Kasus Kebumen Diduga Terkait Tambang Pasir

http://www.sinarharapan.co.id/berita/content_96/read/kasus-kebumen-diduga-terkait-tambang-pasir/

Selasa 19. of April 2011 13:10

Kasus Kebumen Diduga Terkait

Tambang Pasir

OLEH: SIGIT WIBOWO

Bogor – Lahan yang digunakan untuk latihan menembak TNI Angkatan Darat di Kebumen ternyata belum disertifikasi. Keributan yang terjadi dengan warga juga diduga terkait dengan penambangan pasir besi di kawasan tersebut.

Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono mengatakan bahwa tanah di kawasan Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Keca­matan Bulus Pesantren, Kebumen tersebut dikelola oleh TNI AD. “Statusnya masih IKN (inventaris kekayaan negara) dan proses sertifikasi belum selesai,” katanya di Istana Bogor, Senin (18/4). Namun, pengelolaan dan pemanfaatan dilakukan TNI AD sejak 1949. TNI AD telah menggunakan lahan tersebut untuk latihan perang.
Bentrok yang terjadi antara warga dan anggota TNI AD, Sabtu (16/4), dipicu oleh penolakan warga atas pemanfaatan kawasan tersebut menjadi latihan perang. Namun, sebenarnya konflik warga Urut Sewu dengan TNI AD sudah dimulai sejak 1982. Rezim Orde Baru ketika itu meminta warga membebaskan lahan pertaniannya seluas 2 hektare untuk didirikan kantor Dislitbang TNI AD, yang posisinya berada di sisi timur pintu masuk Pantai Bocor. Dalam perjalanannya, TNI AD malah memperluas klaim area latihannya mulai 250 meter dari bibir pantai menjadi 750 meter dari bibir pantai.
Panjang area latihan itu pun sangat panjang, dari Su­ngai Wawar sampai Luk Ulo se­panjang 22,5 kilometer. Total areanya mencapai 1.050 hektare.
Beberapa areal pertanian warga yang telah bersertifikat pun diklaim menjadi milik TNI AD, contohnya menara pengintai Dislitbang TNI AD di Pantai Bocor didirikan di atas tanah milik warga. Karena sedemikian luasnya areal latihan tempur tersebut, jaminan keamanan warga pun menjadi hilang. Terbukti pada 2 Maret 1997, lima anak kemudian meninggal dunia karena terkena ledakan bom mortir.
Selain masalah areal pe­latihan tersebut, ternyata tanah yang luas tersebut menyimpan pasir besi yang sangat bagus. Maka tidak aneh, sepanjang pesisir pantai selatan Kabu­paten Kebumen memang dijadikan sebagai kawasan penambangan pasir besi.
Aksi bentrok Sabtu lalu juga dilandasi penolakan war­ga atas penambangan pasir besi yang ada di dalam lahan tersebut. Investor di­kabarkan telah memperoleh izin TNI AD untuk melakukan penambangan di kawasan itu yang bisa mengancam mata pencarian penduduk di wilayah tersebut.
Saat ditanya apakah bentrokan di Kebumen terkait tambang pasir besi, Agus Suhartono hanya berujar singkat, “Tanyakan langsung saja ke TNI AD.”
Sekjen Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Rahmat Ajiguna mengatakan bahwa hampir semua konflik tanah yang menghadap-hadapkan TNI dengan  warga selalu punya motif bisnis di belakangnya, meskipun pada awalnya menggunakan dalih latihan perang.
Ia menyebut contoh kasus tanah Rumpin di Bogor. “Awalnya, disebut untuk water project development training. Tapi faktanya lahan seluas 1.000 hektare itu untuk bisnis penyedotan pasir,” ungkapnya.
Kasus lain adalah sengketa tanah seluas 4.752 hektare di Pagak, Malang yang menghadap-hadapkan TNI Ang­katan Laut dan Warga.

”Alas­annya untuk latihan perang, namun kemudian disewakan untuk bisnis lahan tanaman tebu,” kata Rahmat.
Sementara itu, Panglima TNI menyatakan, Mabes TNI saat ini telah membentuk tim investigasi kasus bentrok Kebumen. Sejauh ini Mabes TNI belum menemukan adanya indikasi kesalahan yang dilakukan prajurit. Namun, ia mengatakan akan terus melakukan penyelidikan internal. Bila nantinya ditemukan kesalahan prosedur maka bukan tidak mungkin sanksi akan diberikan. “Tetap ada penyelidikan internal untuk mengevaluasi,” ujarnya.

Dikembalikan
Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Marsekal Madya Eris Herryanto mengatakan, jika hukum nantinya menyatakan tanah-tanah yang selama ini digunakan tentara untuk latihan militer ternyata bukan milik TNI, maka akan dikembalikan ke masyarakat atau pemilik tanah sebenarnya. “Kalau itu bukan hak kita, ya, kita serahkan,” ujarnya.
Eris mengatakan, sengketa tanah antara TNI dengan masyarakat yang selama ini terus terjadi seharusnya diselesaikan secara damai melalui jalur hukum.
Eris mengakui masih banyak tanah yang dimiliki dan digunakan TNI sampai saat ini belum memiliki sertifikat. Bahkan, Eris mengatakan, di antara banyak tanah yang sampai sekarang belum memiliki sertifikat itu ada yang diperkarakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum.
Masih banyaknya tanah milik TNI yang belum memiliki sertifikat karena pemerintah belum memiliki anggaran yang cukup untuk mensertifikasikan tanah-tanah itu. Persoalan ini sudah dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sejak 2008, kata Eris, Kementerian Pertahanan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan persoalan sertifikat.
Sementara itu, Universitas Indonesia (UI) Depok sangat menyesalkan tindakan aparat kepolisian yang menduga Devi Dian Cahyati (23), mahasiswi jurusan politik pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) UI melakukan provokasi kepada warga pada saat bentrokan warga dengan TNI soal tanah di Desa Setrojenar, Kebumen, Jawa Tengah.
“Devi saat ini dijadikan saksi, tetapi kenapa diharuskan wajib lapor. Seharusnya aparat kepolisian proporsional, karena keberadaan Devi di Kebumen sedang melakukan penelitian untuk skripsi,” ujar Andrinof Chaniago, dosen pembimbing Devi di Kampus UI Depok, Senin.
Dia mengatakan, Devi sudah empat bulan berada di Kebumen untuk melakukan penelitian soal sengketa tanah untuk skripsinya. Pada saat bentrok terjadi, mahasiswi UI yang juga berasal dari Kebumen ini sedang berada di lokasi. Motor dan kamera milik Devi juga dirusak. Bahkan, hasil jepretan kamera Devi, semuanya dihapus oleh petugas.
Sejumlah pihak menyesalkan bentrokan tersebut. Bahkan, organisasi kepemudaan yang ada di lingkungan keluarga besar TNI ikut menyatakan sikapnya terkait peristiwa kemanusiaan itu. Ketua Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra/Putri TNI/Polri Indonesia (GM FKPPI) wilayah Jateng, Hendrar Prihadi, menyatakan peristiwa tersebut dinilai telah mencederai kenyamanan rakyat. Jawa Tengah yang dikenal sebagai daerah kondusif terusik oleh permasalahan yang dipicu sengketa lahan itu.  (sigit wibowo/cr-13/robino hutapea/retno manuhoro/fransisca ria susanti)

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers

%d bloggers like this: