Rakyat Butuh Alternatif Politik
http://www.sinarharapan.co.id/content/read/rakyat-butuh-alternatif-politik/
25.02.2012 11:38
Rakyat Butuh Alternatif Politik
Penulis : Sulung Prasetyo
(foto:dok/ist)
JAKARTA – Tingginya angka ketidakpercayaan masyarakat pada partai politik (parpol) diperkirakan akan menyebabkan makin banyak orang menjadi golongan putih (golput).
Kondisi tersebut jelas mencemaskan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Calon pemimpin independen, pembentukan parpol baru, atau pembenahan total sistem demokrasi di Indonesia bisa diajukan sebagai opsi solusi masalah.
Demikian beberapa kesimpulan diskusi bertema “Menyimak Hasil Survei Mutakhir tentang Tingkat Penilaian Masyarakat atas Kinerja Pemerintahan, Runtuhnya Kepercayaan pada Parpol, Melonjaknya Golput” yang digelar Perkumpulan Alumni Tsinghua University Indonesia (Perti), Lembaga Indonesia China (LIC) bekerja sama dengan Harian Shang Bao dan Sinar Harapan, di Jakarta, Jumat (24/2).
“Saat ini masyarakat seperti merasa adanya stagnasi dan ketidakpastian pada sistem demokrasi di Indonesia,” papar Sunny Tanuwidjaja, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Penilaian Sunny tersebut merupakan analisis dari beberapa survei yang dilakukan CSIS. Dalam survei penilaian publik terhadap pemerintah, terlihat publik tak puas dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang terjadi selama ini.
Sementara untuk parameter kontribusi ekonomi dan kepemimpinan presiden, nilai ketidakpuasan menduduki peringkat tertinggi. Jadi wajar bila kemudian survei mengenai demokrasi sebagai sistem terbaik saat ini, salah satu jawaban terbesar yang ada adalah tidak yakin.
Faisal Basri, pengamat politik dan ekonomi yang juga maju dalam pencalonan gubernur DKI Jakarta, yang juga turut hadir pada diskusi tersebut, lebih mengajukan opsi calon independen untuk presiden mendatang guna mengatasi masalah cacat demokrasi di Indonesia yang ada saat ini.
“Independen bukan musuh partai, karena independen tidak akan hidup kalau partai-partai yang ada sekarang dapat dianggap baik,” ujar Faisal.
Namun usulan independensi tersebut sebenarnya memiliki riwayat yang tak enak di Indonesia, seperti yang dijabarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rieke Dyah Pitaloka. Menurut Rieke, satu-satunya daerah di Indonesia yang pernah mempraktikkan calon independen tersebut adalah Garut.
Meskipun akhirnya calon independen meraih kemenangan, program kerja tersendat-sendat karena tak ada dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat yang didominasi orang parpol.
“Jadi secara filsafat politik, segala persoalan yang ada saat ini merupakan bentuk demokrasi yang tidak akan pernah selesai dan terus berkembang,” urai Rieke.
Pengamat ekonomi Christianto Wibison menyatakan agar tak perlu terlalu memaksakan calon presiden independen sebagai alternatif solusi. Ini karena adanya sebuah partai baru yang lebih benar-benar mencirikan demokrasi dan menampilkan profil presiden yang baik merupakan solusi yang lebih baik ketimbang adanya calon independen.
Sementara untuk urusan golput yang makin membeludak saat ini harus dicermati dengan lebih bijak. “Golput harus diorganisasi menjadi sebuah partai yang mampu memperbaiki Indonesia,” ungkapnya.
Secara umum, akar masalah demokrasi saat ini lebih mengarah pada sistem konstitusi yang tak jelas. Satu pihak menjalankan presidentil, pihak lain juga menjalankan konstitusi parlementer.
Kerancuan tersebut mengakibatkan banyak hasil keputusan dan tindakan berpolitik di Indonesia menjadi tidak seperti yang diinginkan demokrasi itu sendiri. Salah satu upaya yang paling utama untuk dilakukan adalah perombakan secara mendasar pada konstitusi politik di Indonesia, yang ditetapkan hanya pada satu konsep pilihan demokrasi.
