RESOLUSI TOBELO KONGRES MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (KMAN) IV

 


 

RESOLUSI TOBELO

KONGRES MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (KMAN) IV

Tobelo, Halmahera Utara, 25 April 2012

 

“Jika negara tidak bersama beta,

beta tetap berdaulat atas tanah air beta!”

Sumber:Jopi Pranginangin <jopi@aman.or.id>,in: adatlist@yahoogroups.com ,Wednesday, 25 April 2012, 14:05

 

Pada tanggal 19-25 April 2012, telah dilakukan suatu rangkaian proses Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke-IV, yang dihadiri oleh utusan seluruh Komunitas Anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Dewan AMAN (DAMAN), Pengurus Besar (PB AMAN), Badan Pelaksana Harian (BPH) AMAN Wilayah, DAMAN Wilayah, BPH AMAN Daerah dan DAMAN Daerah.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada BPH AMAN Wilayah Maluku Utara, BPH AMAN Daerah Halmahera Utara dan secara khusus kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang telah membantu kelancaran proses KMAN IV. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Masyarakat Adat di Halmahera Utara yang telah menyediakan wilayah adatnya sebagai tempat berlangsungnya KMAN IV.

Kami, Masyarakat Adat Nusantara baik laki-laki maupun perempuan, yang mendiami wilayah-wilayah pegunungan, dataran dan hutan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, mewarisi hak untuk mengatur dan mengurus diri sendiri termasuk hak untuk meneruskan agama dan kepercayaan peninggalan para leluhur serta menyelenggarakan upacara-upacara adat sesuai dengan identitas budaya, nilai-nilai luhur dan pengetahuan asli yang terkandung di dalam sistem adat kami masing-masing.

Kami, Masyarakat Adat Nusantara, mewarisi hak untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keseimbangan hidup bersama, termasuk hak untuk bebas dari segala macam bentuk kekerasan dan penindasan, baik di antara sesama masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan alam sekitarnya maupun antara masyarakat adat dengan masyarakat lainnya, sesuai dengan sistem hukum dan dan kelembagaan adat kami masing-masing.

Kami, Masyarakat Adat Nusantara, mewarisi hak untuk mengendalikan, mengelola dan memanfaatkan tanah dan segala kekayaan alam lainnya di dalam wilayah adat sesuai dengan kearifan tradisional kami masing-masing. Wilayah adat, yang di dalam dan di atasnya mengandung sumber-sumber agraria berupa tanah dan beragam sumber daya alam, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Masyarakat Adat. Wilayah adat tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi dan kelangsungan hidup komunitas, tetapi juga merupakan identitas; identitas suatu eksistensi yang terkandung dalam sistem nilai, baik sosial, budaya maupun spiritual, yang diwariskan secara turun temurun. Dengan nilai-nilai itu, Masyarakat Adat terus berupaya menjaga dan mempertahankan wilayah adatnya.

Kami menyatakan bahwa, Masyarakat Adat selama ini mampu mengelola dan menjaga sumber dayanya secara berkelanjutan secara turun temurun di bumi. Hubungan antara alam sebagai ibu bumi dan sumber kehidupan, dengan Masyarakat Adat sebagai penjaga alam demi masa depan anak cucu, merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan.

Kami menegaskan, bahwa secara universal, Hak-Hak Masyarakat Adat diakui dan dilindungi oleh Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan secara nasional diakui dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18b dan 28i.

Karena itu, kami menyambut baik komitmen DPR RI yang disampaikan oleh Ketua DPR RI ketika membuka KMAN IV, untuk mengesahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) pada tahun 2012 ini.

Kami juga menyambut baik upaya yang dilakukan oleh MK untuk menguji seluruh UU yang bertentangan dengan konstitusi, khususnya UU 41 yang saat ini sedang dalam proses uji materi.

Tanpa mengurangi rasa syukur dan penghargaan atas berbagai perkembangan tersebut, Masyarakat Adat di Nusantara masih terus menghadapi tantangan besar dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, budaya, politik maupun wilayah dan sumber daya alam. Perkembangan pembangunan yang masih berorientasi pada eksploitasi dan ekspansi dalam upaya peningkatan ekonomi makro mempengaruhi eksistensi, identitas dan ketahanan dari tatanan kehidupan tradisional komunitas-komunitas adat. Penguasaan negara atas sebagian besar tanah dan kekayaan alam yang ada di wilayah-wilayah adat masih terus berlangsung. Berbagai kelompok masyarakat adat masih terus digusur secara paksa dari tanah leluhurnya untuk berbagai proyek pembangunan.

Selama 4 dasawarsa sejak Rejim Pemerintahan Orde Baru dan Orde Reformasi, berbagai kebijakan dan hukum yang dikeluarkan telah menyebabkan terjadinya praktek-praktek perampasan, penghancuran dan penghilangan atas wilayah adat. Umumnya wilayah-wilayah adat ini dikuasai oleh pihak lain melalui sistem perijinan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-dulu HPH), Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Tanaman Industri (IUPHHTI-dulu HTI) dan Kawasan Pertambangan (KP). Masyarakat Adat dipaksa dan ditaklukkan oleh sistem perijinan yang menghilangkan hak-hak dasar, serta menyebabkan terjadinya pemiskinan dan kerawanan pangan.

Kami mencatat kegagalan pemerintah pusat untuk menjalankan otonomi daerah dan otonomi khusus. Hak otonomi masih dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak membawa hasil yang maksimal seperti yang diharapkan.

Keadaan seperti ini masih jauh dari cita-cita perjuangan kami untuk memulihkan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana telah diwariskan oleh leluhur kami sebagai hak-hak asal-asul dan hak-hak tradisional.

Untuk menegakkan hak-hak dasar ini, kami Masyarakat Adat Nusantara, yang merasa senasib dan sepenanggungan, telah bersepakat untuk meneguhkan kembali keputusan-keputusan KMAN I, II dan III, untuk tetap berjuang bersama dalam satu wadah, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) yang saat ini telah menjadi prioritas pembahasan DPR RI tahun 2012. Mendesak pemberlakuan sistem pemerintah adat di wilayah-wilayah adat, pengembalian tanah dan wilayah-wilayah adat yang dirampas, serta mencabut ijin-ijin di wilayah masyarakat adat yang diberikan dengan tidak melalui proses perundingan yang adil dengan masyarakat adat.

Sebagai penutup dari Resolusi ini, kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membuat langkah-langkah yang kongkrit untuk menyelesaikan konflik-konflik terkait tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah-wilayah Masyarakat Adat.

 

 Tobelo, Halmahera Utara,

25 April 2012

 

PIMPINAN SIDANG KOMISI C

BIDANG RESOLUSI/REKOMENDASI KONGRES KMAN IV

 

 

 

 

 

SOFYANTO TORAU, S.IP, MH

KETUA

 

 

 

 

 

YENI SANDRA TETIWAR

SEKRETARIS

 

 

 

 

RUSLAN H. HAMID

ANGGOTA

MAKLUMAT TOBELO

KONGRES MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (KMAN) IV

Tobelo, Halmahera Utara, 24 April 2012

Masyarakat Adat Nusantara yang mengorganisir diri dan berjuang bersama atas dasar rasa senasib-sepenanggungan selama lebih dari 13 tahun dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah membulatkan tekad untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, penindasan, pelecehan, pembodohan dan perampasan hak-hak azasi kita sebagai masyarakat adat.

KONGRES Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) IV di Bumi Hibua Lamo, Tobelo, Masyarakat Adat Nusantara kembali meneguhkan cita-cita bersama untuk berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Kedaulatan masyarakat adat tercapai jika kita sepenuhnya menentukan nasib kita sendiri melalui mekanisme adat, yaitu musyawarah adat. Masyarakat adat berdaulat jika tanah, wilayah dan sumberdaya alam titipan leluhurkita sepenuhnya dikuasai dan dikendalikan pemanfaatannya oleh masyarakat adat sesuai dengan nilai-nilai luhur dan aturan adat kita sendiri.  Masyarakat adat berdaulat jika kita bebas menentukan pembangunan yang terbaik bagi diri kita sendiri.

Kemandirian masyarakat adat tercapai jika kita hidup sejahtera dan berbahagia dengan mengelola secara bijaksana dan berkelanjutan seluruh kekayaan titipan leluhurnya, baik kekayaan material yang berada di bawah, di atas di permukaan tanahdi dalam wilayah adat kita masing-masing maupun kekayaan immaterial berupa spritulitas, pengetahuan, seni tradisi, kesusasteraan, ritual-ritual dan kearifan adat kita.Ekonomi masyarakat adat mandiri jika sungai, laut, hutan dan tanah leluhur kita menyediakan kebutuhan hidup berkecukupan bagi kita. Pangan cukup, enerji pun cukup! Ekonomi kita mandiri jika kreatifitas dan inovasi dalam budaya kita membahagiakan diri kita sendiri dan orang lain di sekitarnya.

Martabat identitas budaya masyarakat adat tercapai jika kita dengan bebas dan penuh percaya diri menampilkan ekspresi budaya kita dalam pergaulan lintas budaya. Masyarakat adat  bermartabat jika kita menjaga dan menggunakan bahasa suku kita sendiri, bangga memakai pakaian adat dan simbol-simbol adat kita sendiri, dan setia melaksanakan ritual-ritual adat kita sendiri.

KONGRES menyadari betapa besar tantangan bagi Masyarakat Adat untuk bisa berdaulat, mandiri dan bermartabat jika tidak ditopang oleh kebersamaan yang kokoh untuk bergerak bersama. Oleh sebab itu maka KONGRES ini mengeluarkan maklumat kepada seluruh Masyarakat Adat Nusantara untuk:

  1. Mengembalikan dan memperkuat musyawarah adat sebagai mekanisme pengambilan keputusan tertinggi dan mengikat bagi seluruh warga masyarakat adat
  2. Mengembalikan dan memperkuat gotong-royong untuk meraih kemandirian ekonomi di tengah masyarakat adat
  3. Menjaga dan menggunakan bahasa suku dan simbol-simbol adat dalam kehidupan sehari-hari
  4. Menjalankan hukum adat dan mematuhi keputusan peradilan adat
  5. Tidak memperjual-belikan tanah-tanah di wilayah adat
  6. Mempertahankan keutuhan wilayah adat dari segala bentuk pengambil-alihan dan penguasaan oleh pihak luar mana pun

Penta Maklumat Kongres ini dikeluarkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Masyarakat Adat Nusantara.

Semoga Leluhur Masyarakat Adat Nusantara dan Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta Alam Semesta, bersama kita semua.

REKOMENDASI TOBELO
KONGRES MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (KMAN) IV
Tobelo, Halmahera Utara, 25 April 2012

 

Terkait Tanah, Wilayah dan Sumber Daya
1. Pemerintah Indonesia harus memberikan pengakuan formal atas wilayah-wilayah adat dan membentuk suatu badan atau lembaga yang berfungsi untuk melakukan registrasi wilayah adat. Badan Registrasi Wilayah Adat harus dapat menjadi acuan dalam proses-proses registrasi wilayah adat yang dimaksud.
2. Semua kebijakan yang terkait, atau yang akan berdampak terhadap wilayah adat dan tata kelola tradisional, sebagai contoh Peta yang dihasilkan Bakosurtanal atau kebijakan tentang Tata Ruang, harus dibuka kepada public dengan mengutamakan prinsip transparansi sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi.
3. Menyerukan kepada Pemerintah Indonesia di semua tingkatan untuk tidak memberikan ijin kepada pihak manapun untuk melakukan eksploitasi terhadap hutan dan sumber daya alam yang berada di wilayah-wilayah adat tanpa persetujuan dari Masyarakat Adat yang bersangkutan melalui mekanisme yang disepakati bersama.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa atau Nama Lain yang sedang disusun saat ini, harus mengakomodir sistem-sistem adat yang berlaku di komunitas-komunitas serta otonomi asli Masyarakat Adat.
5. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengeluarkan Kepres tentang Pengakuan Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai implementasi dari UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berikut Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaannya.
6. Pemerintah harus menata kembali politik hukum sistem pertanahan dengan mencabut berbagai kebijakan pertanahan yang melanggar Hak-Hak Masyarakat Adat.
7. Pemerintah harus menggunakan MoU antara BPN dan AMAN sebagai landasan untuk mengidentifikasi, menginventarisasi dan meregistrasi wilayah-wilayah adat
8. Presiden harus mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) kepada BPN untuk mencabut Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang bermasalah di wilayah-wilayah Masyarakat Adat.

Terkait Hak dan Prinsip atas Free, Prior and Informed Consent (FPIC)
9. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah berikut implementasinya di komunitas Masyarakat Adat harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip FPIC.
10. FPIC sebagai prinsip dan hak masyarakat adat baik laki-laki maupun perempuan, harus diketahui oleh seluruh level pemerintahan dan menjadi landasan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta program.

Terkait Perubahan Iklim, Krisis Pangan, Energi dan REDD+
11. Lahan-lahan produktif, sumber-sumber pertanian dan kelautan Masyarakat Adat, sumber-sumber air dan sumber-sumber pangan organik harus dilindungi dan dilestarikan. Tanah-tanah Masyarakat Adat dan petani merupakan sumber-sumber produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional tersebut, oleh sebab itu, harus dilindungi. Hal ini disebabkan karena kedaulatan atas pangan harus menjadi tujuan Pemerintah Indonesia. Kedaulatan atas pangan tidak sama dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan dapat berarti Negara bertumpu pada hasil bumi atau produk-produk impor dari luar untuk memenuhi kebutuhan atas pangan, sementara kedaulatan atas pangan bertumpu pada kekuatan lokal dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
12. Pemerintah harus melindungi pangan lokal sebagai makanan pokok di masing-masing daerah dan komunitas-komunitas adat sebagai dasar dari kekuatan pangan nasional.
13. Sebagian besar sumber energi kita saat ini masih bertumpu pada minyak bumi dan batubara. Pemerintah Indonesia harus melakukan identifikasi dan mendorong pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan, misalnya panas bumi, mikrohydro, panas matahari, atau gas dari kotoran hewan, yang dapat diakses dan dikelola oleh masyarakat adat.
14. Masyarakat Adat harus dilibatkan dan diutamakan dalam proses-proses perubahan iklim dan REDD+, karena Masyarakat Adat sebagai pemilik wilayah adat, hidupnya sangat tergantung pada hutan. Hutan merupakan identitas Masyarakat Adat. Hilangnya hutan menyebabkan hilangnya identitas Masyarakat Adat.
15. Menegaskan kembali, bahwa semua inisiatif untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus didasarkan pada prinsip-prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), melaksanakan proses-proses konsultasi dan menjamin pelibatan Masyarakat Adat dalam proses-proses pengambilan keputusan.
16. Menyatakan, bahwa semua inisiatif Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Kerusakan Hutan (REDD) harus memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat termasuk perlindungan terhadap hak atas tanah dan wilayah adat, ekosistem dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi komunitas-komunitas Masyarakat Adat.
17. Menyepakati dan Menegaskan kembali, bahwa tanpa jaminan atas hak-hak ini, Masyarakat Adat menolak segala bentuk implementasi REDD maupun inisiatif-inisiatif mitigasi perubahan iklim lainnya.
18. Secara khusus, mendesak Bank Dunia yang sedang dalam proses meninjau kembali semua kebijakan-kebijakannya, untuk memastikan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, termasuk Free, Prior and informed Consent (FPIC), diakui dan dilindungi dan diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan Bank Dunia, termasuk dalam kebijakan-kebijakan terkait REDD+.
19. Semua pendanaan internasional dan nasional yang diperuntukkan untuk REDD+ harus memastikan hak-hak Masyarakat Adat, termasuk melibatkan Masyarakat Adat baik laki-laki maupun perempuan dalam kebijakan, implementasi dan Monitoringnya (MRV).

Terkait Kementrian Sosial
20. Kemensos harus melakukan perubahan definisi soal kemiskinan. KAT dapat mendukung perubahan situasi di Masyarakat Adat melalui program-program pemberdayaan komunitas adat, SESUAI dengan kebutuhan Masyarakat adat yang bersangkutan. Free, Prior and Informed Consent (FPIC) harus menjadi landasan dalam upaya-upaya menyusun program bersama komunitas. AMAN dapat bekerjasama dengan Dirjen KAT untuk mengidentifikasi komunitas-komunitas adat tersebut dan kebutuhan-kebutuhannya.
21. Kemensos harus menghentikan program resettlement terhadap komunitas-komunitas adat, karena program ini telah menyebabkan konflik horizontal, serta menyebabkan hilangnya sistem budaya komunitas adat yang bersangkutan.

Terkait Kementrian Dalam Negeri
22. Sistem-sistem kepercayaan asli atau agama asli di komunitas-komunitas adat, harus diakui secara formal oleh Negara. Tidak adanya pengakuan ini telah menyebabkan terjadinya diskriminasi sosial dan politik terhadap komunitas-komunitas adat yang menganut sistem-sistem kepercayaan asli tersebut. Negara harus memberikan pelayanan yang sama dan setara bagi semua penganut agama dan pemeluk kepercayaan asli.
23. Pemekaran-pemekaran propinsi, kabupaten/kota atau desa yang terjadi selama ini telah menyebabkan terjadinya banyak konflik tapal batas antar komunitas adat, serta menghancurkan sistem budaya dan kekerabatan di komunitas-komunitas adat. Oleh sebab itu, pemekaran propinsi, kabupaten/kota atau desa harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip FPIC.
24. Pemerintah harus mengakomodir penyelesaian konflik oleh komunitas-komunitas adat, terkait dengan tapal batas administrasi negara yang berada di wilayah-wilayah adat.

Terkait Partisipasi Politik Masyarakat Adat
25. Mendorong terbentuknya Kementrian Negara tentang Masyarakat Adat
26. Revisi UU Partai Politik sehingga ada keterwakilan masyarakat adat, baik pada tingkat pusat maupun daerah.
27. Pembentukan UU Tentang Kesetaraan Gender yang memberikan perlindungan bagi perempuan adat.
28. Menganggarkan APBN/APBD pada setiap lembaga Adat/masyarakat Adat yang terdapat pada setiap daerah.
29. Sistem pemerintahan Adat masuk ke dalam struktur pemerintahan Negara.
30. Masyarakat Adat mendorong Presiden RI yang berpihak kepada masyarakat Adat.
31. Pemerintah harus membangun TRIPARTI (kerjasama) antara pelaku usaha dengan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam
32. Pemerintah tinjau ulang menyangkut PKP2B yang harus melibatkan masyarakat Adat.
33. Moratorium perizinan pertambangan di indonesia dan kontrak karya.
34. Mencabut perizinan tambang di wilayah masyarakat adat yang tidak ada kesepakatan dengan masyarakat adat.
35. Mendesak pemerintah membuat fasilitas irigasi persawahan untuk meningkatkan pangan lokal masyarakat adat dan fasilitas umum lainnya.
36. Mengharapkan pemerintah dapat melihat keberadaan masyarakat adat seluruh nusantara dalam proses pengembangan ekonomi Kreatif.
37. Pemerintah harus mengangkat dan meningkatkan perekonomian masyarakat adat (hasil-hasil komoditinya)

Terkait Hukum dan Kebijakan Negara
38. Mendesak DPR RI harus segera mengesahkan RUU Tentang Pengakuan dan perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat.
39. PB AMAN mendesak Pemerintah untuk mencabut Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah untuk pembangunan fasilitas Umum, yang tidak berpihak kepada masyarakat Adat.
40. PB AMAN mendesak Pemerintah harus Mengakui proses peradilan Adat yang berlaku dimasyarakat Adat sesuai dengan kearifan Lokalnya.
41. PB AMAN harus mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas bagi penjual dan penadah Tanah Masyarakat Adat.
42. PB AMAN Mendesak Pemerintah untuk mengakui dan mengembalikan tanah-tanah dan wilayah Masyarakat Adat seluruh Nusantara.
43. Mendesak kepada pemerintah agar perkawinan adat diakui sebagai dasar menerbitkan Akte Pernikahan danAkte Kelahiran di lembaga masyarakat adat yang diakui di masing-masing komunitas.

Terkait Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya
44. Pemerintah harus memfasilitasi Sarana dan Prasarana dan penguatan kapasitas dalam kearifan lokal kepada masyarakat adat di komunitas Adat nusantara.
45. Mencabut undang-undang dan peraturan yang tidak berpihak, tidak konsisten atau justru mematikan keberadaan, pengembangan adat dan budaya masyarakat adat
46. Perlunya perlindungan terhadap motif-motif tradisional, lagu-lagu, alat music, legenda adat setempat
47. Model-model pengelolaan masyarakat adat Pesisir dan pulau2 kecil yang berbasis kearifan tradisioanl dan lestari guna meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri, berdaulat dan bermartabat perlu mendapat perhatian dan dukungan lebih besar dari pemerintah, dan untuk selanjutnya diadopsi.

REKOMENDASI INTERNAL
1. Mendesak PB Aman memfasilitasi pembentukan Koperasi disemua tingkat masyarakat adat.
2. AMAN perlu membangun kerjasama dengan pengelola Credit Union di semua wilayah masyarakat Adat.
3. Mendorong adanya pengembangan Kapasitas kader di bidang Hukum dalam mengadvokasi masyarakat adat yang berkonflik.
4. Harus ada Divisi Budaya dalam kepengurusan AMAN.
5. Secara khusus PB AMAN terpilih agar membentuk pokja khusus dalam rangka mengambil langkah-langkah strategis dalam menyikapi keberadaan AMAN di Papua dan Aceh.

A l i a n s i  M a s y a r a k a t  A d a t  N u s a n t a r a
“Berdaulat secara Politik, Mandiri Secara Ekonomi, dan Bermartabat secara Budaya”

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 56 other followers

%d bloggers like this: