Archive for February, 2012|Monthly archive page

Sekali Tender Calo Senjata Untung Miliaran

Refl Sunny <ambon@tele2.se>: Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen Hartind Asrin mengatakan tidak ada calo, tetapi bagaimana dengna kick-back yang lazim dipraktektekan dalam perdagangan alat-alat perang? Siapa yang akan diberi?
Minggu, 5 Februari 2012

Sekali Tender Calo Senjata Untung Miliaran

JAKARTA. Pembelian alat utama sistem senjata di Indonesia berpotensi menguntungkan segelintir orang yang lazim disebut calo atau makelar pengadaan. Jika tidak diberantas, calo akan membebani keuangan negara dan merugikan TNI sebagai pengguna.


“Calo itu sudah ada sejak sebelum reformasi, sekali tender untungnya bisa miliaran rupiah,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Studi Strategi Pertahanan Indonesia Rizal Darmaputra Msi kemarin. Calo ini biasanya berupa perusahaan rekanan yang mempunyai koneksi dengan pejabat tertentu.
Menurut Rizal, calo hanya mengambil satu atau dua persen dari total belanja senjata. “Tapi peralatan yang dibeli bisa jutaan dollar satu buahnya, bisa dibayangkan berapa keuntungannya,” kata alumnus IDSS Jenewa, Swiss itu.


Sebagai ilustrasi harga satu tank kelas berat sejenis Leopard seharga Rp 25 miliar per buah. Sedangkan satu pesawat intai sekelas Searcher MK II buatan Israel harganya Rp 54 miliar.
Ada beberapa modus yang biasa dipakai calo-calo ini. Pertama, menggunakan sistem komisi. Yakni, mereka yang melakukan survei sekaligus mendatangkan barang sampai Indonesia. Pejabat yang menangani tingal terima beres saja. “Komisi ini diambil dari nilai tender totalnya,” katanya.


Modus kedua, melakukan mark up harga. Jika ternyata deal, maka senjata yang dibeli bisa tiga kali lipat lebih mahal dari harga aslinya. “Mereka ini diuntungkan dari selisih harga itu,” kata Rizal.
Untuk memuluskan rencananya, para calo tak segan segan memberi servis ekstra untuk para pejabat yang terlibat dalam jual beli senjata. “Misalnya mengantar ke pabrikan di luar negeri secara gratis, tentu tidak lupa ada uang saku juga,” kata peneliti yang beberapa kali melakukan riset ke Afghanistan ini.Namun, Rizal mengaku tidak tahu persis apakah sistem percaloan itu masih ada dalam pengadaan senjata saat ini. “Itu praktik di masa lalu, mudah-mudahan saja sudah tidak ada lagi, yang rugi TNI dan juga keuangan negara hilang sia sia,” katanya.

Presiden SBY juga menaruh perhatian khusus soal mafia alutsista ini. Dalam rapat kabinet bidang pertahanan Kamis (2/2) lalu SBY secara khusus meminta agar tidak ada lagi praktik mark up dalam pengadaan alutsista.
SBY mengingatkan juga agar praktik kongkalikong dalam pengadaan alutsista yang bisa merugikan negara bisa dihindari. “Jangan ada mark up, jangan ada lobi sana lobi sini, menggalang sana menggalang sini, akhirnya harganya menjadi berlebihan dan negara dirugikan,” kata SBY saat itu.
Dalam paparan di depan DPR sehari sebelumnya, KSAD Pramono Edhi Wibowo secara tegas akan membasmi sistem percaloan dan mark up. Ipar SBY ini menegaskan sistem pembelian senjata berlangsung G to G (government to government) dan tidak menggunakan jasa perantara. Saat ini yang menjadi kontroversi soal pengadaan senjata adalah rencana pembelian tank Leopard dari Belanda dan pesawat intai tanpa awak dari Filipina yang dibuat Israel.


Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen Hartind Asrin menegaskan sistem calo sudah tidak ada lagi dalam pengadaan senjata di lingkungan TNI. “Semuanya dibahas oleh lembaga yang disebut clearing house yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan,” katanya.Dengan begitu, tidak ada ruang bagi calo untuk beroperasi. “Ada rapat yang juga dihadiri wakil kepala staf tiga angkatan. Nanti dilihat secara teknis spesifikasinya dan kesesuaian dengan pagu anggaran yang ada,” katanya.(rdl/jpnn/nin)

Bantengan, Kesenian Kaum Nasionalis

Berdikari.online

Bantengan, Kesenian Kaum Nasionalis

Oleh : Hiski Darmayana —- Minggu, 4 Desember 2011 | 2:45 WIB   ·   2 Komentar

Seni Bantengan

Personifikasi  banteng  sebagai simbol kekuatan rakyat Indonesia  dalam  melawan kolonialisme sudah  dinyatakan oleh  Bung  Karno dalam tulisannya, Mencapai  Indonesia Merdeka. Melalui karyanya tersebut, Bung Karno mengatakan kemenangan perjuangan melawan kolonialisme di dunia akan terwujud bilamana telah tercapai persatuan antara Singa Sphinx dari Mesir, liong barongsai dari Tiongkok, Lembu Nandi dari India, dan Banteng dari Indonesia. Hal inilah pula yang mendasari penggunaan simbol Banteng oleh partai atau organisasi politik yang mengakui ajaran-ajaran  Bung Karno seperti Marhaenisme dan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi politik mereka.
Simbolisasi kekuatan rakyat Indonesia dalam wujud hewan banteng juga muncul dalam bidang kesenian. Kesenian tersebut adalah seni Bantengan yang berasal dari Jawa Timur. Seni bantengan dijadikan sebagai sarana perlawanan rakyat pribumi di daerah Jawa Timur terhadap kolonialisme Belanda.
Banteng Versus Harimau
Sebagaimana beberapa seni pertunjukkan yang dimiliki masyarakat dari berbagai daerah di nusantara, bantengan juga dirancang untuk mempropagandakan semangat perjuangan rakyat yang ketika itu sedang ditindas oleh pihak kolonial. Bantengan dipertunjukkan dengan maksud agar masyarakat paham bahwa kesengsaraan yang mereka alami merupakan dampak dari bercokolnya penjajah di tanah air mereka. Propaganda perlawanan tampak pada cerita yang  ditampilkan. Dalam seni Bantengan terdapat satu tarian yang berkisah tentang  pertarungan antara banteng melawan harimau.
Harimau merupakan simbolisasi dari kaum penjajah yang menebar ketakutan dan keangkara murkaan. Sementara Banteng adalah perlambang masyarakat pribumi. Ada pula satu hewan  lain yang menjadi lakon cerita dari seni Bantengan, yakni kera. Kera menjadi gambaran dari kalangan masyarakat  pribumi yang memilih untuk menjadi antek penjajah atau komprador.
Pertunjukkan berusaha menggambarkan bagaimana pertarungan antara banteng dengan harimau yang didukung kera itu berakhir dengan kemenangan banteng. Itulah simbolisasi dari kemenangan rakyat atas penjajah Belanda. Begitulah simbolisasi perlawanan rakyat terhadap kolonialisme dalam seni Bantengan.
Setelah memasuki masa kemerdekaan, seni bantengan masih tetap eksis sebagai seni pertunjukkan yang digemari rakyat di tanah Jawa. Sebagaimana dimasa kolonial dahulu, seni Bantengan menjadi bagian dari kesenian rakyat untuk menyampaikan pesan atau nilai-nilai budaya, agama, bahkan politik tertentu.
Ya, sebagaimana kesenian rakyat lainnya, seni bantengan pada masa Orde Lama telah menjadi bagian dari  kekuatan politik yang berkompetisi memenangkan dukungan rakyat ketika itu. Persaingan politik yang keras sebagai dampak dari penerapan sistem liberal tahun 1950-an yang kemudian berlanjut pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1960-an turut menyeret seni Bantengan kedalam pusaran arus persaingan tersebut. Seni Bantengan tidak terlepas dari polarisasi politik di tanah Jawa yang berpusat pada tiga kutub, yakni nasionalis-abangan (PNI), Islam-santri (NU) serta komunis (PKI).
Seni Bantengan dianggap sebagai seni milik kaum nasionalis pada masa itu. Hal ini karena adanya kesamaan simbol antara kesenian tersebut dengan lambang Partai Nasional Indonesia yang menjadi wadah politik mereka. Sementara seni populer lain seperti jaran kepang, ludruk dan reog diidentifikasi sebagai seni milik kaum komunis (PKI). Kaum santri pun tidak mau ketinggalan dalam rivalitas ini. Mereka mengusung seni yang berhubungan dengan tradisi Islam Jawa serta kultur  pesantren seperti pencak silat serta marawis.
Kompetisi politik yang merambah dunia seni itu diakhiri dengan tragedi politik tahun 1965 yang menghantam kelompok komunis atau kiri serta sebagian nasionalis  loyalis Bung Karno. Seni Bantengan yang memang telah diasosiasikan sebagai seni kaum nasionalis terkena dampak dari penghacuran secara sistematis oleh rezim Orde Baru. Banyak kelompok seni Bantengan di Jawa Timur dibubarkkan paksa karena stigma sebagai kelompok seni yang berpihak pada PKI. Begitupun para seniman Bantengan yang  dituduh komunis, padahal faktanya Bantengan lebih sering dikaitkan dengan kaum nasionalis PNI dimasa lalu.
Akibat dari pemberangusan tersebut, seni Bantengan mengalami kehancuran eksistensi selama puluhan tahun. Baru pada dekade 1990-an, seni Bantengan bangkit kembali sebagai  seni pertunjukkan yang berusaha membersihkan diri dari pengaruh konflik politik dimasa lalu.
Bantengan di era Neo-Liberal
Simbolisasi perlawanan rakyat pribumi pada kaum kolonial seperti tergambar dalam tarian pertarungan  banteng melawan harimau  dapat dijadikan ‘senjata’ bagi  perlawanan rakyat terhadap sistem neo-liberalisme. Banteng Indonesia hingga kini  masih bergelut dalam kubangan penderitaan akibat penindasan kaum penjajah yang kini berwujud para pemilik modal multinasional serta lembaga keuangan global. Sementara para pejabat pemerintahan yang berkuasa kini dapat diibaratkan sebagai kera yang memposisikan dirinya sebagai ‘abdi setia’ para pemiliki modal internasional.
Memang, kini rakyat Indonesia yang disimbolisasikan dengan banteng oleh Bung Karno belumlah dapat menunjukkan kekuatan dirinya dihadapan sang ‘harimau’ dan kera yang menjadi abdinya. Namun, apabila sang Banteng telah bangun dari tidurnya dan mengakumulasi tenaga untuk melawan harimau, maka peluang untuk menang akan ada. Dan seni Bantengan dapat digunakan sebagai ‘alarm’ untuk memberikan tanda waktu bahwa sudah saatnya bagi sang banteng untuk bangun dan melawan harimau.
*) Penulis adalah kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Alumnus Antropologi Universitas Padjajaran.

Religious radicalism and cultural change

Religious radicalism and cultural change

http://www.insideindonesia.org/stories/religious-radicalism-and-cultural-change-04022890?utm_source=All+Subscribers&utm_campaign=bde5cd7296-Weekly_06_Feb_2012&utm_medium=email

  Sunday, 05 February 2012 00:00

Dadang Kahmad

Stories

Sundanese people view difference in new and worrying ways

 

Dadang Kahmad

Beschrijving: kahmad1.jpg
Dadang Kahmad: Rapid change has reduced the ability of Sundanese communities to deal with difference.

Greg Barton

West Java has long been known for the tolerant nature of its society and culture. ‘Siger tengah’, or ‘the middle road’, is an underlying principle of Sundanese culture that promotes moderation and the avoidance of extremes of both right and left. The Sundanese also reflect proudly on their values of friendliness and courtesy, reflected in expressions like ‘hormat ka saluhureun, nyaah ka sahandapeun, jeung someah ka sasama’ (respect for elders, affection for the young, and courtesy towards peers) and ‘someah hade ka semah’ (politeness and kindness to visitors). Social values of mutual assistance are embodied in the expression ‘resep nulung ka nu butuh, nalang ka nu susah’ (take pleasure in helping those in need and supporting those in trouble). These and similar sayings reflect a West Javanese society that values courtesy, harmonious living, mutual concern and support, and discernment in taking actions and decisions.

Nevertheless, in recent times, it is as though these cultural values have been lost. A significant escalation in acts of violence, particularly in matters of religion, has been evident in West Java. In the 10 days following the issuing of the West Java Gubernatorial Regulation banning Ahamdiyah on 3 March 2011 alone, a total of 56 cases of violence directed at the Ahmadiyah community occurred in West Java, among other places in Cianjur, Majalengka, Ciamis, Banjar, Bandung, Cirebon, Indramayu, Sukabumi and Tasikmalaya. According to the 2010 Report on Tolerance and Intolerance issued by the Moderate Muslim Society, in that year West Java recorded the highest number of incidences of intolerance of all Indonesian provinces – more than half the total 81 cases. This represented a four-fold increase on the figures for 2009 in West Java. Most cases occurred in Bekasi, Bogor, Garut and Kuningan. In Bekasi, the acts of intolerance involved obstruction of religious observances, the denial of access to places of worship, and attacks on members of the Batak Christian Protestant Church (HKBP). In Bogor, seven of the 10 cases recorded also involved Christians and were connected to church buildings. In Garut and Kuningan, most of the cases involved the Ahmadiyah community.

Tensions explode in Cikeusik

One incident of violence against the Ahmadiyah community that has drawn widespread attention in Indonesia and abroad occurred in Cikeusik, a subdistrict of Pandeglang in the province of Banten. This particular incident resulted in the deaths of three Ahmadiyah community members. According to observers, the incident arose from the concerns of some local inhabitants over the presence of Ahmadis in the village. They accused Ahmadiyah of propagating a deviation from Islamic teachings in regard to the status of Mirza Gulam Ahmad as a Prophet of God, and of offering a financial reward to anyone willing to adopt their beliefs. Meetings were held between the two groups on three occasions in November 2010, sponsored by local civilian and military authorities and representatives of the Council of Indonesian Islamic Scholars (MUI).

A coalition made up of members of the local community, local government representatives and Islamic scholars issued three demands to the Ahmadis: first, that the community should cease all its activities; second, that it should take immediate steps to integrate fully with the local community; and third, that it should formally disband. All three demands were rejected by the Ahmadis, who remained steadfast in their beliefs. From that point, the Ahmadiyah leaders were subjected to intimidation through SMS and verbal accusations, until the situation finally exploded in the events of 6 February 2011 and the deaths of three members of the community.

A number of different versions of the chronology of events leading up to the Cikeusik incident have emerged, including those of the Commission on Missing Persons and Acts of Violence (KontraS), the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), the police, popular mass organisations and Ahmadiyah itself. But they all tend towards the same conclusion – that the clash was triggered by the presence in the village of members of the Central Ahmadiyah Militia Brigade (Laskar Ahmadiyah Pusat), who originated from Bekasi, Jakarta and Bogor.

Before the arrival of the Ahmadiyah Militia, the leadership and members of the Cikeusik Ahmadiyah community had been taken into protective custody, following indications that their headquarters in the village of Umbulan were about to be attacked. Militia members reached the village the day before the events took place, intending to stand guard over the Ahmadiyah headquarters and its assets. Some versions of what occurred say that rioting the following day was incited by their arrogance. In video recordings supporting these accounts, they can be seen responding to calls by police intelligence agents to leave the building with their own threats of violence, ‘If the police are incapable [of preventing a mob attack], just turn them loose. Only when the world is bathed in blood does the real fight begin!’ According to some versions, it was these words that ignited the community’s anger.

In the version of events put forward by the MUI, the Ahmadiyah militia were warned by a number of local inhabitants to leave the building, but chose to respond by making their own show of strength, a kind of display of invulnerability that drove their opponents to anger. According to this account, the rioting occurred not because of doctrinal matters, but in an attempt to settle a question of honour between two groups of combatants. Other versions point to the behaviour of local inhabitants as the root cause of the clash, referring to local people waving machetes and shouting threats like ‘police out of the way’, ‘these are infidels’, ‘set fire to Ahmadiyah’, and ‘close down Ahmadiyah’.

Events such as this raise serious questions for West Javanese society in general: What has led to this situation? What is going on in West Java? Has there been a fundamental change to the tolerance and harmony for which Sundanese culture is known?

Culture and conflict

Sundanese culture has been subjected to a series of distortions as a result of the pressures that are weighing upon it. The first of these is the influence of a series of national-level crises whose impacts have been felt also at the local and regional levels. On-going issues such as a crisis of confidence in the government, socio-economic and legal crises, and questions about the integrity of those holding public office and their ability to offer models of good conduct have all had a psychological impact on the Sundanese people. These issues cause anger and contribute to public resentment, evident in demonstrations by students, local non-government organisations, and the broader community. These often end up as riots. The same tendency is evident in the actions of West Java’s motorcycle gangs, which are frequently brutal and anarchic. In part, all these actions are the consequence of a loss of confidence and an absence of role models.

A second distortion has come from processes of modernisation that have made the Sundanese ‘individualistically-minded’, meaning they do not care about the environment surrounding them. Modernisation has resulted in the loosening of social ties, opening up opportunities for individuals and groups to pursue their own interests unhindered by those around them. This phenomenon has been apparent on occasions when terrorists have been apprehended, to the surprise of neighbours who had no previous knowledge of their actions.

The third factor is the reality that the Sundanese are not bound together in clans, such as the Batak marga or the Javanese trah, which function to give individuals from a variety of backgrounds a sense of primordial collective identity. This means that the Sundanese are more likely to regard someone of a different religion or belief system as ‘the Other’, whose existence needs to be marginalised and obliterated. Under this type of social structure, the ideals of co-existence, let alone pro-existence (the encouragement of groups with different religions and belief systems) are very difficult to realise, if not completely unthinkable.

Finally, the culture of mutual assistance has been eroded. In its place comes an orientation towards economic-based transactions, a culture that replaces the norms and values of community with a more materialistic orientation. Under these circumstances, everything is determined by the power of money. Money becomes the new measure of virtue, even of the truth, and of piety. It takes hold of a society’s way of thinking, and forms attitudes to life and goals in life, destroying a society’s community values. Ultimately, it displays the attitude expressed in the saying ‘resep maledog ka nu gede, jeung nalipak ka nu leutik’ (a liking for defying authority and abusing the weak).

The violence that occurred in West Java can also be examined from an historical angle. Conflict and violence in this region form a history of conflict between state and society, sometimes deliberately engineered for particular interests, and sometimes occurring spontaneously. Think, for example, of the Darul Islam movement and its Indonesian Islamic Army, which lasted for more than 13 years and led to untold loss of human life and material wealth. The same is true in the case of Haur Koneng, the Jihad Command, the Imran Movement and a number of other conflicts. The people of the Sundanese region, known for their devotion to religion, have proven to be easily manipulated by political interests, to the point where vertical conflicts between state and society quickly spread to horizontal conflicts among different sectors of the community.

The post-1998 period has seen an increase in this type of conflict, as political openness and democratisation make people more confident about expressing their thoughts and feelings. Against the background of economic hardship and social injustice, the absence of a history of freedom of expression means that the actions of one group have the potential to offend other groups, such as occurs in conflict between radical and moderate elements. This helps explain how so many people objected to Ahmadiyah’s existence, objections which first surfaced after 1998 and have peaked in the last five years.

Many communities have experienced a loss of identity that can lead to panic, which makes them vulnerable to a ‘quasi ethics’ that can turn them into mobs intent on violence. The mobs who took violent action against the Ahmadiyah community in Cikeusik and elsewhere did so with pride. They set fire to houses, cars and the Ahmadiyah mosque with a sense of righteous anger, because the Ahmadis were seen as ‘foreigners’, people of a different faith, a different culture. The situation was exacerbated by the exclusive attitudes of the Ahmadis themselves, who refused to take part in religious observances with fellow Muslims with different beliefs.

A return to values

To restore the identity of the Sundanese people, or the people of West Java as a whole, it will be necessary to revitalise the Sundanese values of tolerance, harmony and peaceful co-existence. In the past, these ancestral values were inculcated through the institutions of Sundanese society and provided a guide for individual behaviour. Now they need to be re-examined, disseminated and ingrained in wider society. The cultural principles embodied in the expressions and maxims quoted above must not remain simply slogans. They must be fully revitalised, so that the spirit behind them becomes a frame of reference for life in this multicultural and multi-religious era.

By reviving the wisdom of Sundanese culture, the conception of the ideal Sundanese person of the past may be able to shape a West Java that will be free of violence in the present and the future. This is a collective responsibility which will require the involvement of all sectors of society, beginning with the regional government, religious leaders and the people’s representatives, and incorporating all social groups. The challenge is to work together to limit the opportunities for the rise of radicalism, terrorism and other expressions of violence in the land of Sunda, thereby returning the Sundanese to their original identity of ‘aman, tentrem, kertaraharja’ (Safe, in repose, prosperous).

Prof Dadang Kahmad (dkahmad1@yahoo.com) is director of Post-Graduate Studies at the Islamic State University (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung, and is a member of the Muhammadiyah Central Executive. He visited Australia as a guest of Monash University and the Castan Centre for Human Rights Law.

This article was translated by Keith Foulcher and is part of a series that presents reflections by prominent West Javanese Muslim intellectuals one year after the Cikeusik tragedy. For Julian Millie’s overview of this special feature, click here.

 

Inside Indonesia 107: Jan-Mar 2012

 

SPANDUK DI SINGKAWANG

SPANDUK DI SINGKAWANG

mediacare],Monday, 6 February 2012, 22:04

 

itu haram, ini haram, kapan NKRI karam?
http://desmond.yfrog.com/Himg877/scaled.php?tn=0&server=877&filename=l4rwr.jpg&xsize=640&ysize=640

Presiden: Perbedaan Etnis dan Agama Jangan Ganggu Persaudaraan

Refl  Sunny <ambon@tele2.se>:   Kalau SBY tidak membohong dengan lipservice-nya, maka SBY tidak mensponsor Laskar Jihad  ke Sulawesi Tengah dan Maluku untuk menghajar kaum Nasrani dan juga telah bertindak tegas terhadap mereka yang mengobrak abrik kaum Ahmadiah dan Syiah.
http://www.analisadaily.com/news/read/2012/02/04/33609/presiden_perbedaan_etnis_dan_agama_jangan_ganggu_persaudaraan/#.Ty_D0PnPzRU
Sabtu, 04 Feb 2012 06:47 WIB
Presiden: Perbedaan Etnis dan Agama Jangan Ganggu Persaudaraan
(Antara/widodo s jusuf) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Boediono, Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono dan Ibu Herawati Boediono berfoto bersama dengan para pendukung dan pengisi acara Perayaan Tahun Baru Imlek 2563 Tingkat Nasional di Balai Sidang, Jakarta, Jumat (3/2). Perayaan Tahun Baru Imlek 2563 ini mengambil tema “Insan Beriman dan Luhur Budi, Hidup Rukun Meski Berbeda”.
Jakarta, (Analisa). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa perbedaan etnis dan agama tidak boleh mengganggu persaudaraan seluruh warga negara Indonesia sebagai sebuah bangsa.
Dalam pidato perayaan tahun baru Imlek Nasional 2563 di Balai Sidang Jakarta, Jumat, Kepala Negara yang hadir didampingi Ani Yudhoyono menyatakan pemerintah sesuai dengan peran dan tugas yang diembannya juga terus berupaya untuk mengayomi, melindungi, serta memberikan kesetaraan kepada segenap warga negara.

“Sebagai bangsa yang majemuk, yang kaya akan keragaman etnis, budaya, dan agama, memerlukan ikatan persatuan yang kokoh. Dalam keragaman itulah, kita harus hidup rukun, damai, dan penuh toleransi,” katanya.

Presiden juga kembali mengingatkan agar perbedaan tidak dijadikan alat oleh pihak mana pun dalam menyebarkan kebencian apalagi dengan menggunakan kekerasan.

“Di antara sesama warga bangsa tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih penting. Sebesar apa pun perbedaan kita sebagai manusia, kita tidak boleh meyebarkan kebencian apalagi dengan menggunakan kekerasan terhadap orang yang berbeda dengan kita,” tuturnya.

Sebaliknya, lanjut Presiden, kebersamaan harus dibangun secara kekeluargaan dalam kemajemukan agar tercipta solidaritas di tengah perbedaan.

“Dalam kaitan itulah para tokoh dan pemimpin agama memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing, membina, dan menuntun umatnya melalui kesalehan individual dan kesalehan sosial,” ujarnya.

Dalam sambutannya pada perayaan tahun baru imlek nasional yang juga dihadiri Wakil Presiden Boediono, Presiden mengatakan imlek bukan hanya milik umat Konghucu dan masyarakat Tionghoa, tetapi juga telah menjadi pesta rakyat di seluruh pelosok tanah air yang bisa terlihat dari semarak atraksi barongsai, lampion, dan beragam aksesori khas Tionghoa yang menghiasi perayaan imlek di seluruh daerah nusantara.

“Ini menunjukkan bahwa bangsa kita benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, meneguhkan semangat Bhineka Tunggal Ika dan memberi ruang besar bagi mayarakat Tionghoa tanpa ada lagi sikap diskriminasi,” tegasnya.

Perayaan tahun baru Imlek yang semarak di Indonesia, menurut Presiden, adalah salah satu kenyataan bahwa kebersamaan etnis Tionghoa dengan berbagai etnis lainnya di tanah air telah terjalin kokoh sebagai bangsa yang multikultural. (Ant)

Cuplikan Dari Kusajak Kusni Sulang : “Tandak Cucu Raja Bunu”

Cuplikan Dari Kusajak Kusni Sulang : “Tandak Cucu Raja Bunu”

 

TANDAK *) CUCU RAJA BUNU

 

 

1.

 

meninggalkan rahim menerima kelahiran

raja bunu ke pantai sangiang

aku  menjadi putra naga anak enggang

 

2.

 

lahir bayi di palung diberitakan kejora

herodes gugup mengerahkan bala mengejarnya

salib agung disandang ke puncak golgotha

demikian juga, nak, waktu memburu di ruang tersedia

 

3.

 

kuterjuni tasik dan sungai

kuyup tubuh dan pakaianku

apa yang kau herankan?

 

4.

 

para bijak berkata  dari kuala hingga puncak

macan dahan berkeliaran mencari mangsa

mereka kujawab : aku memang ke sana mencari hakekat

para bijak terbahak menjuluki si pandir menimba tasik

 

5.

 

eli, eli lama sabachtani

turunan raja bunu

penjelajah sunyi

 

6.

 

aku memang ikan mencari hulu untuk berbiak

sedangkan arus mengalir ke muara

oleh karenanya aku pulang ke katingan

menjwab kutuk raja bunu anak palungan

 

 

7.

 

antang tempun talantak

sabaru tempun tandak

nurani luluh-lantak

di tumit sepatu semut diinjak

 

 

8.

 

langit kelabu tak lagi percaya padamu  tanahair

yang membiarkan kesewenangan meliar,  tuhan  kau diusir

tanpa doa tangan bertangkup  waktu tergugah

diam-diam  menata ulang yang kucar-kacir

dengan  guruh menggelegar  dan sambaran petir

dari barikade-barikade  mengisi penjuru angin

 

 

9.

 

 

seribu walet menyerbu angkasa

menyambut hujan memberontaki terik

agaknya, nak,  harapan hanya merunduk

diam-diam bertahan merajut esok

 

 

10.

 

 

hutan pulau turun-temurun kamijaga

kesatria datang mencaplok membongkarnya

memungut kayu api di tanah warisan

polisi memborgolku dituding maling

 

 

11.

 

 

anak zamanku  telah menjual jiwa mereka

mereka proklamirkan diri jadi tuhan raja segala dewa

melindungi segala kejahatan

nikmatnya khianat memberantakkan negeri

darah ibu-bapak mereka jadikan arak hari-hari

 

 

12.

 

 

adat manusia dahulu merawat menjaga kampung

sejak kedatangan pahlawan itu menjadi  kadaluwarsa

penduduk terbunuh, bangkai mereka sarang belatung

mereka masukkan belatung itu ke arak darah, mereka sebut

obat mujarab mengalahkan mujizat pelanggeng hidup

kampungku, kampung pemakan belatung peminum darah

belulangku mereka jadikan fondamen gedung-gedung mewah

 

 

 

Keterangan:

 

*). Tandak , bahasa Dayak Ngaju, berarti nyanyian.

 

*Russia to Build Two Space-Defense Missile Plants*

http://en.rian.ru/russia/20120203/171120539.html

*Russia to Build Two Space-Defense Missile Plants*

20:00 03/02/2012

GORKI (Moscow), February 3 (RIA Novosti)

Two space-defense missile plants will be built in central Russia, Deputy
Prime Minister Dmitry Rogozin said on Friday.

The first, to be based in Nizhny Novgorod, will employ 5,000 workers and
have a total manufacturing volume of 6 billion rubles (about $200 million).
The second, in the city of Kirov, will employ 3,000.

“I hope we will develop models that are superior to those of our potential
opponents,” he told President Dmitry Medvedev.

Rogozin previously proposed consolidating all the related defense-industry
enterprises into a single holding with priority to be given to establishing
an Aerospace Defense System managing company and holding modeled on the
Almaz-Antey air-defense corporation, United Shipbuilding Corporation and
United Aircraft Corporation.

The holding will work on projects for the ADS unified strategic command
combining air, missile and space defenses, which was established in
December 2011.

It combines the existing air defense and missile defense networks, missile
early-warning systems and airspace monitoring systems under a unified
strategic command.

Cuplikan Dari Kusajak Kusni Sulang: Sansana Anak Pinisi

Cuplikan Dari Kusajak Kusni Sulang: Sansana Anak Pinisi



GAMBUT TERENDAM

 

 

perubahan iklim luarbiasa

menyebabkan lahan gambut pulauku

basah terendam selalu

 

 

merah, merah airnya dalam setinggi tubuh

oleh dedaunan membusuk yaitu dukaku

duka para tetangga dari muara hingga hulu

 

 

oleh genangan air humus mengabad begini

lembab sampai ke puncak-puncak kalbu

api yang disulut tak gampang menyala

kecuali jika naga bangkit dari lubuk

menggeleparkan ekornya mengundang prahara

 

 

 

2012



JALAN SETAPAK TEPI JURANG

 

 

lebih dahsyat dari serbuan angin puting beliung

penjajahan lama dan baru menistakan mereka

dari kayu-kayu lapuk besar mereka memungut adat

membangun pohon demi pohon jadi benteng berlindung

 

 

tapi aku melihat benteng ini seperti sebuah pasar

di mana  berlangsung barter atau jual-beli pincang

keengganan orang kalah maka keputusasaan disangkal

tapi kemudian menghancurkan yang tersisa

 

 

keputusasaan ini tiba selepas kebingungan beruntun

yang melahirkan tuhan dan berhala baru mengakhiri tarung berakal

sehingga keberingasan dan kekalapan dikenakan pakaian lokal

sehingga orang-orang itu melangkah di jalan setapak

tepi jurang yang terjal

 

 

2012

 

 

 

TANUR BULAN TANUR MATAHARI

 

 

di sini airmata pun berobah jadi nyala api

hutan, gunung dan sungai adalah bara

pulauku adalah tungkunya

waktu pemberian bulan dan matahari

pandaibesinya

 

 

yang kayu menjadi abu

yang mantikéi * tertempa

di tanur api

tanur bulan tanur matahari

kata-kata anak jiwaku

dibakar ditempanya

 

 

aku hidup antara bara dan nyala

tanur bulan tanur matahari

apakah aku jadi abu

pulauku pulau abu?

 

 

2012

 

Keterangan :

 

*. Mantikei, jenis besi terbaik di Tanah Dayak.

 

 

 

 

 

SEHELAI BULU ¨PUNAI

 

 

 

seekor  punai luka dadanya mengarung senja

sehelai bulu lepas dari sayapnya

terhuyung diterbangkan angin warna jingga

jatuh di ombak di antara busa

 

 

di tuba duka negeri

kata-kata dan jiwa mati

bulu punai lepas dari sayap

ringan melayang masuk gelombang

 

 

 

2012

 

 

 

SUMBER

 

 

turun-menurun sansana menyenandung kekayaan pulau

fajar mengantar tiba para kesatria kerajaan

 

 

mereka menabur napalm  pendudukan menggersangkan bumi

generasi lahir dan tumbuh menjadi kerdil-kedil

jiwa mereka lebih kerdil dan kuntet dari para petinggi hari ini

 

 

keperkasaan tarung anak dayak oleh deder pernah ditimang

katambung gandang garantung dan kangkanong

menggelorakan darah penghuni belantara hingga gunung

 

 

tiba para kesatria kerajaan,

dinasti dibangun para bangsawan-bangsawan

kebangsawanan sinomim berani jadi penjahat, sedangkan

dayak panarung menjadi  kriminal negeri sedang membangun

 

 

warganegara teladan utama pulau negeri

yaitu kemestian membudak dan menjilat

hingga aspal jalan dilalui petinggi  licin mengkilat

kata-kata mereka menjadi dogma pengganti kitab suci

 

 

kekayaan pulau

sumber airmata

arus luka

 

 

2012

Insight: How Islamic are Islamic countries? A rejoinder

Ref: Bagi yang mau membaca  artikel Scheherazade S. Rehman and Hossein Askari  bisa download  pada http://www.mendeley.com/research/islamic-islamic-countries-11/
http://www.analisadaily.com/news/read/2012/02/04/33586/paradoks_islam_indonesia/#.Ty_G1fnPzRU
Sabtu, 04 Feb 2012 00:52 WIB
Paradoks Islam Indonesia
Oleh : Ahmad Khotim Muzakka.
Dalam sebuah pengajian di DI Yogyakarta, Pengasuh Pesantren Raudlatuth Thalibin, Rembang Kyai Ahmad Mustofa Bisri menerangkan bahwa yang paling bertanggungjawab terhadap kondisi Indonesia saat ini adalah orang Muslim. Itu karena orang Islam merupakan kelompok terbesar yang menghuni negara Maritim ini. Pada tahun 2010, umat Islam mencapai angka 85,1 persen dari total 240.271.522 penduduk Indonesia. Gus Mus, sebutan akrab beliau, melanjutkan umat Islam lah yang harus berdiri, berbaris di depan dan bertanggungjawab atas keterpurukan bangsa ini.
Pernyataan tersebut bukan hendak menegaskan kelompok agama yang lain yang bertanggungjawab terhadap nasib Indonesia. Melainkan karena lebih pada kuantitas penduduk Indonesia yang didominasi orang Islam. Gus Mus mengandaikan diadakannya survei tentang umat Islam yang mempunyai Al-Quran di rumah. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan lanjutan; berapa persen yang membaca, berapa persen yang memahami, dan yang lebih penting berapa persen yang mengamalkan.

Jika survei semacam ini dilaksanakan, Gus Mus optimis segala bentuk permasalahan di Indonesia bisa dipecahkan lahan-perlahan. Karena semua kitab suci-sebenarnya tidak hanya kitab suci umat Islam-mengajarkan hal-hal baik. Terutama perkara yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.

Pesan Penting

Peringatan itu seperti relevan dengan hasil penelitian Sheherazade S. Rehman dan Hossein Askari dari The George Washington University. Kedua peneliti itu menempatkan Indonesia pada peringkat ke-140 dari 208 negara dalam sebuah penelitian bertajuk “How Islamic are Islamic Countries” (Global Economy Journal: 2010). Negara yang menempati posisi puncak adalah Selandia Baru, disusul Luxemburg di urutan kedua.

Ada empat indikator yang digunakan dua peneliti ini untuk mengukur sejauh mana sebuah negara dikategorikan sebagai yang Islami. Pertama, sistem ekonomi dan prinsip keadilan dalam politik serta kehidupan sosial. Kedua, sistem perundang-undangan dan pemerintahan. Ketiga, hak asasi manusia dan hak politik. Keempat, ajaran Islam berkaitan dengan hubungan Internasional dan masyarakat non-Muslim. Sedangkan indikator yang bersifat personal yakni; ajaran Islam mengenai hubungan seseorang dengan Tuhan dan hubungan sesama manusia, tidak disertakan.

Dari keempat indikator yang dijadikan acuan, terlihat bahwa Indonesia sebagai negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia belum benar-benar menerapkan prinsip-prinsip utama ber-Islam, terutama kaitannya dengan negara. Banyaknya kecurangan di bidang politik, timpangnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta merebaknya korupsi yang merajalela menjadikan Indonesia menempati peringkat yang “mengecewakan”. Hal ini tentu menjadi koreksi besar-besaran terhadap ke-Islam-an Indonesia yang bangga dengan kuantitas. Sedangkan masalah kualitas ber-Islam, yang disertai segala atributnya, belum menjadi perhatian utama.

Penelitian itu cukup mengejutkan. Dari 56 negara OKI, yang memperoleh nilai tertinggi adalah Malaysia (urutan ke-38), Kuwait (48), Uni Emirat Arab (66), Maroko (119), Arab Saudi (131), Indonesia (140), Pakistan (147), Yaman (198), dan terburuk adalah Somalia (206). Sedangkan negara Barat yang dinilai mendekati nilai-nilai Islam adalah Kanada di urutan ke-7, Inggris (8), Australia (9), dan Amerika Serikat (25).

Hasil penelitian itu, sudah selayaknya menjadikan negara Indonesia mau menginstrospeksi terhadap keislamannya selama ini. Sebagai bangsa yang masih terus belajar, mestinya kita terpacu untuk memperbaiki diri. Abdurrahman Wahid (Islamku, Islam Anda, Islam Kita) menegaskan bahwa baik moralitas sekuler dari sebuah ideologi duniawi seperti Komunisme, maupun moralitas agama yang digunakan dalam pengembangan sistem politik, haruslah dibaca sebagai keniscayaan sebuah pemerintahan yang benar-benar bertanggung jawab pada rakyat. Gus Dur tidak membedakan antara negeri yang menyatakan diri sebagai negara Islam atau negara sekuler. Yang terpenting adalah negara itu menerapkan prinsip yang mendukung hal itu terwujud.

Nah, melihat kesemrawutan Indonesia yang tak hanya di bidang politik, ekonomi, dan sosial, melainkan juga pada sikap berbudaya manusianya, bangsa Indonesia mesti memahami bahwa Islam bukan sebatas penamaan belaka. Islam merupakan perkara yang tak cukup dilisankan, juga dituliskan. Lebih dari itu Islam adalah pengamalan. Melihat hasil penelitian di atas, kita boleh mengajukan pertanyaan, benarkah negara-negara Barat lebih Islami daripada negara-negara yang mengaku diri sebagai negara Islam? Ini perkara pelik, namun kita mesti menginsafi diri agar bisa memandang lebih jernih dan lebih adil menilai pribadi.

Lebih parahnya, Islam sering dijadikan tameng untuk berlindung atas ketidakpatutan dalam hukum positif. Sekadar contoh, apa yang dikatakan Ozhak Sihotang, pengacara Sofyan Usman terkait dugaan korupsi kliennya sangat tidak pantas diutarakan. Katanya, “saat itu Pak Sofyan kan anggota Banggar DPR juga. Saat itu membantu memperjuangkan anggaran Otorita Batam, dan cair Rp 85 miliar. Pak Sofyan tidak meminta apa-apa, hanya meminta agar dibantu dalam pembangunan masjid. “Jadi itu proyek akhirat, tidak untuk kepentingan pribadi.” (Detiknews, 24/12)

Sebagaimana diberitakan Sofyan Usman, mantan anggota DPR periode lalu, disidangkan atas kasus dugaan korupsi Otorita Batam di Pengadilan Tipikor. Sofyan diduga menerima uang Rp 150 juta dan cek pelawat Rp 850 juta. Namun Sofyan berkelit, dia tidak menerima sepeser uang pun. Uang seluruhnya disumbangkan untuk pembangunan masjid.

Kasus seolah menegaskan hasil penelitian di atas. Bahwa Islam belum sepenuhnya diimani sebagai perilaku dan pengamalan. Islam baru dirayakan saat upacara keagamaan, seperti hari raya. Selebihnya, kita sangat berbangga dengan kesalahan sosial yang kita lakukan setiap hari seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Beginikah kita memperlakukan agama?***

Penulis adalah Peneliti pada Idea Studies IAIN Walisongo, Semarang.

++++
http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/12/insight-how-islamic-are-islamic-countries-a-rejoinder.html

Insight: How Islamic are Islamic countries? A rejoinder

Bahtiar Effendy, Jakarta | Sat, 11/12/2011 9:15 AM

Prof. Komaruddin Hidayat, the rector of Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN), wrote an interesting column in Jakarta’s leading newspaper on Indonesian Islamicity. His article is a rejoinder to a study conducted by Scheherazade S. Rehman and Hossein Askari from George Washington University.

Published in the Berkeley-based Global Economy Journal, Volume 10, 2010, this study examines if policies of the Muslim world were founded on Islamic teachings in comparison to those in non-Muslim countries. All up, 208 countries were studied.

Indicators such as economic opportunity, economic freedom, equal access to education, corruption, financial systems and human rights were used to measure the degree of Islamicity in those countries. The results were hilarious. “Most self-declared and labeled Islamic countries are not conducting their affairs in accordance with Islamic teachings — at least when it comes to economic, financial, political, legal, social and governance policies.”

Thus, this study was basically a critical assessment of the Muslim world with respect to their social, economic and political practices, which did not seem to confirm the substance of Islamic values. Not only that, this study put the Muslim world at the lower end of the list, but it also put many of the non-Muslim countries at a much higher position. New Zealand, for instance, was listed near the top as a result of this study. Luxembourg came second. The highest among the Muslim countries was Malaysia, at 38th place, whereas Indonesia, as the largest, predominantly Muslim country, ranked 140th.

In fairness, this is not a novel study. It may be the first to provide a theoretically based piece of empirical research, but certainly not the first to offer such a substantive opinion.

More than two decades ago, Imaddudin Abdulrahim, one of the country’s leading thinkers on Islamic monotheism, had often claimed that Ames, Iowa, was a microcosmic, or an exemplar, of an Islamic state. Of course, he understood well that this small Midwestern city was part of the United States, which is in no formal or informal sense regarded as being administered on the basis of Islamic sharia (law).

On one occasion, Mohammad Natsir, the former premier and leader of the Islamic party Masyumi, who became one of the principal advocates to the idea of Islam as the basis of state, considered the US a Christian nation — something that wasn’t that difficult to accept especially during the presidency of George
W. Bush. This is notwithstanding the fact that many students of American society and politics tend to see the US as a secular (democratic) state, where it is often perceived that the affairs of the state and religion are separated.

But Imaddudin did not see Ames in the light of religious formality. Being a former student of Iowa State University for so many years, he knew well that no reference to Islam had ever been made in Ames’ day-to-day social, economic and political practices. Instead, recollecting my interview with him a long time ago when I was conducting my dissertation research, he weighed the day-to-day or regular practices of the people in Ames and regarded these as his parameters to judge this city as an Islamic abode. In doing so, he treated trust and justice as the two most important areas of reference.

Undoubtedly, he was so impressed by the fact that the people of Ames did not have to lock their houses when they were not at home, and yet no one in the community trespassed. Similarly, grocery workers would always be willing to exchange unsatisfactory goods or merchandise that was bought by customers — including broken eggs.

Trust and justice that had made the life in Ames so peaceful and secure was the key requirements he cited to call it Islamic. The realization of the principle of trust and justice in the people of Ames’ daily activities was for him a translation of Islamic sharia.

Imaddudin’s perception of Islamicity was comparable to that of Nurcholish Madjid, another prominent Muslim thinker.

Both the Muslim intellectuals saw Islam beyond sharia, and beyond its textual appearances.
Given the universal values of
Islam (or any religions for that matter), they emphasized more the substantive elements of Islam. This was the reason why Imaddudin and Nurcholish were of the opinion that as long as a state adheres to the principle of trust and justice, and practices the substantive values of Islamic teachings, it suffices for them to be regarded as Islamic. Under such circumstances, the formal adoption of Islam as a referent point is not terribly important.

In light of what has been presented, the study mentioned above saw religiosity or Islamicity more in a substantive than a formal or legal sense. Given the evaluation of the study, which puts many Islamic countries at lower ranks compared to their non-Muslim counterparts, it can be suggested that even in Muslim states, the day-to-day practices of their citizens do not always conform to or remain in accordance with Islamic teachings.

In the meantime, the day-to-day practice of non-Muslim countries does not necessarily contradict Islamic doctrines. In fact, as demonstrated by New Zealand, the day-to-day practices of its citizens can be viewed as Islamic.

Had Imaddudin and Nurcholish remained alive, they would have definitely shared this rejoinder.

The writer is dean of the School of Social and Political Sciences at the State Islamic University in Jakarta.

Penghasilan terlalu tipis atau gaya hidup boros?

http://personalfinance.kontan.co.id/news/penghasilan-terlalu-tipis-atau-gaya-hidup-boros

Kamis, 02 Februari 2012 | 18:05  oleh Sofyan Nur Hidayat

KIAT KOCEK
Penghasilan terlalu tipis atau gaya hidup boros?

*JAKARTA*. Meskipun sudah bekerja membanting tulang, acapkali kita merasa
penghasilan yang kita terima selalu keteteran menutup kebutuhan
sehari-hari. Bahkan, tak jarang gaji cuma mampir sejenak di rekening. Belum
sampai separuh bulan terlampaui, saldo tabungan sudah melompong.

Jika pengalaman tersebut juga menimpa Anda, ada dua penyebab yang mungkin
menjadi pemicunya. Pertama, bisa jadi gaji Anda memang terlalu kecil
ketimbang kebutuhan Anda sehari-hari. Atau, kedua, hidup Anda terlampau
boros.

Memang, kebutuhan hidup antara satu orang dengan yang lain tidak sama.
Namun, menurut beberapa perencana keuangan, ada beberapa ukuran yang bisa
Anda gunakan untuk menakar apakah penghasilan kita sudah ideal atau belum.

Pertama, penghasilan yang Anda terima harus bisa menutupi biaya hidup
(living cost) utama. Biaya hidup ini mencakup pemenuhan sandang, pangan,
papan, komunikasi, transportasi, dan perawatan diri.

Muhammad Andoko, perencana keuangan dari One Consulting, mengatakan
pengeluaran untuk memenuhi living cost sebaiknya tidak melebihi 30% dari
total penghasilan Anda.

Mike Rini, perencana keuangan dari MRE Financial & Bussines Advisory
menambahkan, Anda harus menghitung biaya hidup secara detail. “Perihal
kebutuhan makan, misalnya, Anda harus menghitung pengeluaran tiga kali
makan dalam sehari selama satu bulan penuh,” ujar dia.

Begitu pula terhadap kebutuhan makan dan susu anak, seandainya Anda sudah
berkeluarga. Anda harus menghitung anggaran per bulan yang Anda butuhkan
secara perinci.

Kebutuhan uang untuk belanja pakaian juga harus Anda cermati. Jika Anda
rutin berbelanja pakaian untuk diri sendiri maupun anggota keluarga,
masukkan pos ini dalam hitungan pengeluaran biaya hidup. Komponen biaya
hidup lain adalah tempat tinggal. Bila Anda belum memiliki rumah, hitung
ongkos untuk menyewa tempat tinggal. Kalau sudah memiliki rumah sendiri,
biaya perawatan rumah harus Anda masukkan dalam hitungan ini.

Selanjutnya, jangan lupakan kebutuhan transportasi. Kalau sudah memiliki
kendaraan, silakan hitung ongkos untuk membeli bensin, ganti oli, serta
kebutuhan perawatan kendaraan. Jika tidak memiliki kendaraan, berarti Anda
harus menyiapkan anggaran angkutan umum. Selain menghitung ongkos
transportasi sendiri, Anda juga kudu memperhitungkan ongkos transportasi
sehari-hari keluarga, misalnya antar jemput sekolah anak.

Pos lain yang bisa Anda hitung sebagai biaya hidup adalah dana untuk
komunikasi, mencakup pulsa telepon maupun langganan akses internet.

Anda juga perlu memasukkan pengeluaran untuk perawatan diri. Termasuk dalam
pos ini antara lain kebutuhan belanja kosmetik, parfum, atau peralatan
mandi. Jangan lupakan ongkos mencuci pakaian. “Pukul rata, setiap laki-laki
dan perempuan dewasa paling tidak butuh dana sekitar Rp 300.000 per bulan
untuk biaya perawatan diri,” kata Mike.

Nah, seluruh kebutuhan hidup rutin tersebut idealnya tidak boleh melebihi
30% total penghasilan Anda.

Penghasilan tambahan

Selain untuk menutup biaya hidup rutin, pendapatan Anda harus tersisa untuk
menyiapkan dana darurat. Dana darurat kita perlukan apabila ada kebutuhan
dana di luar kebutuhan rutin tadi, misalnya sakit. Menurut Andoko, jika
Anda telah berkeluarga, minimal dana darurat yang Anda sediakan sekitar
enam kali gaji. Tapi, jika Anda masih lajang, menurut Mike, cukup
alokasikan dana sebanyak tiga kali gaji.

Dana darurat bisa Anda siapkan dengan menyisihkan kurang lebih 30%
pendapatan Anda. Ketika dana darurat sudah terkumpul, 30% pendapatan tetap
harus Anda sisihkan sebagai tabungan untuk persiapan kebutuhan jangka
panjang.

Kebutuhan Anda tak berhenti di situ. Gaji Anda juga harus bisa menutupi
seluruh cicilan utang, mulai kartu kredit, kredit kendaraan, atau kredit
rumah. Andoko menyarankan total cicilan utang ini maksimal 30% penghasilan
sebulan. “Jika lebih dari itu, keuangan Anda tak sehat,” pesan dia. Oh,
iya, jangan lupa menghitung kebutuhan dana untuk membayar premi asuransi
dan setoran dana pensiun.

Apabila seluruh kebutuhan tersebut telah terpenuhi, baru Anda bisa
menganggarkan biaya gaya hidup (lifestyle). Masuk dalam kelompok ini adalah
jalan-jalan bersama keluarga, rekreasi akhir pekan, dan semacamnya.
Anggaran gaya hidup antara 10% hingga 20% dari total penghasilan Anda.

Kini bandingkan total kebutuhan dan tersebut dengan pendapatan Anda. Jika
masih ada dana tersisa, Anda boleh melonjak-lonjak gembira. Sebaliknya,
jika penghasilan Anda lebih sedikit, jangan kendor semangat. Anda cuma
perlu menyusun siasat untuk mengatasi kondisi besar pasak daripada tiang
tersebut.

Langkah paling instan yang bisa Anda tempuh adalah mengendalikan
pengeluaran. Mike mengatakan, pengetatan anggaran bisa Anda lakukan dengan
memangkas pengeluaran.

Tetapi dia mewanti-wanti, jangan sampai Anda menurunkan kualitas hidup
terlalu jauh, misalnya mengurangi jatah makan dari yang semula tiga kali
sehari menjadi hanya dua kali sehari. Bukan berhemat, bisa jadi Anda malah
tambah boros karena harus berobat. Akibat lebih buruk lagi, Anda mungkin
kehilangan sebagian pendapatan karena tak bisa bekerja.

Ketimbang mengurangi jatah makan, kurangi frekuensi jalan-jalan di akhir
pekan, misalnya. Bisa pula Anda antar jemput anak sendiri pakai sepeda
motor. Setiap kali tergiur menggesek kartu kredit, ingatlah tagihan yang
harus Anda bayar.

Sembari berhemat, Anda harus memutar otak menambah penghasilan. Pilihannya
bervariasi: pindah kerja ke perusahaan lain yang menawarkan gaji lebih gede
atau sekadar mencari penghasilan tambahan.

Jika belum ada kesempatan pindah kerja, pendapatan tambahan bisa Anda
peroleh dari membuka usaha bermodal cekak atau mencari pekerjaan sambilan.
Contoh cara mendapat tambahan penghasilan tanpa mengeluarkan modal adalah
menjadi agen asuransi atau agen properti, menulis buku, dan menjadi
pengajar.

Kondisi “besar pasak daripada tiang” harus segera Anda akhiri, baik dengan
cara mengecilkan pengeluaran maupun memperbesar pendapatan. Semakin lama
terjebak dalam kondisi tak menguntungkan ini, semakin dalam Anda terjebak
dalam kubangan utang.

Selamat bagi Anda yang kini memiliki tiang lebih besar ketimbang pasak.
Jika sebaliknya, Anda jangan patah semangat untuk memperbaikinya.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers