Konflik Mesuji Evaluasi Kebijakan Pertanahan

Konflik Mesuji Evaluasi Kebijakan Pertanahan
Ilham Khoiri | Robert Adhi Ksp | Kamis, 22 Desember 2011 | 22:51 WIB
Adhitya Ramadhan/KOMPAS TPGF Mesuji Bekerja Dalam Seminggu

JAKARTA, KOMPAS.com -Kekerasan akibat sengketa lahan antara warga dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Mesuji di Lampung dan di Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan hendaknya dijadikan pintu masuk untuk menyelesaikan persoalan serupa di seluruh Indonesia.

Pendekatannya harus utuh dengan mencakup kebijakan pertanahan pemerintah di tingkat hulu serta penanganan konflik dan kekerasan di tingkat hilir.

Imbauan itu disampaikan anggota Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nur Kholis, di Jakarta, Kamis (22/12/2011). Komnas HAM telah menurunkan tim investigasi di tiga titik di Kabupaten Mesuji di Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dan telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah.

Namun, hingga kini, persoalan itu belum dituntaskan sehingga konflik masih terus berlangsung sampai sekarang. Nur Kholis menilai, kekerasan yang menewaskan sejumlah korban merupakan efek dari sengketa lahan antara warga dan perusahaan perkebunan.

Masalah berakar pada politik agraria yang dijalankan pemerintah, yang mencakup kementerian Kehutanan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perkebunan, Pertambangan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selama ini politik pertanahan cenderung mendukung perusahaan perkebunan besar daripada warga yang tinggal atau menggarap lahan tersebut.

“Pemerintah harus mengevaluasi dan menata ulang politik agraria itu. Hentikan sementara (moratorium) semua perizinan penggunaan lahan karena banyak masalah muncul dari sini. Ada pelanggaran batas izin, konflik dengan lahan warga dan tanah adat desa, dan penempatan aparat keamanan untuk menjaga perkebunan. Ini terjadi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur,” katanya.

Persoalan ini menjadi rumit karena banyak kepentingan politik, modal, dan kekuasaan daerah yang bermain. Lembaga-lembaga yang berusaha menangani masalah ini kandas, termasuk Komnas HAM.

Pemerintah perlu turun tangan untuk membuat penyelesaian secara menyeluruh dengan skema kebijakan yang jelas. Dalam hal ini, rakyat harus dijadikan asset untuk dilindungi dan diberi hak untuk hidup dan mengembangkan ekonomi.

Pada tingkat hilir, pemerintah harus mengusut dan menindak pelaku kekerasan. Siapa pun yang terlibat kekerasan perlu diproses hukum secara tegas dan adil. Jangan tempatkan rakyat sebagai musuh dan penganggu. Negara harus hadir untuk melindungi rakyat sebagai pelaksanaan amanat UUD 1945, yaitu negara melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia.

“Jadikan kasus Mesuji sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan semua kasus serupa di seluruh Indonesia. Jangan tangani secara sepotong-potong. Jika tidak, kasus-kasus serupa akan terus terulang di tempat lain,” katanya.

 

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/tim-investigasi-kunjungi-petani-mesuji/

23.12.2011 08:46

Tim Investigasi Kunjungi Petani Mesuji

MESUJI – Tim investigasi kasus Mesuji mengunjungi ratusan petani yang mengungsi dan berkemah di areal Register 45 setelah beberapa waktu lalu bentrok dengan aparat terkait sengketa lahan.

“Kami tengah mengumpulkan semua keterangan terkait kasus Mesuji, termasuk dari petani,” kata juru bicara Tim Investigasi Kasus Mesuji Indriaswaty Dyah Saptaningrum, di Mesuji, Jumat (23/12).

Ia mengatakan, pihaknya telah menemui petani yang menempati tenda-tenda di areal Regiter 45 pada Kamis (22/12) untuk mendengarkan langsung kronologi peristiwa pengusiran di lahan konflik itu oleh aparat.

Tim gabungan bentukan pemerintah tersebut, lanjutnya, telah ditunggu-tunggu oleh ratusan petani yang menempati areal tersebut sejak Kamis siang untuk memberikan keterangan kepada tim.

“Rombongan tim yang diketuai Denny Indrayana tiba di lokasi sekitar pukul 17.30 WIB, dan langsung menggelar dialog dengan petani,” katanya.

Ia menjelaskan, dialog itu bertujuan untuk memberi kesempatan warga agar mengungkapkan keluhan para pengungsi setalah peristiwa pengusiran oleh aparat pada November 2011 lalu.

“Warga juga diberi kesempatan oleh tim untuk menceritakan kronologi kejadian maupun setelah kejadian penggusuran rumah mereka,” katanya.

Menurutnya, Tim Investigasi kasus Mesuji itu terbagi dua, sebagian tim rencananya akan mengunjungi lokasi kerusuhan yang ada di Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan.

Juru bicara tim investigasi itu mengatakan, setelah berdialog dengan warga selama hampir dua jam, Denny Indrayana dan rombongan langsung meninggalkan lokasi pengungsian dan menuju pengungsian lainnya yang ada di Desa Moro-Moro, Register 45.

“Rencananya tim gabungan akan menginap di tenda pengungsian selama tujuh hari ke depan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dari warga,” kata dia.

Sebelumnya, tim juga telah mengunjungi korban kerusuhan di Rumah Sakit Imanuel Bandarlampung dan Rumah Sakit Menggala serta Rumah Tahanan Negara (Rutan) Menggala, Kabupaten Tulangbawang, Provinsi Lampung.

Pengungsi tersebut adalah korban kerusuhan dengan aparat terkait perebutan lahan yang diklaim oleh PT Silva Inhutani dan PT Barat selatan Makmur Investindo sehingga mengakibatkan dua korban tewas dan luka-luka.(Ant)

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers

%d bloggers like this: