MERAMPINGKAN BIROKRASI

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

MERAMPINGKAN BIROKRASI

“Keadaan birokrasi kita memprihatinkan karena kinerjanya tak sepadan dengan besarnya anggaran negara yang disedot. Mereka menghabiskan duit sekitar Rp 180,6 triliun setiap tahun, seperti yang terlihat dalam pos belanja pegawai. Angka ini sungguh besar. Bandingkan saja dengan anggaran pembangunan infrastruktur, yang hanya Rp 67,4 triliun per tahun”, demikian tulis Majalah Tempo 28 Juni 2011 (lihat juga: http://www.tempo.co/hg/opiniKT/2011/06/28/krn.20110628.240388.id.html).

Apa yang dituliskan oleh Majalah Tempo di atas, dikonfirmasi oleh hasil Tim Penelitian Anggaran LABDA Palangka Raya tahun lalu. Tim Peneliti LABDA waktu itu menemukan bahwa APBD Kota Palangka Raya menyediakan 70% dari seluruh APBD untuk belanja pegawai. Jadi tinggal 30% yang digunakan untuk membangun bidang-bidang lain. Jika dari sisa 30% ini dalam penggunaannya terjadi kebocoran di sana-sini , maka jumlah untuk pemberdayaan dan pembangunan akan makin susut. Lalu tidak mengherankan jika jawaban klasik hampir otomatis yang terdengar ketika organisasi-organisasi masyarakat ini dan itu  meminta bantuan berkegiatan adalah ‘’tidak ada dana’’. Dengan variasi lain, jawaban klasik ini ditulis dan dipampangkan di tembok-tembok menuju ruang Kepala Dinas.

Dari susunan dan perbandingan anggaran demikian, pertanyaan pun muncul : Negara ini untuk apa dan untuk siapa? Negara yang secara anggaran tidak mengutamakan warganegranya, bisakah mencapai mutu republikan dan berkeindonesiaan? Pertanyaan yang oleh mohamad Fadlul Rahman diketengahkan dalam kata-kata: ‘’ Sudahkah elemen negara ini mendisain dirinya sebagai pilar yang mampu membahagiakan rakyatnya?’’ (http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=280671, 13 Juni 2011).

Seringnya warga negara, terutama rakyat kecil ditinggalkan sendiri oleh Negara, selain dari angka-angka di atas, menjawab pertnyaan-pertanyaan di atas, pertnyaan yang juga mengindikasikan kegagalan Negara dalam memainkan peran humanitas strukturalnya, gagal atau belum berhasil menjadikan dirinya sebagai pilar yang mampu membahagiakan rakyatnya. Belum berhasilnya negara memainkan peran humanitas demikian, digarisbawahi oleh Laporan Bank Dunia terbaru  yang menunjukkan, sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di Indonesia . Lebih dari 110 juta orang Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari 2 dolar AS atau kurang dari Rp 19.000 per hari. Jumlah orang sebanyak itu sama dengan total penduduk Malaysia ditambah seluruh penduduk Vietnam dan Kamboja. (Ilham Gunawan, 2009)

 

Bagaimana di Kalteng? Jika angka-angka Walhi Kalteng benar, maka dari 2,5 juta penduduk , separo hidup dari PBS dengan gaji Rp.40 ribu sehari dan kebanyakan bekerja sebagai buruh harian .Artinya tidak bekerja saban hari, tanpa jamsostek. Kalau hujan atau cuaca buruk tidak bekerja. Bisakah dengan gaji demikian menghidupi satu keluarga dengan dua anak saja? Jika dilihat lebih cermat, Kalteng sebenarnya tidak lain dari sebuah daerah koloni di wilayah RI, yang juga tidak lebih dari sebuah negeri jajahan model baru. Keadaan yang berciri kolonial begini diperparah oleh tingkat pelayanan publik  dan kinerja yang tidak memadai dari birokrasi bahkan cenderung kleptokratis. Undang-undang dan peraturan mereka tahan dan penjarakan. UU dibuat untuk dilanggar. Sehingga negara ini jika menggunakan istilah Ruth McVEY tidak lain dari negara pegawai  (beamtenstaat) dan pegawai yang pangreh praja.

 

Mutu layanan publik yang rendah ini di Kalteng ditunjukkan oleh keadaan berikut. Gubernur Kalteng A.Teras Narang dalam sambutannya membuka Seminar Peringatan HUT Ke-39 Korpri, pada 8 Desember 2010 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur antara lain membeberkan rincian jumlah pegawai republik di 14 kabupaten/kota di Kalteng. Jika angka-angka yang diberikan oleh Gubernur ini dijumlah maka seluruh pegawai republik di Kalteng terdapat 54415 orang untuk penduduk Kalteng yang kurang lebih berjumlah 2,2 juta. Artinya seorang pegawai negeri melayani kurang-lebih 40 peduduk (2.200.000: 54.415). Kurang lebih isi dari satu kelas dengan seorang guru.Jika 1.011.912  (angka Walhi 2010) dari 2,2 juta penduduk Kalteng ini hidup di kawasan Perusahaan Besar Swasta, yang sibuk di tambang dan perkebunan, sangat jarang berurusan dengan kantor-kantor maka jumlah penduduk yang sering dilayani oleh pegawai republik di Kalteng berjumlah 2.200.000 – 1.011.912 = 1.188.088 orang. Artinya seorang pegawai republik melayani  21 orang. Dua puluh satu orang inipun belum tentu datang ke kantor pemerintah saban hari. Secara nalar jika dibandingkan dengan pekerjaan seorang guru yang tetap mengajar 21 orang siswa atau mahasiswa, pekerjaan seorang pegawai republik melayani 21 orang paling banyak, bukanlah pekerjaan yang berat.

 

Jadi dari segi jumlah, pegawai republik tidak bisa dikatakan tidak cukup sehingga tidak bisa memberi layanan yang pantas. Hanya apabila kita memasuki kantor-kantor pemerintah, sering kita saksikan para pegawai kebingungan mencari apa yang mesti dikerjakan. Kebingungan ini membawa mereka bersama-sama mengisi waktu dengan ngobrol, berbelanja, atau main catur. Pura-pura sibuk jika ada orang luar masuk. Jumlah pegawai yang lebih dari cukup ini saban tahun ditambah dengan penerimaan PNS (pegawai negeri sipil) baru. Agaknya penerimaan PNS baru ini merupakan salah satu upaya pemerintah membuka lapangan kerja, karena tidak mampu membuka lapangan kerja lain di luar PNS.

Apabila rasio PNS dan penduduk di Kalteng 1:21, untuk tingkat nasional, ratio itu berbanding 1 : 52. Umumnya birokrasi di negara-negara maju jauh lebih efisien dengan rasio 1 : 70. Rasio efisien ini juga disebut administrasi sederhana tapi bermutu (http://www.tempo.co/hg/opiniKT/2011/06/28/krn.20110628.240388.id.html). Rasio demikian membuat pekerjaan tidak efektif dan memboroskan anggaran negara. Ratio yang tidak sehat ini menyebabkan jam kantor-kantor di sejumlah daerah sudah sepi pada jam 14 :00. Orang-orang kembali ke kantor pada saat jam appel untuk melakukan absensi.  Sehingga jika diikhitisarkan maka jam kerja PNS menjadi 08-10-0-16. Salah satu akar dari ketidak efektifan birokrasi ini terletak pada ratio yang tidak sehat di atas. Perilaku dri para PNS hanyalah hasil dari suatu kebijakan yang melahirkan keadaan. Keadaan sosial ini kemudian memperoleh wujudnya di pikiran, dari pikiran ke tindakan atau perilaku.

Dalam upaya mengatasi keadaan birokrasi yang memprihatinkan demikian serta untuk membersihkan birokrasi maka pemerintah membentuk sebuah Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional pimpinan Erry Riyana Hardjapamekas yang  mengusulkan adanya perampingan birokrasi. Rekrutmen pegawai baru akan dihentikan agar jumlah pegawai negeri tidak semakin membengkak.

Tim Independen juga menawarkan tiga alternatif lain. Pertama, program pensiun dini bagi pegawai yang kurang cakap. Kedua, pelatihan untuk menambah kemampuan dan keterampilan pegawai yang kurang produktif. Ketiga, menempatkan pegawai-pegawai yang kurang berkualitas di posisi tanpa jabatan (http://www.tempo.co/hg/opiniKT /2011/06/28/krn.20110628.240388.id.html).

Untuk Kalteng, usul permpingan birokrasi pernah saya sarankan kepada Pemerintah Provinsi semasa Gubernur Drs. Asmawi Agani melalui sebuah forum yang berlangsung di Gedung Pertemuan Umum Tambun-Bungai tahun 2000. Hasilnya , saya diteriaki dan tidak disukai.Telepon-telepon kebencian, baik langsung dan  tidak langsung berderang-dering ke berbagai alamat.

Pada kesempatan itu, saya sarankan agar birokrasi provinsi dirampingkan. Konsekwensi logis dari perampingan adalah menciptakan lapangan pekerjaan non pamong praja, mengembangkan usaha-usaha produktif di berbagai bidang secara berprakarsa untuk menciptakan dan mengembangkan usaha wiraswasta. Apabila muncul barisan wiraswasta di Kalteng, maka provinsi akan melahirkan barisan kelas menengah dengan budaya  mereka sendiri. Diharapkan  dengan lahirnya kelas menengah dan budaya mereka, budaya politik baru yang akan mempengaruhi budaya politik Kalteng akan muncul. Bersamaan dengan itu, politik pendidikan dirobah dari menciptakan tukang-tukang menjadi pembentukan manusia yang berwacana, berkerampilan tinggi dan berkomitmen manusiawi. Dalam istilah teman-teman di Yayasan Siswarta: ‘’membangun manusia pembangun’’. Pendidikan diintegrasikan dengan dunia usaha, seperti yang pernah dilakukan oleh teman-teman saya  di Pontianak,Kalimantan Barat, sekitar tahun 1990-an. Ide sentralnya, pendidikan yang diselenggarakan agar sesuai dengan mutu manusia, meningkatkan kadar kemanusiaan. Bukan mengarah ke pengejaran kertas gelar. Gelar tidk lain dari mutu manusia yang berketerampilan dan berkomitermen manusiawi. Manusia begini tidak identik dengan PNS. Tapi bagaimana memperkuat barisan ‘’manusia pembangun’’, termsuk membangun dan memperkuat barisan kelas menengah melalui pengembangan kewirausahaan.

 

Lemahnya kelas menengah ini di Kalteng, terutama di kalangan Uluh Itah dicerminkan oleh hasil penelitian Jagau atas Pasar Pahandut (Pasar Besar) di awal tahun 2000-an. Menurut penemuan Jaga Pasar Pahandut, tanah Pasar Pahandut pada wal tahun 2000 dimiliki oleh  Ngabe Sukah,  Dehel Rumbang, dan  H. Mukran (aktif dalam politik). Para pedagang Pasar Pahandut yang berjumlah 2.950 menyewa lahan  dari ketiga pemilik lahan ini. Di antara jumlah ini terdapat orang Dayak dengan rincian 25 pedagang sayur, 10 pedagang ikan, 10 pedagang daging, 5 pedagang pecah belah. Total pedagang Dayak cuma  50 orang dari jumlah 2.950 pedagang. Selebihnya adalah pedagang-pedagang asal etnik Banjar, sedikit asal Jawa. Walaupun usaha dagang 50 pedagang Dayak ini tidak besar, sangat kecil bahkan, tapi jika terkelola baik maka mereka bisa menjadi embrio tumbuhnya kelas menengah Dayak. Sayangnya, embrio ini tidak berkembang. Seandainya kelas menengah Dayak berkembang, menjadi 4% saja dari seluruh penduduk Kalteng, barangkali suasana kebudayaan, sosial dan politik Kalteng akan berbeda. Sebab berbondong-bondong menjadi PNS atau menyandang gelar sarjana ‘’pengangguran’’ tidak akan membawa Kalteng bergerak maju. Ghettoisme dan budaya ghetto bukanlah budaya kelas menenangah. Sehingga bisa bisa diharapkan dengan berkembangnya kelas menengah akan menyingkirkan bersama pertumbuhan mereka budaya ghetto dan menumbuhkan budaya Uluh Kalteng beridentitas Kalteng.

 

Apakah rekomendasi Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional tentang perampingan birokrasi, moratorium penerimaan PNS baru, akan sampai ke Kalteng?  Sampai atau tidak rekomendasi Tim ini, saya kira Kalteng patut melakukan reformasi birokrasi sehingga menjadi sederhana tapi bermutu,mengobah ratio PNS:Penduduk dari 1:21 menjadi 1:75 atau 1:100. Rasio sekarang tidak membawa Kalteng melesat. Perampingan dan moratorium sementara menciptakan syarat Kalteng mencari dan menciptakan lapangan kerja baru di luar PNS.***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Palangka Raya.

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers

%d bloggers like this: