DISKUSI SALIM SAID DAN LAIN-LAIN TENTANG G30

DISKUSI SALIM SAID DAN LAIN-LAIN TENTANG G30

Salim Said <bungsalim@yahoo.com>,in: “GELORA45@yahoogroups.com” <GELORA45@yahoogroups.com>,Tuesday, 4 October 2011 12:38 PM

Pak Chan Yth,

Pertanyaan Anda, kenapa Latief harus lapor kepada Suharto sebelum operasi Gestapu mulai, hanya Latief dan komplotannya yang bisa menjawabnya. Kita hanya bisa menduga.  Kita juga tidak punya informasi, apa lagi bukti, mengenai apakah Sukarno yang memerintahkan Latief untuk lapor kepada Suharto malam itu.  Bahkan tidak pernah ada bukti ada hubungan  antara Latief dengan Presiden Sukarno. Dugaan saya  Latief dan kawan-kawannya sesama perwira memutuskan untuk mengutus salah seorang di antara mereka menghubungi Suharto adalah karena mereka   menganggap Panglima Kostrad itu bukan bagian dari “Dewan Jenderal,” yang merupakan musuh mereka. Tapi jawaban ini juga tidak memuaskan saya. Kenapa? Suharto  — atas perintah atau persetujuan Jenderal Yani– tercatat sebagai pemimpin  tentara yang  ikut memainkan peran “menyabot” Konfrontasi dengan Malaysia. Tugas “menyabot” itulah yang melahirkan Operasi Khusus (Opsus) yang amat terkenal di bawah pimpinan Ali Murtopo di awal Orde Baru nanti. Sukarno jelas marah karena agenda ganyang Malaysia disabot. Brigjen Supardjo sebagai Panglima Tempur Komando Mandala Siaga (Kolaga) di Kalimantan,  yang langsung terlibat dalam operasi ganyang Malaysia, tahu sikap dan tindakan Suharto itu. Salah satu alasan kemarahan Suparjo kepada para pimpinan Angkatan Darat waktu itu kononnya adalah “disabotnya” operasi Ganyang Malaysia itu. Tapi mengapa Supardjo menyetujui Latief menemui Suharto malam itu? Ini juga sebuah misteri bagi saya.  Secara militer kedudukan Latief dan teman-temannya malam itu lebih kuat dari posisi Suharto yang secara militer bahkan dalam kedudukan amat tinggi sebagai Pangkostrad (tanpa pasukan yang langsung dibawah kontrolnya) tidak dimungkinkan mencegah gerakan Gestapu yang sudah akan mulai operasinya dalam beberapa jam setelah Latief menemuinya di Rumah sakit Angkatan Darat (RSPAD). Artinya tidak ada alasan bagi Gestapu untuk takut kepada Suharto pada malam hari itu.

Pertanyaan mengapa Latief Latief menemui Suharto, saya kira juga bisa dijawab  dengan mengatakan bahwa  Latief dan teman-temannya percaya bahwa Suharto, seorang Jenderal senior, lebih pro Sukarno, karena Pangkostrad itu mereka tengarahi sebagai bukan bagian dari “Dewan Jenderal.” Tentu dengan menghubungi Suharto mereka berharap mendapat dukungan  sang Jenderal setelah operasi mereka selesaikan keesokan harinya. Kepercayaan demikian juga membuka kemungkinan untuk menafsirkan bahwa di kepala Latief, Untung dan Suparjo, Gestapu terutama atau bahkan melulu adalah gerakan untuk “menyelamatkan Pemimpin Besar Revolusi” dari ancaman rencana kudeta “Dewan Jenderal.”

Jika dugaan atau konstruksi saya ini banyak benarnya, maka barangkali bisa disimpulkan juga bahwa  Latief, Untung dan Supardjo pada dasarnya terlibat Gestapu karena mereka percaya bahwa memang ada yang disebut  sebagai “Dewan Jenderal” yang mempunyai rencana menyingkirkan Sukarno.  Untuk “menyelamatkan Pemimpin Besar Revolusi” mereka melakukan Gestapu dengan tujuan mendahului untuk  menggagalkan apa yang mereka sebut rencana kudeta “Dewan Jenderal” tersebut.

Dalam proses “penyelamatan” Sukarno inilah Syam Kamaruzzaman (Biro Khusus PKI) terlibat. Syam memang sudah lama   mempunyai kontak, bahkan membina  para perwira yang “berpikiran maju,” yaitu mereka yang biasa disebut pada zaman itu sebagai perwira “progressive revolusioner” yakni para perwira yang berkecenderungan kiri. Untung adalah salah satu perwira yang mereka golongkan”perwira berpikiran maju” dan sudah lama mempunyai kontak dengan Syam.

Bisa diduga bahwa lewat  Syam Kamaruzzaman  D.N. Aidit juga terlibat. Sebab — sesuai pengakuan Sudisman di depan Mahmilub pada tgl 21 Juli 1967– Biro Khusus pimpinan Syam Kamaruzzaman berada langsung di bawah D.N. Aidit. Mengapa Aidit menyetujui bahkan memerintahkan Syam membantu gerakan “para perwira yang berpikiran maju” itu? Saya kira salah satu penjelasannya adalah karena ada persamaan kepentingan di antara mereka. Para “perwira maju”, Aidit, bahkan  Presiden Sukarno. Mereka semua sama-sama bermaksud menyingkirkan pimpinan Angkatan Darat yang memang sangat anti komunis dan tidak bisa lagi dikendalikan oleh Pemimpin Besar Revolusi dan Pangti ABRI. Sukarno tentu ingin Angkatan Darat dipimpin oleh orang yang mengikuti garis politik Sukarno, seperti yang  dijalankan oleh Omar Dhani, Panglima Angkatan Udara waktu itu. Pemimpin tentara yang demikian akan memudahkan Sukarno mempraktekkan doktrin Nasakom, melindungi PKI, melanjutkan konfrontasi dengan Malaysia serta terus memperkokoh poros Jakarta-Pnomphen-Hanoi- Peking- Pyongyang. Pemimpin Angkatan Darat yang tunduk kepada garis politik Sukarno jelas juga akan sangat menguntungkan PKI.

Di pagi hari satu Oktober, Suharto dikejutkan oleh kenyataan terbantainya para Jenderal. Ini  menyalahi  understanding  antara Suharto dan Latief beberapa jam sebelumnya di RSPAD. Tapi Latief sebenarnya tidak membohongi Suharto.  Latief, Untung dan Supardjo  belum bisa dibuktikan sebagai terlibat merencanakan pembunuhan para Jenderal. Dokumen dan informasi yang ada menunjukkan bahwa mereka semua  terkejut pagi itu ketika tahu Jenderal-Jenderal itu terbunuh.  Saya duga pembantaian para Jenderal itulah yang  mendorong Suharto  untuk melihat PKI di balik Gestapu dan bahwa Latief adalah agen PKI yang telah menipunya. Ketika ditemui oleh Latief di RSPAD besar kemungkinan rencana penculikan dilihat oleh Suharto sebagai lebih merupakan gerakan menyelamatkan Sukarno oleh perwira Sukarnois yang memang banyak dalam militer kita waktu itu. Ini berarti Suharto yakin akan aman. Bahkan dengan tidak perlu mendukung gerakan Gestapu– dan Suharto memang tidak menampakkan sikap pro Gestapu kepala Latief –Pangkostrad itu mungkin melihat peluang menggantikan Yani yang akan diberhentikan oleh Sukarno setelah  Panglima Angkatan Darat tersebut diculik oleh Gestapu untuk kemudian dimakzulkan oleh Pemimpin Besar Revolusi.  Salah satu pejelasan mengenai sikap Suharto waktu itu adalah pernyataan Jenderal A.H. Nasution kepada saya pada bulan November 1984. Waktu itu saya sedang mengumpulkan bahan bagi penulisan disertasi saya. Di Jakarta waktu itu secara diam-diam sudah ada kecurigaan terhadap kemungkinan keterlibatan Suharto dalam Gestapu. Apakah Suharto komunis? Jawab Nasution, “Tidak. Suharto hanya seorang oportunis. Itu sudah sejak zaman Yogjakarta dulu.”

Mengapa terjadi pembunuhan? Ada dua kemungkinan jawaban: kepanikan perajurit di lapangan atau intervensi tangan-tangan yang mempunyai tujuan memprovokasi Angkatan Darat untuk menyingkirkan Sukarno dan memberantas PKI. Siapa yang mungkin melakukan intervensi? Secara teoritis: agen-agen asing yang sudah lama ingin menghancurkan PKI dan menyingkirkan Sukarno atau sebaliknya, justru kesal Sukarno tidak tegas terhadap Jenderal-Jenderal anti komunis (tentang ini kita masih harus mencari bukti untuk mendukung dugaan ini). Tapi bisa juga Syam memainkan peran sebagai agen Angkatan Darat di samping bekerja untuk Aidit. (Baik  Professor Wertheim maupun Professor Ben Anderson, keduanya mencurigai Syam sebagai agen ganda yang bekerja untuk Angkatan Darat dan PKI). Tapi kalau Syam yang mengacaukan/membelokkan  rencana awal Gestapu, maka paling-paling Syam membuat Gestapu menjadi  sebuah kudeta gagal tanpa harus membantai para Jenderal. Kudeta yang gagal itu saja sudah cukup bagi Angkatan Darat untuk bisa menjadi alasan bertindak melawan Sukarno dan membasmi PKI. Rasanya sukar dipercaya bahwa jika Syam bekerja untuk Angkatan Darat  ia mendapatkan perintah melakukan pembantaian para Jenderal. Hampir bisa dipastikan tidak ada kekuatan di Angkatan Darat yang mungkin punya pikiran, apa lagi rencana, untuk membantai sebegitu banyak Jenderal mereka.

Harap tidak dilupakan bahwa dalam operasi Gestapu subuh satu Oktober itu, yang memimpin operasi bukan Untung, Latief atau Supardjo. Kesaksian Heru Atmodjo menyebutkan bahwa meski di Senko (sentral komando) ada Brigjen, Kolonel, Letnan Kolonel dan sejumlah Mayor, tapi yang memimpin operasi militer sepenting Gestapu itu adalah Syam Kamaruzzaman yang tidak punya pengalaman militer.

Peranan Syam yang amat menentukan pagi hari itu juga sebuah misteri. Bagaimana kita harus mengerti bahwa Supardjo, seorang Jenderal dan Panglima Tempur di Kalimantan, Latief, seorang Kolonel dan Komandan Brigade Jayakarta di Jakarta, dan Letkol Untung,  salah seorang Komandan Batalion Cakrabirawa dan pahlawan dalam perebutan Irian Barat (seorang pemegang bintang Sakti di samping Jenderal Benny Murdani), membiarkan diri untuk dipimpin oleh seorang sipil, yang tidak punya pengalaman militer seperti Syam, dalam sebuah operasi militer sepenting Gestapu? Menurut pengakuan Mayor Udara Suyono di depan Mahmillub, Syam mengaku menjalankan perintah Aidit. Menurut kesaksian Heru Atmodjo, yang hadir di Senko pagi itu,  Syam memang paling menentukan di pagi hari satu Oktober tersebut.

Bisakah kenyataan tersebut disimpulkan bahwa ketundukan Supardjo, Latief dan Untung kepada Syam bersumber pada posisi Syam sebagai pembina anggota partai yang ada di dalam militer? Dengan kata lain, apakah Latief, Supardjo dan Untung adalah anggota PKI?

Pertanyaan mengenai mengapa  Mayjen Pranoto dan bukan Suharto yang dipilih Sukarno untuk memimpin Angkatan Darat pada satu Oktober, saya kira tidak sulit dijawab. Sukarno sudah lama tahu Suharto itu anti komunis. Ketika masih berpangkat Kolonel dan menjabat sebagai Panglima Diponegoro, Suharto pernah dimarahi oleh Presiden Sukarno karena sang Kolonel mengingatkan sang Presiden kepada bahaya komunisme. Ini terjadi ketika Sukarno sedang sibuk-sibuknya  mengkampanyekan kabinet kaki empat yang berimplikasi masuknya PKI dalam kabinet setelah PKI menjadi partai keempat terbesar  lewat pemilu 1955.

Sepanjang pengetahuan saya, Pranoto belum pernah dibuktikan sebagai orang komunis, tapi di kalangan Angkatan Darat sudah lama Jenderal itu dikenal sebagai berkecenderungan kiri. Ada informasi yang menyebutkan bahwa adalah Supardjo yang mengusulkan kepada Sukarno agar mengangkat Pranoto sebagai pimpinan Angkatan Darat setelah Yani dipastikan tewas. Tapi tanpa disarankan oleh siapa pun, Sukarno waktu itu pasti tidak akan memilih Suharto yang dikenalnya sejak zaman Yogjakarta sebagai orang “koppeg” atau keras kepala. Pada bulan Juni tahun 1962 ketika  mengganti Nasution sebagai KSAD, Sukarno menolak Suharto yang juga salah satu calon KSAD waktu itu.  Sukarno, seperti kita ketahui, memilih Achmad Yani.

 

Pak Chan Yth,

Jawaban saya ini adalah sebuah hasil rekonstruksi masa lalu berdasarkan data, dokumen serta informasi yang saya punyai. Apa sebenarnya yang terjadi waktu itu  mungkin tidak akan pernah kita ketahui dengan saksama.

Harap surat ini dipandang sebagai bagian integral dari surat dan analisa terdahulu.

 

Salam hormat,

Bung Salim.

 

 

ChanCT <SADAR@netvigator.com>, GELORA_In <GELORA45@yahoogroups.com>
Monday, October 3, 2011 2:55 PM

 

 

Bung Salim yb,

 

Saya setuju bahwa jenderal Soeharto tidak digolongkan dalam “Dewan Jenderal” yang dibilang golongan kanan itu. Dan menurut saya, justru disinilah salah satu kesalahan fatal PKI. SALAH dalam menilai pribadi jenderal Soeharto, atau benar-benar TERTIPU oleh wajah Soeharto yang penuh senyum manis itu! Tapi kalau dibilang jenderal Soeharto dalam posisi “NETRAL”, tidak kiri juga tidak kanan, sungguh akan lebih sulit bisa menerima Bung Karno yang memerintahkan kol. Latief untuk melapori kegiatan G30S pada jenderal Soeharto. Kenapa harus dilapori kalau tidak ada peran yang dimainkan dalam G30S? Apalagi bagi orang yang jelas jenderal Soeharto saat itu, seperti bung katakan Pangkostrad termasuk jenderal yang tidak berkekuatan?

 

Seandainya saja benar pemikiran, kemungkinan kol. Latief hendak menarik simpati jenderal Soeharto atas dasar konflik yang pernah terjadi antara Soeharto >< Yani, juga tidak seharusnya memberikan laporan begitu mendetail rencana G30S, … Bukankah rencana konkrit operasi militer hanya bisa diketahui oleh yang bersangkutan saja!

 

Untuk membenarkan pemikiran itu, tentu juga harus lebih dahulu menangkal kenapa untuk menggantikan Yani yang sudah tiada, pilihan bung Karno jatuh pada jenderal Pranoto bukan Soeharto? Padahal menurut ketentuan Pangkostrad yang berhak menjabat KASAD kalau jenderal Yani berhalangan. Logika saya, kalau benar seperti bung bilang, Bung Karno yang memerintahkan kol. Latief memberi laporan pada jenderal Soeharto, tentu kepercayaan bung Karno lebih berat pada jenderal Soeharto, dan kenyataan yang terjadi justru tidak begitu. Dan selama ini saya belum pernah dengar ada berita bocoran kol. Latief juga memberikan laporan pada jenderal Pranoto?

 

Perubahan sikap jenderal Soeharto.

Tentu merupakan satu masalah yang lebih sulit untuk membuktikan kebenarannya, … apalagi orangnya sudah tiada didunia untuk bicara sendiri. Bagaimanakah bisa dikatakan perubahan sikap Soeharto dari mendukung G30S menjadi menentang, hanya karena “MARAH” mengetahui 6 jenderal yang seharusnya ditangkap untuk dihadapkan pada bung Karno menjadi dibunuh! Setidaknya dalam pemikiran saya sangat tidak masuk akal. Akan lebih tepat dikatakan, Soeharto termasuk orang bermuka-dua, disatu muka menampilkan diri dipihak golongan kiri, dimana sejak jaman Jogya tahun 1946-an bersama Syam dibina oleh Johan Syarosah dari Partai Sosialis, sehingga selama itu digolongkan jenderal “KIRI” dan tidak digolongkan “Dewan Jenderal” yang harus diciduk. Setidaknya termasuk jenderal yang SETIA pada bung Karno, yang dipercayai menjadi backing G30S demikian kata kol. Latief (Pleidoi Pembelaan didepan Mahmilub. 27 Juni 1978):

“Memang saya berpendapat, bahwa satu-satunya adalah beliaulah yang saya anggap loyal terhadap kepemimpinan Presiden SOEKARNO dan saya kenal semenjak dari Yogyakarta siapa sebenarnya Bapak Jenderal SOEHARTO itu. Saya datang adalah atas persetujuan Brigjen Soepardjo sendiri ber-sama2 Letkol Untung sewaktu menemui saya pada malam tanggal 30 September 1965 kira-kira jam 21:00 atau lebih dirumah saya, dengan tujuan se-waktu2 akan minta bantuan dari beliau.

Saya mempercayai kepemimpinan beliau seandainya berhasil dapat menggagalkan usaha Coup Dewan Jenderal, beliaulah yang terpilih sebagai tampuk pimpinan sebagai pembantu setia Presiden SOEKARNO. Akan tetapi situasi cepat berobah yang tidak bisa saya jangkau pada waktu itu. Beliau yang kami harapkan akan menjadi pembantu setia Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi Bung Karno menjadi berobah memusuhinya.” (kutipan selesai)

Wajah lain jenderal Soeharto dan inilah wajah sesungguhnya yang kita saksikan bersama setelah meletus G30S itu, menunjukkan dirinya seorang jenderal kejam yang BERHASIL melaksanakan tugas politik membasmi komunis di Indonesia sampai keakar-akarnya, tanpa mempedulikan harus membantai jutaan orang tidak berdosa dan menjebloskan ratusan ribu orang tidak bersalah selama belasan tahun dalam penjara dan pembuangan Pulau Buru, … Tidak salah Soeharto mendapatkan julukan seorang jendral bengis berwajah senyum! Senyum manis yang menutupi kekejaman hati sesungguhnya, …

 

Jadi lebih tepat dan masuk akal kalau dikatakan, jenderal Soeharto yang mengetahui rencana G30S dari kol. Latief, sengaja membiarkan rencana operasi pencidukan 7 jenderal yang dikatakan “Dewan Jenderal” itu untuk menyingkirkan semua jenderal jajaran yang lebih senior dari dirinya, sebagai peluang bagi dirinya naik keatas panggung. Dan itulah yang telah menjadi kenyataan sebagaimana kita saksikan bersama.

 

Salam,

ChanCT

 

寄件者: Salim Said

收件者: GELORA45@yahoogroups.com

傳送日期: 2011年10月3日 6:13

主旨: Re: [GELORA45] Bung Salim ==> Fw: Hari Kesaktian Pancasila

 

Pak Chan Yth,

Berikut ini jawaban saya kepada dua pertanyaan Anda. Harap jawaban ini dibaca sebagai bagian dari catatan saya sebelumnya, artinya jangan dibaca secara terpisah:

 

1. Dugaan saya, pihak Gestapu (terutama Kolonel Latief) melihat Suharto bukan bagian dari apa yang mereka sebut sebagai “Dewan Jenderal.” Bahkan mungkin mereka telah memperhitungkan bahwa apa yang mereka golongkan sebagai “Dewan Jenderal” adalah juga “musuh” Suharto sebagai yang saya sudah coba uraikan latar belakangnya pada catatan yang Anda tanggapi itu. Jadi, pihak Gestapu melihat Suharto sebagai orang netral yang tidak perlu diajak, tapi jelas juga tidak perlu dimusuhi. Harapan dan perhitungan netralnya Suharto kemungkinan besar didasarkan  oleh Latief dan kawan-kawannya pada informasi mereka  mengenai hubungan tidak harmonis Suharto dengan Yani dan “konflik lama” Suharto dengan Nasution.  Pihak Gestapu,  terutama Latief  nampaknya mendekati Suharto untuk menyampaikan bahwa yang mereka akan singkirkan  adalah”lawan-lawan” Suharto, yakni Nasution dan klik Markas Besar Angkatan Darat pimpinan Yani.

 

Tapi mengapa Suharto didekati pada hal Suharto tidak punya kekuatan yang siap untuk dikerahkan waktu itu? Jawabannya: prosuder tetap di Angkatan darat waktu itu adalah kalau Yani berhalangan, maka sebagai perwira paling senior dalam jajaran Angkatan Darat, Suharto yang jadi pegang pimpinan. Kedudukan Suharto yang demikian mempunyai dua dampak/akibat. Pertama, terhadap Gestapu. Harapan Gestapu, paling sedikit Latief, kalau Yani sudah dibereskan, Suharto sebagai pimpinan Angkatan Darat yang baru jangan memusuhi Gestapu yang “hanya menjalankan perintah Pangti ABRI.”  Dampak kedua, Suharto diuntungkan karena dialah yang akan menjadi Panglima Angkatan Darat menggantikan Yani. Jadi sama-sama mendapat manfaat. Begitulah konstruksi saya mengenai latar belakang pendekatan Gestapu kepada Suharto.

 

2. Keadaan dan sikap Suharto pada tgl 1 Oktober sama sekali lain dari yang diperhitungkan Gestapu, terutama Latief. Saya yakin bahwa perubahan terjadi karena ternyata para Jenderal itu dibantai, pada hal understanding Suharto dari pertemuannya dengan Latief hanya penculikan para Jenderal untuk dihadapkan kepada Pemimpin Besar Revolusi. Melihat kolega sesama Jenderal dibantai, maka bisa dimengerti kalau Suharto marah dan lalu mengamuk. Keadaan ini harus kita mengerti dengan menunjuk pada ungkapan Jawa, “Tega larane ora tego patine,” (Tega melihatnya sakit tapi tidak sudi melihatnya mati). Mungkin pada saat itulah Suharto (secara pribadi maupun atas desakan stafnya)sampai pada kesimpulan bahwa PKI berada dibalik pembantaian tersebut.

Suharto melarang para Jenderal untuk memenuhi panggilan Suharto di Halim Perdana Kusumah karena Suharto waktu itu  tidak yakin Sukarno bebas, artinya tidak disandera oleh Gestapu.

 

Salam hormat,

Bung Salim.

 

 

From: ChanCT <SADAR@netvigator.com>
To: GELORA45@yahoogroups.com
Sent: Sunday, October 2, 2011 8:06 PM
Subject: Re: [GELORA45] Bung Salim ==> Fw: Hari Kesaktian Pancasila

 

 

Bung Salim yb,

 

Dari catatan kecil yang bung berikan, saya tertarik dengan pemikiran bung: “Sistem waktu itu mengatur bahwa pasukan Kostrad ada di bawah pembinaan berbagai Kodam. Artinya tidak langsung dikontrol oleh Pangkostrad. Hanya kalau ada rencana operasi maka pasukan ditarik dari Kodam untuk diletakkan di bawah komando Pangkostrad. Ini amat berbeda dengan Kostrad sekarang yang punya dua Divisi tempur yang dikontrol langsung dan setiap saat bisa digerakkan oleh Panglima Kostrad. Dalam keadaan demikian, dalam waktu yang begitu singkat, apa yang bisa dilakukan Suharto, seandainya ia memang mau mencegah penculikan teman-temannya dan sekali gus menentang rencana penculikan yang kemungkinan besar dijelaskan oleh Latief kepada Suharto sebagai perintah dari Pemimpin Besar Revolusi dan Pangti ABRI?”

 

Alasan Kostrad ketika itu tidak punya kekuatan pasukan riel tersendiri yang bisa digerakkan jenderal Soeharto sebagai pangkostrad ketika itu, lalu bung mengarahkan laporan Kol. Latief kepada Jendral Soeharto adalah perintah bung Karno sebagai Pangti ABRI. Yang menjadi pertanyaan saya:

 

1. Kalau betul itu perintah bung Karno, apakah kiranya posisi jenderal Soeharto dalam G30S itu? Mungkinkah jenderal Soeharto itulah komandan yang memimpin G30S dibelakang layar? Itulah sebab mengapa terjadi kejanggalan yang sangat tidak masuk akal, G30S yang merupakan satu gerakan militer, dipimpin oleh Let.kol Untung dengan membawahi Kol. Latief dan Brigjen Supardjo. Bagaimana Untung bisa memerintah atasannya dalam pangkat kemiliteran?

 

2. Kalau benar begitu, bagaimanapula bisa menjelaskan langkah konkrit yang diambil jenderal Soeharto justru membangkang perintah Bung Karno sebagai Pangti ketika itu, yang dimulai dengan melarang jenderal Pranoto menghadap panggilan Bung Karno itu?

 

Salam,

ChanCT

 

—– 原始郵件—–

寄件者: Salim Said

收件者: GELORA45@yahoogroups.com

副本: Salim Said

傳送日期: 2011年10月2日 16:14

主旨: Re: [GELORA45] Fw: Hari Kesaktian Pancasila

 

Satu Catatan Kecil Tentang Suharto serta Dua Pertemuannya Dengan Kolonel Latief.

 

Menjelang Gestapu, Letnan Kolonel Latief tercatat dua kali menemui Mayor Jenderal Suharto. Sekali di rumah kediaman Suharto (jalan Agussalim, Menteng, Jakarta) beberapa  waktu sebelum Gestapu, dan sekali lagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat pada tgl 30 September 1965, tengah malam, beberapa jam sebelum operasi Gestapu dimulai.

Dalam percakapan di rumah Suharto, nampaknya soal Dewan Jenderal sudah dilaporkan Latief dkepada Suharto. Tapi tidak ada informasi yang akurat mengenai apakah malam itu Suharto membenarkan atau membantah adanya Dewan Jenderal itu. Dan dari cerita-cerita Latief tidak ada indikasi bahwa Latief di rumah Suharto menyampaikan kepada Pangkostrad itu akan adanya gerakan mengambil/menculik apa lagi membantai para anggota yang disebutnya sebagai Dewan Jenderal tsb.

 

Di rumah sakit Angkatan Darat, beberapa jam sebelum operasi Gestapu mulai, ada kemungkinan Latief menyampaikan kepada Suharto bahwa operasi pengambilan/penculikan para anggota Dewan Jenderal akan segera dimulai. Di sini muncul suatu soal krusial yang amat menentukan. Apakah Latief  menyampaikan kepada Suharto bahwa para anggota Dewan Jenderal akan dibantai? Dalam berbagai kesempatan (bisa dibaca dalam berbagai penerbitan) Latief, Supardjo dan Untung, kemudian mengaku terkejut setelah tahu para Jenderal itu dibantai. Jika memang demikian halnya, maka yang disampaikan Latief kepada Suharto adalah hanya penculikan, dan sama sekali bukan pembantaian.

 

Seandainya Latief memang menyampaikan kepada Suharto di Rumah Sakit Angkatan Darat mengenai rencana operasi penculikan para Jenderal malam itu, maka besar kemungkinan rencana penculikan dijelaskan oleh Latief sebagai perintah Presiden Sukarno, Pemimpin Besar revolusi dan Pangti ABRI. Dan alasan pengambilan/penculikan para Jenderal pimpinan Angkatan Darat adalah adanya rencana mereka mengadakan kudeta untuk menggulingkan Sukarno. Sebagai Panglima Kostrad masa itu Suharto tidak punya pasukan tetap yang bisa langsung dikerahkan. Sistem waktu itu mengatur bahwa pasukan Kostrad ada di bawah pembinaan berbagai Kodam. Artinya tidak langsung dikontrol oleh Pangkostrad. Hanya kalau ada rencana operasi maka pasukan ditarik dari Kodam untuk diletakkan di bawah komando Pangkostrad. Ini amat berbeda dengan Kostrad sekarang yang punya dua Divisi tempur yang dikontrol langsung dan setiap saat bisa digerakkan oleh Panglima Kostrad. Dalam keadaan demikian, dalam waktu yang begitu singkat, apa yang bisa dilakukan Suharto, seandainya ia memang mau mencegah penculikan teman-temannya dan sekali gus menentang rencana penculikan yang kemungkinan besar dijelaskan oleh Latief kepada Suharto sebagai perintah dari Pemimpin Besar Revolusi dan Pangti ABRI?

 

Di samping itu, kalkulasi pribadi Suharto juga harus diperhitungkan. Hubungan kelompok Yani dan kelompok Suharto di Angkatan Darat sudah lama tidak harmonis. Suharto sudah merupakan rivalitas Yani pada tahun 1962 ketika Presiden Sukarno akhirnya memutuskan memilih Yani — dan bukan Suharto yang juga salah satu calon– untuk menggantikan Jenderal Nasution sebagai pimpinan Angkatan Darat.

 

Demikian pula hubungan Suharto dengan Nasution. Suharto tentu tidak pernah lupa tindakan Nasution yang mencopot Suharto dari jabatan Panglima Diponegoro (Semarang)pada tahun 1959 karena Suharto dituduh melakukan penyelundupan, pada hal waktu itu sebagian besar Panglima Daerah Militer di luar Jawa juga terlibat penyelundupan. Nasution juga kesal kepada Suharto karena Panglima Diponegoro tersebut, bersama Kolonel Surahman (Panglima Brawijaya, Jawa Timur) menolak/enggan  melaksanakan perintah Nasution  untuk mengerahkan pasukan mereka masing- masing berangkat bertempur melawan PRR/Permesta. Hanya tekanan Presiden Sukarno yang menyebabkan Diponegoro dan Brawijaya dikerahkan untuk menumpas PRRI/Permesta.

 

Bung Salim.

 

Salim Said <bungsalim@yahoo.com>,in: “GELORA45@yahoogroups.com” <GELORA45@yahoogroups.com>,Tuesday, 4 October 2011 12:38 PM

Pak Chan Yth,

Pertanyaan Anda, kenapa Latief harus lapor kepada Suharto sebelum operasi Gestapu mulai, hanya Latief dan komplotannya yang bisa menjawabnya. Kita hanya bisa menduga.  Kita juga tidak punya informasi, apa lagi bukti, mengenai apakah Sukarno yang memerintahkan Latief untuk lapor kepada Suharto malam itu.  Bahkan tidak pernah ada bukti ada hubungan  antara Latief dengan Presiden Sukarno. Dugaan saya  Latief dan kawan-kawannya sesama perwira memutuskan untuk mengutus salah seorang di antara mereka menghubungi Suharto adalah karena mereka   menganggap Panglima Kostrad itu bukan bagian dari “Dewan Jenderal,” yang merupakan musuh mereka. Tapi jawaban ini juga tidak memuaskan saya. Kenapa? Suharto  — atas perintah atau persetujuan Jenderal Yani– tercatat sebagai pemimpin  tentara yang  ikut memainkan peran “menyabot” Konfrontasi dengan Malaysia. Tugas “menyabot” itulah yang melahirkan Operasi Khusus (Opsus) yang amat terkenal di bawah pimpinan Ali Murtopo di awal Orde Baru nanti. Sukarno jelas marah karena agenda ganyang Malaysia disabot. Brigjen Supardjo sebagai Panglima Tempur Komando Mandala Siaga (Kolaga) di Kalimantan,  yang langsung terlibat dalam operasi ganyang Malaysia, tahu sikap dan tindakan Suharto itu. Salah satu alasan kemarahan Suparjo kepada para pimpinan Angkatan Darat waktu itu kononnya adalah “disabotnya” operasi Ganyang Malaysia itu. Tapi mengapa Supardjo menyetujui Latief menemui Suharto malam itu? Ini juga sebuah misteri bagi saya.  Secara militer kedudukan Latief dan teman-temannya malam itu lebih kuat dari posisi Suharto yang secara militer bahkan dalam kedudukan amat tinggi sebagai Pangkostrad (tanpa pasukan yang langsung dibawah kontrolnya) tidak dimungkinkan mencegah gerakan Gestapu yang sudah akan mulai operasinya dalam beberapa jam setelah Latief menemuinya di Rumah sakit Angkatan Darat (RSPAD). Artinya tidak ada alasan bagi Gestapu untuk takut kepada Suharto pada malam hari itu.

Pertanyaan mengapa Latief Latief menemui Suharto, saya kira juga bisa dijawab  dengan mengatakan bahwa  Latief dan teman-temannya percaya bahwa Suharto, seorang Jenderal senior, lebih pro Sukarno, karena Pangkostrad itu mereka tengarahi sebagai bukan bagian dari “Dewan Jenderal.” Tentu dengan menghubungi Suharto mereka berharap mendapat dukungan  sang Jenderal setelah operasi mereka selesaikan keesokan harinya. Kepercayaan demikian juga membuka kemungkinan untuk menafsirkan bahwa di kepala Latief, Untung dan Suparjo, Gestapu terutama atau bahkan melulu adalah gerakan untuk “menyelamatkan Pemimpin Besar Revolusi” dari ancaman rencana kudeta “Dewan Jenderal.”

Jika dugaan atau konstruksi saya ini banyak benarnya, maka barangkali bisa disimpulkan juga bahwa  Latief, Untung dan Supardjo pada dasarnya terlibat Gestapu karena mereka percaya bahwa memang ada yang disebut  sebagai “Dewan Jenderal” yang mempunyai rencana menyingkirkan Sukarno.  Untuk “menyelamatkan Pemimpin Besar Revolusi” mereka melakukan Gestapu dengan tujuan mendahului untuk  menggagalkan apa yang mereka sebut rencana kudeta “Dewan Jenderal” tersebut.

Dalam proses “penyelamatan” Sukarno inilah Syam Kamaruzzaman (Biro Khusus PKI) terlibat. Syam memang sudah lama   mempunyai kontak, bahkan membina  para perwira yang “berpikiran maju,” yaitu mereka yang biasa disebut pada zaman itu sebagai perwira “progressive revolusioner” yakni para perwira yang berkecenderungan kiri. Untung adalah salah satu perwira yang mereka golongkan”perwira berpikiran maju” dan sudah lama mempunyai kontak dengan Syam.

Bisa diduga bahwa lewat  Syam Kamaruzzaman  D.N. Aidit juga terlibat. Sebab — sesuai pengakuan Sudisman di depan Mahmilub pada tgl 21 Juli 1967– Biro Khusus pimpinan Syam Kamaruzzaman berada langsung di bawah D.N. Aidit. Mengapa Aidit menyetujui bahkan memerintahkan Syam membantu gerakan “para perwira yang berpikiran maju” itu? Saya kira salah satu penjelasannya adalah karena ada persamaan kepentingan di antara mereka. Para “perwira maju”, Aidit, bahkan  Presiden Sukarno. Mereka semua sama-sama bermaksud menyingkirkan pimpinan Angkatan Darat yang memang sangat anti komunis dan tidak bisa lagi dikendalikan oleh Pemimpin Besar Revolusi dan Pangti ABRI. Sukarno tentu ingin Angkatan Darat dipimpin oleh orang yang mengikuti garis politik Sukarno, seperti yang  dijalankan oleh Omar Dhani, Panglima Angkatan Udara waktu itu. Pemimpin tentara yang demikian akan memudahkan Sukarno mempraktekkan doktrin Nasakom, melindungi PKI, melanjutkan konfrontasi dengan Malaysia serta terus memperkokoh poros Jakarta-Pnomphen-Hanoi- Peking- Pyongyang. Pemimpin Angkatan Darat yang tunduk kepada garis politik Sukarno jelas juga akan sangat menguntungkan PKI.

Di pagi hari satu Oktober, Suharto dikejutkan oleh kenyataan terbantainya para Jenderal. Ini  menyalahi  understanding  antara Suharto dan Latief beberapa jam sebelumnya di RSPAD. Tapi Latief sebenarnya tidak membohongi Suharto.  Latief, Untung dan Supardjo  belum bisa dibuktikan sebagai terlibat merencanakan pembunuhan para Jenderal. Dokumen dan informasi yang ada menunjukkan bahwa mereka semua  terkejut pagi itu ketika tahu Jenderal-Jenderal itu terbunuh.  Saya duga pembantaian para Jenderal itulah yang  mendorong Suharto  untuk melihat PKI di balik Gestapu dan bahwa Latief adalah agen PKI yang telah menipunya. Ketika ditemui oleh Latief di RSPAD besar kemungkinan rencana penculikan dilihat oleh Suharto sebagai lebih merupakan gerakan menyelamatkan Sukarno oleh perwira Sukarnois yang memang banyak dalam militer kita waktu itu. Ini berarti Suharto yakin akan aman. Bahkan dengan tidak perlu mendukung gerakan Gestapu– dan Suharto memang tidak menampakkan sikap pro Gestapu kepala Latief –Pangkostrad itu mungkin melihat peluang menggantikan Yani yang akan diberhentikan oleh Sukarno setelah  Panglima Angkatan Darat tersebut diculik oleh Gestapu untuk kemudian dimakzulkan oleh Pemimpin Besar Revolusi.  Salah satu pejelasan mengenai sikap Suharto waktu itu adalah pernyataan Jenderal A.H. Nasution kepada saya pada bulan November 1984. Waktu itu saya sedang mengumpulkan bahan bagi penulisan disertasi saya. Di Jakarta waktu itu secara diam-diam sudah ada kecurigaan terhadap kemungkinan keterlibatan Suharto dalam Gestapu. Apakah Suharto komunis? Jawab Nasution, “Tidak. Suharto hanya seorang oportunis. Itu sudah sejak zaman Yogjakarta dulu.”

Mengapa terjadi pembunuhan? Ada dua kemungkinan jawaban: kepanikan perajurit di lapangan atau intervensi tangan-tangan yang mempunyai tujuan memprovokasi Angkatan Darat untuk menyingkirkan Sukarno dan memberantas PKI. Siapa yang mungkin melakukan intervensi? Secara teoritis: agen-agen asing yang sudah lama ingin menghancurkan PKI dan menyingkirkan Sukarno atau sebaliknya, justru kesal Sukarno tidak tegas terhadap Jenderal-Jenderal anti komunis (tentang ini kita masih harus mencari bukti untuk mendukung dugaan ini). Tapi bisa juga Syam memainkan peran sebagai agen Angkatan Darat di samping bekerja untuk Aidit. (Baik  Professor Wertheim maupun Professor Ben Anderson, keduanya mencurigai Syam sebagai agen ganda yang bekerja untuk Angkatan Darat dan PKI). Tapi kalau Syam yang mengacaukan/membelokkan  rencana awal Gestapu, maka paling-paling Syam membuat Gestapu menjadi  sebuah kudeta gagal tanpa harus membantai para Jenderal. Kudeta yang gagal itu saja sudah cukup bagi Angkatan Darat untuk bisa menjadi alasan bertindak melawan Sukarno dan membasmi PKI. Rasanya sukar dipercaya bahwa jika Syam bekerja untuk Angkatan Darat  ia mendapatkan perintah melakukan pembantaian para Jenderal. Hampir bisa dipastikan tidak ada kekuatan di Angkatan Darat yang mungkin punya pikiran, apa lagi rencana, untuk membantai sebegitu banyak Jenderal mereka.

Harap tidak dilupakan bahwa dalam operasi Gestapu subuh satu Oktober itu, yang memimpin operasi bukan Untung, Latief atau Supardjo. Kesaksian Heru Atmodjo menyebutkan bahwa meski di Senko (sentral komando) ada Brigjen, Kolonel, Letnan Kolonel dan sejumlah Mayor, tapi yang memimpin operasi militer sepenting Gestapu itu adalah Syam Kamaruzzaman yang tidak punya pengalaman militer.

Peranan Syam yang amat menentukan pagi hari itu juga sebuah misteri. Bagaimana kita harus mengerti bahwa Supardjo, seorang Jenderal dan Panglima Tempur di Kalimantan, Latief, seorang Kolonel dan Komandan Brigade Jayakarta di Jakarta, dan Letkol Untung,  salah seorang Komandan Batalion Cakrabirawa dan pahlawan dalam perebutan Irian Barat (seorang pemegang bintang Sakti di samping Jenderal Benny Murdani), membiarkan diri untuk dipimpin oleh seorang sipil, yang tidak punya pengalaman militer seperti Syam, dalam sebuah operasi militer sepenting Gestapu? Menurut pengakuan Mayor Udara Suyono di depan Mahmillub, Syam mengaku menjalankan perintah Aidit. Menurut kesaksian Heru Atmodjo, yang hadir di Senko pagi itu,  Syam memang paling menentukan di pagi hari satu Oktober tersebut.

Bisakah kenyataan tersebut disimpulkan bahwa ketundukan Supardjo, Latief dan Untung kepada Syam bersumber pada posisi Syam sebagai pembina anggota partai yang ada di dalam militer? Dengan kata lain, apakah Latief, Supardjo dan Untung adalah anggota PKI?

Pertanyaan mengenai mengapa  Mayjen Pranoto dan bukan Suharto yang dipilih Sukarno untuk memimpin Angkatan Darat pada satu Oktober, saya kira tidak sulit dijawab. Sukarno sudah lama tahu Suharto itu anti komunis. Ketika masih berpangkat Kolonel dan menjabat sebagai Panglima Diponegoro, Suharto pernah dimarahi oleh Presiden Sukarno karena sang Kolonel mengingatkan sang Presiden kepada bahaya komunisme. Ini terjadi ketika Sukarno sedang sibuk-sibuknya  mengkampanyekan kabinet kaki empat yang berimplikasi masuknya PKI dalam kabinet setelah PKI menjadi partai keempat terbesar  lewat pemilu 1955.

Sepanjang pengetahuan saya, Pranoto belum pernah dibuktikan sebagai orang komunis, tapi di kalangan Angkatan Darat sudah lama Jenderal itu dikenal sebagai berkecenderungan kiri. Ada informasi yang menyebutkan bahwa adalah Supardjo yang mengusulkan kepada Sukarno agar mengangkat Pranoto sebagai pimpinan Angkatan Darat setelah Yani dipastikan tewas. Tapi tanpa disarankan oleh siapa pun, Sukarno waktu itu pasti tidak akan memilih Suharto yang dikenalnya sejak zaman Yogjakarta sebagai orang “koppeg” atau keras kepala. Pada bulan Juni tahun 1962 ketika  mengganti Nasution sebagai KSAD, Sukarno menolak Suharto yang juga salah satu calon KSAD waktu itu.  Sukarno, seperti kita ketahui, memilih Achmad Yani.

 

Pak Chan Yth,

Jawaban saya ini adalah sebuah hasil rekonstruksi masa lalu berdasarkan data, dokumen serta informasi yang saya punyai. Apa sebenarnya yang terjadi waktu itu  mungkin tidak akan pernah kita ketahui dengan saksama.

Harap surat ini dipandang sebagai bagian integral dari surat dan analisa terdahulu.

 

Salam hormat,

Bung Salim.

 

 

ChanCT <SADAR@netvigator.com>, GELORA_In <GELORA45@yahoogroups.com>
Monday, October 3, 2011 2:55 PM

 

 

Bung Salim yb,

 

Saya setuju bahwa jenderal Soeharto tidak digolongkan dalam “Dewan Jenderal” yang dibilang golongan kanan itu. Dan menurut saya, justru disinilah salah satu kesalahan fatal PKI. SALAH dalam menilai pribadi jenderal Soeharto, atau benar-benar TERTIPU oleh wajah Soeharto yang penuh senyum manis itu! Tapi kalau dibilang jenderal Soeharto dalam posisi “NETRAL”, tidak kiri juga tidak kanan, sungguh akan lebih sulit bisa menerima Bung Karno yang memerintahkan kol. Latief untuk melapori kegiatan G30S pada jenderal Soeharto. Kenapa harus dilapori kalau tidak ada peran yang dimainkan dalam G30S? Apalagi bagi orang yang jelas jenderal Soeharto saat itu, seperti bung katakan Pangkostrad termasuk jenderal yang tidak berkekuatan?

 

Seandainya saja benar pemikiran, kemungkinan kol. Latief hendak menarik simpati jenderal Soeharto atas dasar konflik yang pernah terjadi antara Soeharto >< Yani, juga tidak seharusnya memberikan laporan begitu mendetail rencana G30S, … Bukankah rencana konkrit operasi militer hanya bisa diketahui oleh yang bersangkutan saja!

 

Untuk membenarkan pemikiran itu, tentu juga harus lebih dahulu menangkal kenapa untuk menggantikan Yani yang sudah tiada, pilihan bung Karno jatuh pada jenderal Pranoto bukan Soeharto? Padahal menurut ketentuan Pangkostrad yang berhak menjabat KASAD kalau jenderal Yani berhalangan. Logika saya, kalau benar seperti bung bilang, Bung Karno yang memerintahkan kol. Latief memberi laporan pada jenderal Soeharto, tentu kepercayaan bung Karno lebih berat pada jenderal Soeharto, dan kenyataan yang terjadi justru tidak begitu. Dan selama ini saya belum pernah dengar ada berita bocoran kol. Latief juga memberikan laporan pada jenderal Pranoto?

 

Perubahan sikap jenderal Soeharto.

Tentu merupakan satu masalah yang lebih sulit untuk membuktikan kebenarannya, … apalagi orangnya sudah tiada didunia untuk bicara sendiri. Bagaimanakah bisa dikatakan perubahan sikap Soeharto dari mendukung G30S menjadi menentang, hanya karena “MARAH” mengetahui 6 jenderal yang seharusnya ditangkap untuk dihadapkan pada bung Karno menjadi dibunuh! Setidaknya dalam pemikiran saya sangat tidak masuk akal. Akan lebih tepat dikatakan, Soeharto termasuk orang bermuka-dua, disatu muka menampilkan diri dipihak golongan kiri, dimana sejak jaman Jogya tahun 1946-an bersama Syam dibina oleh Johan Syarosah dari Partai Sosialis, sehingga selama itu digolongkan jenderal “KIRI” dan tidak digolongkan “Dewan Jenderal” yang harus diciduk. Setidaknya termasuk jenderal yang SETIA pada bung Karno, yang dipercayai menjadi backing G30S demikian kata kol. Latief (Pleidoi Pembelaan didepan Mahmilub. 27 Juni 1978):

“Memang saya berpendapat, bahwa satu-satunya adalah beliaulah yang saya anggap loyal terhadap kepemimpinan Presiden SOEKARNO dan saya kenal semenjak dari Yogyakarta siapa sebenarnya Bapak Jenderal SOEHARTO itu. Saya datang adalah atas persetujuan Brigjen Soepardjo sendiri ber-sama2 Letkol Untung sewaktu menemui saya pada malam tanggal 30 September 1965 kira-kira jam 21:00 atau lebih dirumah saya, dengan tujuan se-waktu2 akan minta bantuan dari beliau.

Saya mempercayai kepemimpinan beliau seandainya berhasil dapat menggagalkan usaha Coup Dewan Jenderal, beliaulah yang terpilih sebagai tampuk pimpinan sebagai pembantu setia Presiden SOEKARNO. Akan tetapi situasi cepat berobah yang tidak bisa saya jangkau pada waktu itu. Beliau yang kami harapkan akan menjadi pembantu setia Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi Bung Karno menjadi berobah memusuhinya.” (kutipan selesai)

Wajah lain jenderal Soeharto dan inilah wajah sesungguhnya yang kita saksikan bersama setelah meletus G30S itu, menunjukkan dirinya seorang jenderal kejam yang BERHASIL melaksanakan tugas politik membasmi komunis di Indonesia sampai keakar-akarnya, tanpa mempedulikan harus membantai jutaan orang tidak berdosa dan menjebloskan ratusan ribu orang tidak bersalah selama belasan tahun dalam penjara dan pembuangan Pulau Buru, … Tidak salah Soeharto mendapatkan julukan seorang jendral bengis berwajah senyum! Senyum manis yang menutupi kekejaman hati sesungguhnya, …

 

Jadi lebih tepat dan masuk akal kalau dikatakan, jenderal Soeharto yang mengetahui rencana G30S dari kol. Latief, sengaja membiarkan rencana operasi pencidukan 7 jenderal yang dikatakan “Dewan Jenderal” itu untuk menyingkirkan semua jenderal jajaran yang lebih senior dari dirinya, sebagai peluang bagi dirinya naik keatas panggung. Dan itulah yang telah menjadi kenyataan sebagaimana kita saksikan bersama.

 

Salam,

ChanCT

 

寄件者: Salim Said

收件者: GELORA45@yahoogroups.com

傳送日期: 2011年10月3日 6:13

主旨: Re: [GELORA45] Bung Salim ==> Fw: Hari Kesaktian Pancasila

 

Pak Chan Yth,

Berikut ini jawaban saya kepada dua pertanyaan Anda. Harap jawaban ini dibaca sebagai bagian dari catatan saya sebelumnya, artinya jangan dibaca secara terpisah:

 

1. Dugaan saya, pihak Gestapu (terutama Kolonel Latief) melihat Suharto bukan bagian dari apa yang mereka sebut sebagai “Dewan Jenderal.” Bahkan mungkin mereka telah memperhitungkan bahwa apa yang mereka golongkan sebagai “Dewan Jenderal” adalah juga “musuh” Suharto sebagai yang saya sudah coba uraikan latar belakangnya pada catatan yang Anda tanggapi itu. Jadi, pihak Gestapu melihat Suharto sebagai orang netral yang tidak perlu diajak, tapi jelas juga tidak perlu dimusuhi. Harapan dan perhitungan netralnya Suharto kemungkinan besar didasarkan  oleh Latief dan kawan-kawannya pada informasi mereka  mengenai hubungan tidak harmonis Suharto dengan Yani dan “konflik lama” Suharto dengan Nasution.  Pihak Gestapu,  terutama Latief  nampaknya mendekati Suharto untuk menyampaikan bahwa yang mereka akan singkirkan  adalah”lawan-lawan” Suharto, yakni Nasution dan klik Markas Besar Angkatan Darat pimpinan Yani.

 

Tapi mengapa Suharto didekati pada hal Suharto tidak punya kekuatan yang siap untuk dikerahkan waktu itu? Jawabannya: prosuder tetap di Angkatan darat waktu itu adalah kalau Yani berhalangan, maka sebagai perwira paling senior dalam jajaran Angkatan Darat, Suharto yang jadi pegang pimpinan. Kedudukan Suharto yang demikian mempunyai dua dampak/akibat. Pertama, terhadap Gestapu. Harapan Gestapu, paling sedikit Latief, kalau Yani sudah dibereskan, Suharto sebagai pimpinan Angkatan Darat yang baru jangan memusuhi Gestapu yang “hanya menjalankan perintah Pangti ABRI.”  Dampak kedua, Suharto diuntungkan karena dialah yang akan menjadi Panglima Angkatan Darat menggantikan Yani. Jadi sama-sama mendapat manfaat. Begitulah konstruksi saya mengenai latar belakang pendekatan Gestapu kepada Suharto.

 

2. Keadaan dan sikap Suharto pada tgl 1 Oktober sama sekali lain dari yang diperhitungkan Gestapu, terutama Latief. Saya yakin bahwa perubahan terjadi karena ternyata para Jenderal itu dibantai, pada hal understanding Suharto dari pertemuannya dengan Latief hanya penculikan para Jenderal untuk dihadapkan kepada Pemimpin Besar Revolusi. Melihat kolega sesama Jenderal dibantai, maka bisa dimengerti kalau Suharto marah dan lalu mengamuk. Keadaan ini harus kita mengerti dengan menunjuk pada ungkapan Jawa, “Tega larane ora tego patine,” (Tega melihatnya sakit tapi tidak sudi melihatnya mati). Mungkin pada saat itulah Suharto (secara pribadi maupun atas desakan stafnya)sampai pada kesimpulan bahwa PKI berada dibalik pembantaian tersebut.

Suharto melarang para Jenderal untuk memenuhi panggilan Suharto di Halim Perdana Kusumah karena Suharto waktu itu  tidak yakin Sukarno bebas, artinya tidak disandera oleh Gestapu.

 

Salam hormat,

Bung Salim.

 

 

From: ChanCT <SADAR@netvigator.com>
To: GELORA45@yahoogroups.com
Sent: Sunday, October 2, 2011 8:06 PM
Subject: Re: [GELORA45] Bung Salim ==> Fw: Hari Kesaktian Pancasila

 

 

Bung Salim yb,

 

Dari catatan kecil yang bung berikan, saya tertarik dengan pemikiran bung: “Sistem waktu itu mengatur bahwa pasukan Kostrad ada di bawah pembinaan berbagai Kodam. Artinya tidak langsung dikontrol oleh Pangkostrad. Hanya kalau ada rencana operasi maka pasukan ditarik dari Kodam untuk diletakkan di bawah komando Pangkostrad. Ini amat berbeda dengan Kostrad sekarang yang punya dua Divisi tempur yang dikontrol langsung dan setiap saat bisa digerakkan oleh Panglima Kostrad. Dalam keadaan demikian, dalam waktu yang begitu singkat, apa yang bisa dilakukan Suharto, seandainya ia memang mau mencegah penculikan teman-temannya dan sekali gus menentang rencana penculikan yang kemungkinan besar dijelaskan oleh Latief kepada Suharto sebagai perintah dari Pemimpin Besar Revolusi dan Pangti ABRI?”

 

Alasan Kostrad ketika itu tidak punya kekuatan pasukan riel tersendiri yang bisa digerakkan jenderal Soeharto sebagai pangkostrad ketika itu, lalu bung mengarahkan laporan Kol. Latief kepada Jendral Soeharto adalah perintah bung Karno sebagai Pangti ABRI. Yang menjadi pertanyaan saya:

 

1. Kalau betul itu perintah bung Karno, apakah kiranya posisi jenderal Soeharto dalam G30S itu? Mungkinkah jenderal Soeharto itulah komandan yang memimpin G30S dibelakang layar? Itulah sebab mengapa terjadi kejanggalan yang sangat tidak masuk akal, G30S yang merupakan satu gerakan militer, dipimpin oleh Let.kol Untung dengan membawahi Kol. Latief dan Brigjen Supardjo. Bagaimana Untung bisa memerintah atasannya dalam pangkat kemiliteran?

 

2. Kalau benar begitu, bagaimanapula bisa menjelaskan langkah konkrit yang diambil jenderal Soeharto justru membangkang perintah Bung Karno sebagai Pangti ketika itu, yang dimulai dengan melarang jenderal Pranoto menghadap panggilan Bung Karno itu?

 

Salam,

ChanCT

 

—– 原始郵件—–

寄件者: Salim Said

收件者: GELORA45@yahoogroups.com

副本: Salim Said

傳送日期: 2011年10月2日 16:14

主旨: Re: [GELORA45] Fw: Hari Kesaktian Pancasila

 

Satu Catatan Kecil Tentang Suharto serta Dua Pertemuannya Dengan Kolonel Latief.

 

Menjelang Gestapu, Letnan Kolonel Latief tercatat dua kali menemui Mayor Jenderal Suharto. Sekali di rumah kediaman Suharto (jalan Agussalim, Menteng, Jakarta) beberapa  waktu sebelum Gestapu, dan sekali lagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat pada tgl 30 September 1965, tengah malam, beberapa jam sebelum operasi Gestapu dimulai.

Dalam percakapan di rumah Suharto, nampaknya soal Dewan Jenderal sudah dilaporkan Latief dkepada Suharto. Tapi tidak ada informasi yang akurat mengenai apakah malam itu Suharto membenarkan atau membantah adanya Dewan Jenderal itu. Dan dari cerita-cerita Latief tidak ada indikasi bahwa Latief di rumah Suharto menyampaikan kepada Pangkostrad itu akan adanya gerakan mengambil/menculik apa lagi membantai para anggota yang disebutnya sebagai Dewan Jenderal tsb.

 

Di rumah sakit Angkatan Darat, beberapa jam sebelum operasi Gestapu mulai, ada kemungkinan Latief menyampaikan kepada Suharto bahwa operasi pengambilan/penculikan para anggota Dewan Jenderal akan segera dimulai. Di sini muncul suatu soal krusial yang amat menentukan. Apakah Latief  menyampaikan kepada Suharto bahwa para anggota Dewan Jenderal akan dibantai? Dalam berbagai kesempatan (bisa dibaca dalam berbagai penerbitan) Latief, Supardjo dan Untung, kemudian mengaku terkejut setelah tahu para Jenderal itu dibantai. Jika memang demikian halnya, maka yang disampaikan Latief kepada Suharto adalah hanya penculikan, dan sama sekali bukan pembantaian.

 

Seandainya Latief memang menyampaikan kepada Suharto di Rumah Sakit Angkatan Darat mengenai rencana operasi penculikan para Jenderal malam itu, maka besar kemungkinan rencana penculikan dijelaskan oleh Latief sebagai perintah Presiden Sukarno, Pemimpin Besar revolusi dan Pangti ABRI. Dan alasan pengambilan/penculikan para Jenderal pimpinan Angkatan Darat adalah adanya rencana mereka mengadakan kudeta untuk menggulingkan Sukarno. Sebagai Panglima Kostrad masa itu Suharto tidak punya pasukan tetap yang bisa langsung dikerahkan. Sistem waktu itu mengatur bahwa pasukan Kostrad ada di bawah pembinaan berbagai Kodam. Artinya tidak langsung dikontrol oleh Pangkostrad. Hanya kalau ada rencana operasi maka pasukan ditarik dari Kodam untuk diletakkan di bawah komando Pangkostrad. Ini amat berbeda dengan Kostrad sekarang yang punya dua Divisi tempur yang dikontrol langsung dan setiap saat bisa digerakkan oleh Panglima Kostrad. Dalam keadaan demikian, dalam waktu yang begitu singkat, apa yang bisa dilakukan Suharto, seandainya ia memang mau mencegah penculikan teman-temannya dan sekali gus menentang rencana penculikan yang kemungkinan besar dijelaskan oleh Latief kepada Suharto sebagai perintah dari Pemimpin Besar Revolusi dan Pangti ABRI?

 

Di samping itu, kalkulasi pribadi Suharto juga harus diperhitungkan. Hubungan kelompok Yani dan kelompok Suharto di Angkatan Darat sudah lama tidak harmonis. Suharto sudah merupakan rivalitas Yani pada tahun 1962 ketika Presiden Sukarno akhirnya memutuskan memilih Yani — dan bukan Suharto yang juga salah satu calon– untuk menggantikan Jenderal Nasution sebagai pimpinan Angkatan Darat.

 

Demikian pula hubungan Suharto dengan Nasution. Suharto tentu tidak pernah lupa tindakan Nasution yang mencopot Suharto dari jabatan Panglima Diponegoro (Semarang)pada tahun 1959 karena Suharto dituduh melakukan penyelundupan, pada hal waktu itu sebagian besar Panglima Daerah Militer di luar Jawa juga terlibat penyelundupan. Nasution juga kesal kepada Suharto karena Panglima Diponegoro tersebut, bersama Kolonel Surahman (Panglima Brawijaya, Jawa Timur) menolak/enggan  melaksanakan perintah Nasution  untuk mengerahkan pasukan mereka masing- masing berangkat bertempur melawan PRR/Permesta. Hanya tekanan Presiden Sukarno yang menyebabkan Diponegoro dan Brawijaya dikerahkan untuk menumpas PRRI/Permesta.

 

Bung Salim.

 

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers

%d bloggers like this: