Negara Gadaikan Jaminan Sosial Rakyat


http://pontianak.tribunnews.com/read/artikel/20587

Sabtu 19 Maret 2011

ANTARA/FANNY OCTAVIANUS

AKSI JAMINAN SOSIAL – Massa Komite Aksi Jaminan Sosial berunjukrasa di depan
Istana Merdeka Jakarta, 2 Agustus 2010. Mereka memprotes tidak dilaksanakannya
UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, meski telah lewat
batas waktu lima
tahun sejak diundangkan, 19 Oktober 2004.

MANTAN Menteri Kesehatan dr Siti Fadilah Supari, Rabu (16/3) lalu,
didaulat sebagai saksi ahli dalam sidang uji materi atas Pasal 17 Ayat 1, 2 dan
3 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di
Mahkamah Konstitusi.

Uji materi diajukan pegiat pekerja dan rakyat biasa. Yakni, Maemunah, Sugiarto,
Sri Linda Yanti, Rohayati Ketaren, Yunus, Tutut Herlina, Engelbert Lukas
Warouw, Marlo Sitompul, Dominggus Oktavianus, Dewan Kesehatan Rakyat, Perkumpulan
Serikat Rakyat Miskin Kota dan Front Perjuangan Buruh Indonesia.

Menarik dan penting fakta persidangan di MK ini. Menarik, karena Siti blak-blakan
menyatakan pemerintah mengeksploitasi rakyat melalui UU SJSN demi keuntungan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang notabene asuransi milik
pemerintah.

Hak warga negara mendapat jaminan kesehatan layak, sebagaimana amanat UUD 1945
telah diperdagangkan pemerintah. Ketidakadilan jaminan kesehatan yang dibungkus
dalam UU.

Pakar Ekonomi Kerakyatan Universitas Indonesia, Prof Dr H Sri Edi Swasono
Nitidiningrat yang dihadirkan sebagai saksi ahli juga tegas menyatakan, UU SJSN
secara fundamental bertentangan UUD 45. UU ini telah mengubah hak sosial rakyat
menjadi kewajiban rakyat.

UU SJSN memaksa melalui penetapan kata “wajib” bayar iuran, bukan
sukarela sebagai hak sosial pekerja sebagai WNI. Hak sosial pekerja juga
ditentukan pihak lain, pemerintah melalui perusahaan pemberi kerja.

Hak sosial ini dicabut pemerintah melalui UU SJSN. Kebutuhan jaminan sosial,
khususnya kesehatan, bukan lagi pilihan atas kemauan atau kehendak rakyat.
Benang merah terjadinya eksploitasi rakyat yang dilakukan pemerintah.

Pekerja dibebani bayar iuran pada pihak ketiga dengan besaran ditentukan.
Jaminan sosial telah jadi ladang bisnis asuransi. Fakta kontroversial ini
tertuang dalam Pasal 17 UU SJSN, tepatnya ayat 1, 2 dan 3.

Bahaya Neoliberal

Pewajiban bayar iuran jika sakit dalam Ayat 1 Pasal 17, bukti konkret state
obligation. Negara lepas tangan atas kewajibannya menjamin hak asasi warga
negara. Tindakan sengaja melanggar hak konstitusional rakyat atas jaminan
kepastian kewajiban pemeliharaan negara.

Khususnya, jaminan negara pada fakir miskin dan anak-anak telantar, sebagaimana
amanat Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945. Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara
negara. Patut diingat, perlindungan jaminan hak-hak konstitusional tiap WNI di
bidang kesejahteraan, bagian upaya mewujudkan Indonesia welfare state atau
negara kesejahteraan.

Ayat 1 Pasal 17 ini juga mengingkari Pasal 28I Ayat (4) Perubahan Kedua UUD
1945. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM merupakan
tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Sedangkan Pasal 17 Ayat 2 UU SJSN, merugikan pekerja. Pewajiban tiap pemberi
kerja memungut iuran dari pekerja, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya
dan membayarkan iuran pada BPJS secara berkala, bukti pelimpahan beban dan
tanggungjawab negara.

Negara melegitimasi pungutan perusahaan terhadap pekerja. Pastinya membebani
dan mengintimidasi pekerja ala sistem saat ini. Pungutan terhadap
pekerja seperti Jamsostek telah terbukti memberatkan pekerja, khususnya yang
berupah rendah.

Dana yang dipungut tak dikelola secara demokratis dan transparan. Perusahaan
asuransi menggunakan dana pekerja untuk kepentingan bisnis yang hasilnya tak
terbukti dibagikan kepada pekerja.

Khusus Pasal 17 Ayat 3 UU SJSN, memantik kastanisasi. Disebutkan, besarnya iuran
sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2, ditetapkan tiap jenis program secara berkala
sesuai perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup layak.

Ayat ini jelas membangun diskriminasi kelas layanan, kaum miskin dan kaya.
Perbedaan kemampuan ekonomi melahirkan pengabaikan prinsip keadilan dan
kesetaraan.

Nilai pungutan iuran yang didasarkan pertimbangan bersifat kondisional, juga
membuka peluang pemerintah menaikkan iuran sewaktu-waktu. Ancaman nyata ekonomi
neoliberal bagi keadilan rakyat!

sumber: tribun pontianak
edisi cetak

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers

%d bloggers like this: