Kenaikan Upah Buruh :

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/02/10/34567/masyarakat_tetap_dimiskinkan/#.TzTJetnFmSo

Opini – Hari ini Pkl. 00:06 WIB

Kenaikan Upah Buruh :

 

Masyarakat Tetap Dimiskinkan

Oleh : Jones Gultom.

 

Setiap menjelang pergantian akhir tahun, pemerintah selalu melakukan evaluasi terhadap upah buruh. Dan hampir bisa dipastikan, para buruh akan menyambutnya dengan berbagai demonstrasi seperti yang terjadi di sejumlah daerah sejak beberapa hari terakhir ini. Maklum persentase kenaikan itu, selalu tak pernah mampu mengimbangi laju inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Seperti kita tahu, kenaikan upah buruh rata-rata 8-10 persen per tahun, padahal laju inflasi sudah pasti lebih tinggi dari persentase kenaikan itu. Bahkan bisa meroket sampai 30 persen. Hal itu terjadi karena rentannya iklim pasar kita, termasuk ketergantungan mata uang kita terhadap dollar.

Mari kita berhitung. Misalkan upah seorang buruh tahun ini sebesar Rp 1.200.000 per bulan, dengan asumsi untuk mendapatkan gaji itu, ia mesti mengeluarkan biaya operasional Rp 10. 000 per hari. Artinya take home pay yang ia peroleh hanya Rp 900. 000 per bulan. Jika dalam satu keluarga, suami istri mempunyai pendapatan yang sama, maka take home pay mereka berkisar Rp 1. 800. 000 per bulan. Bila mereka punya 2 anak, berarti ada 4 orang tanggungan, maka rata-rata mendapat jatah Rp 450. 000 per orang per bulan. Jika dihitung hari, maka nominalnya hanya Rp 15.000 per orang. Bandingkan dengan realitas pengeluaran keseharian kita. Benarkah dengan Rp 15. 000 per hari per orang, seseorang dapat hidup layak?

Seandainya setiap tahun upah buruh itu bertambah 10 persen, tetapi laju inflasi mencapai 20 persen, maka upah yang diterimanya berkurang sebesar Rp 120. 000 per tahun. Di tahun ke-10 ketika gajinya mencapai Rp 2. 400. 000 per bulan, namun sebenarnya nominal yang ia terima tetap Rp 1. 200. 000. Itu artinya selama 10 tahun bekerja upah yang diterimanya tidak pernah naik. Bagaimana jika laju inflasi lebih dari 20 persen per tahun?

Kepalsuan

Menurut saya, banyak kepalsuan yang dilakukan pemerintah dalam merumuskan standar besaran upah. Pertama, standar angka yang dipakai bukan berdasarkan kebutuhan hidup layak, namun berpatokan pada ambang batas kemiskinan. Contohnya, di tahun 2011 lalu, menurut pemerintah angka “aman” seseorang untuk tidak disebut miskin bila pendapatannya tidak kurang dari Rp 350.610 per bulan. Berarti di atas angka itu, ia sudah dianggap kaya. Maka tak heran jika besaran upah seorang buruh tidak jauh dari kisaran angka itu. Padahal persefsi “hidup layak” tidak sama dengan “layak hidup” dan tentu sangat jauh berbeda dengan sekedar “selamat” dari kemiskinan.

Kedua, patokan perhitungan gaji dilakukan berdasarkan pendapatan bukan pengeluaran. Ini sangat jelas berbeda. Alhasil, jika kenaikan sedikit saja upah itu, langsung memunculkan kesan bertambahnya pendapatan. Padahal jika dirinci berdasarkan pengeluaran, justru malah semakin minus.

Ketiga, upah seorang buruh tidak pernah disesuaikan dengan jumlah orang yang ditanggungnya. Selalu saja upah buruh lajang sama besarnya dengan yang sudah berkeluarga. Itu sama artinya penghasilan 1 orang mesti dibagi-bagi. Misalkan, ketika lajang, upah seorang buruh sebesar Rp 1.200. 000 per bulan, maka setelah berkeluarga angka itu harus dibagi sesuai banyaknya yang ia tanggung. Adapun asuransi anak-istri yang diberlakukan suatu perusahaan tertentu, bukanlah merupakan solusi, sebab pembiayaannya toh dipotong dari upah. Alhasil bukannya membantu, justru semakin menambah persoalan. Karenanya tak heran, banyak masyarakat kita mendadak miskin manakala ia kemudian berkeluarga. Kalau pemerintah fair, harusnya besaran upah harus disesuaikan dengan jumlah tanggungan seorang buruh, sehingga nominal upah yang ia peroleh tidak besar pasak daripada tiang.

Keempat, ketidakmampuan pemerintah menindak para pengusaha yang tak mau memberikan upah sesuai yang telah ditetapkan. Sudah jadi rahasia umum, banyak perusahaan yang masih memberlakukan upah di bawah standart yang telah ditetapkan. Termasuk minus asuransi maupun Jamsostek. Bayangkan, jika ada satu orang saja penduduk Indonesia yang menerima gaji di bawah standart (yang angkanya sudah sangat minim) itu, betapa besar peluang ia menciptakan generasi-generasi yang miskin pula. Faktanya ada berapa banyak buruh kita yang berada dalam kondisi ini. Belum lagi, banyaknya perusahaan yang memberlakukan sistem outsourching yang membuat buruh kehilangan haknya sebagai pekerja. Tak ada kepastian, apalagi jaminan hari tua.

Kelima, pertumbuhan makro yang dijadikan indikasi meningkatnya ekonomi bangsa, merupakan penipuan. Di negeri ini tak ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi makro dengan kondisi riil perekonomian rakyat. Pasalnya, pertumbuhan itu terjadi hanya karena didongkrak 1-2 orang yang memang tingkat ekonominya “super” tinggi. Seperti yang dilansir Majalah Forbes, pada tahun 2011, setidaknya ada 14 orang terkaya di Indonesia. Nilai kekayaan mereka mencapai Rp 290,7 triliun atau setara dengan 22 persen APBN 2011 dan 4,5 persen PDB 2010. Akumulasi ke-14 orang inilah yang “dibagiratakan” dengan persentase ekonomi masyarakat. Hasilnya seakan-akan telah terjadi pertumbuhan ekonomi. Slogan yang kaya semakin kaya benar-benar terjadi di negeri ini. Perputaran uang yang notabene dihasilkan oleh buruh itu, justru ditimbun di bank asing. Alhasil masyarakat, terutama buruh lagi-lagi tak pernah menikmati hasil dari keringatnya.

Dijual

Liberalisme ekonomi yang berlangsung saat ini telah memberi posisi yang cukup menguntungkan bagi pemilik modal. Buruh semakin dijadikan “sapi perahan” yang seluruh tenaga, waktu dan sumber dayanya dikuras dengan harga yang cukup murah. Tidak hanya untuk satu generasi, tapi juga akan terus berlanjut ke generasi sesudahnya. Bagaimana mungkin kita bisa berharap, muncul satu generasi kaya dari satu keluarga yang untuk makan saja susah?

Sementara solusi yang dilakukan pemerintah dengan menyediakan berbagai kemudahan bantuan dana tak mampu menyentuh rakyat kecil. Justru fasilitas itu dimanfaatkan oleh para orang kaya.

Kaum buruh yang banyaknya lebih dari setengah jumlah penduduk usia produktif ini telah dijual pemerintah baik di negerinya sendiri maupun di negara asing. Banyaknya perusahaan asing yang mengeksplorasi kekayaan alam secara habis-habisan namun menggaji pekerjanya dengan cukup rendah, menjadi bukti ketidakmpuan pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Ketergantungan pemerintah terhadap pemilik modal itu, menjadikan ia tak berdaya, sehingga tak mampu membela hak warga negaranya. Rakyat dibiarkan terjebak dalam pusaran pasar yang barbar. Sedang pemerintah yang menikmati hasil dari jerih payah mereka.

Perilaku pemerintah yang pragmatis ini harus segera dihentikan. Sudah saatnya pemerintah memihak buruh. Bagaimanapun hanya pemerintah yang mampu menekan para pengusaha agar memberlakukan standar penggajian yang lebih baik, setidaknya ketika suatu perusahaan akan beroperasi. Selain itu, pemerintah harus berusaha keras untuk menekan laju inflasi yaitu dengan mengontrol mekanisme pasar dalam negeri. Pembatasan import menjadi penting, agar usaha-usaha kecil rakyat dapat berkembang. Pemerintah juga mesti berupaya mengurangi belanja negara yang selama ini dibebankan kepada rakyat. Di samping itu, penegakan hukum terutama bagi para koruptor harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Semuanya itu tergantung pemerintah. Sebab, masa depan masyarakat bangsa ini berada di tangan pemerintah, bukan lagi pada masing-masing individu.***

Penulis adalah jurnalis tinggal di Medan

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers

%d bloggers like this: