Archive for December, 2011|Monthly archive page
Cuplikan Dari Kusajak Kusni Sulang: Cacakburung
Leave a Comment
- Damek, bahasa Dayak Katingan, anak sumpitan, terbuat dari bamboo, ujungnya diberi racun getah kayu tertentu, disebut ipuh.
penyalahgunaan tukang serobot oleh undang-undang disahkan
Publik Tersandera Logika Bisnis (Catatan Akhir Tahun oleh Remotivi).
Publik Tersandera Logika Bisnis (Catatan Akhir Tahun oleh Remotivi-bag. 2)
in:dikbud@yahoogroups.com , Thursday, 29 December 2011, 14:47
Pengantar Redaksi: Beberapa waktu lalu, Remotivi mengadakan survei mengenai “Hak Publik Atas Televisi dan Pendapat Seputar Iklan Susupan”. Survei sederhana ini dilakukan di beberapa kampus negeri dan swasta di Jakarta dengan 220 mahasiswa sebagai responden yang dipilih secara acak. Hasil survei tersebut kami turunkan sebagai bagian dalam rangkaian Catatan Akhir Tahun 2011. Ini adalah tulisan kedua dari ketiga tulisan tersebut. Tulisan lain: Polusi Bisnis di Udara Indonesia.
REMOTIVI
“Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu”
www.remotivi.or.id | Twitter | Facebook
Dukungan Solidaritas atas Perlawanan Rakyat Pekerja terhadap PT INCO!
-
Mendukung sepenuhnya perlawanan rakyat terhadap PT INCO yang telah nyata-nyata memiskinkan kehidupan rakyat pekerja.
-
Bangun persatuan gerakan rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah menyengsarakan dan memiskinkan rakyat di seluruh pelosok Indonesia.
-
Bangun kekuatan politik alternatif dari elemen gerakan rakyat untuk menumbangkan rezim neoliberal dan melawan neoliberalisme di Indonesia
-
Kapitalisme-neoliberalisme terbukti gagal untuk mensejahterakan rakyat dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.
-
Jakarta, 29 Desember 2011Komite Pusat – Perhimpunan Rakyat Pekerja(KP-PRP)Ketua NasionalSekretaris Jenderalttd.(Anwar Ma’ruf)ttd(Rendro Prayogo)
Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai Kelas Pekerja!
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Phone/Fax: (021) 798-2566
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org / prppusat@yahoo.com
Website: www.prp-indonesia.org
Tjahjo: Peluang capres militer dan nonmiliter sama
Tjahjo: Peluang capres militer dan nonmiliter sama
Kamis, 29 Desember 2011 12:34 WIB | 797 Views
Tjahjo Kumolo
Jakarta (ANTARA News) – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa peluang calon presiden (capres) militer atau nonmiliter masih sama.
“Masih sama, 50:50,” kata Tjahjo usai menghadiri pelantikan dua anggota DPR RI Pergantian Antar-Waktu (PAW) dari Fraksi PDIP, Sayed dan Erwin Muslimin, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Oleh karena itu, PDIP tak akan mendikotomikan antara militer dan nonmiliter untuk calon presiden (capres) 2014.
“PDIP tidak akan pernah mendikotomikan hal tersebut. Jangan pernah ada. Tak zamannya lagi ada dikotomi karena setiap warga negara memiliki hak yang sama,” kata Tjahjo.
Apakah PDIP membuka peluang bagi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk diusung sebagai calon presiden dari PDIP?
Tjahjo mengatakan, untuk soal calon presiden 2014, sangat tergantung pada keputusan partai, termasuk untuk mengusung Prabowo Subianto.
“PDIP belum membicarakan sama sekali soal calon presiden. Ada saatnya dan semua bergantung pada keputusan partai,” kata Tjahjo.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Drajad Wibowo, mengatakan bahwa soal calon presiden militer atau nonmiliter sudah tak relevan lagi.
“Dikotomi sudah tidak relevan, masyarakat tidak lagi melihat sipil atau militer. Yang diperlukan adalah apakah calon presiden itu punya kredibilitas, kemampuan. Bagi PAN tidak terpaku pada militer atau nonmiliter,” kata Drajad. (Zul)Editor: Kliwon
COPYRIGHT © 2011
Tiga Polisi Berpangkat Brigadir Jadi Tersangka
Tiga Polisi Berpangkat Brigadir Jadi Tersangka
Yudha Hendrawan
29/12/2011 17:38
Di Bima, Komisi Hukum DPR, Komnas HAM dan Kontras menggelar pertemuan dengan warga Lambu di sebuah masjid di Desa Rato. Ketiga lembaga itu berjanji akan memfasilitasi tuntutan warga yang meminta SK Bupati soal izin tambang emas secepatnya dicabut.
Sementara dari kajian sementara Komnas Ham dan Kontras, insiden berdarah di Pelabuhan Sape diduga telah direncanakan secara sistematis. Itu karena banyaknya aksi kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap warga yang telah menyerah dan tidak melakukan perlawanan.(IAN)
Banyak Anggota DPR yang Masih Malas
KOMPAS/ALIF ICHWAN Ilustrasi: kursi-kursi anggota DPR kosong saat berlangsung sidang paripurna DPR.
JAKARTA, KOMPAS.com – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, pada tahun 2011 masih banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang malas. Koordinator Formappi Sebastian Salang mengatakan, hal itu dapat dilihat dari tingkat kehadiran anggota Dewan yang rata-rata masih dibawah 50 persen.
“Dan hal ini menunjukkan bahwa pada 2011, kinerja DPR masih mengecewakan. Mereka tidak memberikan optimisme kepada masyarakat dari kinerjanya, dari perilaku, dan cara pandang mereka terhadap persoalan bangsa maupun masyarakat,” ujar Sebastian, di Jakarta, Kamis (29/12/2011).
Menurut Sebastian, tingkat kemalasan anggota DPR tersebut turut memengaruhi kualitas dan jumlah produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Dari total 93 UU yang ditargetkan, hanya 21 UU yang berhasil diselesaikan DPR sepanjang 2011 ini.
“Itu artinya, cuma 14 persen dari UU yang ditargetkan. Belum lagi, dari sisi kualitas produk, banyak sekali UU yang mereka buat kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan bagi mereka, hal itu sesuatu yang biasa saja. Padahal, menurut kita ini cermin dari kualitas mereka,” kata Sebastian.
Persoalan lainnya, ia menambahkan, produk legislasi yang dihasilkan DPR sangat berbeda dengan prioritas rencana strategis pemerintah dalam perencanaan pembangunan satu tahunan. Menurut Sebastian, hal itu menunjukan bahwa prioritas pemerintah dengan regulasi di DPR itu sama sekali tidak saling mendukung. Belum lagi, kata Sebastian, perilaku korup yang selama 2011 melekat pada sejumlah anggota DPR. Banyaknya anggota Badan anggaran DPR yang diperiksa oleh KPK, bahkan ada yang ditetapkan sebagai tersangka, dinilai sebagai cerminan buruk DPR pada 2011 ini.
“Maka dari itu tantangannya 2012 nanti, DPR harus bisa membenahi kelemahannya. Kinerja harus diperbaiki, kualitas produk harus diperbaiki, kemalasan yang mereka tunjukan di 2010 dan 2011 harus diubah. Lalu, praktik korupsi permainan Badan Anggaran itu harus distop dan tingkat kedispilinan harus ditingkatkan. Karena kalau tidak, ini akan menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah,” paparnya.
==========
http://www.sinarharapan.co.id/content/read/membajak-fungsi-dpr/
29.12.2011 12:13
Membajak Fungsi DPR
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti
Bicara soal kualitas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepertinya kualitasnya dari tahun ke tahun akan sama saja. Bahkan, dari rekam peristiwa selama setahun ini, DPR justru gagal memenangkan kepentingan rakyat.
Padahal dalam visinya, DPR periode 2009-2014 ingin mewujudkan diri sebagai lembaga yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sayang, sepertinya realisasi visi itu jauh panggang daripada api. Fakta demi fakta justru menegaskan kualitas anggota DPR makin bobrok.
Oleh karena itu, sulit mengharapkan DPR bisa menjalankan fungsi legislasi yang efisien dan efektif, termasuk untuk mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara yang akuntabel dan transparan, fungsi pengawasan yang transparan dan efektif, serta mewujudkan kelembagaan DPR yang kuat, aspiratif, responsif, dan akomodatif.
Semua itu mustahil terealisasi selama kualitas anggota legislatif tidak memahami sepenuhnya eksistensinya di parlemen. Sepanjang tahun ini, lagi-lagi fungsi legislasi tidak bekerja maksimal, target prolegnas tidak tercapai.
Miris memang, jika melihat prestasi legislasi, apalagi anggota DPR acap kali menjadikan alasan studi banding ke luar negeri sebagai hal penting untuk menyelesaikan pembahasan sebuah UU.
Sudah begitu, hasil legislasi banyak yang tidak berkualitas. Sejauh ini, tidak banyak hasil UU yang disahkan berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Begitu pula dari fungsi penganggaran. Kasus yang melibatkan anggota Badan Anggaran (Banggar) dalam sejumlah kasus dugaan korupsi, seperti program DPPID Transmigrasi Kemenakertrans, merupakan salah satu contoh bobroknya fungsi penganggaran. Terungkapnya kasus suap DPPID pun secara tak langsung menguak praktik mafia anggaran secara sistematis di tubuh Banggar.
Pada kasus DPPID Transmigrasi, telah terjadi tumpang tindih. Kemenakertrans juga mengalokasikan program yang sama namun melalui mekanisme tugas pembantuan, program pembangunan pemukiman kawasan transmigrasi senilai Rp 469, 4 milliar.
Sementara 10 daerah yang telah mendapat alokasi tugas pembantuan juga memperoleh DPPID. Untuk hal ini, Banggar telah melampaui kewenangan yang dimiliki.
Komisi IX yang menjadi mitra daripada Kemenakertrans tidak mengetahui alokasi dana ini. Kondisi ini menunjukkan telah terjadi pelanggaran Pasal 107 Ayat 2 UU 27/2009 tentang MD3 yang menyatakan Banggar hanya membahas alokasi anggaran yang diputuskan komisi.
Tak hanya itu. Tidak berjalannya fungsi anggaran juga terkuak dalam kasus wisma atlet. Menurut Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang kini berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada kasus dugaan suap wisma atlet ini, otak dari semua kasus suap Sesmenpora adalah Wakil Ketua Banggar dari FPD, Mirwan Amir.
Sementara itu, Angelina Sondakh dan Wayan Koster hanya digunakan sebagai jalur lalu lintas saja. Menurut Nazaruddin, Mirwan Amir menikmati uang sebesar Rp 8 milliar dari suap kasus tersebut bersama semua pemimpin Banggar.
Potret mafia anggaran di Banggar telah melegitimasi fungsi DPR di bidang anggaran dan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Pembajakan anggaran ini berimplikasi pada kebijakan pendidikan dan kesehatan yang masih belum efektif.
Bukan hanya itu, dalam fungsi anggaran DPR pun melanggar prinsip dan fungsi keuangan negara pada keinginan membangun Gedung DPR yang semula dianggarkan Rp 1,8 triliun. DPR yang seharusnya memberikan kontrol pada anggaran justru melakukan pemborosan.
Tidak terlaksananya fungsi legislasi dan anggaran oleh anggota DPR pada akhirnya berimplikasi pada fungsi pengawasan. DPR tidak lagi bisa memberikan pengawasan pada mitra kerjanya karena sama-sama melakukan pelanggaran secara berjamaah.
Kepada SH, Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan menilai, tahun 2011 sebagai tahun pembajakan anggaran. Ia mengatakan, hal ini terjadi karena anggota DPR menjadikan fungsi DPR hanya untuk memburu rente anggaran mencari ongkos politik.
“Tuntutan biaya politik tinggi menjelang pertarungan Pemilu 2014. Ini mendorong semakin gencarnya mafia anggaran untuk memperkuat pundi-pundinya. Elite politik senayan dituntut untuk mengumpulkan modal melalui praktik haram dengan mengeruk uang rakyat,” kata Yuna.
Meskipun begitu, DPR masih bisa berbenah. Jika anggota-anggota DPR paham dan memaknai dengan tanggung jawab amanat konstitusi sebagai landasan revisi sistem keuangan negara yang menjamin anggaran dikelola secara terbuka dan menutup praktik mafia anggaran.
Di sini tentunya peran penegak hukum tidak boleh lemah menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang membebani rakyat.
Tahun 2012 hanya menghitung waktu, semoga ada perbaikan dari anggota DPR untuk menyadari garis perjuangan bukanlah untuk menyejahterakan 560 anggota DPR atau pun partai politik, tapi untuk rakyat Indonesia.
Petani Tambak Plasma Protes Pengelola
Petani Tambak Plasma Protes Pengelola
Tim Liputan 6 SCTV
29/12/2011 23:42
Liputan6.com, Lampung: Ratusan petani tambak plasma menutup akses masuk di pintu gerbang PT Aruna Wijaya Sakti, Rawajitu Timur, Tulang Bawang, Lampung, Kamis (29/12).
Mereka memprotes perusahaan pengelola tambak udang lantaran dianggap menunda-nunda penyelesaian konflik dengan petani. Padahal, konflik tersebut sudah terjadi selama setahun belakangan.
Mereka juga menuntut pihak perusahaan segera memenuhi pembayaran sisa hasil usaha tahun lalu sebesar Rp 37 miliar. Jika tidak dibayar, mereka mengancam akan memutus aliran listrik dan melanjutkan penutupan akses masuk di pintu gerbang. (APY/YUS)
Mahasiswa Minta Kasus Mesuji Diusut Tuntas
Mahasiswa Minta Kasus Mesuji Diusut Tuntas
Dirgo Suyono
29/12/2011 23:16
Mahasiswa juga menyampaikan tuntutan agar Polri mengusut tuntas insiden kekerasan di Mesuji termasuk kemungkinan keterlibatan anggotanya dalam kasus yang merenggut sembilan korban jiwa tersebut. Tuntutan para mahasiswa itu diterima langsung oleh Wakapolresta Madiun Kompol M Hasibuan.
Usai menyerahkan tuntutan, para mahasiswa langsung membubarkan diri. Namun mereka menegaskan akan terus mengawal pengusutan insiden berdarah di Mesuji hingga tuntas.(IAN)
Mempraktikkan Demokrasi untuk Mencerdaskan Masyarakat
| 30 Desember 2011 | BP |
| Mempraktikkan Demokrasi untuk Mencerdaskan Masyarakat |
| SEORANG peneliti asing pernah menjuluki demokrasi di Indonesia sebagai demokrasi etalase. Ini sudah menjadi ‘makanan’ klasik bagi mahasiswa-mahasiswa ilmu politik Indonesia sejak dekade delapanpuluhan. Maksud dari julukan itu adalah bahwa seluruh persyaratan demokrasi telah dimiliki oleh Indonesia. Akan tetapi, apakah seluruh perlengkapan itu telah membantu memberikan pencerahan, keadilan dan pencerdasan masyarakat? Di sinilah letak persoalannya. Menurut ilmuwan itu, seluruh perlengkapan tersebut seolah-olah dipajang saja di bumi Indonesia, mirip dengan dagangan di pusat pertokoan yang dipertunjukkan ke publik, karena tidak mampu mencerdaskan masyarakat.
Kita lihat, pandangan itu cocok di zaman Orde Baru. Praktik pemerintah kita pada waktu itu memang mirip dengan gambaran di atas. Pemilu jelas dilakukan setiap lima tahun sekali dan berlangsung secara reguler berkesinambungan. Kita juga punya lembaga kepresidenan dan tentu saja parlemen serta lembaga kehakiman. Akan tetapi, kita juga lihat semuanya itu bisa diatur dan diarahkan yang membuat rakyat tidak mampu menyuarakan pendapatnya secara murni. Akibatnya yang paling mendasar adalah politik jalan di tempat. Siapa yang mampu dekat dengan penguasa, merekalah yang bisa masuk dalam jajaran politik selanjutnya. Dampak lain adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Inilah penyakit bangsa kita di masa Orde Baru. Namun, apakah reformasi yang digulirkan tahun 1998 itu mampu mengubah semuanya? Kita lihat ternyata tidak semuanya bisa berubah, bahkan sangat signifikan kemandekan tersebut. Memang ada yang menyebutkan bahwa perubahan sosial tersebut tidak mudah dilakukan. Perubahan politik, yang sesungguhnya juga merupakan perubahan sosial, tidak semudah membalik telapak tangan. Kita setuju dengan pendapat ini. Akan tetapi, reformasi itu telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun. Kita lihat masih ada kolusi, justru antarpara elite politik. Kita lihat juga banyak korupsi yang dilakukan oleh anggota parlemen, dan itu berlangsung dari tingkat pusat sampai di daerah. Juga kita lihat politik patron, yang mengangkat saudara-saudaranya sendiri ke tampuk pimpinan. Ini adalah fakta di beberapa tempat di Indonesia. Dengan demikian, demokrasi yang ditelorkan oleh reformasi itu ternyata tidak mampu meminggirkan apa yang disebut demokrasi etalase. Kita tentu kecewa dengan kenyataan seperti ini. Untuk itulah, memasuki tahun 2012 ini, kita harus mampu, minimal memulainya dari awal untuk mempraktikkan model-model demokrasi yang murni. Kalaupun ada koalisi antara partai politik pendukung pemerintah, sesungguhnya contoh yang mampu diberikan oleh para elite adalah dengan menaati koalisi tersebut. Jangan membikin gundah hati masyarakat dengan mengaduk-aduk keadaan yang sudah ada. Konsistensi merupakan salah satu cara untuk memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana politik itu mampu berjalan dengan baik. Persoalan lain yang mesti diperhatikan adalah upaya pengadilan yang mesti dilakukan kepada tokoh-tokoh politik. Korupsi yang dilakukan oleh elite partai adalah sebuah pengkhianatan kepada tujuan reformasi. Ini tidak boleh terjadi karena benar-benar merupakan pembalikan dari tujuan reformasi itu. Jadi, upaya pengadilan kepada politisi-politisi yang korup, bukan sekadar Nazaruddin saja, harus dilakukan dengan jujur dan tegas. Tujuan kita sangat sederhana, yaitu agar tindakan tersebut tidak dicontoh oleh masyarakat, dan tentu juga tidak meluas menuju politisi lain. Menyongsong tahun 2012 ini, masyarakat Indonesia harus cerdas dan mampu bersikap mandiri dalam berpolitik. Masyarakat mesti mampu menentukan sikapnya dengan baik, tidak terpengaruh oleh godaan-godaan yang berbau politik kotor. Suap menyuap, serangan fajar, intimidasi adalah contoh dari politik kotor ini. |
Bentuk Keperihatinan Matinya Hukum
Bentuk Keperihatinan Matinya Hukum
SOLO, suaramerdeka.com – Mulai besok (30/12), seribuan bendera Merah Putih setengah tiang dipasang di jalanan Solo Raya oleh Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) bentukan organisasi kemasyarakatan (ormas) Mega Bintang.
Koordinator ARB, Mudrick M Sangidu mengungkapkan, pemasangan bendera setengah tiang tersebut sengaja dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas matinya penegakan hukum di Indonesia itu.
“Ini menandakan rakyat kecewa. Salah satunya Sondang Hutagalung yang belum lama ini membakar diri di depan istana dan akhirnya mati,” terang Koordinator ARB, Mudrick Sangidu saat konferensi pers bersama tokoh nasional yang namanya mencuat sebagai pembela warga Mesuji Lampung, Mayjen (Purn) Saurip Kadi, di markas Mega Bintang, Jalan Kapten Mulyadi, Kamis (28/12).
Menurut Mudrick, pemasangan bendera dilakukan di sepanjang jalan protokol dan jalan kampung yang ada di kota maupun kabupaten. Yakni mulai dari Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Wonogiri dan juga Klaten.
“Tapi kami memprioritaskan pemasangan di jalan protokol. Seperti kalau di Solo yaitu di Jalan Slamet Riyadi. Kami harap warga juga ikut memasang di depan rumah, terutama yang berada di pinggir jalan. Ini protes agar pemerintah sadar,” ungkap dia.
Lebih lanjut dia menyatakan, untuk melakukan protes tidak perlu dengan perusakan fasilitas. “Rakyat tidak bisa melawan aparat yang bersenjata. Dengan bendera setengah tiang, alus tapi menusuk hati pemerintah. Ini lho rakyat kecewa, sehingga membutuhkan perubahan yang nyata,” tandasnya.
( Asep Abdullah / CN33 / JBSM
