MASALAH DEMOKRASI, KEMAJUAN SOSIALDAN PERDAMAIAN

MASALAH DEMOKRASI, KEMAJUAN SOSIAL
                                DAN PERDAMAIAN

Sebagai Ulasan untuk Tulisan:”MODAL  ASING  DAN  NEO-KOLONIALISME”
dipublikasi kembali ( HKSIS,15 Feb.2007) Tulisan:


DR. Alexander Tjaniago <yskp45@yahoo.co.id>,in: GELORA45@yahoogroups.com , Tuesday, 10 January 2012, 8:01
Civilizasi Dunia memasuki Abad keXXI dengan dominasi dari hubungan perekonomian Kapitalisme yaitu operasi Monopolkapital   [ Cartel, Syndicate, Trusts, etc.] dalam segala bidang produksi dan hubungan sosial masyarakat, akkumulasi Kapital, dimana segala produkt pekerjaan Manusia, seluruh kekayaan Bumi dan yang terkandung didalamnnya, seluruh kemampuan Ilmu Pengetahuan, Jiwa dan Raga Manusia, dijadikan Barangdagangan di Pasaran untuk mencapai Profit sebesar-besarnya.
Patriakhalisme, Birokrasi dan Militer adalah political power dari kaum Monpolkapital dan Globalisasi dari Akkumulasi Kapital, Finance-Oligarchy dari Multinasionalmonopolkapital adalah kekuasaan exploitasi dan penindasan yang membawa akibat perusakan dan kehancuran hubungan kemanusiaan dan kekuasaan tersebut diatas membahayakan existensi Civilizasi Dunia secara keseluruhan.
Perampokan dan annexi Territorium adalah essenz dari Imperialisme sebagai perkembangan logis dari konsentrasi Monopolkapital, yang diperindah dengan nama G l o b a l i s a s i  dan yang dipaksakan oleh kaum Imperialis, terutama Imperialisme AS-Washington- Administration dan NATO, yang menterror Civilizasi Dunia a la CIA dengan Penjara-Penjara Rahasia di sepanjang Globus dan mengintervensi serta menduduki Negara-Negara Merdeka, seperti Balkan, Afghanistan dan Irak.
40 000 Serdadu NATO yang menduduki Afghanistan dan dari situ 20 000 Serdadu USArmy, yang secara official dinyatakan untuk melawan Taliban – suatu Organisasi Pembebasan Rakyat Afghanistan melawan Agresor dan  Tentara Pendudukan Pentagon & NATO- yang berkedok memburu Phantom Osama bin Laden, tetapi Ketua Komite Urusan Luarnegeri Duma/Parlemen Russia, Wassili Lichatschow menyatakan dengan tegas, “Russia sudah tidak percaya bahwa kekuatan Militer tsb. hanya untuk melawan bahaya Osama bin Laden, dan Russia sudahpada waktunya untuk tidak menerima konsesi seperti yang dibualkan oleh Pentagon dan NATO” (RIA Novosti, 08.02.2007).
“The anti-terror campaign led by the United States is inspiring opportunistic attacks on civil liberties around the world”, said Kenneth Roth, Executive Director of Human Right Watch in New York. Selanjutnya, “NATO tidakkapanpun akan memperoleh kepercayaan Rakyat Afghanistan, karena Serdadu NATO tidakpernah memperhatikan nasib Rakyat Afghanistan” , dinyatakan oleh Sam Zafiri, Kepala Urusan Asia dari Human Right Watch (Online Edition, Oct.28,2006) .
Dalam hubungan Agresi Washington-Administration di Irak, dimana posisi Russia terang, dari mula menentang Intervensi Washington-Bush- Administration tersebut, dinyatakan oleh Putin di Munich, bahwa AS telah “melangkah terlalu jauh dari batas-batas negaranya” dan usaha untuk memonopoli Demokrasi telah mengakibatkan sebaliknya, yaitu menhancurkan Demokrasi.
Tragedi yang dihasilkan oleh Agresi Washington-Bush- Administration di Irak sekarang yalah kaum Sunnit membunuh kaum Schiit ( Schia), dan kaum Schiit (Schia) berkolaborasi dengan Pemerintah Boneka AS untuk membunuh kaum Sunnit, dan Bandit-Pembunuh Manusia yang terbesar adalah Tentara Pendudukan USArmy di Irak – Tiga jenis Desperado yang bertentangan kepentingan satu-sama lain didalam  sebuah Eldorado yang benama Irak – dan itu adalah Demokrasi  a la Pentagon.
Presiden Russia Vladimir Putin menyatakan dihadapan para Peserta Konferensi Tingkat Tinggi Internasional mengenai masalah Keamanan, diantaranya hadir Mentri Pertahanan AS Rober Gates, di Munich-Germany, 10.02.2007, bahwa “AS membahayakan Dunia, menyalahgunakan kekuatan Militer, yang membawa Tragedi Kehancuran Kemanusiaan dan menyebabkan ketiadaan Keamanan”.
Selanjutnya, “despotisme dan brutalitas AS dalam hubungan Internasional adalah penyebab dari perlombaan persenjataan nuclear, karena tak seorangpun yang merasa aman, tak seorangpun yang bisa membela dirinya dengan ketentuan Hukum Internasional yang berlaku” (RIA Novosti, 11.02.2007).
Perjuangan untuk Demokrasi, untuk Kemajuan Sosial dan untuk Perdamaian Dunia sampai dengan hari ini, ditandai oleh krisis existensi Civilizasi Dunia - Kemiskinan, Kemelaratan dan Kelaparan Rakyat-Rakyat di Asia, seperti di Indonesia, di Phillippine, di Bangladesh, di Pakistan dan di Afghanistan, etc,; di Afrika, seperti di Ethiopia, di Dafur-Sudan, di Somalia, di Simbawe, di Angola,etc.; di Amerika-Latin, seperti di Bolivia, Di Brazilia, di Peru, etc., sebagai akibat dari perampokan dan pemerasan Multinationalmonopolkapital yang dikepalai oleh Imperialisme AS-Washington- Adminstration.

Perjuangan Rakyat-Rakyast Asia, Afrika, dan Amerika-Latin untuk Demokrasi dicekik dalam represi kekuasaan negara yang ditunjang dan dibantu sepenuhnya oleh Washington-Administration, terutama oleh CIA, seperti yang dialami Rakyat Indonesia, September 1965, yang membawa akibat stigmatisasi yang serius dalam hubungan masyarakat selanjutnya. Perjuangan untuk Kemajuan Sosial tenggelam dalam perampokan IMF dan dalam operasi perampokan Globalisasi Multinasionalmonopolkapital dan perjuangan untuk Perdamain Dunia, untuk hidup dalam kedamaian diancam oleh Bayonet USArmy dan diinjak-injak oleh Serdadu-Serdadu NATO.
Pada Pertemuan Gerakan Non-Blok (Non Aligned Movement) di Havana, Mentri Luarnegeri Cuba, Felipe Perez Roque dalam Pidato Pemubukaan Pertemuan menegaskan bahwa “The risks, threats and difficulties that we face are similar and have common origins” (Bahaya, ancaman, dan kesulitan yang kita hadapi bersama adalah sama dan berasal dari sumber yang sama), yaitu dari Imperialisme AS.
Demokrasi dan Kemajuan Sosial- dua terminus dalam satu pengertian yang takterpisahkan.
Demokrasi berarti kehendak Rakyat yang menentukan, demokrasi berarti pemerintahan dari Rakyat
oleh Rakyat dan untuk Rakyat, artinya Rakyat yang menentukan kehidupan Negara. Demokrasi  sebagai Hak Hak Azasi  Rakyat tidak bisa dicapai tanpa Demokrasi Ekonomi, yaitu kepentingan Rakyat yang harus menjadi tujuan utama dari seluruh aktivitas Negara. Untuk itu Petugas Negara yang biasa disebut Pemerintah seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial) dibekali dengan Undang-Undang Dasar 1945 ( Naskah Asli) dan Pasal 33, UUD 1945 menegaskan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” dan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat”. Dikuasai oleh Negara bukan berarti dikuasai oleh Pemerintah atau tidak berarti dikuasai oleh aparat Pemerintah.
Negara
adalah pemegang Hak Kuasa,dan dengan ketentuan Negara adalah satuan utuh dari Rakyat dan Pemeritah dalam Wilayah R.I. yang  utuh dan berdaulat.  Justru itu cita-cita demokrasi ekonomi yalah pewujutan Keadilan dan Kemajuan Sosial yang melingkupi seluruh kehidupan Rakyat Republik Indonesia.
Ketentuan Demokrasi diatas yang dirampok dan di Terror oleh Jendral Dwi Fungsi ABRI Suharto selama 32 Tahun, dimana ABRI  hanya berfungsi untuk menjaga kepentingan Monopolkapital Asing yang menguasai Perekonomian R.I. Dan kini, setelah lebih Sewindu Jendral Dwi Fungsi ABRI Suharto jatuh dari kekuasaan, pengingkaran terhadap ketentuan Demokrasi diatas dilanjutkan oleh Jendral TNI Susilo Bambang Yudhoyono dalam fungsinya sebagai Presiden R.I., artinya penggadaian Negeri dan TanahAir kepada Monopolkapital Asing berlajan terus dan dengan nama
Bussines TNI.
“President Susilo Bambang Yudhoyono said the Indonesian goverment did not have any plan or wish to take over or nationalize foreign companies in Indonesia and asked foreign firm to continue doing bussiness in the country without any worry. I guarantee that there will be no nationalization of foreign companies”, ANTARA, November 02,2006.
Inilah jawaban Pemerintah/President R.I. atas Tuntutan-Tuntutan Hak Hak DEMOKRASI, Tuntutan-Tuntutan.Perbaikan Sosial, Tuntutan-Tuntutan Hak Hak Azasi Manusia dari jutaan Rakyat Indonesia yang berDEMONSTRASI di Jalan Raya, bermanisfestasi untuk keluar dari Kemiskinan dan Kemelaratan yang luarbiasa.
Kaum Burjuiskomprador yang memegang kekuasaan Negara R.I.dengan tak tahu malu bersatupadu dengan Multinasionalmo
nopolkapital, terutama dengan Washington-Bush- Administration dalam  memusuhi Rakyat dan Bangsa Indonesia demi penggadaian TanahAir dan Negeri kepada Monopolkapital Asing.
Tetapi dalam waktu yangsama, belajar dari pengalaman “menuju kejalan raya” kekuatan yang beroposisi, yang menginginkan perubahan-perubahan Demokratis dari kekuasaan Negara semakin tumbuh dan berkembang.
Megawati Soekarnoputri – Ketua Umum PDI Perjuangan dalam Pidato 34 Tahun PDI Perjuangan
dengan judul BERJUANG MENENTANG KETIDAK ADILAN  DAN  KEMISKINAN  UNTUK  KEMAKMURAN  RAKYAT telah memberikan Arah/Haluan buat Gerakan  kekuatan Nasional Demokratik
yaitu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat dalam Politik, Mandiri dibidang Ekonomi dan Berkepribadian dibidang Kebudayaan [Trisakti Bung Karno].
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengUndang, mengajak, mengulurkan tangan
kerjasama dengan semua kekuatan nasional demokratik dari seluruh bagian/kelompok/ lapangan sosial dan politik, untuk berjuang bersama, satuderaplangkah, diatas dasar konsensus Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika didalam rumah besar kaum nasionalis dalam arti katalain, dalam satu FRONT PERSATUAN NASIONAL yang luas.
Di Arena Internasional perjuangan untuk Demokrasi, untuk Kemajuan Sosial dan Perdamaian mengambil
bentuknya yang baru, seperti di negeri-negeri Amerika-Latin/ Selatan yang dipelopori oleh Venezuela, dimana Pemerintah dan Rakyat menasionalisasi Kapitalmonopol Asing yang menguasai Sumber Daya Alam negeri mereka, mengadakan Reformasi Sosial yang memihak kepentingan Rakyat, Rakyat dan Pemerintah mengambil nasib negeri ditangan mereka dan siap setiap waktu untuk mempertahankan hasil-hasil perjuangan mereka dari  serangan Multinasionalmonopolkapital yang dikepalai oleh Washington-Bush- Adminstration.
Sikap Pemeritah Russia yang disampaikan oleh Presiden Russia, Vladimir Putin pada Konferensi untuk Keamanan di Munich yang mengecam keras politik  annexi dan perampokan (Aggressivitas) Washington-Bush- Adminstration telah memberikan impuls dan harapan baru dalam urusan bersama untuk Perdamain
Dunia, tanpa ancaman kekerasan Militer, dalam Hubungan Internasional.

Dr.AlexanderTjaniago

Dari: ChanCT <SADAR@netvigator.com>
Judul: [GELORA45] Modal Asing Dan Neokolonialisme
Kepada: “GELORA_In” <GELORA45@yahoogroups.com>
Tanggal: Kamis, 5 Januari, 2012, 7:32 PM

Modal Asing Dan Neokolonialisme

Kamis, 5 Januari 2012 | 1:10 WIB
Editorial

Sampai kapan Indonesia bergantung terus kepada “modal asing”? Di jaman kolonialisme, bangsa kita dihisap oleh kapital asing. Sekarang pun, di jaman Indonesia merdeka, modal asing  masih terus menghisap ekonomi nasional kita. Lantas, apa yang sudah berubah?

Kolonialisme, kata Bung Karno, justru menjadi jembatan bagi modal asing untuk jengkelitan di atas bumi Indonesia. Lalu, dengan mengeksploitasi kekayaan alam dan tenaga rakyat Indonesia, mereka memperbesar diri dan terus beranak-pinak. Sementara  rejeki rakyat Indonesia kocar-kacir karenanya.

Bung Hatta tidak ketinggalan memperingatkan bahaya “ketergantungan” terhadap modal asing. Katanya, kalau kapital didatangkan dari luar, maka tampuk produksi akan dipegang oleh orang luaran. Hal itu akan berbahaya: pemodal asing akan dengan leluasa mengangkut keuntungan dari bumi kita. Sebab, logika modal adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Gagasan dua tokoh pendiri bangsa ini—juga para pendiri bangsa lainnya—menjadi dasar perumusan pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 jelas mengisyaratkan pengelolaan sumber daya ekonomi mesti dikontrol oleh negara untuk memastikan keuntungannya bisa memakmurkan rakyat.

Anehnya, sejak jaman orde baru hingga sekarang, tidak satupun rejim yang menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945 itu. Pemerintah sejak saat itu sangat patuh dan menghamba kepada modal asing. Di akhir kekuasaan Soekarno, lahir produk hukum yang menaungi kepentingan modal asing: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967.

Lalu, di puncak kejayaan rejim orde baru, pada tahun 1994, seiring dengan tuntutan perluasan modal asing, dikeluarkan PP No 20/1994. Sejak itu, modal asing dibolehkan mengambil posisi dominan dalam perekonomian Indonesia.

Kemudian, pada tahun 2007, di era pemerintahan SBY yang sangat pro-neoliberal, dikeluarkan lagi UU No 25/2007 tentang PMA. Dalam UU PMA yang baru ini, modal asing tidak lagi dibatasi—bisa 100%. Hak guna usaha bisa 94 tahun dan, jika waktunya sudah habis, bisa diperpanjang 35 tahun lagi. Lebih tragis lagi: tidak ada lagi perlakuan berbeda antara modal asing dan domestik.

Modal asing pun menggurita menguasai ekonomi nasional. Akibatnya, sebagian besar sumber daya alam dan sektor ekonomi strategis dikuasai asing. Akhirnya, seperti diperingatkan Bung Karno, sebagian besar keuntungan mengalir keluar, sedangkan rakyat ditinggal kering-kerontang. Konon, rakyat Indonesia hanya menikmati 10% dari keuntungan ekonomi, sedangkan 90%nya dibawa oleh pihak asing keluar.

Kehadiran modal asing juga memicu perampasan tanah rakyat. Tidak jarang, aksi perampasan tanah rakyat disertai kekerasan. Banyak rakyat kita yang menjadi korban di tangan aparat yang menjadi “centeng” pemilik modal. Itulah yang terjadi di Mesuji (Lampung), Bima (NTB), Tiaka (Sulteng), Papua, Sumetera Selatan dan berbagai tempat lain di Indonesia.

Modal asing juga gagal mengangkat ekonomi nasional. Pemerintah dan sejumlah ekonom pro-neoliberal menyakini, kehadiran investasi asing akan membantu pembangunan industri di dalam negeri. Yang terjadi justru sebaliknya: sebagian besar industri dalam negeri gulung tikar akibat tidak bisa bersaing dengan modal asing. Juga, atas tekanan modal asing, sejumlah BUMN strategis kita berpindah tangan kepada pemilik modal asing.

Kita tidak anti terhadap bantuan asing. Setiap bantuan ekonomi yang diterima tidak boleh disertai syarat-syarat yang merugikan: tidak boleh mendikte kita secara ekonomi dan politik. Justru, jika ada bantuan dari pihak luar, negara harus aktif untuk mengkoordinasikan dan mengarahkannya guna membiayai sektor-sektor ekonomi yang prioritas.

Begitu juga dengan investasi asing, hanya diperbolehkan di sektor-sektor yang tidak strategis dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Itupun harus dikontrol dan diarahkan oleh pemerintah. Kehadiran modal asing itu harus menghormati kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia.

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers

%d bloggers like this: