Peristiwa G30S 1965: mengapa dan bagaimana

Diangkat dari Bulletin Problem Filsafat, berkala Komunitas Marx STF Driyarkara; No.9/Tahun I/Mei 2011, hlm. 43-49.

 

Peristiwa G30S 1965:

mengapa dan bagaimana

 

(renungan pribadi)

 

Peristiwa ’65 juga dikenal sebagai Peristiwa G30S. Ketika peristiwa yang sama ini disebut sebagai ‘Peristiwa G30S/PKI’, dengan embel-embel ‘PKI’, atau lebih seram lagi sebagai ‘Gestapu PKI’,  ia seketika telah berubah – lebih tepat sengaja diubah – menjadi sekeping azimat sakti bersisi dua bagi rezim Orde Baru.

Pada satu sisi Peristiwa ‘Gestapu PKI’ ini merupakan sebuah mitos keramat bangsa Indonesia, yang sengaja dibangun untuk menopang berdirinya Orde Baru, dan sekaligus memberi keabsahan terhadap rezim itu. Karena itu mitos ini tidak bisa dan tidak boleh ditawar-tawar, dikutak-katik dan ditafsir ulang oleh barangsiapa pun. Sebaliknya, dari saat ke saat, sepanjang satu generasi lebih, terus-menerus dijejalkan dan dimamah-biak.

Pada sisi lain Peristiwa G30S ini menjadi trauma bangsa. Maka tidak aneh jika ketika itu – bahkan sampai sekarang – ada sementara orang dan sejarawan / ilmuwan yang masih takut ‘bersuara’ perihal Peristiwa itu. Justru itulah maka rezim ini bisa berdiri selama 32 tahun tanpa gangguan. Karena mitos rezim dan trauma bangsa yang ibarat dua sisi dari matauang yang satu dan sama itulah, maka peristiwa tumbangnya rezim Orba tidak sekaligus berarti rakyat Indonesia terbebas dari budaya politik yang telah ditanamkan dan diwariskan Orba.

 

Trauma bangsa warisan rezim $uharto

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan pasti berani kukatakan, bahwa Peristiwa G30S itulah salah satu akar pokok permasalahan bangsa Indonesia sampai sekarang: dari masalah kebangkitan kembali budaya feodal, korupsi, KKN, ketidak-adilan, mafia hukum, kemiskinan, kerusuhan bermotif SARA, sampai masalah bobrok dan bejatnya moral masyarakat.

Kejahatan HAM model G30S terus berlanjut di sana-sini dan terus-menerus dalam skala yang lebih kecil. Apa yang terjadi pada akhir tahun 1965 dan tahun 1966 di Jateng, Jatim, Bali, Pontianak, Lampung dan lain-lain itu, kemudian terjadi di Dili (Timor Leste), Tanjung Priok, Lampung, Aceh, ‘Peristiwa Trisakti’, ‘Peristiwa Semanggi’, dan terus berlanjut ke Ambon, Maluku, Poso, Papua dan dalam skala yang lebih kecil lagi, sebutlah misalnya, di Bekasi, Bogor, Banyuwangi dst dst masih sangat banyak lagi! Fiil dan tingkah-laku militer yang merasa diri di atas hukum dan kebal hukum itu bersumber dari pembunuhan massal sejak akhir 1965 yang berencana dan sistematis.

Selain sisi historis dari Peristiwa G30S itu, yang tidak kalah penting diperhatikan ialah, timbulnya suasana takut di tengah masyarakat pasca-65, sebagai akibat trauma tersebut. Peristiwa ‘65 menjadi semacam hantu, dan di beberapa kampung, antara lain Kampung Tukangan, di kota Yogya[1], memang dipercaya menjelma dalam berbagai rupa hantu yang sebenarnya, yang terus membayangi kehidupan bahkan sampai sekarang pun! Sementara itu rezim Orba Jilid I dan Orba Jilid II – yaitu Orba pasca-Reformasi – melakukan berbagai cara untuk memelihara ‘hantu kominis’ itu. Dalam hubungan ini bisa dipakai sebagai contoh ucapan Ruhut Sitompul baru-baru ini yang mengatakan, bahwa orang yang menolak Suharto diberi gelar pahlawan adalah anak PKI; begitu juga kata-kata seorang cendekiawan bernama Ichlasul Amal yang menyebut unjuk-rasa rakyat Yogya dalam mendukung keberadaan DIY, sama seperti unjuk-rasanya orang-orang PKI!

Sekarang ini fobia komunis yang sudah diperangi oleh Bung Karno sejak dasawarsa kedua abad lalu (baca ‘Di Bawah Bendera Revolusi’, passim), bersamaan dengan kerusuhan sosial di mana-mana terkait dengan kegagalan pemerintah di segala bidang kembali ditiup-tiupkan. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto, yang juga mantan Kepala Kepolisian RI, pada 20-11-di gedung DPR, Senayan, Jakarta, menengarai ancaman terhadap negara hanyalah paham komunisme dan turunannya.  Mendukung paradigma BIN, Direktur Pusat Studi Intelijen dan Keamanan Nasional Dynno Chressbon, mengatakan bahwa ideologi komunis dan terorisme kelompok radikal memang masih menjadi bahaya laten yang setiap saat bisa muncul ke permukaan.

Sekitar medio Januari 2011 yang lalu tidak kurang dari Ketua DPR RI Marzuki Alie – di tengah-tengah ‘angin kencang’ sekitar kasus Gayus dan kebohongan negara – malah menyerukan kepada rakyat, agar waspada terhadap kebangkitan kembali komunisme! Itu suara Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ia adalah ketua dari dewan perwakilan  rakyat yang berjumlah 560 orang, sebagai wakil-wakil dari dua juta tigaratus ribu orang penduduk! Sadarkah ia, bahwa suaranya mewakili suara duaratus juta lebih manusia? Entah dalam konteks apa, dan apa pula alasannya, ia tidak menyebutkannya. Maka kita hanya bisa menduga-duga. Barangkali ia sekedar bertindak sebagai corong ‘his master’s voice’, yang ingin membelokkan perhatian masyarakat dari masalah mafia hukum dan mafia pajak, atau karena fobia terhadap ‘hantu gombinis’ itulah! (dua patah kata sindiran yang dipakai Bung Karno, Di bawah Bendera Revolusi tsb di atas).

Wawasan baru  diperlukan untuk meneliti dan selanjutnya memahami Peristiwa ‘65 dengan lebih tepat, bukan sekedar untuk memahami masa lalu saja, tetapi terutama untuk memberi bekal berharga bagi generasi pasca-65. Khususnya supaya generasi sekarang dan generasi mendatang tidak mengulang kesalahan generasi pendahulunya.

 

“Kedahsyatan, kekejaman, dan kengerian Tragedi 1965 menyisakan luka kemanusiaan yang masih berdarah, yang kini menuntut untuk disembuhkan. Memoar-memoar survivor yang mengumandangkan tangisan pilu yang menyayat hati dan menusuk perasaan membangkitkan kesadaran kaum muda akan pentingnya melakukan metanoia, sebuah reformasi hati nurani sebagai sebuah gerakan terapi nasional untuk menyembuhkan luka sejarah itu secara ksatria.” (Agustinus Patrick Sephira Taum, Tragedi 1965 dan Metanoia Indonesia’, 2011[2]).

 

Mistifikasi harus diakhiri

Mistifikasi atau pembohongan tentang Peristiwa ’65 tidak boleh dibiarkan terus meracuni sejarah bangsa, dan harus segera diakhiri demi masadepan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Bukan lagi rahasia umum bahwa rezim Orba memutlakkan versi sejarahnya tentang Peristiwa ’65, dengan cara menggelapkan dan membelokkan fakta. Generasi pasca-65 dipaksa menelan mentah-mentah tanpa tanya!

Karena itu kajian dan penulisan ulang tentang Peristiwa ’65 itu sangat penting, demi pelurusan sejarah dan demi membebaskan generasi muda Indonesia dari kebohongan sejarah.  Kebohongan sejarah yang berpangkal pada kebohongan negara selama ini harus diakhiri, dan kegiatan pelurusan sejarah harus terus-menerus dicermati dan dilakukan. Ataukah kebohongan negara di Indonesia sekarang ini sudah membudaya? Kalau begitu harus diwaspadai dan dilawan habis-habisan oleh barangsiapa saja yang masih menginginkan Tanahair dan Rakyat negeri ini menjadi merdeka, bebas dan sejahtera.

Sementara itu perlu ditegaskan juga, bahwa pelurusan sejarah tidak boleh diartikan sebagai pembenaran atau pembersihan diri terhadap dan oleh semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang kalah atau dikalahkan, oleh korban atau yang mendaku sebagai korban, yang dituding oleh pihak pemenang sebagai pihak yang bersalah.

Pendek kata, sejarah yang telah ‘dibengkokkan ke kanan’ tidak boleh ‘dibengkokkan ke kiri’ dengan mengatas-namakan ‘pelurusan sejarah’. Yang dibutuhkan untuk masa depan adalah suatu pemahaman sejarah secara utuh, agar bisa menjadi dasar berpijak dan bertindak bersama dalam konteks hidup berbangsa, untuk membuka wawasan berkehidupan sosial di masadepan yang lebih demokratis dan beradab.

 

Tidak sesimpel Perang Dingin!

Peristiwa G30S aku dengar pertama kali melalui pengumuman RRI Jakarta pada jam 07.00 pagi tanggal 1 Oktober 1965. Aku bingung. Sama seperti banyak orang lainnya! Tapi selagi orang masih dalam kebingungan bertanya-tanya, apa sejatinya yang telah dan sedang terjadi pada pagi hari itu, Kolonel Yoga Sugama (ketika itu Asisten I Kostrad/Intelijen) datang di markas Kostrad sudah dengan membawa berita pasti. Menurut Yoga (Memori Jenderal Yoga, [Jakarta: Rena Pariwara, 1999], hal. 148) pada pagi 1 Oktober 1965 itu, dirinyalah yang pertama-tama tiba di Kostrad. Setelah Ali  Murtopo datang, kepada Ali Murtopo ia berkata memastikan, bahwa yang  melancarkan gerakan penculikan dini hari itu adalah anasir PKI. Ali Murtopo tidak serta-merta mau memercayai kata-kata Yoga begitu saja.

Setelah siaran RRI jam 07.20 pagi, yang memberitakan bahwa Dewan Revolusi telah terbentuk dan diketuai oleh Letkol Untung Samsuri[3], Yoga Sugama menegaskan kebenaran kesimpulannya di atas. Sebab, dikatakannya, ia kenal Untung sebagai perwira TNI-AD yang berhaluan kiri. Untung pernah menjadi anak-buahnya ketika RTP II (Resimen Team Pertempuran II) Diponegoro bertugas menumpas PRRI di Sumatera Barat.

Jenderal Suharto yang datang di Kostrad belakangan dari Yoga, lalu bertanya kepadanya: “Apa kira-kira Presiden Sukarno terlibat dalam gerakan ini?” Yoga Sugama dengan tegas menjawab: ” Ya!” Kesimpulan Yoga Sugama bahwa anasir PKI di belakang gerakan ini, dan bahwa  Presiden Soekarno terlibat di dalamnya, tampaknya menjadi pegangan Suharto.

Dari sudut politik gerakan G30S dipimpin oleh sebuah Dewan Militer yang diketuai D.N. Aidit dan Syam Kamaruzzaman selaku wakil; Kolonel A. Latief sebagai pimpinan operasi militer, dan Letkol Untung Samsuri sebagai pimpinan gerakan. Gerakan bermarkas di rumah Sersan (U) Suyatno, di komplek perumahan AURI di Pangkalan Udara Halim. Dengan perhitungan aksi militer itu akan dilaksanakan oleh para perwira militer sendiri, terlepas dari partai, pada sidang Politbiro dalam bulan Agustus 1965 sepakat untuk memberikan ‘dukungan politis.

Untuk itu Aidit lalu membentuk satu tim khusus yang dipilih dari anggota-anggota Politbiro, untuk membahas dengan cara-cara apa partai akan mendukung para perwira itu. Sejak gerakan dimulai semua wewenang Politbiro diambil-alih oleh Dewan Militer tersebut di atas. Semua instruksi politik yang dianggap sah, hanyalah yang bersumber dari Dewan Militer. Tapi karena cara-kerja pengorganisasiannya tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka tanda-tanda kegagalan gerakan segera menampak, maka Dewan ini pun tidak lagi berfungsi. Dalam keadaan demikian agaknya Aidit ‘mundur’, kembali teringat pada kejayaan partainya ketika dipimpin trio: Aidit-Lukman-Njoto. Ia lalu membagi tugas: Aidit memimpin perjuta di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Lukman memimpin gerakan bawah-tanah di ibukota, dan Njoto — dimanfaatkan hubungan baiknya dengan Soekarno – ditugasi untuk memelihara legalitas partai dengan tetap menjalankan fungsi kenegaraan sebagai menteri.[4]

Dewan Militer tidak lagi berfungsi. Pasukan pendukung gerakan G30S dan Dewan Revolusi tercerai-berai ibarat sapulidi tanpa simpai. Untung Samsuri sendiri tertangkap di Tegal, dalam pelariannya dengan naik kendaraan umum bis. Semua tidak tahu apa yang harus dikerjakan kecuali mencari jalan sendiri-sendiri menyelamatkan diri. Juga DN Aidit, atas perintah Syam, segera terbang ke Yogya dengan bantuan pesawat AURI. Syam sendiri segera menghilang tanpa meninggalkan sepatah instruksi apa pun kepada kawan-kawannya, dan tidak seorang kawan pun tahu di mana dia berada – sampai ia ditangkap di daerah Jawa Barat tahun 1967.

***

Belum lama ini seorang eks-tapol Tan Swieling, yang aku kenal (sangat) baik, meluncurkan bukunya tentang hal-hal seputar G30S/65. Tidak kurang bergengsi pembicara utama pada kesempatan ini mas Beno alias Ben Anderson, sahabat baik Bung Swieling, dan sejarawan muda Hilmar Farid.

Seperti kebanyakan penulis terdahulu tentang G30S, Tan Swieling juga bersibuk-sibuk mencari data dan menyusun argumen, bahwa sumber sebab-musabab Peristiwa G30S adalah Perang Dingin. Dengan kata lain, sumber sebab-musabab G30S yang berakibat tamatnya sejarah gemilang PKI, dan lenyapnya karisma serta kepemimpinan Bung Karno, adalah konflik Barat vs Timur – yaitu Amerika Serikat dan sekutunya di satu pihak berhadapan dengan Uni Soviet dan kawan-kawannya pada pihak yang lain. Peristiwa G30S hanyalah imbas dari ‘kontradiksi pokok’ dunia saat itu. Walaupun Tan Swieling membuat sedikit varian, yaitu dengan memberi tambahan penjelasan: Perang Dingin itu mengakibatkan timbulnya dua kepentingan, yaitu kepentingan pemodal dari luar yang bertemu dengan kepentingan orang-dalam yang mau bekerja dengannya. Mereka menimbulkan ledakan Peristiwa 1965, jika boleh kuteruskan penalaran Tan Swieling, ketika dua kekuatan yang saling membutuhkan tersebut berhadapan dengan kepentingan kaum nasionalis patriotik yang membawa tiga Azimat Revolusi: politik berdaulat, ekonomi berdikari, dan kebudayaan berkepribadian!

Tanpa hendak mengingkari sumber kebenaran alasan Tan Swieling, yaitu kepentingan ekonomi, tetapi bagaimanapun perbenturan antara dua pihak yang berlawanan itu, dalam fakta sejarah, menggejala sebagai benturannya antara berbagai-bagai kekuatan politik.

Maka dengan jitu Bung Karno, dalam sidang Kabinet Dwikora di Istana Bogor 6 Oktober 1965, yang dihadiri juga oleh Nyoto, Wakil Ketua II CC-PKI yang menjabat Menteri Negara diperbantukan pada Sekretariat Negara, mengatakan bahwa G30S terjadi karena bertemunya tiga faktor (kepentingan). Penilaiannya ini diulanginya lagi dalam pidato Pelengkap Nawaksara di depan Sidang MPRS pada 19 Januari 1967. Ketiga faktor dimaksud ialah:

1. Keblingernya beberapa pemimpin PKI.
2. Lihainya Nekolim.
3. Adanya oknum yang tidak beres dalam tubuh kita sendiri.

Coen J.G. Holtzappel, mantan gurubesar Universitas Utrecht, di depan ‘Sarasehan Leuven Belgia’[5], mengemukakan hipotesis, bahwa peristiwa 30 September 1965 adalah operasi militer intel MI6 dari Inggris dan CIA dari Amerika Serikat, yang melibatkan intelijen militer Indonesia – inilah penjelasan butir kedua konstatasi Bung Karno tersebut di atas: ‘lihainya nekolim’, selain pemilihan momentum mereka yang tepat untuk melancarkan gerakan tersebut [kursif penegas HS].

Lebih lanjut Coen Holtzappel menegaskan: Tujuan utama persekongkolan ini untuk menjatuhkan Presiden Sukarno, yang didukung PKI, yang pada saat itu banyak membuat konflik anti-Barat (kursif penegas HS). Ini jelas dalam konfrontasi dengan Malaysia, yang disebut sebagai proyek nekolim Inggris, dan manuver politiknya yang anti-kolonialisme Barat. Di samping itu pihak Barat mengetahui, bahwa Presiden Sukarno memiliki konflik internal dengan beberapa pimpinan TNI/Angkatan Darat (perhatikan butir ketiga: adanya oknum yang tidak beres dalam tubuh kita sendiri; HS). Selanjutnya Holtzappel juga menjelaskan, bahwa semula Suharto bukan merupakan faktor yang diperhitungkan Barat. Tetapi pada akhirnya Barat harus mendukung Suharto, sebab mereka menilai Suharto anti-komunis.

Apa yang dinyatakan Coen Holtzappel tersebut, ternyata baru-baru ini dibenarkan oleh Bradley Simpson, Doktor Sejarah Princeton University, AS, dalam diskusi ‘Indonesia and the World’ di Goethe Haus, Jakarta Pusat, 19-1-2011. Simpson meneliti tragedi 1965 itu selama sepuluh tahun, melalui dokumen resmi pemerintah di Perpustakaan Negara dan Kepresidenan AS. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa “AS tidak tahu apa-apa tentang operasi penculikan yang dipimpin Letkol Untung Sjamsuri itu”. Tetapi Simpson mengakui,  Amerika tahu, bahwa kejadian besar akan terjadi pada masa itu: “AS ingin militer kontrol Indonesia,” katanya. Jika Inggris hanya mengingini Indonesia kacau, lanjut Simpson, sehingga tidak bisa melancarkan serangan ke Malaysia, AS lebih dari Inggris, karena takut negara dengan 100 juta penduduk itu akan jatuh ke tangan komunis. Tapi intelijen AS tidak memilih opsi menggulingkan Soekarno, mengingat dukungan massa terhadapnya yang kuat, kecuali jika ada kawan di dalam negeri yang juga berusaha untuk menjatuhkannya (ingat istilah ‘our local army friends’ yang muncul dalam beberapa sidang Mahmillub, antara lain dalam sidang Mayor Rudhito [SUAD; Staf Umum Angkatan Darat; I]; HS).

Tujuan AS ialah menumpas PKI ‘sampai akar-akarnya’ (kata-kata ini harfiah diucapkan juga oleh AH Nasution, dalam pidato pemakaman para jenderal di TMP Kalibata pada 5 Oktober 1965), sebagai sasaran antara untuk – mengikuti hasil penelitian Simpson — menggulingkan Soekarno dan mengatur militer ke puncak kekuasaan’. Tetapi ketika Angkatan Darat mulai memimpin penumpasan PKI, Duta Besar AS Marshall Green segera mengirim kawat ke Washington. “Angkatan Darat tidak akan menghabisi PKI,” kata Simpson. Mengapa tidak? Barangkali agar tangan ‘our local friends’ dan ‘tangannya sendiri’ tidak tampak mencolok terkena lumuran darah pembantaian. Mereka, ‘kepentingan luar dan konco-konconya dari dalam’ itu lalu bertindak ‘lempar batu sembunyi tangan’, dengan cara menyebar propaganda untuk membangkitkan amok massa. Berbagai isu dihembuskan mulai dari temuan alat pencungkil mata dan paluarit, kursi listrik dan senjata semi-otomatis Chung di rumah-rumah pimpinan dan kader-kader PKI, yang digunakan untuk membunuh korban, konon bahkan lubang-lubang kuburan massal juga sudah disiapkan!

Pada 1967 Jenderal Soeharto berhasil merebut sepenuhnya kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden RI. Trisakti Azimat Revolusi Indonesia, hasil pemikiran Soekarno, berhasil disapu bersih olehnya, dan jalan untuk masuknya kepentingan modal dari luar dibikin lapang selapang-lapangnya. Maka berkatalah akhirnya Simpson: “Setelah itu mereka membantu teknokrat mengamankan investasi Barat di Indonesia.”

***

Mencermati kata-kata Bung Karno, Coen Holtzappel dan Bradley Simpson di atas, aku merasa lebih diyakinkan lagi pada pendapatku sejak lama: bahwa Perang Dingin tidak merupakan penyebab tunggal dari terjadinya peristiwa Tragedi 1965. Perang Dingin, menurutku, bukan lagi penyebab utama ‘Tragedi 65’, melainkan sudah menjadi semacam ‘latar-peristiwa’ atau ‘hamparan medan’ tempat terjadinya peristiwa ‘saja’.

Antara 1957–1965 setidak-tidaknya tercatat tujuh kali dilakukan upaya untuk menggulingkan pemerintah Soekarno, dan lebih dari itu bahkan melenyapkannya secara fisik. Semuanya gagal. Menanggapi ‘Peristiwa Makasar’ awal Januari 1962[6], Kolonel M. Jusuf, Pangdam XIV / Hasanuddin, menyatakan, bahwa usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno itu ‘untuk mematahkan perjuangan rakyat yang sudah menggelora di tanah-air … dalam rangka menghapuskan imperialisme dan kolonialisme …’ [kursif penegas HS]. Selanjutnya inilah kata-kata Soekarno: “Mereka mencoba hendak membunuh Soekarno, Yani, dan Subandrio. Mereka akan melakukan serangan terbatas terhadap Indonesia, dan mereka mempunyai teman-teman di sini”. (Bung Karno di depan rapat Panglima TNI-AD, 28 Mei 1965; kursif penegas HS).

Belajar dari kegagalan ke kegagalan itu ‘nekolim menjadi lihai’. Oleh karena itu Peristiwa G30S 1965  justru meletus (lebih tepat katakanlah ‘diletuskan’) pada saat ketika Perang Dingin mulai surut. Yaitu ketika masalah pokok dunia bukan lagi masalah Perang Dingin, atau bukan lagi konflik antara ‘Blok Barat’ vs ‘Blok Timur’, tapi  sudah ‘bergeser’ antara  ‘kekuatan Nefo vs Oldefo’[7] pada satu pihak, dan antara kekuatan ‘Blok Remo’ vs ‘Blok Marxis-Leninis’ pada pihak yang lain.

Remo, akronim dari Revisionisme Modern, sebutan atau stigma yang umumnya diberikan kepada PKUS (Partai Komunis Uni Soviet) sejak Kongres ke-20 (1956), dan Nikita Krusychev tampil menggantikan Stalin. PKUS dituduh oleh lawan-lawannya yang mendaku diri sebagai Marxis-Leninis (di bawah pimpinan PKT, Partai Komunis Tiongkok) sebagai telah mengkhianati Marxisme-Leninisme dan hendak merestorasi kapitalisme. Konflik yang berkisar masalah ‘peaceful co-existence’ vs ‘perang pembebasan nasional’ antara PKUS vs PKT ini menjadi terbuka dalam tahun 1961. Dalam tempo relatif singkat, sejalan dengan semakin maraknya perjuangan kemerdekaan di banyak negeri Asia-Afrika, pertentangan antara ‘Remo’ vs ‘Marxis-Leninis’ ini semakin meruncing, sehingga pada medio tahun 1964 kedudukan AS sebagai ‘musuh nomor satu dunia’, di mata RRT dkk, telah digeser oleh ‘imperialisme sosial kaum Remo’. Pendek kata, paling lambat sejak tahun 1964 itu, keutuhan GKI (Gerakan Komunis Internasional) sudah mulai rapuh!

Di tengah pertentangan dunia yang demikian itu Indonesia jelas tidak berada pada garis ‘ko-eksistensi damai PKUS’[8]. Sebaliknyalah! Dengan gigih Indonesia mendukung gerakan kemerdekaan nasional di negeri-negeri Asia-Afrika, yang kemudian meluas sampai Amerika Latin, dan bahkan meluas lagi ke seluruh wilayah  ‘the New Emerging Forces’.[9]

Dampak perpecahan dalam GKI berimbas di seluruh negeri di mana ada Partai Komunis. Pada umumnya partai menjadi terpecah dua: di satu pihak, yang mendaku diri sebagai Marxis-Leninis, sambil mencap pihak yang lain sebagai Remo atau Trotskis. Partai komunis di Srilangka, misalnya, bahkan pecah menjadi 3: yang ‘Marxis Leninis’ (dipimpin Premalal Kumarasiri), yang dicap ‘Revisionis’ (dipimpin Pieter Keuneman), dan yang dicap kubu Premalal sebagai ‘Trotskis’ tapi mendaku sebagai ‘Maois’ (dipimpin N. Sanmugathasan).

PKI kendati mempropagandakan sebagai tetap ‘monolit’, utuh dan kuat, tapi dalam waktu-waktu dekat menjelang Peristiwa 1965, ada ketidak-serasian antara CC PKI dengan CDB (Comite Daerah Besar) Jabar dan CDB Jatim. Ketidak-utuhan ini juga tertangkap ketika partai menghadapi dokumen KOK (Kritik Oto Kritik) 1966[10]. CDB Jabar, dengan mengingat situasi yang sedang genting, bersedia ‘menerima untuk sementara’ dokumen tersebut. Tidak pernah terbetik, butir apa yang menyebabkan ‘penerimaan sementara’ tersebut, tapi barangkali menyangkut butir-butir Tripanji Partai[11] dari masa pra- dan pasca-G30S.

Fakta lain lagi berita tentang pemecatan Njoto sebagai anggota Politbiro CC-PKI dan pimpinan redaksi ‘Harian Rakjat’, yang antara lain disampaikan oleh Sumaun Utomo[12], tentu bukan sekedar isapan-jempol. Sementara itu di atas juga sudah disebutkan tentang sebuah tim yang dibentuk Aidit, dalam bulan Agustus 1965, untuk membahas cara-cara bagaimana partai akan memberi ‘dukungan politis’ pada gerakan para perwira maju di bawah pimpinan Letkol Untung Samsuri itu.

Menurut ingatan Iskandar Subekti, Sekretaris Politbiro CC PKI, tim tersebut terdiri dari Aidit, Sudisman, Oloan Hutapea, Lukman, dan Rewang. Dari akhir Agustus sampai akhir September tim ini sering bertemu dengan tiga anggota inti Biro Chusus, Sjam, Pono, dan Bono. Sementara itu Politbiro sendiri tidak pernah satu kali pun bertemu selama bulan September. Dengan demikian Aidit tidak melibatkan Politbiro beserta seluruh Dewan Hariannya dalam proses pengambilan keputusan, paling tidak selama tigapuluh hari sebelum G30S dimulai. Beberapa anggota badan-badan ini dibiarkan dalam kegelapan. Khususnya Njoto disisihkan dari lingkaran ini. John Roosa mengutip dari catatan Iskandar Subekti sbb.:  “Dalam semua diskusi ini kawan Mansur (Njoto) oleh DN Aidit dengan sadar tidak diikutsertakan karena pertimbangan ideologis. Bagi Nyoto tidak dipercaya, karena berdasarkan pengalaman lebih dianggap Sukarnois daripada Komunis.”[13]

Pendek kata Tragedi 1965 telah ‘menguak cerita di balik berita’, bahwa tiga-sekawan pimpinan CC PKI yang dari luar tampak guyub itu sejatinya dari dalam tidak lagi satu. Aidit dan Njoto juga berbeda, misalnya, dalam masalah teori revolusi. Aidit percaya kup yang didukung sedikitnya 30 persen tentara bisa bermutasi menjadi revolusi. Sebaliknya Njoto justru mempertanyakan kebenaran teori itu. Dalam wawancaranya dengan wartawan ‘Asahi Shimbun’ di Jakarta, 2 Desember 1965 (kira-kira dua minggu sebelum Njoto dinyatakan ‘hilang’), ia bahkan menyatakan tidak yakin jika G30S bisa dikategorikan sebagai kudeta yang ‘bisa menjadi revolusi’. “Revolusi siapa melawan siapa?” Tanya Njoto. Ia bahkan juga menyangsikan premis Letkol Untung soal Dewan Jenderal.

Dalam buku memoir Oey Tjoe Tat terdapat sebuah berita besar, yang tertulis dalam tidak lebih dari lima patah kalimat. Ketika menteri-menteri sedang menanti sidang kabinet di istana Bogor, selang beberapa hari saja sesudah Peristiwa G30S terjadi. Di salah satu penjuru tampak Menteri Oey Tjoe Tat berdiri berdua bersama Menteri Njoto.

“Kok jadi begini, Bung?” Tanya Oey Tjoe Tat.

“Ya! Saya juga tidak tahu …” Jawab Njoto.

 

Tentang pemikiran strategis Aidit terkait dengan gerakan G30S, juga terbaca di dalam buku Manai Sophiaan[14], seorang Sukarnois dan mantan Duta Besar RI untuk Uni Soviet. Menurut Manai, Aidit dalam mendukung aksi militer melawan jenderal-jenderal sayap kanan itu diilhami oleh kup militer di Aljazair pada Juni 1965, ketika Kolonel Houari Boumedienne mengambil-alih kekuasaan dari tangan Presiden Ben Bella. Manai mendasarkan pendapatnya itu pada wawancaranya  dengan mantan-Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), A. Karim D.P., yang sempat berbicara dengan Aidit tidak lama sesudah kup Aljazair terjadi. Karim DP tidak sempat mengumumkan informasi ini, karena ia sendiri meringkuk di RTC Salemba dan menjadi eks-tapol selama tahun-tahun rezim Suharto. Tidak jauh dari informasi Manai ini, Darmini, mantan Sekretaris DPP Gerwani,[15] dalam salah satu kesempatan percakapannya denganku,  juga teringat kata-kata DN Aidit, ketika menanggapi kup militer di Aljazair tersebut: “Kalau Kolonel Boumedienne di Aljazair bisa, kenapa saya tidak bisa?”

Tentang faktor pertama penyebab terjadinya G30S, yaitu ‘keblingernya beberapa pemimpin PKI’, Bung Karno tidak pernah memberi penjelasan secara terbuka. Tapi uraian dalam tiga alinea tersebut di atas, kiranya cukup untuk memberi penjelasan tentang ‘keblingernya beberapa pemimpin PKI’ itu. Di samping itu juga adanya badan yang bernama Biro Chusus (BC), yang ‘diumumkan’ adanya oleh DN Aidit, selaku Ketua CC PKI di depan sidang Politbiro yang diperluas pada 1964 — walaupun pada kenyataannya badan ini sudah ada dan bekerja sejak 1955 , dan merupakan lembaga klandestin di dalam tubuh partai di bawah Departemen Organisasi. BC bersifat tertutup, kecuali untuk ketua partai.[16]

 

Penutup

Tahun 1965 agaknya merupakan tahun memuncaknya serangan balik nekolim, dengan Indonesia sebagai sasaran utama dan terakhir. Karena Indonesia ketika itu merupakan ujung-tombak ‘the new emerging forces’. Sesudah Bandung mendapat julukan ‘Ibukota Asia-Afrika’, Bung Karno memimpikan Jakarta menjadi ‘Ibukota Nefo’. Gedung konperensi Nefo sudah dibangun, dan ‘Mercusuar Nefo’ akan dibangun di kawasan Ancol.

 

Pagi 1 Oktober ’65 itu juga (alm) Prof. WF Wertheim mendengar melalui siaran radio tentang formasi Dewan Revolusi di Jakarta. Sahabat beliau, Prof. De Haas menelpon dan mengatakan:

“Itu tentu revolusi kiri!”

Wertheim menjawab:

“Awas! Menurut saya lebih masuk akal provokasi!”

 Pada tanggal 12 Oktober kabar sampai di Belanda, bahwa Jendral Suharto, yang belum terkenal namanya, telah berhasil merebut kekuasaan. De Haas telepon lagi, dan mengatakan: “Saya takut mungkin kemarin Anda benar!”

Sementara itu sudah sejak seruan Jendral AH Nasution di TMP Kalibata pada 5 Oktober 1965 pogrom, pengejaran dan pemenjaraan terhadap orang-orang komunis, orang-orang kiri, dan Sukarnois terus bergulung-gulung dahsyat bagaikan gelombang tsunami yang datang susul-menyusul. Rakyat yang tidak tahu-menahu, jauh dari Lubang Buaya di Jakarta dibunuh dengan sewenang-wenang, ditangkap, dipenjarakan dan bahkan di-Buru-kan. Ada dua anak berumur 17 dan 18 tahun, misalnya, menjadi temanku satu barak (Bogel) dan satu unit (Purwadji) di Unit XIV Bantalareja. Demikian juga halnya seorang anak gelandangan dari Pasar Senen Jakarta (Kirno) menjadi sahabatku satu sel sejak kami di RTC Salemba Jakarta.

          Jika ada tikus di dalam rumah jangan bakar rumahnya, tapi tangkap tikus itu! Itu kata-kata Bung Karno dalam salah satu pidatonya di depan sidang kabinet bulan Oktober 1965. Tapi karisma Soekarno sudah redup dan kekuatannya pun sudah surut. ‘Suharto-Nasution’ tidak mau menggubris suara kearifan itu, melainkan malah ditingkatkan amok ‘pembakaran republik’. Karena strategi mereka, yang sejalan dengan strategi nekolim, memang hendak membakar habis Republik berikut semua pilar-pilar penyangganya, untuk dibangun kembali sebagai ‘republik semu’ yang tiang-tiang penyangganya bukanlah publica (popolus; rakyat), tetapi tentara yang berlindung di balik istilah ‘golongan karya’ dalam kolaborasi dengan kaum kapitalis birokrat dan didukung penuh oleh nekolim.

          Soekarno dan seluruh ide-ide kenegaraannya itulah yang hendak samasekali mereka lenyapkan. Tetapi karena Presiden Soekarno alias Bung Karno yang ‘Penyambung Lidah Rakyat’ itu akar kekuatannya ada pada ‘Rakyat’, maka ‘Suharto-Nasution’ pun harus menggunakan taktik menumpas habis kekuatan Bung Karno sampai ke akar-akarnya. Itu berarti PKI dan semua ormasnya harus ‘dibereskan’ samasekali, karena sampai pada saat itu tidak ada organisasi sosial-politik yang ‘meluas dan mendalam’ wilayah dan pengaruhnya seperti halnya PKI.

          Karena itu PKI memang menjadi sasaran pertama, tapi PKI bukan sasaran utama. Sasaran utama ialah, pertama: gerakan rakyat anti nekolim di Indonesia, yang menjadi inspirasi gerakan-gerakan rakyat di Asia-Afrika – dan belakangan bahkan meluas ke Amerika Latin; dan kedua, Soekarno sebagai tokoh pemimpin gerakan revolusioner Dunia Ketiga yang bagi mata nekolim – Amerika Serikat utamanya — pasti lebih berbahaya daripada Nikita Krusjchov, Tito atau bahkan Mao Zedong sekalipun!

Berikut ini cuplikan dari satu artikel dalam Wikipedia, antara lain:

“… meskipun seorang mantan Direktur CIA, William Colby, terus-menerus membantah keterlibatan Amerika dalam aksi-aksi teror dan pembunuhan ratusan ribu rakyat Indonesia (setelah G30S), namun kesaksian McGehee[17] lebih patut dijadikan acuan dan rujukan yang layak untuk dipercaya. McGehee sendiri telah membongkar aktivitas CIA sekitar masa itu, terutama ketika mereka ‘berpesta’ atas keberhasilan operasi-operasi mereka di Indonesia: “Pihak-pihak CIA malah menganjurkan agar cara-cara yang telah ditempuh di Indonesia, kelak akan dijadikan model bagi keberhasilan operasi-operasi mereka di masa yang akan datang….” (The CIA, McGehee, hal. 424)

Pengakuan McGehee tersebut diperkuat oleh pernyataan Nixon, ketika ia diwawancarai Duta Besar Green tahun 1967:

“Pengalaman Indonesia adalah pengalaman dahsyat yang paling istimewa, karena seluruh operasi telah berjalan dengan sebaik-baiknya. Contoh semacam itulah yang harus ditempuh di kemudian hari, agar kita bisa menjangkau wilayah yang lebih luas lagi, terutama seluruh wilayah Asia Tenggara, dan boleh jadi nanti bahkan akan sanggup menjangkau seluruh dunia …” (The Illusion of Peace, Tad Szulc, hal. 16).

Pernyataan Nixon tersebut di atas memberi kesimpulan yang sulit dibantah, bahwa pola-pola yang mereka terapkan untuk meluluh-lantakkan Indonesia (1965), telah dijadikan model dan acuan Jenderal Lon Nol menggulingkan Sihanouk di Kamboja (1970), Jenderal Zia-ul-Haq menggulingkan Zulfikar Ali Bhutto (1977), dan bagaimana pemerintah Allende di Chili digulingkan dengan melalui ‘Operasi Jakarta’ (1973).

Perhatikanlah, bahwa tidak ada di sana disebut-sebut tentang ‘Perang Dingin’, karena dengan pecahnya GKI (Gerakan Komunis Internasional) ‘perang dunia’ yang bernama Perang Dingin itu sejatinya telah berakhir dengan kemenangan Blok Barat. Juga tidak ada di sana disebut-sebut tentang PKI, ‘partai terbesar di dunia di luar kubu sosialis’, karena kebesarannya sudah menjadi tidak berarti sebagai akibat faktor ekstern dan intern – faktor ekstern: GKI yang sudah berantakan, dan faktor intern: tubuh PKI sendiri yang tidak lagi utuh.

 

Abstraksi

Sejak tahun 1959 (dan terbuka sejak 1962), dengan timbulnya pertentangan PKUS vs PKT, maka timbul aspek baru kontradiksi dunia yang sekaligus merupakan aspek pokok, yaitu kontradiksi PKUS vs PKT, di samping aspek lama kontradiksi, yaitu kontradiksi Blok Timur vs Blok Barat (‘Perang Dingin’) yang surut menjadi aspek tidak pokok.

Indonesia tidak berada pada garis ‘koeksistensi damai PKUS’, tapi gigih mendukung gerakan kemerdekaan nasional di AA (bahkan meluas ke Amerika Latin – AA menjadi AAA – dan bahkan meluas lagi menjadi ‘the New Emerging Forces’ (Nefo).

Dampak perpecahan GKI (Gerakan Komunisme Internasional) berimbas ke seluruh negeri di mana ada Partai Komunis. Umumnya PK menjadi terpecah dua, yang mengklaim diri sebagai Marxis-Leninis dan yang mendapat sebagai Revisionis dan Trotskis.

PKI keluar dipropagandakan sebagai monolit; tapi kedalam timbul ketidak-serasian antara Pusat dan Daerah (Jatim dan Jabar), di samping perpecahan di dalam Politbiro – khususnya antara DN Aidit dan Njoto.

Ofensif ‘Nefo’ melawan ‘Oldefo’ yang dipelopori oleh Indonesia (Bung Karno) terus ditingkatkan; tampak, antara lain, dengan terbentuknya organisasi-organisasi setiakawan AA ‘non-pemerintah’ (rakyat, wartawan, pengarang, yuris, buruh, Islam), dan terselenggaranya konperensi-konperensi internasional anti-nekolim, dll. Dalam forum kenegaraan perhatikan pidato Presiden Soekarno di depan SU PBB, To build the world anew, 1960; yang segera diikuti dengan terbentuknya Gerakan Non Blok sedunia 1961.

 

Kesimpulan

1. Peristiwa G30S adalah hasil rekayasa nekolim AS-UK untuk mengakhiri kekuasaan dan pengaruh Soekarno di dunia – karena PKI adalah ‘backbone’ kekuatan Soekarno (baca: gerakan kiri Indonesia), maka PKI itulah yang pertama dan utama dihancurkannya samasekali. Di mata AS-UK ketika itu Soekarno sudah pasti lebih berbahaya dibanding Krusjtjov.

2. Tumbangnya Soekarno, berarti hancurnya gerakan kiri Indonesia, lonceng kematian gerakan kiri Asia-Afrika dan di seluruh dunia.

 

Dasar argumen :

1. ketika itu GKI sudah hancur;

2. PKI sudah pecah dari dalam;

3. dukungan pada Soekarno justru semakin kuat dan luas.

 

_____________________

hersri setiawan

Tangerang 2 Februari 2011

 

 

 


[1] Fajar Kresno Murti dkk., IVAA (Indonesian Visual Art Archive), Yogyakarta, 2009.

[2] Salah satu esai pemenang dalam Kompetisi Esai ‘Menyembuhkan Luka Sejarah: Refleksi Kaum Muda atas Tragedi 1965’; Goethe-Institut, Jakarta, 21 Januari 2011.

[3] Letkol Untung Samsuri, Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Resimen Tjakrabirawa; resimen ini terdiri dari para prajurit TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian RI, yang bertugas khusus menjaga keamanan Presiden RI semasa pemerintahan Presiden Soekarno; Komandan Resimen ketika itu Brigjen Moh. Sabur. Pada masa Suharto nama resimen diubah menjadi Paspampres, Pasukan Pengamanan Presiden.

[4] Salah seorang yang dekat Njoto bertanya tentang pembagian tugas tersebut: ‘Apakah ini bukan sekedar cara untuk melikuidasi Bung? Lewat tangan lain?’ Jawab: ‘Apapun alasannya, itu keputusan Partai. Kewajiban saya untuk menjalankan keputusan itu dengan sebaik-baiknya’.

[5] Sarasehan ini diadakan dalam rangka Forum Diskusi Sejarah Indonesia, dengan tema ‘Peristiwa September 1965 dalam tinjauan ulang’; diselenggarakan pada 23 September 2000, di Universitas Katolik Leuven (Kastil Arenberg) Belgia, oleh para mahasiswa pasca-sarjana Belgia, Perancis dan Spanyol.

[6] Ini merupakan usaha pembunuhan terhadap Bung Karno yang ke-4, sejak usaha pembunuhan pertama tahun 1957 dalam ‘Peristiwa Cikini’.

[7] Nefo akronim dari New Emerging Forces (Kekuatan Baru yang Sedang Tumbuh); Oldefo, Old Established Forces (Kekuatan Tua yang Sudah Mapan) – kedua akronim itu ciptaan Bung Karno.

[8] Salah satu semboyan penting di Indonesia, yang sejak tahun-tahun pertama perang kemerdekaan banyak diucapkan dan dituliskan di mana-mana, ialah “Kami cinta damai, tapi kami lebih cinta kemerdekaan!”

[9] Gedung DPR-RI di Jakarta sekarang ini dibangun dengan maksud sebagai tempat ‘Conference of the New Emerging Forces’, yang direncanakan akan berlangsung dalam bulan Desember 1965, tapi batal oleh terjadinya Peristiwa G30S 1965. Karenanya, bagi orang yang menghormati sejarah, seyogyanya gedung itu tidak dibongkar dan digantikan dengan gedung baru apa pun alasannya.

[10] Dokumen K.O.K. yaitu Kritik Oto Kritik Politbiro CC-PKI; karena itu juga disebut Oto Kritik Polit Biro (OKPB) CC-PKI, September 1966, di bawah pimpinan Sudisman. Isi pokok KOK, setelah mengevaluasi kepemimpinan Politbiro terdahulu, yang dipimpin trio DN Aidit, MH Lukman dan Njoto, mengajukan program baru perjuangan Partai, yang dipadatkan dalam rumusan ‘Tri Panji Partai’. KOK disusun oleh Soedisman, bersama Rewang, Oloan Hutapea, dan Sukatno. (Hersri Setiawan, Memoar Pulau Buru, 2004:545)

[11] Yang dimaksud dengan Tripanji Partai atau Tri Panji PKI, yaitu program kerja PKI pasca-G30S 1965. Tiga butir program ini dikemukakan dalam KOK Politbiro CC-PKI yang disiarkan dalam bulan September 1966. Tri Panji ini ialah, pertama: Panji Pembangunan Partai Marxis-Leninis, yang bebas dari oportunisme dan revisionisme; kedua: Panji Revolusi Agraria Bersenjata kaum tani di bawah pimpinan kelas buruh; ketiga: Panji Front Persatuan Nasional berpangkal pada persekutuan kaum tani dan kelas buruh.

Tripanji Partai pasca-G30S ini merupakan bagian dari kritik-oto-kritk, dalam hubungan ini terhadap Tri Panji Partai hasil rumusan Kongres Luar Biasa PKI 1962. Tri Panji Partai lama itu ialah: (1) menggalang front persatuan nasional anti imperialisme dan feodalisme; (2) meneruskan pembangunan organisasi ke seluruh negeri; (3) menyelesaikan tuntutan Revolusi Agustus 1945 sampai ke akarnya. (Hersri Setiawan, Kamus Gestok, 2003:295-296.

[12] Sumaun Utomo Ketua Umum DPP LP-KROB (Lembaga Pembela Korban Otrde Baru); mantan wakil ketua Departemen Sejarah CC PKI (ketua departemen ini Ir. Sakirman, sekretaris Drs. Busyari Latif).

[13] John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, Jakarta 2008:212.

[14] ‘Inspirasi dari Aljazair’, Bab 2 Kehormatan bagi yang berhak, Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, I: 1999; II:2008. John Roosa, op. cit.:226-232.

[15] Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Saskia Eleonora Wieringa, 1999:299.

[16] Biro Chusus (BC), baik keberadaannya maupun pembentukannya tidak tertera di dalam Konstitusi PKI; dikembangkan sebagai bagian klandestin dalam Dep. Organisasi CC PKI, berdasar salah satu butir keputusan Kongres Nasional PKI 1954, yaitu tentang MKTBP (Metode Kerja [lazim juga disebut Kombinasi] Tiga Bentuk Perjuangan), yang pada 1955 terbit sebagai brosur. Adapun tiga bentuk perjuangan itu ialah: (1) perjuangan gerilya buruh-tani dan tani miskin  di desa; (2) perjuangan revolusioner kaum buruh di kota, terutama buruh transportasi; dan (3) bekerja intensif di kalangan musuh, terutama kalangan angkatan bersenjata. Lebih lanjut John Roosa, op. cit., Bab 4:169-198. Tentang kedudukan BC di dalam partai dan hubungan Syam Kamaruzzaman dengan DN Aidit, John Roosa, op. cit.: 346.

[17] Ralph Walter McGeehe, The CIA in Indonesia 1965-1967, tulisan kritis tentang pengalamannya selama menjadi pejabat CIA (1952-1977).

About these ads

2 comments so far

  1. rinto ermanda on

    menurutku,selama ini analisa sejarahwan mbuletnya sebagian besar di dalam negeri?semua yg terjadi,di dlm negeri adalah pengalihan perhatian?kita kurang fokus pd bahaya yg sesungguhnya?go to hell with your aid?apakah seorang sukarno akan berani tanpa jaminan that we can do it our self?sepertinya we can do it itu dari kesepakatan antara JFK,BK bahwa emas 57.150 ton adalah dari Indonesia?lewat the green hilton agreement.kemudian upaya kelanjutannya?mengembalikan emas tsb ke Indonesia, diusahakan supaya gagal?

  2. Gundamnyu on

    Upaya G30S yg sesungguhnya adalah penggulingan Soekarno karena membahayakan bagi USA, paling Kasihan adalh komunis yg jadi korban pembantaian oleh karena peristiwa ini


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers

%d bloggers like this: