PEMBAURAN UNTUK PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

PEMBAURAN UNTUK PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN

 

Sesuai dengan Instruksi Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Nomor 12 Tahun 2010, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kotim, Senin 27 Juni 2011 di Aula Hotel Permata Indah, Sampit, telah membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Bupati Kotim H.Supian Hadi, SIKom,  dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala  Badan Kesbangpol dan Linmas Kotim, Ir. Mambang Tundan antara lain mengatakan bahwa pembentukan  FPK di  tingkat Kabupaten ini akan diteruskan hingga ke tingkat-tingkat kecamatan, kelurahan dan desa-desa.  Melalui pembentukan FPK ini ‘’Diharapkan dapat lebih meningkatkan kerukunan, rasa persatuan RepublikIndonesia. Dengan demikian, disharmoni dan distegrasi antar anggota masyarakat yang multi etnik dapat terhindarkan tanpa menghilangkan identitas ras, suku,bahasa, budaya dan adat-istiadat masing-masing’’. Menurut Supian Hadi, yang asal etnik Bugis,  menantu bupati kabupaten Seruyan,Darwan Ali, kabupaten tetangga Kotim,  “salah satu  fungsi dari Forum  Pembauran Kebangsaan adalah sebagai wadah informasi, komunikasi , konsultasi dan kerjasama antar warga yang terdiri dari pemuka masyrakat dari berbagai ras, suku dan etnik setempat. Yaitu dalam upaya menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembngkan pemburan kebangsaan kearah yang positif dan bermanfaat, serta memecahkan setiap permasalahan, perselisihan antar warga secara damai dengan cara musyawarah-mufakat atas dasar kekeluarga’’.  Sedangkan ‘’Tugas dari Forum Pembauran Kebangsaan di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa adalah membantu salah satu tugas kepala daerah. Yaitu menjaring, menampung aspirasi di bidang pembauran kebangsaan. Menyelenggarakan forum dialog antar pimpinan organisasi pembauran kebangsaan,pemuka masyarakat, tokoh adat, suku dan masyarakat’’, demikian Supian Hadi, bupati pemenang pemilukada Kotim tahun lalu, meneruskan Bupati Wahyudi, asal etnik Madura. Untuk mencapai tujuan tersebut, FPK, menurut Ir. Mambang Tundan, akan melakukan berbagai kegiatan seperti ‘’interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat-istiadat ,seni-budaya, pendidikan dan perekonomian’’. Sehingga melalui interaksi sosial demikian ‘’para peserta mempunyai bekal pengetahuan dan kemampuan untuk memahami dengan baik, serta mendorong tumbuhnya wawasan kebangsaan bagi tiap warganegara , demi keutuhan NKRI dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD ‘45’’ (Kalteng Pos, 28 Juni 2011).

 

Ide yang melatari dan mendorong lahirnya FPK, bukanlah ide baru. Tahun 2000 beberapa bulan sebelum Tragedi Sampit Tahun 2000/2001 meletus, beberapa LSM, tokoh-tokoh komunitas Madura, anggota-aggota DPRD Kalteng, orgnisasi mahasiswa dan pemuda, telah mendirikan sebuah LSM Lintas Budaya, dengan tujuan yang serupa dengan FPK sekarang. Pekerjaan lembaga lintas etnik ini terjegal oleh meletusnya konflik etnik dan yang menjalar dengan cepat ke seluruh Kalteng., mengalahkan kecepatan kerja lembaga yang baru berdiri.  Anggota-anggota lembaga  yang bisa bertahan dantersisa di Kalteng, akhirnya turut aktif menangani konflik etnik tersebut bersama Pemda Provinsi. Lembaga lintas etnik yang didirikan di Palangka Raya ini kemudian lenyap bersamaan dengan terpencar atau menghilangnya sejumlah aggota inti , entah ke mana pada saat konflik. Beberapa orang bisa saya temukan kembali di provinsi-provinsi lain di luar Kalimantan.  Ketika ke Kalteng kembali, saya dapatkan kegiatan seremonial berupa pawai mengenakan pakaian daerah masing-masing(pernah sekali megadaka pentas bersama) saat merayakan hari jadi Kalteng. Kegiatan yang tidak mendasar. Yang muncul dan lebih diaktifkan  kemudian, adalah Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), yang agaknya bahkan mendapat bantuan dana teratur dari pemerintah. Pertanyaannya : Apakah di Kalteng ini masalah yang mengancam adalah konflik yang bersumber pada soal-soal agama? Memang, setelah Tragedi Sampit, ada pihak tertentu , terutama di kalangan elite kekuasaan dan masyarakat, yang mau secara sia-sia mencetuskan  konflik antar agama (Kristen vs Islam). Agama dipolitisasi, sebagaimana Tragedi Sampit juga diupayakan dipolitisasi. Politisasi agama ini pun kembali mencuat pada saat pemilu kada Gubernur-Wakil Gubernur Mei 2010 lalu. Tapi saya sendiri smpai sekarang tidak melihat bahwa perbedaan agama menjadi dasar penyulut konflik. Dalam sejarah Dayak, perbedaan agama tidak pernah menjadi pemicu konflik. Satu keluarga yang tinggal di bawah satu atap, bisa terdiri dari berbagai agama. Kalau Kalteng sekarang merupakan daerah yang beresiko tinggi, musabab utamanya ada pada penjarahan lahan dan budaya. Bisa saja memang, dua masalah ini dipolitisir sesuai kepentingan elite yang berlaga, tapi secara obyektif penyebabnya terletak pada masalah social-ekonomi dan budaya. Dari segi kebudayaan,  karena keniscayaan ‘’ di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung’’ tidak diterapkan dan tidak dihayati. Warga yang baru datang, bertahan di ghetto masing-masing dengan  budaya ghetto mereka, sehingga merintangi perkembangan ide dan psikhologi bahwa mereka adalah Uluh Kalteng yang ketika di Kalteng niscayanya berkewajiban memberdayakan dan membangun Kalteng sebagai kampung-halaman mereka. Kesadaran begini yang masih sangat lambat tumbuh dan berkembang. Akibatnya , Kalteng  hanya dijadikan tempat berusaha dan bila mungkin untuk dikuasai. Contoh: Perkelahian, yang  bahkan sempat merenggut nyawa disebabkan oleh ketidak rasukan budaya ini misalnya terjadi antara sopir angkot di Pasar Besar Palangka Raya, kemudian kasus penikaman oleh Mursidi dibantu oleh Asnawi dari desa Parebok , Samuda , Kabupaten Kotawaringin Timur atas Saripudin dari desa tetangga Desa Sei Ujum Raya, Februri 2011. Sedangkan di Kabupaten Katingan konflik besar hampir terjadi antara dua etnik Karena masalah rebutan tambang galian. (Mujur tidak berkembang oleh cepatnya pihak kepolisian bertindak secara tepat). Sedangkan di Jalan Badak Palangka Raya, pertikaian berdarah, berawal dari soal lahan. Untuk tingkat Palangka Raya saja, ‘’kasus tanah  sudah membludak’’ (Kalteng Pos, 28 Juni 2011).

 

Dengan beberapa contoh di atas (tanpa membuat daftar contoh lebih lanjut), yang mau saya katakan yaitu tentang perlunya membaca akar masalah untuk mampu menjawab dan memecahkan persoalan secara tanggap dan kena sasaran. Sehingga kita tidak berbuat seperti Pang Palui, ingin menangkap kijang tapi  yang diburu adalah bayangannya di sungai. Untuk keperluan ini, penelitian lapangan sangat diperlukan, sehingga pengetahuan tidak didasarkan pada rekaan. Dengan tahu persis akar masalah, kitapun tidak akan serta-merta menggunakan pendekatan  keamanan , pendekatan paling mudah dan sederhana. Padahal tidak semua masalah bisa dipecahkan dengan bedil. Bedil atau kekerasan bukan jaminan kemenangan. Agaknya di negeri ini sampai sekarang pedekatan keamanan masih lebih banyak diterapkan daripada penggunaan  pendekatan budaya (antropologis), dan ekonomi,alias pendekatan penyadaran dan praktis. Pendekatan praktis ekonomi dan antroplogis adalah pendekatan yang membawakan cahaya bagi  ‘’orang-orang kada balampu’’( Bhs.Banjar :orang-orang tidak berlampu), meminjam istilah teman saya, seorang Ustad Madura asal Bangkalan sepuluh tahun silam ketika menganalisa masalah konflik etnik di Kalteng.

 

Di samping FKUB, di Kalteng juga terdapat Kerukunan Keluarga Dayak Dan Suku Ras Lainnya Provinsi Kalteng (KKD-KT), Jalan RTA Milono, Palangka Raya, beranggotakan 218 organisasi berbagai etnik dan komunitas yang terdapat di Kalteng. Pada 17 Februari  2011, Kerukunan Masyarakat Madura (KKM) yang menghimpun 12.000 warga Madura yang berada di Bumi Tambun-Bungai ini telah turut menggabungkan diri ke dalam KKD-KT.

Joko Sakti, selaku Sekretaris Umum KKM, atas nama 12.000 warga Madura yang tergabung dalam KMM  berjanji bahwa warga Madura akan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang di daerah setempat serta yang terpenting  adalah menjaga kondusifitas di tengah-tengah masyarakat’’.Dengan kapasitas sebagai Sekretaris Umum KMM, Joko juga mengatakan bahwa ‘’seluruh warga Madura yang ada di Kalteng berjanji untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan isi pepatah ‘’di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung’’ serta melaksanakan filsafat Huma Betang.  Dengan berdirinya KKM maka semua organisasi warga Madura yang ada sebelumnya dengan ini dinyatakan bubar, demikian Joko Sakti. Harian Palangka Post (18 Februari 2011) menilai Pernyataan Sikap dan penggabungan diri warga Madura ke dalam KKD-KT merupakan wujud dari ‘’trauma atas Peristiwa berdarah tahun 2001 silam’’ dan setelah menyimpulkan pengalaman atas Tragedi Berdarah itu lalu bertekad melakukan pembauran, dan menjunjung langit bumi yang dipijak.

 

Hnya, agaknya KKD-KT ini lebih bersifat organisasi konsultatif yang aktif pada saat-saat tertentu yang diperlukan, sebab dalam keseharian di luar ‘’saat-saat tertentu’’ tersebut, sangat jarang terdengar tentang apa yang dilakukannya. Padahal jika ia melakukan sesuatu yang bersifat terprogram, KKD-KT bisa memberikan sumbangan besar bagi lahir berkembangnya Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng, tumbuh berkembngnya kesadaran budaya baru bersifat pembauran atau hibrida, menerobos segala sekat-sekat ghetto yang ada. Oleh sepinya dan ciri insidental dari  kegiatan  KKD-KT, maka menjadi pertanyaan, apakah organisasi ini lebih bersifat politis dan  pencitraan saja daripada menjadi sarana pencapaian pembentukan Uluh Kalteng Beridentits Kalteng?

 

Membaca laporan pidato sambutan Bupati Supian Hadi di saat pemberntuk FPK di atas, agaknya ia sangat menyadari keragaman penduduk Kotim dan masih tersisanya benih-benih pertikaian yang  ditimbulkan oleh masalah budaya dan ekonomi di daerahnya. Sebagai upaya preventif maka ia menindaklanjuti  Instruksi Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Nomor 12 Tahun 2010, dengan membentuk FPK dari tingkat kabupaten hingga pedesaan. Tentu saja tujuan FPK adalah hal yang mulia. Walaupun barangkali FPK masih perlu menggarisbawahi tujuannya bahwa pembauran bermaksud untuk memberdaya dan membangun Kalteng sebagai kampung-halaman bersama Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng. Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng tidak lain dari Manusia Pembangun Kalteng , pengejawantah rangkaian nilai republikan dan berkeindonesiaan di Bumi Tambun Bungai. Identitas Kalteng itu, saya kira, adalah budaya hibrida yang tumbuh dari dasar budaya Dayak yang diperkaya oleh keragaman budaya di Kalteng. Keragaman  budaya melalui pembauran alami dan oleh kesadaran akan melahirkan budaya baru, budaya yang menyarikan unsur-unsur positif keragaman. Tapi budaya hibrida ini terbangun atas dasar tertentu sesuai sejarah,budaya dan psikhologi yang lama mengakar di sutu lokalitss. Multikulturalisme bukanlah isme pengembangan kultur tanpa dasar, tapi menjadikan suatu kultur tertentu sebagai dasar.

 

Apabila Pasal 39 ayat (1) Perda  No.16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan  Adat Dayak di Kalimantan Tengah menginstruksikan agar : ‘’Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat’’. Kemudian ayat (2) Pasal  Perda yang sama mengatakan: ‘’Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1),bahkan telah melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya (hlm.28), saya kira tujuannya tidak lain memberikan petunjuk apa orientasi pembauran itu, bagaimana Budaya Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng itu diwujudkan. Ide dan semangat Perda 16/2008 ini sangat bertolakbelakang dengan ide dan semangat Rencana UU Tentang Bahasa dan Sastra Daerah yang ingin menerapkan politik ‘’besarisme’’ di daerah-daerah. Jika ‘’besarisme’’ ini kembali diterapkan dan dijadikan pedoman, maka ia hanya akan menimbulkan perpecahan bangsa dan menyulut pergolakan sebab ia merupakan legalisasi kolonialisme internal , bertentangan dengan Pancasila sebagai konsensus nasional, bertolakbelakang dengan nilai-nilai republikan dan berkeindonesiaan.

 

Merinci dan melaksanakan orientasi pembauran yang tertera dalam Perda 16/2008 di atas tentu merupakan kewajiban dan tugas pengurus FPK. Niat baik dan tujuan mulia FPK juga tidak akan berhasil apabila ia bersifat elitis dan didominasi oleh para birokrat seperti halnya dengan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) atau didirikan hanya sebagai organissi politik pajangan pencitraan bersifat insidental. Jika terjadi demikian, maka FPK hanya menjadi sarana penyedot anggaran belaka tanpa mencaapai tujuan mulianya. Sebagai anak muda asal Bugis yang berkarir di luar Tanah Ugi, kita berharap bahwa kesdaran dan rasa republikan serta keindonesiaan Supian Hadi cukup kental, sehingga ia  mampu keluar dari belenggu dan kepungan kebiasaan kuno birokrat yang menggerowoti Republik Indonesia. Sebaliknya,memperlihatkan diri bahwa ia adalah birokrat republikan dan berkeindonesiaan sesungguhnya. Didirikannya FPK dari tingkat kabupaten hingga ke daerah pedesaan adalah hal pertama terjadi di Kalteng yang majemuk dan pernah sangat berdarah oleh konflik antar etnik. Sampit, Kotim  merupakan pusatnya. Karena musabab sentralnya terletak di sector budaya dan ekonomi, kemudian merambat ke bidang politik, barangkali perhatian ke ketiga bidang ini patut menjadi indahan FPK, cq. Supian Hadi. Menjadikan dirinya sebagai dirinya sendiri  yang republikan dan berkeindonesiaan, serta juga membaurkan diri dengan lokalitas, jenis manusia langka di negeri ini, merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan dan kegagalan Supian Hadi dan FPK-nya. Membiarkan diri menjadi tawanan gayadan pandangan usang birokrat, sama dengan hanyut di riam  ‘’tolo-tolo’’ dengan kualitas ‘’nampatena’’. Barangkali. ***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Palangka Raya.

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers

%d bloggers like this: