Draft Rencana UU Pertanahan

BAB I

 

PENDAHULUAN  

 

 

  1. A.       Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat tersebut kemudian dijabarkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam perjalanannya, UUPA yang nasionalis, populis, dan mendasarkan pada hukum adat Indonesia tidaklah seperti tujuan pembentukannya. Berbagai penyimpangan UUPA mendorong munculnya Ketetapan MPR No. IX Tahun 2001 tentang Reformasi Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang merupakan landasan peraturan perundang-undangan di bidang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Dewasa ini berbagai konflik agraria, khususnya pertanahan semakin marak terjadi di berbagai daerah, baik konflik antara rakyat dengan pemerintah, rakyat dengan perusahaan, maupun antarindividu dalam masyarakat itu sendiri. Dari sudut hukum, muncul berbagai pertanyaan, antara lain: di mana letak kesalahannya, apakah peraturan hukumnya tidak memadai, ataukah penegakan hukumnya yang tidak konsisten. Setelah 50 tahun keberadaan UUPA, berbagai kalangan memandang nilai-nilai luhur UUPA belum mampu diimplementasikan dalam kebijakan pertanahan. Pada sisi lain, sebagian peraturan perundang-undangan yang diamanatkan pembentukannya oleh UUPA belum juga terwujud, sementara pembentukan berbagai undang-undang sektoral yang berkaitan dengan bidang agraria khususnya tanah, dinilai banyak kalangan telah melemahkan UUPA karena substansinya yang tumpang tindih atau bahkan kontradiktif dengan nilai-nilai yang diatur dalam UUPA. Hal tersebut mendorong wacana perlunya merevisi UUPA, meski wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra.

Pihak yang menolak revisi UUPA memiliki argumentasi untuk mempertahankan keberadaan undang-undang yang dianggap monumental sejak Indonesia merdeka. Substansi UUPA dengan konsepsi dan politik hukum yang memihak rakyat dan kepentingan nasional masih cukup relevan. Kekurangan terhadap kebijakan pertanahan sekarang ini, lebih dikarenakan politik hukum agraria yang diambil oleh Pemerintah, baik dalam pembentukkan undang-undang yang berkaitan dengan sektor agraria maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan pihak yang sependapat dengan perubahan UUPA, berpendapat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), banyak persoalan hukum agraria khususnya pertanahan yang belum diatur dalam UUPA. Disamping itu, sejak Indonesia merdeka sampai dengan lahirnya UUPA, memang sudah dibuat beberapa peraturan hukum di bidang pertanahan yang nasionalistis. Namun, hasilnya masih parsial dan sektoral serta tidak bisa menaungi semua kebutuhan hukum yang diperlukan.

Terkait dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI selaku Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang menangani bidang pertanahan telah menyepakati untuk sementara tidak melakukan perubahan UUPA. Namun, mengingat berbagai permasalahan pertanahan harus segera dicari langkah penyelesaiannya, Komisi II DPR RI mengajukan RUU tentang Petanahan sebagai salah satu RUU prioritas pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012 yang disepakati oleh DPR dan Pemeritah.

Beberapa prinsip atau pokok pikiran yang akan menjadi acuan materi pengaturan dalam penyusunan RUU tentang Pertanahan adalah sebagai berikut:[1]

  1. Substansi RUU fokus pada pengaturan pertanahan dengan mendasarkan pada amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Ketetapan MPR RI No. IX Tahun 2001 tentang Reformasi Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  2. RUU mampu mengatasi permasalahan sektoral di bidang agraria, khususnya berkaitan dengan tumpang tindih peraturan di bidang agraria yang berkaitan dengan pertanahan.
  3. Pengaturan berorientasi ke depan dengan mengantisipasi perkembangan pembangunan bidang pertanahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  4. Menyelesaikan agenda Reformasi Agraria.
  5. Memberikan solusi pengaturan atas permasalahan pertanahan dan dampak dari pengaturan permasalahan tersebut.

 

  1. B.       Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang menjadi urgensi perlunya pembentukan RUU tentang Pertanahan dan bagaimana RUU tersebut mengatur masalah pertanahan. Permasalahan tersebut  dijabarkan ke dalam beberapa identifikasi masalah, yaitu:

  1. Apakah UUPA masih relevan dan mampu menjawab perkembangan hukum dan permasalahan pertanahan dewasa ini?
  2. Apa urgensi pembentukan UU tentang Pertanahan?
  3. Materi apa saja yang perlu diatur dalam RUU tentang Pertanahan?
  4. Bagaimana RUU tentang Pertanahan mampu menyelesaikan agenda Reformasi Agraria sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No. IX Tahun 2001?
  5. Bagaimana kedudukan dan eksistensi hukum adat sebagai fondasi hukum pertanahan Indonesia dan implementasinya?
  6. Bagaimana kedudukan UUPA terkait dengan keberadaan  berbagai undang-undang sektoral yang berkaitan dengan tanah?
  7. Bagaimana kewenangan daerah di era otonomi dalam menentukan kebijakan bidang pertanahan?

      

 

 

 

 

  1. C.       Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik ditujukan untuk memberikan landasan pemikiran dengan menggunakan pendekatan akademis, teoritis, dan yuridis sebagai arahan dalam penyusunan norma pengaturan dalam RUU tentang Pertanahan.

Sedangkan kegunaannya, sebagai bahan masukan bagi Anggota Dewan di dalam pembahasan RUU tentang Pertanahan, yang dilaksanakan bersama Pemerintah.

 

  1. D.       Metode

Naskah Akademik ini disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

  1. 1.        Studi pustaka

Metode studi pustaka digunakan sebagai cara untuk melakukan pengayaan bahan-bahan dalam penyusunan Naskah Akademik. Metode ini dilakukan dengan mempelajari dokumen, laporan, peraturan perundang-undangan, dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dikupas. Metode ini sangat berguna terutama untuk hal yang berkaitan dengan pengembangan dan pengaplikasian teori dan data penunjang guna menjawab permasalahan yang ada. Selain itu, metode studi pustaka juga  sebagai bahan observasi awal terhadap permasalahan yang ada di bidang pertanahan. Hasil studi pustaka ini kemudian dirumuskan dalam draft awal RUU.

 

  1. 2.        Konsultasi publik

Setelah draft awal RUU tersusun, selanjutnya dilakukan  konsultasi publik dengan pakar-pakar pertanahan, akademisi dan instansi yang terkait dengan bidang pertanahan. Konsultasi publik dilakukan untuk menggali masukan langsung dari berbagai stakeholder sehingga terjadi pengayaan terhadap bahan awal yang sebelumnya hanya mendasarkan pada studi pustaka.

 

  1. 3.        Perumusan

Berdasarkan bahan dasar yang menggunakan metode studi pustaka, ditambah pendapat dan masukan dari berbagai stakeholders, kemudian dilakukan perumusan dengan melibatkan seluruh tim penyusun, pakar, dan pihak-pihak terkait lainnya.

BAB II

 

KAJIAN TEORITIS

 

 

  1. A.    Kerangka Teori

 

  1. 1.        Pengertian Tanah

 

Pengertian tanah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia meliputi: 1) permukaan bumi atau lapisan bumi yg di atas sekali;  2) keadaan bumi di suatu tempat; 3) permukaan bumi yang diberi batas; 4 daratan; 5) permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara; 6) bahan-bahan dari bumi atau bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, napal, cadas, dsb).[2]

 

Sedangkan pengertian tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi. Batasan yuridis ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa: “ atas dasar hak menguasai dari negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Sedangkan hak atas tanah, menurut Boedi Harsono, adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.[3]

 

UUPA menegaskan bahwa pemberian hak atas tanah atas suatu bidang tanah tertentu diberikan untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dimilikinya tanah dengan hak-hak penggunaannya tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas pada tanah sebagai permukaan bumi. Pemanfaatan tanah selalu berbarengan dengan pemanfaatan apa yang ada di permukaan bumi dan diatasnya. Oleh karenanya hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi  yang disebut tanha, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya (Pasal 4 ayat (2) UUPA). Dengan demikian makna yang dimiliki dengan hak atas tanah adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Namun, wewenang penggunaan yang bersumber pada hak atas tanah tersebut diperluas hingga meliputi sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya.[4]

 

  1. 2.        Sumber Hukum Tanah

 

UUPA sebagai sumber dari hukum tanah nasional secara tegas menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum adat menjadi dasar pembentukan UUPA. Pernyataan pemberlakuan hukum adat sebagai sumber utama hukum tanah dan hukum agraria secara luas terdapat baik dalam konsideran, pasal-pasal, maupun Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal UUPA.

 

Dalam Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman di Yogyakarta Tahun 1975, disimpulkan bahwa hukum adat yang dimaksud dalam UUPA adalah hukum aslinya golongan rakyat pribumi yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan.[5]

 

Selanjutnya Boedi Harsono mengatakan bahwa penerapan konsep dan asas-asas hukum adat ditentukan oleh suasana dan keadaan masyarakat hukum yang bersangkutan serta nilai-nilai yang dianut sebagian besar anggotanya. Sehingga meskipun konsep dan asas hukum adat sama, namun norma hukum yang merupakan hasil penerapannya dapat berbeda antara masyarakat hukum adat yang satu dengan yang lain. Perubahan pada keadaan, suasana, dan nilai-nilai pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam pertumbuhannya dapat mengakibatkan perubahan pada norma-norma hukum yang berlaku.[6]

 

Mengingat perkembangan masyarakat dan hukum yang dinamis, tidak dapat terelakan adanya tuntutan kebutuhan akan lembaga-lembaga baru yang belum diatur dalam hukum adat. Oleh karenanya hukum tanah nasional juga perlu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman tanpa mengubah esensi, sifat, ciri dan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian hukum tanah nasional  juga mengenal sumber hukum lain di luar hukum adat sepanjang tidak mengubah hakikat, sifat, dan ciri kepribadian bangsa Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Konsideran dan Penjelasan umum angka III:

 

“Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.”

 

  1. 3.        Kelembagaan

 

Kelembagaan merupakan aspek penting dalam pengaturan hukum tanah nasional. Beberapa isu penting terkait kelembagaan bidang pertanahan meliputi: a) administrasi pemerintahan (kondisi birokrasi); b) fungsi lembaga perwakilan; c) lembaga peradilan; d) dampak desentralisasi; e) kelembagaan terintegrasi; f) peran masyarakat; dan g) lembaga dalam komunitas masyarakat.[7]

 

Birokrasi pemerintahan meliputi aspek kewenangan koordinasi, sumber daya manusia dan pendanaan. Kejelasan dalam pembagian kewenangan akan berpengaruh pada pertanggungjawaban masing-masing instansi. Sedangkan koordinasi antar instansi akan menghasilkan kebijakan yang terintegrasi dan terhindar dari potensi konflik dan duplikasi. Disamping itu kapasitas sumber daya manusia di dalam birokrasi pemerintahan akan menentukan kualitas, integritas kinerja kelembagaan pengelolaan sumber daya alam. Masalah ketidakjelasan tugas pokok dan wewenang, kewenangan yang tumpang tindih, ketiadaan koordinasi, dan profesionalisme SDM menjadi isu penting yang sering dikeluhkan masyarakat.[8]

  1. B.       Asas Hukum Tanah Nasional

 

  1. 1.        Asas Perlekatan Horizontal (Horizontale Accessie Beginsel)

 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menganut asas perlekatan, baik berupa perlekatan horizontal maupun perlekatan vertikal sebagaimana tercantum dalam Pasal 500, Pasal 506, dan Pasal 507 KUH Perdata.

 

Pasal 500 KUH Perdata menyatakan:

 

“Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut pada tanah adalah bagian dari barang itu”.

 

Pasal 506 KUH Perdata menyatakan:

“Barang tak bergerak adalah:

  1. tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;
  2. penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510;
  3. pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah;
  4. kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang;
  5. pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan; dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan.”

 

Pasal 507 KUH Perdata:

“Yang termasuk barang tak bergerak karena tujuan adalah:

  1. pada pabrik barang hasil pabrik, penggilingan, penempaan besi dan barang tak bergerak semacam itu, apitan besi, ketel kukusan, tempat api, jambangan, tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk bagian pabrik, sekalipun barang itu tidak terpaku;
  2. pada perumahan: cermin, lukisan dan perhiasan lainnya bila dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran suatu ruangan, sekalipun barang itu tidak terpaku;
  3. dalam pertanahan: lungkang atau tumbuhan pupuk yang dipergunakan untuk merabuk tanah; kawanan burung merpati; sarang burung yang biasa dimakan, selama belum dikumpulkan; ikan yang ada di dalam kolam;
  4. runtuhan bahan bangunan yang dirombak, bila dipergunakan untuk pembangunan kembali dan pada umumnya semua barang yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan barang tak bergerak guna dipakai selamanya.

 

Pemilik dianggap telah menghubungkan barang-barang itu dengan barang tak bergerak guna dipakai untuk selamanya, bila barang-barang itu dilekatkan padanya dengan penggalian, pekerjaan perkayuan dan pemasangan batu semen, atau bila barang-barang itu tidak dapat dilepaskan tanpa membongkar atau merusak barang itu atau bagian dan barang tak bergerak di mana barang-barang itu dilekatkan.”

Selanjutnya asas pelekatan juga diatur dalam Pasal 588 dan Pasal 589 KUH Perdata sebagai berikut:

 

Pasal 588: “Segala apa yang melekat pada sesuatu barang, atau yang merupakan sebuah tubuh dengan barang itu, adalah milik orang yang menurut ketentuan-ketentuan tercantum dalam pasal-pasal berikut, dianggap sebagai pemiliknya.”

 

Pasal 589: “ Pulau besar dan pulau kecil, yang terdapat di sungai yang tidak dapat dilayari atau diseberangi dengan rakit, begitu pula beting yang timbul dari endapan lumpur di sungai seperti itu, menjadi miik si pemilik tanah di tepi sungai tempat tanah timbul itu terjadi. Bila tidak berada pada salah satu dari kedua belah sungai, maka pulau itu menjadi milik semua pemilik tanah di kedua tepi sungai dengan garis yang menurut perkiraan ada di tengah-tengah sungai sebagai batas.”

 

Menurut Soebekti, berdasarkan asas asesi, maka secara yuridis  benda yang melekat pada benda-benda pokok harus dianggap sebgaai bagian yang tidak terpisahkan dari benda pokoknya.[9]

Selain asa perlekatan yang bersifat horizontal, KUH Perdata juga mengenal asas perlekatan vertikal, sebagaimana diatur dalam Pasal 571 yang menyatakan bahwa hak milik atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atas dan di dalam tanah tersebut. Dengan demikian semua benda yang ada di atas. Menurut Kleyn, dalam perkembangannya ada dua hal pokok mengenai hak milik yang berkaitan dengan tanah, yaitu: pertama, pemilik suatu benda adalah pemilik semua bagian-bagiannya; kedua, tanaman dan bangunan di bawah dan di atas tanah yang secara kekal dan menyatu dengan tanah, kecuali hal-hal yang ditentukan kemudian adalah milik pemilik tanah (superficies solo credit).[10]

 

  1. 2.        Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale Scheiding)

 

Hukum tanah nasional yang bersumber pada hukum adat tidak mengenal asas pelekatan. Hal ini dikarenakan hukum tanah adat menganut asas pemisahan horizontal, yaitu hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Iman Sudiyat dalam bukunya ‘Hukum Adat Skesta Asas” mengemukakan bahwa hak milik atas rumah dan tanaman pada asasnya terpisah dari hak atas tanah tempat benda-benda itu berada. Seseorang dapat menjadi pemilik rumah atau tanaman di atas tanah orang lain. Namun, pada pemisahan prinsipil antarahak atas tanaman dan rumah dengan hak atas tanah terdapat restriksi-restriksi, seperti transaksi mengenai pekarangan biasanya meliputi pula rumah dan tanamannya.[11]

 

Sejalan dengan pendapat Iman Sudiyat, Djuhaendah Hasan mengemukakan bahwa asas perlekatan vertikal tidak dikenal dalam hukum adat, karena hukum adat mengenal asas lainnya yaitu asas pemisahan horizontal di mana tanah terlepas dari segala sesuatu yang melekat pada tanah tersebut. Di dalam hukum adat benda terdiri dari benda tanah dan benda bukan tanah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan benda tanah hanya meliputi tanahnya saja dan sesuatu yang melekat dengantanah dimasukkan dalam pengertian benda bukan tanah dan terhadapnya tidak berlaku ketentuan benda tanah.[12]


BAB III

 

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

 

 

Bab ini memuat sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur masalah pertanahan, yaitu:

 

  1. A.       Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

 

  1. B.       Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

 

 Awal mula dikeluarkannya TAP MPR ini ditujukan agar dapat menjadi payung untuk pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta penanganan konflik dalam perolehan dan pemanfaatan sumber daya agraria/sumber daya alam secara tuntas. Pembaruan/ reforma agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Reforma agraria pada prinsipnya adalah landreform dalam pengertian redistribusi kepemilikan dan penguasaan tanah. Dalam konteks ini maka landreform dapat menjadi instrumen yang sangat baik untuk mengatasi kemiskinan, mendorong pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan sebagainya. Dengan disahkannya TAP MPR RI No. IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, maka diharapkan proses reformasi di bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam, yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan perhatian dari para pengambil kebijakan dapat segera terwujud.

Ketetapan ini dikeluarkan dengan dilandasi pemikiran tentang kegagalan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan agraria selama ini. Pengelolaan sumber daya agraria dan alam selama ini telah menimbulkan ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya, menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, dan mengakibatkan terjadinya berbagai konflik.  Konflik agraria/pertanahan atau sengketa lahan di Indonesia yang saat ini semakins sering terjadi merupakan puncak dari berbagai masalah agraria yang terus terjadi sejak jaman dahulu. Konflik-konflik agraria tersebut yang paling dominan bersifat vertikal, yaitu antara masyarakat dan pemerintah (perusahaan milik negara) dan swasta. Salah satu yang menonjol adalah kasus klaim atas tanah perkebunan ataupun pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Adapun konflik yang horizontal misalnya kepemilikan sertifikat tanah ganda atau kepemilikan beberapa sertifikat atas sebidang tanah. Yang paling mencuat beberapa tahun terakhir tentu saja konflik horizontal antara masyarakat (adat atau transmigran) dan perusahaan. Konflik-konflik atau sengketa-sengketa tersebut akarnya  bersifat multidimensional: bukan hanya hukum, melainkan juga politik pertanahan, ledakan jumlah penduduk, kemiskinan, faktor budaya, dan sebagainya.

Dalam konsideran TAP MPR tersebut dijelaskan beberapa peta permasalahan yang membuat keputusan politik ini lahir, diantaranya:

  1. sumber daya agraria dan sumber daya alam harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
  2. adanya persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam;
  3. pengelolaan sumber daya agaria dan sumber daya alam selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik;
  4. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan;
  5. pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik.

 

TAP MPR ini menyatukan antara pengelolaan sumber daya alam dan pembaruan agraria yang selama ini seolah-olah saling terpisah. Salah satu tujuan pengelolaan sumber daya alam dan agraria menjadi satu kesatuan adalah tidak timbul ego sektoral antarkementerian atau badan hukum publik lain terkait dengan tanah dan sumber daya alam. TAP MPR ini juga memberikan acuan komprehensif dari berbagai sektor yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dalam melakukan pembaruan seperti masalah sistem penguasaan yang didalamnya termasuk pemilikan, sewa-menyewa, bagi hasil dan sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, konservasi, dan pemantauan.

Antara “agraria” dengan “pengelolaan sumber daya alam” sebenarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keduanya bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama, kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan. Dalam prakteknya, istilah agraria memang seringkali lebih menuju kepada penguasaan dan pemanfaatan tanah atau tanah yang menjadi wadah dari keberadaan sumber daya alam lainnya. Sedangkan titik tolak pengelolaan sumber daya alam adalah pola pemanfaatan yang terkandung dalam tanah tersebut. Dengan demikian, tidaklah mungkin melakukan pembaruan pengelolaan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan apabila pembaruan agraria tidak dilakukan. Idealnya pengelolaan sumber daya alam seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat secara adil dan berbagai pihak secara luas, karena sesuai mandat UUD Pasal 33 ayat (3) adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, secara berkeadilan dan berkelanjutan. Namun yang terjadi saat ini adalah pengelolaan sumber daya alam yang lebih menitikberatkan kepada eksploitasi sumber daya alam besar-besaran sebagai sumber devisa. Hal ini telah menimbulkan dampak tidak terwujudnya kesejahteraan rakyat, dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kerusakan sumber daya alam terjadi karena kebijakan dan keputusan pengelolaan sumber daya alam yang lebih banyak dibicarakan dan ditetapkan di luar lingkungan masyarakat setempat.

Agenda penting yang harus diselesaikan sebagai implikasi dari TAP MPR, adalah termasuk mengkaji ulang perundangan-undangan bidang sumber daya alam yang bersifat sektoral.  Secara hukum kita mencatat bahwa sistem peraturan perundang-undangan tentang agraria dan sumber daya alam saling tumpah tindih dan bertentangan.  Padahal pengelolaan sumber daya agraria dan alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan mutlak harus dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan menampung dinamika, aspirasi, dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang selama ini menjadi landasan bagi penguasaan dan penggunaan sumber daya agrarian meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak didukung oleh berbagai undang-undang sektoral yang saling mengatur sendiri sendiri dan menciptakan hukum tersendiri. UU tersebut antara lain:

  1. UU No. 5 Tahun 1967 kemudian diganti dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
  2. UU No. 11 Tahun 1967 kemudian diganti dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
  3. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam.
  4. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
  5. UU No. 18 Tahun 2007 tentang Perkebunan.
  6. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

 

Berpijak atas hal ini, maka perlu ada payung kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan agraria secara utuh menyeluruh. Langkah pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan terkait tersebut harus diikuti pula dengan langkah reformasi kebijakan dan reformasi kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Tentunya hal ini sangat berkaitan dengan reformasi atas berbagai kementerian sektoral yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan. Sehubungan dengan hal tersebut, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga telah menempatkan kembali Ketetapan MPR sebagai sumber hukum formal dan dalam tata urut peraturan perundangan. Singkatnya reforma agraria perlu dilakukan dengan berdasarkan pada TAPMPR No IX/MPR/2001, dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang harus dilaksanakan secara konsisten, sinergi, dan komprehensif.

 

  1. C.       Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

 

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Salah satu wujud penafsiran dari ketentuan tersebut adalah dengan melaksanakan ketentuan UUD 1945 Pasal 17 ayat (4) yang mengamanatkan kepada Pemerintah (Presiden) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk undang-undang yang mengatur tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara. Dengan dibentuknya UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara maka pemerintah diberikan kewenangan opsional untuk membentuk kementerian pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa pertanahan adalah yang termasuk urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Namun dalam Pasal 6 diatur Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri.” Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pembentukan kementerian pertanahan merupakan hak prerogatif Presiden dengan memberikan pilihan kebijakan dengan pertimbangannya sendiri, yaitu:

  1. apakah perlu membentuk kementerian yang membidangi urusan pertanahan; atau
  2. menetapkan kebijakan mengenai penanganan urusan pertanahan yang akan diatur dengan lembaga pemerintah non-kementerian dan/atau membawahi/menyatukan  urusan pertanahan dalam kementerian lain.

 

  1. D.       Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Di dalam UU ini, penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Pengurusan hutan meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan serta pengawasan. Pengaturan-pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga agar fungsi hutan tetap terjaga. Hal-hal yang juga diatur di dalam UU ini  diatur antara lain:

  1. Menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan. Pemerintah dapat mengalokasikan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya diantaranya menjadi hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi.
  2. Mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan.
  3. Mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.
  4. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal‑hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai stratefis, Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan DPR.

Di dalam UU ini diatur bahwa hutan di Indonesia dapat digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok‑pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Sedangkan Hutan Negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak‑hak atas tanah menurut UU No. 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan‑hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan‑hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, dimaksudkan sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Yang patut untuk dipertanyakan adalah dengan tidak mengakui hutan adat sebagai hutan berdasarkan statusnya bukankah dapat bertentangan dengan asas-asas yang ada di dalam UUPA yang masih mengakui eksistensi dari hak masyarakat adat?

UU ini telah secara jelas memposisikan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara yang dikelola masyarakat adat. Hal ini tentu saja juga berimplikasi bahwa hak masyarakat adat atas sumber daya hutan sebagai bagian dari hak negara. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya hak masyarakat adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat, dan tokoh adat, serta instansi terkait.

“Ketentuan yang sifatnya birokratik dan teknokratik-saintifik ini berpotensi mengingkari keberadaan masyarakat adat secara faktual, dan pada gilirannya kemudian mengingkari hak masyarakat adat untuk mengidentifikasikan dirinya sendiri (self-identification) dan hak menentukan kehidupannya sendiri (selfdetermination). UU ini juga mengingkari hak asasi masyarakat adat untuk memiliki sumber daya alamnya. Hak-hak masyarakat adat yang diakui hanyalah hak memanfaatkan sumberdaya alam dan mengelola, dalam skala, terbatas untuk keperluan hidup sehari-hari”.[13]

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konservasi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman. Sedangkan untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Mengenai peran serta masyarakat ini diatur dalam sebuah bab tersendiri yang menyebutkan antara lain hak masyarakat memanfaatkan hutan dan hasil hutan, mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan, memberikan informasi dalam pembangunan kehutanan serta melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung. Selain itu, masyarakat juga berhak mengajukan gugatan perwakilan (class action) terhadap tindakan yang merusak hutan dan merugikan kehidupan masyarakat.

Selanjutnya pengaturan mengenai pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya. Berkaitan dengan hal tersebut, usaha kecil, menengah, dan koperasi mendapatkan kesempatan seluas‑luasnya dalam pemanfaatan hutan. Badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMN), dan badan usaha milik swasta Indonesia (BUMS Indonesia) serta koperasi yang memperoleh izin usaha di bidang kehutanan, wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dan secara bertahap memberdayakannya untuk menjadi unit usaha koperasi yang tangguh, mandiri dan profesional sehingga setara dengan pelaku ekonomi lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, undang-undang ini memandang bahwa kelembagaan pengelolaan hutan oleh masyarakat dianggap terwakili oleh lembaga semacam koperasi. Koperasi dipandang sebagai satu-satunya pilihan bagi masyarakat untuk mengembangkan perekonomiannya seperti yang dipersepsikan oleh pemerintah. Pengaturan seperti itulah kiranya kurang tepat karena dapat mengabaikan keberadaan institusi-institusi lokal atau kelembagaan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

Hasil pemanfaatan hutan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang‑undangan, merupakan bagian dari penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, dengan memperhatikan perimbangan pemanfaatannya untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain kewajiban untuk membayar iuran, provisi maupun dana reboisasi, pemegang izin harus pula menyisihkan dana investasi untuk pengembangan sumber daya manusia, meliputi penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan; dan dana investasi pelestarian hutan. Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya‑daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak‑hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Selanjutnya dalam UU ini dicantumkan ketentuan pidana, ganti rugi, sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum di bidang kehutanan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang‑undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). UU ini juga mencakup pengaturan yang luas tentang hutan dan kehutanan, termasuk sebagian menyangkut konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Meskipun aturan-aturan yang dimuat dalam UU ini cukup detil namun tidak dapat menjawab kasus-kasus konflik kehutanan yang bersumber dari penguasan atas wilayah masyarakat adat/lokal yang kemudain hari ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan. Pemerintah dapat secara sepihak menetapkan kawasan hutan tanpa melibatkan elemen masyarakat setempat yang mempunyai hak historis pada kawasan hutan tersebut. Terlebih di dalam Pasal 81 juga menentukan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya UU ini dianggap sah. Ketidakpuasan masyarakat adat pada proses penetapan kawasan hutan yang seringkali berujung pada konflik adalah salah satu bentuk aspirasi masyarakat dan pertentangan antara norma hukum nasional dengan norma-norma hukum adat dan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat. Dengan tetap diakuinya cara penunjukan dan penetapan kawasan hutan seperti dimaksud dalam pasal-pasal UU No. 41 Tahun 1999 berarti telah terjadi kontradiksi di dalam UU itu sendiri karena sama halnya dengan tidak mengakui pernyataan dalam butir (c) konsiderans UU tersebut yang menyebutkan bawha pengurusan hutan harus menampung dinamikan aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.

Kewenangan yang diberikan oleh UU ini kepada Kementerian Kehutanan yang terlampau luas termasuk berwenang menetapkan status dan fungsi hutan juga patut untuk dipertanyakan khusus dalam penetapan status hutan yang berkaitan dengan penguasaan tanah tidak ada satu pun ketentuan yang menyebutkan perlunya koordinasi antara Departemen Kehutanan dengan BPN. Hal ini berpotensi menimbulkan perebutan kewenangan dalam pengaturan mengenai lahan hutan antar instansi pernerintah serta tumpang tindih pengaturan dalam wilayah yang sama.

Dalam perjalanannya, UU ini telah dua kali diuji materi oleh MK, yaitu:

  1. Perkara Nomor 13/PUU-II/2005. Pemohon dalam perkara ini adalah DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat (DPP Pelra). Pemohon menyatakan mengalami kerugian hak konstitusional dengan diberlakukannya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya pada:
    1. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h, khususnya anak kalimat “maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti”.
    2. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) hurf j, khususnya kata “kapal”;
    3. Pasal 78 ayat (15) dan Penjelasannya, khususnya penjelasan kata “termasuk alat angkutnya” dan kata “kapal”.

MK memutuskan bahwa kerugian yang dialami Pemohon sejak lahirnya UU Kehutanan secara umum bukan disebabkan oleh ketentuan-ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h dan huruf j dan Penjelasannya serta Pasal 78 ayat (15) dan Penjelasannya dari UU Kehutanan yang bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dan keterangan yang diperoleh dalam persidangan, kerugian tersebut terjadi karena pelaksanaan penegakan hukum di lapangan yang dilakukan oleh para aparatur pengeak hukum (Polisi Kehutanan, POLRI, TNI-AL). Seandainya pun benar bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum di lapangan terdapat ekses yang merugikan atau dapat diduga merugikan hak-hak pemohon, namun hal itu tidak berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas UU yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian MK berpendapat bahwa adanya kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti. Pada putusannya MK berpendapat tidak terdapat kerugian hak konstitusionalitas Pemohon oleh pemberlakuan UU Kehutanan sehingga gugatan pemohon tidak dapat diterima.

  1. Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011. Para pemohon dalam perkara ini adalah Bupati Kapuas, Bupati Gunung Mas, Bupati Katingan, Bupati Barito Timur, Bupati Sukamara yang berada diprovinsi Kalimantan Tengah, dan seorang wiraswasta. Pemohon menyatakan mengalami kerugian hak konstitusional dengan diberlakukannya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya pada Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menentukan bahwa ”Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”; bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena mengakibatkan Pemohon dan penduduk Kabupaten Kapuas berpotensi dipidana dengan Undang-Undang Kehutanan karena seluruh wilayahnya ditunjuk sebagai kawasan hutan.

 

Karena di dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan terdapat frasa ”ditunjuk dan atau”, maka Pihak Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan penegak hukum) diberikan peluang untuk mengartikan penunjukan sama dengan penetapan kawasan hutan. Bahwa karena Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan memberikan peluang kepada pihak Kementerian Kehutanan untuk memberikan tafsir penunjukan mempunyai status hukum yang sama dengan penetapan kawasan hutan, maka dalam setiap kebijakannya, Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kehutanan) selalu menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan mempunyai status hukum yang sama dengan penetapan kawasan hutan sehingga Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan digunakan acuan dalam penegakan hukum kehutanan.

Dengan adanya peluang yang diberikan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan untuk mentafsirkan penunjukan sama dengan penetapan kawasan hutan yang mengakibatkan secara legal seluruh wilayah Kabupaten Kapuas merupakan kawasan hutan, maka berakibat bangunan-bangunan, gedung-gedung pemerintah, jalan-jalan, fasilitas umum, rumah sakit, gedung sekolah maupun fasilitas masuk dalam kawasan hutan.

Dalam pertimbangan putusannya, MK berpendapat bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, maka frasa, “ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan asas negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, frasa “ditunjuk dan atau” tidak sinkron dengan Pasal 15 UU Kehutanan itu sendiri. Dengan demikian ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Adapun mengenai ketentuan peralihan dari Undang-undang Kehutanan pada Pasal 81 yang menyatakan, “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut MK meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Unda  mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-Undang tetap sah dan mengikat;

 

  1. E.       Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

 

Secara garis besar UU tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum secara komprehensif mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui proses pentahapan yang pasti, yaitu tahap penyelenggaraan yang meliputi tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Dengan demikian pengadaan tanah yang diselenggarakan oleh Pemerintah harus memiliki perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diikuti dengan pemantauan dan evaluasi. Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pengadaan tanah, yaitu menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

Praktik pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sering kali berlarut-larut serta menciptakan konflik antara pemerintah dengan masyarakat pemilik tanah yang merasa hak dan kepentingannya kurang terlindungi, UU ini mengedepankan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Asas ini dapat pula dicantumkan dalam RUU tentang Pertanahan.

Dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah tersebut mengacu kepada UUPA, sehingga penjabarannya lebih lengkap dalam UUPA. Dalam RUU Pertanahan sebaiknya mengakomodir ketentuan dalam UUPA dengan mencantumkan pengertian hak atas tanah  dalam RUU Pertanahan secara rinci bukan hanya mencantumkan pengacuan kepada UUPA.

Dalam Pasal 1 angka 14 UU Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mencantumkan lembaga pertanahan adalah BPN RI, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Dalam Hal ini jika UU ini mengadop UU tentang Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, BPN yang berwenang untuk mengurus membidangi urusan pertanahan. Lain halnya jika RUU tentang Pertanahan ini  ingin agar dalam RUU tentang Pertanahan ini mencantumkan bahwa pemerintah adalah Presiden yang dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan maka BPN itu berada di bawah Kementerian Pertanahan.

Pada prinsipnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah. Namun dalam hal Instansi yang memerlukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tanahnya menjadi milik BUMN.

Seperti kita ketahui, UU ini multi kompleks dan terkait berbagai sektor. Saat ini ada sektor yang ruang lingkupnya termasuk dalam sektor kepentingan umum seperti penyediaan lahan untuk infrastuktur listrik selama ini tidak termasuk dalam jenis kepentingan umum yang pengadaan tanahnya dijamin oleh pemerintah, melalui UU ini yang mengakomodir BUMN dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang memperoleh penugasan khusus dari pemerintah. Terdapat pula sektor pembangunan yang sepintas merupakan kategori kepentingan umum tetapi dalam UU tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak termasuk dalam jenis kepentingan umum seperti pengadaan tanah untuk perumahan rakyat. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan selanjutnya dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) UU tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dengan demikian untuk perumahan rakyat yang diikuti dengan pemberian sertifikat hak milik tidak dapat dikategorikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kecuali perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa.

Dalam UU ini juga dicantumkan pengertian  kepentingan umum dan jenis kepentingan umum. Kepentingan Umum didefinisikan sebagai “Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus  diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Sedangkan mengenai peruntukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, disepakati 18 (delapan) jenis kegiatan pembangunan yang dikategorikan sebagai kepentingan umum, meliputi:

(1)      pertahanan dan keamanan nasional;

(2)      jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

(3)      waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

(4)      pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

(5)      infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;

(6)      pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;

(7)      jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;

(8)      tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

(9)      rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;

(10)   fasilitas keselamatan umum;

(11)   tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;

(12)   fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;

(13)   cagar alam dan cagar budaya;

(14)   kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;

(15)   penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;

(16)   prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;

(17)   prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan

(18)   pasar umum dan lapangan parkir umum.

 

Pasal 7 UU tentang Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ini memberi pengaturan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan:

  1. Rencana Tata Ruang Wilayah;
  2. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
  3. Rencana Strategis; dan
  4. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

 

Penekanan  pengadaan tanah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) selain bertujuan agar pengadaan tanah untuk kepentingan umum benar-benar direncanakan sejak awal, juga dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah provinsi untuk segera menyelesaikan pembentukan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang RTRW sebagaimana telah diamanatkan pula oleh UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Seperti kita ketahui, saat ini masih banyak daerah yang belum siap dengan peraturan daerah (Perda) yang mengatur RTRW di daerahnya, pada sisi lain Pasal 19 ayat (6) menentukan bahwa penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh gubernur. Sudah dapat dipastikan penetapan lokasi oleh gubernur akan terhambat jika RTRW provinsi belum terbentuk.

Hambatan pengadaan tanah yang bersumber pada penolakan masyarakat baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung.  Sesuai dengan tujuan pengadaan tanah, yaitu menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak, dalam UU ini diatur mengenai konsultasi publik yang merupakan bagian penyelenggaraan pengadaan tanah pada tahap persiapan pengadaan tanah. Konsultasi dilakukan dengan maksud untuk mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam hal setelah konsultasi publik dilakukan masih terdapat pihak yang keberatan, gubernur membentuk tim untuk mengkaji keberatan yang diajukan pihak yang berhak. Berdasarkan rekomendasi tim pengkaji tersebut gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan. Dengan demikian hak-hak masyarakat terhadap keberatan rencana pengadaan tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dijamin dengan adanya kesempatan untuk mengajukan gugatan atas penetapan lokasi rencana pembangunan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 UU tentang Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum bahwa dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketentuan tersebut sekaligus bertujuan sebagai pendorong bagi pemerintah daerah provinsi atau gubernur untuk secara cermat mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur pengadaan tanah yang diatur dalam UU ini. Atas Putusan PTUN, pihak yang keberatan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Putusan Mahkamah Agung tersebut akan menjadi dasar diteruskan atau tidaknya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Penilaian obyektif terhadap objek pengadaan tanah untuk menentukan ganti kerugian memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengadaan tanah, guna mencapai kesepakatan nilai ganti kerugian antara instansi yang membutuhkan tanah dengan pihak yang berhak. Oleh karenanya, diperlukan lembaga penilai yang independen dengan menggunakan standar penilaian yang diakui secara nasional.

Pasal 1 angka 11 UU tentang Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ini menyebutkan bahwa:

“Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.”

Selanjutnya UU ini ditentukan bahwa penilai merupakan penilai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus mendapatkan penetapan dari lembaga pertanahan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya penilai wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan dan pelanggaran terhadap kewajiban Penilai tersebut dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat yang tanahnya digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pasti tidak hanya mengalami kerugian secara fisik tetapi juga kerugian non fisik. Oleh karena itu, UU tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ini merumuskan  ketentuan ganti kerugian yang diberikan kepada pihak yang berhak tidak hanya dalam  bentuk uang tetapi memberikan opsi bentuk ganti kerugian yang terdiri dari:

  1. Uang;
  2. tanah pengganti;
  3. permukiman kembali;
  4. kepemilikan saham; atau
  5. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

 

Pilihan bentuk ganti kerugian merupakan pengaturan baru dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selama ini hanya mengenal ganti kerugian berupa uang. Selain itu adanya ketentuan  ganti kerugian yang sifatnya opsional sesuai dengan kesepakatan pihak yang membutuhkan tanah dengan pihak yang berhak. Bentuk ganti kerugian berupa kepemilikan saham merupakan terobosan yang progresif dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian.

Dengan adanya pilihan nilai dan bentuk ganti kerugian akan mendorong terjadinya konsultasi publik maupun musyawarah antara masyarakat dengan pemerintah secara terbuka dan dialogis sehingga pilihan atas bentuk dan bentuk dan jenis ganti kerugian berdasarkan atas kesadaran pilihan masyarakat dan pilihan tersebut diterima oleh pemerintah sebagai bagian dari prinsip dasar pemerintah dalam melindungi rakyatnya di tempat pembangunan untuk kepentingan umum akan dilaksanakan.

 

  1. F.        Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi dijamin oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Hak guna pakai air tersebut termasuk hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.

Pemerintah atau pemerintah daerah menjamin alokasi air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat dengan tetap memperhatikan kondisi ketersediaan air yang ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan dan menjaga terpeliharanya ketertiban dan ketentraman. Yang dimaksud dengan penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh negara kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengaturan sumber daya air.

Pasal 6 menyebutkan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat. Atas dasar penguasaan negara ditentukan hak guna air. Yang dimaksud dengan hak yang serupa dengan hak ulayat adalah hak yang sebelumnya diakui dengan berbagai sebutan dari masing-masing daerah yang pengertiannya sama dengan hak ulayat, misalnya: tanah wilayah pertuanan di Ambon; panyam peto atau pewatasan di Kalimantan; wewengkon di Jawa, prabumian dan payar di Bali; totabuan di Bolaang-Mangondouw, torluk di Angkola, limpo di Sulawesi Selatan, muru di Pulau Buru, paer di Lombok, dan panjaean di Tanah Batak.

Dalam Pasal 8, hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi. Hak guna pakai air memerlukan izin apabila:

  1. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;
  2. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau
  3. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

 

Izin diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Hak guna pakai air meliputi hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya. Pengakuan adanya hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk hak yang serupa dengan itu hendaknya dipahami bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu:

  1. unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
  2. unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
  3. unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Hak untuk mengalirkan air melalui tanah orang lain dimaksudkan agar tidak mengganggu perolehan hak guna pakai air orang lain. Dalam hal air digunakan untuk keperluan pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada, hak untuk mengalirkan air melalui tanah orang lain didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam Pasal 9, hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Persetujuan dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi. Yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah pemberian imbalan kepada pemegang hak atas tanah sebagai akibat dari pelepasan hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berada di atasnya, yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada pemegang hak atas tanah sebagai akibat dari dilewatinya area tanahnya oleh aliran air pemegang hak guna usaha air sehingga pemegang hak atas tanah tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya hak atas tanah yang dimilikinya. Besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal yang sama berlaku terhadap masyarakat hukum adat. Dalam hal yang terkena adalah aset milik negara, penggantian kerugian atau kompensasi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 82 huruf b,  pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. Bentuk kerugian yang dialami sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, misalnya hilang atau berkurangnya fungsi atau hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berada di atasnya karena adanya pembangunan bendungan, bendung, tanggul, saluran, dan bangunan prasarana pengelolaan sumber daya air lainnya.

Pemberian ganti kerugian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi ganti kerugian fisik dan/atau nonfisik terhadap pemilik atau penggarap hak atas tanah dan/atau benda-benda lain beserta tanaman yang berada di atasnya. Ganti kerugian fisik dapat berupa uang, permukiman kembali, saham, atau dalam bentuk lain. Ganti kerugian nonfisik dapat berupa pemberian pekerjaan atau jaminan penghidupan lainnya yang tidak mengurangi nilai sosial ekonominya.

 

  1. G.       Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

 

Lahirnya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan sebuah bukti bahwa pemerintah mulai menyadari bahwa kekayaan laut harus dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara langsung maupun tidak langsung untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Menurut Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antarapemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2, Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Pasal 1 angka 4 menyatakan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. Berkaitan dengan definisi mengenai perairan pesisir dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7, Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertujuan untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, dan memperkaya sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan serta meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satu substansi penting dari UU ini, yaitu dilahirkannya Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3).

Dalam Pasal 16 UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dinyatakan bahwa pemanfaatan perairan pesisir meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut diberikan dalam bentuk HP3. HP3 ini dilahirkan karena sistem pemanfaatan yang ada sekarang ini terbukti tidak efektif dan belum meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan.

Dalam kenyatannya, HP3 bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, dalam UUPA, pernah diperkenalkan Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan (HPPI). Namun Peraturan Pemerintah tentang HPPI tidak pernah diterbitkan. Bahkan jauh sebelum itu, beberapa masyarakat tradisional di Indonesia telah mengembangkan tradisi pengelolaan perairan pesisir yang bersifat eksklusif. Berkembangnya pemanfaatan perairan pesisir dewasa ini, seperti budidaya mutiara dan rumput laut serta ekowisata bahari dan untuk memelihara pengakuan terhadap hak-hak adat. Pengakuan terhadap hak-hak adat terkait dengan HP3 sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 yang menyatakan  HP3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu dan pemberian HP3 wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing.

Pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan HP3. Untuk dapat menerbitkan HP3, pemerintah daerah harus sudah terlebih dahulu memiliki rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi wilayah pesisir yang masing-masing ditetapkan dalam bentuk suatu Peraturan Daerah (Perda). Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi munculnya konflik  pemanfaatan setelah diberikannya HP3. Prioritas pertama penerima HP3 adalah masyarakat lokal atau adat yang secara turun temurun menguasai dan memanfaatkan perairan pesisir. Pemberian HP3 untuk komunitas ini tidak terbatas hanya untuk kegiatan ekonomi, namun juga dapat diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat religius dan kultural.

Dalam Pasal 18 HP3 dapat diberikan kepada orang perseorangan warga negara Indonesia; badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau masyarakat adat. Masyarakat hukum adat di berikan ruang dalam Undang-Undang ini untuk memiliki HP3. Diatur bahwa subyek hukum lain yang dapat diberikan HP3 adalah warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan asing atau multinasional tidak dapat diberikan HP3. Jangka waktu HP3 akan diberikan dengan mempertimbangkan karakteristik usaha danwaktu yang kondusif bagi tumbuhnya investasi. Jangka waktu pertama akan diberikan selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang lagi masing-masing 20 (dua puluh) tahun sampai waktu yang tak terbatas sepanjang masih dimanfaatkan secara efektif. Selain itu, HP3 akan diberikan dalam bentuk sertifikat yang dapat beralih, dialihkan dan dapat dijadikan jaminan utang. HP3 akan berakhir karena jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang lagi, ditelantarkan atau dicabut untuk kepentingan umum.

Penerbitan HP3 bertujuan untuk mendorong orang, kelompok masyarakat, atau pengusaha untuk memanfaatkan sumber daya perairan pada areal tepi laut hingga jarak 12 mil dari pantai. Pengaplingan pesisir untuk menopang HP3 dilakukan bersama-sama oleh pemerintah daerah, masyarakat pesisir, dan pengusaha. Pemberian HP3 memberikan kepastian hukum untuk berinvestasi sekaligus perlindungan kawasan. HP3 akan mendorong percepatan investasi di wilayah pesisir dan menguntungkan semua pihak. Pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalammengembangkan usaha dan nelayan terlindungi dalam menangkap ikan di perairan.

Terdapat kelemahan dalam UU ini mengenai penerbitan HP3, yaitu hak pengelolaan pesisir itu belum mampu melindungi nelayan dan masyarakat pesisir terhadap kepentingan pemilik modal. Selain itu, HP3 tersebut akan mengapling laut untuk kegiatan usaha dikhawatirkan kian menggerus hak-hak masyarakat adat yang sekian lama termajinalkan. Setidaknya, ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan ulang dalam pemberian hak tersebut. Pertama, aspek pemenuhan hak atas perlindungan dan keselamatan warga negara dari ancaman bencana. Sudah menjadi pengetahuan setiap orang, bahwa wilayah Indonesia terletak di sepanjang jajaran gunung api (yang dikenal dengan ring of fire), serta pertemuan tiga lempeng bumi, yang secara alamiah telah menyebabkan Indonesia rawan bencana. Semua itu memberikan isyarat betaparentannya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia terhadap bencana. Kedua, menakar untuk siapa sebenarnya sertifikat HP3 diberikan. Dengan komposisi kemiskinanan yang masih mendominasi, serta taraf pendidikan yang juga masih sangatrendah, menjadi tidak relevan bagi masyarakat nelayan dan pembudidaya tradisional masuk ke dalam skema sertifikasi seperti yang diharapkan UU. Budaya birokrasi yangrumit, dan cenderung mahal mengisyaratkan penguasaan kegiatan usaha oleh pemilik modal besar justru akan mendominasi, sejalan dengan kemudahan yang diberikan negara,dan kemampuan pemodal memenuhi kebutuhan sertifikasi tersebut. Ketiga, untuk mempertimbangkan kaitan intensitas konflik perikanan berkenaan dengan hak kepemilikan. Hak kepemilikan mencakup pertanyaan filosofis yang telah berlangsung sejak lama mengenaiaspek legal, sejarah dan/atau kepemilikan, akses dan kontrol perikanan. Konflik inisendiri cenderung, di antaranya, disebabkan perbedaan kepentingan terhadap beberapa bentuk kepemilikan perikanan, di antaranya: open-access, manajemen terpusat, hak  pengelolaan kawasan, pengelolaan berbasis masyarakat, kuota individu, dan privatisasi.

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) diberikan di kawasan perairan budidaya atau zona perairan pemanfaatan.

 

 

 

 

  1. H.       Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam UU tentang Pemerintahan Daerah ini, terdapat ketentuan  pembagian urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Mengenai ketentuan pelayanan pertanahan lintas kabupaten/kota termasuk sebagai salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan provinsi, hal ini terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k yang berbunyi sebagai berikut:  “Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

a.   perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b.   perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c.   penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d.   penyediaan sarana dan prasarana umum;

e.   penanganan bidang kesehatan;

f.    penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;

g.   penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

i.    fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;

j.    pengendalian lingkungan hidup;

k.   pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

l.    pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;

o.   penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan

p.   urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.”

Pelayanan pertanahan juga merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota, hal ini tedapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k, yang berbunyi sebagai berikut: “Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

a.   perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b.   perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c.   penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d.   penyediaan sarana dan prasarana umum;

e.   penanganan bidang kesehatan;

f.    penyelenggaraan pendidikan;

g.   penanggulangan masalah sosial;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i.    fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

j.    pengendalian lingkungan hidup;

k.   pelayanan pertanahan;

l.    pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman modal;

o.   penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

p.   urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lain mengenai tanah dalam UU Pemerintahan Daerah ini, terkait dengan sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah salah satunya bersumber dari dana bagi hasil yang berasal dari pajak yang diperoleh dari Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.  Ketentuan ini termuat dalam Pasal 160 ayat (2), “Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari:

a.   Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;

b.   Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;

 

  1. I.         Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

 

UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.

Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

UU ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam UU ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Adanya penguatan yang terdapat dalam UU ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Selain itu, UU ini juga mengatur:

a.     keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;

b.     kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;

c.     penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;

d.     penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

e.     pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;

f.      pendayagunaan pendekatan ekosistem;

g.     kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;

h.    penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

i.      penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;

j.      penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan   hidup yang lebih efektif dan responsif; dan

k.     penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

 

Beberapa hal  yang terkait dengan tanah dalam UU ini terdapat dalam BAB IV tentang Pemanfaatan, yaitu dalam Pasal 12 mengenai pemanfaatan sumber daya alam, dan dalam Bab V tentang Pengendalian, yaitu dalam paragraf 4 mengenai kriteria kerusakan lingkungan hidup, khususnya Pasal 21 ayat (3) huruf a “Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa, yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa. Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.
Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

 

  1. J.        Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

 

Wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk ruang lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang. Wujud struktural pemanfaatan ruang di antaranya meliputi hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, pusat lingkungan, pusat pemerintahan; prasarana jalan seperti jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal; rancang bangun kota seperti ketinggian bangunan, jarak antarbangunan, garis langit, dan sebagainya.

Pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam. Wujud pola pemanfaatan ruang di antaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan.

Tata ruang yang dituju dengan penataan ruang ini adalah tata ruang yang direncanakan. Tata ruang yang tidak direncanakan berupa tata ruang yang terbentuk secara alamiah seperti wilayah aliran sungai, danau, suaka alam, gua, gunung, dan sebagainya.

Dalam Pasal 4 ayat (2), hak setiap orang dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk bahwa setiap orang dapat mengajukan usul, pemberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang.

Penggantian yang layak diberikan kepada orang yang dirugikan selaku pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, ikan, dan atau ruang, yang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan oleh perubahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Hak tersebut didasarkan atas ketentuan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.

Hak atas ruang adalah hak-hak yang diberikan atas pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Hak atas pemanfaatan ruang daratan dapat berupa hak untuk memiliki dan menempati satuan ruang di dalam bangunan sebagai tempat tinggal; hak untuk melakukan kegiatan usaha seperti perkantoran, perdagangan, tempat peristirahatan, dan/atau melakukan kegiatan sosial seperti tempat pertemuan di dalam satuan ruang bangunan bertingkat; hak untuk membangun dan mengelola prasarana transportasi seperti jalan layang; dan sebagainya.

Hak atas pemanfaatan ruang lautan dapat berupa hak untuk memiliki dan menempati satuan ruang di dalam rumah terapung; hak untuk melakukan kegiatan di dalam satuan ruang di dalam kota terapung dan/atau di dalam laut; hak untuk mengelola pariwisata bahari; hak pemeliharaan taman laut; hak untuk melakukan angkutan laut; hak untuk mengeksploitasi sumber alam di laut seperti penangkapan ikan, penambangan lepas pantai; dan sebagainya. Hak atas pemanfaatan ruang udara dapat berupa hak untuk menggunakan jalur udara bagi lalu lintas pesawat terbang; hak untuk menggunakan media udara bagi telekomunikasi; dan sebagainya.

Penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besar penggantian itu tidak mengurangi tingkat kesejahteraan orang yang bersangkutan.

Pengaturan pemanfaatan ruang untuk fungsi pertahanan keamanan di tingkat Rencana Tata Ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi Daerah Tingkat I, wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II merupakan satu kesatuan proses dalam rangka mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Aspek pengelolaan dalam ketentuan ini perlu mempertimbangkan secara terpadu karena hal tersebut mempengaruhi dinamika pemanfaatan ruang. Dinamika dalam pemanfaatan ruang tercermin antara lain dalam:

a.     perubahan nilai sosial akibat rencana tata ruang;

b.    perubahan nilai tanah dan sumber daya alam lainnya;

c.     perubahan status hukum tanah akibat rencana tata ruang;

d.    dampak terhadap lingkungan; dan

e.     perkembangan serta  kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

Dalam Pasal 14 ayat (2), perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya. Tata guna tanah, tata guna air, dan tata guna udara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, supaya keberlanjutan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas tata ruang dapat terus berlangsung. Sebagai contoh sumber daya alam lainnya adalah sumber daya alam nonhayati seperti hutan, flora, fauna; dan sumber daya alam nonhayati seperti tambang mineral, minyak bumi, energi angin, energi surya, potensi meteorologi klimatologi, dan geofisika.

Dalam Pasal 16 ayat (1), pemanfaatan ruang dikembangkan:

  1. pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  2. perangkat tingkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warga negara.

 

Pengertian pola pengelolaan tata guna tanah, pola pengelolaan tata guna air, pola pengelolaan tata guna udara, dan pola pengelolaan tata guna sumber daya alam lainnya adalah sama dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.

Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya antara lain adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dalam pemanfaatan tanah, pemanfaatan air, pemanfaatan udara, dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya, perlu diperhatikan faktor yang mempengaruhinya seperti faktor meteorologi klimatologi dan geofisika.

Dalam Pasal 21 ayat (2), RTRW Provinsi Daerah Tingkat I berisi: arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Dalam Pasal 24, negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah. Pelaksanaan penataan ruang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk:

a.     mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang;

b.    mengatur tugas dan kewajiban instansi pemerintah dalam penataan ruang.

 

Pelaksanaan penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang. Yang dimaksud dengan hak yang dimiliki orang adalah segala kepentingan hukum yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum adat, atau kebiasaan yang berlaku. Kepentingan hukum tersebut antara lain berupa pemilikan atau penguasaan tanah atas dasar sesuatu hak yang diakui dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

 

  1. K.       Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

 

UU ini mengatur pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada masyarakat, memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan, dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung.

 

Kebijakan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk:

  1. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia;
  2. ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
  3. mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna;
  4. memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara; dan
  5. mendorong iklim investasi asing.

 

Hal-hal khusus mengenai pertanahan dalam UU ini diatur dalam BAB IX Penyediaan Tanah dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 117 yang mengatur hak atas tanah yang berkenaan dengan perumahan dan kawasan pemukiman dengan mendelegasikan ketentuan teknisnya dalam pembentukan peraturan pemerintah dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

  1. L.        Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

 

UU tentang Perkebunan telah memasukan TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam konsiderannya, dan ternyata hanya sebatas penulisan belaka karena pasal-pasal yang terdapat dalam UU ini sama sekali tidak mencantumkan dan menjelaskan tata cara atau mekanisme penyelesaian konflik tanah perkebunan. Pengakuan TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam konsiderans tersebut merupakan sebuah langkah maju karena pada pembahasan RUU tidak dimasukkan. TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai sebuah hasil dari proses politik memberikan amanat kepada pemerintah (eksekutif) dan DPR RI (legislatif) yang harus dijalankan oleh segenap komponen negara.

UU tentang Perkebunan merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, khusus mengatur soal perkebunan yang seharusnya tidak dilakukan pembahasan terlebih dahulu sebelum amanat kaji ulang semua peraturan perundang-undangan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan TAP MPR No. IX Tahun 2001. Hak rakyat atas tanah merupakan hak dasar dari setiap manusia, dan rakyat mempunyai hak pengelolaan yang bersifat mandiri serta mempunyai kemerdekaan dalam menentukan pengelolaanya. Demikian juga hubungan antara manusia dengan tanah merupakan hubungan yang bersifat sosio religius sehingga tanah tidak dapat hanya dipandang sebagai aset produksi semata.

UU tentang Perkebunan tetap memandang tanah sebagai aset produksi semata. Hal ini terbukti dengan dimasukannya pola penggusuran baru. Tanah yang mempunyai hubungan sosio religius apabila diperlukan untuk usaha perkebunan dan di atas tanah tersebut terdapat masyarakat adat atau hak rakyat yang lebih dahulu ada maka wajib dilakukan musyawarah. Prinsip musyawarah pada dasarnya memang merupakan sebuah prinsip yang sangat diharapkan dalam setiap pengambilan keputusan bersama. Prinsip lain yang terdapat dalam musyawarah adalah keputusan hasil musyawarah diambil berdasarkan sebuah kesepakatan bersama. UU tentang Perkebunan tidak menerapkan prinsip dasar musyawarah karena musyawarah sudah diarahkan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Hak rakyat atas tanah sebagai hak dasar manusia harus dijamin ketersediaannya oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat semesta. Penguasaan tanah yang terpusat pada individu maupun kelompok dalam skala besar tidak dibenarkan, dan negara sebagai penjamin harus melaksanakan fungsinya untuk melakukan distribusi tanah untuk pemenuhan hak dasar tersebut.

UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan memberikan perlindungan terhadap keberadaan tanah ulayat dan komunitas masyarakat hukum adat, namun apabila dicermati isi dari UU Perkebunan ini mengandung sisi lemah, antara lain UU ini cenderung memperlihatkan dominasi negara, yaitu dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa:

(1)   Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, propinsi, dan kabupaten/kota bersama palaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya.

(2)   Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.   memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;

b.   menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c.   memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil perkebunan;

d. mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;

e.   mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan; dan/atau;

f.    memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

Disisi lain UU ini masih memberi peluang praktik monopoli yang tercermin dalam Pasal 20, yang menyatakan bahwa pelaku usaha perkebunan melakukan usaha perkebunan dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya.

UU ini juga tidak memberi jalan keluar terhadap realitas konflik sosial yang sudah lama muncul di sektor perkebunan. Hendaknya UU ini memberi ruang atau menawarkan satu sistem atau mekanisme untuk menyelesaikan konflik perkebunan. Apalagi melihat realitas konflik perkebunan yang terus meningkat dari dulu sampai sekarang. Penentuan luas maksimum dan minimum tanah untuk usaha perkebunan berpedoman pada modal, kapasitas pabrik, pola pengembangan usaha, dan perkembangan teknologi. Pekebun-pekebun yang mengusahakan perkebunan rakyat akan mendapatkan luas tanah yang minimum karena perkebunan rakyat biasanya mempergunakan modal dalam skala kecil. Penguasaan areal perkebunan dalam skala besar akan dibenarkan karena perkebunan besar sudah berasal dan berdiri dengan modal besar serta mempunyai perhitungan efisiensi investasi untuk memperoleh keuntungan. Perkebunan besar akan semakin melakukan akumulasi modal investasinya untuk mengejar target produksi dan ekspansi pasar dengan asumsi semakin besar keuntungan yang akan diperoleh.

Perkebunan rakyat kebanyakan tidak mempunyai pabrik pengolahan sendiri. Kalau pun perkebunan rakyat mempunyai pabrik pengolahan sendiri akan lebih bersifat sebagai sebuah usaha kolektif diantara para pekebun yang diorganisir dalam sebuah organisasi. Lain halnya apabila dalam konteks perkebunan besar swasta atau perkebunan besar negara yang hampir dipastikan sudah mempunyai pabrik pengolahan hasil perkebunan sendiri untuk memperkecil biaya produksi atau lebih mencerminkan bahwa usaha perkebunan besar swasta dan negara merupakan sebuah kartel bisnis yang menguasai pengusahaannya dari hulu sampai hilir.  Pengelolaan perkebunan rakyat oleh pekebun dengan mempergunakan mekanisme lokal sesuai dengan kearifan dan nilai-nilai lokal dianggap oleh pemerintah tidak mempergunakan teknologi dan tidak mempunyai pola pengembangan usaha yang baik. Kesalahan persepsi sebenarnya telah terjadi dalam memandang penggunaan teknologi di mana selalu dianggap hanya sebatas penggunaan teknologi-teknologi modern yang terkadang tidak ramah lingkungan. Intensifikasi dan diversifikasi usaha perkebunan selalu saja dipahami dengan cara-cara menaikan angka produksi untuk mengejar target dengan mempergunakan mesin-mesin pertanian, bahan atau obat-obatan kimia dan bibit-bibit rekayasa genetika.

UU tentang Perkebunan yang hanya berorientasi pada perkebunan besar swasta dan negara kembali dapat ditemui ketika pemberian izin usaha perkebunan berdasarkan luasan tanah tertentu dan kapasitas tertentu. Dasar penetapan tersebut adalah berdasarkan jenis tanaman, teknologi, permodalan, dan tenaga kerja. Fungsi perkebunan yang diadopsi oleh Undang-Undang Perkebunan mencakup tiga hal, pertama, fungsi secara ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Kedua, fungsi ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung. Ketiga, fungsi sosial budaya sebagai pemersatu kesatuan bangsa.

 

  1. M.      Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

 

Materi yang berhubungan dengan pengaturan RUU tentang Pertanahan apabila dikaitkan dengan PP No. 24 Tahun 1997 adalah dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.

Asas pendaftaran tanah yang terdapat dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 adalah asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Sedangkan asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudahan hari. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan pula asas terbuka.

Selanjutnya tujuan pendaftaran tanah tercantum dalam Pasal 3, yaitu:

  1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
  2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
  3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dalam Pasal 5 juga disebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Kemudian Pasal 6 menyatakan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut PP ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 7 PP ini menyatakan bahwa PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Kemudian untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil, Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara. Peraturan jabatan PPAT  diatur dengan PP tersendiri. Pengaturan mengenai PPAT ini juga dapat dimasukkan ke dalam RUU Pertanahan dengan menaikkan pengaturan dalam PP ini ke dalam RUU Pertanahan.

Dalam Pasal 9 menjabarkan mengenai obyek pendaftaran tanah meliputi:

  1. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
  2. tanah hak pengelolaan;
  3. tanah wakaf;
  4. hak milik atas satuan rumah susun;
  5. hak tanggungan;
  6. tanah negara.

Selanjutnya, dalam hal tanah negara sebagai obyek pendaftaran tanah pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah.

Kemudian dalam Pasal 10 menyatakan bahwa satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan. Khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya.

Dalam  Pasal 11 menyatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Selanjutnya dalam Pasal 12 menyebutkan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

  1. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
  2. pembuktian hak dan pembukuannya;
  3. penerbitan sertifikat;
  4. penyajian data fisik dan data yuridis;
  5. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Kemudian dalam PP ini menyatakan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi pendaftaran peralihan dan pembebanan hak dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 13 menjabarkan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali dengan cara pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri. Kemudian jika  suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik, pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Peraturan Pemerintah ini juga mencantumkan mengenai pengukuran dan pemetaan. Dalam Pasal 14 menyebutkan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi:

  1. pembuatan peta dasar pendaftaran;
  2. penetapan batas bidang-bidang tanah;
  3. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
  4. pembuatan daftar tanah;
  5. pembuatan surat ukur.

Kemudian dalam Pasal 17 untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Kemudian bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Selanjutnya dalam Pasal 19 menyatakan Jika dalam penetapan batas bidang tanah tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan.

Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan ketua panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara termasuk mengenai belum diperolehnya kesekapatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara.

Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.

Dalam Pasal 23 menyebutkan  untuk keperluan pendaftaran hak:

a.   hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

1)     penetapan pemberian hak dari Pajabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

2)     asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;

  1. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;
  2. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
  3. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
  4. pemberian hak tanggungan dibuktikan.

Mengenai pembuktian hak lama dalam PP ini mencantumkan untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Kemudian dalam hal  tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan  pendahulunya, dengan syarat:

  1. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
  2. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti tersebut dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Hasil penelitian alat-alat bukti dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri. Daftar isian beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Pengumuman dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu. Selain pengumuman, dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.

Kemudian dalam Pasal 27 Jika dalam jangka waktu pengumuman ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan, perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan.

Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan secara tetulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan.

Pengaturan mengenai biaya pendaftaran tanah dalam Pasal 61 menyatakan besarnya dan cara pembayaran biaya-biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Atas permohonan yang bersangkutan, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat membebaskan pemohon dari sebagian atau seluruh biaya, jika pemohon dapat membuktikan tidak mampu membayar biaya tersebut. Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris, tidak dipungut biaya pendaftaran. Tata cara untuk memperoleh pembebasan atas biaya pendaftaran tanah diatur oleh Menteri.

Ketentuan mengenai sanksi dalam Pasal 62 menyatakan PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan  yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut. Selain itu yan dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dalam Pasal 63 Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya serta ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

  1. N.       Peraturan Pemerintah Nomor 16  Tahun  2004 tentang Penatagunaan Tanah Presiden Republik Indonesia

Materi yang berhubungan dengan pengaturan RUU tentang Pertanahan apabila dikaitkan dengan PP No. 16 tahun 2004 adalah dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Kemudian dalam Pasal 2 mencantumkan penatagunaan tanah berasaskan keterpaduan, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa penatagunaan tanah bertujuan untuk:

  1. mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  2. mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
  3. mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan,  penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah;
  4. menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

Dalam Pasal 4 PP ini mengatur mengenai pokok-pokok penatagunaan tanah yaitu  dalam rangka pemanfaatan ruang dikembangkan penatagunaan tanah yang disebut juga pola pengelolaan tata guna tanah. Penatagunaan tanah  merupakan kegiatan di bidang pertanahan di kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penatagunaan tanah diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Penatagunaan tanah diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Penatagunaan tanah dilaksanakan melalui kebijakan penatagunaan tanah dan penyelenggaraan penatagunaan tanah. Kemudian dalam Pasal 6 mengenai kebijakan penatagunaan tanah menyebutkan kebijakan penatagunaan tanah diselenggarakan terhadap:

  1. bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau belum terdaftar;
  2. tanah negara;
  3. tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Selanjutnya dalam Pasal 7 menyatakan terhadap tanah-tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah ditentukan berdasarkan pedoman, standar dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pedoman, standar dan kriteria teknis dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya. Pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak dapat ditingkatkan pemanfaatannya.

Dalam Pasal 8 menyebutkan pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan dapat memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah. Kemudian dalam Pasal 9 Penguasaan Tanah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah yang di atas atau di bawah tanahnya dilakukan pemanfaatan ruang.

Dalam Pasal 10 terhadap tanah setelah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, penyelesaian administrasi pertanahan dilaksanakan apabila pemegang hak atas tanah atau kuasanya memenuhi syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Apabila syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah tidak dipenuhi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 11 menyatakan bahwa terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan. Terhadap tanah dalam kawasan cagar budaya yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pada lokasi situs.

Selanjutnya mengenai pengaturan mengenai tanah timbul adalah dalam Pasal 12 menyatakan tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.

Mengenai Penatagunaan dan Pemanfaatan tanah dalam Pasal 13 menyatakan Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami. Penggunaan tanah di kawasan budidaya tidak boleh diterlantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya. Pemanfaatan tanah di kawasan budidaya tidak saling bertentangan, tidak saling mengganggu, dan memberikan peningkatan nilai tambah terhadap penggunaan tanahnya. Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah ditetapkan melalui pedoman teknis penatagunaan tanah, yang menjadi syarat menggunakan dan  memanfaatkan  tanah.

Dalam Pasal 14 menyebutkan dalam hal penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemegang hak atas tanah wajib mengikuti persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 15 menyatakan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada pulau-pulau kecil dan bidang-bidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk, dan atau sempadan sungai, harus memperhatikan :

  1. kepentingan umum;
  2. keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan.

 

Dalam Pasal 16 apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka penggunaan dan pemanfaatan tanah mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah yang terakhir. Kemudian dalam Pasal 17 Pemanfaatan tanah dapat ditingkatkan apabila tidak mengubah penggunaan tanahnya. Peningkatan pemanfaatan tanah harus memperhatikan hak atas tanahnya serta kepentingan masyarakat.

Dalam Pasal 18 Pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung dapat ditingkatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ekowisata apabila tidak mengganggu fungsi lindung.

Dalam Pasal 20 penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah.

Pelaksanaan penatagunaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 yaitu dalam rangka menyelenggarakan penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan kegiatan yang meliputi :

  1. pelaksanaan inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
  2. penetapan perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan;
  3. penetapan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

 

Kemudian kegiatan penatagunaan tanah disajikan dalam peta dengan skala lebih besar dari pada skala peta Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengendalian dalam Pasal 25 menyebutkan dalam rangka pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan penatagunaan tanah, Pemerintah melaksanakan pemantauan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pemantauan diselenggarakan melalui pengelolaan sistem informasi geografi penatagunaan tanah. Selanjutnya dalam Pasal 26  menyatakan bahwa pembinaan atas penyelenggaraan penatagunaan tanah dilakukan oleh Pemerintah. Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan arahan.

  1. O.       Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian 

 

Materi yang berhubungan dengan pengaturan RUU tentang Pertanahan apabila dikaitkan dengan PP No. 224 Tahun 1961, mengenai tanah-tanah yang akan dibagikan dalam Pasal 1, yang menyebutkan bahwa tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ialah:

  1. tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut;
  2. tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat 5
  3. tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-undang Pokok Agraria
  4. tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

 

Jika dalam RUU Pertanahan mengukuhkan adanya Menteri Agraria maka RUU pertanahan dapat mengakomodasi ketentuan dalam PP ini dalam Pasal 2 yang menyebutkan pemilik tanah yang melebihi batas maksimum termaksud dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960 diberi kesempatan untuk mengajukan usul kepada Menteri Agraria, mengenai bagian atau bagian-bagian mana dari tanahnya yang ia inginkan tetap menjadi miliknya. Dengan memperhatikan usul tersebut diatas Menteri Agraria menetapkan bagian atau bagian-bagian mana dari tanah itu yang tetap menjadi hak pemilik, (selanjutnya disebut tanah hak pemilik) dan yang mana langsung dikuasai oleh Pemerintah, untuk selanjutnya dibagi-bagikan. Menteri Agraria dapat menyerahkan wewenang tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II. Penguasaan tanah-tanah yang dimulai pada tanggal 24 September 1961.

Kemudian dalam Pasal 3 menyatakan bahwa pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut. Kewajiban tersebut  tidak berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat

tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah, jika jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien, menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang sekarang disebut kabupaten/kota. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut maka jika pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, ia wajib memindahkan hak milik tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu. Ketentuan  ini tidak berlaku bagi mereka, yang mempunyai tanah di kecamatan tempat tinggalnya atau di kecamatan sebagai yang dimaksudkan, yang sedang menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria.

Bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas Negara, perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas 2/5 dari luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan menurut UU No. 56 Prp Tahun 1960.  Jika kewajiban tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal ini tidak dipenuhi, maka tanah yang bersangkutan diambil oleh Pemerintah, untuk kemudian dibagi-bagikan menurut ketentuan Peraturan ini. Kepada bekas pemilik tanah yang dimaksud dalam ayat 5 pasal ini diberi ganti kerugian menurut ketentuan peraturan ini.

Kemudian dalam  Pasal 4 menyatakan Tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang dengan ketentuan diktum IV huruf A UUPA beralih kepada negara, diberi peruntukan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini. Tanah untuk kepentingan Pemerintah, ditetapkan menurut keperluannya oleh Menteri Agraria. Tanah yang diperuntukkan bagi mereka yang langsung dirugikan, sebagai yang, letak dan luasnya ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang sekarang disebut Menteri Dalam Negeri.

Kemudian mengenai pengaturan pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik yang tercantum dalam Pasal 6 adalah kepada bekas pemilik dari tanah-tanah ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan menggunakan degresivitet sebagai tertera dibawah ini:

  1. untuk 5 hektar yang pertama: tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun;
  2. untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat : tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun;
  3. untuk yang selebihnya: tiap hektarnya 7 kali hasil bersih setahun;

dengan ketentuan bahwa jika harga tanah menurut perhitungan tersebut diatas itu lebih tinggi daripada harga umum, maka harga umumlah yang dipakai untuk penetapan ganti kerugian tersebut.

 

Kemudian mengenai pengaturan pembagian tanah dan syarat-syaratnya dalam Pasal 8 menyebutkan dengan mengingat pasal 9 sampai dengan Pasal 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:

  1. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
  2. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
  3. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
  4. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
  5. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
  6. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;
  7. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
  8. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
  9. Petani atau buruh tani lainnya;

 

Jika didalam tiap-tiap prioritet tersebut dalam ayat (1) Pasal ini terdapat:

  1. Petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat denganbekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang;
  2. Petani yang terdaftar sebagi veteran;
  3. Petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
  4. Petani yang menjadi korban kekacauan, maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan diatas petani-petani lain, yang ada didalam golongan prioritet yang sama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAB IV

 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

 

 

  1. A.    Landasan Filosofis

 

Secara konstitusional negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana digariskan dalam UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu sumber daya utama dalam mewujudkan kesejahteraan umum adalah melalui pengelolaan dan pendayagunaan tanah. Mengingat tanah dalam wilayah NKRI merupakan salah satu sumber daya alam utama yang selain memiliki nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang semakin meningkat dan beragam, baik di tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia internasional,[14] oleh karenanya tanah harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

 

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini berarti, pengelolaan dan pemanfaatan tanah sebagai bagian dari sumber daya alam Indonesia harus dilakukan secara bijaksana demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan harus dilakukan melalui pengaturan hubungan-hubungan hukum  yang berakar dari nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia.

 

Dalam perkembangannya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tanha telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan serta menimbulkan konflik. Oleh karenanya, MPR melalui Ketetapan MPR RI No. IX/MPR RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mengamanatkan dilakukannya pembaruan agraria yang mencakup proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan yang perlu ditempuh dalam pembaruan agraria adalah melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan.

 

  1. B.    Landasan Sosiologis
    1. Arti dan Fungsi Tanah

Penempatan Bangsa Indonesia sebagai penerima karunia Tuhan Yang Maha Esa atas bumi Indonesia mengandung makna bahwa bumi Indonesia merupakan kepunyaan bersama seluruh komponen bangsa, sehingga setiap warga negara dihargai sebagai subjek yang mempunyai hak dan tanggung jawab sama dalam pemeliharaan, penggunaan, atau peruntukkan bumi Indonesia itu. Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang berarti hak apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanah tersebut akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian masyarakat.

Bagi masyarakat Indonesia, hubungan manusia dan tanah mempunyai sifat kodrati. Dalam hal ini tidak dapat dihilangkan oleh siapapun. Kecuali jika tanahnya terkena bencana, seperti lumpur lapindo, tanah yang dimiliki tidak dapat ditempati, dikelola, dimanfaatkan, digunakan, dipakai ataupun diperjualbelikan.

Bumi, air, dan ruang angkasa Bangsa Indonesia merupakan aset yang sangat penting dalam mengakomodir kehidupan Bangsa Indonesia. Oleh karenanya, ikatan yang kuat antara Bangsa Indonesia dengan tanah memerlukan komitmen kuat untuk menjaga penguasaan dan kepemilikan atas tanah agar tetap berada dalam kekuasaan Bangsa Indonesia.

Wilayah Indonesia merupakan negara maritim, pada negara lain, perairan merupakan pemisah antara negara yang satu dengan negara yang lain, sedangkan bagi Indonesia, perairan itu juga sebagai penghubung antara pulau yang satu dengan pulau yang lain di Indonesia, karena Indonesia memiliki beribu-ribu pulau, baik yang bernama ataupun belum bernama. Untuk yang belum bernama, pulau tersebut sangat mengkhawatirkan, apalagi jika pulau tersebut langsung berbatasan dengan negara lain, yang dapat membuka celah negara lain untuk mengakui pulau tersebut. Dalam kaitannya dengan bidang pertanahan, tanah-tanah di Indonesia sangat penting artinya dalam menjaga stabilitas wilayah nasional maka warga negara asing tidak boleh memiliki hak milik atas tanah, namun dapat memperoleh hak pakai. Apabila mereka dapat memperoleh hak milik, itu sangat riskan, yang ditakutkan adalah semua tanah wilayah Indonesia menjadi kepunyaan asing.

 

  1. Ketimpangan Kepemilikan Tanah

Dalam ketentuan penguasaan tanah tidak diadakan perbedaan lagi antara warga negara pribumi dengan non pribumi dan antar laki-laki dengan perempuan. Asas musyawarah sebagai ciri khas bangsa Indonesia menjadi unsur utama dalam memecahkan segala persoalan yang berkaitan dengan tanah.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan yang dimaksud adalah mengenai hasil tanah, bukan mengenai hak atas tanah. Artinya, orang Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menerima bagian atas manfaat hasil tanah.

Landreform (reforma agraria) merupakan salah satu kebijakan di Indonesia dalam rangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landreform bertujuan untuk meningkatkan dan memeratakan pemilikan dan penguasaan tanah serta dengan memperbaiki persyaratan-persyaratan dalam pengusahaan tanah oleh para penggarap tanah kepunyaan orang lain.

Selanjutnya kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan karena hal tersebut dapat merugikan kepentingan umum, terutama golongan ekonomi lemah. Dikatakan demikian karena jika terjadi kepemilikan yang melampaui batas, terutama oleh golongan ekonomi mampu atau menengah ke atas, akan timbul perekonomian yang kurang kondusif di mana nantinya akan timbul jurang pemisah yang semakin dalam antara si kaya dengan si miskin. Karena bisa saja, golongan ekonomi lemah tidak mempunyai tempat tinggal dan itu salah satu bentuk keadilan, yang artinya terjadi penyimpangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Asas yang menjadi dasar dari perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu negara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan “landreform” atau “agrarian reform”, yaitu tanah pertanian  harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Hal itu perlu diadakan ketentuan-ketentuan lainnya misalnya perlu ada batas minimum luas tanah yang harus dimiliki oelh petani yang dibuat dalam suatu ketentuan supaya ia mendapat penghasilan yang cukup layak bagi diri sendiri dan keluarganya perlu pula adanya ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang boleh dikuasai dengan hak milik agar dicegah menumpuknya tanah di tangan golongan-golongan tertentu saja.

 

  1. Tanah-Tanah Hak Adat

Hasil amandemen pertama terhadap UUD 1945 menggambarkan politik hukum nasional yang mengakui keberadaan hak ulayat. Pasal 18B UUD 1945 yang merupakan hasil dari amandemen pertama tersebut, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang.

Pengakuan ini memang penting, karena harus diakui, hak tradisional masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum NKRI terbentuk. Hanya kemudian, setelah terbentuknya NKRI hak-hak tradisional inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan spirit NKRI. Hak ulayat sebagai bagian dari hak tradisionil masyarakat hukum adat juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI untuk dapat diakui keberadaannya dalam tatanan hukum Indonesia. Hak ulayat itu sendiri memiliki ruang lingkup yang mencakup hak ulayat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam.

Hak ulayat atas tanah jelas diakui dalam UUPA, terlebih UUPA menyatakan secara tegas bahwa hukum tanah Indonesia bersumber pada hukum adat. Pasal 3 UUPA menyatakan  bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

 

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 5 UUPA:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta denganperaturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

 

Hukum tanah adat sendiri didefinisikan sebagai hak kepemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini serta ada yang tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan secara autentik atau tertulis.[15]

Secara faktual masyarakat adat dengan hak-hak tradisionalnya telah ada jauh sebelum terbentuknya NKRI, namun dalam perkembangannya negara melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui keberadaan hak-hak masyarakat adat (termasuk hak ulayat) sebagai pranata yang diakui sepanjang masih ada serta sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan berdasarkan undang-undang. Ketentuan seolah-olah memposisikan hak ulayat sebagai pihak yang harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat modern. Pada tataran normatif, pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi hak ulayat tersirat dalam beberapa peraturan perundangan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Sedangkan dalam tataran praktek, banyak terjadi konflik antara masyarakat dengan pemeritah atau investor yang bersumber pada sengketa hak ulayat.

Maraknya konflik yang bersumber pada pemanfaatan obyek hak ulayat lebih disebabkan ketidakjelasan pengaturan hubungan hukum antara masyarakat adat dengan pihak di luar masyarakat adat tersebut yang akan memanfaatkan obyek hak ulayat. Meskipun masyarakat adat telah memiliki aturan tidak tertulis yang diberlakukan secara turun temurun dalam hal mengatur hubungan hukum di bidang hukum harta kekayaan seperti jual gadai, jual lepas, jual tahunan, dan bagi hasil/belah pinang/paruh hasil taman,[16] tetapi dalam transaksi dengan masyarakat modern, ketentuan-ketentuan yang berseumber dari hukum adat tersebut kurang diperhatikan. Sebaliknya, aturan hubungan hukum tersebut sering menggunakan hukum positif.

 

  1. Sengketa Pertanahan[17]

Di Indonesia saat ini, konflik agraria khususnya pertanahan adalah satu persoalan yang sangat serius. Ironisnya, konflik agraria ini tidak pernah diperhatikan dan diurus oleh badan-badan negara Republik Indonesia secara serius. Sehingga di satu pihak, masih terus-menerus hidup faktor-faktor yang menyebabkan seringnya, dalamnya dan luasnya konflik-konflik agraria dan di pihak lain tidak ada upaya secara sistematik untuk menyelesaikan konflik-konflik itu, terutama dalam rangka pemenuhan rasa keadilan dan hak asasi para korban.

Resource center KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) melakukan perekaman atas 1.753 kasus konflik agraria yang sifatnya struktural, yaitu[18] kasus-kasus konflik yang terjadi (melibatkan) penduduk setempat di satu pihak yang berhadapan dengan kekuatan modal dan/atau instrumen negara. Dengan menggunakan pengelompokan masyarakat ke dalam 3 sektor, seperti yang dikemukakan oleh Alexis Tocqueville (1805-1859), maka konflik agraria yang struktural sifatnya dapat dinyatakan sebagai konflik antara kelompok-kelompok masyarakat sipil di satu pihak yang berhadapan dengan dua kekuatan lainnya yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, yakni: sektor bisnis dan/atau negara. Karena itu, satu faktor yang penting memainkan peran di dalam munculnya kasus-kasus tersebut adalah adanya kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah untuk berbagai tujuan termasuk tujuan-tujuan yang dinyatakan sebagai “kepentingan umum” maupun untuk tujuan “pembangunan” yang mengabaikan kenyataan adanya penguasaan tanah oleh penduduk setempat. Seluruh kasus-kasus yang terekam tersebut tersebar di 2.834 desa/kelurahan6 dan 1.355 kecamatan di 286 daerah Tingkat II.

Mengingat urgenitas arti dan fungsi tanah bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, kasus-kasus sengketa pertanahan tersebut harus menjadi prioritas bagi pemerintah untuk menyelesaikannya. Beberapa pendekatan perlu dilakukan baik secara hukum maupun politis. Pendekatan secara hukum antara lain melalui penataan kembali berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Sedangkan pendekatan politis dilakukan melalui pengawasan pelaksanaan penegakan hukum serta pembentukan kebijakan-kebijakan yang mendukung penyelesaian sengketa pertanahan.

 

 

 

  1. C.    Landasan Yuridis

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu diperlukan pengaturan tentang tanah dalam peraturan perundang-undangan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan tersebut. Hak asasi mengenai tanah telah diakui dan dilindungi oleh negara dalam konstitusi. Kebijakan pertanahan di Indonesia bersumber pada Konstitusi Negara, yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan mempergunakannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Amanat Konstitusi tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencapai keadilan sosial.[19]

Amanat Konstitusi tersebut ditindaklanjuti dengan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA merupakan UU yang bersifat populis yang ketentuan dalam pasal-pasalnya merupakan perwujudan dari sila-sila dalam Pancasila, namun terjadi pergeseran kebijakan pertanahan kearah yang cenderung prokapitalis.[20] UUPA melahirkan beberapa UU sektoral lahirnya UU sektoral tersebut menyebabkan pengaturan mengenai pertanahan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pengaturan kebijakan pertanahan dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

  1. UUD 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
  3. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  4. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  5. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  6. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  7. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  8. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  9. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

10. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

11. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

12. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

13. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

14. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

15. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

16. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

17. PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

18. Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanahan bersifat tumpang tindih, tidak komprehensif, dan saling bertentangan sehingga diperlukan penataan kembali kebijakan pertanahan secara holistik. Pengaturan tersebut menimbulkan ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agrarian termasuk tanah, menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, serta mengakibatkan terjadinya berbagai konflik agraria/pertanahan yang bersifat multidimensional.[21] Dinamika tersebut mengakibatkan terbentuknya Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 dimaksudkan untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam.

Tumpang tindihnya regulasi di bidang pertanahan tersebut diakui oleh MK. Menurut Wakil Ketua MK, Achmad Sodiki, aturan-aturan mengenai pertanahan yang dibuat oleh Kementerian Kehutanan, BPN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak sinkron sehingga perlu dilakukan sinkronisasi regulasi pertanahan agar tercipta kepastian hukum.[22]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAB V

 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN  RANCANGAN UNDANG-UNDANG  

 

 

  1. A.       Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat definisi dari peristilahan yang digunakan di dalam RUU tentang Pertanahan sehingga menghindari adanya perbedaan penafsiran, yaitu:

  1. Pertanahan
  2. Tanah
  3. Tanah Negara
  4. Tanah Hak
  5. Bidang Tanah
  6. Hukum Tanah
  7. Hukum Tanah Nasional
  8. Hukum Adat
  9. Masyarakat Hukum Adat
  10. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
  11. Tanah Ulayat
  12. Hak-Hak Atas Tanah
  13. Hak Pengelolaan
  14. Hak Tanggungan
  15. Tanah Wakaf
  16. Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut Sarusun
  17. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
  18. Bagian Bersama
  19. Benda Bersama
  20. Tanah Bersama
  21. Ruang Wilayah Negara Republik Indonesia
  22. Penataan Ruang
  23. Perencanaan Tata Ruang
  24. Pendaftaran Tanah
  25. Data Fisik
  26. Data Yuridis
  27. Surat Ukur
  28. Buku Tanah
  29. Sertipikat Hak Atas Tanah
  30. Sertipikat Hak Tanggungan
  31. Sertipikat Tanah Wakaf
  32. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
  33. Seripikat Hak Pengelolaan
  34. Pendaftaran Untuk Pertama Kali
  35. Pendaftaran Tanah Secara Sistematik
  36. Pemeliharaan Data
  37. Sistem Pendaftaran
  38. Sistem Publikasi
  39. Desentralisasi
  40. Tugas Pembantuan
  41. Dekonsentrasi
  42. Pemerintah
  43. Menteri
  44. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT
  45. Pemerintah Daerah

 

  1. B.       Materi Muatan yang Akan Diatur
    1. 1.   Hukum Tanah Nasional  

Hukum tanah nasional mulai berlaku sejak 24 September 1960, dengan disahkannya UU No. 5 Tahun 1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Hukum tanah nasional mengambil hukum adat sebagai sumber utama berarti bahwa hukum tanah nasional menggunakan konsepsi, asas-asas dan lembaga hukum adat dengan peraturan yang berbentuk hukum perundang-undangan disusun menurut sistemnya hukum adat[23].

Hukum tanah nasional berupa satu perangkat peraturan hukum tertulis, yang berlaku nasional sebagai hasil unifikasi hukum tanah dilengkapi dengan ketentuan hukum adat setempat yang belum mendapat pengaturan dalam hukum yang tertulis, sebagaimana dinyatakan dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001, dengan demikian unifikasi hukum yang diadakan tetap mengakomodasi keanekaragaman ketentuan hukum adat setempat[24].

Dengan disahkannya UUPA mengakhiri berlakunya peraturan-peraturan hukum tanah kolonial, dan sekaligus mengakhiri dualisme atau pluralisme hukum tanah di Indonesia, serta menciptakan dasar-dasar bagi pembangunan hukum tanah nasional yang tunggal berdasarkan hukum adat sebagai hukum nasional Indonesia yang asli.

UUPA juga berfungsi menghapuskan dualisme hukum tanah yang lama dan menciptakan unifikasi serta kodifikasi Hukum Agraria (Tanah) Nasional yang didasarkan pada Hukum (Tanah) Adat. Penghapusan dualisme hukum tanah yang lama tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana yang tertuang di dalam diktum “Memutuskan” dari UUPA, yakni mencabut:

  1. Seluruh pasal 51 Indische Staatsregeling yang didalamnya termasuk juga ayat-ayat yang merupakan Agrarische Wet (stbl. 1870-55);
  2. Semua Domein Veklaring dari pemerintah Hindia Belanda baik yang umum maupun yang khusus;
  3. Peraturan mengenai Agrarische Eigendom yang dituangkan ke dalam Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Stbl. 1872- 117 jo. Stbl. 1873-38);
  4. Buku Kedua KUH-Perdata sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik.
  5. Dalam hal ini secara implisit ikut terhapus juga ketentuan ketentuan tentang larangan pengasingan tanah (Grond Vervreemding Verbod Stbl. 1875-179).

Selain itu, berdasarkan teori hukum nasional, hak penguasaan tanah didasarkan kepada UUPA. Dalam hal ini hak penguasaan tanah yang berlaku secara yuridis di Indonesia tertuang dalam Pasal 2 UUPA, yaitu:

(1)      Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar  dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi seluruh rakyat.

(2)    Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

a.   mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b.   menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

(3)    Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

(4)    Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swastantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menuntut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

 

Dengan berlakunya UUPA, peraturan-peraturan pertanahan yang merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda seperti Agrarische Wet, Agrarische Besluit, dan Buku II Burgerlijk Wetboek (BW) yang mengatur tentang pertanahan menjadi tidak berlaku lagi, karena memang UUPA dimaksudkan sebagai pengganti dari ketentuan-ketentuan pertanahan produk pemerintah Hindia Belanda tersebut yang terkesan imprealistik, kapitalistik, dan feodalistik.[25] Tentang kelahiran UUPA dalam semangat anti imprealistik, kapitalistik, dan feodalistik ini, Boedi Harsono sebagaimana dikutip Liliz Nur Faizah mencatat sebagai berikut:[26]

UUPA sendiri lahir dalam konteks “…perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman, pengaruh, dan sisa-sisa penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing…”

Semangat menentang strategi kapitalisme dan kolonialisme yang telah menyebabkan terjadinya “penghisapan manusia atas manusia” (exploitation de l’homme par l’homme) di satu sisi; dan sekaligus menentang strategi sosialisme yang dianggap “meniadakan hak-hak individual atas tanah” di sisi lain menjadi landasan ideologis dan filosofis pembentukan UUPA. Selain itu, salah satu arti penting UUPA lainnya, bahwa hukum agraria nasional adalah berdasar hukum adat dan tidak lepas dari konteks landreform yang menjadi agenda pokok pembentukan struktur agraria saat itu.

 

Menurut Subekti, UUPA dimaksudkan untuk mengadakan Hukum Agraria Nasional yang berdasarkan hukum adat tentang tanah, dengan kelahiran UUPA, tercapailah suatu keseragaman menganai hukum tanah, sehingga tidak ada lagi hak atas tanah menurut hukum Barat disamping hak atas tanah menurut hukum adat.

Hal penting mengenai penguasaan tanah dalam UUPA adalah ditegaskannya hak pengusaan negara terhadap tanah, akan tetapi kendati negara diakui sebagai penguasa atas tanah bukanlah berarti negara dapat bertindak sewenang-wenang atas seluruh tanah yang ada di negara ini. Penguasaan atas tanah dibatasi oleh adanya hak individu dan hak persekutuan hukum adat terhadap tanah. Dalam hal ini Kalo menjelaskan sebagai berikut:[27]

Kekuasaan negara terhadap tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa negara memberikan kekuasaan kepada seorang yang mempunyainya untuk menggunakan haknya. Sedangkan kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lain adalah sangat luas dan penuh. Misalnya negara dapat memberikan tanah yang sedemikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukkannya dan keperluannya, misalnya Hak Milik dan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai ataupun dengan memberikan hak pengelolaan pada suatu badan penguasa. Dalam pada itu kekuasaan negara atas tanah-tanah ini pun sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum sepanjang kenyataan hak ulayat itu masih ada.

 

Berdasarkan ulasan Kalo ini, penguasaan negara atas tanah dibedakan atas dua penguasaan, yaitu penguasaan langsung dan  tidak langsung. Penguasaan langsung adalah penguasaan negara terhadap tanah yang belum dihaki perseorangan. Menurut Sunarjati Hartono tanah seperti ini disebut dengan istilah tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau disebut sebagai tanah negara. Adapun hak menguasai negara secara tidak langsung adalah hak menguasai negara terhadap tanah yang telah dihaki perseorangan, atau disebut dengan tanah yang dikuasai tidak langsung oleh negara atau tanah negara tidak bebas.[28]

Menurut Imam Sutiknjo, kewenangan terhadap tanah yang sudah dihaki perseorangan ini pada dasarnya bersifat pasif, kecuali jika tanah itu dibiarkan tidak diurus/ditelantarkan. Sehingga negara dapat mengaturnya supaya produktif. Dengan lahirnya UUPA maka hak-hak atas tanah di Indonesia dibatasi kepada lima macam hak, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa.[29]

  1. a.        Tujuan Hukum Tanah Nasional

Tujuan Hukum Tanah Nasional adalah:

  1. Menciptakan unifikasi Hukum Agraria dengan cara:
    1. Menyatakan tidak berlaku lagi (mencabut/menghapus) produk peraturan peraturan hukum tanah yang lama
    2. Menyatakan berlakunya Hukum Tanah Nasional berdasarkan Hukum Tanah Adat yang tidak tertulis, sebagai bahan penyusunan hukum tanah nasional.
    3. Menciptakan unifikasi hak-hak penguasaan atas tanah (hak-hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah) melalui ketentuan konversi:
      1. Tanah-tanah hak barat maupun tanah-tanah hak Indonesia sebagai hubungan konkrit, dikonversi (diubah) menjadi hak-hak atas tanah menurut UUPA secara serentak dan demi hukum (rechtswege), terhitung mulai tanggal 24 September 1960.
      2. Hak-hak jaminan atas tanah, yaitu hipotik dan credietverband (pasal 1162 KUH-Perdata pasal 15 Stbl. 1908- 542) diubah demi hukum terhitung mulai tanggal 24 September 1960, menjadi Hak Tanggungan (pasal 51 UUPA & pasal IV Ketentuan Konversi UUPA jo. UU no. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah).
      3. Mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pendaftaran tanah di seluruh wilayah NKRI sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat;
      4. Hukum tanah nasional juga bertujuan mewujudkan penguasaan tanah yang mempunyai fungsi sosial untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dengan semangat kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan.

 

Tujuan diundangkan UUPA sebagai tujuan Hukum Agraria nasional dimuat dalam Penjelasan Umum UUPA, yaitu:[30]

  1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

Dasar kenasionalan Hukum Agraria yang telah dirumuskan dalam UUPA, yaitu:

  1. Wilayah Indonesia yang terdiri dari bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan tanah air dari rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia (Pasal 1 UUPA).
  2. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Untuk itu, kekayaan tersebut harus dipelihara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 14, dan Pasal 15 UUPA).
  3. Hubungan antara Bangsa Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bersifat abadi, sehingga tidak dapat diputuskan oleh siapa pun (Pasal 1 UUPA).
  4. Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa dan rakyat Indonesia diberi wewenang untuk menguasai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 2 UUPA).
  5. Hak ulayat sebagai hak masyarakat hukum adat diakui keberadaannya. Pengakuan tersebut disertai syarat bahwa hak ulayat tersebut masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 3 UUPA).
  6. Subyek hak yang mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah warga negara Indonesia tanpa dibedakan asli dan tidak asli. Badan hukum pada prinsipnya tidak mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 49 UUPA).

 

Tujuan yang pertama diundangkan UUPA ini merupakan kebalikan dari ciri Hukum Agraria kolonial, yaitu Hukum Agraria kolonial disusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari Pemerintahan Jajahan (Hindia Belanda) yang ditujukan untuk kepentingan, keuntungan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi Pemerintah Hindia Belanda, orang-orang Belanda, dan Eropa lainnya.

  1. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.

Dalam rangka mengadakan kesatuan hukum tersebut sudah semestinya sistem hukum yang akan diberlakukan harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Oleh karena sebagian besar masyarakat Indonesia tunduk pada hukum adat maka pembentukan Hukum Agraria nasional didasarkan pada hukum adat. Hukum adat yang dijadikan dasar adalah asas-asas/konsepsi-konsepsi, lembaga-lembaga, dan sistem hukumnya. Dengan dijadikannya hukum adat sebagai dasar pembentukan Hukum Agraria nasional, sekaligus tercapai kesederhanaan hukum, artinya Hukum Agraria nasional tersebut mudah dipahami oleh masyarakat dan kemudian dilaksanakan. Hukum adat sebagai dasar pembentukan Hukum Agraria nasional disebutkan dalam Pasal 5 UUPA.

Tujuan yang kedua diundangkan UUPA ini merupakan kebalikan dari ciri Hukum Agraria kolonial, yaitu Hukum Agraria kolonial mempunyai sifat dualisme hukum, artinya pada saat yang sama berlaku dua Hukum Agraria yang berbeda, di satu pihak berlaku Hukum Agraria barat yang diatur dalam KUH Perdata dan Agrarische Wet Stb. 1870 No. 55, dan di pihak lain berlaku Hukum Agraria adat yang diatur dalam Hukum Adat daerah masing-masing.

  1. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Upaya untuk mewujudkan tujuan ini adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA yang sesuai dengan asas dan jiwa UUPA. Selain itu, dengan melaksanakan pendaftaran tanah atas bidang-bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat rechts cadaster, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah.

Tujuan yang ketiga diundangkan UUPA ini merupakan kebalikan dari ciri Hukum Agraria kolonial, yaitu Hukum Agraria kolonial tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak rakyat Indonesia atas tanah, dikarenakan pada waktu itu hanya hak-hak atas, tanah yang tunduk pada hukum barat yang didaftar oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum (rechts cadaster), sedangkan bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat tidak dilakukan pendaftaran tanah. Kalau pun didaftar tujuannya bukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum melainkan untuk menetapkan siapa yang berkewajiban membayar pajak atas tanah (fiscaal cadaster).

Landreform di Indonesia memiliki lima tujuan yang  menyatakan bahwa:[31]

  1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat petani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan yang sama sekali baru secara revolusioner, guna merealisir keadilan sosial.
  2. Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk petani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan obyek pemerasan.
  3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap privat bezit, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan dan turun-menurun, tetapi yang berfungsi sosial.
  4. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksismum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Sebagai kepala keluarga dapat seorang laki-laki ataupun wanita. Dengan demikian mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah, dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah.
  5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya, dibarengi suatu sistem perkreditan yang khususnya ditujukan kepada golongan petani.

 

Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) merupakan suatu program resmi dari pemerintah yang ingin menata ulang struktur penguasaan sumber-sumber agraria demi kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Terdapat 7 (tujuh) tujuan PPAN:[32] (i) menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil; (ii) mengurangi kemiskinan; (iii) menciptakan lapangan kerja; (iv) memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah; (v) mengurangi sengketa dan konflik pertanahan; (vi) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; dan (vii) historical explanation, yaitu proses eksplanasi suatu peristiwa sejarah (bisa jadi) lebih mudah untuk ditampilkan, ketimbang melakukan analisis mengenainya. Lebih dalam, analisis suatu proses sejarah seringkali tampak untuk menuntun dari, ketimbang menuju suatu kompleksitas pemahaman peristiwa sejarah.[33] Eksplanasi sejarah adalah usaha membuat suatu unit peristiwa masa lampau intelligible (dimengerti secara cerdas). Artinya, proses eksplanasi itu berhubungan dengan hermeneutics dan verstehen (menafsirkan dan mengerti) dalam jangka waktu yang panjang, dan dalam bentuk peristiwa tunggal.[34]

 

  1. b.        Sumber Utama dan Konsepsi Hukum Tanah Nasional  
    1. Hukum Tanah Nasional akan tetap merupakan hukum tanah Indonesia yang tunggal, tersusun berdasarkan alam pemikiran hukum adat mengenai hubungan hukum antara masyarakat hukum adat tertentu dengan tanah ulayatnya[35]. Alam pikiran hukum adat tersebut mengandung konsepsi hukum adat mengenai pertanahan, yang tetap diangkat menjadi konsepsi hukum tanah nasional yang dirumuskan sebagai komunalistik-religius, yang memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama karunia Tuhan Yang Maha Esa oleh para warganegara secara individual dengan hak-hak atas tanah yang sifatnya pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan[36].
    2. Hubungan hukum yang komunalistik- religious dalam alam pemikiran hukum adat itu yang dikenal dalam perundang-undangan sebagai hak ulayat itu, dikenal dalam perundang-undangan sebagai hak ulayat , oleh hukum tanah nasional diangkat pada tingkat nasional menjadi hubungan hukum antara bangsa Indonesia dengan semua tanah di seluruh wilayah negara sebagai tanah bersama, yang disesuaikan dengan perkembangan keadaaan serta kebutuhan nasional dan masyarakat. Hubungan hukum itu dalam hukum tanah nasional disebut hak bangsa.
    3. Hal ulayat masyarakat hukum adat, pada tingkat nasional dimungkinkan penguasaan bagian tanah bersama tersebut oleh para warganegara secara individual, dengan hak atas tanah yang sifatnya pribadi, tetapi sekaligus mengandung unsur kebersamaan, karena yang dikuasai itu adalah suatu bagian dari tanah bersama.

 

1.   Bentuk-Bentuk Norma Hukum Tanah Nasional  

Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah Nasional terdiri atas: [37]

a)     norma-norma hukum tertulis, yang dituangkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan; dan

b)     norma-norma hukum tidak tertulis, berupa Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan baru yang bukan Hukum Adat.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas mengenai ketentuan Pasal 5 dan tujuan pernyataan tentang tidak berlakunya lagi Pasal tertentu dalam KUUHPdt serta pernyataan-pernyataan dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, dapat disusun sumber-sumber hukum formal Hukum Tanah Nasional, berupa norma-norma hukum yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis, dalam jenjang tata susunan atau hierarkhi, sebagai  berikut:

a)     Sumber-sumber hukum yang tertulis:

1)     UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3);

2)     UUPA (UU No. 5 Tahun 1960);

3)     Peraturan-peraturan pelaksanaan UUPA;

4)     Peraturan-peraturan yang bukan pelaksanaan UUPA, yang dikeluarkan sesudah tanggal 24 September 1960 karena sesuatu masalah perlu diatur (misalnya: UU No.  5l/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, LN 1960-158, TLN 2160);

5)     Peraturan-peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal-pasal peralihan. (ini merupakan bagian hukum tanah positif, bukan bagian hukum tanah nasional).

b)     Sumber-sumber hukum yang tidak tertulis:

1)     Norma-norma hukum adat yang sudah di “saneer” menurut ketentuan Pasal 5, Pasal 56, dan Pasal 58;

2)     Hukum kebiasaan baru, termasuk yurisprudensi dan praktik Administrasi.

 

2.   Perjanjian Sebagai Sumber Hukum

Selain peraturan-peraturan dan hukum adat, serta hukum kebiasaan baru yang disebut dalam uraian di atas, dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus konkrit,   perjanjian yang diadakan oleh para pihak merupakan hukum bagi hubungan konkrit yang bersangkutan. (KUUHPer Pasal 1338). Tetapi ada pembatasannya, yaitu, khusus di bidang Hukum Tanah, sepanjang perjanjian yang diadakan itu tidak mela nggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUPA.

Misalnya tidak boleh diadakan perjanjian yang mengandung unsur pemerasan, karena akan melanggar atau bertentangan dengan jiwa ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11. Hal itu ditegaskan, misalnya dalam Pasal 43 ayat (3): Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan. Atau seorang pemilik tanah yang memberikan Hak Guna Bangunan kepada pihak lain dengan jangka waktu melampaui 30 (tiga puluh) tahun, akan melanggar ketentuan Pasal 35. [38]

 

3.   Sifat Hukum Tanah Nasional

a)  Hukum adat sebagai dasar

Bahwa hukum adat dipakai sebagai dasar hukum tanah nasional, sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia, karena hukum adat adalah hukum asli Indonesia. Hukum adat tersebut masih harus dibersihkan dari cacatnya yang tidak asli dan kemudian disempurnakan sehingga sesuai dengan tuntutan zaman.

b)  Hukum yang sederhana

Kesederhanaan, sesuai dengan sifat dan tingkat pengetahuan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu hukumnya harus sederhana pula. Dengan menghapuskan dualisme dan memilih Hukum Adat sebagai dasar hukum yang baru,  akan diperoleh kesederhanaan itu.

c)  Jaminan kepastian hukum

Dengan bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, bertambah pula keperluan akan kepastian mengenai permasalahan yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi. Tanah rakyat tambah lama tambah banyak tersangkut dalam kegiatan-kegiatan tersebut, misalnya dalam jual-beli, sewa-menyewa, pemberian kredit, dan lain-lain. Berhubung dengan itulah makin lama makin terasa perlunya ada jaminan kepastian hukum dan kepastian di bidang pertanahan.

d)  Unsur-unsur hukum agama

Bahwa Hukum Tanah Nasional tidak boleh mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, sesuai dengan Pancasila, khususnya Sila pertama.  Hukum Tanah harus mewujudkan pula penjelmaan dari Pancasila. Hubungan antara masyarakat dan orang-seorang anggota masyarakat dengan tanah dan bumi menurut Hukum Adat dan kepercayaan rakyat merupakan hubungan yang sifatnya bukan hanya sosial-ekonomis atau yuridis saja, tetapi juga apa yang dikatakan religio magis, suatu hubungi gaib. Ini dapat disaksikan dalam berbagai upacara adat: upacara tedak siti, upacara panen, upacara jual-beli tanah, dan sebagainya.

e)  Fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila

Betapa pentingnya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam pembangunan masyarakat adil dan makmur, yang merupakan tujuan perjuangan Bangsa Indonesia, kiranya tidak memerlukan penjelasan lagi. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur perlu dilakukan kegiatan pembangunan. Bagi penyelenggaraan pembangunan fisik selalu diperlukan tanah. Bahkan bagi pembangunan dalam bidang tertentu yang memerlukan tanah yang luas (seperti perusahaan kebun besar, kawasan industri, perusahaan pembangunan perumahan) tersedianya tanah; merupakan unsur yang menentukan apakah usaha yang direncanakan akan dapat dilaksanakan atau tidak. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan seperti dialami mulai pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun (PELITA) Pertama (1969-1974) meningkat pula kebutuhan akan tanah. Hal ini tampak sekali di daerah-daerah, di mana kegiatan pembangunan meningkat dengan cepat, seperti yang terjadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan akan tanah bagi keperluan pembangunan itu secara memuaskan, dengan mengingat pula penyediaannya untuk keperluan-keperluan lain, hingga tanah yang tersedia itu dapat dipergunakan secara efisien, diperlukan pengaturan, pengendalian, dan pembinaan oleh Pemerintah, di samping jaminan kepastian hukum dan kepastian hak bagi pihak yang berkepentingan. Hal-hal tersebut memerlukan landasan hukum yang harus dituangkan dalam Hukum Tanah yang efisien dan efektif.

f)   Masyarakat Sosialis Indonesia dan unsur-unsur Sosialisme Indonesia

Pada waktu terbentuknya UUPA, lazim dipergunakan kata-kata “Renovasi”, “Sosialisme Indonesia” dan “Masyarakat Sosialis Indonesia”. Sebagai suatu undang-undang yang merupakan produk dari zamannya, di dalam UUPA terdapat juga kata-kata tersebut. Dalam perkembangannya sebutan “Sosialisme Indonesia” mengalami perubahan mengenai pengertian dan isinya. Maka dalam memahami UUPA, apa yang disebut “Sosialisme Indonesia” dalam konsiderans dan berbagai pasalnya, harus diartikan menurut pengertiannya pada tahun 1959 dan 1960, yaitu tahun disusunnya kembali Rancangan UUPA menjadi “Rancangan Sadjarwo” dan mulai berlakunya UUPA sendiri.

Dalam konsiderans Ketetapan Majelis Permuasyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, terdapat penjelasan otentik mengenai pengertian “Sosialisme Indonesia”. Dinyatakan bahwa “Masyarakat Sosialis Indonesia” adalah sama dengan “masyarakat-adil-dan-makmur-berdasarkan Pancasila”.[39] Dalam buku “ringkasan” tersebut dimuat penjelasan mengenai pengertian “Sosialisme Indonesia”, antara lain sebagai berikut “Sosialisme Indonesia adalah suatu ajaran dan gerakan tentang tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah tuntutan Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Masyarakat-adil-dan-makmur berdasarkan Pancasila sebagai perwujudan Sosialisme Indonesia bersendi pokok pada Keadilan, Kerakyatan dan Kesejahteraan”. “Tujuan dari Pembangunan Nasional Semesta Berencana adalah Sosialisme Indonesia, yaitu: Tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila”. Sosialisme Indonesia bukanlah sosialisme seperti diartikan oleh negara-negara Barat atau seperti diartikan oleh negara-negara sosialis asing, tetapi sosialisme Indonesia berisi perpaduan yang laras dari unsur-unsur Sosialisme, yaitu: keadilan sosial dan kesejahteraan, dan unsur-unsur Indonesia, seperti tergambar dalam asas: gotong-royong dan kekeluargaan yang merupakan ciri-ciri pokok dari kepribadian Indonesia.

Dalam melaksanakan keadilan sosial dan kesejahteraan dengan berlandaskan gotong-royong dan kekeluargaan, tujuan yang dikejar dan akan dilaksanakan adalah kesejahteraan bersama, di mana terdapat kemakmuran materiil dan spirituil dalam bentuk kekayaan umum bendaniah dan rokhaniah yang melimpah serta pembagiannya yang merata sesuai dengan sifat perbedaan masing-masing warga dalam keluarga bangsa. Dalam bidang ekonomi, sosialisme Indonesia mengejar terwujudnya suatu tata perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan, di mana Pemerintah dan rakyat atau negara dan swasta bekerja bersama saling mengisi untuk menjalankan produksi dan distribusi mewujudkan kekayaan umum yang berlimpah serta pembagiannya yang adil-merata. Dengan berpedoman, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang harus senantiasa diutamakan dan bukan kemakmuran orang seorang. Dalam tata-perekonomian kekeluargaan, sosalisme Indonesia hak milik perseorangan tetap diakui, tetapi ditundukkan kepada batas-batas yang ditentukan oleh fungsi sosialnya dalam usaha bersama di bawah pimpinan Pemerintah Nasional. “perekonomian Sosialis Indonesia berpedoman-dasar, bahwa tujuan segala usaha dalam lapangan ekonomi dan keuangan adalah untuk mewujudkan keadilan dan melenyapkan penjajahan dalam bentuk apa pun serta pemberantasan perbudakan yang memandang manusia hanya sebagai alat untuk kepentingan sendiri atau golongan sendiri”. Demikianlah antara lain penjelasan mengenai pengertian sosialisme Indonesia dan masyarakat sosialis Indonesia pada waktu terbentuknya UUPA, sebagai sinonim dari pengertian “tata-masyarakat-adil-dan makmur berdasarkan Pancasila”. Kata-kata sosialisme Indonesia dijumpai di dalam UUPA  Pasal 5 dan Pasal 14.

g)  Harus sesuai dengan kepentingan rakyat

Hukum Tanah Nasional sudah tentu harus sesuai dengan kepentingan rakyat, artinya rakyat banyak, rakyat Indonesia. Bukan hanya rakyat orang-seorang atau golongan-segolongan, apalagi rakyat asing. Hukum Tanah Nasional tidak diadakan hanya untuk menjamin kepentingan orang-orang asing atau modal asing, seperti Agrarische Wet dahulu.

h) Harus memenuhi keperluan menurut permintaan zaman

Hukum Tanah Nasional bukan saja memenuhi kebutuhan sekarang ini, tetapi harus memberi kemungkinan untuk menampung dan menyelesaikan persoalan di masa depan.

i)   Harus mewujudkan penjelmaan dari Pancasila

Bahwa Hukum Tanah Nasional harus mewujudkan penjelmaan dari Pancasila, kiranya tidak memerlukan penjelasan. Bukan hanya Hukum Tanah, bukan saja Hukum Indonesia seluruhnya, tetapi seluruh Kehidupan dan penghidupan Bangsa harus mewujudkan Pancasila.

Yang menarik dalam hubungan ini, bahwa dalam bagian “Berpendapat” huruf c tidak dipakai sebutan “Pancasila”, melainkan disebutkan seluruh perinciannya. Dalam Rancangan UUPA yang diajukan kepada DPR GR dengan Amanat Presiden tanggal 1 Agustus 1960 no. 2584/IIK/60 dipakai sebutan “Pancasila” itu. Dalam bagian “Menimbang” huruf g dinyatakan: “bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan daripada Pancasila sebagai asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.” Dalam naskah baru yang diajukan oleh Menteri Agraria Sadjarwo kepada sidang pleno DPR GR tanggal 12 September 1960 tidak terdapat lagi sebutan “Pancasila” tetapi rinciannya, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusian, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Rincian itu tidak disertai keterangan “sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar”. Keterangan ini ditambahkan lagi pada sidang pleno tanggal 14 September 1960 sebagai yang ternyata dari Jawaban Pemerintah yang diucapkan oleh Menteri Agraria Sadjarwo, “Di dalam Konsiderans ayat c, maka di belakang perkataan “cita-cita bangsa ditambahkan perkataan “seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar”. Selanjutnya: “Dengan pengertian yang baik maka tambahan ini telah disetujui oleh golongan-golongan yang kami hubungi itu”. (Lampiran 5).

j)   Dekrit Presiden, Manipol, Jarek

Bahwa Hukum Tanah Nasional dalam Konsiderans UUPA sebagai produk dari zamannya, dinyatakan harus merupakan pelaksanaan dari Dekrit 5 Juli, Manifesto Politik (Manipol) dan Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960 disingkat Jarek, Jalannya Renovasi Kita dapat dimengerti. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 yang berarti mengembalikan Bangsa Indonesia ke atas rel Revolusi Nasional, yaitu keseluruhan Pidato Presiden yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 adalah penjelasan resmi dari Dekrit 5 Juli tersebut, demikian Dewan Pertimbangan Agung. Manipol bahkan telah ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara dengan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1960, (LN 1960-10). Penetapan Manipol sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara kemudian telah dikuatkan pula oleh MPRS dengan Ketetapannya No.1/MPRS/1960. Bahwa Jarek pun disebut sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan juga dapat  dimengerti, karena Jarek dianggap sebagai penegasan Manipol dan penegasan pelaksanaannya.

Manipol memuat ketentuan khusus mengenai agraria sebagai berikut: “Demikian pula persoalan tanah. Kita mewarisi dari zaman Belanda beberapa hal yang harus kita brantas. Antara lain apa yang dinamakan “hak eigendom “di atas sesuatu bidang tanah. Mulai sekarang kita coret sama sekali “hak eigendom “tanah dari hukum pertanahan Indonesia. Tak dapat kita benarkan, di Indonesia merdeka ada sesuatu bidang tanah yang dieigendomi oleh orang asing in casu orang Belanda! Kita hanya kenal hak-milik tanah bagi orang Indonesia; sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945”. Selanjutnya dalam Manipol kita jumpai pula dasar-dasar kebijaksanaan dalam mengikut-sertakan segala modal dan tenaga dalam usaha menyelesaikan revolusi, yang akan dikutip karena nanti penting untuk pembicaraan  selanjutnya.

Adapun di dalam Jarek terdapat lebih banyak bagian  khusus mengenai pertanahan. Mengenai dasar-dasar Hukum Tanah Nasional, Jarek mengatakan:

“Bahwa tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan dari modal-asing terhadap Rakyat Indonesia, terutama kaum tani. Karena itu harus dihapuskan “hak eigendon”, wet-wet agraris” bikinan Belanda, “Domeinverklaring” dan lain sebagainya”.

“Tanah untuk tani! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah. Tanah tidak untuk mereka yang dengan duduk ongkang-ongkang menjadi gemuk-gendut karena menghisap keringat orang-orang yang disuruh menggarap tanah itu!”

“Hak milik atas tanah masih kita akui! Orang masih boleh mempunyai tanah turun-temurun! Hanya luasnya milik itu diatur baik maksimumnya maupun minimumnya. Dan hak milik atas tanah itu kita nyatakan berfungsi sosial. Negara dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada hak milik perseorangan”.

k) Pasal 33 UUD 1945

Bahwa Hukum Tanah Nasional sudah semestinya merupakan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, karena   terutama ayat (3) merupakan dasar hukum utama dari Hukum Tanah/Agraria. Bunyi Pasal 33 UUD 1945 itu, yang terdapat pula dalam Undang-Undang Dasar Sementara (Pasal 38) sebagai berikut:

 

Pasal 33

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.

 

Penjelasan Resminya:

“Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (LN 1959-75).

Teranglah dari Penjelasan itu bahwa kekuasaan yang diberikan kepada negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu meletakkan kewajiban kepada negara untuk sebagai yang dikatakan UUPA, “mengatur pemilikan dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan Bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

 

  1. c.        Unsur-unsur dan hak-hak Penguasaan Atas Tanah dalam Hukum Tanah Nasional
    1. Tiga unsur Hukum Tanah Nasional  

Hukum tanah nasional merupakan[40]:

a)     perangkat peraturan perundang-undangan dengan hukum adat sebagai sumber utamanya

b)     ketentuan hukum adat setempat mengenai hal-hal yang belum mendapat pengaturan dala hukum yang tertulis; dan

c)     lembaga-lembaga hukum lain diluar hukum adat, dalam memenuhi perkembangan kebutuhan nasional masa kini dan mendatang.

  1. Hukum adat merupakan bagian hukum tanah nasional yang tidak tertulis

Hukum adat bukan hanya merupakan sumber utama hukum tanah nasional, melainkan ketentuan-ketentuan yang pada kenyataannya masih berlaku, tidak berada diluar, melainkan merupakan bagian hukum tanah nasional, sepanjang belum mendapat pengaturan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional yang tertulis (Pasal 5 UPPA)[41]

  1. Lembaga bukan lembaga hukum adat

Sebagai sumber utama hukum adat menyediakan lembaga hukumnya menjadi lembaga hukum tanah nasional. Tetapi karena hukum adat merupakan hukum masyarakat yang masih sangat sederhana, ada kebutuhan masyarakat modern masa kinimemerlukan tersedianya lembaga hukum yang belum terdapat dalam hukum adat.

Misalnya lembaga hak atas tanah yang dalam hukum adat umumnya hanya berupa hak pakai yang terbatas jangka waktu berlakunya sebagai pendahuluan daripada hak milik yang sifatnya turun-temurun tanpa batas waktu berlakunya.[42]

 

1.   Pengertian[43]  

a)     Hak Penguasaan Atas Tanah

Hak-hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib dan/atau dilarang untuk diperbuat itulah yang merupakan tolok pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah negara yang bersangkutan. Kita juga mengetahui, bahwa hak-hak penguasaan atas tanah itu dapat diartikan sebagai lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan subyek tertentu. Hak-hak penguasaan atas tanah dapat juga merupakan hubungan hukum konkrit. (“subjek tief recht”), jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subyek tertentu sebagai pemegang haknya.

b)     Tanah

Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan sebagian dari ruang yang ada di atasnya, dengan pembatasan dalam Pasal 4, yaitu: sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan, dalam batas-batas, menurut UUPA dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Sedalam berapa tubuh bumi dan setinggi berapa ruang yang bersangkutan boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan penggunaannya, dalam batas-batas kewajaran, perhitungan teknis kemampuan tubuh buminya sendiri, kemampuan pemegang haknya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian “tanah” meliputi juga permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut.

c)     Bangunan dan Tanaman

Mengenai pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, bahwa Hukum Indonesia menggunakan asas Hukum Adat, yaitu asas pemisahan horizontal. Menurut asas ini, bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Maka hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Perbuatan hukum mengenai tanah, tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Tetapi biar pun demikian, dalam praktik dimungkinkan suatu perbuatan hukum mengenai tanah meliputi juga bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, asal:

  1. bangunan dan tanaman tersebut secara fisik merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan, artinya bangunan yang berfondasi dan tanaman merupakan tanaman keras;
  2. bangunan dan tanaman tersebut milik yang empunya tanah; dan
  3. maksud demikian secara tegas disebutkan dalam akta yang membuktikan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan.[44]

Dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan) kemungkinan dibebankan Hak Tanggungan, tanah berikut bangunan dan/atau tanaman yang ada di atasnya diperluas hingga meliputi juga bangunan dan tanaman milik pihak lain, Pasal 4 ayat (5). Kiranya secara analogi perluasan tersebut dapat diterapkan juga pada perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan berikut bangunan dan/atau tanaman yang ada di atasnya. Asal pemilik bangunan dan/atau tanaman tersebut ikut hadir di hadapan PPAT dan memindahkan haknya kepada penerima hak. Dengan demikian tidak perlu pemindahan hak atas bangunan dan/atau tanaman tersebut dilakukan secara terpisah dengan akta tersendiri.

Dibukanya kemungkinan tersebut tidak berarti bahwa Hukum Tanah Nasional kita meninggalkan asas pemisahan horizontal dan menggantinya dengan asas accessie. Bangunan dan tanaman tersebut tetap bukan merupakan bagian dari tanah. Maka untuk dapat ikut dipindahkan haknya atau dibebani hak tanggungan, hal itu wajib secara tegas dinyatakan dalam akta yang bersangkutan.

 

 

2.   Macam-macam hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional[45]

Dalam Hukum Tanah Nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas tanah, yang dapat disusun dalam jenjang tata susunan atau hierarkhi sebagai berikut:

  1. Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1);
  2. Hak Menguasai dari Negara (Pasal 2);
  3. Hak Ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada (Pasal 3);
  4. Hak-hak individual:
    1. Hak-hak atas tanah (Pasal 4);

-       Primer: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, yang     diberikan oleh negara, dan hak pakai, yang diberikan oleh negara (Pasal 16);

-       Sekunder:       hak guna bangunan dan hak pakai, yang diberikan oleh pemilik tanah, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa dan lain-lainnya (Pasal 37, Pasal 41 dan Pasal 53).

  1. Wakaf (Pasal 49);
  2. Hak jaminan atas tanah: hak tanggungan (Pasal 23, Pasal 33, Pasal 39, Pasal 51, dan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah).

Hak milik atas satuan rumah susun bukan hak penguasaan atas tanah, melainkan hak atas satuan rumah susun tertentu, yang menurut UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun meliputi juga satu bagian tertentu sebesar nilai perbandingan proporsionalnya dari hak atas tanah-bersama di atas mana rumah susun yang bersangkutan berdiri.

 

  1. d.        Asas-Asas Dasar Hukum Tanah Nasional

Dalam UUPA dimuat 8 (delapan) asas dari Hukum Agraria nasional. Asas-asas ini karena sebagai dasar dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan dari UUPA dan segenap peraturan pelaksanaannya. Delapan asas tersebut, adalah sebagai berikut:

  1. Asas Kenasionalan

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia dan seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional.

Bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia menjadi hak dari Bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula, tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja.

Hubungan antara Bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia adalah hubungan yang bersifat abadi. Ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, maka dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. Asas ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUPA.

 

  1. Asas pada tingkatan tertinggi, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Perkataan “dikuasai” di sini bukan berarti “dimiliki” akan tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk pada tingkatan tertinggi:

  1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
  2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
  3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Hak menguasai dari negara tersebut di atas ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti terwujud kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kekuasaan negara tersebut mengenai semua bumi, air, dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki maupun yang tidak. Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai di situlah batas kekuasaan negara tersebut. Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh.

Atas dasar hak menguasai dari negara tersebut, negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai, atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu badan penguasa (departemen, jawatan, atau daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, hak menguasai dari negara tersebut dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Asas ini dimuat dalam Pasal 2 UUPA.

 

  1. Asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa daripada kepentingan perseorangan atau golongan.

Sekalipun hak ulayat masih diakui keberadaannya dalam sistem Hukum Agraria nasional akan tetapi dalam pe­laksanaannya berdasarkan asas ini, maka untuk kepentingan pembangunan tidak dibenarkan jika masyarakat hukum adat berdasarkan hak ulayatnya menolak dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar, misalnya pembukaan areal pertanian baru, transmigrasi, resettlement dan sebagainya. Pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri sering kali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat.

Kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan ke­pentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan jika di dalam alam bernegara ini suatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan terlepas hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya dalam lingkungan negara sebagai kesatuan. Ini tidak berarti bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak diperhatikan sama sekali. Asas ini dimuat dalam Pasal 3 UUPA.

 

  1. Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu merugikan masyarakat. Penggunaan tanah itu harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bagi masyarakat dan negara.

Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidaklah berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). UUPA memerhatikan pula kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga tercapai tujuan pokok, yaitu kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.

Tanah harus dipelihara baik-baik agar bertambah kesuburan serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara ini tidak saja dibebankan kepada pemegang haknya, melainkan menjadi beban pula bagi setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu. Asas ini dimuat dalam Pasal 6 UUPA.

 

  1. Asas hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah.

Hak milik tidak dapat dimiliki oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang dengan ancaman batal demi hukum. Orang-orang asing hanya dapat mempunyai hak atas tanah dengan Hak Pakai yang luas dan jangka waktunya terbatas. Demikian pula, badan-badan hukum pada prinsipnya tidak dapat mempunyai hak milik.

Adapun pertimbangan untuk melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lain, asal saja jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan hak-hak lainnya).

Kecuali badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan dapat mempunyai hak milik atas tanah, sepanjang tanahnya diusahakan untuk usahanya dalam lapangan sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan bidang itu badan-badan hukum ini dianggap sebagai badan hukum biasa.

Dengan demikian, akan dapat dicegah usaha-usaha penyelundupan hukum yang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak milik. Asas ini dimuat dalam Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 21 UUPA.

 

  1. Asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia. Tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan ekonominya.

Ditentukan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini merupakan alat untuk melindungi golongan-golongan yang lemah.

Dalam hubungan itu dibuat ketentuan yang dimaksudkan mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan sosial yang berperikemanusiaan. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dan pemerintah berkewajiban mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta.

Bukan saja usaha swasta, tetapi juga usaha-usaha pemerintah yang bersifat monopoli harus dicegah jangan sampai merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu, usaha-usaha pemerintah yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang. Asas ini dimuat dalam Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 13 UUPA.

 

  1. Asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan.

Pelaksanaan asas tersebut, dewasa ini menjadi dasar hampir di seluruh dunia yang menyelenggarakan Landreform atau Agrarianreform and Rural Development, yaitu tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.

Untuk mewujudkan asas ini diadakan ketentuan-ketentuan tentang batas maksimum atau minimum penguasaan/pemilikan tanah agar tidak terjadi penumpukan penguasaan/pemilikan tanah di satu tangan golongan mampu. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak di-perkenankan karena hal yang demikian itu merugikan kepentingan umum. Ketentuan tentang batas maksimum luas tanah yang dapat dimiliki seseorang dimaksudkan supaya ia mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya.

Asas ini dimuat dalam Pasal 10 jo. Pasal 7 jo. Pasal 17 UUPA. Asas tata guna tanah/penggunaan tanah secara berencana. Untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana (planning) mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara. Rencana umum (National Planning) yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus (Regional Planning) dari tiap-tiap daerah. Dengan adanya planning itu, maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besamya bagi negara dan rakyat.

Asas ini merupakan hal yang baru dengan tujuan setiap jengkal tanah dipergunakan seefisien mungkin dengan memperhatikan asas Lestari, Optimal, Serasi, dan Seimbang (LOSS) untuk penggunaan tanah di pedesaan, sedangkan asas Aman, Tertib, Lancar, dan Sehat (ATLAS) untuk penggunaan tanah di perkotaan. Menurut Soeprapto, asas-asas dalam UUPA karena menjadi dasar, dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan UUPA dan segenap peraturan pelaksanaannya.[46] Dengan demikian, dalam pembuatan peraturan pelaksanaan UUPA harus menjiwai asas-asas yang dimuat dalam UUPA.

Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam UUPA hanyalah asas-asas dan soal-soal agraria dalam garis besarnya saja, dan oleh karena itu disebut Undang-undang Pokok. Maksud pembentuk UUPA menempatkan UUPA sebagai peraturan inti yang hanya berfungsi mengatur hal-hal yang pokok tentang agraria. UUPA sebagai undang-undang induk yang harus dijadikan acuan bagi undang-undang lain yang berkaitan dengan agraria. UUPA juga sebagai undang-undang yang meletakkan dasar-dasar bagi pembentukan undang-undang lain yang berkaitan dengan agraria. UUPA masih membutuhkan peraturan pelaksanaan baik yang berbentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah. Peraturan tersebut bersifat melaksanakan, menjabarkan, melengkapi kehendak pasal-pasal dalamUUPA.[47]

Dalam upaya menyusun peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA harus memerhatikan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yang mencabut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memo­randum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI. Tata urutan peraturan perundang-undangan RI menurut Ketetapan MPR RI No. Ill/MPR/2002 adalah Undang-undang Dasar, Ketetapan MPR RI, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.

 

  1. 2.   Hak Bangsa

Terkait mengenai hak bangsa Indonesia, arah dan tujuannya berhubungan erat dengan konsep bangsa dalam arti yang sangat luas. Dalam artian bahwa konsep bangsa merupakan artikulasi dari mengangkat kepentingan bangsa di atas kepentingan perorangan atau golongan. Hal ini berarti bahwa hak bangsa Indonesia atas tanah mempunyai makna bahwa kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan peroroangan atau golongan.[48]

Dalam Pasal 1 ayat (1), (2), (3) UUPA, dinyatakan bahwa:

(1)    Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

(2)    Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

(3)    Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

 

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1), (2), (3)  tersebut sejalan dengan Penjelasan Umum UUPA bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh Bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan paling atas yaitu pada tingkatan yang mengenai selurnh wilayah negara.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2), (3) UUPA tersebut, Boedi Harsono mengatakan bahwa[49]:

Hak bangsa adalah semacam hak ulayat, berarti dalam konsepsi hukum tanah nasional, hak tersebut merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi. Ini berarti bahwa hak-hak penguasaan atas tanah yang lain, termasuk hak ulayat dan hak-hak perseorangan atas tanah yang dimaksud oleh penjelasan umum diatas, secara langsung maupun secara tidak langsung, semuanya bersumber pada hak bangsa. Maka dalam hubungan ini, percatan “pula” dalam kalimat ”menjadi hak pula dari bangsa Indonesia”, seharusnya tidak perlu ada. Karena bisa menimbulkan kesan, seakan-akan hak bangsa adalah sejajar dengan hak ulayat dan hak-hak perorangan.

 

Selain pendapat yang dikemukakan oleh Boedi Harsono mengenai pengertian hak bangsa Indonesia atas tanah di atas, Sudargo Gautama menyatakan bahwa[50]:

Selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada, dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, dalam keadaan yang bagimana pun tidak ada suatu kekuasaan yang dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.

 

Berdasarkan uraian diatas Boedi Harsono memberikan uraian mengenai ketentuan-ketentuan pokok yang terkandung dalm hak menguasai bangsa Indonesia atas tanah sebagai berikut:

a.   Satuan dan Isinya

Hak bangsa adalah sebutan yang diberikan oleh para ilmuwan hukum tanah pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1), (2), (3) UUPA. UUPA tidak memberikan nama yang khusus mengenai hak bangsa atas tanah. Hak ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tinggi dalam hukum tanah nasional. Oleh karena itu, semua hak atas yang lain, secara langsung maupun tidak langsung bersumber padanya. Hak bangsa memiliki dua unsur, yakni unsur kepunyaan dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama yang dipunyainya.

b.   Pemegang Hak

Subyek hak bangsa adalah seluruh rakyat Indonesia sepanjang masa, yaitu generasi terdahulu, sekarang dan yang akan datang.

  1. Tanah yang dihaki

Hak bangsa meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia,maka tidak ada tanah yang merupakan res nullius.

d.   Terciptanya Hak Bangsa

Tanah bersama tersebut adalah Karunia tuhan yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Hak bangsa sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkrit merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hak bangsa sebagai lembaga hukum tercipta pada saat diciptakannya hubungan hukum konkret dengan tanah sebagai karunia Tuhan YME kepada rakyat Indonesia.

e.   Hubungan yang bersifat Abadi

Hubungan yang bersifat abadi mempunyai makna bahwa hubungan yang akan berlangsung tidak akan putus untuk selama-lamanya.

 

  1. 3.        Penatagunaan Tanah dan Landreform

Tanah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, berbangsa, dan bernegara. Negara diberikan hak oleh konstitusi untuk mengusai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tanah, dan berwenang untuk menggunakannya bagi kemakmuran rakyat. Hak dan wewenang tersebut dijabarkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar-Dasar Agraria (UUPA). Pengaturan mengenai tanah di Indonesia masih berdasarkan pada UUPA. Pertanahan mempunyai ruang lingkup,[51] yaitu:

  1. politik pertanahan (land politics), berkaitan dengan kewenangan perolehan/penguasaan tanah, pendistribusian tanah termasuk landreform di dalamnya, serta law enforcement;
  2. ekonomi pertanahan (land economics), berkaitan dengan pemanfaatan tanah secara efisien yang meliputi penatagunaan tanah sebagai subsistem penataan ruang;
  3. hukum pertanahan (land laws), berkaitan dengan pemberian landasan hukum bagi politik pertanahan dan kepastian hukum tentang kepemilikan hak atas tanah perorangan atau badan hukum; dan
  4. pendaftaran tanah (land registration/land record management), berkaitan dengan pendaftaran hak atas tanah.

Keempat hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebijakan makro pertanahan bagi pemenuhan kebutuhan penduduk atas tanah. Ada 9 kebijakan makro berdasarkan UUPA terdiri dari (1) keberadaan hukum adat, (2) hak atas tanah, (3) kewajiban pemilik hak atas tanah, (4) hak atas tanah berfungsi sosial, (5) anti monopoli, (6) pemanfaatan dan pembangunan sumber daya alam berkelanjutan, (7) desentralisasi pelaksanaan hak menguasai negara, (8) penatagunaan tanah, dan (9) kemitraan pemerintah dan swasta.

 

  1. a.        Penatagunaan Tanah

Konstitusi menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan tujuan pembentukan negara tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang meliputi kesejahteraan dan kemerdekaan bagi masyarakat dan negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia diberikan hak untuk menguasai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara melahirkan kewenangan bagi negara untuk:[52]

  1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan
  3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pelaksanaan hak menguasai negara tersebut dapat dikuasakan kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat apabila diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hak dan wewenang negara tersebut salah satunya dilaksanakan dalam bentuk penatagunaan tanah. Penatagunaan tanah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pertanahan. Berdasarkan Tap MPR. Nomor IV/MPR/1978, pembangunan di pertanahan diarahkan untuk menata kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah.

Penatagunaan tanah berasal dari kata tata guna tanah (land use planning). Tata guna tanah berobyek pada tanah sebagai salah satu bagian dari obyek hukum agraria. Tata guna tanah (land use planning) mempunyai pengertian sebagai berikut:

  1. Tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang, dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara.[53]
  2. Tata guna tanah adalah rangkaian usaha kegiatan penataan, penyediaan, peruntukan dan penggunaan tanah secara berencana dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, untuk menata proyek-proyek pembangunan, baik yang diprakarsai pemerintah maupun yang tumbuh dari prakarsa dan swadaya masyarakat sesuai dengan daftar sekala prioritas, sehingga di satu pihak dapat tercapai tertib penggunaan tanah, sedangkan di pihak lain tetap dihormati peraturan perundangan yang berlaku.[54]
  3. Tata guna tanah merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan penataan tanah secara maksimal untuk mengatur persediaan, penggunaan terhadap bumi, air, dan ruang angkasa, serta terhadap tanggung jawab pemeliharaan tanah termasuk di dalamnya menjaga kesuburan tanah dan kerusakannya.[55]

Penatagunaan tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (PP Tata Guna Tanah), yaitu disamakan dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Penatagunaan tanah merupakan bentuk pelaksanaan wewenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, khususnya yang berkaitan dengan tanah. Pasal 13 UU Tata Ruang menyebutkan bahwa rencana tata ruang dilaksanakan dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya, oleh karena itu penatagunaan tanah harus memperhatikan kelestarian, pemuliaan kualitas tanah, dan pemenuhan kepentingan non-ekonomis yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat. Selain mengacu pada aspek-aspek tujuan penataan ruang, penatagunaan tanah harus mengacu pada kebijakan dasar mengenai pertanahan yang terkandung dalam UUPA dan undang-undang lain yang berkaitan dengan penggunaan tanah.[56] Ini berarti bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Tata Ruang), penatagunaan tanah merupakan subsistem dari penataan ruang atau bagian tidak terpisahkan dari penataan ruang yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum angka II poin 8 UUPA yang menyatakan bahwa perlu adanya suatu rencana (planning)berupa rencana umum (national planning) yang diperinci menjadi rencana-rencana khusus (regional planning) mengenai peruntukkan, penggunaan, dan persediaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan hidup rakyat dan negara.

Penatagunaan tanah bertujuan sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari penggunaan tanah. Adapun tujuan penatagunaan tanah berdasarkan PP Tata Guna Tanah yaitu:[57]

  1. mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah; dan
  2. mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan,  penggunaan, dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah;
  3. menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Adapun dasar-dasar penatagunaan tanah, yaitu:[58]

  1. Kewenangan untuk mengatur persediaan, peruntukkan, dan penggunaan tanah, serta pemeliharaannya ada pada negara;
  2. Hak atas tanah memberi wewenang pada pemegang hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dengan memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah;
  3. Kewenangan pemegang hak atas tanah untuk menggunakan tanah tersebut dibatasi oleh ketentuan bahwa hak atas tanah berfungsi sosial;
  4. Perlunya perlindungan terhadap pihak ekonomi lemah dalam proses penatagunaan tanah;
  5. Penatagunaan tanah tidak dapatdipisahkan dari pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah;
  6. Penggunaan tanah, di samping sebagai subsistem penataan ruang juga merupakan subsistem dari sistema pembangunan;
  7. Penatagunaan tanah bersifat multidimensi (dimensi fisik, ekonomi, sosial, politik, dan hankam) serta multisektor maka penatagunaan tanah dalam praktiknya harus diselnggarakan secara koordinatif;
  8. Penatagunaan tanah harus mampu menyediakan tanah bagi semua kegiatan pembangunan yang bersifat dinamis, karena itu penatagunaan tanah bersifat dinamis dan sibernetik; dan
  9. Penyelenggaraan penatagunaan tanah merupakan tugas pemerintah pusat yang pelaksanaannya di daerah berdasarkan dekonsentrasi atau medebewind.

Kebijakan penatagunaan tanah ini diselenggarakan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, tanah negara, dan tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[59] Penggunaan dan pemanfaatan tanah-tanah tersebut harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, yang ditentukan berdasarkan pedoman, standar, dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh pemerintah,sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.[60]

Penatagunaan tanah ini meliputi kegiatan persediaan, peruntukkan, dan penggunaan tanah.Untuk penatagunaan tanah ini mengacu pada Pasal 14 UUPA. Berdasarkan Pasal 14 UUPA, pemerintah membuat rencana umum persediaan, peruntukkan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk:

  1. keperluan negara;
  2. keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
  3. keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
  4. keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; dan
  5. keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Penatagunaan tanah dilaksanakan di daerah berdasarkan rencana umum pemerintah tersebut yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing.Pelaksanaaan penatagunaan tanah di daerah didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Presiden untuk daerah Provinsi, pengesahan dari Gubernur untuk daerah kota/kabupaten, dan untuk wilayah kecamatan pengesahan dilakukan oleh Walikota/Bupati.Ini berarti bahwa penatagunaan tanah merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi secara seimbang kebutuhan masyarakat atas tanah, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dengan menghormati hak-hak atas tanah yang berfungsi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Tugas, wewenang, dan tanggung jawab bidang penatagunaan tanah diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional meskipun penatagunaan tanah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Badan Pertanahan Nasional sebagai organisasi pengemban penatagunaan tanah bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan penatagunaan tanah.

Rencana umum untuk penatagunaan tanah tersebut harus didasarkan pada tiga prinsip yaitu prinsip penatagunaan aneka (principle of multiple use), prinsip penggunaan maksimum (principle of maximum production), dan prinsip penggunaan optimum (principle of optimum use). Ketiga prinsip tersebut dimaksudkan agar:

  1. rencana tata guna tanah dapat memenuhi beberapa kepentingan sekaligus pada satu kesatuan tanah;
  2. penggunaan suatu bidang tanah diarahkan untuk memperoleh hasil fisik yang setinggi-tingginya untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang mendesak; dan
  3. penggunaan suatu bidang tanah dapat memberikan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya kepada orang yang menggunakan/mengusahakannya tanpa merusak alam dan lingkungan.

Titik berat penatagunaan tanah dibedakan penggunaan tanah di wilayah pedesaan untuk usaha-usaha pertanian dan penggunaan tanah di wilayah perkotaan untuk kegiatan non pertanian. Berdasarkan Penjelasan Pasal 13 PP Tata Guna Tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui pedoman teknis pentagunaan tanah yang bertujuan untuk menciptakan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lestari, optimal, serasi, dan seimbang (LOSS) di wilayah pedesaan serta aman, tertib, lancer, dan sehat (ATLAS) di wilayah perkotaan.[61] Ini berarti bahwa penatagunaan tanah di wilayah pedesaan (rural land use planning) menggunakan asasLOSS, sedangkan penatagunaan tanah di wilayah perkotaan (urban land use planning) menggunakan asas ATLAS. Ini berbeda dengan asas penatagunaan tanah berdasarkan Pasal 2 PP Tata Guna Tanah, yaitu penatagunaan tanah berasaskan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Ada beberapa model penatagunaan tanah, yaitu:[62]

  1. Model Zoning, yaitu tanah di suatu wilayah/daerah tertentu dibagi dalam beberapa zone penggunaan atau kepentingan-kepentingan/kegiatan-kegiatan/usaha-usaha yang dilakukan. Model ini dikembangkan oleh Ernest W. Borgess, wilayah kota dibagi menjadi:
    1. Wilayah “the loop”, untuk wilayah perdagangan (downtown)
    2. The zone in transitions, wilayah yang dipersiapkan bagi perkembangan industri dan perdagangan.
    3. The zone of working men’s home, wilayah pemukiman bagi pekerja kelas bawah.
    4. The residential zone, wilayah pemukiman bagi orang kaya.
    5. The commuters zone, wilayah di luar batas kota.

Model ini mempunyai tugas perencanaan penggunaan tanah cukup sederhana da nada jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah warga masyarakat, namuntidak ruang atas tanah yang dapat menampung kegiatan-kegiatan yang dipandang merugikan atau mengganggu apabila diletakkan pada zone-zone tertentu dan mengakibatkan perkembangan wilayah yang tidak merata.

  1. Model terbuka, yaitu suatu ruang atas tanah dalam satu wilayah tertentu tidak terbagi-bagi dalam zona-zona penggunaan, namun menitikberatkan pada usaha-usaha untuk mencari lokasi yang sesuai bagi suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, dengan memperhatikan:
    1. Data kemampuan fisik tanah;
    2. Keadaan sosial ekonomi masyarakat;
    3. Data mengenai penguasaan tanah yang ada di wilayah tersebut.

Model terbuka ini menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Bahwa perencanaan penggunaan tanah tidak menggariskan kegiatan yang harus diletakkan, tetapi meletakkan kegiatan yang telah digariskan.
  2. Tersedianya peta penggunaan tanah bukan merupakan tujuan tetapi berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mecapai tujuan pembangunan.
  3. Bahwa tanah itu sendiri tidak dapat memberikan suatu bagi manusia, tetapi kegiatan yang ada di atasnyalah yang memberikan manfaat dan kemakmuran.

Penatagunaan tanah dengan model ini makasemua kegiatan pembangunan baik pemerintah maupun swasta dilaksanakan dan tertampung, tanpa ada kekawatiran akan terjadi konflik dalam penggunaan tanah dan tanah dapat digunakan sesuai dengan asas-asas penggunaan tanah.Namun, Kelemahan model terbuka adalah kurangnya jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah warga masyarakat.Hak atas tanah warga masyarakat kurang mendapatkan jaminan hukum. Untuk mengatasi ini maka hendaknya proses pembebasan tanah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

  1. Land consolidation, yaitu teknik penataan kembali lokasi dan batas-batas tanah serta sarana dan prasarana (pelurusan jalan, sungai, saluran pembagian/pembuangan air) sehingga pengkaplingan menjadi berbentuk segi empat panjang dan setiap persil dapat dicapai secara efisien oleh penggarap atau saluran air.

 

  1. b.        Landreform

Dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan, politik, arah, dan kebijakan pertanahan didasarkan pada empat prinsip: (1) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, (2) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T), (3) pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat, (4) pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dijabarkan dalam kebijakan Reforma Agraria. Reforma Agraria, secara operasional, didefinisikan sebagai (1) menata kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan pancasila, UUD 1945 dan UUPA, dan di dalam implementasinya merupakan (2) proses penyelenggaraan landreform atau asset reform secara bersama.

Pengertian dan Tujuan Landreform

Landreform merupakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan, dan access reform merupakan proses penyediaan akses bagi penerima manfaat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik, seperti partisipasi ekonomi-politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan.

Tujuan landreform dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

  1. Sosial ekonomi

Dari sisi sosial ekonomi, landreform dapat memeperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memeperkuat hak milik dan memperbaiki produksi nasional khususnya sector pertanian guna memepertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

  1. Sosial politis

Dari sisi sosial politis, landreform dapat menghilangkan sistem tuan tanah dan pemilikan tanah dalam skala besar dapat dibatasi sehingga tanah dapat dibagikan secara adil agar menjadi sumber-sumber penghidupan rakyat tani.

  1. Mental psikologis

Landreform dapat meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah serta dapat memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarapnya.

 

Dasar Hukum Landreform

Beberapa landasan hukum mengenai landreform, yaitu:

  1. Ketetapan MPR RI No.IX/MPR RI/ 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
  2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
  3. UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.
  4. UU No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
  5. PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (jo. PP No.41 Tahun 1964 dan PP No. 4 Tahun 1977).

 

Kegiatan Pokok Landreform

Tahapan kegiatan landreform adalah sebagai berikut:

  1. Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T).

Hasil kegiatan IP4T adalah data dan informasi mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan setiap bidang tanah. Hasil analisis berupa informasi P4T yang mencakup: tingkat ketimpangan P4T, kesesuaian penggunaan tanah dengan tata ruang, neraca penggunaan tanah detail, potensi tanah-tanah obyek landreform, potensi masalah landreform, sengketa, dan konflik tanah terlantar.

  1. Redistribusi tanah obyek landreform.

Kegiatan redistribusi tanah obyek landreform terdiri dari serangkaian subkegiatan yang meliputi kegiatan penyuluhan, inventarisasi, dan identifikasi penerima manfaat dan tanah yang dialokasikan (subyek dan obyek), pengukuran dan pemetaan, penerbitan Surat Keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka redistribusi dan pendaftaran hak atas tanah (penerbitan sertifikat hak atas tanah), yang di dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan sinkronisasi berbagai bidang yang terkait. Salah satu tujuan pelaksanaan kegiatan redistribusi  tanah objek landreform adalah memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah bagi para petani miskin.

 

Sejarah Landreform di Indonesia

  1. Orde Lama

Sebagaimana disebut sebelumnya, peraturan mengenai redistribusi tanah telah diawali dengan UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang redistribusi tanah pertanian. Secara historis, orde lama telah menempatkan landreform sebagai kebijakan revolusioner dalam pembangunan semestanya. Bahwa syarat pokok untuk pembangunan tata perekonomian adalah antara lain pembebasan berjuta-juta kaum tani dan rakyat pada umumnya dari pengaruhkolonialisme, imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme dengan melaksanakan landreform  menurut ketentuan hukum nasional Indonesia, seraya meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi, terutama industri dasar dan industri berat yang harus diusahakan dan dikuasai negara. TAP MPRS RI Nomor II/MPRS/1960 dan Manifesto Politik menyebut tiga landasan filosofis pembangunan pada masa ini, yaitu anti penghisapan atas manusia oleh manusia (Iâ exploitation de Iâ homme per Iâ homme), kemandirian ekonomi, dan anti kolonialisme, imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme dengan landreform sebagai agenda pokoknya. Demikian juga dari jumlah Peraturan Perundang-Undangan bidang Hukum Pertanahan Periode 1960-1966, sebagian besar dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada masa ini adalah tentang landreform dan pengurusan  hak  atas  tanah[63]. Tampak  jelas bahwa era pemerintahan ini meletakkan isu agraria sebagai pokok bidang yang harus segera diprioritaskan.

Landreform sebagai bagian mutlak daripada revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta yang berdasarkan prinsip bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh dijadikan sebagai alat penghisapan. Menurut Utrecht, landreform merupakan strategi politik agraria yang dilatarbelakangi oleh perseteruan beberapa kepentingan, terutama kepentingan para petani tak bertanah melawan kepentingan para tuan tanah[64]. Kepentingan dari dua golongan ini muncul pula di tingkat elite kenegaraan, di mana terbentuk tiga golongan, yaitu golongan radikal yang mengusulkan pembagian tanah berdasar prinsip “tanah bagi mereka yang benar-benar menggarapnya”. Sedangkan mereka yang memiliki tanah luas adalah telah melakukan penghisapan terhadap manusia lainnya. Golongan ini terdiri dari PKI, PNI, dan Partai Murba. Golongan kedua adalah golongan konservatif yang terdiri dari partai Islam dan sebagian PNI. Inti dari pendapat golongan ini adalah penolakan dilakukannya pembatasan atas luas pemilikan tanah dan tuduhan pemilikan tanah luas sebagai penghisapan. Sedangkan golongan ketiga adalah golongan yang kompromis terhadap kedua golongan lainnya. Mereka menerima pendapat golongan radikal, tetapi dengan penerapan yang bertahap. Dalam golongan inilah Soekarno dan Sadjarwo (Menteri Agraria) sebagai dua tokoh penting dalam perumusan UUPA menjadi anggotanya[65].

Pelaksanaan program ini ditandai dengan program pendaftaran tanah berdasar PP No. 10 Tahun 1961, untuk mengetahui dan memberi kepastian hukum tentang pemilikan dan penguasaan tanah. Kemudian penentuan tanah berlebih (melebihi batas maksimum pemilikan) yang selanjutnya dibagi-bagikan kepada sebanyak mungkin petani tidak bertanah. Termasuk juga pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Tetapi ketiga program tersebut mengalami hambatan sebagaimana dikatakan oleh Sadjarwo bahwa kelemahan administrasi yang tidak sempurna yang menyulitkan redistribusi tanah dan kurangnya dukungan baik itu dari rakyat, organisasi petani, organisasi politik, tokoh-tokoh, dan panitia landreform sendiri. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya aksi sepihak, baik itu oleh petani yang lapar tanah maupun tuan tanah[66]. Akibat banyaknya aksi sepihak ini, dikeluarkanlah UU No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan  Landreform. Sehingga dapat dikatakan bahwa program landreform sebagai awalan pelaksanaan tujuan tersebut, pada penerapannya mengalami kegagalan[67]. Hal  tersebut  karena[68]:

  1. Kelambanan praktik-praktik pemerintah dalam pelaksanaan Hak Menguasai Negara;
  2. Tuntutan organisasi dan massa petani yang ingin meredistribusikan tanah secara segera sehingga kemudian timbul aksi sepihak;
  3. Unsur-unsur anti landreform yang melakukan berbagai mobilisasi kekuatan tanding dan siasat mengelak dari dan untuk menggagalkan landreform;
  4. Terlibatnya unsur kekerasan antara kedua pihak, yaitu yang pro dan kontra landreform.

Konflik ini bahkan memuncak dan menimbulkan konflik yang lebih besar di dalam konflik elite politik yang berujung pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan jatuhnya rezim orde lama. Akan halnya hasil dari program landreform masa ini, menurut Utrecht, adalah diredistribusikannya tanah sekitar 450.000 hektar[69], yaitu sejak program ini dicanangkan pertama kalinya hingga akhir tahun 1964. Perinciannya adalah tahap I sejumlah 296.566 hektar dan tahap II sejumlah 152.502 hektar karena tahap II ini belum selesai. Pembagian ini terutama baru dilaksanakan di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan tanah kelebihan yang telah ditentukan adalah 337.445 hektar.

 

 

 

 

b.     Orde Baru

Pemerintahan Soeharto era orde baru memfokuskan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi, dan memulai kebijakan pembangunan ekonominya dengan mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing untuk menarik investasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam. Terjadi denasionalisasi (privatisasi) perusahaan asing pada tahun 1967 yang sebelumnya telah dinasionalisasi oleh pemerintahan Soekarno pada tahun 1958. Hal ini dengan alasan kondisi perekonomian yang kritis dan defisit sebagai peninggalan orde lama. Bahkan sebelumnya dilakukan negosiasi penjadwalan ulang atas utang-utang luar negeri sekaligus mengajukan pinjaman-pinjaman baru[70].

Stigma “PKI” atau subversif sering dicapkan kepada orang-orang atau organisasi-organisasi yang tidak se-ide dengan rezim ini sehingga terjadi pembekuan gerakan-gerakan tanah yang selama ini dimiliki masyarakat adat secara komunal. Dan inilah yang kemudian dinilai banyak pihak semakin mengeliminir keberadaan tanah ulayat. Hasil redistribusi tanah yang didapat pada Juni 1998 adalah dari 1.397.167 hektar yang menjadi obyek landreform, baru diredistribusikan sejumlah 787.931 hektar (56,4%) yang diterima oleh sejumlah 1.267.961 rumah tangga tani[71].

 

c.     Orde Reformasi

Seiring dengan perubahan konstelasi politik, alam demokrasi yang semakin menguat dan dilaksanakannya sistem desentralisasi, semangat pembaruan agraria juga menggema dan kemudian melahirkan Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 yang merekomendasikan dilakukannya pembaruan atau revisi terhadap UUPA. Beberapa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya alam (agraria) dikeluarkan sejak dilakukannya reformasi pemerintahan di tahun 1998. Baik itu yang kemudian dinilai merupakan langkah maju maupun yang justru dinilai mundur dari substansi peraturan-peraturan sebelumnya.

Landreform kembali masuk dalam program penting pembaruan agraria, yaitu disebutkan dalam Pasal 5 TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 bahwa salah satu arah kebijakan pembaruan agraria adalah:

  1. melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah oleh rakyat;
  2. menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.

 

Selanjutnya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, redistribusi tanahpun kembali diagendakan. Berdasarkan catatan Kompas, pembagian 8,15 juta hektar lahan ini akan dilakukan pemerintah tahun 2007 hingga 2014. Diperkirakan, 6 juta hektar lahan akan dibagikan pada masyarakat miskin. Sisanya 2,15 juta hektar diberikan kepada pengusaha untuk usaha produktif yang melibatkan petani perkebunan. Tanah tersebut tersebar di Indonesia, dengan prioritas di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan. Tanah itu berasal dari lahan kritis, hutan produksi konversi, tanah telantar, tanah milik negara yang hak  guna usahanya habis, maupun tanah bekas swapraja[72].

 

  1. c.        Konsolidasi Tanah

Konsolidasi tanah (land consolidation) merupakan salah satu model dari penatagunaan tanah. Penatagunaan tanah meliputi aspek pemeliharaan yaitu tanah harus dipelihara baik-baik agar bertambah subur dan dicegah kerusakannya. Berdasarkan konsideran menimbang huruf a Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 tentang Konsilidasi Tanah, tanah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk pemanfaatan tanah tersebut selain melalui penatagunaan tanah perlu dilakukan konsolidasi tanah.

Konsolidasi tanah merupakan bagian dari penatagunaan tanah. Ada beberapa pengertian mengenai konsolidasi tanah, yaitu:

  1. Konsolidasi tanah merupakan salah satu kebijaksanaan pengaturan penguasaan, penyesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata guna tanah/tata ruang dan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan serta kualitas lingkungan hidup/pemeliharaan sumber daya alam.[73]
  2. Konsolidasi tanah (land consolidation) adalah pengaturan kembali tata letak bidang tanah sehingga sebagian setiap bidang tanah mempunyai lokasi yang tetap dan setiap bidang tanah mempunyai akses terhadap prasarana dan sarana lingkungan permukiman, serta utilitas umum, sehingga luas bidang tanah tersebut berkurang secara proporsional untuk digunakan bagi prasarana dan sarana lingkungan permukiman, serta utilitas umum.[74]Konsolidasi tanah ini tidak dapat menghindari ada bagian tanah dari satu bidang tanah diserahkan pada pihak lain da nada sebagian bidang tanah diterima oleh satu bidang tanah dari pihak lain.
  3. Konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.[75]

Berdasarkan definisi tersebut, unsur-unsur dari konsolidasi tanah, yaitu:

  1. Konsolidasi tanah merupakan kebijakan pertanahan;
  2. Konsolidasi tanah berisikan penataan kembali penguasaan, penggunaan, dan usaha pengadaan tanah;
  3. Konsolidasi tanah bertujuan untuk kepentingan pembangunan, meningkatkan kualitas lingkungan, pemeliharaan sumber daya lam;
  4. Konsolidasi tanah harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat;
  5. Konsolidasi tanah harus disesuaikan dengan rencana tata guna tanah, rencana tata ruang dan pengadaan tanah.

Prinsip-prinsip konsolidasi tanah, yaitu:[76]

  1. Kegiatan konsolidasi tanah membiayai dirinya sendiri;
  2. Land polling merupakanciri khas konsolidasi tanah;
  3. Hak atas tanah sebelum dan sesudah konsolidasi tidak berubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah;
  4. Konsolidasi tanah melibatkan peran serta secara aktif para pemilik tanah;
  5. Tanah yang diberikan kembali kepada pemilik mempunyai nilai lebih tinggi daripada sebelum konsolidasi tanah.

Konsolidasi tanah bertujuan untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah.[77]Adapun sasaran konsolidasi tanah yaitu mewujudkan suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur.[78]Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPN RI No. 410-4145 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, sasaran konsolidasi tanah dibedakan wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan. Sasaran konsolidasi tanah untuk wilayah perkotaan ditujukan pada wilayah:

  1. Wilayah pemukiman kumuh;
  2. Wilayah yang tumbuh pesat secara alami;
  3. Wilayah pemukiman yang mulai tumbuh;
  4. Wilayah yang direncanakan menjadi pemukiman baru; dan
  5. Wilayah yang relatif kosong di bagian pinggir kota yang diperkirakan akan berkembang sebagai daerah pemukiman.

Sedangkan sasaran konsolidasi tanah untuk wilayah pedesaan ditujukan pada wilayah:

  1. Wilayah yang potensial dapat memperoleh pengairan tetapi belum tersedia jaringan irigasi;
  2. Wilayah yang jaringan irigasinya telah tersedia tetapi pemanfaatannya belum merata; dan
  3. Wilayah yang berpengairan cukup baik maupun masih perlu ditunjang oleh pangadaan jaringan jalan yang memadai.

Konsolidasi tanah perkotaan dilakukan dengan menata persil-persil yang bentuknya tidak beraturan dalam lingkungan pemukiman atau yang direncanakan untuk pemukiman sehingga menjadi persil-persil teratur dan tertib yang semuanya menghadap jalan/rencana jalan yang dilengkapi dengan penyelesaian tanah untuk sarana umum yang diperlukan sesuai dengan rencana umum tata ruang kota/rencana teknik tata ruang kota yang bersangkutan.[79]Konsolidasi untuk wilayah pedesaan berbeda dengan konsolidasi wilayah perkotaan tersebut. Konsolidasi wilayah pedesaan dititikberatkan pada konsolidasi tanah pertanian. Konsolidasi tanah pertanian dilakukan dengan menata kembali bentuk-bentuk pemilikan tanah pertanian menjadi teratur sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam penguasaan dan penggunaan tanah, dilengkapi dengan penyediaan tanah untuk prasarana jalan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya, sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah yang bersangkutan.[80]

 

  1. 4.   Pendaftaran Tanah

Dengan ketentuan Pasal 19 UUPA, sistem pendaftaran tanah di Indonesia berubah dari sistem pendaftaran akte menjadi sistem pendaftaran hak. Untuk itu diterbitkanlah PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian diperbarui dengan PP No. 24 Tahun 1997. Sistem pendaftaran tanah setelah UUPA mewajibkan Departemen Agraria waktu itu untuk menerbitkan buku tanah sesuai dengan sistem Torrens yang dianut sistem pendaftaran tanah Indonesia. Buku tanah adalah tempat dilakukannya pendaftaran hak atas tanah, peralihan hak, dan pembebanan hak maupun lahirnya hak atau hapusnya hak atas tanah yang sebelumnya kegiatan pendaftaran tanah tidak pernah melakukan hal tersebut. Sebagai tuntutan sistem pendaftaran hak sesuai UUPA, di mana buku tanah tempat mendaftarkan hak yang dialihkan atau dibebankan berdasarkan akte PPAT maka akte yang dibuat para PPAT haruslah dipastikan kebenaran formalnya sehingga Departemen Agraria/BPN perlu untuk menerbitkan blangko akte yang dapat dikontrol kebenarannya dengan kode dan nomor tertentu untuk menjamin kebenaran formal akte tersebut.

Berdasarkan konstruksi Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, menyatakan bahwa Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kata “kuat” dalam pengertian Pasal 19 ayat (2) huruf c ini berarti bahwa sertifikat tanah yang diberikan ini adalah “tidak mutlak” dan membawa akibat hukum segala apa yang tercantum di dalamnya dianggap benar, sepanjang tidak ada orang yang dapat membuktikan keadaan yang menyatakan bahwa sertifikat itu tidak benar.[81]Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (intial registration) maksudnya kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.13 Pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance) maksudnya kegiatan pendaftaran tanah untuk menyelesaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.[82]

Berkenaan dengan pendaftaran tanah, ditentukan:

(1)   Pendafataran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.

(2)   Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

(3)   Dalam suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), pendaftaranya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.

(4)   Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaaan pihak yang berkepentingan.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah:

  1. pengumpulan dan pengolahan data fisik, yang meliputi pengukuran dan pemetaaan; pembuatan peta dasar pendaftaran; penetapan batas bidang-bidang tanah; pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; pembuatan daftar tanah, dan pembuatan surat ukur.
  2. pembuktian hak dan pembukuannya, yang meliputi pembuktian hak baru; pembuktian hak lama; pembukuan hak.
  3. penerbitan sertifikat
  4. penyajian data fisik dan yuridis.

e.     penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Kepastian hukum terhadap pemilik atau yang menguasai tanah untuk melakukan pendaftaran tanah berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997, hal ini terlihat dengan adanya sistem pendaftaran tanah secara sporadis dan sistem sistematik, di mana dalam pendaftaran tanah yang dilakukan dengan cara sporadis pemilik tanah yang aktif untuk melakukan pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah secara sistematik merupakan pendaftaran tanah yang melibatkan pemerintah (Badan Pertanahan Nasional), sebagai pelaksana dibantu oleh sebuah panitia independen. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 8 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa: (1) dalam melaksanakan pendaftaran secara sistematik Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh sebuah Panitia Ajudikasi, yang dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk; (2) susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

  1. Seorang ketua panitia merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai BPN.
  2. Beberapa orang anggota yang terdiri dari seorang pegawai BPN yang mempunyai kemampuan di bidang pendaftaran tanah, seseorang pegawai BPN yang mempunyai kemampuan di bidang hak atas tanah, kepala desa/kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang pamong desa/kelurahan yang ditunjuknya.
  3. Keanggotaan panitia ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah yang wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan.
  4. Dalam melaksanakan tugasnya panitia ajudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan satuan tugas pengumpul data yuridis dan satuan administrasi yang tugas dan susunannya diatur oleh menteri.

Proses pendaftaran tanah  pertama kali merupakan kegiatan fisik untuk memperoleh data mengenai letaknya, batas-batasnya, luasnya dan bangunan yang terdapat di atasnya, penetapan batas dan pemberian tanda-tanda batas yang jelas, berdasarkan penunjukan oleh pemegang hak atas tanah dengan persetujuan pemilik tanah berbatasan. Selanjutnya diadakan pengukuran diikuti dengan perhitungan luas dan pembuatan peta bidang tanahnya yang kemudian diterbitkan menjad surat ukur. Kegiatan bidang yuridis bertujuan untuk memperoleh data mengenai status tanah dan pemiliknya serta ada atau tidaknya hak pihak lain, yang membebaninya yang diperlukan guna penetapan surat keputusan haknya baik melalui penetapan konversi pengakuan hak atau pemberian hak. Kegiatan berikutnya adalah pendaftaran tanah, berdasarkan surat keputusan haknya dengan mencatatnya dalam buku tanah selanjutnya diterbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai salinan dari buku tanah yang berlaku, sebagai tanda bukti hak yang kuat sertifikat tanah memuat data pemegang hak, jenis hak serta dilengkapi surat ukur memuat letak batas-batas bidang tanah yang bersangkutan. Ketentuan mengenai prosedurnya, pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam PP No. 24 tahun 1997.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran secara sistematik dan sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan atas prakarsa BPN yang didasarkan atas suatu rencana kerja jangka panjang dan rencana tahunan, yang berkesinambungan. Pelaksanaan dilangsungkan di wilayah yang ditentukan oleh menteri serta di wilayah  yang belum ditunjuk oleh menteri.

Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek atas pendaftaran tanah, yang bersangkutan yang akan diutamakan dalam pendaftaran tanah secara sistematik tetapi pendaftaran tanah secara sporadik juga akan ditingkatkan. Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik pertama-tama dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan kegiatan ini meliputi:

  1. Pembuatan peta dasar pendaftaran

Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik disuatu wilayah yang di tunjuk dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran. Peta dasar pendaftaran tersebut menjadi dasar pembuatan peta pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam uraian di atas, selain untuk pembuatan peta pendaftaran dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik peta dasar pendaftaran juga digunakan untuk memeta bidang tanah yang sebelumnya sudah didaftar.

Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan agar setiap bidang tanah yang didaftar dijamin letaknya, secara pasti karena dapat direkonstruksi dilapangan setiap saat untuk maksud tertentu diperlukan adanya titik-titik dasar teknik nasional. Titik-titik dasar teknik adalah titik yang tetap yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas.

Di wilayah lain untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik diusahakan juga tersedianya peta dasar pendaftaran, yang dimaksud dengan adanya peta dasar pendaftaran tersebut di bidang tanah yang didaftar dapat diketahui letaknya dalam kaitannya dengan bidang tanah yang lain dalam suatu wilayah sehingga dapat dihindarkan terjadinya sertipikat ganda atas suatu bidang tanah.

  1. Penetapan batas-batas bidang tanah

Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bidang tanah yang akan ditetapkan diukur, setelah ditetapkan letaknya batas-batasnya dan menurut keperluan ditetapkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan, dalam penetapan batas tersebut diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentinagan, untuk memperoleh bentuk yang tertatat dengan baik bagi bidang-bidang tanah yang semula kurang baik bentuknya.

Penetapan batas bidang tanah yang sudah di punyai suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar, tetapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya atau surat ukur atau gambar situasinya tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak yang bersangkuatan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbetasan penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru oleh negara (BPN) dilakukan sesuai ketentuan tersebut diatas atau penunjukkan instansi yang berwenang.

Penetapan batas bidang-bidang di tanah tersebut jika tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersngkutan, dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan atau pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir, biarpun sudah ada pemanggilan. Merupakan suatu kewajiban bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan atau pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir biarpun sudah dilakukan pemanggilan menurut Pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997.

  1. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran

Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya di ukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran, untuk bidang tanah yang luas pemetaannya dilakukan dengan cara membuat peta sendiri, dengan menggunakan data yang diambil dari peta dasar pendaftaran dan hasil ukur batas tanah yang akan dipetakan.

Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum ada peta dasar pendaftaran, dapat diguanakan peta lain sepanjang peta tersebut memenuhi persyaratan teknis untuk pembuatan peta pendaftaran. Misalnya peta dari instansi pekerjaan umum atau instansi pajak, dalam keadaan terpaksa karena tidak tersedia peta dasar pendaftaran tanah ataupun peta lain pembuatan peta dasar pendaftaran dapat dilakukan bersama-sama dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan dan bidang-bidang tanah sekelilingnya yang berbatasan sehingga letak relatif bidang tanah itu dapat ditentukan.

Apabila dijumpai keadaan seperti dikemukakan dalam pasal 19 PP No. 24 tahun 1997 pengukuran diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataan merupakan batas-batas tanah  yang bersangkutan, mengenai dilakukannya pengukuran sementara itu dan belum diperolehnya kesepakatan mengenai penetapan batas tersebut dibuat suatu berita acara dalam gambar ukur, sebagai hasil pengukuran yang dilakukan dibubuhkan catatan atau tanda yang menyatakan bahwa batas-batas tanahnya masih merupakan batas sementara.

  1. Pembuatan daftar tanah

Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran, di bukukan dalam daftar tanah yang bentuk, isi, cara, pengisian, penyimpanan dan pemeliharaannya akan diatur. Daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai nomor bidang, lokasi dan penunjukan kenomor surat ukur bidang-bidang tanah yang ada wilayah pendaftaran baik sebagai hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharaanya kemudian.

  1. Pembuatan surat ukur

Untuk keperluan pendaftaran haknya, bidang-bidang tanah yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran dibuatkan surat ukur. Surat ukur bukan kutipan dari peta pendaftaran tanah, surat ukur memuat data fisik yang diambil dari peta pendaftaran. Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum tersedia peta pendaftaran surat ukur dibuat dari hasil pengukuran sebagai mana yang diatur dalam Pasal 20 PP No. 24 Tahun 1997.

  1. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan hak

Dalam kegiatan pengumpulan data yuridis diadakan perbedaan antara pembuktian hak baru dan hak lama, hak-hak baru adalah hak-hak yang baru diberikan atau diciptakan sejak mulai berlakunya PP No. 24 Tahun1997.

Dalam Pasal 36 PP No. 24 Tahun 2007 ditentukan bahwa:

(1)  Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan  pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.

(2)  Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah ini dilakukan terhadap tanah-tanah yang sebelumnya sudah terdaftar. Pendaftaran ini harus dilakukan ketika pihak yang memiliki tanah tesebut ingin memindahkan haknya melalui jual beli, tukar menukar, hibah, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang yang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Kegiatan pemeliharaan data pendafataran tanah meliputi pendaftaran peralihan dan pembebanan hak dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya

Dalam penjelasan UUPA dikatakan bahwa pendaftaran tanah akan diselenggarakan secara sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan. Ketentuan ini perlu mendapat perhatian Pemerintah untuk melaksanakan pembenahan dan perbaikan di bidang pendaftaran tanah terutama hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan tanah-tanah adat dimana pendaftaran tanah masih menggunakan alat bukti pembayaran pajak masa lalu seperti girik dan petuk sebagai alas hak sedangkan administrasi girik dan petuk tersebut secara prinsip sudah tidak ada. Dalam penjelasan UUPA angka IV dikatakan bahwa usaha yang menuju ke arah kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan pasal-pasal yang mengatur pendaftaran tanah yaitu Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 yang ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan dengan maksud agar mereka memperoleh kepatian tentang haknya.

Seperti diketahui bahwa pendaftaran tanah adalah bertujuan untuk memperoleh suatu bentuk kepastian hukum dan kepastian hak bagi pemegang hak-hak atas tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah ini diharapkan bahwa seseorang pemegang hak atas tanah akan merasa aman tidak ada gangguan hak yang dipunyai atas sebidang tanah. Perbuatan hukum dan pendaftaran tanah ini adalah merupakan suatu bentuk dari peristiwa hukum yang sangat dimiliki oleh seseorang. Hak keperdataan ini jika ditinjau secara mendalam merupakan suatu bentuk pengejawantahan dari substansial Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimilki seseorang yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh orang lain. Pada saat dilakukannya pendaftaran hak atas maka hubungan hukum pribadi antara seseorang dengan tanah diumumkan kepada pihak ketiga atau masyarakat. Sejak saat itulah pihak ketiga dianggap mengetahui adanya hubungan hukum antara orang dengan tanah dimaksud, sebagaiman ia menjadi terikat dan wajib menghormati hak tersebut sebagai suatu kewajiban yang timbul dari kepatutan.[83]

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam undang-undang ini diberikan penegasan mengenai  kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan,[84] dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama lima tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya[85].

  1. Umum

1)     Pengertian Pendaftaran Tanah

Istilah pendaftaran tanah berasal dari kata “Cadastre” dalam bahasa Belanda merupakan istilah teknis untuk suatu yang menunjukkan pada luas, nilai dan kepemilikan atau lain-lain alas hak terhadap suatu bidang tanah. Sedangkan kata “Cadastre” berasal dari bahasa latin “Capitastrum” yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah romawi (Capotatio Terrens).[86]

Pengertian pendaftaran tanah terdapat dalam Pasal 1 angka 1  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa ada berbagai macam kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang berurutan, saling berkaitan satu sama lain dan merupakan suatu kesatuan untuk memperoleh apa yang disebut sertipikat. Kegiatan pendaftaran tanah tidak hanya diadakan sekali tetapi untuk seterusnya apabila terjadi perubahan terhadap tanah maupun pemegang haknya sehingga sesuai dengan kenyataan terakhir yang ada berlandaskan peraturan hukum yang ada.

Pengertian pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termaksud pemberian sertifikat, sebagai surat tanda bukti hanya bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Kata-kata “suatu rangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain, berturutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan bagi rakyat. Kata “terus menerus” menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan perubahan yang terjadi kemudian, hingga tetap sesuai dengan keadaan terakhir. Kata “teratur” menunjukan, bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biar pun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.[87]

Berdasarkan rumusan pengertian dari pendaftaran tanah diatas, dapat disebutkan bahwa  unsur-unsur dari pendaftaran tanah, yaitu:

a)     Rangkaian kegiatan, bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pendaftaran tanah adalah, kegiatan mengumpulkan baik data fisik, maupun data yuridis dari tanah.

b)     Oleh pemerintah, bahwa dalam kegiatan pendaftaran tanah ini terdapat instansi khusus yang mempunyai wewenang dan berkompeten, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).

c)     Teratur dan terus menerus, bahwa proses pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan yang didasarkan dari peraturan perundang-undangan, dan kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, tidak berhenti sampai dengan seseorang mendapatkan tanda bukti hak.

d)     Data tanah, bahwa hasil pertama dari proses pendaftaran tanah adalah, dihasilkannya data fisik dan data yuridis. Data fisik memuat data mengenai tanah, antara lain, lokasi, batas-batas, luas bangunan, serta tanaman yang ada di atasnya. Sedangkan data yuridis memuat data mengenai haknya, antara lain, hak apa, pemegang haknya, dan lain-lain.

e)     Wilayah, bisa merupakan wilayah kesatuan administrasi pendaftaran, yang meliputi seluruh wilayah negara.

f)      Tanah-tanah tertentu, berkaitan dengan oyek dari pendaftaran tanah.

g)     Tanda bukti, adanya tanda bukti kepemilikan hak yang berupa sertifikat.[88]

2)     Dasar Hukum Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah sebuah undang-undang yang memuat dasar-dasar pokok dibidang Agraria yang merupakan landasan bagi usaha pembaharuan hukum Agraria guna dapat diharapkan memberikan adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bersama secara adil.

Dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diatur bahwa:[89]

(1) untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tanah dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

a.   Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b.   Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

Dalam Pasal 19 ayat (1) dan  ayat (2) tersebut, pemerintah ditugaskan untuk melakukan pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah juga mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk melakukan pendaftaran haknya. Hal ini diatur dalam beberapa pasal dalam UUPA, yaitu Pasal 23 ayat (1) yang menentukan bahwa hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuanketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA.[90] Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) UUPA menentukan bahwa hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA.[91] Kemudian Pasal 38 ayat (1) menentukan bahwa hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA.

Sehubungan dengan itu UUPA memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud di atas. Pendaftaran tanah kemudian diatur lebih lanjut dengan PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, tetapi karena peraturan ini dianggap belum dapat memberikan hasil yang maksimal maka dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan ini, yaitu dengan berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Sebagai peraturan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tersebut berlaku pula Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

 

3)     Tujuan Pendaftaran Tanah

Tugas untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dibebankan kepada Pemerintah. Menurut penjelasan UUPA, pelaskanaan kegiatan pendaftaran tanah merupakan kewajiban dari pemerintah bertujuan menjamin kepastian hukum yang bersifat rechtscadaster artinya untuk kepentingan pendaftaran tanah saja dan hanya mempermasalahkan haknya apa dan siapa pemiliknya, bukan untuk kepentingan lain seperti perpajakan.[92] Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dengan di selenggarakannya pendaftaran tanah maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang empunya dan beban-beban apa yang melekat di atas tanah tersebut.

Pada dasarnya tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum di bidang pertanahan, seperti yang terdapat dalam Pasal 19 UUPA. Rincian lebih lanjut tujuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 adalah:

  1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
  2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termaksud pemerintah agar dengan mudah, dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
  3. Untuk terselenggarakan tertib administrasi pertanahan. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan, tertib administrasi di bidang pertanahan untuk mencapai tertib administrasi tersebut disetiap bidang tanah dan satuan rumah susun termaksud peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftarkan.

Untuk penyajian data tersebut diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya data tersebut dikenal sebagai daftar umum yang terdiri atas peta pendaftar, daftar tanah, surat, ukur, buku tanah dan daftar nama para pihak yang berkepentingan terutama calon pembeli dan calon kreditur.

Dalam melakukan suatu perbuatan hukum mengenai suatu bidang tanah atau satuan rumah susun tertentu perlu masyarakat mengetahui data yang tersimpan dalam daftar-daftar di kantor pertanahan. Data tersebut bersifat terbuka untuk umum ini sesuai dengan salah satu asas pendaftaran tanah yaitu terbuka seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 karena terbuka untuk umum daftar-daftar dan peta-peta tersebut disebut sebagai daftar umum.

Tujuan pendaftaran tanah adalah:[93]

  1. memberikan kepastian hukum, yaitu kepastian mengenai bidang teknis (kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang bersangkutan). Hal ini diperlukan untuk menghindarkan sengketa dikemudian hari, baik dengan pihak yang menyerahkan maupun pihak-pihak yang mempunyai tanah.
  2. memberikan kepastian hak, yaitu ditinjau dari segi yuridis mengenai status hukum, siapa yang berhak atasnya (siapa yang mempunyai) dan ada tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain (pihak ketiga). Kepastian mengenai status hukum dari tanah yang bersangkutan diperlukan, karena dikenal tanah-tanah dengan bermacam-macam status hukum, yang masing-masing memberikan wewenang dan meletakan kewajiban-kewajiban yang berlainan kepada pihak yang mempunyai hal mana akan terpengaruh pada harga tanah.
  3. memberikan kepastian subyek, yaitu kepastian mengenai siapa yang mempunyai diperlukan untuk mengetahui dengan siapa kita harus berhubungan untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah mengenai ada atau tidak adanya hak-hak dan kepentingan pihak ketiga, diperlukan untuk mengetahui perlu atau tidaknya diadakan tindakan-tindakan tertentu untuk menjamin penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan secara efektif dan aman.

Berkaitan dengan tujuan pendaftaran tanah yang diatur dalam RUU tentang pertanahan dengan mengadopsi substansi yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang pada pokoknya untuk memberikan kepastian hukum. Dalam rangka untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah, sedangkan untuk melaksanakan fungsi informasi, data yang berkaitan dengan aspek fisik dan yuridis dari bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar, dinyatakan terbukti untuk umum (asas publisitas), sementara dalam hal mencapai tujuan tertib administrasi pertanahan maka setiap bidang tanah atau satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas tanah, dan hak milik satuan rumah susun wajib didaftar.

 

4)      Asas Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Adapun yang dimaksud dengan asas sederhana adalah agar ketentuan-ketentuan pokoknya mau pun prosedurnya dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pada pemegang hak atas tanah. Asas aman dimaksudkan untuk menunjukan bahwa pendaftaran tanah harus diselengarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Sementara itu asas terjangkau adalah dapat dijangkau oleh golongan ekonomi lemah dengan memperlihatkan kebutuhan dan kemampuannya, artinya pendaftaran tanah harus dapat terjangkau oleh pihak-pihak yang memerlukan. Asas mutakhir artinya data-data yang ada didalam atau diperoleh dari penyelengaraan pendaftaran tanah harus dijaga eksistensinya, sehingga data terpelihara sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Untuk asas terbuka dimaksudkan bahwa melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah bagi masyarakat mau pun pemerintah yang ingin memperoleh keterangan data fisik dan data yuridis, akan dapat memperoleh data yang benar setiap saat di Kantor Pertanahan.

 

  1. Penyelenggara Pendaftaran Tanah

Terdapat empat organ yang berperan dalam urusan sebagai penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah, yaitu:

1.   Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA dan Pasal 5 PP No. 24 Tahun 1997 yakni bertindak sebagai penyelenggara pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut.

2.   Kepala Kantor Pertanahan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PP No. 24 Tahun 1997, dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana Pendaftaran Tanah kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat lain, yaitu kegiatan-kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan.

3.   Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Kegiatan PPAT adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan dibidang pendaftaran tanah, khususnya dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran.

4.   Panitia Ajudikasi

Tugas dari Panitia Ajudikasi adalah melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik untuk membantu tugas Kepala Kantor Pertanahan seperti diatur dalam Pasal 8 PP 24/1997. Pengertian dari Ajudikasi ini sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 8 PP 24/1997.

 

  1. Sistem Publikasi

Kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia sejak penjajahan Belanda telah ada, khususnya untuk mengelola hak-hak barat, dan pada zaman awal kemerdekaan pendaftaran tanah di Indonesia berada di Departemen Kehakiman yang bertujuan untuk menyempurnakan kedudukan dan kepastian hak atas tanah yang meliputi:

  1. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia.
  2. Pembukuan hak atas tanah dan pencatatan pemindahan hak atas tanah.

Melihat bentuk kegiatan pendaftaran tanah seperti diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa sistem pendaftran tanah pada saat itu adalah sistem pendaftaran akte (regristration of deeds), di mana Jawatan Pendaftaran Tanah pada saat itu hanya bertugas dan berkewenangan membukukan hak-hak tanah dan mencatat akte peralihan atau pemindahan hak, tidak menerbitkan surat tanda bukti hak yang berupa sertifikat tanah. Alat bukti kepemilikan tanah pada saat itu berupa akte, yaitu akte eigendom dan lain-lain.

Dengan lahirnya UUPA pada tanggal 24 September 1960 maka sistem pendaftaran tanah berubah menjadi sistem pendaftaran hak (registration of title), di mana hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA yang antara lain berbunyi:

(1)  Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2)   Pendaftaran tanah meliputi:

  1. pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
  2. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  3. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Perbedaan kewenangan dalam sistem pendaftaran tanah seperti diuraikan di atas jelas tertuang dalam ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf c, di mana pendaftaran tanah melakukan pendaftaran hak termasuk peralihan dan pembebanannya serta pemberian surat-surat tanda bukti termasuk sertifikat tanah sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam sistem ini setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian juga harus dibuktikan dengan suatu akta atau pendaftaran terus-menerus. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan akta tersebut yang didaftar melainkan haknya tersebutlah yang didaftarkan, sementara akta hanya merupakan bukti dan sumber datanya. Selain itu, juga terdapat buku tanah sebagai dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar.

Beberapa sistem pendaftaran tanah menurut AP. Perlindungan, yaitu:[94]

1.   Pendaftaran Tanah sistem Torrens.

2.   Pendaftaran Tanah sistem Negatif.

3.   Pendaftaran Tanah sistem Positif.

Dalam pendaftaran hak atas tanah dikenal ada dua sistem publikasi, yaitu:[95]

  1. Sistem publikasi positif menggunakan sistem pendaftaran hak.

Dalam sistem publikasi positif orang yang dengan itikat baik  dan dengan pembayaran yang memperoleh hak dari orang yang namanya terdaftar sebagai pemegang hak dalam register. Memperoleh apa yang disebut suatu hak yang tidak dapat diganggu gugat (indefeasible title). Juga jika kemudian terbukti bahwa yang terdaftar sebagai pemegang hak tersebut bukan pemegang hak yang sebenarnya. Dalam sistem publikasi positif biaya pendaftaran hak atas tanah dibebankan kepada pemerintah maka untuk memberlakukan sistem ini diperlukan dana yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

Pada sistem ini ada peningkatan lembaga recthsverwerking[96] sebagai sarana penyelesaian sengketa pendaftaran hak atas tanah. Wujud penyelesaiannya melalui lembaga recthsverwerking dilakukan melalui upaya keberatan administratif, berarti keberadaan dan kedudukkan lembaga dimaksud harus berada dalam tubuh kantor pertanahan dan bukan selaku atasan. Namun jika yang dikehendaki untuk menangani kewenangan penyelesaian sengketa yang timbul dari padanya adalah pengadilan tingkat banding selaku pengadilan tingkat pertama, wujud penyelesaiannya melalui lembaga recthsverwerking dilakukan tegas melalui upaya banding administratif dan bukan upaya keberatan administratif, dengan konsekwensi keberadaan dan kedudukkan lembaga dimaksud harus berada diluar tubuh kantor pertanahan sebagaimana layaknya kedudukkan badan pertimbangan kepegawaian baik daerah di masing-masing provinsi maupun pusat di Jakarta. Pengangkatan dan peningkatan lembaga rechtsverwerking menjadi suatu norma hukum positif dalam sistem publikasi sejalan dengan tujuan dari pendaftaran hak atas tanah itu, yaitu sendiri untuk mencapai kepastian hukum  dan kepastian haknya.

Ciri pokok sistem positif bahwa pendaftaran tanah menjamin dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah adalah tidak dapat dibantah, kendatipun ia ternyata bukanlah pemilik yang berhak atas tanah tersebut, menurut sistem politik ini hubungan hukum antara hak dari orang yang namanya terdaftar dalam buku tanah dengan pemberi hak sebelumnya terputus sejak hak tersebut didaftarkan. Kebaikan dari sistem positif ini adalah[97] 1) adanya kepastian dari buku tanah; 2) peranan aktif dari pejabat balik nama tanah; 3) mekanisme kerja dalam penerbitan sertifikat tanah mudah dimengerti oleh orang awam.

Sistem positif ini memberikan suatu jaminan yang mutlak terhadap buku tanah, kendati ternyata bahwa pemegang buku sertipikat bukanlah pemilik sebenarnya, oleh karena itu pihak ketiga yang beritikad baik yang bertindak berdasarkan bukti tersebut mendapatkan jaminan mutlak walaupun ternyata bahwa segala keterangan yang tercantum dalam sertipikat tanah tersebut adalah tidak benar. Sementera itu, kelemahan dalam sistem positif ini adalah[98] 1) peranan aktif pejabat balik nama tanah akan memakan waktu yang lama; 2) pemilik yang sebenarnya berhak atas tanah akan kehilangan haknya oleh karena kepastian dari buku tanah itu sendiri; 3) wewenang pengadilan diletakkan dalam wewenang administratif.

  1. Sistem publikasi negatif.

Dalam sistem ini bukan pendaftaran tetapi sahnya perbuatan hukum yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli, pendaftaran tidak membuat orang  yang memperoleh tanah  dari pihak yang tidak berhak menjadi pemegang hak yang baru. Orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak melebihi apa yang dia sendiri punyai. Data yang disajikan dalam pendaftaran dengan sistem publikasi ini tidak boleh begitu saja dipercaya kebenarannya. Ciri pokok sistem ini, azas Nemo Plus Juris, yaitu melindungi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang hak sebenarnya.

Ciri pokok lainnya dari sistem negatif ini bahwa pejabat balik nama walaupun pasif, artinya pejabat yang bersangkutan tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari surat-surat yang diserahkan kepadanya. Kebaikan dari sistem negatif adalah[99] adanya perlindungan kepada pemegang hak sejati. Kelemahan dari sistem negatif adalah 1) Peranan pasif pejabat balik nama yang menyebabkan timpang tindih sertipikat tanah; 2) mekanisme kerja dalam proses penerbitan sertipikat tanah sedemikan rupa sehingga kurang dimengerti oleh para orang awam.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dari sistem publikasi negatif yang tidak murni yang dianut dalam sistem pendaftaran hak atas tanah saat ini di Indonesia yang kemudian hanya memberikan sifat kuat terhadap sertipikat sebagai alat bukti, belum memberikan kepastian hukum, sebab pemegang sertipikat masih menghadapi ancaman gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, jika memang sistem pendaftaran tanah ini akan diatur dengan UU, perlu ada penegasan sifat sertipikatnya yang bisa memberikan kepastian hukum.

Sistem publikasi yang digunakan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif. Sistemnya bukan negatif murni, karena dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa pendaftaran tanah menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam sistem publikasi negatif yang murni tidak akan ada pernyataan yang demikian. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa pemerintah sebagai penyelenggara pendaftaran hak atas tanah harus berusaha, agar sejauh mungkin dapat disajikan data yang benar dalam buku tanah dan peta pendaftaran. Hingga selama tidak dapat dibuktikan yang sebaliknya, data yang disajikan dalam buku tanah, dan peta pendaftaran harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam perkara di pengadilan. Dalam Pasal 61 PP No. 24 Tahun 1997, tata cara pembiayaan pendaftaran tanah diatur oleh menteri, sementara itu mengenai lembaga recthsverwerking diatur dalam Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997.

Data fisik dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan yang ada di atasnya. Data yuridis dalam pendaftaran hak atas tanah adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

 

  1. Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pengertian PPAT dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

  1. Pasal 1 angka 4 UU No. 4 Tahun 1996 menyebutkan PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pasal 1 angka 5 PP No. 40 Tahun 1996 menyebutkan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah.
  3. Pasal 1 angka 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.
  4. Pasal 1 angka 1 PP No. 37 Tahun 1998 menyebutkan PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Terdapat persamaan dari keempat peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu bahwa PPAT sebagai pejabat umum dan berwenang membuat akta yang berkaitan dengan tanah, sedangkan perbedaannya adalah:

  1. Pada UU No. 4 Tahun1996, akta yang dibuat oleh PPAT dirinci secara tegas, yaitu akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak tanggungan, dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.
  2. Pada PP No. 40 Tahun 1996 dan PP No. 24 Tahun 1997, akta yang dibuat PPAT tidak dirinci secara tegas namun hanya dirumuskan akta-akta tanah.
  3. Pada PP No. 37 Tahun 1998, akta yang dibuat oleh PPAT adalah akta otentik, akta dibuat untuk perbuatan hukum tertentu, dan obyek perbuatan hukumnya mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Dari keempat peraturan perundang-undangan di atas menunjukan bahwa kedudukan PPAT adalah sebagai pejabat umum. Mengenai istilah pejabat umum baru ada pada UU No. 4 Tahun 1996, namun dalam UU ini maupun UU lain tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan pejabat umum.

Menurut Boedi Harsono, yang dimaksud dengan pejabat umum adalah seseorang yang diangkat oleh Pemerintah dengan tugas dan kewenangan memberikan pelayanan kepada umum dibidang tertentu.[100] Sementara itu, pengertian pejabat umum mempunyai karakter yuridis, yaitu selalu dalam kerangka hukum publik. Sifat publiknya tersebut dapat dilihat dari pengangkatan, pemberhentian, dan kewenangan PPAT.[101]

PPAT mempunyai peran yang sangat penting dalam pendaftaran tanah, yaitu membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam pendaftaran tanah. Kata “dibantu” dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak berarti bahwa PPAT merupakan bawahan dari BPN yang dapat diperintah olehnya, akan tetapi PPAT mempunyai kemandirian dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.[102]

PPAT sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di wilayah kerjanya.[103] Dengan demikian ketepatan, kepastian, dan kebenaran informasi yang tertuang dalam akta yang dibuat oleh PPAT sangat menentukan bagi proses pendaftaran dan pemberian perlindungan hak atas tanah warga masyarakat. Konsekuensinya PPAT selain itu, harus bertanggung jawab terhadap kepastian dan kebenaran isi akta, juga wajib menyampaikan akta dan warkah-warkah lainnya kepada Kantor Pertanahan dalam jangka waktu tujuh hari sejak penandatangan akta[104].

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, khususnya apabila terjadi peralihan hak atas tanah yang telah terdaftar dan hak-hak adat, baik melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan, perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, pemindahan hak dalam rangka likuidasi dan pembebanan hak, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

Ketentuan ini merupakan penegasan mengenai kedudukan PPAT dan kemungkinan bagi pengangkatan PPAT sementara. Berkenaan dengan kedudukan PPAT, bahwa fungsi PPAT berada dalam rangkaian pelaksanaan pendaftaran tanah, yaitu membantu Kepala Kantor Pertanahan sebagai pelaksana pendaftaran tanah dengan menyediakan alat-alat bukti yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah tertentu. Oleh karena itu, ketepatan, kepastian, dan kebenaran infrormasi yang tertuang dalam akte yang dibuatnya sangat menentukan bagi proses pendaftaran dan pemberian perlindungan hak atas tanah warga masyarakat. Konsekuensinya PPAT selain harus bertanggungjawab terhadap kepastian dan kebenaran isi akte dan warkah-warkah lainnya kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Kewenangan PPAT adalah untuk membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar pendaftaran, sehingga dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah, Kantor Pertanahan mutlak memerlukan data yang harus disajikan dalam bentuk akta yang hanya boleh dibuat oleh PPAT.

PPAT yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum merupakan sebuah profesi yang membutuhkan perangkat peraturan yang tegas dan jelas dalam melaksanakan tugasnya. Perangkat peraturan yang tegas dan jelas tersebut tertuang dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam PP No. 37 Tahun 1998 dan Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2006 diatur mengenai kedudukan PPAT. PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. PPAT sebagai pejabat umum dapat diangkat dari pejabat umum juga yaitu notaris dengan rangkap jabatan.[105]

Berkenaan dengan tugas PPAT dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Tugas pokok PPAT dalam membantu pelaksanaan pendaftaran tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan ditetapkan dalam Pasal 2 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu:

1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum.

2. Perbuatan hukum jual beli; tukar menukar; hibah; memasukan ke dalam perusahaan (inbreng); pembagian hak bersama; pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik; pemberian hak tanggungan; dan pemberian kuasa membebankan hak taggungan.

Tugas ke PPAT-an merupakan sebagian dari tugas pendaftaran tanah, yang harus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan keberadaannya harus menjangkau seluruh wilayah nusantara, baik di daerah yang sudah berkembang maupun yang terpencil. Dari dua macam kegiatan pendaftaran tanah, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah kegiatan yang menjadi tugas utama PPAT, yaitu kegiatan pemeliharaan data pendaftaran. Dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah terdapat perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, berupa pemindahan hak, pembagian hak bersama, pembebanan hak tanggungan, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Dalam perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dibutuhkan bantuan PPAT untuk membuat aktanya.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pertanahan, sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 yang merupakan penjabaran dari PP No. 37 Tahun 1998 dan tindak lanjut dari ketentuan yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, dijelaskan tugas pokok dan kewenangan PPAT, yakni, melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran hak atas tanah dengan tugas pembuatan akta (otentik) sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu di daerah kerjanya yang ditentukan oleh pemerintah (kompetensi absolut), yakni kabupaten atau kota satu wilayah dengan wilayah kerja Kantor Pertanahan.

PPAT khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya. Perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dibuktikan dengan akta PPAT, yaitu:

  1. jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dibuktikan dengan akta PPAT;
  2. peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atau melebur dibuktikan dengan akta PPAT;dan
  3. pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik dibuktikan dengan akta PPAT. Akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Terdapat delapan jenis akta PPAT yang menjadi alat bukti dan dasar perubahan data pendaftaran tanah, yakni:[106]

  1. Akta jual beli;
  2. Akta tukar menukar;
  3. Akta hibah;
  4. Akta pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
  5. Akta pembagian bersama;
  6. Akta pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik;
  7. Akta pemberian hak tanggungan; dan
  8. Akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.

Dalam rangka pembuatan akta tersebut ditentukan pula bentuk akta yang wajib dipergunakan oleh PPAT, dan cara pengisiannya, serta formulir yang dipergunakan sebagaimana tercantum dalam lampiran 16 sampai dengan 23 Permenag/KBPN No. 3 Tahun 1997.  Permasalahan yang seringkali terjadi berkaitan dengan pembuatan akta, yaitu:

  1. Dalam pembuatan akta PPAT tidak mempergunakan bentuk, isi dan cara pembuatan akta yang telah ditentukan oleh Permenag/KBPN No. 3 Tahun 1997 dan tidak dihadiri oleh para pihak atau kuasanya dan saksi sebagaimana yang ditentukan Pasal 38 PP No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 100 dan 101, Permenag/KBPN No. 3 Tahun 1997;
  2. PPAT tidak membacakan akta yang dibuatnya kepada para pihak dan menjelaskan maksud, dan isi akta serta prosedur pendaftarannya sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana pasal 101 Permenag/KBPN No. 3 Tahun 1997.
  3. PPAT melakukan pembuatan akta meskipun persyaratan yang ditentukan dalam pembuatan akta belum/tidak terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 PP No. 24 Tahun 1997.
  4. PPAT terlambat untuk mendaftarkan akta yang telah dibuatnya ke kantor pertanahan setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 103 Permenag/KBPN No. 3 Tahun 1997.

Selain pejabat umum notaris yang merangkap jabatan PPAT, dapat juga diangkat PPAT sementara yaitu pejabat pemerintah, dalam hal ini camat yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT khususnya di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Pengangkatan camat selaku PPAT tidak secara otomatis, tetapi camat dapat menjalankan tugas selaku PPAT apabila camat yang bersangkutan telah dilantik oleh pejabat BPN, jika tidak menjabat lagi atau di mutasi menjadi camat di daerah lain, jabatan PPAT juga berakhir.

Dalam RUU tentang Pertanahan ini juga diatur mengenai pejabat pemerintah yang dapat diangkat sebagai PPAT sementara dan diatur pula PPAT khusus. Berkaitan dengan PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, biasanya yang diangkat adalah camat dan dalam hal tertentu misalnya camat yang bersangkutan belum diangkat sebagai PPAT dan letak tanah yang akan dibuatkan aktanya di daerah terpencil yang jauh dari ibukota kecamatan, dapat diangkat kepala desa dengan memangku jabatan selama yang bersangkutan menjabat sebagai camat atau kepala desa di tempat tugasnya. Dengan memberikan kewenangan kepada kepala desa sebagai PPAT merupakan penegasan dari ketentuan hukum adat yang mengatur bahwa setiap peralihan hak atas tanah harus dilakukan secara terang dan tunai di hadapan ketua adat atau kepala desa.

Penunjukan PPAT sementara terutama dilakukan di wilayah terpencil yang tidak mungkin dilayani oleh PPAT sehingga masyarakat dipermudah untuk melakukan perbuatan hukum dengan tanah dan memperoleh haknya. Sementara itu, PPAT khusus adalah pejabat BPN yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta tertentu, khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu. PPAT khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.

PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPN. PPAT bertugas membantu Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah, dan kewenangannya adalah membuat akta atas perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. PPAT sementara diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang mendapat pelimpahan kewenang dari Kepala BPN. Untuk dapat diangkat menjadi PPAT harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
  3. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh instansi kepolisian setempat;
  4. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  5. sehat jasmani dan rohani;
  6. lulus Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Program Pendidikan Khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi; dan
  7. lulus ujian yang diselenggarakan oleh BPN.

Berkaitan dengan mekanisme penunjukan PPAT sementara sebagai berikut:

  1. Camat yang wilayah kerjanya berada di dalam daerah Kabupaten/Kota yang formasi PPAT-nya belum terpenuhi dapat ditunjuk sebagai PPAT sementara;
  2. Surat Keputusan Penunjukan Camat sebagai PPAT sementara ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atas nama Kepala BPN; dan
  3. Untuk keperluan penunjukan sebagai PPAT Sementara, Camat yang bersangkutan melaporkan pengangkatannya sebagai PPAT Sementara kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan salinan atau foto copy keputusan pengangkatan tersebut.
  4. Penunjukan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara oleh Kepala BPN setelah diadakan penelitian mengenai keperluannya berdasarkan letak desa yang sangat terpencil dan banyaknya bidang tanah yang sudah terdaftar di wilayah desa tersebut.

Adapun mekanisme penunjukan PPAT khusus sebagai berikut:

  1. penunjukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai PPAT Khusus dilakukan oleh Kepala BPN secara kasus demi kasus;
  2. penunjukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai PPAT Khusus dapat dilakukan di dalam keputusan mengenai penetapan program khusus pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai dengan pertimbangan dari Kementerian Luar Negeri, yang memerlukan ditunjuknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai PPAT khusus.

Dalam peraturan jabatan PPAT Pasal 10 PP No. 37 Tahun 1998 jo. PerKBPN No. 1 Tahun 2006 menjelaskan ada dua klasifikasi pemberhentian dari jabatan PPAT, diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak dengan hormat.

PPAT diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

  1. permintaan sendiri;
  2. tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena keadaan kesehatan badan atau kesehatan jiwanya, setelah dinyatakan oleh tim pemeriksa kesehatan yang berwenang atas permintaan menteri atau pejabat yang ditunjuk;
  3. melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT;
  4. diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau ABRI.

Sedangkan PPAT diberhentikan dengan dengan tidak hormat dari jabatannya, karena:

  1. melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT;
  2. dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebihberat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengenai pelanggaran dalam menjalakan profesi sebagai PPAT, berdasarkan ketentuan pertanahan, pelanggaran dibedakan menjadi dua jenis yang menjadi dasar pemberhentian PPAT, yaitu:

1)        Pelanggaran ringan antara lain:

  1. memungut uang jasa melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya cuti tidak melaksanakan tugasnya kembali;
  3. tidak menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya;
  4. merangkap jabatan.

2)        Pelanggaran berat antara lain:

  1. membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
  2. melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
  3. melakukan pembuatan akta diluar daerah kerjanya;
  4. memberikan keterangan yang tidak benar didalam akta yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
  5. membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainnya yang terletak diluar dan atau di dalam daerah kerjanya;
  6. melanggar sumpah jabatan sebagai PPAT;
  7. pembuatan akta PPAT yang dilakukan, sedangkan diketahui oleh PPAT yang bersangkutan bahwa para pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum atau kuasanya sesuai peraturan perundang-undangan tidak hadir dihadapannya;
  8. pembuatan akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang oleh PPAT yang bersangkutan diketahui masih dalam sengketa mengakibatkan penghadap yang bersangkutan tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta;
  9. PPAT tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak maupun pihak yang belum atau tidak berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya;
  10. PPAT membuat akta dihadapan para pihak yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya;
  11. PPAT membuat akta dalam masa dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau dalam keadaan cuti;dan
  12. Lain-lain yang ditetapkan oleh kepala badan.

Berkenaan dengan wilayah kerja PPAT, PPAT diangkat untuk suatu daerah kerja tertentu. Daerah kerja PPAT yaitu satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Untuk daerah Kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya. PPAT dapat merangkap jabatan sebagai notaris, konsultan atau penasehat hukum, namun PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi sebagai:

  1. pengacara atau advokat; dan
  2. PNS atau pegawai BUMN atau BUMD.

Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga dan mencegah agar PPAT dalam menjalankan jabatannya tersebutPPAT tidak menimbulkan akibat menggangu keseimbangan kepentingan para pihak. Ketentuan ini juga dimaksudkan agar PPAT dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi melayani kepentingan umum agar melaksanakan rasa kemandirian dan tidak memihak.

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 66 ayat (3) Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2006, berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT oleh kepala kantor pertanahan sebagai berikut[107]:

  1. Membantu menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan peraturan pertanahan serta petunjuk tehnis pelaksanaan tugas PPAT yang telah ditetapkan oleh kepala badan dan peraturan perundang-undangan;
  2. Memeriksa akta yang dibuat PPAT dan memberitahukan tercara tertulis kepada PPAT yang bersangkutan apabila ditemukan akta yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran haknya; dan
  3. Melakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT.

 

  1. 5.   Hak-hak Atas Tanah  
    1. a.     Hak Atas Tanah Berdasarkan UUPA

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk[108]:

a.   Hak-hak atas tanah yang bersifat primer

b.   Hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder

Pengertian hak-hak atas tanah yang bersifat primer adalah hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau ahli warisnya. Dalam UUPA terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu:

a.   Hak Milik atas tanah (HM)

b.   Hak Guna Usaha (HGU)

c.   Hak Guna Bangunan (HGB)

d.   Hak Pakai (HP)

Selain hak primer atas tanah di atas terdapat pula hak atas tanah yang bersifat sekunder. Pengertian hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Dikatakan bersifat sementara karena hak-hak tersebut dinikmati dalam waktu terbatas, dan dimiliki oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 UUPA yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu:

a.   Hak gadai

b.   Hak usaha bagi hasil

c.   Hak menumpang

d.   Hak menyewa atas tanah pertanian

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun,  Rumah susun dapat dibangun di atas tanah:

a.   hak milik;

b.   hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara; dan

c.   hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.

Selain itu rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus dapat dibangun dengan:

a.   pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah; atau

b.   pendayagunaan tanah wakaf.

Dalam hal pembangunan rumah susun dilakukan di atas tanah hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan pelaku pembangunan wajib menyelesaikan status hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menjual sarusun yang bersangkutan.

Salah satu aspek yang penting dalam hukum tanah menurut UUPA adalah hubungan antara tanah dengan benda yang melekat padanya. Kepastian akan kedudukan hukum dari benda yang melekat pada tanah itu sangat penting karena menyangkut pengaruh yang sangat luas terhadap segala hubungan hukum yang berkenaan dengan tanah dan benda yang melekat padanya. Sedangkan konsep kepemilikan hak atas tanah pada satuan rumah susun tidaklah sepenuhnya menganut asas pemisahan horizontal karena kepemilikan atas tanah pada satuan rumah susun merupakan kepemilikan bersama dari seluruh pemegang hak milik atas satuan bangunan rumah susun, bukan merupakan kepemilikan perorangan sebagaimana yang dianut dalam asas pemisahan horizontal dalam UUPA tersebut.

 

 b. Hak-Hak Atas Tanah Lainnya

1)     Hak Milik atas Satuan Bangunan Bertingkat;

Hak milik atas satuan bangunan bertingkat adalah hak milik atas suatu bangunan tertentu dari suatu bangunan bertingkat yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah untuk keperluan tertentu dan masing-masing mempunyai sarana penghubung ke jalan umum yang meliputi antara lain suatu bagian tertentu atas suatu bidang tanah bersama. Hak milik atas satuan bangunan bertingkat terdiri dari hak milik atas satuan rumah susun dan hak milik atas bangunan bertingkat lainnya.

Dalam UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud  dengan Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Hak milik atas satuan bangunan bertingkat adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah yang meliputi juga bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. Bagian bersama adalah bagian bangunan bertingkat yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan bangunan bertingkat. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian bangunan bertingkat melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama. Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri bangunan bertingkat dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan.   

Hak milik atas satuan bangunan bertingkat meliputi 2 (dua) jenis hak, yaitu:

a.       hak yang bersifat perseorangan, yaitu hak milik atas bangunan bertingkat itu sendiri; dan

b.       hak yang bersifat kolektif, yaitu hak atas benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama.

Hubungan antara satuan bangunan bertingkat dengan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama tersebut dapat dilihat pada Nilai Perbandingan Proporsional (NPP). Yang dimaksud dengan NPP adalah nilai atau angka yang menunjukkan perbandingan antara satuan bangunan bertingkat terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama berdasarkan luas atau nilai satuan bangunan bertingkat. NPP tidak hanya menunjukkan hak pemilik satuan bangunan bertingkat terhadap hak atas tanah, benda, dan bagian bersama tetapi juga menunjukkan kewajiban pemilik satuan bangunan bertingkat terhadap tanah, benda, dan bagian bersama tersebut dalam bentuk biaya pemeliharaan dan perbaikan.

Dikarenakan adanya 2 (dua) hak yang bersifat perseorangan dan kolektif, terutama berkaitan dengan hak atas tanah bersama yang sifatnya tidak terpisah, subyek hukum yang dapat memiliki satuan bangunan bertingkat sangat tergantung dengan jenis hak atas tanah dari tanah bersama tempat bangunan bertingkat tersebut. Jenis hak atas tanah bangunan bertingkat tergantung dari jenis hak apa yang dimohonkan oleh penyelenggara pembangunan bangunan bertingkat kepada pemerintah sebelum dimulainya pembangunan bangunan bertingkat tersebut.

Bangunan bertingkat dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara, dan hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.

 

Status Kepemilikan Hak Atas Tanah pada Satuan Rumah Susun Berdasarkan KUH Perdata

Hak kepemilikan atas satuan rumah susun merupakan hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Dalam UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun pengertian Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara terpisah, yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batas-batasnya dengan persyaratan izin bangunan. Hak atas tanah bersama ini sangat menentukan dapat tidaknya seseorang/badan hukum memiliki satuan rumah susun. Benda bersama adalah benda-benda yang bukan merupakan bagian dari rumah susun melainkan dimiliki bersama serta tidak terpisahkan untuk pemakaian bersama. Misalnya taman, fasilitas olah raga dan rekreasi, alat pemadam kebakaran, jaringan air bersih, listrik, gas atau telepon, saluran pembuangan limbah/hujan/sampah, lift/eskalator, dan lain-lain. Menurut Imam Kuswahyono, sistem pemilikan atas suatu gedung bertingkat dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

1.   Pemilikan tunggal (single ownership);

2.   Pemilikan bersama (multi ownership).

Pemilikan tunggal dilihat dari pemilikan tanah tempat gedung bertingkat itu berdiri sehingga pemegang sertifikat juga merupakan pemilik gedung. Adapun sistem pemilikan bersama dibagi dua dengan melihat adanya atau tidaknya ikatan hukum yang lebih dulu ada diantara pemilik gedung bertingkat itu, yaitu sebagai berikut.

1.   Pemilik bersama yang terikat, dasar utamanya adanya ikatan hukum lebih dahulu antara pemilik.

2. Pemilikan bersama yang bebas, yaitu antara para pemilik tidak ada hubungan hukum lebih dahulu selain hak bersama menjadi pemilik untuk dipergunakan bersama. Sistem pemilikan bersama yang bebas inilah yang dikenal sebagai kondominium.

Dengan demikian, kepemilikan hak atas tanah pada satuan rumah susun di dalam kerangka hukum benda mengacu kepada sistem kondominium sebagaimana yang diatur dalam buku II KUHPerdata, di mana terdapat pemilikan individual atas satuan rumah susun yang merupakan hak penghuni. Di samping itu terdapat hak kepemilikan bersama atas tanah dimana bangunan tersebut terletak (common areas) dan hak milik bersama atas sarana-sarana bangunan (common elements).

Status sertifikat dapat diberikan kepada setiap orang sebagai sertifikat kepemilikan unit. Corporation akan memberikan sertifikat dalam tempo 10 hari setelah pembayaran kepada perusahaan. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di luar negeri, menurut Arie S. Hutagalung, istilah strata title. lebih memungkinkan adanya kepemilikan bersama secara horizontal di samping pemilikan secara vertikal. Hal senada juga disampaikan Maria S.W. Sumardjono, bahwa strata title adalah suatu sistem yang memungkinkan pembagian tanah dan bangunan dalam unit-unit yang disebut satuan (parcels), yang masing-masing merupakan hak yang terpisah. Namun, di samping pemilikan secara individual, dikenal pula adanya tanah, benda, dan bagian yangmerupakan milik bersama (common property).

Jenis-jenis Hak Menurut Djuhaendah Hasan pada beberapa negara termasuk Australia, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, dan Hongkong, problem penyediaan pemilikan tanah bagi pembangunan rumah secara horizontal dipecahkan dengan pembangunan perumahan secara vertikal dengan menggunakan sistem strata title, yaitu sistem yang mengatur tentang bagian tanah yang terdiri dari lapisan-lapisan (strata), yaitu: lapisan bawah dan atas, dengan strata. Strata adalah bentuk plural dari stratum diartikan sebagai berikut. Stratum means any part of land consisting of a space of any shape below on or above the surface of the land, the dimensions of which are delineated.

Untuk menjamin kepastian hukum dan keteraturan hukum dalam hal kepemilikan seseorang akan SRS di dalam kerangka hukum benda, pemilikanseseorang atas SRS haruslah mempunyai suatu tanda bukti hak atas benda tanah. Menurut Arie S. Hutagalung, sebagai tanda bukti adanya hak milik atas SRS maka disediakan alat pembuktian yang kuat berupa sertipikat hak milik atas satuan rumah susun.

Adapun mengenai hak atas tanah kepunyaan bersama atau beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertipikat yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas dasar penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain. Mengenai hak atas tanah atau hak milisk satuan rumah susun kepunyaan bersama tersebut dapat diterbitkan sertipikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada setiap pemegang hak bersama yang bersangkutan yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama.

Adapun mengenai hak atas tanah atau HMSRS kepunyaan bersama atau beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertipikat yang diterimakan lepada salah satu pemegang hak bersama atas dasar penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain. Mengenai hak atas tanah atau HMSRS kepunyaan bersama tersebut dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada setiap pemegang hak bersama yang bersangkutan yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama. Bentuk, isi, cara pengisian, dan penandatanganan sertipikat tersebut ditetapkan oleh Menteri (Pasal 31 PP No. 24 Tahun 1997) tentang Pendaftaran Tanah, yaitu berdasarkan Ka. BPN No. 2 sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam sura tukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dalam hal atas suatu bidang tanah tersebut, sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya.

Jadi, pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak ada yang mengajukan keberadaan secara tertulis (Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997). Dalam bahasa Inggris sertipikat hak atas tanah disebut dengan titel deed, penguasaan hak atas tanah biasa disebut land tenure, dan pemilikan hak atas tanah disebut land ownership, serta bidang tanah disebut dengan parcel atau lot.

 

2)     Hak Guna Ruang Atas Tanah

Hak Guna Ruang Atas Tanah (HGRAT) merupakan hak untuk menggunakan permukaan bumi, hak untuk menggunakan ruang di atas permukaan bumi dan hak mempunyai bangunan di atas permukaan bumi.

HGRAT perlu dilandasi dengan hak atas tanah karena HGRAT tidak dapat dilepaskan dari hak untuk menggunakan permukaan bumi (tanah) sebagai tempat pondasi bangunan. Tanah adalah permukaan bumi, termasuk tanah yang berada di bawah air, tubuh bumi dan ruang di atasnya sepanjang yang diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaannya. Hak untuk menggunakan ruang di atas permukaan bumi meliputi hak untuk menguasai ruang udara seluas bangunan tersebut. Hak mempunyai bangunan di atas permukaan bumi merupakan hak kepemilikan bangunan.

Hak Guna Ruang Atas Tanah meliputi hak atas permukaan bumi tempat pondasi bangunan dan hak untuk menguasai ruang udara seluas bangunan tersebut serta hak kepemilikan bangunan.

HGAT tidak terlepas dari hak untuk memiliki atau mepergunakan tanah, perlu dilandasi dengan sesuatu hak atas tanah, misalnya; hak untuk memiliki tanah atau hak guna bangunan, dan hak pakai untuk menggunakan tanah atau memanfaatkan hasil tanah.

Diperlukan hak untuk menggunakan ruang udara di atas permukaan bumi yang dihakinya, ataupun di atas hak orang lain. Diperlukan hak untuk memiliki bangunan guna kepastian hukum, dari bangunan itu sendiri yang mungkin nilai ekonominya lebih tinggi dari tanah tempat pondasi bangunan.

 

3)     Hak Guna Ruang Bawah Tanah

Hak guna ruang bawah tanah (HGRBT) merupakan hak untuk menggunakan permukaan bumi, hak untuk menggunakan ruang di bawah permukaan bumi dan hak untuk mempunyai bangunan di bawah permukaan bumi.

HGRBT perlu dilandasi dengan hak atas tanah karena HGRBT tidak dapat dilepaskan dari hak untuk menggunakan permukaan bumi (tanah). HGRBT meliputi hak atas permukaan bumi yang merupakan pintu masuk/keluar tubuh bumi, hak untuk memakai ruang dalam tubuh bumi, dan hak atas bangunan dalam tubuh bumi.

Hak Guna Ruang Bawah Tanah meliputi hak atas permukaan bumi yang merupakan pintu masuk/keluar tubuh bumi dan hak membangun dan memakai ruang dalam tubuh bumi, serta hak milik atas bangunan yang berbentuk ruang dalam tubuh bumi. HGBT tidak terlepas dari hak atas tanah. Untuk memiliki/menggunakan tanah sebagai pintu masuk/keluar tubuh bumi harus dilandasi dengan suatu hak atas tanah. Sebagai landasan hak untuk menggunakan/memiliki ruangan di dalam tubuh bumi, di bawah tanah yang menjadi hak orang lain. HGBT diperlukan untuk kepastian hukum dalam kepemilikan bangunan dalam ruang di dalam tubuh bumi.

 

Hak Guna Ruang Perairan

Hak Guna Ruang Perairan, Dalam Perspektif hukum agraria Indonesia harus dapat dibedakan antara ruang (lahan) perairan pantai dan ruang laut, karena adanya perbedaan substansial di antara keduanya yang berada dalam satu wilayah yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, untuk merumuskan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya laut dalam kerangka Marine Cadastre, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Ruang perairan pantai merupakan wilayah yang sangat rentan (fragile), baik ditinjau dari aspek fisik dan ekosistem maupun ditinjau dari aspek hukum dan sosial-ekonomi, yaitu sangat berhubungan erat dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (land tenureships) daratan (pantai);
  • Ruang perairan pantai merupakan wilayah perairan dangkal, termasuk wilayah yang pada saat air laut surut nampak sebagai ruang daratan, dan oleh karena itu kepemilikan lahan ini dapat dicirikan oleh tipologi atau karakteristik kepemilikan daratan (land-based tenure) maupun runag laut (sea based tenure secara seimbang);
  • Mengingat karakteristik laut dan konsepsi marine cadastre dalam konstelasi UUPA, maka pemberian hak atas pemanfaatan ruang laut dapat dikategorikan ke dalam jenis hak yaitu hak pakai, hak guna bangunan dan hak guna air.

Sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan perairan masih belum ada kepastian yang jelas. Padahal UUPA dan beberapa ketentuan peraturan perundangan lainnya mengisyaratkan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai hak guna ruang atas tanah, hak guna bawah tanah dan hak guna ruang perairan.

 

  1. 8.    Penyelesaian Sengketa Pertanahan  

Pada saat ini semangat demokratisasi dan transparansi di segala bidang kehidupan bernegara dan berbangsa membangkitkan keberanian masyarakat untuk menuntut penyelesaian atas apa yang dirasakannya sebagai suatu ketidakadilan, dan hal itu menyangkut masalah pertanahan. Masalah ini juga ditunjang dengan semakin pentingnya arti tanah bagi penduduk. Pertumbuhan penduduk yang amat cepat baik melalui migrasi maupun urbanisasi, sementara jumlah lahan yang tetap menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi.

Perkembangan sengketa dan konflik pertanahan, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami kenaikan, hal ini dapat disebabkan berbagai faktor diantaranya: luas tanah yang ada tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang memerlukan tanah, adanya konflik kepentingan antara pemilik tanah (perorangan, masyarakat adat, badan hukum swasta, pemerintah) dengan perseorangan atau badan hukum swasta lainnya. Di Indonesia, dari tahun ke tahun jumlah kasus tanah terus meningkat,. Dalam kurun waktu dua tahun jumlah kasus tanah yang dilaporkan Badan Pertanahan Nasional meningkat lima ribu kasus. Menurut Kasubdit Konflik Pertanahan BPN RI, pada tahun 2007 jumlah laporan konflik yang masuk sebanyak 2625 kasus, namun pada tahun 2009 jumlahnya melonjak hingga 300 persen menjadi lebih dari tujuh ribu kasus di seluruh Indonesia. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pun mencatat bahwa konflik pertanahan meningkat dari tahun ke tahun. Menurut KPA setidaknya konflik lahan terjadi di atas area seluas 472.084,44 Hektar dengan melibatkan 69.975 kepala keluarga sepanjang 2011. Sejumlah kasus berdasarkan kuantitas kasus adalah perkebunan (97 kasus), kehutanan (36 kasus), infrastruktur (21) kasus, pertambangan (8 kasus), pertambakan (satu kasus). Jumlah total mencapai 163 kasus sengkea/konflik tanah dengan korban jiwa sebanyak 22 orang yang tersebar di 25 provinsi. Adapun wilayah yang tercatat paling sering berkonflik di tahun ini adalah Jawa TImur (36 kasus), Sumatera Utara (25 kasus), Sulawesi Tenggara (15 kasus), Jawa Tengah (12 kasus), Jambi (11 kasus), Riau (10 kasus), Sumatera Selatan (9 kasus), dan sisanya tersebar di provinsi lainnya.[109]

Permasalahan tanah sekarang merambah kepada persoalan sosial yang kompleks dan memerlukan pemecahan dengan pendekatan secara komprehensif. Perkembangan sifat dan substansi kasus sengketa pertanahan tidak lagi hanya persoalan administrasi pertanahan yang dapat diselesaikan melalui hukum administrasi pertanahan yang dapat diselesaikan melalui hukum administrasi, tetapi kompleksitas tanah tersebut sudah merambah kepada ranah politik, sosial, budaya, dan hak asasi manusia. Persoalan tanah juga masuk ke ranah hukum pidana yaitu persengketaan tanah yang disertai dengan pelanggaran hukum pidana. Tidak jarang persoalan pertanahan secara umum juga disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia bahkan hingga menimbulkan korban jiwa.

Selama ini di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa perdata berkenaan dengan tanah memperoleh tempat penyelesaian melalui peradilan umum dalam hal pihak yang bersengketa adalah orang atau badan hukum, atau antara orang atau badan hukum dengan pemerintah. Khusus untuk sengketa mengenai pertanahan antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara maka diselesaikan dalam lingkup peradilan tata usaha Negara. Melihat sejarah dan maraknya konflik yang ditimbulkan oleh persoalan tanah, Negara harusnya melaksanakan langkah-langkah reforma agraria. Untuk menangani dan menyelesaikan sebuah konflik pertanahan di dalam rangka reforma agraria ini diperlukan kerangka kerja dan yang tepat dan efektif.

Penanganan konflik pertanahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, dan penggunaan, dan pemanfaatan tanah termasuk untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan di bidang pertanahan. Namun demikian penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan harus didukung oleh kelembagaan pertanahan yang kuat dan berwibawa, koordinasi antar instansi pemerintah yang efektif, administrasi pertanahan, dan manajemen konflik yang efektif dan efisien, serta strategi penanganan dan penyelesaian yang cepat, tepat dan efektif, didukung oleh sumber daya manusia yang handal dengan kemampuan yang terlatih baik di pusat maupun di daerah. Tingginya masalah pertanahan tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga sangat mempengaruhi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi pertanahan. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya penanganan masalah pertanahan dapat dilaksanakan melalui dua cara,  yaitu:

  1. Musyawarah untuk mufakat yang di mediasi oleh BPN.
  2. Di depan pengadilan, dengan membentuk pengadilan khusus pertanahan.

Konflik dan sengketa tanah merupakan masalah krusial, yang  saat ini menjadi persoalan besar bagi bagi bangsa dan negara. Masalah ini sudah bereskalasi terlalu jauh sehingga tidak mudah lagi untuk menyelesaikannya. Berdasarkan laporan BPN kepada Komisi II DPR RI, saat ini tidak kurang  lima belas ribu kasus tanah di seluruh Indonesia yang ditangani BPN. Mulai dari kasus  yang berskala kecil hingga kasus tanah skala besar yaitu kasus tanah  yang menimbulkan gejolak sosial di masyarakat seperti yang menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.

Tidak mudah menyelesaiakan konflik dan sengketa tanah, hal ini bisa kita lihat dari proses penyelesaian kasus yang dilakukan BPN selalu tidak mencapai target yang ditetapkan BPN. Seringkali upaya penyelesaian kasus tanah tidak mengurangi jumlah kasus yang ada  tetapi justru menambah jumlah kasus tanah dari tahun ke tahun. Dampak sosial politik dan stabilitas keamanan akibat kasus tanah ini juga semakin meningkat hal ini bisa kita lihat dari semakin banyaknya jumlah korban yang bertambah akibat terjadinya konflik sosial yang dilatarbelakangi kasus tanah.

Maraknya kasus tanah di tengah-tengah masyarakat menjadi suatu keniscayaan, ketika kebutuhan tanah untuk kepentingan hidup semakin meningkat sementara luas tanah relatif tidak berubah. Manakala dalam kondisi demikian juga tidak disertai dengan suatu sistem atau aturan yang jelas mengenai pengelolaan tanah maka konflik dan sengketa tanah itu semakin lama akan semakin kompleks dan tidak kurang memicu konflik sosial yang lebih besar, yang menganggu stabilitas politik dan keamanan sehingga dapat menghambat proses pembangunan nasional.

Bila kita mencermati kasus-kasus tanah yang terjadi selama ini, konflik dan sengketa tanah ini  memiliki tipe-tipe yang hampir sama. Maka Tipologi kasus tanah dapat di identifikasi sebagai berikut:

  1. 1.    Tipologi Sengketa Hak Atas tanah

Sengketa ini adalah perselisihan pihak-pihak yang saling mengklaim  haknya masing-masing pada obyek tanah yang sama.

Sengketa tanah seperti ini timbul karena:

  1. Institusi pertanahan (BPN) tidak akurat dalam memberikan legalitas tanah kepada pihak yang sesungguhnya pemilik hak. Tidak akuratnya legalitas tanah yang diberikan BPN kepada pemilik hak yang sebenarnya timbul karena perubahan hukum dan aturan nasional tentang pertanahan. Perubahan hukum ini tidak disertai dengan sosialisasi yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak memahami tentang hukum tanah nasional.

Dalam proses pendaftaran tanah, BPN selalu berpatokan kepada alas hak yang ada dan bisa dibuktikan secara hukum, padahal sangat banyak tanah terutama tanah-tanah ulayat yang tidak disertai oleh alas hak yang kuat secara hukum. Terkait dengan alas hak, karena menyangkut dengan hukum materi, pihak yang memiliki kemampuan akses informasi dan keuangan yang memadai menjadi lebih diuntungkan dengan pembuktian alas hak  karena mereka mampu menyediakan bukti-bukti itu  meskipun bukti tersebut juga sangat mungkin dimanipulasi.

  1. Pengadilan tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berperkara sengketa tanah. Seringkali hakim di pengadilan yang memutus perkara tanah tidak memahami sepenuhnya tentang kasus tanah yang sedang diperkarakan, karena pembuktian alas hak tanah ini  harus memiliki kemampuan khusus tentang sejarah tanah dan proses terjadinya hak atas tanah itu kepada seseorang atau badan hukum. Pembuktian alas hak atas tanah tidak bisa semata berdasarkan alat bukti yang ada, namun harus mengetahui  hukum adat dan sejarah hukum tanah sejak masa kolonial Belanda hingga masa sekarang.
  2. Pihak BPN memberikan hak penguasaan tanah seperti HGU dan HGB melampaui batas lahan yang ditentukan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPA 5/1960 yang menyebutkan bahwa tidak diperkenankan memberikan hak penguasaan tanah secara berlebihan.

Banyak kasus tanah dalam tipologi ini tidak dapat diselesaikan karena:

  1. Legalitas kepemilikan (sertifikat) tidak bisa diberikan BPN bila obyek tanah yang bersangkutan belum clear dan clean. Artinya masih ada pihak-pihak yang kebaratan.
  2. Bila kasus tanah itu dalam sengketa dan kasusnya diselesaikan melalui peradilan, BPN seharusnya melaksanakan putusan pengadilan, namun demikian BPN sering tidak melakukan eksekusi terhadap keputusan pengadilan.  Tanah tersebut tetap dibiarkan menjadi status quo yang kemudian menyimpan potensi timbulnya konflik pertanahan.
  3. PTUN lebih sering tidak mengabulkan gugatan masyarakat terkait dengan penyerobotan pihak perusahaan terhadap tanah rakyat atau tanah hukum adat (tanah ulayat) meskipun sudah sangat jelas, perusahaan sering melakukan penyerobotan terhadap tanah masyarakat.
  4. Pengadilan Indonesia sering tidak mengedepankan keadilan dalam memutuskan perkara pertanahan, sehingga orang  cenderung tidak percaya kepada peradilan, dan bagi sebagian besar rakyat menilai bahwa sengketa tanah hanya akan memenangkan pihak yang mampu membayar pengacara. Dengan demikian masyarakat enggan mengadukan perkaranya kepada pengadilan.

 

  1. 2.       Tipologi Sengketa Perbatasan

Sengketa ini adalah perselisihan antara pihak-pihak pemilik hak tanah yang obyek tanahnya berbatasan langsung antara yang satu dengan yang lain tanpa ada kepastian tapal batas yang dijamin oleh hukum.

Kasus seperti ini timbul karena:

  1. Terjadi kesalahan BPN  dalam melakukan pemetaan dan pengukuran tanah.
  2. BPN tidak akurat dalam menetapkan luas tanah dan batas-batas pada sertifikat hak tanah.
  3. Tidak ada informasi  dan data yang valid dan akurat tentang luas tanah dan peta yang diketahui masyarakat menyangkut tanah-tanahnya di wilayah perbatasan, sehingga tidak ada kesepahaman tentang luas dan batas antara masyarakat dengan pihak BPN.
  4. BPN tidak bisa membuat batas tanah yang benar karena tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai instansi lain seperti tanah yang dikuasai  oleh Kementerian Kehutanan, BUMN, dll.
  5. Terjadi sengketa perbatasan antar daerah provinsi dan antar kabupaten/kota  sehingga BPN kesulitan dalam menetapkan batas-batas.

Tipologi Kasus seperti ini sebenarnya tidak sulit diselesaikan BPN sepanjang itu tidak menyangkut sengketa perbatasan antardaerah atau yang terkait dengan penguasaan lahan yang tumpang tindih dengan  lembaga atau kementerian lain  atau di luar kewenangan  BPN.

 

  1. 3.       Tipologi Sengketa Penyerobotan

Sengketa ini adalah sengketa tanah karena ada pihak yang memasuki atau menguasai tanah diatas hak pihak lain tanpa suatu proses hukum yang telah disepakati masing-masing pihak. Kasus ini terjadi karena:

Pertama, pemerintah daerah kurang cermat dalam memberikan izin lokasi. Pada saat proses pengukuran dan pembebasan lahan, tidak terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah dan pemohon izin lokasi. Sehingga masyarakat cenderung tidak mengetahui substansi pemberian izin lokasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam perjalanannya, ketika izin lokasi sudah diberikan dan HGU sudah dikantongi oleh perusahaan pemohon  timbul masalah. Tanah yang menjadi obyek HGU atau HGB berada di tanah-tanah masyarakat sehingga muncul konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan pemegang HGU atau HGB. Kasus seperti ini sangat banyak terjadi sekarang  dan kasus seperti inilah yang kerap menimbulkan letupan-letupan sosial yang mengguncang stablitas sosial keamanan di suatu daerah.

Kedua, BPN tidak melindungi tanah-tanah  yang dikuasai negara dengan baik. Informasi tentang peta dan luas tanah-tanah yang dikuasai oleh negara tidak disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik. Masyarakat yang tidak mengetahui tentang peta dan batas-batas negara mencoba menguasai dan memanfaatkan  tanah tersebut. Ketika masyarakat menguasai tanah tersebut, BPN membiarkan dan tidak menjelaskan tentang status tanah tersebut, baru setelah tanah itu ada yang membutuhkan, BPN mencoba mengusir masyarakat dari tanah tersebut. Merasa sudah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut, masyarakat tidak mau begitu saja digusur dari tanah tersebut dan mencoba bertahan di tempat itu atau setidaknya meminta kompensasi atas kerugian yang akan ditanggung bila dia harus digusur. Kasus semacam ini kemudian kerap menimbulkan konflik antara masyarakat penggarap dengan  negara.

ketiga, sistem birokrasi pertanahan yang sangat kompleks dan harus melibatkan banyak pihak. Contoh: sengketa tanah-tanah PTPN. Pada mulanya ketika izin HGU diberikan kepada PTPN, jumlah anggota masyarakat belum terlalu banyak, namun seiring dengan waktu jumlah masyarakat semakin bertambah, akibatnya kebutuhan tanah semakin meningkat sehingga keterdesakan untuk persediaan lahan semakin tinggi. Disatu sisi, masa berlaku HGU sudah berakhir  dan seharusnya bila sudah berakhir, sebagian lahan tersebut harus didistribusikan kepada masyarakat,  tetapi tidak bisa di distribusikan karena aturan yang harus dilalui. Seperti yang terjadi di PTPN II, III di Sumatera Utara. Pada prinsipnya pihak PTPN II sudah bersedia mendistribusikan tanah tersebut, tetapi hal itu tidak bisa dilakukan karena harus atas persetujuan Kementerian BUMN, Kementerian BUMN juga tidak otomatis bisa memberikan pelepasan hak karena harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara kementerian keuangan negara. Kementerian Keuangan juga tidak bisa otomatis melepaskan hak karena harus terlebih dahulu berkordinasi dengan Koordinator Kementerian Perekonomian. Birokrasi seperti inilah yang kemudian membuat tanah-tanah eks HGU PTPN tidak bisa didistribusikan kepada masyarakat, meskipun tanah tersebut secara faktual sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

 

  1. 4.       Tipologi Sengketa Ganti Rugi

Sengketa ini adalah perselisihan antara pihak yang akan membebaskan tanah para pemilik hak tanah, di mana  antara para pihak belum bersepakat tentang nilai  ganti rugi.

Sengketa ini timbul karena:

  1. Tidak adanya perundang-undangan  dan mekanisme yang mengatur masalah ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang dibebaskan baik itu untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan swasta (sebelum disahkan UU tentang pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, UU No. 2 Tahun 2012 ) yang menjamin hak-hak masyarakat pemilik tanah.
  2. Pemerintah tidak mampu menertibkan para calo tanah.
  3. Kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat pemilik tanah tentang proses pembebasan tanah dan ganti rugi.

Tipologi Kasus ini dapat diselesaikan apabila:

  1. Terdapat sebuah aturan dan mekanisme yang detail tentang proses ganti rugi yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan.
  2. Terdapat lembaga  yang profesional, independen, tidak  memiliki kepentingan sepihak (conflic of interest) dalam penyelesaian ganti rugi lahan.
  3. BPN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan melakukan fasilitasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam proses pengadaan tanah.

 

  1. 4.       Tipologi Sengketa pembatalan Hak

Sengketa ini adalah kasus tanah, di mana hak-hak tanah subjek hokum (perorangan maupun badan hukum) dibatalkan  oleh BPN karena yang bersangkutan tidak memiliki legalitas tanah karena perbuatan hukum. Sengeketa ini timbul karena:

  1. Ada pihak lain yang menggugat ke pengadilan tentang status tanahnya, kemudian pihak pengadilan mengabulkan permohonannya sehingga pemilik hak tanah terdahulu gugur demi hukum dan status hak tanahnya dibatalkan oleh BPN, namun karena pemilik tanah yang pertama tidak berterima dengan keputusan pengadilan sehingga dia berusaha mempertahankan haknya, kemudian timbul sengketa dan konflik tanah.
  2. Terdapat kekeliruan penetapan hak oleh pihak BPN, kemudian oleh BPN mencabut hak terdahulu dan membetulkan pemilik hak yang sesungguhnya.

Kasus ini dapat diselesaikan dengan:

  1. Gelar perkara yang dilakukan oleh BPN.
  2. Megajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

 

  1. Mediasi

Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang. Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan Negara. Dalam kenyataan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Dapat dikatakan sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik.

Walaupun saat ini telah disediakan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, namun masyarakat dapat juga menggunakan cara penyelesaian di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini dilatarbelakangi dari kebutuhan akan penyelesaian yang lebih cepat, ringan, dan sesuai dengan karakter masyarakat yang bersifat kekeluargaan. Penyelesaian di luar pengadilan juga identik dengan sifat masyarakat adat yang heterogen yang saling menjaga hubungan satu terhadap yang lainnya tanpa pamrih dan rasa kesukarelaan yang tinggi. Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimana memerlukan biaya yang besar dan waktu yanglama dalam proses beracaranya. Selain alasan tersebut dalam masyarakat juga telah tertanam konsep bahwa penyelesaian melalui pengadilan hanya akan mewujudkan keadilan bagi para pihak yang mempunyai kekuasaan dan materi yang berlebih.

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, kiranya proses Mediasi dapat di berdayakan dalam menyelesaian sengketa pertanahan.  Ada beberapa pengertian mediasi yang dapat disebutkan disini, antara lain:

  1. “Mediasi” adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang besengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.[110]
  2. Mediation is a process in which two or more people involved in a dispute come together, to try to work out a solution to their problem with the help of a neutral third person, called the “Mediator”.[111]
  3. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.[112]

Dari perumusan pengertian-pengertian tentang Mediasi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

  1. Seorang mediator tidak dalam posisi untuk memutus sengketa para pihak.
  2. Tugas dan kewenangan mediator hanya membantu dan memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai suatu keadaan untuk dapat mengadakan kesepakatan tentang hal-hal yang disengketakan.
  3. Tidak ada suatu sengketa yang dapat diselesaikan kecuali hal tersebut disepakati/disetuji bersama oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Beberapa keuntungan penyelesaian sengketa atau perkara melalui mediasi, antara lain:

  1. Penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat
  2. Biaya yang dikeluarkan lebih hemat
  3. Hubungan antara para pihak dapat terus terjalin.

Namun, mediasi dalam kasus sengketa pertanahan juga memiliki kelemahan, antara lain:

  1. Mekanisme eksekusi yang sulit. Jika salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan isi perdamaian/ kesepakatan yang telah terjadi dalam mediasi, maka pihak lain tidak dapat memaksa agar pihak lawan melaksanakannya. Karena itu, cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga pada akhirnya perkara tersebut memerlukan waktu penyelesaian yang cukup lama;
  2. Proses mediasi sangat bergantung kepada itikad baik para pihak untuk menyelesaikan masalahnya. Hal itu berarti, bahwa para pihak yang bersengketa harus benar-benar bersedia menerima dan melaksanakan kesepakatan yang terjadi melalui mediasi;
  3. Jika di dalam mediasi tidak dilibatkan pihak yang mengetahui atau mendalami masalah hukum tanah, maka sangat mungkin fakta hukum  atau peraturan yang ada tidak dipahami oleh para pihak sehingga dapat mengakibatkan kesepakatan menjadi bias. Dalam alternatif penyelesaian sengketa tersebut, kiranya keberadaan juru penengah (mediator) memegang peranan yang penting. Juru penengah biasanya adalah orang atau lembaga masyarakat adat yang diyakini dan dipercaya masyarakat mampu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi sehingga diharapkan kesepakatan yang akan dihasilkan dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Idealnya seorang juru penengah harus mengerti tentang hukum pertanahan, mengerti tentang eksistensi tanah serta sejarah tanah yang diperkarakan, mempunyai data-data mengenai tanah yang disengketakan. Pengetahuan yang cukup luas dari juru penengah akan membuat juru penengah dapat menjalankan tugas secara efektif.

Secara garis besar, kasus-kasus pertanahan dapat dikategorikan menjadi aspek perdata, pidana dan tata usaha Negara, namun apabila dibagi berdasarkan tipologinya maka dapat dipilah menjadi lima kelompok, yaitu[113]:

  1. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
  2. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform,
  3. Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk pembangunan.
  4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;
  5. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

Mengingat bahwa bangsa Indonesia terkenal dengan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, kiranya pemanfaatan lembaga mediasi dapat merupakan alternatif yang berdampak positif untuk penyelesaian sengketa pertanahan. Saat ini penyelesaian sengketa melalui ADR secara implisit dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (“BPN”). Dalam struktur organisasi BPN dibentuk 1 (satu) kedeputian, yakni Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Tugas dari Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Konflik pertanahan menurut ketentuan Pasal 23 Perpres tersebut yaitu:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
  2. Pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa dan konflik pertanahan.
  3. Penanganan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum.
  4. Penanganan perkara pertanahan
  5. Pelaksanaan alternative penyelesaian masalah, sengketam dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya.
  6. Pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertanahan.
  7. Penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPN telah pula menerbitkan Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan melalui Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 tahun 2007 dan Peraturan kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Dalam menjalankan tugasnya menangani sengketa pertanahan, BPN melakukan upaya melalui mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif. Pembentukan Deputi tersebut menyiratkan 2 (dua) hal, yaitu pertama, bahwa penyelesaian berbagai konflik dan sengketa pertanahan itu sudah merupakan hal yang sangat mendesak sehingga diupayakan membentuk kedeputian untuk penanganannya. Kedua, terdapat keyakinan bahwa tidak semua sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan. Peran BPN sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa sangat diperlukan agar para pihak dapat mengetahui kelemahan dari alat bukti yang dimiliki dan kesulitan yang akan diperoleh. Cara ini cukup efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa perdata pertanahan. Berikut beberapa contoh mediasi yang telah dilakukan oleh BPN dalam penyelesaian sengketa di wilayah Kabupaten Klaten:

Tim Penanganan dan Penyelesaian sengketa pertanahan telah menyelesaikan sebanyak 8 (delapan) kasus sengketa pertanahan, dengan penyelesaian melalui mediasi, ternyata penanganan penyelesaian sengketa pertanahan dengan mediasi lebih cepat dan lebih terukur jangka waktunya sebagaimana yang dapat disampaikan dari 8 kasus tersebut adalah[114]:

  1. Kasus Desa Jurangjero SHM No.316 dengan mediasi tertuang dalam Berita Acara Mediasi No.BAM/02/IV/2008/SKP tanggal 1 April 2008.
  2. Kasus Desa Tirtomarto asal leter C No.34, 402 dan 661 dengan mediasi tertuang dalam Berita Acara Mediasi No.BAM/03/IV/2008/SKP tanggal 1 April 2008.
  3. Kasus Desa Ngalas SHM No.8 dengan mediasi tertuang dalam Berita Acara Mediasi No.BAM/01/VII/2008/SKP tanggal 11 Agustus 2008
  4. Kasus Desa Towangsan asal leter C No.472 dengan mediasi tertuang dalam Berita Acara Mediasi No.BAM/01/XI/2008/SKP tanggal 11 Nopember 2008.
  5. Kasus Desa Bulurejo SHM No.402 dan 403 dengan mediasi tertuang dalam Berita Acara Mediasi No.BAM/02/XI/2008/SKP tanggal 10 Nopember 2008.
  6. Kasus Desa Sabrang Lor asal leter C No.273 dengan mediasi tertuang dalam Berita Acara Mediasi No.BAM/02/V/2009/SKP tanggal 5 Mei 2009.
  7. Kasus Desa Ngawen asal leter C No.443 dan 448 dengan mediasi tertuang dalam Berita Acara Mediasi No.BAM/01/V/2009/SKP tanggal 5 Mei 2009.
  8. Kasus Desa Nglinggi asal leter C No.351 dengan mediasi tertuang dalam Berita Acara Mediasi No.BAM/01/VIII/2009/SKP tanggal 20 Agustus 2009.

 

Berdasarkan praktik-praktik mediasi yang telah dijalankan BPN dalam masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa praktik mediasi tersebut adalah best practice mengenai alternatif penyelesian sengketa yang dapat dilaksanakan sehingga perlu untuk ditingkatkan pengaturannya dalam UU ini. Peranan negara atau pemerintah dalam hal ini diwakili oleh BPN yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik akan dapat menjamin keadilan sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan tugas utama Negara. Berikut dapat dijelaksan garis besar dari proses Mediasi:

  1. Hal pertama yang harus dikerjakan oleh pihak BPN adalah menerima pengaduan. Pengaduan adalah pemberitahuan dan atau keterangan yang disampaikan oleh pengadu kepada petugas BPN tentang terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan yang menimbulkan akibat hukum atas suatu bidang tanah. Pihak yang mengadukan dalam melakukan pengaduan juga harus melampirkan segala bukti-bukti yang diperlukan serta permohonan untuk penyelesaian. Kepada aparat BPN yang menerima pengaduan harus mempelajari apa yang diajukan oleh pengadu.
  2. Kemudian mekanisme berikutnya adalah penelitian berupa pengumpulan data atau administrasi maupun hasil penelitian fisik di lapangan mengenai penguasaannya. Di dalamnya termasuk mengenali pihak-pihak yang berkonflik, obyek konflik, menemukan dan mengetahui kemauan para pihak, mencari aturan hukum atau peraturan perundang-undangan terkait untuk mengkaji penerapan hukumnya. Bila ditemukan cacat administratif karena kekeliruan data awal, maka koreksi adminsitratif dilakukan oleh BPN. Di dalam dalam proses ini ditelaah secara hukum terhadap konflik pertanahan yang berdasar data yuridis, data fisik dan/atau data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian oleh BPN tersebut dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut.
  3. Pencegahan mutasi, yaitu merupakan langkah pengamanan berupa pencegahan sementara terhadap segala bentuk perubahan atau mutasi. Tuuannya dilakukan pencegahan atau mutasi adalah mengehentikan untuk sementara waktu segala bentuk perubahan terhadap tanah yang disengketakan atau tanah konflik.
  4. Langkah selanjutnya yaitu musyawarah dengan di mediatori oleh pihak BPN. Musyawarah adalah kegiatan mempertemukan kedua belah pihak untuk mengklarifikasi data yang ada pada masing-masing pihak dalam rangka mengupayakan perdamaian atau kesepakatan para pihak. Para pihak juga diperkenankan untuk membawa bukti-bukti tambahan dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan atau yang mengetahui riwayat tanah yang disengketakan, dalam hal ini bisa ketua adat atau kepala desa setempat.
  5. Dalam hal tertentu diperlukan koordinasi antar instansi misalnya dalam sengketa antar masyarakat dengan melibatkan instansi kehutanan, ABRI, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain. Dalam rangka koordinasi tersebut perlu dibentuk Tim ad hoc bersama yang dapat dikoordinatori oleh BPN.
  6. Dari pihak BPN kemudian mempelajari hasil-hasil keterangan yang didapat dari proses musyawarah tersebut kemudian mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi penyelesaian.
  7. Tahap terakhir adalah mempertemukan kedua belah pihak kembali untuk membuat kesepakatan-kesepakatan penyelesaian dengan mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi yang telah dibuat oleh BPN.
    1. Apabila para pihak setuju untuk membuat kesepakatan penyelesaian maka hasil dari kesepakatan ini adalah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang bersifat final dan binding yang ditandatangani oleh pihak BPN. Apabila dari kesepakatan tersebut salah pihak tidak mau untuk melaksanakannya, maka pihak yang lain dapat menggunakan perjanjian tersebut untuk langsung dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri.
    2. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam tahap ini, maka BPN tetap mencatat berita laporannya untuk menjadi data awal sebagai rekam jejak yang membuktikan bahwa perkara tersebut pernah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi apabila para pihak kemudian berniat untuk menyelesaikannya di tingkat pengadilan.

Peraturan Kepala BPN menetapkan batas waktu penanganan perkara paling lama 3 bulan sejak diterimanya pengaduan atau informasi sengketa. Batas waktu penyelesaian dapat diperpanjang dengan persetujuan Kakan, Kakanwil, atau Deputi BPN.

 

  1. Pengadilan Agraria

Sengketa agraria merupakan suatu bentuk sengketa yang multi dimensi dan kompleks, karena di dalamnya terkandung bukan hanya kepentingan hukum saja, melainkan kepentingan ekonomi, politik, sosial budaya, dan bahkan pertahanan keamanan. Ketika terjadi sengketa hak atas tanah antara seseorang dengan orang lain, misalnya, maka mereka pada hakikatnya juga memperjuangkan kepentingan–kepentingan ekonomi yang melekat pada tanah yang disengketakan tersebut. Pada perspektif lain sengketa agraria dapat terjadi antara sekelompok anggota masyarakat dengan negara, karena masyarakat tersebut mempertahankan nilai-nilai budaya yang melekat pada tanah tersebut. Sebaliknya, karena pertimbangan pertahanan keamanan, negara dapat mengalahkan kepentingan orang perorangan atas suatu bidang tanah, sehingga hal itersebut dapat juga menimbulkan sengketa.

Saat ini sengketa agraria secara umum disatukan melalui mekanisme peradilan umum. Pada kenyataannya pengadilan yang ada tidak dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Menurut data yang diperoleh dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sampai saat ini ada sekitar 1700 kasus agraria yang tidak terselesaikan. Untuk itu, dibutuhkan suatu mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang efektif dan efisien. Untuk menyelesaikan konflik dan sengketa tanah yang terjadi, ada baiknya melihat kembali ide pembentukan pengadilan khusus landreform yang muncul dalam Undang-Undang Pengadilan Landreform tahun 1964 yang sudah dicabut pada tahun 1970. Aspek penting dari Pengadilan Landreform adalah ditegakkannya sebuah lembaga yang khusus menangani kasus sengketa yang muncul akibat pelaksanaan suatu program yang berhubungan dengan tanah. Sejak dihapuskannya Pengadilan Landreform dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1970, maka persoalan sengketa/konflik pertanahan dikembalikan kepada Pengadilan Negeri jika tidak bisa diselesaikan di luar jalur pengadilan. Sebagai sebuah pengadilan yang berwatak khusus, Pengadilan Pertanahan merupakan langkah efektif dalam proses [encapaian keadilan dan kepastian hukum

Berdasarkan hal tersebut, pemikiran ke arah pembentukan pengadilan pertanahan sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum merupakan suatu pemikiran yang perlu direalisasikan kembali karena hal itu akan berpihak pada efektivitas dan efisiensi penanganan kasus atau sengketa pertanahan. Jika hal itu terjadi, maka kepentingan masyarakat juga mendapat perlindungan hukum secara optimal. Untuk kepentingan pembentukan Pengadilan khusus pertanahan tersebut maka pertama-tama harus dikaji dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada agar tidak terjadi disharmonisasi peraturan dengan landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Agraria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. A.       Buku

Donald L. Donham, History, Power, Ideology: Central Issues in Marxism and Anthropology, (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1999).

Effendi, Bachtiar. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya. Bandung: Penerbit Alumni, 1993.

Fauzi, Noer. Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia. Yogjakarta: Kerjasama Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar, 1999.

Gautama, Sudargo. Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960) dan Peraturan Pelaksanaanya (1996). Citra Aditya Bakti, 1997.

Harsono, Boedi. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Universitas Trisaksti, 2007.

________. Hukum Agraria Indonesia. Jilid 1. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2005.

________. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya. Jilid I Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan, Edisi revisi, 2003.

Hartono, Sunarjati. Kapita Selekta Perbandingan Hukum. Bandung: Alumni, 1986.

Hasni. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Kantaatmadja, Mieke Komar. Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang. Bandung: Mandar Maju, 1994.

Kuntowijoyo. Penjelasan Sejarah (Historical Explanation). Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

Parlindungan, A. P. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju, 1999.

Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Sihombing, B. F dalam Supriadi. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Simarmata, Rikardo. Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia. UNDP Regional Center in Bangkok, 2006.

Soeprapto. Undang-Undang Agraria dalam Praktek. Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1986.

Soesanto, J. B. Hukum Agraria I. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.

Sudiyat, Iman. Hukum Adat Sketsa Adat. Cetakan Ketujuh, Yogyakarta: Liberty, 2012.

Sumardjono, Maria S.W. Tanah  dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Cet. 2. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.

Supriadi. Hukum Agraria. Ed. 1, Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumardjono, Maria S.W. Tanah  dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Cet. 2. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.

Sutiknjo, Imam. Politik Agraria Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

Yamin Lubis, Muhammad dan Abd. Rahim Lubis. Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung: Mandar Maju, 2008.

 

  1. B.       Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Pokok-Pokok Peraturan Dasar Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN RI No. 104 Tahun 1960 TLN RI No. 2043.

_________, Rumah Susun, UU No. 20 Tahun 2011, LN RI No. 108 Tahun 2011 TLN RI No. 5252.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3746).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tanggal 16-5-2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.

 

  1. C.    Internet

Asas-Asas Tata Guna Tanah”, http://tatagunatanah.blogspot.com/search/label/Asas-asas%20Tata%20Guna%20Tanah.

Faizah, Liliz Nur. Hak Menguasai Negara Suatu Pendekatan Historis-Filosofis (rangkuman dari Bab II tentang Hak Menguasai Negara, dalam skripsi ”Perkembangan Konsep Kepentingan Umum dalam Hukum Pengambilalihan Hak atas Tanah di Indonesia, 1960-2006” di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta pada tahun 2007). http://zeilla.files.wordpress.com/2008/05/ hmn_filosofis.pdf.

Hajriyanto Y. Thohari, “Aksi dan Implementasi Tap MPR No. IX/MPR/2001”,  makalah disampaikan pada Press Gathering Wartawan MPR RI di Mataram, tanggal 9 Maret 2012, www.mpr.go.id/files/pdf/2012/03/12/aksi-dan-implementasi-tap-mpr-no-ixmpr2001-1331520876.pdf.

“MK Sarankan Presiden Sinkronkan Regulasi Agraria”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt4f543a4ed7182/mk-sarankan-presiden-sinkronkan-regulasi-agraria.

“Model Perencanaan Penatagunaan Tanah”, http://tatagunatanah.blogspot.com/search/label/Model%20Perencanaan%20TGT.

“Pengertian Tata Guna Tanah”, http://tatagunatanah.blogspot.com/2008/08/pengertian-tata-guna-tanah.html.

Tubagus Haedar Ali, “Makna Penggunaan Tanah menurut UU Nomor 5 Tahun 1960: Kaitannya dengan Perkembangan Penataan Ruang”, http://www.jkpp.org/download/kamus%20tata%20ruang%20Bab5.3.pdf.

 

D.    Makalah

Makalah Prof. Arie Sukanti Sumantri Hutagulung, SH., MLI yang disampaikan dalam diskusi pakar sehubungan dengan penyusunan kajian RUU Pendaftaran Tanah, Deputi PUU Bagian Polhukham, Setjen DPR RI pada 5 Agustus 2009.

Muchsin. Konflik Sumber Daya Agraria dan Upaya Penegakan Hukumnya. Makalah Seminar Pembaharuan Agraria. Sekoah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 16 Juli 2002.

Nasution, Agussalam (Penulis adalah mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). “Makalah Hukum Agraria, Teori Hukum Pertanahan Yang Pernah Berlaku di Indonesia”, 2012.

Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta, 1975.

 

E.    Lain-Lain     

Harsono, Boedi. PPAT sejarah Tugas dan Kewenangannya, Majalah RENVOI, No. 844. IV. Jakarta, Januari, 2007.

Ismail, Nurhasan. Perkembangan HukumPertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2006.

Kalo, Syafruddin. Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur pada Masa Kolonial yang Berlanjut pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi. Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

“Pembagian Lahan agar Hati-hati: Ada yang Dijual atau Digadaikan”. Kompas 30 Januari 2007.

Pidato Menteri Agraria, Mr. Sadjarwo pada tanggal 12 September 1960 di depan DPRGR, menyatakan lima tujuan landreform di Indonesia, dalam makalah Reformasi Agraria Indonesia (Potret Pasang Surut Sejarah kebangsaan Indonesia), oleh Tri Chandra Apriantopreencechinty (Min, 02/22/2009-08:39).

Ringkasan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. I dan II/MPRS/1960 terbitan Departemen Penerangan, 1962.

Sumardjono, Maria SW. “Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi”. Edisi Revisi, Kompas, Jakarta, 2001.

Terbitan Badan usaha Penerbit YKK Departemen Penerangan RI, No. 973.

Winarsi, Sri. Pengaturan Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum. Majalah YURIDIKA. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 17 No. 2, Surabaya, Maret, 2002.

 

 

 

LAMPIRAN:          RANCANGAN UNDANG-UNDANG

   


[1]Berdasarkan arahan Pimpinan Komisi II DPR RI kepada Tim Penyusun Naskah Akademik dan Draf Awal RUU tentang Pertanahan, tanggal 12 April 2012 di Ruang Pimpinan Komisi II DPR RI.

[3] Boedi Harsono, hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan, hal. 18.

[4] Ibid.

[5] Ibid, hal. 176.

[6] Ibid, hal. 180.

[7] Disarikan dari Febby Evilarina Kartikasari, “Aspek Kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Alam-Hasil Konsultasi Publik RUU PSDA” dalam Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jakarta: Suara Bebas, 2005, hal. 135-136.

[8] Ibid, hal. 136.

[9] Dalam Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 4.

[10] Ibid, hal. 6.

[11] Iman Sudiyat, Hukum Adat skesta asas, Yogyakarta: Liberty ,Cetakan ke-7, 2012, hal. 54.

[12] Djuhaendah Hasan, Lembaga Ajminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lainnya yang Melekat pada Tanah dalam Konsep Penerapan Asas pemisahan horizontal, Bandung: Aditya Bakti, 1996, hal. 75-76.

[13]Laporan Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Sumber Daya Alam, Disusun oleh Tim dibawah Pimpinan Prof. Dr. Koesnadi  Hardjasoemantri, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2005, hal. 27.

[14]Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Universitas Trisaksti, 2007, hal. 3.

[15]B. F. Sihombing, dalam Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 9.

[16]Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Adat, Cetakan Ketujuh, Yogyakarta: Liberty, 2012, hal. 28 dan 37.

[17]Disarikan dari NA.

[18]KPA mengembangkan suatu sistem inventarisasi data mengenai kasus-kasus sengketa agraria yang terjadi di Indonesia lewat program Data Base Sengketa Agraria – KPA yang sistemnya dikembangkan sebagai bagian kerjasama KPA dengan dari proyek penelitian “Land Tenure and Law in Indonesia: Implications for Livelihood, Community and Environment” yang dilakukan oleh Dr. Carol Warren (Murdoch University, Perth) dan Dr. Anton Lucas (Flinders University, Adelaide). Data-data untuk kasus sengketa yang diinvetarisir bersumber dari: kliping sejumlah media massa nasional, khususnya, yang terbit sejak tahun 1972 dan beberapa media massa lokal (berdasarkan ketersediaannya di Sekretariat BP-KPA), laporanlaporan investigasi yang dilakukan sejumlah anggota KPA, kronologi-kronologi sengketa yang dikirim oleh masyarakat atau anggota KPA ke Sekretariat BP-KPA, serta laporan-laporan dan hasil studi terhadap sengketa agraria yang telah diterbitkan dalam bentuk buku,monograf, dan sebagainya yang bisa didapatkan di Resource Center KPA. Adapun satuan analisis dari data base ini adalah Kasus, yakni adanya sejumlah orang yang merupakan penduduk setempat yang sedang atau telah terlibat dalam suatu persengketaan dengan satu pihak atau beberapa pihak tertentu atas sebidang atau beberapa bidang tanah tertentu karena kedua belah pihak sama-sama mengaku memiliki hak atas bidang tanah tersebut. Sebagai satu kasus, maka sejumlah orang yang merupakan penduduk setempat tersebut akan dianggap sebagai satu kesatuan (kolektif tertentu), dan pihak-pihak yang menjadi kasus-kasus konflik yang terjadi (melibatkan) penduduk setempat di satu pihak yang berhadapan dengan kekuatan modal dan/atau instrumen negara. Dengan menggunakan pengelompokan masyarakat ke dalam 3 sektor, seperti yang dikemukakan oleh Alexis Tocqueville (1805-1859), maka konflik agraria yang struktural sifatnya dapat dinyatakan sebagai konflik antara kelompok-kelompok masyarakat sipil di satu pihak yang berhadapan dengan dua kekuatan lainnya yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, yakni: sektor bisnis dan/atau negara. Karena itu, satu faktor yang penting memainkan peran di dalam munculnya kasus-kasus tersebut adalah adanya kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah untuk berbagai tujuan termasuk tujuan-tujuan yang dinyatakan sebagai “kepentingan umum” maupun untuk tujuan “pembangunan” yang mengabaikan kenyataan adanya penguasaan tanah oleh penduduk setempat lawannya juga sebagai satu kesatuan. Misalnya, kasus Badega adalah kasus persengketaan tanah yang terjadi antara sekelompok orang di satu daerah di Kabupaten Garut yang bersengketa dengan satu perusahaan perkebunan akan diperhitungkan sebagai satu kasus meskipun dalam kasus ini terlibat sejumlah penduduk di 3 desa dari dua kecamatan yang berbeda. Kasus Badega dianggap sabagai satu kasus, karena penduduk setempat yang berkonflik tadi menganggap dirinya sebagai satu kesatuan (kolektif). Tetapi ada juga sejumlah kasus yang terjadi di dalam satu wilayah operasi satu perusahaan tertentu, seperti yang terjadi pada PT MHP di Sumatera Selatan yang operasinya telah menimbulkan 44 kasus sengketa agraria. Indikator untuk menyatakan satu kasus tertentu didasarkan pada anggapan kolektif masyarakat sendiri yang sedang bersengketa yang merasa mereka sebagai satu kesatuan, atau berdasarkan anggapan pihak lawan dari masyarakat yang memiliki catatan atas-atas ‘kasus-kasus’ sengketa yang terjadi di wilayah kerjanya. Dari data-data yang ada ternyata dari kedua sisi pandang ini tidak ada perbedaan di antara kedua pihak untuk menyatakan kasus sengketa tertentu sebagai satu kasus.

 

[19]Alinea Ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[20]Maria S.W. Sumardjono, Tanah  dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Cet. 2, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009, hal. 4.

[21]Hajriyanto Y. Thohari, “Aksi dan Implementasi Tap MPR No. IX/MPR/2001”,  makalah disampaikan pada Press Gathering Wartawan MPR RI di Mataram, tanggal 9 Maret 2012, www.mpr.go.id/files/pdf/2012/03/12/aksi-dan-implementasi-tap-mpr-no-ixmpr2001-1331520876.pdf, diakses tanggal 11 April 2012.

[22]“MK Sarankan Presiden Sinkronkan Regulasi Agraria”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt4f543a4ed7182/mk-sarankan-presiden-sinkronkan-regulasi-agraria, diakses tanggal 7 Juni 2012.

[23]Boedi Harsono, Op., Cit., hal. 6.

[24]Ibid., hal. 7.

[25]Agussalam Nasution (Penulis adalah mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), Makalah Hukum Agraria, Teori Hukum Pertanahan Yang Pernah Berlaku di Indonesia, 2012.

[26]Liliz Nur Faizah, Hak Menguasai Negara Suatu Pendekatan Historis-Filosofis, (rangkuman dari Bab II tentang Hak Menguasai Negara, dalam skripsi ”Perkembangan Konsep Kepentingan Umum dalam Hukum Pengambilalihan Hak atas Tanah di Indonesia (1960-2006)” di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta pada tahun 2007). http://zeilla.files.wordpress.com/2008/05/ hmn_filosofis.pdf, diakses tanggal 6 Juni 2012.

[27]Syafruddin Kalo, Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur pada Masa Kolonial yang Berlanjut pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi, Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

[28]Sunarjati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 70.

[29]Imam Sutiknjo, Politik Agraria Nasional, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994, hal. 55.

[30]Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hal. 55.

[31]Pidato Menteri Agraria, Mr. Sadjarwo pada tanggal 12 September 1960 di depan DPRGR, menyatakan lima tujuan landreform di Indonesia, dalam makalah Reformasi Agraria Indonesia (Potret Pasang Surut Sejarah kebangsaan Indonesia), oleh Tri Chandra Apriantopreencechinty (Min, 02/22/2009-08:39).

[32]Ibid.

[33]Donald L. Donham, History, Power, Ideology: Central Issues in Marxism and Anthropology, (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1999), hal. 140.

[34]Kuntowijoyo, Penjelasan Sejarah (Historical Explanation), Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008, hal. 1 dan 10.

[35]Sunarjati Hartono, Op., Cit., hal. 30.

[36]Ibid.

[37]Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan, Edisi revisi, 2003, hal. 267.

[38]Ibid., hal. 268.

[39]Ringkasan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. I dan II/MPRS/1960 terbitan Departemen Penerangan tahun 1962, hal. 51.

[40]Ibid., hal. 37.

[41]Ibid.

[42]Ibid., hal. 38.

[43]Boedi Harsono, Op.,Cit., hal. 268.

[44]Demikian dinyatakan juga dalam Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta, 1975.

[45]Boedi Harsono, Op., Cit., hal. 267.

[46]Soeprapto, Undang-undag Agraria dalam Praktek, Universitas Indonesia, Pres: Jakarta, 1986, hal.17.

[47]Muchsin, Konflik Sumber Daya Agraria dan Upaya Penegakan Hukumnya, Makalah Seminar Pembaharuan Agraria, 2002, Sekoah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 16 Juli 2002, hal. 6.

[48]Supriadi, SH., MH, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Cetakan keempat, 2010 hal. 56-58.

[49]Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia,  Djambatan, 1994, hal 193.

[50]Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960) dan Peraturan Pelaksanaanya (1996) Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 205.

[51]Tubagus Haedar Ali, “Makna Penggunaan Tanah menurut UU Nomor 5 Tahun 1960: Kaitannya dengan Perkembangan Penataan Ruang”, http://www.jkpp.org/download/kamus%20tata%20ruang%20Bab5.3.pdf, diakses tanggal 25 April 2012.

[52]Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Peraturan Dasar Agraria.

[53]“Pengertian Tata Guna Tanah”, http://tatagunatanah.blogspot.com/2008/08/pengertian-tata-guna-tanah.html, diakses tanggal 1 Mei 2012.

[54]“Pengertian Tata Guna Tanah”, http://tatagunatanah.blogspot.com/2008/08/pengertian-tata-guna-tanah.html, diakses tanggal 1 Mei 2012

[55]Supriadi, Op., Cit. hal. 261.

[56]Mieke Komar Kantaatmadja, Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 118.

[57]Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

[58]Mieke Komar Kantaatmadja, Op., Cit., hal. 118.

[59]Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

[60]Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

[61]“Asas-Asas Tata Guna Tanah”, http://tatagunatanah.blogspot.com/search/label/Asas-asas%20Tata%20Guna%20Tanah, diakses tanggal 1 Mei 2012.

[62]“Model Perencanaan Penatagunaan Tanah”, http://tatagunatanah.blogspot.com/search/label/Model%20Perencanaan%20TGT, diakses tanggal 1 Mei 2012.

[63]Perinciannya adalah sebagai berikut: Landreform terdiri dari 4 Undang-Undang, 2 Peraturan Pemerintah, 3 Keputusan Presiden, 10 Peraturan Menteri, 12 Keputusan Menteri, 9 Surat Edaran Menteri (4 peraturan); dan tentang Pengurusan Hak Tanah terdiri dari 1 Undang-Undang, 3 Peraturan Pemerintah, 2 Keputusan Presiden, 1 Instruksi Presiden, 4 Peraturan Menteri, 10 Keputusan Menteri, 7 Surat Edaran Menteri (28 peraturan),dari keseluruhan yang berjumlah 92 peraturan. Lihat dalam Nurhasan Ismail, 2006, Perkembangan HukumPertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 185.

[64]Noer Fauzi, Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia, Yogyakarta: Kerjasama Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar, 1999, hal. 141.

[65]Ibid.

[66]Noer Fauzi, Op., Cit., hal. 143-144.

[67]Terjadinya aksi sepihak, baik itu dalam arti aksi sepihak yang dilakukan oleh petani (di bawah naungan BTI) maupun oleh tuan tanah karena keduanya sama-sama tidak memperhatikan prosedur normal landreform.

[68]Noer Fauzi, Op., Cit., hal. 124.

[69]Ibid., hal. 147.

[70]Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP Regional Center in Bangkok, 2006, hal. 64 dan 65.

[71]Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, edisi revisi,  Kompas, Jakarta, 2001, hal. 51.

[72]Pembagian Lahan agar Hati-hati: Ada yang Dijual atau Digadaikan, Kompas 30 Januari 2007.

[73]Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 299.

[74]Tubagus Haedar Ali, “Makna Penggunaan Tanah menurut UU Nomor 5 Tahun 1960: Kaitannya dengan Perkembangan Penataan Ruang”, http://www.jkpp.org/download/kamus%20tata%20ruang%20Bab5.3.pdf, diakses tanggal 25 April 2012, hal IV 7-14.

[75]Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.

[76]Hasni, Op., Cit., hal. 300.

[77]Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.

[78]Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.

[79]Hasni, Op., Cit., hal. 301.

[80]Ibid.

[81]Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 1999, hal. 460.

[82]Ibid.

[83]Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah, Bandung: Alumni, 1992, hal. 46.

[84]Pasal 32 ayat (I), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

[85]Pasal 32 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

[86]A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Cetakan I, Bandung: Mandar Maju, 1999, hal. 18.

[87]Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1, edisi revisi, Jakarta: Djambatan, 2005.

[88]Ibid.

[89]Lihat Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

[90]Lihat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

[91]Lihat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

[92]Muhammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung: Mandar Maju, 2008, hal. 167.

[93]J. B. Soesanto, Hukum Agraria I, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, hal. 90.

[94]AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 130.

[95]Makalah Prof. Arie Sukanti Sumantri Hutagulung, SH., MLI yang disampaikan dalam diskusi pakar sehubungan dengan penyusunan kajian RUU Pendaftaran Tanah, Deputi PUU Bagian Polhukham, Setjen DPR RI pada 5 Agustus 2009.

[96]Lembaga Recthsverwerking, yaitu suatu terobosan baru dalam hukum acara perdata di pengadilan negeri atau PTUN yang dianggap sebagai suatu pengecualian khusus dalam menangani kasus-kasus di bidang pertanahan yang tidak dapat digeneralisir dengan sistem pembuktian perdata atas kebendaan yang lain.

[97]Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Bandung: Penerbit Alumni, 1993, hal. 32.

[98]Ibid.

[99]Ibid, hal. 33.

[100]Boedi Harsono, PPAT sejarah Tugas dan Kewenangannya, Majalah RENVOI, No. 844. IV, Jakarta, Januari, 2007.

[101]Sri Winarsi, Pengaturan Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum, Majalah YURIDIKA, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 17 No.2, Surabaya, Maret, 2002, hal. 186.

[102]Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

[103]Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1/2006.

[104]M. Yamin Lubis, Abd. Rahim, Op., Cit., hal. 155.

[105]Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

[106]Lihat Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 jo. Pasal 2 ayat (2), Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 2006.

[107]Lihat Pasal 66 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2[107]Supriadi, Op., Cit., hal. 64.

006.

[108]Supriadi, Op., Cit., hal. 64.

[109]Lihat, Konflik Pertanahan, Bernhard Limbong, Margaretha Pustaka, Jakarta, Februari 2012, hal. 60-62.

[110]Goodpaster, Garry, Panduan Negosiasi dan Mediasi 9, Elips Jakarta, 1999, hal. 241.

[111] Lovenheim Peter, How To Mediate Your Dispute, Nolo Press, Berkeley, 1996, hal. 13.

[112] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[113] Farhan, Cara-cara Penyelesaian Sengekta Melalui Mediasi, https://fahran77.wordpress.com/2011/03/31/cara-cara-penyelesaian-sengketa-menurut-mediasi/, diakses pada tanggal 8 Juni 2012.

[114] Herry Fathurachman (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara), Mediasi Sebagai Alternatif Sengketa Pertanahan, http://portaldaerah.bpn.go.id/Propinsi/Jawa-Tengah/Kabupaten-Klaten/Artikel/MEDIASI–sebagai-alternatif-penyelesaian-sengket.aspx, diakses pada tanggal 8 Juni 2012.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers

%d bloggers like this: