Di Manakah Naskah Resmi UUD 1945 Pascaperubahan?

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/di-manakah-naskah-resmi-uud-1945-pascaperubahan/

07.12.2011 09:39

Di Manakah Naskah Resmi UUD 1945 Pascaperubahan?

Penulis : Giat Wahyudi*

Sebagaimana diketahui bersama, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2004 telah berhasil mengubah UUD 1945 dalam empat tahap; (1) perubahan pertama hasil Sidang Umum MPR tahun 1999 (14-21 Oktober), (2) perubahan kedua hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2000 (7-18 Agustus), (3) perubahan ketiga hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001 (1-9 November), (4) perubahan keempat hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002 (1-11 Agustus).

Setelah dilakukan empat kali perubahan dalam satu rangkaian kegiatan, UUD 1945 susunannya menjadi: (1) Naskah UUD 1945 yang ditetapkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959; (2) perubahan pertama UUD 1945; (3) perubahan kedua UUD 1945; (4) perubahan ketiga UUD 1945; (4) perubahan keempat UUD 1945.

Menurut buku Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR, 2006, dinyatakan, untuk memudahkan pemahaman secara sistematis, holistik, dan komprehensif, UUD 1945 juga disusun dalam satu naskah yang berisikan pasal-pasal dari naskah asli yang tidak berubah dan pasal-pasal dari empat naskah hasil perubahan.

Hasil Kesepakatan

Penyusunan UUD 1945 dalam satu naskah pada awalnya merupakan kesepakatan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR masa sidang 2001-2002. Namun, susunan UUD dalam satu naskah itu bukan merupakan naskah resmi UUD 1945. Kedudukannya hanya sebagai risalah sidang dalam rapat paripurna Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Galibnya, perubahan UUD 1945 merupakan perintah konstitusi yang diatur Pasal 37. Namun, beberapa pakar konstitusi mensinyalir, prosedur dan sistematika dari perubahan UUD 1945 demikian janggal, ditinjau dari metode perubahan dan penyusunan suatu konstitusi yang menggunakan teknik adendum. Apalagi MPR berpendapat, Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap selama empat kali; tetapi merupakan satu rangkaian kegiatan.

Pertanyaannya, mengapa ketika perubahan UUD 1945 disusun dalam satu naskah, menjadi sekadar risalah sidang MPR? Artinya, tidak memiliki kekuatan hukum! Mengapa Majelis mengambil putusan yang melemahkan kedudukan UUD 1945 Pascaperubahan?

Tak pelak, jika kita mencari naskah resmi UUD 1945 Pascaperubahan, niscaya kita akan menemukan beragam judul naskah UUD.

Tak urung, ada naskah UUD 1945 terbitan Sekretariat Jenderal MPR, dengan sistematika: (1) naskah (asli) UUD 1945; (2) perubahan pertama UUD 1945; (3) perubahan kedua UUD 1945; (4) perubahan ketiga UUD 1945; (5) perubahan keempat UUD 1945; (6) UUD 1945 dalam satu naskah (pembukaan, pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 1945 yang tidak diubah, dioplos dengan perubahan pertama sampai keempat).

Sementara yang beredar di tengah masyarakat adalah: (1) UUD 1945 dan perubahannya; (2) UUD 1945 dan perubahannya sesuai Ejaan yang Disempurnakan; (3) naskah resmi UUD 1945 (amendemen lengkap); (4) UUD 1945 dan amendemennya; (5) UUD 1945 amendemen I, II, III, dan IV.

Masing-masing naskah tersebut dilengkapi dengan susunan kabinet sepanjang masa, teks Proklamasi, Piagam Jakarta, Dekrit Presiden, UUD RIS, dan UUDS. Bahkan ada yang memuat sejarah singkat Nusantara dari 400 M sampai 1945 yang tak ada kaitannya dengan naskah resmi UUD 1945 Pascaperubahan.

Setelah dilakukan perubahan konstitusi, seakan kita tidak memiliki standar naskah resmi (formal-autentik) mengenai UUD 1945 Pascaperubahan.

Tidak berlebihan jika para pakar konstitusi yang kritis menengarai: (1) prosedur perubahan dan penyusunan naskah perubahan UUD 1945 dirancang di luar kelaziman tradisi konstitusi; (2) UUD 1945 hanya sampul untuk mengemas pasal-pasal dan ayat-ayat perubahan yang telah mengubah sistem ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945.

Lembaran Negara

Dapat dimengerti ketika begawan konstitusi Sri Soemantri dan Ketua Majelis Luhur Taman Siswa Ki Tyasno Sudarto melayangkan surat ke MPR, agar Majelis menguji, bertentangan atau tidak dengan pasal-pasal dan ayat-ayat perubahan dengan Pembukaan UUD 1945.

Sementara peneliti senior dari Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia RM AB Kusuma menyarankan, UUD hasil amendemen sebaiknya dinamakan “UUD 2002” karena prinsip dasarnya berbeda dengan UUD 1945. Dengan demikian kontroversi antara UUD 1945 dan naskah perubahannya dapat diakhiri.

Ini berbeda dengan UUD 1945 yang ditetapkan PPKI pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Karena itu, bila kita bertanya mengenai naskah resmi UUD 1945 (sebelum diubah), kita akan merujuk Lemberan Negara Nomor 75 tahun 1959, yang isinya mengundangkan UUD 1945 dengan sistematika: Pembukaan (Preambule), UUD, Batang Tubuh, dan Penjelasan sebagai satu kesatuan.

Pastinya, semua penerbitan mengenai UUD 1945 (sebelum diubah) mengacu pada Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959. Alhasil, pengundangan dalam Lembaran Negara menjadi penting, bukan saja untuk diketahui khalayak nasional dan mengikat setiap warga negara seantero negeri, melainkan juga memiliki otoritas untuk menempatkan naskah resmi qua validitas (sahih).

Memang, MPR pada 13 Februari 2006 (selang empat tahun sejak perubahan keempat tahun 2002) mendaftarkan Perubahan UUD 1945 pada Lembaran Negara. Namun, hingga saat ini kita tidak tahu persis tercantum dalam Lembaran Negara nomor berapa dan bagaimana sistematika susunannya.

Galibnya, khalayak nasional mempunyai hak mengetahui naskah resmi UUD 1945 Pascaperubahan via Lembaran Negara; sebagai pewarta resmi pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku valid di negeri ini.

Walaupun UU No 10 Tahun 2004 mengenai Pembentukan dan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur keabsahan suatu peraturan, bukan berarti Lembaran Negara tidak berfungsi. Dengan diundangkannya suatu peraturan pada Lembaran Negara, masyarakat menjadi mafhum dan terikat untuk menaatinya.

*Penulis adalah Ketua Kepustakaan dan Penerbitan Yayasan Bung Karno, aktif di PP Alumni GMNI. 

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers

%d bloggers like this: