Cita-cita Swasembada Garam, Kok Banjir Garam Impor

Cita-cita Swasembada Garam, Kok Banjir Garam Impor

Wednesday, September 7, 2011, 21:20

Kondisi petambak garam di Indonesia masih sangat terpinggirkan dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal, Wakil Presiden Boediono sudah mencanangkan Indonesia akan swasembada garam nasional.

ilustrasi garam impor

NAMUN, ada saja ganjalan untuk menuju ke arah swasembada garam nasional. Seperti lemahnya koordinasi antar kementerian. Terbukti, saat petambak garam mulai panen raya, harga garam lokal tetap tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah, karena Kementerian Perdagangan tetap menginjinkan impor garam.

Ironis memang, garam nasional yang seharusnya menjadi raja di negerinya sendiri, kini tergilas dengan derasnya garam impor seperti dari India dan Australia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai 95.000 kilo meter, seharusnya mampu mencukupi kebutuhan garam dalam negeri, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri.

Pada tahun 1994-1997, Indonesia perna mencapai swasembada garam konsumsi. Namun, nyatanya sekarang Indonesia mengalami kemunduran produksi garam. Padahal, Indonesia memiliki lahan tambak garam mencapai 42.145,47 hektar yang tersebar di sepuluh provinsi. Indonesia juga memiliki sentra garam nasional yang berada di sembilan kabupaten/kotamadya, menempati area luas 15.033,4 1 hektar.

Dengan realitas kondisi tersebut, pada tahun 2011 ini sesungguhnya kebutuhan garam konsumsi nasional sudah dapat terpenuhi, apalagi kemajuan teknologi semakin canggih, sehingga bukan saja kuantitas, tapi kualitas pun seharusnya bisa ditingkatkan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, garam impor membanjiri pasar lokal mengalahkan produk dalam negeri.

Dirjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K), Kementerian Kelautan dan Perikanan,  Sudirman Saad mengatakan  dengan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya para petani garam. Upaya pemerintah untuk mencapai swasembada garam merupakan sebuah pekerjaan mulia yang harus didukung oleh semua pihak. Swasembada garam akan memperkuat industri pergaraman nasional, sehingga ketergantungan terhadap garam impor menjadi berkurang.

“Melihat dari kebutuhan garam dalam negeri, kok Indonesia impor terus. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan,” kata Sudirman di Jakarta, Rabu (7/9/2011).

Tujuan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2011 untuk memberdayakan kelembagaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat petambak garam. Meningkatkan kemampuan usaha kelompok masyarakat petambak garam, meningkatkan akses kelembagaan masyarakat petambak garam kepada  sumber permodalan, pemasaran, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat petambak garam, Terbentuknya sentra-sentra usaha garam rakyat di lokasi sasaran, meningkatkan kerjasama kemitraan dengan stakeholders terkait dan  tercapainya swasembada garam nasional.

“Targetnya adalah pencapaian swasembada garam konsumsi pada tahun 2012 dan pencapaian swasembada garam industri pada tahun 2015,” ujarnya.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Riza Damanik menyatakan, kualitas garam lokal dipastikan lebih baik dibandingkan dengan garam impor. Kementerian Perdagangan hanya mencari-cari alasan untuk terus membuka keran impor bagi para importir garam.

“Kementerian Perdagangan bisa cek dan periksa langsung ke sentra-sentra produksi garam dalam negeri. Para petani garam nasional sudah matang memproduksi garam. Ini kebudayaan turun-temurun. Jangan cari akal-akalan untuk terus memberikan peluang bagi para importir garam dengan membuka kran impor,” ujar Riza

Dia menambahkan, terbukanya kran impor menunjukkan tidak ada koordinasi antar kementerian. Kementerian Kelautan sudah membuat peraturan tidak melakukan impor satu bulan sebelum panen raya (Juli-Oktober) dan 2 bulan sesudah panen raya. Akan tetapi, Kementerian Perdagangan justru terus membuka kran impor garam.

“Terlihat jelas terjadi gontok-gontokan antar kementerian. Setiap kementerian mencari egosektoral yang berujung pada membuka peluang impor pada importir garam. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden SBY, seharusnya bisa membangun harmonisasi antar kementerian guna swasembada garam,” ketusnya.

■ Cahaya Hakim

http://monitorindonesia.com/?p=47631

Kebijakan Asin Lahirkan Pertikaian Dua Menteri

Wednesday, September 7, 2011, 21:20

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhmmad awalnya frontal terkait kisruh garam impor dengan Kementerian Perdagangan. Kini, dua kementerian itu sudah bergandengan tangan di kantor Menteri Perkonomian Hatta Rajasa, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2011).

“SAYA frontal tidak mau toleransi lagi. Saya kan dari dulu di 2010 sudah bilang saya ingin garam bisa dari dalam negeri. Saya ingin galakkan itu, tapi mereka impor seperti matanya buta saja,”
Ujar Fadel.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menyindir kebijakan impor barang di Indonesia yang menjadi wewenang Kementerian Perdangan. Menurutnya, bebasnya barang impor membuat banyaknya barang impor tidak standar beredar di Indonesia.

“Banyak barang impor yang tidak memenuhi standar, makanya kita ribut di sini. Ini banyak impor yang berlebihan,” tegas Fadel.

Fadel ingin agar Indonesia meniru Brazil yang menerapkan aturan larangan barang impor. “Karena itu kita akan rapat lagi jam 2 soal impor dan juga membahas pangan. Impor itu membanjiri pasar kita. Free trade itu harusnya pasar bebas yang menguntungkan, tidak hanya bebas saja,” kata Fadel.

Fadel mengatakan, impor garam untuk kebutuhan industri masih bisa diperbolehkan tapi terbatas. Namun jika untuk kebutuhan rumah tangga, Fadel tidak ada toleransi sama sekali.

Menurut mantan Gubernur Gorontalo ini, dalam Inpres No.2 dikatakan barang-barang dalam negeri harus ditingkatkan, dan seharusnya impor mulai diperketat.

Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautan, sungguh ironis jika Indonesia masih terus mengimpor garam. Nyatanya sejumlah pelabuhan menjadi pintu masuk impor garam terutama asal India.

Banyak hal yang menyebabkan Indonesia masih mengalami ketergantungan impor garam. Salah satunya karena pertumbuhan supplai dan demand yang masih berada dalam rasio 1:3. Selain itu, tidak semua wilayah di Indonesia mampu dijadikan tempat pengelolaan garam, mengingat kondisinya yang kurang memenuhi syarat.

Sementara itu, Kemendag justru mengklaim, produksi garam nasional berada di bawah rata-rata kebutuhan nasional, sehingga impor garam menjadi suatu keharusan untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat.

“Kegagalan panen tahun kemarin yang membuat produksi sekarang ini sangat sedikit sekali, hanya ratusan ton dibandingkan kebutuhan 1,6 juta ton,” ungkap Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Deddy Saleh.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Fadel Muhammad geram dengan masuknya garam impor tersebut dan sempat bertekad akan membakar pasokan impor garam yang saat ini disegel oleh pihaknya.  Hal ini dikarenakan keberadaan impor garam selama ini begitu meresahkan petani.

“Saya berpikir untuk membakar saja, atau dibuang ke laut biar mereka jera, enggak usah direekspor. Kalau bisa minggu ini juga kita akan lakukan,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad kala itu.

■ Cahaya Hakim

http://monitorindonesia.com/?p=47636

Ronde Pertama, Fadel Menang

Wednesday, September 7, 2011, 21:20

Ronde pertama perseteruan antara Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu soal garam, akhirnya dimenangkan Fadel Muhammad. Kedua menteri ini akhirnya bergandengan tangan untuk menyelesaikan kisruh impor garam.

fadel muhammad dan mary elka pangestu

KELUAR dari lift kantor Menko Perekonomian, di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2011),  Fadel yang mengenakan safari biru tua dan Mari menggunakan seragam biru telur asing Kemendag keluar bergandengan tangan dan senyum lebar.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa, sebagai tuan rumah berinisiatif untuk mempertemukan kedua menteri ini.

Hatta mengatakan, hasil pertemuan tersebut menyimpulkan pemerintah bertekad untuk mencapai swasembada garam dan meminta Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan produksi garam dalam negeri dengan cara membina para petani garam.

“Kita juga melihat lokasi ideal, karena lokasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah ada. Kita bertekad swasembada tidak hanya garam konsumsi, tapi juga garam industri yang sekarang 100 persen masih impor,” tutur Hatta.

Hatta mengatakan, terhadap sekitar 44.000 ton garam impor ilegal yang disegel, pilihannya adalah dimusnahkan atau direekspor kembali ke negara asalnya.

“Kalau garam impor yang sesuai jadwal Kemenperin dan Kemendag, akan kita bebaskan dengan catatan sudah memenuhi ketentuan dan 50 persen dari garam rakyat. Yang melanggar ada di Bea Cukai,” kata Hatta.

Pekan lalu Bea Cukai melakukan penyegelan garam impor di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Garam impor yang disegel sebanyak 29.050 ton sesuai manifes didatangkan dari India dengan menggunakan Kapal MV Good Princess. Penyegelan dilakukan sejak garam dibongkar dari kapal hingga masuk ke gudang penampungan.

Fadel telah menugaskan dua dirjennya, Dirjen PSDKP, Syahrin Abdurrahman dan Dirjen KP3K, Sudirman Saad untuk melihat hasil penyegelan yang berlangsung beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Sebelumnya sebanyak 11.600 ton garam impor asal India disegel sementara, karena diduga menyalahi batas waktu impor garam. Penyegelan dilakukan pada Sabtu (6/8/2011) pukul 14.30 WIB di lokasi gudang garam milik PT Sumatraco Langgeng Makmur yang berlokasi di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon Banten.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Seobagyo mendesak Kementerian Perdagangan untuk menghentikan impor garam, karena produksi garam nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Saya menyesalkan tindakan dari Menteri Perdagangan yang masih melakukan impor garam. Itu menunjukkan ketidakberpihakan kepada rakyat dan melanggar aturan,” kata Firman.

Firman menyatakan, Komisi IV DPR RI telah menyepakati untuk tidak impor garam dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Larangan impor garam itu sudah menjadi kesepakatan dengan Menteri KKP Fadel Muhammad tapi Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu justru mengimpor,” kata Firman.

Dikatakannya, impor garam yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan itu jumlah sangat besar. Untuk impor garam konsumsi, Kementerian Perdagangan mengimpor 900.000 ton dan untuk garam industri sebesar 1,2 juta ton.

“Kalau terus impor begini sementara DPR RI melarang, mana keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, kepada nelayan kita,” kata Firman.

■ Cahaya Hakim

http://monitorindonesia.com/?p=47642

Pemerintah Wajib Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Garam Lokal

Wednesday, September 7, 2011, 21:19

Penyebab dilakukannya impor garam karena kualitas garam lokal masih kurang bagus. Hal ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat.

PAKAR Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah ) Banda Aceh, Aliamin, mengakui kualitas garam lokal tidak sebagus garam impor. “Agar masalah impor ini tidak terjadi lagi, maka petani dan pemerintah harus mengutamakan mutunya,” katanya.

Menurut dia, biasanya impor barang dari luar dilakukan karena kadar produk yodium dan warna milik petani luar negeri lebih bagus dibandingkan dengan produk dari petani lokal. Ini akan menjadi masalah besar bila pemerintah pusat tidak segera mengatasinya, kata Aliamin.

“Masalah impor ini harus segera dihentikan, sehingga produk garam petani bisa terpakai,” kata Dekan Fakultas Hukum Ummuha Aceh ini. Disebutkannya, bila ini tidak segera diatasi, ditakutkan kemiskinan akan bertambah banyak. Berdasarkan studi, kehidupan petani garam sama persis dengan para nelayan.

“Bila pemerintah tidak ingin meningkatkan persentase kemiskinan masyarakat di Indonesia, pemberdayaan untuk petani garam harus segera dilakukan,” saran Aliamin. Dia menambahkan, jika produk luar bagus kenapa kita tidak. Untuk itu pemerintah harus segera menganalisis agar mendapatkan solusi supaya produk-produk dari petani lokal bisa digunakan.

Indonesia mengimpor garam dari sejumlah negara, seperti Australia, India, Jerman, dan Singapura.
Selama Januari-Juni 2011, impor garam yang terbanyak dari negeri Kangguru dengan volume mencapai 1,04 juta ton, disusul India sebanyak 741,12 ribu ton.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali melakukan penyegelan terhadap garam impor India yang masuk ke pelabuhan Bali. Setelah sebelumnya pihak KKP juga melakukan hal serupa terhadap 11.800 ton garam impor yang masuk ke pelabuhan Banten milik PT Sumatraco Langgeng Makmur dan 29.050 ton garam yang masuk ke pelabuhan Belawan di Medan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) enggan berkomentar tentang penyegelan kembali garam impor yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beberapa waktu lalu di Bali. Pihak yang memberi izin impor ini, justru melemparkan persoalan ini kepada pihak Kementerian Perekonomian.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Deddy Saleh juga menyatakan bahwa pihaknya belum memiliki keputusan apapun terkait penahanan kembali 50.000 ton garam India di pelabuhan Bali. Namun demikian, pihaknya berjanji akan mengadakan rapat dalam beberapa hari ini. “Belum ada keputusan, masih dibahas,” ungkap Deddy.

■  Cahaya Hakim

http://monitorindonesia.com/?p=47638


Masalah Garam Akibat Pemerintah Tak Peduli, Jangan Salahkan Cuaca

Wednesday, September 7, 2011, 21:19

Rasanya janggal menyaksikan dua menteri berseteru hanya gara-gara garam. Sementara masyarakat kita selama ini menempatkan garam sebagai barang ‘recehan’, karena selain harganya murah, juga semua orang pasti menyimpan garam di rumahnya masing-masing. Artinya, barang yang tak sulit didapat.

TIDAKLAH salah jika masyarakat kita berpola pikir seperti itu terhadap garam. Sebab, siapa pun tahu, bahan baku garam adalah air laut, dan negara ini memiliki laut yang amat luas. Dua pertiga wilayahnya terdiri dari lautan. Bahkan, dikenal sebagai negara maritim, karena luasnya laut yang dimiliki negara ini. Bayangkan saja, garis pantainya saja mencapai 90.000 km.

Namun, belakangan ini justru garam menjadi masalah. Negeri yang seharusnya mampu memproduksi garam berlimpah, malah harus mendatangkan garam dari negara lain. Betapa miskinnya negeri ini. Untuk urusan garam saja harus membeli dari Australia, India, Singapura, bahkan ke Jerman.

Ternyata, importasi garam sudah berlangsung lama. Jika kita berpatokan pada tahun 2009 saja, kebutuhan garam kita yang mencapai 2,8 juta ton hanya bisa dipenuhi 1,1 juta ton oleh industri garam nasional. Artinya, harus impor 1,7 juta ton. Tentu, ini bukan angka yang sedikit.

Sebenarnya, pemerintah kita pun sudah tahu penyebab turunnya produksi, salah satunya disebabkan curah hujan di Indonesia yang relatif tinggi. Sementara untuk mengolah air laut menjadi garam membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi, pembuatan garam di Indonesia mayoritas masih menggunakan proses evaporasi (pengupan air laut di dalam kolam penampungan).

Jika pemerintah masih membiarkan produksi garam kita dengan mengandalkan teknologi seperti ini, maka pasti akan selalu menghadapi masalah, terutama di daerah yang curah hujannya tinggi. Bahkan, akibat anomali cuaca selama 2010, produksi garam nasional terjun bebas, hingga tinggal 20 persen saja!

Tidak hanya itu, tampaknya pemerintah kita juga membiarkan teknologi pembuatan garam kita berkutat pada teknologi tradisional, sehingga ketika dihadapkan pada masalah kualitas, maka kandungan natriumnya relatif rendah. Sehingga tidak memenuhi kebutuhan standar, apalagi untuk memenuhi kebutuhan industri.

Misalnya untuk bahan baku industri kimia khlor alkali atau Chlor Alkali Plant (CAP) yang dipakai sebagai produksi bahan baku plastik dari Poly Vynil Chloride (PVC), soda kostik, dan turunan Chlor sebagai bahan pemutih (bleaching), industri makanan, kosmetik, dan farmasi.

Untuk konsumsi langsung, dibutuhkan garam dengan kandungan Natrium Chlorida (NaCl) minimum 94,7 persen sesuai dengan parameter SNI (standar nasional Indonesia). Sedangkan untuk kebutuhan industri CAP, dibutuhkan garam dengan kadar NaCl minimum 97 persen dan untuk kosmetik, farmasi, termasuk cairan infus, dibutuhkan garam dengan NaCl minimum 99 persen. Garam kualitas tinggi (high grade) tersebut didatangkan dari Australia.

Karena itulah, kuncinya tetap ada di tangan pemerintah. Bagaimana niat baik (goodwill) pemerintah meningkatkan harkat dan martabat produksi garam nasional. Misalnya upaya untuk mendorong agar dilakukan proses iodisasi (memasukkan unsur iodium atau yodium dalam garam) oleh industri garam nasional, sehingga menghasilkan garam berkualitas.

Sayangnya, goodwill dari pemerintah sama sekali nol. Pemerintah kita seperti kuda delman, mengikuti keinginan sebagian pengusaha besar, dengan mengabaikan nasib rakyat yang berprofesi sebagai petani garam. Cara berpikirnya selalu instan, mencari cara cepat tanpa upaya keras untuk maju. Cara instan paling menguntungkan, yakni impor. Sebab, di dalam keb ijakan impor itu ada beberapa komponen yang menguntungkan, yakni menguntungkan orang-orang yang berada di lingkaran bisnis importasi.

Pertama, ada kesepakatan bawah meja tentang ‘siapa dapat berapa’. Kedua, pengusaha besar bisa meraih untung lebih besar dengan impor, karena harga beli lebih murah. Ketiga, mematikan produksi petani, sehingga akan terus ketergantungan terhadap impor.

Padahal, jika memang pemerintah berniat  baik terhadap kelangsungan hidup para petani garam dan kelangsungan industri garam dalam negeri, maka ada banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya dengan menggunakan teknologi alternative pengeringan air laut, sehingga tidak melulu mengandalkan cuaca untuk mengubah air laut menjadi garam.

Selain itu, perlu diupayakan teknologi yang mampu meningkatkan kadar iodium dan yodium garam, sehingga kualitasnya bisa bersaing dengan produksi lainnya. Sekali lagi, tergantung goodwill pemerintah…!!!

■  Sebuah Analisis: Syarif

http://monitorindonesia.com/?p=47630

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 57 other followers

%d bloggers like this: