Archive for May, 2012|Monthly archive page

“Seribu Lady Gaga Tak Akan Goyahkan Iman Nahdliyin”

Ref. Sunny <ambon@tele2.se>:  Hebat NU dan patut dipuji, karena kalau berdadapan dengan 1000  Gaga  tak akan tergoyang dan luntur iman mereka.  FPI, MUI, Polri, MMI,  FUI etc mendengar nama Lady Gaga saja sudah terbirit-birit gemetar dan berteriak seperti kambing  mau diterkam segrigala di padang tandus.

 

 

 

 

“Seribu Lady Gaga Tak Akan Goyahkan Iman Nahdliyin”

 

http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/05/20/ArticleHtmls/Seribu-Lady-Gaga-Tak-Akan-Goyahkan-Iman-Nahdliyin-20052012003013.shtml?Mode=0

 

 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj menyatakan kedatangan Lady Gaga tidak perlu ditanggapi berlebihan. Meski lirik lagu Gaga dianggap menghina Tuhan, hal itu tidak akan mengubah seseorang yang beriman menjadi kafir.

“Bagi NU, mau ada seribu Lady Gaga tidak akan mengubah keimanan orang NU,”kata Said setelah menghadiri acara Ruwatan Budaya Pendadaran Kampus Sokalima, di kompleks Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat malam lalu.

Konser Lady Gaga, yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 3 Juni mendatang, sampai kini masih terkatung-katung perizinannya. Padahal 55 ribu

tiket konser Lady Gaga bertajuk “The Born This Way Ball”itu sudah ludes terjual. Tiket artis yang selalu mengundang kontroversi itu dibanderol Rp 465 ribu hingga Rp 2,250 juta per lembar.

Said menegaskan, iman tidak akan goyah, akhlak tak akan merosot, hanya karena kedatangan Lady Gaga. Said pun mencontohkan,“Jika di sebelah saya ada kemaksiatan, iman saya tidak akan tergoyahkan, karena saya berakhlak.” Bagi Said, mau di Amerika, di Mekah, di pasar, atau di masjid sama saja. Pada zaman sekarang, kata dia, untuk melihat hal yang aneh-aneh sangat gampang.“Tinggal buka Internet dan semuanya ada di sana,”kata dia.

Budayawan Arswendo Atmowiloto menilai semua orang di Indone

sia, dari masyarakat hingga pejabat, gagap menanggapi rencana kedatangan Gaga. Kontroversi bolehtidaknya Lady Gaga menggelar konser di Jakarta belakangan ini dinilainya sebagai “keributan yang enggak jelas”.

Keributan itu timbul karena tidak ada rumusan yang jelas tentang definisi erotika.“(Aksi panggung) Katy Perry itu lebih mengerikan. Lalu, mengapa Katy Perry bisa lolos dan kemudian Lady Gaga enggak boleh konser di sini?”kata Wendo di Kulon Progo,Yogyakarta, kemarin.

Bagi Wendo, jadi atau tidaknya Lady Gaga menggelar konser di Jakarta bukanlah hal terpenting.

Yang lebih penting adalah menjaga agar kesatuan masyarakat tetap terjaga. ● ILHAM TIRTA | HERU CN | AGUSSU

 

 

Diskusi Tentang Wilayah Adat

 

Tentang wilayah adat

“r.y.zakaria@gmail.com” <r.y.zakaria@gmail.com>,in: adatlist@yahoogroups.com , Sunday, 20 May 2012, 14:30

Abdon menulis:
“Saya masih yakin sampai hari ini bahwa pendekatan identifikasi yang paling bisa dipertanggung-jawabkan secara moral dan politik sampai sekarang masih pendekatan berbasis wilayah adat.”
Secara ‘teoritik’, saya setuju dgn pandangan ini. Pertanyaannya, secara metodologi, bagaimana menemukan wujudnya di lapangan, di tengah rentang pengertian masy adat yg begitu longgar (dr tkt keluarga hingga kerajaan nusantara’, lojatosting2 terdaulu). Apakah ‘konsep ‘wilayah adat’ yg dirujuk adalah konsep ‘adatrecht rengelingmen’ (lupa bgmn pengejaannya yg benar)  yg dikontruksikan van Volenhoven berjumlah 19 lingkaran hukum adat itu? Atau yg berbasis pd ‘pengelompokan etnik’, atau yg mana?
Kalau pendiri bagsa sdh jelas popsisinya (sebagaimana dianut dl$ norma di konstitusi): yg mereka maksud dengan masyarakat adat/masyarakat hukum adat adalah apa yg di tingkat lapangan disebut sebagai ‘desa atau disebut dgn nama lain itu. Maka, ‘wilayah adat’-nya adalah ruang tempat kehidupan warga desa atau disebut dgn nama lainnya. Ada konsep yg sangat populer untuk ‘menyebut ruang kehidupan’ itu. Itulah yg disebut dgn ULAYAT.
Maka, agar diskusi ini bermakna, mohon penjelasan yg lbh lanjut dr apa yang kawan2 sebut sebagai ‘wilayah adat’ itu. Jangan sampai gerakan sepenting ‘gerakan masyarakat adat’ itu terkesan awam dan berbasis common sense saja. Ingatlah, di kubu lawan gerakan masy adat ini bercokol orang-orang yg memilikli legitimasi, baik secara keilmuan, apalagi sosial dan politik’.

Salam,
ryz

From: j47ung_kayan@yahoo.com
Sender: adatlist@yahoogroups.com
Date: Sun, 20 May 2012 07:15:35

Dear bang monti dan bang abdon:
Thaks banyak penjelasan dan info yang baik sehingga tidak membuat saya jadi bingun dlm diskusinya disini, dan di kita juga sedang mendorong pemetaan di beberapa wilayah adat di kapuas hulu.

Harapan kita ini menjadi hal yang baik dalam mendorong kedaulatan masyarakat adat atas tanah dan wilayah adatnya.

Salam hangat
Jalung

From: “Abdon Nababan” <abdon.nababan@aman.or.id>
Sender: adatlist@yahoogroups.com
Date: Sun, 20 May 2012 06:56:38

Halo Monti,

Menurut saya akan sangat baik kalau kita menggunakan pengalaman PP dan hasil peta wilayah adat yang sudah berjalan selama ini untuk menjawab pertanyaan ini. Gerakan ini sudah lumayan tua umurnya di Indonesia, sudah mendekati 20 tahun.

Mumpung para pentolan gerakan PP sedang sekolah tinggi  di CICO ada baiknya hal-hal ini menjadi bahan diskusi di sana. Apakah ada contoh konkrit di lapangan yang bisa menunjukkan bahwa kekhawatiran dari Bung Jalung memang muncul di lapangan selama pembuatan peta atau setelah peta wilayah adat dibuat dan disepakati oleh para pihak yang bertetangga. Kalau memang ada, akan sangat produktif kalau kasus-kasus ini angkat, didiskusikan dan hasil diskusi ini digunakan untuk memperbaiki pendekatan, metode dan teknisk PP yang ada saat ini.

Pertanyaan Mbak Fikri soal penggunaan kartografi (ilmu dan teknologi barat/modern) dalam upaya mendeliniasi ruang hidup masyarakat adat juga sudah lama didiskusikan, bahkan boleh dikatakan debat ini lebih tua dari gerakan PPnya sendiri. Kritik terhadap kartografi Barat itulah yang menjadi kerangka pikir pengembangan PP yang ada saat ini dengan memberikan bobot paling besar pada proses sosial (participatory, penggalian sejarah lisan dan indigenous knowledge system, dll) dibandingkan dengan proses teknis kartografinya sendiri. Mohon koreksinya dari Monti  kalau saya salah soal ini. Ini sebagiannya saya baca dari kajianmu soal gerakan PP di Kalbar hehehehe

Soal identifikasi unit sosial masyarakat adat yang kita perdebatkan dalam diskusi “desa” dan masyarakat adat. Saya masih yakin sampai hari ini bahwa pendekatan identifikasi yang paling bisa dipertanggung-jawabkan secara moral dan politik sampai sekarang masih pendekatan berbasis wilayah adat.  Dan karena itu, pemetaan partisipatif menjadi sangat penting menjadi komponen utama dalam membangun gerakan masyarakat adat nusantara yang selaras dengan pemajuan HAM  dan berkelanjutan secara ekologis.

Soal Unit Kerja Pelayanan Pemetaan Wilayah Adat yang dimandatkan Kongres, saya sepakat agar pembentukannya nanti dipersiapkan sebaik-baiknya khususnya menyangkut penyiapan pemahaman para fasilitator PP terkait aspek spritualitas, historis, kultural dan interaksi masyarakat adat dengan tanah, wilayah dan SDA yang akan dipetakan.

Itu dulu pemikiran saya soal ini untuk melanjutkan diskusi yang baik ini.

Salam,
Abdon

From: Albertus Hadi Pramono <monti@cbn.net.id>
Sender: adatlist@yahoogroups.com
Date: Sun, 20 May 2012 00:19:49

Rekan-rekan sekalian,

Dengan menghangatnya diskusi soal unit sosial dalam RUU PPMA dalam
posting-posting sebelumnya, saya ingin mengajak diskusi soal apa yang
dimaksud wilayah adat. Apalagi dalam Rekomendasi Tobelo soal wilayah
adat muncul sebagai kalimat pertama, jadi isu ini menjadi sangat
penting. Masalah ini jelas sangat terkait dengan masalah unit sosial
masyarakat adat. Bahkan mungkin bisa dikatakan bahwa sudah jelas unit
sosialnya maka wilayah adat akan mudah ditentukan. Namun ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan wilayah adat.

Pertama, Bung Jalung dalam postingnya di milis adat tgl 16 Mei
mengingatkan kita soal sejarah wilayah adat yang di banyak tempat
penuh dengan sejarah pahit, termasuk perang antar suku. Berdasarkan
pengalamannya di Kalbar, ia menuliskan: “[UU PPMA] ini [bisa] bisa
memicu perebutan wilayah suku-suku” terutama yang pernah “memiliki
historis perang antar suku, bertikai lagi, apalagi terkait batas
wilayah dan ketemengungan, apalagi dgn kondisi skarang lahan
masyarakat makin sempit di akibatkan ijin konsesi/investasi sekala
besar terhadap tanah, hutan lebih banyak mengambil lahan2 masyarakat.”

Kedua, klaim anggota suatu komunitas adat bisa berada di luar wilayah
komunitasnya karena sistem tenurial masyarakat adat sangatlah
kompleks. Ladang warga sebuah kampung sering juga berada di wilayah
kampung lain. Dengan kecenderungan individualisasi di kalangan
masyarakat adat yang makin terasa hal ini bisa menjadi persoalan,
apalagi makin pula terasa menguatnya identitas kampung. Hal ini
terjadi karena, salah satunya, persepsi batas yang berubah terutama
setelah pemetaan kartografis dilakukan.

Mbak Fikri pada pada milis adat tanggal 15 Mei memaparkan soal
kelemahan besar kartografi yang diringkaskannya sebagai berikut: “Soal
pemetaan. Mungkin pemetaan kartografis yah ? Menurutku agak ajaib dan
ambivalent juga kita yah. Kartografi, ederhananya peta, itu khan
mewakili cara pandang yg homogen, hampa, impersonal. Masyarakat kita
punya cara lain khan untuk melihat landscape itu, cara yg lebih
personal dan penuh makna.

Kenapa kartografi dianggap penting u menentukan wilayah masyarakat
adat? Itu soal bagaimana kaum modal, negara, dll memastikan wilayah
kedudukan adat saja. Mereka mau teritori yg pasti, measurable, ilmiah.
Itu cara pikir khas barat, khas apa yg disebut modernitas (kata
[scott] “seeing like a state”)…which is itu sebenarnya berbeda dg
cara masyarakat kita membangun persepsi soal landscape. Jadi yah rada
ambigu juga cara kita berpikir ini.”

Ini juga keprihatinan dan kritik saya terhadap gerakan pemetaan
partisipatif yang terus saya suarakan beberapa tahun belakangan ini.
Contoh paling kongkrit adalah soal penentuan batas. Kartografi memaksa
kita untuk membuat garis sebagai representasi batas, padahal dalam
masyarakat adat banyak batas yang berupa luasan (seperti kebun, kebun
hutan) atau jalur (punggung bukit, sungai). Di sinilah potensi konflik
batas mulai muncul.

Kalau kompleksitas hubungan masyarakat adat dengan lanskapnya mau
direpresentasikan dengan baik perlu ada terobosan pengetahuan dan
teknologi. Kita tidak bisa mengandalkan pada teknologi yang ada. Ini
memang kerja besar dan akan mendapat perlawanan dari para pendukung
modernitas (termasuk negara-bangsa). Untuk itulah pusat-pusat
pengembangan pengetahuan masyarakat adat menjadi penting.

Dengan demikian, penetapan wilayah adat harus dijalankan dengan
memakai perspektif manajemen konflik dan memperhatikan kompleksitas
hubungan manusia dengan lanskapnya. Tuntutan untuk “memperkuat,
memperluas dan mempercepat gerakan pemetaan dan registrasi
wilayah-wilayah adat serta penegasan ‘claim’ dan ‘reclaiming’ hak-hak
masyarakat adat” yang termaktub dalam Garis-garis besar program AMAN
harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Unit Kerja Pelayanan
Pemetaan Partisipatif yang diminta para anggota untuk dibentuk di
dalam Struktur kerja AMAN perlu dirancang dengan baik dan memiliki
staf yang memahami kompleksitas hubungan antar manusia dan manusia
dengan lingkungan yang dipahami masyarakat adat. Bila tidak upaya
mulia ini akan berbuah bencana.

Salam,
Monti

————————————

A l i a n s i  M a s y a r a k a t  A d a t  N u s a n t a r a
“Berdaulat secara Politik, Mandiri Secara Ekonomi, dan Bermartabat secara Budaya”

Debussy dan Gamelan: Pameran Semesta Paris 1889

Avatar Joss Wibisono
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Debussy dan Gamelan: Pameran Semesta Paris 1889

Diterbitkan : 18 Mei 2012 – 3:13pm | Oleh Joss Wibisono (Foto: Le Village Javanais)

Orang-orang Jawa dan Sunda juga hadir di Paris ketika pada tahun 1889, dalam rangka memperingati 100 tahun revolusi Prancis, Menara Eiffel diresmikan. Mereka didatangkan ke Paris untuk mengisi le village Javanais (desa Jawa), sebutan pavilyun Belanda dalam l’exhibition universelle atau pameran semesta yang waktu itu digelar selama enam bulan. Pada pameran ini gamelan menancapkan pengaruhnya pada musik barat.

Dengan pengaruh gamelan, komponis Prancis Claude Debussy [1862-1918] berhasil mendobrakkan pembaruan pada musik klasik Barat. Debussy dikenal sebagai komponis pelopor aliran impresionisme dalam dunia musik. Berbeda dengan musik aliran romantis pendahulunya, musik aliran impresionis ini misalnya menolak kaidah bahwa akord pengiring ditentukan oleh melodinya. Jadi menurut aliran romantis, kalau melodinya demikian, maka akord yang mengiringi melodi itu biasanya juga harus demikian. Aliran impresionis yang dipelopori Claude Debussy menolak itu. Mereka membebaskan akord dari melodi. Yang diutamakan adalah nuansa musiknya.

Mitos Debussy
Debussy sendiri memang dikenal sebagai komponis yang terus mencari hal-hal baru dalam dunia musik, termasuk tangga nada baru dan akord-akord pengiring yang baru pula. Pencarian inilah yang menghantarnya berkenalan dengan musik pentatonis, musik lima nada, musik gamelan.

Dalam menyebut gamelan seseorang memang harus kritis. Apalagi kita orang Indonesia, negeri asal gamelan itu. Di Barat orang memang sering menyebut Debussy terpengaruh gamelan Jawa, lalu menguraikan bahwa gamelan Jawa punya tangga nada pélog dan sléndro, mungkin setara dengan minor dan mayor dalam musik Barat.

Pakar gamelan Belanda Ernst Heins tidak setuju kalau langsung disebut bahwa Debussy terpengaruh gamelan Jawa. “Itu mitos belaka,” tuturnya. Dia menunjuk bahwa waktu itu Debussy mendengarkan gamelan Sunda Sari Oneng dengan tangga nada lain dari pélog atau sléndro. Jadi mengkaitkan Debussy dengan dua tangga nada itu juga tindakan ceroboh, demikian Ernst Heins. Buktinya tidak ada, tegasnya.

Sejarawati Belanda Marieke Bloembergen bertutur soal pameran semesta yang digelar di Paris pada tahun 1889, dalam rangka memperingati 100 tahun revolusi Prancis. Menurutnya ada dua hal yang ingin ditonjolkan dalam pameran ini. Pertama, kemajuan teknologi yang diwakili oleh Menara Eiffel. Kedua, pameran kolonial yang menunjukkan wilayah-wilayah koloni supaya kolonialisme memperoleh dukungan rakyat Prancis.

Mainan anak kecil
Dalam pameran semesta ini Belanda tampil sebagai satu-satunya negara asing, karena Prancis ingin meneladani kolonialisme Belanda. Pada pintu masuk Pavilyun Belanda tertera tulisan besar Le Village Javanais, Desa Jawa. Tetapi pada buku pengantar tertera tulisan Le Kampong Javanais, Kampung Jawa. Yang jelas menurut Marieke Bloembergen melalui desa Jawa ini, orang Belanda ingin diperhitungkan dalam percaturan politik Eropa waktu itu. Maklum Belanda yang kecil ini tidak punya pengaruh di Eropa dan itu juga tidak berubah dengan punya jajahan, seberapapun besarnya jajahan itu.

Desa Jawa di Paris dihuni oleh orang Jawa, mereka yang memang didatangkan dari Sunda dan Jawa. Ada pemain gamelan yang berasal dari desa Parakan Salak di dekat Sukabumi. Mereka sebenarnya bukan pemain gamelan profesional tetapi buruh kebun teh yang main gamelan di waktu senggang. Ada penari yang berasal di Kraton Mangkunegaran di Solo. Tarian kraton Mangkunegaran yang diiringi gamelan Sunda jelas membikin orang heran, tapi penonton di Paris jelas tidak tahu. Mereka berbondong-bondong menonton dan tercatat 875 ribu orang mengunjungi Desa Jawa. Selain pemain gamelan Sunda dan penari kraton Mangkunegara, juga didatangkan orang-orang dari Surabaya dan Yogyakarta yang memahat, membatik dan menenun di desa Jawa itu.

Salah satu tokoh yang bertandang ke Desa Jawa adalah komponis Prancis Claude Debussy. Sekali datang, Debussy menghabiskan waktu sampai berjam-jam. Meresensi Sari Oneng, komponis Prancis ini menulis: “berguru pada irama abadi ombak lautan, desik daun terhembus angin, dan banyak bunyi-bunyian lain, musik Jawa memiliki kontrapun yang menyebabkan kontrapun Palestrina seperti mainan anak kecil”. “Harus diakui,” tulisnya lagi, “instrumen perkusi orkestra Barat hanya memperdengarkan bunyi-bunyian primitif seperti yang terdengar di pasar malam”.

Pintu gerbang
Pada tahun 1903 Debussy menerbitkan Estampes, kumpulan tiga komposisi piano karyanya. Nomer pertama, berjudul Pagodes, merupakan pembaruan penting. Kalau musik aliran romantis begitu bergejolak dan berapi-api, maka musik Debussy, disebut musik aliran impresionis, lebih lamat-lamat dan lebih mementingkan nuansa. Itu dicapainya dengan menggubah paduan nada (akord) yang mengambang dan tidak pernah mencapai penjelesaian. Caranya, antara lain, dengan menggunakan musik pentatonis lima nada, nada gamelan. Tak pelak lagi, Pagodes adalah karya Debussy yang paling terdengar pengaruh pentatonisnya.

Pianis Indonesia Ananda Sukarlan yang sudah merekam CD berjudul “The Pentatonic Connection” menyebut karya ini istimewa. “Karena dengan not yang lebih sedikit dari not barat, bisa lahir sebuah karya yang ada artinya”, demikian Ananda menunjuk pada pentatonis yang hanya lima nada dengan tangga nada Barat yang memiliki 12 nada.

Ananda merasa lebih mudah menafsirkan musik pentatonis. “Rasanya seperti ada bagian diri saya di dalam karya tersebut,” katanya. Tetapi selain hal yang memudahkan itu, Ananda juga menghadapi masalah pelik. “Bagaimana mementaskan karya-karya pentatonis ini supaya tidak terdengar klise. Atau terdengar seperti gamelan palsu.” Walaupun berisi nada-nada gamelan, musik Debussy jelas bukanlah musik gamelan yang sebenarnya.

Ananda memiliki pegangan menarik untuk menginterprestasikan karya Debussy. Menurutnya baru pertama kali Debussy mendengar gamelan, dan itu tercermin dalam Pagodes. “Jadi seperti seorang anak kecil yang tengah belajar bicara. Omongannya tidak jelas”. Bagi Ananda Pagodes baru pengaruh awal gamelan, jadi belum benar-benar intens dan menyeluruh. Anda setuju kalau disebut bahwa Pagodes adalah semacam pintu gerbang yang membawa orang masuk ke dalam khazanah musik campuran Timur dengan Barat.

&copy; Foto: Javanais - http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0656/m500202_atpico041365_p.jpg© Foto: Javanais – http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde

DENGAN PERSATUAN NASIONAL BANGKIT MELAWAN POLITIK NEOLIBERAL*

DENGAN PERSATUAN NASIONAL BANGKIT MELAWAN POLITIK NEOLIBERAL

Untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-104 (2012)  Redaksi INDONESIA BERJUANG perlu menampilkan ulang makalah MD Kartaprawira “DENGAN PERSATUAN NASIONAL BANGKIT MELAWAN POLITIK NEOLIBERAL” (Memperingarti 100 Tahun Kebangkitan Nasional), sebab masih relevan untuk situasi Indonesia dewasa ini. Semoga tulisan tersebut menjadi masukan yang bermanfaat. Silahkan mampir di weblog  INDONESIA BERJUANG. Terima kasih.
Salam Juang, Redakasi.

DENGAN PERSATUAN NASIONAL BANGKIT MELAWAN POLITIK NEOLIBERAL*
(Memperingati 100 Tahun Kebangkitan Nasional)


 Kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional tidaklah hanya memperingati hari lahirnya organisasi Boedi Oetomo saja. Tetapi memperingati proses panjang perjuangan pembentukan nasionalisme patriotik yang dimulai dengan lahirnya Boedi Oetomo, yang tanggal 20 Mei 2008 genap ke 100 tahunnya.
Sejak timbulnya Boedi Oetomo pada tahun 1908 yang dipelopori oleh para mahasiswa Stovia (Kedokteran), a.l. Cipto Mangunkusumo dan Wahidin Sudirohusodo mulailah bermunculan timbul banyak  organisasi pergerakan (antara lain Sarekat Islam pada tahun 1911). Memang Boedi Oetomo sebagai organisasi kebangsaan masih dalam taraf terbatas ruang lingkupnya (Jawa-Madura) dan masih terkait dengan suku Jawa-Madura. Meskipun demikian Boedi Oetomo yang menitik beratkan gerakannya dalam lapangan pendidikan dan budaya mempunyai arti penting dalam pembinaan jiwa nasionalisme. Pada perkembangan selanjutnya muncullah organisasi-organisasi pemuda kedaerahan  (seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, dan lain-lainnya) yang gerak langkahnya menjurus pada jalan politik, sehingga pada tahun 1928 mengumandangkan pernyataan “Sumpah Pemuda”: “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa – INDONESIA”.
Juga di Negeri Belanda terjadi proses serupa. Ketika pada tahun 1928 Dr.Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantoro diasingkan ke Negeri Belanda, sejak itu Perhimpunan Indonesia yang semula adalah organisasi santai non politik, berubah menjadi organisasi politik yang tegas memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia mempunyai media yang namanya “Indonesia Merdeka”.  Di samping itu Perhimpunan Indonesia tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, tapi sementara dari mereka juga berjuang melawan Fasisme Jerman di Negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia telah banyak menyumbangkan tokoh-tokohnya di dalam perjuangan menddirikan dan mempertahankan negara Republik Indonesia (Ali Sastroamidjojo, Sartono, Sunito, Sjahrir, Hatta, Abdulmadjid, Jusuf Muda Dalam, Setiadjid dan lain-lainnya).
Di samping itu mulai tahun 20-an bermunculan partai-partai politik yang jelas visi dan misinya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Itulah dialektika sejarah – pantha re, mengalir terus kedepan, dari organisasi sosial budaya yang moderat menuju organisasi politik yang tegas berjuang untuk kemerdekaan Indonesia (PNI, PKI, GERINDO, PARTINDO, dan lain-lainnya). Gerakan Kebangsaan mencapai klimaksnya dalam era di mana Bung Karno aktif berkiprah untuk pembentukan jiwa kebangsaan Indonesia yang anti nekolim (neokolonialisme, kolonialisme, imperialisme) untuk terbentuknya masyarakat Indonesia yang adil makmur.
Nation Building yang telah  dilakukan oleh Bung Karno, meskipun pada waktu itu Indonesia masih dalam situasi serba kekurangan,  telah sukses membina jiwa patriotisme bangsa Indonesia untuk berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya. Prioritas pertama adalah perjuangan pembebasan Irian Barat dari kolonialisme Belanda sebagai langkah untuk menciptakan kedaulatan penuh atas teritori Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi dalam tenggang waktu 32 tahun kekuasaan rejim Suharto telah menggantikan hasil-hasil nation building dengan kebijakan-kebijakan garis politik neoliberal di Indonesia: Semua kekayaan alam Indonesia dijual dan diobral kepada kapital global
Bicara tentang neo-liberalisme di Indonesia tidak bisa tidak menyinggung  timbulnya UU Penanaman Modal Asing Tahun 1967, yang merupakan pembuka pintu penetrasi politik neoliberalisme di Indonesia. Politik Pintu Terbuka tersebut adalah hasil kerjasama kaum neoliberal dengan antek-anteknya (Mafia Berkeley) di Indonesia yang bersarang di dalam rejim Orde Baru/Suharto.
Dalam waktu singkat akibat  “Politik pintu terbuka” tersebut sebagian besar sumberdaya  alam Indonesia dikuasai oleh kapital finansial global. Malapetaka kemudian timbul: hutan manjadi gundul – yang berakibat timbulnya bencana tanah longsor, banjir, kehancuran lingkungan;  hasil-hasil pertambangan dikuasai dan dikuras oleh kapital monopoli asing , sehingga rakyat tidak merasakan enaknya, sebaliknya sangat ironis: Indonesia sebagai negara penghasil minyak tapi  rakyatnya harus antri panjang untuk mendapatkan minyak. Lebih celaka lagi harga BBM akan dinaikkan oleh pemerintah dewasa ini. Maka gerakan menolak kenaikan harga BBM perlu didukung. Jelas Pasal 33 UUD 1945 oleh pemerintah telah diinjak-injak, dan dengan demikian rakyat pun diinjak-injak haknya untuk menikmati kekayaan alamnya.
Ketika ditandatangani 50 butir Kesepakatan IMF di waktu Indonesia dilanda krisis ekonomi besar, maka Indonesia telah kehilangan kedaulatannya dalam lapangan ekonomi: semua kebijakan pemerintah dalam lapangan ekonomi telah dikendalikan dan dikontrol oleh IMF. Apalagi Indonesia yang APBNnya selalu defisit terpaksa harus mengemis hutangan kepada sumber-sumber keuangan neoliberal (IMF, World Bank, semacamnya), yang semuanya tentu memaksakan kebijakan neoliberlisme atas Indonesia sebagai syaratnya. Ketika IMF menentukan syarat pencabutan subsidi dan swastanisasi BUMN rakyatlah yang menanggung penderitaannya.
Pendidikan yang pada jaman Soekarno diselenggarakan dengan segala kebijakan untuk memajukaan bangsa, misalnya sekolah gratis di Sekolah Dasar, dikembangkan sistem pendidikan kejuruan dimana pelajar/mahasiswa diberi bea siswa dari sekolah tingkat SLTP sampai Universitas, demi pembangunan nasional. Dewasa ini dalam sistem pendidikan telah disebar virus liberalisasi, sehingga hanya mereka yang berduit bisa melanjutkan belajar. Bahkan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkaan dalam UUD 1945 sebanyak 30% dari APBN, dengan alasan yang dicari-cari tidak dilaksanakan.
Sekali lagi hal tersebut adalah pelanggaran UUD 1945 yang terang-terangan.
Dalam bidang hukum begitu juga keadaannya. Gunung es korupsi yang muncul di era   rejim Suharto sampai sekarang masih megah berdiri, sebab disangga oleh kekuatan orde baru yang masih eksis di semua lapangan. Bagaimanapun, meski KPK belum bisa membongkar koruptor kakapnya yang bersembunyi dibagian dasar gunung es, tapi dia setidak-tidaknya telah membuktikan bahwa  banyak intitusi negara telah menjadi sarang korupsi.
Dalam bidang penegakan HAM idem dito, sami saja. Belum ada kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dituntaskan. Meskipun sudah dibentuk UU Hak Asasi Manusia, UU Pengadilan HAM dan telah diratifikasi beberapa Konvensi PBB tetapi pelaksanaanya masih perlu dipertanyakan. Dan yang sangat menyedihkan korban pelanggaaran HAM berkaitan peristiwa 1965 yang korbannya jutaan manusia sampai sekarang tidak pernah disinggung penuntasannya oleh penyelenggara negara. Kesimpulannya: kebenaran dan keadilan yang dijamin dalam UUD 45 tetap masih belum ditegakkan.
Tidak salah kalau dikatakan bahwa saat ini di Indonesia yang kaya raya sedang mengalami proses  “Keterpurukan Nasional” – menjadi salah satu negara paling melarat di dunia, rakyat sengsara sedang negara “kehilangan” kedaulatannya.  Kita tidak melihat lagi wajah nasionalisme yang  membela rakyat. Di sinilah kita harus mulai bangun bangkit kembali untuk menegakkan nasionalisme-kerakyatan – nasionalisme yang patriotik menentang politik neoliberal.
Estafet proses Kebangkitan Nasional dewasa ini agaknya lebih sukar dilakukan ketimbang kebangkitan nasional pada jaman perjuangan pembebasan nasional melawan kolonialisme Belanda. Sebab cengkeraman kaum neo-liberal sudah begitu dalam dan mengakar, sehingga untuk mengatasinya perlu waktu panjang berkesinambungan. Perjuangan panjang ke depan ini hanya bisa dilaksanakan oleh para generasi muda yang sadar akan amanat pembebasan nasional melawan neoliberalisme, yang berani berjuang untuk melanjutkan nation building sebagai yang telah dilakukan Bung Karno dengan garis politik Persatuan Nasional.
Dasar garis politik Persatuan Nasional telah dilukiskan Bung Karno pada tahun 1926 dalam artikel “Nasionalisme, Islam dan Marxisme”. Kemudian  garis politik persatuan nasional tersebut menjiwai dasar negara Pancasila 1 Juni 1945. Dan ketika Bung Karno memegang kendali pemerintahan setelah Dekret Presiden Juli 1959 garis politik persatuan nasional diwujudkan sebagai politik “Nasakom” – Nasionalis, Agama, Komunis. (sesuai kondisi obyektif waktu itu dalam menghadapi nekolim). Seperti kita ketahui sejak Nopember 1945 sampai Juli 1959 Bung Karno tidak mempunyai kekuasaan sebagai Kepala Pemerintahan (Eksekutif), tetapi hanya sebagai Kepala Negara saja.
Dalam sejarah telah terbukti bahwa dengan persatuan nasional kita berhasil mencapai kemerdekaan, menyelamatkan Republik Indonesia dari bahaya pembrontakan-pemberontakan dan disintegrasi, Irian Barat berhasil direbut kembali dari cengkeraman penjajah. Sebaliknya ketika persatuan nasional diporak porandakan oleh rejim Orba/Suharto, maka timbullah malapetaka di segala bidang bagi bangsa dan negara.
Hal ini nampak nyata antara lain dengan adanya kerusuhan-kerusuhan yang berlatar belakang SARA di berbagai daerah yang telah mengorbankan banyak jiwa dan harta benda . Sangat menyedihkan hal itu masih berlangsung terus sampai dewasa ini.
Maka dalam menjawab situasi keterpurukan nasional dewasa ini adalah penting sekali kita pakai “Jas Merah”nya Bung Karno : “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”, artinya jangan meninggalkan sejarah tentang peranan pentingnya Persatuan Nasional. Dengan demikian  dalam perjuangan menghadapi keterpurukan nasional dewasa ini penggalangan persatuan nasional adalah conditio sine qua non (syarat yang tidak boleh tidak) untuk melawan semua penyebab keterpurukan nasional, yang biangkeroknya adalah a.l. politik neoliberal di Indonesia.
Tetapi perlu diingat bahwa persatuan nasional bukanlah asal persatuan, melainkan persatuan di bawah bendera Trisaktinya Bung Karno: agar Indonesia berdaulat dalam bidang politik, tidak menjadi pion dan antek dari negara asing; agar Indonesia yang kaya raya sumber daya alamnya mandiri di bidang ekonomi, sehingga tidak tergantung pada  bantuan dan hutangan luar negeri, yang mengakibatkan Indonesia terjerat oleh kebijakan-kebijakan neoliberalisme; dan agar kepribadian Indonesia mewarnai budaya kita kembali, bersih dari budaya korupsi.
Sebagai pelengkap, dalam memperingati 100 Tahun Kebangkitan Nasional saya ingin sedikit menyinggung tentang opini yang sedang beredar di media massa (cetak, internet) yang menolak Boedi Oetomo sebagai organisasi yang patut dijadikan tonggak hari  kebangkitan Nasional, menurut mereka seharusnya Sarekat Islam. Tapi kita perlu lihat realitas, bahwa kita tidak melihat malapetaka dengan diakuinya Boedi Oetomo sebagai organisasi pemula kebangunan nasional. Yang kita lihat adalah proses terbentuknya organisasi-organisasi dari taraf sederhana dan moderat menuju terbentuknya organisasi-organisasi modern dengan garis politik melawan penjajahan.
Adalah tidak bijak memperpanas situasi politik yang carut marut dewasa ini dengan isu yang mempertentangkan Boedi Oetomo dengan Sarekat Islam. Saya khawatir isu tersebut memang sengaja untuk mengalihkan perhatian keterpurukan nasional dewasa ini, atau untuk mempertegang hubungan kaum nasionalis yang mempertahankan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dengan sebagian kaum muslim yang menginginkan negara atas dasar syariah? Mudah-mudahan kekhawatiran tersebut tidak benar. Mungkin jalan keluar yang baik adalah pembentukan komisi yang terdiri dari pakar sejarah untuk mengkaji ulang masalah tersebut secara obyektif.
*) Sambutan pada Peringatan
“100 Tahun Kebangkitan Nasional”,

Diemen, Nederland, 18 Mei 2008

Indonesia’s Islamic Thugs and Street Theatre

Indonesia’s Islamic Thugs and Street Theatre PDF Print E-mail
Written by A. Lin Neumann
Friday, 18 May 2012

http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4515&Itemid=254

 

Islamic Defenders shout down a nation

Islamic Defenders shout down a nation

The Islamists who shut down the star’s performance in Jakarta expose deep problems in the country

To this old rock and roller, Lady Gaga is so much rehashed packaging — decent looks, music I can’t distinguish from most current pop and a veneer of outrageousness that sells records and concert tickets and leads legions of people to identify themselves as her “Little Monsters.”

Fair enough. Madonna did it, Michael Jackson did it and now Stefani Joanne Angelina Germanotta, 26, from New York City, does it as Lady Gaga. That’s show business. But the current flap over her June 3 concert in Indonesia, which apparently won’t happen because the National Police caved in to the even greater outrageousness of the Islamic Defenders Front (FPI), exposes deep problems in the country.

Lady Gaga may be the current queen of the pop music world but the FPI acts as king of an entire country simply on the basis of threats and bluster. It makes me think Lady Gaga and the FPI have something in common — they are both masters of grand theater.

Gaga, of course, knows she is play-acting for profit and that her strut is nothing more than a bid for fame and money. We are not so sure about FPI leader Habib Rizieq. Is he a sinister jester playing with fire in order to gain influence and fame? Or is the FPI really bent on turning Indonesia away from the path of modernity and toward a darker Islamist theocracy in which a tiny minority dictates the norms of what they call “culture” and the government simply cowers in fear?

Having set themselves up as a kind of shadow dictatorship able to wield enormous influence and defy the law at will simply through the threat of mob violence, the FPI represents a threat to the fabric of a country that in many ways is the envy of the world for its enormous potential, huge domestic market and tolerant traditions. If you are looking for “threats” to Indonesia, then lawless thugs seemingly backed by the police are a greater peril than a legion of self-promoting pop singers.

If you don’t like Lady Gaga, don’t listen to her music. But if you don’t like the FPI, they can be a lot harder to turn off.

This current episode put me in mind of the experience a friend of mine had with the FPI. A small businesswoman, let’s call her Rosi, opened a new hair salon in a small city in East Java and quickly ran into trouble.

Emboldened by an edict against beauty treatments from the East Java chapter of the Indonesian Council of Ulema (MUI), the local FPI took to protesting at the salon, throwing rocks, calling the owner — who was seen as an outsider — a whore and threatening her with death. The staff of the small business was terrified and the shop almost shut down until Rosi got fed up.

She took to confronting the thugs and threatening them back, daring them to touch her. She finally went to a lawyer and did what many people have done when faced with the FPI: she negotiated a cash “settlement.”

“It did not cost that much and now they leave us alone,” she said. Her staff has been told to give cigarettes and soft drinks to the FPI street toughs who hang around the neighborhood.

It is sad to think that in order to conduct a legal business, Rosi had to give money to the FPI, but that is the reality for many people when confronted with this form of lawlessness.

As of this writing, we do not know if the Lady Gaga show will push through. There are apparently “negotiations” under way between the promoters and the police, and the “little monsters” may yet have their moment with the star.

What is clear is that one master showman, Habib Rizieq, and his own monsters are able at will to go after businesses, terrorize churches, harass women and oppress those who disagree with them all because they claim to speak for Indonesia in the name of one interpretation of Islam.

What needs to happen next is for the leaders of the police and the government to tell the FPI that their show is over. A nation thrives under the rule of law and the FPI has gone far past street theater to the point where it has become the threat.

(A. Lin Neumann, one of the founding editors of Asia Sentinel, is the host of BeritaSatu TV’s “Insight Indonesia.” This appeared in The Jakarta Globe.)

Ministry of Foreign Affairs Statement

Ministry of Foreign Affairs Statement

http://www.granma.cu/ingles/news-i/17may-Ministry%20of.html

ON May 14, 2012, the United States Supreme Court denied the Cuban company Cubaexport the opportunity to defend its right to renew the registration of the prestigious trademark Havana Club with the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO), given the refusal on the part of the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) to issue the license needed by the Cuban company to renew the trademark, which was registered in the U.S. from 1976 through 2006.

OFAC’s refusal to provide the license was based on Section 211 of the 1998 Congressional Omnibus law which prohibits the recognition and renovation of trademarks associated with properties nationalized by the Cuban government, approved as a result of maneuvers by the anti-Cuban Miami mafia and their allies in Congress who receive large financial contributions from the Bacardi Company. Bacardi is the real promoter of the measures taken against Cubaexport and intends to usurp the trademarks and markets of legitimate, genuine Cuban rum.

Since 1995, Cubaexport, along with the French company Pernod Ricard which distributes Havana Club rum, has defended its right to register the widely recognized trademark. The company’s position has been supported by the World Trade Organization’s dispute resolution panel. The panel ruled against the United States and called for the elimination of the aforementioned Section, which it considers illegal.

The United States government is entirely responsible for these events. During the court proceedings which have come to their unjust conclusion, OFAC argued that it could not issue the license as required by the spurious Section 211, which would have allowed the Havana Club trademark registration to be renewed, because the State Department had directed them not to do so, indicating that such a step would not be in line with U.S. policy toward Cuba.

This action is a serious violation of the commitments the United States has made in terms of industrial property rights, which oblige the government to protect trademarks belonging to Cuban companies and institutions. This case, and others in progress against Cuban patents and trademarks within U.S. courts, has exposed the complicity of the United States government in the usurpation of Cuban rights and trademarks.

The Ministry of Foreign Affairs demands that the United States government immediately grant, to the Cuban entity Cubaexport, the license which will allow the renewal of the Havana Club trademark.

Cuba has consistently respected, with no discrimination whatsoever, the obligations established in virtue of international law with regards to industrial property, which has ensured that more than 5,000 U.S. patents and trademarks have benefited, and continue to benefit, from their registration in our country.

If the U.S. government does not act, it will bear prime responsibility for the theft of the Havana Club trademark from its rightful owner, the Cubaexport company, and the negative consequences which could result from its actions in terms of reciprocal protection of industrial property.

Havana, May 16, 2012

Namrole Tegang, Ratusan Warga Mengungsi

Ref  Sunny <ambon@tele2.se>:  Sejak tahun 1998  kerusuhan silih berganti dari satu tempat ke tempat lain  Maluku ditambah lagi dimiskinkan, apakah ini kutukan Allah?
SABTU, 18 Mei 2012 |
Namrole Tegang, Ratusan Warga Mengungsi
NAMROLE, AE— Masyarakat Kota Namrole, Ibukota Kabupaten Buru Selatan yang selama ini hidup dalam suasana aman dan damai, Rabu (16/5) malam mendadak tegang. Ketegangan terjadi sejak pukul 21.00 WIT hingga dini hari.

Informasi yang dihimpun Ambon Ekspres menyebutkan, bentrok warga yang terjadi di Buru antara warga Desa Waitonang, Wailau dengan warga Desa Ambalau merembet hingga ke Kota Namrole. Bentrokan di Buru, Senin (14/5) itu menewaskan Hana Lesilawang (40) warga Desa Ambalau.

Ketegangan terjadi menyusul kematian Lesilawang yang diduga dihabisi warga dari dua desa itu. Ia tewas setelah mengalami luka bacok di belakang kepala dan terkena tombak di bagian punggung.

Bentrokan berdarah yang terjadi di lokasi tambang emas di kawasan Gunung Botak, Desa Dava, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru itu juga melukai enam orang warga.

Ribuan warga yang sibuk mendulang di lokasi tambang emas terpaksa harus menghentikan aktivitasnya. Mereka lari mengungsi ke tempat yang aman, menjauhi lokasi tambang emas tersebut.

Masyarakat dari sejumlah desa di Kecamatan Narole juga ikut turun dari Gunung Botak, menyelamatkan diri. Rupanya kabar kematian Lesilawang, terdengar di Kota Namrole. Situasi mulai tegang ketika terjadi konsentrasi massa dari masyarakat Ambalau yang tidak terima dengan kematian Lesilawang.

Tiba-tiba terjadi lemparan batu yang tidak diketauhi asalnya dan siapa yang memulai. Dalam sekejap, hujan batu pun terjadi. Aksi lemparan batu antara warga Ambalau dengan sekelompok massa terjadi.

Bentrokan diduga melibatkan warga Ambalau yang bermukim di Dusun Waenono Desa Elfule dengan warga Dusun Waenono. Tidak ada korban luka dalam insiden itu, tetapi beberapa rumah warga mengalami kerusakan akibat terkena lemparan batu.

Suasana Kota Namrole yang semula kondusif, berubah tegang. Warga dibuat ketakutan karena pemukiman mereka menjadi sasaran lemparan batu.

Takut menjadi korban bentrokan dua kelompok warga yang terbakar emosi, ratusan warga memilih mengungsi di Mapolsek Namrole, dan markas komando Batalyon Infanteri 731 Kabaressi di Kota Namrole.

Kapolsek Namrole AKP Beny Seleky yang mengetahui ketegangan itu langsung memerintahkan anak buahnya turun ke TKP, melarai massa. Mencegah bentrok massa meluas personil TNI Yonif 731 turun ke TKP untuk mengamankan masyarakat yang mengungsi, menyelamatkan diri. Seleky mengaku bentrokan warga di Namrole ini akibat kematian warga Ambalau di dalam insiden di kawasan Gunung Botak, Buru.

Kamis (17/5) kemarin di Kota Namrole kembali kondusif. Ratusan warga yang semula mengungsi kini telah kembali ke rumahnya. “Saat ini kondisi keamanan sudah terkendali,” katanya, kemarin.

Untuk mengantsipasi bentrokan meluas, Bupati Buru Selatan dan Wakil Bupati Buru Selatan, Tagob Sudarsono Soulisa dan Ayub Seleky menggelar pertemuan mendadak bersama tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, FKUB, dan pimpinan SKPD Pemkab Bursel.

Dalam pertemuan itu, Bupati meminta masyarakat untuk menahan diri. “Saya minta semua pìhak menahan diri dan tidak terpancing dengan isu-isu provokatif,” ajaknya. Masalah keamanan kata bupati menjadi tanggungjawab bersama, dibawah kendali aparat keamanan.
Menurutnya, permasalhan di Gunung Botak secara penuh berada di wilayah Polres Buru. “Kita percayakan Polres Buru untuk menyelesaikanya,” tandasya.

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, puluhan aparat keamanam dari Polsek Namrole dan Yonif TNI 731 dengan senjata lengkap disiagakan di sejulah ruas jalan di Kota Namrole. (FAS)

8 Manfaat Tambahan Jeruk Nipis

8 Manfaat Tambahan Jeruk Nipis
Felicitas Harmandini | Kistyarini | Jumat, 18 Mei 2012 | 16:26 WIB

http://female.kompas.com/read/2012/05/18/16263236/8.Manfaat.Tambahan.Jeruk.Nipis

Tambahkan perasan jeruk nipis atau gunakan irisan jeruk nipis untuk membersihkan talenan.

KOMPAS.com – Jeruk nipis bisa membuat citarasa hidangan menjadi lebih segar dan tidak enek. Setelah Anda selesai memakainya, jangan langsung membuang sisa jeruk nipis. Karena, air jeruk nipis ternyata memiliki banyak manfaat, antara lain untuk membersihkan rumah, mengatasi gejala flu, bahkan menjadi bagian dari sesi perawatan wajah. Tak percaya? Coba saja salah satu hal berikut:

* Menghilangkan bau amis. Anda ingat ketika Anda baru saja makan pecel lele? Wah, aroma terasi pasti akan terus “menghantui” Anda sampai esok hari. Pasalnya, sabun cuci tangan saja tidak mampu mengalahkan kuatnya aroma terasi. Kalau sudah begini, gunakan perasan air jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis atau bau terasinya.
* Meredakan gejala flu. Jika tenggorokan Anda perih, atau Anda sedang batuk dalam tahap awal, minum campuran air jeruk nipis dengan madu dan air putih untuk meredakan nyeri tersebut. Jika batuk Anda berdahak, campuran kecap dan jeruk nipis masih ampuh untuk mengeluarkan dahak.
* Membersihkan talenan. Tambahkan perasan jeruk nipis atau gunakan irisan jeruk nipis untuk membersihkan talenan. Selain itu juga untuk membuatnya lebih steril dan menghilangkan bau amis.
* Menyamarkan noda hitam. Jika kulit wajah Anda menampakkan pigmen yang lebih gelap pada beberapa titik, gosok lembut bagian yang menghitam dengan perasan jeruk nipis setiap hari sampai warnanya menjadi lebih muda.
* Memutihkan pakaian. Produk pemutih pakaian memang banyak tersedia di pasaran. Namun jeruk nipis pun punya daya pemutih yang tak kalah hebat. Tambahkan seperempat cangkir air jeruk nipis pada pakaian-pakaian putih yang Anda masukkan ke mesin cuci.
* Mencerahkan kuku. Agar kuku Anda tidak terlihat kekuningan, celup dan rendam kuku jari Anda ke dalam campuran air dan perasa jeruk nipis agar warna kuku menjadi lebih cerah.
* Menyegarkan peralatan rumah tangga. Misalnya, masukkan irisan jeruk nipis ke dalam microwave untuk menghilangkan berbagai macam aroma makanan dan menyegarkan baunya. Atau tambahkan sedikit perasan jeruk nipis ke dalam vacuum bag jika peralatan tersebut menjadi sedikit kotor dan bau.
* Sebagai bahan disinfektan untuk luka. Jeruk nipis ternyata bisa menghentikan perdarahan dan membersihkan sayatan atau irisan akibat terkena pisau.

Sumber: SavvySugar

Warga Sigi Kembali Bentrok

Warga Sigi Kembali Bentrok

Syamsudin

http://berita.liputan6.com/read/402850/warga-sigi-kembali-bentrok

18/05/2012 22:00
Liputan6.com, Palu: Bentrok antarwarga kembali terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (18/5) sore. Akibat bentrokan antara warga Desa Karawana dan Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, itu sejumlah warga terluka terkena lemparan batu dan peluru senapan angin.

Bentrokan terjadi sekitar pukul 14.00 WITA di tengah hamparan sawah. Tidak jelas siapa yang memulai. Tidak hanya lemparan batu dan lontaran ketapel, suara tembakan juga terdengar.

Sejumlah aparat Polsek Dolo yang turun ke lokasi dan bermaksud melerai tidak bisa berbuat banyak, karena jumlah warga yang terlibat bentrokan terlalu banyak. Melalui pengeras suara, Kepala Desa Karawana juga berusaha meredam bentrokan. Massa dari kedua belah pihak diminta untuk mundur dan menahan diri.

Namun warga tidak mempedulikan seruan itu dan terus saling menyerang. Suasana panas selama dua jam itu baru mereda setelah polisi dibantu sejumlah anggota TNI ikut turun ke lokasi. Melalui upaya persuasif, warga dari kedua kelompok itu akhirnya mundur dan membubarkan diri.

Untuk mencegah bentrokan susulan, polisi tetap berjaga-jaga di perbatasan kedua desa hingga malam. Polisi menyelidiki pemicu terjadinya bentrokan tersebut. Dugaan sementara, bentrokan dipicu ulah pengendara sepeda motor yang melontarkan ejekan saat melintasi perbatasan kedua desa.(SHA)

 

Polisi dan Wartawan Kompak Lakukan Pemerasan di Medan

Waduh.! Polisi dan Wartawan Kompak Lakukan Pemerasan di Medan

 

Waduh…! Polisi dan Wartawan Kompak Lakukan Pemerasan di Medan
Jumat, 18 Mei 2012 | 10:29

[MEDAN] Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menangkap dua oknum polisi dan empat wartawan atas dugaan melakukan pemerasan terhadap Punna Murthy, seorang pedagang berlian di Pasar Sentral Pusat Pasar Medan, Kamis (17/5) malam. Polisi juga mengamankan barang buki hasil kejatahan oknum tersebut sebanyak 8 bungkus berlian dan uang sebesar Rp 11,3 juta.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Raden Heru Prakoso, Jumat (18/5), oknum polisi yang ditangkap dengan tuduhan pemerasan tersebut adalah anggota Polsek Kutalimbaru, Briptu Eq dan S. Sementara itu, empat oknum wartawan lainnya berinisial, ZA, KBU, WBP dan DA. Saat ini, keenam oknum tersebut masih diperiksa oleh penyidik di Mapolda Sumut.

“Penangkapan tersebut atas laporan pengaduan korban. Para pelaku memeras korban dengan dalih sebagai petugas yang melaksanakan perintah pimpinan. Bila mereka terbukti melakukan tindak pidana setelah pemeriksaan maka segera dilakukan penahanan, termasuk oknum polisi yang mencoreng citra institusi ini,” ujarnya.

Heru menjelaskan, dugaasn pemerasan itu berawal dari para pelaku yang mendatangi korban di tempat usahanya. Para pelaku ini menuduh korban menjual berlian palsu di tengah masyarakat. Korban mengaku merasa ketakutan akibat diintimidasi oknum – oknuim tersebut. Kemudian, korban menurut saja ketika diboyong ke dalam mobil.

“Dia dibawa raun keliling kota. Selama dalam perjalanan, para pelaku meminta uang Rp 150 juta jika korban mau bebas dari tuduhan tersebut. Saat itu, korban hanya memiliki uang Rp 8 juta. Uang itu kemudian mereka ambil paksa. Para pelaku juga mengambil delapan kantung berlian yang sebelumnya dibawa dari tempat usaha korban. Jadi, ada beberapa berlian yang diduga sempat dijual,” sebutnya. [155]

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers