*Ironi Pertumbuhan*

*Ironi Pertumbuhan*

Oleh Herry Gunawan | Newsroom Blog – Kam, 10 Nov 2011

Beberapa hari ini media menyuguhkan berita pertumbuhan ekonomi. Mengutip
Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini
dilaporkan tumbuh 6,5 persen dibanding periode sama tahun lalu. Apakah ini
indikasi bahwa tingkat kesejahteraan warga juga tumbuh seiring?

Belum tentu. Bahkan banyak pengamat yang mengkritik bahwa pertumbuhan
ekonomi kita belum berkualitas. Dalilnya, kemiskinan dan pengangguran masih
terasa begitu sesak.

Kita ketahui bersama, pertumbuhan domestik bruto atau PDB yang diumumkan
itu sekadar mengukur aktivitas perekonomian. Indikator yang digunakan
adalah konsumsi masyarakat, kegiatan ekspor-impor, belanja pemerintah, dan
investasi swasta.

Untuk Indonesia, faktor konsumsi masih dominan mempengaruhi pertumbuhan.

Konsumsi tersebut bukan hanya terhadap produksi domestik, tapi juga impor.
Departemen Perindustrian mencatat, sepanjang Januari-Juni tahun ini,
kenaikan konsumsi impor lebih dari 38 persen dibanding periode yang sama
tahun lalu. Berarti, yang menikmati produsen asing.

Perlu dicatat, kenaikan konsumsi (juga sektor jasa) tidak banyak
berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi kerja. Apalagi menurunkan
angka kemiskinan. Hingga kini, masih lebih dari 37 juta jiwa belum
berpartisipasi di sektor formal. Mereka jadi pengangguran, pekerja paruh
waktu, dan menggerakan sektor informal.

Sadisnya, kerap performa angka pertumbuhan ekonomi dijadikan “alat”
mengukur keberhasilan baik oleh pemerintah maupun politisi. Padahal, akibat
aktivitas ekonomi yang kebablasan – katakanlah seperti pertambangan dan
perkebunan yang sering dikritik merusak lingkungan – justru rakyat yang
harus menanggung “sampah” dari kegiatan ekonomi tersebut.

Tak kurang dari Presiden Perancis Nicolas Sarkozy gundah dengan ukuran
pertumbuhan ekonomi yang jadi jualan pemerintah dan politisi ini. Untuk
menguji kegelisahannya,  pada tahun 2008 Sarkozy membuat sebuah panel para
ekonom untuk membahasnya.

Panel dipimpin dua pemenang Nobel di bidang ekonomi: Joseph E. Stiglitz
dari Columbia University dan Amartya Sen dari Harvard University.
Kesimpulannya, PDB tidak cukup untuk mengukur tingkat kesejahteraan warga,
yang sejatinya menjadi tujuan utama pembangunan. Bahkan kerap, antara angka
pertumbuhan ekonomi dengan realitas kehidupan warga saling bertolak
belakang.

Walau Stiglitz menyadari untuk mengubahnya tidak cukup satu malam, toh
Sarkozy sudah memiliki kesadaran. Yakni, perlunya memasukkan unsur kualitas
hidup warga dan kelestarian lingkungan hidup dalam mengukur tingkat
kesejahteraan. Bukan sekadar statistik pertumbuhan ekonomi.

Ketidakpuasan juga telah lama menggelayut di benak Raja Buthan Jigme Singye
Wangchuck. Walau data Bank Dunia per 2010 memperlihatkan pendapatan per
kapita penduduknya di kisaran USD 2.000-an seperti Indonesia, toh dia masih
gamang. Keresahannya lantaran menganggap angka pertumbuhan ekonomi tidak
mencerminkan kualitas kehidupan masyarakat yang sesungguhnya.

Karena itu, pada tahun 1972 (kini mantan) raja beristri empat ini
mencetuskan Indeks Kebahagiaan atau Gross National Happiness alias GNH.
Ukuran ini menjadi kritik terhadap PDB sebagai ukuran keberhasilan
pembangunan.

Indeks ini, selain mengukur distribusi pendapatan warganya – yang di
Indonesia sangat timpang, di antaranya juga mengukur  kebebasan individu
dalam politik, tingkat partisipasi kerja, kenyamanan sosial, pelestarian
lingkungan.

Karena itu, akan sangat bijak seandainya Indonesia, negeri yang banyak
diisi orang-orang pintar ini, memasukkan ukuran kesejahteraan warga sebagai
indikator keberhasilan pemerintah. Dan keberhasilan pembangunan dengan
performa statistik pertumbuhan ekonomi, tidak lagi perlu diiklankan dalam
kampanye.

Apalagi, data lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi program
pembangunan (UNDP) menyebutkan, indeks pembangunan manusia Indonesia masih
di kelompok buncit. Dengan ukuran kualitas layanan kesehatan, pendidikan,
dan pendapatan itu, tahun ini ada di posisi 124 dari 187 negara. Sementara
tahun lalu peringkatnya 108 dari 169 negara.
Mungkin kualitas pemerintah yang sudah lumayan adalah layanan bagi-bagi
kekuasaan. Sayangnya, bagian ini tidak disurvei UNDP.

Herry Gunawan jadi wartawan pada 1993 hingga awal 2008. Sempat jadi
konsultan untuk kajian risiko berbisnis di Indonesia, kini kegiatannya
riset, sekolah, serta menulis.

http://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/ironi-pertumbuhan.html;_ylt=Av9IeydSRgVeyDoSxk.WfguOV8d_;_ylu=X3oDMTQxZ3N2Z2Z1BG1pdANCbG9nIEJpc25pcwRwa2cDZTgwMTNlZTQtMTA3Yy0zYTgxLWFkM2EtNGQ3YmNlMmZjOWNiBHBvcwMzBHNlYwNNZWRpYUZlYXR1cmVkQ2Fyb3VzZWwEdmVyAzE5ZmQ4NzI2LTBiNmItMTFlMS1hYjdhLTc4ZTdkMWY1NzVkZQ–;_ylg=X3oDMTFxOWV2djJzBGludGwDaWQEbGFuZwNpZC1pZARwc3RhaWQDBHBzdGNhdANiaXNuaXMEcHQDc2VjdGlvbnMEdGVzdAM-;_ylv=3

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers

%d bloggers like this: