Konflik Tanah Ulayat

Konflik Tanah Ulayat
Oleh : Chairul Darwis

Pengurus LKAAM Sumbar
Padang Ekspres • Senin, 13/02/2012 11:54 WIB
Chairul Darwis
Konflik masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan di Sumatera Barat terus mencuat. Belum tuntas kasus Maligi dengan PT PHP yang memicu bentrok warga dengan kepolisian di lokasi perkebunan, Agam pun kemudian memanas. Suku Tanjung Menggopoh terus menggugat tanah ulayat yang diduga diambil secara ilegal PT Minang Agro atau PT Mutiara Agam (Padang Ekspres, 6 Februari 2012).
Masalah tanah ulayat bukanlah hal baru di Sumatera Barat. Menurut catatan di Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), sebelum konflik masyarakat adat dengan perusahaan muncul, telah ada lebih 29 kasus sengketa sako, pusako dan tanah ulayat yang sampai sekarang belum selesai termasuk penyelesaian tanah Nagari Lubuakkilangan dengan PT Semen Padang yang dikenal dengan ”pemanfaatan lahan 412 hektare.”
Masyarakat adat adalah merupakan kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Indonesia, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumberdaya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.
Masyarakat adat di Indonesia umumnya telah mengalami penderitaan dari sejarah ketidakadilan sebagai akibat dari, antara lain pemaksaan nilai, pengambilalihan kewenangan, perampasan wilayah, pemaksaan pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan mereka dan pengambilalihan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, sehingga menghalangi mereka untuk berdaulat, mandiri dan bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
Sumatera Barat mengenal hak ulayat, merupakan hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat. Sementara tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumberdaya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun-temurun, merupakan hak masyarakat hukum adat. Kita mengenal adanya tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, tanah ulayat rajo.
Sebenarnya perpanjangan hak guna usaha (HGU) dan hak pakai yang dimanfaatkan investor yang berasal dari tanah ulayat, seharusnya disetujui ninik mamak kepala waris/ penghulu pemegang hak ulayat atas sako dan pusako, kerapatan adat nagari dan LKAAM setempat. Walaupun ada yang masih memperdebatkan masalah hak ulayat menjadi HGU seharusnya tidak boleh terjadi karena di luar ketentuan, dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) itu sendiri. Karena hak ulayat itu sendiri adalah merupakan hak delegasi dari negara, atau hak menguasai negara dalam sistem negara yang desentralistis.
Konflik yang dipicu masalah penguasaan lahan, masalah batas, tumpang-tindihnya izin yang dikeluarkan pemerintah tidak bisa diselesaikan secara parsial. Penyelesaian konflik tersebut harus menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur. Pemanfaatan tanah ulayat untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan HGU atau hak pakai, dapat dilakukan masyarakat hukum adat dengan pemanfaatan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sesuai perjanjian di notaris. Sehingga sesudah jangka waktu habis, atau tanah tersebut tidak digunakan lagi atau hak pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat adat yang bersangkutan.
Sering muncul ke permukaan selama ini permasalahan sengketa tanah ulayat dengan perusahaan perkebunan sawit. Pada umumnya masyarakat pemilik ulayat sering ”dikalahkan” di mana kepentingan korporasi yang dianggap sangat mampu memberikan kontribusi keuntungan lebih besar secara ekonomi, daripada melakukan pemberdayaan masyarakat pemilik ulayat.
Memang diakui dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, di mana undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap keberadaan tanah ulayat dan masyarakat hukum adat. Walaupun masih ada mengandung sisi lemah, antara lain: peluang praktik monopoli dan pengabaian terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan, dan tidak memberi jalan ke luar terhadap terjadinya konflik sosial yang sudah lama muncul di sektor perkebunan.
Dengan adanya rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat tentu diharapkan adanya otonomi di nagari, sehingga nanti adanya hak, wewenang dan kewajiban masyarakat adat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri berdasarkan hak asal usulnya. Di samping itu, dengan adanya peradilan adat, bisa dilakukan penyelesaian sengketa hukum adat atas pelanggaran terhadap hak-hak adat dan hukum adat.
Kita mengharapkan pemerintah dapat mencermati persoalan konflik tanah ulayat, dapat mengayomi rakyat, bukan sekadar investor pemilik modal saja. Sehingga penyelesaian yang menyeluruh dan tidak merugikan masyarakat khususnya masyarakat pemilik tanah ulayat, dan menghindari munculnya permasalahan baru. Peranan ninik mamak kepala waris/ penghulu/ kerapatan adat nagari dan lembaga LKAAM perlu dioptimalkan untuk penyelesaian konflik tanah ulayat ini. Di samping penataan kembali sistem keagrariaan yang berkeadilan dan mengayomi masyarakat adat. (*)
[ Red/Redaksi_ILS ]
About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers

%d bloggers like this: