Author Archive

BENARKAH KMP TAK SEPENDAPAT DENGAN PERNYATAAN KONTROVERSIAL HASHIM?

Benarkah KMP Tak Sependapat dengan Pernyataan Kontroversial Hashim?

http://news.detik.com/read/2014/10/10/063545/2714828/10/benarkah-kmp-tak-sependapat-dengan-pernyataan-kontroversial-hashim?991104topnews

Jumat, 10/10/2014 06:35 WIB
Dhani Irawan – detikNews

Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo tiba-tiba mengucapkan hal mencengangkan terkait situasi politik di negeri ini. Dengan posisi Koalisi Merah Putih (KMP) yang kini menguasai parlemen, Hashim mengatakan akan menghambat Presiden Terpilih Joko Widodo di pemerintahan mendatang.

Dengan tegas ketika diwawancara Reuters di kantornya pada Selasa kemarin, Hashim mengatakan akan menghambat Jokowi. “Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menginvestigasi dan menghambat,” demikian Hashim Djojohadikusumo kepada Reuters di kantornya pada Selasa kemarin, seperti dilansir Rabu (8/9) kemarin.

Namun, pernyataan adik dari pendiri Partai Gerindra Prabowo Subianto itu langsung dibantah oleh sejumlah politisi KMP. Mereka menganggap bahwa hal yang diungkapkan Hashim itu bukan merupakan representasi dari koalisi yang kini mendominasi parlemen tersebut.

“Saya rasa itu pribadi Pak Hashim ya, jadi bukan mewakili KMP (Koalisi Merah Putih). Setiap orang kan berhak berpendapat,” kata Waketum Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2014).

Senada dengan Fadli, Ketua Harian Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan pun menegaskan bahwa partainya tetap mendukung pemerintahan. Syarief menyebut bahwa komitmen mereka adalah mendukung pemerintahan yang pro-rakyat.

“Ya nggak ada itu (upaya hambat pemerintahan). Kita komitmen mendukung pemerintahan sepanjang program dan orientasinya untuk kepentingan rakyat. Itu fungsi dewan di situ,” kata Syarief Hasan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/10) lalu.

Hanya saja, pernyataan para petinggi KMP itu justru seolah-olah berbanding terbalik apabila dilihat bagaimana ngototnya KMP untuk menguasai parlemen. Lihat saja ketika paripurna pemilihan pimpinan DPR yang mengusung Setya Novanto dari Partai Golkar sebagai Ketua DPR akhirnya berhasil menang. Paripurna yang dipimpin oleh politisi senior Golkar Popong Otje Djundjungan atau yang karib disapa Ceu Popong sempat diprotes oleh beberapa anggota dewan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun hujan interupsi itu tak digubris oleh Ceu Popong yang begitu tenang memimpin sidang meski sempat heboh ketika palunya hilang.Next

Situasi panas kembali tercipta ketika pemilihan pimpinan MPR. Padahal KIH sempat menawarkan paket pimpinan yang dinilai memiliki komposisi seimbang bagi kedua kubu yaitu dengan menempatkan perwakilan dari DPD yaitu Oesman Sapta sebagai ketua. Sementara 2 wakil dari KIH dan 2 wakil dari KMP akan mendampingi. Namun KMP tetap ngotot untuk mengajukan paket pimpinan sendiri.

Namun, perpecahan di pihak KMP juga sempat membuat konstelasi politik semakin menarik ketika PPP berubah haluan dan bergabung dengan paket pimpinan yang ditawarkan KIH. PPP merasa dikhianati oleh KMP dan tanpa malu-malu menginginkan posisi tinggi di parlemen yaitu dalam paket pimpinan MPR.

Mendapat tambahan dukungan, KIH memiliki kepercayaan diri tinggi untuk memenangkan pertarungan di MPR. Namun sayang, KMP yang tak ingin mengendurkan dominasinya kembali merebut pimpinan MPR dengan posisi ketua yaitu Zulkifli Hasan dari PAN dan KMP pun menguasai parlemen. Tuntas sudah!

Namun KMP tetap menegaskan bahwa dominasi di parlemen bukanlah langkah mereka untuk menjegal pemerintahan Jokowi-JK. Malahan hal itu dianggap normal bagi KMP karena sebagai penyeimbang.

“Dan jangan ada yang dikhawatirkan, sebab pemerintah menjalankan pemerintahannya sendiri, dewan dan lembaga legislatifnya menguasai itu normal, saya sering mengatakan menjatuhkan presiden itu susah sekali, bahkan mekanismenya berbelit-belit,” ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10) lalu.

Dan tak berapa lama, adik Prabowo mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Kata-kata Hashim seolah menjawab dugaan berbagai pihak bahwa KMP memang ingin menjegal pemerintahan Jokowi-JK dengan menguasai parlemen. Apalagi pernyataan Hashim, dan serangkaian manuver Koalisi Merah Putih, mengingatkan pada tekad Prabowo Subianto untuk tak menyerah meski telah kalah di Pilpres 2014.

“I will never surrender, I will never surrender, I will never surrender!” begitulah pernyataan Prabowo di rapat Timses Prabowo-Hatta pada Juli 2014 lalu.[]

BELAJAR MENGELOLA KONFLIK MENEMUKAN JALAN KELUAR

Belajar Mengelola Konflik Menemukan Jalan Keluar

Senin, 17 Desember 2012
Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan golongan. Solidaritas nasional berhasil mengikat kemajemukan itu dalam bangunan berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Konstitusi memberi tanggung jawab kepada negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Bagaimana tanggung jawab itu diemban?
Sebagai negara hukum, semua kelompok—apa pun latar belakangnya—memiliki hak dan kewajiban sama sebagai warga negara. Semboyan kita sungguh indah: Bhinneka Tunggal Ika alias berbeda-beda, tetapi tetap satu.
Dasar, bentuk, konstitusi, dan jargon negara Indonesia jelas mengakui dan menghargai kemajemukan sebagai kekayaan bangsa. Modal itu diharapkan dikelola dengan baik sehingga dapat mendorong terciptanya cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang sejahtera, cerdas, adil, dan makmur.
Namun, konsep ideal itu masih sulit diwujudkan dalam kehidupan nyata. Setidaknya demikian gambaran selama tahun 2012, yang diwarnai sejumlah gesekan sosial berlatar belakang perbedaan suku, budaya, agama, dan golongan. Kita kaget karena beberapa peristiwa itu menyuguhkan kekerasan, meluas, dan merenggut nyawa warga.
Pada Maret 2012, misalnya, meletus bentrokan di Abepura, Papua. Berawal dari ketersinggungan satu orang, gesekan membesar menjadi kerusuhan massal. Akibatnya, 4 orang cedera dan 3 rumah rusak.
Kejutan paling menonjol adalah konflik antarwarga di Way Panji, Lampung Selatan, Lampung, akhir Oktober 2012. Dipicu kesalahpahaman kabar pelecehan terhadap perempuan, warga Desa Balinuraga—transmigran asal Bali—bertikai dengan warga Desa Agom, kemudian merambat ke Desa Sidoreno. Sebanyak 14 orang tewas, 6 terluka, dan 166 rumah terbakar.
Saat proses perdamaian di Way Panji belum kelar, awal November lalu, warga Kampung Kusuma Dadi justru bertikai dengan warga Kampung Buyut di Kecamatan Bekri di Kabupaten Lampung Tengah. Pemicunya adalah warga Bekri dianggap main hakim sendiri dengan membakar pencuri sapi asal Kampung Buyut. Tak ada korban jiwa, tetapi 41 rumah rusak.
Ada juga sengketa lahan antarwarga desa, seperti di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Konflik serupa terjadi antara warga dan perusahaan, seperti di Aceh dan Papua. Daftar konflik sosial ini dapat diperpanjang lagi dengan pemicu beragam, seperti soal identitas kelompok, harga diri, atau penguasaan sumber daya alam.

Ketidakadilan

Dalam bangsa yang majemuk selalu ada kemungkinan retakan sosial yang memunculkan gesekan. Masalah muncul ketika kita gagal mengelola gesekan itu untuk mencegah kekerasan sekaligus menghasilkan kesepakatan bersama. Ini memicu berbagai konflik selama ini.
Lalu, kenapa kita tidak mampu mengelola konflik? Menurut sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robet, dalam pengalaman Indonesia, konflik biasanya hasil irisan dari berbagai soal: politik, ekonomi, hukum, etnis, dan budaya. Setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental.
Dari sisi politik, penyelenggara pemerintahan nasional dan lokal terlalu sibuk dengan diri sendiri sehingga abai menangani gejala- gejala gesekan sosial sejak dini. Ketika konflik meletus, penanganannya terlambat. Dalam beberapa kasus pemilihan umum kepala daerah, retakan sosial tersebut justru dimanfaatkan untuk keuntungan politik.
Kesenjangan ekonomi dengan pasar dikuasai pemodal yang hanya berorientasi keuntungan menciptakan perasaan tidak adil bagi masyarakat yang terpinggirkan. Perasaan tersebut kian mengeras ketika hukum tidak adil, bahkan terkesan memihak kaum pemodal dan elite penguasa. Kondisi tersebut diperuncing oleh menguatnya kantong-kantong primordial berdasarkan etnis, suku, atau ekonomi.
Ketika semua arsiran masalah tersebut bertemu, hal-hal kecil saja sudah cukup menyulut warga marah dan bertikai. Dari hanya melibatkan beberapa orang, gesekan gampang melebar menjadi kerusuhan massal. Saat pranata sosial tidak mampu mengatasinya, meletuplah konflik lebih besar.
Konflik sosial harus serius diantisipasi sebelum mengguncang sendi-sendi bangunan bangsa. Untuk itu, pertama-tama, kita mesti kembali merujuk pilar-pilar kesepakatan para pendiri bangsa: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Semangat ini diterjemahkan oleh setiap komponen bangsa sesuai dengan peran masing-masing.
Sebagai penyelenggara negara, pemerintah dituntut untuk melindungi bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Tegakkan keadilan dalam hukum, ekonomi, dan sosial. Hukum harus dijalankan secara konsisten dan tanpa pandang bulu.
Kembangkan ekonomi secara merata sehingga semua kelompok masyarakat menikmati pembangunan. Perkuat tatanan sosial yang membaurkan semua kelompok secara sederajat. Cegah munculnya kelompok-kelompok yang hidup secara eksklusif.
Kita juga perlu menghidupkan organ-organ sosial, seperti kaum adat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau media. Semua itu dapat diberdayakan untuk mengelola konflik dan menemukan jalan keluarnya. (Ilham Khoiri)
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/12/17/04020010/belajar.mengelola.konflik.menemukan.jalan.keluar

BELAJAR DARI TIONGKOK

Belajar dari China
Jumat, 10 Oktober 2014 | 23:23 WIB

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/10/10/232300926/Belajar.dari.China.?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Terkait
• “Pak Harto yang Otoriter Saja, Gini Rationya Tak Sebesar Ini..”
• Guru Besar UGM: Ketimpangan Makin Tinggi, Pemerintah RI Bisa Cari Gara-gara Kayak China
• Empat Kunci Kembangkan Negara Menuju Masa Depan Cerah
• Pengusaha Indonesia Jago Kandang?
• Mafia BBM, Benalu Terbesar Ekonomi RI
JAKARTA, KOMPAS.com – Meski tengah mengalami perlambatan, perekonomian China tetap tumbuh tinggi, di kisaran 7,5 persen. Pengamat ekonomi A Tony Prasetiantono memandang, Indonesia masih tetap bisa belajar dari negeri tirai bambu itu.

Bagaimana China menjadi negara besar, Tony menjelaskan, ekonomi China mulai tumbuh sejak 2001. Investasi mulai massif dilakukan sejak 22 tahun sebelumnya, pada 1979. “Deng Xiaoping memulai dengan kata-kata: ‘Saya tidak peduli warna kucing, yang penting bisa nangkap tikus’. Tak peduli apa sistem ekonominya, yang penting bisa menangkap tikus,” kata Tony dalam Indonesia Knowledge Forum III, Jakarta, Jumat (10/10/2014).

Maka dari itu, lanjut Tony, China melakukan liberalisasi ekonomi besar-besaran. Mereka banyak menarik investasi asing. Gelombang pertama investasi asing ke China dari Jepang, Taiwan, dan Hongkong, seiring dengan ekonomi Jepang yang mulai jenuh.

“Suku bunga (Jepang) almost zero, inflasi zero. Karena Jepang sudah jenuh, upah buruh sudah tinggi, Jepang sudah tidak punya competitiveness lagi untuk produk,” terang akademisi UGM itu.

Sejak saat itu, investasi asing ke China terus tumbuh. Selain investasi, China dapat menjadi ekonomi raksasa karena pada 1995 diaspora China telah mencapai 60.000. Meski terlihat mudah, karena mendapat bonus kejenuhan ekonomi Jepang, pemerintah China bukan tidak melakukan apa-apa.

Tony bilang, China mau berboros-boros dalam hal membangun infrastruktur. “Belanja infrastruktur China paling tinggi diantara emerging market, mencapai 10 persen terhadap PDB. Rata-rata emerging market idealnya 5 persen,” ucap Tony.

Dia mengatakan, ekonomi China akan terus tumbuh karena pemerintahnya rajin mendorong infrastruktur. “Rajin menyelenggarakan event untuk mendorong infrastruktur. Contoh Olimpiade Beijing, dia bangun stadion megah. Shanghai Expo juga,” sebut dia lagi.

China, di sisi lain, juga mengambil kebijakan restriktif, dengan membatasi jumlah kelahiran. Bahkan, lanjut Tony, pemerintah China mendenda Rp 1,7 miliar warga negaranya jika punya tiga anak.

Meski terlihat utopis, Tony mengingatkan, tidak semua yang berasal dari China perlu disadur. Satu hal yang mengganjal ekonomi China adalah soal politik. “Ketika tidak bisa mengendalikan disparitas antara yang di pantai dan di tengah. Karena yang di timur banyak industri, pertanian juga maju. Sementara yang tengah dan barat, tidak,” kata Tony.[]

BEING AND TIME KARYA MARTIN HEIDEGGER

Being and Time karya Martin Heidegger
(Sebuah Perkenalan Dengan Hermeunetik)
Oleh : Fajar Setiawan Roekminto
Dalam Oxford English Dictionary dideskripsikan bahwa hermeunetik adalah “seni atau ilmu interprestasi, contohnya interprestasi Alkitab.” Istilah itu kemudian mempunyai arti yang lebih khusus pada tahun 1920-an dalam bidang filsafat dan kritik sastra. Hermeunetik sendiri sebenarnya mempunyai makna yang searti dengan exegesis apabila istilah ini dikaitkan dalam interprestasi isi Alkitab. Hermeunetik selalu dikaitkan dengan Being and Time yang ditulis oleh Martin Heidegger, seorang filsuf Jerman, yang dipublikasikan pada tahun 1927. Martin Heidegger menyatakan bahwa kritikus melihat spektrum yang lebih luas dari elemen – elemen yang membentuk setiap karya dan konteksnya secara utuh dengan cara menempatkan pada konteks sastra, sosial, kebudayaan dan politik kritikusnya. Pandangan ini oleh Gadamer, yang merupakan murid Martin Heidegger, disebut sebagai “fusi horison”.
Adanya kompleksitas antara ktitikus dan karya “memaksakan” terjadinya sebuah dialog dan percakapan yang berkesinambungan. Selama terjadinya proses hubungan antara kritikus dan karya ini, kritikus harus mampu meneliti atau menggali dirinya sendiri termasuk didalamnya memahami dalam upaya untuk membuat satu kebenaran dari asumsi – asumsi tersembunyi serta kemudian mengungkapkannya. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan teliti dan sama telitinya dengan realitas karya sastra yang diteliti itu sendiri. Martin Heidegger sendiri berpendapat bahwa kondisi sebagai manusia dalam arti yang sebenarnya lebih penting daripada dirinya sendiri (manusia) yang berperan sebagai kritikus sastra. Pernyataan ini melibatkan dan menjadikan sebuah pertanyaan yang tak pernah berhenti pada batas – batas interprestasi.
Martin Heidegger, melalui karyanya, menyatakan bahwa realitas dan fakta sebagai manusia lebih penting dari peran sebagai kritikus sastra yang melibatkan pertanyaan yang tidak pernah berhenti yang membatasi interprestasi. Seorang filsof Perancis, Paul Ricour telah menguji adanya “pertemuan” antara hermeunetik dan fenomenologi serta bagaimana filsafat menyampaikan dan meramalkan satu sama lain.
Being and Time merupakan sebuah judul buku karya Martin Heidegger. Dalam menetapkan kebenaran – kebenaran yang umum ia menguji struktur – struktur umum pengalaman dan mengaplikasikannya dalam permasalahan realitas kemanusiaan. Dalam hal ini ia mengembangakan suatu metode filsafat fenomenologi yang diajarkan oleh gurunya, Edmund Husserl. Perhatian utama Heidegger adalah ontologi yaitu studi mengenai ada (being). Heidegger didalam bukunya Being and Time mencoba mencari kebenaran akan ada (being: Sein), khususnya manusia (human being : Dasein) dengan menggabungkan dua pendekatan filsafat eksistensialisme Soren Kierkegaard dan Friedrich Nietzsche serta fenomenologi Husserl.
Di dalam Being and Time Martin Heidegger menuliskan bahwa manusia telah dilemparkan pada suatu dunia yang tidak mempunyai makna dalam dirinya sendiri, dalam hal ini ia menyebutnya sebagai Dasein atau berarti “berada disana” (bahasa Inggris : being there). Dengan demikian menjadi tugas manusia untuk memberikan makna pada dunia melalui pencapaian eksistensi yang otentik, sesuatu yang mentransendensasikan keterbelengguan pada fakta – fakta kehidupan sehari –hari yang membutakan manusia pada kebenaran yang ada pada dirinya sendiri. Keotentikan, menurut Martin Heidegger meliputi kesadaran akan waktu dimana manusia mengartikannya sebagai sebagai proses kemunculan dari yang tidak ada dan bergerak menuju kenihilan kematian. Penerimaan akan nasib yang seperti ini memberikan kemerdekaan pada individu, peneriman akan nasib seperti ini juga memberikan makna pada kehidupan manusia.
Pemikiran – pemikiran Martin Heidegger yang ada dalam Being and Time sebenarnya tidak sepenuhnya baru, seperti yang sudah dituliskan diatas bahwa pada dasarnya pemikiran itu merupakan sebuah penggabungan antara dua pendekatan filsafat yaitu filafat eksistensialis Soren Kierkegaard dan Friedrich Nietzsche serta fenomenologi-nya Husserl. Penggunaan metode fenomenologi oleh Heidegger bertujuan untuk menetapkan kebenarann universal dengan menguji struktur esensial pengalaman dan mengaplikasikannya pada persoalan pengalaman manusia. Memahami ontologi dan fenomenologi menjadi sangat penting sebelum masuk kepada pembacaan dan pemahaman pemikiran Martin Heidegger dalam Being and Time.
Pemikiran Martin Heidegger yang ada dalam Being and Time seringkali dianggap sebagai sebuah kemuraman dan bersifat nihilisme karena Martin Heidegger menekankan pada penderitaan dan kematian. Martin Heidegger memberikan fokus perhatian pada aspek – aspek semacam ini karena hal ini dianggap memberikan penjelasan yang nyata terhadap realitas “ada” (being) yang melekat pada diri manusia. Being (ada) diungkap melalui pengalaman secara dramatis yang menunjukkan bahwa ada celah antara “ada” dan yang “tidak ada”.
Pengalaman yang terdalam semacam ini merupakan refleksi kemungkinan dari “ada (being) yang tidak dimiliki oleh manusia” yaitu kematian. Untuk itu “kemungkinan yang mustahil” semacam ini menyingkapkan keterbatasan manusia sebagai mahluk hidup baik itu keterbatasan dan dorongan untuk hidup. Masa depan kematian berfungsi sebagai sebuah kondisi yang radikal bagi kemungkinan pengalaman manusia dan dengan demikian memberi keotentikan pada manusia. Keotentikan itu melibatkan kesadaran akan waktu, yang bagi manusia, waktu adalah suatu proses kemunculan dari yang tidak ada menuju kepada nihilisme kematian. Penerimaan nasib semacam ini mengubah pandangan akan kemerdekaan individual dan memberi arti pada kehidupan seseorang. Salah satu ajaran mendasar eksistensialisme, Being and Time membawa pengaruh yang besar pada pemikiran di Eropa abad ke-20.
Pada pertengahan tahun 1930-an pemikiran Heidegger mengalami sedikit perubahan. Dalam tulisannya yang kemudian Heidegger beralih dari pembahasan mengenai pengalaman manusia kepada “alam ada”. Dia juga menekankan pada adanya dekadensi dunia modern dimana dia berpendapat bahwa kemanusaan “telah keluar dari ada” (being), pendapat ini didasarkan pada rujukannya pada filsafat Yunani. Pada pemikiran pra Socrates khususnya Parmeides, Heidegger menemukan hanya satu pemahaman yang jelas mengenai being. Pada masa Aritoteles pemahaman semacam itu hilang karena penekanan pada realitas manusia sebagai ciptaan yang rasional (rational creatures). Heidegger meletakkan penekananan tertentu pada bahasa sebagai alat dimana manusia dapat mengcounter kembali being dan menekankan pada peran khusus puisi drama dan fungsi bahasa. Satu hal yang dapat dicapai oleh Heidegger dalam puisi adalah sebuah bukti mengenai pujian serta pendapat – pendapatnya pada seorang penyair Jerman Friedrich Hšlderlin. Heidegger juga mampu menemukan kata – kata dengan makna yang bermacam – macam dari akar etimologisnya. Idiosyncratic (suatu karakteristik struktur atau karakteristik perilaku yang aneh pada seseorang atau kelompok) Heidegger, serta penggunaan bahasanya dan kadang irama quasi-mistisnya sering dianggap sebagai penghalang dalam memahami filsafat Heidegger.
Namun demikian banyak konsep yang diperkenalkan oleh Heidegger menjadi sangat umum saat ini contohnya mengenai pentingnya upaya pada pencapaian eksistensi otentik dalam menghadapi massa anonim dalam pelbagai tingkatan, arti pentingnya intensi, pengalaman yang bersifat signifikan-terbuka (significance-disclosing) dan kesulitan pendeskripsian gambaran dasar eksistensi manusia.[]

BALITBANG KEMENDIKBUD DIMINTA BUAT RISET MINAT BACA

Balitbang Kemendikbud Diminta Buat Riset Minat Baca
Jumat, 17 Mei 2013 17:52 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Itet Tridajajati Sumarijanto, menyarankan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk melakukan riset terkait menurunnya minat membaca pada anak Indonesia.
“Balitbang seharusnya melakukan penelitian, survei, dengan melihat kondisi riil terkait mengapa minat baca pada anak Indonesia bukan malah mengurusi persoalan penggandaan soal Ujian Negara (UN) dan distribusinya yang sama sekali tidak sesuai dengan tupoksinya,” kata Itet dalam keterangan persnya, Jumat (17/5/2013).
Itet menuturkan, dirinya mengaku merasa prihatin dengan kondisi dimana minat baca anak Indonesia sangat rendah, dan tidak adanya sarana yang memadai untuk menumbuhkan minat baca anak, seperti perpustakaan sekolah.
“Saat saya melakukan kunjungan kerja ke daerah Lampung, ditemukan ada sekolah yang terletak di Kotamadya namun tidak memiliki perpustakaan sekolah, tetapi sekedar tempat untuk penyimpanan buku pelajaran,” katanya.
Melihat kondisi seperti diatas kata Itet perlu dicarikan solusi agar minat baca bisa meningkat. Dan ini menjadi tugas bersama khususnya Perpustakan Nasional dan Kemdikbud, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43/2007 tentang Perpustakaan, dimana menjadikan perpustakaan sebagai perangkat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk juga perpustakaan sekolah.
Menurut Itet, salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan membangun sistem membaca simulasi komprehensif. “Seperti yang sudah saya lakukan di Batanghari, Pringsewu, Sindang Mulyo, Mesuji dan Lampung Timur,” ucap Itet.
Lebih lanjut Itet mengatakan dalam sistem membaca simulasi komprehensif, para pembaca tidak sekedar disediakan buku, tetapi di juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang, seperti tempat praktek dan alat-alat penunjang.
“Seperti contoh para Ibu disediakan buku yang berhubungan dengan resep masakan, mereka tak sekedar membaca namun mereka juga diberikan pelatihan untuk mempraktekkan resep yang mereka baca, sehingga diharapkan mereka menjadi kreatif dan dapat menjadi agent of change didaerahnya,” katanya
Penulis: Ikang Editor: Johnson Siman

AU POUVOIR, LES MODERNISTES S’IMPOSENT

Au pouvoir, les modernistes s’imposent
LE MONDE | 24.10.2013 à 11h52 • Mis à jour le 24.10.2013 à 12h36 | Par Zaki Laïdi (Directeur de recherche à Sciences Po)

L’existence de plusieurs courants au sein de la gauche est consubstantielle à son histoire. De Jaurès à Hollande en passant par Blum et Mitterrand, chacun s’est efforcé d’en faire la synthèse, avec une fortune il est vrai fort inégale. Pourtant, la question de savoir laquelle des gauches finira par s’imposer est dépassée. D’une part parce que, si le débat n’a jamais été idéologiquement tranché, il l’a été politiquement. D’autre part parce que ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est tout simplement la survie de la gauche face à son extrême difficulté à prendre en charge des demandes très fortes auxquelles elle a insuffisamment réfléchi.
Les contradictions au sein de la gauche n’ont jamais et ne seront probablement jamais tranchées idéologiquement. En revanche, elles l’ont toujours été politiquement à la faveur de son accès au pouvoir. C’est toujours sur les marches du palais que la gauche s’est réformée. Et c’est presque toujours dans l’opposition qu’elle a involué. Y fait exception la remarquable novation des primaires, sans laquelle la gauche ne serait pas aujourd’hui au pouvoir.
Depuis 1981, la gauche a connu trois expériences. Sous Mitterrand, elle engage sa première grande modernisation sous le gouvernement Fabius entre 1984 et 1986 : acceptation de la contrainte européenne et rejet de tout souverainisme économique. La deuxième modernisation, conduite sous la houlette de Michel Rocard et Pierre Bérégovoy, amplifie le mouvement. Car outre l’effort de modernisation sociale illustré par la contribution sociale généralisée (CSG), elle s’est accompagnée d’une très grande adaptation de l’économie française à la mondialisation naissante. La troisième modernisation survint sous Lionel Jospin, entre 1997 et 2002. Mais si elle fut marquée du sceau du refus de toute démagogie, elle fut amoindrie par le refus systématique de prendre des risques politiques afin de ne pas casser la vaisselle de la majorité plurielle. La sous-traitance d’une partie des enjeux du champ politique par le Parti socialiste à certains alliés, notamment aux Verts, a conduit au naufrage. Ces derniers constituent encore aujourd’hui un réel obstacle à la modernisation de la gauche, alors qu’ils sont de plus en plus minoritaires dans le pays. C’est la raison pour laquelle on a peine à imaginer qu’ils puissent continuer à siéger au gouvernement si leurs représentants venaient à attiser les lycéens, par exemple.
Malgré l’opprobre qui s’abat sur François Hollande et Jean-Marc Ayrault, ces derniers s’inscrivent dans ce même mouvement. En un an et demi, la gauche a levé trois tabous : le renoncement, grâce au vote de l’accord national interprofessionnel (ANI), à un certain caporalisme social qui cherchait à se substituer aux partenaires sociaux au nom du primat de la démocratie politique sur la démocratie sociale ; celui de la compétitivité des entreprises et notamment du coût du travail, enjeu majeur pour la survie de l’économie française, celui enfin, et sous la contrainte, de la pression fiscale que l’électorat de gauche juge trop forte et injuste.
DEUX ERREURS
Malheureusement ce processus de modernisation par le pouvoir intervient dans un contexte tellement grave qu’il force la gauche non seulement à repenser son action mais à affronter des problèmes avec lesquels elle a été historiquement mal à l’aise comme l’autorité, l’insécurité ou l’immigration.
C’est dans ce contexte qu’il faut analyser ici l’affaire Leonarda. Celle-ci a révélé de manière terrible son impréparation politique à s’emparer de la question migratoire. Or, dans cette affaire, deux erreurs ont été commises. La première a été d’avoir entrouvert la porte à un possible retour de la famille en cas de découverte d’une faute administrative. Cela révulsa l’opinion publique car elle voyait déjà l’Etat abdiquer. Elle n’avait d’ailleurs pas tort puisqu’une fraction de la gauche, minoritaire dans l’opinion, y vit une formidable brèche pour exiger le retour de la famille et surtout faire rendre gorge au ministre de l’intérieur. Ce qui n’avait pu être obtenu à la faveur de l’incident sur les Roms devait l’être grâce à l’affaire Leonarda.
Pourtant, s’il avait été simplement dit que “la famille ne reviendra pas sauf si une erreur a été commise”, le propos aurait pris une tonalité radicalement différente. Il aurait signifié que l’Etat de droit avait a priori été respecté mais qu’il convenait de s’en assurer, ce qui fut fait. Cette erreur fut doublée d’une faute politique gravissime. Celle qui consista à rechercher un imaginaire point d’équilibre entre les principes de la République et les valeurs de la gauche. Si l’objectif était de délégitimer la gauche au sein de l’opinion, en opposant la gauche à la République, le résultat a été atteint au-delà de toute espérance. Or ce que montre une lecture attentive du rapport de l’Inspection générale de l’administration dans cette affaire est à l’honneur de l’Etat de droit.
Elle souligne de manière incroyable le luxe de précautions que l’Etat prend en France avant d’expulser les étrangers : examen des situations particulières, démultiplication des procédures, audition des parties prenantes et soutien financier. Peu de pays au monde peuvent se targuer de respecter aussi scrupuleusement les droits des individus. Ce rapport fait honneur à la République et à la gauche qui se trouve en responsabilité. Ce rapport devrait non seulement être lu mais aussi expliqué et commenté dans toutes les écoles de la République pour montrer la réalité concrète d’un Etat de droit, les contraintes de son exercice et sa remarquable effectivité. Honte à ceux qui, même s’ils se prétendent de gauche, veulent le discréditer.
________________________________________
>> Sur Lemonde.fr : Retrouvez l’article de Keith Dixon, professeur de civilisation britannique à l’université Lumière-Lyon-II, “Au Royaume-Uni, le durcissement continu de la politique d’immigration travailliste”.
Zaki Laïdi (Directeur de recherche à Sciences Po)
Zaki Laïdi
, proche de Manuel Valls, est aussi l’auteur, avec Gérard Grunberg, de Sortir du pessimisme social : essai sur l’identité de la gauche, Paris, Hachette Littératures/ Presses de Sciences Po, 2007
Vos réactions (7) Réagir

Jules Vallès. 24/10/2013 – 21h47
Donc le destin de la Gauche, par sauts de modernités successifs, est de devenir complètement de Droite. L’important est de garder la marque, Gauche, et son image inoxydable.

ricardo uztarroz 24/10/2013 – 14h05
Non, ce qui se joue n’est pas la survie de gauche puisque celle-ci est défunte depuis des lustres. On continue à l’invoquer par esprit religieux. Personne ne veut l’admettre car ce serait commettre une sorte de parjure, un peu comme si un Pape annonçait depuis son balcon le jour de Pâques que Dieu est bel et bien mort, que lui est un athée depuis les lustres. Sorti de ce constat, tout le reste n’est que paroles vides de sens. Quant au concept de modernité, il est encore plus vide de sens.

JJD 24/10/2013 – 14h04
la « modernité » ?l’abandon de tous les droits sociaux augmenter la TVA pour faire un cadeau de 20 milliards aux patrons déléguer le contrôle des finances publiques aux marchés stigmatiser les autres : hier les juifs , aujourd’hui les arabes ou les roms votre modernité sent le XIX eme et demain comme en Allemagne des salaires à 3 € ? vos sauts de modernité ce sont des millions de gens dans la souffrance et vous qui mangez la soupe du CAC 40 moderne ? avant guerre on disait néo (Déat)

observateur 24/10/2013 – 13h19
texte revigorant: il pointe le nouvel horizon vers lequel doit s’acheminer la gauche,sous peine d’être jetée dans les oubliettes de l’Histoire. Pour cela, elle doit se réinventer en sortant du XIXè siècle, en tournant la page des culpabilités du colonialisme, et surtout en se soignant de cette maladie franchouillarde de la tyrannie de l’idéologie et de son avatar, l’intellectualisme à-tout-va.

ricardo uztarroz 24/10/2013 – 16h46
Mais dîtes moi en peu de mots ce qu’est désormais la gauche. Il y a pas si longtemps la gauche, c’était une société sans classes, la collectivisation des moyens de production, seul la voie pour ‘y parvenir différait, pour les uns c’était la révolution, pour les autres les réformes. Les deux voies ont fait chou-blanc, le socialisme puis le communisme qui devait marquer la fin de l’histoire n’ont été qu’un mirage. Le socialisme réel avec son pitoyable effondrement en ayant apporté la preuve.

colporteur 24/10/2013 – 13h03
Il faut être du côté du manche, c’est à dire de la propriété et du pouvoir (ou avec la “bonne” nationalité), pour vanter “l’état de droit”. Si on imposait à ces gens ne serait-ce que un an de survie au RSA, sans leur carnet d’adresses, avant de les autoriser à écrire dans les colonnes du Monde, nous y lirions tout autre chose.

ALAIN FINKIELKRAUT JOUE AVEC LE FEU

Alain Finkielkraut Joue Avec le Feu
LE MONDE DES LIVRES | 23.10.2013 à 19h04 • Mis à jour le 24.10.2013 à 11h49 | Jean Birnbaum

Toute l’oeuvre d’Alain Finkielkraut est vouée à sauvegarder un certain rapport aux textes, une façon de les recueillir comme un legs fragile, exigeant de nous prévenance et gratitude. Ce qui est en jeu, sous sa plume, c’est un amour du livre inséparable d’un art d’hériter.
D’où la première gêne qui saisit son fidèle lecteur au moment de refermer L’Identité malheureuse. Avant qu’il ait pu l’avoir en main, ce nouvel essai était déjà brandi par des agitateurs désinvoltes : des patrons de presse qui décident de mettre un livre à la “une” sans même y avoir jeté un oeil ; des animateurs télévisuels qui considèrent le texte comme un prétexte, simple support à “clash”, pure matière à “buzz”… Ceux-là ne lisent pas, ils misent. Quant aux autres, à ces femmes, ces hommes qui, année après année, ont lu les ouvrages de Finkielkraut dans la solitude et le silence, il leur faudra encore exercer leur jugement malgré le brouhaha. Et d’abord faire la part du déjà-dit, de l’inédit, du non-dit aussi.
Celle du déjà-dit n’est pas mince. Sur la muflerie des modernes, sur l’ensauvagement d’une école où plus personne n’est maître, sur cette société qui enseigne la jeunesse aux jeunes quand il faudrait leur transmettre la sagesse des aînés… on reconnaîtra ici des thèmes et un style qui firent le charme des essais de Finkielkraut par le passé et qui continuent de donner à sa plume un souffle familier. On retrouvera aussi ses meilleurs ennemis, à commencer par les sociologues en général et Christian Baudelot en particulier, dépeints une fois de plus comme les princes du “politiquement correct”, comprenez les souverains de notre temps. On notera encore l’ardeur intacte avec laquelle Finkielkraut épluche Le Monde, cet organe bien connu de la bien-pensance bobo, dont il raille de livre en livre les mêmes manchettes, parfois vieilles d’une décennie.
Quoi d’inédit, alors ? La tonalité et le vocabulaire plutôt que le sujet. Car l’inquiétude de Finkielkraut à propos de l’éducation est toujours allée de pair avec l’angoisse de l’identité. Fils et petits-fils de déportés, il est l’enfant du “plus jamais ça !” qui a suivi la Shoah et qui a rendu suspect tout éloge des racines. Dès ses premières parutions, le philosophe n’en a pas moins tenu à affronter la question de l’appartenance. Son nouveau livre avance ici des idées intéressantes, et qui méritent débat. Ainsi affirme-t-il que l’Europe post-hitlérienne a cru surmonter ses mauvais démons en inventant le “romantisme pour autrui”, c’est-à-dire l’orgueil identitaire pour tout le monde sauf pour elle-même. De même déplore-t-il que le Vieux Continent se réclame du cosmopolitisme mais ait renoncé à toute perspective universaliste, comme s’il n’avait plus aucune valeur à proposer au monde. Enfin, le philosophe moque ces élites qui célèbrent la diversité culturelle mais refusent d’en mesurer les effets : “Gloire aux différences, mais maudits soient ceux qui les voient à l’oeuvre !”, résume Finkielkraut.
Toutefois la nouveauté du livre se situe bien du côté du lexique et du ton. Le vocabulaire, d’abord, se fait toujours plus national. Hier, Finkielkraut veillait sur la République, aujourd’hui il escorte “l’identité française”. Hier, il s’en remettait aux instituteurs, hussards noirs des Lumières universalistes. Aujourd’hui, il ne jure que par les “autochtones”, hussards blancs d’un obscur séparatisme. Naguère il soulignait les points aveugles du discours antiraciste, désormais il s’indigne surtout qu’on ne puisse plus prononcer fièrement le mot “race”. Certes, Finkielkraut est conscient de jouer avec le feu, il le souligne lui-même. Mais tout se passe comme s’il s’en délectait : “Personne ne peut souhaiter porter à vie la marque des hommes infâmes. Il faut pourtant accepter de courir ce risque”, minaude-t-il.
Posture
Ainsi le ton se fait plus que jamais pamphlétaire : Finkielkraut se complaît dans le rôle d’un saint Jean-Baptiste, voix clamant dans le désert, porteuse d’une vérité qui crève les yeux et dont pourtant personne ne veut. Posture qui finit par faire symptôme d’un échec. Et de fait, quand le philosophe approche les parages les plus risqués de sa réflexion, il se brûle. Après Hitler, peut-on encore penser une appartenance non moisie, un “nous” sans exclusion du “eux”, une patrie charnelle sans charnier universel ? Voilà trois décennies que Finkielkraut tourne autour de cette interrogation. On pense par exemple à la belle étude qu’il a consacrée à Péguy, Le Mécontemporain (Gallimard, 1991). On songe aussi à La Défaite de la pensée (Gallimard, 1987), un classique dont L’Identité malheureuse reprend presque à l’identique certains mouvements argumentatifs.
Mais si Finkielkraut se brûle au feu de l’identité, c’est peut-être qu’il ne s’appartient plus lui-même. Le ton et le lexique qui marquent l’écriture de ce livre manifestent une aliénation exaltée. Et c’est là qu’intervient le non-dit, qui a pour nom Renaud Camus. Avec les écrits politiques de ce dernier, L’Identité malheureuse partage des mots, des références et surtout la même obsession d’une double décadence : celle de la “Grande Déculturation” (par l’école) et celle du “Grand Remplacement” (par “l’immigration de peuplement”). Chez l’un comme chez l’autre, la France devient une “auberge espagnole” où les “Français qu’on n’ose plus dire de souche” ne savent plus où ils habitent. “Quand le cybercafé s’appelle “Bled.com” et que la boucherie ou le fast-food ou les deux sont halal, ces sédentaires font l’expérience de l’exil (…). Ils n’ont pas bougé mais tout a changé autour d’eux”, écrit Finkielkraut. “Sur les lieux mêmes de ma culture et de ma civilisation je marchais dans une autre culture et une autre civilisation”, note Renaud Camus (Le Grand Remplacement, éditions David Reinharc, 2011).
On pensait que L’Identité malheureuse marquait le retour de Finkielkraut à la prose politique après son essai sur l’amour. En réalité, ce nouveau texte sonne encore comme une protestation d’amour ; il témoigne d’une passion véhémente pour Renaud Camus. Car le châtelain du Gers n’y est pas seulement cité par son ami et protecteur, il le ventriloque littéralement. Cet élan affectif pourrait avoir sa beauté. Encore faudrait-il qu’il soit pleinement assumé. Et qu’Alain Finkielkraut précise jusqu’où va sa passion pour un écrivain qui a très officiellement déclaré sa flamme à la présidente du Front national.[]

MUSABAB KEBAKARAN HUTAN

17 Korporasi Tak Taat Aturan
Kebakaran Lahan Terkait Lemahnya Pengawasan Pemda
SABTU, 11 OKTOBER 2014

JAKARTA, KOMPAS — Tim Gabungan Nasional Audit Kepatuhan mengumumkan bahwa 17 perusahaan kehutanan dan perkebunan di Riau tidak memenuhi kewajiban mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Audit juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah lemah dalam pengawasan dan penindakan.
Temuan itu menyingkap penyebab kebakaran lahan di kawasan hutan dan lahan gambut yang terus berulang selama 20 tahun terakhir. ”Kebakaran hutan jadi masalah kronis, terus berulang. Ke depan, kalau di lahan perusahaan ini masih terjadi kebakaran, langsung dicabut saja izinnya,” kata Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), di Jakarta, Jumat (10/10).
Ia bersama Heru Prasetyo (Kepala Badan Pengelola REDD+), Sonny Partono (Kementerian Kehutanan/Kemenhut), Himsar Sirait (Kementerian Lingkungan Hidup/KLH), dan Gamal Nasir (Kementerian Pertanian) mengumumkan hasil audit selama Juli-Agustus 2014. Pemprov Riau yang juga anggota tim tidak hadir.
Audit dilakukan pada lima unit perusahaan perkebunan sawit dan 12 unit perusahaan kehutanan (hutan tanaman industri dan hutan alam) yang memanfaatkan gambut dalam. Total terdapat 15 perusahaan karena satu perusahaan, PT SRL, memiliki tiga unit konsesi.
”Minggu depan kami kumpulkan semua perusahaan dan pemda. Sanksi berupa administratif atau perdata/pidana kami lihat dari tingkat pelanggarannya,” tutur Mas Achmad Santosa, Deputi VI UKP4.
Ketua tim Bambang Hero Saharjo mengatakan, audit tak sulit dilakukan. Audit mengacu pada izin usaha dan izin lingkungan perusahaan, termasuk dokumen upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL/UPL).
Tim mengecek kepatuhan atas 97 kewajiban pemilik izin perkebunan, 128 kewajiban pemilik izin kehutanan, dan 67 kewajiban pemda. ”Yang kami cek, apakah perusahaan menjalankan janjinya. Tidak satu pun perusahaan itu menepati janjinya,” ujarnya.
Sebagai contoh, tim mengecek keberadaan dan pengoperasian menara pengawasan kebakaran. Tim menemukan telur burung di menara, yang menunjukkan sarana itu tak pernah digunakan.
Tim juga menemukan perusahaan tak menjaga konsesinya. Itu membuat lahannya dirambah masyarakat secara ilegal.
Audit terlambat
Sonny Partono, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemenhut, mengatakan, audit itu seharusnya dilakukan sejak 20 tahun lalu. Lewat audit, akar penyebab kebakaran dapat diketahui serta ada solusinya.
Sayangnya, katanya, audit tak dilakukan terhadap Kemenhut yang menerbitkan izin kehutanan. Kuntoro mempertimbangkan agar dalam audit sebulan mendatang, di Kalimantan, menyertakan Kemenhut.
Audit di Kalimantan dimulai di Kalimantan Tengah. ”Kami dengan Gubernur Kalteng sudah ada nota kesepahaman,” kata Heru Prasetyo. Badan Pengelola REDD+ turut dalam tim karena aktivitas kebakaran hutan dan lahan melepaskan emisi gas rumah kaca yang sangat tinggi.
Sementara Himsar Sirait menjelaskan, dari 15 perusahaan yang diaudit tim, terdapat perusahaan yang sedang disidik KLH. Mereka, antara lain, adalah SPM, SRL, JJP, RUJ, dan BNS yang berkasnya telah diserahkan ke kejaksaan, terkait kebakaran hutan dan lahan pada 2013.
Total terdapat 10 kasus kebakaran hutan dan lahan yang ditangani KLH. Tujuh kasus kebakaran pada 2013 dan tiga kasus kebakaran pada 2014.
Adapun audit terhadap pemerintah daerah menunjukkan pemda lemah dalam pengawasan. Tim pun menemukan pemda belum mengetahui kewajibannya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.
Audit dilakukan di Riau karena 93,6 persen dari 12.541 titik panas selama 2 Januari-13 Maret 2014 terjadi di area itu. Langkah itu menindaklanjuti 13 Rencana Aksi yang disepakati Wakil Presiden Boediono bersama kementerian/lembaga, 12 Juni 2014. (ICH)

WESTERN SANCTION AGAINST RUSSIA CUT EUROPE’S THROAT

Western Sanctions Against Russia Cut Europe’s Throat

http://english.pravda.ru/russia/economics/07-10-2014/128739-europe_russia_sanctions-0/

07.10.2014
Sanctions against Russia have not led to the isolation of the country, even if the West tried to alienate Russia from western markets of capital and technologies. Instead, the sanctions strengthened the ties between Russia and China. Economic cooperation is not the only area, in which the countries became closer in their relations. It is quite possible that Russia and China may join efforts in the field of international politics to compensate for the feeling of frustration caused by the lack of respect from the West, Czech publication Novinky wrote.

Russia will also be developing partnership with new emerging powers such as India and Brazil, the newspaper said. The agreement on cooperation in the field of strengthening the ruble and the yuan and the wish to weaken the dollar as a reserve currency in the world will complete the picture. For President Putin himself, Western sanctions came as a gift from heaven. Putin’s support among the population has reached record levels. He has thus took the unwavering leadership position – the position of the leader, around whom people can unite.

The problem of sanctions was based on their gradual introduction. This detail gave Russia time to think about it and find a way out. Half-forward decision proved to be ineffective. As a result, the situation in Ukraine has not improved, Putin’s position became stronger, the EU had to take additional costs to respond to Russia’s responsive measures, Russia became closer to China, and the EU ruined its friendly ties with Russia. Russian sources will thus flow to the country that will never ever do anything for free to Europe. He who sows the wind, shall reap the whirlwind, the newspaper concluded.

Meanwhile, EU’s would-be High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Italian Foreign Minister Federica Mogerini, said that the EU should do everything to prevent Russia from creating a land corridor between the Crimea and the rest of Russia. That was the official’s response to the question from European MPs, who wondered what new sanctions the EU was going to take should Russia try to create such a corridor.

Interestingly, whole territories in Italy are opposed to EU’s sanctions against Russia after Russia imposed its own sanctions in return. Does Federica Mogerini represent Italy’s opinion in the European Union or does she have someone else’s opinion in her head?

Doctor of Law, Professor of MGIMO Dmitriy Labin told Pravda.Ru:

“It is difficult to answer because we do not know what she has in her head. That’s one thing. Secondly, she is a new person in European politics. It appears, though, that Brussels officials have lost the connection with the peoples, whom they represent at the European Parliament and other bodies of the EU. There is an impression that European officials do illogical and absurd things.

First of all, it appears that the EU wants the global alliance between the EU and the Eurasian Economic Community, the former Soviet Union, to turn into a full-blown economic alliance that represents a certain threat to other groups of states, primarily in North America with the leading position of the United States.

Therefore, it is hard to explain many things that the EU has been doing lately. It appears that they are cutting the branch on which they are sitting. Therefore, in my opinion, the role of the population, people and nation is very important. They can use democratic procedures to change the political course, and now is the time, when they can do so. Perhaps, they can show some civic position and influence their representatives in the European Parliament and other European institutions.

As for the possibility to show external influence on internal affairs of Russia, I think it is hardly achievable. It may also be regarded as interference in internal affairs of the Russian Federation, because the construction of communications, roads and bridges between different regions and territories is purely an internal affair of Russia. Dictating or interfering from the outside is unacceptable from the point of view of both international law and sound logic,” the expert told Pravda.Ru.

AHOK DIJAMIN KONSTITUSI

Basuki Dijamin Konstitusi

http://sp.beritasatu.com/tajukrencana/basuki-dijamin-konstitusi/66396

Senin, 6 Oktober 2014 | 23:05

Bakal naiknya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur merupakan mandat UU dan dijamin Konstitusi. Sesuai UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah yang berhenti. Semua pihak harus menghormati dan melaksanakan UU dan Konstitusi, termasuk mereka yang menentang sosok Basuki duduk di kursi gubernur DKI.

Aksi penolakan terhadap Basuki sejatinya sudah muncul sejak lama, yakni ketika sejumlah organisasi massa di Jakarta menentang Gubernur Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden. Alasannya, bila Jokowi terpilih menjadi presiden maka Jakarta bakal dipimpin oleh sang wakil yakni Basuki.

Dasar dari penolakan, seperti yang terang-terangan diserukan ormas-ormas itu adalah alasan sentimen suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). Karena Basuki bukan muslim dan karena ia keturunan Tionghoa.

Rasanya picik mengangkat isu SARA di tengah-tengah bangsa yang hampir 70 tahun mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, fakta di lapangan membuktikan bahwa masih ada sejumlah elemen masyarakat yang menjadikan sentimen SARA sebagai dasar tindakannya.

Para cendekia, tokoh agama, juga mereka yang duduk di lembaga negara mengakui sejak era reformasi bergulir, nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 mulai terkikis atau sengaja dikikis. Penolakan terhadap Basuki tidak bisa dipandang sekadar penolakan warga terhadap sosok kepala daerah.

Unjuk rasa menolak Basuki yang berakhir bentrokan beberapa hari lalu merupakan kampanye antikeberagaman, bahkan menolak kesamaan hak dan kewajiban setiap warga negara di mata hukum, seperti yang tertuang dalam Pasal 28 D UUD 1945. Alih-alih mempersoalkan pimpinan lembaga, partai politik, atau kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Sekelompok massa malah menolak Basuki yang selama ini dikenal memiliki rekam jejak bersih dari korupsi.

Pencapaian Basuki hingga menjadi wakil gubernur dan nantinya gubernur DKI, juga bukan karena mengkadali peraturan atau undang-undang. Basuki atau kelompok politiknya tidak mengubah undang-undang agar ia bisa duduk sebagai gubernur. Tidak seperti laku politik tingkat tinggi yang terjadi di DPR, di mana revisi UU MD3 mengubah tata tertib pemilihan pimpinan DPR sehingga kelompok tertentu diuntungkan.

Apa yang terjadi di DPR berkait UU MD3 itu pun sah secara hukum, apalagi sosok Basuki yang menjadi gubernur. Bila ada yang sakit hati atas perilaku Basuki selama ini maka pihak yang paling mungkin adalah partai yang mengusungnya menjadi wagub namun kemudian ditinggalkan oleh Basuki. Karena itu, masuk akal bila Gerindra sebagai pengusung Basuki sempat berharap MK memutuskan bahwa kepala daerah bisa diberhentikan setelah salah satu partai pengusungnya mencabut dukungan. Jadi bukan pihak-pihak lain apalagi yang mendasari penolakan hanya karena sentimen SARA.

Butuh keseriusan dalam menyikapi fenomena penolakan Basuki. Pertama, faham fanatisme sempit berlatarbelakang SARA jangan dibiarkan berkembang di Bumi Pertiwi. Instrumen Pemerintah seharusnya peka dan teliti mencium persebaran faham seperti ini, termasuk faham radikal yang menjiwai aksi terorisme. Fenomena semacam ini telah muncul di banyak tempat dalam wujud yang beraneka.

Kedua, tindak tegas dan tegas terhadap para anasir pemecah persatuan bangsa. Aparat akan lebih mudah menindak bila faham-faham tadi disuarakan melalui ‘atraksi’ anarkis. Aparat wajib memberikan sanksi setimpal sesuai hukum yang berlaku. Kita mengapresiasi langkah penanganan Polda Metro Jaya terhadap aksi unjuk rasa penolakan Basuki. Polisi menangkap sejumlah pengunjuk rasa dan bahkan memburu penganjur yang dinilai memang sengaja ingin berbuat rusuh. Publik menanti apakah proses selanjutnya bakal berjalan atau tidak.

Ketiga, kita tidak perlu memberikan panggung kepada para penyebar seruan yang antidemokrasi serta memecah belah persatuan bangsa. Sekelompok kecil pemilik faham anti-Pancasila biasanya membuat onar untuk mendapat perhatian. Sebaliknya, kecaman bersama baik melalui media massa maupun media sosial bakal menangkal kampanye sentimen SARA. Selebihnya adalah bagaimana para pemimpin mengaca diri, tak terkecuali Basuki.

Aksi penolakan bisa menjadi evaluasi. Penilaian dari pengunjuk rasa bahwa Basuki arogan dan sering mengucap kata-kata tak sopan perlu dijadikan masukan. Basuki boleh beralasan apa adanya.

Namun sebagai pemimpin Basuki tetap harus jadi panutan baik perilaku maupun tutur katanya. Penolakan juga dapat memacu Basuki lebih hati-hati. Mungkin ia tidak peduli. Yang pasti, lawan politik sudah menanti blunder Basuki. ***

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers