RMS Tak Sah Sebagai Negara

Avatar Prita Riadhini
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

RMS Tak Sah Sebagai Negara

Diterbitkan : 6 Oktober 2011 – 2:24pm | Oleh Prita Riadhini (Foto: RNW)

Diarsip dalam:

Negara Belanda, Senin (10/10) akan memulai pengadilan banding melawan vonis dua pengadilan singkat yang diajukan Republik Maluku Selatan tahun lalu, sekaligus mempermasalahkan keabsahan RMS dan pemerintahannya di pengasingan. Apakah benar RMS merupakan negara yang sah?

Bukan, ungkap pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, karena ada empat syarat sesuai konvensi Montevideo yang dijadikan dasar bagi negara-negara untuk mengakui sebuah negara.

Pertama, memiliki wilayah tertentu. Syarat kedua memiliki penduduk. Ketiga punya pemerintahan. Keempat punya kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain.

Gerakan pemberontakan
“Kalau RMS mengaku punya wilayah, maka wilayahnya itu ada di mana? Karena Maluku itu kan merupakan wilayah dari Indonesia. Dan RMS itu tidak mempunyai kedudukan di sana. Karena pemerintah Indonesia menganggap RMS adalah organisasi bahkan gerakan pemberontakan yang bisa dilakukan tindakan polisionil.”

Sementara itu kemampuan untuk berhubungan dengan luar negeri merupakan hal yang sangat penting.

“Katakanlah kalau tiga syarat di atas itu sudah didapat, tetapi apakah ada negara yang mengakui RMS sehingga RMS itu bisa melakukan hubungan dengan negara yang mengaku tersebut?”

Tak diakui
Sejauh yang diketahui oleh Hikmahanto, RMS tidak pernah diakui oleh negara manapun sebagai sebuah negara. Jangankan itu, Palestina yang sudah diakui oleh Indonesia pun dianggap sebagai bukan negara oleh Israel maupun oleh Amerika Serikat. RMS tak memiliki keabsahan sebagai sebuah negara.

Menurut pengakuan John Wattilete, presiden RMS dalam pengasingan, RMS berdiri sebagai negara sejak tahun 1950. Negara RMS dianeksasi ilegal oleh Republik Indonesia, sampai saat ini aneksasi itu masih ilegal.

Namun Hikmahanto berpendapat, Republik Indonesia Serikat (RIS) saat itu terdiri dari banyak negara, termasuk negara Madura.

RIS
Pertanyaannya sekarang, tutur Hikmahanto apakah RMS itu diakui eksistensinya oleh negara-negara lain di dunia. “Kalau tidak diakui oleh negara-negara dunia maka dia tidak bisa menjadi sebuah negara. Kedua RIS itu negara-negara bagiannya tidak merupakan negara yang terpisah dari negara Indonesia.”

Contohnya Amerika Serikat, negara bagian New York merupakan bagian dari United States of America. Apakah New York mempunyai kedaulatan dalam forum internasional? Tentu saja tidak, tandas Hikmahanto, karena negara bagian tidak memiliki kedaulatan kendati diizinkan mempunyai sistem hukum dan pemerintahan sendiri.

Menurut, Hikmahanto adalah suatu yang janggal kalau ketika jaman RIS dulu, RMS mengasumsikan diri sebagai suatu negara.

 

http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/republik-maluku-selatan-negara-atau-separatis

Avatar Geraldine Coughlan
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Republik Maluku Selatan: Negara atau Separatis?

Diterbitkan : 6 Oktober 2011 – 9:26am | Oleh Geraldine Coughlan (Foto: RNW)

Diarsip dalam:

Pemerintah Belanda akan naik banding terhadap keputusan pengadilan mengenai gugatan Republik Maluku Selatan (RMS), Senin (10/10). RMS yang berbasis di Den Haag, Belanda, adalah negara yang tidak mendapat kedaulatan dan menjadi anggota Bangsa-Bangsa Tidak Terwakili dan Organisasi Rakyat (UNPO).

Gerakan RMS sebelumnya sudah dihancurkan oleh Pemerintah Indonesia setelah mereka mendeklarasikan kemerdekaan pada 1950. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998, gerakan ini muncul kembali dan sekarang bermarkas di Belanda.

Pemerintahan RMS menyebut diri mereka sebagai pemerintah dalam pengasingan dan sudah menyatakan kemerdekaan sepenuhnya. Mereka berharap bisa mendapatkan kedaulatan penuh sebagai negara merdeka terpisah dari Indonesia.

Merdeka atau tidak?
RMS menduga Pemerintah Belanda akan meminta hakim untuk menolak pernyataan kemerdekaan kelompok mereka. Kelompok ini khawatir tuntutan pemerintah Belanda ini akan membatasi kemungkinan mereka mengajukan berbagai kasus pengadilan di masa depan.

Langkah Pemerintah Belanda ini menyusul penolakan Pengadilan Kilat Den Haag tahun lalu terhadap tuntutan RMS untuk menangkap Presiden SBY dan Menlu Nur Hassan Wirajuda. Keduanya pada waktu itu berencana berkunjung ke Belanda.

RMS menuduh SBY bertanggung jawab atas penahanan dan penyiksaan terhadap aktivis kemerdekaan Maluku yang ditahan di Indonesia. Menyusul tuntutan tersebut, SBY membatalkan rencana kunjungannya ke Belanda.

Pengadilan Den Haag akhirnya menolak tuntutan RMS. Ini karena berdasarkan hukum pidana internasional Belanda, kepala negara, kepala pemerintahan dan menteri luar negeri asing yang berkunjung ke Indonesia mendapat kekebalan hukum selama mereka masih aktif menjabat.

Langkah lebih
RMS menganggap tuntutan pemerintah Belanda ini sebagai langkah untuk menentang legitimasi gerakan mereka dan juga pemerintahan yang saat ini berada di pengasingan. Menurut RMS, Belanda ingin membungkam RMS dan ‘mematikannya’.

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Belanda ini tidak mengagetkan RMS.

Menurut mereka tahun lalu mereka sudah mendapat informasi dari sebuah dokumen milik Kementrian Luar Negeri Belanda yang bocor. Dokumen itu menyebutkan adanya strategi pemerintah Belanda untuk menghalangi penangkapan terhadap para pejabat asing yang bersalah atau dituduh melakukan pelanggaran HAM.

Tanda tanya
Pemerintah Belanda mungkin punya alasan kuat untuk menegaskan bahwa para pejabat asing yang berkunjung akan diberikan kekebalan hukum saat melakukan kunjungan kenegaraan. Tapi, tuntutan terhadap RMS ini menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi komunitas internasional.

Berbagai kelompok HAM telah mengkritik pemerintah Indonesia karena berbagai pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Para aktivis separatis yang mengibarkan bendera saja, misalnya, bisa diganjar hukuman penjara selama bertahun-tahun.

Favorit/Cari dengan:

Diskusi

Panah Waaier 6 Oktober 2011 – 9:03pm / West Melanesia
Panah Waaier 6 Oktober 2011 – 9:17pm / West Melanesia

Lihat aja, demokrasi RI! Seng mengarti “freedom of speech” ka?
Kalo Indonesia akan benar demokrasi, bangsa Alifuru boleh kasih naik dong pun bendera! Kalo demokrasi betul katong boleh bilang katong seng suka dan setuju Indonesia pun politik sondor masuk buy! Kalo Indonesia cinta Indonesia pun bangsa, Acheh, Papua dan Maluku su lama lalu merdeka! Tetapi Indonesia cuma inga duit!!! Itu aja!
So kalo mo bilang Indonesia akan demokrasi dan akan jaga HAM dari dong pun bangsa lebe bae prop mulut aja!

Lebe bae bacere!

Beta DAUD 6 Oktober 2011 – 5:08pm

Tak dapat diragukan lagi. Sesuai dengan pernyataan Bapak Werinussa sebagai Pemimpin Tertinggi BPPKRMS dalam menyatakan secara resmi kepada semua Rakyat RMS di Tanah Air maupun diluar negeri dan kepada semua pembaca yang terhormat bahwa, DUKUNGAN BPPKRMS secara penuh kepada President RMS Inbalingschaap adalah tepat dan pasti, menjadikan status President RMS Mr. John Wattilete tak dapat digugat oleh siapapun. Karena hal itu sesuai dengan rancangan perundang undangan Negara Republik Maluku Selatan (UUDS RMS tertanggal 5 September 1950) menjamin status kepresidenan Mr. John Wattilete. Untuk itu, beta mau bilang bahwa, Bapak President Wattilete, tidak usah gentar, karena dari sudut politik dan hukum International, BPPKRMS adalah lembaga tertinggi nasional RMS yang berhak memberikan kekuasaan penuh menjamin status kepresidenanmu. Untuk itu, terimalah dan berjuanglah dan buktikanlah kepada pemerintah kerajaan Belanda bahwa, status kepresidenanmu legal dan tak dapat digugat. “Mena Muria itulah pesan leluhur, Dan Tuhanlah yang nanti menjadi saksimu dipengadilan nanti”. Jangan takut, Tuhanlah juru mudimu menghadapi badai sekalipun. God Blee RMS. Beta Daud.

RMS 6 Oktober 2011 – 2:02pm / RMS

Kerusuhan 19 januari 1999 sampai 11 sept 2011 diAmbon tidak termasuk dg persoalan politik RMS ,karena ini adalah permainan untuk beradu domba dari pusat jakarta sama si Wattilet supaja membikin kacau dikalangan bangsa Maluku supaja jangan kita Merdeka karena orang jawa sudah tau Orang Ambon punja hati gampang sekalih digoda atau ditipu karena Orang Ambon sudah pintar bermain WAYANG JAWA.

RMS SEKALIH PROKLAMASI TETAP PROKLAMASI

MENA -MURIA.

Abi 6 Oktober 2011 – 1:11pm / Indonesia

sikap pemerintah belanda meminta hakim untuk menolak pernyataan kemerdekaan kelompok RMS, SUDAH TEPAT. nanti RMS seperti lebay malang. Ke Indonesia tak punya tempat, berlindung di belanda malah dizolimi…. kacian de lho….

John Maliombo 6 Oktober 2011 – 12:35pm

Sudah banyak orang Maluku tewas akibat dituduh RMS. Lihat http://goo.gl/ZlKrv

George Silooy 6 Oktober 2011 – 12:45pm

Ya… yang menuduh RMS pemberontak http://www.youtube.com/watch?v=7xoXMowFTzA adalah antek-antek anjing NKRI.

Dominggus.Tuhumurij.. 6 Oktober 2011 – 12:16pm / belanda tapi darah maluku..

Sekali Proklamasih Tetap Proklamasih..

MENA-MURIA……

Genuine Moluccas 6 Oktober 2011 – 9:48am / Anywhere

Belanda harus ingat, bahwa suatu saat pengadilan internasional di Den Haag akan mengadili mereka sendiri atas pelanggaran HAM masyarakat Maluku.

About these ads

1 comment so far

  1. siti on

    Saya rasa perlu pakar hukum internasional pak Hikmahanto bantah dengan argumentasi yang cukup kuat setiap argumentasi dari pakar2 Dr. Noelle Higgins dan Dr. Eric de Brabandere. Reaksi seperti ini menunjuk kita berani ada konfrontasi ilmiah dengan siapa saja tentang posisi hukum internasional kita. Itu cukup kuat kan pak Hikmahanto? Ayo, maju pak.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 57 other followers

%d bloggers like this: