Author Archive

STOP ABUSE OF RELIGIONS

Stop Abuse Of Religions

http://news.kuwaittimes.net/2012/11/06/stop-abuse-of-religions/

Universally, religion remains the nucleus of any society as it has significant impact on the daily lives of the people. It is a system that generates multiple systems, including political, economic, social and cultural and hence it cannot be excluded from any society, even the most secular political ones. Religion is a complete code of life and impacts the cultural and social realities of any society. In that perspective religion determines how life is managed and lived.
There are approximately 4,200 religions in the world and the followers of each religion inhabit different geographical areas and belong to different ethnic groups. Each group believes it holds the correct view and follows the right path. As a result, its followers tend to think they are more righteous than others who they sometimes describe as superstitious. This very view that favors a particular religious or ethnic group over others and considers them as outsiders gives rise to antagonism. This is a thinking that might instigate some to violence against other religious groups.
History testifies that such extremist ideas produce people with radical thinking who try to impose their dogma on others by force. They don’t even hesitate to sacrifice themselves believing they are dying for a right cause.
This is true today as there are reports almost everyday from all around the world about groups that are deemed religious but commit heinous crimes against people of other faiths under the pretext of religious justification. The world will become a chaotic place if intolerance increases and every so-called religious group attacks and kills the members of the other faith. The world has suffered due to religious intolerance and is still suffering because of some extremist groups that have played havoc with religion and disrupted the social harmony within a particular society and among nations.
Realizing the gravity of the situation at the world level, Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah, being the leader of the Muslim Ummah, called for interfaith and cultural dialogue. This initiative aims to take the world to a state of religious and cultural understanding and harmony that is so essential to end conflicts and ensure peace. Religion influences the cultural and social milieu of any ethnic group or country and it cannot be changed.
The Soviet Union is a glowing example of this. Its political regime tried to enforce with iron fist its communist dogma on the people while at the same time banned religious practices and their symbolic public appearance in any shape or form. When the Soviet Union collapsed and the Islamic countries within the USSR seceded, Muslims in those republics started practicing their religion publicly. Religion and culture can be causes of misunderstanding and consequently a source of confrontation among peoples and nations. Interfaith and cultural dialogue reduces religious misunderstanding and cultural differences by focusing on religious commonalities and universal values that bring followers of different faiths and the people of the world together.
The world would be a better place when people stop perceiving religious and cultural differences as threats to their views and lifestyles, but rather acknowledge them as a source of enrichment to their lives, which would result in appreciation of others as their fellow human beings. Insulting religions and their sacred symbols only spark animosity between followers of various faiths. The role of King Abdullah bin Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue is to “act as a hub among religions and cultures, empowering others already working in the field of dialogue and promoting harmony and cooperation.” As the center moves on to achieve its peaceful objectives, the center ought to extend its hands to similar civil and international organizations to bring to reality the call of King Abdullah for the world to condemn insults of religion and prophets by issuing a UN resolution to this effect. There are several United Nations organizations whose primary responsibility is to safeguard the laws and principles that respect religions and cultures. In addition to that the UN sponsors a World Interfaith Harmony Week that also aims to promote religious harmony.
Thus, the political platform to achieve this objective is already in place. Also, coordination with other interfaith organizations would help pressure the UN to adopt a resolution condemning blasphemy and abuse of religions and religious icons. Among the similar organizations are the Parliament of the World’s Religions that works toward affirming universal values and recognition of the diversity among different cultures; A Common Word (ACW), an organization that focuses on bringing Muslim and Christian leaders together; the C1 World Dialogue, an initiative whose mission is to support and promote, propagate and preserve, peace, harmony and friendship between the Western and Islamic world; and the Common Ground, a body that promotes understanding between Islam and Buddhism. The world has shrunk to a great extent in terms of interconnectivity.
Hence, what happens in a seemingly far away place has its effects on other nations of the world. So, the people of the world need social harmony to live in peace and prosperity that can be achieved through religious and cultural understanding.
By Abdulrahman Al-Zuhayyan

KESENIAN DALAM KUASA NEGARA

Kesenian Dalam Kuasa Negara
Oleh M Romandhon MK *

Di tingkatan pemimpin tidak terlihat sifat-sifat kenegarawanan.Pemerintah akhir-akhir ini sedang gencar mendaftarkan produk kebudayaan leluhur sebagai warisan kebudayaan dunia. Setelah batik, angklung, wayang, dan keris diakui UNESCO, kini giliran kesenian rakyat tayub dan dangdut yang mengantre untuk mendapatkan stempel dari induk organisasi negara dunia. Terobosan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memberi decak antusiasme bagi publik Tanah Air. Ekspektasi masyarakat pun terhadap pemerintah semakin menguat, perihal kepedulian negara terhadap khazanah kesenian. Diajukannya kesenian tayub dan dangdut sebagai warisan budaya dunia, seolah memberi harapan sekaligus angin segar bagi keberlangsungan kesenian Tanah Air dewasa ini.
Di balik semarak kampanye peduli kesenian sesungguhnya masih menyisakan rasa getir. Sering kali, kampanye “cinta kebudayaan” menipu, pasalnya, anjuran berkesadaran budaya barometernya ditentukan seberapa banyak jumlah pengunjung ke museum. Tanpa disadari, kerangka berpikir deduktif ini sengaja digiring ke arah fosilisasi kebudayaan. Alih-alih mengenalkan keragaman peninggalan kebudayaan, sebaliknya hal ini berpotensi pada praktik “pembunuhan” kreativitas berbudaya.
Bagaimana tidak, satu sisi pemerintah hanya mendorong masyarakat mengarifi kebudayaan, di sisi lain pemerintah tak begitu peduli tentang kebudayaan sebagai basis kekuatan dan identitas bangsa. Dengan kata lain, kebudayaan kesenian tetap saja diposisikan sebagai peninggalan masa lampau. Bahkan, khazanah tradisi kesenian yang menjadi platform Indonesia mengalami “penuaan”. Ini artinya, kekayaan warisan budaya tampaknya hanya sebagai dongeng adiluhung ansich, tanpa mampu dimanfaatkan kembali.
Sejurus gayung bersambut, para ilmuwan dan pegiat kesenian dalam negeri sendiri pun tidak mampu mendaur ulang penemuan leluhur itu menjadi hasil penemuan yang lebih baik. Sebaliknya, hasil kebudayaan yang begitu menakjubkan itu, dengan dalih “melestarikan” dan “peduli” justru difosilisasikan. Istilah “fosilisasi kebudayaan” sebenarnya pernah dipopulerkan oleh Arthur Asa Berger dalam menjelaskan sebuah produk kebudayaan yang sengaja ingin dilenyapkan (dihilangkan). Mengutip Fritjof Capra, arus kebudayaan global semakin canggih dalam membinasakan produk budaya yang lain.
Bedanya, cara yang digunakan tidak tampak unsur kesadisan. Sebaliknya, terkesan sangat santun dan bermartabat. Hemat penulis, dapat dikatakan melestarikan, apabila gerak dan ruang berekspresi dalam berseni diberi keleluasaan. Adapun kesenian yang sudah ada, mampu didaur-ulang dan disesuaikan dengan konteks zamannya. Tatkala kesenian bisa bergerak dan mengalami dinamisasi, hal ini baru bisa dikatakan melestarikan (uri-uri) kebudayaan. Dalam istilah musicology arrangement.
Sayangnya elemen bangsa ini telanjur terkena sindrom “penyakit” kronis, di mana masyarakat sudah tak lagi responsif. Di tingkatan pemimpin tidak terlihat sifat-sifat kenegarawanan, orientasi tertutup, lebih mementingkan stabilitas daripada kemajuan, sedangkan kaum cendekiawan bisu. Tidak muncul gagasan orisinal dan besar, ciptaan yang berlangsung hanya imitasi, peniruan-peniruan kasar dalam bidang seni maupun kehidupan sehari-hari yang lain; dan yang terakhir tidak berfungsinya filsafat.

Ketidakberdayaan Kesenian
Setali tiga uang, antara tayub dan dangdut memiliki banyak catatan kontroversial. Kedua kesenian ini banyak mengekspos estetika body art (keindahan olah tubuh). Nilai seni inilah yang kerapkali menuai kontroversi lantaran dianggap erotis dan mempertontonkan aurat. Tak berlebihan, jika tayub dan dangdut senantiasa berada dalam posisi yang tak mengenakkan. Kesenian masyarakat kelas bawah ini selalu mendapat stereotipe buruk. Dengan dalih erotis dan jalang. Tak pelak keberadaan tayub ataupun dangdut secara perlahan teralienasi. Stigma pornografi dan cabul menempatkan kesenian ini tak kuasa dalam menghadapi monopoli politik kekuasaan. Bahkan, persoalan krusial yang dianggap presiden adalah agenda dibentuknya Satgas UU Pornografi.
Kesenian mengamini aroma erotik dan estetik; terejawantahkan melalui dentum gamelan, gerak (seperti gandrung, joget bumbung, lengger, tandakan) bahkan hingga dangdut. Stigma pornografi pun mencuat lantaran tubuh adalah agen utama. Negara kemudian dianggap berkepentingan untuk mengatur gerak, pakaian, dandanan secara visual. Muncullah aturan pembatasan dalam berseni (berkreativitas), seakan semuanya harus dikonvensionalkan. Ini yang kemudian menyebabkan kesenian berada pada posisi tak berdaya. Pemerintah masih belum bisa bersikap dewasa, cenderung memandang kesenian berdasarkan kuasa oposisi biner.
Ini artinya, selama sudut pandang digunakan masih sebatas hitam-putih, baik-buruk maka simpati ataupun ujud rasa prihatin pemerintah tak ubahnya sebuah harapan semu. Lantas apa gunanya mengusulkan kesenian tayub dan dangdut ke UNESCO, jika hanya bertujuan memperoleh draf legal? Selain itu, apa keuntungan yang diperoleh seni-seni tersebut setelah diakui sebagai warisan dunia? Adakah suatu perkembangan yang berarti? Atau justru hanya labirin politik dalam meraih ambisi yang penuh pamrih? Legalitas, “diakui” atau “tidak diakui” belum tentu mampu menyelamatkan eksistensi kesenian itu sendiri.
M Natsir dalam kitabnya Capita Selecta memaparkan bagaimana kemajuan kebudayaan di masa khalifah Al-Mansur, khalifah kedua dari dinasti Abbasiah yang sukses merawat peninggalan kebudayaan bangsanya; di mana ilmuwan dan para pegiat seni diberi ruang berekreasi tanpa ada intervensi. Selalu menghargai kreasi dalam bentuk apa pun dan mengedepankan “pendaur-ulangan” warisan kebudayaan yang sudah ada.
Jangan-jangan, hal sama yang dibutuhkan negara Indonesia untuk serius melestarikan kebudayaan mencontoh metode Al-Mansur. Ketika negara mampu memosisikan dirinya sebagaimana semestinya, seniman memosisikan tugasnya sebagai pekerja seni, dan rakyat dapat menyelesaikan tugasnya sebagai masyarakat, maka tanpa perlu seruan untuk maju dan berkembang, rasanya dengan sendirinya kemajuan itu akan lahir.

*Penulis adalah peneliti pada Central for Civilization and Cultural Studies,Yogyakarta.

PROBLEM AGRARIA DAN KAPITALISME

Problem Agraria dan Kapitalisme
Oleh Idham Arsyad*

Muchammad Tauchid (1952) dalam bukunya, Masalah Agraria, mengingatkan, persoalan agraria adalah persoalan hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan.Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada untuk mempertahankan hidup selanjunya.Pengalaman hidup di era kolonialisme menjadikan Tauchid menyelami persoalan agraria yang mengakibatkan rakyat sengsara dan menderita. Demikian halnya para pembuat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hasilnya, UUPA menjadi mesin operasi untuk menghentikan ketidakadilan agraria akibat kolonialisme dan feodalisme. Kesadaran inilah yang tidak diwarisi pemimpin kita saat ini. Akibatnya, terjadi insiden pembantaian warga di Mesuji, aksi jahit mulut warga Pulau Padang Riau di depan DPR, dan penembakan yang mengakibatkan tewasnya tiga warga di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima NTB. Namun ini sama sekali tak menggerakkan hati dan pikiran para pemimpin bangsa ini untuk mengambil tindakan nyata melindungi rakyatnya yang membutuhkan tanah.

Konflik Struktural
Harus dipahami, konflik agraria yang berlangsung saat ini adalah konflik agraria yang bersifat struktural, yakni konflik yang melibatkan penduduk setempat berhadapan dengan kekuatan modal dan atau instrumen negara. Umumnya konflik agraria bermula dari proses kebijakan pemerintah yang “me-negara-isasi” tanah-tanah milik komunitas.Kemudian di atas tanah yang diberi label “tanah negara” tersebut, pemerintah menguasakan kepada badan usaha milik swasta maupun pemerintah dalam berbagai hak pemanfaatan, seperti Hak Guna Usaha, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Izin Usaha Pertambangan, dan sebagainya (Fauzi, 2003).
Konflik agraria yang bersifat struktural ini telah berlangsung sepanjang pemerintahan Orde Baru berkuasa. Konflik dan kekerasan yang menyertainya mencapai ribuan kasus. KPA mencatat, rentan waktu 1970-2001 jumlah konflik agraria mencapai 1.753 berlangsung di 286 kabupaten/kota. Luas tanah yang disengketakan mencapai 10.892.203 hektare dan telah mengakibatkan tidak kurang 1.189.482 keluarga menjadi korban.Sayangnya, pascareformasi konflik tersebut dibiarkan tanpa ada proses penyelesaian yang memberi keadilan kepada korban. Bahkan yang terjadi, konflik yang disertai kekerasan masih terus berulang. Pada 2011 saja, sekurang-kurangnya telah terjadi 163 konflik yang terliput di media. Luas tanah yang disengketakan mencapai 472.480,44 hektare dan melibatkan 69.975 keluarga. Terdapat 22 orang meninggal, 279 orang ditahan, 34 orang tertembak, dan 147 orang yang mengalami penganiayaan (KPA, 2011).
Perluasan Kapitalisme

Maraknya konflik agraria akhir-akhir ini erat kaitannya dengan meningkatnya perampasan tanah (land grabbing). Perampasan tanah adalah gejala global yang dipicu akuisisi lahan skala luas untuk kebutuhan pangan global. Melonjaknya harga pangan dunia karena krisis finansial mendorong perubahan strategi negara-negara kaya tapi miskin pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik. Mereka tidak lagi megimpor bahan pangan, tetapi melancarkan pembelian dan penyewaan lahan di negara-negara berkembang yang mempunyai lahan luas. Studi GRAIN menunjukkan bahwa antara 2006-2009 gelombang akuisisi lahan transaksinya mencapai hampir 37-49 juta hektare.
Selain itu, perampasan tanah menjadi bagian penting dari perluasan usaha kapitalisme. Melalui pemberlakuan hukum agraria baru yang mengatur usaha-usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, perusahan-perusahan kapitalis dapat memperoleh akses eksklusif atas tanah dan kekayaan alam. Rakyat yang notabene sebagai pemilik awal dari tanah dan kekayaan alam dikeluarkan dari wilayah tersebut melalui pemberlakuan hukum, penggunaan kekerasan, pemegaran wilayah secara fisik, serta penggunaan simbol-simbol baru yang menunjukkan, bukan lagi rakyat yang memiliki wilayah tersebut.
Penting untuk disadari, perampasan tanah tidak hanya mengakibatkan konflik agraria semakin tinggi karena adaya proses perlawanan dari para korban, tetapi dalam jangka panjang menjadi proses pembunuhan petani dan dunia perdesaan secara sistematis. Proses ini disebut Karl Marx sebagai upaya paksa menciptakan orang-orang yang tidak terikat pada tanah, tetapi hanya mengandalkan tenaga kerja yang melekat pada dirinya saja, lalu menjadi pekerja bebas (Fauzi, 2011).
Akar Persoalan
Konflik agraria merupakan akibat. Sementara perluasan kapitalisme merupakan penyebab. Sebanyak 71,1 persen luas daratan Indonesia masuk dalam kawasan hutan. Ada lebih 25 juta hektare dikuasai HPH, lebih 8 juta hektare dikuasai HTI, dan 12 juta hektare dikuasai perkebunan besar sawit. Sementara 85 persen petani kita adalah petani tak bertanah dan gurem (berlahan sempit). Negara telah salah urus! Pembiaran terhadap ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah, serta sumber daya alam di dalamnya hanya melahirkan dan menyuburkan konflik dan sengketa agraria di negeri ini. Pemerintah dan aparatnya serta DPR seharusnya menjadi kekuatan sosial yang mengurus dan mewujudkan keadilan sosial bagi petani miskin, rakyat tak bertanah di perdesaan.

*Penulis adalah Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (Sumber:http://www.sinarharapan.co.id/content /read/problem-agraria-dan-kapitalisme/)

PRAHARA DI TAMBANG KITA

Prahara di Tambang Kita
Ikrar Nusa Bhakti

Kompas, Kamis ,9 Agustus 2012

Seandainya Mozes Kilangin masih hidup, entah apa yang ada di benaknya soal renegosiasi kontrak karya Freeport, perusahaan tambang AS yang ingin memperpanjang eksploitasi tambang tembaga, emas, dan perak di Grasberg dan Ertsberg, Papua, sampai 2041.
Pada 9 Agustus 1999, empat hari sebelum Mozes meninggal, ia mengatakan kepada Dominggus A Mampioper, wartawan yang mewawancarainya, ”Kini Freeport sudah masuk dan semua orang dapat berkat, tetapi ada juga yang tidak memperoleh apa-apa, tetapi tujuan kita agar masyarakat Amungme memperoleh manfaat besar kalau tambang dibuka”.
Saat itu Freeport baru delapan tahun melakukan kontrak karya (KK) kedua pada 1991 yang memperluas area kerjanya. Pada 2012, Freeport ingin memperpanjang KK yang akan berakhir 2021 menjadi 2041. Areanya juga akan diperluas hingga wilayah Nabire. Freeport bukan hanya menambang bagian atas bumi, melainkan juga sampai ke dalam perut bumi.
Mozes Kilangin, yang namanya diabadikan sebagai nama Bandara Internasional Timika, Papua, sebenarnya seorang guru lokal di Akimuga. Ia bertindak sebagai negosiator dan sekaligus penunjuk jalan bagi ekspedisi pertama Freeport di Bumi Amungsa pada 1960. Antara Juli dan September 1960, Mozes mendampingi tim ekspedisi Freeport pimpinan Forbes Wilson mendaki Gunung Yelsegel Ongopsegel (Ertsberg). Tim ekspedisi ini menempuh rute Omoga menuju Belakama terus ke Tsinga Jongkogama-Waa (Mile 68 sekarang)-Osekindi-Bayulkase (Mile 74 sekarang). Ekspedisi yang berjalan kaki tersebut membawa bebatuan sebanyak 30 karung sebagai sampel penelitian.
Dari contoh bebatuan itulah akhirnya Forbes Wilson dan tim ekspedisinya mengetahui secara nyata, betapa kaya wilayah pegunungan yang indah itu. Wilson mengabadikan ekspedisi ke Ertsberg itu dalam bukunya Conquest of the Copper Mountain (Penaklukan Gunung Tembaga). Kini, 62 tahun kemudian, gunung indah itu sudah berwajah bopeng-bopeng dan banyak lubang dalam menganga. Alam sekitarnya juga penuh dengan bahan-bahan kimia yang tentunya memberikan dampak negatif bagi penduduk sekitarnya.
Memang ada manfaat dari keberadaan Freeport bagi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan sebagian elite sipil, polisi, ketua adat, serta militer di Jakarta dan Papua. Ada juga program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan Freeport untuk tujuh suku yang terkena dampak pertambangan tersebut, seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi, sekolah asrama, dan pelatihan Newangkawi. Namun, apa yang didapat penduduk setempat tak sebanding dengan penderitaan panjang yang mereka alami sejak tambang mulai dibangun pada 1967.
Jika protes, mereka dicap anggota atau pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM). Jika ada pembunuhan atau penyerangan, OPM pasti jadi kambing hitam. Jika para buruh mogok, seperti terjadi 15 September-17 Desember 2011, tak jarang para pekerja ini juga dipandang sebagai penghambat pembangunan dan merugikan negara karena berkurangnya pendapatan negara akibat pemogokan itu.
Aksi mogok 8.000 dari 23.000 karyawan Freeport itu telah memengaruhi produksi Freeport pada kuartal I-2012, yaitu penurunan produksi tembaga dari 284 juta pound pada 2011 menjadi hanya 123 juta pound kuartal I-2012. Produksi emas juga turun dari 441.000 ounce pada 2011 menjadi hampir separuhnya, 229.000 ounce kuartal I-2012. Penerimaan negara juga menurun drastis karena kehilangan sekitar 6,7 juta dollar AS (Rp 57,3 miliar) per hari selama pemogokan berlangsung, sedangkan potensi penurunan penjualan Freeport mencapai 19 juta dollar AS per hari. Kegiatan Freeport di lahan 213.000 hektar itu menyumbang 68 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Papua dan 96 persen PDRB Kabupaten Timika. Pada 2010, Freeport menyumbang 1,9 miliar dollar AS pajak dan 2,1 miliar dollar AS berupa gaji dan upah karyawan.
Konsesi ekonomi amat mahal
Jika kita tilik sejarahnya, kekayaan alam di area pertambangan Freeport itu sudah diketahui para geolog Belanda sejak 1930-an. Ekspedisi oleh peneliti AS baru dilakukan 30 tahun kemudian. Ingat, tahun 1960, wilayah Papua masih di bawah kekuasaan langsung Ratu Belanda. Dasar hukum PMA di Indonesia dimulai sejak Pemerintah RI membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), pembuka jalan bagi Freeport melakukan eksploitasi tambang di Irian Barat. Satu hal yang menarik, UU itu ditandatangani Presiden Soekarno yang saat itu sudah dalam tahanan rumah rezim Soeharto di Wisma Yaso, rumah kediaman istri Bung Karno asal Jepang, Ratna Sari Dewi, yang kini menjadi Museum Tentara Nasional Indonesia Satria Mandala. Padahal, Bung Karno sebelumnya sering meneriakkan semboyan ”Amerika kita setrika, Inggris kita linggis” saat Konfrontasi dengan Malaysia dan ”Go to hell with your aid” kepada AS saat perusahaan-perusahaan AS menawarkan pembangunan prasarana transportasi asalkan Indonesia hanya mengimpor mobil produk AS.
Banyak analisis soal ini. Aktivis LSM Australia, Robin Osborne, penulis buku Indonesia’s Secret War (Kibaran Sampari) yang diterbitkan oleh Pandora Pr, Desember 1985, pernah mengatakan di dalam seminar ”Peace Study” di Sydney University, Australia (1988), yang penulis hadiri, konsesi bagi Freeport yang beroperasi di Irian Jaya (Papua) itu diberikan sebagai bayaran atas dukungan politik AS terhadap Indonesia dalam persoalan Irian Barat.
Sri-Edi Swasono menerka kemungkinan Presiden Soekarno ditekan atau mungkin kompromistis karena Pasal 4, 5, 6 UU No 1/1967 masih menegaskan bidang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dinyatakan tertutup bagi modal asing. Bidang tersebut, yaitu pelabuhan, produksi, transmisi, distribusi listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, tenaga atom, dan media massa (Kompas, 2/1/2012). Sejarawan militer mengatakan kepada penulis bahwa Bung Karno tidak bisa ditekan, jadi mungkin ia diiming-imingi untuk mendapatkan kembali otoritas politiknya yang sudah diambil Mayjen Soeharto sejak Bung Karno menyerahkan Surat Perintah 11 Maret 1966, asalkan Presiden Soekarno mau menandatangani UU No 1/1967 itu.
Rezim Orde Baru yang mengeluarkan PP No 20/1994 yang menjadi awal dominasi asing dan rezim-rezim pada era Reformasi yang mengegolkan dan melaksanakan UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal yang menggelar karpet merah buat investasi asing karena tak ada lagi pembedaan dengan investasi dalam negeri, bagaikan komprador asing yang kian membabat nasionalisme ekonomi yang masih dipangku UU No 1/1967. Terlebih pada era Presiden SBY yang seakan selalu menerima apa saja permintaan AS sejak Obama menjadi presiden. Fenomena Obama memang seakan menyihir masyarakat Indonesia, termasuk kalangan kampus. Untungnya, saat sebagian besar mahasiswa UI mengelu-elukan Obama saat berkunjung ke kampus UI Depok akhir 2010, masih ada mahasiswa yang menggelar spanduk bertuliskan: ”Please no double standard Mr Obama, your Freeport destroys our environment”.
Manfaat yang tidak seimbang
Manfaat keberadaan Freeport di tanah Papua bagi Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua terasa tak seimbang dengan penerimaan Freeport dan permasalahan yang ditimbulkan PT Freeport Indonesia (FI) pada kehidupan rakyat Papua. Per 31 Desember 2011 Freeport memiliki cadangan 119,7 miliar pound tembaga, 33,9 juta ounce emas, 330,3 juta ounce perak, dan 0,86 miliar pound kobalt. Sebanyak 95 persen cadangan Freeport itu ada di tambang Grasberg, Papua.
Pada 20 Desember 2010, cadangan tambang Grasberg 2.574.744 ton dengan kadar tembaga 0,98 persen, emas 0,83 persen gram per ton (g/t atau part per million – ppm), dan perak 4,11 g/t. PT FI mampu memproses 200.000-250.000 ton bijih per hari. Tambang terbuka Grasberg mengontribusi 75 persen, sedangkan tambang bawah tanah sekitar 25 persen. Dari sisi saham, Freeport McMoran menguasai 90,64 saham PT FI dan hanya 9,36 persen saham yang dimiliki Pemerintah Indonesia! Ini sangat tak adil dan menyakitkan. Bandingkan saham negara Amerika Latin di mana Freeport McMoran juga beroperasi yang mencapai 32 persen.
Dalam laporan keuangan 2010, PT FI menjual 1,2 miliar pound tembaga dengan harga rata-rata 3,69 per pound atau dengan kurs Rp 9.000 setara Rp 39,42 triliun. Freeport juga menjual 1,8 juta ounce emas dengan harga rata-rata 1.271 dollar AS per ounce atau setara Rp 20,59 triliun. Jadi total penjualannya Rp 60,01 triliun. Itu baru dari tembaga dan emas, belum mineral lain, seperti perak dan kobalt. Satu hal yang mencengangkan, majalah Forbes menobatkan James R Moffet, bos besar PT FI, salah satu dari sepuluh pria bergaji tertinggi di dunia: 48 juta dollar AS atau sekitar Rp 432 miliar sepanjang 2006!
Namun, kerusakan lingkungan sebagai dampak dari eksplorasi tambang sangatlah masif! Setiap tahun Indonesia kehilangan 300.000 hektar hutan, belum lagi pencemaran lingkungan akibat pembuangan tailing atau limbah tambang ke lembah Cartenz, lembah Wanagon, dan Sungai Ajkwa. Secara khusus, Sungai Ajkwa mengalami pendangkalan di beberapa titik, dari semula 50 meter, kini tinggal 5 meter. Pada 2001, tailing itu mencapai laut Arafuru dan gradasi pencemaran lautnya mencapai 10 kilometer dari garis pantai.
UU No 4/2009 soal Mineral dan Batubara memerintahkan agar pengelolaan pertambangan minerba harus berasaskan manfaat, keadilan, dan keseimbangan serta berpihak pada kepentingan bangsa. Paling tidak ada enam isu strategis harus dipatuhi: luas wilayah kerja pertambangan, perpanjangan kontrak, penerimaan negara, kewajiban divestasi, kewajiban pengolahan dan pemurnian, kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri.
Freeport selama ini selalu berada di atas angin dalam renegosiasi KK. Perusahaan ini selalu mengusulkan renegosiasi KK ketika ia ingin memperluas wilayah kerja dan memperpanjang KK. Saat inilah yang paling tepat bagi pemerintah untuk mendesak Freeport agar menaikkan royalti emas dari 1 persen menjadi 5-6 persen dan memaksa Freeport memproses gumpalan mineral ini di Tanah Air dan bukan langsung dikirim ke negara-negara pengimpor. Divestasi saham juga harus dilakukan agar negara memiliki saham lebih besar dari yang dimiliki saat ini. Tanpa itu, pemerintah hanyalah komprador asing yang selalu meluluskan kepentingan Freeport.
Kita tak ingin tambang tembaga di Grasberg dan Etsberg jadi daerah konflik berkepanjangan seperti terjadi dengan tambang Panguna di Bougainville, Papua Niugini, ketika Francis Ona dan Bougainville Revolutionary Army angkat senjata pada 1989 dan baru berakhir dengan Kesepakatan Damai pada 2005. Namun, kita juga tak ingin hanya jadi penonton alat-alat pengeruk dan penggergaji bebatuan bekerja 24 jam penuh, alat peledak berdentuman memecah bebatuan, truk- truk raksasa berkapasitas 250-400 ton berseliweran di daerah tambang, pasir mineral digelontorkan melalui pipa-pipa dari gunung ke pelabuhan, dan semua itu bukan kita punya. Jangan sampai setelah KK pada 2041 berakhir, yang tersisa adalah lubang-lubang besar menganga dan limbah beracun yang meluas di daratan, sungai dan lautan, sementara Freeport lari membawa keuntungan ratusan triliun rupiah! Kita tak ingin prahara datang silih berganti di tambang tembaga itu.
Ikrar Nusa Bhakti Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs, LIPI
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/08/09/02163028/prahara.di.tambang.kita

POTRET KORUPSI DI SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT

POTRET KORUPSI DI SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT

Emerson Yuntho
(Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch)
A. PENDAHULUAN
Persoalan penting yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kelestarian lingkungan hidup, terutama terkait dengan tingginya laju kerusakan hutan (deforestasi). Indonesia yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia kini secara cepat mulai kehilangan hutan yang juga menjadi paru-paru dunia. Dampak hilangnya hutan tropis tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga seluruh penduduk di muka bumi. Kerusakan hutan menjadi semakin parah karena kemampuan pemerintah untuk merehabilitasi hutan jauh di bawah laju kerusakan hutan itu sendiri.

Berapa kini luas hutan di Indonesia? Data yang dirilis oleh Badan Planologi Kehutanan Kementrian Kehutanan tahun 2008 menunjukkan, luas kawasan hutan mencapai 123,46 juta ha. Paling besar adalah hutan produksi tetap yang luasnya mencapai 35,81 juta ha, lalu Hutan Lindung seluas 31,78 juta ha, kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam seluas 23,6 juta ha dan berbagai jenis kawasan hutan untuk keperluan lain.

Deforestasi Hutan di 7 Pulau Besar Indonesia setiap tahunnya diperkirakan mencapai 1,09 Juta Ha. Seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1
Deforestasi Hutan di 7 Pulau Besar Indonesia

Tahun Deforestasi (x1.000 Ha/tahun) Jumlah
Sumatera Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Jawa NTB, NTT
2000-2001 259,50 212,00 154,00 20,00 147,20 118,30 107,20 1.018,20
2001-2002 202,60 129,70 150,40 41,40 160,50 142,10 99,60 926,30
2002-2003 339,00 480,40 385,80 132,40 140,80 343,40 84,30 1.906,10
2003-2004 208,70 173,30 41,50 10,60 100,80 71,70 28,10 634,70
2004-2005 335,70 234,70 134,60 10,50 169,10 37,30 40,60 962,50
TOTAL 1.345,50 1.230,10 866,30 214,90 718,40 712,80 359,80 5.447,80
Sumber: Badan Planologi Kehutanan Kementrian Kehutanan Tahun 2008

Meskipun angkanya tetap tergolong tinggi dan mengkhawatirkan di banyak negara, namun Laporan Food and Agriculture Organzation (FAO) pada 25 Maret 2010 menyebutkan deforestasi, khususnya konversi hutan tropis untuk lahan pertanian, telah menurun selama sepuluh tahun terakhir. Laporan FAO juga menyebutkan secara global, rata-rata 13 juta hektar hutan telah dikonversi menjadi areal penggunaan lain atau hilang karena penyebab alami setiap tahun antara tahun 2000 dan 2010 dibandingkan dengan sekitar 16 juta hektar per tahun selama tahun 1990-an. Dari 233 negara, Brasil dan Indonesia, yang tercatat sebagai negara dengan deforestasi tertinggi pada tahun 1990-an, selama dekade terakhir telah mengurangi laju deforestasi secara signifikan .

Namun demikian laju deforestasi di Indonesia tetap harus diperhatikan agar tidak kembali terjadi peningkatan dimasa mendatang. Selama ini deforestasi di Indonesia disebabkan karena faktor langsung maupun tidak langsung.

Faktor langsung deforestasi terjadi karena lima hal. Pertama, tingginya kebutuhan oleh industri yang membutuhkan kayu sebagai bahan baku seperti pulp&paper dan untuk memenuhi kebutuhan kayu di pasar global. Hingga tahun 2000, jumlah HPH di Indonesia mencapai 600 unit dengan areal hutan produksi seluas 64 juta ha. Jumlah HPH tersebut setelah dikelompokkan ternyata hanya dimiliki oleh sekitar 20 konglomerat kehutanan. Artinya, setiap konglomerat menguasai sumberdaya hutan untuk dieksploitasi lebih dari 1 juta hektar.

Kedua, terkait dengan kebutuhan industri kayu, deforestasi juga disebabkan oleh praktek illegal logging. Setiap tahun, diperkirakan antara 50% – 70% pasokan kayu untuk industri diperoleh dari kayu yang ditebang secara illegal (Future Forest Working Group, 2004). Berdasarkan kebutuhan industri pada tahun 2007 menunjukkan, dari total 53 juta m3 kayu bulat untuk industri, justru 36 juta m3 dipasok dari praktek illegal logging.

Ketiga, deforestasi juga disebabkan oleh alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan kepala sawit. Data Sawit Watch (2009) menyatakan, 7,5 juta ha hutan Indonesia telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Trend ke depan, kebutuhan lahan untuk perkebunan kelapa sawit akan semakin meningkat karena meningkatnya permintaan global. Crude Palm Oil (CPO) bukan hanya dibutuhkan untuk makanan dan berbagai kebutuhan sehari-hari manusia tetapi juga bisa dipakai untuk bahan bakar. Dengan makin mahalnya harga minyak bumi, maka harga CPO sebagai substitusinya akan semakin meningkat pula.

Pengembangan kelapa sawit di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sejak tahun 1970 terutama periode 1980-an. Semula pelaku perkebunan kelapa sawit hanya terdiri atas Perkebunan Besar Negara (PBN), namun pada tahun yang sama pula dibuka Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR) melalui pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan selanjutnya berkembang pola swadaya. Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2009) menunjukkan pada tahun 1980 luas areal kelapa sawit adalah 294.000 ha dan pada tahun 2009 luas areal perkebunan kelapa sawit diperkirakan sudah mencapai 7,32 juta ha dimana 47,81% dimiliki oleh PBS, 43,76% dimiliki oleh PR, dan 8,43% dimiliki oleh PBN.

Pada tahun 2009, Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan jumlah produksi diperkirakan sebesar 20,6 juta ton minyak sawit, kemudian diikuti dengan Malaysia dengan jumlah produksi 17,57 juta ton. Produksi kedua negara ini mencapai 85% dari produksi dunia yang sebesar 45,1 juta ton. Sebagian besar hasil produksi minyak sawit di Indonesia merupakan komoditi ekspor. Pangsa ekspor kelapa sawit hingga tahun 2008 mencapai 80% total produksi. India adalah negara tujuan utama ekspor kelapa sawit Indonesia, yaitu 33% dari total ekspor kelapa sawit, kemudian diikuti oleh Cina sebesar 13%, dan Belanda 9% (Oil World,2010).

Luas perkebunan di Indonesia saat ini 9, 1 juta ha dan target yang ingin di wujudkan oleh pemerintah melalui deptan hingga tahun 2020 adalah 15 juta ha dengan target produksi Crude Palm Oil hingga 40 juta Ton CPO/ tahun.

Keempat, deforestasi juga disumbang oleh transmigrasi. Data Kementrian Kehutanan Tahun 2008 menyebutkan perkembangan pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi sampai dengan Desember 2006 berjumlah 1.561.975 hektar. Jumlah ini terdiri dari Tahap Surat Keputusan Pelepasan sebanyak 256 unit seluas ± 956.672,81 ha dan tahap Ijin Prinsip sebanyak 436 unit seluas 605.203,66 ha . Terakhir, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada tahun 2010 berencana mengonversi 1,5 juta hektare (Ha) lahan hutan yang sudah rusak tahun ini untuk wilayah transmigran.

Kelima, deforestasi juga disebabkan oleh pembakaran hutan, baik karena faktor alam atau karena kesengajaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuka lahan. Data Statistik Kehutanan 2009 menyebutkan taksiran kebakaran hutan menurut fungsi hutan selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Taksiran kebakaran hutan tahun 2005 diperikirakan mencapai 5,5 juta Ha, Tahun 2006 mencapai 4,2 juta, Tahun 2007 mencapai 6,9 juta, Tahun 2008 mencapai 6,7 juta Ha dan Tahun 2009 mencapai 7,6 juta Ha.

Selain karena penyebab langsung di atas, deforestasi juga dipercepat oleh faktor-faktor tidak langsung seperti karena lemahnya regulasi disektor kehutanan, desentralisasi atau otonomi daerah.

Faktor tidak langsung meningkatnya deforestasi lainnya adalah praktek korupsi di Indonesia. Karena korupsi, maka pengawasan terhadap hutan tidak efektif sehingga praktek illegal logging marak dilakukan yang pada akhirnya mempercepat deforestasi. Karena korupsi pula, alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan berjalan tidak terkendali. Berjuta-juta hektar hutan dikonversi menjadi perkebunan dan berbagai keperluan lain.
B. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT
Kejahatan kehutanan dan pembukaan lahan perkebunan sawit yang tidak prosedural tidak saja menimbulkan kerusakan ekologi namun juga menyebabkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya sangat fantanstis.

Data Kementrian Kehutanan tebaru yaitu pada Agustus 2011 lalu menyebutkan potensi kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di 7 Provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir Rp 273 triliun. Kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 Unit Perkebunan dan 1722 unit pertambangan yang dinilai bermasalah.

Dari jumlah kerugian negara yang terjadi, Kalimantan Tengah merupakan yang terbesar yaitu Rp 158 triliun. Lebih besar d ibandingkan dengan Provinsi lainnya seperti Kalimantan Timur yang nilainya diduga mencapai Rp 31,5 triliun, Kalimantan Barat sebesar Rp 47,5 triliun dan Kalimantan Selatan mencapai Rp 9,6 triliun.

Tabel 2
Perkiraan Kerugian Negara Akibat Pembukaan Kebun dan Tambang
dikawasan Hutan

No. PROV KEBUN TAMBANG Perkiraan Kerugian
(Rp. Triliun)
Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha)
1 Kalteng
282 3.934.963,00 629 3.570.519,20 158,5
2 Kaltim
86 720.829,63 223 774.519,45 31,5
3 Kalbar
169 2.145.846,23 384 3.602.263,30 47,5
4 Kalsel
32 370.282,14 169 84.972,01 9,614
5 Sultra
9 20.930 241 617.818 13,490
6 Riau
97 454.260,18 45 142.096 8,59
7 Jambi
52 298.088,00 31 62.747,00 4,73
TOTAL 727 7945199,18 1722 8854934,96 273,924
Sumber : Kementrian Kehutanan 2012

Khusus di Kalteng, Laporan yang disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan, Darori menyebutkan prediksi nilai kerugian itu terjadi di dua kabupaten di Kalteng di atas lahan seluas 7 juta ha. Di lahan itu berdiri 282 kebun dan 629 tambang yang memiliki izin menyimpang dari prosedur seharusnya.

Tim penyidik Kementerian Kehutanan menghitung dengan asumsi 1 ha dapat menghasilkan 100 m3 kayu serta pendapatan dari dana reboisasi US$16 per m3 kayu dan provisi sumber daya hutan Rp 60.000 per m3 kayu, sedangkan kurs Rp. 9.450,- per US$.

Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, potensi kerugian negara dari sektor non pajak kawasan hutan selama kurun waktu 2004-2007 mencapai Rp Rp 169,797 triliun. Nilai itu didapat dari perhitungan selisih antara potensi penerimaan negara dari Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dikurangi pendapatan negara yang diterima.
Dari perhitungan ICW, seharusnya negara dapat memperoleh Rp 217,629 triliun dari dana reboisasi hutan dan PSDH akibat pembukaan lahan perkebunan sawit seluas 8 juta hektar. Akan tetapi, menurut data dari Kementerian Kehutanan, total penerimaan negara dari kedua wilayah tersebut hanya mencapai Rp 47,8 triliun.
Selain sejumlah versi tersebut, secara perkara per perkara kerugian negara yang timbul juga sangat luar biasa. Misalnya saja kerugian negara yang timbul akibat beroperasinya 14 perusahaan yang dinilai bermasalah di Provinsi Riau. Data Satuan Tugas Mafia Hukum menyebutkan total biaya kerugian Perusakan Lingkungan pada 14 perusahaan di Provinsi Riau adalah Rp 1,9 Triliun .

Laporan investigasi perkara korupsi kehutanan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Save Our Borneo (SOB) di Kalimantan Tengah dan Kontak Rakyat Borneo (KRB) di Kalimantan Barat yang dilakukan pada 22 perusahaan di 4 (empat) kabupaten, yaitu: Sambas, Ketapang, dan Bengkayang (Kalimantan Barat) dan Seruyan (Kalimantan Tengah) hasilnya cukup mengejutkan. Total kerugian negara dari empat kabupaten tersebut mencapai Rp 9,14 Triliun.

Kontak Rakyat Borneo (KRB), sebuah LSM yang berbasis di Pontianak Kalimantan Barat, pada tahun 2011 memperkirakan kerugian negara akibat pembukaan 2,4 juta Hektare lahan perkebunan sawit di empat provinsi di kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan) mencapai Rp 162 triliun.

Data kerugian negara tersebut setidaknya menunjukkan bahwa kerugian negara yang timbul dari praktek kejahatan kehutanan termasuk didalamnya perkebunan kenyataaannya sangat dahsyat. Jika korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary) maka sudah selayaknya Kejahatan kehutanan harus masuk kategori kejahatan sangat luar biasa (very extra ordinary). Dengan demikian cara-cara yang digunakan untuk memberantasnya juga harus dengan cara-cara yang sangat luar biasa pula.
C. PRAKTEK KORUPSI DI SEKTOR PERKEBUNAN
Harus diakui bahwa praktek korupsi di Indonesia sudah menjalar ke semua aspek dan sektor. Termasuk dalam hal ini penyakit korupsi juga menjangkit disektor perkebunan kelapa sawit. Hasil pemantauan Indonesia Corrution Watch (ICW) pada tahun 2008- 2011 menemukan sejumlah praktek dugaan korupsi disektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Praktek korupsi dengan berbagai modus terjadi mulai dari proses perizinan pembukaan lahan pekebunan sawit hingga penghindaran dari pajak. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan juga luar biasa mencapai miliaran sampai triliunan rupiah.
1. Suap untuk memperoleh izin
Proses pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang harus melalui tahapan panjang perizinan disinyalir kuat menjadi salah satu lahan korupsi di era otonomi daerah. Untuk membuka usaha perkebunan sawit harus memenuhi syarat antara lain Izin Arahan Lahan, Izin Lokasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), izin pelepasan kawasan hutan (IPKH), dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) hingga Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Sejumlah syarat dan izin tersebut wajib dipenuhi bagi perusahaan yang akan membuka lahan perkebunan sawit. Jika tidak terpenuhi maka dapat dianggap tidak sah (illegal). Dalam Peraturan Kepala BPN No 2/1999 tentang Izin Lokasi, misalnya, untuk mendapatkan izin lokasi harus memenuhi berbagai syarat. Di antaranya, lokasi harus sesuai rencana tata ruang wilayah, sudah punya izin prinsip penanaman modal, dilengkapi pertimbangan teknis aspek yuridis dan fisik tanah, serta harus ada forum konsultasi dengan masyarakat yang tanahnya masuk dalam areal izin lokasi.

Dalam forum konsultasi tersebut harus ada penyebarluasan informasi rencana penanaman modal, rencana perolehan tanah dan penyelesaian masalah perolehan tanah, pengumpulan informasi data sosial dan lingkungan, serta alternatif bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah. Contoh lain, untuk mendapatkan HGU dipersyaratkan antara lain adanya izin lokasi dan persetujuan amdal. Jadi, jika satu syarat tidak dipenuhi— sesuai aturan—izin berikutnya tidak dapat diterbitkan.

Namun faktanya banyak perusahaan yang tidak memenuhi syarat tetap dapat beroperasi. Praktek suap kepada sejumlah pejabat pemerintah daerah ditenggarai turut memperlancar proses lahirnya perizinan. Inisiatif suap bisa bermula dari pengusahanya, pejabat publiknya, atau kemufakatan jahat dari keduanya.

Praktek suap umumnya dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, suap untuk setiap izin perkebunan sawit yang dikeluarkan. Dugaan suap dalam proses peizinan perbunan sawit pernah disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ahmadi Usman. Disebutkan untuk mengantongi izin perkebunan memang sama sekali tidak dipungut biaya. Tetapi, kenyataanya untuk mengantongi sebagai syarat beroperasi sebuah perkebunan kelapa sawit, seorang pengusaha mesti merogoh kocek hingga miliaran rupiah.

Sebagai contoh di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Investigasi yang dilakukan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menyebutkan di Kabupaten Seruyan untuk mendapatkan 1 (satu) izin lokasi, Pengusaha perkebunan dipungut biaya Rp. 4 milyar .

Kedua, suap berdasarkan luas perkebunan sawit yang dimintakan izin. Sawit Watch menyebutkan bahwa biaya penerbitan izin lokasi untuk setiap hektar kebun sawit sebesar Rp 500.000 – Rp 1 juta/ha, atau rata-rata Rp 750 juta untuk izin lokasi seluas 1.000 ha.

Contoh terbaru korupsi perolehan izin di lahan perkebunan adalah tertangkapnya Bupati Buol Amran Batalipu oleh KPK dengan sangkaan menerima suap dalam penerbitan HGU PT Hardaya Inti Plantations. Selain Bupati Buol, KPK juga menetapkan pengusaha dan dewan pembina Partai Demokrat, Hartati Murdaya sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

2. Pemberian izin untuk kroni kepala daerah
Studi terbaru London School of Economics (Januari 2011) berjudul “The Political Economy of Deforestation in the Tropics” menunjukkan keterkaitan erat antara politik ekonomi dan laju deforestasi di Indonesia. Disebutkan meningkatnya jumlah kawasan administrasi pemerintahan (pemekaran wilayah) kabupaten di beberapa provinsi dengan kawasan hutan yang luas memicu percepatan laju deforestasi.

Analisis data satelit membuktikan bahwa dua tahun menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), pembalakan liar di kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung meningkat tajam. Sedangkan untuk hutan konversi, pembalakan meningkat tajam setahun sebelum dan sesudah pilkada berlangsung.
Relevan dengan studi tersebut, dalam tahap perizinan modus korupsi lain yang digunakan oleh kepala daerah adalah dengan memberikan izin usaha perkebunan sawit kepada keluarga atau kroni.

Laporan Save Our Borneo menemukan bahwa Bupati Seruyan Darwan Ali Kalimantan Tengah telah mengeluarkan izin kepada 23 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan diduga 16 di antaranya merupakan milik keluarga dan kroni dari Bupati. izin perusahaan kelapa sawit yang dimiliki keluarga dan kroni Darwan Ali kemudian dijual ke pengusaha asal Malaysia dengan nilai mencapai Rp300 miliar hingga Rp500 miliar .

3. Pembiaran beroperasi tanpa izin
Selain itu adanya dugaan suap juga muncul dengan cara membiarkan perusahaan perkebunan sawit dapat beroperasi meski tidak memenuhi syarat atau illegal. Jumlah perkebunan sawit yang dinilai tidak memiliki izin disinyalir mencapai ratusan. Data Menteri Kehutanan dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada Februari 2011 lalu, menyebutkan terdapat 352 perusahaan perkebunan sawit dengan luas setidaknya 4,6 juta ha, namun hanya 67 perusahaan (-20 %) yang memiliki izin pelepasan kawasan hutan (IPKH).

Sementara hasil penelitian Greenomics Indonesia menunjukkan beberapa perusahaan sawit milik grup besar di Kalimantan Tengah temyata tidak tercantum dalam daftar perusahaan yang memiliki izin pelepasan kawasan hutan (IPKH) versi Desember 2010. Perusahaan tersebut antara lain Sinar Mas, Wilmar, BGA/IOI, Musim Mas, dan Astra Agro Lestari.

Kementerian Kehutanan mencatat perkebunan kelapa sawit yang terindikasi melanggar peraturan, yaitu beroperasi tanpa memiliki surat izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan, marak dan meliputi luas sekitar 2.000.000 hektar di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah . Sebanyak 1,5 juta hektar berada di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan 332.000 hektar berada di Kalbar. Sekitar 300.000 hektar dari 332.000 hektar yang ada di Kabupaten Ketapang, Kalbar, dipastikan tidak berizin.

Indonesia Corruption Watch dan Dewan Etik Kontak Rakyat Borneo pada tahun 2011 lalu melansir 18 perusahaan perkebunan sawit yang diduga melakukan korupsi izin usaha. Sebanyak 13 perusahaan yang melakukan pelanggaran, memiliki sertifikat lestari dari Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO).

Perusahaan yang diduga melanggar adalah Sime Darby, Wilmar International, PT Mustika Sembuluh, PT Milano, PT Musim Mas, PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, SIPEF, HOPL, Cargill, PT Hindoli, PT Hindoli SS, PT Bakeri Sumatera SS, PT Agrowiratama, PT Berkat Sawit Sejati, PT Perkebunan Nusantara III, PT Sukajadi Sawit Mekar, PT Inti Indosawit Subur, dan PT First Mujur Plantation & Industry.

Tidak hanya di Kalimantan, kasus serupa juga terjadi di wilayah Sumatera. Laporan BPK tertanggal 15 Januari 2010, terungkap bahwa sebuah perusahaan milik Cargill yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit,bernama PT Hindoli, dinyatakan telah melakukan pembukaan kawasan hutan secara ilegal di Provinsi Sumatra Selatan seluas 1.976 hektare, setara hampir 2.000 lapangan sepak bola. Pembukaan lahan ini mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 5,21 miliar dan US$289.907.
4. Mark up dalam pengadaan bibit sawit
Kasus dugaan korupsi yang juga muncul dalam pengadaan bantuan bibit sawit. Modus yang digunakan adalah mark up harga bibit ataupun pemotongan anggaran pengadaan bibit.

Kasus ini terjadi antara lain dalam proyek pengadaan bantuan bibit sawit di Kabupaten Aceh Selatan senilai Rp3,3 miliar, bersumber dari dana Otsus tahun 2009. Kasus penyimpangan pengadaan 128.000 batang bibit sawit untuk dibagikan kepada kelompok tani di sembilan kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan audit BPKP Aceh, menyebabkan kerugian negara Rp 617 juta lebih.

5. Usaha perkebunan sawit fiktif
Modus penyimpangan lain yang muncul terkait dengan sektor perkebunan sawit adalah dengan membuka perkebunan sawit fiktif. Modus ini dimaksudkan hanya untuk eksploitasi kayu hutan diareal izin perkebunan sawit. Setelah kayu berhasil ditebang, pengusaha tidak menanam bibit sawit ataupun membangun perkebunan sawit.

Praktek ini bisa dilihat dalam Proyek Perkebunan Sawit Sejuta Hektar di Kalimantan Timur. Izin yang diberikan oleh Gubernur Kaltim Suwarna AF kepada 13 perusahaan sawit milik Surya Damai Group ternyata dimanipulasi. Citra satelit membuktikan hanya 3 dari 13 perusahaan yang menanam sawit. Sisanya diketahui hanya mengeksploitasi hutan.

Ketiga perusahaan yang terbukti membuka lahan sawit setelah merambah hutan adalah PT Sebuku Sawit Perkasa, PT Bulungan Hijau Perkasa dan PT Nunukan Sawit Lestari. Sementara perusahaan yang hanya terbukti merambah hutan tanpa menanam sawit adalah PT Bhumi Sawit Perkasa, PT Borneo Bhakti Sejahtera, PT Bulungan Agro Jaya, PT Kaltim Bhakti Sejahtera, PT Repenas Bhakti Utama, PT Bumi Simanggaris, PT Marsam Citra Adi Perkasa, PT Tirta Madu Sawit dan PT Surya Dumai Grup.

6. Penghindaran atau manipulasi pajak dari Perusahaan Perkebunan
Sektor perkebunan sawit ternyata memainkan peranan sangat signifikan bagi penerimaan keuangan negara. Pada tahun 2009, sektor sawit menyumbang dari pajak ekspor sebesar Rp 13 triliun. Sedangkan ditahun 2010 nilainya mencapai lebih dari Rp 14 triliun.

Namun faktanya masih terdapat perusahaan perkebunan sawit yang berupaya menghindari pajak atau memanipulasi pajak sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak.

Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadi Negoro menyebutkan tiga perusahaan besar kelapa sawit telah terindikasi melakukan korupsi disektor perpajakan senilai Rp 26 trilun lebih. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah PT Permata Hijau Sawit (2007-2008), Asian Agri Group (2002-2005), PT Wilmar Nabati Indonesia (2009-2010).

Apa yang disampaikan oleh APPI memperkuat temuan BPK pada tahun 2010 soal audit investigatif tentang dugaan pelanggaran prosedur pemeriksaan pajak Ditjen Pajak terhadap sejumlah perusahaan sawit. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah PT Permata Hijau Sawit (2007-2008), Asian Agri Group (2002-2005), PT Wilmar Nabati Indonesia (2009-2010), PT Alfa Kurnia (2008-2009), PT ING Internasional (2005-2007), dan Rumah Sakit Emma Mojokerto (2006-2008).

Selain enam praktek yang sering terjadi tersebut, praktek korupsi di sektor perkebunan sawit juga terjadi antara lain : pembebasan lahan untuk perkebunan sawit, pemberian bantuan dana bergulir program pengembangan perkebunan kelapa sawit, dan pembiayaan pembangunan perkebunan sawit,
D. PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT
Melekatnya kejahatan di sektor perkebunan sawit dengan tindak pidana korupsi menjadi salah satu argumentasi kuat mengapa peristiwa kejahatan kehutanan harus dilihat dari kacamata pemberantasan korupsi. Catatan lain yang dapat dijadikan argumentasi adalah bahwa pendekatan korupsi dapat mengungkapkan kejahatan dalam proses bisnis usaha kehutanan dan perkebunan sawit yang ditutupi dengan kedok perizinan. Dengan pendekatan korupsi pula, peluang penegakan hukum di sektor kehutanan dan perkebunan sawit pun sebenarnya lebih besar.

Kejahatan kehutanan, korupsi di perkebunan sawit dan deforestasi tidak saja menimbulkan kerusakan ekologi namun juga menyebabkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya sangat fantanstis mencapai ratusan bahkan trilyunan rupiah. Data kerugian negara tersebut setidaknya menunjukkan bahwa kerugian negara yang timbul dari praktek kejahatan di kehutanan dan perkebunan sawit kenyataaannya sangat dahsyat. Jika korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary) maka sudah selayaknya Kejahatan kehutanan harus masuk kategori kejahatan sangat luar biasa (very extra ordinary). Dengan demikian cara-cara yang digunakan untuk memberantasnya juga harus dengan cara-cara yang sangat luar biasa pula.

Upaya menjerat pelaku kejahatan maupun korupsi disektor perkebunan saat ini belum optimal karena pendekatan yang digunakan penegak hukum dalam menjerat pelaku adalah dengan menggunakan regulasi seperti Undang-undang (UU) Kehutanan, UU Lingkungan maupun UU Perkebunan.

Jika pendekatan penegakan hukum masih terpaku pada penggunaan UU Kehutanan atau UU Perkebunan, hampir bisa dipastikan kejahatan di sektor kehutanan, khususnya alih fungsi hutan sulit diungkap. Atau, untuk kejahatan seperti illegal logging atau penebangan kayu secara liar, kemungkinan aktor utama terungkap pun kecil jika menggunakan regulasi standar di sektor kehutanan tersebut. Terutama UU Kehutanan rentan diarakan pada sekedar pertanggungjawaban administratif. Sehingga tak jarang pelaku atau cukong atau mafia disektor perkebunan bisa lepas atau bebas dari jerat hukum.

Kinerja penegakan dan pemberantasan kejahatan kehutanan dan perkebunan melalui pendekatan regulasi sektoral (UU Kehutanan dan UU Perkebunan) hasilnya masih jauh dari optimal dan seringkali mengalami kendala dalam proses penegakan hukum. Pengadilan selama ini dinilai tidak cukup berpihak pada pemberantasan kejahatan kehutanan dengan menjatuhkan vonis ringan atau bebas kepada pelaku. Selain itu kegagalan pemberantasan kejahatan kehutanan disebabkan oleh dis-orientasi dan kordinasi penegakan hukum yang tidak berhasil menjerat aktor utama. Penyebab lainnya adalah lemahnya UU Kehutanan sebagai salah satu instrumen yang digunakan penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan kehutanan.

Penggunaan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu alternatif penting dalam pemberantasan mafia di sektor Kehutanan dan Perkebunan. Kekuatan pendekatan menjerat pelaku kejahatan disektor kehutanan dan perkebunan dengan UU Tipikor anatara lain; ketentuan dalam regulasi antikorupsi (jenis korupsi merugikan keuangan negara, suap menyuap, gratifikasi) dapat menjerat pelaku disektor kehutanan dan perkebunan; dan adanya ancaman pidana minimal dan lebih berat dari UU sektoral lainnya (misal UU Kehutanan atau perkebunan).

UU Tipikor juga dapat menjerat individu dan koorporasi, dapat dilakukan penyitaan, optimalisasi asset recovery melalui denda dan uang pengganti dan dapat menjerat pihak yang berupaya menghalangi proses pemeriksaan.

KPK, Kejaksaan dan Kepolisian sesungguhnya sudah mengambil inisiatif atau terobosan dalam menjerat pelaku kejahatan kehutanan dan perkrbunan dengan pendekatan tindak pidana korupsi. Sejumlah pelaku korupsi disektor kehutanan telah ditangani dan berhasil dijebloskan ke penjara. Inisiatif pemberantasan korupsi disektor kehutanan tidak saja diletakkan pada aspek penindakan namun juga pada aspek pencegahan. Namun demikian kinerja yang ditunjukkan oleh ketiga institusi penegak hukum tersebut dalam pemberantasan korupsi disektor kehutanan masih belum maksimal baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

Terdapat sejumlah permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya kinerja pemberantasan korupsi disektor kehutanan termasuk alih fungsi ke perkebunan sawit baik yang dilakukan oleh KPK maupun institusi Kepolisian dan juga Kejaksaan. Permasalahan KPK dalam pemberantasan korupsi disektor kehutanan antara lain :
• Penanganan Kasus belum menuntaskan semua pelaku.
• korporasi dibidang kehutanan belum berhasil dijerat.
• tidak mengembangkan satu perbuatan pidana untuk melihat berbagai peristiwa pidana lain yang melingkupi.
• Penegakan hukum tidak dilakukan dengan tujuan menghilangkan motif pelaku.
• Keterbatasan SDM khususnya dibidang Penindakan.
• Tiadanya Unit Khusus Korupsi disektor Kehutanan.
• Sektor Korupsi Kehutanan tidak masuk sebagai prioritas KPK Jilid III.

Sedangkan hambatan yang dialami kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi disektor kehutanan-perkebunan, yaitu :
• Tumpang Tindih regulasi atau aturan disektor Sumber Daya Alam (local-nasional)
• Masalah locus penanganan perkara – belum ada penetapan/pengesahan kawasan hutan
• Biaya Penanganan perkara korupsi minim
• Kesulitan Ahli untuk menghitung kerugian negara disektor kehutanan.
• Adanya keharusan Izin pemeriksaan bagi pelaku yang menjabat sebagai kepala daerah atau anggota dewan
• Adanya oknum penegak hukum, militer dan politisi yang melindungi Perusahaan Skala Besar
• Wilayah yang terlalu luas
• Polemik “lex spesialis” (hutan-korupsi)
• Sektor korupsi disektor kehutanan tidak masuk dalam prioritas Aksi dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsi yang disusun Pemerintah

E. PENUTUP
Meski dalam beberapa tahun terakhir terdapat kecenderungan laju deforestasi di dunia termasuk di Indonesia mengalami penurunan, namun tetap diperlukan perhatian serius banyak pihak dan upaya terobosan hukum dalam penanganan kejahatan kehutanan dan perkebunan di Indonesia. Kondisi hutan Indonesia yang sudah demikian parah dan adanya fakta lemahnya penegakan hukum mengharuskan pendekatan penegakan hukum kejahatan kehutanan dan perkebunan tidak lagi hanya berdasarkan undang-undang sektoral. Untuk itu diperlukan strategi atau berbagai macam pendekatan secara bersamaan untuk menuntaskan kejahatan kehutanan tersebut dan mengantisipasi laju deforestasi di Indonesia – baik yang disebabkan karena faktor langsung maupun tidak langsung.

Upaya optimalisasi penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum antara lain Penyidik (PPNS, Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan), mulai dari proses penyidikan sudah harus mengupayakan menerapkan beberapa Undang-Undang yang terkait, seperti UU Kehutanan atau UU Perkebunan, UU Tipikor, ataupun UU Pencucian Uang.

Dalam sambutan sebuah Seminar tentang Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan, M.Yasin selaku Pimpinan KPK memberikan penekanan pentingnya pendekatan korupsi dan pencucian uang dalam penegakan hukum disektor kehutanan :
“untuk mencapai hasil yang optimal dalam penegakan hukum di bidang kehutanan, perlu kerjasama yang solid dari berbagai pihak. Pendekatan yang komprehensif dapat dilakukan dengan tidak hanya menggandalkan penggunaan UU No. 41/1999 saja. Namun, dilakukan dengan pendekatan hukum yang lebih terpadu yang menggunakan instrumen hukum lainnya, seperti Instrumen Korupsi yaitu Undang-undang No. 31/1999 dan UU N0. 20/2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-undang No. 15/2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan menggunakan instrumen tambahan ini, diharapkan penegakan hukum di sektor kehutanan bisa lebih diperkuat.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maka kerjasama semua pihak khususnya Kepolisian dan Kejaksaan dengan KPK dan PPATK sangat diperlukan untuk memerangi korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan sawit. Demikian juga peran PPATK menjadi sangat penting untuk mendukung penegakan hukum dalam pidana kehutanan dan perkebunan menggunakan pendekatan pencucian uang (money laundering). Selain proses penindakan, maka langkah-langkah pencegahan korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan penting untuk dilakukan untuk mengindari kejadian penyimpangan tersebut terjadi kembali dimasa mendatang. []

POLITIK PELESTARIAN HUTAN DAN BISNIS SAWIT

Politik Pelestarian Hutan dan Bisnis Sawit
hijauku • 21/12/2012 •

Perluasan perkebunan sawit tidak hanya mengancam kelestarian hutan namun juga kelestarian ratusan spesies langka di Indonesia. Perluasan kebun sawit juga berdampak sosial, memicu konflik antar warga dan perusahaan perkebunan sawit.
Upaya menciptakan saling pengertian antara aksi pelestarian hutan dan kepentingan industri sawit menjadi satu keharusan agar Indonesia bisa menjaga keanekaragaman hayati dan memeroleh manfaat ekonomi.
Topik inilah yang menjadi sorotan dalam Diskusi Akhir Tahun 2012 dengan topik “Antara Politik Pelestarian Hutan dan Bisnis Kelapa Sawit” yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (20/12).
Acara hasil kerja sama Yayasan Perspektif Baru (YPB) dan Kemitraan ini adalah refleksi atas apa yang telah terjadi selama 2012 di bidang kehutanan dan perkebunan sawit.
Hadir sebagai pembicara Direktur Eksekutif Sawit Watch Jefri Gideon Saragih, Sekjen GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Joko Supriyono, Kelompok Kerja Hukum dan Penegakan Hukum Satgas REDD+ Mas Achmad Santosa, Direktur Perencanaan Kawasan Kehutanan Kementerian Kehutanan Basoeki Karyaatmadja. Sedangkan sebagai moderator adalah Wimar Witoelar dari Yayasan Perspektif Baru.
Data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan, Kementerian Pertanian, mencatat, sekitar 59% dari 1.000 perusahaan kelapa sawit di Indonesia terlibat konflik dengan masyarakat terkait lahan. Konflik perusahaan sawit dan masyarakat terjadi di 23 provinsi dengan sekitar 591 kasus.
Bagai sebuah gunung es, masih banyak kasus konflik lahan di Tanah Air yang tak terekam media dan tidak dilaporkan ke pemerintah dan lembaga penegak hukum.
Konflik ini sebagian besar akibat perluasan perkebunan sawit yang makin merajalela tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.
Wilayah perkebunan kelapa sawit terus tumbuh dengan pesat, mencapai rata-rata 400.000 ha per tahun. Pada 1995 luas wilayah perkebunan sawit hanya 2 juta hektar. Pada pertengahan 2012, luas wilayah perkebunan sawit telah melonjak menjadi 8,2 juta hektar.
Jefri Gideon Saragih mengatakan bahwa dampak sosial yang muncul dan paling signifikan akibat perluasan kebun sawit adalah konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat adat/lokal, petani dan buruh perkebunan sawit. “Tak jarang konflik ini berujung pada kekerasan yang berakibat pada kriminalisasi bahkan kematian,” ujarnya.
Perluasan perkebunan kelapa sawit juga merugikan tiga kelompok masyarakat. Yaitu masyarakat adat, petani plasma dan buruh.
Masyarakat kerap menjadi korban karena tergusur dari tempat tinggalnya. Para petani plasma diperlakukan tidak adil oleh perusahaan. Para buruh juga sering memeroleh perlakukan yang tidak layak dari perusahaan perkebunan.
”Konflik lahan dan plasma semakin sering terjadi akibat ekspansi usaha sawit yang tidak diiringi dengan kebijakan pengaman sosial yang memadai,” ujar Mas Achmad Santosa.
Menurut Mas Achmad, aspek pengaman sosial yang masih belum dipenuhi meliputi konsistensi penentuan luas lahan konsesi, plasma dan kemitraan; perizinan yang terintegrasi; kejelasan kewajiban menyelesaikan hak atas tanah sebelum kegiatan perkebunan dimulai; dan kejelasan sanksi hukum serta tanggung jawab pemerintah pusat.
Joko Supriyono dari GAPKI menyatakan, industri kelapa sawit terbukti telah membawa kesejahteraan bagi jutaan petani sawit di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. “Oleh karena itu, pengembangan sawit harus dilanjutkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sustainability,” ujarnya.
Salah satu kaidah tersebut ialah pentingnya mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam bentuk kepemilikan kebun melalui program plasma.
Kepastian hukum dalam investasi di sektor sawit menurut Joko juga harus ditingkatkan sehingga menjamin kesinambungan pembangunan kebun plasma bagi masyarakat tempatan.
Menurut Basoeki Karyaatmadja, Kementerian Kehutanan mendukung pembangunan sektor perkebunan dengan mengalokasikan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Saat ini, luas wilayah hutan produksi yang bisa dikonversi, menurut Basoeki, mencapai 20,9 juta hektar atau 11,14% dari wilayah hutan Indonesia. “Semoga luas (hutan produksi yang bisa dikonversi) ini tidak bertambah,” tuturnya.
Diskusi ini menyimpulkan, kebijakan pemerintah melakukan moratorium hutan selama dua tahun merupakan sikap yang tepat untuk mengurangi laju pertumbuhan kelapa sawit.
Kebijakan moratorium hutan ini perlu terus dipertahankan agar tidak terjadi alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit.
Selain melestarikan ekosistem hutan, upaya moratorium juga bisa mengurangi konflik antar warga dan perusahaan perkebunan sawit. Saat ini, perkebunan sawit di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Diskusi ini juga merekomendasikan, peningkatan produksi bisa dilakukan dengan cara intensifikasi tanaman, tanpa harus memerluas lokasi perkebunan sawit.
Redaksi Hijauku.com

POLITIK ITU UANG

Politik itu Uang

http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=42&id=41422
SENIN, 25 Maret 2013 |

Politik itu butuh biaya. Biaya itu uang. Maka politik itu uang. Orang kemudian berusaha merasionalisasi tingkah berpolitik mereka, bahwa apa yang dilakukan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan negara, dan demi kepentingan demokrasi.

Kesantunan berpolitik diperlihatkan dipermukaan, tapi dibelakang yang dipertontonkan justeru sadisme.
Demokrasi itu objek, maka partai politik adalah subjek. Demokrasi dalam entitas idealnya, adalah kebajikan bersama, untuk senang bersama-sama, karena itu penting demokrasi ditumbuhkan. Hanya saja partai politik sebagai subjek telah membuat keropos nilai demokrasi. Demokrasi di Indonesia sekarang tanpa nilai. Demikian juga di Maluku.

Partai politik bukan, dan tidak lagi, sebagai sebuah lembaga politik yang membuat demokrasi itu kian kokoh. Partai politik itu justeru sebagai perusak sistem berpolitik kita. Dari hulu ke hilir hanya mendiskusikan tentang uang, bukan rakyat. Wacana kerakyatan hanya sebuah omong kosong, untuk merasionalisasikan kebohongan besar mereka disaat kepentingan menggeliat diotak yang jahat.

Lihat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berapa banyak politisi partai politik (bukan politisi kita) yang dijebloskan ke dalam penjara, dan belum dijebloskan ke dalam penjara? Di Senayan, sampai Karang Panjang berjejer mobil mewah. Kemudian rumah mewah. Kemudian bergaya bagaikan seorang milarder. Hebat politik kita yang dibuat tak bernafas.

Dari pemilihan presiden sampai pemilihan kepala daerah, parpol menjadi penentu. Hukum kita membuatnya seperti itu. Dibuat tak ada solusi, maka parpol menjadi sangat berkuasa atas demokrasi. Siapa yang mau menjadi kepala daerah, harus punya rekomendasi parpol. Meski ada jalur independent, tapi tetap dibuat sulit, agar semua kembali melirik parpol.

Satu kursi di DPRD, bisa dibeli seharga Rp100 juta sampai Rp300 juta. Apalagi punya fraksi yang bisa langsung meloloskan pasangan kandidat untuk bertarung di pilkada. Ini bukan lagi barang baru. Bukan lagi rahasia umum, tapi sudah menjadi perbincangan biasa. Kebiasan ini yang kemudian dianggap tak lagi masalah.

KPUD dan Bawaslu tahu itu. Ada transaksi politik uang saat rekomendasi dinegosiasikan. Lihat saja 8 parpol yang keluar dari pasangan Jacobus Puttileihalat-Arifin Tapi, dan memilih mendukung Abdullah Vanath-Marthin Maspaitella. Keluarnya mereka, hanya karena Bob belum membayar rekomendasi. Ini disampaikan ke publik dengan tanpa dosa, tanpa malu, dan tanpa santun.

Sekali lagi, KPUD dan Bawaslu tahu itu. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka juga menganggap biasa. Kalau dikatakan tidak ada bukti, itu omong kosong. Lihat saja kasus Ramly Faud dalam pemilihan Wali Kota Ambon. Dia punya bukti kuitansi, punya bukti tanda tangan, bahkan ada saksi. Lalu kenapa panwaslu tidak bertindak? Itu karena mereka sudah anggap biasa.

Satu yang perlu dicatat oleh Bawaslu. Awal korupsi seorang kepala daerah, di mulai dari proses pemilihan kepala daerah. Mereka mengeluarkan uang buat parpol, buat rakyat, dan buat operasionalisasi kerja mereka. Setelah terpilih duit itu harus kembali. Berharap pada gaji itu tak mungkin. Yang bisa diharapkan adalah pencuri uang negara. (*)

POLITIK DINASTI

POLITIK DINASTI
http://www.mediaindonesia.com/read/2012/09/24/350583/70/13/Politik-Dinasti

Senin, 24 September 2012 00:00 WIB
POLITIK dinasti kembali meramaikan kamus politik di Tanah Air. Terminologi politik dinasti itu lahir dari sebuah konteks yang paradoksal, yaitu di tengah demokratisasi malah muncul pewarisan takhta seperti di alam kerajaan.

Demokrasi membuka pintu bagi banyak orang untuk tidak hanya memiliki hak pilih, tetapi juga merasa punya hak untuk dipilih menjadi pejabat daerah. Celakanya, mereka merasa keluarga dekat mereka pun berhak dipilih menjadi kepala daerah.

Seolah lumrah belaka bila kini kita menyaksikan seorang gubernur memiliki anak atau adik yang menjadi bupati atau wali kota. Juga seakan lazim saja bila seorang bupati atau wali kota menjabat pada periode tertentu kemudian istrinya menduduki posisi yang sama pada periode berikutnya.

Alhasil, seperti tidak terlampau mengherankan bila kini kita menyaksikan suami, istri, anak, atau kerabat dalam satu keluarga menguasai posisi kepala daerah.

Itulah politik dinasti yang kian fenomenal. Meski senantiasa mengatasnamakan demokrasi karena lahir di era yang relatif lebih demokratis, para pelaku politik dinasti sesungguhnya merupakan penumpang gelap yang kemudian membajak demokrasi.

Mereka dan keluarga merasa berhak dipilih menjadi kepala daerah, tetapi pada saat yang sama mereka sesungguhnya mengurangi, bahkan mengebiri hak politik dan kesempatan orang lain untuk dipilih.

Demi merengkuh hak politik pribadi dan keluarga, para pelaku politik dinasti sesungguhnya telah menyerobot hak politik warga negara lain.

Dengan pengaruh keluarga yang sedang menjabat kepala daerah, kompetisi dalam pemilu kada pun menjadi tidak sehat. Itu artinya politik dinasti hanya membuat demokrasi sakit, lama-kelamaan sekarat, dan akhirnya mati karena kembali ke zaman kerajaan.

Itulah sebabnya pelakon politik dinasti disebut penumpang gelap yang membajak demokrasi. Mereka membajak demokrasi untuk menumpuk kekuasaan dan mewariskannya kepada keluarga. Dengan kekuasaan itu, mereka pun memupuk dan menumpuk kekayaan.

Ketika kekuasaan dan kekayaan terpusat pada satu keluarga, pada saat itulah demokrasi menemui ajalnya. Bukankah demokrasi semestinya menghasilkan distribusi kekuasaan politik dan ekonomi yang adil?

Oleh karena itu, kita menyokong sepenuhnya ikhtiar politik pemerintah untuk mengakhiri dominasi politik dinasti melalui Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

RUU yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah itu mengatur seorang calon kepala daerah tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.

Kita menyokong sepenuhnya karena RUU itu sangat demokratis. Sangat demokratis karena RUU itu hendak memberi hak politik lebih luas dan adil kepada lebih banyak warga negara untuk dipilih dalam pemilu kada.

Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal mereka yang mengatakan RUU Pemilihan Kepala Daerah melanggar demokrasi dan mengebiri hak politik warga negara. []

POLITIK DINASTI, CACAT DEMOKRASI

POLITIK DINASTI, CACAT DEMOKRASI
Sabtu, 19 Oktober 2013

JAKARTA, KOMPAS.com – Politik dinasti dalam jabatan kepala dan wakil kepala daerah sesungguhnya terjadi secara luas. Puluhan kepala daerah terpilih ataupun gagal dalam pilkada terindikasi punya hubungan kekerabatan dengan pejabat lain. Hal itu dinilai sebagai ”cacat bawaan demokrasi”.
Berdasarkan penelusuran Kompas, setidaknya ada 37 kepala daerah terpilih yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat negara lain. Mereka tersebar di Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku.
Sebagian kerabat meneruskan jabatan yang sama. Bupati Indramayu Anna Sophanah meneruskan jabatan dari suaminya, Irianto MS Syafiuddin. Demikian pula dengan Bupati Kendal Widya Kandi Susanti, Bupati Bantul Sri Suryawidati, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, dan Bupati Kediri Haryanti Sutrisno, yang melanjutkan posisi suami masing-masing. Adapun Mohammad Makmun Ibnu Fuad menggantikan ayahnya, Fuad Amin, sebagai Bupati Bangkalan.
Pola lainnya adalah maju dalam pilkada dengan posisi berbeda sehingga dinasti politik bisa terbangun lebih besar. Contohnya, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, sedangkan anaknya menjadi Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza. Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang dan anaknya, Ivan SJ Sarundajang, Wakil Bupati Minahasa. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, dan adiknya, Ichsan Yasin Limpo, Bupati Gowa.
Contoh lebih luas adalah dinasti politik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Keluarganya menjabat Wakil Bupati Pandeglang, Wali Kota Tangerang Selatan, Wakil Bupati Serang, dan Wali Kota Serang. Data tersebut belum memasukkan kekerabatan yang duduk di lembaga legislatif.
“Kementerian Dalam Negeri sebenarnya sudah mensinyalir kekerabatan dalam jabatan kepala/wakil kepala daerah sejak lama. Sedikitnya ada 57 kepala/wakil kepala daerah yang berhubungan keluarga. Karena itu, kami mengusulkan pembatasan kerabat yang mencalonkan diri dalam pilkada. Bahkan, kalau DPR mau, pengaturan bisa dikembangkan untuk lebih dari satu posisi,” tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di Jakarta, Jumat (18/10/2013).
Namun, sampai saat ini, DPR belum menyetujui usulan pemerintah. Justru DPR memilih ada pengetatan syarat kompetensi, rekam jejak, dan integritas alih- alih membatasi kerabat yang mencalonkan diri dalam pilkada.
Menurut Gamawan, UUD 1945 tidak melarang kerabat untuk mencalonkan diri dalam pilkada atau pemilu sebab setiap orang memiliki hak sama untuk memilih dan dipilih. Namun, disebutkan pula, pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain berdasarkan keadilan dan norma-norma lain seperti tercantum dalam Pasal 28 J (2).
Menurut pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Haryadi, dalam konteks demokrasi langsung, kualitas kekuasaan terpilih adalah cermin kualitas sebagian pemilihnya. Ketika masyarakat masih sangat paternalistik, kerabat tokoh cenderung menjadi patron budaya, politik, dan ekonomi. Bahkan, tanpa manipulasi atau mobilisasi dalam pilkada, “hegemoni paternalistik” yang di banyak tempat masih kuat akan membawa kemenangan pada kerabat patron.

Cacat bawaan

Karena itu, kerabat kepala daerah cenderung mudah memenangi pilkada, kecuali patron memiliki rekam jejak cacat. Hal itu, kata Haryadi, adalah “cacat bawaan demokrasi” terkait kondisi sosial-ekonomi masyarakat pemilih yang masih rendah.
Fenomena kerabat politik itu, menurut Haryadi, relatif universal, bahkan bisa dianggap wajar sebagai sarana pengasuhan politik. “Hal terpenting kontestasi free and fair. Memang, di negara-negara yang lebih maju, mereka mengatur jeda waktu satu periode jabatan bagi kerabat penguasa untuk boleh berkontestasi,” katanya.
Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Benny Susetyo menambahkan, tumbuh dan meluasnya politik dinasti menunjukkan partai politik gagal membangun sistem seleksi orang terbaik untuk menjadi pemimpin. Sebaliknya, parpol tunduk pada kekuatan kapital dan memilih jalan pintas untuk berkuasa.
Akibatnya, tidak ada sirkulasi kepemimpinan yang sehat dengan kriteria terkait kualitas dan kemampuan tokoh. Akhirnya, feodalisme tumbuh melalui dinasti-dinasti politik. (INA)
Sumber : KOMPAS CETAK
Editor : Laksono Hari Wiwoho

KEBUDAYAAN BUKAN KEBINATANGAN

Esai Arswendo Atmowiloto

KEBUDAYAAN BUKAN KEBINATANGAN

Kebudayaan , dengan segala tata nilai dan tatakrama yang dinamis, merupakan cirri keberadaan kita sebagai manusia, yangt terbedakan dengan binatang. Meskipun sama-sama mengalami kelahiran, perkawinan dan kematian, manusia mampu menciptakan ritual atas peristiwa itu. Menjadikannya sebagai peristiwa budaya, dan dengan demikian mampu belajar dari pengalaman yang mendahului, dan karenanya menuju ke stilisasi yang disebut peradaban. Binatang tak memiliki kemampuan budaya untuk kreatif, sehingga tak mengenal pernikahan, dan bahkan cara kawinnya selalu dengan model yang sama, doggy style. Gaya yang bisa dilakukan manusia di samping gaya-gaya yang lain.

Jalan Budaya
Saya mencoba merumuskan karakteristik yang berlangsung dalam peristiwa budaya dengan tiga unsur utama. Pertama, kebudayaan mendahulukan dialog disbanding kekerasan. Dalam bentuk kesenian – wayang orang, ketoprak, atau segala jenis seni tradisi – selalu terjadi dialog, yang bahkan menjelang peperangan pun masih terjadi dialog dalam bentuk tembang, dalam tantang-menantang. Kekerasan adalah jalan akhir ketika semua bentuk dialog menemukan jalan buntu.
Kedua, peristiwa budaya mengedepankan karya selain wacana. Itulah sebabnya, lahir puisi,tari, irama, yang selalu berkembang, produksi film terus berkelanjutan, apa pun situasi dan kondisinya.
Unsur ketiga, kebudayaan tidak memonopoli satu-satunya kebenaran, dan karenanya perlu bersama dengan disiplin lain. Dalam dunia kepenyairan, tak ada penyair nomor satu dan nomor dua. Tiga ada juga aliran atau bentuk tertentu mengalahkan, atau mengenyahkan, jenis lain. Jenis musik klasik tidak dengan sendirinya yang paling benar dan meniadakan dangdut, pop, keroncong, atau campur sari. Dalam seni lukis, tak berarti nanti aliran kubisme melenyapkan naturalisme, dan sejenisnya.
Jalan budaya, pendekatan melalui unsur-unsur dinamis dalam peristiwa kebudayaan, inilah yang agaknya ditinggalkan atau ditinggalkan sejak era Reformasi bergulir. Nyaris kita mendengar, atau bahkan mengalami, tiadanya pendekatan budaya dalam beberapa masalah besar, seperti kasus Mesuji, korupsi para petinggi dari seluruh jabatan dan institusi, tawuran makin menjadi-jadi, serta pelanggaran tata krama – berlalu-lintas, mendapatkan KTP – yaqng dianggap wajar, pragmatis, dan lebih benar.

Jalan Binatang
Ini yang pada bagian kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi merana. Bahkan bisa lebih. Manusia bukan hanya serigala bagi manusia laiunnya. Manusia adalah zombie bagi manusia lain. Yang besar akan memangsa yang kecil, yang kuat kuat dan yang mempunyai akses lebih meniadakan yang lemah. Korupsi , juga pemerasan, bedrangkat dari tata nilai dan tata krama yang berasal dari dunia binatang.Menerkam habis kelompok lain untuk kelangsungan hidup dan atau memperkuat diri. Keberhasilan , karena itu, dihitung dari berapa banyak korban yang dihancurkan, berapa tengkorak yang bisa dipajang sebagai tanda keberhasilan.
Memperlakukan mahluk lain sebagai binatang bisa dalam contoh yang sederhana. Adalah garis-garis yang membedakan jalur kendaraan. Karena ini tak juga dipahami masyarakat, tindakan berikutnya adalah membuat separator jalan. Karena ini juga tidak dipatuhi, dibuatkan gundukan separator, dan juga ditinggikan. Ini adalah cara perlakuan kepada binatang, yang karena tidak mampu mengenali tanda, dibuatlah pagar. Karena masih diterobos, pagar dialiri listrik.
Pendekatan melalui pendidikan, melalui kesadaran, dinilai terlalu lama dan tidak mempunyai efek, sehingga perlakuan sebagaimana diterapkan pada binatang dianggap lebih manjur dan mengatasi masalah. Contoh yang lebih sederhana adalah pengaturan lalu lintas untuk kemacetan dengan “3 in 1”, minimal tiga penumpang dalam kendaraan roda empqt untuk jalan dan waktu tertentu. Yang muncul adalah para joki – yang tak mempunyai akses untuk mendapatkan pekerjaan. Karena dianggap mengganggu, menyalahi tata karma, para joki inilah yang menjadi sasaran razia, dengan segala akibat buruknya. Mereka yang kalah dibuat salah, mereka yang dimusuhi akan dihabisi, dengan segala pembenaran. Inilah nasib para TKW, para pengemis dan atau anak-anak jalanan, yang terjadi setiap hari.
Jalan Pencegahan
Pendekatan budaya, tak bisa tidak, harus disertakan dalam berbagai kebijakan – yang nyatanya tidak bijak karena memihak, untuk mengerem kebinatangan dalam diri kita. Alan budaya memang bukan jalan singkat, karena yang disodorkan adalah menumbuhkan karakter, memperkuat pribadi. Jalan budaya lebih menekankan proses pencegahan dibanding tindakan seketika. Mencegah seseorang menjadi koruptor, menjadi pelanggar tata krama, menjadi pendurhaka kepada bangsa dan negara.
Pencegahan yang diwujudkan dalam bahasa seni melalui tembang-tembang, melalui mitos, melalui rasa malu, melalui empan-papan, yaitu mengenali situasi dan lokasi waktu mau pun lokasi tempat. Dalam bentuk yang sederhana adalah mengenal kehormatan dan rasa hormat. Baik kepada orang tua, sahabat, lingkungan, alam, maupun kepada bangsa dan negara, dalam keimanan. Semua nilai-nilai itu ada dalam kebudayaan, dan nenek moyang kita telah sangat jenius merumuskannya dalam aktualisasi. Di awal berdirinya republik ini, tampillah para pendiri negara yang terhormat, yang mengutamakan pilihan ini, dengan segala cita-cita yang gemanya masih memanggil kita untuk memenuhinya.
Jalan budaya, karena itu, menyiapkan sebuah pribadi, juga sebuah generasi yang dibekali perbedaan yang jelas dan antara benar dan salah m antara nakal dan jahat, sebuah kesatuan besar untuk belajar dari pengalaman buruk. Sebuah generasi manusia yang tak menempuh jalan hidup binatang.
Karena sesungguhnyalah manusia bisa mengajari binatang, dan bukan belajar dan meniru dari cara hidup binatang. Kalau itu terjadi bencana kebudayaan – yang lebih mengerikan dari bencana alam maupun bencana sosial – terus melangsungkan pemusnahan peradaban.*** (Koran Tempo, Sabtu, 24 Desember 2011).

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers