Author Archive

EKONOMI JAWA

Ekonomi Jawa

Pertumbuhan Ekonomi RI ‘Dikuasai’ Jawa, Papua Hanya Tumbuh Sedikit
Ramdhania El Hida –
Detik Finance, Senin, 05/11/2012 14:25 WIB

Jakarta – Pada kuartal III-2012, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,17%. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih didominasi oleh Pulau Jawa.

Kepala BPS Suryamin mengatakan, sekitar Pulau Jawa menyumbang 57,52% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III-2012 ini.

“Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan III-2012 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 57,52 persen,” ujar Suryamin dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta, Senin (5/11/2012).

Jumlah tersebut, lanjut Suryamin, kontribusi Pulau Jawa ini menurun jika dibandingkan kuartal II-2012 yang sebesar 57,62%. Kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera 23,83% yang naik dibandingkan kuartal II-2012 sebesar 23,57%.

Pulau Kalimantan memberikan kontribuasinya pada PDB kuartal III-2012 ini 9,26% atau turun sedikit dibandingkan kuartal II-2012 yang sebesar 9,49%. Sementara itu kontribusi Pulau Sulawesi naik dari 4,72% menjadi 4,75% di kuartal III tahun ini.

“Dan sisanya 4,64 persen di pulau-pulau lainnya. Jadi pertumbuhan di Papua ini hanya tumbuh sedikit dibandingkan kuartal II tahun ini sebesar 4,6 persen,” tegas Suryamin.

EKONOMI HIJAU DAN KETIDAKADILAN

Ekonomi Hijau dan Ketidakadilan
Dalam Pengelolaan Tambang Emas di Gunung Botak

http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=42&id=39786

RABU, 10 Oktober 2012 |

Sejak beroperasinya tambang emas di Gunung Botak, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, hingga saat ini uang yang beredar untuk pembelian emas mencapai Rp. 365 triliun lebih. Uang triliunan ini dikhabarkan dinikmati oleh para penambang dari luar maupun dari masyarakat local.

Bukan hanya itu, masyarakat Buru yang dulunya biasa-biasa saja, sekarang mendadak kaya raya.Demikian diungkapkan Ketua DPN Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (ASPERI) Andi Ridwan Adam (Radar Ambon,8/10/2012). Pernyataan ini perlu dicek kembali kebenarannya, darimana sesungguhnya perhitungan ini diperoleh? Namun Jika pendapatnya dapat dipertanggung jawabkan, maka ada beberapa hal yang perlu dikomentari.

Pertama, Kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan pembangunan bukan hanya diukur dengan meningkatnya pendapatan mereka, namun lebih jauh dari itu, diperlukan lingkungan yang baik , relasi social masyarakat yang baik dan pendapatan yang berkelanjutan. Selama ini kegiatan penambangan di Gunung Botak diketahui telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, persoalan kesehatan, persoalan social dan lainnya. Apalah artinya uang yang banyak, jika kemudian relasi social masyarakat terganggu dan masyarakat kemudian sakit-sakitan sebagai dampak pencemaran Mercury (air raksa) akibat ekploitasi emas di Gunung Botak.

Jangan kemudian masyarakat dininabobokan dengan banyaknya jumlah uang yang mereka terima saat ini, namun ke depan mereka akan menghadapi ancaman bencana akibat lingkungan yang rusak dan tidak berlanjutnya pendapatan mereka akibat ditutupnya kegiatan pertambangan. Harus diingat bahwa emas merupakan sumberdaya alam yang tak dapat diperbaharui, jika dieksploitasi emas akan habis seiring dengan berjalannya waktu.

Kedua, Penambangan emas di Gunung Botak melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah penambang pendatang dibandingkan dengan penambang dari masyarakat adat/local. Masyarakat adat/local tidak berdaya untuk mengeksploitasi sumberdaya alam, bersaing dengan penambang pendatang.

Mereka tidak berdaya dari segi modal, teknologi, informasi, managemen dan lainnya yang menyebabkan mereka tersisih. Sayang sekali Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia tidak menyertakan data, seberapa besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat adat/local dari kegiatan pertambangan tersebut dibandingkan pendapatan penambang pendatang. Masyarakat adat/lokal kedepan akan menghadapi ancaman kerusakan lingkungan yang luar biasa dan dampak dari ekploitasi sumberdaya alam emas tersebut.

Sebaliknya, kelompok masyarakat lainnya yang memperoleh manfaat besar dari eksploitasi sumberdaya emas menikmati hasilnya tampa sedikitpun membayar sebagai dana konpensasi untuk pemulihan, pelestarian dan perawatan lingkungan yang telah dirusaknya. Penambangan emas di Gunung Botak juga melanggar prinsip keadilan antar generasi. Pengelolaan tambang emas yang baik semestinya memberikan akses dan peluang yang sama bagi generasi mendatang untuk tetap dapat menikmati kekayaan sumber daya emas di pulau Buru dan menikmati lingkungan yang baik pula. Namun dengan cara eksploitasi sumberdaya emas seperti saat ini, saya menyangsikan hak-hak generasi mendatang di pulau Buru dapat terpenuhi.

Kehidupan masyarakat adat di pulau Buru sangat bergantung pada keberadaan ekosistem alam disekitarnya. Alam di Buru tidak hanya memberi mereka sumber kehidupan secara ekonomi, namun juga menentukan cara berpikir dan bertindaknya. Oleh karenanya penilaian beberapa pihak yang hanya mempertimbangkan manfaat aspek ekonomi sesaat dalam kegiatan penambangan di pulau Buru dapat mereduksi berbagai persoalan –persoalan lainnya yang sekarang muncul seperti pencemaran lingkungan, konflik social, pelanggaran HAM,dan sex bebas.

Selanjutnya akibat rusak dan hilangnya ekosistem alam di sekitar tempat tinggal masyarakat adat/local akan secara langsung menyebabkan rusak dan hilangnya budaya masyarakat adat yang sangat menghomati alam. Ketiga, masyarakat adat/local selalu memegang prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Mereka hidup seadanya, sebagaimana alam itu. Mereka memanfaatkan alam sejauh yang dibutuhkan, mereka tidak rakus dan tidak menimbun untuk memperkaya diri.

Ekonomi Hijau
Kegiatan pertambangan di Gunung Botak telah menimbulkan berbagai dampak. Gunung Botak yang kaya dengan emas dianggap tampa pemilik,merupakan milik bersama (“the commons”) yang harus dieksplotasi secara rakus. Garret Hardin menyebutkan bahwa kegiatan penambangan merupakan salah satu contoh “the tragedy of the commons” (tragedy milik bersama). Tragedi milik bersama terjadi ketika setiap orang merasa bahwa karena tidak ada yang menjadi pemilik dari “the commons” maka masing-masing mengeruk milik bersama itu sebanyak-banyaknya secara eksploitatif tampa ada tanggung jawab sama sekali untuk menjaga dan melestarikannya.

Praktek seperti inilah yang sedang berlangsung di Gunung Botak, pulau Buru. Ekonomi hijau yang menjadi arus utama pengembangan ekonomi dunia mestinya dapat dipraktekkan Pemda Buru dalam mengelola sumberdaya emas di Gunung Botak, pulau Buru. Dengan mempraktekkan ekonomi hijau, ekstraksi bahan baku pertambangan akan lebih rasional dan dapat meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengendalian pencemaran, preservasi dan reklamasi area pertambangan. Praktek ekonomi hijau dalam pengelolaan pertambangan di Gunung Botak juga dapat menjamin rasa keadilan antar generasi karena pengelolaannya tidak rakus dan karenanya praktek ekonomi hijau dapat menjamin pendapatan masyarakat Buru yang berkelanjutan.

Beberapa contoh praktek ekonomi hijau yang telah berhasil dalam pengelolaan pertambangan seperti “Environment Performance Bond” dan “User Charge” (Resitribusi pengguna) ditawarkan untuk dilaksanakan di pulau Buru dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan emas. “Environment Performance Bond” merupakan instrument ekonomi dimana setiap kegiatan pertambangan diwajibkan untuk menyerahkan “dana kinerja lingkungan” sebagai penjamin bahwa pelaku kegiatan akan melaksanakan reklamasi terhadap galian tambang atau “user charge” yang merupakan instrument ekonomi yang sudah lama dikenal, sederhana dan sangat efektif untuk pemanfaatan sumber daya alam. Akhirnya mengikutsertakan ongkos social yang riil pada eksploitasi sumberdaya alam emas di Gunung Botak merupakan salah satu cara untuk dapat memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Semoga ! []

MERANGKUL KEMBALI BUDAYA KEMANUSIAAN

MERANGKUL KEMBALI BUDAYA KEMANUSIAAN

Oleh Albertus Patty*

Rentetan kekerasan di negara ini terus berlanjut, seperti lupa kapan akan berhenti. Hukum menjadi macet. Komunikasi berhenti total. Kekerasan adalah bukti adanya “komunikasi bisu paling nyata,” kata Hannah Arendt.
Seperti semburan muntah, kekerasan meluah tak tertahan. Ia semakin melonjak kuantitas dan kualitasnya. Ironisnya, kekerasan dilantaskan bukan saja oleh sebagian warga, tetapi bahkan juga oleh aparat keamanan.
Kekerasan pun, meminjam istilah Anthony Giddens, distrukturasikan. Kekerasan diproduksi terus-menerus. Ia menjadi sesuatu yang biasa saja. Ada banalitas kekerasan! Tidak jarang kekerasan dilegitimasi oleh agama dan dibiarkan oleh aparat.
Orang kehilangan sensitivitas, bangsa kehilangan kemanusiaan, negara mengalami kelumpuhan moralitas. Sementara itu, pemimpin seperti tidak tahu dan tidak mau tahu gejolak dahsyat di akar rumput. Bangsa ini “bagaikan tinggal di kampung tak bertuan,” kata Buya Syafii Maarif.

Lepas Kendali

Ada dua respons berbeda yang diperlihatkan aparat keamanan kita terhadap berbagai persoalan dan gejolak di Tanah Air ini. Beberapa kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini telah mengusik rasa kemanusiaan kita yaitu ketika aparat keamanan kita, yang digaji dari pajak rakyat, cukup tega melakukan kekerasan brutal terhadap rakyatnya sendiri.
Brutalisme terhadap rakyat di Papua diikuti kekerasan di Mesuji, lalu diteruskan dengan kekejian yang sama di Bima. Puluhan nyawa rakyat dikorbankan. Ratusan dan bahkan ribuan lainnya hidup dalam ketakutan yang mencekam. Betapa hebatkah ancaman dari para petani dan rakyat jelata sehingga aparat perlu menggunakan peluru tajam untuk menghentikan mereka?
Meski kita tahu bahwa aparat keamanan pun manusia, tetapi dari rangkaian kekerasan yang sudah terjadi terlihat ada banalitas kekerasan aparat terhadap rakyatnya sendiri. Dialog digantikan dengan kekerasan! Rakyat pun menjadi ketakutan. Ironisnya, ketakutan itu bukan karena adanya ancaman bangsa asing, tetapi ketakutan terhadap aparat bangsanya sendiri.
Negara telah memunculkan dirinya bukan dalam posisi sebagai pembela rakyat, tetapi sebagai penghancur rakyat dan bangsanya sendiri. Yang menarik, ketiga kasus di atas memiliki kesamaan, yaitu tampaknya kekerasan itu terjadi karena aparat lebih membela kepentingan pemodal daripada membela hak-hak rakyat dan warga bangsa ini.
Kalau memang benar begitu, analisis yang pernah dikemukakan oleh Giddens benar bahwa pada zaman modern di mana kapitalisme makin merentangkan sayapnya ke segala penjuru, aparat dan negara akan lebih membela kepentingan kaum kapitalis dan pemodal karena kepentingan uang daripada membela kepentingan rakyatnya sendiri.
Pada sisi lain, masih banyak orang yang tidak percaya bahwa virus brutalitas dan kekerasan itu telah menjadi pandemi yang menjangkiti sebagian masyarakat kita. Masyarakat menjadi pelaku aktif kekerasan, baik yang atas nama agama maupun yang bukan atas nama agama.
Kekerasan antarkampus, antarsekolah, antarwarga kampung atau antarsuku makin ramai. Kekerasan atas nama agama terjadi di Cikeusik, Cikeuting, Lombok, Manislor, bahkan terhadap GKI Taman Yasmin, Bogor. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan betapa mandulnya hukum.
Pertanyaannya, di mana aparat ketika tindakan anarkistis itu berlangsung? Aparat keamanan ada, tetapi meresponsnya dengan cara yang janggal. Kali ini, oknum aparat seperti pengidap penyakit impotensi yang mengalami penyakit ketidakberdayaan.
Terjadilah politik pembiaran. Pelaku kekerasan bisa leluasa melakukan tindakan anarkistis terhadap sesama warga di depan batang hidung aparat keamanan. Tanpa takut, tanpa risih sedikit pun.
Kedua peristiwa tersebut menunjukkan adanya situasi lepas kendali. Anarkisme menjadi satu-satunya bahasa komunikasi. Hukum dan konstitusi diinjak-injak. Sebagian warga menjadi brutal. Aparat orderless! Bukan saja tidak tahu lagi mana yang benar, tetapi yang salah bisa dibenarkan, yang benar disalahkan.
Situasi ini tampak, salah satunya, dalam kasus GKI Taman Yasmin. Wali Kota Bogor yang jelas melanggar hukum karena tidak mematuhi hukum dibela aparat, sementara umat GKI Taman Yasmin yang hak beribadahnya dilindungi oleh hukum dan konstitusi melalui keputusan Pengadilan Tinggi Negeri dan Mahkaman Agung justru dilarang melaksanakan ibadah Minggu.
Kekacauan hukum menjadi kolektif ketika Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama terkesan mendukung Wali Kota Bogor. Giddens menyebut situasi di atas sebagai “Runaway World”, dunia yang berlarian tunggang langgang tanpa arah, kacau balau!
Dalam bukunya The Consequences of Modernity (1990), Giddens memakai metafor “Juggernaut” (sebuah truk besar) yang lepas kendali.
Situasi lepas kendali yang terjadi di tengah bangsa ini adalah seperti kegelapan yang memunculkan kekacauan.
Kita semua tidak boleh bersikap apatis, apalagi berputus asa menghadapi kekacauan ini. Apa yang kita butuhkan adalah membangun kembali solidaritas antarsesama. Bangunlah rasa saling percaya di antara warga dan ciptakan budaya politik yang egaliter dan emansipatoris yang mampu mengontrol kinerja aparat negara.
Negara boleh gagal, tetapi bangsa tidak boleh gagal. Kita harus bangkit dan mulai bekerja sama merangkai dan merekatkan kembali serpihan budaya kemanusiaan yang selama ini dicampakkan. Semoga!
*Penulis adalah pendeta di Gereja Kristen Indonesia. http://www.sinarharapan.co.id/content/read/merangkai-kembali-budaya-kemanusiaan/,31.12.2011 11:46

MENYOAL DAYA JELAJAH DI TANAH TERJAJAH

Menyoal Daya Jelajah Di Tanah Terjajah
Oleh : April Perlindungan

Ketika diminta berbagi pengetahuan oleh budayawan Kalimantan Tengah, Bung Kusni Sulang dalam bentuk tulisan. Jujur saya terkejut. Apalagi, tulisan itu bertema “konflik agraria” yang dialami masyarakat adat versus Perkebunan sawit. Keterkejutan itu didasari atas dua hal, pertama saya tidak memiliki pengalaman mumpuni soal isu agraria, kedua saya juga belum banyak mempelajari soal pengertian masyarakat adat itu sendiri. Selain itu, saya sering menulis bebas yang minim referensi, sangat terbatas dalam pembendaharaan kalimat atau kata.
Akhirnya dengan penuh rasa malu permintaan beliau saya sanggupi, tentu dengan segala kesalahan dan keterbatasan saya, yang tidak memiliki pengalaman menulis.
Karena Bung Kusni lahir di Kalimantan Tengah, salah satu provinsi terbesar dipulau Borneo, saya pun hanya bisa berbagi soal konflik agraria di negeri Tambun Bungai yang didominasi oleh masyarakat Dayak.
***
Tidak pernah bermimpi, bahwa ditahun 2010 saya harus tinggal di Kapuas, salah satu kabupaten di kalimantan tengah. Memandang hamparan gambut, sungai, danau, galam dan keindahan alam yang tidak bisa dilukiskan kata-kata. Pantas, jika tempat ini menjadi tempat mengadu nasib penduduk lain seperti jawa, sumatera, NTB dan Lampung. Tak lupa pula, Investor pun mulai membanjiri Tambun Bungai dengan segenap janji-janji kesejahteraan.
Mayoritas penduduk dihuni oleh suku Dayak, diantaranya Bakumpai, Ngaju, Banjar dan Manyan. Jumlahnya menurut BPS Kalteng tahun 2008 mencapai 2.131.693 jiwa.
Mereka hidup berkelompok dalam suatu kampung. Dengan adil dan lestari mereka kelola alam secara kolektif. Bersifat otonom dikembangkan aturan-aturan hukum serta sistem kelembagaan yang disesuaikan dengan keadaan sekitar, jauh sebelum sistem kerajaan dan negara ada.
Kemudian Noer Fauzi memperkuat pola kehidupan itu sebagai suatu persekutuan hidup. Dia menyebut, masyarakat adat terikat kepada teritorial tertentu, dan kesatuan wilayah teritorial ini lazim disebut “ hak ulayat masyarakat adat”, pengelolaan ulayat diatur oleh hukum hasil kesepakatan komunitas yang tinggal dalam persekutuan hidup tersebut.
Meski berbagai peraturan merujuk masyarakat adat sebagai pemilik sekaligus pengelola syah wilayah ulayat dan semua pihak harus mengakui keberdaan mereka, posisi mereka sejauh ini masih sangat rentan. Kerentanan itu timbul akibat wilayah kelolanya mengandung kekayaan alam luar biasa seperti minyak, emas, batubara, zircon, kayu, sawit.
Komoditas itu sangat berharga dipasar dunia. Berkah alam diwilayah ulayat ini menjadi kutukan ketika kaum pemodal tergiur melakukan eksploitasi diwilayah-wilayah itu.
Akibat kutukan sumber daya alam , beratus tahun masyarakat diperbudak oleh sistem kerajaan bercorak feodal, diperkuat dukungan kolonial yang berkepentingan terhadap sumber daya alam dengan cara meruntuhkan tatanan organisasi lokal.
Belanda misalnya, untuk menumpulkan tatanan lokal, mereka menerapkan dua sistem pemerintahan. Pertama membangun sistem pemerintahan langsung di bawah Belanda, kedua memberikan kewenangan kepada penguasa lokal untuk menjalankan sistem pemerintahan sendiri dalam penyelengaraan pemerintahan. Dengan catatan, penguasa lokal harus loyal terhadap kepentingan kolonial. Misalnya soal administrasi tanah dan komoditas harus tunduk terhadap intruksi Belanda.
Upaya pemerintah Belanda melakukan monopoli atas SDA , salah satunya dengan menempatkan utusan ( residen ) untuk mengawasi situasi desa. Residen di tunjuk langsung oleh kolonial. Seorang Residen telah diposisikan Belanda untuk membangun suatu lembaga administrasi di tingkat desa. Dengan adanya struktur pemerintahan baru bentukan pemerintah kolonial, mereka dengan mudah dapat memonopoli Sumber Daya Alam di wilayah tersebut. kemudian hal itu menjadi tonggak awal berdirinya dualisme pemerintahan ditingkat kampung.
Jika Kolonial menerapkan dualisme, maka pemerintahan Orde Baru melalui UU No.5/1979 tentang Desa, berupaya melakukan penyeragaman administrasi wilayah. Undang-undang tersebut dimanfaatkan pemerintah Orba untuk menjalin kerja sama dengan berabagai pihak menuju proses monopoli tanah. Akhirnya tatanan lokal porak poranda, berganti dengan tatanan baru yang momopolistik.
Atas hal tersebut, perlahan namun pasti, masyarakat kehilangan kontrol sumber daya alam diwilayahnya, mereka pun tidak lagi berdaulat terhadap ekonomi dan politik, yang kini tersisa hanya simbol-simbol adat belaka . Karena secara de facto,ulayat adat itu telah dikapling oleh kaum pemodal melalui kebijakan yang mengatasnamakan negara.
Masyarakat adat, berdasarkan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak masyarakat pribumi (UNDRIP), disebut sebagai indigenous people. Memilki arti sebagai sekelompok individu yang hidup berdasarkan asal-usul warisan leluhur mereka. Untuk Indonesia, berdasarkan catatan dalam buku Satu Pengakuan Yang Kami Tuntut (AMAN,2003) masyarakat adat juga disebut sebagai penduduk asli atau bangsa pribumi dengan penyebutan disesuaikan oleh masing-masing komunitas.
Sebelumnya, pengertian masyarakat adat ditujukan kepada masyarakat yang hanya menjalankan hukum-hukum adat diwilayahnya, namun pengertian itu diperluas, bahwa masyarakat adat tidak identik dengan “hukum” yang dijalankannya, tetapi harus dipandang secara menyeluruh termasuk keterikatan mereka dengan sumber daya alam.
Bila merujuk pengertian diatas, sangat jelas bahwa sebagain besar masyarakat di kalimantan tengah bisa disebut sebagai masyarakat adat. Terutama, jika dipandang dari keterikatan masyarakat dengan sumber daya alam disekitarnya.
Tentu, masyarakat adat kalimantan tengah mengalami perjuangan panjang untuk berdaulat diatas tanahnya sendiri. Mereka harus hadapi penjajahan dimasa Kerajaan/feodal, masa Kolonial Belanda hingga masa revolusi fisik.
Hal itu tercermin diawal berdirinya provinsi ini, berasal dari tiga Kabupaten Otonom, dari eks daerah Dayak Besar dan Swapraja Kotawaringin yang termasuk dalam wilayah Keresidenan Kalimantan Selatan. Ketiga Kabupaten otonom seperti Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin. Ketiga daerah kabupaten otonom ini merupakan daerah bawahan yang dibentuk berdasarkan hak-hak darurat yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan waktu.
Yakni melalui Surat Keputusan nomor 186/OPB/92/14 tanggal 14 Agustus 1950 tentang pembentukan daerah otonom tingkat Kabupaten dan Kota. Surat keputusan ini kemudian dikukuhkan dengan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 kemudian dijadikan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 dan mulai berlaku serta disyahkan pada 26 Juni 1959.
Proses panjang pembentukan daerah yang bersifat darurat itu menegaskan keinginan kuat masyarakat adat di kalteng untuk berdaulat diatas tanahnya sendiri. Setelah berabad-abad mereka mengalami masa kelam sebagai bangsa terjajah.
Setelah merdeka, bukan berarti dayak bebas dari Jajahan. Lahan-lahan di Provinsi Tambun Bungai ini ternyata telah dikapling oleh kaum pemodal. Hingga tahun 2011, menurut catatan Walhi kalteng, hampir 78,8 % tanah telah dikuasai investor Tambang, Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar, Hutan Tanaman Industri dan Hutan Konservasi.
Persentase itu kemungkinan besar bertambah, seiring dengan dikeluarkannya izin-izin baru yang didominasi di sektor tambang. Izin-izin baru itu dikemas dalam program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang mendapat dukungan penuh pemerintah pusat. Serta terkatung-katungnya proses penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ( RTRWP ), akibat tarik menarik kepentingan politik dan bisnis antara pengusaha dan birokrat.
Catatan tersebut membuat saya khawatir, terutama menyoal tipe investasi di provinsi ini masih rakus terhadap luasan tanah. Investasi masih dalam bentuk lama, yakni berbatas pada pengadaan bahan-bahan mentah dengan orientasi ekspor. Tiada beda dengan jaman VOC melakukan ekspor rempah-rempah yang dilakukan selama 350 tahun. Padahal, dengan sumber daya alam melimpah, seharusnya kalteng sudah memiliki industri yang mampu mengelola kekayaan alam itu dari hulu hingga hilir.
Kekahwatiran itu bertambah didasari fakta bahwa, investasi rakus lahan itu saat ini mencapai titik nadir, yakni mencapai 12.089.710 Ha. Padahal luas wilayah Kalteng hanya 15.356.700 Ha. Jadi, wilayah yang tersisa hanya berkisar 3 juta ha yang harus diperebutkan oleh penduduk sebanyak 2.131.693.
Ketimpangan penguasaan lahan dikhawatirkan semakin meningkat, akibat liberalisasi izin terhadap perkebunan besar terus dilakukan. Saat ini, sebanyak 347 Perusahaan Besar Swasta ( PBS ) sawit misalnya, telah mendapat lahan dengan luas 4.530. 000 Ha, konsesi pertambangan mendapat izin dengan luas mencapai 2.724.143 Ha, Hak Penguasaan Hutan ( HPH ) seluas 4.227.953.Ha, ditambah Hutan Tanaman Industri ( HTI ) mencapai 607.614 Ha.
Potensi Konflik Agraria
Melihat angka diatas, dengan memiliki wilayah administrative seluas 15.356.700 Ha, sementara jumlah penduduk di tahun 2008 sebanyak 2.131.693.
Bila di hitung dengan luas wilayah, maka kepadatan penduduk provinsi ini mencapai kisaran 14 jiwa per Kilo Meter persegi . Dengan demikian, kepadatan manusia untuk level provinsi di wilayah ini, setara dengan jumlah penduduk Kabupaten Garut di Pulau Jawa, lebih tepatnya Provinsi Jawa-Barat.
Dengan data tersebut sekilas kita mengira, tidak memungkinkan jika provinsi ini mengalami sengketa agraria, mengingat kepadatan penduduk berkisar 14 orang per Kilo Meter persegi. Artinya, setiap jiwa masih bisa mengelola lahan minimal lebih dari dua hektare. Mungkin dalam hitungan kita “ masih banyak lahan terbengkalai, tak mungkin ada masalah dengan tanah “.
Fakta berkata lain, telah terjadi 333 kasus sengketa agraria di Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 2008-2011 (Yayasan Petak Danum).
Mengapa bisa terjadi konflik ? toh setiap jiwa masih bisa mengelola lahan mimimal dua hektare ? mereka tidak masuk dalam kategori landless(petani tak bertanah) lho?.
Saya coba jawab pertanyaan itu dengan contoh petani karet di Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai-Kapuas. Mereka rata-rata memiliki lahan karet seluas dua hektare per kepala keluarga. Selama musim kemarau, mereka bisa menutupi kebutuhan hidup dari hasil penjualan getah karet. Namun ketika musim hujan tiba, getah karet mereka tidak bisa disadap. Kalaupun dipaksa, hasilnya tidak maksimal bahkan batang karet terancam mati.
Untuk memenuhi kebutuhan hidup dimusim hujan, mereka biasanya menanam padi ladang jenis geragai, mencari rotan dihutan, mencari kayu serta menjala ikan disungai.
Melihat cara bertahan hidup mereka yang bergantung kepada alam dan musim, saya berpendapat, bahwa masyarakat dayak di Mantangai atau diwilayah gambut tidak bisa sejahtera jika mengandalkan dua hektare kebun karet dan dua hektare ladang padi. Mencapai taraf sejahtera, mereka perlu porsi lebih dan leluasa untuk mengakses hutan disekitarnya.
Sebab demi memenuhi kebutuhan hidup, mereka memerlukan daya jelajah luas untuk mendapat rotan, gemor, ikan dan kayu. Kemudian saya sebut Daya Jelajah itu sebagai wilayah kelola masyarakat adat. Jangan lupa, daya jelajah itu berbeda dengan lahan yang mereka kelola sehari-hari seperti karet dan padi. Daya jelajah diartikan oleh penduduk setempat sebagai tempat berusaha bersama.
Intinya dengan paparan diatas, memandang potensi konflik agraria dikalteng, tidak bisa merujuk kepada kasus agraria ditempat lain, terutama kasus agraria di pulau jawa. Dikalteng, selain akibat perampasan tanah (landgrabing), konflik bisa dipicu akibat dibatasinya daya jelajah mereka.
Melihat potensi konflik agraria tersebut, semua pihak harus melakukan antisipasi dini. Apalagi lembaga nirlaba yang konsen terhadap hutan, Forest Watch , akhir-akhir ini mengeluarkan rilis, bahwa saat ini tiga juta hektar hutan di Kalimantan Tengah berpotensi hilang. Kondisi tersebut pasti terjadi jika Peraturan Presiden Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan tetap dilaksanakan. Karena Kalimantan Tengah saat ini menjadi propinsi dengan laju penebangan hutan tertinggi di Indonesia. Disebutkan, Sekitar dua juta hektar hutan telah hilang dalam kurun waktu 2000 hingga 2009.
laju kerusakan hutan timbul akibat maraknya pembukaan perkebunan sawit, disusul kemudian pertambangan.
Meski luas hutan Kalteng menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2011 mencapai sekitar 12,6 juta hektar. Dijelaskan juga kawasan hutan tersebut terdapat areal berhutan seluas delapan juta hektar lebih yang tersebar di kawasan hutan produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas , Hutan Produksi Konversi, kawasan Hutan Konservasi, dan kawasan Hutan Lindung. Namun angka itu perlu dipertanyakan, mengingat laju pembangunan perkebunan sawitakhir-akhir ini terjadi begitu masif.
Yang membuat prihatin, tingginya laju kerusakan hutan tersebut dipastikan berdampak terhadap kehidupan masyarakat adat setempat. Dimana seperti disebutkan oleh saya sebelumnya, delapan puluh persen kehidupan mereka masih bergantung kepada hutan. Jika matapencaharian terganggu, konflik sosial akibat ketimpangan penguasaan agraria dan tingginya laju kerusakan hutan pun tidak dapat dihindarkan.
Menangkap Peluang Dari Bawah

Tentu, upaya penyelesaian konflik agraria harus dilakukan oleh semua pihak. Namun pelaksanaanya tidak sekedar dalam bentuk seminar-seminar, lokakarya dan diskusi semata. Meskipun hal itu menjadi bagian penting, namun jika kita berkaca kepada pengalaman diwilayah lain, bahwa perjuangan lahan, sejatinya berada dilahan itu sendiri. Dan perjuangan dilahan itu erat kaitannya dengan penguasaan fisik, kondisi politik dan situasi kekuasaan yang mendukungnya.
Apalagi, bicara soal masalah agraria di kalimantan tengah, tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai politik dan kekuasaan. Sebab konflik agraria bisa diselesaikan, jika semua pihak termasuk orang yang paling berkuasa disuatu wilayah memiliki kemauan politik untuk melaksanakan reforma agraria. Terlebih, UU No 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Otda) telah memberi porsi lebih kepada daerah untuk menentukan kebijakan secara otonom.
Saat ini, kondisi pemerintah telah masuk jerat agenda ekonomi neoliberal yang memuja sistem pasar bebas. Hal itu merupakan potret muram bagi masa depan agenda reforma agraria. Karena pasar bebas, memiliki ideologi yang jauh dari rasa keadilan. Ideologi ini menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan pasar. Tanah yang seharusnya berfungsi budaya dan sosial, oleh ideologi neoliberalisme, tanah dipandang sebagai komoditas yang sejajar dengan komoditas lain, yakni sebuah aset yang layak untuk diperjualbelikan.
Terlepas dari keterjebakan itu,bicara soal kemauan politik, dengan segala kekurangan yang ada, sesungguhnya provinsi ini memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) no 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, walaupun diakui, teknis pelaksanaan di lapangan masih tumpang tindih. Terutama mengenai penerbitan surat untuk legalisasi pengelolaan tanah.
Pergub no 13/2009 itupun perlu di apresiasi sekaligus perlu dikritisi oleh berbagai pihak yang konsen terhadap persoalan agraria, terutama oleh masyarakat adat itu sendiri. Peluang-peluang yang ada dalam peraturan tersebut harus di gunakan secara maksimal untuk melindungi hak kelola adat atas Sumber Daya Alam. Bukan sebaliknya, setelah tanah dinyatakan legal (dengan versi masing-masing) kemudian semua pihak ramai-ramai menjual. Intinya, menurut saya, Pergub ini poisisnya menjadi penting terkait dengan liberalisasi investasi dalam wajah konservasi, perkebunan dan pertambangan. Jika dijalankan dengan benar, Pergub 13 tahun 2009 bisa menjadi benteng, namun bila disalahgunakan peraturan ini berubah sebagai gerbang utama masuknya kaum pemodal.
Selain pergub no 13/2009 yang bersifat lokal, masyarakat adat pun sesungguhnya memilki peluang di ranah internasional. Di bulan september tahun 2007, Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) melalu sidang majelis umum telah mendeklarasikan United Nations Declarations on The Rights of Indigieneous People ( UNDRIP ) untuk menyepakati dan menerima pengakuan tentanng hak masyarakat adat. Prinsip dari UNDRIP lebih mengemuka yaitu tentang Free, Prior, and Informed Consen, sebuah benteng masyarakat adat agar lebih berdaulat diwilayah kelolanya.
Tapi sekali lagi saya tegaskan, berbagai rujukan itu tidak berarti apa-apa, jika semua pihak, termasuk masyarakat adat itu sendiri tidak memiliki kemauan politik untuk melaksanakan reforma agraria.
Contoh kecil, ditahun 2010 Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang telah mengeluarkan instruksi pencabutan izin PBS. kemudian di tindaklanjuti dengan keputusan Bupati Kapuas nomor : 153 / Disbunhut / tahun 2010 tentang pencabutan izin pembukaan lahan perusahaan Perkebunan Besar Swasta ( PBS ) dan Koperasi di Kabupaten Kapuas. Perusahaan PBS yang telah dicabut izinnya meliputi PT. Dwie Warna Karya (5000 ha), P.T Kalimantan Ria Sejahtera (8.500 ha), P.T Warna Catur Jaya Utama (5000 ha), P.T Kapuas Maju Jaya (10.929 ha), P.T Agro Subur Permai (2.100 ha), P.T Kahayan Agro Lestari, P.T Rezeki Alam Semesta ( 9.500 ha), P.T Sakti Mait Jayalangit (5000 ha), P.T Fajar Mas Indah Platantions (1000 ha), P.T Sapalar Jaya Kartika (2.500 ha), P.T Hijau Pertiwi Indah Platantions (2000 ha).
Status areal PBS diatas batal demi hukum. Hal lain, berdasarkan hasil dialog masyarakat Desa Katimpun, Kaladan, Mantangai Hulu, Katunjung dan Tumbang Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada tanggal 18 oktober 2011 lalu di kantor kemenhut, Jakarta. Zulkifli Hasan menyatakan, masyarakat berhak menduduki lahan-lahan sawit tanpa izin. Kemudian ia jelaskan soal lahan gambut yang tidak bisa dialihfungsikan untuk komoditas lain.
Ketika sejumlah izin PBS dicabut, areal gambut dinyatakan tidak bisa dialihfungsikan. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa aparat tidak bertindak? Dan rakyatpun tidak bergerak ? karena setahu saya, hanya disebagian kecil daerah, ada masyarakat yang melakukan gerakan reclaiming, itupun sifat gerakannya masih sporadis. Anehnya, inisitaif-inisiatif rakyat dibeberapa wilayah itu pun tidak mendapat sambutan hangat, baik oleh pemerintah yang katanya sangat pro terhadap masyarakat adat, maupun oleh organisasi non pemerintah yang konsen terhadap masyarakat adat.
Pertanyaan itu bisa mengandung arti, bahwa gerakan reforma agraria di kalimantan tengah dalam kondisi stagnan. Apalagi, jika merujuk pendapat pakar reforma agraria, Gunawan Wiradi dalam tulisannya Reforma Agraria by Leverege, stagnannya pelaksanaan reforma agraria terjadi akibat birokrasi yang masih didominasi elite bisnis. Kemudian dalam kondisi tersebut, rakyat tidak bisa menunggu penguasa bermurah hati melakukan perombakan struktur agraria. Apalagi hanya bermodalkan seperangkat peraturan atau MoU. Namun, perombakan itu bisa dilakukan dengan cara memperluas gerakan masyarakat sipil.
Seperti yang sering saya kemukakan, bahwa pada hakikatnya masyarakat adat itu adalah kaum tani yang hidupnya bergantung kepada tanah, maka masyarakat adat harus mengakui diri senagai kaum tani. Mereka harus bergabung dengan masyarakat sipil lain untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan.
Yang dimaksud gerakan sipil masif itu gerakan mendongkrak. Yakni merubah sistem dari level terendah. Memajukan, membantu, mengapresiasi kerja-kerja akar rumput dengan cara menurunkan gagasan langit itu agar dimengerti kelas akar rumput. Cara menurunkan gagasan dari langit ke bumi itu bukan mencetak seribu poster, menggalang seminar, atau memperbanyak jaringan milis. Namun gagasan itu akan dicerna dengan upaya melakukan pendidikan dikampung-kampung, membantu rakyat terlibat dalam demokratisasi desa, memperkuat organisasi rakyat, juga membantu merebut kepemimpinan politik ditiap level.
Dan perlu diingat, bahwa perjuangan reforma agraria sejati itu bukan hanya berbentuk redistribusi lahan (pembagian sertifikat/ SKTA).Perombakan struktur agraria, mesti sejalan dengan penguatan modal serta peningkatan keterampilan kaum tani/ masyarakat adat. Hal itu dapat dimulai dari struktur yang paling bawah, yakni pedesaan. Salah satu langkah, berupaya mendorong proses demokratisasi desa, dengan cara memajukan kader-kader kaum tani/masyarakat adat agar berani tampil memimpin . Tentu proses itu dilakukan setelah mereka tersebut diuji dalam proses pengorganisasian dan berhasil menghimpun kekuatan massa. Dan yang paling utama mereka harus tetap memilki prinsip setia digaris massa.
Kenapa hal itu perlu dilakukan ? sebagai negara agraris, bahkan tidak agraris sekalipun, menuju rakyat yang berdaulat, harus diawali dengan perombakan struktur agraria. Pengertian agraria disini bukan sebatas lahan pertanian ( kulit Bumi ) dan petani, namun persoalan agraria adalah persoalan laut, udara, gunung, sungai danau, hutan dan berbagai kekayaan alam yang terkandung didalam dan luar perut bumi.
Sungguh sesat pikir jika sebagian besar orang beranggapan, bahwa perjuangan agraria adalah perjuangan milik petani semata, perjuangan demi mendapat sertifikat tanah . Karena agraria, masih menurut Gunawan Wiradi, berasal dari bahasa latin “ager”, sama artinya dengan “pedusunan/ wilayah”. Didalam wilayah dusun, tidak hanya terdapat lahan pertanian dan petani, pedusunan itu meliputi gunung, laut, tambang, sungai dan bahan mineral lain yang dikelola oleh masing-masing pelaku.
Selain itu ,dalam konstitusi negara kita, ayat 1-5 pasal satu UUPA 1960, bahwa agraria meliputi permukaan bumi, dibawah tubuh bumi, air dan yang berada dibawah air, serta ruang angkasa.
Artinya, istilah sumber daya alam, lingkungan hidup, tata ruang, energi, hutan, tambang, adalah istilah baru untuk unsur-unsur lama yang tercantum dalam UUPA 1960. Untuk itu, Undang-Undang sektoral harus tunduk terhadap Undang-Undang Pokok, yakni Undang-Undang Pokok Agararia(Noer Fauzi).
Jadi sekali lagi, persoalan agraria bukan hanya persoalan petani dan pertanian, melainkan persoalan semua pihak yang berkepentingan terhadap bumi, air dan segenap kekayaan yang terkandung didalamnya. Dan pihak yangberkepentingan tersebut wajib bekerja, berfikir, bertindak untuk melakukan perombakan struktur agraria atau dikenal dengan istilah gerakan reforma agraria.
Langkah melakukan perombakan struktur, pekerjaan utamanya bukanlah menambal sulam kebijakan Undang-Undang sektoral melalui advokasi kasus. Tapi bagaimana cara mencari jalan terang untuk memperkuat dan mengembalikan fungsi Undang-Undang Pokok yang menaungi UU sektoral tadi. Hal itu merupakan agenda khsusus yang harus dilakukan dengan khusuk dalam langkah advokasi.
Bahkan, strategi itu tak perlu lagi dibuat kotak, bahwa saya ahli disektor tambang, si B ahli disektor lingkungan hidup, si C ahli pertanian, Si D ahli adat. Kotak itu akan menjadi bulat, jika semua aktor memahami kondisi agraria secara utuh.
Jadi menurut hemat saya, upaya mendongkrak dari bawah mesti secepatnya dilakukan oleh rakyat kalimantan tengah. Berbagai pihak harus terus berupaya menyelenggarakan pendidikan serta membangun organisasi rakyat di tiap kampung. Jika hal itu tidak dilakukan, status Dayak tetap sebagai masyarakat terjajah dan mereka tak lagi memiliki daya jelajah. Jika dayak kehilangan tanah dan daya jelajah, yang tersisa dari dayak hanya simbol-simbol belaka, dikenang dan dipuja ketika melakukan ritual saja, dilakukan untuk menghibur diri atas kekalahan dan kekalahan, karena kesakralan telah berpindah kepada sang penjajah.[]

MENULIS UNTUK MERDEKA

Menulis untuk Merdeka

Oleh: Vilisya Bening Hasibuan.
Writing is like prostitution. First you do it for love, and then for a few close friends, and then for money. Begitu bunyi salah satu petikan dari seorang seniman Prancis, Moliere (1622-1673). Sebagai seorang penulis pemula, saya tertarik untuk mengembangkan kutipan ini. “Melakukannya untuk cinta, kemudian teman dekat lalu uang.” Jika dilirik dari segi kata memang terlihat sedikit kasar, tetapi bukankah begitu realitanya.
Mungkin kita sering mendengar ungkapan, menulislah dengan hati dan semacamnya. Namun lambut laun yang dikatakan cinta, terkadang juga bisa diakhiri dengan uang. Pernah sewaktu-waktu penulis berpikir, apa tujuan dari menulis sebenarnya.? Apakah ia hanya sebuah pelengkap keterampilan belaka atau hanya sekedar goresan pena yang tidak berarti apa-apa.?
Kemudian penulis membuka kembali memoar lama. Sebuah puisi karya Widji Thukul seorang aktivis buruh orde baru, yang sampai kini tidak diketahui keberadaannya. Tulisannya begitu menyentuh, bebas seperti tidak ada sekat-sekat pembatas. Pada zaman itu memang sulit sekali bagi seseorang untuk beraspirasi lantang, mungkin hanya pena dan kertas yang mampu berbicara. Ia pun menuangkan segala kegundahannya dengan menuliskan keluh kesah serta keinginannya dalam bait-bait puisi.
Lalu siapa yang tidak mengenal Soe Hok Gie, yang menjadikan tulisan sebagai senjata untuk melawan apa yang ia katakan dengan tirani. Bahkan tulisannya yang tajam itu tidak pernah surut dalam media-media ketika itu. Penulis merasa semua orang punya hak untuk menggambarkan segala macam bentuk pikiran dalam dirinya. Semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam beraspirasi ataupun mengkritisi. Namun yang menjadi persoalan kini, jika semua segala bentuk kebebasan itu terbelenggu dalam seni merangkai kata.

Semua kian terasa samar tatkala saat menulis bukan lagi menjadi wujud kemerdekaan diri. Para penulis pun seakan dibatasi oleh dinding-dinding tebal. Saat media yang seharusnya mampu menjadi wadah tidak berpihak lagi bagi para penulis
Penulis teringat dengan salah satu quote dari Seno Gumira Ajidarma “Menulis adalah suatu cara untuk bicara, suatu cara untuk berkata, suatu cara untuk menyapa, suatu cara untuk menyentuh seseorang yang lain entah di mana. Cara itulah yang bermacam-macam dan di sanalah harga kreativitas ditimbang-timbang.” Seperti yang diungkapkan Seno, semua orang punya harga kreativitas yang berbeda, punya gaya penulisan yang berbeda-beda pula dan dengan menulislah semua itu tergali.
Menurut Howard dan Barton (dalam Indriati, 2006:34), menulis adalah kegiatan simbolik yang membuahkan makna, bagaikan kegiatan di atas pentas untuk menyampaikan makna kepada orang lain, dan cara untuk mengekspresikan diri dan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dari pengertian yang dipaparkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa menulis adalah sebuah keterampilan yang bisa dimiliki oleh siapa saja tidak mengenal kaya atau miskin, pejabat ataupun rakyat biasa, asalkan ia mampu mengenal setiap kata yang dirangkai oleh huruf-huruf bermakna.
Peran Media

Tentu ini tidak luput dari peranan sebuah media kini. Sayangnya komersialisasi terlihat begitu nyata, saat para pemilik media memegang kendali penuh. Penulis tidak menampik bahwa media massa di Indonesia tidak terlepas dari kepemilikan oleh segelintir orang, yang tanpa disadari memiliki pengaruh besar dalam arah pemberitaan maupun kepenulisannya masing-masing. Contoh saja para penulis artikel atau opini di media massa, terkadang mau tidak mau, agar tulisan mereka diterbitkan mereka harus menyesuaikan gaya penulisan serta tema yang sudah disuguhkan.
Media sebagai wadah dalam wujud pengekspresian itu mulai lari dari tujuan, tergerus oleh persaingan yang semakin tajam. Era industrialisasi dan kapitalisasi pada media menjadi hambatan saat menulis bukan lagi wujud ekspresi kemerdekaan, melainkan wujud lain kepentingan. Lalu apakah masih bisa dikatakan bahwa menulis adalah wujud lain dalam memerdekakan diri ?
Padahal sudah terlihat jelas, media memiliki peranan penting dalam membantu masyarakat untuk berekspresi maupun beraspirasi melalui tulisan. Yang terjadi kini media pun seakan hanyut oleh euforia laba dan rugi, citra baik dan buruk. Maka jangan salah jika banyak berbagai pihak memanfaatkan media dalam pencitraan. Media seharusnya mampu menggali keterampilan itu, bukan sekedar menggali persaingan dalam bisnis semata.
Ketika uang bisa membeli apa saja, harga dari sebuah tulisan pun terasa tak bernilai lagi ketika semua itu sudah bercampur dengan komersialisasi. Hak memerdekakan diripun kembali terenggut. Media-media yang diharapkan mampu menjadi wadah nyatanya tak selalu demikian. Media sudah sebaiknya menjadi jembatan bagi jiwa-jiwa yang terkekang bukan malah ikut-ikutan mengekang. Apa artinya kebebasan pers itu kini, jika ia hanya dijadikan alat kepentingan oleh berbagai pihak.

Matrealisme dalam Menulis

Mungkin inilah bukti nyata yang disebut-sebut oleh Moliere dalam kutipannya “and then for money.” Tanpa disadari sifat matrealisme juga akhirnya mulai dianut oleh para penulis. Bagaimana tidak, saat uang menjadi tujuan utama bagi para penulis. Saat penulis lupa tujuan awal mereka, untuk apa sebenarnya mereka menulis. Bahkan kini untuk menulis saja perlu banyak perjuangan dalam memilah-milah kata, materi maupun tema. Seharusnya mereka yang menulis tidak perlu terbebani dengan apa yang mereka tulis. Mereka seharusnya merdeka.

Penulis tidak bermaksud menyalahkan hal tersebut, karena bagaimana pun terlalu munafik untuk tidak berbicara uang pada dewasa kini. Dan tidak dapat disalahkan sepenuhnya, karena semua itu sudah menjadi hak masing-masing pribadi. Yang diharapkan kini sifat matrealisme itu tidak mempengaruhi dalam mengekspresikan kata-kata, yang lahir dalam jiwa serta pikiran mereka. Jangan hanya sekedar asal nampang dapat duit lalu tidak dapat mempertanggung jawabkan apa yang dituliskan. Menulis haruslah independent sebab itulah yang menandakan bahwa kita merdeka, bukan terkekang.***

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMSU dan aktif di Pers Mahasiswa Teropong UMSU/Koran kampus Teropong

http://www.analisadaily.com/news/read/2013/03/01/111259/menulis_untuk_merdeka/#.UTByXlebJlk

Menulis untuk Membiasakan Berpikir Runtut dan Jernih?

Oleh Hernowo

in:dikbud@yahoogroups.com , Tuesday, 12 June 2012, 17:14

”Menulis itu melatih kita berpikir logis. Menulis juga membuat kita terbiasa menyampaikan isi pikiran dengan jernih, runtut,” ujar Gus Solah (K.H. SALAHUDDIN WAHID) sebagaimana dimuat harian Kompas edisi Selasa 12 Juni 2012.

Kata-kata bagus tersebut, selain saya pajang di status Facebook saya pada hari Selasa siang, 12 Juni 2012, juga saya berikan (sebarkan) kepada anak-anak saya lewat SMS. Sebagai seorang ayah dari keempat anak-anak saya, saya tak lelah-lelahnya mengingatkan mereka untuk senantiasa mau dan mampu berlatih menulis. Bukan menulis untuk membuat karya tulis ilmiah atau menulis yang sulit-sulit, melainkan saya ingin anak-anak saya dapat melatih pikiran miliknya (lewat menulis) sebagai sebuah kesenangan sebagaimana kesenangan mereka menonton film atau mendengarkan musik.

Biasanya, anak-anak saya memprotes saya apabila saya mengatakan bahwa menulis dapat dilakukan dengan rasa senang atau dijadikan sebuah kesenangan. Saya pun bisa memahaminya karena anak-anak saya itu baru punya kesempatan menulis apabila mereka berada di sekolah. Dan menjalankan kegiatan menulis di sekolah—sebagaimana dahulu juga sempat saya alami selama belasan tahun—adalah menulis yang penuh tekanan, gampang membuat frustrasi, dan benar-benar sangat tidak menyenangkan. Bahkan, kadang-kadang, kegiatan menulis di sekolah itu—meski sangat penting—bagaikan sebuah siksaan yang sulit dilukiskan kepedihannya.

Saya baru dapat mengubah paradigma menulis yang tidak menyenangkan itu ketika usia saya melewati angka 40—begitu lama ya? Anak-anak saya pada saat ini usianya mungkin baru separuh usia saya ketika saya mengalami perubahan paradigma. Anak sulung saya pun baru berusia 27 tahun. Apabila diukur dengan usia saya ketika saya berhasil mengubah paradigma menulis saya, anak sulung saya masih perlu waktu sekitar 13 tahun lagi. Itu pun kalau dia menemukan sebuah momentum. Apalagi untuk anak saya yang bungsu yang masih duduk di kelas 2 SMA. Namun, mengubah paradigma—meskipun sangat sulit—tetap dapat dilakukan pada usia berapa saja dan kapan saja.

Saya bersyukur menemukan kata-kata Gus Solah sebagaimana saya kutip di atas. Siapa tahu, kata-kata Gus Solah dapat membantu anak-anak saya mengubah paradigma menulisnya secara lebih baik. Ketika mengirimkan SMS kepada anak-anak saya, ada tambahan penting pada SMS saya: ”Ini yang ngomong bukan papa lho. Ini yang ngomong adiknya Gus Dur. Lagian, Gus Solah ini juga lulusan ITB jurusan arsitektur.” Saya berharap, anak-anak saya lebih memperhatikan omongan orang lain ketimbang omongan saya. Salah satu manfaat terbesar menulis yang saya rasakan adalah manfaat sebagaimana dikatakan Gus Solah.

Bagaimana respons anak-anak saya? Apakah mereka kemudian mengamini apa yang dikatakan oleh Gus Solah? Apakah kemudian juga terjadi diskusi menarik antara saya dan anak-anak saya. Apakah paradigma menulis mereka menjadi berubah ke arah yang lebih baik? Hingga tulisan ini saya buat—sekitar lima jam setelah saya megirimkan SMS saya itu—belum ada respons dari anak-anak saya. Saya tentu tidak ambil pusing. Saya hanya ingin berbagi sesuatu yang penting dan berharga kepada anak-anak saya. Apabila mereka tak tergerak pada saat ini, semoga kata-kata tersebut akan menggerakkan mereka pada suatu saat nanti.

Saya yakin sekali bahwa ketika Gus Solah mengeluarkan kata-kata itu, beliau tentu ada keinginan yang besar—katakanlah keinginan yang mulia. Sebelum Kompas mengutip kata-kata Gus Solah—sebagaimana saya kutip di atas—ada pernyataan penting Gus Solah sebelumnya. Pernyataan penting Gus Solah itu berbunyi demikian, ”Kalau santri cuma pandai bicara, itu sudah biasa. Tapi, coba menulis? Belum tentu semua santri bisa. Saya berharap santri pun pandai menulis, tak cuma jago omong.” Ada kemuliaan ’kan di dalam kata-kata Gus Solah yang saya sebarkan juga kepada anak-anak saya itu? Alhamdulillah.[]

MENJADI BANGSA BERMARTABAT

Menjadi Bangsa Bermartabat

Oleh: Gama Lielo.

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/11/03/85252/menjadi_bangsa_bermartabat/#.UJUhPYaaHBo

Baru-baru ini lembaga riset nirlaba Freedom House di Amerika Serikat menilai kualitas demokrasi kita tergolong rendah. Lemahnya penegakan hukum dan jaminan kebebasan sipil, kepemilikan media yang berpusat pada segelintir elite, maraknya korupsi antara lain menjadi penyebab rapor demokrasi kita melorot. Indonesia masuk di jajaran 35 negara yang sedang berada dalam persimpangan jalan bersama Vietnam, Malaysia, Myanmar dan Kamboja. Padahal di bulan Juni lalu posisi Indonesia pun memburuk dalam Indeks Negara Gagal 2012 yang dikaji The Fund of Peace di AS. Dan di awal bulan September, posisi Indonesia juga melorot dalam Indeks daya Saing Global yang dirilis Forum Ekonomi Dunia (Tajuk Kompas, 21/9/2012).

Intinya, hasil kajian oleh tiga lembaga di atas sama-sama menyorot tentang lemahnya komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kemiskinan, pengangguran, pembangunan infrastruktur, kekerasan terhadap minoritas agama termasuk penurunan kebebasan pers. Praktis, di 14 tahun reformasi, Indonesia belum mampu mencetak kemajuan demokrasi yang signifikan. Prosedur demokrasi berupa pemilu tiga kali, liberalisasi partai, penyelenggaraan otonomi daerah, reformasi birokrasi dan penataan institusi keamanan yang demokratis dari tingkat pusat hingga daerah ternyata belum memberikan potitioning yang jelas ke mana arah demokrasi kita kelak berlabuh.

Sebagai refleksi, hal mendesak yang perlu dilakukan ke depannya ialah bagaimana memperkuat kultur dan sistem berdemokrasi sebagai ideologi bersama sehingga mampu menghasilkan kepatuhan, tanggung jawab dan manfaat bersama bagi seluruh warga bangsa dalam menuntaskan berbagai persoalan yang ada. Dengan kata lain perlu ada pembumian demokrasi yang lebih populis baik di dalam instalasi pemerintahan maupun di komunitas masyarakat.

Demokrasi Konstitusional
Pengertian mula-mula demokrasi sejatinya ideologi yang hidup lewat perubahan eksistensial kehidupan berbangsa berbasis realitas. Larry Diamond (2000) bahkan menyarankan dalam mengimplementasikan demokrasi diperlukan keyakinan adanya nilai ideologis (bukan keyakinan monetisme) yang “memaksa” masyarakat tunduk pada nilai konservatisme. Maka, demokrasi konstitusional bisa dikatakan merupakan konsep paling tepat untuk merumuskan visi politik negara, kepemimpinan dan kepentingan rakyat. Menurut Encyclopedia Britanica, konstitusi adalah kodifikasi peraturan-peraturan dasar suatu negara yang menetapkan bentuk kekuasaan negara, sistem pemerintahan maupun hak dan kewajiban warga negara.

Konsep ini memposisikan rakyat sebagai objek utama evidensi demokrasi konstitusional, terutama sejak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan UUD 1945 sebagai groundwet Negara Republik Indonesia, yang antara lain berisi filosofi berdirinya RI. Prinsip dan nilai tersebutlah yang menjadi lanskap perjalanan cita-cita pemerintahan dalam menegakkan konstitusi yang dinamis dan selaras dengan tantangan, kebutuhan bangsa dan negara demi terhindar dari berbagai krisis politik sistemik kebangsaan.

Tahun 2002, kita sempat mengalami krisis konstitusi melalui kelahiran UUD baru yang berbeda rohnya dengan UUD 1945 karena kita memiliki dua konstitusi, yakni UUD 1945 yang belum pernah dibatalkan dan UUD 2002 yang dihasilkan MPR 1999-2004. UUD ini secara material bertentangan dengan UUD 1945 terutama dalam Pasal (2), “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Sedangkan Pasal 3 (1) menetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang. Namun, pengubahan UU ini secara legalitas tidak dijalankan menurut prosedur perubahan konstitusi melalui Ketetapan MPR dan disetujui 2/3 anggota MPR yang hadir. Dengan kata lain, hak dan kepentingan rakyat terilienasi oleh prosedural ketatanegaraan yang menyimpang dari staats fundamental norms – yakni, UUD 1945.

Menurut Roger D Congleton and Birgitta Swedenborg (2006) dalam bukunya Democratic Constitutional Design and Public Policy, tantangan paling substansial mewujudkan demokrasi konstitusional terletak pada konteks dan upaya kepemimpinan melahirkan bukti-bukti kebijakan publik (evidence public policy) yang rasional dan melindungi seluruh kepentingan azasi rakyat. Kebijakan yang ekspektatif-humanis dan berpihak pada rakyat ini membutuhkan dukungan moral publik dan investasi nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan secara melembaga, ideal dan progresif yang terbuka untuk diawasi oleh publik.
Kedaulatan Rakyat
Proses ketekunan bereksperimen dalam membumikan konsep demokrasi dan kepemimpinan yang selaras kebutuhan zaman ini menentukan elevasi negara untuk mampu keluar dari berbagai problemnya baik itu kemiskinan, pengangguran, penyediaan kebutuhan publik dan sebagainya. Bahwa apakah negara tersebut sudah on the track (di jalur benar) dalam menjalankan amanat konstitusionalnya, atau justru off-track, slow (lamban) bahkan off-track regress (mundur) sangat tergantung sejauh mana elit-elit bangsa mampu menderivasikan nilai-nilai filosofi keindonesiaan dalam tatanan kerja kekuasaan kesehariannya (politic day to day) secara bermutu.

Sebab, demokrasi konstitusional selalu mengandaikan terbangunnya kedaulatan rakyat yang tersusun rapi dalam spirit altruisme. Itulah kenapa Hugo Zhaves dari Venezuela berpidato: “kita tak ingin menjadi negara yang menindas hak hidup buruh dan anak serta melukai martabat manusia, menjadi negara yang hanya berpikir menaikkan pendapatan, kita mesti menjadi negara yang memprioritaskan kehidupan rakyat.”

Hal yang sama dikatakan Evo Morales dari Bolivia bahwa, “kita harus menjadi negeri bermartabat, negeri di mana rakyatnya yang miskin dilindungi, dihargai dan dimuliakan.” (Indiahono, 2008). Merujuk Monavarrian (2002), ada dua prinsip mewujudkan kepemimpinan yang demikian, yakni mampu melakukan yang terbaik (ability to do things better) dan melakukan sesuatu yang ‘berbeda’ (ability to do things difference).

Yang terbaik, mengandung pengertian bahwa dedikasi sikap dan orientasi kepemimpinan yang altruistik, rela mengorbankan kepentingan diri untuk kebaikan rakyat. Sedangkan yang ‘berbeda’ menyangkut bagaimana menemukan solusi problem rakyatnya dengan cara pandang kepemimpinan dan metode, langkah-langkah nyata yang baru, sambil tetap memperjuangkan dan memelihara keyakinan kolektif bahwa keteguhan kita pada jalur demokrasi konstitusional saat ini, pada saatnya akan membawa serta kita pada level bangsa yang bermartabat.***

Penulis adalah Alumnus FH UGM

MENOLAK MENJADI INDONESIA

Menolak Menjadi Indonesia

Oleh Teuku Kemal Fasya
Beberapa waktu lalu ketika melakukan penelitian di Natuna dan Anambas—kabupaten pemekaran dari Natuna, saya menemukan banyak hal baik yang mungkin tidak ditemukan di dalam budaya kita pada umumnya.
Kedua kabupaten kaya minyak dan gas (migas) ini, yang sebelumnya disebut ”Pulau Tujuh”, hidup dalam keragaman yang sangat tinggi. Meskipun etnis Melayu adalah mayoritas, tetapi tidak menjadi etnis dominan dan manipulatif. Etnis lain, seperti Minang, Siak, Kampar, Bugis, Jawa, Batak, dan China, dapat hidup rukun-damai. Mereka saling bekerja sama dalam aspek kehidupan yang luas. Agama di wilayah ini bukan hanya enam (orang masih melupakan Konghucu sebagai agama resmi sejak era Abdurrahman Wahid), tetapi bisa tujuh atau delapan.
Masyarakat asli (indigenous people) Anambas bukanlah suku Melayu, melainkan suku Laut yang tinggal di Air Sena dan Air Asuk, Pulau Siantan. Sampai hari ini sebagian besar suku Laut masih hidup dengan agama lokal. Mereka tidak dianggap aneh oleh Melayu Muslim. Ada yang berpindah menjadi Katolik, Buddha atau Islam, tetapi tidak berdasarkan politik islamisasi atau kristenisasi. Mereka memilih agama baru dengan alasan-alasan yang sangat personal.
Ketika saya menanyakan kepada tokoh-tokoh lokal tentang sejarah konflik wilayah ini, mereka sulit sekali mengingatnya. Hampir seumur hidup mereka tidak pernah ada sejarah konflik berbasis agama dan etnis. Etnis China tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif, bahkan banyak yang duduk di pemerintahan dan politik.
Muhammad Jamil, tokoh politik Natuna keturunan Aceh yang telah berada Bunguran (Natuna) sejak 1965 ketika Orde Lama melancarkan agresi anti-Malaysia, mengatakan, daerah ini bebas dari segala pengaruh buruk Jakarta. Fenomena pembantaian pengikut PKI pada 1965 atau perampasan dan pemerkosaan etnis China pada 1998 tidak pernah jadi realitas di daerah ini.
Meski secara kultural NU, tak ada representasi politik dominan. Ada 11 partai yang mendapatkan kursi di DPRD Natuna dan 13 partai di Anambas, sebagian besar partai politik berhaluan nasionalis. Momen elektoral, seperti pilkada, pun tidak pernah bergumuruh dan luruh oleh kekerasan. ”Natuna dan Anambas bebas dari darah politik dan permusuhan yang kerap ditemukan di Pulau Jawa,” kata Jamil.
Definisi politis
Persis ungkapan ikonik Natuna: inilah ”mutiara terpendam dari utara” Indonesia. Mungkin tak ada elite Jakarta yang sudi ke daerah ini jika ia tak memiliki potensi mineral berlimpah. Daerah ini mungkin terlepas begitu saja ke tangan Vietnam atau Malaysia jika ia miskin. Namun, tokoh nasional, seperti Mohammad Hatta, pernah menjejakkan kakinya ke Natuna, bahkan ketika belum mengetahui potensi alamnya pada pertengahan 1950-an. Padahal, ada banyak hal positif yang bisa dipelajari dari daerah ini dan bisa disumbangkan untuk Indonesia yang lebih luas.
Saat ini politik Indonesia diingat bersemangatkan Hobbesianism. Demokrasi Indonesia diterjemahkan sebagai praktik menyebar fitnah dan mekanisme kompleks untuk menguntungkan diri sendiri dan perkauman. Tidak ada harmoni dan kerukunan kecuali di ujung retorika. Tidak ada ketulusan atas perbedaan karena perbedaan bisa merusak iman dan mengganggu eksistensi kelompok dan golongan.
Wacana seperti ini tidak bisa dikatakan kesalahan seluruh rakyat Indonesia. Kekaburan memaknai Indonesia ini sesungguhnya hanya disebabkan beberapa kesalahan. Kesalahan pertama karena sebagian besar penelitian dan penulisan Indonesia dikonstruksikan melalui lensa miopik. Bukan hanya sarjana asing, cendekiawan pribumi pun sering latah menyebutkan praktik dan budaya politik ”pusat” adalah representasi Indonesia. Penelitian tentang dinamika politik Indonesia hanya bertemu narasumber di Jakarta, paling luas Jawa.
Kesalahan kedua adalah narasi. Narasi ”negara” lebih menawan untuk dibaca dan dimaknai, tetapi secara bersamaan narasi masyarakat, apalagi masyarakat sipil, dianggap kurang seksi untuk dibaca. Akhirnya penyebutan tentang Indonesia adalah yang berhubungan dengan ”serba negara”. Belum lagi penyebutan Indonesia yang memermanenkan limitasi temporer dan spasial, yaitu rezim yang sedang berkuasa (Simon Philpott, Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarianism and Identity, 2000).
Kesalahan ketiga karena pencampuran hal-hal ilmiah dan politik mengaburkan mana yang disebut fakta dan opini, mana yang bisa disebut ketepatan dan mana yang bersifat berlebih-lebihan, generalisasi, dan penyederhanaan. Ini bisa dilihat dari wacana para politikus, demagog, fundamentalis, oportunis, dan lain-lain, yang sifatnya elitis. Mereka membangun teori serba suram tentang Indonesia. Padahal, Indonesia yang diteoretisasikan itu tak lebih luas dari pikiran, tempat tinggal, dan lingkungannya.
Rivalitas di Senayan (baca: DPR) dengan mudah disebut rivalitas antaranak bangsa. Kekacauan di Jakarta yang kemudian menyebar melalui media arus utama sedikit banyak langsung dipotretkan sebagai Indonesia, padahal—jika pun semua penduduk Jakarta buruk—tidak sampai 5 persen penduduk Nusantara.
Anti-Jakarta?
Apa yang sebenarnya berlaku dalam wacana poskolonial bisa juga digunakan untuk mendefinisikan Indonesia versi baru. Wajah buruk demokrasi hari ini disebabkan elite-elite (Jakarta atau pengikut Jakarta) yang minim semangat kebangsaan, anti- keberagaman, pikiran taklid, dan serakah berada di tengah kekuasaan. Sebagian keburukan itu pun mengalir ke daerah-daerah. Akan tetapi, tidak semua terkena dampaknya. Ada daerah-daerah yang sama sekali tidak mengikuti langgam Jakarta.
Saat ini politik nasional dipenuhi praktik serba fitnah, jegal, dan korup, tetapi ada juga daerah-daerah yang tak suka—baik secara esensial maupun instrumental—budaya itu. Kalau kini ”Indonesia” dikacaukan oleh praktik kekerasan atas nama kesucian agama, kepentingan mayoritas, dan arogansi tempatan, masih ada ”Indonesia-indonesia” kecil yang mentradisikan sebaliknya. Andaikata muncul opini ”keniscayaan Indonesia harus menjadi negara agama”, siapa pula yang mengklaim itu sebagai keniscayaan?
Jika ada yang mengatakan dulu politik lokal dimanipulasi oleh elite nasional, apakah ada pembenaran elite lokal sekarang berhak memanipulasi sub-lokalnya? Nilai etis mana yang membenarkannya? Tidak ada akar historisisme dan keilmiahan yang mengharuskan kita takluk oleh opini entah dari mana dan untuk kepentingan siapa itu.
Kalau ”Indonesia” yang direpresentasikan serba melarat, preman, korup, anti-perbedaan, dan monolitik, selayaknya kita menolak ”Indonesia” seperti itu. Karena ada Indonesia lain yang masih bersih dan otentik, yang belum rusak oleh budaya impor Jakarta dan Barat. Ia bertempat jauh dari pusat, masih hening di tengah hiruk-pikuk, dan mempraktikkan kebaikan berbangsa, berwarga-negara, dan bermasyarakat.
Teuku Kemal Fasya Dosen Antropologi Asal Aceh
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/11/07/05050624/menolak.menjadi.indonesia

KONTRADIKSI INDONESIA

Kontradiksi Indonesia
Oleh Azyumardi Azra
Rabu 11 Juli 2012

Orang-orang asing yang datang di Indonesia, untuk pertama atau kesekian kali, agaknya sulit percaya bahwa negeri ini termasuk dalam bahaya terjerumus menjadi negara gagal. Alasannya cukup banyak. Sejak masih berada di bandara mana pun di Tanah Air yang termasuk bandara internasional, mereka bisa menyaksikan kehidupan ekonomi-sosial yang bergairah.
Di bandara tersua jubelan manusia, khususnya di musim libur dan akhir pekan panjang, untuk menggunakan transportasi udara yang tidak lagi murah. Selanjutnya, begitu keluar dari bandara, memasuki jalan akses ke dalam kota, mereka segera terjebak dalam kemacetan atau kepadatan lalu lintas dengan mobil-mobil mengilap dan kerumunan motor.
Jubelan kendaraan yang kian memadati jalan di hampir seluruh kota Tanah Air mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia terus bertumbuh. Hal ini menjadi indikasi yang didaku rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai prestasi utama pemerintahannya.
Pendakuan itu mendapat pengakuan belaka dari banyak kalangan mancanegara antara lain dengan mengikutsertakan Indonesia dalam G-20, barisan negara-negara berekonomi besar.

Degradasi pelayanan publik
Akan tetapi, pada saat yang sama kenyataan itu secara kontradiktif menjadi pertanda kegagalan pemerintah pusat dan daerah mengembangkan infrastruktur jalan raya yang memadai guna mengimbangi peningkatan kemampuan warga memiliki kendaraan bermotor. Ia sekaligus mengindikasikan ketidakmampuan pemerintah menyediakan transportasi publik yang memadai, aman, dan nyaman. Bahkan, terlihat jelas adanya degradasi pelayanan publik dalam bidang ini.
Degradasi pelayanan publik adalah satu dari 12 indikator yang dipakai lembaga Fund for Peace yang bisa membuat terjerumusnya Indonesia—berada di peringkat ke-63 dari 178—ke tubir negara gagal. Segera jelas bahwa kemerosotan pelayanan publik di Tanah Air tidak hanya menyangkut transportasi publik, tetapi juga bisa ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan lain, termasuk di kantor- kantor pemerintah. Kontradiktif dan ironis, banyak pegawai pemerintah masih lebih merupakan representasi kekuasaan daripada pelayan publik.
Terkait dengan degradasi pelayanan publik—tetapi termasuk ke dalam indikator bidang sosial—adalah ketidakmampuan aparat keamanan dan penegak hukum mencegah aksi kekerasan di antara satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lain. Secara telanjang, publik menyaksikan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam aksi balas-membalas kekerasan yang tak jarang menimbulkan korban jiwa.
Mereka yang secara eufemistik disebut media sebagai ”ormas” terlibat kekerasan dalam perebutan kekuasaan atas lahan parkir, tempat hiburan semacam diskotek, lapak pedagang kaki lima, lokasi pembangunan gedung, dan seterusnya.
Kekerasan juga terus berlanjut sewaktu-waktu dalam tawuran antarkelompok mahasiswa, antarkampung, antarsuku seperti terjadi di Papua, atau antarfaksi eks GAM di Aceh. Juga masih terjadi kekerasan kelompok tertentu atas nama agama terhadap kelompok lain, baik intra- agama maupun antaragama berbeda.
Kekerasan sering menghasilkan mereka yang dalam kategori PBB termasuk ke dalam the displaced, orang-orang yang terusir dari kediaman dan kampung halaman mereka, seperti warga Ahmadiyah di NTB dan beberapa tempat lain di Tanah Air.
Meski aksi kekerasan akhirnya bisa dipadamkan oleh aparat kepolisian, apakah melalui tindakan represif atau persuasif lewat kesepakatan perdamaian tidak terdapat tanda meyakinkan bahwa bakal tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu. Sebaliknya, potensi kekerasan antarkelompok warga itu menjadi laten, yang tersimpan di bawah permukaan, tetapi siap meledak sewaktu-waktu.
Potensi laten kekerasan antarkelompok massa berganda dengan kian meluasnya kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Meski lebih dari separuh penduduk Indonesia kini disebut termasuk kelas menengah, jelas kemiskinan dan pengangguran tetap merajalela di banyak tempat Indonesia. Kaum miskin yang jumlahnya berkisar seperempat sampai sepertiga dari total penduduk Indonesia yang 240 juta jiwa sangat laten memunculkan ledakan kekerasan.

Delegitimasi politik

Kita sering dengan bangga menyatakan Indonesia dalam masa pasca-Soeharto adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Bahkan, di tengah gejolak Musim Semi Arab yang sangat sulit menuju demokrasi, Indonesia juga menjadi negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, di mana demokrasi tidak ada masalah dengan Islam.
Akan tetapi, kontradiktif dan ironis, kebanyakan elite politik, baik legislatif maupun eksekutif, mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai kota/kabupaten terus mengalami delegitimasi politik. Kian banyak warga kehilangan kepercayaan kepada elite politik dan pejabat publik yang tidak menjaga kepercayaan warga karena melakukan berbagai bentuk pelanggaran hukum dan moral, seperti korupsi yang terus saja mewabah mulai dari tingkat pusat sampai daerah.
Delegitimasi politik yang dapat menjerumuskan Indonesia menjadi negara gagal juga bertumpuk dengan kontradiksi lainnya, yaitu ketidaksesuaian antara pernyataan para elite politik yang sekaligus pejabat publik serta tindakan dan perilaku mereka.
Para elite politik tidak memberikan contoh yang baik kepada publik tentang akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas yang sangat mutlak tidak hanya untuk membangun kohesi sosial-politik, sekaligus guna membentuk negara yang kokoh secara hukum dan moral.
Proses delegitimasi politik tampaknya bakal terus berlanjut karena pada saat yang sama faksionalisasi di antara para elite dan kubu politik berbeda masih belum memperlihatkan tanda-tanda berakhir. Faksionalisasi dan kontestasi politik terus berlanjut karena konflik kepentingan.
”Koalisi” politik yang ada tidak lebih daripada sekadar ”kebersamaan” sangat rapuh yang segera merosot dalam momen tertentu terkait isu politik dan ekonomi semacam rencana pembancuhan kabinet atau naik-tidak-naiknya harga BBM.
Kontradiksi Indonesia terus pula berlanjut selama kepemimpinan dan elite politik tidak melakukan upaya serius untuk mengatasinya. Di sini diperlukan kepemimpinan visioner, kreatif, berani, dan berintegritas: tidak hanya sibuk dengan rutinitas dan pencitraan.
Azyumardi Azra Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta; Anggota Dewan Penasihat International IDEA Stockholm Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/07/11/02084398/kontradiksi.indonesia.

KELAS MENENGAH DI INDONESIA BELUM TERBANGUN

Kelas Menengah di Indonesia Belum Terbangun
Sabtu, 19 Oktober 2013 | 16:56 WIB

Anak-anak turut mengikuti unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Tolak RUU Keamanan Nasional di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2012). Pengunjuk rasa menolak RUU Keamanan Nasional yang saat ini tengah dibahas di DPR karena dinilai mengancam kehidupan demokrasi dan masyarakat sipil. Unjuk rasa juga diwarnai peringatan hari kelahiran aktivis HAM Munir. | KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
JAKARTA, KOMPAS.com — Demokrasi di Indonesia pascareformasi bersifat prosedural. Demokrasi substansial masih belum terbentuk karena kelas menengah belum terbangun secara kuat. Untuk itu, masyarakat kelas menengah disertai dengan penegakan hukum harus diperkuat.
Demikian pandangan yang mengemuka dalam diskusi bertema ”Demokrasi Prosedural Versus Demokrasi Substansial” yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan, Jumat (18/10), di Jakarta. Hadir sebagai pembicara Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, dan tokoh pergerakan mahasiswa tahun 1970-an, Hariman Siregar.
Sidarto mengatakan, Indonesia masih sulit membangun demokrasi yang substansial karena kelas menengah belum terbangun. Sebagian besar rakyat Indonesia adalah masyarakat menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan rendah.
”Kalau kelas menengah sudah terbangun, aspek ketokohan akan sangat berperan dalam pemilihan pemimpin karena suara masyarakat tidak lagi bisa dibeli,” tutur Sidarto.
Dia melihat, demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini masih sarat dengan transaksional, khususnya transaksi uang. Demokrasi itu dinilainya menyimpang dari demokrasi yang diwariskan para pendiri bangsa, yakni demokrasi Pancasila, yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Kekuatan uang

Hariman Siregar menegaskan, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling ideal untuk memilih pemimpin. Namun, sistem demokrasi itu belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih bersifat prosedural dan transaksional. ”Demokrasi kita disanderai kekuatan uang,” ujarnya.
Untuk membangun demokrasi yang substansial, menurut Hariman, harus ada masyarakat madani yang kuat, penegakan hukum yang kuat, pers yang kuat, dan partai politik yang benar. ”Jika keempat aspek tersebut tidak terpenuhi, tidak banyak yang bisa diharapkan dari Pemilihan Umum 2014,” katanya.
Menurut Jimly, demokrasi prosedural ditandai dengan tegaknya hukum, sementara demokrasi substansial ditandai dengan tegaknya etika. Mengacu pada penegakan hukum, Jimly menilai demokrasi prosedural di Indonesia pun belum selesai karena penegakan hukum masih lemah.

Dibajak elite
Akibat lemahnya penegakan hukum, kata Jimly, kebebasan berdemokrasi di Indonesia dibajak kelompok elite sehingga hanya mereka dan kelompoknya yang menikmatinya. Demokrasi tersebut akhirnya memunculkan oligarki dan dinasti dalam politik.
”Demokrasi yang dibangun belum memberikan pemerataan ekonomi dan kesempatan berpolitik yang sama sehingga tidak menghasilkan kemakmuran bersama,” kata Jimly.
Meski demikian, menurut Jimly, demokrasi di Indonesia sudah berjalan cukup baik. ”Dibandingkan dengan negara luar, misalnya Mesir, demokrasi kita sudah bagus,” ujarnya.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, demokrasi Indonesia yang sudah cukup maju harus terus disempurnakan. Sebab, demokrasi yang terbangun pada era reformasi masih berpotensi gagal dan ambruk.
”Kita harus pandai memilih dalam pemilu dan pilpres (pemilu presiden) mendatang agar terpilih pemimpin yang bisa mempertahankan demokrasi,” tutur Jimly. (K08)
Sumber : KOMPAS CETAK
Editor : Hindra Liauw

KEBUTAAN BUDAYA

Kebutaan Budaya

Oleh: KH. Said Aqil Siroj

Agaknya tidak mudah untuk mendefinisikan budaya Islam secara menyeluruh. Namun, kita bisa saksikan kekuatan pengaruhnya hampir di belahan dunia manapun. Islam sejak masa Nabi Muhammad, Khulafaurrasyidin, hingga renaisans di Cordoba, Spanyol, telah mengembangkan suatu khazanah kebudayaan yang kaya dan beragam.
Sejarah Islam sebagai kekuatan budaya telah memunculkan apa yang disebut oleh Gustave von Grunebaum sebagai ”unity and variety”. Kekuatan budaya Islam telah melakukan ”sintesis” yang kaya dan adaptif dengan unit-unit kebudayaan lokal, dimana Islam dapat merambah masuk.
Dinamika kebudayaan tidak pernah berjalan linier. Setiap perkembangannya memiliki varian-varian yang kaya dan bernuansa. Tak ayal, kebudayaan dalam puspa ragam bentuk dan isinya telah dipahami sebagai ”jaringan-jaringan makna” hidup yang dikembangkan dan mengisi batin kehidupan sosial umat manusia.
Kekuatan Budaya

Islam di ranah budaya telah menunjukan dinamikanya yang unik. Di samping sebagai kekuatan budaya, Islam, misalnya, telah muncul sebagai gerakan perlawanan menghadapi kolonialisme. Di Indonesia, meski Islam telah menjadi ”wajah” bangsa, perjalanan sejarahnya telah melahirkan beberapa tafsiran pemikiran yang dipandang secara berbeda.
Tafsiran ini dengan sendirinya telah menunjukan bahwa khazanah kebudayaan Islam tidak terbatas pada pemahaman-pemahaman teologis yang kaku dan doktrinal belaka.
Bahkan, pengembangan kekayaan intelektual (turats) Islam yang berimplikasi pada pengembangan budaya telah banyak mengisi kekuatan-kekuatan spiritual Islam dalam budaya. Munculnya pemikiran Fazlur Rahman, Arkoun, Hasan Hanafi, Amir Ali, sampai Nurcholish Madjid menunjukan adanya pengayaan dalam mengembangkan pemikiran Islam dalam lintas budaya.
Lalu, bagaimana sejatinya hubungan agama dengan kebudayaan? Kita bisa melihat derasnya saling keterpengaruhan antara agama dan budaya. Agama memberi ajaran kepada penganutnya, tetapi juga berbicara mengenai alam. Misalnya, tentang kosmos dan hubungan antar manusia. Inilah yang membuat pendekatan agama dan budaya amat penting.
Pada sisi paradoks, Islam sebagai agama yang merupakan kekuatan budaya telah menimbulkan berbagai gejolak yang sering didakwa secara kurang adil. Dewasa ini kerap dikampanyekan bahwa Islam sebagai agama peradaban telah menjadi ”ancaman” bagi dunia barat kontemporer.
Pandangan ini pernah menimbulkan polemik memanas ketika Samuel Huntingtong mengungkapkan bahwa setelah Perang Dingin pupus dan perang ideologi antara Uni Soviet dan Amerika lenyap, Islam menjadi kekuatan potensial yang mengancam kehadiran peradaban lain.
Meski demikian, ada perkembangan positif di Barat: Islam dijadikan teman dialog yang akan membuka cakrawala baru untuk bisa saling memahami. Inilah salah satu upaya mencari apa yang disebut Fritjhof Schuon sebagai ”titik temu agama-agama” atau inter-religius.
Sebagai realitas kebudayaan, Islam selalu diklaim berdimensi universal dan melakukan berbagai adaptasi. Bahkan, dalam perkembangan sejarahnya, Islam sering melakukan persentuhan terbuka dengan berbagai wilayah budaya lokal yang menjadi sasaran syiarnya. Islam pun manjadi toleran terhadap budaya-budaya lokal.
Dalam pandangan lokal, kita tentu tak terlampau merasa heran, bagaimana Islam sebagai pandangan teologi, misalnya, mampu bersenyawa dengan paham sinkretisme Jawa dan Hindu yang sudah ratusan tahun saling memengaruhi. Islam sebagai kebudayaan telah memberi sentuhan ”luwes dan mesra”.Terhadap nilai-nilai budaya lokal. Dengan sendirinya, ini menunjukkan Islam sebagai realitas budaya telah menampilkan dirinya.

Kebutaan budaya

Kini kerap muncul di kalangan Muslim pandangan ”antibudaya”. Mereka meneriakkan puritanisme dan hendak melenyapkan segala bentuk budaya. Radikalisme agama dan terorisme juga muncul akibat penolakan budaya. Inilah fakta bersemayamnya sikap ”kebutaan budaya”.
Sejauh yang dapat dipetakan ”kebutaan budaya” justru terjadi dalam wilayah dasarnya, yakni berada pada dimensi psikologis-mental, sehingga aktualitas berbudaya kebanyakan orang Islam yang justru banyak merugikan perkembangan kebudayaan Islam.
Bila Islam sungguh-sungguh sebagai agama yang diturunkan untuk kemaslahatan seluruh semesta alam beserta isinya, sudah saatnya batas-batas formal-struktural yang kaku dihindari. Maka, harus dihapus kesan bahwa ketika peradaban dan kebudayaan maju, justru agama (Islam) menghambatnya. Tugas agama (Islam) semestinya memicu kemajuan dan seraya membimbingnya.
Kita tak sekedar menghibur diri dan berapologi, dengan mengatakan bahwa kontribusi Islam dalam peradaban dunia sangatlah besar. Tetapi, kita sudah semestinya membuktikan bahwa agama Islam memicu peradaban sekaligus membela kepentingannya.
Dengan demikian, kita tidak akan menjalankan strategi kebudayaan yang keliru. Dalam konteks historis kenegaraan di negeri kita, misalnya, kalau kita menganggap kemerdekaan bangsa sangat diwarnai atau ditentukan oleh kontribusi umat Islam, maka tidak perlu menciptakan distansi antara agama dan negara secara frontal. Dalam arti lain, Islam tidak bertugas hanya memerdekakan bangsa dalam arti formal, tetapi juga harus bersama-sama mengolah kehidupan selanjutnya.
Sampai disini, sudah seharusnya segera dihindari klaim sosiologis yang menyesatkan. Slogan seperti ”Islam untuk Islam” tidak selalu tepat. Bahkan, dalam fase peradaban seperti sekarang bisa merugikan secara strategis ataupun subtantif karena misi Islam tidak pernah menganjurkan singularitas.
Dalam konteks ini, dakwah Islam bukan semata ”Islamisasi” dalam arti semua menjadi Islam, melainkan menjadi ”Islami”. Kearifan antroposentris jadi pertimbangan. Manusia adalah khalifah, karena itu harus mampu menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan yang benar.
Kecenderungan praktek memperebutkan status dan bukan substansi sepatutnya dihindari. Islam harus mendorong proses kedewasaan budaya. Prinsip nilai kelayakan karena kepantasan harus sama-sama dijalankan.
Dalam konteks kebangsaan, misalnya, tentu orang Islam dimana pun bangga kalau pemimpinnya beragama Islam, tetapi tidak berarti harus dipaksakan. Kepemimpinan yang Islami adalah berada dalam format dan alur kelayakan dan kepantasan. Seseorang yang menjadi pemimpin bukan karena dia Muslim, melainkan karena dia layak dan pantas.
Walhasil, agama memang perlu menyatu dengan budaya. Langgengnya agama karena menyatu dengan budaya.
Agama sebagai sesuatu yang sakral, datang dari tuhan, turun dari langit, kepada manusia yang parsial, lemah, terbatas, terikat ruang dan waktu. Maka, agama harus sesuai dengan kondisi manusia, bukan kondisi Tuhan. Agama untuk manusia, dan karena itu harus sesuai dengan tantangan yang dihadapi manusia. []
Penulis adalah Ketua Umum PBNU (Sumber:http://cetak.kompas.com/read/2012/12/10/02232931/.kebutaan.budaya)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers