Archive for June, 2011|Monthly archive page
PATUTKAH KEBUDAYAAN DIINDUSTRIKAN?
Leave a CommentJurnal Toddoppuli
Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku
SAHEWAN PANARUNG
Untuk Kebangkitan Kebudayaan Dayak & Yang Majemuk Di Kalimantan Tengah
Catatan Panarung Andriani S. Kusni
PATUTKAH KEBUDAYAAN DIINDUSTRIKAN?
‘’Konsep pengembangan budaya sebagai industri merupakan langkah survival penting dan strategis memasuki era globalisasi. Hal ini disebabkan oleh karena kekuatan sumber budaya yang hidup (living culture) mempunyai karakter paradoksal yang ‘’high tech’’ dan sekaligus ‘’high touch’’ , demikian Prof.Dr. Danes Jayanegara dalam makalahnya ‘’Pemberdayaan Damang Kepala Adat Dalam Peningkatan Promosi Kebudayaan Dari Perspektif Ekonomi (2006, in: Kardinal Tarung, ‘’Musik Etnik Dayak dan Pariwisata (Antara Harapan dan Kenyataan), Harian Tabengan, Palangka Raya, 24 Juni 2011). Kalau pemahaman saya benar, melalui kalimat di atas, Prof.Dr. Danes Jayanegara (selanjutnya disingkat Prof.Danes) mengemukakan poin-poin berikut: (1).Menyarankan agar Budaya dikembangkan sebagai industri.(2).Industrialisasi budaya merupakan langkah survival penting dan strategis memasuki era globalisasi. (3.).Kekuatan sumber budaya yang hidup (living culture) mempunyai karakter paradoksal , yaitu ‘’high tech’’ (tekhnologi tinggi) dan ‘’high touch’’ (sentuhan tinggi).
Tesis menimbulkan banyak pertanyaan,antara lain: Apa yang dimaksudkannya dengan kebudayaan atau budaya? Apakah yang beliau kebudayaan dengan sarinya pandangan hidup yang kemudian mewujudkan diri dalam berbagai karya, baik fisik maupun non fisik, non indrawi seperti nilai dan wacana ataukah budaya yang pengertiannya disempitkan menjadi sastra-seni? Ataukah ada pengertian lain khas dari Prof. Danes? Baik dlam pengertian yang hakiki mau pun yang sempit, sungguh menjadi pertanyaan besar: Bagaimana pandangan hidup, konsep dan nilai, sari kesenian di-industrialisasikan, dimekanisasi, diproduksi secara massal? Lukisan memang bisa direproduksi, karya-karya sstr dan ilmiah memang bisa dicetak dalam jumlah sangat banyak, tapi yang orisinal, mana mungkin diindistrikan. Dilihat dari sejarah kelahirannya, kebudayaan dalam arti luas atau sempit menyatu dengan kehidupan manusia. Lahir dari, oleh dan untuk manusia. Maslah kuantitas tidak menjadi hitungan. Jumlah menjadi masuk hitungan ketika ia diperdagangkan. DanProf. Danes , sesuai dengan topik makalahnya memang sedang berbicara bagaimana memperdagangkan kebudayaan. Pengalaman beberapa daerah wisata yang berkembng seperti Bali, menunjukkan perdagangan kesenian berdampak memerosotka kesenian. Para seniman menyebut karya-karya komersil ini dengan sinis: ‘’karya turistik’’. Karya turistik merenggut kesenian (kebudayaan dalam arti sempit) dari fungsinya. Secara artistik ia disesuaikan dengan selera calon pembeli alias pasar, yaitu para turis dan dunia priwisata. Kebudayaan turistik , kebudayaan yang dilacurkan dan menjdi rahasia umum bahw yang berkembangan bersama turisme adalah pelacuran. Perdgangan manusia (jika kita tidak awss, perkembangan pelacuran di berbagai bidang kn menjdi cepat marak)..
Apakah tanpa mengindustrialissikan kebudayaan, kebudayaan tidak akan survive (hidup, bertahan)? Sejarah kebudayaan semua negeri menunjukkan, kebudayaan akan terus hidup, lahir dan berkembang tanpa diperdagangkan karena ia merupakan kebutuhan manusia. Jika demikian pa gerangan yang dimaksudkan oleh Prof. Danes dengan living culture, kebudyaan yang hidup? Juga apa-siapa yang dimaksudkan dengan ‘’sumber kekuatan budaya yang hidup’’? Dari segi filosofi, sejarah dan pandngan estetika tesis Prof. Danes patut dikaji ulang. Mudah-mudahan tesis Prof.Danes ini tidak segera dijadikan dasar kebijakan oleh pengelola kekuasaan. Berharap, gelar akademi betapapun panjangnya, tidak pernah menyilaukan siapa pun. Paling tidak, yang pasti seorang profesor doktor bukan jainanan tahu segala tentang segala.***
Catatan Kebudayaan Kusni Sulang
MENGEKSPLORASI KHAZANAH INTELEKTUAL LOKAL
Beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Hollandsche Denken (Berpikir ala Belanda) masih sangat kental. Penggunaan bahasa Belanda dipandang sebagai indikator keelitan penggunanya, sesuai dengan pola tingkah-laku kaum burjuis kecil.Apabila bahasa merupakan lumbung khazanah budya intelektualitas dan budaya suatu bangsa atau etik, maka budaya dan pola pikir yang digunakan oleh pemakai bahasa yang dirasakan akrab, bisa menjadi pengungkap relatif terbaik diri, adalah khazanah yang terdapat pada lumbung tersebut. Ketika pengaruh Belanda menurun mulai periode perjuangan mengembalikan Irian Bart ke pangkuan RI, pemakaian bahasa Belanda mulai turut menurun. Apalagi Pemerintah Bung Karno melarang Bahasa Belanda di sekolah-sekolah. Bahkan Bung Karno mengkritik keras sikap dan pandangan ke belanda-belandaan dan text-book thinking. Bahasa meujukkan bangsa, kesimpulan tetua negeri ini menyimpulkan pengalaman angkata mereka, sekligus menunjukkan makna jati diri.
Apakah setelah pengaruh Belanda dan bahasa Belanda merosot dan terus melemah, anak bangsa ini berarti mulai menghargai diri sendiri, memaknai khazanah budaya dan intelektualits yang diwariskan para leluhurnya? Tidak juga, penyakit masyarakat burjuis kecil (le petit buorgois) yang gemar pada corak-corak pertunjukan masih menongkrongi jiwa kita. Belanda digantikan oleh Amerikanisasi budaya. Amerika dipandang lambang modernitas dan ‘’segala’’ kehebatan. Orientasi membuta ke Barat masih pola pikir kita. Modernisasi dipadankan dengan Baratisasi (Westernization). Tidak modern berarti jadul, ketinggalan zaman, berkutat di periode Siti Nurbaya. Oleh karena itu maka lahirnya bahasa baru,bahasa gado-gado, campuran antara bahasa Inggris dan Indonesia. Orientasi beginilah barangkali yang membuat, adanya orang-orang yang secra sukarela mengasingkan diri dari khazanah budaya dan intelektualitas negeri ini.Sekalipun berada di Indonesia, tapi tidak kenal Indonesia, sekali pun tinggal di Kalteng tapi tidak kenal Kalteng. Maka indonesianis-indonesiais asing-di dewa-dewakan. Apakah beda pendewaan begini dengan menciptakan kolonialisasi dunia pemikiran? Berkata begini, tidak berarti menolak belajar dari pihak lain. Belajar dari pihak mana pun adalah suatu keniscayaan. Tapi belajar bukan untuk menjadikan diri budak melainkan untuk menjadikan diri sebagai diri sendiri. Indonesia adalah Indonesia. Uluh Itah adalah Uluh Itah, Uluh Kalteng adalah Uluh Kalteng.
Memang demikian miskin dan tertinggalkah khazanah budaya dan intelektual negeri ini? Ataukah kita saja yang kurang menaruh perhatian pada warisan tersebut, sehingga sehingga kita lebih mengenal Barat, lebih mengenal Amerika, mengenal Arab atau Yunani Kuno dripada apa yang kita punya sendiri? Ambil sebagai misal: Seberapa jauh pengenalan kita tentang masalah gender, filosofi Kaharingan, wacana kekuasaan, hukum Manusia Dayak maka kita tidak melirik mereka sama sekali dan sibuk mencari pegangan di luar? Apakah kita sudah menggali dan menggeksplorasi khazanah budaya dan intelektual etnik-etnik lain seperti Baduy, Banjar, Bugis, Madura, Maluku, dan lain-lain. Apakah kita kenal apa-siapa dan bagaimana konsep-konsep pemikir politik dari Tanah Bugis Kajao Laliddong alias La Mellong, yang berkiprah pada abad 16-17, sezaman dengan Nicolo Machiavelli? Rendra menyebut La Mellong sebagai ”Bintang Cemerlang Tanah Ugi.” Pengenalan akan khazanah yang telah kita punya dipadukan dengn hasil belajr dari penglman dan pengetahuan negeri orang , sya membayangkan kita tumbuh dan berkembang menjadi diri yang tegar, berdiri di kampung halaman, memandang tanahair , merangkul bumi’’. ***
Kusni Sulang, anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah Palangka Raya.
MENGEMBANGKAN CERGAM LOKAL
Jurnal Toddoppuli
Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku
MENGEMBANGKAN CERGAM LOKAL
Cergam , singkatan dari cerita bergambar, seperti halnya dengan cerpen adalah istilah-istilah yang digunakan pertama-tama oleh Pramoedya Ananta Toer sebagai padanan kosakat komik; Di Amerika Serikat, eropa Barat, demikian juga di Jepang, cergam berperan sangat efektif sebagai media pendidikan serta penyampai pesan-pesan, termasuk pesn-pesan politik. Kalau kit perhatikan cergam Flash Gordon, Tintin, sebagai misal, cergam-cergam tersebut mempunyai latar belakang politik ketika setting-nya berlangsung di sebuah negara.Cergam dibaca oleh semua kalangan , dari anak-anak hingga ke orang-orang tua. Seperti halnya dengan semua karya seni yang oleh Horace dikatakan mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi dulce et utile, tontonan dan tuntunan, peran cergam pun demikian, lebih-lebih terhadap anak-anak yang sedang dalam proses pembentuk diri. Dwi Koendoro menyebut cergam sebagai ‘’the magic picture and spoken words’’ yang sangt efektif dalam pembentuk karakter melalui imajinasi yang dirangsang oleh ‘’the magic picture and spoken words ‘’ cergam. Sedang Marcel Bonnef , pengajar pada l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (l’EHESS) Paris melihat bahwa melalui komik orang bisa mengetahui pola pikir dan mentalitas suatu bangsa. Cergam karena sifat visualnya menjadi lebih menarik diikuti dari pada novel, cerpen, atau karya-karya seni yang hanya menggunakan kata-kata .Ringan dan cepat dicerna,pengaruhnya masuk ke relung jiw pembaca secara tidak terasa.
Sadar akan peran cergamyang demikian, maka pada masa pemerintahan Soekarno cergam mendapat perhatian khusus dari para seniman. Pembuatannya mulai berkembang dengan menggunakan seni cukilan kayu. Sedangkan tema-tema yang diangkat pada masa itu terutama materi-materi yang terdapat di tanahair sendiri. Pilihan dan cara demikian dimaksudkan untuk mengejawantahkan politik Bung Karno ‘’berkepribadian nasional di bidang kebudayaan’’. Sehingga anak-anak Indonesia tumbuh dan berkembang sebagai puteri-puteri Indonesia yang tidak lepas akar.
Oleh peran edukatif yang sangat efektif demikian, alangkah baiknya jika sekarang, kita memberikan perhatian lebih sungguh-sungguh terhadap penciptaan dan penerbitan cergam. Lebih-lebih cergam bercorak lokal yang mempunyai sumber luar biasa kayanya di negeri ini. Semua daerah , dari ujung barat hingga ujung timur negeri, menyediakan sumber-sumber yang belum tergali sepenuhnya. Untuk Kalteng saja, ada cerita Pang Palui, Sangumang dan Maharaja, Panetek Gunung Panimba Tasik, Maharaja Panduran, Dua Saudara Di Gunung Kinabalu, Kisah Nan Sarunai, Tangkiling, Bandar, tokoh-tokoh pahlawan Kalteng, seperti Hausmann Baboe, Tjilik Riwut, Kapten Mulyono, M.Mahar G.Obos, Tambun-Bungai, dan lain-lain, dan lain-lain. Penciptaan dan penerbitan karya-karya cergam lokal ini akan membuat anak-anak akrab dengan budaya lokal, mereka tumbuh dan berkembang tanpa lepas akar. Dengan budaya lokal mereka berdialog dengan budaya lain mana pun. Karena itu upaya yang sudah dirintis oleh Majalah Siswarta yang sejak setahun lebih mulai menerbitkan cergam berlatar lokal, patut dihargai dan ada baiknya jika diikuti oleh majalah-majalah sekolah dan media massa cetak lainnya di Kalteng. Penciptaan dan penerbitan karya-karya cergam lokal begini makin mendesak keniscayaannya guna mengimbangi dominasi cergam asing yang mendominiasi rak-rak tokobuku-tokobuku. Dominasi ini nampak dari keadaan bahwa pada 1990 Elex Media Komputindo telah menerbitkan lebih 2000 judul cergam Jepang seperti Drgon Bll, Doraemon, Ninja Hatori, Kungfu Boy, Sailor Moon. Sedangkan Donald,Bebek, Mickey Mouse, Batman adalah kisah-kisah yang sudah tak asing dari pengenalan anak-anak kita. Tapi berapa mereka yang kenal akan Si Kabayan, Tangkiling, Bandar, Pang Palui, Tambun-Bungai, Nyai Bahandang Balau, Beruk Angis, Nan Sarunai, Sawung Galing, Joko Tarserta tokoh-tokoh lokal nusantara? Demikian besarnya hegemoni cergam asing, menyeret anak-anak kita terasing dari budaya kampung-halamannya. Asing di negeri sendiri secara kebudayaan.Akibatnya terjadilah yang disebut oleh Mochtar Buchori ‘’alienasi kultural’’ (cultural slopping) sebagai akibat dari kecerobohan budaya dengan para pemimpin penanggungjawab utamanya.
Menghadapi kedaan begini, secara kongkret saya menyarankan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & Pariwisata untuk mulai memikirkan cara-cara menghadapi dominasi cergam asing di Kalteng. Misalnya mendorong dan memfaslitas para seniman cergam berkarya dan menerbitkan karya-karya mereka, kemudian menjadi bacaan anak-anak kita. Pelajaran Bahasa Indonesia dan Mulok merupaka sarana untuk mentransfer nilai-nilai budaya dalam cergam-cergam lokal. Lomba cipta cergam adalah salah-satu cara. Cara lain adalah penerbitan cergam-cergam lokal di media cetak dan penyiaran cergam-cergam tersebut di televisi Kalteng dalam bentuk filem. Tulisan ini dimaksudkan untuk menarik perhatian terhadap sesuatu hal penting tapi lama tersingkir dari pengindahan.***
Kusni Sulang, anggota Lembga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah Palangka Raya.
INTEGRASI UNTUK PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN
Jurnal Toddoppuli
Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku
INTEGRASI UNTUK PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN
Sesuai dengan Instruksi Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Nomor 12 Tahun 2010, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kotim, Senin 27 Juni 2011 di Aula Hotel Permata Indah, Sampit, telah membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Bupati Kotim H.Supian Hadi, SI.Kom, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kotim, Ir. Mambang Tundan antara lain mengatakan bahwa pembentukan FPK di tingkat Kabupaten ini akan diteruskan hingga ke tingkat-tingkat kecamatan, kelurahan dan desa-desa. Melalui pembentukan FPK ini ‘’Diharapkan dapat lebih meningkatkan kerukunan, rasa persatuan RepublikIndonesia. Dengan demikian, disharmoni dan distegrasi antar anggota masyarakat yang multi etnik dapat terhindarkan tanpa menghilangkan identitas ras, suku,bahasa, budaya dan adat-istiadat masing-masing’’. Menurut Supian Hadi, yang asal etnik Bugis, menantu bupati kabupaten Seruyan,Darwan Ali, kabupaten tetangga Kotim, “salah satu fungsi dari Forum Pembauran Kebangsaan adalah sebagai wadah informasi, komunikasi , konsultasi dan kerjasama antar warga yang terdiri dari pemuka masyrakat dari berbagai ras, suku dan etnik setempat. Yaitu dalam upaya menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembngkan pemburan kebangsaan kearah yang positif dan bermanfaat, serta memecahkan setiap permasalahan, perselisihan antar warga secara damai dengan cara musyawarah-mufakat atas dasar kekeluarga’’. Sedangkan ‘’Tugas dari Forum Pembauran Kebangsaan di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa adalah membantu salah satu tugas kepala daerah. Yaitu menjaring, menampung aspirasi di bidang pembauran kebangsaan. Menyelenggarakan forum dialog antar pimpinan organisasi pembauran kebangsaan,pemuka masyarakat, tokoh adat, suku dan masyarakat’’, demikian Supian Hadi, bupati pemenang pemilukada Kotim tahun lalu, meneruskan Bupati Wahyudi, asal etnik Madura. Untuk mencapai tujuan tersebut, FPK, menurut Ir. Mambang Tundan, akan melakukan berbagai kegiatan seperti ‘’interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat-istiadat ,seni-budaya, pendidikan dan perekonomian’’. Sehingga melalui interaksi sosial demikian ‘’para peserta mempunyai bekal pengetahuan dan kemampuan untuk memahami dengan baik, serta mendorong tumbuhnya wawasan kebangsaan bagi tiap warganegara , demi keutuhan NKRI dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD ‘45’’ (Kalteng Pos, 28 Juni 2011).
Ide yang melatari dan mendorong lahirnya FPK, bukanlah ide baru. Tahun 2000 beberapa bulan sebelum Tragedi Sampit Tahun 2000/2001 meletus, beberapa LSM, tokoh-tokoh komunitas Madura, anggota-aggota DPRD Kalteng, orgnisasi mahasiswa dan pemuda, telah mendirikan sebuah LSM Lintas Budaya, dengan tujuan yang serupa dengan FPK sekarang. Pekerjaan lembaga lintas etnik ini terjegal oleh meletusnya konflik etnik dan yang menjalar dengan cepat ke seluruh Kalteng., mengalahkan kecepatan kerja lembaga yang baru berdiri. Anggota-anggota lembaga yang bisa bertahan dantersisa di Kalteng, akhirnya turut aktif menangani konflik etnik tersebut bersama Pemda Provinsi. Lembaga lintas etnik yang didirikan di Palangka Raya ini kemudian lenyap bersamaan dengan terpencar atau menghilangnya sejumlah aggota inti , entah ke mana pada saat konflik. Beberapa orang bisa saya temukan kembali di provinsi-provinsi lain di luar Kalimantan. Ketika ke Kalteng kembali, saya dapatkan kegiatan seremonial berupa pawai mengenakan pakaian daerah masing-masing(pernah sekali megadaka pentas bersama) saat merayakan hari jadi Kalteng. Kegiatan yang tidak mendasar. Yang muncul dan lebih diaktifkan kemudian, adalah Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), yang agaknya bahkan mendapat bantuan dana teratur dari pemerintah. Pertanyaannya : Apakah di Kalteng ini masalah yang mengancam adalah konflik yang bersumber pada soal-soal agama? Memang, setelah Tragedi Sampit, ada pihak tertentu , terutama di kalangan elite kekuasaan dan masyarakat, yang mau secara sia-sia mencetuskan konflik antar agama (Kristen vs Islam). Agama dipolitisasi, sebagaimana Tragedi Sampit juga diupayakan dipolitisasi. Politisasi agama ini pun kembali mencuat pada saat pemilu kada Gubernur-Wakil Gubernur Mei 2010 lalu. Tapi saya sendiri smpai sekarang tidak melihat bahwa perbedaan agama menjadi dasar penyulut konflik. Dalam sejarah Dayak, perbedaan agama tidak pernah menjadi pemicu konflik. Satu keluarga yang tinggal di bawah satu atap, bisa terdiri dari berbagai agama. Kalau Kalteng sekarang merupakan daerah yang beresiko tinggi, musabab utamanya ada pada penjarahan lahan dan budaya. Bisa saja memang, dua masalah ini dipolitisir sesuai kepentingan elite yang berlaga, tapi secara obyektif penyebabnya terletak pada masalah social-ekonomi dan budaya. Dari segi kebudayaan, karena keniscayaan ‘’ di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung’’ tidak diterapkan dan tidak dihayati. Warga yang baru datang, bertahan di ghetto masing-masing dengan budaya ghetto mereka, sehingga merintangi perkembangan ide dan psikhologi bahwa mereka adalah Uluh Kalteng yang ketika di Kalteng niscayanya berkewajiban memberdayakan dan membangun Kalteng sebagai kampung-halaman mereka. Kesadaran begini yang masih sangat lambat tumbuh dan berkembang. Akibatnya , Kalteng hanya dijadikan tempat berusaha dan bila mungkin untuk dikuasai. Contoh: Perkelahian, yang bahkan sempat merenggut nyawa disebabkan oleh ketidak rasukan budaya ini misalnya terjadi antara sopir angkot di Pasar Besar Palangka Raya, kemudian kasus penikaman oleh Mursidi dibantu oleh Asnawi dari desa Parebok , Samuda , Kabupaten Kotawaringin Timur atas Saripudin dari desa tetangga Desa Sei Ujum Raya, Februri 2011. Sedangkan di Kabupaten Katingan konflik besar hampir terjadi antara dua etnik Karena masalah rebutan tambang galian. (Mujur tidak berkembang oleh cepatnya pihak kepolisian bertindak secara tepat). Sedangkan di Jalan Badak Palangka Raya, pertikaian berdarah, berawal dari soal lahan. Untuk tingkat Palangka Raya saja, ‘’kasus tanah sudah membludak’’ (Kalteng Pos, 28 Juni 2011).
Dengan beberapa contoh di atas (tanpa membuat daftar contoh lebih lanjut), yang mau saya katakan yaitu tentang perlunya membaca akar masalah untuk mampu menjawab dan memecahkan persoalan secara tanggap dan kena sasaran. Sehingga kita tidak berbuat seperti Pang Palui, ingin menangkap kijang tapi yang diburu adalah bayangannya di sungai. Untuk keperluan ini, penelitian lapangan sangat diperlukan, sehingga pengetahuan tidak didasarkan pada rekaan. Dengan tahu persis akar masalah, kitapun tidak akan serta-merta menggunakan pendekatan keamanan , pendekatan paling mudah dan sederhana. Padahal tidak semua masalah bisa dipecahkan dengan bedil. Bedil atau kekerasan bukan jaminan kemenangan. Agaknya di negeri ini sampai sekarang pedekatan keamanan masih lebih banyak diterapkan daripada penggunaan pendekatan budaya (antropologis), dan ekonomi,alias pendekatan penyadaran dan praktis. Pendekatan praktis ekonomi dan antroplogis adalah pendekatan yang membawakan cahaya bagi ‘’orang-orang kada balampu’’( Bhs.Banjar :orang-orang tidak berlampu), meminjam istilah teman saya, seorang Ustad Madura asal Bangkalan sepuluh tahun silam ketika menganalisa masalah konflik etnik di Kalteng.
Di samping FKUB, di Kalteng juga terdapat Kerukunan Keluarga Dayak Dan Suku Ras Lainnya Provinsi Kalteng (KKD-KT), Jalan RTA Milono, Palangka Raya, beranggotakan 218 organisasi berbagai etnik dan komunitas yang terdapat di Kalteng. Pada 17 Februari 2011, Kerukunan Masyarakat Madura (KKM) yang menghimpun 12.000 warga Madura yang berada di Bumi Tambun-Bungai ini telah turut menggabungkan diri ke dalam KKD-KT.
Joko Sakti, selaku Sekretaris Umum KKM, atas nama 12.000 warga Madura yang tergabung dalam KMM berjanji bahwa warga Madura akan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang di daerah setempat serta yang terpenting adalah menjaga kondusifitas di tengah-tengah masyarakat’’.Dengan kapasitas sebagai Sekretaris Umum KMM, Joko juga mengatakan bahwa ‘’seluruh warga Madura yang ada di Kalteng berjanji untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan isi pepatah ‘’di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung’’ serta melaksanakan filsafat Huma Betang. Dengan berdirinya KKM maka semua organisasi warga Madura yang ada sebelumnya dengan ini dinyatakan bubar, demikian Joko Sakti. Harian Palangka Post (18 Februari 2011) menilai Pernyataan Sikap dan penggabungan diri warga Madura ke dalam KKD-KT merupakan wujud dari ‘’trauma atas Peristiwa berdarah tahun 2001 silam’’ dan setelah menyimpulkan pengalaman atas Tragedi Berdarah itu lalu bertekad melakukan pembauran, dan menjunjung langit bumi yang dipijak.
Hnya, agaknya KKD-KT ini lebih bersifat organisasi konsultatif yang aktif pada saat-saat tertentu yang diperlukan, sebab dalam keseharian di luar ‘’saat-saat tertentu’’ tersebut, sangat jarang terdengar tentang apa yang dilakukannya. Padahal jika ia melakukan sesuatu yang bersifat terprogram, KKD-KT bisa memberikan sumbangan besar bagi lahir berkembangnya Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng, tumbuh berkembngnya kesadaran budaya baru bersifat pembauran atau hibrida, menerobos segala sekat-sekat ghetto yang ada. Oleh sepinya dan ciri insidental dari kegiatan KKD-KT, maka menjadi pertanyaan, apakah organisasi ini lebih bersifat politis dan pencitraan saja daripada menjadi sarana pencapaian pembentukan Uluh Kalteng Beridentits Kalteng?
Membaca laporan pidato sambutan Bupati Supian Hadi di saat pemberntuk FPK di atas, agaknya ia sangat menyadari keragaman penduduk Kotim dan masih tersisanya benih-benih pertikaian yang ditimbulkan oleh masalah budaya dan ekonomi di daerahnya. Sebagai upaya preventif maka ia menindaklanjuti Instruksi Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Nomor 12 Tahun 2010, dengan membentuk FPK dari tingkat kabupaten hingga pedesaan. Tentu saja tujuan FPK adalah hal yang mulia. Walaupun barangkali FPK masih perlu menggarisbawahi tujuannya bahwa pembauran bermaksud untuk memberdaya dan membangun Kalteng sebagai kampung-halaman bersama Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng. Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng tidak lain dari Manusia Pembangun Kalteng , pengejawantah rangkaian nilai republikan dan berkeindonesiaan di Bumi Tambun Bungai. Identitas Kalteng itu, saya kira, adalah budaya hibrida yang tumbuh dari dasar budaya Dayak yang diperkaya oleh keragaman budaya di Kalteng. Keragaman budaya melalui pembauran alami dan oleh kesadaran akan melahirkan budaya baru, budaya yang menyarikan unsur-unsur positif keragaman. Tapi budaya hibrida ini terbangun atas dasar tertentu sesuai sejarah,budaya dan psikhologi yang lama mengakar di sutu lokalitss. Multikulturalisme bukanlah isme pengembangan kultur tanpa dasar, tapi menjadikan suatu kultur tertentu sebagai dasar.
Apabila Pasal 39 ayat (1) Perda No.16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah menginstruksikan agar : ‘’Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat’’. Kemudian ayat (2) Pasal Perda yang sama mengatakan: ‘’Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1),bahkan telah melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya (hlm.28), saya kira tujuannya tidak lain memberikan petunjuk apa orientasi pembauran itu, bagaimana Budaya Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng itu diwujudkan. Ide dan semangat Perda 16/2008 ini sangat bertolakbelakang dengan ide dan semangat Rencana UU Tentang Bahasa dan Sastra Daerah yang ingin menerapkan politik ‘’besarisme’’ di daerah-daerah. Jika ‘’besarisme’’ ini kembali diterapkan dan dijadikan pedoman, maka ia hanya akan menimbulkan perpecahan bangsa dan menyulut pergolakan sebab ia merupakan legalisasi kolonialisme internal , bertentangan dengan Pancasila sebagai konsensus nasional, bertolakbelakang dengan nilai-nilai republikan dan berkeindonesiaan.
Merinci dan melaksanakan orientasi pembauran yang tertera dalam Perda 16/2008 di atas tentu merupakan kewajiban dan tugas pengurus FPK. Niat baik dan tujuan mulia FPK juga tidak akan berhasil apabila ia bersifat elitis dan didominasi oleh para birokrat seperti halnya dengan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) atau didirikan hanya sebagai organissi politik pajangan pencitraan bersifat insidental. Jika terjadi demikian, maka FPK hanya menjadi sarana penyedot anggaran belaka tanpa mencaapai tujuan mulianya. Sebagai anak muda asal Bugis yang berkarir di luar Tanah Ugi, kita berharap bahwa kesdaran dan rasa republikan serta keindonesiaan Supian Hadi cukup kental, sehingga ia mampu keluar dari belenggu dan kepungan kebiasaan kuno birokrat yang menggerowoti Republik Indonesia. Sebaliknya,memperlihatkan diri bahwa ia adalah birokrat republikan dan berkeindonesiaan sesungguhnya. Didirikannya FPK dari tingkat kabupaten hingga ke daerah pedesaan adalah hal pertama terjadi di Kalteng yang majemuk dan pernah sangat berdarah oleh konflik antar etnik. Sampit, Kotim merupakan pusatnya. Karena musabab sentralnya terletak di sector budaya dan ekonomi, kemudian merambat ke bidang politik, barangkali perhatian ke ketiga bidang ini patut menjadi indahan FPK, cq. Supian Hadi. Menjadikan dirinya sebagai dirinya sendiri yang republikan dan berkeindonesiaan, serta juga membaurkan diri dengan lokalitas, jenis manusia langka di negeri ini, merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan dan kegagalan Supian Hadi dan FPK-nya. Membiarkan diri menjadi tawanan gayadan pandangan usang birokrat, sama dengan hanyut di riam ‘’tolo-tolo’’ dengan kualitas ‘’nampatena ja’’. Barangkali.
Catatan terakhir, yang barangkali pula, secara substansi integrasi lebih kena daripada cuma membaur. Sebab jika membaur masih menyisakan sekat , sedangkan integrasi melebur jadi satu. Dan ke yang satu itu adalah menyatu dalam Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng. Di sini jugalah perbedaan antara ‘’similasi’’ dengan ‘’integrasi’’. Hampir setara dengan integrasi adalah politik ‘’melting pot’’ yang dijalankan oleh Amerika Serikat untuk melahirka Bangsa Amerika. Apa yang dilakukan oleh Supian Hadi adalah upaya kongkret menelorkan sebuah politik etnik – masalah yang selama ini tidak diindahkan. – untuk menerapkan rangkaian nilai republikan dan berkeindonesiaan. Politik etnik yang ditawarkan oleh Supian Hadi adalah politik integrasi untuk pemberdayaan dan pembangunan.***
KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan DayakKalimantanTengah, Palangka Raya.
Seeing REDD in Indonesia
http://www.climatespectator.com.au/commentary/seeing-redd-indonesia
Seeing REDD in Indonesia
Lily Morrissey
Without notice or explanation my guide, Syahrul, from WALHI, an Indonesian environmental coalition, pulled over our motorbike and dismounted. We were burning under the North Sumatran sun and he’d stopped for no apparent reason beside an open field. Looking around, I asked him why we’d stopped. He turned back and addressed me solemnly, shaking his head to express something between sadness and frustration. “This is national park,” He said. I stared around in astonishment. “This is national park?” I parroted. He nodded, “this is Gunung Leuser.” The field stretched before us, burnt and yellow. It gradually bled into hillsides covered with young oil palms planted in neat rows. A lone, giant blackened tree stump stood on one hill like a tombstone placed in memory of the old rainforest that used to exist there.
In a world where rainforest coverage is shrinking, 10 per cent of what remains can be found in Indonesia. Not only are these forests full of endemic and endangered species, they also store approximately 11,800 megatonnes (Mt) of carbon, both in the trees themselves and within extensive peat swamps that run up to 10 metres deep beneath many areas of forest. Deforestation now contributes to 85 per cent of Indonsia’s carbon emissions, making it the third biggest emitter after the US and China.
Despite this, logging continues in Indonesia at an approximate rate of 1,205,650 hectares per year, driven by the lucrative palm oil and pulp and paper industries, as well as pervasive illegal logging. With so much at stake, the last 10 years have seen Indonesia’s rainforests become a battleground between economic gain and environmental conservation, with local communities and indigenous groups caught somewhere in the middle.
Logged national park in Northern Sumatra
Seeking to solve this dilemma, the United Nations have spent the last several climate talks developing whatappears to be a simple and ingenious solution. It’s called the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) program, and it’s basically a framework through which developed countries can pay developing countries to preserve forest in exchange for carbon credits. The idea is to develop an ongoing alternative income for communities who would otherwise be reliant on logging and palm oil, while also funding a variety of conservation programs. To some, it represents the greatest hope for the world’s remaining forests. To others, it is an unmitigated disaster.
Since 2009, when the Indonesian Minister of Forestry signed the “Forestry Regulation P.30/2009 on Procedures for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation,” the Indonesian government has invested its energy in establishing the country as a laboratory for the REDD scheme. In 2010, the government announced ambitious new targets to reduce emissions to 26 per cent below business-as-usual levels by 2020. REDD featured as a significant component of their plan to reach this target. In cooperation with the UN and bilateral “client” countries – such as Australia, New Zealand and Norway – Indonesia has already established a number of REDD pilot programs in conservation hot spots. And, perhaps most significantly, on May 20 this year, Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono signed an unprecedented decree issuing a two-year moratorium on logging in exchange for $US1 billion from Norway under the REDD program.
But with the REDD scheme still relatively new and controversial, are the international community and the Indonesian government putting all their eggs in one uncertain basket? I met with Teguh Surya in the offices of WAHLI in Jakarta two weeks before the announcement of the moratorium. I asked him if he believed it would be possible to implement a well managed and successful REDD program. He replied, flatly, “no.” According to WAHLI, existing REDD programs in Indonesia, including the Australian program in Jambi province of Sumatra, have already demonstrated the failure of REDD to prevent deforestation and reduce carbon emissions. He was adamant that the REDD scheme fails to recognise several harsh realities of politics in Indonesia and internationally. When I pressed for further explanation, he responded with the following five major criticisms.
Firstly, there is ambiguity in Indonesia over the legal definition of terms such as “forest.” This ambiguity means that under REDD, a palm oil plantation could potentially be given the same value as primary forest in terms of its value as a carbon sink. Secondly, the REDD program amounts to a deal between two central governments. But the reality is that land tenure in Indonesia is often contested between local communities, indigenous groups and four different levels of government. By dealing with central government, foreign donors may inadvertently take power away from local and indigenous communities. Thirdly, there is little evidence to support carbon offsetting as a mechanism for reducing global emissions. Fourth, REDD agreements have limited time frames, while forests need permanent protection. Finally, the REDD process in Indonesia is open to corruption and manipulation as money filters down through all each level of government. Often there is little or none of the original money left by the time it reaches the communities who were intended to be delivered from poverty by the REDD mechanism.
While not as entirely dismissive of the potential of REDD, my enquiries among other local conservation groups in such as Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) found similar critiques of the program. Debate over the value of carbon offsetting aside, the consensus seemed to be that internal politics and a legacy of corruption in the management of forests dating back to the Suharto era had been overlooked in the development of the international agreements. For example, from 1993 to 1997 the country’s reforestation fund lost $5.2 billion through mismanagement and fraud, according to an audit by Ernst and Young. Provision also needs to be made for education, enforcement, monitoring, anti-corruption measures and for the institutional restructuring that REDD requires. Without adequate resources for education and policing on the ground level, untended land and protected areas alike become a target for illegal logging and REDD conservation programs fold.
By way of illustration, I heard from one environmental worker, who declines to be named, that locals in some REDD projects in Jambi province had actually thought carbon was a resource, like coal, and by signing up for REDD they would be paid to extract it. When money was not immediately forthcoming from central government they were naturally annoyed and now want nothing to do with the scheme. The palm oil companies, meanwhile, pay up front for the delivery of oil nuts.
Palm oil trucks
Just like its jungles, the dark situation of logging in Indonesia becomes more tangled the further you go into it. Trying to follow each path of enquiry into corruption, industry, policy and poverty you can become easily lost. Lingering in the background of this confusing political maze is the palm oil industry. The reality is that this is a sector whose influence in Indonesian politics remains akin to the influence of the mining and fossil fuel industries in Australia.
The recent logging moratorium serves as an appropriate example. The decree was subject to huge amounts of lobbying in the five months that its release was delayed. A Malaysian planter with assets in Indonesia, who declined to be identified, told Reuters after the moratorium was released, “There was lots of pressure on the Indonesian government from the palm oil industry about this ban since we bring in significant investments. Today’s final details show that agreeable concessions have been made.” In contrast, the feedback from environmental groups on the decree was less cheerful. Paul Winn of Greenpeace Australia-Pacific told Reuters “This is a bitter disappointment… 75 per cent of the forests purportedly protected by this moratorium are already protected under existing Indonesian law, and the numerous exemptions further erode any environmental benefits.”
Unsurprisingly, like many development programs, when REDD is held up to scrutiny its many flaws are made obvious. This doesn’t mean that it is incapable of helping to protect Indonesia’s forests. REDD is just a sprout in terms of international programs and it still has a chance to grow into something worth saving.
When I asked Teguh one month ago what he thought Indonesia needed to preserve it’s forests, he told me that they really need a moratorium on logging. Last Thursday, President Yudhoyono signed the decree issuing a moratorium, under the REDD program. While the decree has been critiqued as inadequate, it does also have some support. Daniel Murdiyarso, a scientist at the Indonesia-based forest research institute, CIFOR, told Mongabay last Friday, “This will see a large area of natural forest protected from being cleared and it will help preserve the country’s carbon-rich peatlands.” Similarly, Bustar Maitar from Greenpeace has conceded that the moratorium represents “an important political shift towards protecting our forests.” Several years ago, however, this would have been unthinkable.
In addition to encouraging a more eco-friendly political climate, REDD supporters claim that the scheme can help to push through institutional and governance reform that is needed for conservation efforts to be successful. Part of the REDD agreement with Norway, for example, will involve the development of a “degraded lands” database. Environmental groups, such as WAHLI, advocate the use of “degraded” lands for the expansion of palm oil as a substitute for expansion into forested areas. Degraded land is land which has been deforested but which is not utilised, for various reasons.
Confusion over tenure and the rights of local communities, many of whom are actually using degraded land for smallholder farming, has made degraded land unattractive to industry, so far. Agus Purnomo, Special Staff to the President of Republic Indonesia for Climate Change stated recently that the database will “allow expansion of agriculture and timber plantations as well as provide legal certainty for the businessman in expanding their business while avoiding deforestation.” Furthermore, the presidential instructions attached to the moratorium streamlines policy by delegating coordination and monitoring responsibilities to one agency, the President’s REDD Plus Taskforce.
There is also hope that the moratorium will provide an opportunity for government and stakeholders to work on mechanisms for forest protection. “The two‐year suspension gives time to improve agricultural productivity, solve land tenure issues related to overlapping concessions and the rights of local communities, strengthen enforcement of sustainable logging and mining practices, reduce illegal logging and decrease the clearing of land through fires,” said Kuntoro Mangkusubroto, head of the President’s delivery unit for Development Monitoring and Oversight and Chair of the REDD+ Taskforce, in a recent statement. Companies such as SMART Palm Oil and Asian Pulp and Paper have also suggested they will use the opportunity to revise unsustainable practises.
According to the UN, the REDD program is primarily an “effort to create a financial value for the carbon stored in forests,” and it is perhaps in this capacity that it can be the most valuable in assisting conservation efforts. As Dr Kuntoro Mangkusubroto, chief of Indonesia’s REDD Plus taskforce recently stated, “The shift in paradigm to underscore that forests are worth more standing, along with strong law enforcement and a high transparency process as a tool to turn the tide of the history of corruption, are clear ways to save the forests.”
Norway’s “One Billion Dollar Pledge” has set a precedent in Indonesian and global politics by contributing to that shift and proving that compensated forest protection is a reality in international politics. Critics of carbon trading argue that assigning a market value to forests merely perpetuates the problem by ignoring the intrinsic or biodiversity value of forests. But in Indonesia, the lack of a middle class means that those with political clout are usually involved in resource extraction, so trying to put a value on forests that doesn’t involve cash is pretty difficult, politically. Furthermore, they are the ones with the resources and capacity to get real results – even if it is simply by slowing down or halting their own operations. In this context, companies need to be brought on board if conservation is to succeed. Showing them the money is a sure way to get their attention.
In the same week that I’d been cruising round illegal logging sites in Gunung Leuser National Park, a meeting was being held three hours south in Medan. Kusnadi Oldani, deputy secretary of YEL, attended the meeting alongside representatives from other environmental groups, national parks staff, military, police, politicians and industry figures. Kusnadi later told me what went on.
The Guest of honor was Mr Dorori, the general director of Forestry Protection and Nature Conservation who had come from Jakarta to talk with North Sumatran chief of National Parks, Andi Basrul. The aim of the meeting was to come up with a new strategy for protecting the national park; and they did. If all goes to plan – and that is a big if – next year the military and the national parks body will start killing illegal palm oil plantations in Gunung Leuser or taking the fruit. Local government will then employ locals to plant trees as a substitute income. I asked Kusnadi why the government in Jakarta went to all the trouble of sending Mr Dorori out to Medan to develop local strategy. He laughed and said simply, “Jakarta is getting serious.”
In March last year, Australia announced plants to launch a $A30 Million REDD program in Sumatra in cooperation with the UN and the Indonesian government. The agreement is scheduled to start becoming a reality this year. Whether or not that program will have positive impact will depend on how many of the issues listed above are addressed between now and then. By choosing a stringent set of conditions like the ones imposed by Norway, Australia could further contribute to the important cultural shift already occurring. Or even further, why not regulate the import of or reduce demand for unsustainable palm oil products at home, instead of focusing solely on the responsibilities of supplier countries. We’re the ones buying the stuff after all.
If we’re serious, then we need to ensure that our REDD program is designed around local community needs and is accompanied by adequate resourcing, monitoring, education and enforcement if we’re to avoid the mistakes made in previous REDD programs such as the so far unsuccessful one we began in Jambi Province in 2009. As Teguh reminded me when I discussed the Australian agreement with him, “It’s your money. You Australians should be asking where it’s going.” If the Government in Jakarta is getting serious, then we need to start considering in more depth how we can encourage them in that from Canberra. REDD can potentially help us to help them, provided we get serious about it too.
Lillian Morrissey is founding director of GroundRoots – www.groundroots.org
Tags:Indonesia, REDD, reducing emissions from deforestation and forest degradation, reforestation, Policy & Science, Other Asia
–
Muhammad Teguh Surya
Head International Liaison and Climate Justice Department
WALHI/ Friends of The Earth Indonesia
Jl. Tegal Parang Utara No. 14
Jakarta 12790
Telephone : +622179193363
mailto : teguhriau@walhi.or.id/ teguh.surya@gmail.com
Cellphone : +628118204362
website : www.walhi.or.id
–
Muhammad Teguh Surya
Head International Liaison and Climate Justice Department
WALHI/ Friends of The Earth Indonesia
Jl. Tegal Parang Utara No. 14
Jakarta 12790
Telephone : +622179193363
mailto : teguhriau@walhi.or.id/ teguh.surya@gmail.com
Cellphone : +628118204362
website : www.walhi.or.id
Pertumbuhan Ekonomi Belum Dirasakan
| 27 Juni 2011 | BP |
| Jajak Pendapat |
| Pertumbuhan Ekonomi Belum Dirasakan |
| BALI secara nasional dikenal memiliki daya tahan ekonomi yang tangguh. Pertumbuhan ekonomi Bali pun cenderung stabil bahkan terus berada di atas rata-rata nasional. Namun, pertumbuhan ekonomi ini ternyata belum dinikmati krama Bali. Indikasinya terlihat dari terus melonjaknya angka pengangguran di tengah laju investasi. Yang paling ironis adalah angka penduduk miskin tetap tinggi, padahal Bali termasuk daerah kaya. Angka anak putus sekolah juga terus merangkak naik. Untuk mengetahui respons publik atas pertumbuhan ekonomi Bali ini, Pusat Data Bali Post menggelar jajak pendapat di seluruh Bali. Jajak dilakukan dengan pengajuan kuisioner dan wawancara lewat telepon. Ketika responden diajukan pertanyaan, Menurut Anda apakah pertumbuhan ekonomi Bali sudah dinikmati krama Bali? Ternyata dominan krama Bali menyatakan belum. Ada 55 persen responden yang menilai krama Bali cenderung sebagai pendukung pertumbuhan laju investasi. Dengan posisi sebagai pendukung, krama Bali hanya kebagian posisi sebagai pelayan bukan sebagai pengendali arah pertumbuhan. Tinginya investasi dari luar Bali, pada gilirannya membuat pertumbuhan ekonomi dinikmati orang luar Bali. Yang lebih ironis adalah krama Bali menghadapi salah kelola investasi. Pendekatan ekonomis cenderung mengabaikan pendekatan sustainable. Sementara responden yang menilai pertumbuhan ekonomi Bali sudah dinikmati krama Bali diungkapkan oleh 32 persen responden. Indikatornya, income per kapita krama Bali yang terus meningkat. Penikmatan atas pertumbuhan ekonomi juga tercermin dari makin terbukanya lapangan kerja. Walaupun banyak krama Bali yang menganggur, tetapi harus diakui banyak pula tenaga kerja krama Bali yang terserap pertumbuhan investasi. Responden yang menjawab tak tahu-menahu tentang pertanyaan di atas hanya 3 persen. Mereka berpandangan sulit mengukur siapa menjadi penikmat pertumbuhan ekonomi yang ada. Masalahnya pertumbuhan ekonomi Bali berdasarkan angka-angka, bukan pada seberapa besar orang Bali menjadi penikmat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, ketika diajukan pertanyaan, Apakah program pembangunan saat ini sudah memihak krama Bali? Ternyata responden yang menjawab ”sudah” dan ”belum” nyaris berimbang. Selesihnya hanya lima persen. Terdapat 41 persen responden yang menilai, bahwa agenda-agenda pembangunan Bali sudah memihak krama Bali. Setidaknya, adanya ketentuan bahwa pemodal harus memperhatikan naker lokal dalam mengelola investasinya merupakan bentuk pendekatan dalam menyikapi investasi. Selain itu, tersedianya anggaran untuk pelatihan profesi, beasiswa untuk pembelajaran dan peluang untuk magang merupakan bentuk-bentuk real program pembangunan yang bisa menjadikan krama Bali profesional. Pemberdayaan sektor pertanian merupakan agenda strategis untuk mengoptimalkan kekuatan krama Bali dalam menguasai sektor informal. Sedangkan yang menilai ”belum” terdapat 46 persen. Selama ini, kata mereka, pemerintah cenderung menawarkan program pragmatis temporer. Artinya, program-program pemberdayaan ekonomi yang digulirkan sebatas kepentingan politis dan terbatas limit waktu kekuasaan. Sering terjadi kebijakan pembangunan ekonomi sulit direalisasikan, karena lemah daya dukung sumber daya manusia (SDM) krama Bali. Akibatnya, peluang yang ada dinikmati orang luar, yang secara mentalitas lebih siap mengelola peluang kerja yang ada. Sementara responden yang tidak memberikan respons atas pertanyaan ini mencapai 13 persen. Mereka mengaku malas memberikan komentar atas kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi yang dirancang pejabat. Kebijakan yang diambil, cenderung menguntungkan kelompok dan koleganya. Lalu, ketika diajukan pertanyaan, Menurut Anda apa yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali? Ternyata alternatif yang disodorkan responden sangat variatif, yaitu perlunya dilakukan peningkatan infrastruktur pembangunan Bali, perlu dilakukan proteksi atas harga-harga komoditi produk pertanian, serta menekan impor produk luar negeri ke Bali. Selain itu, ada juga yang mengusulkan agar pemerintah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, menggratiskan pajak bumi bagi petani, pendidikan gratis, kesehatan gratis, perbaikan perbaikan pasar tradisional termasuk desakan agar pemerintah menyetop swalayan berjaringan masuk desa. (dir) |
Semalam di China…
shutterstockKOMPAS.com – Hari Rabu (22/6/2011) lalu, agenda cukup padat bagi Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Mendarat di Bandara Beijing, China, sekitar pukul 09.30 dari London, Inggris, langsung ke kamar di lantai 30-an Hotel Westin. Persiapan lantas digelar, menjelang pertemuan dengan Menteri Perdagangan China Chen Deming.
Hatta yang bertindak selaku utusan khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Perdana Menteri China Wen Jiabao. Ini merupakan kunjungan balasan atas kedatangan Jiabao ke Indonesia beberapa waktu lalu.
Malam harinya, Hatta masih hadir dalam pertemuan bisnis dengan pengusaha China dan Indonesia. Acara yang diisi dengan paparan rencana induk itu juga menjadi ajang untuk ”menjual” Indonesia.
Jadwal sudah diatur sangat ketat. Tak boleh meleset karena, Kamis, Hatta sudah harus kembali ke Indonesia. Urusan pertemuan dengan Menperdag dan PM China juga super ketat. Bahkan, berapa orang yang boleh ikut serta masuk ruang pertemuan juga sudah ditetapkan. Tak boleh dilanggar. Kali ini, Hatta didampingi Menperdag Mari Elka Pangestu dan sejumlah anggota delegasi Indonesia, di antaranya dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perekonomian, dan Kementerian Perdagangan.
Hasil pertemuan itu cukup lumayan. China mendukung rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan, Wen Jiabao memerintahkan Chen Deming untuk membentuk tim kerja. Nantinya, tim akan dievaluasi berkala untuk mengetahui apa saja sektor yang menjadi prioritas Indonesia.
Dari hitungan angka, memang belum jelas jumlah keterlibatan China dalam koridor ekonomi Indonesia yang diperkirakan butuh biaya Rp 4.012 triliun itu. Meski demikian, China memastikan akan memberikan hibah berupa penelitian pengembangan kawasan. Ada dua kawasan yang akan diusulkan Indonesia untuk menjadi kawasan ekonomi khusus, yakni Sumatera dan Kalimantan.
Lebih Lengkap Baca KOMPAS
Melorotnya Pamor SBY dan Krisis Model Neoliberal
Melorotnya Pamor SBY dan Krisis
Model Neoliberal
Senin, 27 Juni 2011 |Editorial Berdikari Online
Lembaga Survei Indonesia (LSI) menerbitkan hasil survei baru terkait kepemimpinan pemerintahan SBY-Budiono. Dalam penelitian terbaru itu, LSI menyimpulkan bahwa mayoritas rakyat mengaku tidak puas dengan pemerintahan SBY-Budiono.
Kesimpulan LSI memang sudah benar. Dari segi objektifitas, survei itu hanya mengulang atau mungkin menegaskan apa yang sudah lama disampaikan kalangan oposan. Artinya, kendati kesimpulan survei itu bukan sesuatu yang baru, tetapi kehadirannya telah memperkuat rasionalisasi untuk menganggap SBY-Budiono sudah gagal.
Dari segi indikator, LSI memang masih mempergunakan kategori-kategori yang kasuistik, semisal kasus korupsi dan perlindungan keberagaman, yang sering dianggap kurang bersentuhan langsung dengan persoalan pokok rakyat. Itupun rakyat sudah menyatakan ketidakpuasan yang luar biasa.
Ini sangat menarik, dan tentu bukan kebetulan, bahwa pemerintahan yang mengklaim dirinya paling bersih, berkomitmen untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, justru disandera berbagai kasus korupsi dan kejahatan politik: kasus Nazaruddin, kasus Andi Nurpati, dan sebagainya.
Sebelumnya, SBY sudah dianggap gagal mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kebutuhan dasar rakyat lainnya. Kegagalan itu bersumber dari pilihan SBY untuk menggunakan model neoliberal selama dua periode pemerintahannya. Model neoliberal itu telah menghasilkan kerusakan sangat parah: telah meroketkan kemiskinan, menciptakan ketidakadilan sosial, penghancuran lingkungan, menghancurkan industri nasional, dan membuat kekayaan alam terkuras oleh asing.
Dengan demikian, yang terjadi bukan hanya krisis pemerintahan SBY-Budiono, tetapi juga krisis terhadap model neoliberal. Ini bukan hanya sebatas merosotnya pamor pemerintahan SBY-Budiono, tetapi sekaligus ekspresi luas ketidaksukaan rakyat terhadap model neoliberal.
Muncul pertanyaan: Jika krisis yang terjadi sudah sampai kepada ketidakpuasan terhadap proyek neoliberal, kenapa belum terlihat tanda-tanda akan terjungkalnya sistim neoliberal itu sendiri. Kenapa sebuah pemerintahan yang sudah tidak begitu menarik bagi mayoritas rakyat masih bisa bertahan dan terus memerintah?
Baiklah, kami akan berusaha menjawabnya sesuai kemampuan. Pertama, kendati rejim neoliberal sudah mengalami krisis legitimasi, tetapi perangkat-perangkat hegemoninya masih terus bekerja. Pengorganisasian ide-ide dominan masih terus bekerja di tengah-tengah rakyat, khususnya melalui media massa dan perangkat kebudayaan (konsumtifisme, individualism, dan lain-lain).
Media bekerja untuk menaklukkan kesadaran rakyat, mengubah rakyat menjadi atom-atom yang terpisah satu sama lain, dan menjadikan rakyat bak gembala domba yang bisa diarahkan kemana-saja. Media juga sukses mengalihkan kesadaran rakyat, dengan memanipulasi realitas, sehingga seolah-olah tidak ada penindasan imperialis melainkan kasus-kasus parsial.
Kedua, kalangan oposisi belum mengajukan sebuah proposal alternatif sebagai pengganti model neoliberal yang gagal itu. Proposal alternatif ini merupakan kesepakatan umum seluruh kalangan pergerakan, sekaligus menjadi solusi konkret terhadap persoalan nasional dan seluruh rakyat sekarang ini.
Karena faktor itulah—mungkin ada faktor tambahan—yang menyebabkan negara neoliberal masih punya kesempatan untuk melakukan rekonstruksi hegemoni. Meski begitu, konsolidasi hegemonik ini bukan tidak punya batas, tetapi hanya menunggu waktu untuk mengalami krisis dan kemudian runtuh. Tetapi kita tidak bisa menunggu, sebab, sebagaimana dikatakan Soong Ching-Ling, `rakyat memang sabar, tetapi perut tak dapat menunggu lama.’
Anda dapat menanggapi Editorial kami di: redaksiberdikari@yahoo.com
http://berdikarionline.com/editorial/20110627/melorotnya-pamor-sby-dan-krisis-model-neoliberal.html
KontraS Bongkar Penyiksaan Oleh Polisi dan TNI
KontraS Bongkar Penyiksaan Oleh Polisi dan TNI
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memaparkan hasil penelitian mereka terkait tindak kekerasan, dalam hal ini penyiksaan terhadap sejumlah orang ataupun kelompok masyarakat tertentu oleh pihak kepolisian dan TNI Angkatan Darat.
Dari hasil penelitian dari Juli 2010 sampai Juni 2011 ini tercatat 30 pola kasus penyiksaan oleh pihak kepolisian dan 18 pola penyiksaan pada TNI Angkatan Darat. Data tersebut didapatkan berdasarkan pengakuan korban maupun hasil peliputan media yang dikumpulkan oleh peneliti KontraS.
“Kami meyakini, jumlah tindak penyiksaan masih jauh lebih banyak terjadi. Hal ini karena sulitnya melakukan pemantauan terhadap tindakan penyiksaan karena umumnya terjadi di dalam kantor institusi TNI dan Polri,” ujar Koordinator KontraS, Haris Azhar, di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Sabtu (25/6/2011).
Adapun pola penyiksaan pada institusi Polri yang dicatat KontraS sebagai berikut:
1. Ada empat kasus pemukulan secara berulang kali saat melakukan pemeriksaan.
2. Orang yang menjalani pemeriksaan juga direndam dalam air. KontraS mencatat ini sebanyak tujuh kasus.
3. Berbagai bentuk penyiksaan dari penangkapan saat perjalanan dan pemeriksaan. Pola penyiksaan dilakukan berupa pemukulan berulang-ulang, mulut dipukul dengan kunci inggris, telinga disundut api rokok, mata ditutup, dan terus dipukul.
Tak hanya itu, korban juga dijepit dengan ikat pinggang dan leher diikat dengan seutas tali, kemudian diseret dengan menarik tali tersebut. Untuk pola ini, KontraS mencatat terdapat dua kasus.
3. KontraS merujuk satu peristiwa pada pola ketiga ini, yaitu saat penangkapan orang-orang yang diduga pelaku perampokan di Bank CIMB Niaga. Dalam pemeriksaan, kaki korban (yang diduga pelaku perampokan) ditembak. Tak hanya itu, korban juga dilempar ke dalam mobil dan diinjak-injak oleh sejumlah oknum polisi.
4. Pola penyiksaan keempat, KontraS mencatat, Polri melakukan penyiksaan sebanyak 15 kali. Terkait peristiwa gerakan aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) yang dimulai dari 1 Agustus sampai 10 Agustus 2010 korban mengalami penyiksaan, seperti dipukul berulang-ulang, ditendang dengan sepatu lars, kaki dijepit di kaki meja, ditampar, dan terakhir korban penyiksaan dipaksa berciuman dengan korban lainnya.
5. Terdapat satu kasus terungkap bahwa korban ditahan dan disetrum oleh petugas polisi.
“Pada TNI terdapat 18 kasus, terdapat dua penyiksaan hingga mengakibatkan kematian pada korban sebanyak dua kasus. Sedangkan 16 kasus, di mana penyiksaan dalam berbagai bentuk guna mendapatkan pengakuan korban (yang dituduh sebagai pelaku),” papar Haris.
Berdasarkan catatan KontraS itu, lanjut Haris, kasus yang paling dominan terjadi penyiksaan adalah kasus Papua, yaitu saat penyisiran anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). Saat itu, dalam video penyiksaan terhadap dua orang warga Papua direkam selama 10 menit dan disebar di situs YouTube pada Oktober 2010. Dari video itu terlihat gambar orang yang melakukan penyiksaan memakai seragam militer.
Selain itu, juga kasus penyiksaan yang berujung pada kematian Charles Mali (24). Ia diduga meninggal setelah mengalami penyiksaan bersama lima temannya di Markas Yonif 744/Satya Yudha Bhakti Tobir, Kecamatan Tasifeto Timur, Atambua, NTT, pada Maret 2011.
Ketika ditanya mengenai bentuk penyiksaan yang seolah dilegalkan oleh Polri dan TNI ini, Haris menyatakan, hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan pimpinan tinggi kedua lembaga tersebut.
“Karena mekanisme koreksi di dalam institusi keduanya masih lemah, lalu pimpinan kurang memberikan kontrol, makanya budaya kekerasan terus terpelihara,” tukas Haris.
Surat dari Beijing: Buddha di Negeri “Ateis”
Surat dari Beijing: Buddha di Negeri
“Ateis”
27.06.2011 11:53
Penulis : Retnowati Abdulgani Knapp*
Dimulai dengan kunjungan ke Datong, kota di Shanxi yang berpenduduk sekitar 580.000 jiwa. Terletak di selatan Mongolia Dalam, daerah ini adalah tempat penggalian batu bara. Karenanya, polusi udara, kontaminasi air, dan lain-lain yang bersifat merusak alam banyak kita dapati. Hal tersebut mengingatkan saya pada hutan-hutan rusak di Kalimantan.
Di Datong, penduduk kerap protes terhadap polusi tersebut. Amerika, yang khawatir akan kemajuan Tiongkok, dengan penuh semangat sering menulis soal polusi di negara ini. Datong memang miskin, walaupun pernah dua kali menjadi ibu kota Dinasti “Northern Wei” (386-534 M) dan “Liao” (907-1125 M).
Kedua dinasti ini bukan asli Tiongkok. Mereka federasi pendatang nomad yang berbahasa Turki, bernama Tuoba. Sebagai invader yang memasuki wilayah Tiongkok, akhirnya mereka beralih menganut Buddha dan berasimilasi dengan penduduk dan kebudayaan asli.
Tuoba terkenal karena mereka membangun “Yungang Caves” (Gua Yungang) sekitar 400 M. Patung-patung Buddha di sini adalah yang paling terdahulu atau tertua ditemukan di negara ini.
Berbeda dengan patung-patung Buddha yang dibuat dari terakota yang kami temui di Dunhuang dan Kuqa, di Yungang patung-patung dipahat dari batu keras. Salah satu sebab mengapa Tuoba membuat patung-patung berbeda yaitu karena mereka adalah masyarakat sebelum munculnya julukan Tiongkok sebagai “The Middle Kingdom”.
Nuansa patung-patung ini ini dipengaruhi kebudayaan India, Persia bahkan Yunani. Ini terlihat dari 1.000 Buddha yang dikelilingi “apsara” (malaikat dengan pakaian sutra; pengaruh dari India). Juga, warna turquoise, kuning tua, dan lain-lain yang adalah warna-warna khas dari Asia Tengah.
Tuoba memahat patung-patung ini lebih dari 60 tahun lamanya dan berakhir saat mereka memindahkan ibu kotanya ke Luoyang. Patung-patung sebanyak 50.000 buah tersebut terletak di 252 gua sepanjang 1 kilometer. Sayang, hanya tinggal 21 grottoes, karena banyak yang dulunya terletak di kuil yang terbuat dari kayu sudah hilang.
Menghargai
Memang sangat menakjubkan bila kita mengelilingi gua-gua yang penuh dengan pahatan Buddha dalam posisi yang berbeda-beda ini. Tidak saja dari ukurannya yang sangat besar, tetapi juga detail pahatan yang kita temukan.
Kita harus mengangkat topi bagi bangsa yang dapat menjaga dan menghargai kebudayaan semacam ini. Walaupun Tiongkok sadar bahwa yang membangun patung-patung ini adalah invader atau bangsa pendatang.
Waktu saya memandang patung-patung di Yungang ini, saya hanyut pada kesedihan. Mengapa kaum muslim, yaitu Taliban, melenyapkan patung Buddha bersejarah di Afganistan beberapa tahun yang lalu? Mengapa kaum muslim bersikap seekstrem itu. Bukankah kita semua harus saling menghargai semua ciptaan Tuhan, apa pun kepercayaan kita?
Di Yungang, banyak pengunjung yang membeli “Incense Sticks” yang kemudian dibakar di depan patung-patung tertentu sambil mereka bersujud di depannya. Pengunjung lainnya memilih jalur lain agar tidak mengganggu mereka yang sedang bersembahyang ini. Pengunjung lainnya pun tidak mengeluarkan suara keras untuk menjaga kekhidmatan.
Gambaran ini adalah substansi Pancasila kita in action, bukan hanya sekadar slogan. Dalam suasana semacam ini, kami heran kalau masih ada golongan yang mengkhawatirkan Tiongkok sebagai negara komunis yang notabene dianggap ateis.
Biara Gantung
Yang menarik lagi adalah Hanging Monestry (Biara Gantung) karena letaknya di celah-celah jurang pegunungan tinggi, 65 km dari Datong, satu dari lima pegunungan Sacred Daoist dengan tinggi puncak 2.000 meter dari permukaan laut. Pertama kali biara atau kuil ini dibangun oleh Northern Wei, tetapi banjir Sungai Heng yang mengalir di bawah pegunungan tersebut telah melenyapkan beberapa bangunan biara ini.
Karenanya, apa yang kita dapati sekarang adalah peninggalan dari Dinasti Qing. Terdiri dari 40 kuil alamiah, hanya luarnya dibuat dari kayu. Tiap kuil dihubungkan dengan jalan di atas jembatan yang sempit.
Di sini terdapat patung-patung Konfusius, Buddha, dan Daoist yang dibuat dari batu, perunggu, dan besi. Di Sanjiao Dian (Three Religious Hall) terdapat patung Konfusius, Buddha, dan Laozi, di mana ketiganya duduk bersama.
Di Indonesia kita juga memiliki candi-candi peninggalan dari kepercayaan yang berbeda. Candi Borobudur untuk penganut Buddha dan Candi Prambanan untuk penganut Hindu. Belum lagi candi-candi lain di Trowulan, Jawa Timur, dan di sekitar Wonosobo. Sebelum terlambat, marilah kita menjaga peninggalan leluhur kita dengan baik.
Ini mengingatkan saya pada tulisan Henry Kissinger dalam bukunya On China: ”I have come to admire the Chinese people, their endurance, their subtlety, their family sense, and the culture they represent.”
(Aku datang untuk mengagumi orang-orang China, daya tahan mereka, kehalusan mereka, rasa keluargaan mereka, dan budaya yang mereka wakili). Kita harus berusaha agar ada tokoh dunia yang pada satu saat dapat menulis hal serupa tentang bangsa dan negara kita.
*Penulis buku A Fading Dream: The Story of Roeslan Abdulgani and Indonesia, Times Publishing International, Singapura, 2003 dan Soeharto, The Life and Legacy of Indonesia’s Second President, Marshall Cavendish, Singapura, 2007.
Sumber:GELORA_In <GELORA45@yahoogroups.com>, Tuesday, 28 June 2011 08:23:13
Ekonomi Bali Pertumbuhan Tinggi, Pemerataan Rendah
Ekonomi Bali Pertumbuhan Tinggi, Pemerataan Rendah
| 28 Juni 2011 | BP |
| Pertumbuhan ekonomi Bali yang ditargetkan mencapai 6,3 persen pada 2011 masih belum dinikmati krama Bali. Berdasarkan jajak pendapat Bali Post, Senin (27/6) kemarin, mencatat 55 persen responden menilai krama Bali cenderung sebagai pendukung pertumbuhan laju investasi. Hanya 32 persen responden yang menyatakan pertumbuhan ekonomi Bali telah dinikmati krama Bali. Bagaimana pendapat pakar dan pengamat tentang kecenderungan tersebut?
SEJUMLAH pakar ekonomi Bali menilai pemerintah belum mampu menumbuhkan ekonomi berkeadilan yang dapat dinikmati semua golongan. Hasil-hasil pembangunan belum mampu menyejahterakan semua kalangan. Apa yang dilakukan pemerintah belum sesuai rencana. Pemerintah baru sekadar memberikan mimpi-mimpi kepada masyarakat. Ada Benarnya Anggota Komisi C DPRD Denpasar A.A. Susruta Ngurah Putra mengatakan, sangat realistis bila masyarakat belum mampu merasakan pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah selama ini. Program yang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya masih jauh dari tataran ideal. |
