Author Archive

Laporan Dari Papua

 

 

Laporan

Oleh: Socratez Sofyan Yoman

Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

 in:nasionalist@ Saturday, 9 June 2012, 14:02

“Peristiwa Kekerasan dan Kejahatan Kemanusiaan di Papua Bulan Mei-Juni 2012 Meningkat Tajam”

 

<!–[if !supportLists]–>1. <!–[endif]–>Terloji Weya (23) mahasiswa STIE Port Numbay ditembak mati oleh Orang Tak Dikenal (OTK) pada 1 Mei 2012 jam 20.00 ( 8.00) malam di depan kantor Perwakilan Koramil Wamena di Abepura Jayapura pada waktu pulang setelah aksi demo damai dari KNPB yang menolak aneksasi Papua ke dalam wilayah Indonesia.

 

<!–[if !supportLists]–>2. <!–[endif]–>Arkilaus Rafutu (45/laki-laki) ditembak mati di bagian kepala oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di Mulia, Puncak Jaya pada 19 Mei 2012. Dan Teringgen Murip luka pada bagian paha kiri.

 

<!–[if !supportLists]–>3. <!–[endif]–>Paulus Tandiesse (20/laki-laki) ditikam mati oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di Taman Skyline Jayapura pada 22 Mei 2012. Pada saat itu Paulus sedang berpacaran dengan teman wanitanya.

 

<!–[if !supportLists]–>4. <!–[endif]–>Syaiful Bahri (24/laki-laki), dibunuh dan dibakar oleh Orang Tak Dikenal (OTK) dalam mobil Toyota Avansa DS1711 AK di dekat Pemakaman Umum, Waena, Jayapura pada Selasa, 22 Mei 2012.

 

<!–[if !supportLists]–>5. <!–[endif]–>Kaharudian (laki-laki), tukang ojek ditikam mati oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di lingkaran Abepura, pada Kamis, 24 Mei 2012. Anthon Aruang Tandila, guru Sekolah Dasar Inpres Dondopaga, kampung Kulirik, distrik Mulia, Puncak Jaya, ditembak mati oleh Orang Tak Dikenal (OTK) pada 29 Mei 2012.

 

<!–[if !supportLists]–>6. <!–[endif]–>Pieper Dietmar Helmut (55/lak-laki) warga Negara Jerman ditembak oleh Orang Tak Dikenal OTK) di Pantai Base G pada 29 Mei 2012. Yang dituduh adalah orang yang “berambut kribo dan brewok???”. Pieter dalam keadaan kritis sedang mendapat perawatan medis intensif di Rumah Sakit Singapura.

 

<!–[if !supportLists]–>7. <!–[endif]–>Ajud Jimmy Purba (19/laki-laki) mahasiswa Fakultas Teknik Sipil Universitas Cenderawasih. Dikeroyok dan ditikam 9 tikaman di seluruh tubuh oleh Orang Tak Dikenal (OTK) pada 3 Juni 2012 di depan Rumah Makan Kiamang, Perumnas 3 Waena, Jayapura.

 

<!–[if !supportLists]–>8. <!–[endif]–>Pada 4 Juni 2012, pada jam pukul 22.00 WIT, di Entrop, Jayapura, Orang Tak Dikenal (OTK) menembak anggota TNI Pratu Doengki Kune dari kesatuan Denzipur 10 yang mengenai bagian bawah dagu sebelah kanan tembus ke sebelah kiri dan tulang dagu pecah.

 

<!–[if !supportLists]–>9. <!–[endif]–> Pada 4 Juni 2012, jam 22.10, di Jalan Samratulagi Jayapura, dengan kantor perhubungan Provinsi Papua yang berjarak sekitar 30 meter dari Markas Polda Papua,OTK mengikuti dan menembak Iqbal dan Ardi Jayanto dengan 1 (satu) kali tembakan mengenai pinggang dan tembus ke perut kanan dan ke pinggang belakang Ardi.

 

<!–[if !supportLists]–>10. <!–[endif]–>Pada 4 Juni 2012 massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang berangkat dari Sentani dengan 9 (Sembilan) truk dan beberapa kendaraan bermotor menuju ke Jayapura dengan tujuan demo damai untuk mempertanyakan kematian warga asing dari Jerman, Pieter Dietmar Helmut (55) yang ditembak Orang Tak Dikenal (OTK) dan massa ini dihadang oleh aparat kepolisian dan anggota BRIMOB di Waena dan menimbulkan kemarahan massa KNPB. Polisi menangkap, menyiksa sebanyak 43 orang ditangkap. Saksi mata yang bernisial (PM) menyatakan: “polisi memukul dan memperlakukan rakyat sipil yang ditangkap itu seperti hewan. Saya berusaha membela rakyat sipil yang sedang dipukul dan disaksi itu tapi saya dimarah dan diusir pulang oleh aparat yang melakukan kekerasan itu. Saya melihat ada dua orang dalam bak truk polisi yang sudah tidak berdaya dan babak belur.”

 

<!–[if !supportLists]–>11. <!–[endif]–>Yesaya Mirin (21/laki-laki) mahasiswa Universitas Cenderawasih ditembak mati dan lehernya dipatahkan dan mukanya dihancurkan oleh aparat keamanan kepolisian Indonesia pada 4 Juni 2012 di Sentani, Jayapura.

 

<!–[if !supportLists]–>12. <!–[endif]–>Imanuel Piniel Taplo (20) mati di Rumah Sakit Yowari, Jayapura, pada 6 Juni 2012 akibat disiksa dan mukanya dihancurkan oleh aparat kepolisian Indonesia pada 4 Juni 2012 dan bahu sebelah kirinya luka serius dan mengeluarkan darah banyak sehingga nyawanya tidak tertolong.

 

<!–[if !supportLists]–>13. <!–[endif]–>Gilbert Febrian Mardika, (16), siswa SMA Kalam Kudus ditembak Orang Tak Dikenal (OTK) di Skyline Jayapura, pada 4 Juni 2012. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Jayapura dan dalam keadaan kritis.

 

<!–[if !supportLists]–>14. <!–[endif]–>Pada Rabu, 6 Juni 2012, pada 12. 30 WIT, dua anggota TNI dari Infanteri (Yonif) 756/WMS pada saat melewati Jalan Raya Hone Lama, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, menabrak seorang anak kecil Wanimbo. Kedua anggota TNI berusaha untuk menghindar dan masyarakat (orang tua) anak yang ditabrak marah dan terlibat perkelahian dengan dua anggota TNI. Seorang anggota TNI yang bernama Pratu Ahmad Sahlan mati di tempat karena mengalami luka tusuk di dada tembus jantung. Sementara anggota TNI bernama Serda Parloi Pardede dalam keadaan kritis karena pukulan benda keras di seluruh bagian tubuh dan sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena.

 

Aksi pembalasan dari pasukan TNI Batalyon 756 dengan sangat brutal dan tak terkendali menyerang, menyiksa, membunuh dan melukai warga sipil dan membakar rumah warga sipil sebagai berikut:

Korban jiwa masyarakat sipil.

 

<!–[if !supportLists]–>(a) <!–[endif]–>Elinus Yoman (30) ditembak bagian kepada dan ditikam dengan sangkur dan mati di tempat.

<!–[if !supportLists]–>(b) <!–[endif]–> Pikinus Wenda (45) ditikam dengan pisau sangkur sebanyak 7 kali dalam keadaan kritis berada di Rumah Sakit Wamena.

<!–[if !supportLists]–>(c) <!–[endif]–>Enos Lokbere (42) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nduga kepalanya dan bahu kirinya ditikam dengan pisau sangkur dalam keadaan kritis di RSUD Wamena.

<!–[if !supportLists]–>(d) <!–[endif]–>Berton Gwijangge (35) ditikam dengan pisau sangkur pada saat berada di rumahnya.

<!–[if !supportLists]–>(e) <!–[endif]–>Yermias Kogoya (25) ditikam dengan pisau sangkur.

<!–[if !supportLists]–>(f) <!–[endif]–>Denius Kogoya (20) ditembak bagian kepalanya tetapi ia tunduk dan melarikan diri.

<!–[if !supportLists]–>(g) <!–[endif]–> Ponius Kogoya (21) ditembak bagian perut/badan tetapi mengenai jaketnya hingga robek.

<!–[if !supportLists]–>(h) <!–[endif]–>Pikinus Wenda (35) ditikam dengan pisau sangkur di kepala bagian dan kanan.

<!–[if !supportLists]–>(i) <!–[endif]–>Lenius Wenda (32) telinganya terputus mengenai pisau sangkur.

 

<!–[if !supportLists]–>14.2.<!–[endif]–> Kerugian harta benda masyarakat sipil :

 

<!–[if !supportLists]–>(1) <!–[endif]–>Delapan belas (18) rumah terdiri dari 10 rumah modern milik warga dan 8 honai rumah tradisional dibakar.

<!–[if !supportLists]–>(2) <!–[endif]–> Satu kantor desa dan rumah kepala desa Honai Lama, Leo Kossay (45) dibakar rumah.

<!–[if !supportLists]–>(3) <!–[endif]–>Dua mobil : Mobil Jeep milik Anton Wanimbo (46) dan Mobil milik Isael Mom Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Puncak Jaya dibakar.

<!–[if !supportLists]–>(4) <!–[endif]–>Tiga motor nilik Benny Kossay, Marthinus Logo dan satu motor belum diketahui pemiliknya dibakar.

<!–[if !supportLists]–>(5) <!–[endif]–>Surat-surat berharga seperti Ijazah, sertifikat tanah ikut terbakar.

<!–[if !supportLists]–>(6) <!–[endif]–>Satu gundang milik pengusaha tukang becak milik orang non Papua juga dibakar. 300 unit becak, ijazah milik karyawan dan sertifikat tanah ikut terbakar.

 

 

<!–[if !supportLists]–>15. <!–[endif]–>Pada Rabu,6 Juni 2012, jam 21.20 di Jalan Raya dekat Kantor Walikota Jayapura, OTK menembak seorang Pegawai Negeri Sipil Kodam XVII/Cenderawasih, Arwan Apuan, dibagian leher sebelah kiri dan tembus sampai leher bagian kanan.

 

<!–[if !supportLists]–>16. <!–[endif]–>Pada Kamis, 7 Juni 2012, pada jam 4.00 pagi dini hari, aparat kepolisian Indonesia menghancurkan rumah keluarga David Kaiba dan aparat keamanan melakukan penembakan dan keluarga menyelamatkan diri dan belum diketahui keberadaan mereka sekarang. Latar belakannya ialah pagi jam 2.00 dini hari, terjadi penembakan di kantor Polsek Angkaisera, Serui dan seorang anggota polisi bernama Aldi A. tertembak di bagian perut. Untuk memastikan peristiwa penembakan ini, pada jam 7.30 pagi, Ketua Dewan Adat Yapen, Apolos Mora, datang ke Rumah Sakit dengan tujuan untuk memberikan dukungan moral dan solidaritas. Tapi sayang, Apolos datang dengan keinginan suci dalam spirit kemanusiaan ini dibentak dan diusir kasar oleh Sumadji, Kapolsek Angkaisera dengan menunjuk-nunjuk jarinya ke wajah Apolos dengan mengatakan: “bapak segara pulang, pulang, pulang, segera pulang ”.

 

<!–[if !supportLists]–>17. <!–[endif]–>Teyu Tabuni (20) ditembak mati dibagian kepala oleh anggota polisi pada 7 Juni 2012 di Dok 5 Jayapura. Alasannya Teyu melakukan pemalangan atau melakukan pemblokiran jalan umum.

 

<!–[if !supportLists]–>18. <!–[endif]–>Pada Kamis, 7 Juni 2012, aparat keamanan Indonesia menangkap Buktar Tabuni, Ketua Umum KNPB dengan alasan demonstrasi yang dipimpinnya tidak mendapat ijin dari pihak polisi Indonesia dan dituduh mengajak, menghimbau dan menghasut sekelompok massanya untuk anarkis dan melanggar hukum.

 

Pertanyaan-Pertanyaan:

<!–[if !supportLists]–>1. <!–[endif]–>Mengapa peristiwa kekerasan dan kejahatan kemanusiaan ini terjadi dan dilakukan oleh Orang Tak Dikenal (OTK)?

 

<!–[if !supportLists]–>2. <!–[endif]–> Siapa sebenarnya Orang Tak Dikenal (OTK) itu?

 

<!–[if !supportLists]–>3. <!–[endif]–>Mengapa aparat keamanan tidak mampu menangkap Orang Tak Dikenal (OTK) itu?

 

<!–[if !supportLists]–>4. <!–[endif]–> Tujuan apa warga asing, orang pendatang dan penduduk asli Papua menjadi korban ketidakadilan dan kekerasan dari Orang Tak Dikenal (OTK)?

 

<!–[if !supportLists]–>5. <!–[endif]–> Apakah ini sebagai bukti Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia sudah gagal dan lumpuh di Papua?

 

<!–[if !supportLists]–>6. <!–[endif]–> Mengapa pemberitaan dalam media massa sangat diskriminatif dan tidak menyampaikan kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap massa KNPB dengan penangkapan, penyiksaan, pembunuhan kejam dan dengan cara-cara biadab itu?

 

<!–[if !supportLists]–>7. <!–[endif]–>Mengapa demonstrasi damai yang dipimpin oleh KNPB dilarang dan diblokir dengan penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia?

<!–[if !supportLists]–>8. <!–[endif]–>Mengapa dan tujuan apa, aparat keamanan dari TNI dan POLRI sekarang membunuh penduduk asli Papua dengan menggunakan pisau dan sangkur?

 

Analisa Masalah:

<!–[if !supportLists]–>1. <!–[endif]–>Penembakan warga asing dari Jerman, Dr. Dietmar Pieper Helmut (55) adalah untuk membangun opini internasional bahwa perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat adalah perjuangan yang identik kekerasan. Supaya simpati dan dukungan serta solidaritas kemanusiaan dari masyarakat internasional dibelokkan menjadi antipati kepada rakyat dan bangsa Papua yang selama ini berjuang dengan pendekatan damai. Dan juga menutup akses media internasional untuk Papua dengan alasan wilayah Papua tidak aman dari kunjungan-kunjungan warga Asing dan media asing di Papua.

 

<!–[if !supportLists]–>2. <!–[endif]–>Membangun citra antipati dari orang-orang pendatang terhadap perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat. Membangun dan menanamkan rasa kebencian dan meruntuhkan semangat kebersamaan yang sudah terbangun dan terbina selama ini antara para pendatang dan penduduk asli Papua. Menciptakan konflik horizontal antara orang asli Papua dan pendatang dengan melihat Orang Terlatih Khusus (OTK) melakukan pembunuhan terhadap kaum pendatang. Kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh OTK mengarah para penciptaan konflik seperti Timor Leste.

 

<!–[if !supportLists]–>3. <!–[endif]–>Orang Terlatih Khusus atau Orang Tak Dikenal (OTK) mau memperlihatkan kepada masyarakat Internasional bahwa yang menjadi korban pelanggaran HAM di Papua bukan hanya penduduk asli Papua tetapi juga orang pendatang menjadi korban kekerasan dan kejahatan kemanusiaan.

 

<!–[if !supportLists]–>4. <!–[endif]–>Ada misi dan target terhadap tokoh-tokoh Papua untuk diculik dan ditembak mati dan akan dijadikan alasan bahwa pembunuh adalah Orang Tak Dikenal (OTK). Bisa dikatakan kekerasan kemanusiaan ini adalah skenario seperti pembunuhan Arnold Clemens Ap yang dikembangkan isu oleh Intelijen adalah “ibu Sumiyati” sedang berjalan dan setiap orang yang melihatnya langsung meninggal dan pada saat itu rakyat dilarang keluar malam. Dan pada saat penculikan dan pembunuhan Theodorus Hiyo Eluay dikembangkan isu bahwa ada “drakula” sedang berkeliaran di Papua dan rakyat dilarang keluar malam. Sekarang ini,ada kelompok yang tidak bertanggungjawab telah mengembangkan isu ”Orang Tak Dikenal” (OTK) menembak dan membunuh rakyat sipil di Tanah Papua. Jadi, pertanyaannya ialah siapa yang menjadi target penculikan dan pembunuhan dengan isu “Orang Tak Dikenal” (OTK) yang terus meneruskan dipelihara dan dilestarikan ini?

 

<!–[if !supportLists]–>5. <!–[endif]–>Pemblokiran dan penghadangan massa demo KNPB yang dilakukan oleh aparat keamanan kepolisian dan BRIMOB pada 4 Juni 2012 dengan alasan tidak ada ijin adalah dengan tujuan memancing emosi dan memprovokasi rakyat untuk menciptakan konflik dan perlawanan kekerasan rakyat sipil terhadap aparat keamanan supaya menjadi bahan kampanye di tingkat nasional dan internasional bahwa perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat adalah perjuangan kekerasan dan juga melawan aparat keamanan Negara. Tetapi, puji Tuhan. Rakyat dan bangsa Papua diberikan hikmat oleh Tuhan dan mereka menghindari jebakan-jebakan kekerasan dan konflik yang dibangun oleh aparat keamanan Indonesia. Rakyat dan bangsa Papua tetap mempertahankan perjuangan damai tanpa kekerasan.

 

<!–[if !supportLists]–>6. <!–[endif]–>Rasional ialah aparat keamanan tidak perlu memblokir dan melarang KNPB menyalurkan pikiran dan pendapatnya melalui saluran demonstrasi damai kepada penguasa, namun aparat keamanan sendiri yang seharunsya melindungi dan menjaga rakyat melakukan kesalahan fatal dengan melarang dan memblokir massa dan dilanjutkan dengan penyerangan, penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan yang kejam dan tidak manusiawi. Akibatnya dua orang meninggal dunia dan 43 orang ditahan dengan perlakukan yang sangat tidak adil dan tidak manusiawi.

 

<!–[if !supportLists]–>7. <!–[endif]–>Orang Tak Dikenal (OTK) lebih berkuasa dan mendominasi di Tanah Papua dan terus menghilangkan nyawa manusia yang tak berdosa membuktikan bahwa Pemerintah dan aparat keamanan telah gagal dan lumpuh dan tidak mampu lagi mengayomi dan melindungi warga sipil di Tanah Papua.

<!–[if !supportLists]–>8. <!–[endif]–>Kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua ini kalau dituduh kepada penduduk asli Papua atau rakyat sipil yang dituduh dan dicitrakan selama ini anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai pelaku, maka pertanyaannya ialah mengapa OPM katanya ada dihutan-hutan tidak pernah membunuh orang pendatang sebagai Transmigran yang ada di dekat hutan-hutan Papua? Mengapa orang asli Papua tidak pernah membunuh orang asing sebagai Missionaris dan turis asing yang selalu berada di kampung-kampung dengan masyarakat asli Papua? Semua kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua beberapa tahun yang lalu dan dalam bulan ini, belum ada satu kasus pun diungkap pelakunya. Aparat penegak hukum juga sulit dipercaya karena mereka juga adalah pelaku pelanggar HAM. Untuk mengungkap kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Orang Terlatih Khusus atau Orang Tak Dikenal (OTK) atau Penembak Misterius (Petrus), saya percaya aparat kepolisian bisa mengungkap pelakunya, tapi polisi sendiri tidak bisa mengumumkan itu. Paling terjadi dua hal: pertama, Kapoldanya dipindahkan untuk menghilangkan jejak kasus itu. Kedua, orang asli Papua dijadikan “kambing-hitamkan” sebagai pelaku kekerasan dan kejahatan. Tapi patut dipertanyakan adalah senjata yang digunakan adalah senjata berkaliber dunia “canggih”. Apakah penduduk asli Papua mempunyai kemampuan untuk membeli itu?

 

Rekomendasi:

<!–[if !supportLists]–>1. <!–[endif]–>Sudah waktunya dan sangat mendesak dukungan dan kehadiran misi kemanusiaan dan perdamaian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Tanah Papua untuk memberikan perlindungan,kenyamanan dan menangkap Orang Tak Dikenal (OTK) yang sedang berkuasa di Tanah Papua sekarang ini dan yang tidak mampu ditangkap oleh aparat keamanan Indonesia.

 

<!–[if !supportLists]–>2. <!–[endif]–>Perlu adanya Pelapor Khusus PBB di undang dan datang ke Papua untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini di Tanah Papua.

 

<!–[if !supportLists]–>3. <!–[endif]–>Perlu adanya kehadiran Pemantau dan Wartawan Asing untuk meliput seperti peristiwa yang terjadi lebih kredibel dan berimbang dalam menciptakan rasa keadilan dalam pemberitaan peristiwa-peristiwa kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama ini di Tanah Papua.

 

<!–[if !supportLists]–>4. <!–[endif]–>Kelompok-kelompok yang menyamar sebagai Orang Tak Dikenal (OTK) harus menghentikan aksi-aksi kekerasan kemanusiaan yang mengorbankan rakyat sipil yang tidak bersalah.

 

<!–[if !supportLists]–>5. <!–[endif]–>Kelompok-kelompok intelijen yang menyamar sebagai wartawan disetiap kegiatan demo dan seminar harus dihentikan karena sudah diketahui umum bahwa ada wartawan “gadungan” yang beroperasi di Tanah Papua.

 

<!–[if !supportLists]–>6. <!–[endif]–>Aparat keamanan selama ini dalam mengintai dan mengawal demo damai masyarakat Papua sudah diketahui membawa pisau-pisau untuk menikam pada saat terjadi bentrok antara massa demo dan aparat keamanan, maka aparat keamanan diminta harus tinggalkan cara-cara kerja gandungan dan penjahat yang membawa-bawa pisau ke tempat demo damai. Ini terlihat dan terbaca sebagai salah satu cara untuk menghilangkan jejak keterlibatan aparat keamanan dari penembakan dengan peluru atau senjata api.

 

<!–[if !supportLists]–>7. <!–[endif]–>Aparat TNI sudah banyak terlihat dalam kegiatan-kegiatan demo damai yang dilakukan oleh rakyat sipil. Ini memperlihatkan aparat keamanan dari TNI dan POLRI sedang menghadapi penduduk sipil dengan alat kekuatan Negara. Aparat TNI diharapkan tidak terlibat langsung dalam mengawasi kegiatan-kegiatan demo damai dari rakyat sipil.

 

Jayapura/Numbay, Papua, 8 Juni 2012

Socratez Sofyan Yoman

Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

PBB Diminta Turun Tangan Hentikan Kejahatan Kemanusiaan di Papua

PBB Diminta Turun Tangan Hentikan Kejahatan Kemanusiaan di Papua
Created on Thursday, 07 June 2012 19:55 |  |
Jayapura (Koran-Cyber.com) – Kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua yang mengorbankan warga sipil maupun aparat keamanan dalam bulan Mei dan Juni 2012 meningkat tajam dengan jumlah signifikan. Kenyamanan dan ketenangan hidup umat beragama di Tanah Papua benar-benar terusik.

“Hak hidup rakyat sipil dan aparat keamanan dihilangkan tanpa alasan. Aksi-aksi kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) atau Orang Terlatih Khusus (OTK) ini sangat menyayat dan memilukan hati kita semua,” ujar Socratez Sofyan Yoman, Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua dalam siaran persnya Kamis (7/6/2012).

Dia menyebutkan, Jayapura adalah ibu kota Provinsi Papua yang merupakan barometer atau tolok ukur kemajuan dan keamanan Tanah Papua telah memperlihatkan kekacauan dan tidak terkendali. Contoh nyata yang terlihat adalah penembakan dan pembunuhan sejumlah warga dan aparat yang menyayat hati masyarakat.

“Melihat beberapa kasus kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Papua, pelaku kekerasan yang pertama adalah Orang Tak Dikenal atau Orang Terlatih Khusus (OTK), dan kedua adalah oknum aparat keamanan dan ketiga adalah masyarakat sipil yang melakukan demonstrasi untuk menuntut keadilan dan hak mereka diakui oleh Pemerintah Indonesia,” katanya.

Ditambahkan, sedangkan dilihat dari korban adalah kebanyakan masyarakat sipil dan aparat keamanan non-Papua. Sedangkan penduduk asli Papua ditangkap, ditembak, disiksa, muka dihancurkan dan leher dipatahkan dengan kejam.

“Kejahatan kemanusiaan di Papua sudah melewati batas-batas kemanusiaan,” ungkapnya.

Yang disayangkan, lanjut Socratez, semua kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua beberapa tahun yang lalu dan dalam bulan ini, belum ada satu kasus pun diungkap pelakunya. Dia berharap agar segala kejahatan kemanusiaan di Papua dapat segera diungkap dan pelakunya ditangkap.

Dia juga meminta, untuk membantu mengungkap pelaku kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh OTK dan Petrus, sudah merupakan kebutuhan sangat mendesak menghadirkan Misi Kemanusiaan dan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Tanah Papua.

“Supaya ada netralitas dalam menjaga keamanan dan kedamaian dan mengungkap kasus-kasus kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua,” tambahnya.

[rel/han]

Din: Tanah dan Air Dijual ke Asing

Din: Tanah dan Air Dijual ke Asing

 

http://berita.liputan6.com/read/408840/din-tanah-dan-air-dijual-ke-asing

Rochmanuddin

06/06/2012 16:41
Liputan6.com, Jakarta: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, pemerintah pada dasarnya menjual tanah dan air kepada pihak asing. Lantaran itulah, Muhammadiyah menggunggat sejumlah undang-undang bidang ekonomi dan energi.

“Kita pada dasarnya menjual tanah dan air kita pada asing. Ini yang nggak bisa dibiarkan. Maka Muhammadiyah berketetapan hati menggugat sejumlah UU dalam bidang ekonomi dan energi,” ujar Din saat menghadiri sidang permohonan uji materi UU Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (6/6).

Menanggapi soal kelemahan kebijakan pemerintah, Din berpendapat, sejak reformasi legislasi negara ini sudah mengandung tiga masalah. Pertama kesiapan DPR. Kedua, ada kepentingan yang terlalu kuat. Dan yang ketiga kita membuka diri terhadap intervensi asing. “Sehingga dalam bidang ekonomi, khususnya adalah undang-undang yang justru menguntungkan asing,” ujarnya.

Lebih lanjut menanggapi soal pemerintah yang belakangan ini kerap kalah dalam persidangan di MK, Din enggan menanggapi lebih jauh. Menurut dia, dalam hal gugatan sebuah undang-undang yang terpenting adalah benar dan salah, bukan kalah menang.

“Saya nggak tahu. Kalah menang itu bukan soal pemerintah atau bukan pemerintah, tapi soal kebenaran hukum. Di situlah kita menghargai MK untuk menegakkan konstitusi itu sendiri, bahwa ada yang menang kalah itu sudah biasa. Korelasinya bukan kalah menang, tapi benar apa tidak,” paparnya.

Din menambahkan, soal gugatan Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 yang mengatur mengenai wakil menteri, Din sependapat dengan keputusan MK, kemarin. “Saya sudah berpikir demikian. Alhamdulillah diputus demikian,” imbuhnya.(ANS)

Dihadang Polisi, Massa KNPB Berulah

Dihadang Polisi, Massa KNPB Berulah

 

Selasa, 05 Juni 2012 , 17:42:00
Masa KNPB dari Jayapura Saat di hadang di Lingkaran Abepura Senin 04/06 pukul 15.30 wit
Di Sentani, Massa KNPB Dibubarkan Paksa

JAYAPURA – Sejumlah massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang longmarch dari Perumnas III Waena menuju di lingkaran Abepura, berulah, setelah mereka dihadang aparat kepolisian di Jalan SPG Waena, Senin (4/6) kemarin. Massa KNPB itu berulah dengan melakukan aksi pengrusakan terhadap kios warga yang ada di jalan SPG Waena dan melakukan pelemparan terhadap ATM Bank Mandiri yang berada di Perumnas III hingga kacanya pecah. Aparat kepolisian yang menghadang massa KNPB itu dipimpin langsung Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare,SIK dengan menurunkan 3 Kompi Brimob serta 3 mobil barakuda dan 1 unit mobil watercanon.


Pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, meski aparat berhasil menghalau/menahan pergerakan massa KNPB, namun kondisi tersebut nyaris diwarnai bentrok aparat Kepolisian dengan massa KNPB, sebab sejumlah massa itu sempat melakukan pelemparan batu ke arah aparat. Kendati massa sempat melakukan pelemparan batu ke arah aparat, namun aksi pelemparan ini tidak berlangsung lama, karena massa KNPB bisa dikendalikan Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare,SIK. Sedangkan massa KNPB lainnya yang berkumpul di Expo Waena yang rencananya akan bergabung dengan massa lainnya di lingkaran Abepura kemudian diarahkan petugas Kepolisian menuju Sentani dengan menggunakan 4 truk.

Sementara itu massa KNPB yang datang dari Jayapura dengan menggunakan 10 motor dan 3 truk dihadang aparat kepolisian di lampu merah lingkaran Abepura. Namun setelah berkoordinasi dengan Kapolresta Jayapura massa kemudian diperbolehkan menuju Sentani dengan pengawalan aparat Kepolisian yang berseragam lengkap.
Akibat adanya demo KNPB tersebut, aktivitas di Kota Abepura terhenti karena tidak adanya kendaraan umum yang beroperasi, sehingga masyarakat pengguna angkutan umum seperti siswa SMA, SMP, maupun SD harus berjalan kaki dari sekolahnya.

Sejumlah pertokoan di Abepura dan Waena juga memilih tutup, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.Sementara dari Sentani dilaporkan bahwa massa KNPB yang awalnya akan berdemo ke arah Kota Jayapura kemudian kembali ke arah Sentani setelah mereka dihadang oleh aparat Kepolisian saat mereka tiba batas kota di wilayah Waena.

Saat massa tersebut kembali ke arah Sentani, aparat Kepolisian juga melakukan pengawalan. Namun setelah melewati Polsek Sentani Timur di Kampung Harapan, tepatnya di depan pintu gerbang Khalkote, massa yang mulanya naik truk itu kemudian turun dari truk dan mengambil batu untuk melempari warga sekitar Kampung Harapan, dan juga memecahkan kaca, dan jendela rumah warga. Selain itu, mobil yang parkir juga ikut dilempari hingga kaca depan mobil pecah.

Massa KNPB itu juga melepas anak panah ke arah polisi dan juga ke arah warga, sehingga ada juga warga yang menjadi korban akibat aksi itu.
Melihat aksi massa KNPB itu, aparat Kepolisian pun kemudian membubarkan paksa massa tersebut, bahkan sempat mengeluarkan tembakan peringatan, sehingga massa KNPB itu pun lari ke arah rumah-rumah warga maupun lari ke arah hutan sagu untuk menyelamatkan diri.

Kapolres Jayapura AKBP A. Wantry Yulianto yang dimintai keterangannya soal pembubaran paksa massa KNPB itu enggan berkomentar. Namun hingga sore kemarin, aparat masih melakukan penjagaan secara ketat. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui berapa jumlah korban dari warga akibat amukan massa KNPB itu, tetapi setidaknya diketahui ada seorang warga yang terkena panah di bagian punggung.
Sementara di kota Abepura, Waena dan sekitarnya yang pada sore hari sempat sepi dari aktivitas karena adanya demo tersebut, pada malam harinya aktivitas masyarakat maupun perekonomian kembali normal. (cr-175/cr-179/mud/fu

The Global Anti Elite Revolution

The Global Anti Elite Revolution

 

08.06.2012

by Nadir Mir

The Global Anti Elite Revolution. 47291.jpeg

Revolution is in the air – Globally. At least the first wave of revolutionary fervour has struck the world. Commencing from unlikely Tunisia, spreading through dormant Egypt, toppling the Libyan strongman, the North African – Arabian Peninsula rejoiced in the Arab Spring. Yet the ‘Occupy Wall Street’ and western world change seekers are even more dramatic. Striking at the heart of capitalism, the affluent Western World is reeling under the unprecedented onslaught. The Global Anti Elite Revolution is spreading at a time when the western world’s socio economic system is in disrepute.

Once the Bastille was stormed on 14 July 1789 in Paris, the French king Louis XVI was informed that it was not a revolt, but a revolution. This is what the unfolding scenario appears like today. What differentiates the present and apparently future crisis is not chaotic civil strife – rioting but idea and concept based spontaneous radical game change. There are a number of issues involved here, but a central one is ‘Equality’. The monopolistic elites in most of the world control bulk of the wealth, power and resources leaving a paltry or marginal part for the masses or the majority. The traditional have nots are being joined by a large segment of the middle classes against an elite culture increasingly demonized in the information age. In the Middle East besides economic equality, political – social cultural equality drives the protesters. In USA and EU, it is more to do with economic equality as political, socio, cultural restrictions are relatively few.

The French Revolution was followed by numerous in Europe of 1848, once the Metternich conservative order was challenged, in multiple states. While Revolutions were a historical occurrence the Russian 1917, Chinese 1949, Iranian 1979 became more notable on geopolitical account. Hitler’s Nazi Revolution entered history books with the fall of Berlin 1945.

Francis Fukuyama (in The End of History) proclaimed the death of communism and victory of capitalism. Today capitalism is under attack in its own bastion. If the Soviet Communist order lasted from 1917 till 1991, the capitalists’ victory over Marxist Leninists – appears short lived also. From 1991 – 2011, a twenty years period was the glory of capitalism. Though of course ‘Pure unbridled Capitalism’ will be under severe strain in future. That this has happened in the West should be no surprise. Karl Mark a German, writing ‘Das Capital’, had clearly Germany in mind, and of course the classic ‘Mother of all Revolutions’ 1979 was French!

The Marxist Revolution was initially meant for rapidly industrializing ‘Deutschland’ rather than serfdom based ‘Mother Russia’. Irony of history, Geopolitics and First World War etc helped usher March and October 1917 Revolutions in Moscow. Germany was still revolution prone, but the rise of Hitler deflected it into nationalism and racialism. Still the word Nazi stood for National Socialists!

Today Revolution is globally becoming a house hold word. USA, EU and large parts of the world will experience radical – revolutionary upheaval. The most ironic part of the tale is that America may be ripe for a Second Revolution. The First American Revolution, commenced as the war of independence from the British Crown, followed by numerous reforms that followed and later expansion that created the modern United States. There are several reasons for the Second American Revolution. The US economy is in decline; at least its share of Global GDP is shrinking. Washington’s endless wars and outrageous expenses could put the most notorious spend thrift in history to shame. Wealth within USA is monopolized by the elite. So long as the lower and lower middle classes were in the financial comfort zone, no one thought of ‘Occupy Wall Street’ movement. Now Ron Paul himself talks of Revolution.

By 2020 China’s economy may supersede USA. Washington’s policy of containing Russia (with the world’s largest land space) and China (the world’s future largest economy) may not be doable. In fact, America’s super expensive wars of the previous decade have already ruined its economy. The cumulative effect of all this would inspire the good hearted, charity giving, God fearing, amiable folks in America for a real change. Amazingly Washington supported the ‘Arab Spring’ movement, which was in fact the right thing to do, but the chickens are coming home to roost! (A Libyan Revolutionary banner said it all – ‘today Libya, tomorrow Wall Street’). As per one analysis USA is among the most unequal societies.

The environment on the European continent is even more bleak for the present economic order. The European economic malaise, EU interstate disparities are further aggravating its crisis. The Euro Crisis is not simply a financial matter. It also has nationalistic, socio – cultural facets at work. Germany and Greece have not only different economies but also have different people. EU faces both intra and inter European economic issues. EU may manage its issues but the future remains uncertain. After all Europe was the birth place of modern revolutions and revolutionaries. The word radical, recently reflective of militants – terrorists may be realigned with traditional anarchists and revolutionaries.

The situation in countries like India – Pakistan and others are even worse in terms of equality. India with its inequality based ethos, may not see a revolution, but rather may face civil war and turmoil. The Brahman inspired Delhi order would strive to crush all such movements or term them as ‘terrorists’! (the most popular word in India). The world’s richest and poorest people live in India. Even while India wastes money as the world’s biggest arms importer, hundreds of millions of Indians live in abject poverty. There are more hungry people in eight Indian states than all of Africa. The Maoists and other revolutionaries are fighting the Indian system and have been termed as the biggest internal threat by Delhi.

Pakistan of course is getting ripe for a revolution, because a corrupt, foreign influenced and incompetent elite monopolies most wealth and delivers little. People are losing faith in an unresponsive political system in Pakistan. The economic meltdown further emboldens militants, anarchists and miscreants. A reform revolution is the only solution to Pakistan’s predicament. A new welfare state model and not monopolistic elite based system is the need of the hour

The world yearns for peace and prosperity. An end to wars and fair distribution of wealth within nations and societies would lead to a better world. This may have sounded utopia yesterday but is the road map for tomorrow.

The author is a retired Brigadier of the Pakistan Army. Geopolitics of Peace is an endeavour by Nadir Mir

Violence Continues With Two More Papua Shootings

Violence Continues With Two More Papua Shootings

 



Camelia Pasandaran & Banjir Ambarita | June 07, 2012

Violence continued to escalate in Papua on Thursday as gunmen shot a woman and a police officer in the latest incidents of separate shootings in the restive province this week.

A 20-year-old man was also shot on Thursday morning in Jayapura. In total, eight people have been shot — and one soldier stabbed — in the province since Monday.

On Thursday afternoon, police officer Brig. Laedi was shot by two unknown gunmen in the Angkaisera district, Papua Police spokesman Adj. Sr. Comr. Yohanes Nugroho Wicaksono said.

“Angkaisera police were shot at by unidentified gunmen,” Yohanes said. “One officer was shot on the left side of his waist.”

Police chased the gunmen, but they reportedly fled into the jungle, Yohanes said.

“We are still investigating whether this is revenge for the raid of an OPM headquarters in that district,” he said.

Two members of the Free Papua Organization (OPM) were arrested in a raid in Angkaisera on May 31 by members of the police and Indonesian military (TNI).

In Kerom district, a woman was shot on Thursday by an unidentified gunman, according to Papuan human rights activist Ferry Marisan. She was taken to Abepura hospital and her condition is unknown.

Police blame the recent surge in violence in Jayapura and surrounding districts on Papua’s separatist elements.

Ferry said he doubted groups like the OPM were behind the attacks, instead pointing the finger at Indonesian security forces.

“Papua is a place for law enforcement to get promoted,” Ferry said. “Isn’t it strange that after a series of shootings, the police cannot find the perpetrators? They always claim the perpetrators are unidentified gunmen. They analyzed the bullet, conducted ballistic tests but the results were never made public.”

The activist criticized the Papua Police, saying officers should gather evidence before placing the blame on groups like the OPM, which is based in Puncak Jaya, more than 400 kilometers from the provincial capital.

“Their base camp is in Puncak Jaya, not in Jayapura,” Ferry said. “Jayapura is not a big city, where there is only one main road running north to south. There is no way for OPM members to hide without being caught by police.”

Ferry said the Indonesian government has an interest in prolonging the conflict in Papua.

“If there is conflict here, there will be money from the central government for the police and military to solve the case,” he said

++++
Alleged Indonesian Military Attack Claims 10 Lives in Papua: Elsam
Erwida Maulia | June 08, 201

n people were killed when the Indonesian Military (TNI) opened fire in an alleged retaliatory attack on a village in Wamena, Papua, on Thursday, a human rights activist in Jayapura said on Friday.

Members of the TNI’s local Battalion 756 reportedly attacked the village on Thursday, killing ten, injuring dozens of others and setting an unknown number of houses ablaze, Ferry Marisan, director of the Papua office of the Institute for Policy Research and Advocacy (Elsam).

It has been difficult to determine exact numbers or verify reports because the TNI has shut off all access to the village, Ferry told The Jakarta Globe in a phone call from Jayapura.

“We’ve been having difficulties confirming the figures because we cannot access the Wamena village. It’s been blockaded by the TNI,” Ferry said.

Original reports Thursday night listed the death toll at one. It has since grown to ten and will likely continue to rise as dozen of villagers were reportedly injured in the attack, Ferry said.

“We’ve got the number from some members of the Papua Legislative Council after a meeting with them yesterday,” Ferry said.

The TNI allegedly attacked the village as revenge for a solider who was killed by an angry mob on Wednesday, Papua Legislative Councilmember Nason Uti said.

First Private Sahlan was reportedly stabbed to death in the village of Honai Lama on Wednesday after nearly hitting a child on his motorcycle. Another solider, Second Sgt. Pardede, was badly injured in the attack.

The Indonesian military have denied allegations that members of the TNI attacked the village.

“I have not received any report of that incident. We’ve stationed our soldiers around the area; no one is wandering around,” said Infantry Col. Ali Bogra, spokesman for the Papua Military Command. “After [Wednesday]’s incident, the situation is under control now. There are no other significant things happening.”

Aceh to Ban Sales of Tight Clothing

Aceh to Ban Sales of Tight Clothing

 


Ahmad Pathoni | June 07, 2012

A Shariah police officer lectures women who were reprimanded for wearing tight jeans, during a Shariah law raid in Banda Aceh on Thursday. (EPA Photo/Hotli Simanjuntak) A Shariah police officer lectures women who were reprimanded for wearing tight jeans, during a Shariah law raid in Banda Aceh on Thursday. (EPA Photo/Hotli Simanjuntak)
Banda Aceh. Shops in Indonesia’s Aceh province, where Islamic law is in force, will soon be banned from selling tight-fitting clothes, an official said on Thursday.

The announcement was made after religious police in the provincial capital, Banda Aceh, stopped and reprimanded more than 50 women and three men for violating the Islamic dress code, including wearing tight clothing and shorts.

Samsuddin, the head of enforcement at the agency overseeing compliance with Islamic law in Aceh, said his office would issue a circular banning shops from selling body-hugging fashion items.

“We will soon send letters to shop owners,” Samsuddin said. “The newly elected governor very much supports the enforcement of Islamic law.” Zaini Abdullah is due to be sworn in as Aceh’s new governor on June 26 after winning an election in April.

Shariah police in Aceh regularly carry out patrols to enforce the rule of Islamic modesty and a ban on unseemly contact between unmarried couples.

Officers recorded the personal details of those behaving in an unseemly manner, lectured them, and told them they could be detained or lashed if they were caught again.

Samsuddin said his officers had netted 300 women who violated the Islamic dress code in the past two months.

Munway, one of the three men stopped for wearing shorts in Thursday’s operation, pleaded for leniency.

“I’m a construction worker and I’m laying bricks,” he told a woman officer who asked him to show his identity card. “I’m outside because I’m going to buy some paint.” Munawar said he agreed with Islamic law but men should not be arrested for wearing shorts.

Under Aceh’s Islamic law, the sale of alcohol is banned across the province and gamblers are punished by caning.

The law was imposed in 2001 as part of special autonomy granted by the central government to pacify a clamor for independence in the province on the northern tip of Sumatra.

The separatist conflict killed an estimated 15,000 people, mostly civilians, before it ended with the signing of a peace pact between the government and the Free Aceh Movement (GAM) in 2005.

Deutsche Presse A

++++

Stand-off as Islamic Police Enforce Dress Code in Indonesia’s Aceh
Ahmad Pathoni | May 30, 2012

A mother of three signs a testament saying she will not violate Islamic Sharia law during the Islamic raids in Banda Aceh, on Wednesday. Those who are caught three times wearing improper dress as defined by Islamic law will face a minimum of six lashes of the whip. (EPA Photo/Hotli Simanjuntak) A mother of three signs a testament saying she will not violate Islamic Sharia law during the Islamic raids in Banda Aceh, on Wednesday. Those who are caught three times wearing improper dress as defined by Islamic law will face a minimum of six lashes of the whip. (EPA Photo/Hotli Simanjuntak)
Banda Aceh. Religious police in Indonesia’s Aceh province, where Islamic law is in force, stopped and reprimanded 53 people on Wednesday during a patrol to enforce the Muslim dress code, sparking a stand-off with some residents.

Sharia police in Aceh regularly carry out patrols to enforce the rule of Islamic modesty and a ban on unseemly contact between unmarried couples.

The operation by the Wilayatul Hisbah, as the Islamic police force is known, targeted women wearing shorts and tight pants as well as civil servants who shirked work, said Yustamin, head of enforcement with the Islamic police.

“All of them were let go after being advised to dress properly,” said Yustamin.

Novi Yanti, a university student, said she protested because she was stopped and got an earful for wearing jeans, but her complaint was ignored.

“What have I done wrong? It’s as if they had no important things to do,” she said. “They had better deal with corruption.” A housewife who was stopped for not wearing a headscarf lashed out at photojournalists who took her picture.

“They are just doing their job, madam,” said Syamsuddin, a sharia police officer. “If you had not violated the rules, they wouldn’t have photographed you.”

Under Aceh’s Islamic law, the sale of alcohol is banned across the province and gamblers are punished by caning.

Aceh, on the northern tip of Sumatra island, has imposed a form of Islamic law for a decade as part of special autonomy granted by the central government to pacify a clamor for independence.

It has been largely peaceful since the government and the Free Aceh Movement separatist group signed a peace pact in 2005.

Deutsche Press-Agentur

Peringatan Bulan Bung Karno “Soekarno di Mata Dunia: Gagasan dan Tindakan”

Peringatan Bulan Bung Karno “Soekarno di Mata Dunia: Gagasan dan Tindakan”
Tuesday, 05/06/2012 06:12 |
sejarah.kompasiana.com – Selama bulan Juni 2012, Panitia Peringatan Bulan Bung Karno, di Yogyakarta akan menyelenggarakan berbagai kegiatan. Panitia Bulan Bung Karno Sendiri terdiri dari berbagai elemen baik itu Parpol, Elemen Kemasyarakatan, Keagamaan, OKP, BEM, IKPMD serta elemen masyarakat Yogyakarta lainnya. Tema umum dari kegiatan tersebut adalah; “Soekarno Di Mata Dunia: Gagasan dan Tindakan”. Harapan dari tema tersebut, agar segala gagasan dan tindakan Soekarno tidak hanya membumi di negeri sendiri, namun juga, akan bergaung diseluruh seantro dunia. Dengan demikian, gagasan dan tindakan Bung Karno, akan menjadi “way of life”, bagi seluruh masyarakat dunia.
Peringatan Bulan Bung Karno, di Yogyakarta, sudah dimulai tanggal 1 Juni 2012, bertepan dengan hari lahirnya Pancasila yang dikumandangkan oleh Bung Karno lewat pidatonya 67 tahun silam. Acara diawali dengan upacara bendera dilapangan Kridosono. Hadir sebagai Pembina upacara adalah; GKR Hemas, istri dari Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Dalam sambutannya, GKR Hemas, mengingatkan kepada seluruh hadirin yang hadir, untuk merefleksikan kembali kehidupan berbangsa saat ini. Ancaman konflik, kekerasan antar umat beragama, yang kian hari kian marak terjadi. Dialog, tidak lagi menjadi jalan keluar, seperti yang dilakukan oleh Bung Karno, dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada dulunya, seolah sirna semuanya. Kalau melihat kenyataan ini Bung Kano pasti akan menangis. Demikian GKR Hemas, melanjutkan.
Lebih lanjut GKR Hemas, mengingatkan para pemimpin di Negeri ini. “Para pemimpin kita sudah banyak yang tidak memiliki rasa bersalah, rasa malu, dan rasa takut pada hukum. Karena hukum menurutnya, bias diatur dan dibeli dengan uang. Ada jurang yang dalam antara nilai-nilai ideal Pancasila, yang digali dari sumber bumi pertiwi, dengan nilai-nilai aktual saat ini. Meskipun mengakui Pancasila pandangan hidup bangsa yang menuntun perilaku dan tindakan seluruh warga, tapi dalam keseharian dipandu oleh nilai-nilai luar, seperti materialisme, pragmatism, egoism, konsumerisme, hedonisme, oportunisme, dan semacamnya. Sedihnya, justru nilai-nilai inilah yang dianggap sesuai dalam masayarakat modern masa kini,” demikian, GKR Hemas, menambahkan.
Acara peringatan hari lahir Pancasila ini, dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari Pelajar, Mahasiswa, OKP, Ormas Keagamaan, Parpol, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala Daerah, Unsur Muspida, serta undangan lainnya.
Tidak lupa, GKR Hemas, dalam penutupan pidatonya menyampaikan pesan untuk generasi muda agar terus menggelorakan semangat Bung Karno. Agar kedepannya kita mampu menjadi bangsa yang besar dan tidak dipandang sebelah mata oleh dunia.
Selain apel bendera, Peringatan Bulan Bung Karno, juga mengagendakan beberapa kegiatan. Diantaranya adalah. Ziarah ke makam Sri Sultan Hamengkubuwono IX, di Imogiri, Bantul. Kegiatan ini akan dilaksanakan tanggal 1 Juni 2012, mulai pukul 19 .00 Wib. Kegiatan lainnya adalah Seminar, rencananya akan dilakukan dibeberapa tempat, seperti sekolah, kampus dan tempat lainnnya. Tujuannya, untuk menggali kembali semangat generasi muda akan gagasan dan tindakan Bung Karno.
Selain itu masih ada kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, tanggal 5 Juni 2012, bakti sosial, serta sarasehan kebangsaan, tanggal 5 Juni 2012, pukul 19.00 Wib, di halaman DPRD DIY. Menghadirkan budayawan dan tokoh agama. Seluruh rangkaian acara Bulan Bung Karno ini, akan ditutup dengan acara panggung rakyat, yang direncanakan pada tanggal 18, 19 dan 20, Juni 2012, bertempat dialun-alun kidul dan gedung Sasono Hinggil.
Pentas panggung rakyat, akan diawali dengan acara “tribute to Soekarno”, menghadirkan monolog-monolog Soekarno, puisi, teater, serta testimoni Soekarno. Sedangkan hari berikutnya akan dimeriahkan oleh berbagai kesenian baik tradisonal maupun modern yang melibatkan seluruh elemen kesenian, termasuk teman-teman dari asrama mahasiswa daerah. Seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Bulan Bung karno akan ditutup dengan pentas kesenian wayang.

Menghadapi Kacaunya Hukum

Menghadapi Kacaunya Hukum

Bachtiar Sitanggang* | Kamis, 07 Juni 2012 – 15:13:28 WIB

http://www.shnews.co/detile-2933-menghadapi-kacaunya-hukum.html

(dok/ist)Hukum seakan tak lagi mampu melindungi masyarakat.Prof Dr Laica Marzuki SH, mantan hakim Mahkamah Konstitusi (dan hakim agung Mahkamah Agung) yang tampil sebagai ahli di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Rabu, 30 Mei lalu mengatakan, tanpa penetapan batas-batas wilayah, tanpa territoriaal grenzen, dapat kiranya berakibat pemerintahan daerah bakal mengalami kekacau-balauan status hukum, bagai kekacau-balauan Menara Babel, Babylonische wraak verwarring.

Di dalam Kitab Perjanjian Lama, ada kisah, tatkala penduduk di suatu daerah Yahudi itu mau membangun suatu menara yang mencapai langit, maka Allah murka, Dia menurunkan berbagai bahasa sehingga terjadi kekacau-balauan.

Laica Marzuki melanjutkan, Prof Krabbe, ahli hukum Belanda terkenal mengatakan, “Dalam hukum juga dimungkinkan dikenal adanya kekacau-balauan Menara Babel.” Babylonische wraak verwarring.

Prof Laica Marzuki sebagai ahli dari Pihak Terkait Pemprov Kepulauan Riau dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-undang No 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau terhadap UUD 1945 atas Permohonan Pemprov Jambi dan Pemkab Tanjung Jabung Timur.

Kekacauan hukum tersebut memang sering terjadi, apalagi diperparah dengan penafsiran para pihak sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kekacauan itu tercermin dengan Putusan MK, Selasa 5 Juni 2012 (kemarin) bahwa “Penjelasan Pasal 10 UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.”

Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 10 UU No 39 Tahun 2009 terhadap UUD 1945.

UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berbunyi sebagai berikut: Pasal 10

“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.”

Bunyi Penjelasan Pasal 10 adalah sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan Wakil Menteri adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet.”

Menurut pemohon, presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik penanganan secara khusus apa yang membutuhkan pengangkatan wakil menteri. Pasal 10 juga menekankan pada kata “secara khusus”, artinya tidak umum dan atau selektif, tapi faktanya presiden mengangkat 20 wakil menteri dari 34 kementerian yang ada.

Timbul pertanyaan, apakah pengangkatan 20 wakil menteri tersebut masih sesuai dengan Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara? Jawabnya: tidak, maka dengan demikian pengangkatan 20 wakil menteri oleh presiden tersebut terbukti tidak memiliki dasar hukum baik undang-undang maupun UUD 1945, tambah pemohon.

Terhadap permohonan pengujian pasal tersebut, amar putusan MK berbunyi: mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; • Penjelasan Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan UUD 1945; • Penjelasan Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kekacauan Penafsiran

Dalam pertimbangannya MK berpendapat, meskipun Pasal 10 UU 39/2008 dari sudut kewenangan presiden mengangkat wakil menteri tidak merupakan persoalan konstitusionalitas, tetapi pengaturan yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 10 UU a quo dalam praktiknya telah menimbulkan persoalan legalitas yakni ketidakpastian hukum karena tidak sesuainya implementasi ketentuan tersebut dengan hukum kepegawaian atau peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dan birokrasi.

Terlebih lagi Penjelasan Pasal 10 ternyata berisi norma baru padahal “Penjelasan… tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma”.

Menurut Mahkamah persoalan legalitas yang muncul dalam pengangkatan wakil menteri, antara lain:

Pertama, terjadi eksesivitas dalam pengangkatan wakil menteri sehingga tampak tidak sejalan dengan latar belakang dan filosofi pembentukan Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Dalam membentuk kementerian negara, jabatan menteri dan kementerian tidak boleh diobral sebagai hadiah politik terhadap seseorang atau satu golongan.

Kedua, saat mengangkat wakil menteri, presiden tidak menentukan beban kerja secara spesifik bagi setiap wakil menteri sehingga tak terhindarkan memberi kesan kuat sebagai langkah yang lebih politis daripada mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) secara profesional dalam jabatan negeri.

Ketiga, menurut Penjelasan Pasal 10 UU a quo jabatan wakil menteri adalah jabatan karier dari PNS, tetapi dalam pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan struktural ataukah jabatan fungsional.

Para wakil menteri yang berasal dari perguruan tinggi misalnya, semuanya sudah mempunyai jabatan fungsional akademik. Pertanyaannya, kalau jabatan wakil menteri dianggap sebagai jabatan karier fungsional, bisakah seorang PNS memiliki dua jabatan fungsional sekaligus berdasar peraturan perundang-undangan?

Keempat, masih terkait dengan jabatan karier, jika seorang wakil menteri akan diangkat dalam jabatan karier dengan jabatan struktural (Eselon IA) maka pengangkatannya haruslah melalui seleksi, dan penilaian oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Wakil Presiden atas usulan masing-masing instansi yang bersangkutan.

Kelima, nuansa politisasi dalam pengangkatan jabatan wakil menteri tampak juga dari terjadinya perubahan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sampai dua kali menjelang (Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011, tanggal 13 Oktober 2011) dan sesudah (Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011, tanggal 18 Oktober 2011) pengangkatan wakil menteri bulan Oktober 2011 yang oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai upaya menjustifikasi orang yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi wakil menteri supaya memenuhi syarat tersebut.

Menimbang pula bahwa Penjelasan Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 yang menentukan bahwa wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UU No 39 Tahun 2008, sebab menurut pasal tersebut susunan organisasi kementerian terdiri atas unsur: pemimpin yaitu menteri; pembantu pemimpin yaitu sekretariat jenderal; pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal; pengawas yaitu inspektorat jenderal; pendukung, yaitu badan atau pusat; dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila wakil menteri ditetapkan sebagai pejabat karier, sudah tidak ada posisinya dalam susunan organisasi kementerian. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Dalam pertimbangannya, MK mengakui bahwa timbulnya kekacauan implementasi atau masalah legalitas di dalam hukum kepegawaian dan birokrasi pemerintahan itu terjadi karena bersumber dari ketentuan Penjelasan Pasal 10 UU a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah keberadaan penjelasan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam pelaksanaan hukum dan telah membatasi atau membelenggu kewenangan eksklusif presiden dalam hal mengangkat dan memberhentikan menteri/wakil menteri berdasarkan UUD 1945.

Dengan demikian, penjelasan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional. Karena keberadaan wakil menteri yang ada sekarang ini diangkat antara lain berdasar Pasal 10 dan Penjelasannya dalam Undang-Undang a quo, menurut Mahkamah posisi wakil menteri perlu segera disesuaikan kembali sebagai kewenangan eksklusif presiden menurut putusan Mahkamah ini.

Oleh sebab itu, semua keppres pengangkatan masing-masing wakil menteri perlu diperbarui agar menjadi produk yang sesuai dengan kewenangan eksklusif presiden dan agar tidak lagi mengandung ketidakpastian hukum, dan karenanya MK dalam putusannya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 10 tersebut tidak mengikat secara hukum.

Tambah Kacau

Terhadap amar putusan MK tersebut timbul berbagai penafsiran, terutama terhadap keberadaan para wakil menteri yang ada sekarang. Ini karena yang dinyatakan tidak mengikat secara hukum hanyalah penjelasan, yang berarti keberadaannya tidak dipersoalkan; hanya saja posisinya perlu disesuaikan kembali sebagai kewenangan eksklusif presiden karena mengandung ketidakpastian hukum.

Barangkali perlu dipertegas oleh presiden bahwa para wakil menteri yang sekarang itu tidak lagi hanya pejabat karier dan anggota kabinet, tidak lagi seperti sebelumnya bahwa mereka adalah pejabat karier dan bukan anggota kabinet.

Yang menjadi persoalan, kalau para wakil menteri itu sebagai anggota kabinet, berarti sama dengan menterinya dan akan menjadi dua nakhoda dalam satu kapal. Akan terjadi penyimpangan dari ketentuan yang ada bahwa kementerian (yang tentunya dipimpin seorang menteri) hanya 34 dan kalau ditambah 20 akan menjadi 54. Kalau itu yang terjadi keppresnya akan digugat lagi di PTUN, dan bisa saja para pemohon menguji lagi pasal-pasal lainnya di MK.

Kemungkinan sekali, kalau presiden tetap menetapkan 20 wakil menteri itu menjadi anggota kabinet, juga akan di-”rebut”-kan oleh para penggiat Hukum Tata Negara, dan ada baiknya kembali ke Pasal 10, yaitu “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.” Dengan demikian, tidak perlu sebanyak 20, atau paling tidak dalam keppres masing-masing perlu dijelaskan urgensi dan relevansi adanya wakil menteri dalam suatu kementerian.

Walaupun sudah ada Putusan MK mengenai wakil menteri ini, kelihatannya persoalan belum selesai. Kelihatannya apa pun yang dilakukan pemerintah, apalagi presiden, telah diintai pegiat hukum untuk dipermasalahkan secara hukum pula.

Itu semua terjadi karena kekacaubalauan hukum seperti dikutip di atas. Kita menunggu proses selanjutnya, namun presiden tentunya akan taat kepada Putusan MK, lebih hebat Bupati Bogor yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Agung tentang Gereja Yasmin yang tidak kunjung dieksekusi.

*Penulis adalah anggota Dewan Redaksi Sinar Harapan.

(Sinar Harapan)

Negara Gagal Lindungi Papua

Negara Gagal Lindungi Papua
Odeodata H Julia | Kamis, 07 Juni 2012 – 15:47:54 WIB

http://www.shnews.co/detile-2938-negara-gagal-lindungi-papua-.html

(dok/ist)Negara sudah tidak mampu lagi menjaga kemanan wilayah Papua.JAYAPURA – Rentetan kekerasan yang terjadi di Papua sepanjang pekan ini menunjukkan bahwa negara absen, bahkan gagal melindungi warganya.

Keributan terjadi di Wamena saat puluhan personel TNI Angkatan Darat dari Batalyon 756 mengobrak-abrik rumah warga dan fasilitas pemerintahan. Ini terjadi pascatewasnya rekan mereka yang dikeroyok massa, Rabu (6/6), sehingga membuat situasi keamanan makin tak menentu.

Bupati Jayawijaya, Jhon Wempi Wetipo menyesalkan tindakan aparat TNI tersebut. Menurut Wetipo, seharusnya kasus pengeroyokan yang diduga melibatkan warga sipil terhadap rekan mereka itu, diserahkan kepada aparat kepolisian agar dapat diselesaikan secara hukum. “Saya sangat menyesal karena masalah ini terjadi di Honai Lama, kok merambat ke kota-kota,” kata dia kepada SH, Kamis (7/6).

Peristiwa ini terjadi setelah dua anggota TNI menyerempat seorang anak di Wamena. Ada kabar yang beredar bahwa anak tersebut meninggal. Warga yang jengkel memukuli dua anggota TNI; satu tewas dan satunya saat ini masih kritis. Tidak terima kawan mereka tewas, puluhan anggota TNI pun mendatangi warga dan mengobrak-abrik kampung mereka dengan masuk Honai atau rumah warga.

Ini merupakan peristiwa kekerasan keempat dalam pekan ini, setelah Senin (4/6) malam, siswa SMA Kristen Kalam Kudus ditembak di ruas Jalan Skyland, Kotaraja, sekitar pukul 21.30 WIT. Kemudian Selasa (5/6) malam, penembakan terjadi terhadap dua warga sipil dan seorang anggota TNI AD dari Denzipur X/KYB Waena dan Rabu (6/6) sekitar pukul 21.00 WIT, Arwin, pegawai sipil di lingkungan Kodam XII tewas tertembak oleh orang tidak dikenal.

Peneliti Papua dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Muridan mengatakan bahwa penembakan dan aksi kerusuhan di sejumlah tempat baru-baru ini telah memunculkan kesan tidak ada lagi tempat aman di Papua.

Polisi yang menjadi ujung tombak penegakan hukum dan memelihara ketertiban keamanan seolah tidak berdaya. Ini membuat Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) tidak bisa mengambil tindakan tegas dan jelas. “Menko Polhukkam bingung sendiri,” ujar Muridan.

Ia mengatakan, penembakan akhir-akhir ini semakin membuktikan negara absen dan gagal dalam melindungi warga negaranya. Apalagi, para pelaku diberikan impunitas sehingga sistem penegakan hukum tidak jalan.

“Aparat negara ikut terjebak dalam konflik dan gagal menjadi arbiter of justice yang berdiri di atas kepentingan semua warga negara,” paparnya.

Oleh karena itu, jika persoalan Papua ingin diselesaikan, pemerintah harus menata ulang ulang manajemen keamanan di Papua. Persoalan keamanan sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada polisi. Di sisi lain, Presiden harus tegas dan mengakhiri impunitas aparat maupun kelompok bersenjata.
“Selanjutnya, penyelesaian politik melalui dialog Papua yang bermartbat dan setara yang mampu membangun kembali rasa damai dan keadilan,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Julian Aldrian Pasha mengatakan, situasi di Papua memang sangat labil. Masih ada gerakan pengacau keamanan yang perlu ditindak tegas. “Kalau tidak, akan terus-menerus terjadi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan,” ujar Julian kemarin.

Dia mengatakan, wilayah Papua memang butuh penanganan khusus. Ada tidaknya penambahan pasukan di Papua sangat mungkin bilamana ada permintaan dari pihak kepolisian, khususnya yang berada di Papua. Tentu TNI dalam hal ini akan proaktif akan bersinergi dengan kepolisian. “Keresahan di Papua yang harus dihindari, tidak boleh terjadi,” katanya.

Julian mengakui pelaku kekerasan di Papua sulit ditangkap. Sudah kerap terjadi peristiwa penembakan maupun kekerasan namun pelakunya tidak pernah ada yang diungkap.

Kantongi Nama

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Bigman Lumban Tobing mengatakan, pihaknya telah mengantongi pelaku dari serangkaian aksi kekerasan yang mulai marak terjadi di Kota Jayapura dalam sebulan terakhir, mulai dari penganiayaan, pembunuhan, hingga penembakan yang telah membuat warga resah.

Mencermati situasi saat ini, ia berpikir semua pihak sudah tahu. Beberapa kegiatan dari ormas yang akan menyampaikan aspirasinya harus sesuai aturan. Namun karena sudah tak mengindahkan lagi sehingga dibubarkan. Dampak semua ini terjadi kasus penembakan dan perusakan dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Saya minta bersabar. Identitas pelaku dan posisi mereka sudah kami ketahui. Mulai hari ini kita akan lakukan penyidikan yang lebih mengarah pada penegakan hukum,” tegasnya.

Dketika ditanya wartawan apakah pelaku penembakan terhadap WNA Pieter Dietmar Helmut (55) yang terjadi 29 Mei lalu sama dengan serangkaian aksi penembakan yang dilakukan oleh pelaku penembakan terhadap beberapa warga sipil dan satu anggota TNI, Kapolda mengatakan mirip.

“Ada rangkaiannya, namun masih dalam penyelidikan. Nanti setelah didapat, yakinlah bahwa kita akan uraikan semua bagaimana prosesnya,” kata dia.(Vidi Batlolone/Tutut Herlina)

(Sinar Harapan)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers