PROYEK REDD + , MASYARAKAT ADAT DAN GERAKAN SOSIAL

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

PROYEK REDD + , MASYARAKAT ADAT DAN GERAKAN SOSIAL

Bahwa Kalimantan Tengah dijadikan tempat proyek percontohan pelaksanaan Proyek REDD + di Indonesia, sudah menjadi pengetahuan umum. Wilayah Kadamangan Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas merupakan salah satu tempat kongkret pelaksanaannya. Luas lokasi yang digunakan oleh Proyek ini berkisar sekitar 120.000 hektar. Implementasi dan arahan program dilakukan oleh pelaksana proyek  menggunakan lembaga KFCP, Yayasan BOS, CARE International, Wetland, Perguruan Tinggi (Universitas Palangka Raya??).

Ketika Proyek ini mulai dijalankan, pada 8 Juni 2011 Mantir Adat Kadamangan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah mengeluarkan ‘’Pernyataan Sikap’’berjudul ‘’Hentikan Proyek REDD Indonesia– Australia’’ yang ditandatangani oleh 1)     Umbie Ipe Desa Mantangai Hulu, 2) Arthen. U. Sampah Desa Mantangai Tengah, 3) Yanmar Kurius Desa Kalumpang, 4) Sambung Desa Sei Ahas, 5) H. Arben anus Desa Katunjung, 6) Mudin Jaman Desa Katunjung, 7) Kanisius. B Desa Katunjung, 8) Tinus Desa Tumbang Muroi, 9) Zuda Dusun Tanjung Kalanis, 10) Simpei Desa Katimpun (in :adatlist@yahoogroups.com, lingkungan@ yahoogroups.com, ; walhi news <walhinews@ yahoo groups.com>;borneo-redd-watching@ yahoogroups.com; kebijakan-kalteng@ yahoo groups. com; infosawit@yahoogroups.com, Sunday, 10 July 2011 19:11:47).

Seperti diketahui Kecamatan Mantangai merupakan salah satu kecamatan Kabupaten Kapuas yang resah oleh konflik lahan dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS), terutama perkebunan sawit. Melalui pengalaman lapangan menghadapi penjarahan tanah ini, MA Mantangai balajar berjuang melalui perjuangan, dan menemukan cara perjuangan membela hak-hak mereka dengan memadukan berbagai bentuk dan cara. Mulai dari unjuk rasa hingga ke advokasi legal dari tingkat lokal, nasional bahkan internasional. Dengan demikian, barangkali MA Mantangai menjawab pertanyaan para warga MA tntang cara berjuang membela hak-hak mereka pada saat mereka tidak punya lagi tmpat mengadu. Pernyataan Sikap  tertanda Katunjung, 8 Juni 2011,yang menuntut ‘’Hentikan Proyek REDD Indonesia – Australia Di Wilayah Adat Dayak Kalimantan Tengah’’ disertai dengan data-data lapangan dan alasan-alasan sebagai berikut :

1.     Proyek REDD sejak awal masuk bahkan jauh sebelum peninjauan lapangan (penetapan di atas kertas/peta) telah berada di wilayah Adat Masyarakat Dayak yang meliputi 14 Desa/Dusun di Kecamatan Timpah dan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas. Penunjukan lokasi areal proyek + 120.000 hektar tanpa melalui pemberitahuan dan konsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat Dayak. Penunjukan lokasi berdasarkan surat tertanggal 20 Desember 2010 No. KT.12/II-KIM/2010 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

2.     Selama kehadiran proyek REDD membuat warga masyarakat menjadi resah dan konflik antar sesama warga yang berdampak pada hilangnya persaudaraan, saling curiga dan tidak ada lagi kedamaian yang tercipta di desa-desa.

3.     Implementasi proyek REDD, sering kali memberikan tekanan kepada masyarakat baik secara fisik dan fisikologis serta menjajikan UANG jutaan kepada setiap warga bila mendukung. Model seperti ini membuat warga semakin ter intimidasi dan terbuai dengan janji-janji UANG. Ini tidak baik bagi masyarakat hukum adat yang sedang dalam proses semangat kerjasama swadaya dalam melakukan rehabilitasi dan reforestasi paska eks PLG 1 juta hektar.

4.     Implementasi dan arahan program REDD yang dilakukan oleh pelaksana proyek menggunakan lembaga KFCP, Yayasan BOS, CARE International, Wetland, Perguruan Tinggi, lebih banyak memberikan tekanan pada warga untuk menutup akses dan pengabaian terhadap hutan adat, perkebunan, dan mata pencaharian perikanan yang berada klaim wilayah REDD.

5.     Proyek REDD sejak awal tidak pernah memberikan jaminan secara tertulis atas pengakuan wilayah adat masyarakat adat Dayak. Tetapi lebih banyak penekanan agar masyarakat hukum adat Ngaju untuk mengakui keberadaan areal proyek REDD. Ini merupakan sebuah tindakan  tidak memiliki keadilan, kami tidak bisa menerima. Proyek REDD adalah akan dimiliki olehAustraliasebagai penyerap industri kotorAustralia(emisi) dan jelas-jelas milik asing. Justru sebaliknya kami yang merupakan lahir dan besar sejak sebelum Negara ini merdeka tidak pernah mendapat keadilan atas wilayah kelola.

6.     Implementasi proyek REDD lebih banyak memberikan janji-janji manis kepada warga masyarakat hukum adat Dayak Ngaju, padahal kenyataannya semua itu lebih banyak bohong di tingkat lapangan. Laporan ke atasan semua baik, tetapi kenyataannya tidak benar. Ini tindakan manipulasi proyek REDD kepada masyarakat hukum adat.

Dengan situasi yang berkembang proyek REDD, sikap yang diambil oleh Mantir adalah:

1.     Kami Mantir Adat Kadamangan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, menolak kehadiran Proyek REDD karena mengancam Hak dan Kehidupan Masyarakat Dayak di wilayah proyek REDD.

2.     Mendesak Bapak Presiden RI.  Soesilo Bambang Yudhoyono dan Perdana MenteriAustraliamenghentikan Proyek yang telah mengabaikan hak dan mengancam sumber-sumber kehidupan masyarakat dayak.

3.     Bapak Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono segera menetapkan melalui sebuahsuratkeputusan atas hak wilayah kelola masyarakat dayak di Daerah Aliran Sungai (DAS)Kapuas, yang telah lama memberikan sumbangan solusi krisis iklim di wilayah Gambut Kalimantan Tengah.

4.     Bapak Presiden RI. Soesilo Bambang Yudhoyono segera mengakui inisiatif masyarakat hukum adat Dayak dalam mengelola gambut melalui penanaman, rehabilitasi, pemeriharaan sungai, batas kebun-kebun, hutan-hutan adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari solusi krisis iklim bumi (di luar mekanisme REDD).

Masyarakat dayak telah melakukan perlindungan sumberdaya gambut dengan kearifan lokalnya. Kami tidak memerlukan hadirnya REDD, kami tidak perlu janji-janji. Apa yang kami lakukan untuk solusi krisis iklim untuk keselamatan umat manusia di dunia – bukan mencari dana karbon. Yang kami perlukan saat ini pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, peningkatan ketrampilan dan pengetahuan, penyediaan teknologi yang memadai dan tepat guna, kebijakan permodalan yang memadai dan dukungan rehabilitasi kebun-kebun serta hutan adat yang terbakar 3 tahun terakhir.

Pada 10 Juli 2011 19:09, Wirasapoetra Koesnadi (<basap.indo@gmail.com>) megomentari Pernyataan Sikap ini, pemenulis:

 

Setelah saya cermati…suratpernyataan sikap para mantir (yang sedikit ini) sangat CERDAS dan Menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai Mantir untuk MELINDUNGI WARGANYA (masyarakat adat).

 

Dalam UUD 1945 — masyarakat hukum adat diakui secara jelas, artinya pengakuannya bukan sekedar manusianya, tetapi –> lebih dari apa yang disebut hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah, diatas tanah (hutan, kebun, dlsb) — UUD 1945 ini juga telah di terjemahkan kedalam hak lainnya di UU 41/1999. Disebutkan HUTAN ADAT sepanjang kenyataannya masih adat (sampai saat ini di wilayah proyek REDD KFCP) masih ada dan berjalan hukum adat, hutan adat — dibuktikan adanya Mantir dan Damang.

 

Lalu, Gubernur Kalteng Teras Narang SH, memberikan satu aturan baru untuk menguatkan Hak Masyarakat Adat beserta Kelembagaan Adatnya atas Tanah, dan sumberdaya alam di atasnya, melalui Pergub 13/2009 dan Perda Provinsi no 16/2008. — tolong dibaca baik-baik kedua aturan ini dan disandingkan dengan UUD 1945 dan UU 41/1999, UU 23/2004 Pemerintahan Desa. Bahwa Teras Narang sebagai Gubernur mengeluarkan kedua aturan ini sudah merasa lelah mengurus konflik-konflik SDA di tingkat Masyarakat Adat. Lalu apa yang bisa dilakukan DAD untuk percepatan proses mengembalikan hak-hak masyarakat adat khususnya di Kalteng — Kapuasyang berhadapan dengan proyek REDD yang akan menggunakan UU 41/1999 pasal pengelolaan hutan untuk konservasi dan UU N0 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya alam — yang akan dipakai oleh areal REDD sebagai wilayah konservasi — lihat juga pasal lainnya di Bab Pidana untuk ini. Misalkan, bila masyarakat mengambil, menggunakan, merusak, dan blab la bla…maka Bab Pidana akan menghukum minimal 2 tahun, maksimal 7 tahun dengan denda 5 Miliar sampai 100 miliar. rupiah. Padahal dulu wilayah itu adalah wilayah adapt. Masyarakat setempat yang di bujuk rayu dan di tekan untuk menerima apa maunya para tengkulak karbon’’. Wirasapoetra melanjutkan komentarnya: ‘’Nah dari sini, kecerdasan Mantir membaca Perundang-undangan melalui sikapnya sudah tepat, yang perlu belajar adalah pihak-pihak lain.’’

 

‘’Temuan lainnya, dari laporan masyarakat di Desa Kaumpang, Sei Ahas dan Katuntung di awal bulan Juli 2011 — ada sebuah LSM lokal berkedudukan kadang2 di Palangkaraya- kadang di Kapuas, yang menjadi mitra KFCP — melakukan sosialisasi tentang model pengelolaan hutan, tawarannya adalah: 1) Hutan Desa, 2) Hutan Tanaman Rakyat, 3) Hutan Kemasyarakatan, dan 4) Pola Kemitraan. Model-model ini ditawarkan sebagai bentuk program yang di fasilitasi KFCP melalui LSM tersebut. Tetapi, ketika masyarakat adat yang bertanya dan memberikan usulan Hutan adat sebagai model menurut LSM ini hutan adat tidak di akui Negara. Ini pernyataan yang menyakitkan dan mengabaikan UU 41 /1999. Kemudian masyarakat tetap di paksa 4 model di luar Hutan Adat. Dan masyarakat tentunya ada yang menolak dan ada yang abu-abu belum mengambil keputusan.’’

 

‘’Hebatnya lagi, LSM ini menyatakan (baik melalui diskusi perorangan maupun umum) pada saat sosialisasi — menurut keterangan dua orang Kepala Desa, bahwa, katanya: segel tanah, SKT, Surat pengakuan atas tanah dan kebun — tidak berlaku….hemmm..(kaya BPN saja deh). Lalu yang paling menggelitik lagi tercium bahwa empat model pengelolaan hutan ini akan dimasukan (secara langsung maupun tidak langsung) sebagai perluasan areal REDD Australia dari 120.000 hektar menjadi lebih dari 500.000 hektar. Angka ini di hitung oleh salah seorang warga desa Katunjung dari 14 desa/dusun, akan di ambil lebar 3 kilometer dan sepanjang wilayah desa mengikuti sungai Kapuas..kira-kira 20 km — maka 3 km x 60 km menjadi 180 km persegi . Angka yang  sungguh dahsyat untuk DANA KARBON’’. (<basap.indo@gmail.com>)

 

Sembilan belas hari kemudian, tepatya,  27 Juni   2011, pernyataan baru keluar, berbentuk siaran pers, mengatas namai Mantir Adat yang mendukung proyek REDD kerjasama Pemerintah Indonesia dan Australia.. Siaran Pers itu menyatakan bahwa ‘’Sedikitnya 26 mantir adat dan damang adat yang berada di Kecamatan Mantangai dan Timpah mendukung proyek REDD kerjasama Pemerintah Indonesia dan Australia. Hal tersebut tertuang dalam penyataan sikap para mantir adat pada pertemuan yang digelar pada 27 Juni 2011 di Balai Pertemuan Kecamatan Mantangai’’. Demikian diungkapkan oleh Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kapuas Angie Rohan BA menyikapi munculnya surat penyataan mantir adat yang menolak program REDD yang dikerjakan oleh KFCP. “Pernyataan sikap mantir adat kedamangan Mantangai yang berjumlah 10 orang pada tanggal 7-8 Juni 2011 tersebut untuk menghentikan proyek REDD adalah tidak benar,” kata Angie Rohan dalam siaran pers’’ Menurutnya pernyataan penolakan tersebut tidak benar dan bukan dibuat oleh mantir adat kedamangan Mantangai, melainkan dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

 

“Sampai saat ini hubungan kami, mantir-mantir adat kedamangan Mantangai dan Timpah terhadap KFCP tetap dalam keadaan harmonis, sepanjang saling menghormati, menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat,” kata Angie.
Namun demikian, tambah Angie dalam pernyataan sikap tersebut juga dijelaskan kedepan diharapkan program KFCP agar disusun bersama lembaga adat dan masyarakat adat setempat.
Surat pernyataan itu ditandatangi oleh 26 mantir adat dan damang di wilayah Kecamatan Mantangai dan Timpah. Bahkan pernyataan tersebut juga ditembuskan kepada 25 pihak-pihak terkait termasuk para pejabat.  (http://kapuaskab.go.id/).

 

Kalau Siaran Pers DAD Kabupaten Kapuas yang mengatakan bahwa ‘’ ‘’Sedikitnya 26 mantir adat dan damang adat yang berada di Kecamatan Mantangai dan Timpah’’, artinya DAD Kabupaten Kapuas, instansi DAD lebih tinggi dari DAD Kecamatan, tidak membntah bahwa 10 penandatangan Pernyataan menolak REDD adalah juga mantir di daerahLantangai dan Timpah. Sepuluh orang mantir ini adalah Mantir-Mantir tingkat kecamatan. Lebih dekat dengan akar rumput. Sedangkan Pernyataan yang menyokong REDD berasal dari DAD Kabupaten, instansi DAD yang lebih tinggi . Dari sini nampak adanya perbedaan pandangan dan sikap antara DAD Kabupaten dan DAD Kcamatan yang sehari-hari menghadapi persoalan di akar rumput.  Perbdaan pendapat dan sikap belum tentu identik dengan perpecahan, tapi bisa  menjurus  ke arah itu. Apalagi jika terdapat kepentingan bermain di belakangnya. Hanya saja jika perpecahan ini terjadi, yang rugi adalah MA. Hanya saja perjuangan senantiasa menapis semua orang. ‘’Daya tahan seekor kuda diuji dalam perjalanan jauh’’, ujar ungkapan Tiongkok Kuno. Hal begini sudah bisa diramalkan ketika kekuasaan menganeksi MA, padahal semestiya rekognisi akan lebih tepat. Aneksi akan membuka peluang warga MA akan berlaga antar sesama mereka. Menganeksi MA sama dengan merenggut keluar MA dan lembaga-lembaganya dari status semula. Yang dianeksi tidak mungkin mengawasi dan sulit berkata tidak terhadap yang menganeksi. Yang tumbuh dengan aneksi adalah sikap Asal Bapak Senang (ABS). Neo-feodalisme. Memfeodalkan MA. Di Kalteng mentalitas neo-feodal memang makin berkembang.

 

Selanjutnya DAD Kabupaten Kapuas dalam Siaran Pers-nya menulis: “Pernyataan sikap mantir adat kedamangan Mantangai yang berjumlah 10 orang pada tanggal 7-8 Juni 2011 tersebut untuk menghentikan proyek REDD adalah tidak benar,” kata Angie Rohan dalam siaran pers’’ Menurutnya pernyataan penolakan tersebut tidak benar dan bukan dibuat oleh mantir adat kedamangan Mantangai, melainkan dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab’’. Pandangan ini sama dengan meremehkan Sepuluh Mantir yang menolak REDD. Seakan-akan tanpa pihak lain, sepuluh mantir itu tidak mampu bersikap. Padahal Bung Karno mengatakan: ‘’Cacing pun kalau diinjak akan memberontak’’. Dan melawan, memberontaki ketidakadilan adalah tindak syah. Yang salah dan konyol adalah menerima dan diam di hadapan ketidakadilan. Keniscayaan nalar, sejarah dan budaya adalah para damang dan lembaga-lembaga adat yang sungguh, adalah menyatu dengan warganya. Membela kepetingan warganya. Hanya saja kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan kejahatan di negeri ini memang sudah terjungkir balik. Warga MA dalam konflik lahan sering dikriminalisasikan. Juga di Kalteng!

 

‘’Soal benar’’ dan salah adalah soal substansi. Kebenaran bisa ditunjukkan olehorang dari luar, bisa dari dalam, atau dari kedua-duanya. Apa dan di mana yang tidak benar dari pernyataan sikap dan data-data yang ditunjukkan oleh sepuluh Mantir Mantangai itu? DAD Kabupaten sama sekali tidak menunjukkan. Malah menulis di Siaran Pers-nya: ‘’ke depan diharapkan program KFCP agar disusun bersama lembaga adat dan masyarakat adat setempat’’. Artinya selama ini KFCP dan para mitra kerjanya tidak berbuat demikian, seperti yang ditunjukkan oleh sepuluh Mantir Mantangai.  Kalau demikian, di mana salah sepuluh Mantir Mantangai sehingga mereka diremehkan tidak mampu bersikap? Di mana KFCP dan para mitra meletakkan serta bagaimana mereka melaksanakan Deklarasi  PBB tentang hak-hak MA (UNDRIP) tentang prinsip Free,Prior, Informed and Consent? (cf.Muliadi, ‘’Memahami FPIC Di Wilayah Pilot Project  REDD +’’, (Harian Tabengan, Palangka Raya, 12 Juli 2011).

 

Melaksanakan Program REDD tidak meniscayakan menjual daerah ini mentah-mentah demi uang Norwegia itu. Bukan orang Barat yang hidup di sini, tapi kita.Uluh Itah. Melaksanaka Program REDD niscayanya tidak menjadikan Program REDD sebagai  menjual kucing dalam karung. Hanya nama REDD yang dikenal. Isinya tidak pernah secara massadijelaskan terus-menerus. Mantir mengenal wajah REDD sesungguhnya setelah ia tiba dan beraksi di Mantangai sehingga mereka berseru ‘’Stop!’’. Seruan ini hendaknya membangunkan kita jika ada yang terlelap dan mabuk oleh yang REDD.  Kalau DAD Kabupaten Kapuas mengakui kebenaran isi pernyataan sepuluh Mantir Mantangai, lalu mengapa pihak luar dituding sebagai ‘’ oknum yang tidak bertanggung jawab’’?. Saya khawatir, justru tudingan begini, entah apa alasan dan latar belkangnya, adalah suatu sikap ‘’yang tidak bertanggung jawab’’. Tidak sesuai dengan peran lembaga adat. Seandainya, sekali lagi  seandainya, yang dituding  sebagai ‘’ oknum yang tidak bertanggung jawab’’ itu adalah para cendekiawan, saya malah girang, karena hal demikian menunjukkan ada cendekiawan kita yang menyatukan diri dengan badai topan perjuanganmassa luas. Hal jarang terjadi di negeri ini walaupun pada periode sejarah tertentu dilakukan oleh para pendiri Kalteng.

 

Tentang harmoni, yang disinggung oleh Siaran Pers DAD Kabupaten Kapuas, saya kira, seperti yang dikatakan oleh  DR. P. Hardono Hadi dalam bukunya ‘’Hakikat Muatan Filsafat Pancasila’’, harmoni bukanlah keselarasan yang mandul  karena lembek, samar-samar tanpa pola yang jelas. Harmoni harus memberi ruang gerak bagi kebebsan ‘sikap pribadi’ dari masing-masing anggota untuk berkembang dan menentukan dirinya sendiri secara tegar dan tegas. Dalam masyarakat yang harmonis pasti ada ruang yang leluasa bagi inisitatif pribadi bagi berkembangnya petualangan imjinatif, pikiran dan percobaan yang diperlukan’’ (1994:53).

 

Dari apa yang dilakukan oleh sepuluh Mantir Mantangai, saya justru melihat jalan, bagaimana memperkuat lembaga-lembaga adat untuk membela hak-hak mereka ketika negara meninggalkan mereka. MA adalah ujung tombak pemberdayaan dan penyelamatan diri Uluh Itah hari ini. Keutuhan dan ke-solidan-nya patut dijaga. Tapi keutuhan dan ke-solid-an yang dibangun atas dasar prinsip. Atas dasar kepentingan rakyat. Menjadikan MA sebagai kuda tunggangan kepentingan, akan memecahbelah MA, menyulut konflik antar sesama. Persatuan tanpa prinsip adalah persatuan impoten. Rakyat sebagai poros adalah prinsip itu dan dari padanya kita bergeming, apapun resikonya. Dengan prinsip ini Kalteng mesti bangkit. Orang tanpa prinsip dan tidak menyetiai prinsipnya akan gampang menjual ‘’hambaruan’’ (roh, jiwa)-nya, seperti yang terjadi pada saban pemilu, harga hambaruan lebih rendah dari seekor anjing.

 

Gerakan Sosial Untuk Reformasi Progresif dan pengawasan sosial dari bawah di Kalteng patut dilancarkan. Mengapa tidak dilakukan mulai dengan menggunakan MA sebagai basis kekuatan? Mantangai, Desa Tura dan perlawanan tani di kabupaten-kabupaten lain memperlihatkan kemungkinan ini.  Di desa-desa tersebut tersimpan ‘’the hidden leaders’’(para pemimpin tersembunyi) , bukan pimpinan tunjukan dan atau diangkat seperti ‘’pemimpin Pancasila’’. ‘’The hidden leaders’’ ini berkembang dalam Gerakan Sosial Reformatif Progresif akan tumbuh menjadi pemimpin sesungguhnya. Inilah yang disebut rakyat melahirkan pemimpinnya sendiri. Rakyat membebaskan diri mereka sendiri.***

 

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan DayakKalimantanTengah,Palangka Raya.

 

 

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers

%d bloggers like this: