Menyoal Sistem Pemilu

http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/menyoal-sistem-pemilu/14845

Menyoal Sistem Pemilu
Rabu, 14 Desember 2011 | 13:26

Eksperimen terhadap sistem demokrasi di negeri ini masih berlanjut. Bila dibandingkan dengan negara yang kerap disebut sebagai kampiun demokrasi, Amerika Serikat, usia Indonesia memang baru seumur jagung. Tak heran bila eksperimen demokrasi terus berlangsung untuk mencapai sebuah bentuk yang matang. Eksperimen yang kerap dilakukan adalah mengubah sistem pemilihan umum (pemilu), yakni pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden-wakil presiden (pilpres) melalui revisi undang-undang yang mengaturnya.

Dalam jangka waktu sekitar 2,5 tahun menjelang Pemilu 2014, DPR dan pemerintah kembali disibukkan dengan aktivitas mengubah UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif/Pileg) dan UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Di sinilah fraksi-fraksi yang berkuasa di DPR berupaya sebanyak mungkin mengambil keuntungan dari proses revisi dalam upaya mempertahankan keberadaannya di parlemen atau paling tidak mempertahankan eksistensi parpolnya.

Terlepas dari pertarungan fraksi-fraksi di DPR dalam proses revisi UU Pileg dan Pilpres, muncul usulan menarik dari Fraksi PDI Perjuangan, yakni pelaksanaan pilpres mendahului pileg. Sesungguhnya isu ini pernah diangkat menjelang Pemilu 2009, tetapi tak mendapat respons positif. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Bandung, parpol berlambang kepala banteng ini secara resmi menggulirkan usulan pilpres mendahului pileg. Perubahan urutan pelaksanaan pemilu, dari sebelumnya pileg mendahului pilpres, diharapkan membuat sistem presidensial menjadi lebih kuat dan koalisi parpol yang dibangun tak semata bertujuan untuk tetap berada dalam lingkaran kekuasaan. Semua itu tentu bermula dari kekecewaan PDI-P terhadap kepemimpinan nasional saat ini yang relatif tersandera oleh parpol koalisi. Usulan itu tentu saja menuai pro-kontra dan fraksi-fraksi di DPR pun belum sepenuhnya mendukung usul PDI-P.

Bagi kita, pembangunan demokrasi merupakan suatu keniscayaan dengan visi jauh ke depan. Kita menentang pembuatan undang-undang yang hanya mengakomodasi kepentingan parpol-parpol dalam jangka pendek, tetapi mengabaikan pembangunan demokrasi dalam jangka panjang. Sekadar mengingatkan, DPR periode 1999-2004 pernah melahirkan keputusan konyol yang merevisi aturan peralihan dalam UU 12/2003 tentang Pemilu Legislatif  agar beberapa parpol di parlemen bisa mengikuti Pemilu 2004. Demikian juga halnya dengan usulan PDI-P ini, jangan sampai hanya merupakan siasat untuk meraih kursi presiden pada Pemilu 2014, tanpa peduli pembangunan demokrasi nasional. Usul ini membutuhkan kajian lebih mendalam dan kemungkinan belum bisa diterapkan pada Pemilu 2014.

Dari berbagai wacana terkait sistem pemilu yang berkembang saat ini, kita cenderung mendukung pelaksanaan pemilu serentak. Pemilu serentak dibedakan menjadi dua kelompok besar. Pertama, pemilu tingkat nasional untuk memilih presiden-wakil presiden, DPR, dan DPD. Kedua, pemilu lokal untuk memilih gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Alasan utamanya adalah sistem pemilu yang berlangsung selama ini dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota menyebabkan kegaduhan politik yang luar biasa, sekaligus menimbulkan biaya politik yang tinggi.

Akibatnya, pemimpin dan legislator terpilih tak bisa sepenuhnya bekerja untuk menyejahterakan rakyat, tetapi memprioritaskan pengembalian modal selama masa pemilu, sekaligus menumpuk pundi-pundi untuk mempertahankan kekuasaan pada periode berikutnya. Selain itu, koalisi yang terbangun saat pilpres dan pilkada lebih bersifat transaksional dan jauh dari koalisi ideal yang seharusnya dibangun atas dasar kesamaan ideologi dan platform. Akibatnya, parpol hanya sekadar alat pemburu rente dan pemenuhan kepentingan pragmatis. Fungsi parpol untuk mendidik rakyat agar melek politik dan jembatan aspirasi pun terabaikan. Tiga pemilu terakhir pada era reformasi membuktikan parpol dan elite parpol masih egois dan menggunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan segelintir orang dan kelompok, tetapi mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

Bertolak dari hal itu, kita mendesak fraksi-fraksi di DPR mengedepankan sikap kenegarawanan saat merevisi UU Pileg dan UU Pilpres. Pelaksanaan pileg yang mendahului pilpres seperti saat ini masih bisa dipertahankan, asal ada peningkatan ambang batas masuk parlemen (parliamentary threshold/PT) dan memperberat syarat pengajuan capres-cawapres. Idealnya PT ditetapkan 5 persen dan capres-cawapres diajukan parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi di DPR. Dengan syarat tersebut, kita berharap tercipta sistem check and balances, di mana ada parpol atau kelompok parpol yang berkuasa di pemerintahan dan parlemen, tetapi ada juga parpol yang menjadi pengontrol atau kerap disebut oposisi. Bila parpol yang berkuasa tak mampu menjalankan amanat rakyat, mereka bisa “dihukum” pada pemilu berikutnya. Bila sistem politik semacam ini bisa bergulir, bukan mustahil Indonesia akan dikenal sebagai salah satu negara besar yang demokratis dan stabil.

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers

%d bloggers like this: