Archive for April, 2012|Monthly archive page

BURUH BERKUASA, RAKYAT SEJAHTERA

 BURUH BERKUASA, RAKYAT SEJAHTERA

DR. Alexander Tjaniago <yskp45@yahoo.co.id>,in:  nasional-list <nasional-list@yahoogroups.com>; Forum-Pembaca-Kompas <Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com>; GELORA45@yahoogroups.com , Sunday, 29 April 2012, 16:27

Slogan yang sangat tepat, dan kepada SEKBER Buruh menyampaikan Salam Selamat Memperingati Hari Buruh Sedunia -Satu Mai ini, dan:

KAUM BURUH SELURUH INDONESIA BERSATULAH !             
LAWAN KAPITALISME DAN IMPERIALISME

Dalam memperingati Hari Setiakawan Internasional kaum Pekerja – Satu Mai -, adalah tepat kita menujukan pikiran dan perhatian terhadap nasib kaum Buruh Indonesia, yang serba menderita dibawah kekuasaan Pemerintahan Jendral Susilo Bambang Yudhoyono, pelanjut seluruh Legacy ORBA-Jendral Suharto.

Sudah sejak hari-hari pertama kekuasaan Negara dikangkangi oleh Rezim Militer Fasis Dwi Fungsi TNI-Jendral Suharto, yang kini seluruh legacynya dilanjutkan oleh Jendral Susilo Bambang Yudhoyono,
kaum Komunis Indonesia telah mencanangkan, bahwa Rezim Militer Fasis Dwi Fungsi TNI tak akan membawa kebaikan apapun kepada Rakyat Indonesia,kecuali malapetaka, mengingat watak kekuasaan Militer Dwi Fungsi TNI yang Anti-Rakyat dan Anti-Nasional.

Yang terutama berat keadaannya yalah kaum Buruh.
SOBSI yang selamanya berdiri dibarisan depan membela kepentingan-kepentingan vital kaum pekerja telah dinyatakan TERLARANG oleh Rezim Militer Dwi Fungsi TNI.

Kaum Buruh Indonesia mengalami langsung akibat dari “kebijaksanaan” Ekonomi ORBA sampai dengan sekarang, yang melegalisasi perampokan Perusahaan-Perusahaan Raksasa AS & EU/NATO dengan UUD Penanaman (baca Perampokan) Modal Asing 1967, yang telah menguasai dan mengobrak-abrik Perekonomian R-I.;yang mengakibatkan tidak terkendalinya dan naik menanjak harga barang kebutuhan sehari-hari,termasuk juga BBM, yang takbisa dicapai daya beli Rakyat banyak.Dan kaum Buruh pada hakekatnya menjadi korban kesewenang-wenangan pihak penguasa, pemecatan massal yang dilakukan oleh Pengusaha-Pengusaha Asing atau non-pribumi,maupun nasional. Memburuknya kehidupan Ekonomi, terutama membebani kehidupan kaum Buruh, menyebabkan makin bertambah banyak mereka yang menjadi peganggur.Di Media Indonesia banyak ditulis, bahwa di Indonesia terdapat 21 juta penganggur penuh. Selain daripada itu meningkat jumlah Setengah Penganggur, arti Buruh yang bekerja kurang dari 30 Jam Seminggu.Juga banyak diberitakan, bahwa 80% penduduk menderita tekanan Ekonomi yang tidak ringan.

Kaum Tani pekerja bernasib sama seperti kum Buruh Kota.
Kini di Desa-desa penghisapan dilakukan bukan saja oleh kaum Tuantanah, tetapi juga oleh Kapitalis Birokrat, terutama para Perwira TNI,yang bersekutu dengan Perusahaan-Perusahan Asing (Business TNI).Pengusaha Nasional semakin terjepit, tidak kuat bersaing dengan Perusahan-Perusahan Raksasa AS & EU/NATO.Pegawai dan Intelegensia juga semakin menderita, Gaji Pegawai paling-paling cukup untuk hidup tujuh hari, dan terpaksa melakukan Korupsi.Justru itu Korupsi merupan mekhanisme dari Pemerintahan SBY.Kaum Pemuda, yang dahulu disanjung-sanjung oleh Rezim Militer Dwi Fungsi TNI dan diajukan sebagai pendobrak Pemerintah Presiden Soekarno,dalam aktivitas menteror dan membubarkan PKI dan Ormas-Ormas Progresif lainnya, kini dtinggalkan dan direpresi Penguasa, untuk mempertahankan kekuasaan/Pemerintahan mereka yang semakin bankrot.

Dan Erosi dari Pemerintahan Jendral Susilo Bambang Yudhoyono semakin melaju. Korrupsi, Kollusion dan Nepotisme ( KKN ) berlangsung diseluruh tingkat Administrasi Negara, dari atas sampai kebawah,dalam caranya masing-masing, baik pada Executive, pada Yuridisial,  pada Legislative, apalagi dikalangan Militer, para Jendral TNI dan Polisi,Hutanpun dibabat, dijual/Kayu dan Ilegal, namanya Business TNI, dan  termasuk perampokan  Bank Century terlibat Presiden SBY dan putra SBY, yang dinobatkan SBY sebagai Anggota DPR, Panglima TNIpun terlibat didalamnya. Kasus Bank Centurry dicekikdiam oleh kekuasaan Pemerintahan SBY, solidaritas diantara para bandit-bandit  pembajak Hak Milik Negara R.I. dan Hak Milik Bangsa Indonesia.
KKN telah merupakan Organisme Pemerintahan SBY !!!

Pemerintahan SBY tidakmampu membentuk Perekonomian Sektor Negara R.I. yang kuat, sebagai jaminan untuk kemajuan dan jaminan Sosial Masyarakat, baik dibidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur lainnya, maupun untuk urusan perumahan Masyarakat, urusan Kesehatan dan urusan memerangi Kemiskinan dikalangan Rakyat yang semakin mencekik kehidupan, yang datang dari akibat persekutuan Pemerintahan SBY dengan Operasi Monopolkapital AS & EU/NATO. dalam Perekonomian Negara R.I., dan Operasi Monomopolkapital Asing tidak berkepentingan dengan pembangunan Perekonomian R.I. dan kehidupan Bangsa Indonesia.

Justru itu, adalah tepat konstatasi SEKBER BURUH, bahwa “Rezim Kapitalis SBY-BOEDIONO telah gagal menyejahterakan rakyat”  Dan menyambut hangat  Imbauan SEKBER BURUH
“Bangun Pemerintahan Rakyat yang Anti Kapitalisme dan
Imperialisme”!


Hanya dengan membentuk kekuasaan Negara, Pemerintahan dari wakil-wakil Rakyat, dari wakil-waki kekuatan demokratis Bangsa Indonesia, Pemerintahan Nasional Demokrasi, yang mampu melaksanakan Pasal 33, UUD1945 (Naskah Asli) ,bahwa Kekayaan Bumi, Air, Udara dan yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh Negara dan dengan demikian pula Cabang-Cabang Produksi yang menguasai hajat Hidup rakyat banyak harus dikuasai mutlak oleh Negara. Pemerintah merealisir hal-hal tsb. yang ditetapkan oleh suatu peraturan/UUD yang menetapkan cabang-cabang produksi yang diolah oleh Perusahaan Negara, dan dengan demikian akan mencapai suatu bentuk Demokrasi Ekonomi, yaitu tata kehidupan Ekonomi yang mengutamakan kemakmuran rakyat ,kesejahteraan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam Demokrasi Ekonomi bagian utama produksi dikerjakan oleh semua anggota Masyarakat dan hasil produksi didistribusikan secara merata kepada semua anggota Masyarakat, tidakboleh ada yang kelaparan dan tidak punya tempat tinggal, dengan Pengawasan aparat Negara, Excecutive dan juga Legislative. Dan dalam Demokrasi Ekonomi mekhanisme Pasar dikendalikan oleh Pemerintah.
Penguasaan Cabang-cabang Produksi vital, seperti Air, Energi dan Transport berada pada peraturan negara, tidak boleh ada disini Wild-western economic, neoliberal.

Dengan basis Demokrasi Ekonomi akan berlangsung dengan baik Demokrasi Politik, yaitu Pemerintahan yang memberikan orientasi nilai-nilai dasar jiwa Proklamasi Kemerdekaan R.I. dan UUD1945 dan Pancasila, untuk pembangunan negeri dan Bangsa Indonesia. Demokrasi Politik berarti kehendak rakyat yang menentukan Haluan Negara, dan Demokrasi Ekonomi artinya kepentingan rakyat yang harus menjadi tujuan utama, pemegang kekuasaan Negara.

Dan inilah DWI FUNGSI KEKUASAAN RAKYAT untuk membangun kembali R.I. yang Merdeka Penuh dan Berdaulat,Demokratis,sebagai antipode dari DWI FUNGSI TNI, yang telah dan sedang menghancurkan R.I. dan Bangsa Indonesia.

Kaum Buruh seluruh Indonesia Bersatulah!
Internasionalisme Proletar,pasti di Dunia!

Dr.Alexander Tjaniago


I

— Pada Sen, 30/4/12, Maju <suryanta@gmail.com> menulis:

Dari: Maju <suryanta@gmail.com>, Judul: [nasional-list] Pernyataan Sikap SEKBER Buruh,Kepada: “redaksi” <redaksi@mediaindonesia.co.id>, “redaksi” <redaksi@seputar-indonesia.com>, “Redaktur Opini” <opini@kompas.co.id>, “redaksi” <redaksi@sinarharapan.co.id>, “redaksibersatu” <redaksibersatu@yahoogroups.com>, “redaksi” <redaksi@suarakarya-online.com>, “redaksi” <redaksi@elshinta.com>, “redaksi” <redaksi@republika.co.id>, “redaksi” <redaksi@metrotvnews.com>, “redaksi” <redaksi@surabayapost.info>, “redaksi” <redaksi@kbr68h.com>, “redaksi” <redaksi@pikiran-rakyat.com>, “redaksi” <redaksi@rakyatmerdeka.co.id>, “redaksi” <redaksi@balitv.tv>, “koransp” <koransp@suarapembaruan.com>, “koran-digital” <koran-digital@googlegroups.com>, “aktivis_bicara” <aktivis_bicara@yahoogroups.com>, “opinion” <opinion@thejakartapost.com>
Cc: “nasional-list” <nasional-list@yahoogroups.com>, “Forum-Pembaca-Kompas” <Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com>
Tanggal: Senin, 30 April, 2012, 12:37 AM

SEKBER BURUH
Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat
==================================================================
Press Release
Rezim Kapitalis SBY-BOEDINO telah gagal menyejahterakan rakyat
Bangun Pemerintahan Rakyat yang Anti Kapitalisme dan Imperialisme

Dalam beberapa tahun ini, pasca ditandatangainya Letter of Intent
(LOI) dengan IMF, begitu banyaknya produk UU yang meliberalisasikan
berbagai macam sektor di Indonesia. UU tersebut sesungguhnya lebih
menguntungkan para tuan modal baik asing maupun dalam negeri.
Keberadaan UU tersebut tidak melindungi sumber-sumber kekayaan alam
dan sumber penghidupan rakyat Indonesia.

Liberalnya kebijakan yang disahkan rezim-rezim pasca Orde Baru membuat
sumber-sumber kekayaan alam negeri dijarah dan dieksploitasi
habis-habisan mulai dari hutan, pertambangan, pangan, energi,
ketenagalistrikan, kelautan dan lain lain. Bahkan tidak hanya
eksploitasi alam, eksploitasi terhadap manusia Indonesia pun dilakukan
secara sistematis, mulai dari upah buruh yang sangat murah baik yang
ada di dalam maupun diluar negeri (TKI) hingga menjadikan rakyat
Indonesia hanya sebagai konsumen bagi produk-produk mereka.

Proses liberalisasi tersebut berjalan mulus. Melalui aparatus
birokrasi pemerintahan yang berkuasa hingga partai-partai politik yang
ada di parlemen, semua setia melayani kepentingan kaum modal di
Indonesia.

Dalam posisi negara sebagai alat kepentingan klas pemodal, berarti
bahwa rezim yang berkuasa akan terus bekerja keras untuk menjalankan
program-program liberalisasi. Hal ini terbukti hingga sekarang sejak
berkuasanya elit-elit politik rezim borjuasi SBY-Boediono hanyalah
menjadi alat yang tidak berbeda dengan boneka yang bisa dipermainkan,
tidak berbeda pula seperti robot yang begitu mudah dikendalikan,
tepatnya Indonesia menjadi negara terjajah yang tidak memiliki
kedaulatan apapun kecuali hanya sebagai pelayan para tuan modal.

Pemerintahan ini bukanlah pemerintahan yang melindungi rakyatnya dari
penjajahan korporasi asing, bahkan sebaliknya pemerintahan ini telah
menjadi kaki tangan korporasi asing tersebut. Jalan keluar bagi
kemiskinan dan kesengsaraan Rakyat Indonesia adalah mengganti rezim
yang tunduk pada kekuatan kapitalis dan imperialis dan menggantinya
dengan pemerintahan rakyat yang menjalankan program-program nyata,
seperti:

1. Penghapusan Liberalisasi Pasar Tenaga Kerja
Prinsip-prinsip liberal, fleksibel dan terdesentralisasi dalam urusan
ketenagakerjaan dijalankan dengan sistem yang dikenal sebagai Labor
Market Flexibility (Sistem Pasar Kerja yang Lentur). Dengan sistem
ini, diterapkanlah sistem kerja kontrak dan outsourcing. Hal ini
diperkuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Kaum
buruh menjadi semakin mudah di PHK, semakin mudah dihisap dan semakin
mudah dirampas hak-haknya. Kaum buruh menjadi tak lebih dari sehelai
tisu yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan dibuang pada saat tidak
dibutuhkan. Padahal kaum buruhlah sejatinya yang mengubah kapas
menjadi benang, mengubah pasir dan semen menjadi pondasi beton yang
kokoh.

2. Lawan Politik Upah Murah
Beberapa regulasi atau aturan-aturan yang dikeluarkan untuk
melegitimasi politik upah murah beberapa diantaranya Permenaker
No.17/2005 tentang 46 Komponen KHL yang sudah tidak lagi mampu
memajukan peradaban klas buruh dengan kata lain sudah tidak relevan
lagi menjawab kebutuhan hidup layak dalam arti sebenar-benarnya layak
secara manusiawi, akan teapi semata-mata hanya menempatkan buruh sama
seperti alat kerja lainnya: mesin, kendaraan, dll. Artinya hanya
memenuhi kebutuhan agar buruh dapat bekerja kembali keesokan harinya.
Bahkan untuk menarik investasi asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) terang-terangan mempromosikan bahwa upah buruh di Indonesia
adalah yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia
Lainnya.

3. Tolak Kenaikan Harga BBM
Memang harga BBM tidak jadi dinaikan pada tanggal 1 april yang lalu,
tapi cepat atau lambat harga BBM pasti akan naik. Pemerintahan
SBY-BOEDINO adalah pemerintahan yang tunduk pada kekuasaan sistem
kapitalisme, maka harga BBM akan terus naik untuk melayani kerakusan
kaum modal, sebab kenaikan harga BBM hanya akan menguntungkan
perusahaan-perusahaan minyak asing karena harga jualnya makin tinggi.
Pemerintah tidak mempedulikan kaum buruh dan keseluruhan rakyat bahwa
kenaikan harga BBM hanya akan membuat kehidupan rakyat semakin
sengsara.

4. Lawan perampasan tanah rakyat oleh negara dan korporasi
Sudah berapa ribu hektar tanah dirampas oleh negara dan korporasi,
sudah berapa ribu orang yang terbunuh akibat mempertahankan tanah yang
dirampas tersebut. Seringkali perampasan tanah tersebut melibatkan
aparat kepolisian dan TNI. Sedikitnya ada 106 konflik agraria yang
tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan,
lebih dari 535.197 hektar dan lebih dari 517.159 keluarga petani
penggarap yang menjadi korban. Intensitas konflik tertinggi terjadi di
sektor perkebunan besar sebanyak 45 kasus, konflik lahan korban
pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan, sebanyak 41 kasus.
Sektor kehutanan sebanyak 13 kasus. Sektor pertambangan sebanyak 3
kasus, tambak 1 kasus, perairan 1 kasus, dan konflik lainnya sebanyak
2 kasus. Pada bulan Januari-Oktober 2011, sedikitnya ada 20 orang
petani tewas ditembak aparat dan 57 petani luka-luka akibat konflik
agraria.

5. Wujudkan Pendidikan Gratis
Pendidikan nasional hari ini telah dileberalisasikan sehingga
berdampak pada mahalnya biaya pendidikan, sehingga tidak dapat di
akses oleh rakyat. Rakyat miskin membutuhkan akses yang luas terhadap
pendidikan nasional untuk memajukan tenaga produktif dan peradabannya.
Dan yang terpenting pendidikan dapat membebaskan dari ketertindasan
kaum pemilik modal. Maka pendidikan harus gratis, ilmiah dan bervisi
kerakyatan.

6. Pencabutan segala produk Undang-undang anti-Demokrasi
Meskipun Rezim otoritarian Orde Baru telah tumbang dan digantikan oleh
rezim baru, namun wataknya tidak pernah berganti, yaitu masih menjadi
kaki tangan kapitalis/imperialis dan masih berwatak anti-demokrasi.
Dari berbagai macam produk undang-undang yang telah dibuat, banyak
sekali undang-undang yang anti terhadap demokrasi, diantaranya UU
Intelijen, UU Penanganan Konflik Sosial, dan saat ini sedang dalam
tahap pembahasan, yaitu RUU Kamnas. Dalam perjuangan ini juga tujukan
untuk melawan kembali menguatnya ancaman militerisme TNI yang mulai
perlahan masuk dalam kehidupan sipil masyarakat Indonesia seperti
penanganan aksi BBM beberapa waktu yang lalu, kemudian pembelian
alat-alat persejataan militer yang menguras APBN yang sesungguhnya
digunakan untuk memerangi rakyatnya sendiri.

Jakarta, 29 April 2012

Humas Presidium Sekber Buruh

1. Ilhamsyah : 0812-192-355-52
2. Sultoni : 087-87-87-25-873
3. John : 0813-884-625-34 / jon_merdeka@yahoo.com
4. Surya : 0815-743-043-91 / suryanta@gmail.com
5. Adhi W : adinesia@yahoo.fr
LAWAN KAPITALISME DAN IMPERIALISME
BURUH BERKUASA, RAKYAT SEJAHTERA

Pidato Politik Pimpinan Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja

Pidato Politik
Pimpinan Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja
Nomor: 414/PI/KP-PRP/e/V/12
(Disampaikan pada Hari Buruh Internasional 2012)
Maju Terus Pantang Mundur!
Satukan Semua Kekuatan Kelas, Nasionalisasi Industri Migas!
Jakarta, 1 Mei 2012
Kawan-kawan seperjuangan,
       Saat ini kita sedang diguncang oleh persoalan bahan bakar minyak (BBM), di mana pemerintah mempunyai alasannya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dan rakyat pekerja mempunyai alasannya untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Rakyat pekerja dan mahasiswa di seluruh Indonesia telah bangkit melawan, meski pemerintah melalui polisi dan tentara, melibasnya dengan semena-mena. Protes rakyat pekerja fondasi ke-indonesiaan, yang menurut Konstitusi 45 harus dilindugi oleh negara, malahan diganyangnya seperti musuh pemerintah. Jangan berharap tuan-puan wakil rakyat akan bersatu padu membela kepentingan rakyat pekerja. Telah sejelas-jelasnya wakil rakyat menjadi wakil pemerintah yang mengabdi pada neoliberalisme-imperialisme.
Mengapa rakyat pekerja harus menolak kenaikan BBM? Kami mendukung surat dari Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI) yang telah mengirim surat protes kepada fraksi-fraksi di DPR-RI pada tanggal 28 Maret 2012 sehubungan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Surat protes itu membongkar TIGA KEBOHONGAN PEMERINTAH di balik kenaikan harga BBM.
Pertama, KEBOHONGAN tentang PENERIMA SUBSIDI BBM
       Selama ini Pemerintah mengatakan, bahwa penerima subsidi BBM adalah golongan kaya, oleh karena itu Pemerintah akan mencabutnya agar tidak membebani anggaran nasional. Lalu dipicu oleh kenaikan harga minyak di pasar dunia, maka Pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM di dalam APBN-Perubahan 2012. Ternyata menurut survei LSI, golongan kaya pengguna BBM bersubsidi hanya sebesar 2%! Itu berarti hanya 1,04% dari 65% golongan rakyat pekerja pengguna BBM. Itu artinya pula, mayoritas pengguna BBM adalah rakyat pekerja yang pendapatan ekonominya ditutup dengan utang.
Kedua, KEBOHONGAN tentang PENCABUTAN SUBSIDI BBM
       Meski selama ini Pemerintah mengeluarkan dana untuk subsisi BBM, nyatanya tetap punya keuntungan penjualan BBM sebesar Rp 97,955 trilyun/tahun. Tapi kemana keuntungan tersebut? Ternyata kawan-kawan, keuntungan dari BBM itu:
  1. Telah dijarah oleh pengemplang BLBI sebesar Rp 600 trilyun, sehingga Pemerintah harus membayar Rp 60 trilyun/tahun untuk menalangi ulah pengusaha-pengusaha bank tersebut.
  2. Kita ketahui pula, bahwa kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) telah disebutkan dalam surat kesepakatan Pemerintah dengan IMF pada 31 Oktober 1997. Kesepatakan ini merupakan rute menuju liberalisasi sektor energi, dan kemudian dilegitimasi pada UU No 30 Tahun 2007 pasal 7, yakni (1) “harga energi ditetapkan sesuai nilai keekonomiannya, yaitu biaya pokok produksi ditambah margin “. Itu artinya harga energi di Indonesia disesuaikan dengan nilai ke-ekonomiannya yang ada pada komoditi tersebut. Bilamana harga energi (BBM dan TDL) sudah mencapai nilai ke-ekonomiannya, maka pemerintah tak perlu mensubsidi BBM untuk rakyatnya. (2) penentuan harga BBM harus sesuai dengan harga pasar internasional. Ini artinya, jika harga BBM di pasar internasional naik, harus diikuti kenaikan harga BBM di dalam negeri. UU Migas inilah yang memerosotkan produksi minyak Indonesia.
       Terang sudah, kewajiban pemerintah untuk mensubsidi hajat hidup orang banyak di sektor energi sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi 45 telah di-ingkarinya. Sebaliknya, pemerintah memberikan kewajibannya sebagai jongos kepada rezim neoliberalisme-imperialisme. Sehingga ketika harga minyak di pasar internasional naik, maka harga BBM di dalam negeri juga harus naik. APBN 2012 pun direvisi sesuai dengan kenaikan harga BBM pasar internasional.
Ketiga, KEBOHONGAN tentang PRODUKSI MINYAK TURUN
       Selama ini Pemerintah selalu mengatakan, bahwa BBM di Indonesia telah turun produksinya. Ternyata itu bohong! Tahukah kawan-kawan, biang kerok penyebab turunnya produksi BBM ialah UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengangkat BP Migas sebagai makelar pemerintah di sektor migas dengan perusahaan eksploitasi minyak! BP MIGAS itu bukan BUMN tetapi mendapat kewenangan sebagai makelar elit-elit politik pemerintah negara. Setelah urusan kontrak migas ditangani BP Migas, produksi minyak Indonesia turun separuh dari sebelum ada BP Migas. Jika sebelumnya produksi minyak Indonesia sebanyak 1,6 juta barel/hari, maka setelah ada BP MIgas tinggal menjadi 800 ribu barel/hari.
       Tetapi elit politik pemerintah mengatakan, bawah ketersediaan fosil di bumi sudah menipis sehingga produksi minyak Indonesia turun. Tetapi di Provinsi Jambi ditemukan fakta yang 180 derajat berbeda dari alasan pemerintah. BP MIGAS melaporkan di Provinsi Jambi hanya terdapat 30 sumur minyak, namun Pemerintah Provinsi Jambi menemukan sebanyak 91 sumur beroperasi di provinsi tersebut. Bagaimana bisa terjadi selisih data tiga kali lipat? Dilaporkan 30 sumur, kenyataannya ada 91 sumur! Bukankah manipulasi ini sudah sejahat setan tuyul? Kita memperkirakan negara dirugikan 800 ribu barel per hari atau setara dengan Rp 750 milyar per hari. Jadi, setiap tahun pendapatan migas yang seharusnya untuk hajat hidup rakyat pekerja telah dicuri sebesar Rp 270 trilyun oleh korporasi elit politik penguasa negara!
       Selain itu, korporasi migas internasional menguasai 329 blok migas Indonesia atau 65 % tambang hulu, sedangkan BUMN hanya 24,27% (data Kementerian ESDM, 2008). Lalu sisanya sebanyak 10,3% dikuasai konsorsium dengan perusahaan multinasional. Sekarang sudah hampir 85% minyak dan gas bumi kita dikuasai oleh kekuatan koorporasi multinasional yang memiliki watak kapitalis tulen.
       Di sektor listrik juga begitu! Seharusnya PLN menggunakan bahan bakar gas yang harganya jauh lebih murah dan ketersediaannya melimpah, namun dipaksa untuk menggunakan BBM. Akibatnya menurut audit BPK, terjadi in-efisiensi sebesar Rp 37 trilyun/tahun di PLN. Sekali lagi, ini merupakan akibat dari pemberlakuan UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas yang membatasi permintaan pasar dalam negeri maksimum 25%, karena pemerintah harus menjual minyaknya ke pasar internasional. Pasal pembatasan tersebut sebenarnya sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2004, tetapi nyatanya DPR-RI dan Pemerintah Pusat belum merevisinya.
Kawan-kawan seperjuangan,
       Nyata sudah, elit-elit politik penguasa negara yang mengendalikan pemerintahan dan parlemen adalah jongos rezim neoliberalis-imperialis yang mengkorupsi hajat hidup rakyat pekerja melalui sektor energi. Sedangkan kekuatan politik di DPR-RI tetaplah menyerahkan kenaikan BBM kepada pemerintah, sehingga keputusan MK untuk melikwidasi pasal 7 pada UU Migas tahun 2007 lagi-lagi diingkari. Pemerintah Pusat dan DPR-RI begitu congkak dalam memenangkan kepentingan kelompoknya. Kecongkakan itu membutakan mata mereka bahwa aksi-aksi penolakan kenaikan BBM yang serempak terjadi di seluruh Indonesia itu merupakan kebangkitan politik kelas yang kekuatannya sedahsyat tsunami. Namun sayang di sayang, kekuatan kelas masih terpecah-pecah sehingga kemenangan yang dicapainya terbatas pada penundaan kenaikan BBM saja.
       Namun janganlah pesimis. Bukankah ada pepatah: ”…semakin kuat kaki diinjak, semakin kuat kaki melawan…” Demikianlah seharusnya kesadaran kita. Kaki rakyat pekerja telah dinjak oleh kenaikan harga BBM; pengesahan paket undang-undang kekerasan negara seperti, UU Intelijen, UU Penanganan Konflik Sosial (PKS), dan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimana diberlakukan untuk meredam kekuatan politik kelas yang melawan politik jongos rezim neoliberalis-imperialis; serta pengesahan RUU Perguruan Tinggi yang menciptakan kampus seperti perusahaan. Kita harus optimis, bahwa inilah saatnya kita membangun persatuan politik berbasiskan kelas untuk menyatakan perang terbuka terhadap oportunisme jongos-jongos neoliberalis-imperialis, yang hidup di partai politik dan duduk di DPR-RI serta Pemerintah Pusat sampai Daerah. Apalah arti kenaikan UMP/UMK bagi buruh beberapa waktu lalu, jika angka kenaikan upah itu segera diinjak oleh kenaikan harga BBM? Bagaimana petani dan nelayan yang berhadapan dengan kehancuran ekologi dan kenaikan harga BBM? Bagaimana rakyat pekerja miskin kota dan mahasiswa berhadapan dengan transportasi biaya tinggi? Kawan-kawan, tidak ada kata lain selain: MARI KITA BANGUN PERSATUAN KELAS untuk mengangkat kepal tangan kiri menyerukan LAWAN!
       Kekuatan politik kelas dari seluruh elemen buruh, tani, nelayan, miskin kota, dan elemen perempuan dan mahasiswa harus menggunakan momentum kenaikan harga BBM, rencana pengesahan RUU Perguruan Tinggi, dan RUU KUHP, serta pula dengan baru saja disahkannya UU PKS dan UU Intelijen, untuk membangun PERSATUAN POLITIK KELAS. Persatuan kelas yang berjuang untuk mengganyang jongos-jongos neoliberalis-imperialis yang sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan telah menghalangi pembangunan industrialisasi nasional yang kepemilikannya dikontrol rakyat pekerja. Ke sanalah arah perjuangan politik kelas, yakni merebut industrialisasi strategis migas dan tambang yang 85% telah dikuasai konsorsium transnasional-multinasional untuk dinasionalisasi kepemilikannya. Kita harus mengganyang perusahaan-perusahaan import yang menjadi mafia BBM dan mengubah kontrak minyak yang merugikan kelas pekerja. Jika Indonesia bisa mendapatkan 80% dan swasta hanya 20%, maka pendapatan minyak kita akan melonjak dua kali lipat dari Rp 131,6 trilyun menjadi Rp 256,6 trilyun.
       Mungkinkah itu? Mari kita tengok negara-negara produsen minyak di Amerika Latin. Lihatlah apa yang baru saja terjadi di Argentina saat ini. Di bawah pimpinan presiden perempuan bernama Cristine Fernandez de Kirschner, Argentina mengambil alih saham 51% dari perusahaan minyak terbesar di sana. Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF) yang dikuasai korporasi minyak REPSOL dari Spanyol. YPF mulanya adalah BUMN, lalu pada 1990 saat krisis ekonomi melanda Argentina, YPF diprivatisasi atas petunjuk IMF. Kini, pada tahun 2012, Cristine Kirschner, presiden perempuan pertama di Argentina, memimpin pengambil-alihan YPF untuk kembali ke kepemilikan rakyat Argentina. Ia berhasil melawan sebuah paradoks sebagai produsen minyak yang melimpah, Argentina malahan menjadi importir dan kosumen minyak dunia. Sebagai presiden, Cristine Kirschner tak takut mendapat ancaman dan gugatan hukum dari REPSOL.
       Bukankah sebagai produsen minyak yang cukup besar, nasib Argentina serupa dengan Indonesia? Sebagai negara produsen minyak kita telah dipecundangi rezim neoliberalis-imperialis yang menjual minyak nasional ke pasar dunia, sehingga kita tinggal hanya menjadi konsumen yang membayar harga BBM sesuai fluktuasi harga pasar internasional. Seorang presiden PEREMPUAN ternyata BISA dan tentu saja DIDUKUNG OLEH PERSATUAN KEKUATAN POLITIK KELAS di Argentina.
       Mengapa tidak bahwa persatuan kekuatan politik kelas di Indonesia juga BISA mengambil-alih aset nasional strategis yang telah dijual elit politik penguasa negara ke tangan imperialis? Jika Argentina dan Venezuela bisa, maka nasionalisasi migas di Indonesia, mengubah kontrak karya dan pemilikan di tangan kelas pekerja, bukanlah perkara yang utopis.
Kawan-kawan seperjuangan,
       Memang masih saja kita menghadapi kesukaran-kesukaran tua dalam membangun persatuan politik kelas. Kita sebut yang pokok saja, yaitu upaya moderasi gerakan dari dari dalam. Aneh bin ajaib, bahwa di kalangan gerakan kelas masih banyak terdapat pemimpinnya yang mengatakan ANTI-REVOLUSI dan mengidap KOMUNIS-PHOBIA. Mereka lalu menolak pembangunan persatuan politik kelas dan memilih persatuan dengan elit politik jongos imperialis demi kepentingan kelompoknya.
       Tak perlu kita pesimis. Meski musuh berada di mana-mana dan mengintai setiap saat untuk penghancuran persatuan politik kelas. Selama kita tak pernah lelah dan berada dalam tradisi disiplin tinggi untuk mewujudkan arah perjuangan kelas tersebut, maka apa yang tak mungkin bakal menjadi mungkin!
       Sehingga pada kesempatan May Day atau Hari Buruh Internasional kali ini, kami mendukung upaya Konfederasi Serikat Nasional (KSN) yang telah mengajukan judicial review terhadap pasal 7 UU Migas tahun 2007 yang meligitimasi harga BBM di dalam negeri disesuaikan dengan kenaikan di pasar intrnasional. Kami menyerukan kepada semua kekuatan kelas untuk beramai-ramai, baik secara individu maupun institusi, mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Pada May Day ini pula kami mengangkat topi kepada Cristine Kirschner di Argentina sebagai perempuan yang berani memimpin pengambil-alihan perusahaan migas imperialis.
       Selamat May Day!Jangan lelah perjuangkan Sosialisme!
Sosialisme, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu, Bangun Partai Kelas Pekerja!
Jakarta, 1 Mei 2012
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP-PRP)
Ketua Nasional
Sekretaris Jenderal
ttd.
(Anwar Ma’ruf)
ttd.
(Rendro Prayogo)
___*****___

Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai  Kelas Pekerja!

Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Phone/Fax: (021) 798-2566

Email: komite.pusat@prp-indonesia.org / prppusat@yahoo.com
Website: www.prp-indonesia.org

LPSK Dukung Presiden SBY Minta Maaf kepada Korban HAM

LPSK Dukung Presiden SBY Minta Maaf kepada Korban HAM

Minggu, 29 April 2012 12:07 WIB
http://medan.tribunnews.com/mobile/index.php//2012/04/29/lpsk-dukung-presiden-sby-minta-maaf-kepada-korban-hamTRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA – Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta maaf atas nama negara terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.
“Ini merupakan langkah maju dan bentuk tanggung jawab negara bagi korban pelanggaran HAM masa lalu yang selama ini nasibnya terkatung-katung,” kata Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Minggu (29/4/2012).
Bentuk tanggung jawab negara, lanjut Haris, tentunya tidak sebatas permintaan maaf. Pasalnya, negara dapat menggunakan seluruh perangkat Peraturan Perundang-undangan dan lembaganya untuk dapat melakukan upaya reparasi yang lebih konkrit terhadap korban menyusul permintaan maaf tersebut.
“Korban pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan bantuan (medis dan psikologis) dan
kompensasi (ganti kerugian korban) atas pelanggaran HAM yang mereka alami,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK diberikan mandat untuk menangani pemberian bantuan dan kompensasi tersebut.
“Presiden dapat mendayagunakan LPSK untuk menangani reparasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. Melalui LPSK, korban dapat diberikan pemulihan medis dan psikologi serta memperoleh ganti kerugian,” terang Haris.
Selain itu, menurut Haris, adanya rencana Presiden ini perlu didukung dengan sejumlah cara untuk meminimalisir kendala pelaksanaan pembayaran kompensasi lainnya.
“Ketentuan Peraturan Perundang-undangan selama ini mengatur pembayaran kompensasi dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan, dengan adanya permintaan maaf Presiden tersebut, diharapkan ada inisiatif Presiden untuk membuat terobosan agar pemberian kompensasi dapat diberikan tanpa adanya putusan pengadilan,” kata Haris.
Lebih lanjut, Haris mengungkapkan, pihaknya selama ini telah memberikan bantuan terhadap para korban pelanggaran HAM berat yang mengajukan permohonan ke LPSK.
“LPSK telah memberikan pemulihan medis dan psikologis terhadap beberapa korban pelanggaran HAM berat berdasarkan rekomendasi Komnas HAM, diantaranya Korban Tahanan Politik (Tapol 65), korban peristiwa Tanjung Priok dan Korban penghilangan paksa,” tambahnya.

Petani Sawit Swadaya Belum Terlayani Pemerintah

Petani Sawit Swadaya Belum Terlayani Pemerintah

Senin, 30 April 2012 04:57

JAKARTA, PESATNEWS – Pemerintah telah mencanangkan peningkatan produksi kelapa sawit dengan target 36 ton/ha/tahun untuk TBS (Tandan Buah Sawit) serta mengejar rendemen 25 ton/ha/tahun.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai hal ini sangat baik mengingat produksi kelapa sawit indonesia sangat rendah sekitar 17 ton/ha/tahun. Demikian di ungkapkan oleh Koordinator Forum Nasional SPKS, Mansuetus Darto dalam pernyataan sikap SPKS kepada pesatnews.com, Minggu (29/4).

Darto menegaskan, petani tentunya sangat merespon target tersebut hanya saja arah strategi ini belum selaras dengan tuntutan petani dengan penghentian pengeluaran ijin baru untuk perusahaan perkebunan skala besar. Karena dengan strategi 36:25, produksi CPO nasional akan naik dan pada saat bersamaan kebutuhan ekspor dan kebutuhan dalam negri dari 9,2 juta ha perkebunan indonesia terwujud.

“Sehingga jika produksi CPO sangat tinggi dan telah memenuhi kebutuhan tadi maka tidak perlu pembangunan baru, tegas Darto. Selama ini, pembangunan baru terus dikembangkan baik pusat maupun daerah karena produksi CPO nasional sangat rendah sekitar 21 juta ton CPO per tahun,” paparnya.

SPKS juga menilai kecenderungan strategi tersebut tidak meluas dan cendrung hanya diperuntukkan Perusahaan perkebunan besar. Hal ini terlihat dari keberpihakan kebijakan revitalisasi perkebunan terhadap perusahaan perkebunan besar. Misalnya terkait dengan pembiayaan dana perbank-kan dan akses pupuk bagi petani yang minim.

SPKS meminta pemerintah untuk memperluas strategi tersebut hingga petani kecil dan tidak terbatas pada perusahaan besar. Pasalnya, produktifitas di tingkat petani sangat rendah sekitar 12 ton/ha/tahun. “Hal ini di akibatkan oleh distribusi pupuk yang seringkali dipolitisasi pemerintah dan cendrung pemanas kebakaran. Jika pilkada tiba, distribusi pupuk pasti cepat,” tandas Arifin Panjaitan kepala departemen organisasi SPKS Nasional.

Selain itu, lanjutnya, juga terkait layanan kredit perbank-kan untuk petani kelapa sawit. Kebijakan revitalisasi perkebunan (permentan No 33 tahun 2006) menegaskan proses penyaluran kredit untuk petani harus melalui perusahaan besar. “Ini artinya mempersulit petani memperoleh pendanaan karena harus melalui perusahaan,” tegasnya.

Mansuetus darto menegaskan, petani kelapa sawit di Indonesia lebih banyak petani swadaya yang tidak bermitra dengan perusahaan yang jumlahnya kurang lebih 2 juta kepala keluarga. Petani plasma yang bermitra pun menginginkan mereka mandiri dalam proses pendanaan. Ini artinya, pemerintah perlu merespon hal ini, kata Darto. .

Karena itu, menurut Darto, penting agar pemerintah memperkuat peningkatan produksi di tingkat petani kelapa sawit, memperbaiki tata kelola pelayanan pupuk, bibit sawit dan teknologi. Pemerintah menurut darto tak usah lagi mengurus perusahaan besar karena tidak ada guna-nya bagi kesejahteraan rakyat.  (asf)

Korupsi di Kementerian Perdagangan RI

Korupsi di Kementerian Perdagangan RI

by @TrioMacan2000

Sumber:kmnu2000@yahoogroups.com,  Sunday, 29 April 2012, 20:18

Sesuai janji saya tadi sore…sebentar lagi saya akan kultwitkan ttg
korupsi di Kementerian Perdagangan RI. Kalau ada info tambahan .. monggo

Eing…ing eeng..saya coba kultwitkan sekilas tentang korupsi di
kementerian Pedagangan RI. Dulu Menterinya Marie E Pangestu, skrg Gita W

Marie Elka Pangestu ini sewaktu jadi Menteri Perdagangan sempat
disemprot Wakil Presiden Jusuf Kalla karena Suaminya, eselon2 I nya
& pejabat2 tinggi Kemenkeu RI melakukan konspirasi jahat dalam
pembelian Pesawat China MA60 utk BUMN PT. Merpati yg dimark up US$ 46
juta. Sedangkan Menteri Perdagangan RI saat ini Gita Wirjawan yg jg
rangkap Kepala BKPM adlah menteri kesayangan SBY yg disebut2 Capres
terkuat

Gita Wirjawan selain dikenal dekat dengan SBY, sering
di Cikeas temani SBY main musik dan ciptakan lagu, jg pernah nyanyikan
lagu cipt BY. Nama Gita Wirjawan sbg capres andalan SBY pada pilpres
2014 nanti mmg msh sagt dirahasiakan. Tapi, akses saya di cekas beri
info ke saya, Apalagi, pada saat Acara HUT PD tahun 2011 kemaren, SBY
telah berikan sinyal ttg siapa Capres PD dgn kriteria2 yg jls mengarah
pada Gita

SBY sebut kriteria Capres PD : Muda, Cerdas,
berintegritas, visi global, Profesional, bersih dst..yg tdk disebutkan
SBY : Ganteng&santun

Hal lain yg menonjol dari Gita
Wirjawan adalah sosoknya yg sering dicitrakan rendah hati, egaliter,
jago bahasa inggris (alumnus harvard), Gita juga mempunya chemistry yg
sama dengan SBY dan keluarga Cikeas. Hubungan mereka akrab seperti
keluarga. Gita jg dinilai bisa Bisa amankan agenda2 & Kepentingan
SBY/Cikeas paska lengsernya SBY sbg presiden. Gita sosok “sempurna” yg
mdh akan kalahkan capres2 lain

Bbrp pihak sdh ada yg hubungi sy
utk ketahui “kebusukan & kelemahan” Gita utk hambat dia maju sbg
capres PD 2014. Pihak lain yg “panik” .adalah Pihak Sri Mulyani yg
memang berencana gunakan Partai Demokrat dan loby washington utk pakai
Partai Demokrat sbg partai pengusung

Memang sering terdengar
ada “kebusukan” Gita Wiryawan terkait pajak PT Ancora dan BLBI tetapu
sampai skrg belum muncul dipermukaan. Singkatnya : figur Gita Wirjawan
masih dianggap bersih dan peluangnya utk maju Capres akan besar. Apalagi
posisinya sbg Mendag strategis

Seperti yg saya prediksi 2
bulan yg lalu, Gita skrg mulai tampil intens ke publik. Banyak turun ke
pasar2 tradisional dan cara2 di TV, Gita juga kerap akomodir tuntutan
asosiasi2 perdagangan dan kelompok2 pro produksi dalam negeri dgn
terbitkan kebijakan2 populer

Pada jaman mendag marie pangestu
mayoritas proyek2 kemendag diatur oleh para staf khusus. Ada istilah
grup 58 yg bertindak sbg mafianya. Proyek2 seperti proyek pasar, ekonomi
kreatif, Shanghai Expo, ACI, ASEAN FAIR, TRADE EXPO INDONESIA dst..dst
selalu dimenangkan G28. Pokoknya proyek2 besar di atas 5 milyar selalu
dikuasai staf khusus, Grup 28 dan afiliasinya. Ga ada yg dapat
dimenangkan pihak luar. Kolusi dan Korupsi di Kemendag sampai skrg tetap
berlangsung. Meski mendag berganti, praktek tsb masih terus berjalan.
Gita biarkan saja

Para staf khusus dan pejabat2 eselon I, II
dan III Kemendag memang pintar menyediakan “dana taktis” yg besar utk
hobi dan kebutuhan Gita. Gita Wirjawan pura2 bodoh dan tutup mata dgn
korupsi2 di Kemendag. Yang penting stafnya bisa sediakan uang yg
dibutuhkan jika dia minta. Salah satu hobi Gita yg memerlukan dana
taktis yg besar adalah sewa pesawat charter kemana pun dia pergi yg tak
mungkin ditanggung APBN, Sekjen, Dirjen2 dan pejabat2 eselon dibawahnya
termasuk Pejabat Pembuat Komitment sudah kayak mesin ATM saja dibuat
Gita Wirjawan. Sebab itu, selain kolusi dan korupsi proyek2 di Kemendag,
juga berlaku korupsi kecil2an lain seperti SPD fiktif, pengadaan
fiktif/ganda. Penerbitan SPD fiktif dan ganda ini mudah dilakukan karena
terkait juga dgn posisi Gita Wiryawan yg rangkap jabatan sbg Kepala
BKPM RI

G28 ini adalah motor dan otak korupsi di Kemendag.
Bidang usahanya macam2 : jasa konsultan, konstruksi, supplier dll.
Mereka KAPAL KERUK. Irjen di Kemendag tidak berkutik. Sdh bbrp kali
dapat temuan tapi ga bisa bertindak apapun. Alasannya “dana taktis”
sangat diperlukan, Dana taktis ini sangat diperlukan selain utk
“kebutuhan menteri” juga utk suap ke DPR, kemenkeu utamanya ditjen
anggaran dll. Berjamaah!

Melihat menteri Gita Wiryawan yg “easy
going” pejabat2 dibawahnya pun berlomba2 korupsi. Mainan utama mrka ya
SPPD fiktif milyaran. korupsi SPPD di Kememdag itu gampang dan besar
nilainya. Misalkan utk hadiri undangan2 expo2 Kemendag diluar negeri
banyak eventnya

Biaya perjalanan dinas luar negeri utk hadiri
expo2 itu sangat besar. Maklum aja pesawat kelas bisnis. Pdhl dlm biaya
penyelenggaraan. .expo tsb sdh diperhitungan biaya tiket pesawat,
akomodasi dan uang saku para pejabat kemendag. Tapi di Kemendag jg
dianggar SPPD nya

Oh ya lupa, karena Mendag Gita itu hobi
nyanyi dan musik, tentu saja para bawahannya siap menyediakan alat2
musik yg mahal &kualitas top. Di ruangan pak menteri Gita ada banyak
alat musik yang harganya puluhan sampai ratusan juta yg bukan milik
negara, seprti piano impor

Gita ini sebenarnya ga doyan
korupsi. Dia sdh kaya raya. Sumber saya sebutkan dia pribadi punya cash
500 milyar. Tapi dia bisa terjebak. Tipikal sifat dan karakter Gita ini
persis seprti SBY : terima beres dan pokoknya ada. Bisa2 dia tahu ada
korupsi tapi dia biarkan saja

Mafia G28 dan staf khusus Mendag
skrg ini memang tak separah jaman marie pangestu. Mereka perlahan2
pindahkan lahan korupsi ke Kemekpar. Tetapi bukan berarti korupsi proyek
di Kemendag berkurang. Hanya berganti penguasa dan modus operandinya.
Uang negara ya diembat juga

Kalau jaman Marie Pangestu yg jadi
koordinator G28 itu sekretaris pribadi Marie Pangestu yg merangkap
sebagai guru spiritual alias dukun. Gita wirjawan sbg mendag sama sekali
tidak mau sentuh proyek2 di Kemendag. Dia mau tangannya bersih karena
dia tahu dia bakal jd capres. Tapi bisa saja secara hukum dia akan
terseret jika pejabat2 dibawahnya dia biarkan korupsi dan main proyek.
Sdh banyak presedennya

Sekian dulu kultwit singkat ttg korupsi
di Kememdag..ini baru pemanasan..pilpres masih lama hehehe..terima kasih
telah menyimak..salam

Kesenian Dalam Kuasa Negara

Kesenian Dalam Kuasa Negara

M Romandhon MK | Sinar Harapan, Jakarta,Sabtu, 28 April 2012 – 11:35:09 WIB


(Foto:dok/antaranews.com)Di tingkatan pemimpin tidak terlihat sifat-sifat kenegarawanan.Pemerintah akhir-akhir ini sedang gencar mendaftarkan produk kebudayaan leluhur sebagai warisan kebudayaan dunia. Setelah batik, angklung, wayang, dan keris diakui UNESCO, kini giliran kesenian rakyat tayub dan dangdut yang mengantre untuk mendapatkan stempel dari induk organisasi negara dunia. Terobosan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memberi decak antusiasme bagi publik Tanah Air. Ekspektasi masyarakat pun terhadap pemerintah semakin menguat, perihal kepedulian negara terhadap khazanah kesenian. Diajukannya kesenian tayub dan dangdut sebagai warisan budaya dunia, seolah memberi harapan sekaligus angin segar bagi keberlangsungan kesenian Tanah Air dewasa ini.

Di balik semarak kampanye peduli kesenian sesungguhnya masih menyisakan rasa getir. Sering kali, kampanye “cinta kebudayaan” menipu, pasalnya, anjuran berkesadaran budaya barometernya ditentukan seberapa banyak jumlah pengunjung ke museum. Tanpa disadari, kerangka berpikir deduktif ini sengaja digiring ke arah fosilisasi kebudayaan. Alih-alih mengenalkan keragaman peninggalan kebudayaan, sebaliknya hal ini berpotensi pada praktik “pembunuhan” kreativitas berbudaya.

Bagaimana tidak, satu sisi pemerintah hanya mendorong masyarakat mengarifi kebudayaan, di sisi lain pemerintah tak begitu peduli tentang kebudayaan sebagai basis kekuatan dan identitas bangsa. Dengan kata lain, kebudayaan kesenian tetap saja diposisikan sebagai peninggalan masa lampau. Bahkan, khazanah tradisi kesenian yang menjadi platform Indonesia mengalami “penuaan”. Ini artinya, kekayaan warisan budaya tampaknya hanya sebagai dongeng adiluhung ansich, tanpa mampu dimanfaatkan kembali.

Sejurus gayung bersambut, para ilmuwan dan pegiat kesenian dalam negeri sendiri pun tidak mampu mendaur ulang penemuan leluhur itu menjadi hasil penemuan yang lebih baik. Sebaliknya, hasil kebudayaan yang begitu menakjubkan itu, dengan dalih “melestarikan” dan “peduli” justru difosilisasikan. Istilah “fosilisasi kebudayaan” sebenarnya pernah dipopulerkan oleh Arthur Asa Berger dalam menjelaskan sebuah produk kebudayaan yang sengaja ingin dilenyapkan (dihilangkan). Mengutip Fritjof Capra, arus kebudayaan global semakin canggih dalam membinasakan produk budaya yang lain.

Bedanya, cara yang digunakan tidak tampak unsur kesadisan. Sebaliknya, terkesan sangat santun dan bermartabat. Hemat penulis, dapat dikatakan melestarikan, apabila gerak dan ruang berekspresi dalam berseni diberi keleluasaan. Adapun kesenian yang sudah ada, mampu didaur-ulang dan disesuaikan dengan konteks zamannya. Tatkala kesenian bisa bergerak dan mengalami dinamisasi, hal ini baru bisa dikatakan melestarikan (uri-uri) kebudayaan. Dalam istilah musicology arrangement.

Sayangnya elemen bangsa ini telanjur terkena sindrom “penyakit” kronis, di mana masyarakat sudah tak lagi responsif. Di tingkatan pemimpin tidak terlihat sifat-sifat kenegarawanan, orientasi tertutup, lebih mementingkan stabilitas daripada kemajuan, sedangkan kaum cendekiawan bisu. Tidak muncul gagasan orisinal dan besar, ciptaan yang berlangsung hanya imitasi, peniruan-peniruan kasar dalam bidang seni maupun kehidupan sehari-hari yang lain; dan yang terakhir tidak berfungsinya filsafat.

Ketidakberdayaan Kesenian
Setali tiga uang, antara tayub dan dangdut memiliki banyak catatan kontroversial. Kedua kesenian ini banyak mengekspos estetika body art (keindahan olah tubuh). Nilai seni inilah yang kerapkali menuai kontroversi lantaran dianggap erotis dan mempertontonkan aurat. Tak berlebihan, jika tayub dan dangdut senantiasa berada dalam posisi yang tak mengenakkan. Kesenian masyarakat kelas bawah ini selalu mendapat stereotipe buruk. Dengan dalih erotis dan jalang. Tak pelak keberadaan tayub ataupun dangdut secara perlahan teralienasi. Stigma pornografi dan cabul menempatkan kesenian ini tak kuasa dalam menghadapi monopoli politik kekuasaan. Bahkan, persoalan krusial yang dianggap presiden adalah agenda dibentuknya Satgas UU Pornografi.

Kesenian mengamini aroma erotik dan estetik; terejawantahkan melalui dentum gamelan, gerak (seperti gandrung, joget bumbung, lengger, tandakan) bahkan hingga dangdut. Stigma pornografi pun mencuat lantaran tubuh adalah agen utama. Negara kemudian dianggap berkepentingan untuk mengatur gerak, pakaian, dandanan secara visual. Muncullah aturan pembatasan dalam berseni (berkreativitas), seakan semuanya harus dikonvensionalkan. Ini yang kemudian menyebabkan kesenian berada pada posisi tak berdaya. Pemerintah masih belum bisa bersikap dewasa, cenderung memandang kesenian berdasarkan kuasa oposisi biner.

Ini artinya, selama sudut pandang digunakan masih sebatas hitam-putih, baik-buruk maka simpati ataupun ujud rasa prihatin pemerintah tak ubahnya sebuah harapan semu. Lantas apa gunanya mengusulkan kesenian tayub dan dangdut ke UNESCO, jika hanya bertujuan memperoleh draf legal? Selain itu, apa keuntungan yang diperoleh seni-seni tersebut setelah diakui sebagai warisan dunia? Adakah suatu perkembangan yang berarti? Atau justru hanya labirin politik dalam meraih ambisi yang penuh pamrih? Legalitas, “diakui” atau “tidak diakui” belum tentu mampu menyelamatkan eksistensi kesenian itu sendiri.

M Natsir dalam kitabnya Capita Selecta memaparkan bagaimana kemajuan kebudayaan di masa khalifah Al-Mansur, khalifah kedua dari dinasti Abbasiah yang sukses merawat peninggalan kebudayaan bangsanya; di mana ilmuwan dan para pegiat seni diberi ruang berekreasi tanpa ada intervensi. Selalu menghargai kreasi dalam bentuk apa pun dan mengedepankan “pendaur-ulangan” warisan kebudayaan yang sudah ada.

Jangan-jangan, hal sama yang dibutuhkan negara Indonesia untuk serius melestarikan kebudayaan mencontoh metode Al-Mansur. Ketika negara mampu memosisikan dirinya sebagaimana semestinya, seniman memosisikan tugasnya sebagai pekerja seni, dan rakyat dapat menyelesaikan tugasnya sebagai masyarakat, maka tanpa perlu seruan untuk maju dan berkembang, rasanya dengan sendirinya kemajuan itu akan lahir.

*Penulis adalah peneliti pada Central for Civilization and Cultural Studies,
Yogyakarta.

Deulayatisasi Hutan Adat

Deulayatisasi Hutan Adat

Oleh Sukirno
Kompas, Senin,30 April 2012
Tanggal 13-14 Maret lalu, Kompas memberitakan tersingkirnya masyarakat Dayak Punan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, karena diserobot perusahaan HPH. Sebetulnya peristiwa ini banyak dialami masyarakat adat lainnya.
Di antaranya masyarakat Dayak Benuaq di Kutai Barat, Kalimantan Tengah. Juga suku Anak Dalam di Jambi, dan masyarakat hukum adat di Serawai Semidang Sakti di Kabupaten Seluma, Bengkulu.
Hutan keramat (Rimba Puaka) Penyabungan dan Panguanan di Kecamatan Rakit Kulim yang dilestarikan Patih Laman dari suku Talang Mamak di Indragiri Hulu, Riau, juga menjadi hutan sawit. Padahal, Patih Laman mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Di tingkat internasional suku Talang Mamak dan Patih Laman mendapat WWF Award pada 1999 di Kinibalu, Malaysia.
Kekayaan sumber daya alam yang melimpah memang belum menjamin kesejahteraan masyarakat lokal. Pada 2005 ada 80,07 persen dari 2,3 juta penduduk Papua yang hidup miskin. Di Kalimantan, pada Maret 2007 tercatat ada 1.352.900 penduduk miskin (Kompas, 21/2/2008).
Penelitian Centre for International Forestry Research (Cifor) tahun 2001 menemukan 48,8 juta jiwa tinggal dalam hutan negara dan 10,2 juta jiwa dari jumlah itu hidup miskin. Selain itu, ada 20 juta jiwa tinggal di desa dekat hutan dan 6 juta jiwa di antaranya miskin. Luas hutan Indonesia 133,7 juta hektar.
Penyebab kemiskinan ada dua. Pertama, pengakuan semu negara terhadap hak ulayat, khususnya hutan adat yang dikuasai masyarakat hukum adat. Kedua, salah penafsiran pemerintah (pusat dan daerah) mengenai konsep hak menguasai negara.
Pengakuan semu
Hutan adat adalah salah satu bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat, berfungsi sebagai lebensraum dan cadangan penghidupan masa depan. Sebagai sumber penghidupan, masyarakat hukum adat berkewajiban menjaga fungsi dan kelestarian hutan. Kearifan lokal ini terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan sehingga diakui dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Secara yuridis, hak ulayat termasuk hutan adat diakui dalam Pasal 18b Ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), dan beberapa pasal yang menyinggung hutan adat dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 seperti Pasal 1 Angka 6, Pasal 5, Pasal 37, Pasal 67, serta penjelasan Pasal 67.
Sekilas, peraturan perundangan kita telah mengakui eksistensi hak ulayat. Namun, secara umum masih terjadi pengakuan semu (pseudo-recognition) atau pengakuan setengah hati. Semu, karena pengakuan disertai dengan syarat yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah dan tidak sesuai dengan perkembangan instrumen internasional.
Pengakuan bersyarat ini bak melepaskan anak kambing dari perangkap, tetapi tetap memegangi ekornya. Pengakuan bersyarat UUPA yang diikuti UU Kehutanan dan amandemen UUD 1945 dilandasi pemikiran dari pembentuk UUPA yang menganggap hak ulayat akan segera hilang dan prasangka buruk (prejudice) terhadap hak ulayat yang dianggap akan menghambat pembangunan. Perspektif itu tampak pada Penjelasan Umum Bagian II Angka 3 UUPA.
Ahli hukum agraria, Boedi Harsono (2003), juga menyatakan keberadaan hak ulayat tidak perlu diatur karena akan lenyap dengan sendirinya. Namun, mencuatnya berbagai kasus tanah hak ulayat membuktikan bahwa hingga 52 tahun sejak UUPA diundangkan (1960), hak ulayat itu masih ada.
Tidak selamanya hak ulayat menghambat pembangunan, Pabrik Semen Padang, misalnya, didirikan di atas tanah ulayat masyarakat Minangkabau.
Pengakuan bersyarat tersebut tidak lepas dari Konvensi ILO 107 tahun 1957 yang menganut prinsip integrasionis, bahwa masyarakat adat akan berkembang menjadi masyarakat modern. Konvensi ini diratifikasi pemerintah kita.
Namun, dalam perkembangannya, konvensi ini diperbarui dengan Konvensi ILO 169 tahun 1989 yang memberikan kebebasan kepada masyarakat adat untuk menentukan nasib (self-determination).
Pasal 3 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) yang disahkan Sidang Umum PBB tanggal 13 September 2007 juga menegaskan prinsip penentuan nasib sendiri, di mana Indonesia termasuk salah satu yang menandatangani. Sayang, hal ini oleh sebagian orang dipahami secara keliru karena kekhawatiran adanya negara dalam negara.
Kecemasan itu tidak perlu terjadi kalau kita melihat studi kolaboratif antara AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), ICRAF, dan Forest Peoples Programme pada 2002-2003, yang antara lain menyimpulkan perlunya otonomi komunitas bagi masyarakat adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan itu penting untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat, terutama dengan segera membentuk UU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana diamanatkan Pasal 18b Ayat (2) UUD 1945.
Salah tafsir HMN
Salah tafsir hak menguasai negara ini berlangsung sejak pemerintah Kerajaan Belanda mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru di bidang agraria, yaitu Agrarische Wet dan Agrarische Besluit. Dalam Pasal 1 Agrarische Besluit (Stb 1870 Nomor 118) dinyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya merupakan tanah milik (domain) negara, atau domain verklaring.
Di Belanda ada dua kubu yang menafsirkan domain negara secara luas dan secara sempit. Mazhab Utrecht menyebut domain negara mengandung arti negara berwenang untuk menguasai semua tanah bumiputra (orang Indonesia asli) yang tidak diolah (hutan, lahan kosong, dan tanah telantar). Mazhab Leiden yang dimotori Van Vollenhoven menginginkan penafsiran domain negara secara sempit.
Dalam praktik, pejabat-pejabat Belanda menggunakan interpretasi sangat luas terhadap domain negara (Marjanne Termorshuizen-Arts, 2010:53).
Setelah kemerdekaan, dengan dalih menghapus dualisme dengan hukum agraria pada masa kolonialisme Belanda, domain verklaring dicabut, diganti dengan asas Hak Menguasai Negara yang mengacu pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.
Makna ”dikuasai” oleh negara berbeda dengan ”dimiliki” sebagaimana dipahami dalam domain negara pada masa penjajahan. Di sini negara berkedudukan sebagai badan publik, bukan sebagai perseorangan yang memiliki tanah. Kedudukan ini dijelaskan dalam Pasal 2 UUPA.
Dalam praktik, para pejabat pemerintah menafsirkan tanah sebagai hak milik negara (HMN) selama tidak ada hubungan yang erat antara masyarakat hukum adat dan tanah hak ulayatnya. Ini sebenarnya tidak beda dengan penafsiran asas domain negara secara luas pada zaman penjajahan Belanda sehingga marak konflik tanah hak ulayat. Peneliti Indonesia asal Belanda, Herman Slaats (2002), menyimpulkan, domain verklaring tidak hilang, tetapi berevolusi menjadi HMN.
Pemaknaan HMN secara luas menafikan hutan adat. Ini karena penafsiran Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dipenggal pada frase ”dikuasai oleh negara” dan tidak diteruskan pada frase ”dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Maka, penyelenggara negara perlu mengembalikan segala kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hutan adat pada tujuan pembentukan negara: untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia.
SUKIRNO Dosen Hukum Adat dan Antropologi Hukum Undip


 

Pembangunan Pendekatan Budaya

Pembangunan Pendekatan Budaya

Oleh  DAOED JOESOEF
Kompas, Senin
30 April 2012

Maksud pemerintah meningkatkan kemampuan ekonomi nasional melalui realokasi pemanfaatan anggaran belanja ke arah pembangunan infrastruktur pasti gagal mencapai sasaran kalau tidak dilakukan sebagai bagian integral dari pembangunan.
Namun, pembangunan nasional yang bagaimana? Selama ini ia diperlakukan sebagai pembangunan ekonomi menurut ”a narrow Western capitalist ideology of development”. Picik, karena pembangunan sektoral ini dianggap sinonim dengan keseluruhan pembangunan itu sendiri. Picik, berhubung pembangunan ekonomi an sich merujuk pada suatu proses selama suatu masyarakat mampu memproduksi barang/jasa berjumlah kian besar. Kemampuan ini dinyataka   n berupa kenaikan pendapatan, seperti produk nasional bruto (GNP), produk domestik bruto (GDP), dan pendapatan per kapita. Namun, ukuran kuantitatif ini fiksi murni statistik yang tidak menginformasikan pembagian kekayaan yang dihasilkan masyarakat. Jadi, rujukan ini jelas mengenai means (cara/ jalan), bukan aims (tujuan/finalitas).
Kalau pertumbuhan kuantitatif berupa kenaikan pendapatan itu dianggap mencerminkan perbaikan kualitatif berupa perkembangan modernisasi means, apakah modernisasi ini telah membantu kenaikan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan? Ini terutama terkait dengan pengembangan budaya politik demokratis, peningkatan kesadaran berpolitik warga, pengukuhan eksistensi individu otonom, dan kebebasan individual dan kolektif yang lebih besar. Ternyata jawabnya tidak! Jauh panggang dari api.
Di balik krisis multidimensi yang kini mengancam eksistensi    NKRI—akibat kekeliruan pendekatan pembangunan—ada jutaan rakyat yang resah menunggu kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara sebagai perwujudan makna human mereka sebagaimana yang digambarkan dulu oleh revolusi kemerdekaan. Sebagian mereka bisa saja dibohongi untuk, bisa dikecoh untuk sementara waktu, tetapi tidak mungkin ditipu untuk selama-lamanya.
Kecenderungan tersebut dibuktikan kebenarannya oleh pemberontakan rakyat Arab di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta kemenangan Aung San Suu Kyi pada pemilu sela di Myanmar. Menurut Belanda, rakyat Indonesia ”het zachtste volk der aarde” (bangsa terlembut di dunia), tetapi kalau sudah ”ontwaakt” (terjaga), mampu mencetuskan ”revolusi”. Apakah ini yang kita kehendaki?
Jangan ulangi kesalahan
Maka, jangan buat kesalahan yang sama dua kali. Sebelum terlambat, mari kita ubah pendekatan pembangunan nasional dari ”ekonomi” ke ”budaya”. Bukan berarti kita abaikan (sektor) ekonomi dan kekuatan penalaran ilmiahnya. Pembangunan ekonomi tetap bagian logis pembangunan nasional, tetapi bukan lagi pendikte final keseluruhan pembangunan.
Kita wujudkan pembangunan nasional dengan pendekatan budaya. Selain sejalan dengan kecenderungan masa depan kehidupan human yang kian berpembawaan budaya, ia pun secara eksplisit berurusan dengan manusia. Sejauh budaya adalah ”sistem nilai yang dihayati”, manusia—sebagai makhluk maupun individu otonom— adalah pembuat nilai itu ”ada” dan sekaligus pemberi ”makna” padanya.
Nilai ini sudah kita bubuhi dengan ”Pancasila”, suatu kebajikan kolektif, yang ternyata hanya digunakan sebagai jargon politik, bukan jargon pembangunan. Bahkan, sebagai jargon politik saja, Pancasila sudah diabaikan. Pada nilai itu sudah kita cangkokkan demokrasi tanpa menggubris keadaannya. Demokrasi ini jadi malaise begitu diterapkan secara tidak langsung. Sejak itu yang dikembangkan malah ”demokrasi-demokrasi” berupa ”demokrasi politik”, ”demokrasi ekonomi”, ”demokrasi pendidikan”, ”demokrasi berketuhanan”, dan lain-lain, dengan kriteria keberhasilan yang berbeda.
Maka, sebelum terlambat perlu kita integrasikan ke dalam sebuah perspektif holistik aneka pembangunan—ekonomi, politik (khususnya demokrasi), sosial, pendidikan, pancasilaisme—dan diproses selaku nilai-nilai vital bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika pembangunan nasional ditetapkan berpendekatan budaya, ia dinyatakan tidak lagi dalam term ”pendapatan”, tetapi ”ruang sosial”.
Ruang sosial adalah suatu ruang hidup manusia yang konkret, diciptakan dalam konteks (pembangunan) suatu komunitas, berskala lokal maupun nasional. Dalam dimensi obyektif, material, kultural, dan spiritualnya, ruang sosial ini merupakan produk transformasi alam melalui kerja dan pikiran manusia. Ia juga merupakan sebuah pementasan dari hubungan-hubungan sosial dan direkayasa penduduk setempat dalam berbagai derajat intervensi/perubahan, dari modifikasi berskala terkecil (pembangunan desa, masyarakat adat, gedung sekolah, tempat ibadah) hingga modifikasi berskala besar (pembangunan daerah, provinsi, pulau).
Secara filosofis ia diformulasikan sebagai ”gerakan komunitas”, selama proses mana komunitas yang bersangkutan menjadi lebih adil secara ekonomis dan politis, lebih diterima secara manusiawi bagi warga. Inilah kiranya yang dimaksudkan oleh Bung Hatta sebagai ”kedaulatan rakyat”, yaitu ”negara harus dibangun dari rangkaian komunitas terkecil, di atas prinsip desentralisasi sejauh mungkin” dan ”komunitas rakyat otonom yang fundamental haruslah menjadi pusat kekuasaan dari struktur negara”.
Ketimbang pembangunan dalam term abstract statistical figure (GNP), pembangunan dalam term ruang sosial bisa lebih berpeluang menciptakan pembangunan bernuansa benar-benar human. Berkat pemahaman hubungan-hubungan sosial, melalui dialog interaktif warga lokal sendiri dan direkayasa dalam berbagai derajat interval/perubahan, ruang sosial berkembang menjadi suatu ”learning community organization”. Artinya, organisasi di mana orang terus meningkatkan dan memperluas kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang benar-benar didambakan. Opini individual ditempa menjadi opini kolektif melalui ”musyawarah”, di mana pola pikir baru dan ekspansif disuburkan, di mana aspirasi kolektif dibenarkan berkembang dari dalam komunitas itu sendiri, dan di mana anggotanya terus belajar saling memberdayakan jadi individu otonom.
Bukankah ada taksiran bahwa demi menjamin demokrasi diperlukan setidaknya satu persen dari semua warga negara dewasa sebagai individu otonom yang memimpin di semua lini kehidupan dan di setiap simpul jaringan teknostruktur.
Maka, apabila dipupuk terus-menerus, organisasi ini dapat bermuara pada perwujudan masyarakat sipil, bagai Agora di zaman Yunani Purba, di mana demokrasi masih berlaku secara langsung.
Pendekatan pembangunan nasional seperti ini jelas tidak mengabstrakkan bumi tempat berpijak, bahkan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang mengelompok di situ dengan segala masalah yang mereka geluti dan nilai yang mereka hayati. Dengan ruang sosial berpeluang mengintensifkan interaksi berbagai budaya secara konstruktif: budaya komunikasi, budaya politik, budaya ekonomi, budaya hukum, budaya demokrasi, budaya artistik, budaya keilmuan, dan lain-lain. Interaksi kultural ini, pada gilirannya, membuat ruang sosial menjadi tempat hidup bersama yang berada tidak di luar manusia (dichtung), tetapi realitas pada masa manusia bergabung (wahrheit).
Proses partisipatif
Mengingat pembangunan ekonomi dilakukan dalam rangka pembangunan nasional berpendekatan ruang sosial, ia menjadi suatu participatory development, bukan proses pembangunan yang mereduksi rakyat menjadi sekadar ”penonton pembangunan”. Berhubung di ruang sosial ini para warganya diajak membahas bersama-sama opsi-opsi penting untuk kemudian diambil keputusan yang menjadi komitmen bersama, terwujud pula ”participatory democracy”, yang tidak mereduksi rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara merdeka ini, menjadi sekadar ”penonton demokrasi”, menjadi sekadar ”angka”, tidak ”diwongke”.
Bukankah kebijakan pemerintah pusat seperti itu yang dulu memicu Aceh bergolak dan kini mulai menggejala di Papua, Ambon, dan di kalangan suku Dayak. Yang merasa tidak puas bukan lagi individu, melainkan suku yang sudah mapan sebelum NKRI terbentuk.
Jadi, pembangunan nasional berpendekatan budaya berpeluang untuk membuktikan bahwa Pancasila bisa berfungsi, demokrasi-tak-langsung dapat berjalan, warga diakui bermartabat (nguwongke wong) dan mampu membantu orang tidak hanya memiliki lebih banyak (to have more), tetapi lebih-lebih menjadi lebih luhur (to be more), pendek kata menjadi ”bahagia”. ”Happiness matters,” kata Amartya Sen, sejalan dengan pikiran Bung Hatta, ”because it is not irrelevant to the meaning of life”. Ternyata kedua tokoh ekonom tersebut, yang belum pernah bertemu satu sama lain, tanpa menyebut dirinya ”budayawan”, adalah ”man of culture”, tidak sekadar ”well cultured man”.
Dalam perspektif ini kebebasan dan otonomi individu tidak hanya tampil sebagai ”the ultimate aims”, tetapi sebagai ”the principal means” dari pembangunan nasional.
Daoed JOESOEF  Alumnus Université Pluridisciplinaires Panthéon-Sorbonne

 

MULTATULI “SEGAR BUGAR” Di CISEEL, BANTEN – JEMBATAN INDONESIA-BELANDA

MULTATULI “SEGAR BUGAR” Di CISEEL, BANTEN – JEMBATAN INDONESIA-BELANDA

<Reading Group Max Havelaar, Banten>

Kolom IBRAHIM ISA
Minggu, 29 April 2012

… “Sebab kita bersukacita bukan karena memotong padi; kita
bersukacita karena memotong padi yang kita tanam.” [Max Havleaar, 1972,
hlm. 113]

“Reading Group Multatuli”, seperti yang diungkapkan pada situs mereka,
adalah suatu ikhtiar untuk *menghidupkan ingatan melalui bacaan*.
Kegiatan demikian itu akan memperkokoh *JEMBATAN* hubungan persahabatan
dan saling-mengerti serta saling-menghargai antara Indonesia dan Belanda.

* * *

Hari Sabtu y.l TV Belanda, Nederland 2, mentayangkan acara: Kunjungan
Adriaan van Dis ke Indonesia, seorang penulis Belanda, (Bagian
terakhir). Juga suatu usaha untuk “menghidupkan ingatan”? Dokumenter TV
Van Dis yang 8 jilid itu, tidak ada yang melaporkan kunjungan Adriaan
van Dis ke Lebak, Banten, di tempat lebih 150 tahun yang lalu Multatuli
alias Douwes Dekker pernah menjabat asisten residen pemerintah kolonial
Hindia Belanda.

Film dokumenter Adriaan Van Dis malah menunjukkan banyak segi-segi yang
“kurang sedap dilihat” tentang kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.
Sehingga menimbulkan kesan memang dimaksudkan untuk menunjukkan
segi-segi negatif dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

Film TV-dokumenter laporan Adriaan Van Dis tentang kunjungannya ke
Indonesia , — sulit untuk dikatagorikan sebagai usaha untuk mempromosi
terbinanya JEMBATAN saling-mengerti dan saling-menghargai antara kedua
bangsa dan negeri. Mungkin pembuatan film dokumenter perjalanan Adraiaan
Van Dis itu memang tidak dimaksudkan untuk itu. Bagaimana maksud
sesungguhnya, itu hanya Adriaan Van Dis yang mengetahuinya. Sayang,
tidak sedikit ongkos yang dikeluarkan untuk kunjungan dan pembuatan film
dokumenter tsb, tetapi, . . . untuk apa? Sensasi? Hanya menambah beban
dan ganjalan saja dalam hubungan Indonesia-Belanda!

* * *

Lain Adriaan van Dis, lain pula kegiatan “kawan-kawan kita di Banten”,
dikelola oleh Ubaidilah Muchtar dkk, dengan penyelenggaraan *Agenda
Acara Sastra MULATULI 2012. 152 Tahun Max Havelaar: Multatuli bagi
Indonesia*

* * *

Dijelaskan oleh kawan-kawan yang menyelenggarkan kegiatan Agenda Sastra
Multatuli 2012, bahwa . . “Dua tahun sudah berlalu sejak pertama kali
Reading Group Max Havelaar dilaksanakan untuk pertama kali tanggal 23
Maret 2010 di Taman Baca Multatuli. Kini kegiatan Reading Group Max
Havelaar tahun kedua sedang memasuki Bab X di pertemuan ke-35. Masih di
hari yang sama Selasa sore. Selain Max Havelaar, Taman Baca Multatuli
juga melaksanakan Reading Group Saijah bahasa Sunda

“Max Havelaar dan kisah Saijah dan Adinda sangatlah membekas di hati
kami. Sehingga kami ingin terus mengabadikannya dalam berbagai bentuk
kegiatan. Salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan adalah *SASTRA
MULTATULI 2012*. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan Taman Baca
Multatuli. Kegiatan Sastra Multatuli akan dilaksanakan di Taman Baca
Multatuli, Kampung Ciseel, Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten
Lebak,*Banten pada tanggal 11 – 12 Mei 2012.*

Seperti kita ketahui Novel Max Havelaar terbitan Narasi, 2008. Hasil
terjemahan Andi Tenri Wahyuni, dibaca setiap Selasa sore di Taman Baca
Multatuli. Novel ini ada 20 eksemplar di Taman Baca Multatuli.

* * *

Rencana kegiatan Agenda Sastra Multatuli 2012, Mei yad itu, sudah
mendapat sambutan luas di kalangan masyarakat yang peduli
dipromosikannya hubungan lebih baik antara Indonesia-Belanda.

Menarik memperhatikan bahwa di kalangan pemeduli tsb, mereka menggunakan
sapaan/salam *“SALAM MULTATULI”, *bukan “tabik” atau lainnya. Merupakan
suatu manifestasi penghargaan tinggi sekali pada Multatuli, dan hasrat
mengembangkan lebih lanjut hubungan budaya antara Indonesia dan Belanda
a.l atas dasar semangat yang dibawakan oleh buku Multatuli: *“MAX
HAVELAAR”.*

Bravo kawan-kawan di Banten . . . . . .!**

*MENGHARAPKAN SUKSES BESAR!*

** * **

*lAMPPIRAN: *
*Agenda Acara Sastra Multatuli 2012 sbb:
*

*Jumat, 11 Mei 2012*

Pkl. 13.00-14.00 Pendataan peserta Sastra Multatuli 2012
Pkl. 14.00-14.30 Pembukaan acara Sastra Multatuli
Pkl. 14.30-16.00 Pementasan drama Saijah dan Adinda oleh anak-anak Taman
Baca Multatuli
Pkl. 16.00-16.30 Obrolan santai seputar drama Saijah dan Adinda
Pkl. 16.30-18.30 Istirahat dan makan malam di Taman Baca Multatuli
Pkl. 18.30-23.00 Kegiatan Malam I

*

Dialog: Siapa Multatuli?
- Pembacaan tulisan: Suka dan duka penerjemahan Max Havelaar yang
ditulis oleh Andi Tenri Wahyuni
- Pembacaan Sajak Saijah untuk Adinda dalam 6 bahasa oleh
anak-anak Taman Baca Multatuli
- Kesenian Ngagondang (nyanyian dan tarian rakyat) oleh ibu-ibu
dan bapak-bapak warga Ciseel
- Kesenian Gegendeh (memukul lesung) oleh ibu-ibu dan bapak-bapak
warga Ciseel
- Kesenian Pencaksilat oleh anak-anak Taman Baca Multatuli
- Kesenian Qasidah oleh warga Ciseel
Pkl. 23.00-05.00 Menikmati mimpi

*Sabtu, 12 Mei 2012*

Pkl. 05.00 Bangun tidur
Pkl. 06.00-07.00 Yoga pagi di pinggir kali
Pkl. 07.00-08.00 Makan pagi di Taman Baca Multatuli
Pkl. 08.00-08.30 Perjalanan menuju Rasamala untuk naik mobil truk
bak terbuka
Pkl. 08.30-10.30 Perjalanan menuju Kampung Cijahe
Pkl. 10.30-11.30 Makan siang di Cijahe dan mempersiapkan catatan
Pkl. 11.30-12.00 Jalan kaki menuju perkampungan Baduy Dalam
Pkl. 12.00-16.00 Menikmati perkampungan Baduy Dalam (Cikeusik dan
Cikartawana) sambil menulis catatan perjalanan
Pkl. 16.00-18.00 Pulang kembali ke Taman Baca Multatuli
Pkl. 18.00-19.00 Istirahat dan makan malam di Taman Baca Multatuli
Pkl. 19.00-21.30 Kegiatan Malam II
- Pembacaan tulisan: Multatuli bagi Indonesia yang ditulis oleh
Hilmar Farid
- Pembacaan Catatan Menyusuri Jejak Multatuli 2011 dalam buku
“RUMAH MULTATULI”
- Kisah Semut Pekerja oleh anak-anak Taman Baca Multatuli
- Kesenian Pencaksilat oleh anak-anak Taman Baca Multatuli
- Tarian dan Nyanyian oleh anak-anak Taman Baca Multatuli
Pkl. 21.30-21.45 Penutupan
Pkl. 21.45-05.00 Pemutaran Film Max Havelaar dan film lainnya

* * *

BAGAIMANA TIBA DI TAMAN BACA MULTATULI

Dari Jakarta:

Kereta api dari Stasiun Tanah Abang, Stasiun Kota, dan Stasiun
Senen ke jurusan Rangkasbitung. Dari Stasiun Tanah Abang ada
kereta api Rangkas Jaya pukul 08.00 pagi dan 05.00 sore. Kereta
ini lumayan baik. Saya menyarankan kereta ini. Dari Stasiun Kota
dan Senen banyak juga ke Rangkasbitung. Turun di stasiun kereta
api Rangkasbitung. Naik angkot ke terminal Curug. Lalu melanjutkan
naik mobil elf ke Pasar Ciminyak. Melanjutkan perjalanan dengan
naik ojeg dari Pasar Ciminyak ke kampung Ciseel [Taman Baca
Multatuli].

Dari Bogor:

Ada bus Bogor-Rangkas (Rudi atau Asli Prima) turun di Pasar
Cipanas/Gajrug. Lalu naik mobil ke Pasar Ciminyak dan melanjutkan
dengan ojeg dari Pasar Ciminyak ke Ciseel.

Membawa Kendaraan Sendiri:

Dari Jakarta masuk tol Jagorawi keluar BORR [Sentul Utara]. Lalu
melaju ke arah Yasmin-IPB-Leuwiliang-Jasinga-Pasar Cipanas/Gajrug.
Dari Pasar Cipanas ambil arah kiri ke Pasar Ciminyak. Mobil cukup
sampai di sini. Lalu perjalanan dilanjutkan dengan naik ojeg ke
Ciseel.

Atau

Melalui tol Serang menuju Rangkasbitung. Dari Rangkasbitung menuju
ke Pasar Ciminyak melalui Sajira. Mobil berhenti sampai di Pasar
Ciminyak. Dari Pasar Ciminyak melanjutkan dengan naik ojeg ke Ciseel.

Keterangan:
Kereta api dari Jakarta ke Rangkasbitung Rp 4.000 lalu naik angkot
ke Terminal Curug Rp2.500. Disambung dengan mobil Elf ke Pasar
Ciminyak Rp15.000. Naik ojeg ke Ciseel dari Pasar Ciminyak
Rp40.000-Rp50.000.

Kegiatan Sastra Multatuli terselenggara oleh Taman Baca Multatuli
bekerjasama dengan Milis APSAS (Apresiasi Sastra) dan Komunitas
Reading Group.

Lebak, April 2012
PANITIA SASTRA MULTATULI 2012
TAMAN BACA MULTATULI,

Ubaidilah Muchtar
08567 389 111
mh_ubaidilah@yahoo.com <mailto:mh_ubaidilah@yahoo.com>

Sastra dan Perubahan Sosial

Sastra dan Perubahan Sosial

Sun, 04/29/2012 – 10:54 |

Sumber: http://sumbawanews.com/berita/sastra-dan-perubahan-sosial
Sastra dan Perubahan Sosial[1]

by Amiq Ahyad on Saturday, 28 April 2012 at 21:41

Sastra dan Perubahan Sosial[1]

Amiq Ahyad[2]

Pendahuluan

Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi Heri Latief untuk mengadakan bedah buku Antologi Puisi “Bima Membara” di rumah pak Mintardjo, sekaligus meminta saya untuk menjadi “dokter bedah”. Dua hal yang harus saya akui dengan jujur asing bagi saya. Bima, sebagai kawasan geografis, adalah asing bagi saya. Puisi, sastra sebagai disiplin ilmu pengetahuan juga harus saya akui juga asing bagi saya yang secara akademis dididik dalam disiplin sejarah. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya akan membahas dari sisi disiplin sejarah yang saya akrabi sejak lama. Sedapat mungkin saya akan membatasi untuk membedahnya dari sisi sastra yang tidak saya akrabi. Meskipun demikian Bima bagi saya bukan kawasan yang tidak pernah saya ketahui

Perkenalan saya dengan Bima sebagai kawasan geografis ketika saya mengikuti Simposium Masyarakat Naskah Nusantara, Manassa pada tahun 2007 di Bima. Kesan saya tidak jauh berbeda ketika saya menelusuri Pulau Madura. Panas berdebu, tetapi tentu saja kesan itu hanya luarnya, sebab tanah Bima pada khususnya dan Nusa Tenggara Barat[3] pada umumnya menyimpan kekayaan di perut buminya. Isi perut bumi inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusuhan sosial, tepatnya di Pantai Sape Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, NTB.

Antologi Puisi “Bima Membara”

“Bima Membara” adalah buku kecil dan tipis. Buku kecil ini merupakan kumpulan 32 puisi yang ditulis 32 penulis yang berbeda. Saya kira tidak semua penulis pernah berinteraksi secara fisik dengan intim, seperti halnya saya dengan bumi Bima. Tetapi informasi tentang Bima di era teknologi komunikasi seperti sekarang ini, tidak hanya di dominasi oleh mereka yang tinggal di Bima. Mereka yang secara geografis tidak pernah berinteraksi dengan Bima mampu dengan mudah mengakses informasi tentang Bima sekehendak mereka. Internet memungkinkan untuk itu semua.

Dari ketiga puluh dua kontributor, empat orang di antaranya bermukim di Belanda. Mereka adalah Ratih Miryanti, yang akrab dengan nama pena Mira, Asahan, dan Heri Latief. Mira menulis ”Malam Kudus Berdarah (Haibun) (halaman 54-55), Asahan menulis ”Emas dan Tanah Air” (halaman 61), Zeta Rosa menulis ”Negeriku di Serambi Bima” (halaman 24-25), sedangkan Heri Latief menulis ”Emas Berdarah Rakyat” (halaman 63). Sedangkan kedua puluh delapan kontributor lainnya tinggal di Indonesia. Dari penulis yang berasal dari Indonesia, ternyata tidak ada satupun yang tinggal di Nusa Tenggara Barat.

Satu satunya ”orang Bima” dalam antologi ini adalah Arif Hidayat, yang memberi kata pengantar. Arif Hidayat adalah pemilik akun facebook arif hidayat, pemilik kantor berita online http://www.sumbawanews.com. Dia harus saya beri tanda kutip pada kata orang Bima, sebab meskipun lahir di bima dan memiliki interaksi dengan Sumbawa yang intensif dengan membuka kantor berita khusus tentang Sumbawa, ia menghabiskan sebagian besar umurnya di Bandung, dan akhirnya menetap di Bekasi.

Atau dengan ungkapan lain bahwa antologi ini merupakan ungkapan solidaritas orang orang yang peduli dengan Bima. Bima bagi mereka merupakan bagian dari kesadaran kemanusiaan mereka yang terusik oleh kekuasaan dan keserakahan pemilik kapital. Kesadan kolektif para kontributor pada antologi ini dibentuk oleh kemudahan akses informasi terhadap kekerasan yang terjadi di Pantai Sepa, Kecamatan Lambu, Bima. Jarak geografis bukan menjadi persoalan laagi diera teknologi informasi dan komuniksi. Pada detik yang sama, mereka yang tinggal di Belanda seperti tiga orang yang saya sebutkan diatas bisa memiliki informasi yang sama dengan mereka yang berada di Indonesia dengan fasilitas pesan singkat, Short Message Service (SMS), Blackberry Message (BBM), miling list atau dengan berselancar di dunia maya melalui yahoo atau google. Bahkan tidak jarang mereka yang memiliki akses ke dunia teknologi informasi memiliki informasi yang lebih lengkap ketimbang mereka yang secara geografis tidak berjarak. Difinisi ”kesadaran” tidak lagi dipengaruhi oleh faktor geografis dimana seseorang itu tinggal, tetapi oleh relasi antara seseorang dengan ruang eksternal (external space) lewat situs situs elektronik yang dalat diakses secara mudah saat  ini[4]

Pada bagian ini saya akan mencoba melihat bagaimana tiga orang kontributor yang saya kenal secara pribadi, dan bermukim di luar negeri dalam menuliskan bait bait puisinya. Mereka adalah Mira, Asahan dan Heri Latief. Akan lihat apakah jarak geografis memiliki pengaruh pada detail peristiwa, simbol yang dipergunakan dalam mengekspresikan puisi yang mereka tulis.

Pertama kesempatan saya akan menjelaskan bagaimana penyair Indonesia menggambarkan bagaimana peristiwa Bima tersebut berlangsung.

Mira menulis[5]

Eksploitasi
Area tambang mas
Lahan tercemar

Tragedi Bima
Air limbah kubangan
Berlumur darah

Asahan menulis[6]

Di negeri ini emas lebih penting dari air
Karena emas menjadi uang
Air cuma melahirkan kehidupan
Di negeri ini tembakan peluru
Lebih penting dari suara protes
Karena peluru mematikan manusia
Protes suara yang tidak sedap

Sedangkan Heri Latief menulis[7]

Demi tambang emas rakyat bersimbah darah
Terkutuklah rezim pembantai rakyat

Ketiga penyair Indonesia yang tinggal di Belanda memiliki kesadaran geografis yang sama, bahwa peristiwa di Kecamatan Lambu adalah konflik kepentingan pemanfaatan lahan. Antara eksplorasi tambang emas di satu sisi, dan kepentingan masyarakat di sisi yang lain. P.T. Sumber Mineral Nusantara (PTSMN) yang akan melakukan eksplorasi tambang emas di satu sisi, dan masyarakat Lambu yang tergantung pada Bendungan Diwu Moro untuk persediaan air bagi lahan pertanian mereka. Eksplorasi yang hendak dilakukan PTSMN, di mata penduduk akan mengabatkan kebutuhan air bagi lahan pertanian mereka akan terancam. Konflik kedua belah pihak kemudian melibatkan aparat keamanan yang menggunakan kekuatan ”peluru” untuk meredam protes masyarakat Bima. Akhirnya terjadi bentrok antara aparat keamanan dengan penduduk Kecamatan Lambu pada tanggal 10 Pebruari 2012.

Kekerasan aparat digambarkan dengan ungkapan berbeda. Mira menulisnya dengan ”Lahan tercemar…..berlumpur darah”, Asahan menulis dengan sebuah perbandingan  ”Di negeri ini tembakan peluru ….Lebih penting dari suara protes” sedangkan Heri Latief menulis dengan ” Demi tambang emas rakyat bersimbah darah”. Tetapi ketiga penulis memiliki kesadaran yang sama, bahwa pada peristiwa di pantai Sepa, Kecamatan Lambu, Bima, terdapat kekerasan aparat terhadap masyarakat.

Bagi ketiga penulis konflik yang disebabkan oleh konflik pengelolaan lahan adalah menjadi penyebabnya. Nampak dengan jelas bahwa keberpihakan mereka kepada para masyarakat Bima. Di mata mereka bertiga, pemicunya adalah investor tambang emas yang dikhawatirkan masyarakat akan mengganggu supplai air bagi lahan pertanian. Ketiganya jelas berpihak pada para petani yang memang tidak memiliki kekuatan dan negara dalam hal ini abai melindungi rakyatnya yang justru merupakan kewajiban konstitusionalnya.

Bagi masyarakat Bima yang memiliki kawasan geografis tandus, kebutuhan akan air menjadi faktor yang amaat penting. Bagi mereka, air adalah kehidupan yang melestarikan peradabannya. Bisa jadi bagi masyarakan Bima nilai air jauh lebih berharga ketimbang emas bagi investor tambang. Bukankah ”nilai” itu tidak bisa diukur dengan nominal kapital? Bukankah ”nilai” itu jauh berbeda dengan ”harga”? Bagi masyarakat Bima air adalah kehormatan yang harus dibela meskipun harus dibayar dengan darah.

Antologi puisi BM, dalam pandangan saya merupakan sebuah text yang harus difahami dengan konteks peristiwa sejarah yang melingkupinya. Apa yang ditulis kontributor tidak hanya karya kontemplatif yang tidak memiliki konteks, tetapi merepakan ekspresi dari interaksi mereka dengan realitas sosial. Kalau diibaratkan dengan sebuah karya hukum Islam, maka antologi puisi BM ini ibarat kumpulan fatwa. Konteks budaya, dalam hal ini orientasi ideologis, kesamaan kesadaran menjadi faktor yang mengikat para kontributor lintas benua dan menjadi pemicu bagi penerbitan buku ini. Keberpihakan para kontributor antologi ini tenta saja tidak bisa diartikan bahwa mereka tidak menyukai Indonesia. Sebab bagi ketiga kontributor tersebut Indonesia masih memiliki masa depan yang lebih baik apa bila semua elemen masyarakat Indonesia peduli bagi perbaikan Tanah Air Indonesia.

Buku antologi puisi BM bukanlah karya tulis pertama yang memotret perubahan sosial untuk menjadi sebuah karya sastra. Karya Pramudya Ananta Toer, Koentjaraningrat, Kutowijoyo, Ahmad Thohari, umpamanya bisa dianggap sebagai salah satu contoh dari sekian banyak karya sastra yang mengambil tema sosial yang terjadi di masyarakat sebagai insprirasi bagi proses kreatif. Meskpun demikian, tentu saja karya sastra  berbeda dengan karya sejarah yang secara detil menggambarkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Simbol yang dipergunakan dalam sebuah karya sastra merupakan keniscayaan. Inilah yang menjadi pembeda antara sebuah karya sastra dengan sebuah karya sejarah.

Oegstgeest, 28 April 2012

[1] Disampaikan pada Bedah Buku “Bima Membara” pada tanggal 28 April 2012 jam 13:00-16:00 di Korenbloemlaan 59 2343 VB Oegstgeest, the Netherlands.

[2] Mahasiswa Universitas Leiden, the Netherlands

[3] Secara geografis Bima terletak di ujung propinsi Nusa Tenggara Barat

[4] Edward Soya, “History, Geography, Modernity” dalam Simon During (ed.,) , The Cultural Studies Reader, London and New York: Routledge, 1993, hal. 118.

[5] Bima Membara (selanjutnya hanya akan disebut BM), hal. 54

[6] BM, hal. 61

[7] BM, hal. 63

Kategori: Sastra

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers