RAPBN 2012: Pesan Pesimistis dari Pemerintah?

RAPBN 2012: Pesan Pesimistis dari Pemerintah?

Senin, 22 Agustus 2011 | 04:32 AM
OLEH MUHAMMAD CHATIB BASRI

Saya punya harapan bahwa RAPBN 2012 under promised, over delivered: realisasi lebih baik daripada target. Mengapa? Ini karena RAPBN 2012 seperti datang dengan pesan: ia tak bisa banyak mendorong pertumbuhan. Padahal, Indonesia sedang berada dalam tahap ekspansi ekonominya. Munculnya kelas konsumen baru, adanya bonus demografi, tingginya harga komoditas dan energi, relatif stabilnya makroekonomi dan kondisi politik, serta masuknya arus modal ke Indonesia adalah elemen yang seharusnya mampu membawa ekonomi tumbuh di atas 7 persen.

Situasi global yang tak menentu dalam jangka pendek memang bisa menjadi ancaman. Dan, kita butuh stimulus. Selain itu, berlanjutnya kebijakan bunga rendah dan masih rentannya kondisi ekonomi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa juga berpotensi mendorong modal ke emerging market, termasuk Indonesia.

Saya melihat, ini kesempatan bagi Indonesia. Syaratnya, benahi infrastruktur. Tanpa itu, justru bubble yang akan terjadi. Di sini peran RAPBN 2012 menjadi amat penting. Pertanyaannya, apakah RAPBN 2012 mampu mendorong pertumbuhan.

Mudah-mudahan saya salah, tetapi pemerintah terkesan tidak seoptimistis itu. Dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat serta investasi dan ekspor yang relatif tinggi, pemerintah hanya mematok pertumbuhan ekonomi 6,7 persen karena pertumbuhan konsumsi pemerintah hanya 6,2 persen.

Jika saja konsumsi pemerintah dapat tumbuh di atas 10 persen tahun 2012, pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7 persen. Bagaimana kita membaca RAPBN 2012?

Pertama, apresiasi harus diberikan untuk peningkatan porsi belanja modal dari 10,6 persen total belanja pemerintah pusat (APBN-P 2011) menjadi 11,8 persen (RAPBN 2012). Namun, kenaikan ini masih kalah dibandingkan dengan kenaikan porsi belanja pegawai, yang naik dari 20,1 persen (APBN-P 2011) menjadi 22,6 persen (RAPBN 2012).

Artinya, RAPBN 2012 memang lebih merupakan ”anggaran untuk pemerintah” ketimbang anggaran untuk negeri ini. Begitu juga dengan daerah. Separuh anggaran habis untuk alokasi gaji. Kementerian Keuangan dalam Nota Keuangan 2012 menunjukkan, dampak ekspansif rupiah RAPBN 2012 sebesar 2,1 persen dari produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan dengan APBN-P 2011 (2,5 persen dari PDB).

Wajar jika pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,7 persen. Pertumbuhan di bawah 7 persen adalah kondisi di mana infrastruktur stagnan. Jadi, jangan berharap perbaikan infrastruktur kalau begitu. Tentu ini tak optimal. Sebagai contoh, lihat kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan PDB pada triwulan II tahun 2011: hanya 0,3 persen.

Jika saja konsumsi pemerintah pada saat itu dapat tumbuh di atas 10 persen—seperti tahun 2008 dan 2009—pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6,9 persen. Karena itu, seharusnya konsumsi pemerintah bisa didorong tumbuh di atas 10 persen agar pertumbuhan tahun 2012 mencapai 7 persen.

Kedua, saya amat bersimpati dan memahami persoalan yang dihadapi Menteri Keuangan Agus Martowardojo: keterbatasan ruang fiskal. Porsi anggaran yang mengikat mengakibatkan kecilnya ruang fiskal. Ruang fiskal hanya bisa diperbesar jika efisiensi dilakukan dan belanja subsidi dikurangi.

Di sini soalnya: RAPBN 2012 seperti disandera subsidi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Benar bahwa subsidi BBM turun dari Rp 129 triliun jadi Rp 123 triliun, tetapi ini disebabkan asumsi harga minyak yang lebih rendah. Saya khawatir subsidi BBM akan membengkak dan angka konsumsi 40 juta kiloliter akan terlampaui dalam tahun 2012.

Mengapa? Salah satu penyebab turunnya surplus dalam transaksi berjalan kita pada triwulan II-2011 adalah naiknya defisit neraca perdagangan minyak. Kita tahu pertumbuhan mobil dan motor jauh di bawah 100 persen, tetapi kenaikan defisit minyak melampaui 100 persen (pertumbuhan antartahun).

Lalu, siapa yang mengonsumsi BBM bersubsidi? Mungkin penyelundupan atau migrasi ke BBM bersubsidi akibat disparitas harga. Karena itu, jika pemerintah masih saja lebih mementingkan popularitas politik, subsidi akan meledak. Ruang fiskal semakin terbatas dan Kementerian Keuangan tak punya ruang untuk stimulus.

Artinya, kita mengorbankan pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan bagi penduduk miskin demi popularitas politik. Wajar jika Menteri Keuangan begitu khawatir soal subsidi BBM dan mempertanyakan kebijakan energi.

Ketiga, transfer ke daerah meningkat tajam. Basri dan Hill (2011) menunjukkan adanya persoalan principal-agent, yakni agen (pemerintah daerah) tak selalu mematuhi principal (pemerintah pusat) karena tak ada lagi mekanisme reward and penalty.

Jadi, walaupun dana transfer ke daerah cukup besar, tak ada jaminan bahwa infrastruktur atau pengentasan rakyat dari kemiskinan akan menjadi lebih baik. Tanpa skema reward and penalty yang jelas, transfer ke daerah tak menjamin pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Di sini kita melihat: masalah utama adalah kualitas alokasi belanja pemerintah. Mungkin ada baiknya belajar dari pengalaman AS: kombinasi pemotongan anggaran dan terlalu besarnya alokasi untuk entitlement serta pertahanan membuat fiskal stimulus AS lumpuh.

Akibatnya, prospek pertumbuhan ekonomi AS menjadi suram. Kita memang berbeda dengan AS. Akan tetapi, kita punya kesamaan: alokasi belanja yang suboptimal membuat daya dorong fiskal terbatas.

Muhammad Chatib Basri Pendiri CReco Research Institute

http://m.kompas.com/news/read/2011/08/22/04321634/rapbn.2012.pesan.pesimistis

13 September 2011
Pandangan ”Nyeleneh” atas RAPBN 2012
Oleh I Wayan Ramantha

Ada yang menggelitik, ketika DPR Senayan menyampaikan pandangannya atas RAPBN 2012 yang disiapkan oleh pemerintah. Semua fraksi, termasuk fraksi yang platform partainya pembela wong cilik, partai rakyat dan lain-lain, menyuarakan agar pertumbuhan ekonomi tahun depan dipatok mencapai angka 8 persen. Pandangan yang kompak demikian dari seluruh wakil rakyat, bisa dianggap nyeleneh.

Bila diperhatikan struktur pendapatannya, saat ini masyarakat Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah mereka yang memiliki pendapatan tinggi yang jumlahnya hanya 20 persen. Bagian kedua, mereka yang memiliki pendapatan sedang dengan populasi 40 persen. Ketiga, adalah mereka yang memiliki pendapatan rendah, jumlahnya juga 40 persen. Jadi sebetulnya, 80 persen rakyat Indonesia berpendapatan rendah dan sedang, yang dengan demikian mereka lebih membutuhkan pemerataan dari pada pertumbuhan ekonomi.

Bagi mereka yang berpendapatan menengah, apalagi yang rendah, pertumbuhan ekonomi terkadang membawa dampak sampingan. Inflasi tinggi, asal masih di kisaran satu digit, kadang-kadang dimaklumi, asal terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari angka inflasi. Padahal bagi mereka yang berpendapatan sedang dan rendah, inflasi yang naik akan mengurangi daya belinya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga berdampak bagi makin lebarnya jurang antara yang kaya dengan yang miskin.

Sebagai wakil rakyat, secara normatif pandangan DPR seyogianya menyuarakan kebutuhan mereka yang diwakilinya. Kalau rakyat banyak lebih membutuhkan pemerataan ekonomi, kemudian wakil-wakilnya menyuarakan itu kepada pemerintah, maka rakyat akan mengatakan wakilnya soleh dalam artian bahasa Indonesia. Sebaliknya, kalau wakilnya menyuarakan yang lain, atau menyimpang dari kebutuhannya, seperti lebih mengutamakan pertumbuhan misalnya, maka sangat pantas bila rakyat mengatakan mereka soleh dalam artian bahasa Bali.

Pertumbuhan dan Pemerataan

Antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebetulnya merupakan sesuatu yang berbeda, terutama dalam strategi pencapaiannya. Kalau masih ada yang berpandangan, bahwa bila pertumbuhan tercapai, maka pemerataan akan terjadi secara otomatis, pandangan ini telah terbukti keliru. Kesenjangan pendapatan penduduk di negeri ini makin melebar sejak Trilogi Pembangunan Ekonomi yang menjaga keseimbangan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi, tidak lagi menjadi perhatian serius.

Pemerintah Cina sengaja merencanakan untuk menurunkan target pertumbuhan ekonominya dalam tiga tahun ke depan. Sebagai negara yang juga berpenduduk besar, mereka sadar, bahwa mereka harus mengutamakan pemerataan dan stabilitas ekonomi. Walaupun pertumbuhannya harus terkonstraksi menjadi sekitar 7 persen dari 9,5 persen yang pernah mereka capai pada tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan seperti inilah yang sejatinya bisa disebut perencanaan yang pro-rakyat, walaupun pemerintah dan legislator Cina tidak pernah menyebutnya demikian.

Jika diperhatikan lebih detail, sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam RAPBN 2012 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Simak saja dari target pendapatan negara, misalnya, sektor pajak membiayai 72 persen lebih dari total belanja negara. Makna dari angka tersebut adalah bahwa secara mayoritas belanja negara masih tetap dibiayai oleh rakyat. Sedangkan kalau dilihat dari sisi penggunaan, subsidi BBM yang mencapai Rp 123,6 triliun lebih, jauh mengungguli sektor pertanian yang hanya memperoleh anggaran sebesar Rp 17,8 triliun. Padahal, 42 persen lebih dari angkatan kerja kita masih menggantungkan hidupnya dari sektor ini.

Angka di atas lebih jelas lagi menunjukkan bahwa sesungguhnya pemerataan ekonomi masih jauh panggang dari apinya. Apa yang dirancang oleh pemerintah negeri ini, jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Cina. Padahal, negara dan rakyat Indonesia memiliki karakteristik yang hampir sama. Bersama India dan Cina, kita sama-sama merupakan negara berpenduduk besar. Bersama kedua negara tersebut pula, kita menjadi negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dalam tiga tahun terakhir.

Kalau wakil rakyat kita ingin dikatakan lebih dekat dengan konstituennya, maka pemerataan ekonomi seharusnya merupakan kata kunci yang harus disuarakan, termasuk dalam menyampaikan pandangan umum atas RAPBN 2012. Dengan dasar itu pula, rakyat akan menilai wakilnya makin bijak dan pantas mendapat predikat soleh, dalam arti bahasa Indonesia, bukan dalam arti bahasa Bali.

Penulis, Guru Besar dan Dekan FE Unud, juga Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bali

* Sebagai wakil rakyat, secara normatif pandangan DPR seyogianya menyuarakan kebutuhan mereka yang diwakilinya.

* Kalau masih ada yang berpandangan, bahwa bila pertumbuhan tercapai, maka pemerataan akan terjadi secara otomatis, pandangan ini telah terbukti keliru. Kesenjangan pendapatan penduduk di negeri ini makin melebar.

* Kalau wakil rakyat kita ingin dikatakan lebih dekat dengan konstituennya, maka pemerataan ekonomi seharusnya merupakan kata kunci yang harus disuarakan, termasuk dalam menyampaikan pandangan umum atas RAPBN 2012.

http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=4&id=5705

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers

%d bloggers like this: