Author Archive

IS OUR RELIGION IN REAL DANGER?

Is Our Religion In Real Danger?
By Najeeb Al-Zamil

http://news.kuwaittimes.net/2012/09/09/is-our-religion-in-real-danger/

We certainly worry about the Ummah. We do so due to the fact that it has been split into many divisions that became so alarming, and left us restless. We have become different sects, and battle with one another, lie to one another, and lie to our Ummah. National dialogues have started, and things that we never imagined to take place in our societies have been permitted to prevail. However, discord, clashes, and meaningless speeches are still going on.
Nevertheless, the advocates of the newly permitted things are not satisfied, and those who are against them are even more unsatisfied. Women went out further afield, and those who support them are still yelling asking for more. Whereas those who oppose this idea, and see it as rebellion against society norms, are much more furious. This applies to every confrontation between these two factions. So, tempers are rising, as well as rebellion, and the nerves are so tight, and none of them is ready to initiate a dialogue, out of fear of losing what they gained. In this scenario, you cannot miss those who are ready to reduce the gains of their opponents to nothing. Then, a fight breaks out, with weapons of harsh words, teeth, and claws. So, tell me which human value deserves shedding blood for it in vain? I fear for my Ummah because we started lying to ourselves even in the greatest values we are advocating, i.e., freedom of opinion.
Do not believe that a radical member of either party has faith in the other party’s opinion. When I wrote once about the equality of women, without referring to religious evidences, but only presenting the logic of life and the biological structure of men and women, I received the filthiest words from the advocates of equality and freedom of opinion. One of them called me and said that I have been, for the first time, … trifle. A female doctor called me and told me her full name, then rebuked me and expressed her sorrow that I will ruin the country. I wondered, what hurt this furious woman, freedom of opinion? I was on a TV program with some young men whom I asked if they believe that the organization of The Committee for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice is a friendly organization or not. I aimed to prove to viewers that these young minds bear nothing against the organization, but that we have impressions about persons.

That is, if we meet a nice man from that organization we will have a good impression about it, and vice versa. I also aimed to prove to people that we must agree that the organization is necessary and indispensable to any society that applies the rules of Islam. But I received on the Internet some reactions that punished me so hard.

By Najeeb Al-Zamil

IRONIS, REGULASI SDA MARJINALISASI ADAT

Ironis, Regulasi SDA Marjinalisasi Adat
Simon Pabaras simonpabaras@aman.or.id,in: “adatlist@yahoogroups.com” <adatlist@yahoogroups.com>; pb-aman@yahoogroups.com; bpa-nusantara@googlegroups.com; perempuan_adatnusantara@yahoogroups.com” <perempuan_adatnusantara@yahoogroups.com> ,  Thursday, 13 December 2012, 13:31
Meskipun konstitusi, beberapa peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi mengakui hak masyarakat adat, praktiknya lewat regulasi pula mereka dimarjinalisasi. Investasi sektor pertambangan dan kehutanan telah membuat masyarakat adat kian terpinggir dan semakin memprihatinkan.
Juli lalu, misalnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan jaminan hak masyarakat dalam pengelolaan hutan. Ketika ditemukan sumber-sumber energi dan mineral di suatu kawasan yang dihuni masyarakat adat, lahan itu lambat laun akan menjadi sengketa. Ironisnya, kebijakan pemerintah relatif selalu lebih berpihak pada upaya menggusur masyarakat dari lokasi tersebut. Pimpinan masyarakat adat yang kritis dan pendamping mereka sering menjadi sasaran kriminalisasi. Bahkan tak jarang dihukum di pengadilan.
Peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, minyak dan gas bumi dipandang lebih mengedepankan investasi dan sering mengabaikan perlindungan masyarakat adat. “Masyarakat adat seringkali terusir atau bahkan tergusur dari tanah yang sudah mereka tempati jauh sebelum negara ini berdiri,” kata akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, I Nyoman Nurjaya kepada hukumonline, di sela-sela Seminar Pengkajian Hukum Nasional 202, di Jakarta, Rabu (05/12).
Nurjaya menunjuk contoh seringnya konflik di lahan yang dijadikan lokasi pertambangan atau perkebunan. Demi alasan investasi, status hutan lindung pun bisa berubah. Masyarakat yang ada di kawasan hutan dipandang sebagai warga kelas dua.
Menurut Guru Besar Ilmu Hukum ini, regulasi tak menempatkan masyarakat hukum adat sebagai entitas hukum yang kedudukannya setara dengan hak negara atau individu. “Pemeintah hanya melihat dari sisi komoditas ekonomi,” ujarnya, prihatin.
Keprihatinan senada disampaikan Prof. Muhammad Yamin. Guru Besar Hukum Agraria Universitas Sumatera Utara (USU) ini mengatakan pemerintah terlalu mudah memberikan izin pengelolaan dan eksplorasi migas, dan perpanjangan kontrak kerjasamanya. Ditambah pengawasan yang kurang, jadilah kebijakan yang diterbitkan memberi ruang bagi investor ‘merebut’ lahan dari masyarakat adat.
Yamin menilai seharusnya pemerintah memperhatikan prinsip bahwa siapa yang datang dan bertempat tinggal pertama kali dalam suatu wilayah, maka dialah yang berhak untuk di layani.“pemerintah harusnya memahami prinsip who first come who serve”, paparnya.
Dalam pengelolaan sumber daya di sektor migas, kata Prof. Yamin, perlu kiranya dianut prinsip-prinsip dalam hukum adat yang selama ini lebih mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai contoh, prinsip-prinsip bagi hasil yang ada di dalam masyarakat adat itu sangat tepat apabila dijadikan landasan prinsipil dalam pengelolaan sumber daya alam di sektor migas. Namun sayangnya pemerintah seringkali menafikan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum adat.
Problematika yang perlu disoroti saat ini ialah seringkali para investor dan pemerintah ‘berselingkuh’ dalam rangka mempermudah akses penguasaan terhadap sumber daya alam di sektor migas. Sementara kepentingan rakyat nyaris tak dianggap. “Seharusnya rakyat dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50c1f8a620608/ironis–regulasi-sda-marjinalisasi-masyarakat-hukum-adat

———————————————————————–
Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) adalah Organisasi Sayap AMAN yang didirikan pada 29 Januari 2012 di Bogor. BPAN beranggotakan Pemuda/i dari Komunitas Masyarakat Adat di Seluruh Nusantara yang berusia 16 – 35 tahun.

IRONI POLITIK KLIENTALISME

Ironi Politik Klientalisme
http://www.shnews.co/detile-9632-ironi-politik-klientalisme.html

Joko Wahyono* | Jumat, 19 Oktober 2012 – 14:34:28 WIB
:
Pemimpin elite politik adalah patron yang memosisikan para pejabat bawahannya sebagai klien.

Indonesia adalah negara hukum. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga negara harus dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Hormati proses hukum yang sedang berlangsung, dan jangan ada upaya untuk mengintervensi jalannya persidangan.
hukum bekerja menemukan kebenaran dan keadilannya sendiri. Inilah sepenggal pernyataan yang masih gemar dilontarkan oleh sebagian elite politik ketika berhadapan dengan serentetan pertanyaan dari media massa.
Istilah negara hukum (rechtstate) menjadi trademark dalam perbincangan dan diskusi publik. Ia seakan-akan begitu sakral sehingga ketika mereka menyebut negara kita adalah negara hukum maka seluruh perdebatan kasus hukum tunduk dan selesai.
Kini, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana autentisitas Indonesia sebagai negara hukum? Bukankah itu hanya pernyataan apologetis (pembelaan) dari elite politik ketika ingin menutupi belang muka pejabat tinggi yang kebetulan memiliki hubungan relasional “patron danklien” di antara mereka.
Atau paling tidak penyanggahan sementara terhadap suatu kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan oleh penguasa. Kenyataannya, kekuasaaan selalu mendapat tempat lebih tinggi daripada supremasi hukum.
Bahkan, mengutip pendapat Nietzsche (2002), kehendak berkuasa melampaui batas moralitas dan imorialitas (beyond good and evil). Kita bisa melihat bagaimana sakralitas hukum ketika berhadapan dengan para penguasa dan rakyat biasa.
Hampir setiap hari kita saksikan pemandangan abadi dari praktik pemberantasan korupsi. Drama penangkapan koruptor selalu membuat kegaduhan di ruang publik, namun seketika sepi ketika palu hakim dijatuhkan. Hukuman terhadap para koruptor masih jauh panggang dari api gaung pemberantasan korupsi.
Sementara lain ceritanya ketika hukum berhadapan dengan kasus pencuri pisang di kebun orang. Istilah negara hukum dengan prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law atau similia simliibus) sontak tegak diberlakukan kepada rakyat biasa yang terlibat kejahatan.
Tidak ada yang menyangkal jika hukum hanya berlaku bagi orang-orang di luar kekuasaan, namun lesu berhadapan dengan kekuasaan itu sendiri.
Patron dan Klien
Bangsa ini telanjur gandrung terhadap makhluk bernama demokrasi. Namun, demokrasi diejawantahkan secara latah dan salah kaprah sehingga yang tampak hanyalah kebebasan. Di alam yang serba bebas ini tidak ada yang abadi selain kepentingan.
Orde demokrasi seakan-akan diubahnya menjadi medan tarik ulur perebutan kepentingan. Adagium siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana caranya menjadi mantra suci dalam dinamika relasi-relasi kuasa. Hampir sangat muskil kita dapatkan sebuah tindakan dari elite politik yang benar-benar tanpa menyaratkan apa pun.
Sebuah tindakan atau kebijakan yang lahir selalu memiliki multiplier interest di antara para birokrat, pengusaha, maupun para elite lain “yang tak terpilih”. Jalinan personal elite politik dalam sebuah institusi negara dipersepsikan sebagai hubungan antara patron dan klien.
Inilah yang sering kali kita dengar sebagai politik klientalisme. Budaya politik semacam ini berjalan di atas prinsip relasi-relasi kuasa yang saling menguntungkan di antara mereka.
Sebagaimana karakteristik sistem politik-ekonomi yang pernah ada pada rezim Orde Baru (Julia Adam, 1997). Kini, gejala itu kembali tampak jelas kita baca melalui praktik-praktik korupsi yang semakin berkembang baik dalam skala, lingkup, intensitas, maupun modus.
Jika Orde Baru korupsi hanya terlokalisasi di lingkup pucuk kekuasaan, kini sudah terdesentralisasi ke segala penjuru birokrasi. Skala jumlah uang yang dikorupsi jauh meningkat di luar batas nalar sehat. Intensitas praktik penggelembungan dana dan penggelapan uang pun berlangsung tanpa jeda dengan modus operandi yang semakin beragam.
Menggeraknya virus korupsi ini disebabkan oleh budaya politik klientalisme itu. Di sini, elite politik bertindak sebagai patron yang memberikan akses kepada klien, misalnya berupa pemenangan sebuah tender proyek di lembaga-lembaga pemerintah, proteksi, loyalitas, serta lisensi-lisensi yang mempermudah klien untuk mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi.
Sementara klien–yang tak jarang berasal dari anggota keluarga–memberikan imbalan tertentu (gratifikasi, hadiah, dan lain-lain) kepada patron. Atau sebagai klien, para elite tak terpilih (pelobi, pengusaha, maupun koorporasi) menjanjikan kerja sama, bisa berupa modal politik (political cost) atau dukungan suara untuk pemenangan patron dalam pemilihan.
Relasi patron dan klien ini juga kerap dimainkan di dalam tubuh institusi negara. Penguasa dan pemimpin elite politik adalah patron yang memosisikan para pejabat bawahannya sebagai klien. Relasi-relasi ini dijalankan berdasarkan pada prinsip who get what berupa kepentingan materi/imateri yang bisa dipertukarkan.
Kita sering menyaksikan lobi-lobi yang sarat dengan kepentingan antara parlemen dengan pemerintah terkait pengesahan sebuah kebijakan. Bukan hal yang aneh jika dalam proses itu terjadi politik klientalisme melalui jaringan patron dan klien.
Patron menghendaki dukungan politik dari klien demi mempertahankan kekuasaan. Sementara klien mendapatkan hak-hak istimewa (previlage) dan jabatan strategis dari patron. Inilah budaya politik klientalisme yang semakin gamblang dimainkan oleh penguasa dan para elite politik di negeri ini.
Dalam budaya politik klientalisme negara bukan lagi berdasarkan hukum, melainkan kepentingan yang berada di tangan penguasa. Tak heran jika jual beli pasal membudaya untuk meloloskan penguasa dari jeratan hukum.
Jika seorang elite politik ada yang mengatakan hormati asas praduga tak bersalah, bisa jadi itu hanya bentuk loyalitas dari klien kepada patron yang terlibat kasus hukum.
Tinggal bagaimana mereka menyusun skenario untuk mencari kambing hitam yang rela menjadi penebus dosa dari kesalahan penguasa. Ini karena pada akhirnya, kejahatan hanya mungkin dilakukan oleh seseorang yang berada di luar gugusan kekuasaan.
*Penulis adalah peneliti pada Center for Indonesian Political Studies (CIPS) Yogyakarta.
Sumber : Sinar Harapan

INILAH NEGERI PARA MAFIA PENEGAK HUKUM YANG KORUP

INILAH NEGERI PARA MAFIA PENEGAK HUKUM YG KORUP

Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>
Monday, 29 July 2013, 11:04
[mediacare] INILAH NEGERI PARA MAFIA PENEGAK HUKUM YG KORUP

By @triomacan2000

Ada yang menarik dibahas, lagi2 KPK melakukan OTT thdp se org Advokat yg juga ad anak buah pengacara Hotma Sitompoel, Mario Carmelio B. KPK jg melakukan OTT thd staf Pendidikan & Pelatihan MA, Djodi Supratman. Keduanya ditetapkan sbg tersangka krn melakukan suap Rp 80 jt.

Kalau dr nominal dugaan uang utk suap tsb relatif kecil, nmn KPK dgn kewenangannya yg begitu Super, hanya mampu mengungkap kasus2 teri. Seharusnya KPK lebih memprioritaskan intrest National case atau kasus yg menjadi prioritas skala Nasional diantaranya BLBI, Century ataupun Hambalang, hal ini pernah bbrp kali diutarakan oleh si BW yg munafik itu .. tp apa lacur KPK juga tersandera Istana. Kinerja KPK kita masih jauh dari harapan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 11 Undang-undang tentang KPK. Dlm tugasnya KPK berwenang melakukan Dik dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 5 miliar. Seharusnya Kasus2 teri sprt ini cukup dtangani Kepolisan, & jk berani KPK hrs fokus pd mega skandal yg mempengaruhi makro ekonomi Nasional

Kembali ke penegak hukum yg korup, Banyak advokat terkemuka di Ind, yg kelakuannya layaknya Mafia Hkm. Halalkan sgala cara utk bebaskan .. Klien yg jelas2 korupsi dgn cara dibela mati2an demi segenggam berlian dan sertifikat deposito. Tarif mereka mahal. US$ 500.000 – 1 juta. Uang untuk menyuap hakim, polisi, jaksa, saksi dll biasanya dimasukan ke dalam biaya operasional atau success fee spy tdk terendus.

Sbg seorang advokat, tentu sebelum tangani kasus klien, dia akan minta informasi selengkap2nya dan sejujur2nya dari kliennya. Klien diminta utk ungkapkan semuanya, tdk boleh bohong agar si advokat dapat mengetahui posisi hukum si klien dgn sebenar2nya, Setelah tahu posisi hukum klien, salah atau tidak. Jika salah dimana salahnya, apa yg dilanggar, apa ancamannya, apa yg meringankan dst. Barulah si advokat seharusnya memberikan nasihat hukum terbaik utk kliennya. Nah, disinilah yg sering terjadi penyimpangan oleh advokat.

Banyak pengacara/advokat yg sesumbar bisa tolong klien bebas dari segala tuduhan korupsi meski secara hukum si klien memang bersalah.Bgmn caranya utk membantu si klien agar lolos dari jeratan hukum? Banyak modusnya. Intinya: suap polisi, jaksa, hakim dan rekayasa hukum. Pengacara yg terkenal “hebat dan punya prestasi” bebaskan banyak kliennya yg tersangka korupsi, sesungguhnya bukan pengacara yg cerdas.

Kami teringat dgn apa yg pernah disampaikan oleh Advokat pejuang Yap Thiam Hien : “Jika saudara hendak menang perkara, jgn pilih saya sbg pengacara anda, krn pasti kt akan kalah. Tetapi jika sdr merasa cukup puas menemukan kebenaran sdr, maka saya mau jd pembela sdr’. Begitulah sejatinya Advokat, nmn kini para Advokat justru jd bagian dr mafia itu sendiri .. Profesia Mulia, itu kian jauh dari harapan.

Para Advokat, kini punya slogan “Maju Tak Gentar Bela Yg Bayar” jadilah kini negeri ini masuk ke dlm lumpur Mafia Peradilan, Hulu ke Hilir, Para Adbokat hitam Juga umumnya tidak cerdas secara intelektual. Kualitas mereka dlm penguasaan ilmu hukum biasa2 saja. Tidak istimewa. Tapi mereka punya jaringan, akses, lobi dan pergaulan yg luas diantara kalangan penegak hukum seperti jaksa, polisi dan hakim. Sdh jd rahasia umum bhw banyak advokat yg “memelihara” oknum hakim, jaksa & polisi.Mrk ini saling berkolusi. Mrk Mafum, “Tidur Seranjang”, Hubungan advokat hitam dan oknum penegak hukum ini adalah hubungan yg saling menguntungkan. Saling bantu kibarkan bendera mafia hukum. Karir dan kehidupan para penegak hukum banyak ditolong oleh advokat kotor ini. Promosi, mutasi, uang, mobil, rumah, liburan dll. Sebaliknya, oknum penegak hukum yg kotor ini juga membantu para advokat kotor utk dapatkan kasus, ringankan, menangkan & rekayasa kasus. Contoh, kita sering lihat para tersangka korupsi gonta ganti lawyernya. Itu umumnya bukan krn kurang cocok atau si advokat buat salah. Tetapi lebih banyak disebabkan krn si lawyer sebelumnya tdk punya akses ke oknum polisi, jaksa atau hakim. Atau malah si oknum jaksa, polisi, hakim itu merekomendasikan lawyer lain yg “punya hubungan khusus” dgn oknum aparat hukum itu. Jika si tersangka atau si terdakwa itu mau “diselamatkan”, dia harus patuh dan nurut “permintaan” oknum penegak hukum itu. .Jika si tersangka atau si terdakwa tidak nurut, ya rasakan sendiri akibatnya. Benar atau salah, dia tetap dihukum seberat2nya. Maka, bagi si tersangka/terdakwa, pilihannya hanya 2 : cari lawyer sendiri yg dinilainya paling bagus atau terima lawyer pesanan.

Advokat2 hebat yg kt kenal itu banyak yg punya “piaraan” oknum polisi, jaksa & hakim. Dr level terendah smpi tertinggi, sdh rahasia umum. Diduga keras sbgn hakim agung di MA jg piaraan para advokat terkenal tsb. Bahkan jabatan mrka pun didapatkan dari bantuan advokat2 itu. Para advokat tsb tdk segan2 keluarkan uang suap ke DPR at atasan si oknum penegak hukum yg mau dibantu karirnya. Pokoknya TST lah .. hehe Advokat2 ini jadi “sponsor” peningkatan karir oknum Penegak Hkm yg kotor. Hal ini sdh berlangsung lama. Puluhan thn .. ini tradisi kotor

Jadi, bgmn kita bisa menegakkan hukum jika aparat2 penegak hukum kita kotor? Mereka malah pegang posisi sangat strategis di negara ini ! Publik msh ingat ketika muncul isu suap 50 M yg mewarnai pemilihan ketua MA yg lalu ? Apakah isu itu benar? Jwb saja sendiri .. Hehe … Publik masih ingat ketika hakim2 bagus seperti albertina ho dibuang ke luar jakarta? Knp? Apakah semata2 hny penyegaran? Hehehe Bahkan skrg ini ada istilah2 mafia hukum yg beredar di kalangan tertentu. Misalnya : genk makassar di MA, genk palembang di Kejagung dll. Dulu lebih hebat lagi. Ada sejumlah hakim agung yg semuanya berasal dari daerah tertentu & masih pny hubungan keluarga !! Luar binasa ..

Pemberantasan advokat kotor, polisi kotor, jaksa dan hakim kotor itu adalah tugas MAHA BESAR. Harus melibatkan kekuatan rakyat .. Negara Hukum yang dicita citakan para pendiri bangsa ini tidak boleh hancur dan jatuh dalam kubangan lumpur dan lembah hitam Mafia Hukum. Karena sejatinya “Menegakkan Hukum & Keadilan, Semampu Serta Sedaya Kita Adalah Salah Satu Cara Untuk Mencintai Negeri Merah Putih Ini”

Salus Populy Suprema Lex (Hukum Tertinggi Adalah Kesejahteraan Rakyat). Mari LAWAN MAFIA HUKUM .. Yakinlah Tuhan bersama kita, MERDEKA !
Baca Juga :
Dugaan Keterlibatan Hakim Diusut dalam Kasus Mario ==> http://www.tempo.co/read/news/2013/07/28/063500281/Dugaan-Keterlibatan-Hakim-Diusut-dalam-Kasus-Mario

KPK Dalami Keterlibatan Hakim ==> http://www.tempo.co/read/fokus/2013/07/29/2806/KPK-Dalami-Keterlibatan-Hakim

ICW: Pengadilan Tipikor Siaga Satu ==> http://www.tempo.co/read/news/2013/07/28/063500366/ICW-Pengadilan-Tipikor-Siaga-Satu

TULISAN PANJANG PRABOWO USAI BERTEMU JOKOWI

Ini Tulisan Panjang Prabowo Usai Bertemu Jokowi
Sabtu, 18 Oktober 2014 07:31 WIB

Warta Kota/henry lopulalan
Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan tertutup di Jalan Kertajaya JakartaSelatan, Jumat (17/10/2014). Pertemuan kedua tokoh itu antara lain membahas langkah-langkah perbaikan bangsa kedepannya. (Warta Kota/Henry Lopulalan)
Tribunnews.com, Jakarta – Dua kandidat dalam Pemilu Presiden 2014, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, bertemu sudah pada Jumat (17/10/2014) pagi. Beragam makna bermunculan dari pertemuan dan pemunculan bersama mereka.
Selepas pertemuan itu, Prabowo pun menulis pesan panjang untuk para pendukungnya, lewat jejaring dunia maya Facebook. Di dalamnya, Prabowo menegaskan pentingnya persatuan nasional, apa pun yang masih tertinggal dari Pemilu Presiden 2014.
Dalam tulisan panjang tersebut, tersemat pula poin pembicaraan Prabowo dengan Jokowi. Berikut ini pesan lengkap Prabowo tersebut dengan perbaikan minor redaksional:

Sahabatku sekalian,

Saya tahu banyak di antara kalian yang merasa masih tidak menerima, masih terluka, karena kita telah dikhianati oleh sistem yang tidak baik. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa kita harus menimbulkan perpecahan di bangsa kita.
Seperti sahabat ketahui, dalam berpolitik saya selalu mengutamakan keutuhan bangsa dan kejayaan Republik Indonesia. Saya paham bahwa ada negara-negara tertentu yang selalu ingin Indonesia pecah. Ada yang ingin rakyat Indonesia tetap tergantung sama mereka. Karena itulah saya ingin menjaga persatuan nasional.
Setelah saya renungkan mendalam, saya melihat di pihak PDI-P dan koalisi mereka masih banyak patriot-patriot, anak-anak Indonesia yang juga cinta bangsa dan negara dan rakyat. Karena itulah saya memilih untuk terus berjuang untuk nilai-nilai yang kita pegang teguh yaitu Pancasila, UUD 1945 yang utuh dan asli, NKRI dari Sabang sampai Merauke yang kuat, yang adil, yang sejahtera, yang berdiri di atas kaki kita sendiri dan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
Saya akan terus perjuangkan nilai-nilai itu, tetapi dalam kerangka senantiasa menjaga jangan sampai terjadi perpecahan di antara sesama bangsa Indonesia. Kita harus ingat bahwa pihak yang berseberangan dengan kita dalam sebuah pertarungan politik tidak serta merta dan tidak otomatis harus menjadi musuh kita.
Dari sejak awal saya katakan bahwa pesaing kita adalah saudara kita juga. Memang ada pihak-pihak yang penuh kebencian, prasangka buruk, keserakahan, kedengkian dan jiwa yang curang. Tapi ingat dari awal saya menganjurkan kepada lingkungan saya, pendukung saya, sahabat-sahabat saya, apa yang saya tuntut dari diri saya sendiri yaitu berjiwalah sebagai seorang kesatria, sebagai seorang pendekar. Kalau ada pihak yang menebarkan kebencian, fitnah, kepada kita bukan berarti kita harus balas dengan sikap yang sama. Janganlah fitnah kita balas fitnah, janganlah kebencian kita balas kebencian. Janganlah kita bertindak sebagai individu yang berjiwa Kurawa.
Itulah sikap saya, dan karena itulah saya memilih jalan yang saya tempuh sekarang. Bukan berarti kita merendahkan nilai-nilai kita atau perjuangan kita. Semakin kita merasa benar, semakin pula kita harus rela menghormati orang lain, pihak lain. Kalau orang lain menghormati kita, kita menghormati orang tersebut. Bahkan kalaupun mereka tidak hormat pada kita, tidak ada salahnya kita menghormati terus.
Saya mohon semua pendukung-pendukung saya untuk memahami hal ini. Saya mengerti sebagian dari saudara-saudara belum bisa menerima sikap saya. Tetapi percayalah, seorang pendekar, seorang kesatria harus tegar, harus selalu memilih jalan yang baik, jalan yang benar. Menghindari kekerasan sedapat mungkin. Menjauhi permusuhan dan kebencian.
Sahabat, kita bukan pihak penakut. Sejak dari masa muda, saya pernah hidup sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Berkali-kali saya terlibat dalam operasi-operasi militer, dalam kontak-kontak tembak dengan musuh negara. Saya paham apa artinya kekerasan. Karena itulah saya sadar bahwa seorang pemimpin sejati, pemimpin yang bertanggung jawab selalu harus memilih jalan yang sejuk. Apalagi kalau ini adalah untuk menjaga kepentingan, keutuhan bangsa yang kita cintai.
Sahabat, kita harus tetap militan, kita harus tetap patriotik. Kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Kalau kita hormat bukan berarti kita menyerah. Kalau kita sopan bukan berarti kita meninggalkan perjuangan kita. Tapi kita harus selalu berusaha mencari jalan yang damai, jalan yang baik. Kita harus selalu mengutamakan persaudaraan dan persahabatan.
Kalau semua usaha kita, pada saatnya nanti tetap tidak membuahkan sebuah hasil yang sesuai dengan kepercayaan dan cita-cita kita, dan keyakinan kita akan kepentingan bangsa dan rakyat, kalau bangsa Indonesia terancam, kalau kekayaan bangsa terus dirampok oleh bangsa lain, kalau kita sudah sekuat tenaga menciptakan kesadaran nasional, sebagai patriot dan pendekar bangsa kita harus tidak ragu-ragu mengambil tindakan yang dituntut oleh keadaan.
Saya sekali lagi menganjurkan kepada sahabat saya dan pendukung saya, marilah kita terus tegar. Marilah kita memperkuat diri, marilah kita menambah barisan kita. Yakinkan lingkungan kita semuanya, bangkitkan kesadaran nasional kita. Dulu saat Bung Karno bersama para pendiri bangsa memperjuangkan kemerdekaan, mereka pun berpuluh tahun harus membangun kesadaran nasional. Sekarang pun kita harus membangun kesadaran nasional, bahwa kita saat ini sedang diancam oleh bangsa-bangsa asing yang selalu ingin Indonesia pecah, Indonesia lemah dan selalu tergantung.
Dalam pertemuan saya dengan saudara Joko Widodo tadi saya sampaikan, bahwa saya merasakan di dalam hati sanubari Joko Widodo yang paling dalam beliau adalah seorang patriot. Beliau ingin yang terbaik untuk Indonesia. Oleh karena itu saya memilih untuk membangun silaturahmi dengan beliau, sesuai dengan ajaran-ajaran budaya nenek moyang kita.
Apalagi agama Islam yang saya anut, mengajarkan saya bahwa menjalin dan memelihara silaturahmi, persahabatan dan persaudaraan jauh lebih mulia dan bermanfaat daripada meneruskan prasangka buruk, rasa curiga, apalagi terjerat dalam kebencian dan permusuhan. Ibarat api tidak bisa dipadamkan dengan api, maka kebencian dan fitnah mari kita balas dengan berbudi luhur, berjiwa ksatria. Semakin difitnah, semakin difitnah, semakin dihina, kita akan semakin tegar.
Saya minta sahabat sekalian janganlah ragu kepada pilihan-pilihan saya. Janganlah mendorong saya untuk mengambil sikap yang tidak sesuai dengan jiwa saya sebagai kesatria. Janganlah mengira saya akan surut dalam perjuangan saya.
Saya juga telah sampaikan kepada saudara Joko Widodo bahwa perjuangan saya adalah membela UUD 1945 yang lahir 18 Agustus 1945, membela keutuhan NKRI, membangun suatu bangsa ber-Bhinneka Tunggal Ika yang aman, damai, kuat, adil, makmur dan sejahtera. Beliau pun menyatakan bahwa itu juga pegangan beliau. Saya juga katakan, kalau nanti dalam perjalanan Pemerintahan beliau ada kebijakan-kebijakan yang kurang menguntungkan rakyat, apalagi melanggar Pancasila dan UUD 1945 maka kami tidak akan ragu-ragu menyampaikan kritik kepada Pemerintah. Beliau menyambut ini dengan baik, dan beliau juga menyampaikan sewaktu-waktu akan mengundang saya untuk meminta pendapat dan masukan dari saya.

Terima kasih, saudara-saudara. Sahabatku dimanapun berada.

Wassalamualaikum.
Salam Indonesia Raya,
Prabowo Subianto, 17-10-2014

BEBERAPA KOMENTAR

Pertemuan antara Prabowo dan Jokowi berlangsung di salah satu rumah milik Prabowo, di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Sempat diragukan banyak kalangan bisa terwujud, pertemuan ini hanya “dirancang” tak lebih dari 12 jam.
Tio Rendika Yeremia Sitanggang-1 hari laluLaporkan
#Respect


i am me-Bnyk sekali yg baik dlm pesan ini. Tp ada jg yg mengkhawatirkan, misal: “kita telah dikhianati oleh sistem yang tidak baik”,”Kalau kita hormat bukan berarti kita menyerah. Kalau kita sopan bukan berarti kita meninggalkan perjuangan kita.”, “Janganlah mengira saya akan surut dalam perjuangan saya.”, semoga sy salah, tp kita lihat dia tetap menginginkan UU Pilkada dan pemilihan Presiden lewat MPR tidak. Semoga sy hanya khawatir berlebihan.


Wijayanti Shinta-

sehat sejuk melihat smua ini,,,smoga p prabowo jg d sertakan mnjadi pmimpin negri ini,,n bs mnjalin ktulusan,amin

Rahman Mhan
Asikk’eey… So sweet dah.. Hahaha..

anti poli tikus
So sweet………
Ajak lah jg temen2 koalisi bpk untuk tobat bareng……
Ayo semua nya kita bangun negeri kita Indonesia, salam Indonesia Raya dengan 2 dan 3 Jari……..

firaimot sutsirave-1 hari laluLaporkan
Moga² sesuai dg Lukas 15: 11-32 “kembalinya anak yg hilang”

Redemta Maria Indrawati-1 hari laluLaporkan
Betul pak, jangan spt kurawa. Hidup Mahabarata

Muke gileeeee
BalasSuka

Daniel Mandagi-1 hari laluLaporkan
Dalam sebuah pertandingan mmg hrs ada yg menang,apalagi dlm proses pilpres pst hny satu yg mnjdi presiden,sikap seorang negarawan hrs dikedepankan demi utk mnjga stabilitas NKRI yg kita cintai,kpd pak prabowo mdh2 han sllu mndngr suara hati nurani bpk yg plg dlm,jgn dngrkan prkataan org disekitar yg sipatny ingn mnghasut sprti perilaku seorang sengkuni.
BalasSuka

Jonathan Prasetyo-1 hari laluLaporkan
Sungguh saya merasa senang dgn pertemuan ini,dan saya respek pd pa Prabowo yg memperlihatkan jiwa besarnya,hanya yang ingin negara ini hancurlah yg msh memberitakan hal yg bersifat mengadu domba rakyat.
BalasSuka

Firman Lunaty Rambah-1 hari laluLaporkan
” Karena itulah saya memilih untuk terus berjuang untuk nilai-nilai yang kita pegang teguh yaitu Pancasila, UUD 1945 yang utuh dan asli, NKRI dari Sabang sampai Merauke “
BACOT LO PAK
UUD 1945 AJA UDAH LO ROBAH ASLI APANYA COBA
SEKARNG PILKADA AJA DPR YG MILIH ITU NAMANYA YG ASLI
3 BalasanSuka-1 orang

Mata Hati-1 hari laluLaporkan
Terpecah belahnya anak bangsa yang dikarenakan masalah politik tidak terlepas dari media yang kadang kala memanas-manasin, bukan mendinginkan dengan kata-kata yang sejuk.
BalasSuka

Fx Pro-1 hari laluLaporkan
sudah lah ….walau dia berpura pura ..lebih baik dr pada gak sama sekali
BalasSuka-1 orang

mimi1510-1 hari laluLaporkan
Sbaiknya prabowo mengisolasi diri dari para preman n sengkuni di sekitarnya. Kalau perlu jauhi n buang jauh2 mereka.
BalasSuka

paket hemat-1 hari laluLaporkan
Memang ga da yg ga mungkin didunia ini..Buktinya : cuma diColok di stop kontak, Tagihan Listrik pasti turun 30% selamanya..sdh terbukti sejak 2005, pelanggannya jutaan, dibawa dari Jerman.. Pembuktiannya disiarkan live di TVone.. Inikah yg anda butuhkan selama ini ?? Call : 0821-1213-4163

Nh. Muhtar-2 hari laluLaporkan
sangat mudah memutar balikan fakta, dari awal kampanye siapa yg nenyebar fitnah, siapa yg mefitnah jokowi org singgapur, keturunan cina, non muslim sampai sengan jokowi pki, siapa sponsor obor rakyat, siapa yg nengerahkan babinsa, siapa yg mengirim surar ke guru2 lewat instansi dan masih banyak lagi kecurangan dan fitnah yg ditujukan ke jokowi, dg seenaknya setelah kalah memutar balikan fakt itukah negarawan ?

Tu fahri hamzah..padlizonk..denger baik2…amin rais jga..beri contoh yg baik buat yg muda

Franklin Ginanjar-2 hari laluLaporkan
Pak prabowo jadilah bangsawan yg dihormati. Kenapa masih mementingkan pendukung? Mau nyalon lg bisa? Ideologi politikus kadang melenceng dari ideologi bangsa. Terimakasih tlah mengirim oposisi d parlemen untuk saling mengawasi pemerintahan JW-JK

Muhammad Machin-2 hari laluLaporkan
semoga perbedaan selama ini tidak kedalam relung2 hati yg terdalam,karena untuk keposisi sekarang harus perjalanan panjang,menye imbangkan dulu dengan sapu bersih di dpr dan mpr.Harapan rakyat adalah kerjakeras oleh semua pihak untuk rakyat,nkri dan kedaulatan nkri di mata dunia. Salam hangat untuk sahabat Prabowo Subianto dan sahabat Joko widodo.MERDEKA !!!

INDONESIA’S DIALOQUE WITH THE DEAF

Indonesia’s Dialogue with the Deaf
Written by A Lin Neumann
Friday, 14 December 2012

Dig we must, but locally
Multinationals need not apply
The discussion over what foreign investors call “resource nationalism” and what Indonesian politicians call the “value-added economy” seems to become more flawed by the day, with both skirmishing and then withdrawing to their respective echo chambers to complain that the other side doesn’t get it.

“We have invested billions here and we want to invest more but we get the feeling the country really doesn’t want foreign investors any longer,” a businessman said recently. Investors say that changes and flip-flops on policy over mineral exports, pharmaceutical rules, food imports and various other issues are leading them to question whether Indonesia is still a good place to be.

Events like the recent Constitutional Court decision abolishing upstream oil and gas regulator BPMigas lead analysts to wonder where the industry is headed. With billions of dollars and an appetite for long-term risk needed to explore new energy fields, industry players say the current regulatory and political environment might jeopardize the long-term development of sorely needed domestic energy resources.

Privately, investors can be scathing. Some say the country’s leaders are ignoring the benefits investors bring in terms of employment and revenues. Global companies have global options and some are starting to question any deeper involvement in Indonesia, despite having made enormous profits here.

“There is absolute consensus on the value-added economy,” a top political leader said privately recently. “No one will disagree with this direction.” Indonesia is no longer the struggling underdeveloped country that once opened its doors to multinational mining and energy companies in exchange for healthy taxes and royalties. It is time for these companies to play by whatever rules Indonesians set, the argument goes.

Privately, the sentiments run deep. “I am sick of these foreigners coming here and taking our resources and leaving us with nothing,” someone told me recently. “They had it easy for too long.” Left unsaid is the fact that without foreign capital and expertise, most of the nation’s energy and mineral resources would still be underground, the government tax coffers would be in bad shape and the growth Indonesia is enjoying today would be far more modest.

Increasingly, these two sides are talking past each other. Indonesian policymakers seem to be offering a one-size-fits-all proposition, especially when dealing with resource operations but also including sectors like finance, food and agriculture. Indonesia is hot, everyone wants to be here and if old-line investors walk away there is a long line of new investors just waiting for a chance. In the halls of power, these sentiments are reinforced with reference to things like the recent McKinsey report and other predictions of an eternally rosy future.

Investors shake their heads, retreat to the bar with their colleagues and wonder if the game is up. They lament the state of infrastructure, policy coherence and the rule of law.

Both sides need to find a better way of talking to each other. Foreign companies do not by and large dispute the need to add value to mining exports, for example, but they do want policies that are forged by experts instead of politicians and they want a coherent say in how regulations are decided. They think their investment dollars have earned them a role in the debate. Indonesian policy experts know the strengths and weaknesses of domestic expertise and capacity and they also don’t want politicians using an industry as a way to score points.

As quickly as a volatile economy like Indonesia’s can catch fire, it can grow cold. In the past, at moments of deep crisis, like 1998 and beyond, reform-minded policies opened up the economy and spurred growth. And investors perhaps found it easy to cut good deals with a struggling country. Now, when things are good, investors and politicians should start listening more closely to each other. Indonesia can’t afford to erode the confidence of investors who equally do not want to miss out on what should be a very good ride.

(A. Lin Neumann is a founding member of Asia Sentinel. He wrote this for the Jakarta Globe.)

INDONESIA’S BURNING QUESTION

Indonesia’s burning question
Environmentalists allege officials are being bribed to ignore illegal forest fires.

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/08/201385115633291935.html

Amy Chew 05 Aug 2013 17:21

Open burning is illegal in Indonesia, but authorities often turn a blind eye to the blazes, it is alleged [Getty]
Kuala Lumpur, Malaysia – Corruption and intimidation are being blamed by environmentalists for the choking smog that characterises the dry season on Indonesia’s Sumatra island.
Campaigners say that illegal slash-and-burn clearance by large corporations is causing rampant deforestation but persists because of widespread corruption among local officials.
The dry season inaugurates a period of intense activity for Indonesia’s fire investigators, as large corporations and smallholders allegedly begin illegally burning their forests, a cheaper way to clear the land than chopping down trees.
The burning leaves a choking haze over Riau province in Sumatra, a large island with nearly 50 million residents, and easterly winds take the stinging smog across the Strait of Malacca to Malaysia and Singapore.
But while open burning is illegal in Indonesia, authorities often turn a blind eye to fires started on land leased by big plantation companies, according to Bustar Maitar, the head of Greenpeace Indonesia’s forest campaign.

Indonesia forest fire smoke chokes Singapore
Foreign investors operating in Indonesia allegedly bribe local government officials to allow them to use slash-and-burn techniques on their land, Bustar says.
“A plantation will still make a profit if it spends money to chop down the trees rather than burning it. Large plantations just want to get bigger profits,” he said.
The environmental organisation is warning of more forest fires to come as the country approaches the 2014 legislative and presidential elections, pointing out that local authorities are reported to give land concessions to individuals and corporations in exchange for campaign funds.
“This has happened in the past,” said Bustar. “I ask the public to be aware of this, to make sure that our forests and peatland are not sacrificed for political deals.”
In June, Riau governor Rusli Zainal was detained by anti-corruption officers for his suspected involvement in two separate corruption cases, one involving a forestry permit.
Memories of 1997
This year’s smog has highlighted the limited progress made by authorities in tackling a recurrent problem – and has evoked memories of 1997, when large fires raged in Sumatra and on Borneo island, causing one of the worst-ever instances of forest fire pollution.
The fires burned for months before they were extinguished, causing economic losses estimated at $4bn from disrupted transport, lost production and tourism, damaged crops and fishery stocks – not to mention health problems.
In an effort to stop deforestation, Indonesia’s central government imposed a two-year moratorium on the issuance of new land concessions in 2011 – but local authorities have yet to fall in line.
While the Forestry Ministry confirmed that it has not issued any new land permits since the ruling, it says some local authorities in rural districts are still doing so, because the regents who head them retain the power to do so.
Political reforms since autocratic president Suharto was ousted in 1998 gave local authorities autonomy, fuelling deforestation – as provincial governors and regents left in control of forests used their new powers to issue land permits at will.
In 1998, two million hectares were deforested, but between 2001 and 2003 this figure rose to an average of 3.5 million hectares per year, according to the Forestry Ministry.
“The euphoria of 1999-2003 over regional autonomy without governance resulted in the high rate of deforestation,” said Hadi Daryanto, secretary-general of Indonesia’s Forestry Ministry.
Currently, the central government holds authority over just 15 percent of forested areas, with the other 85 percent in the hands of local administrations, according to Daryanto. Parliament is now debating a bill to withdraw control over land matters from regents and give this to provincial governors.
Palm oil concessions
Greenpeace blamed the fires squarely on large palm oil concessions owned by Indonesian, Malaysian and Singaporean firms, after NASA hotspot imaging data revealed where the blazes are raging.
“Really cleaning up their act starts with adopting a zero-deforestation policy,” says Bustar. He added that large Malaysian and Singaporean companies also need to ensure their suppliers – smallholders who account for 35-40 percent of Indonesia’s total palm oil output – are not setting fires to clear land. “As plantation companies are large corporations with many resources, they must bear most responsibility for preventing fires.”
We face all kinds of threats and intimidation. Some are explicit and vulgar which are essentially aimed at undermining us conducting a good, independent investigation.
Investigator Bambang Hero Saharjo

In June, Indonesia’s Environment Minister Balthasar Kambuaya said eight Malaysian palm oil companies were using illegal slash-and-burn methods to clear land for cultivation.
In July, national police announced they were going to charge PT Adei Plantation, a subsidiary of Malaysia’s third-largest palm oil plantation company KLK, with environmental damage. They are also investigating four other companies for suspected involvement in the fires.
KLK has denied its Indonesian subsidiary has been involved in wrongdoing, saying it has a zero-burning policy and that the fires were outside its concessions.
But it is not the first time PT Adei has been accused: In 2002, the Indonesian Supreme Court upheld an eight-month jail term for its general manager and a $10,000 fine after ground fires in 1999.
However, Indonesian authorities face major difficulties investigating the fires – not least because there are only five fire investigators in the country, who face major challenges in carrying out their duties.
Investigator Bambang Hero Saharjo says he is regularly threatened – both by “thugs” and ordinary, “respectable” people – for investigating burning by powerful corporations.
“We face all kinds of threats and intimidation,” he explained. “Some are explicit and vulgar which are essentially aimed at undermining us conducting a good, independent investigation.”
Bambang said plantation companies also often try to prevent investigators from entering their land, or falsify maps – making it difficult to verify the location of fire origins.
Environmentalists and the Forestry Ministry insist that the only way to halt abuses by the large plantations and farmers is to enforce the law – a burning issue that experience shows is easier said than done.
“Tough sanctions also need to be imposed on plantation companies,” said Bustar.
But Greenpeace media campaigner Zamzami concedes islanders have grown accustomed to the smog. “The people of Sumatra feel helpless, and just accept this as something which they cannot change or do anything about.”
Follow Amy Chew on Twitter: @amyvoom

MERIAM KUNO PENINGGALAN BELANDA DI SAMPIT

Meriam iKuno peninggalan Belanda di depan Kantior Bupati Kotawaringin Timur, Sampit. Semula sekitar tahun 1951-an, meriam-meriam ini berada di tepi Sungai Mentaya. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)  entaydBkantempatkanseka

Meriam iKuno peninggalan Belanda di depan Kantior Bupati Kotawaringin Timur, Sampit. Semula, sekitar tahun 1951-an, meriam-meriam ini berada di tepi Sungai Mentaya. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013) entaydBkantempatkanseka

INDEKS KINERJA ANGGOTA DPR

Indeks Kinerja Anggota DPR
Oleh: Adnan Pandu Praja

DIPERLUKAN parameter untuk bisa menilai kinerja anggota Dewan agar tak melupakan janji politiknya sehingga tidak kian mencederai konstituennya.

Vox populi vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Hampir tidak ada anggota DPR yang tidak memahami adagium tersebut. Sebagai warga terhormat, mereka sangat paham di mana posisi Tuhan, kapan menggunakan nama Tuhan, dan kapan mengabaikannya. Nama Tuhan akan semakin tergeser seiring dengan semakin kuatnya kepentingan politik yang tidak menyejahterakan rakyat. Semakin besar kepentingan politik, akan semakin besar peluang untuk ditunggangi kepentingan pribadi. Lantas di mana suara rakyat? Suara rakyat hanya dibutuhkan pada saat pemilu sekali dalam lima tahun. Mereka sangat berpotensi menyalahgunakan wewenangnya.

Agar tidak sembrono menyandang jabatan anggota Dewan, UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang lama ataupun yang baru mewajibkan anggota Dewan bertanggung jawab secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun, kenyataannya cenderung diabaikan. Bahkan, klausul yang mewajibkan fraksi mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasilnya kepada publik yang semula ada dihapus. UU MD3 yang baru tak mengakomodasi rekomendasi KPK agar pertanggungjawaban diperluas meliputi pula semua anggota DPRD. Sangat sulit dipahami anggota DPRD dibebaskan dari tanggung jawab ke konstituennya.

Parpol akan semakin mendapat manfaat jika anggota Dewan kian abai mempertanggungjawabkan mandat kepada konstituennya. Berbagai reaksi negatif terhadap UU MD3 dan UU Pilkada mengonfirmasi hasil survei, 65,5 persen masyarakat tak merasakan peran DPR dalam menghasilkan produk UU atau pembelaan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat (INES, 2013). Sepertinya berbagai fenomena akhir-akhir ini cenderung semakin memburuk.

Tak ada pilihan lain, civil society harus membangun sistem sendiri yang dapat ”mengancam” anggota DPR agar setiap saat bisa diganti antarwaktu oleh partainya dan tak akan terpilih kembali pada pemilu mendatang, yaitu jika performa mereka dapat diukur dengan indeks kinerja.

Menyusun indeks kinerja

Setidaknya ada tiga hal penting yang jadi prasyarat dalam mewujudkan indeks itu. Pertama, Forum Konstituen, yaitu wahana dialog antara komunitas pemilih dan anggota DPR yang mewakilinya agar terbangun hubungan dialogis. Sedapat mungkin ditumbuhkan persaingan antar-anggota Dewan dari daerah pemilihan yang sama agar terbangun hubungan representasi yang lebih konstruktif. Semakin intens hubungan dialogis antara konstituen dan para anggota Dewan diyakini akan kian mempersempit peluang parpol dalam mengooptasi anggota Dewan.

Philip Thomas dkk merekomendasikan pola dialog yang konstruktif; 1) Dealing with complexity. Substansi dialog pada persoalan mendasar yang sedang menjadi perdebatan hangat di DPR. Tentu tak mudah mengelola isu-isu rumit dengan bahasa sederhana. Bisa jadi hanya akan melibatkan sedikit peserta aktif, tetapi akan menjadi pembelajaran bagi peserta pasif. Diperlukan moderator andal yang selalu dapat menyegarkan suasana agar tidak monoton.

2) Dialog bersifat koordinatif dan tidak instruktif untuk menghasilkan inovasi gagasan. Harus dibuka ruang kreasi seluas-luasnya agar tidak jumud. 3) Dialog agar mencapai hasil berkesinambungan dan menjawab persoalan. Bukan gagasan aneh yang tidak membumi dan terputus-putus (unsustainable result).

Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat dapat menyingkap tabir jarak dan waktu antara anggota DPR dan konstituennya, termasuk memperkecil peranan joki bagi anggota DPR yang tidak punya kompetensi. Rakyat akan dapat memantau lebih detail aktivitas anggota DPR sehari-hari, bahkan sampai peningkatan harta kekayaannya. Sebaliknya bagi anggota DPR yang kompeten, akan menjadi sarana publikasi efektif tanpa biaya dengan menggunakan moda komunikasi seperti telekonferensi, Twitter, Facebook, dan Google Hangout.

Kedua, keterbukaan Sekretariat Jenderal DPR menjadi syarat mutlak menilai kinerja anggota Dewan. Rakyat harus mendapat akses luas memantau aktivitas anggota Dewan sejak mengisi daftar hadir sampai akhir dalam rangka menjawab hasil survei. Sebanyak 93 persen masyarakat tidak merasa terwakili oleh anggota DPR (Formappi, 2011). Keterbukaan akses kegiatan dan kinerja tak termasuk kategori yang dikecualikan berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

Ketiga, peranan penilai yang akan mengeluarkan indeks sangat vital sehingga harus memiliki kompetensi dan kredibilitas memadai. Lembaga survei kiranya dapat menjalankan fungsi penilai. Peranan lembaga survei sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada akhir proses pilpres lalu. Publik sudah bisa membedakan mana yang profesional dan abal-abal. Komunitas lembaga survei bahkan sudah punya kode perilaku. Indeks merupakan outcome dari hubungan dialogis antara anggota DPR dan konstituennya.

Ketiga hal di atas harus tersaji di laman yang menampilkan dinamika hubungan dialogis antara anggota DPR dan konstituennya. Pengelola laman haruslah punya integritas, nonpartisan, dan tidak diskriminatif merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Pada saatnya nanti pengelola laman juga harus diakreditasi. Indeks diyakini dapat memaksa anggota DPR taat pada aturan main di lingkungan partainya ataupun Tata Tertib DPR. Jika semua anggota DPR dapat diukur kinerjanya, diharapkan tidak ada calon anggota DPR yang nekat bersaing lima tahun mendatang tanpa kompetensi memadai.

Dari sudut pandang partai politik, indeks akan sangat membantu partai mengevaluasi kinerja anggotanya, bahkan dapat menjadikan indeks sebagai alasan untuk mengganti antarwaktu anggotanya yang memperoleh indeks di bawah standar partai. Dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap parpol akan tumbuh dan memudahkan masyarakat memilih partai yang lebih berkomitmen terhadap kepentingan rakyat yang saat ini masih sangat langka. Bahkan, apabila semua parpol berkomplot menolak indeks kinerja anggotanya di DPR, masyarakat akan memiliki parameter yang jelas pada saat memilih wakilnya lima tahun mendatang. []

KOMPAS, 14 Oktober 2014
Adnan Pandu Praja ; Komisioner KPK

FEDERAL COURT RULES EXXONMOBIL INDONESIAN HUMAN RIGHTS ABUS LAWSUIT CAN PROCEED

Federal Court Rules ExxonMobil Indonesian Human Rights Abuse Lawsuit Can Proceed

http://www.cohenmilstein.com/news.php?NewsID=713

9/24/2014
In a significant victory for families of Indonesian citizens who were killed or abused by security personnel hired by ExxonMobil Corporation , a federal court today ruled that two closely related lawsuits against ExxonMobil for human rights violations can proceed.
The Plaintiffs in the cases, which were filed in the U.S. District Court District of Columbia, allege that Indonesian soldiers hired by ExxonMobil to provide security at the corporation’s natural gas facility physically abused and killed family members who lived or worked in villages within the sprawling operations in rural Aceh, Indonesia.
“This is a huge victory for the plaintiffs,” said Plaintiffs’ co-lead counsel Agnieszka Fryszman, a partner at Cohen Milstein Sellers & Toll. “We are especially pleased that the Court agreed with us that the Plaintiffs had sufficiently tied Exxon’s conduct to the injuries and abuses that were inflicted on these villagers. We look forward to seeing justice done and to putting our case before a jury.”
In 2008, another judge on the District Court had denied ExxonMobil’s attempt to avoid trial by rejecting the company’s motion for summary judgment, citing “evidence that these security forces committed the alleged atrocities.” The Court of Appeals then held that the claims must be considered under Indonesian law, not the law of the District of Columbia.
Among highlights of today’s decision, the District Court in a meticulous 43 page opinion:
• Held that Plaintiffs claims can go forward under Indonesian law, finding that “expert testimony indicates to the Court that Indonesian tort law, while using different terminology from American law, compensates tort victims in similar fashion to the common law.”
• Permits Plaintiffs to add information regarding Exxon’s conduct in the United States in order to meet the standard set out by a recent Supreme Court decision, Kiobel v. Royal Dutch Shell.
• Rejected Exxon’s arguments regarding the application of a variety of international law doctrines.
• Permits Plaintiffs to gather additional evidence in support of their claims.
Co-counsel Paul Hoffman of Schonbrun DeSimone Seplow Harris & Hoffman LLP, said, “The well-reasoned and thoughtful opinion is an important one for the enforcement of human rights law.”
Co-counsel Terry Collingsworth of Conrad & Scherer added “Since I first met our clients in 2001, they have endured not only the agony of human rights crimes, but over thirteen years of justice delayed. We are looking forward to getting this case to trial so that our long-suffering clients can obtain justice.”
For more information about the case and the District Court decision, visit http://www.cohenmilstein.com/cases/110/exxonmobil-aceh-indonesia.
Exxon Opinion – September 24, 2014
Exxon Order – September 24, 2014
+++++

http://www.cohenmilstein.com/cases/110/exxonmobil-aceh-indonesia

ExxonMobil – Aceh, Indonesia
Practice Area: Human Rights

On July 8, 2011, the Court of Appeals for the District of Columbia Circuit ruled that the lawsuit against ExxonMobil for human rights abuses can go forward. The Court of Appeals’ opinion is a big victory for the Plaintiffs and for international human rights enforcement.
Opinion – July 8, 2011 [PDF]
Press Release – July 8, 2011 [PDF]
Case Background
Cohen Milstein represents eleven Indonesian citizens suing Exxon Mobil Corporation for abuses allegedly committed by ExxonMobil’s security personnel. The suit alleges that ExxonMobil hired and paid Indonesian soldiers to provide security at ExxonMobil’s natural gas facility in Indonesia. Plaintiffs allege that these security personnel, under ExxonMobil’s control and within the scope of employment, physically abused and killed their family members who lived or worked in villages within Exxon’s sprawling operations in rural Aceh, Indonesia.

On August 27, 2008 the United States District Court for the District of Columbia denied Exxon Mobil’s motion for summary judgment, permitting plaintiffs’ common law claims to proceed against both Exxon Mobil Corporation and its subsidiary. The opinion cited “evidence that these security forces committed the alleged atrocities” and evidence that the guards were under ExxonMobil’s employ. The court concluded that plaintiffs’ claims could proceed to trial before a jury to determine ExxonMobil’s liability. Counsel for the plaintiffs noted that “The court’s ruling is based on a simple legal principle that has been true for centuries—a company, ExxonMobil, can be liable for the wrongful acts of its employees. We look forward to bringing this case to trial to hold the company accountable.”

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 58 other followers