendalikan
dengan cukup baik, artinya, bisa dicegah menjadi perang regional atau
perang dunia.

 

Kasus Ukraina

 

Krisis baru-baru ini yang masih berlangsung di Ukraina merupakan kasus
yang jelas tentang bagaimana elite-elite finansial transnasional
condong menghindari perang internasional yang dahsyat ukuran Perang
Dunia I atau II dan memilih perang yang bisa dikendalikan yang sering
juga berlangsung antar-klas dengan cara sanksi-sanksi ekonomi dan
jenis-jenis lain taktik ¨kekuatan lunak¨.

Sebagai akibat langsung dari kup 22 Februari di Kiev, yang menjatuhkan
Presiden Viktor Janukovych yang telah dipilih dengan sah, dan
menempatkan kekuasaan di tangan rezim kudeta dukungan Amerika Serikat,
ketegangan-ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat begitu
meningkat sehingga banyak peninjau memperingatkan akan bahaya
¨pecahnya Perang Dunia III¨. Walaupun ketegangan-ketegangan awal yang
disertai bahaya akan bentrokan-bentrokan militer besar antara kedua
belah pihak itu masih tetap ada, tapi telah banyak mereda sejak awal
bulan Mei ketika Presiden Vladimir Putin dari Rusia secara efektif
mundur setapak dalam menghadapi negara-negara Barat dan menyatakan pada
tanggal 7 Mei bahwa Rusia akan menghormati pemilihan presiden di
Ukraina, dan akan bekerja dengan siapa saja yang terpilih – yang
ternyata adalah oligark milyarwan Petro Proshenko.

Walaupun dalam kenyataannya tindakan-tindakan ganas terhadap kaum
aktivis pejuang otonomi di provinsi-provinsi tenggara dan timur
berlangsung terus tanpa reda, tetapi siasat diplomatik yang dipelopori
oleh wakil-wakil elie-elite finansial dari Amerika Serikat, Eropa,
Ukraina dan Rusia bagaimana pun juga telah berhasil mencegah bentrokan
militer antara pihak AS dan pihak Rusia. Maka, apakah gerangan yang
telah merobah ancaman-ancaman dulu tentang sanksi-sanksi besar-besaran
dan/atau aksi-aksi militer terhadap Rusia itu menjadi agak banyak
omongannya saja dan ¨pemecahan-pemecahan diplomatik¨ sekarang ini?

Jawabannya, dengan singkat, yalah hanya karena kepentingan-kepentingan
ekonomi besar yang tertanam dalam finans internasional, perdagangan dan
penanaman kapital (yaitu, elite-elite finansial di Rusia, Ukraina dan
negeri-negeri inti kapitalis) tidak bisa menanggung risiko suatu perang
yang tak terkendalikan lagi. Memang, bank-bank besar dan
kompleks-kompleks industri-keamanan-militer yang berpengaruh cenderung
hidup subur dari perang-perang dan ketegangan-ketegangan internasional
yang tak habis-habisnya. Tapi juga lebih menyukai perang-perang yang
¨bisa diatur¨ dan ¨dikendalikan¨ pada tingkat regional atau nasional
(seperti yang dilancarkan terhadap Irak dan Libia, misalnya) ketimbang
perang-perang besar-besaran tingkat regional atau global yang
menimbulkan perubahan-perubahan besar.

Bukan rahasia lagi bahwa ekonomi Rusia telah semakin terjalin dengan
ekonomi-ekonomi Barat (sebagian besar berkat kekuasaan ekonomi dan
tingkah-laku oligark-oligark trans-nasionalnya), juga telah semakin
peka terhadap fluktuasi-fluktuasi pasar global dan ancaman
sanksi-sanksi ekonomi. Hal ini menjelaskan, sampai taraf yang jauh,
sikap cari damai dan kebijakan berbaik-baik dari Presiden Putin untuk
melumerkan permusuhan dalam krisis Ukraina secara diplomatik.

Akan tetapi, yang kurang diketahui yalah bahwa ekonomi-ekonomi Barat
pun juga peka terhadap sanksi-sanksi dari Rusia, seandainya Rusia
mengambil keputusan untuk membalas. Kenyataannya, Rusia memiliki
beberapa senjata ekonomi yang kuat yang bisa dipakai untuk melakukan
tindakan balasan kalau perlu. Luka-luka ekonomi akibat sanksi-sanksi
pembalasan seperti itu akan bisa menyakitkan sekali bagi sejumlah
negeri Eropa. Berkat saling terjalinnya kebanyakan ekonomi dan
pasar-pasar finansial, maka sanksi-sanksi balas-berbalas akan bisa
sangat memperparah ekonomi Eropa yang sudah begitu rapuh dan bahkan
ekonomi dunia.

Sanksi-sanksi terhadap ekspor Rusia akan mengungkap lebar-lebar
kelemahan Uni Eropa. Eropa mengimpor 30% gasnya dari perusahaan
Rusia Gazprom milik negara. Rusia juga merupakan nasabah
terbesar Eropa. Uni Eropa adalah mitra-dagang terbesar sekali
dari Rusia, meliputi kira-kira 50% dari seluruh ekspor dan
impor Rusia.

Dalam tahun 2014, perdagangan keseluruhan UE-Rusia berjumlah
sekitar 360 milyar euro (US$491 billion) setahun. Jumlah
ekspor Rusia ke Uni Eropa, yang terutama berupa bahan-
bahan mentah seperti gas dan minyak, berjumlah sekitar 230
milyar euro, sedang impor Rusia dari UE jumlahnya sekitar 130
milyar euro, terdiri dari barang-barang jadi dan makanan. Uni
Eropa juga merupakan penanam modal terbesar dalam ekonomi
Rusia, yakni 75% dari seluruh penanaman modal asing di Rusia.[1]

Rusia juga akan bisa membalas kebijakan-kebijakan dan ancaman-ancaman
negara-negara Barat untuk membekukan aset tokoh-tokoh dan
perusahaan-perusahaan Rusia dengan membekukan aset
perusahaan-perusahaan dan penanam-penanam modal Barat:

Dalam hal diadakan sanksi-sanksi ekonomi Barat, anggota-anggota
parlemen Rusia telah mengumumkan bahwa mereka akan
mengesahkan sebuah undang-undang pembekuan aset
perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika yang beroperasi di
Rusia. Di pihak lain, lebih dari 100 orang pengusaha dan
politisi Rusia dikatakan menjadi sasaran Uni Eropa untuk
dikenakan pembekuann aset mereka di Eropa. Di samping Alexey
Miller, kepala Gazprom milik negara, CEO dari Rosneft,
Igor Sechin, nampaknya juga tercantum dalam daftar
sasaran. Rosneft adalah perusahaan minyak terdaftar yang
terbesar di dunia dan, karena itu, mempunyai mitra-mitra
di seluruh dunia, termasuk di Barat. Misalnya, perusahaan
Exxon- Mobil yang berpangkalan di Amerika Serikat
mempunyai proyek exsplorasi minyak $500 juta
dengan Rosneft di Siberia, dan Exxon-Mobil sudah bermitra
dengan perusahaan minyak raksasa Rusia ini untuk
mengelola cadangan-cadangan minyak Laut Hitam.[2]

Rusia masih mempunyai senjata-senjata ekonomi tambahan pula untuk
menimbulkan kerusakan pada ekonomi-ekonomi Amerika Serikat dan Eropa.
Misalnya, sebagai reaksi terhadap ancaman-ancaman pembekuan
aset-asetnya oleh AS dan sekutu-sekutu Eropanya, Rusia meng-uangkan
(pada akhir Februari dan awal Maret) lebih dari $100 milyar saham-saham
obligasinya berupa US Treasury Bonds (Surat Obligasi Departemen
Keuangan AS – pen.). Peningkatan ancaman-ancaman sembrono semacam
pembekuan aset-aset pemerintah-pemerintah yang tidak bersahabat bisa
juga melibatkan Cina dengan akibat-akibat yang celaka bagi dollar AS,
karena ¨Cina ditaksir memiliki obligasi-obligasi US Treasury $1.3
trillion dan merupakan penanam modal nomor satu di antara negeri-negeri
lain¨.[3]

Taraf perjalinan ekonomi finansial ini menjelaskan mengapa – dengan
dukungan Washington dan anggukan setuju Moskow – diplomat-diplomat
Eropa dari Berlin dan Brussel bergegas-gegas ke Kiev mengusahakan apa
yang dinamakan Pembicaraan Meja Bundar dan meratakan jalan untuk
pemilihan presiden gadungan tanggal 25 Mei dan dengan demikian memberi
legitimisasi kepada rezim kudetanya serta menghindari kemungkinan
peningkatan sanksi-sanksi ekonomi dan/atau aksi-aksi militer yang
saling merusak.

 

Pembandingan dengan Irak dan Libia

Ganti rezim di Libia (2011) dan Irak (2003) dengan cara intervensi
militer ¨kekuatan keras¨ (bertolak belakang dengan rencana-rencana
¨kekuatan lunak¨ untuk ganti rezim) cenderung membenarkan alasan yang
dikemukakan dalam esai ini bahwa, dalam mengusahakan ganti rezim,
negara-negara imperialis menggunakan aksi-aksi militer langsung bila
(a) keterlibatan militer seperti itu bisa dikendalikan atau dibatasi
pada negeri yang disasar, dan (b) tidak ada sekutu-sekutu regional yang
penting atau kuat di negeri yang disasar, yaitu kekuatan
oligark-oligark kaya-raya lokal yang mempunyai hubungan-hubungan dengan
pasar-pasar global dan, karenanya, hubungan dengan kekuatan-kekuatan
ganti rezim dari luar.

Walaupun baik Gaddafy maupun Saddam memerintah negeri mereka dengan
kasar, tapi mereka mempertahankan ekonomi sektor umum yang kuat dan
industri-industri serta dinas-dinas yang secara luas dinasionalisasi.
Hal ini khusus berlaku dalam hal industri-industri strategis seperti
energi, perbankan, transportasi dan komunikasi, serta juga bagi
dinas-dinas sosial yang vital seperti kesehatan, pendidikan dan
keperluan umum (air leding, penerangan dsb).

Mereka berbuat begitu bukanlah karena mempunyai keyakinan sosialis
(meskipun kadangkala mereka menyatakan seolah-olah mereka adalah
pejuang ¨Sosialisme Arab¨), melainkan karena dalam perjuangan mereka
melawan rezim-rezim saingan atau bangsawan-bangsawan suku atau
tuantanah mereka telah mendapat pelajaran bahwa pengendalian ekonomi
nasional lewat pengaturan negara birokratis, disertai kesejahteraan
negara yang kuat, adalah lebih menguntungkan bagi kestabilan dan
kelanjutan kekuasaan mereka ketimbang mengizinkan perkembangan lepas
kendali dari kekuatan-kekuatan pasar dan/atau munculnya
finansialis-finansialis yang kuat di sektor swasta.

Apa pun yang mendorong, kenyataannya tetap bahwa baik Saddam maupun
Gaddafi tidak menyetujui tumbuhnya elite-elite finansial kuat yang
mempunyai ikatan-ikatan penting dengan pasar-pasar dunia atau Barat.
Tidaklah mengherankan bahwa tokoh-tokoh oposisi dan kekuatan-kekuatan
yang bekerjasama dengan rencana-rencana busuk imperialis tentang ganti
rezim di kedua negeri ini untuk sebagian besar terdiri dari sisa-sisa
zaman kerajaan/suku-suku atau cendekiawan-cendekiawan kecil pelarian
serta pembalas-pembalas dendam militer terhadap Saddam dan Gaddafi yang
terpaksa hidup dalam pengasingan.

Berbeda dengan elite-elite finansial di Ukraina, misalnya,
kekuatan-kekuatan oposisi di Irak dan Libia tidak memiliki
sarana-sarana ekonomi untuk membiayai kekuatan-kekuatan ganti rezim,
dan juga tidak mempunyai basis/dukungan sosial yang luas di negeri asal
mereka. Mereka pun juga tidak mempunyai ikatan finansial dan politik
yang kuat atau bisa diandalkan dengan pasar-pasar dan
kekuasaan-kekuasaan politik Barat.

Hal itu menjelaskan mengapa sanksi-sanksi ekonomi dan taktik-taktik
¨kekuatan lunak¨ (seperti menggerakkan, melatih dan membiayai
kekuatan-kekuatan oposisi) ternyata tidak cukup untuk mengganti
rezim-rezim Saddam dan Gaddafi; dan mengapa imperialisme Amerika
Serikat dan sekutu-sekutunya terpaksa menggunakan ¨kekuatan keras¨
aksi/pendudukan militer untuk mencapai tujuan yang keji itu. Tambahan
lagi, sebagaimana sudah disebut tadi, negara-negara imperialis
intervensionis tahu pasti bahwa (berbeda dengan di Ukraina atau Iran,
misalnya) invasi-invasi militer seperti itu akan bisa dikendalikan dan
dicegah menjalar keluar perbatasan Libia atau Irak.

Kasus Iran

Kebijakan Amerika Serikat mengenai ganti rezim di Iran nampaknya lebih
menyerupai pola yang telah dijalankan di Ukraina ketimbang yang
dijalankan di Irak atau Libia. Hal itu sebagian besar disebabkan karena
(a) dikhawatirkan bahwa intervensi langsung di Iran tidak akan bisa
dikendalikan atau dibatasi pada negeri itu saja, dan (b) Iran mempunyai
oligarki finansial berorientasi Barat yang relatif telah berkembang
yang akan bisa diandalkan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya
untuk menghasilkan reformasi dan/atau ganti rezim dari dalam.

Sudah tentu, soalnya bukannya harus pakai kebijakan yang ini atau yang
itu: atau kekuatan militer atau ¨kekuatan lunak¨. Soal lebih banyak
mengandalkan kebijakan yang satu atau kebijakan yang lainnya itu
tergantung dari keadaan khusus. Memang, agenda imperialis mengenai
ganti rezim di Iran sejak revolusi 1979 di negeri itu meliputi sejumlah
taktik (yang seringkali dijalankan pada waktu yang bersamaan).
Taktik-taktik itu yalah mulai dari menghasut dan menyokong Saddam untuk
menyerbu Iran, ke melatih dan membiayai organisasi-organisasi teroris
anti-Iran untuk menggoyahkan negeri itu, ke perang terus-menerus dan
ancaman militer, ke usaha-usaha menyabot pemilihan presiden tahun 2009
lewat apa yang dinamakan ¨revolusi hijau¨, dan ke peningkatan
sistematis sanksi-sanksi ekonomi.

Setelah gagal (sampai sekarang) melaksanakan rencana-rencana busuknya
mengenai ¨ganti rezim¨ dari luar, nampaknya Amerika Serikat dalam
tahun-tahun belakangan ini telah memindahkan titik berat pada ganti
rezim (atau reformasi) dari dalam; yaitu lewat kerjasama politik dan
ekonomi dengan arus-arus yang berorientasi Barat di dalam
kalangan-kalangan pemegang kekuasaan di Iran.

Yang nampaknya telah membuat pilihan ini lebih menarik bagi Amerika
Serikat dan sekutu-sekutunya adalah bangkitnya suatu klas kapitalis
yang penuh ambisi di Iran yang kelihatannya sebagai prioritas utamanya
mengejar kemampuan untuk berbisnis dengan rekan-rekan mereka di Barat.
Mereka itu adalah sebagian besar oligark-oligark kaya-raya Iran yang
boleh dikata secara harfiah bermaksud menjalankan bisnis; bagi mereka
itu masalah-masalah seperti tehnologi nuklir atau kedaulatan nasional
adalah nomor dua pentingnya.

Setelah secara metodis (dan sering keji) memperkaya diri di bayangan
sektor umum ekonomi Iran, atau dengan menggunakan kesempatan dari
kedudukan politik/birokratis yang mereka pegang tadinya (atau masih
pegang) di berbagai bidang dalam aparat pemerintah, orang-orang itu
kini sudah kehilangan segala selera yang dulu mereka punyai akan
tindakan-tindakan radikal yang diperlukan untuk mandiri dalam ekonomi
agar dapat melawan atau menahan pukulan terberat sanksi-sanksi ekonomi
yang ganas. Kini nampaknya mereka malah ingin sekali mengadakan
transaksi-transaksi bisnis dan penanaman modal dengan sekutu-sekutu
transnasional mereka di luarnegeri.

Lebih dari lapisan sosial yang mana pun, Presiden Hassan Rouhani dan
pemerintahnya mewakili kepentingan dan cita-cita klas kapitalis pemilik
modal yang sedang bangkit ini di Iran. Wakil-wakil klas oligarki
finansial ini menjalankan kekuasaan ekonomi dan politik terutama lewat
Kamar Dagang Industri, Pertambangan, dan Pertanian Iran (ICCIMA – Iran
Chamber of Commerce, Industries, Mines, and Agriculture).

Keakraban ideologis dan/atau filosofis antara Presiden Rouhani dan
perantara-perantara kekuasaan yang duduk di dalam ICCIMA tercermin
dalam kenyataan bahwa, segera setelah terpilih, presiden mengangkat
mantan kepala Kamar Dagang Mohammad Nahavandian, seorang pakar ekonomi
liberal didikan Amerika Serikat dan penasehat mantan presiden Hashemi
Rafsanjani, sebagai kepala stafnya.

Adalah lewat Kamar Dagang Iran bahwa, dalam bulan September 2013,
sebuah delegasi ekonomi Iran menyertai Presiden Rouhani ke PBB di New
York untuk merundingkan kontrak-kontrak bisnis/penanaman modal yang
mengandung kemungkinan besar dengan rekan-rekan Amerika mereka. Kamar
Dagang Iran juga telah mengorganisasi sejumlah delegasi ekonomi yang
menyertai Menteri Luarnegeri Iran Mohammad Jawad Zarif ke Eropa untuk
mengejar tujuan-tujuan serupa.

Banyak peninjau hubungan-hubungan AS-Iran cenderung berpendapat bahwa
dialog-dialog diplomatik yang baru-baru ini diadakan antara kedua
negeri, termasuk kontak-kontak teratur dalam rangka perundingan nuklir
Iran, baru dimulai dengan terpilihnya Rouhani sebagai presiden. Akan
tetapi bukti-bukti menunjukkan bahwa kontak-kontak di belakang layar
antara wakil-wakil elite-elite finansial di dalam dan sekitar
pemerintah-pemerintah Amerika Serikat dan Iran sudah dimulai jauh
sebelum Rouhani dipilih sebagai presiden. Misalnya, suatu berita yang
relatif baik risetnya di Wall Street Journal baru-baru ini
mengungkapkan:

Pejabat-pejabat Dewan Keamanan Nasional [AS] telah mulai menanam
benih-benih pertukaran seperti itu berbulan-bulan lebih dulu – dengan
mengadakan serentetan rapat-rapat rahasia dan pembicaraan telepon dan
mengumpulkan berbagai raja Arab, orang-orang buangan Iran dan mantan
diplomat-diplomat AS untuk dengan diam-diam meneruskan pesan-pesan
antara Washington dan Teheran, demikian menurut pejabat-pejabat dan
mantan pejabat-pejabat AS di Timur Tengah dan Eropa yang telah mendapat
briefing tentang usaha itu.[4]

Berita itu, yang memperlihatkan bagaimana ¨jaringan komunikasi yang
rumit telah membantu mendorong langkah-langkah belakangan ini ke arah
saling mendekati,menunjukkan bahwa rapat-rapat yang sering di belakang
layar itu adalah ¨rapat-rapat yang diadakan di Eropa, terutama di
ibukota Swedia Stockholm.¨ Dengan menggunakan saluran-saluran
diplomatik internasional seperti Asia Society, United Nations
Association dan Council on Foreign Relations, ¨pihak Amerika dan pihak
Iran berkumpul di hotel-hotel dan ruang-ruang konferensi, mencari
rumus-rumus untuk memadamkan krisis tentang program nuklir Iran dan
menghindari perang¨, demikian berita itu mengemukakan lebih lanjut.
Penulis-penulis berita itu, Jay Solomon dan Carol E. Lee, juga menulis:

Asia Society dan Council on Foreign Relations yang non-pemerintah
menjadi tuan rumah untuk Tuan Rouhani dan Tuan Zarif ketika mereka
berkunjung untuk menghadiri Sidang Umum PBB dalam bulan September.
Kedua orang itu memakai pertemuan itu untuk menjelaskan rencana-rencana
Teheran kepada pengusaha-pengusaha, mantan pejabat-pejabat pemerintah,
intelektual-intelektual dan wartawan-wartawan Amerika.

Obama pribadi telah mendekati Rouhani musim panas yang lalu segera
setelah Rouhani terpilih. Presiden Amerika Serikat menulis surat
kepada pemimpin baru Iran, menekankan bahwa Washington ingin
mengachiri sengketa nuklir mereka secara damai. Rouhani menjawab
dengan perasaan serupa.

Zarif, sementara itu, menyambung kembali hubungannya dengan
pejabat-pejabat politik luarnegeri Amerika yang pernah bertemu
dengan dia ketika ia menjadi dutabesar Iran di PBB dalam
tahun-tahun 2000an.

Ms (Suzanna) Di Maggio dari Asia Society mengatakan ia termasuk di
antara orang-orang di New York yang mengadakan kontak dengan Zarif tak
lama sesudah ia diangkat ke dalam pemerintahan Rouhani. Sebagai seorang
kawakan dalam memperlancar kontak-kontak informal antara
pejabat-pejabat Amerika dan Iran, ia telah mengadakan pertemuan yang
tak terbilang banyaknya dengan diplomat didikan Amerika itu mengenai
cara-cara mengachiri kemacetan nuklir.[5]

Hal itu menerangkan mengapa Presiden Rouhani (dan lingkungan
penasehat-penasehat berorientasi Baratnya yang memandang keluar) telah
memilih Zarif sebagai menteri luarnegeri, dan mengapa mereka telah
menaruh, barangkali dengan tidak bijaksana, segala harapan mereka akan
pemulihan ekonomi di Iran pada saling mendekati dalam politik dan
ekonomi dengan Barat, artinya, pada perdagangan bebas dan penanaman
modal tak terbatas dari Amerika Serikat dan negeri-negeri kapitalis
besar lain.

(Kebetulan, hal itu juga menjelaskan mengapa tim perunding nuklir
Presiden Rouhani mau tak mau telah ditempatkan pada kedudukan
tawar-menawar yang lemah dalam pembicaraan mereka dengan grup
negara-negara P5+1; dan mengapa perunding-perunding Iran telah
melepaskan begitu banyak untuk mendapatkan begitu sedikit)

 

Kesimpulan dan implikasi-implikasi

 

Sedangkan pihak-pihak kuat yang memperoleh keuntungan dari pengeluaran
perang dan militer — bank-bank besar (sebagai pemberi piutang utama
kepada pemerintah-pemerintah) dan kompleks-kompleks industri
militer-keamanan – hidup subur bila ada perang dan ketegangan
internasional, tapi tokh mereka condong memilih perang-perang regional,
nasional, terbatas, atau ¨bisa diatur¨ ketimbang perang wilayah besar
atau perang dunia yang, dengan terjadinya perubahan besar, akan
melumpuhkan samasekali pasar-pasar global.

Hal itu agak bisa menjelaskan mengapa dalam mengejar ganti rezim di
Irak dan Libia, misalnya, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya
bersandar pada aksi/pendudukan militer langsung; sedangkan dalam
hal-hal seperti Ukraina dan Iran mereka (sampai sekarang) menghindari
intervensi militer langsung dan bersandar pada, sebagai gantinya,
taktik-taktik ¨kekuatan lunak¨ dan revolusi warna.

Sebagaimana dikatakan di atas, hal itu adalah terutama, di satu pihak,
karena dikhawatirkan bahwa perang dan intervensi militer di Ukraina
atau Iran mungkin tak akan bisa dikendalikan, di pihak lain, di Iran
maupun di Ukraina terdapat elite-elite finansial pro-Barat yang cukup
berpengaruh dan besar yang akan bisa menjadi sandaran dalam mengejar
reformasi dan/atau ganti rezim dari dalam, artinya tanpa menanggung
risiko malapetaka suatu perang dunia lagi yang akan dapat memusnahkan
harta-kekayaan klas kapitalis transnasional beserta segala apa lainnya.

Negara-negara intervensionis selamanya pandai sekali memakai
taktik-taktik pecah belah dan berkuasa. Yang agak baru dalam rangka
diskusi ini yalah bahwa, sebagai tambahan atas pola-pola penggunaan
taktik ini (yang seringkali bersandar pada isu-isu pemecah seperti
kebangsaan, etnik, ras, agama dsb) kejadian-kejadian belakangan ini di
mana dipakai taktik ini semakin sering bersandar pada perbedaan klas.

Perhitungannya rupa-rupanya yalah bahwa, bila/kalau suatu negeri
seperti Iran atau Ukraina bisa dibagi menurut klas-klas, dan
persekutuan-persekutuan bisa disusun dengan oligark-oligark kaya-raya
dari negeri-negeri yang menjadi sasaran ganti rezim, maka apalah
gunanya melancarkan serangan militer besar-besaran yang mungkin akan
merusak tanpa pilih-pilih kepentingan sendiri dan sekutu-sekutu
setempat bersama dengan kepentingan-kepentingan musuh.

Bila sanksi-sanksi ekonomi berbareng dengan persekutuan dan kerjasama
dengan oligark-oligark dalamnegeri yang kuat ekonominya bisa dipakai
untuk menjalankan kudeta ¨demokratis¨ atau revolusi warna (seringkali
lewat pemilihan umum gadungan), maka buat apa mengambil risiko serangan
militer tak pandang bulu dengan akibat-akibat yang tak bisa dipastikan
dan mungkin membawa malapetaka?

Hal ini menunjukkan (antara hal-hal lain) bagaimana kebijakan-kebijakan
imperialis mengenai agresi telah berkembang seiring dengan masa – dari
tingkat-tingkat awal berupa pendudukan militer ¨kasar¨ di zaman
kolonial sampai taktik-taktik intervensi yang halus, bercabang-cabang
dan diam-diam dewasa ini. Menurut istilah atau dalam rangka
petualangan-petualangan politik luarnegeri Amerika Serikat belakangan
ini, bisalah dikatakan bahwa pola duluan yang berupa agresi
imperialis terang-terangan ada relevansinya dengan kebijakan
luarnegeri militer tak tahu malu dari Presiden George W. Bush, sedang
pola yang belakangan ada kesamaannya dalam kebijakan-kebijakan
intervensi ¨pintar¨ njlimet yang busuk dan sembunyi-sembunyi dari
Presiden Obama.

Sedang jago-jago dari faksi militeristik terang-terangan dalam elite
berkuasa di Amerika Serikat mengritik Obama sebagai presiden yang
¨takut pakai bedil¨ atau ¨lemah¨, tapi kenyataannya yalah bahwa
kebijakan tanpa banyak gembar-gembor tapi mbulet dalam secara metodis
menyusun persekutuan – baik dengan sekutu-sekutu tradisional Amerika
Serikat maupun dengan kekuatan-kekuatan oligarki atau komprador – telah
terbukti lebih efektif (dalam rangka ganti rezim) ketimbang kebijakan
model Bush-Dick Cheney berupa aksi militer sepihak.

Hal itu bukanlah spekulasi dan juga bukan sekedar dalam teori: Menteri
Luarnegeri John Kerry baru-baru ini mengatakannya dengan jelas sekali
dalam rangka kebijakan pemerintahan Obama terhadap Ukraina dan Iran
ketika ia pada tanggal 30 Mei 2014 ditanya oleh Gwen Ifill dari Public
Broadcasting System (PBS):

¨Apakah menurut pendapat anda Presiden harus mendapat kecaman karena
lemah dan tidak melihat hasil-hasil besar jangka jauh tapi
hanya mengejar hasil-hasil dekat?¨ Kerry menjawab:

¨Terus-terang, saya rasa Presiden kurang dipuji mengenai sukses-sukses
yang sudah tercapai sekarang ini . . . Maksud saya, kalau kita melihat
apa-apa yang telah terjadi di Ukraina, Presiden telah memimpin usaha
untuk menjaga agar Eropa tetap bersatu dengan Amerika Serikat untuk
mengajukan sanksi-sanksi yang berat. Eropa telah menyambutnya
dengan kurang hangat tapi setuju juga. Itu namanya kepemimpinan.
Dan akhirnya Presiden berhasil mempengaruhi, bersama Eropa,
pilihan-pilihan yang harus dihadapi oleh Presiden Putin.

¨Selain itu, Presiden telah menghadapi Iran. Kita tadinya menempuh
jalan tubrukan mutlak dimana mereka membangun sebuah sistem nuklir dan
dunia berdiri menentangnya. Tetapi Presiden mengadakan serentetan
sanksi, suatu kemampuan untuk membawa Iran ke meja perundingan. Senjata
itu – program nuklir – telah dibekukan dan digulung mundur. Dan kini
kita telah memperluas banyaknya waktu yang mungkin akan dipunyai oleh
Iran untuk melepaskannya. Itu namanya sukses.
¨Jadi, saya rasa kita bertindak, lebih bertindak dari kapan pun dalam
sejarah Amerika, dan saya rasa hal itu sepenuhnya akan terbuktikan dan
terbeberkan.¨

Dan demikian itulah intisari ciri imperialisme licik dari pemerintahan
Obama, dibandingkan dengan imperialisme yang baru akil balig dari
pemerintahan Bush (Jr)

Notes:
[1] Gilbert Mercier, Ukrain´s Crisis: Economic Sanctions Could
Trigger a Global Depression. [2] Ibid. , [3] Ibid
[4] Wall Street Journal, US-Iran Thaw Grew From Years of
Behind-the-Scenes Talks. [5] Ibid.

* Ismael Hossein-Zadeh is Professor Emeritus of Economics (Drake
University) (Copyright 2014 Ismael Hossein-Zadeh)

WARNING TO THE WORLD: WASHINGTON AND ITS NATO & EU VASSALS ARE INSANE

Warning to the World: Washington and its NATO & EU Vassals are Insane

A Paul Craig Roberts
http://www.paulcraigroberts.org/2014/09/02/warning-world-washington-nato-eu-vassals-insane-paul-craig-roberts-2/

Herbert E. Meyer, a nutcase who was a special assistant to the CIA director for a period during the Reagan administration, has penned an article calling for Russian President Putin’s assassination. If we have “ to get him out of the Kremlin feet-first with a bullet hole in the back of his head, that would be okay with us.” http://www.americanthinker.com/2014/08/how_to_solve_the_putin_problem.html

As the crazed Meyer illiustrates, the insanity that Washington has released upon the world knows no restraint. Jose Manual Barroso, installed as Washington’s puppet as European Commission President, misrepresented his recent confidential telephone conversation with Russia’s President Putin by telling the media that Putin issued a threat: “If I want to, I can take Kiev in two weeks.”

Clearly, Putin did not issue a threat. A threat would be inconsistent with Putin’s entire unprovocative approach to the strategic threat that Washington and its NATO puppets have brought to Russia in Ukraine. Russia’s permanent representative to the EU, Vladimir Chizhov, said that if Barroso’s lie stands, Russia will make public the full recording of the conversation
Anyone familiar with the disparity between the Ukrainian and Russian militaries knows full well that it would take the Russian military 14 hours, not 14 days, to take all of Ukraine. Just remember what happened to the American and Israeli trained and equipped Georgian Army when Washington set its stupid Georgian puppets on South Ossetia. The American and Israeli trained and equipped Georgian army collapsed under Russian counterattack in 5 hours.
The lie that Washington’s puppet Barroso told was not worthy of a serious person. But where in Europe is there a serious person in power? Nowhere. The few serious people are all out of power. Consider the NATO Secretary General, Anders Rasmussen. He was a prime minister of Denmark who saw he could rise beyond Denmark by serving as Washington’s puppet. As prime minister he strongly supported Washington’s illegal invasion of Iraq, declaring that “we know that Saddam Hussein has weapons of mass destruction.” Of course, the fool didn’t know any such thing, and why would it matter if Iraq did have such weapons. Many countries have weapons of mass destruction.
According to the rule that anyone who serves Washington is elevated, the cipher Rasmussen was elevated.

The problem with elevating unprincipled fools is that they risk the world for their career. Rasmussen has now put the entirety of Eastern and Western Europe at risk of annihilation. Rasmussen has announced the creation of a blitzkrieg spearhead force capable of blitzkrieg attack on Russia. What Washington’s puppet calls “the Readiness Action Plan” is justified as a response to “Russia’s aggressive behavior in Ukraine.”
Rasmussen’s “lightening spearhead force” would be instantly wiped out along with every European capital. What kind of idiot provokes a nuclear superpower in this way?
Rasmussen asserts “Russia’s aggressive behavior” but has no evidence of it.

Russia has stood on the sidelines while Washington’s puppet government in Kiev has shelled and bombed civilian housing, hospitals, schools and issued a constant stream of lies against Russia. Russia denied the requests of the now independent eastern and southern provinces of Ukraine, former Russian territories, to be reunited with Russia. As readers know, I regard Putin’s decision as a mistake, but events might prove me wrong and that is OK with me. For now, the fact is that every act of aggressive behavior is the result of the US and EU support of the Kiev nazis. It is the Ukrainian nazi militias that are attacking civilians in the former Russian territories of eastern and southern Ukraine. A number of regular Ukrainian military units have defected to the independent republics.

Yes, nazis. Western Ukraine is the home of the Ukrainian SS division that fought for Hitler. Today the militias organized by the Right Sector and other right-wing political organizations wear the nazi insignia of the Ukrainian SS divisions. These are the people that Washington and the EU support. If the Ukrainian nazis could win against Russia, which they cannot, they would turn on the stupid West, just as has the Washington-funded ISIS that the dumbshits in Washington unleashed on Libya and Syria. Now ISIS is remaking the Middle East, and Washington appears helpless.

William Binney, a former high level official in the US National Security Agency, along with colleagues from the CIA and military intelligence services, have written to German chancellor Merkel advising her to beware of Obama’s lies at the upcoming NATO summit in Wales. The US intelligence officials advise Merkel to remember Iraq’s “weapons of mass destruction” and don’t again be deceived, this time into conflict with Russia. http://www.zerohedge.com/news/2014-09-01/ex-nsa-director-us-intelligence-veterans-write-open-letter-merkel-avoid-all-out-ukra

The question is: who does Merkel represent? Washington or Germany? So far Merkel has represented Washington, not German business interests, not the German people, and not Germany’s interests as a country. Here is a protest in Dresden where a crowd prevents Merkel’s speech with shouts of “kriegstreiber” (warmonger), “liar, liar,” and “no war with Russia.” https://www.youtube.com/watch?v=-wSMhGE_Mpk

My Ph.D. dissertation chairman, who became a high Pentagon official assigned to wind down the Vietnam war, in answer to my question about how Washington gets Europeans to always do what Washington wants replied: “Money, we give them money.” “Foreign aid?” I asked. “No, we give the European political leaders bagfuls of money. They are for sale, We bought them. They report to us.” Perhaps this explains Tony Blair’s $50 million fortune one year out of office.

The Western media, the largest whorehouse on earth, is desperate for war. The editorial board of the Washington Post, now a trophy newspaper in the hands of Amazon.com’s billionaire owner, ran an editorial on August 31 that projected all of Washington’s (and the Post’s) lies upon Putin.

Amazon.com’s owner might know how to market products on the Internet, but he is hopeless when it comes to running a newspaper. His editors at the Washington Post have made his trophy a worldwide laughing stock.
Here are the mindless accusations against Putin from the idiots that the billionaire put in charge of his trophy newspaper:
Putin, bitterly resentful at the loss of power from the Soviet collapse, has “resurrected the tyranny of the Big Lie” in order to reconstitute the Russian Empire.

“Russian sponsored militias in Ukraine” are responsible for the “shoot-down of the Malaysian airliner in July.” The “Russian state-controlled media” lied and misrepresented to the Russian people the party responsible for downing the airliner.
“In the absence of independent and free reporting, few Russians realize that Russian soldiers and armaments are in action in eastern Ukraine, albeit (as in Crimea) in uniforms and vehicles stripped of their identifying insignia and license plates. With no free media, Russians are left to fend for themselves against a firestorm of falsehoods.”
“Mr. Putin’s Big Lie shows why it is important to support a free press where it still exists and outlets like Radio Free Europe that bring the truth to people who need it.”

As a former Wall Street Journal editor, I can say with complete confidence that such extraordinary propaganda posing as an editorial would have resulted in the immediate firing of all concerned. In my days on the Congressional staff, the Washington Post was regarded as a CIA asset. Today the Post has sunk far below this status.

I have seen much media propaganda in my day, but this Washington Post editorial takes the cake. The editorial shows that either the editorial writers are completely ignorant or they are completely corrupt and also assume that their readers are completely ignorant. If Russian military units were in action in eastern Ukraine, the situation would be precisely as Alexander Zakharchenko http://www.paulcraigroberts.org/2014/08/30/west-greatest-cause-war-human-history-stands-stripped-legitimacy-paul-craig-roberts/ and Dmitry Orlov describe. http://www.paulcraigroberts.org/2014/09/01/can-tell-whether-russia-invaded-ukraine/ Ukraine would no longer exist. Ukraine would again be part of Russia where it was for centuries prior to Washington taking advantage of the Soviet collapse to tear Ukraine away from Russia.

The question before us is: how long will Russia’s patience last with the West’s enormous lies and provocations? No matter how restrained Russia is, Russia is accused of the worst. Therefore, Russia might as well inflict the worst.
At what point will the Russian government decide that Washington’s mendacity, and that of its European puppets and corrupt Western media, render hopeless Russia’s efforts to resolve the situation with diplomacy and unprovocative behavior? As Russia is constantly accused falsely of invading Ukraine, when will the Russian government decide that as Western propaganda has established that Russia has invaded Ukraine and has imposed sanctions and new military bases on Russia’s borders because of the alleged invasion, Russia might as well go ahead and rid themselves of the problem Washington has brought to Russia and invade Ukraine?

There is nothing that NATO could do about it if Russia decides that Ukraine in Washington’s hands is too much of a strategic threat to Russia and reincorporates Ukraine again into Russia where it has resided for centuries. Any NATO force sent would be instantly wiped out. The German population, remembering the consequences of war with Russia, would overthrow Washington’s puppet government. NATO and the EU would collapse as Germany departed the absurd construct that serves Washington’s interest at the expense of Europe.

Once this happens, the world will have peace. But not until.
For those who care to understand how the land of lies works, Washington’s puppet government in Kiev attributes the defeat of its military forces by the Donetsk Republic to the presence in the Donetsk army of Russian military units. This is the propaganda that has gone out to western Ukraine and to the presstitute western media, a collection of whores that echo the propaganda without any investigation whatsoever. However, Kiev has a different story for the IMF. Kiev cannot receive IMF money with which to pay off its Western creditors if Ukraine is at war. Therefore, Ukraine tells the IMF the opposite story: Russia has not attacked Ukraine. http://vineyardsaker.blogspot.com/2014/08/ukie-doubleplusgooddoublethink.html

The Western media remains uninterested in any facts. Just the lies. Only the lies.
The Washington Post, the New York Times, CNN, Fox “news,” Die Welt, the French press, the British press all plead: “please Washington give us more sensational lies that we can trumpet. Our circulation needs it. Who cares about war and the human race if only we can regain financial stability.”
Justin Raimondo warns that Washington is planting the seeds of World War III: http://original.antiwar.com/justin/2014/09/02/our-cold-war-with-russia-could-turn-hot/

About the author:
Paul Craig Roberts, former Assistant Secretary of the US Treasury and Associate Editor of the Wall Street Journal, has held numerous university appointments. He is a frequent contributor to Global Research. Dr. Roberts can be reached at http://paulcraigroberts.org*

SOTLOFF, WARTAWAN AS YANG DIPENGGAL ISIS, BERI HIDUPNYA DEMI INFORMASI

Sotloff, Wartawan AS yang Dipenggal ISIS, Beri
Hidupnya demi Informasi

http://internasional.kompas.com/read/2014/09/03/11492281/Sotloff.Wartawan.AS.yang.Dipenggal.ISIS.Beri.Hidupnya.demi.Informasi?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

Rabu, 3 September 2014 | 11:49 WIB

KOMPAS.COM — Wartawan Amerika Serikat, Steven Sotloff, yang dieksekusi oleh kelompok milisi Negara Islam atau ISIS di Irak disebut sebagai jurnalis profesional yang mengorbankan nyawanya demi mendapatkan informasi untuk publik.

Militan ISIS merilis video yang menunjukkan pemenggalan Sotloff dan mengklaim tindakan itu adalah balasan atas kebijakan Presiden AS Barack Obama yang menggempur kantong-kantong pemberontak itu di Irak.

Sotloff adalah sandera berkebangsaan AS kedua yang dibunuh oleh kelompok itu. Sebelumnya, ISIS telah membunuh James Foley.

Seorang teman Sotloff, pembuat film AS, Matthew Van Dyke, mengatakan kepada BBC, “Ia adalah seorang yang sangat profesional dan tidak ada alasan hal ini harus terjadi kepadanya.”

Sotloff diculik di dekat Aleppo di Suriah utara pada Agustus 2013. Ia telah bekerja untuk majalah Time, Foreign Policy, dan Christian Science Monitor dari Mesir, Libya, dan Suriah.

Editor Time, Nancy Gibbs, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia “sangat terpukul dan sedih dengan laporan tentang kematian Steven Sotloff”. “Ia memberikan hidupnya sehingga para pembaca akan memiliki akses informasi terhadap sejumlah tempat-tempat paling berbahaya di dunia,” kata dia.

Video eksekusi kedua ini signifikan meskipun hal ini sudah diperkirakan dan sangat disesali. Hal ini menunjukkan bahwa serangan udara AS yang menghentikan ruang gerak ISIS di Irak utara telah mengakibatkan kerugian besar terhadap organisasi itu dan merusak rencana mereka memperluas perebutan wilayah Kurdistan.

Lantaran tidak mampu menyerang balik jet-jet Amerika, ISIS merespons dengan bentuk informasi yang mereka tahu akan membuat takut banyak orang di Barat.

Obama telah memerintahkan pengiriman 350 orang tentara tambahan ke Baghdad untuk melindungi Kedutaan Besar AS di ibu kota Irak tersebut.

Ia juga akan mengirim para pejabat tinggi ke Timur Tengah untuk “membangun kemitraan regional yang lebih kuat” guna menentang kelompok Daulah Islamiyah. Demikian kata Gedung Putih pada Selasa (3/9/2014) seperti dilaporkan kantor berita Associated Press.

Sekretaris Pers Pentagon, Laksamana John Kirby, menambahkan bahwa langkah itu akan membuat jumlah total personel militer AS yang bertanggung jawab terhadap keamanan diplomatik di Irak menjadi 820 orang.

Pengumuman Gedung Putih ini datang pada hari yang sama ketika kelompok ISIS merilis video eksekusi Steven Sotloff dan meningkatkan tekanan dalam konfrontasi ISIS dengan Washington terkait serangan udara AS terhadap pemberontak di Irak.

PESANTREN DALAM KESUSASTRAAN INDONESIA

Pesantren dalam Kesusastraan Indonesia
Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Sebagai objek sastra, pesantren boleh dikata belum memperoleh perhatian dari para sastrawan kita, padahal banyak di antara mereka yang telah mengenyam kehidupan pesantren. Hanya Djamil Suherman yang pernah melakukan penggarapan di bidang ini, dalam serangkaian cerita pendek di tahun-tahun lima puluhan dan enam puluhan. Juga Mohammad Radjab, sedikit banyak telah menggambarkan tradisi hidup bersurau di kampung, dalam otobiografinya yang berjudul Semasa Kecil di Kampung. Walaupun demikian, karya dua orang penulis itu belum lagi dapat dikatakan berhasil mengungkapkan hidup kejiwaan di pesantren. Paling banyak karya mereka baru memantulkan nostalgia akan masa bahagia yang mereka alami semasa kecil dalam lingkungan pesantren.

Yang ironis, justru sebuah karya pendek yang berhasil menampilkan permasalahan kejiwaan pesantren. Karya itu adalah cerpen Robohnya Surau Kami, oleh A.A. Navis. Permasalahan cerpen ini, yaitu fatalisme yang melanda kehidupan beragama, adalah permasalahan tipikal pesantren. Walaupun latar belakang sosial yang disoroti adalah kehidupan kampung yang “biasa”, tetapi jelas sekali cerpen ini dipengaruhi corak kehidupan surau/pesantren di Sumatera Barat.

Sebaliknya, karya HAMKA Di Bawah Lindungan Ka’bah, justru tidak mengungkapkan kehidupan kejiwaan pesantren. Walaupun yang dikemukakan adalah cerita berlatar belakang kehidupan agama, tetapi tema pokoknya tidaklah demikian. Tema itu adalah mengenai kegagalan cinta dan usaha mengataasinya, dengan cara mengasingkan diri di Makah. Tema pengorbanan cinta adalah tema umum kemanusiaan, apa pun juga latar belakangnya. Dalam hal ini, karya HAMKA tersebut mengingatkan kita pada pengorbanan tokoh utama karya Andre Gide, La Porte Etroite. Dalam karya ini, tokoh Alissa mengorbankan cinta dengan jalan menjadi seorang biarawati.

Abstraksi-abstraksi yang Sukar Difiktifkan

Mengapakah sdikit sekali kehidupan pesantren digambarkan dalam kesusastraan kita? Ada beberapa sebab yang dapat dikemukakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, karena persoalan dramatis di pesantren berlangsung pada “taraf terminologis” yang tinggi tingkatannya. Soal abstrak seperti determinasi, (al-jabru), free destination, (iradah), intensitas ketundukan kepada Tuhan, dan sebagainya, sukar sekali dituangkan sebuah cerita fiktif.

Kedua, karena masih kakunya pandangan masyarakat kita terhadap manifestasi kehidupan beragama di kehidupan kita. Oleh Nurcholis Madjid pandangan ini dinamai sakralisme agama. Dengan demikian, naluri sastra dan elastisitas bentuk penceritaan tidak memperoleh jalan pelepasan. Kita masih ingat akan reaksi sangat keras terhadap Ki Pandji Kusmin, Langit Makin Mendung, beberapa tahun yang lalu.

Desakralisasi

Jika proses desakralisasi kehidupan beragama telah jauh berlangsung, sebenarnya manifestasi kehidupan beragama dapat menjadi medium sastra yang unik. G. K. Chesterton, misalnya, telah menyajikan kepada kita rangkaian kisah seorang pendeta detektif, Father Brown. Walaupun karya ini tidak dapat dianggap sebagai karya sastra yang serius, tetapi minimal ia telah telah menunjukkan betapa uniknya kehidupan bergama sebagai medium sastra.

Pada umumnya, medium yang digunakan adalah satire, seperti rangkaian novel Giovanni Guareschi di Italia pada tahun-tahun lima puluhan. Karya Guareschi itu melukiskan suka duka seorang pendeta kampung yang turut campur soal-soal politik lokal. Tokoh pendeta-politikus Don Carmillo ini begitu menarik perhatian, sehingga karya Guareschi tersebut terkenal tidak hanya di Italia saja, bahkan telah menjadi epik modern yang setara dengan ketenaran karya klasik Jaroslav Hasek, Serdadu Baik si Schweik.

Pada waktu Lurah Don Peppone, seorang komunis, tampaknya akan memperoleh kemenangan dalam sebuah pemilihan lokal, Don Carmillo menghadap pada patung salib Yesus di altar gereja boboknya. Menolak permintaan Don Carmillo agar Ia menyelamatkan kampung itu dari bahaya komunis, Yesus menjawab bahwa urusan politik bukan urusannya! Mungkinkah satire seperti ini diterbitkan di negeri kita dewasa ini, dengan tidak menerbitkan gelombang reaksi yang hebat?

Jangan Satire

Salah satu jalan untuk mengatasi kekurangan penggarapan materi pesantren dalam kesusastraan kita, adalah dengan mencari persoalan dramatis yang tidak mengarah pada bentuk satire. Dalam hal ini dapat dikemukakan contoh berupa karya seorang penulis Yahudi Amerika, Dr. Chaim Potok.

Potok menceritakan pergulatan Hari, seorang pemuda Yahudi dari sekte ortodoks, yang mempunyai seorang ayah rabbi terkemuka. Rabbi itu, dengan penderitaan luar biasa, harus melarikan diri dari Rusia dan pindah ke New York. Dalam kedegilan hati yang luar biasa, ia menentang setiap usaha untuk mengadaptasi hukum agama Yuda pada kehidupan modern.

Keagungan kepribadiannya digambarkan dengan sangat mengena oleh Potok: ketundukannya yang penuh pada ajaran agama, kejujurannya untuk membela nilai-nilai yang dijunjungnya tinggi, kasih sayangnya kepada jemaat yang dipimpinnya, dan kekerasan hatinya untuk melawan setiap “bujukan” untuk berkompromi dengan kehidupan modern di Amerika. Dalam dua karyanya, The Chosen dan The Promise, Potok menyajikan pergulatan yang khusus bersangkutan dengan sikap hidup beragama, secara serius dan penuh kecintaan.

Dalam karyanya yang ketiga, My Name is Asheerlev, diceritakan seorang pemimpin Yahudi dari sekte kolot, yang mempunyai seorang anak genius yang berbakat melukis. Padahal lingkungan sektenya tidak memperkenankan penuangan bentuk makhluk hidup ke dalam lukisan. Secara dramatis diperlihatkan bagaimana penderitaan batin sang ayah yang terjepit antara tugasnya kepada masyarakat, dan antara bakat anaknya yang begitu luar biasa.

Karena teknik penceritaan, pengetahuan bahasa, dan keindahan sastra yang bertaraf tinggi, drama tersebut menjadi sangat menarik perhatian bagi pembacanya. Pada pokoknya, Potok berhasil mengungkapkan dilema keagamaan yang universal bagi kita semua: bagaimana harus mempertemukan ketundukan pada nilai agama dengan kebutuhan hidup modern ini.

Potok mencapai hasilnya yang gemilang itu, dengan pujian dari para kritikus sastra yang terkemuka, karena ia menguasai persoalan yang digarapnya. Jelas dari ketiga karyanya itu bahwa ia mengalami sendiri kemelut yang digambarkannya. Dengan demikian, pesan yang hendak disampaikannya kepada pembaca tampak penuh kejujuran, bukannya gambaran tentang sesuatu sentimen murahan yang digarap secara cengeng.

Kalau ada juga sastrawan kita yang merasa terpanggil untuk menggarap kehidupan pesantren sebagai objek sastra nantinya, terlebih dahulu harus diyakininya persoalan-persoalan dramatis yang akan dikemukakannya. Tanpa penguasaan penuh, hasilnya hanyalah akan berisi kedangkalan pandangan belaka. []

Artikel ini pernah dimuat dalam harian Kompas, 26 November 1973.

KEADILAN SUBSTANTIF

Keadilan Substantif
Oleh: Moh Mahfud MD

 

Belakangan ini, terutama saat ramai sengketa Pemilu Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK), istilah keadilan substantif sebagai prinsip dan konsep hukum mencuat sebagai bahan polemik dan debat-debat terbuka. Istilah ini muncul setiap hari, baik di forum-forum persidangan MK maupun dalam ulasan (komentar-komentar) di media massa.

“Hakim harus berani membuat terobosan untuk menggali rasa keadilan. Hakim tidak boleh terbelenggu oleh formalitas prosedural atau pasalpasal undang-undang,” demikian seruan yang ditujukan kepada hakim. Menariknya, kedua kubu yang bersengketa sama-sama meminta putusan yang sesuai dengan keadilan substantif. Untuk itu, hakim dituntut berbicara dengan hati nuraninya guna menggali rasa keadilan di tengahtengah masyarakat, bukan hanya berbicara dengan rasionalitas pada bunyi pasal-pasal undang-undang.

Hakim harus berani berijtihad di luar ketentuan UU agar keadilan bisa ditemukan untuk bahan putusan. Keadilan substantif, dengan demikian, adalah keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusan-putusannya berdasar hasil galiannya atas rasa keadilan di dalam masyarakat, tanpa dibelenggu bunyi pasal undang-undang yang berlaku. Bentuk perbuatan yang sama bisa divonis secara berbeda, tergantung pada hasil penggalian hakim atas rasa keadilan. Namanya pengadil, bukan penghukum. Itulah makna judge makes law, hakim membuat hukum. Keadilan substantif (substantive justice) kerap dilawankan dengan keadilan prosedural (procedural justice), yakni putusan hakim atau proses penegakan hukum yang sepenuhnya didasarkan pada bunyi undang-undang.

Menurut konsep keadilan prosedural, sesuatu dianggap adil apabila pelaksanaan dan putusan hakim selalu mengikuti bunyi pasal-pasal di dalam undang-undang. Jika hakim memutus di luar ketentuan undang-undang bisa dianggap tidak adil karena melanggar kepastian-kepastian yang sudah ditentukan oleh UU. Yang dikatakan adil di dalam keadilan prosedural itu adalah apabila putusan hakim diletakkan pada aturan-aturan resmi yang ada sebelumnya. Ini diperlukan agar ada kepastian bagi orang-orang yang akan melakukan sesuatu sehingga bisa memprediksi apa akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu.

Sebenarnya, kalau ditilik dari latar belakangnya, baik keadilan substantif maupun keadilan prosedural sama-sama berangkat dari esensi kebaikan hukum yang sama. Dulu, pada saat kekuasaan ada di satu tangan, monarki atau raja, kalau ada warga masyarakat merasa dirugikan haknya maka mereka mengajukan perkara itu kepada raja. Raja kemudian menunjuk hakim untuk mengadili perkara itu tanpa ada aturan tertulis. Pokoknya hakim yang ditunjuk disuruh mencari sendiri putusan yang baik dan adil, tanpa hukum tertulis yang bisa dijadikan pedoman.

Setiap perkara yang muncul kemudian diserahkan kepada hakim-hakim oleh raja agar diadili menurut kreasinya masing-masing, sesuai dengan rasa keadilan yang ditemukan dalam penggaliannya. Putusan-putusan itu kemudian menjadi hukum yang mengikat sebagai putusan hukum negara. Tetapi ketika kemudian muncul negara-negara demokrasi modern, terutama di kawasan Eropa Kontinental, muncul pula ide tentang perlunya hukum tertulis. Hakim tak bisa lagi dibiarkan membuat putusan sendiri-sendiri, melainkan harus memutus sesuai dengan hukum tertulis.

Untuk itu di dalam negara harus ada lembaga legislatif (yang membuat hukum tertulis atau undang-undang) sedangkan hakim dimasukkan dalam lembaga yudikatif (yang menegakkan undang-undang di pengadilan jika ada sengketa). Hakim tak boleh membuat hukum, tapi harus menjadi corong pembuat UU. Pembatasan kepada hakim agar tidak membuat hukum (putusan) sendiri di luar undangundang dimaksudkan agar ada kepastian sehingga masyarakat bisa mengukur dan memprediksi sendiri akibat-akibat hukum dari setiap perbuatannya. Dalam mengadili sengketa, hakim harus berpedoman pada undang-undang karena menurut paham (legisme) ini keadilan terletak justru terletak pada kepastian hukumnya.

Selanjutnya sejarah berputar lagi. Keadilan dalam bentuk putusan-putusan hakim di luar undang-undang ternyata dibutuhkan karena di dalam kasus yang sama sering kali terdapat latar belakang situasi yang berbeda. Keadilan dipandang selalu dinamis, tak bisa dikunci dengan undang-undang yang statis. Meski bentuk dan akibat suatu perbuatan sama, vonis hakim harus berbeda jika latar belakang dan situasi yang melingkupinya berbeda. Bukan kepastian, tetapi keadilanlah yang diperlukan dalam hukum. Kepastian hanya bisa diikuti sepanjang bisa memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

Sejak ada MK konsep keadilan substantif tidak lagi hanya dijadikan polemik literatur dalam wacana akademik tetapi sudah dituangkan di dalam vonisvonis. Banyak vonis MK yang sengaja keluar dari ketentuan resmi UU guna menciptakan keadilan yang ternyata disambut baik dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. Gagasan keadilan substantif bertemu secara esensial dengan gagasan hukum progresif yang digencarkan oleh Prof Satjipto Rahardjo melalui Universitas Diponegoro.

Satjipto mengatakan bahwa keadilan itu tidak hanya ada dalam pasalpasal UU, tetapi harus lebih banyak dicari di dalam denyutdenyut kehidupan masyarakat. Tetapi bagi MK, keadilan substantif tak boleh secara hitam-putih diartikan sebagai keharusan membuat vonis yang selalu keluar dari UU. Keadilan substantif harus dicari sendiri dengan menggali rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi sekaligus bisa menerapkan ketentuan UU selama ketentuan di dalam UU dirasa sudah adil. Dengan demikian, memahami vonis MK harus dilihat dari latar belakang kasus dan pertimbangannya untuk setiap kasus. []

KORAN SINDO, 30 Agustus 2014
Moh Mahfud MD ; Guru Besar Hukum Konstitusi

JANGAN BERMIMPI FREEPORT PEDULI PAPUA

Jangan Bermimpi Freeport Peduli Papua
Penyelamatan korban longsor di Big Gossan, Freeport (Wildan Kesuma) (Wildan Kesuma)

VIVAnews – Wakil Ketua DPRD Papua Jimmy Demianus Ijie, Jumat 24 Mei 2013 meminta PT Freeport Indonesia ditutup. Sebab, dia menilai perusahaan tersebut tidak berkontribusi kepada Indonesia khususnya Papua.

“Apa sih kontibusinya? Tutup Freeport itu, karena tidak ada manfaatnya buat bangsa apalagi masyarakat di Papua,” kata Jimmy dalam diskusi DPD di Jakarta.

Jimmy mengatakan, peristiwa runtuhnya tambang Freeport yang menewaskan 14 orang itu adalah sebuah tanda-tanda alam, bahwa Freeport harus ke luar dari Papua.

“Ada daerah secara kultur keramat. Itu tidak boleh disentuh. Kalau tidak ini akan lebih besar. Pada daerah yang sakral. Ini peringatan bagi pemerintahan,” kata Jimmy.

Namun, Jimmy menilai Freeport akan tetap berproduksi di tanah Papua. Sebab, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berani bersikap atas hal itu. “Masalahnya kita tidak memiliki Presiden yang berani. Freeport sangat erat dengan konsensi pengembalian Irian ke Indonesia,” ujar Jimmy.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV, Firman Subagyo, mendesak agar Presiden SBY segera menasionalisasi PT Freeport yang melakukan penambangan di Papua. “Freeport ibarat negara dalam negara. Sudah saatnya kita lakukan evaluasi segera saham-saham freeport dinasionalisasi,” kata dia.

Firman menjelaskan, pada tahun 2012 lalu, Komisi IV sempat menolak izin pengajuan perluasan lahan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung oleh PT Freeport. Sebab Freeport dianggap tidak bertanggung jawab terhadap pencemaran dan kerusakan akibat penambangan itu.

“Kalau sampai izin diberikan, artinya ada kongkalikong antara pemerintah dan Freeport. Negara manapun kalau investasi di negara tertentu harus patuh pada aturan UU di negara itu,” kata dia.

Selanjutnya, kata dia, Komisi IV akan memanggil pihak-pihak terkait serta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kerja sama antara pemerintah dengan freeport. “Ini akan kita evaluasi dan kami akan panggil pemerintah. Kita harus ada rapat gabungan untuk evaluasi keberadaan freeport ini,” kata Firman.
Pada 14 Mei 2013 lalu, tambang Freeport ambruk. Persisnya di terowongan Big Gossan. Longsor ini menyebabkan 28 pekerja tambang tewas tertimbun. Sementara 10 orang lainnya berhasil diselamatkan. (umi)

http://www.shnews.co/detile-19979-jangan-bermimpi-freeport-peduli-papua.html

 

Jangan Bermimpi Freeport Peduli Papua
Web Warouw | Jumat, 24 Mei 2013

Perusahaan ini melakukan apa pun demi mengeruk keuntungan, termasuk merampas tanah rakyat.
JAKARTA – Masih banyak pihak yang berharap keberadaan PT Freeport Indonesia di Papua akan membangun Papua dan memberikan kesejahteraan. Padahal kenyataannya, hingga saat ini tidak ada perbaikan yang signifikan dari nasib rakyat Papua.
Hal ini ditegaskan Ketua Nasional Papua Solidaritas (Napas), Samuel Awom di Jayapura, Papua, Jumat (24/5), menanggapi pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang berharap perusahaan tambang emas dan uranium itu akan membangun Papua.
“Orang Papua jangan bermimpi PT Freeport peduli pada Papua dan akan menyejahterakan rakyat kita,” tegasnya.
Kepentingan Freeport sejak 1960-an sampai saat ini di Papua menurutnya adalah untuk mendapatkan kentungan sebesar-besarnya dari pertambangan emas dan uranium.
Dengan demikian, perusahaan ini melakukan apa pun demi mengeruk keuntungan, termasuk merampas tanah rakyat, perusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM.
“Siapa pun tidak boleh ada yang menghalangi. Itu lumrah karena mereka sudah dapat konsesi dari pemerintah di Jakarta,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta PT Freeport Indonesia bisa berperan lebih baik untuk pembangunan di Papua, bukan hanya di Kabupaten Timika tempat Freeport beroperasi, melainkan juga di seluruh wilayah Papua.

Hal itu dikatakan Lukas saat pertemuan antara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso dengan pemimpin PT Freeport Indonesia. Pertemuan itu untuk membahas peristiwa runtuhnya terowongan tambang Freeport.

Peristiwa itu sudah memakan korban jiwa 28 pekerja Freeport, serta 10 orang luka-luka. “Kita berharap peranan Freeport lebih besar buat Papua, lebih memajukan Papua, untuk menjawab berbagai ketertinggalan di Papua,” ungkapnya.

Lukas mengatakan, kondisi Papua saat ini masih tertinggal jauh dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Memang menurut Lukas, keamanan untuk beroperasinya Freeport juga harus diperhatikan. Keamanan para pekerja kerap juga ada gangguan. “Ini karena ada pihak yang punya kepentingan agar Freeport tidak beroperasi di sana,” tuturnya.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik Soetjipto, menyatakan komitmen PT Freeport untuk memberikan santunan kepada keluarga korban, serta menjamin pendidikan anak-anak korban hingga perguruan tinggi.

Menurutnya, ada dua santunan yang akan diberikan, yaitu yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan serta yang menjadi kebijakan perusahaan. Dalam pertemuan itu, Rozik tidak menyebutkan jumlah yang akan diterima keluarga korban. Saat ditanya wartawan, Rozik tidak menjelaskan.

“Kami bertanggung jawab atas pendidikan putra-putri korban,” tuturnya. Selain itu Freeport juga memberi jaminan bakal memprioritaskan sanak famili korban yang ingin bekerja di Freeport.

Saat ini Rozik menjamin seluruh kegiatan produksi di Freeport akan dihentikan sambil menunggu proses evaluasi dan untuk mengecek keamanan seluruh lokasi tambang.

“Kami belum memikirkan produksi. Tim teknis di lapangan sedang mengkaji untuk memastikan semua lokasi aman,” paparnya.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan peristiwa runtuhnya terowongan PT Freeport adalah musibah terburuk dalam sejarah pertambangan Indonesia. Selain itu, Priyo meminta dalam renegosiasi kontrak kerja Freeport dengan pemerintah Indonesia bisa dipikirkan kembali untuk melibatkan pemerintah Papua. (Vidi Batlolone)

Sumber : Sinar Harapan

JALAN PANJANG MENUJU NEGARA HUKUM INDONESIA YANG SEKULER Dan TOLERAN

JALAN PANJANG MENUJU NEGARA HUKUM INDONESIA Yang SEKULER Dan TOLERAN
i.isa <i.bramijn@chello.nl>
in: NASIONAL-LIST YAHOOGROUPS <nasional-list@yahoogroups.com> , Thursday, 27 December 2012, 4:01
Kolom IBRAHIM ISA, Rabu, 26 Desember 2012

Di hari kedua Hari Natal, di bawah ini disajikan tulisan mantan Presiden
RI, K.H. Abdurrachman Wahid. Ketika itu beliau (1981) belum menjabat
presiden RI. Dipublikasikan ulang karena dirasa relevan dengan situasi
aktuil kita .

Di akhir tulisannya Gus Dur bertanya dengan lugu, sbb: *kapankah akan
ada kejelasan tentang ujung dan pangkal kasus “Fatwa Natal”, yang juga
berarti ujung dan pangkal MUI sendiri? *Nyatanya sampai detik ini
kejelasan yang diharapkan Gus Dur itu, belum ada. Belum ada kejelasan
tentang ujung pangkal kasus “Fatwa Natal”. Hal mana menunjukkan bahwa
sebagai Negara Hukum belum tegak. Masih dalam proses yang panjang dan lama.

Tulisan Gus Dur tsb maerupakan input yang berguna sebagai bahan
pertimbangan untuk difikirkan bersama. Dalam rangka kita hendak
menegakkan Indonesia sebagai NEGARA HUKUM, yang Berbhineka Tunggal Ika,
toleran, adil dan makmur.

Dengan hati lega bisa dicatat, —– Bahwa pemikiran masyrakat kita
mengenai masalah tsb berkembang ke arah possitif.

Langkah Presiden Palestina Ferhat Abbas, misalnya, yang berkunjung ke
Gereja di Palestina untuk merayakan Hari Natal, dan . . . . . .
berlangsungnya upacara perayaan Hari Natal yang diadakan di Gereja
Katolik tertua di Jakarta, hari ini, dalam suasana harmonis dan damai —
– — — Dimana hadir Gubernur Jakarta Jokowi dan para pejabat kekuasaan
dan birokrasi Jakarta, semoga menggugah dan mendorong lebih lanjut, . .
. . pemikiran possitf, dalam usaha kita bersama menegakkan NEGARA HUIKUM
yang Berbhinneka Tunggal Ika dan toleran!

* * *

*FATWA NATAL, UJUNG DAN PANGKAL*

*Oleh: KH. Abdurrahman Wahid*

 

KASUS “Fatwa Natal” dari Majelis Ulama Indonesia ternyata menghebohkan
juga. Lembaga itu didesak agar “mencabut peredaran” fatwa yang melarang
kaum muslimin untuk menghadiri perayaan keagamaan golongan agama lain.

Ini sungguh merepotkan, hingga orang sesabar dan sebaik Buya Hamka
sampai meletakkan jabatan sebagai ketua umum MUI. Emosi pun mudah
terganggu mendengarnya, kemarahan gampang terpancing, dan kesadaran lalu
hilang di hadapannya: yang tinggal cuma sumpah serapah.

Padahal, masalahnya kompleks. Sebagai kumpulannya para ulama, bolehkah
MUI menggunakan terminologi dan pengertian yang lain dari apa yang
diikuti para ulama umumnya? Kalau tidak boleh, bukankah sudah logis
kalau MUI mengeluarkan fatwa seperti itu, karena memang masih
demikianlah pengertian para ulama sendiri? Kalau boleh, lalu terminologi
dan pengertian apakah yang harus dipergunakan oleh MUI?

Jadi, ternyata pangkal persoalan belum ditemukan pemecahannya.*Ia
menyangkut penetapan wewenang membuat penafsiran kembali banyak prinsip
keagamaan yang sudah diterima sebagai bagian inheren dari sistem
berpikir keagamaan kaum muslimin.*

Lembaga seperti *MUI*, yang memang dibuat hanya sekadar sebagai
penghubung antara pemerintah dan umat pemeluk agama Islam (itu pun yang
masih merasa memerlukan kontak ke luar), *sudah tentu sangat gegabah
untuk diharapkan dapat berfungsi demikian*. Ia hanyalah sebuah pusat
informasi yang memberikan keterangan tentang umat kepada pemerintah dan
maksud pemerintah kepada kaum muslimin.

Tidak lebih dari itu. Kalau lebih, mengapa ia dirumuskan sebagai “tidak
bersifat operatif dan tidak memiliki jenjang vertikal dengan
Majelis-majelis Ulama di daerah? *Kalau ia dikehendaki mampu merumuskan
sendiri pedoman pengambilan keputusan atas nama umat Islam, mengapakah
bukan tokoh-tokoh puncak tiap organisasi Islam yang dijadikan
“perwakilan” di dalamnya?*

Main Mutlak-mutlakan Itu tadi tentang pangkal persoalannya: tidak
jelasnya status keputusan yang dikeluarkan MUI, di mana titik pijak
berpikirnya, dan kepada siapakah ia selalu harus berbicara (supaya
jangan selalu babak belur dicaci maki pihak yang terkena).

*Bagaimana halnya dengan ujung persoalan “Fatwa Natal”? Apakah lalu akan
keluar fatwa tidak boleh pacaran dengan gadis beragama lain, lalu fatwa
sama sekali tidak boleh pacaran? Apakah menganggukkan kepala kalau
bertemu gadis juga dimasukkan ke dalam kategori pacaran? Bagaimana pula
tersenyum (baik malu-malu ataupun penuh harapan)? Bolehkah, nanti anak
saya bersekolah satu bangku dengan murid lain yang beragama Budha?
Bagaimana kalau ada tamu Hindu, haruskah saya banting pecahkan gelas
bekas ia meneguk minuman yang saya suguhkan (walaupun mungkin gelas
pinjam dari orang lain)? Dan seterusnya, dan seterusnya.*

Kalau tidak ada keinginan menetapkan ujung persoalannya, *jangan-jangan
nanti kita tidak boleh membiarkan orang Kristen naik taksi yang di
kacanya tertulis kaligrafi Arab berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Alangkah pengapnya udara kehidupan kita semua, kalau sampai demikian!*

Tetapi, mencari ujung itu juga tidak mudah, karena ia berangkat dari
seperangkat postulat yang main mutlak-mutlakan dalam pemikiran keagamaan
kita.

Yang celaka kalau pemeluk agama-agama lain juga bersikap eksklusif
seperti itu. Salah-salah, si muslim nakal bisa mengalami nasib sial:
sudah mencuri-curi perginya melihat perayaan Natal (takut dimarahi MUI),
sesampai di tempat perayaan itu diusir oleh penjaga pintu pula.

Karenanya, mengapakah tidak kita mulai saja mengusulkan batasan yang
jelas tentang wilayah “kajian” (atau keputusan, atau pertimbangan, atau
entah apa lagi) yang baik dipegangi oleh MUI? Mengapakah tidak
masalah-masalah dasar yang dihadapi bangsa saja. Bagaimana merumuskan
kemiskinan dari sudut pandangan agama, bagaimana mendorong penanganan
masalah itu menurut pandangan agama, bagaimana meletakkan kedudukan
upaya penanganan kemiskinan (haram, halal, mubah, makruh, sunahkah?)
oleh berbagai lembaga di bawah? Bagaimana pula kaum muslimin seyogianya
bersikap terhadap ketidakadilan, terhadap kebodohan?

Jawabannya tentulah harus terperinci dan konkret, jangan cuma sitiran
satu dua hadis tentang kewajiban belajar hingga ke liang kubur saja.
*Nah, kapankah akan ada kejelasan tentang ujung dan pangkal kasus “Fatwa
Natal”, yang juga berarti ujung dan pangkal MUI sendiri? ( semuacetak
tebal dalam artikel Gus Dur tsb adalah dari Penulis Kolom ini)*

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers