Author Archive

KOLONISASI LOGIKA

Kolonisasi Logika

Indonesia Lawyers Club: Kolonisasi Logika Televisi dalam Logika Politik
07.12.2012
Oleh
Kunto Adi WIbowo
Tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One memiliki penonton “loyal” sepanjang pengetahuan saya yang sempit. Ketika saya melakukan riset komunikasi kesehatan ke berbagai daerah di Indonesia, biasanya bapak-bapak berusia 30-50 tahun yang pengeluaran per bulannya di bawah Rp 1,5 juta, di luar cicilan dan rokok, akan dengan cepat menjawab ILC sebagai tayangan yang mereka tunggu-tunggu untuk tahu masalah kebijakan atau politik. Mungkin hanya siaran pertandingan sepakbola yang bisa mengalahkan ILC. Penilaian saya mungkin tidak objektif jika dikonfrontir dengan data rating keluaran Nielsen. Paling tidak, hasil perjumpaan saya dengan bapak-bapak yang menjadi penggemar ILC tadi menimbulkan pertanyaan bagi saya: apa sebenarnya kekuatan ILC?
Asumsi awal tentu saja euforia politik, ketika siapa pun boleh berbicara apa pun yang terkait dengan isu politik bangsa, yang dulunya relatif tabu atau tak bisa diakses oleh mereka dengan profil seperti bapak-bapak tadi. Kepuasan bergosip tidak semata-mata monopoli gender feminin. Mungkin yang berbeda adalah subjek gosipnya. Gosip tentang kekuasaan dan politik tentunya lebih maskulin walaupun efek kepuasannya mungkin sama. Tapi ini hanyalah asumsi dangkal saya, nir-data, dengan sok membajak kajian gender dan media.
Memang tak bisa dinafikan bahwa ILC memberikan bahan gosip yang asyik tentang apa yang terjadi di Jakarta. Merelasikan apa yang terjadi di layar kaca tentang isu-isu politik di pusat dengan kondisi politik lokal, dan berusaha memahami apa yang terjadi dengan kondisi politik lokal tersebut, merupakan kebutuhan yang memang merupakan fungsi dari media massa. Di ILC kita diajak menonton tokoh-tokoh politik yang seakan-akan melepas baju formalitas mereka dan menghadirkan emosi bak pemain sinetron yang menguras sumpah serapah yang bagi siapa saja yang menyaksikan. Aktor-aktor politik yang biasanya berkuasa, kini ditelanjangi oleh aktor-aktor lain yang mungkin tak kalah biasanya dengan mereka yang menonton. Pengadilan rakyat yang semenjak Reformasi tak juga jadi kenyataan, kini disimulasikan di layar kaca dengan mengadili, mengajukan bukti-bukti dan pembelaan, dan memvonis secara implisit siapa yang bersalah dan dengan hukuman apa. Mungkin dengan ILC, saya mendapati pengadilan yang tak mungkin terjadi di dalam sistem peradilan Indonesia yang konon katanya penuh mafia.
Memang ajaib, bagaimana sebuah program TV bisa mendatangkan politisi, pakar, dan pengacara-pengacara hebat, yang bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau pengadilan sekalipun harus berkali-kali melayangkan surat panggilan untuk mendatangkan para tamu-tamu tersebut. Pertanyaan saya adalah: siapa yang membutuhkan siapa? Apakah media yang membutuhkan aktor-aktor politik tersebut, atau aktor-aktor politik tersebutlah yang membutuhkan media? Pertanyaan ini membawa kita pada asumsi yang berbeda tentang media dan politik—atau lebih spesifik lagi: kajian komunikasi politik. Pada era Orde Baru, jawaban bahwa media membutuhkan politik akan menjadi kebenaran yang hampir pasti, mengingat posisi media yang subordinat dari sistem dan kekuasaan politik. Punya kedekatan dan hubungan baik dengan penguasa adalah modal dasar untuk bertahan hidup dan lolos dari ancaman bredel. Hari ini, peta kekuatan telah berbalik 180 derajat. Media menjadi lebih dominan daripada politik. Media tidak harus meliput kegiatan pejabat, misalnya, jika liputan tersebut tidak bisa dikonversi menjadi iklan.
Dalam kajian komunikasi politik, terdapat dua konsep untuk menjelaskan fenomena media dan politik. Konsep pertama adalah “mediasi”, di mana media berfungsi mentransmisikan pesan-pesan dari aktor dan institusi politik kepada publik. Teknologi media sebagai perpanjangan indra manusia, dan organisasi media yang memungkinkan jangkauan pesan dalam bentuk yang tak terbayangkan sebelumnya, membuat media memiliki peran mediasi. Jika kita tidak mengonsumsi media pun, dan sepenuhnya hanya mengandalkan pengalaman dan komunikasi interpersonal saja, maka tidak sepenuhnya membuat tesis ini bisa ditolak. Karena, lewat obrolan warung kopi dan bergosip politik tetap memungkinkan pesan dari media tersebut sampai ke persepsi kita lewat orang sekeliling kita. Mediasi, walaupun semata-mata transmisi pesan, telah menempatkan media di pusat pusaran informasi.
Konsep kedua yang kini menjadi tren baru dalam kajian komunikasi politik adalah “mediatisasi”. Mediatisasi menunjuk proses di mana institusi dan aktor politik semakin bergantung dan dibentuk oleh media massa. Proses yang sama disebut “mediacracy” oleh Meyer (2002), di mana terjadi proses kolonisasi politik oleh permainan media atau logika media. Secara ontologis, mediatisasi sendiri berasal dari istilah ketika Holy Roman Empire di Jerman dikuasai oleh Napoleon di awal abad ke-19. Ketika itu, Napoleon membuat “German Law of Mediatization”, di mana penguasaan Napoleon atas para penguasa lokal masih memungkinkan para pangeran, kota mandiri, dan uskup agung memiliki kedaulatan dan kuasanya secara lokal. Kekuasaan Napoleon dimediatisasi oleh para penguasa lokal. Hanya melalui penguasa lokal, rakyat sebagai subjek politik memberikan pengabdiannya pada penguasa tertinggi, yakni Napoleon.
Walau terasa jauh dari urusan media, konsep mediatisasi ini direkontekstualisasikan lebih lanjut oleh Hjavard (2008) yang mengatakan bahwa hari ini institusi seperti keluarga, sekolah, dan institusi keagamaan telah kehilangan otoritasnya, dan media dalam derajat tertentu telah mengambil alih peran-peran institusi tersebut sebagai penyedia informasi dan orientasi moral. Di saat yang bersamaan, media telah menjadi pendongeng yang paling penting dan harus didengar tentang masyarakat itu sendiri.
Mediatisasi bukanlah efek total di mana media benar-benar berkuasa penuh atas politik dan sendi-sendi kehidupan manusia lainnya. Namun media dengan logikanya semakin diadopsi dan menjadi bagian dari kehidupan institusi dan aktor politik walaupun aktivitas politik tetap relatif otonom dari media. Livingstone (2008) bahkan secara provokatif menulis, bahwa tidak ada bagian dari dunia, tidak ada aktivitas manusia, yang tidak tersentuh oleh media. Tersentuh bukanlah dominasi total, namun harus dibaca sebagai proses internalisasi logika media.
Logika media berangkat dari tiga fungsi dasar mediasi, yang pertama adalah fungsi penyebaran atau penyiaran yang berasal dari kapasitas teknologi media yang melipat ruang dan waktu. Kedua, fungsi semiotik di mana media mengkodekan dan memformat pesan yang sesuai dengan bagaimana manusia mempersepsi dan memproses informasi. Ketiga adalah fungsi ekonomis, ketika media menjadi industri dengan standar produksi massal yang melahirkan hitung-hitungan rating. Tiga fungsi dasar mediasi inilah yang membentuk logika media yang menjadi penting dalam menjelaskan mediatisasi.
Terdapat beberapa konsekuensi dari proses mediatisasi politik terutama jika kita melihat di Indonesia. Pertama, pemimpin partai atau kandidat dalam pemilihan diseleksi oleh institusi politik dengan memperhatikan kemampuan dalam menangani media, keahlian dalam melakukan spin isu politik, dan citra di dalam media. Menjadi media darling adalah tiket untuk sampai di puncak karier politik. Pencitraan adalah model politik yang dimediatisasi. Alih-alih menggarap aliansi dengan kekuatan politik lain dan bermain isu atau ideologi, praktik politik hari ini tak lagi berpusat pada ideologi.
Media menjadi tempat pertempuran baru. Konsekuensinya, perbincangan politik di media tidak lagi berujung pada deliberasi atau mencari titik temu, atau paling tidak, irisan berbagai kepentingan politik. Logika tontonan sinetron menjadi logika utama perbincangan politik: dramatisasi diolah ketimbang kedalaman substansi, menguras emosi dipilih ketimbang beradu argumen rasional, mencari kambing hitam diutamakan ketimbang mencari solusi. Semua modus itukemudian beramai-ramai mendelegitimasi institusi politik yang melegitimasi mereka. Mungkin saya terlalu hiperbola.Tapi lihatlah, demi citra individual, para politisi beramai-ramai menjungkirbalikkan hukum dan tata-kenegaraan yang merupakan sendi utama eksistensi mereka.
Di sisi media, mediatisasi juga melahirkan praktik pemujaan terhadap rating. Reportase politik tidak lagi dikodekan dalam bentuk hard news. Politik disandingkan dengan budaya selebritas. Infotainmen kini tak hanya bergosip tentang artis, tapi juga politisi. Rapat di Dewan Perwakilan Rakyat diformat bak reality show. Polisi vs KPK dikodekan bak film laga Bolywood, minus tarian mengelilingi pohon. Maka, larislah talk show politik, dan di sini kita kembali ke ILC.
Di dalam ILC, aktor-aktor politik mempertaruhkan kemampuan spinning isu mereka: mengaburkan fokus pembicaraan, beradu sindiran dan ejekan halus, dan tak jarang melontarkan ancaman yang kasar dan melecehkan. Sang pembawa acara, Karni Ilyas, pun sepenuhnya mengeksploitasi kekuasaannya, dengan mengatur ritme dan memprovokasi komentar-komentar. Bahkan dalam sebuah episode tentang tawuran pelajar, Karni memaksakan opininya tentang lemahnya kepolisian dalam menangani tawuran, untuk kemudian diamini oleh salah seorang kepala sekolah yang menjadi tamu ILC. Pendapat kepala sekolah bahwa tawuran bisa dikurangi dengan kerja sama antarsekolah, antara sekolah dan orang tua, serta pembuatan gugus tugas di tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat tawuran, mungkin dianggap tak menjual oleh Karni. Bak seorang guru yang memarahi muridnya, Karni memaksakan logika bahwa polisi adalah kambing hitam dari jatuhnya korban jiwa dalam tawuran.
ILC, di lain sisi, memungkinkan bapak-bapak yang saya sebutkan di awal tulisan untuk berpartisipasi dalam konsumsi informasi politik. Tanpa ILC, kasus-kasus korupsi, konflik politik, dan urusan penggede di Jakarta mungkin tak terakses—karena format hard news dan talk show yang lebih formal mungkin terlalu membosankan bagi mereka. Ya, mediatisasi dan logika media memungkinkan politik lebih terjangkau. Tentu saja ongkos yang dibayar tidak sedikit. Harga yang paling mahal adalah tumbuhnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi politik yang tidak lebih dari infotainmen dan sinetron di televisi.

*   Kunto Adi WIbowo
S. Kunto Adi WIbowo adalah pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Pria kelahiran Ponorogo, 9 Juli 1977 ini sedang menekuni penelitian komunikasi, media, dan politik dengan tema partisipasi online dan offline. Aktif di Forum Studi Kebudayaan (FSK-FSRD-ITB) dan di Salman. Bukan penulis prolifik, kebanyakan ngobrol dan minum kopi serta kegiatan anti-modernitas lainnya.
07.12.2012

KOLONIALISME DI SEKTOR TAMBANG

Kolonialisme Di Sektor Pertambangan
Jumat, 30 September 2011 | Editorial Berdikari Online

Pada saat revolusi Agustus masih berkobar, rakyat Indonesia berhasil
merebut sejumlah perusahaan milik Belanda, termasuk perusahaan
pertambangan. Di ladang-ladang minyak, muncul perusahaan yang
diorganisasikan oleh pejuang republik, yang sering menyebut dirinya
“laskar minyak”.

Itulah cikal-bakal berdirinya Perusahaan Minyak Indonesia (Permiri) di
Sumatera Selatan, Perusahaan Minyak Negara Republik Indonesia (PMNRI) di
Sumatera Utara, dan Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN) di Jawa
Tengah.

Itu hanya secuil kisah tentang bagaimana kehendak revolusi agustus, juga
semangat seluruh rakyat Indonesia, berusaha mengakhiri praktek
kolonialisme di lapangan ekonomi. Meskipun semangat itu menemui banyak
kendala, bahkan perusahaan yang sudah direbut berakhir macet, tetapi ada
hal yang tak dapat dibantah: rakyat tak menghendaki kolonialisme
merampok kekayaan alam kita.

Tetapi semangat itu benar-benar berhenti pada tahun 1967. Saat itu,
Soeharto, setelah membuat perjanjian khusus dengan para kolonialis di
Jenewa, segera membuka pintu bagi modal asing di berbagai sektor ekonomi
di dalam negeri. Salah satunya kehadiran PT. Freeport di Papua.

PT. Freeport melakukan penambangan di dua kawasan, yaitu tambang
Ertsberg (dari 1967 hingga 1988) dan tambang Grasberg (sejak 1988).
Konon, sejak tahun 1968 hingga sekarang pertambangan itu telah
mengasilkan 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. Kalau
diuangkan dalam bentuk rupiah: taruhlah harga emas Rp300.000/gram, maka
724.700.000.000.000 gram x Rp300.000= Rp 217.410.000.000.000.000.000
atau Rp217.410 biliun.

Apakah Indonesia mendapat untung? Tidak. Menurut Surjono H. Sutjahjo,
dari Fakultas Pertanian IPB, prosentase bagi hasil antara pihak
Indonesia dan pihak PT. Freeport sangat tidak adil: Indonesia mendapat
1% dan Freeport mendapatkan 99%.

Rejeki nomplok Freeport belum berakhir di situ. Ketika emas dan tembaga
di kawasan itu mulai menipis, tetapi di bawahnya, tepatnya di kedalaman
400 meter, ditemukan kandungan uranium. Uranium punya harga seratus kali
lebih mahal dari emas.

Nasib buntung juga dirasakan Indonesia saat sejumlah ladang minyak
dikuasai oleh perusahaan Shell (Belanda). Pada tahun 2005, misalnya,
pendapatan Shell di Indonesia mencapai US$ 178 miliar (Rp 1.600
triliun), sementara Pertamina hanya mendapat untung sebesar Rp 322
triliun. Keuntungan Shell itu bahkan melebihi anggaran APBN Indonesia
pada saat itu yang berjumlah Rp 463,3 triliun (kalau tidak salah).

Tetapi bukan cuma penerimaan negara yang cekak. Terdapat puluhan
perusahaan-perusahaan asing yang menunggak pajak, dan itu dilakukan
selama lima kali pergantian Menteri Keuangan.

Perlu kami tambahkan pula, pekerja Indonesia di perusahaan-perusahaan
asing terkadang tidak mendapat perlakuan yang wajar. Mereka sering
mendapat perlakuan diskriminatif, sehingga upah atau kesejahteraan
mereka lebih murah ketimbang pekerja asing.

Ada benarnya apa yang pernah dikatakan Bung Karno 81 tahun silam,
tepatnya ketika menyampaikan pidato pembelaan di hadapan pengadilan
kolonial, bahwa kolonialisme dan imperialisme hanya butuh empat hal:
bahan baku, pasar untuk barang-barang mereka, tempat penanaman modal,
dan tenaga kerja murah.

Tetapi, pada tanggal 1 Juni 2011 lalu, saat peringatan lahirnya
Pancasila, Presiden SBY sudah mengeluarkan janji mahal: renegosiasi
semua kontrak pertambangan yang merugikan bangsa Indonesia.

Kita belum tahu seperti apa janji itu dijalankan. Kita juga belum tahu
apakah pemerintah sudah membentuk panitia atau tim kerja khusus untuk
urusan itu. Bahkan, kita tidak pernah dengar seperti apa kemajuan
rencana itu, dan perusahaan mana saja yang setuju dan tidak setuju
dengan renegosiasi.

Akan tetapi, dalam keyakinan kami, sepanjang proses renegosiasi ini
tidak melibatkan partisipasi rakyat, maka isu renegosiasi hanya akan
menjadi “pintu baru” untuk kongkalikong antara pemerintah
Indonesia dan perusahaan asing. Sebab kami tahu betul watak dan mental
pemerintah Indonesia yang sangat inlander itu.

Padahal, semua itu tidak perlu terjadi jikalau saja pemerintah setia dan
mau menjalankan konstitusi dengan benar, khususnya pasal 33 UUD 1945.

http://berdikarionline.com/editorial/20110930/kolonialisme-di-sektor-per\

tambangan.html
Cuma Nikmati Royalti Emas Freeport 1%, Pemerintah Harus ‘Keras’

http://finance.detik.com/read/2011/09/28/115326/1732129/4/cuma-nikmati-royalti-emas-freeport-1-pemerintah-harus-keras?f9911013

Rabu, 28/09/2011 11:56 WIB
Wahyu Daniel – detikFinance

Jakarta – Sejak mulai menambang tembaga dan emas di Papua pada 1967, PT Freeport Indonesia hanya memberikan bagian royalti sebesar 1% kepada pemerintah Indonesia. Sekarang saatnya pemerintah tegas untuk meminta bagian yang lebih besar.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengatakan, sudah terlalu lama Indonesia mendapatkan royalti yang kurang adil. Waktunya pemerintah berani maju untuk melakukan renegosiasi.

“Kita terus memantau soal renegosiasi kontrak tambang termasuk Freeport dengan Dirjen Minerba (Kementerian ESDM). Mengenai royalti ini memang harus disesuaikan karena terlalu lama kita dapat royalti yang kurang adil,” tegas Dito kepada detikFinance, Rabu (28/9/2011).

Selain masalah royalti yang kelewatan kecil ini, Dito mengatakan pemerintah juga bakal meminta adanya aturan divestasi saham untuk Freeport seperti yang telah dilakukan oleh Newmont saat ini.

“Tapi negosiasi itu sedang berjalan. Kita minta pemerintah berusaha ekstra keras. Karena Freeport ini kan kepentingannya pemerintah dan rakyat,” katanya.

Dito mengatakan sampai saat ini dalam kontrak karya pemerintah Indonesia dan Freeport sejak perpanjangan di 1991, nilai royalti yang didapat pemerintah cuma 1%. “Dulu kan dia belum ada emasnya jadi biasa kalau pemerintah meminta renegosiasi. Kita minta 3,75%,” tegasnya.

Mantan Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Minerbapabum) Kementerian ESDM, Simon Sembiring mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Dirjen Minerba ESDM Thamrin Sihite, renegosiasi saat ini masih terus dilakukan meski alot.

General Superintendent Corporate Communications PT Freeport Indonesia Ramdani Sirait sebelumnya mengatakan, selama ini pihaknya telah memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga merasa kontrak karya yang sudah ada tidak perlu diutak-atik lagi.

“Kami yakin bahwa kontrak kami cukup adil bagi setiap pihak dan menghasilkan kontribusi cukup besar bagi pemerintah, jika dibanding dengan negara penghasil utama bahan tambang lainnya di dunia,” tutur Ramdani.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan, sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Ada beberapa kewajiban yang akan ditekankan pemerintah dalam kontrak baru pertambangan yaitu mulai dari pembagian royalti, kewajiban memproses di dalam negeri, perpanjangan/perluasan kontrak, aturan divestasi saham, dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah juga mengarahkan soal kewajiban alokasi distribusi produk tambang ke dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Simon menegaskan, renegosiasi kontrak karya yang akan dilakukan pemerintah sudah semestinya dilakukan. Freeport tidak bisa mengelak karena kini sudah ada Undang-Undang No.4 tahun 2003 tentang pertambangan yang baru, sehingga kontrak karya pun harus disesuaikan.

Seperti diketahui, kontrak karya Freeport ditandatangani pada tahun 1967 untuk masa 30 tahun terakhir. Kontrak karya yang diteken pada awal masa pemerintahan Presiden Soeharto itu diberikan kepada Freeport sebagai kontraktor eksklusif tambang Ertsberg di atas wilayah 10 km persegi.

Pada tahun 1989, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan izin eksplorasi tambahan untuk 61.000 hektar. Dan pada tahun 1991, penandatanganan kontrak karya baru dilakukan untuk masa berlaku 30 tahun berikut 2 kali perpanjangan 10 tahun. Ini berarti kontrak karya Freeport baru akan habis pada tahun 2041.

Dalam laporan keuangannya di 2010, Freeport menjual 1,2 miliar pounds tembaga dengan harga rata-rata US$ 3,69 per pound. Kemudian Freeport juga menjual 1,8 juta ounces emas dengan harga rata-rata di 2010 US$ 1.271 per ounce. Di 2011, Freeport menargetkan penjualan 1 miliar pounds tembaga dan 1,3 juta ounces emas.

Asing di Balik Penambangan Tumpang Pitu

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/asing-di-balik-penambangan-tumpang-pitu/

29.09.2011 12:07
Penulis : Lili Sunardi

BANYUWANGI – Bercokolnya PT Indo Multi Niaga (IMN) secara tiba-tiba di kawasan Gunung Pitu untuk melakukan penambangan emas membuat perseteruan berkepanjangan antara masyarakat dengan perusahaan tersebut.
Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi secara tiba-tiba mengeluarkan izin pengelolaan kawasan hutan lindung untuk melakukan penambangan.
Rekomendasi Bupati Banyuwangi dan Gubernur Jawa Timur jugalah yang disebut-sebut menjadi dasar dikeluarkannya izin pengelolaan hutan lindung oleh Menteri Kehutanan saat itu, MS Kaban.
Anehnya, masyarakat setempat tidak pernah diberi tahu perihal keberadaan PT IMN oleh pihak terkait hingga saat ini.
“Kami tidak pernah diberi tahu jika akan ada PT IMN untuk mengelola hutan lindung. Kalau tahu, pasti kami tolak,” kata anggota Forum Masyarakat Peduli Banyuwangi (FMPB), Hadi Tri kepada SH, Rabu (28/9).
Kemunculan secara tiba-tiba PT IMN di Tumpang Pitu memunculkan tanda tanya besar bagi sejumlah aktivis pemerhati lingkungan.
Perusahaan yang tergolong baru tersebut mendapatkan pengalihan kuasa pertambangan dari PT Indo Multi Cipta (IMC) yang telah menyisihkan PT Hakman Platino Metallindo (HPM).
PT HPM yang sebetulnya telah melakukan eksplorasi di daerah tersebut atas izin Bupati dan Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan saat itu, harus menghentikan segala macam kegiatannya setelah Bupati Banyuwangi periode lalu, Ratna Ani Lestari, mengeluarkan surat nomor 545/611/429.022/2006.
Salah satu pemilik saham PT Newmont Minahasa Raya (NMR) dan PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) Yusuf Merukh sempat disebut-sebut berada di balik IMN dalam upaya mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) di selatan Banyuwangi tersebut.
Nama Yusuf disebut-sebut karena PT Banyuwangi Mineral (BM) yang dimilikinya kalah bersaing untuk mendapatkan kontrak karya di wilayah Banyuwangi dengan PT HPM yang menggunakan jasa eksplorasi perusahaan Australia, Golden Valley Mines NL.
Kini, perusahaan Australia, Indo Aust Mining dan Intrepid Mines Limited (Intrepid) santer disebut sebagai pihak yang mengontrol segala sesuatu yang dilakukan PT IMN di Tumpang Pitu.
Berdasarkan dokumen yang diterima SH, Intrepid memiliki sejumlah kajian mengenai potensi tambang di Tumpang Pitu. Bahkan, CEO Intrepid, Brad Gordon, memiliki sebuah presentasi yang berisi mengenai potensi dan pengelolaan tambang emas di Tumpang Pitu.
Dalam presentasi Brad Gordon pada Mei 2011 tersebut, dipaparkan secara rinci terkait modal yang diperlukan dan hasil yang didapatkannya dalam beberapa tahun ke depan.
Bahkan, dokumen tersebut dilengkapi dengan citra satelit yang menunjukkan kawasan Tumpang Pitu sebagai daerah yang mengandung emas.
Koordinator FMPB Yos Suprapto mengatakan, keberadaan perusahaan Australia tersebut sebagai rangkaian dari kerja sama penanggulangan terorisme yang dilakukan Polri dengan Kepolisian Australia.
“Polri kita dengan Densus 88-nya diperkuat, mereka (Australia) menginginkan timbal balik pengelolaan tambang itu,” ujarnya.
Aset tambang tersebut menurut Yos dijadikan aset bagi kepolisian dalam menjalin kerja sama penanggulangan terorisme.
Bahkan, Yos berani menyebutkan 80 persen keuntungan penambangan di Tumpang Pitu akan dibawa ke Australia, sedangkan 20 persennya dinikmati pihak kepolisian.
“Keterlibatan kepolisian bisa ditelusuri jika melihat Direktur Utama PT IMN yang adalah anak mantan Kapolda Aceh yang diangkat menjadi Direktur PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) saat Kapolri dijabat Dai Bachtiar,” katanya.
Dijaga Ketat
Tumpang Pitu memang kerap dijaga pihak kepolisian, khususnya satuan Brimob. Untuk masuk ke wilayah perkantoran PT IMN di Pantai Pulau Merah pun, harus melalui posko Brimob yang secara khusus dibangun.
Supervisor Community Relation PT IMN, Musmin Nuryandi mengatakan, penjagaan dari Brimob tersebut merupakan kebijakan aparat keamanan.
“Yang menentukan masih perlu atau tidak itu (Brimob) di sini adalah pihak kepolisian. Karena itu memang ranah pihak penjaga keamanan,” ujarnya.
Terkait keberadaan perusahaan asing di balik PT IMN, Musmin enggan berkomentar banyak karena menganggap hal tersebut bukanlah kewenangannya.
Dia hanya menegaskan IMN merupakan perusahaan nasional yang 85 persen tenaga kerja di kawasan penambangan Tumpang Pitu merupakan masyarakat lokal.
“Yang saya tahu IMN ini perusahaan nasional. Bukan kompetensi saya untuk memberikan informasi terkait itu. Dari 400 pekerja kami di sini, itu di luar pemborong dan kontraktor lho, 85 persennya merupakan warga lokal,” tuturnya.
Chavez Kecam ‘Perang Kolonialis Baru’ di PBB

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/chavez-kecam-perang-kolonialis-baru-di-pbb/

28.09.2011 09:08
NEW YORK – Presiden Venezuela Hugo Chavez tidak hadir di Majelis Umum PBB, tetapi membuat kehadirannya terasa melalui peringatan surat pedas, Selasa (27/9) yang menyatakan bahwa “siklus baru perang kolonial” kini dimulai dengan konflik di Libya.
Chavez – yang pada tahun 2006 dalam pidatonya di PBB terkenal karena menyebut presiden AS George W. Bush sebagai “setan” – adalah salah satu dari beberapa pendukung terkemuka pemimpin Libya Muamar Khadafi yang digulingkan.
Pemimpin Venezuela itu baru saja sembuh setelah operasi menghilangkan tumor kanker pada Juni, dan tidak bisa menghadiri acara sidang Majelis Umum PBB.
Sejak 11 September, serangan teror 2001 di Amerika Serikat, “perang baru dan dan perang imperialis yang belum pernah terjadi sebelumnya dimulai, perang permanen, selama-lamanya,” kata surat itu, yang dibaca oleh Menteri Luar Negeri Venezuela Nicolas Maduro.
“Saat ini, ada ancaman yang sangat serius terhadap perdamaian global: yakni siklus baru perang kolonial, yang dimulai di Libya, dengan tujuan jahat untuk menyegarkan kembali sistem kapitalis global,” kata Chavez.
“Mengapa Amerika Serikat satu-satunya negara yang menyebarkan pangkalan militer di planet ini? … Mengapa pihaknya mengobarkan begitu banyak perang, melanggar kedaulatan negara lain yang memiliki hak yang sama dari nasib mereka sendiri … mengapa PBB tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan kelakuan Washington?” Tujuan Amerika Serikat “adalah untuk mengkonfigurasi ulang dunia sehingga didasarkan pada hegemoni militer Yankee,”kata Maduro, membacakan surat Chavez.
Tujuan intervensi militer NATO di Libya adalah “kembali menjajah Libya dalam rangka mengambil alih kekayaannya,” kata surat itu.
Chavez sebelumnya mengirim surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.
Chavez, 57 tahun, menderita tumor yang kemudian menjalani operasi pada 20 Juni di Havana. Namun para pejabat hanya memberikan sedikit informasi tentang jenis kanker yang diderita presiden Venezuela itu. (Ant/AFP)

KIPRAHNYA KESEDARAN-SEJARAH TAK BISA DIBENDUNG LAGI

KIPRAHNYA “KESEDARAN-SEJARAH”

Oleh Ibrahim Isa

<i.bramijn@chello.nl>
in: “tionghoa-net@yahoogroups.com” <tionghoa-net@yahoogroups.com> , Friday, 22 February 2013, 0:27
KIPRAHNYA “KESEDARAN-SEJARAH

Awareness & Sense of Hitory” Bangsa Ini 

Tak Bisa Dibendung Lagi!!
Bravo Untuk Laksmi Pamuntjak, Leila S. Chudori dan Joshua Oppenheimer
Suatu kemungkinan bagi orang awam! Juga mungkin bagi sebagian besar
masyarakat! Keadaaan seperti berikut ini, . . . . kongkritnya. . . .
Disebabkan banyak faktor — tanpa menyadarinya, . . . . kita kurang
memperhatikan perkembangn dalam masyarakat kita dan di dunia
internsional, yang sebenarnya amat penting! Bahwa — “Kesedaran
Sejarah” , “Sense of History”, “Awareness” bangsa ini, berangsur-angsur
meningkat mantap. Meskipun perkembangan peningkatan itu, belum seperti
apa yang diharapkan para sejarawan muda kita yang punya visi dan misi,
yang penuh semangat dan amat giat. Sikap dan pandangan mancanegara
terhadap masalah ini juga mencerminkan situasi dalamnegeri Indonesia:
Ingat diproduksinya film dokumenter Joshua Oppenheimer berjudul “The Act
of Killing”.
Situasi dewasa ini memang, belum sampai pada tingkat seperti yang
dikehendaki oleh para pejuang dan penggiat Reformasi dan Demokrasi serta
HAM,
Namun, tak boleh luput dari perhatian kita, bahwa “Kesedaran-Sejarah”,
“Sense of History”, “Awareness” bangsa ini berangsur meningkat terus!
Merupakan suatu perkembangan yang memberikan semangat. Membesarkan
harapan dan keyakinan kita bahwa ajaran Bung Karno: “JASMERAH!” –
“Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah”, semakin dikhayati, menyebar
terus, meluas dan mendalam di kalangan masyarakat peduli nasib bangsa.
*Berkiprahnya “Awareness”, “Kesedaran Sejarah” , Sense of History” —
tak bisa dibendung lagi. Suatu pertanda positif bagi haridepan bangsa
dan negeri ini.*

*Rekomendasi KomnasHam 23 Juli 2012*

Pada tanggal 23 Juli 2012, KomnaHAM mengungkap pelanggaran HAM berat
oleh aparat negara terutama di sekitar Peristiwa 1965. Gejala ini
merupakan salah satu indikasi meningkatnya “KESEDARAN SEJARAH”!
Sesungguhnya merupakan kesedaran untuk MELURUSKAN SEJARAH BANGSA ini.
Untuk Tidak Meninggalkan Sejarah, seperti kata Bung Karno.
Maka teramat disayangkan, bahkan *AMAT DISESALKAN*. . . . menjadikan
kita semua prihatin, gundah dan geram . . . sekitar apa yang terjadi
belakangan ini di kalangan pimpinan KomnasHAM di Jakarta.
KomnasHAM, repot dengan urusan pribadinya sendiri, terlibat mengurusi
masalah fasilitas pribadi pimpinan dll.
*Sadarlah wahai para Komisioner KomnasHAM yang terhormat akan
tanggungjawab dan tugas yang kalian emban demi bangsa dan tanah air!!*
** * **
Meningkatnya “kesedaran sejarah”, “sense of history”, oleh berbagai
analisis di kemukakan a.l tercermin dalam kasus-kasus pencerahan berikut
ini: Terbitnya novel terbaru sastrawan muda *Laksmi Pamuntjak*, berjudul
*“Amba”*. Kita berhadapan dengan Sastrawan Generasi Muda *LAKSMI
PAMUNTJAK yang bukan saja memiliki KESADARAN SEJARAH, SENSE OF HISTORY
DAN AWARENESS MENGENAI SEJARAH …. tapi juga gairah dan militan.*

*“*AMBA”— Novel Baru Laksmi PAMUNTJAK – ***< Paperback, 496
pages *Published October 2012 **Memasuki Cetakan Ketiga>****mengisahkan
Amba dan Bhisma dengan latar belakang sejarah kekerasan tahun 1965: Amba
anak sulung seorang guru di Kadipura, Jawa Tengah meninggalkan kotanya,
belajar sastra Inggris di UGM dan bertunangan dengan Salwa Munir,
seorang dosen ilmu pendidikan yang mencintainya.
Pada suatu hari di Kediri, ia bertemu dengan Bhisma Rashad, seorang
dokter muda lulusan Universitas Leipzig yang bekerja di sebuah rumah
sakit. Percintaan mereka yang intens terputus mendadak di tahun 1965, di
tengah ketegangan dan kekerasan politik setelah Peristiwa G30S di Kediri
dan Yogya.Bhisma tiba-tiba hilang—ketika Amba hamil.
Beberapa tahun kemudian, setelah Amba menikah dengan seorang peneliti
keturunan Jerman, datang kabar bahwa Bhisma meninggal. Ia meninggal di
Pulau Buru. Rupanya selama itu, sejak sebuah bentrokan di Yogya, Bhisma,
dijebloskan dalam tahanan di Jawa, dan sejak akhir 1971 dibuang ke pulau
itu, bersama 7000 orang yang dituduh ‘komunis’ oleh pemerintahan Suharto.
Amba, yang tak pernah berhenti mencintainya, datang ke pulau itu dengan
ditemani seorang bekas tapol, seorang lelaki Ambon. Ia berhasil
menemukan surat-surat Bhisma yang selama bertahun-tahun ditulisnya untuk
dia—tetapi tak pernah dikirimkan, hanya disimpan di bawah sebatang pohon.
Dari surat-surat yang selama bertahun-tahun disembunyikan ini terungkap
bukan saja kenangan kuat Bhisma tentang Amba, tetapi juga tentang
pelbagai peristiwa—yang kejam dan yang mengharukan—dalam kehidupan para
tahanan di kamp Pulau Buru.
* * *

Untuk menulis karyanya Laksmi Pamuntjak mengadakan penelitian
bertahun-tahun dan puluhan interview dan kunjungan ke Pulau Buru, Laksmi
menampilkan sejarah Indonesia yang bengis, tetapi justru dengan
manusia-manusia yang mencintai. Dalam sepucuk suratnya kepada ayahnya
Amba menulis:

Adalah Bapak yang menunjukkan bagaimana Centhini sirna pada malam
pengantin… Adalah Bapak yang mengajariku untuk tidak mewarnai duniaku
hanya Hitam dan Putih, juga untuk tidak serta-merta menilai dan
menghakimi. Hitam adalah warna

cahaya. Sirna adalah pertanda kelahiran kembali.(less)
<-www.goodreads.com/book) Paperback, 496 page -Published October 2012.
Menurut penulisnya, “AMBA” Ingin Mempilkan Sejarah Tentang Orang-Orang
Biasa Yang Dilindas Arus Kekerasan di Indonesia.

<http://www.dw.de/laksmi-pamuntjak-pulau-buru-normalisasi-kejahatan-65/a-16601193#>AMBA
adalah sebuah kisah tentang sejarah kekerasan di Indonesia. Yang terjadi
setelah Orba mengirim ribuan tahanan politik ke Buru. Pulau itu berubah:
bukan komunisme tapi hamparan sawah. Dataran Waeapo yang dulu adalah
tempat “permukiman“ para tapol, kini menjadi lumbung padi Maluku.

Lebih dari tiga dekade, orde baru mencekoki para pelajar tentang bahaya
laten Komunisme. Hasilnya? Tidak melulu prasangka, meski tentu saja
masih banyak orang Indonesia yang membaca 65 dengan kacamata Orba.

Laksmi Pamuntjak, lahir pada tahun 1971, ketika tahanan politik atau
tapol golongan ketiga tiba di pulau Buru. Dia lahir pada masa ketika
anak-anak diajari mendaras versi sejarah 1965-1966 yang ditulis oleh
sang pemenang: orde baru. Tragedi yang oleh dunia disebut sebagai salah
satu pembantaian massal paling biadab di abad-20.

Bertahun-tahun, generasi saya hidup dengan versi sejarah yang sepihak
dan normalisasi kejahatan. Begitu terus — hingga bohong dan bungkam
menjadi bagian dari watak kehidupan di Indonesia,“ kata Laksmi Pamuntjak
kepada /Deutsche Welle/.

“ Saya hanya ingin mencipta ulang sejarah dengan huruf s kecil, tentang
kisah-kisah manusia biasa yang tidak tercatat. Tentang mereka yang tidak
terlibat, tapi hidupnya berubah dilimbur arus sejarah,“ kata Laksmi.

* * *

Agar pembaca memperoleh gambaran yang lebih lagi, silakan menelusuri dan
mengkhayati novel penting Laksmi Pamuntjak “Amba”, silakan baca sendiri
wawancara penulisnya, Laksmi Pamuntjak dengan Radio Jerman DEUTCHE WELLE:

*Survey */*The Jakarta Globe*/*tahun 2009 menunjukkan bahwa lebih dari
separuh mahasiswa Jakarta, sama sekali tak pernah mendengar tentang
adanya pembantaian massal 1965-1966.*

*Jadi,**Bagi saya, lebih banyak orang yang mengangkat tema 65 semakin baik!*

** * **

*MENGAPA MENULIS TENTANG 1965 — *

*Laksmi: MENGAPA TIDAK?*

/*Deutsche Welle:*/

/Mengapa anda menulis tentang 1965?/

/*Laksmi Pamuntjak:*/

/Mengapa TIDAK? Sekarang, hampir 48 tahun setelah tragedi itu, kita
melihat kemunduran. 13 tahun setelah (Presiden-red) Gus Dur secara
terbuka meminta maaf kepada para korban, dan Komnas HAM mengumumkan
hasil investigasi tentang tragedi ini, sejumlah ulama NU malah menolak
minta maaf dan meminta Presiden mengikuti jejak mereka. Menko Polkam
Djoko Suyanto menolak hasil investigasi dan bersikukuh bahwa apa yang
dilakukan militer pada waktu itu ‘benar’ karena apa yang mereka lakukan
adalah memburu “sang musuh negara.” Sementara rekonsiliasi masih jauh
dari angan – generasi penerus akan semakin berjarak dari 65 dan berpikir
tindakan seperti itu, human rights violations yang disponsori negara,
sah dilakukan, karena toh itu sebuah tugas negara. Belum lagi, Survey
The Jakarta Globe tahun 2009 menunjukkan bahwa lebih dari separuh
mahasiswa Jakarta, sama sekali tak pernah mendengar tentang adanya
pembantaian massal 1965-1966. Jadi, bagi saya, lebih banyak orang yang
mengangkat tema 65 semakin baik!/

/*Deutsche Welle: *Kenapa anda tertarik untuk menulis cerita tentang
pulau Buru?/

/*Laksmi Pamuntjak:*/

/Tugas novel bukan untuk mengoreksi sejarah. Yang jelas bukan untuk
mengoreksi sejarah atau menafsirkan siapa yang bertanggungjawab atas
pembantaian massal 65. Ketika menjalin persahabatan dengan eks tapol,
saya melihat sejarah bukanlah sebuah narasi besar politik, atau Sejarah
dengan S besar, tapi sejarah adalah kisah-kisah manusia biasa yang tidak
tercatat. Novel membuka kemungkinan untuk menampung ruang-ruang kecil
yang sering luput dari Sejarah. Saya merasa terpanggil untuk memanggil
ulang ingatan kolektif, bagaimana memahami sejarah kelam di mana saudara
dan tetangga saling membunuh. Masa ketika yang menguasai adalah praduga,
amarah, dendam dan kebencian. Ketika mendengar kisah (tapol-red) Buru
saya terharu, karena seiring derita, ketakutan, putus asa dan rasa
sakit, masih ada humor. Kadang-kadang di antara mereka ada rasa syukur
atas sebentuk kebaikan atau keindahan yang tak terduga-duga, sesuatu
yang menolak dari dendam dan kebencian. Apa yang saya lakukan dengan
berbagai bahan dan kenangan yang dibagi secara murah hati oleh mereka
yang telah mengalami Buru adalah dengan mendengarkan mereka. Mencoba
menyelami seperti apa rasanya diam dibungkam, memendam perasaan begitu
lama. All the silences around you. Itu juga bagian dari duka itu
sendiri. Sumber utama saya adalah Amarzan Loebis (wartawan senior TEMPO
dan eks tapol-red) yang dikirim ke pulau Buru pada November 71. Juga
kepada Hersri Setiawan dan Kresno Saroso, sebagai orang-orang yang pada
siapa selain Pram, saya berhutang budi./

/*Deutsche Welle: *Ketika pertama datang ke pulau Buru, apa yang anda
lihat?/

/*Laksmi Pamuntjak:*/

/Saya kaget, karena saya membayangkan begitu banyak hal menyeramkan.
Tetapi ketika sampai di sana yang ada adalah padi di mana-mana.
Kesuburan yang merupakan buah kerja keras dan keringat eks tapol yang
membuka lahan dan menjadikan Buru sebagai mini Jawa. Tak ada lagi sisa
Tefaat (Tempat Pemanfaatan istilah yang dipakai untuk pemukiman
tapol-red), kecuali sebuah gedung kesenian yang kalau tidak diberi
konteks bahwa ini bagian dari era itu, maka kita samasekali tidak
mengerti nilai sejarahnya./

/*Deutsche Welle: *Dari karakter para tapol yang anda pelajari, apakah
anda melihat para survivor ini berhasil ditundukkan oleh kekuasaan lewat
pulau Buru?/

/*Laksmi Pamuntjak:*/

/Saya melihat ada perbedaan dari masing-masing survivor. Ada yang merasa
bahwa mereka menang dengan tidak bersedia tunduk kepada kekuasaan dan
mempertahankan harga diri dengan mengadakan berbagai ritual sendiri
seperti mengubur surat-surat di dalam tabung bambu dan menyembunyikannya
di bawah pohon. Mereka punya cara sendiri untuk melawan. Tapi ada hal
menarik yang diungkapkan bekas Asbintal (Asisten Pembinaan Daerah
Militer-red) yang juga bekas Kepala Pengawal di Tefaat Buru yang dikenal
baik, berpikiran terbuka, dan sering membawa majalah TIME atau TEMPO
bagi para tapol. Kami kebetulan bertemu, saat dia ingin mengadakan
semacam reuni dengan eks tapol yang tetap tinggal di Buru. Asbintal itu
bercerita, saat reuni, tiba-tiba para eks tapol ini berbaris dan body
languagenya seperti orang-orang yang dikuasai. Padahal Asbintal ini,
dulunya bukan simbol dari kekuasaaan yang paling buruk di pulau
Buru…apalagi kini konteksnya berbeda karena para eks tapol ini sekarang
manusia bebas dan setara (dengan Asbintal-red), jadi the power game-nya
sudah berubah. Tapi body language para eks tapol begitu kental, seperti
lapis kulit kedua. Mereka kembali ke insting-insting lama. Jadi sulit
mengatakan apakah para survivor Buru ini menang atau kalah. Saya selalu
menyadari, bahwa saya menulis tentang sebuah masa lalu yang bukan
merupakan “masa lalu” saya. Apapun empati yang tercakup dalam novel, tak
pernah akan bisa mereplikasi penuh emosi yang terkandung dalam
pengalaman para survivor./

/*Deutsche Welle: *Saat membaca AMBA saya membayangkan Zulfikar adalah
Amarzan Loebis. Apakah karakter dalam novel ini terinspirasi dari
orang-orang dekat anda?/

/*Laksmi Pamuntjak:*/

/Secara tipe mungkin ya. Misalnya saya selalu bisa membayangkan dengan
mudah siapa orang yang senang membaca seperti karakter Bhisma (yang di
dalam novel adalah kekasih AMBA-red). Orang-orang yang selalu mengalami
dilema dan tidak pernah bisa berpihak. Tidak pernah belonging. Dia
selalu berada di tengah-tengah dan selalu gelisah mengenai ide-ide dan
kenyataan di depan batang hidungya. Tapi di antara karakter yang paling
kental memang Zulfikar./

/*Deutsche Welle: *Menurut anda, apa yang membedakan anda dengan
Pramoedya Ananta Toer dalam melihat tragedi 65?/

/*Laksmi Pamuntjak:*/

/Sulit ya… karena dia (Pram-red) terlibat. Sementara saya bisa menulis
AMBA justru karena berjarak, dan menggunakan pengalaman orang seperti
Pram sebagai titik tolak untuk memahami 65. Ego atau ke-Aku-an saya
tidak besar, karena (AMBA-red) tidak datang dari sudut pandang saya
sendiri. Soal style beda, karena dasarnya saya punya tempramen puitis.
Saya juga selalu suka apa yang tidak hitam putih, yang selalu di
tengah-tengah, yang remang-remang. Mungkin itu juga yang membuat saya
menulis tentang 65, karena itu adalah episode sejarah kita yang
remang-remang tapi selalu dihitam-putihkan. (Sumber : DEUTSCHE WELLE)/

* * *

*Novel Leila S. CHUDORI — “ P U L A N G “*

Terbitnya novel oleh *Leila S. CHUDORI*, berjudul *“ P U L A N G ”*.
juga meupakan indikasi meningkatnya ‘kesadaran sejarah”.Mengapa?

Karena penulis Leila S, Chudori, (tutur sutradara *Riri Riza a.l)
*adalah sebuah karya

yang merupakan salah satu tantangan besar karena menceritakan
tahun-tahun bersejarah di Indonesia. “Ini sebuah tantangan menceritakan
sebuah era sejarah Indonesia tahun 1965 dan 1998. Dan pada saat yang
sama juga menceritakan tentang keluarga,” .

/Novel ///Pulang///menceritakan tentang Dimas Suryo, seorang eksil
politik Indonesia bersama tiga sahabatnya yang terhalang balik ke
Indonesia setelah meletusnya peristiwa 30 September 1965. Paspor mereka
dicabut. Latar belakang novel ini pun berganti ke bulan Mei 1968 tentang
gerakan mahasiswa yang berkecamuk di Paris. Kemudian berlanjut ke Mei
1998 di Indonesia dan jatuhnya Presiden Indonesia yang sudah berkuasa
selama 32 tahun. Novel ///Pulang///mulai ditulis pada 2006-2012. Leila
dua kali ke Paris untuk mewawancarai eksel politik yang mendirikan
Restoran Indonesia dan mendapatkan buku-buku serta literatur untuk
menyangga novelnya itu./<Mitra Tarigan dalam Tempo.com, 13 Desember 2012>

*Novel “Pulang”, Menggugah Ingatan tentang Indonesia*

Novel Pulang adalah paparan mengenai kesadaran orang-orang Indonesia
yang tidak dihitung masuk himpunan Indonesia semasa Orde Baru. Mereka
adalah orang yang terus-menerus berjuang menjadi orang Indonesia di
tengah penolakan rezim Soeharto. Adalah eksil politik Indonesia di
Paris. Mereka bertahan meski terbuang jauh di negeri orang, diburu dan
dicabut paspor Indonesia-nya karena dekat dengan orang-orang Lembaga
Kebudayaan Rakyat (Lekra), yang berafiliasi dengan Partai Komunis
Indonesia. Di Paris, mereka tetap mencintai Indonesia, bertahan hidup
layak sambil memberi manfaat bagi Indonesia dengan mengelola Restoran
Tanah Air, sebuah restoran Rue Vaugirard di pinggir Paris. Restoran ini
menyediakan makanan dan kegiatan yang mempromosikan Indonesia.

Tokoh utama dalam novel Leila, bukan semata keinginan dikubur di Karet
yang dimiliki Dimas, melainkan juga mempertahankan dirinya sebagai orang
Indonesia dan memiliki wewenang untuk mewariskan Indonesia.

* * *

Kisah tokoh-tokoh yang dimuat di dalamnya memberikan pemahaman kepada
kita bahwa keindonesiaan merupakan sebuah ikhtiar yang intensional. Ia
tak ditentukan oleh tempat kelahiran atau penerimaan pemerintah.
Keindonesiaan tak hilang ketika kita meninggalkan wilayah Indonesia.

Pulang, adalah “…sebuah drama keluarga, persahabatan, cinta, dan
pengkhianatan berlatar belakang tiga peristiwa bersejarah: Indonesia 30
September 1965, Prancis Mei 1968, dan Indonesia Mei 1998. Dan itu semua
tersaji dalam narasi yang tertata apik. Leila S. Chudori berhasil meramu
unsur-unsur naratif secara meyakinkan dalam novel ini. . . .

. . . . . Membaca novel yang tergolong tebal ini saya mendapat
kenikmatan sekaligus pekerjaan tambahan. Saya menikmati jalinan
naratifnya yang tertata rapi dan memberi penghayatan baru. Tapi efek
yang ditinggalkannya membuat saya memikirkan lagi keberadaan dan
identitas saya sebagai orang Indonesia. . . . Seperti masuk ke kenangan
pribadi sekaligus sejarah Indonesia mutakhir dan menemukan banyak ruang
kosong yang gelap di sana, juga ruang kusut. Kenangan itu menggugah
saya, bahkan menggugat, untuk membenahinya. Tapi novel ini juga membantu
kita menemukan apa yang mesti dibereskan dalam ingatan kolektif
Indonesia untuk dapat menjawab apa makna menjadi orang Indonesia, apa
makna menjadi Indonesia. ( dari a.l. Tuisan **Bagus Takwin, ***pengajar
di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dalam Tempo.co,
JakartaSelasa, 18 Desember 2012 > *
“Kesedaran sejarah”, “sense of history” , “awareness” masyarakat kita
berkembang sejalan dengan meningkatnya “kesedaran dan tanggungjawab”
sebagai “warganegara”. Ini nyata tampak dengan terpilihnya Jokowi dan
Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
Dalam kehidupan politik sehari-hari hal itu bisa disaksikan dalam kasus
terpilihnya “Jokowi” dan “Ahok” sebagai gubernur dan wakil gubernur
Jakarta Raya. Mereka bukan mantan jendral, pula bukan turunan petinggi
TNI. Bukan pengusaha besar ataupun keturunan bapak-bapak penegak dan
pemimpin bangsa. Sebelujmnya boleh dikata mereka itu adalah “nobodies”.
Bukan “siapa-siapa”. Mereka bukan “elite” atau “celebrity”. Juga bukan
tokoh-tokoh yang dibacking oleh penguasa atau konglomera ini atau itu.
Bukan bos group-media atau TV!
Namun, ada hal-hal yang teramat penting! Yang fundmentil yang ada pada
mereka! Dan sulit ditemui pada banyak pejabat umumnya.
Mereka: — Jokowi dan Ahok, — adalah orang-orang yang j u j u r , t r a
n s p a r a n , m u d a , g i a t , e n e r g e t i k , dan dekat dengan
rakyat. Tidak korup. Punya dedikasi besar mengabdi pada masyarakat. Hal
mana sudah dibuktikannya dalam praktek ketika mereka menjadi pejabat di
tempat kerja sebelumnya. Itulah sebabnya mereka memperoleh kepercayaan
mayoritas pemilih kota Jakarta Raya.
Tidakkah INI MEMBUKTIKAN bahwa “Kesedaran”, “awareness” sebagai
warga-negarqa, sebagai pemilih, telah jauh meningkat! Bukan lagi
kekuasaan dan uang yang menentukan siapa uang terpilih jadi gubernur dan
wakil gubernur Jakarta Raya!
* * *

*“*The Act of Killing”**

**Karya Film Joshua OPPENHEIMER:**

*Yang banyak diangkat sebagai a.l pertanda kiprahnya “awareness” tentang
sejarah pelanggaran HAM berat di Indonesia, adalah tanggapan para peduli
bangsa atas film yang dibuat oleh warga Amerika, ***Joshua
Oppenheimer***, producer film dokumenter sekitar Peristiwa 1965, dimana
aparat negara terlibat dan bergelimang dalam pembantaian masal terhadap
warga tak bersalah yang PKI, dituduh PKI, yang simpatisan PKI dan
mereka-mereka pendukung Presiden Sukarno. *

*Joshua orang asing, dia juga adalah salah satu penccerminan “awareness”
di kalangan mancanegara sekitar Periwtiwa 65. Di lain fihak Joshua
adalah pelaku mancanegara yang mendorong maju “awareness”, “kesedaran
sejarah” tentang Indonesia di dunia internasional..*

*“*The Act of Killing” menggondol Tiga Awards ***di Berlin International
Film Festival. Joshua Oppenheimer dinilai telah berhasil menampilkan
tindakan-tindakan atau pengalaman manusia sesuai ajaran agama, berhasil
dalam menggugah penonton pada nilai-nilai spirituil atau nilai-nilai
sosial. Film ini memperoleh perhatian internaional ketika dilayarkan di
Toronto Fim Festival September tqahun lalu. Dinilai berhasil
mempersentsikan suatu trgedi, dimana Anwar Congo, seorang preman
(gangster) ketika ia direkrut oleh militer Indonesia ambil bagian dalam
pembunuhan masalah terhadap orang-orang yang dianggap komunis atau
pro/simpatisan komunis. Yang menelan korban antara 500.000 sampai dua
juta jiwa orang tak bersalah,*

*Dewan Juri Festival Film Berlin dalam komentarnya menyatakan a.l –
Film “Act of Killing” yang amat menggoncangkan ini, mengungkapkan
pembunuhan masaal biadab yang terjadi di Indonesia tahun 1965. Dan
membongkar kebiadaban kejahatan ini. Ia telah membuka luka dalam dengan
suatu keyakinan bahwa adalah berfaedah untuk mengungkap
kekejaman-kekejaman seperti itu.*

KINI SAATNYA BERHENTI BERKIBLAT KE AS

Kini Saatnya Berhenti Berkiblat ke AS

Diani Citra*

Ada satu perbedaan mendasar antara kapitalisme di Amerika Serikat dan kapitalisme di berbagai belahan dunia lainnya. Kalau di negara lain hanyalah praktik kapitalisme, di Amerika Serikat kapitalisme adalah agama.
Cara paling mudah untuk melihat langsung praktik ”keagamaan” ini adalah dengan melihat sistem penyiaran di AS. Sistem penyiaran di AS sudah lama dinilai mengkhawatirkan oleh banyak pengamat. Keseragaman dan sensasionalisme isi siaran di hampir semua stasiun televisi AS sudah diramalkan sejak kelahiran televisi pertama, NBC. Newton Minow, mantan anggota Lembaga Pengawasan Penyiaran Amerika (FCC), pada 1961—hanya 10 tahun sejak kelahiran televisi di Amerika—menyebut televisi sebagai sebuah tempat sampah yang luas.
Sekitar tahun 1940-an, muncul gerakan yang dikenal sebagai ”Blue Book Debate” untuk mengurangi pengaruh pasar dan kembali mengarahkan pertelevisian AS kepada kepentingan publik. Gerakan ini mempertanyakan sistem kepemilikan dan kriteria isi siaran dalam kebijakan penyiaran AS.
Blue Book Debate dianggap sebagai titik penting dalam pembentukan kebijakan sistem penyiaran Amerika. Sayangnya, pengaruh industri terlalu kuat sehingga tuntutan-tuntutan yang menentang dominasi industri pertelevisian dan pasar bebas dimentahkan. Industri pun kembali mendominasi, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya.
Efeknya tampak sangat jelas di wajah pertelevisian AS sekarang. Polarisasi politik antara Partai Republik dan Demokrat sudah tidak asing lagi bagi masyarakat AS.
Ironisnya, sistem dan industri penyiaran AS justru malah memperparah model politik ini. Televisi di AS pun ikut terpecah menjadi kubu Demokrat dan Republikan. Banyak tokoh partai membawakan acara diskusi, berita, atau analisis politik di stasiun televisi yang mendukung agenda mereka.
Para tokoh politik ini pun secara terang-terangan mempromosikan kepentingan politik mereka dalam acara-acara tersebut. Contohnya, stasiun televisi Fox sudah tidak dapat dipisahkan dari Partai Republik, seperti halnya MSNBC tampak bersaudara dengan Partai Demokrat.
Berangkat dari contoh kasus AS, masyarakat dan Pemerintah Indonesia perlu menyadari bahwa bukan hanya kebebasan berekspresi dan demokratisasi penyiaran yang dapat kita pelajari dari mereka. AS memang dikenal sebagai motor demokrasi di berbagai belahan dunia, tetapi hanya sedikit pihak yang mempertanyakan kebobrokan demokrasi di dapur AS sendiri akibat terlalu berkiblat kepada pasar.
Sangatlah mengkhawatirkan jika Indonesia, mengutip pernyataan Maruarar Siahaan (saksi ahli pemerintah), ingin berbicara mengenai penyiaran, Indonesia harus berbicara mengenai pasar. Kalau tak hati-hati, Indonesia dapat jatuh ke dalam lubang yang telah menelan AS dan menghancurkan demokrasi Indonesia yang telah susah payah dibangun selama 14 tahun.
Industri TV vs ibu Budi
Pengkhianatan sistem pasar bebas terhadap publik AS dimulai pada 1886 ketika Mahkamah Agung AS memutuskan sebuah perusahaan memiliki hak asasi yang sama dengan warga negara perseorangan. Keputusan ini jadi preseden hukum bagi perusahaan, termasuk perusahaan media, untuk memberikan kontribusi politik kepada kandidat pemilihan umum dalam bentuk dan jumlah yang tak terbatas, mulai dari uang hingga isi siaran. Dari sinilah spiral kapitalisme AS mulai lepas kendali dan gaungnya sampai ke Indonesia.
Pergerakan Indonesia ke arah deregulasi semacam ini terlihat jelas. Dalam permohonan uji materi terhadap UU Penyiaran yang diajukan industri pertelevisian, pada Maret 2003, para pemohon menuntut agar stasiun penyiaran mendapatkan hak-hak asasi yang sama seperti seorang warga negara. Termasuk di antaranya kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, kebebasan untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi, serta kebebasan untuk memajukan diri.
Dengan menggunakan logika hukum itu, media penyiaran yang merupakan perusahaan bermodal triliunan rupiah dan bertujuan utama memaksimalkan keuntungan menuntut negara agar memberi mereka kebebasan asasi yang sama yang tidak hanya dijamin UUD 1945, tetapi juga oleh PBB yang selama ini hanya diberikan kepada individu.
Mungkin Anda bertanya: lantas apa salahnya jika satu stasiun televisi punya hak yang sama dengan (sebut saja) ibu Budi, seorang ibu yang tinggal di Grogol, Jakarta? Salahnya di sini: hak asasi adalah hak internal yang diberikan kepada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh apa pun. Media massa adalah perusahaan yang memiliki akses terhadap ratusan juta penduduk Indonesia dan kekuatan besar dalam pembentukan opini masyarakat.
Artinya, stasiun penyiaran dapat menyiarkan informasi apa pun sesuai pendapat para pemiliknya tanpa dapat diganggu gugat oleh pemerintah atau publik. Pada gilirannya, opini ini dapat digunakan oleh para pemiliknya untuk menjamin kepentingan bisnis dan politik mereka.
Stasiun penyiaran tidak dapat disamakan haknya untuk berpendapat dan menyebarkan informasi seperti halnya ibu Budi. Kalau ibu Budi berpendapat dan ingin menyebarkan pendapatnya, dia mungkin bisa bercerita kepada suami atau anaknya. Paling jauh ibu Budi bisa bercerita kepada ibu-ibu arisan di RT-nya. Jumlah khalayak ibu Budi sangat tak sebanding dengan khalayak Metro TV atau TV-One, misalnya, yang dapat langsung mencapai jutaaan penduduk Indonesia.
Bahkan, ketika berpendapat pun, ibu Budi harus berhati-hati agar jangan melanggar Pasal KUHP tentang penyebaran fitnah atau perbuatan tidak menyenangkan. Dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tersebut, apakah berlebihan jika kita meminta industri penyiaran yang memiliki kemampuan menyebarkan informasi kepada ratusan juta orang untuk diatur jauh lebih ketat daripada akses berekspresi ibu Budi?
Uji materi 2012
Untungnya, permohonan uji materi 2003 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, kalau kita tak waspada, uji materi yang diajukan pada Februari 2012 dapat dimanfaatkan oleh industri penyiaran untuk menghidupkan kembali tuntutan-tuntutan itu.
Permohonan ini dapat menjadi momentum yang bisa menyelamatkan sistem pertelevisian Indonesia dengan menegaskan bagian-bagian UU Penyiaran yang dianggap terlalu multitafsir. Namun, uji materi ini juga berpotensi menggagalkan semangat demokratisasi yang di usung oleh UU Penyiaran. Jangan sampai ayat-ayat hak asasi yang tercantum dalam UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya atau memperoleh kesempatan yang sama dijadikan justifikasi pemusatan kepemilikan stasiun penyiaran atau penyeragaman isi siaran
Kalau kita terus berbicara mengenai pasar ketika membicarakan sistem penyiaran, kita harus bersiap-siap menjadi AS. Sebuah negara yang terlihat digdaya, tetapi tidak dapat membedakan antara manusia dan perusahaan.
Diani Citra Kandidat PhD Columbia University Journalism School

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/03/17/02523272/kini.saatnya.berhenti.berkiblat.ke.as

KHO PING HOO DAN CERITA SILAT INDONESIA

Kho Ping Hoo biografie + achtergrond cerita silat

k.djie k.djie2@kpnmail.nl,in: GELORA45@yahoogroups.com , Wednesday, 24 April 2013, 1:43
Hoogtepunt Peranakan cultuur – misschien een artikel over hem schrijven?
Kamis, 01 Desember 2011

Biografi Asmaraman S. Kho Ping Hoo
Asmaraman Sukowati Kho Ping Hoo

Asmaraman Sukowati Kho Ping Hoo (juga dieja Kho Ping Ho, Hanzi: 許平和; pinyin: Xǔ Pínghé, lahir di Sragen, Jawa Tengah, 17 Agustus 1926 – meninggal 22 Juli 1994 pada umur 67 tahun) adalah penulis cersil (cerita silat) yang sangat populer di Indonesia. Kho Ping Hoo dikenal luas karena kontribusinya bagi literatur fiksi silat Indonesia, khususnya yang bertemakan Tionghoa Indonesia yang tidak dapat diabaikan.
Selama 30 tahun ia telah menulis sedikitnya 120 judul cerita. Walaupun menulis cerita-cerita silat berlatar Tiongkok, penulis yang produktif ini tidak bisa membaca dan menulis dalam bahasa Mandarin. Ia banyak mendapat inspirasi dari film-film silat Hong Kong dan Taiwan. Karena tidak bisa berbahasa Mandarin, Kho Ping Hoo tidak memiliki akses ke sumber-sumber sejarah negeri Tiongkok berbahasa Cina, sehingga banyak fakta historis dan geografis Tiongkok dalam ceritanya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dari sebab itu, karya Kho Ping Hoo akan membingungkan bagi yang mengerti sastra atau sejarah Tiongkok yang sebenarnya.
Selain karya-karya yang termuat di artikel ini, masih terdapat karya-karya Asmaraman S. Kho Ping Hoo lain yang merupakan karangan-karangan lepas (satu judul/kisah tamat) baik berlatar belakang Tionghoa maupun Jawa seperti serial Pecut Sakti Bajrakirana dan serial Badai Laut Selatan yang berlatarbelakang masa Kesultanan Mataram Islam dan zaman Airlangga.
Beberapa sinetron yang ditayangkan televisi Indonesia juga memiliki kemiripan cerita dengan novel Kho Ping Hoo. Beberapa di antaranya adalah sinetron serial Anglingdarma yang mirip dengan alur cerita Bu Kek Siansu dan sinetron serial Misteri Gunung Merapi yang mirip dengan Alap-alap Laut Kidul (Lindu Aji) dan Bagus Sajiwo. Padahal dalam cerita asalnya, Misteri Gunung Merapi lebih bernuansa daerah Sumatra dengan Gunung Sorik Marapi-nya. Tidak diketahui apakah ini merupakan kebetulan ataukah bukan.
Karya Kho Ping Hoo, terutama cersil nya, mempunyai arti penting di hati para pembacanya di Indonesia, terutama para keturunan Tionghoa yang di besarkan di rezim Soeharto. Hal ini disebabkan karena pada masa tersebut kebudayaan Tionghoa mendapat tekanan relatif keras di Indonesia. Dalam suasana tersebut, karya Kho Ping Hoo menjadi “sumber” yang langka untuk kebudayaan, sejarah, agama bahkan moral Tionghoa, walaupun sebenarnya karya tersebut hanyalah tuangan fantasi Kho Ping Hoo.
Walaupun banyak fakta sejarah dan letak tempat Tiongkok dalam ceritanya yang tidak sesuai dengan kenyataan, cerita Silat Kho Ping Hoo tetap berkesan mendalam bahkan menjadi pembentuk watak bagi para penggemarnya. Karyanya yang penuh fantasi membangkitkan rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar lebih banyak tentang budaya Tiongkok atau Cina di kalangan pembacanya.
Gaya bahasa dan tutur kata yang di gunakan dalam cerita silat kho ping hoo sekarang dipakai oleh salah satu penulis situs http://www.apakabar.ws untuk mewakili dan menggarisbawahi rasa keperanakan nya.
Peranakan Tionghoa ini lahir di Sragen, tanggal 17 Agustus 1926. Ia meninggal pada tanggal 22 Juli 1994 karena serangan jantung. Kho Ping Hoo adalah kakek dari drummer Club 80’s, Deddy Mahendra Desta.

http://iccsg.wordpress.com/2006/09/01/sejarah-cersil-tiongkok-di-indonesia/

Sejarah Cersil Tiongkok di Indonesia
Posted on September 1, 2006 by RP

Pada masa pemerintahan Soeharto telah melarang cerita silat (cersil) Tiong Hoa. Mengapa, karena cersil mengandung budaya Tiogn Hoa dan cerita-cerita sejarah Tiong Hoa yang didalamnya banyak mengandung filsafat dan ajaran Buddha, Taoisme, dan Kong Fu Chu. Padahal bukan ajaran Komunis , namun karena ada rasa anti-Tiong Hoa, maka itupun dilarang juga karena menyangkut tiga pilar: sekolah Tiong Hoa, media massa Tiong Hoa, dan organisasi Tiong Hoa.

Bahkan sejak tahun 1990 sampai sekarang cersil tidak begitu banyak dibaca oleh kalangan mudah, mereka lebih gemar membaca komik dari Jepang atau barat.
Sementara sejak Kho Ping Hoo meninggal,tidak ada lagi pengarang cersil yang melanjutinya.

Pada akhir abad ke-19, nampaknya sudah banyak cersil diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu/Indonesia antara lain :

- SAM KOK (Tiga Negara) tahun 1883-1885.
– Shih DJin Koei Tjing Tang tahun 1884
– Shi Djin Koei Tjeng See tahun 1884
– Hing Kiao Li Tan 1884-1886.

Para penerjemah terdiri dari mantan pelajar sekolah Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) atau gurunya. Ada juga dari sekolah Kha Lam Hak Tong di daratan Tiong Kok. Setelah perang dunia kedua, surat kabar yang dikelolah orang Tiong Hoa, semua memuat cersil Tiong Hoa ini. Surat Kabar Tiong Hoa pro Beijing dan Pro Taiwan. Pada tahun 1958, pemerintahan melarang surat kabar pro Taiwan.

Koran Seng Hwo Pao memuat cersil bersambung pertama adalah Kang Ouw San Lie Hiap (Pendekar Wanita Penabur Bunga) dan Peng Tjoan Hiap Eng (Dua Musuh Turunan)semua karya Liang Yu Sheng. Sejak itu semua koran berbahasa Tiong Hoa memuat cersil juga seperti Keng Po dan Sin Po.
Surat kabar itu juga membuat terjemahan cersil karya Cing Yung berjudul Sia Tiaw Eng Hioang Toan (Pahlawan Pemanah Rajawali).

Sejak meletus G.30.S/PKI semua koran pro Bei Jing berbahasa Tiong Hoa dilarang pula. Banyak koran baru yang terbit, namum Ceril Tiong Hoa masih tetap berlanjut. Kemudian cersil besar besaran mulai dibukukan dalam bentuk buku saku.

Penerjemah orang Tiong Hoa di Indonesia antara lain Oey Kim Tang (1903-1995) seorang peranakan Tiong Hoa yang lahir di Tangerang, mantan murid sekolah THHK, ia adalah murid Ong Kim Tiat (OK ) penerjemah cersil sebelum perang dunia ke II.

Kemudian disusul Gan Kok Liang (Gan KL) yang baru tiba dari Tiong Kok. Karya terjemahan pertamanya dari 40 judul adalah Sai Wai Qi Xia Zhuan (Pendekar di daerah Perbatasan )dimuat dalam harian Seng Po. Penerjemah lainnya dari Semarang bernama Tjan Ing Djiu (1949) dan menerjemah Tian Gan Qi Ding (Tujuh Pusaka Rimba Persilatan)dan terjemahannya yang terakhir adalah Darah Pahlawan (Lu Ding Ji) karya Cing Yung. Pedang Tetesan Air Mata (Ying Xion Wu Lei) karya Ku Lung.

Kho Ping Hoo (1926-1994) seorang pengarang dari Solo, dari Indonesia , lulusan sekolah Belanda untuk Pribumi. Pada tahun 1952 mulai menulis cersil. Karyanya mulai dimuat dalam majalah Selecta, Roman Ditektip, Monalisa dan kemudian dibukukan oleh Gema percetakan. Semua karya Kho Ping Hoo adalah hasil karyanya yang cemerlang kecuali Si Teratai Emas.
Karya pertamanya adalah Pek Liong Po Kiam (Pedang Pusaka Naga Putih) tahun 1959 dan tahun 1962 Ang Coa Kiam (Pedang Ular Merah) semua dalam judul bahasa Hokkian. Tetapi setelah jaman Orba, ia memakai judul dalam bahasa Indonesia. Seperti Kisah Sepasang Anak Rajawali (1973) dan Kisah Bangau Putih (1981).

Pengaruh cersil sejak perang dunia ke-2 bukan hanya terhadap Tiong Hoa tetapi terhadap pribumi dari rakyat biasa sampai pejabat pemerintahan selain membaca cersil juga film serinya.

Cersil Tiong Kok menurut Cing Yung merupakan satu genre sastra Tiong Kok yang tidak terdapat di negara Barat. Karena cersil berhubungan dengan ajaran etika dan moral tradisional Tiong Hoa. Pertarungan hanya kulitnya saja, isinya adalah Kependekaran dan Kepahlawanan (Xia Shi), Kebenaran dan kesetiaan.

Pejabat Indonesia yang gemar antar lain: Sultan Hamengkubuwono IX, sampai masuk rumah sakit karena nonton cerita film Silat. Mantan Komkamtib Laksanamana Soedomo dan Mantan Kebudayaan Mashuri selalu berkata mereka belajar dari cersil.

Baru pada tahun 1990-an surat kabar mulai berani memuat cersil, seperti dalam Suara Pembaruan yang memuat cersil Kho Ping Ho. Dan To Liong To karya Cing Yung.

Sejak itu banyak orang Pribumi mulai tertarik dengan kebudayaan Tiong Hoa dan kemudian munculah cersil Indonesia.
Setelah era Kho Ping Ho, maka hampir dikatakan tidak ada lagi pengarang Tiong Hoa yang mengikuti jejak para pendahulunya. Sungguh Ironis sekali, generasi sekarang terutama dari Tiong Hoa, lebih menggemari Komik dari negeri Sakura ataupun cerita Fiktif seperti Power Ranger dan Cerita Kartun yang kurang mendidik selain penuh khayalan atau imaginasi dan Humoris. Taman bacaan tidak didominasi oleh cersil seperti tahun 1970-an.

Akankah ada generasi pengarang atau setidak-tidaknya penerjemah di masa mendatang? Kalau dilihat pengenalan budaya Tiong Hoa di Indonesia sudah hampir terbenam di ufuk barat.

Herru Arttan

http://iccsg.wordpress.com/2006/01/30/perjalanan-tjerita-silat-di-indonesia-by-hiang-phek-tauwtoo/

Perjalanan Tjerita Silat di Indonesia
Posted on January 30, 2006 by RP

by Hiang Phek Tauwtoo

Tjerita Silat adalah istilah yang pertama kali digunakan oleh seorang mantan wartawan harian Sin Po, Tan Tek Ho. Istilah ini digunakan sebagai nama berkala baru yang didirikannya pada 1932 yang khusus memuat terjemahan cerita silat dari bahasa Cina.

Jenis cerita ini, yang di tempat asalnya dinamai wuxia xiaoshuo atau harafiahnya “roman kependekaran” baru saja tumbuh pada perempat terakhir abad 19, tapi dengan sangat cepat disukai oleh khalayak pembacanya. Roman wuxia (atau boehiap dalam dialek Hokkian) sebenarnya merupakan cabang terujung dari tradisi sastra populer Cina yang berkembang dari kisah-kisah kesejarahan yang menceritakan para bangsawan dengan segala permasalahan, dan baru di awal abad 19, jenis ini berkembang ke kisah-kisah penyidikan kejahatan yang dilakukan oleh para magistrat.

Di penghujung abad 19, ketika kisah-kisah ini sudah jenuh, perhatian dialihkan ke para pembantu magistrat, yaitu para opas dan petugas lapangan lain yang menjalankan tugas dengan benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Mereka ini orang-orang yang berasal dari Sungai Telaga, nama bagi satu sub-kultur dalam masyarakat Cina yang mengandalkan hidup mereka pada penguasaan ilmu bela diri.

Dalam tradisi xia atau hiap (dialek Hokkian), mereka menegakkan keadilan dan membela yang lemah. Namun sebagian anggotanya mempunyai minat lain; ada yang menjadi alat negara, pelindung keamanan baik kawasan maupun kiriman barang, lalu terakhir, ya, bergabung dengan “persaudaraan rimba-hijau” atau begal dan bandit. Di luar itu masih ada golongan agamawan, yang biasanya menjadi pendidik dan pelindung para hiap atau pendekar asli.

Di tanah air, sudah sejak akhir abad 19 dimulai penerjemahan karya-karya sastra Cina. Tapi baru pada 1909 muncul terjemahan tjerita silat, yaitu Siauw Ang Djie – Pembalesannja Satoe Nona Moedah oleh Tjie Tjin Koeij (mohon dibaca Ci Cin Kui!), dari Sukabumi.

Namun kemungkinan besar tjersil terjemahan itu pertama kali terbit di harian, karena tradisi mengisi halaman dengan tjerita bersambung sudah ada.
Kita masih harus menunggu peneliti yang mau menggeluti arah itu. Yang jelas cersil bersambung marak pada dasawarsa ketiga abad 20. Semua harian Tionghoa pasti memuat paling tidak satu cersilbung. Bahkan pada 1929 terbit untuk pertama kalinya berkala bulanan yang khusus memuat cersilbung, yaitu Kiam Hiap dari Tasikmalaya.

Sementara itu, di tempat asalnya, wuxia berkembang pesat dan melahirkan penulis-penulis besar. Ada yang bertahan dalam gaya penulisan kuno yang naratif, misalnya Xiang Kairan, Gu Mingdao dan Xi Lingfeng. Ada pula yang menjalin cersil dengan fantasi kultural, Huanzi Laozi yang menulis Shusan Qianxia (Legend of Zhu). Zheng Zhengyin, menyajikan kisah-kisah yang amat pekat dan diperkaya oleh pengalaman pribadi selama mengarungi Sungai Telaga, dalam mahakaryanya, Yingzhuawang (Eng Djiauw Ong).

Wang Dulu menimba pengolahan novel-novel Eropa dan pengamatan psiko-analisis Freud untuk menghasilkan karya-karya cemerlangnya, termasuk Pentalogi yang dipuncaki Wohu Changlong (Go Houw Tjhong Liong atau Crouching Tiger Hidden Dragon).

Karya-karya mereka inilah yang kemudian merajai media Indonesia pasca kemerdekaan. Ketika di pertengahan 1950-an mingguan Star Weekly berhasil mencapai distribusi nasional, maka cersil juga telah dibaca secara nasional, melintasi sekat-sekat etnik.
Dari anak SMP sampai sastrawan nasional dan pejabat negara membaca cersil dan menemukan dunia yang mempesona di dalamnya. Apabila sebelum tahun 1950 kita mengenal nama-nama Tan Tek Ho, Lim Tiang Tjoen, Ho Nai Chuan, Tjan Khim Hiap, Yoe Soen Po dan Oey Kim Tiang sebagai penerjemah-penerjemah handal, maka di masa berikutnya hanya tinggal Oey Kim Tiang yang tersisa sendirian.

Tjan Khim Hiap dan Yoe Soen Po masih berkarya, tapi pamornya sudah jauh menurun. Bintang baru adalah Gan Kok Liang yang memulai kariernya di harian Sin Po pada 1958. Bersamaan dengan itu, di Hongkong muncul tokoh-tokoh baru yang mengangkat cersil mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Zha Liangyong dan Chen Wentong sedang menjadikan genre ini sebagai karya sastra yang sebenarnya.

Zha Liangyong atau lebih dikenal dengan Jin Yong (Kim Yong) menulis hanya 15 judul, tetapi ini sudah cukup untuk mengantarkan cersil menjadi warga sastra dunia. Sejak itu Trilogi Rajawali duduk sejajar dengan The Lord of The Rings. Chen Wentong menggunakan nama samaran Liang Yusheng (Liang Ie Shen) menghasilkan puluhan judul.
Siklus Thian San saja meliputi 28 judul yang melingkupi rentang waktu hampir 400 tahun! Tahun ini sutradara Tsui Hark meluncurkan film karyanya, Seven Swords yang dilandaskan pada kisah terawal siklus Thian San (Heavenly Mountain).

Di Indonesia, meskipun pemuatan cersil di media massa dilarang pada 1961, perkembangan penerbitan buku malah semakin ramai. Dominasi dua nama O.K.T. (Oey Kim Tiang) dan Gan K.L. (Gan Kok Liang) nampak jelas. Sayang pada 1965-1966 sentimen anti komunis dibuat bercabang ke anti Tionghoa (peranakan Cina di Indonesia) sehingga penerbitan cersil boleh dibilang mati sama sekali.
Padahal animo terhadap cersil terlanjur meluas, khalayak masih haus akan cersil. Dengan sendirinya, mulai lahir penulis-penulis cersil Indonesia yang dipelopori oleh Kho Ping Hoo, disusul oleh Tjoe Beng Siang, The Eng Gie. Mereka ini lahir di Indonesia dan sama sekali tidak mengenal bahasa Cina. Mereka memperoleh ‘modal” menulis dari buku-buku terjemahan itu saja.

Selain itu lahir juga cersil dengan setting lokal (Jawa, Sunda, Batak, Bugis). Muncullah nama S.H. Mintardja, Widi Widajat, Herman Pratikto yang dengan segera mendapat sambutan hangat. Lahirlah cersil Indonesia! Belakangan, di awal 70-an, beberapa penerjemah mulai berkiprah lagi. Nama- nama yang berkibar justru dari Semarang, yaitu kakak beradik Gan K.L. dan Gan K.H. (Gan Kok Hwie), Tjan I.D. (Tjan ing Djioe) serta S.D. Liong (Sie Djiak Liong).

Kurun ini praktis dikuasai oleh karya-karya Xiong Yaohua atau lebih dikenal dengan nama-penanya Gu Long (Ku Lung). Penulis eksentrik ini menyodorkan gaya penulisan yang baru, cersil yang ditulis dengan gaya pasca modern, ringan, praktis dan puitis. Kalimat-kalimat pendek tetapi sarat makna. Sebagian karena ketiadaan karya baru, sebagian karena perubahan gaya hidup akibat tersedianya media baru, maka pada dasawarsa terakhir abad 20 penerjemahan dan penerbitan cersil bisa dikatakan mati sama sekali.

Generasi baru melahap cersil dalam bentuk yang baru, yaitu film dan video. Dari animo yang tampak, sepertinya khalayak tetap mencintai genre ini, walaupun tidak secara verbal lagi, maunya hanya visual. Beberapa orang die-harder tetap bertahan dengan menyimpan, mengoleksi dan terus membaca cersil sampai akhirnya pada 2 Desember 2002 mereka disatukan dan berkumpul di sebuah komunitas milis jagatawang (cyberspace) beralamat di tjersil@yahoogroups. com.

Dalam waktu dua tahun saja ternyata anggotanya sudah mendekati angka dua ribu anggota, sementara itu beberapa pihak juga mulai menerbitkan kembali buku-buku terjemahan langka yang telah lama hilang dari pasar itu. Tahun ini telah diluncurkan hampir 10 judul! Rupanya kelahiran kembali Tjerita Silat sudah di ufuk fajar.

Notes:
Hiang Phek Tauwtoo
Redaktur Majalah Cersil “Rimba Hijau (http://www.rimbahijau.com)
Dimuat diruang baca koran tempo edisi Oktober 2005 dan di mailist Budaya Tionghoa.

MASIH ADAKAH PARPOL TANPA KORUPSI?

Masih Adakah Parpol Tanpa Korupsi?

Oleh: Janpatar Simamora, SH., MH.

http://www.analisadaily.com/news/read/2013/02/06/105513/masih_adakah_parpol_tanpa_korupsi/#.URFqQrV7FFc

Satu lagi kasus korupsi yang cukup menghentakkan rutinitas publik kembali mencuat ke permukaan. Kasus ini menjadi bahan perbincangan banyak kalangan karena salah satu tersangkanya adalah pimpinan salah satu parpol yang selama ini dikenal dengan slogan “partai bersih”. Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kapasitasnya sebagai presiden partai, tentu segala tindak tanduk yang bersangkutan akan sangat menyedot simpati dan perhatian publik.
Oleh sebab itu, maka menjadi wajar bila kemudian banyak kalangan yang memberikan respons atas kemunculan kasus ini. Guncangan yang cukup dahsyat juga diyakini akan melanda PKS pasca penetapan presidennya sebagai tersangka, apalagi kasus ini adalah merupakan kasus pertama yang ditangani KPK dengan tersangkanya adalah pucuk pimpinan parpol. Kasus korupsi yang menimpa petinggi PKS ini kian menunjukkan bahwa parpol sangat sarat dengan berbagai tindakan korupsi. Dalam perjalanan pemberantasan korupsi selama ini, KPK sudah cukup banyak menyeret para pelaku korupsi dari kalangan parpol.
Mencermati fakta yang ada selama ini, maka perang terhadap korupsi nampaknya masih harus terus digelorakan di negeri ini. Publik tentu masih ingat bagaimana hasil survei yang dilakukan KPK untuk tahun 2011, tercatat bahwa sekitar tiga kementerian, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Koperasi dan UKM “berhasil”menyandang predikat sebagai lembaga terkorup. Dari ketiga kementerian dimaksud, semuanya berada dalam kendali menteri yang nota benenya adalah merupakan pengurus partai. Oleh karena itu maka menjadi wajar bila kemudian muncul kecurigaan akan keterlibatan parpol dalam masalah ini.
Bagaimanapun, besarnya dana yang dibutuhkan oleh parpol untuk tetap bisa eksis dalam persaingan politik, belum lagi dengan persoalan manajemen keuangan parpol yang tiada pernah berubah menuju penataan yang lebih transparan tentu akan menjadi persoalan yang rentan melahirkan korupsi. Parpol tidak jarang justru menggali pemasukan dari institusi pemerintahan melalui berbagai praktik terselubung. Disinilah menjadi kelihatan bagaimana sesungguhnya parpol memainkan hasrat politiknya dengan mengandalkan uang rakyat guna menjaga eksistensi dan hasrat politiknya.
Mestinya, parpol menjadi salah satu elemen yang mampu membawa dan membangkitkan bangsa menuju perubahan yang lebih baik. Parpol juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi kejamuan bangsa. namun harapan itu akan dapat terkabul manakala parpol benar-benar berjalan secara efektif dalam rangka menyahuti aspirasi rakyat dan memperjuangkannya hingga berbuah implementasi.
Namun apa yang terjadi saat ini justru berbanding terbalik dengan harapan publik. Parpol justru berubah menjadi predator penghisap dana rakyat. Lihat saja misalnya laporan yang dibeberkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan bahwa dari tahun 2007-2010 dana bantuan sosial sebesar Rp 300 triliun justru rawan disalahgunakan parpol. Kondisi ini cukup membuktikan bahwa parpol saat ini masih saja terlena dengan berbagai praktik yang justru kian jauh meninggalkan dan tanggung jawab sentralnya.

Tidak Membuahkan Perubahan Sikap

Sementara itu di sisi lain, bahwa hingga detik ini, peran dan tanggung jawab parpol melalui para wakil rakyat yang telah dititipkan di parlemen tidak membuahkan perubahan sikap yang menjanjikan. Lihat saja misalnya persoalan legislasi di DPR pada tahun 2010 lalu masih menjadi problem tersendiri yang hingga saat ini masih menyisakan sejumlah bercak noda yang belum bisa diurai secara perlahan. Dengan target legislasi sekitar 70 RUU yang hendak dituntaskan pada tahun 2010 ini, namun hingga berakhirnya tahun berjalan, mayoritas tugas legislasi dimaksud masih mengendap dan bahkan belum mendapat respon sama sekali.
Begitu juga dengan nasib penuntasan kasus Bank Century yang saat ini mulai tenggelam ditelan kencangnya arus badai perputaran kepentingan di parlemen. Harapan publik akan terbongkarnya kasus yang telah menelan uang Negara hingga triliunan rupiah itu justru kandas ditengah jalan. Bahkan kasusnya kini tidak lagi berdengung. Beberapa anggota dewan yang awalnya berkoar meneriakkan penuntasan kasus ini juga tidak lagi terdengar teriakan kebenaran yang pernah digulirkan.

Kompleksitas persoalan ini seolah tidak mampu untuk memotivasi dan memacu para legislator untuk berbenah dalam mengubah citra dimata rakyat. Bahkan untuk menentukan prioritas kerja, DPR nampaknya mengalami kelinglungan. Seolah mereka bekerja tanpa agenda dan perencanaan, atau punya perencanaan namun justru diabaikan. Hampir tidak ada satu sisi kinerja dewan yang dapat digiring menuju pintu keberhasilan.
Memang persoalan di Senayan lebih didominasi dengan sanksi moral ketimbang sanksi yuridis. Celah ini menjadi pintu masuk bagi anggota dewan dalam mengebiri dan mengabaikan setiap aturan yang penuh dengan kebolongan sanksi. Maka tidak mengherankan bahwa banyak kalangan yang mengasumsikan keberadaan DPR sebagai orang-orang yang kebal terhadap hukum, sebab terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan yang kemudian tidak bisa ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi secara tegas.
Namun patut dicatat bahwa ketika mereka hendak menduduki kursi wakil rakyat yang terhormat itu, didepan para petinggi Negara dan disaksikan oleh ribuan dan bahkan jutaan rakyat negeri ini, sumpah jabatan telah menjadi alat pengikat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak rakyat. Komitmen akan memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok dan bahkan perahu politiknya sudah bergema ketika itu.
Tapi kenyataan justru berkata lain. Apa yang diucapkan oleh sejumlah elit parpol tidak jarang justru berseberangan dengan apa yang dilakoni dalam kesehariannya.
Banyaknya kader parpol yang terjerat dalam berbagai kasus korupsi pada akhirnya akan berujung pada satu pertanyaan pokok yang layak didengungkan sebagai bahan refleksi, masih adakah parpol tanpa perbuatan korupsi?.
Barangkali tidak berlebihan bila harus mengatakan bahwa hampir semua parpol sudah terinfeksi dengan virus yang bernama korupsi. Lalu bagaimana mungkin publik akan percaya terhadap kinerja dan peran parpol dalam membersihkan wajah negeri ini dari kotoran-kotoran yang bernama koruptor?. Hal ini akan menjadi pertanyaan lanjutan yang patut direnungkan oleh para petinggi dan elit parpol demi melanjutkan kiprah politiknya di masa yang akan datang. ***
Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

HUTAN ADAT DALAM PUTUSAN MK

Hutan Adat Dalam Putusan MK
Oleh: Helmi

04-07-2013

Hakim konstitusi pada 16 Mei 2013 mengabulkan sebagian gugatan uji materi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Masyarakat Adat Kenegerian Kuntu Kepri, dan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu Banten terhadap ketentuan mengenai hutan adat dalam UU No 41/1999 tentang Kehutanan.
Ini kemenangan besar atas perjuangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan beberapa masyarakat hukum di Indonesia dalam belasan tahun. Berdasarkan putusan itu, hutan adat tak lagi jadi bagian hutan negara, tetapi hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat.

Walaupun putusan ini tak berlaku surut, pengakuan atas tafsir konstitusi ini memberikan landasan bagi masyarakat hukum adat mengembalikan hak mereka atas hutan adat.
Klaim atas hutan adat
Setelah putusan ini, klaim atas hutan adat akan kian kuat terha- dap kawasan hutan negara. Pertama, seluruh taman nasional yang notabene merupakan hutan negara akan jadi obyek sengketa masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya dan pemerintah sebagai pemangku kewenangan. Kedua, kawasan konsesi perusahaan pemegang izin usaha bidang kehutanan dan pertambangan yang selama ini menjadi obyek konflik dengan masyarakat hukum adat.
Kedua kutub klaim di atas, yakni taman nasional dan kawasan konsesi izin, bermula pada produk hukum yang selama ini dipandang tak berpihak pada kepentingan masyarakat hukum adat saat menjadikan suatu kawasan sebagai taman nasional. Bahkan, sering tak dianggap ketika investor menawarkan modal membuka usaha kehutanan dan pertambangan di Indonesia. Akibatnya, kawasan hutan adat yang merupakan hutan hak secara hukum sudah tak ada lagi.
Namun, berbekal putusan MK ini, letusan intensitas konflik antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah/pemda dan pemegang izin akan makin tinggi. Negara bisa bubar jika pemerintah dan pemda tak segera melakukan langkah hukum menindaklanjuti putusan MK. Tak bisa dibayangkan ketika masyarakat hukum adat serta-merta menganggap seluruh kawasan hutan negara dan konsesi perusahaan merupakan kawasan hutan adat.
Perusahaan tentu tidak tinggal diam. Pengamanan legal dilakukan, bahkan dengan cara kekerasan sekalipun. Di pihak lain, semangat juang masyarakat kian berkobar mempertahankan hak yang sebagian besar dilatari warisan dan religius magis.
Mengantisipasi peningkatan konflik, beberapa tindakan dapat dilakukan pemerintah dan pemda. Pertama, identifikasi seluruh kawasan hutan negara berdasarkan UU No 41/1999 setelah putusan MK, yakni hutan yang tak dibebani hak dan tak termasuk hutan adat. Untuk beroleh data dan informasi akurat seimbang, identifikasi harus melibatkan masyarakat dan perusahaan.
Hasil identifikasi dijadikan sebagai upaya penataan kehutanan sebab selama ini data kawasan hutan di Indonesia yang resmi di- jadikan pedoman adalah kawasan hasil padu serasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tata Guna Hutan Kesepakatan tahun 1992. Padu serasi saat itu dilakukan sebagai implikasi berlakunya UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang terhadap UU No 5/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Pada- hal, kedua UU ini telah dicabut.
Langkah strategis kedua: pemetaan kawasan konflik yang selama ini oleh masyarakat dianggap kawasan hutan adat atau wilayah kelola adat. Adalah fakta, konflik kehutanan terjadi sepihak. Pemerintah dan perusahaan menganggap suatu kawasan bukan konflik karena merupakan hutan negara atau kawasan konsesi izin. Sementara klaim masyarakat berdasarkan bukti historis, aspek legal, dan situasi sosial ekonomi: keberadaan masyarakat adat, perkembangan desa, dan migrasi penduduk.
Berhadap-hadapan
Situasi ini menyebabkan masyarakat hukum adat dengan pe- ngusaha dan pemerintah berhadap-hadapan. Penyelesaian melalui pengadilan yang diandalkan pemerintah dan perusahaan justru menjadikan konflik membesar. Masyarakat senantiasa di pihak yang lemah ketika berhadap- an dengan hukum tertulis yang dijadikan alas hak perusahaan dan dasar hukum bagi pemerintah menyatakan suatu kawasan merupakan hutan negara.
Ketiga, kebijaksanaan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat. Pemisahan konsepsi hutan adat dari hutan negara berimplikasi pada keberadaan masyarakat hukum adat sebab jadi prasyarat pengelolaan hutan adat itu sendiri. Saat ini yang tersisa adalah komunitas tertentu yang terdiri atas beberapa desa. Tak ada lagi wilayah masyarakat hukum adat yang secara hukum masih utuh seperti sebelum 1979. Padahal, pertimbangan hakim pada putusan MK ini, jika keberadaan masyarakat hukum adat tidak ”hidup” lagi, hak pengelolaan juga kembali ke negara. Artinya, status hutan adat menjadi hutan negara.
Konstruksi dan fakta hukum ini menimbulkan kerancuan. Di satu sisi, pengakuan hutan adat terpisah dari hutan negara. Di sisi lain, keberadaan masyarakat hukum adat sulit dibuktikan jika harus kembali seperti sebelum 1979. Diperlukan kebijaksanaan pemerintah dalam hal pengakuan masyarakat hukum adat.
Komunitas adat yang terdiri atas beberapa desa saat ini sudah bisa dianggap sebagai masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup: masih bergantung pada hutan adat, memiliki kelembagaan adat seperti peradilan adat, dan memiliki wilayah adat yang meliputi beberapa desa yang ada.
Keempat, pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Pada 2002 sudah ada rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Hutan Adat, tapi sampai kini RPP itu belum disahkan Presiden. Momentum ini tepat sebagai bentuk konsistensi pemerintah melaksanakan putusan MK.
Bagaimanapun, kawasan hutan adat harus ditetapkan peme- rintah. Artinya, putusan MK ini tak serta-merta menjadikan masyarakat hukum adat bisa menyatakan suatu kawasan sebagai hutan adat. Pengukuhan terhadap masyarakat hukum adat dan hutan adat tetap harus dilakukan pemerintah untuk melindungi hutan adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri.
Helmi Doktor Hukum Lingkungan; Pengajar di Universitas Jambi

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000000915826

HERSRI SETIAWAN: DARI BUNG KARNO AKU BELAJAR SEJARAH

Hersri Setiawan:

Dari Bung Karno Aku Belajar Sejarah
Bung Karno pencipta banyak kosakata
Bung Karno penggagas poster ‘Ajo Boeng!’

KETIKA di sekolah menengah atas dulu, aku mempunyai banyak guru-guru yang hebat — dalam arti bukan pandai menjejali dan mencetak pikiranku, tapi pandai membukakan kesadaran dan mengasah pikiranku. Seorang dari mereka itu guruku Sejarah Indonesia, Pak Joodkali Padmapuspita, yang juga pamong senior Taman Siswa Ibu Pawiyatan Yogyakarta. Pak Padma, kami semua biasa menyapa.
Pada hari pertama memperkenalkan diri, sekaligus sebenarnya memperkenalkan masalah situasi dan kondisi kesejarahan Indonesia, antara lain dikemukakan bahwa sumber sejarah Indonesia berbagai-bagai, termasuk juga apa yang dikenal sebagai “babad”. Tetapi karena babad memang ditulis sebagai sanjungan dan puja-puji, maka segala “Wahrheit” pun sengaja diselimuti dengan serba “Dichtung” yang indah-indah. Tugas kitalah, kata Pak Padma, untuk menyiangi “Dichtung” agar “Wahrheit” menjadi tersingkap. Suatu ketika sampailah kami pada tiga prasasti Batu Tulis di Bogor, dari sekitar tahun 450, sejaman dengan yang satu lagi yang ditemukan di timur Tanjung Priok Jakarta. Selain bertorehkan telapak kaki Purnawarman, sang raja pendeta negeri Taruma, dan telapak kaki gajahnya, prasasti juga memberitakan tentang pembuatan saluran air sepanjang kira-kira limabelas kilometer dalam duapuluh satu hari – -menurut Stutterheim inilah bangunan irigasi tertua di Jawa. Dalam berita tentang penggalian saluran air ini disebut sepatah nama yang, karena terselubung “Dichtung” kehinduan atau ke-sanskerta-an, lama menjadi teka-teki para sejarawan Indonesia Purbakala. Nama itu ialah “Candrabhaga”.
Adalah Pak Purbatjaraka, menurut Pak Padma, yang kemudian tampil dan berhasil mengurai teka-teki Stutterheim ini. “Candrabhaga” adalah bangunan katayang tersusun menurut kaidah kebahasaan Indo Jerman, termasuk di dalam rumpun bahasa ini ialah bahasa Sanskerta. Untuk mengindonesiakannya susunan bangunan kata itu harus dibalik: Bhaga – Candra. Kata “bhaga” tidak ada di kamus mana pun, tapi “candra” ialah kata Sanskerta untuk “bulan”, sinonim dengan “sasi”. Lalu yang terdapat ialah sepatah kata “B(h)aga Sasi”. Itulah “Bagasi” atau “Bekasi”sekarang!
Masih satu “teka-teki Stutterheim” lagi dituturkan Pak Padma, yang juga telah dibukakan oleh Pak Purba. teka-teki ini tentang piagam dari jaman Syailendra, yang ditemukan di Canggal Jawa Tengah, di arah tenggara candi Barabudur. Seperti kata “candrabhaga” pada prasasti Batu Tulis yang menjadi teka-teki, pada piagam Canggal dari tahun 732 ini terdapat kata “kunjara kunjadesa”. Di manakah gerangan “desa” itu terletak? Pak Purba tampil kembali dengan cara yang sama: “kunjara kunjadesa” dibalik menjadi “kunjadesa kunjara”.Dua patah kata Sanskerta itu, sesudah diindonesiakan susunannya, lalu diindonesiakan juga artinya: “kunjara” ialah “gajah” atau “liman”; “kunjadesa” ialah “semak belukar” atau “hutan” atau “alas”. Alas Liman, yaitu Sleman sekarang!
Bekal kesejarahan kritis begitulah yang kujadikan pedoman, ketika dua-tiga tahun kemudian aku berdiri di depan kelas-kelas sejarah di beberapa sekolah. Tiba pada jaman Mataram, di bawah Sultan Agung Anyakrakusum (1613-45), yang tidak kuingkari kegagah-beraniannya dua kali menyerbu VOC di Batavia, tapi kupertanyakan “kebesaran” pribadinya, ke-“lohjinawi”-an negeri dan ke-“tata tenteram kerta raharja”-an hidup kaulanya. Mengapa? Aku merujuk ke panggung ketoprak dalam lakon “Pranacitra – Lara Mendut”, roman Jawa “Serat Pranatjitra” (1953), H.J. van Mook “Kuta Gede” (1948), dan J.C. van Leur “Indonesian Trade and Society, Essays in Asian Social and Economic History” (1955). Maka sampailah aku pada kesimpulan: Sultan Agung Anyakrakusuma memang gagah berani.
Tapi ia bukan raja binatara yang besar, melainkan sebaliknyalah: justru lalim. Dua kali ia memerangi Surabaya an berhasil menundukkannya (1620) dengan siasat “perang kuman”: membendung Brantas dan membusukkannya dengan bangkai; negeri dan kaulanya bukan “lohjinawi tata tenteram kerta raharja”, tapi penuh penindasan dan pemberontakan — pajak perdagangan rokok klobot kretek Lara Mendut dinaikkan setiap senja hari, gudang perbekalan lasykar Mataram di pantai utara Jawa dibakar penduduk, dan suatu malam ibukota Karta gelap gelita karena “empat puluh maling dan kecu” menyerbu dan mengamuk!
Di sini aku bertentangan dengan Bung Karno yang, jika dalam pidatonya menyinggung Sultan Agung Mataram Anyakrakusuma, selalu disebutnya dengan segala puja-puji kebesaran dan kegagah-beranian. Tapi aku mengerti alasan Bung Karno: demi “nation building” rasa percaya pada diri sendiri sebagai bangsa perlu ditanam dan dikukuhkan. Pada saat demikian Bung Karno tidak bicara sebagai sejarawan, tapi sebagai kepala negara dan lebih khusus lagi sebagai bapak bangsa. Ia tidak bicara tentang sisi politik, tapi tentang sisi kebudayaan dari kejadian sejarah.
Pada suatu hari Bung Karno pidato di bangsal utama Universitas Gadjah Mada, di Pagelaran Kraton ogyakarta. Bung Karno satu-satunya presiden dari satu negara muda yang menerima dua puluh tujuh (27) gelar doktor honoris causa (doktor kehormatan) dari berbagai universitas bergengsi di seluruh dunia. Universitas Gadjah Mada, salah satunya, ketika itu mewisuda Bung Karno sebagai doktor ilmupengetahuan sejarah. Inti dan jiwa pidato wisuda Bung Karno tetap masalah besar dan tunggal: “Nation Building”.
Berabad-abad Indonesia atau Nusantara di bawah pengaruh kebudayaan Hindu. Sebutan “Indonesia” atau Nusantara” itu sendiri sudah memberi petunjuk. Kemudian memasuki sejarah modern, tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan Hindu, berabad-abad pula Indonesia ditindis oleh pengaruh kebudayaan Barat – dalam hal ini khususnya Belanda. Sebutan “Hindia Belanda” atau “Nederlands-Indie” juga sudah menunjukkan. Indonesia dianggap tidak ada di atas peta dunia. Indonesia bukan subjek di tengah-tengah bangsa-bangsa sedunia. Tapi sekedar objek. Objek sejarah! Dunia lalu punya istilah misalnya, dan kita tanpa pikir mengikuti, “Timur Tengah” dan “Timur Jauh”. Begitu juga kita ikut menamai samudera perairan kita sendiri “Samudera Hindia”. Bandingkanlah luas perairan India dengan Indonesia di lautan selatan kita ini! Kata Bung Karno. Oleh karena itu dan pada waktu itulah Bung Karno menggugat kemapanan istilah tua “Samudera Hindia”, dan menuntut pemakaian istilah baru “Samudera Indonesia”.
Bukan hanya itu Bung Karno memberi contoh. Pada pidato wisuda itu, untuk kesekian kalinya ia menggugat dunia barat, yang mendominasi segala bidang kehidupan. Kali ini dilontarkannya hipotesis tentang siapa penemu benua Amerika. Mengapa kita ikut mengiyakan saja nama seorang Amerigo Vespucci,penjelajah Italia, yang hidup baru pada pertengahan abad ke-15 dan awal abad ke-16? Padahal, gugat Bung Karno, sudah sejak jaman bahari pelaut-pelaut Polinesia berkiprah di bentangan laut antara Pulau Madagaskar di barat sampai pulau-pulau Paskah di timur? Di tengah mengarungi Lautan Teduh, para pelaut ini terkadang mengalami angin mati. Anak-anak gembala di Jawa menyeru Gareng dan Petruk, bila angin mati, dan sendharèn layangan mereka tidak berbunyi. Tapi para pelaut Polinesia yang mati angin di tengah Lautan Teduh berseru-seru menghidupkannya kembali dengan sepatah kata seruan: “Amukiriiiki! Amukiriiiki!” Dari situlah kata “Amerika” berasal, kata Bung Karno.
Isi pokok pidato wisuda Sejarawan Soekarno di Universitas Gadjah Mada ialah pesan, pertama: sebagai bangsa muda yang baru merdeka, harus menulis ulang sejarah sendiri; kedua, dalam menulis ulang sejarah sendiri itu, orientasi kesejarahan harus dibalik, tidak ke barat tapi ke timur, tidak ke India atau Belanda tapi ke Indonesia sendiri!
Sumbangan Bung Karno dalam kebahasaan

Pada tahun 1966 dan sedikit tahun sesudah itu orang-orang bertampik sorak — kata majemuk “tampik sorak” diintrodusir Bung Karno sebagai pengganti “tempik sorak”, yang oleh telinga Jawa pribadi Soekarno tentu terdengar saru. Mereka meniup terompet kemenangan bagi “orde baru”, sambil memukul genderang kematian bagi “orde lama”, khususnya bagi Soekarno penanggung-jawab pertama dan utama “orde lama”.
Sejak itu dari ujung rambut di kepala, sampai ke ujung kaki, Soekarno diceritakan sebagai serba hitam belaka! Sementara kaum budayawan ikut-ikut pula bersuara, di tengah gegap gempitanya “coup de grace” itu, ramai-ramai menuding Soekarno sebagai telah membikin kata-kata menjadi miskin makna dan bahkan kehilangan makna, sehingga akibatnya berarti telah membikin rusak bahasa.
Jaman itu, jaman orde para jenderal tentara, adalah jaman ketika hak jawab tidak ada. Karena bahasa militer hanya kenal dua kosakata: “lapor!” dan “siap!”, yang harus selalu diteriakkan dengan nada dan langgam yang sama. Sejak ketika itu “bhineka” yang “tunggal ika”, semangat persatuan dan kesatuan
Indonesia serta wujud entitas budaya nusantara, sesungguhnya dalam proses ditumpas. Ke-bhineka-an di dalam ke-ika-an dibasmi, untuk digantikan dengan “tinggal ika” belaka, sejalan dengan “Pancasila” — bukan “Pantja Sila” yang versi Bung Karno — dikukuhkan sebagai azas tunggal.
Di tengah hiruk-pikuk melaknat Soekarno itu, aku pun tidak berbuat lain, selain sebisa-bisa menahan suara sendiri. Dalam anganku terkadang muncul bayangan dua sahabat-sahabatku, penyair kulit hitam yang selalu tersenyum dan penuh semangat. Khair Ahmad Khair dari Sudan yang selalu membuka dan menutup pidatonya dari mimbar pengarang Asia-Afrika, dengan pekik “Merdeka!” sambil mengacungkan tinju kanannya ke udara; dan penyair Kenya Kamwithi Munyi, yang selalu berbangga-bangga dengan sebutan “Bung” di depan namanya. Kata “merdeka” diserukan ganti-berganti dengan kata “uhuru”, sebutan “bung” mendesak sebutan “comrade in arms”, “Panca Sila” Bung Karno telah mengilhami “Consciencism” Kwame Nkrumah, demikian juga sumber acuan kritik keras Theja Gunawardhana , pemimpin gerakan perempuan Srilangka, terhadap “Kruschevism”.
Pada paroh pertama dasawarsa enampuluhan kata-kata “bung”, “merdeka”, “panca sila”, “dasa sila” telah menjadi lema-lema baru di dalam kamus politik Asia-Afrika yang bangkit dan bergerak.
Sebutan egaliter “bung” itu sendiri, siapakah penciptanya, dan sejak kapan masuk dalam perbendaharaan kata bahasa kita, dan menjadi lazim dipakai? Barangkali tidak satu orang bisa menjawab dengan pasti. Tapi sepatah kata simbol pergerakan kebangsaan ini memang belum dikenal oleh para pendekar kebangsaan angkatan Budi Utomo, juga belum lazim pada masa “Janget Tinatelon” Suwardi-Tjipto-Douwes Dekker, dan bahkan tidak pernah tertulis di depan nama para pemimpin komunis seperti Semaun, Darsono dan Tan Malaka. Juga Marco Kartodikromo, yang menuliskan bunyi “ko” pada namanya tidak dengan “ko”, tapi menggantinya dengan “co” (agar terkesan sebagai Jawa yang “maju”?), masih tampil di depan publik sebagai “Mas Marco” bukan “Bung Marco”.
Menurut Nursyamsu, penyair Angkatan ’45, guruku Bahasa Indonesia di SMP, sebutan “bung” berasal dari Batak. Menurut Anton Timur Jaelani, guruku Bahasa Indonesia di SMA, berasal dari Bali. Tapi ada lagi dugaan mengatakan, berasal dari kosakata bahasa Betawi. Pendek kata asal-usul “bung” tidak diketahui dengan pasti. Tapi yang pasti, kata sebutan ini sudah dikenal berpasangan dengan nama “Karno”, lekat satu sama lain ibarat dua sisi dari sebuah mata uang yang sama, sudah sejak Soekarno muda terjun di gelanggang politik. Kalaupun bukan Soekarno muda yang menggali dan menemukan kata “bung” ini dari haribaan perbendaharaan kata nenek moyang, seperti halnya lima butir mutiara-mutiara Panca Sila, tapi pastilah ia dan karena ia telah mengangkat dan meluaskan penggunaannya sebagai kata penyapa yang sarat arti dan semangat.
Di dalam kata “bung” terkandung arti dan seruan semangat persaudaraan, persamaan, dan kemerdekaan. Dengan tampil sebagai “bung” ia menjembatani jarak yang terentang antara Soekarno yang insinyur dengan “Marhaen” yang “petani gurem”.
Istilah “Marhaen”, seperti diketahui, adalah “ciptaan” Bung Karno, ketika ia hendak merumuskan cita-cita perjuangan dan menjabarkan cita-cita perjuangannya itu di dalam ajaran. Juga istilah “petani gurem”. “Gurem” ialah kutu ayam, binatang unggas piaraan rakyat kecil. Istilah dunia hewan, yang hanya akrab bagi golongan bawah masyarakat ini, dipungut Soekarno, dijadikannya penyebut untuk membentuk sepatah kata majemuk baru Indonesia: “petani gurem”, yaitu “petani tak bertanah dan petani miskin”. “Gurem” sepatah kata dari dunia hewan yang hanya mengandung arti tunggal ini, oleh Soekarno diangkat menjadi sepatah kata yang bernuansa baru, nuansa sosial dan politik sekaligus.
Peristilahan baru Indonesia sumbangan Bung Karno, selalu diciptakan dengan cara yang sama seperti ketika ia “menciptakan” Panca Sila. Yaitu dengan cara menggali dan mengangkatnya dari guagarba kebahasaan nenek moyang. Bukan nenek moyang kaum elite, tapi nenek moyang rakyat kecil. Di sinilah bedanya peristilahan baru sumbangan Soekarno dan “Orde Lama”, yang memperkaya kebahasaan dan menerangi makna kata-kata, dibanding dengan sumbangan Suharto, kaum militeris dan “Orde Baru”, yang menciptakan peristilahan baru dengan akibat mempermiskin kebahasaan dan dengan sengaja untuk menggelapkan makna kata-kata.
Peristilahan dari “jaman Suharto” dikais dan dipunguti dari kamus bahasa Sanskerta, bahasa kaum elite Jawa Kuno yang bukan saja tidak populis tapi juga sudah mati; peristilahan dari “jaman Soekarno” ialah peristilahan yang hidup di dalam denyut jantung rakyat jelata. Adakalanya beberapa istilah bahkan dibangun oleh Bung Karno dari kata-kata yang “belum jadi”, sehingga menjadi peristilahan yang onomatopeik. Tapi justru karena itu selalu mengandung daya hidup, selain tentu saja akrab bagi kehidupan rakyat sehari-hari.
Sementara budayawan “Orde Baru” menuding Soekarno dan “jaman Soekarno” telah merampas kata-kata dari maknanya. Dalam hubungan ini barangkali bisa diajukan sebagai satu contoh, misalnya, tentang kata “rakyat”. Arti harfiah kata “rakyat” ialah penduduk suatu wilayah, masyarakat awam, atau orang kebanyakan. Tetapi di “jaman Soekarno” arti kata ini telah diberi nuansa baru yang bersifat sosial politis, yaitu “golongan bangsa yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme”, atau golongan bangsa yang berjuang untuk emansipasi politik dan sosial. Untuk membedakan antara dua aspek nuansa itu, antara yang harfiah dan yang sosial politis, bahasa Manipol (Manifesto Politik) sebagai GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) lalu mengeja untuk yang berpengertian akhir sebagai “Rakyat” (dengan “R” kapital), seperti halnya dalam kalangan Keluarga Besar PKI yang biasa membedakan antara “kawan”, yaitu sahabat, dengan “Kawan” (dengan “K” kapital), yaitu saudara seideologi.
Contoh lagi istilah “ganyang”. Kata ini tidak dikenal dalam kamus orang gedongan, yang untuk “makan” pun perlu diperhalus menjadi “santap”. Tapi dalam kehidupan wong cilik di kampung dan petani di desa, kata “ganyang” adalah varian kata “makan”, yang berarti mengunyah atau makan langsung mentah-mentah dan habis-habis. Soekarno mengangkatnya ke panggung wacana politik, sehingga kata “ganyang” memperoleh nuansa makna baru yang sosial-politis: “menghancurkan” atau “melikuidasi”.
Bung Karno menamai pidato tujuhbelasan kenegaraannya sekali setiap tahun sebagai dialog antara Soekarno dan Rakyat, antara Ego dan Alter-Ego pribadinya. Ia, karenanya, tidak bicara berlama-lama “dari pikiran ke pikiran”, tapi memilih langsung “dari hati ke hati”. Pada pandangan Soekarno rakyat bukanlah para pemimpin dan pembesar yang duduk di kursi-kursi kenegaraan, tapi mereka yang dari dalam sorot matanya masih tertangkap amanat penderitaan. Di depan rakyat kecil yang serba sederhana itu kata-kata “ganyang ngak-ngik-ngok”, misalnya, lebih gampang diterima ketimbang “hancurkan rock-‘n-roll”. Istilah “ngak-ngik-ngok” itulah istilah baru berdasar peniruan bunyi: ngak, ngik, dan ngok. Istilah-istilah onomatope.

Setiap kata selalu mempunyai dua arti, arti harfiah dan arti sosial.

Demikian pula halnya setiap mata uang selalu mempunyai dua nilai, nilai intrinsik seperti yang tertulis di atasnya, dan nilai riil seperti yang berlaku di pasar pertukaran barang-barang. Nilai intrinsik tetap adanya, seperti halnya arti harfiah kata-kata, nilai riil selalu berubah-ubah menurut ruang dan waktu.
Bung Karno telah meluaskan “daerah pengaruh” bahasa Indonesia, jauh melampaui batas-batas wilayah negerinya. Bung Karno telah menciptakan banyak peristilahan baru yang populis, sehingga karenanya sejalan dengan watak egaliter bahasa Indonesia sendiri yang bahasa pembebas dan bahasa pemersatu. Bung Karno juga telah memperkaya nuansa makna pada banyak kata-kata yang lazim diucapkan sehari-hari.

“Ajo Boeng!”
“Ajo Boeng!” seruan sebuah poster terkenal dari masa awal “Revolusi Pemuda”. Kalau benar apa yang pernah dituturkan Basuki Resobowo kepadaku, tentang asal-usul dua patah kata seruan itu sehingga menjadi tajuk (caption) poster, maka secara kebetulan di sini pun terkandung wawasan dan sepak terjang Soekarno yang populis. Menurut Resobowo “Ayo, Bung!” dua patah kata perempuan lampu merah bilangan Pasar Senen, yang mereka serukan sambil berdiri di depan pintu, dalam nada bergenit-genit, ketika mengundang calon tamu di antara laki-laki yang lalu lalang di depan rumah bordil mereka.
“Djon!” Kata Bung Karno suatu hari pada S.Sudjojono. “Buatlah satu poster yang sederhana tapi kuat, untuk membangkitkan semangat Pemuda.”
Sudjojono lalu membawa gagasan Bung Karno yang dipesankannya padanya itu kepada Affandi, yang segera pula menerjemahkannya di atas kanvas. Beberapa hari kemudian jadilah poster itu: lukisan satu tinju mengacung ke atas. Sudjojono dan Affandi puas memandangi hasil karya mereka. Tapi masih satu hal yang kurang. Kata-kata apa yang patut dibubuhkan di poster, yang tidak kalah sederhana tapi juga sarat dengan pesan yang kuat.
Sedang mereka berdua berpikir keras, mencari kata-kata untuk caption, masuklah ke studio Chairil Anwar dan Basuki Resobowo. Mereka baru pulang kluyuran di Pasar Senen.
“Ril, ini dia!” Seru Sudjojono selagi mereka masih di ambang pintu.
“Poster sudah siap. Tapi belum ada caption. Tugasmu sekarang!”
Chairil memandangi poster itu sebentar.
“Ayo Bung!” Suara Chairil ringan, tapi bernada sungguh-sungguh.
Sudjojono dan Affandi saling pandang sejurus. Kemudian semua sepakat.
Kata-kata “Ajo, Boeng!” dibubuhkan di sana dalam gaya tulisan tangan Bung Karno. Karena itu tentu saja tidak dilafalkan dalam nada-nada bergenit-genit, tapi dalam nada mengguntur seperti suara Bung Karno dari atas mimbar pidato. Maka Sudjojono, dalam salah satu artikelnya mengatakan, poster “Ajo, Boeng!” diciptakan berempat: Bung Karno pemberi ide, Affandi penerjemah ide di kanvas, Chairil Anwar pemberi teks, Sudjojono penata letak.
Memperingati peristiwa dan tokoh sejarah, pesan Bung Karno, bukan untuk mencari abunya. Tapi untuk menangkap apinya, dan kemudian menyalakan apinya itu. Demikianlah tulisan pendek ini bermaksud. Untuk menangkap “Api Bung Karno”, dan menyalakan terus Api itu.
Apakah “Api Bung Karno” itu? Tidak ada lain melainkan harkat dan hakikat sepatah kata “Bung” itu sendiri. Kata yang bernuansa kemanusiaan, sekaligus “battle cry” perjuangan kemanusiaan.***

HARTA RAKYAT INDONESIA SIRNA OLEH REKOMENDASI G20

Harta Rakyat Nusantara Sirna Oleh Kejamnya Politik

http://gpnku.blogspot.nl/2011/11/harta-rakyat-nusantara-sirna-oleh.html

Senin, 14 November 2011

Oleh Gaur Padjadjaran Nusantara

 

“Considering this statement, which was written and signed in Novemver, 21th 1963 while the new certificate was valid in 1965 all the ownership, then the following total volumes were just obtained.”
Itulah sepenggal kalimat yang menjadi berkah sekaligus kutukan bagi bangsa Indonesia hingga kini. Kalimat itu menjadi kalimat penting dalam perjanjian antara Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dengan Soekarno pada 1963

.

Soekarno dan John F. Kennedy

Banyak pengamat Amerika melihat perjanjian yang kini dikenal dengan nama “The Green Hilton Agreement” itu sebagai sebuah kesalahan bangsa Amerika. Tetapi bagi Indonesia, itulah sebuah kemenangan besar yang diperjuangkan Bung Karno. Sebab volume batangan emas tertera dalam lembaran perjanjian itu terdiri dari 17 paket sebanyak 57.150 ton lebih emas murni.

Bahasa lain yang sering dikemukakan Bung Karno kepada rekan terdekatnya, bahwa ia ingin harta nenek moyang yang telah dirampas oleh imprealisme dan kolonialisme dulu bisa kembali. Tetapi perjanjian yang diteken itu, hanya sebatas pengakuan dan mengabaikan pengembaliannya. Sebab Negeri Paman Sam itu mengambilnya sebagai harta pampasan perang dunia I dan II. Konon cerita, harta itu dibawa ke Belanda dari Indonesia, kemudian Belanda kalah perang dengan Jerman, maka Jerman memboyong harta itu ke negaranya. Lalu dalam perang dunia kedua, Jerman kalah dengan Amerika, maka Amerika membawa semua harta itu ke negaranya hingga kini.

Perjanjian itu berkop surat Burung Garuda bertinta emas di bagian atasnya yang kemudian menjadi pertanyaan besar pengamat Amerika. Yang ikut serta menekan dalam perjanjian itu tertera John F. Kennedy selaku Presiden Amerika Serikat dan William Vouker yang berstempel “The President of The United State of America” dan dibagian bawahnya tertera tandatangan Soerkarno dan Soewarno berstempel “Switzerland of Suisse.” Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah, mengapa Soekarno tidak menggunakan stempel RI. Pertanyaan itu sempat terjawab, bahwa beliau khawatir harta itu akan dicairkan oleh pemimpin Indonesia yang korup, kelak.
Perjanjian yang oleh dunia moneter dipandang sebagai pondasi kolateral ekonomi dunia hingga kini, menjadi perdebatan panjang yang tak kunjung selesai pada kedua negara, Indonesia dan Amerika. Banyak para tetua dan kini juga anak muda Indonesia dengan bangganya menceritakan bahwa Amerika kaya karena dijamin harta rakyat Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan, Amerika berhutang banyak pada rakyat Indonesia, karena harta itu bukan punya pemerintah dan bukan punya negara Indonesia, melainkan harta rakyat Indonesia. Tetapi, bagi bangsa Amerika, perjanjian kolateral ini dipandang sebagai sebuah kesalahan besar sejarah Amerika.

The Green Hilton Agreement 1963.
Barangkali ini pulalah penyebab, mengapa Bung Karno kemudian dihabisi karir politiknya oleh Amerika sebelum berlakunya masa jatuh tempo The Green Hiltom Agreement. Ini berkaitan erat dengan kegiatan utama Soeharto ketika menjadi Presiden RI ke-2. Dengan dalih sebagai dalang PKI, banyak orang terdekat Bung Karno dipenjarakan tanpa pengadilan seperti Soebandrio dan lainnya. Menurut tutur mereka kepada pers, ia dipaksa untuk menceritakan bagaimana ceritanya Bung Karno menyimpan harta nenek moyang di luar negeri. Yang terlacak kemudian hanya “Dana Revolusi” yang nilainya tidak seberapa. Tetapi kekayaan yang menjadi dasar perjanjian The Green Hilton Agreement ini hampir tidak terlacak oleh Soeharto, karena kedua peneken perjanjian sudah tiada.
Kendati perjanjian itu mengabaikan pengembaliannya, namun Bung Karno mendapatkan pengakuan bahwa status koloteral tersebut bersifat sewa (leasing). Biaya yang ditetapkan Bung Karno dalam perjanjian sebesar 2,5% setahun bagi siapa atau bagi negara mana saja yang menggunakannya. Dana pembayaran sewa kolateral ini dibayarkan pada sebuah account khusus atas nama The Heritage Foundation yang pencairannya hanya boleh dilakukan oleh Bung Karno sendiri atas restu yang dimuliakan Sri Paus Vatikan. Namun karena Bung Karno “sudah tiada” (wallahuallam), maka yang ditunggu adalah orang yang diberi kewenangan olehnya. Namun sayangnya, ia hanya pernah memberikan kewenangan pada satu orang saja di dunia dengan ciri-ciri tertentu. Dan inilah yang oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa yang dimaksudkan adalah Satria Piningit yang kemudian disakralkan, utamanya oleh masyarakat Jawa. Tetapi kebenaran akan hal ini masih perlu penelitian lebih jauh.
April 2009, dana yang tertampung dalam The Heritage Foundation sudah tidak terhitung nilainya. Jika biaya sewa 2.5% ditetapkan dari total jumlah batangan emasnya 57.150 ton, maka selama 34 tahun hasil biaya sewanya saja sudah setera 48.577 ton emas. Artinya kekayaan itu sudah menjadi dua kali libat lebih, dalam kurun kurang dari setengah abad atau setara dengan USD 3,2 Trilyun atau Rp 31.718 Trilyun, jika harga 1 gram emas Rp 300 ribu. Hasil lacakan terakhir, dana yang tertampung dalam rekening khusus itu jauh lebih besar dari itu. Sebab rekening khusus itu tidak dapat tersentuh oleh otoritas keuangan dunia manapun, termasuk pajak. Karenanya banyak orang-orang kaya dunia menitipkan kekayaannya pada account khusus ini. Tercatat mereka seperti Donald Trump, pengusaha sukses properti Amerika, Raja Maroko, Raja Yordania, Turki, termasuk beberapa pengusaha besar dunia lainnya seperti Adnan Kassogi dan Goerge Soros. Bahkan Soros hampir menghabiskan setengah dari kekayaannya untuk mencairkan rekening khusus ini sebelumnya.

Pihak Turki malah pernah meloby beberapa orang Indonesia untuk dapat membantu mencairkan dana mereka di pada account ini, tetapi tidak berhasil. Para pengusaha kaya dari organisasi Yahudi malah pernah berkeliling Jawa jelang akhir 2008 lalu, untuk mencari siapa yang diberi mandat oleh Bung Karno terhadap account khusus itu. Para tetua ini diberi batas waktu oleh rekan-rekan mereka untuk mencairkan uang tersebut paling lambat Desember 2008. Namun tidak berhasil.

Usaha pencairan rekening khusus ini bukan kali ini saja, tahun 1998 menurut investigasi yang dilakukan, pernah dicoba juga tidak berhasil. Argumentasi yang diajukan tidak cukup kuat. Dan kini puluh orang dan ratusan orang dalam dan luar negeri mengaku sebagai pihak yang mendapat mandat tersebut. Ada yang usia muda dan ada yang tua. Hebatnya lagi, cerita mereka sama. Bahwa mereka mengaku penguasa aset rakyat Indonesia, dan selalu bercerita kepada lawan bicaranya bahwa dunia ini kecil dan dapat mereka atur dengan kekayaan yang ia terima. Ada yang mengaku anak Soekarno. lebih parah lagi, ada yang mengaku Soekarno sunggguhan tetapi kini telah berubah menjadi muda. Wow.

Padahal, hasil penelusuran penulis. Bung Karno tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun. Dan setelah tahun 1965, Bung Karno ternyata tidak pernah menerbitkan dokumen-dokumen atas nama sipulan pun. Sebab setelah 1963 itu, owner harta rakyat Indonesia menjadi tunggal, ialah Bung Karno itu sendiri. Namun sayang, CUSIP Number (nomor register World Bank) atas kolateral ini bocor. Nah, CUSIP inilah yang kemudian dimanfaatkan kalangan banker papan atas dunia untuk menerbitkan surat-surat berharga atas nama orang Indonesia. Pokoknya siapapun, asal orang Indonesia berpassport Indonesia dapat dibuatkan surat berharga dari UBS, HSBC dan bank besar dunia lainnya. Biasanya terdiri dari 12 lembar, diantaranya ada yang berbentuk Proof of Fund, SBLC, Bank Guransi, dan lainnya. Nilainya pun pantastis. rata-rata diatas USD 500 juta. Bahkan ada yang bernilai USD 100 milyar.

Ketika dokumen tersebut dicek, maka kebiasaan kalangan perbankkan akan mengecek CUSIP Number. Jika memang berbunyi, maka dokumen tersebut dapat menjalani proses lebih lanjut. Biasanya kalangan perbankkan akan memberikan bank Officer khusus bagi surat berharga berformat ini dengan cara memasan Window Time untuk sekedar berbicara sesama bank officer jika dokumen tersebut akan ditransaksikan. Biasanya dokumen jenis ini hanya bisa dijaminkan atau lazim dibuatkan rooling program atau privcate placement yang bertempo waktu transaksi hingga 10 bulan dengan high yeild berkisar antara 100 s/d 600 % setahun. Uangnya hanya bisa dicairkan untuk proyek kemanusiaan. Makanya, ketika terjadi musibah tsunami di Aceh dan gempa besar lainnya di Indonesia, maka jenis dokumen ini beterbangan sejagat raya bank. Tapi anehnya, setiap orang Indonesia yang merasa nama tercantum dalam dokumen itu, masih miskin saja hingga kini. Mengapa? Karena memang hanya permainan banker kelas kakap untuk mengakali bagaimana caranya mencairkan aset yang terdapat dalam rekening khusus itu.

Melihat kasus ini, tak heran bila banyak pejabat Indonesia termasuk media massa Indonesia menyebut “orang gila” apabila ada seseorang yang mengaku punya harta banyak, milyaran dollar Amerika Serikat. Dan itulah pula berita yang banya menghiasi media massa. Ketidakpercayaan ini satu sisi menguntungkan bagi keberadaan harta yang ada pada account khusus ini, sisi lain akan membawa bahaya seperti yang sekarang terjadi. Yakni, tidak ada pembelaan rakyat, negara dan pemerintah Indonesia ketika harta ini benar-benar ada.

Kasih sedih itu terjadi. Presiden SBY ikut serta dalam pertemuan G20 April silam. Karena Presiden SBY tidak pernah percaya, atau mungkin ada hal lain yang kita belum tau, maka SBY ikut serta menandatangani rekomendasi G20. Padahal tekenan SBY dalam sebuah memorandum G20 di London itu telah diperalat oleh otoritas keuangan dunia untuk menghapuskan status harta dan kekayaan rakyat Indonesia yang diperjuangkan Bung Karno melalui kecanggihan diplomatik. Mengapa, karena isi memorandum itu adalah seakan memberikan otoritas kepada lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank untuk mencari sumber pendanaan baru bagi mengatasi keuangan global yang paling terparah dalam sejarah ummat manusia.
Atas dasar rekomendasi G20 itu, segera saja IMF dan World Bank mendesak Swiss untuk membuka 52.000 rekening di UBS yang oleh mereka disebut aset-aset bermasalah. Bahkan lembaga otoritas keuangan dunia sepakat mendesak Vatikan untuk memberikan restu bagi pencairan aset yang ada dalam The Heritage Foundation demi menyelamatkan ummat manusia. Memang, menurut sebuah sumber terpercaya, ada pertanyaan kecil dari Vatikan, apakah Indonesia juga telah menyetujui? Tentu saja, tandatangan SBY diperlihat dalam pertemuan itu. Berarti sirnalah sudah harta rakyat dan bangsa Indonesia. Barangkali inilah “dosa SBY” dan dosa kita semua yang paling besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebab, bila SBY dan kita sepakat untuk paham akan hal ini, setidaknya ada geliat diplomatik tingkat tinggi untuk mencairkan aset sebesar itu. Lantas ada pertanyan; Sebodoh itukah kita? []

KATA-KATA BERDAYA PAKSA

Kata-Kata Berdaya Paksa

Oleh Kusni Sulang

Suwido Limin dalam jumpa pers tanggal 24 November 2013 seusai Rapar Kerja (Raker) Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng mengharapkan “agar pemerintah bisa membangun dasar masyarakat yang kuat, untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat Kalteng”. Harapan demikian sama dengan republik dan berkeindonesiaan sebagai rangkaian nilai dilaksanakan dengan konsekwen atau sungguh-sungguh. Tapi kenyataan memperlihatkan bahwa lembaga legislatif eksekutif dan yudikatif semuanya mengingkari rangkaian nilai tersebut, KKN merajalela dari atas hingga ke bawah, dan pembentukan dinasti berkembang marak ditambah dengan politik dusta bernama pencitraan. Perusak negara negeri dan bangsa ini terutama aparat atau kelengkapan negara itu sendiri negara. Rangkaian nilai republikan dan keindonesiaan diganti dengan hedonisme dan neo-liberalisme. Penyelenggara Negara menjadi pedagang primer yang bisanya hanya mengobral sumnber daya alam. Sementara masyarakat kita masih bersifat masyarakat panutan (patron-client model) sehingga disorientasi terjadi sebagai bentuk awal dari berlangsungnya kekerasan anarkhis. Herry Gunawan pendiri Plasdana. Com menyebut negeri ini sebagai “negeri salah arah” sedangkan Anton Ponian et.al. menamakannya “Indonesia Negara Merdeka Yang Terjajah”.Kalau demikian, mungkinkah harapan Suwido Limin di atas terwujud ataukah harapan itu hanya mendekat ilusi seseorang menggantang asap?
Keadaan menjadi kian parah oleh melemahnya masyarakat adat. Selain terkooptasi sehingga kehilangan indenpendensinya, tidak sedikit damang dan mantir yang tidak memainkan peran niscayanya tetapi menjadi damang-damangan, mantir-mantiran, menjadi jubir Perusahaan Besar Swasta, menjual roh sebagai pemuka adat
Kendati demikian, saya melihat lembaga adat masih mempunyai harapan untuk menjadi dasar berjuang mencapai apa yang diharapkan oleh Suwido. Tapi dengan syarat bahwa lembaga adat yang dibentuk bukan sekedar dibentuk secara formal, akan lebih buruk lagi apabila pembentukan dilangsungkan dengan kendali hedonisme dan pembentukan mayoritas tanpa dasar pengetahuan dasar akan adat dan hukum adat. Apabila hal-hal ini berlangsung terus maka lembaga adat hanya tinggal nama tanpa makna publik yang positif. Menangkal hal ini maka pendidikan dasar tentang adat dan hukum adat patut digalakkan secara sistematik, demokratisasi patut dikembangkan bukan menerapkan pendekatan top-down method of leadership (,metode kepemimpinan main perintah). Gerakan bersama yang disinggung oleh Rekomendasi Raker DAD Provinsi Kalteng hanya mungkin terlaksana jika dimulai dari gerakan penyadaran dan pendalaman pengetahuan. Dari Gerakan penyadaran atau gerakan perubahan dan pelurusan pikiran (rektifikasi) bisa diharapkan pengawasan sosial dan partisipasi warga negara akan ada dan terselenggara. Pengawasan sosial yang efektif adalah yang terorganisasi atas dasar kesadaran dan pengetahuan yang memadai. Gerakan sosial dan pengawasan sosial demikian akan membuat kata-kata mempunyai daya paksa. Penyelenggara Negara baik legislatif melalui eksekutif hingga yudikatif akan berada dalam lingkup radar pengawasan gerakan sosial. Dalam keadaan begini maka dusta dibatasi geraknya. Gerakan sosial dan pengawasan sosial demikian dengan kata-katanya yang mempunyai daya paksa tidak lain dari terwujudnya kedaulatan rakyat, mengembalikan “negara merdeka yang terjajah” menjadi benar-benar merdeka secara intrinsik.
Sebagai turunan Maharaja Bunu yang datang ke Saran Danum Kalunen (bumi) dengan visi –misi pemanusiawian manusia dan menjadikan bumi tempat hidup manusiawi, secara filosofis manusia Dayak mempunyai dasar idiil yang kuat.Hanya saja sari budaya Dayak tersebut hingga sekarang tidak diangkat.Yang diangkat dan dipropagandakan adalah bentuk luar yang tidak hakiki dan tidak zamani. Oleh karena itu segalanya ditakar oleh jawaban pertanyaan “kowé wani piro?” (Kau berani berapa). Filosofi “wani piro” membayangkan kepada saya suatu kehancuran menyeluruh termasuk kehancuran martabat diri sendiri. Perspektif inikah yang kita jelang? [];.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers