Perda No. 16 tahun 2008 bukan perda yang sempurna (Bagian 2)

Wawancara Eksklusif Andriani S. Kusni untuh Radar Sampit dengan Damang Basel Ahat Bangkan, Damang Kec. Sabangau

Pada edisi minggu lalu kami sudah menyiarkan cuplikan wawancara Andriani S. Kusni untuk Radar Sampit dengan Damang Kecamatan Sabangau, Damang Basel Ahat Bangkan tentang hinting pali. Hinting pali oleh Damang Basel dianalogikan sebagai “police line” (garis polisi). Soal hinting pali ini kami angkat karena ia banyak dilakukan oleh warga masyarakat adat dalam konflik dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) sebagai bentuk perlawanan non kekerasan, tapi praktek ini oleh pihak tertentu dipandang sebagai monopoli agama tertentu. Pendapat ini disanggah keras oleh Damang Basel.

Dalam edisi kali ini wawancara dengan Damang Basel kami lanjutkan tentang perlunya penyatuan pemahaman tentang Perda No. 16 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No.13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, tentang adat dan hukum adat, peran dan tugas damang serta mantir. Pemahaman yang simpang-siur akan membuat tindakan pun simpang-siur. Untuk itu Damang Basel (DB) menekankan pentingnya peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) para pemangku adat.

Berikut adalah cuplikan wawancara yang dilakukan oleh Andriani S. Kusni untuk Radar Sampit (RS) mengenai soal-soal tersebut.

RS: Dalam Kasus Balikpapan yang damang ambil sebagai contoh untuk menjelaskan efektifnya  hinting sebagai langkah awal penanganan masalah, Damang mengatakan bahwa Perda No.16 Tahun 2008 ‘membatasi gerak damang pada keadaan darurat’. Bagaimana penjelasan rincinya?

DB:  Bukan Perda No.16 Tahun 2008 itu  yang membatasi gerak damang. Perda No 16 Tahun 2008 itu hanya mengakomodir apa yang dipraktekkan dan kenyataan selama ratusan tahun di kalangan masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah. Praktek selama ratusan tahun di Tanah Dayak ini yaitu para damang hanya bekerja di wilayah kerjanya. Seluruh Kalimantan Tengah dibagi dalam wilayah kedamangan. Seorang damang mempunyai wilayah kerja sebesar satu kecamatan, terkadang lebih. Sekarang setelah adanya Perda No.16 Tahun 2008, jika ada keadaan luar biasa, ia bisa bertugas di wilayah lain tapi harus mendapat penugasan dari  Dewan Adat Dayak (DAD) baik Kota, kabupaten ataupun provinsi. Misalnya kasus Sekda Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kapolres Kotim beberapa waktu lalu. Kapolres Kotim digugat di depan pengadilan adat oleh Sekda karena Kapolres Kotim dipandang menghina. Untuk menyelesaikan masalah ini secara adat, seorang damang dari Sampit diajak oleh DAD Provinsi untuk turut menjadi anggota Let Perdamaian Adat di Palangka Raya. Saya sendiri ke Balikpapan Kalimantan Timur untuk turut menyelesaikan pertikaian soal tanah antara orang Bugis dan Dayak dengan penugasan dari DAD Provinsi.

 RS:Apakah ada bagian yang perlu dievaluasi dari Perda 16 Tahun 2008 itu?

DB: Ada. Memang ada. Kalau kita lihat benar-benar, Perda No.16 Tahun 2008 itu tidak bisa disebut sebaga perda yang sempurna, apalagi sangat sempurna sebab ada bagian-bagian yang kurang pas atau kurang. Tapi dengan segala kekurangannya, Perda No.16 Tahun 2008 itu adalah suatu terobosan atau langkah awal yang baik. Adanya perda ini membuat  lembaga-lembaga adat Dayak Kalimantan Tengah jadi mempunyai payung hukum dan arah yang jelas. Sebelumnya memang ada Perda tentang lembaga adat. Saya lupa tahunnya.

RS:Pada masa pemerintahan Gubernur Warsito Rasman?

DB: Ya, pada masa gubernur Warsito. Tapi perda yang ada pada waktu itu arahnya tidak jelas. Sebelum Warsito, pak Suparmanto sebagai gubernur pun menaruh perhatian pada lembaga adat itu ada perda sebelumnya tapi arahnya tidak jelas. Saya masih ingat pak Suparmanto dalam pertemuan di rumah jabatan. Gubernur mengkritik orang Dayak yang malu mengenakan ‘blangkon Dayak’, maksudnya lawung. Beliau sendiri sangat menyukai ‘blangkon  Dayak’ itu. Sering mengenakannya, membuat, dan membagi-bagikannya. Tapi ini bukanlah hakekat masalah lembaga adat, adat, dan hukum adat. Walaupun demikian kita perlu berterimakasih atas perhatiannya pada kebudayaan kita.

Oleh karena Perda No.16 Tahun 2008 itu bukan pula perda yang sempurna, mungkin nanti pada waktunya ia akan direvisi. Saya pikir kalau perda tentang kedamangan sebaiknya tersendiri tidak campur aduk dengan DAD. DAD itu adalah sebuah lembaga kemasyarakatan biasa sedangkan lembaga kedamangan adalah lembaga pengadilan adat yang ada sejak dulu. Tapi kalau dipisahkan dari DAD, ada segi kurangnya yaitu posisi lembaga adat, lembaga kedamangan lemah dilihat dari segi hukum. Dalam Perda No. 16 Tahun 2008 yang sekarang, walaupun lembaga adat, damang menduduki posisi sentral, tapi ada pasal-pasal yang membuat DAD bisa mengintervensi pekerja damang. Misalnya pasal-pasal yang menyebut bahwa damang baru sah jika sudah dikokohkan DAD. Hal ini tidak sesuai dengan sejarah dan tradisi lembaga kedamangan itu sendiri yang independen.

RS: Bagaimana tentang pemilihan damang sekarang?

DB: Sudah bagus karena ada ketentuan-ketentuan yang jelas. Dulu damang itu seumur hidup bahkan semacam warisan. Misalnya di Kapuas, ada yang turun-temurun menjadi damang. Demikian juga di Bartim. Tapi mungkin saja sebab tidak gampang mencari orang yang punya perhatian dan kemampuan jadi damang sedangkan anak atau cucu damang oleh praktek keseharian mengikuti kegiatan bapaknya sebagai damang sehingga secara tidak langsung belajar, mengetahui dan menguasai pekerjaan kedamangan. Karena itu wajar saja jika kemudian anaknya menjadi damang. Apalagi sekarang mencari orang yang menaruh perhatian, kemampuan, dan pengetahuan jadi damang sangat sulit. Menjadi damang tidak dibatasi oleh agama yang seseorang anut. Misalnya Kapuas Hilir, Kahayan Kuala yang banyak menerima pengaruh pesisir. Yang jadi damang adalah Dayak Muslim. Jadi yang menjadi  damang tidak ditentukan oleh agama. Patokannya adalah kemampuan. Asal ia mampu. Jadi kita tidak melihat agamanya tapi kemampuan. Misalnya di Sabangau ini, hanya dua mantir yang tidak Islam. Selebihnya semuanya mantir adalah Dayak beragama Islam.

RS: Jadi apakah benar bahwa  masyarakat Dayak memandang  “agamamu agamamu, agamaku agamaku, tapi adat milik bersama?

DB: Benar sekali. Memang sejak Rapat Damai Tumbang Anoi 1894 berlaku pandangan demikian. Rapat Tumbang Anoi 1894 itu dihadiri oleh para haji, pendeta dan  diakon juga. Mereka setuju adat dayak bukan monopoli satu agama.

 RS:.Mengapa bisa orang Banjar yang  tak tahu apa-apa tentang adat dan hukum adat Dayak tapi bisa terpilih jadi damang?

DB: Banjar adalah sub suku Dayak, kecuali di Martapura ada pedagang yang orang Arab dan  menetap di Martapura. Mereka bukan Dayak tapi datang langsung dari Tanah Arab. Bahkan turunan Nabi Muhammad. Orang Banjar yang memang Banjar tidak menyebut diri Banjar karena pengaruh orang Arab itu. Tapi orang Kalimantan Selatan di luar itu adalah orang Dayak. Meratus, Loksado, Tabalong, Kupung, Bakumpai adalah orang Dayak. Yang Banjar memang Banjar, menurut Tjilik Riwut adalah Dayak. Dayak Pesisir.

RS: Bagaimana dengan orang non Dayak yang  sama sekali bukan Dayak seperti Bugis,  Papua. Bisa tidak jadi damang?

DB. Kalau memang bukan suku Dayak tidak bisa. DAD adalah organisasi adat orang Dayak, beda dengan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), perhimpunan Masyarakat Adat seluruh Indonesia. Pernah terjadi Damang Bukit Batu mengangkat seorang Jawa jadi mantir. Orang Jawa ini heran sendiri. “Saya tak ngerti sama sekali adat Dayak. Saya bingung mengapa saya ditunjuk jadi mantir adat,” ujarnya. “Siapa yang menunjuk dan ngusulkan bapak jadi mantir?” tanya saya. “Yadamang.” “Kalau begitu bapak datang saja ke damang, minta dia untuk membuat surat pernyataan bahwa bapak tak bersedia jadi mantir karena tak mengerti adat Dayak”, usul saya kepada teman Jawa ini.

Baring Hurung sebuah daerah transmigrasi di Kotim misalnya. Di situ tidak ada orang Dayak. Kalau di seluruh kabupaten tak ada orang Dayak, tak perlu ada DAD dan damang. Jika tak ada orang Dayak, seperti di Kapuas Kuala, untuk apa membentuk DAD dan menunjuk seorang damang. Tak usah mengurus orang Jawa dengan adat Dayak. Mereka punya paguyuban. Paling yang patut dilakukan adalah menjalin kerjasama, korodinasi. Di Klampangan mayoritas Jawa. Mantir Klampangan hanya mengurus yang Dayak. Tapi yang Jawa memang sangat sering meminta bantuan mantir dan damang setempat untuk menangani masalah antar mereka. Ya, kita tangani secara adat Dayak. Jadi lembaga adat Dayak ini untuk semua orang. Jika mereka minta tolong maka kita urus secara adat kita sesuai permintaan mereka. Di Sabangau banyak orang dari luar, terutama Jawa, yang kita urus. Mereka melihat bahwa lembaga adat dipandang sebagai kepentingan bersama. Karena adat Dayak dipandang sebagai rambu. Misalnya pada tahun 2011, seorang  lelaki Riau, ponakan walikota Pangkal Pinang kawin dengan seorang perempuan Dayak secara adat. ”Di Riau kami pun punya adat dan hukum ada,” ujarnya. “Tapi di Riau beda dengan di sini yang dilengkapi dengan surat. Ini bagus,” tambahnya. Jadi pada dasarnya lembaga kedamangan tidak khusus mengurus orang Dayak. Misalnya di Sabangau ini, siapapun datang ke mari minta masalah mereka diselesaikan secara adat. Ya kita urus sesuai adat. Di sini banyak kasus terjadi antar mereka yang non Dayak seperti Jawa dengan Jawa, orang Banjar. Ya kita urus.

 RS: Ada beberapa tudingan pada DAD bahwa  DAD  tak murni membela kepentingan  masyarakat adat. Tapi ada gejala menjual-beli adat. Komentar Damang?

DB: Benar. Tetapi saya melihatnya hal itu bukan DAD secara organisasi tapi oknum-oknum yang menggunakan kesempatan, memanfaatkan kedudukannya di DAD. Dan perbuatan demikian bukan hanya terjadi di DAD,  tapi malah  juga dilakukan oleh damang dan mantir. Di Kotim ada suara sumbang tentang para damang dan mantir demikian. Mereka disebut oleh warga masyarakat adat sebagai  “damang dan mantir yang jadi humasnya PBS”. Kalau humas dalam arti positif tak apa, bisa jadi jembatan antara masyarakat adat dan PBS,  untuk kepentingan masyarakat adat. Tapi masalah tidak demikian, melainkan  untuk kepentingan diri sendiri. Saya sangat prihatin terhadap keadaan ini karena orang melihatnya tidak sebagai oknum tapi DAD, sebagai damang dan mantir secara keseluruhan. Ini tugas berat bagi kami untuk membenahinya segera kalau tidak mau ditertawai orang, kehilangan wibawa dan dipandang sebelah mata.***

 

Telah disiarkan di Harian Radar Sampit, Halaman Masyarakat Adat, Minggu, 2 September 2012

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers

%d bloggers like this: