Kerentanan Pangan Indonesia Semakin Tinggi

http://www.suarapembaruan.com/home/kerentanan-pangan-indonesia-semakin-tinggi/16509

Kerentanan Pangan Indonesia Semakin Tinggi
Kamis, 26 Januari 2012 | 15:33

Irman Gusman [Dok SP]

Berita Terkait

• Lampung Dicanangkan Jadi Provinsi Pertanian
• DPD Sahkan Pansus Agraria Awal Februari
• Irman Gusman: Terjadi Perselingkuhan Politik dan Hukum
• Filipina Dukung DPD Masuk AIPA
• Irman Gusman Resmikan Wahana DPD di KidsZona Makasar

[BANDAR LAMPUNG] Sektor pangan Indonesia saat ini berada pada level kerentanan pangan yang tinggi. Hal itu dipicu oleh lemahnya ke-swasembadaan pangan dan faktor perubahan iklim yang melanda akhir-akhir ini.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dalam seminar revitalisasi pertanian “Petani Bisa Kaya” di Lampung, Kamis (26/1) mengatakan, dalam upaya meraih swasembada pangan, Indonesia masih terbentur oleh berbagai macam persoalan, diantaranya ketersediaan lahan dari kebutuhan lahan belum kecukupan. Sehingga, dengan terpaksa kita harus tergantung pada bahan pangan negara lain yang sebenarnya bisa mengancam stabilitasi ekonomi, sosial dan politik Indonesia.

“Dari sekitar kebutuhan lahan yang 11-15 juta hektar, kita baru punya sekitar 7,7 juta hektar. Dari seluas lahan itupun kita menghadap masalah baru, yaitu terus berkurangnya lahan yang disebabkan oleh konversi peruntukan lahan ke sektor industri dan pemukiman,” katanya.

Adapun, kecepatan alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lain mencapai 100-110 ribu hektare per tahun (data fakultas pertanian UGM). Hal itu disebabkan oleh lemahnya konsep dan strategi pembangunan pertanian pemerintah, sektor pertanian di Indonesia dianggap makin menjadi tidak menarik bagi petani kecil hingga besar.

“Jangan salahkan mereka ketika harus terjebak dalam sistem ijon, perdagangan tak layak dengan tengkulak dan kemiskinan yang seolah tiada akhirnya,” ucap Irman.

Lebih lanjut, dia merinci, pendapatan perkapita petani padi sangat rendah. Misalnya saja petani yang memiliki lahan sawah satu hektar hanya mendapatkan keuntungan Rp 2,7 juta perbulannya. Jadi, bila petani Indonesia yang rata-rata memiliki 0,3-0,7 hektar maka mereka hanya dapat mengantongi Rp 540 ribu per bulan.

“Dengan jumlah 4-5 orang saja dalam satu keluarga, pendapatan itu jauh dari cukup. Belum lagi besarnya potensi kerugian karena perubahan iklim yang dengan sekejap bisa melenyapkan semua usaha dan investasi,” tambahnya.

Sementara itu, petani seluruh Indonesia, menurut Irman, harus menjadi orang kaya. Sebab, jika 50% petani itu kaya maka masalah bangsa bisa terselesaikan.

Namun sayangnya, angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian yaitu mencapai 30% dari seluruh komposisi jumlah tenaga kerja di Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan. Berbeda halnya dengan Selandia Baru di mana penduduknya hanya 6 juta dan jumlah produksi sapinya 30 juta dengan biri-biri 40 juta, namun bisa hidup berkelimpahan. “Dia (Selandia Baru, Red) bisa, kenapa kita tidak bisa,” ungkapnya. [O-2]

 

 

http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=33&id=61529

» Berita Nasional/Politik

27 Januari 2012 | BP

Penyuluh Mati Suri, Bali Terancam Krisis Pangan

Dunia pertanian di Bali terancam. Selain karena alih fungsi lahan, sektor pertanian juga ditinggalkan oleh krama Bali. Demikian pula infrastruktur irigasi mulai amburadul. Akibatnya, hasil pertanian tak mampu maksimal. Yang menyedihkan lagi, harga pertanian saat panen selalu anjlok. Semua itu akan mengancam krisis pangan di Bali. Bali saat ini sangat tergantung dengan pasokan bahan makanan dari luar. Ini merupakan persoalan serius yang harus segera dipecahkan. ”Kita jangan merasa gagah karena mampu membeli bahan makanan dari luar daerah. Tetapi, harus bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan makanan,” kata pakar pertanian Universitas Udayana, Prof. Mertha, Kamis (26/1) kemarin. Pria asal Penebel, Tabanan ini menjelaskan, sejatinya Bali memiliki sumber pangan yang melimpah. Namun, anehnya, puluhan ton beras dan sayuran mengalir ke Bali setiap hari dari luar. Menurutnya, kondisi ini harus dipecahkan bersama dengan membuat tameng yang jelas bagi produksi bahan pangan di Bali. Salah satunya, memperbarui sistem pertanian yang ada. Saat ini, kata Prof. Mertha, pola tanam pertanian di Bali amburadul, bahkan cenderung tak tertib. Kondisi ini yang memicu hama tanaman mengganas dan sulit dikendalikan. Persoalan ini bisa diatasi jika petugas penyuluh pertanian tak mati suri dan profesional sesuai bidangnya. ”Kami melihat penyuluh banyak yang mati suri, sehingga para petani tak mendapatkan bimbingan yang tepat,” kritiknya. Dia mencontohkan, ketika lahan petani terserang hama, peran penyuluh tak bisa maksimal. Bahkan, cenderung kurang mengerti metode penyelesaiannya. Penggunaan pola tanam para petani juga tak banyak melibatkan para penyuluh. Sehingga petani terpaksa menggunakan cara konvensional dan saling meniru. Keadaan ini, kata Prof. Mertha, tak boleh terus dibiarkan. Dia berharap penyuluh bisa bekerja profesional. Petugas yang diturunkan sebagai penyuluh juga wajib mengetahui liku-liku pertanian. Ketika tak mampu menyelesaikan kasus pertanian, penyuluh melakukan konsultasi dengan para pakar pertanian. Prof. Mertha menambahkan, selama ini pertanian selalu ditempatkan di urutan kedua. Hal ini terlihat dari program pemerintah yang belum sepenuhnya memikirkan nasib petani. Ketua DPD HKTI Bali Prof. Nyoman Suparta menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam mengatasi permasalahan tersebut masih sebatas wacana. ”Program pemerintah dalam mengatasi permasalahan pertanian masih klise, pemerintah terlalu fokus pada produksi, padahal petani sudah cukup mampu di situ,” ungkap Nyoman Suparta, Rabu (25/1). Menurutnya, visi pertanian adalah agribisnis tidak hanya berkutat pada produksi semata. Untuk itu pemerintah ke depan harus membangun dan menguatkan sistem pemasaran hasil pertanian. Pemerintah khususnya Dinas Pertanian harus kolaborasi dengan Disperindag dan stakeholders sebaik mungkin untuk membangun sistem pemasaran dengan jaminan kepastian. ”Pemerintah juga harus segera mendorong penguatan agroindustri pengolahan agar hasil panen cepat dan pasti tersalurkan ke pasar industri. Selain melakukan promosi fanatisme penggunaan produk pertanian lokal juga harus ditingkatkan,” sebutnya. Dosen Pertanian Unwar Dr. Ir. I Gusti Bagus Udayana, M.Si. mengatakan, permasalahan yang dihadapi sektor pertanian secara umum adalah sifat pertanian yang mudah rusak, sehingga diperlukan teknologi pengemasan dan transportasi guna mengatasi masalah tersebut. Sebagian besar produk pertanian juga bersifat musiman dan sangat dipengaruhi oleh kondisi, sehingga aspek kontinuitas produk agroindustri menjadi tidak terjamin. Dosen Fakultas Ekonomi Unwar Drs. I Wayan Arjana, M.M. mengatakan, pemerintah harus melakukan langkah kongkret untuk menyelamatkan pertanian. Mempertahankan lahan pertanian merupakan masalah mendesak yang harus segera diatasi oleh Pemprov Bali melalui program-program pemerintah dalam memajukan sektor pertanian. ”Selama ini upaya pemerintah untuk memajukan sektor pertanian masih sebatas wacana. Hingga kini belum ada program pemerintah yang mampu mengangkat sektor tersebut. Dampaknya alih fungsi lahan merajarela,” pungkasnya. (udi/par/bit)

« Rezim SBY Dituding Gagal Atasi Konflik Agraria

Mendalang dengan Gerakan Kungfu »