Usaha Tiongkok Memberantas Korupsi

Usaha Tiongkok Memberantas Korupsi dan Membangun

Sebuah Pemerintahan Bersih.

(Kantor informasi Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok, Desember 2010, Beijing).

 

P r a k a t a.

I. Dengan teguh mendorong maju Usaha Pemberantasan Korupsi dan Pembangunan Sebuah Pemerintahan Bersih.

II. Sistim kepemimpinan dan mekanisme kerja Pemberantasan Korupsi dan Pembangunan Sebuah Pemerintahan Bersih.

III. Kerangka hukum bagi Pemberantasan Korupsi dan Pembangunan Sebuah Pemerintahan Bersih.

IV. Pembatasan kekuasaan dan sistim pengawasan.

V. Pencegahan korupsi melalui reformasi sistim dan inovasi institusi.

VI. Mengurus masalah korupsi sesuai dengan hukum dan disiplin.

VII. Pendidikan tentang pemerintahan bersih dan pembangunan budaya integritas.

VIII. Pertukaran internasional dan kerjasama dalam pemberantasan korupsi.

K e s i m p u l a n.

 

P r a k a t a.

 

Korupsi adalah sebuah gejala sosio-historis, sebuah penyakit global yang mendarah-daging, dan sebuah persoalan yang menjadi perhatian besar publik secara umum. Memberantas korupsi dan membangun sebuah pemerintahan bersih merupakan pendirian teguh Partai Komunis Tiongkok dan Pemerintah Tiongkok.

Partai Komunis Tiongkok dan Pemerintah Tiongkok telah bertekad untuk memberantas korupsi dan membangun sebuah pemerintahan bersih sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949. Sejak dilaksanakannya politik Reformasi dan Keterbukaan 30 tahun lebih yang lalu, terutama sejak mulai abad ke XXI, tenaga produksi sosial Tiongkok telah berkembang dengan kecepatan tinggi, dengan meningkatnya secara nyata keseluruhan kekuatan nasional dan perbaikan secara besar-besaran tingkat hidup rakyat. Kedudukan dan pengaruh internasional Tiongkok telah meningkat secara nyata, dan kemajuan yang besar telah dicapai dalam pembangunan sosialis di bidang ekonomi, politik, budaya, kemasyarakatan dan peradaban ekologis. Dalam pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih, Tiongkok melaksanakan prinsip memperhatikan sekaligus gejala dan akar yang menyebabkan terjadinya korupsi, dan mengambil tindakan komprehensif untuk membetulkan keduanya, dengan memadukan hukuman dan pencegahan, dengan tekanan pada yang terakhir.  Telah dibentuk sebuah sistim untuk menghukum dan mencegah korupsi dengan menaruh perhatian khusus terhadap pembetulan akar penyebabnya, dan terhadap pencegahan korupsi dan perbaikan institusi untuk pemberantasan korupsi. Sedang dicoba perluasan lingkungan kerja untuk mencegah korupsi dari sumbernya dan secara bertahap membangun mekanisme pendidikan jangka panjang bagi pencegahan korupsi, sebuah sistim pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih, dan sebuah mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan. Sebuah cara baru pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih yang sesuai dengan kondisi nasional Tiongkok dan menunjukkan kepribadian Tiongkok telah muncul.

Sejauh ini, usaha Tiongkok memberantas korupsi dan membangun sebuah pemerintahan bersih, yang dilakukan secara sistimatis dan dikembangkan secara komprehensif, telah memperoleh hasil-hasil yang berarti. Dalam melaksanakan secara intensif pekerjaan ini, kepentingan negara, publik secara umum dan penduduk telah dijaga secara efektif, situasi untuk reformasi, perkembangan dan stabilitas telah dikonsolidasi terus menerus, dan langkah yang besar telah dilakukan ke arah sebuah negara sosialis modern yang kuat, makmur, demokratis, harmonis dan berbudaya maju.

Dengan perubahan dramatis yang terjadi di Tiongkok dalam sistim ekonomi, struktur sosial, pola kepentingan, dan ide-ide serta konsepsi rakyat, berbagai macam kontradiksi sosial telah muncul terus menerus. Karena masih belum lengkapnya mekanisme dan sistim yang berlaku, korupsi masih ada, beberapa hal bahkan menyangkut sejumlah uang yang sangat besar. Pelanggaran hukum dan disiplin cenderung lebih tertutup, licik dan rumit. Situasi pemberantasan korupsi masih sangat serius, dan tugas-tugas masih banyak.

Partai Komunis Tiongkok dan Pemerintah Tiongkok selalu menyedari sifat jangka panjang, rumit dan berat usaha pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih. Mereka akan terus mengikuti rencana menyeluruh membentuk dan menyempurnakan sistim hukuman dan pencegahan terhadap korupsi, secara tegas menghukum dan scara efektif mencegah korupsi dengan langkah-langkah yang lebih mantab dan lebih manjur, sehingga bisa memenangkan kepercayaan rakyat dengan kemajuan-kemajuan konkrit dalam gerakan anti korupsi.

 

I. Dengan teguh mendorong maju Usaha Pemberantasan Korupsi dan Pembangunan Sebuah Pemerintahan Bersih.

 

Pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih berhubungan dengan perkembangan nasional Tiongkok, kepentingan pokok mayoritas terbesar rakyat Tiongkok, kejujuran sosial, keadilan, harmoni dan stabilitas. Adalah merupakan pendirian konsisten Partai Komunis Tiongkok dan Pemerintah Tiongkok untuk secara tegas menghukum dan secara efektif mencegah korupsi dan berusaha keras membangun sebuah pemerintahan bersih.

Tidak lama setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, Tiongkok membentuk badan-badan kejaksaan negara, badan pengawas dalam Pemerintah dan badan pemeriksa disiplin dalam Partai Komunis Tiongkok dan membuat serentetan undang-undang dan peraturan-peraturan, termasuk Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok dan Peraturan-Peraturan Republik Rakyat Tiongkok tentang Pemberantasan Korupsi. Sistim dan mekanisme pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih secara pokok sudah ada. Untuk menjamin kemurnian kekuasaan politik rakyat yang baru, Tiongkok melancarkan Gerakan Tiga-Anti (anti korupsi, anti pemborosan dan anti birokrasi dalam Partai, Pemerintah, Tentera dan organisasi-organisasi massa) dan Gerakan Lima-Anti (anti penyuapan, anti menghindari pajak, anti pencurian kekayaan negara, anti penipuan kontrak pemerintah dan anti pencurian informasi ekonomi) dari akhir tahun 1951 – Oktober 1952. Melalui langkah ini, siapa yang bersalah melakukan penyuapan dan korupsi, dihukum secara serius, dan sebuah suasana bersih, adil dan hidup telah terpelihara.

Pada akhir tahun1970-an Tiongkok mulai melancarkan politik Reformasi dan Keterbukaan. Reformasi dan Keterbukaan adalah sebuah proses besar reformasi sosial dari ekonomi berencana yang terpusat sekali ke ekonomi pasar sosialis yang penuh kekuatan, dari negara tertutup atau semi-tertutup ke negara yang sepenuhnya terbuka terhadap dunia luar, yang secara besar-besaran membebaskan dan mengembangkan tenaga produksi dan mengilhami kegiatan sosial. Dalam proses ini korupsi meningkat sampai batas tertentu. Menghadapi cobaan dan tantangan baru, Tiongkok telah mentrapkan politik menghukum korupsi sambil berusaha keras mengembangkan ekonomi, dan melancarkan serentetan gerakan khusus untuk melawan kejahatan ekonomi yang serius, seperti penyelundupan, penetapan ilegal pertukaran mata-uang luar negeri, penggelapan dan menerima suap. Sejumlah undang-undang dan peraturan-peraturan, termasuk Undang-Undang Kejahatan Republik Rakyat Tiongkok dan Undang-Undang Prosedur Kejahatan Republik Rakyat Tiongkok telah disahkan, bersamaan dengan pembentukan badan-badan pemeriksaan keuangan, sehingga memperbaiki lebih lanjut sistim pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih, dan mencari cara dan metode baru untuk memberantas korupsi sesuai dengan hukum, dalam keadaan baru Reformasi dan Keterbukaan.

Pada tahun 1990-an, Tiongkok mulai membentuk sistim ekonomi pasar sosialis. Menghadapi merebaknya korupsi yang meningkat dalam proses transisi sistim, Tingkok memutuskan untuk mengintensifkan usaha melawan korupsi dan membentuk pola kerja anti-korupsi yang melingkupi tiga aspek, yaitu menjaga kader-kader pimpinan untuk tidak melakukan korupsi dan untuk melakukan oto-disiplin, memeriksa dan mengurus semua pelanggaran hukum dan disiplin, dan membetulkan tindakan salah dalam berbagai bidang pekerjaan dan departemen. Dinyatakan secara jelas bahwa baik gejala maupun akar penyebab korupsi, kedua-duanya harus diurus, dengan pendidikan sebagai dasar, hukum sebagai jaminan dan pengawasan sebagai kunci, dan tempat berpijak yang menumbuhkan korupsi harus dihilangkan melalui refomasi yang diperdalam. Sejumlah undang-undang dan peraturan-peraturan tentang pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih telah diberlakukan, yang lebih lanjut menyempurnakan sistim anti-korupsi. Departemen anti-korupsi dan anti-suap, departemen yang mengurus kelalaian tugas, pelanggaran jabatan dan pelanggaran hak penduduk, telah dibentuk di badan kejaksaan. Banyak keputusan penting telah ditetapkan dalam hal ini, termasuk keputusan untuk melarang orang-orang dari tentera, barisan keamanan publik, atau kejaksaan, kehakiman atau badan-badan keamanan publik, melakukan kegiatan bisnis. Reformasi di bidang struktur, mekanisme dan sistim dilakukan dalam hubungan dengan pemeriksaan dan pengesahan admnistratif, manajemen keuangan, urusan kader dan personil, dll. Di samping itu, peraturan-peraturan telah dibuat untuk menjadikan kerja pemerintah, urusan perusahaan dan urusan pedesaan diketahui oleh publik. Pekerjaan pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih telah mulai di jalan yang mengutamakan mengurus kedua-duanya baik gejala maupun akar penyebab korupsi, pengobatan secara komprehensif dan usaha-usaha intensif secara bertahap untuk menghilangkan akar penyebabnya.

Sejak mulai abad ke-XXI, Tiongkok telah menempatkan pekerjaan pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih di tempat yang lebih menonjol, telah mensahkan prinsip mengurus korupsi dari keduanya baik gejala maupun akar penyebabnya, melaksanakan pengobatan secara komprehensif, memberikan penekanan secara bersamaan terhadap hukuman dan pencegahan dengan memberikan prioritas terhadap pencegahan, dan membuat strategi nasional anti-korupsi, dengan membentuk dan menyempurnakan sebuah sistim hukuman dan pencegahan terhadap korupsi untuk mendorong maju secara komprehensif usaha ini. Dalam pengaturan kerja, tekanan telah diberikan untuk secara keras memeriksa dan menghukum semua pelanggaran terhadap undang-undang dan disiplin, secara sungguh-sungguh mengurus problim-problim yang berhubungan dengan kejujuran dan oto-disiplin kader-kader pimpinan, secara tegas membetulkan tindakan-tindakan salah yang akan merugikan kepentingan rakyat, menetapkan dan menyempurnakan undang-undang dan sistim pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih, dan melakukan usaha-usaha besar untuk mendorong reformasi di bidang-bidang penting dan matarantai-matarantai kunci. Biro Nasional Pencegahan Korupsi Tiongkok telah dibentuk untuk mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap pekerjaan anti-korupsi dalam semua segi. Usaha-usaha telah dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai etis warga dan menempa budaya integritas untuk memperkuat nilai-nilai dan konsepsi yang menjunjung tinggi integritas di kalangan publik. Nilai-nilai demikian sedang dipopulerkan di daerah pedesaan, perusahaan, sekolah, institusi publik, serta masyarakat kota, dan mekanisme pencegahan dan pengawasan risiko yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi telah didirikan. Dalam pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih, Tingkok makin jelas arahnya, makin jernih pikirannya dan makin efektif tindakannya. Secara keseluruhan, terlihat kecendrungan perkembangan yang baik.

Setelah eksplorasi yang terus-menerus di bidang ini, Tiongkok telah memperoleh pengertian yang lebih baik dan mengumpulkan pengalaman yang kaya dalam pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih, yang telah mendorong perkembangan cepat ekonomi negeri dan stabilitas sosial. Menurut penyelidikan Biro Statistik Nasional Tiongkok, dari tahun 2003 – 2010, tingkat kepuasan warga Tiongkok terhadap pekerjaan pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih meningkat terus-menerus dari 51,9% ke 70,6%, dan persentase penduduk yang menganggap korupsi telah ditekan dalam tingkat yang berbeda-beda, meningkat dari 68,1% ke 83,8%. Tambahan pula, usaha-usaha yang telah dilakukan Tiongkok dalam hal ini telah memperoleh komentar positif dari masyarakat internasional.

 

II. Sistim Kepemimpinan dan Mekanisme Kerja Pemberantasan Korupsi dan Pembangunan Sebuah Pemerintahan Bersih.

 

Sistim kepemimpinan Tiongkok dan mekanisme kerja pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih ditetapkan oleh sistim negara dan pemerintah. Dalam praktek pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih selama bertahun-tahun, Tiongkok telah menegakkan sistim kepemimpinan dan mekanisme kerja berkepribadian Tiongkok, di mana Komite Partai melakukan kepemimpinan pengaturan pekerjaan, Partai dan Pemerintah keduanya mengurusnya, Komisi Pengawasan Disiplin Partai mengorganisasi dan mengkoordinasinya, berbagai departemen memikul tanggungjawab yang mereka pikul dalam hubungan dengan soal tersebut di atas, dan massa mendukung serta ikut ambil bagian dalam usaha ini.

Partai Komunis Tiongkok adalah partai yang memerintah di Tiongkok, maka usaha memerangi korupsi dan membangun sebuah pemerintahan bersih adalah di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok. Partai memerintah negeri dengan cara ilmiah dan demokratis, dan sesuai dengan ketentuan hukum, dan melakukan aktivitasnya dalam rangka UUD dan UU.

Melalui sejarah revolusi, pembangunan dan reformasi, Partai selalu secara sedar menjadikan pekerjaan pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih sebagai sebuah tugas prioritas. Khususnya sejak diberlakukannya politik Reformasi dan Keterbukaan, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok telah membuat serentetan strategi, prinsip dan politik yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut. Sejak tahun 1993 Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok telah melakukan pengaturan bagi pekerjaan pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih di seluruh Partai dan negeri pada sidang pleno tahunan Komisi Pusat Pengawasan Disiplin. Setiap tahun Dewan Negara menyelenggarakan konferensi kerja tentang pembangunan sebuah pemerintahan bersih untuk melakukan pengaturan dalam sistim Pemerintah. Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara telah mengeluarkan dan mengubah Ketetapan Tentang Sistim Tanggungawab untuk Perbaikan Langgam Kerja Partai dan Menegakkan Integritas, yang menetapkan bahwa grup-grup dan kader-kader pimpinan di berbagai tingkat harus bekerja baik bagi pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih dalam ruang lingkup kewajibannya sesuai dengan prinsip “mempertanggungjawabkan yang ia kerjakan” dan bhwa siapa saja yang melanggar ketetapan harus bertanggungjawab. Untuk memenuhi syarat-syarat Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Komite Partai dan Pemerintah Lokal memasukkan pekerjaan pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih ke dalam rencana menyeluruh perkembangan ekonomi dan sosial, dan ke dalam bermacam-macam reformasi dan politik, dan mengatur, melaksanakan, memeriksa dan mengevaluasinya bersama-sama dengan pekerjaan reformasi dan perkembangan, sehingga menjamin bahwa pekerjaan pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih berjalan terus secara mantap dan efektif.

Dukungan dan partisipasi publik adalah dasar penting bagi suksesnya pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih. Organisasi sosial, media berita dan massa rakyat yang luas memainkan peranan yang penting dalam membuat usul-usul dan mengajukan nasehat, ikut dalam pengawasan dan pembongkaran korupsi.

Di Tiongkok, badan-badan fungsional penting untuk pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih adalah badan-badan Partai untuk pemeriksaan disiplin, badan-badan yudisial Negara, badan-badan pengawasan dan pemeriksaan keuangan Pemerintah, dan Biro Nasional Pencegahan Korupsi Tiongkok.

Komisi-Komisi Partai untuk Pengawasan Disiplin di semua tingkat adalah badan khusus untuk kesalahan intern Partai yang dibentuk sesuai dengan Konstitusi Partai Komunis Tiongkok, dan anggota-anggotanya dipilih oleh Kongres Partai di tingkat masing-masing. Sebagai organ penting untuk pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih, komisi-komisi ini melakukan tugas penting sebb.: menjunjung tinggi Konstitusi dan peraturan-peraturan lain Partai, mengawasi pelaksanaan garis-garis, prinsip-prinsip, politik-politik dan resolusi-resolusi Partai, dan membantu Komite Partai masing-masing memperbaiki langgam kerja Partai, dan dalam mengorganisasi dan mengkoordinasi pekerjaan melawan korupsi. Pekerjaan rutinnya termasuk memberikan pendidikan bagi anggota-anggota Partai tentang kewajiban menjaga disiplin Partai, mengawasi pelaksanaan kekuasaan dari anggota-anggota Partai yang memegang posisi memimpin; memeriksa dan mengurus soal-soal pelanggaran disiplin Partai; mengurus keluhan dan seruan anggota Partai; dan menjamin hak-hak anggota Partai. Komisi Partai Pusat bagian Pengawasan Disiplin berfungsi di bawah pimpinan Komite Sentral. Komisi Partai Lokal bagian Pengawasan Disiplin di berbagai tingkat dan Komisi-Komisi utama untuk pengawasan disiplin berfungsi di bawah pimpinan ganda dari Komite Partai setingkat dan Komisi Pengawasan Disiplin langsung tingkat atasnya. Pengadilan Rakyat dan Kejaksaan Rakyat keduanya adalah organ yudisial Negara yang dibentuk sesuai dengan Undang Undang Dasar Republik Rakyat Tiongkok. Yang pertama melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas, sedang yang kedua melasanakan kekuasaan kejaksaan secara bebas, tidak bisa menjadi sasaran campur-tangan badan-badan administratif, organisasi-organisasi publik atau perorangan. Sebagai organ pengadilan Negara, Pengadilan Rakyat mengadili semua kasus kejahatan sesuai dengan hukum, termasuk kasus penggelapan, penyuapan dan kelalaian melaksanakan tugas yang dianggap menyangkut korupsi, membuat keputusan Pengadilan secara tepat waktu dan adil terhadap kasus-kasus penggelapan, penyuapan dan pelanggaran tugas yang tuntutan publiknya telah diajukan oleh badan Kejaksaan, dan menghukum kejahatan korupsi sesuai dengan hukum. Sebagai organ negara untuk pengawasan hukum, Kejaksaan Rakyat  menuntut pertanggungan-jawab tindak kejahatan, memeriksa fungsionaris negara yang didakwa melakukan penggelapan dan penyuapan, pelanggaran tugas, pelanggaran hak, dan kejahatan lain yang berhubungan dengan tugasnya, mencegah kejahatan yang berhubungan dengan tugas dan menyerahkan tuntutan publik ke Pengadilan Rakyat atas nama Negara sesuai dengan hukum. Makamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung Rakyat juga memimpin pekerjaan pengadilan dan pekerjaan kejaksaan tentang kasus korupsi melalui interpretasi hukum. Kejaksaan Rakyat dan Kehakiman Rakyat masing-masing secara tepat waktu memberikan usul-usul yang bersifat kejaksaan dan kehakiman ke departemen-departemen dan badan-badan yang bersangkutan terhadap soal-soal penting yang ada hubungannya dengan kasus kejahatan dalam hubungan dengan tugas yang muncul dalam proses pemeriksaan dan sidang pengadilan.

Badan pengawasan Pemerintah didirikan sesuai dengan UUD RRT untuk melaksanakan kekuasaan pengawasan. Badan tersebut mengawasi pelaksanaan hukum dan integritas serta efisiensi badan-badan administrasi negara, anggota-anggota stafnya dan prsonil lain yang ditetapkan oleh badan tersebut, organisasi-organisasi yang diberi wewenang oleh hukum atau peraturan-peraturan untuk mengurus masalah publik dan personil mereka yang bertugas dalam layanan publik, dan organisasi-organisasi yang dipercaya oleh badan administrasi negara sesuai dengan UU untuk mengurus masalah publik dan personil mereka.

Badan pemeriksa keuangan adalah badan pengawasan melalui pemeriksaan keuangan yang dibentuk sesuai dengan UUD RRT. Badan tersebut mengawasi melalui pemeriksaan keuangan sesuai dengan UU Pemasukan dan Pengeluaran terhadap semua departemen di bawah Dewan Negara dan Pemerintahan lokal di semua tingkat, dan terhadap organisasi-organisasi pengurusan pajak dan keuangan negara dan BUMN-BUMN serta institusi publik. Tiongkok juga telah membentuk sebuah sistim pemeriksaan keuangan untuk minta pertanggungan-jawab ekonomi, untuk mengawasi pimpinan-pimpinan penting badan-badan negara dan badan-badan lain untuk diperiksa keuangannya sesuai dengan hukum.

Biro Nasional Pencegahan Korupsi Tiongkok adalah sebuah badan yang dibentuk secara khusus oleh Pemerintah Tiongkok untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pekerjaan pencegahan korupsi. Tanggungjawabnya yang pokok yalah mengorganisasi dan mengkoordinasi pekerjaan nasional pencegahan korupsi, membuat perencanaan menyeluruh dalam masalah ini, merumuskan politik-politik yang bersangkutan dengannya, memeriksa dan memimpin pekerjaan, mengkoordinasi dan memimpin pekerjaan pencegahan korupsi di perusahaan-perusahaan, institusi publik, grup-grup sosial, agen-agen perantara dan organisasi-organisasi sosial lain, dan menangani kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam soal ini.

Badan-badan keamanan publik, institusi-institusi keuangan dan departemen serta organisasi yang bersangkutan dengannya juga menjalankan pekerjaan pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih dalam ruang lingkup tugasnya dan sesuai dengan hukum.

Dalam pekerjaan pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih, organisasi-organisasi tersebut di atas dengan tugas yang berbeda-beda melakukan tugasnya secara berdiri sendiri, dan bersamaan itu, berkoordinasi dan bekerjasama dengan yang lain. Komisi Partai untuk Pengawasan Disiplin mengambil tindakan disiplin terhadap anggota Partai yang melanggar disiplin Partai, setelah melakuan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti. Bagi yang dicurigai melakukan tindak kejahatan, Komisi meneruskannya ke badan-badan yudisial. Badan Pengawasan Negara mengurus hukuman terhadap yang melanggar disiplin Pemerintah, dan meneruskan ke badan pengadilan seseorang yang didakwa melakukan kejahatan. Badan-badan keamanan publik, badan-badan pemeriksaan keuangan dan badan-badan administrasi penegakan hukum meneruskan seseorang yang melanggar hukum atau disiplin Partai atau disiplin Negara, ke Badan Yudisial, ke Komisi Partai untuk Pemeriksaan Disiplin, atau ke Badan Pengawasan Negara, tergantung keadaan. Pengadilan Rakyat dan Kejaksaan Rakyat meneruskan kepada Komisi Partai Urusan Pemeriksaan Disiplin atau kepada Badan Pengawasan Negara bukti-bukti dan bahan-bahan yang berhubungan dengan pelanggaran disiplin Partai atau Negara yang ditemukan dalam kerjanya.

Badan-badan ini di Tiongkok memikul tanggungjawab yang begitu besar seperti pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih, dan menjaga kejujuran dan keadilan. Pada tahun akhir-akhir ini, badan-badan ini telah mengambil langkah-langkah keras untuk memperaiki soal-soal patokan, pendidikan, manajemen dan pengawasan personil demi pelaksanaan hukum dan disiplin. Pokoknya, dengan memperkuat manajemen intern dan pengundangan UU, mekanisme pengendalian dan pengawasan telah diperbaiki, dan personil-personil pelaksana hukum dan disiplin telah dihimbau untuk menggunakan kekuasaannya secara tidak memihak dan supaya keras terhadap diri sendiri. Dengan menyebar-luaskan prinsip transparansi dalam melaksanakan kekuasaan dan sistim pengawasan bagi pembangunan sebuah pemerintahan bersih, personil pelaksana hukum dan disiplin telah didorong untuk memupuk rasa kesedaran menerima pengawasan dari semua bagian, sehingga secara terus-menerus memperbaiki kemampuan dan tingkat mereka dalam pelaksanaan hukum dan disiplin, yang secara organisasi menjamin usaha-usaha Tiongkok untuk memberantas korupsi dan membangun sebuah pemerintahan bersih.

 

III. Kerangka Hukum Pemberantasan Korupsi Dan Pembangunan Sebuah Pemerintahan Bersih.

 

Tiongkok mengikuti prinsip pelaksanaan hukum sebagai sebuah prinsip pokok, menekankan pentingnya mengatur dan menjaga peranan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan, dan secara terus-menerus mendorong legalisasi dan standardisasi dalam perjuangan melawan korupsi dan membangun sebuah pemerintahan bersih. Berdasarkan UUD Tiongkok, serentetan UU dan peraturan telah dibuat untuk memberantas korupsi dan membangun sebuah pemerintahan bersih, dan berlandaskan Konstitusi Partai Komunis Tiongkok, serentetan peraturan dan ketentuan intern Partai telah disusun, sehingga secara bertahap telah membentuk kerangka legal pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih dengan isi ilmiah, prosedur keras, ketentuan sesuai sekali dan administrasi efektif.

Untuk menjamin agar supaya kader-kader pimpinan bekerja secara bersih dan jujur, PKT telah mengeluarkan serentetan kode tingkah-laku dan aturan etis bagi anngota Partai yang memegang posisi pimpinan, dan membangun serta menyempurnakan sebuah sistim untuk mencegah pertentangan kepentingan. Garis pedoman PKT bagi kader-kader pimpinan anggota Partai untuk melasanakan tugas-tugas resmi dengan integritas, yang dikeluarkan untuk dilaksanaan sebagai percobaan pada tahun 1997 dan untuk dilaksanaan setelah revisi pada tahun 2010, secara jelas melarang kader-kader pimpinan anggota Partai berkecimpung dalam aktivitas mencari laba dan  mencari  penghasilan tidak sah dengan menggunakan keunggulan dan posisi serta kekuasaan mereka yang melanggar ketetapan yang ada. Garis pedoman telah mengajukan ketetapan-ketetapan yang relatif komprehensif terhadap kader-kader pimpinan anggota Partai dalam menjalankan tugas-tugas resmi mereka dengan integritas di bawah syarat ekonomi pasar sosialis, dan telah menjad aturan-aturan dasar intern Partai yang mengatur tingkah-laku kader-kader pimpinan anggota Partai. Mengingat situasi dan problim-problim baru yang muncul dalam kasus-kasus memegang kekuasaan demi uang, pada tahun 2007 PKT mengeluarkan Peraturan Komisi Pusat Pengawasan Disiplin Partai Komunis Tiongkok tentang pelarangan keras mencari penghasilan tidak sah dengan cara penyalahgunaan jabatan, memerinci cara-cara mengurus delapan macam perbuatan jahat kader-kader pimpinan anggota Partai, termasuk menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, yang bisa terjadi pada waktu interaksi ekonomi dan sosial. Peraturan Tentang Eksekutif BUMN Dalam Melaksanakan Tugas-Tugas Manajemen Dengan Integritas (Percobaan) yang dikeluarkan pada tahun 2009, dengan jelas melarang para pejabat pimpinan BUMN mencari penghasilan dengan menyalahgunakan jabatan baik untuk mereka sendiri maupun untuk pihak-pihak manapun yang berhubungan dengannya, dan merugikan kepentingan perusahaan. Untuk mengatur integritas tindakan kader pimpinan dalam tugas resmi, sejumlah aturan telah dibuat, termasuk Peraturan Untuk Mentrapkan Sistim Registrasi Untuk Pemberian Yang Diterima Dalam Aktivitas Sosial Di Rumah Oleh Fungsionaris Badan-Badan Partai Dan Negara, yang secara jelas menuntut supaya para fungsionaris badan-badan Partai dan Negara tidak harus menerima pemberian apapun atau pemberian uang yang dapat mempengaruhi tindakan tidak adil dalam tugas-tugas resminya; Peraturan Tentang Laporan Kader Pimpinan Dalam Hubungan Masalah Personil, yang mengharuskan kader-kader pimpinan supaya secara jujur melaporkan penghasilannya, rumah dan investasi yang dimiliki sendiri atau bersama-sama dengan isteri dan anak-anak mereka yang hidup dengan mereka, demikian juga status pekerjaan isteri dan anak-anak mereka; dan Peraturan Intern Tentang Memperkuat Manajemen Fungsionaris Partai yang isteri dan anak-anak telah pindah ke Luar Negeri. Peraturan-peraturan ini memainkan peranan penting untuk menjaga kepentingan nasional dan dalam pengurusan anggota Partai dan fungsionaris Negara sesuai dengan hukum, juga dalam meningkatkan perasaan kader pimpinan untuk melasanakan tugas-tugas resmi mereka dengan integritas.

Untuk menjamin kekuasaan publik yang baik, Tiongkok telah membuat serentetan undang-undang dan aturan-aturan untuk memperkuat pembatasan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan oleh kader-kader pimpinan. UU RRT Tentang Pengawasan Dewan Tetap Kongres Rakyat Di Semua Tingkat yang dibuat pada tahun 2007 telah memperkuat peranan pengawasan Dewan tersebut dalam bentuk UU terhadap kekuasaan administrasi, yudisial dan kejaksaan dari Pemerintah Rakyat, Pengadilan Rakyat dan Kejaksaan Rakyat di berbagai tingkat. Juga telah dibuat UU RRT Tentang Pengawasan Administrasi, UU Tentang Pengawasan Keuangan RRT, UU Pertimbangan Kembali Administrasi RRT, UU Prosedur Administrasi RRT untuk membentuk sistim pengawasan administrasi, pengawasan pemeriksaan keuangan, pertimbangan kembali administrasi dan prosedur administrasi demi memperkuat pengawasan terhadap badan-badan administrasi dan stafnya. Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok telah mengeluarkan Ketetapan PKT Tentang Pengawasan Intern Partai (Percobaan), Ketetapan PKT Tentang Pekerjaan Pemeriksaan (Percobaan), Langkah-Langkah Sementara Tentang Teguran Lisan Dan Pemeriksaan Tertulis Terhadap Perbuatan Kader Pimpinan Partai, dan Ketentuan Sementara Tentang Laporan Kader-Kader Pimpinan Anggota Partai Tentang Pekerjaan Dan Integritas Mereka, yang telah melembagakan dan mnyempurnakan berbagai aspek pengawasan intern Partai.

Untuk bertindak keras terhadap korupsi sesuai hukum dan disiplin, Tiongkok telah membuat dan terus-menerus menyempurnakan UU dan ketetapan-ketetapan penting yang menghukum pelanggaran hukum dan disiplin, termasuk hukuman kejahatan, disiplin Partai dan disiplin administratif. Dalam kasus hukuman kejahatan, dengan merumuskan dan merevisi UU Kejahatan RRT, pertanggungan-jawab yang berhubungan dengan korupsi, seperti penggelapan, penyuapan, pelaggaran tugas, pemilikan sejumlah besar kekayaan dengan sumber yang tidak jelas, telah ada ketentuannya. Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung Rakyat telah menyusun interpretasi yudisial yang brsangkutan bagi UU, membuatnya sebagai sebuah dasar legal yang penting untuk menghukum kejahatan-kejahatan korupsi. Dalam hal disiplin ¨Partai, PKT telah merumuskan Ketentuan Tentang Sanksi Disiplin PKT dan mendukung ketetapan yang secara jelas menyebut tingkah-laku anggota Partai yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Partai tentang pemerintahan bersih dan oto-disiplin, penggelapan dan penyuapan, juga tindakan pelanggaran disiplin di bidang keuangan dan ekonomi, dan menetapkan lima langkah untuk melaksanakan disiplin Partai: peringatan terus-terang, peringatan keras, pemindahan jabatan dalam lingkungn Partai, masa percobaan dalam lingkungan Partai dan pemecatan dari Partai. Dalam hal disiplin administratif, Negara telah merumuskan Ketentuan Tentang Hukuman Pegawai Sipil Dalam Badan-Badan Administrasi, yang menetapkan prinsip-prinsip, batas kekuasaan, bentuk-bentuk perbuatan jahat dan patokan hukuman, termasuk peringatan terus-terang, catatan tentang kekurangan, catatan tentang kekurangan yang serius, penurunan tingkat jabatan, pemecatan dari jabatan dan pemecatan dari kantor.

Tiongkok menganggap sangat penting untuk menjadikan dan menyempurnakan hukum prosedural untuk menjamin pelaksanaan UU dan Ketetapan-Ketetapan riil seperti yang tersebut di depan. UU Prosedur Kejahatan RRT, Prosedur Kejahatan Kejaksaan Rakyat dan  Langkah-Langkah Badan Pengawasan Untuk Penyelidikan Dan Pengurusan Kasus Disiplin Administrasi oleh badan pembuat undang-undang Negara, otoritas yudisial dan badan-badan yang bersangkutan, demkian juga ketentuan yang ditetapkan oleh PKT, termasuk Peraturan PKT Tentang Pekerjaan Pemeriksaan Badan-Badan Pemeriksa Disiplin, menyediakan dasar hukum bagi pekerjaan penerimaan, pemeriksaan, penyidangan dan kenaikan banding dalam menghormati kasus kejahatan dan pelanggaran disiplin, dan telah membentuk sistim perlindungan saksi dan pelapor, transfer kasus dan koordinasi, dan juga sistim perlindungan hak-hak pembela dan terhukum.

Tambahan pula, Tiongkok telah menetapkan serentetan UU dan peraturan-peraturan yang berhubungan erat dengan penceghan korupsi. UU Lisensi Administrasi RRT mengatur pembentukan dan pelaksanaan lisensi administrasi, dan menjamin dan mengawasi keefektivan pekerjaan badan-badan administrasi. UU Kepegawaian Sipil RRT mengatur dan mengurus pegawai sipil dan perkuatan pengawasan terhadap pegawai sipil, agar supaya mereka rajin dan jujur dalam menjalankan tugas-tugas resmi mereka. UU Perolehan Pemerintah RRT, UU Anti-Monopoli RRT dan UU Penawaran RRT mengatur kebijaksanaan administrasi dan membiarkan pasar memainkan peranan pokok dalam alokasi sumber penghasilan sehingga secara efektif mencegah korupsi. UU Pengadilan RRT, UU Kejaksaan RRT dan UU Polisi Rakyat RRT secara jelas menyatakan kwalifikasi, administrasi dan pengawasan petugas-petugas yudisial, dan memperkuat syarat pelaksanaan UU dengan integritas. Sesuai dengan UUD dan UU Negara, Daerah dan Departemen juga telah membuat dan mengeluarkan peraturan-peraturan daerah dan departemen mereka sendiri bagi pemberantasan korupi, sehingga menyempurnakan kerangka hukum pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih di Tiongkok.

Untuk lebih lanjut mengembangkan dan memperbaiki kerangka legal pemberantasan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih, Tiongkok akan lebih mementingkan pelaksanaan UU dan peraturan-peraturan baru dan mengubah yang sudah ada sesuai dengan perubahan situasi dalam waktu-waktu yang akan datang.

 

IV. Pembatasan Kekuasaan Dan Sistim Pengawasan.

 

Berdasarkan prinsip struktur masuk-akal, distribusi ilmiah, prosedur keras dan pembatasan efektif, Tiongkok berangsur-angsur sedang membangun struktur kekuasaan yang sehat dan pelaksanaan mekanisme yang mengutamakan dua-duanya baik pembatasan maupun koordinasi di antara kekuasaan pembuat keputusan, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan pengawas untuk mendorong maju pelaksanaan kekuasaan prosedural yang mengutamakan transparansi dan memperkuat pembatasan dan pengawasan pelaksanaan kekuasaan. Sekarang, sebuah sistim pengawasan dengan kepribadian Tiongkok telah dibangun, yang terdiri dari pengawasan intern-partai oleh Partai Komunis Tiongkok, pengawasan oleh Kongres Rakyat Nasional dan Kongres Rakyat Lokal, pengawasan di dalam pemerintah, dan pengawasan demokratis oleh Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok Lokal, pengawasan yudisial, pengawasan oleh publik secara umum dan pengawasan oleh opini publik. Mekanisme pengawasan yang secara relatif bebas ini bekerjasama dengan erat satu sama lain untuk membentuk kekuatan yang terintegasi.

Pengawasan intern-partai PKT berhubungan dengan pengawasan terhadap badan-badan pimpinan PKT di semua tingkat, terutama para pemimpin pokok dari badan-badan pimpinan di semua tingkat, oleh organisasi-organisasi PKT di semua tingkat dan semua anggota Partai sesuai dengan Konstitusi Partai dan peraturan intern-partai yang lain, dan juga UU Negara. PKT dengan tak henti-hentinya telah menyelidiki langkah-langkah dan metode-metode baru untuk meningkatkan pengawasan intern-partai, dan telah lebih lanjut menyempurnakan 10 sistim pengawasan intern-partai, termasuk pengawasan kepemimpinan kolektif dengan tanggung-jawab perorangan sesuai dengan pembagian kerja, pemberitahuan dan laporan tentang masalah-masalah penting, rapat-rapat demokratis dari organisasi-organisasi pimpinan Partai, termasuk juga pertanyaan dan penyelidikan. Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Komite Partai di tingkat Propinsi semuanya telah membentuk badan-badan inspeksi untuk menyelidiki dan mengawasi badan-badan pimpinan organisasi Partai di bawah dan anggota mereka dengan menghormati pentrapan garis, prinsip, politik, resolusi dan keputusan Partai, termasuk juga sistim pertanggungan-jawab dalam memperbaiki langgam kerja Partai, menegakkan integritas dan memberantas korupsi dan usaha mereka sendiri supaya jujur dan teliti dalam menjalankan tugas resmi mereka. Organisasi-organisasi inspeksi disiplin PKT menyediakan kepemimpinan yang disatukan terhadap kesatuan-kesatuan mereka yang disebarkan ke berbagai organisasi untuk memperkuat pengawasan terhadap kader-kader penting dari badan-badan pimpinan organisasi ini. Usaha-usaha keras telah dilakukan untuk mengembangkan demokrasi intern-Partai yang bisa membawa peranan yang lebih baik dari Sidang Pleno Komite Partai dalam membuat keputusan dalam soal-soal penting, dan mentrapkan serta menyempurnakan sistim komite tetap yang melaporkan pekerjaan mereka kepada Sidang Pleno Komite Partai secara teratur dan menerima pengawasan merea. Usaha-usaha telah dilakukan untuk mereformasi dan menyempurnakan sistim pemilihan intern-Partai, menetapkan ruang-lingkup dan proporsi rekomendasi calon-calon yang bersaing dan pemilihan secara bersaing, dan secara berangsur-angsur memperluas lingkungan pemilihan langsung anggota-anggota badan pimpinan organisasi Partai akar rumput. Ketetapan PKT tentang Menjaga Hak-Hak Anggota Partai telah diumumkan untuk dilaksanakan, dan telah scara khusus menekankan prosedur bagi anggota Partai untuk melaksanakan hak mereka, termasuk juga hak-hak mereka untuk ikut ambil bagian dalam pengawasan intern Partai.

Pengawasan oleh Kongres Rakyat Nasional di semua tingkat menyangkut pengawasan terhadap badan-badan administrasi negara dan badan-badan yudisial, termasuk juga pelaksanaan hukum oleh badan-badan kekuasaan negara atas nama Negara dan Rakyat. UUD menetapkan bahwa seluruh kekuasaan RRT dimiliki oleh rakyat. Kongres Rakyat Nasional dan Kongres Rakyat Lokal di berbagai tingkat adalah badan-badan di mana rakyat menjalankan kekuasaan negara. Semua badan administrasi, yudisial dan kejaksaan Negara didirikan oleh Kongres Rakyat yang kepadanya mereka bertanggung-jawab dan olehnya mereka diawasi. Kongres Rakyat menjalankan berbagai macam fungsi dan kekuasaan pengawasan yang dibuat oleh hukum, dan meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah, pengadilan dan kejaksaan, termasuk juga terhadap para staf mereka dengan cara pengajuan pertanyaan, penyelidikan, inspeksi terhadap pelaksanaan hukum, mendengarkan dan memeriksa laporan kerja dan pemeriksaan anggaran, untuk memajukan administrasi sesuai dengan hukum dan keadilan yudisial, dan mencegah serta mengekang semua gejala korupsi.

Pengawasan intern-Pemerintah termasuk pengawasan hirarki dan pengawasan oleh inspeksi khusus dan badan-badan pemeriksaan keuangan. Pengawasan hirarki berarti pengawasan oleh pemerintah dan depatemen-departemen pemeritah di tingkat atas terhadap tingkat bawah, oleh pemerintah terhadap berbagai macam departemen mereka, dan oleh ketua eksekutif terhadap bawahan mereka. Badan-badan pengawasan bertindak sesuai dengan fungsi dan tanggung-jawab status mereka, melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan hukum, pemerintahan bersih dan efisiensi pemerintahan, menjalankan pengawasan terhadap badan-badan pengawas dalam menjalankan tugas dan kekuasaan, dalam prestasi tugas, serta dalam kerajinan dan kejujuran, sesuai dengan hukum. Badan-badan pemeriksaan keuangan, sesuai dengan hukum, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, perhitungan akhir, dan pemasukan serta pengeluaran keuangan lain dari Pemerintah. Bentuk pengawasan ini memainkan peranan penting dalam mengatur pelaksanaan hukum administrasi sesuai dengan UU dan pembangunan sebuah pemerintahan di bawah UU.

Pengawasan oleh Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (KKPRT) di segala tingkat adalah sebuah bentuk pengawasan yang menggambarkan ciri-ciri Tiongkok. KKPRT merupakan sebuah badan penting kerjasama dan konsultasi politik multi-partai di bawah pimpinan PKT. KKPRT memimpin pengawasan terhadap pelaksanaan Konstitusi, UU dan Peraturan-Peraturan Negara, prinsip-prinsip dan politik-politik penting, dan penampilan terhadap tugas dan pengamatan UU dan disiplin oleh badan-badan negara dan pekerja-pekerja negara dengan cara memanggil rapat, mengajukan mosi, mengorganisasi anggota-anggota Komite KKPRT melakukan tur-tur inspeksi dan mengadakan penilaian demokratis. Komite-Komite PKT dan Pemerintah Rakyat di segala tingkat semuanya meminta pendapat dan saran-saran dari KKPRT di tingkat yang bersangkutan dan dari partai-partai demokratis lainnya sebelum membuat keputusan penting dan memberlakukan ketetapan-ketetapan penting.

Pengawasan yudisial termasuk pengawasan oleh pengadilan rakyat dan kejaksaan rakyat. Pengawasan oleh pengadilan rakyat menyangkut terhadap keabsahan dan kejujuran vonis pengadilan rakyat yang dilakukan oleh pengadilan rakyat di tingkat yang lebih atas terhadap pengadilan rakyat tingkat bawah dan oleh pengadilan tertinggi terhadap semua pengadilan rakyat seluruh negeri. Pengadilan rakyat juga mencatat keabsahan tindakan administrasi khusus pemerintah dengan cara memeriksa kasus-kasus administrasi. Pengawasan oleh kejaksaan rakyat menyangkut pengawasan legal terhadap kegiatan proses pengadilan dan perbuatan jahat pejabat negara. Kejaksaan rakyat melakukan pengawasan sepenuhnya terhadap kegiatan proses pengadilan dalam kasus registrasi, investigasi, pemeriksaan oleh hakim, pelaksanaan hukuman dan pengurusan orang tahanan, dan melakukan pengawasan terhadap pejabat negara dengan cara penyelidikan kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan tugas seperti penggelapan, penyuapan, pelalaian tugas dan pelanggaran hak-hak yang lain.

UUD memberi warga hak untuk mengkritik, menasehati, menyerukan, mengajukan tuntutan hukum terhadap atau mendakwa badan-badan negara dan pejabat-pejabat negara. Di Tiongkok, saluran tidak terhalang bagi warga untuk terjun dalam perjuangan melawan korupsi dengan cara melakukan dakwaan dan tuntutan hukum. Pemerintah di semua tingkat di Tiongkok telah membentuk badan-badan khusus untuk mengurus surat-surat dan tilpun keluhan, juga pendapat, usul-usul dan tindakan-tindakan dari rakyat. Badan pengawasan disiplin PKT di semua tingkat, badan kejaksaan negara, badan pengawasan pemerintah dan badan-badan pemeriksa keuangan semuanya telah membentuk sistim laporan pelanggaran, membuka hubungan langsung laporan pelanggaran dan membuka website laporan pelanggaran untuk menampung laporan tentang perbuatan jahat dan menampung keluhan rakyat. Departemen-departemen yang bersangkutan, sesuai dengan hukum dan disiplin, menyelidiki dan meneruskan petunjuk kasus yang dilaporkan kepada departemen yang bersangkutan. Negara menaruh perhatian besar untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pelapor sementara mendorong rakyat untuk melaporkan kasus korupsi. Ketentuan yang jelas tentang melindungi pelapor dinyatakan dalam UU Kejahatan, UU Prosedur Kejahatan, UU Pengawasan Administrasi dan Peraturan Intern-Partai PKT, yang menyatakan bahwa informasi tentang pelapor harus dijaga kerahasiaannya; dilarang keras mengungkap identitas seorang pelapor; dan hukuman akan dijatuhkan terhadap orang yang mengungkap identitas seorang pelapor dan kondisi dan/atau bahan-bahan yang disampaikan oleh pelapor kepada departemen atau perorangan, dan terhadap orang yang membalas dendam kepada pelapor.

Tiongok memberikan tempat yang luas bagi pengawasan opini publik. Hak mengadakan interview dan hak pengawasan melalui opini publik dan media berita, termasuk surat-kabar, televisi dan radio, dilindungi oleh UU. Media berita didorong untuk membongkar kecenderungan tidak sehat dalam segala manifestasinya dan pelanggaran hukum serta disiplin oleh badan-badan Partai dan Pemerintah serta pejabat-pejabatnya. Departemen-departemen Pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap masalah yang dilaporkan di media, menjawab secara aktif keprihatinan masyarakat dan mengajukan solusi tepat waktu untuk menyempurnakan kerja mereka. Pada tahun-tahun akhir-akhir ini, seiring dengan perkembangan cepat dan popularitas internet, pengawasan lewat internet telah menjadi bentuk baru pengawasan opini publik yang menyebar secara cepat, membuat pengaruh besar dan menunjukkan partisipasi luas. Tiongkok menilai tinggi peranan positif yang dimainkan internet dalam meningkatkan pengawasan, secara sedar memperkuat pengumpulan data, riset, penilaian dan pengelolaan informasi yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi dan anjuran integritas dari internet. Usaha-usaha telah dilakukan untuk menjadikan UU dan ketentuan-ketentuan dalam laporan Website dan memperbaiki mekanisme dukungan dan petunjuk pelaksanaan serta sistim reaksi dari laporan Website demi untuk menyediakan sebuah saluran yang sesuai dan tanpa rintangan bagi publik untuk menggunakan hak pengawasan mereka melalui internet. Sementara itu, usaha-usaha telah dilakukan untuk memperkuat manajemen, bimbingan dan standardisasi pengawasan oleh opini publik sehingga menjamin bahwa pengawasan oleh opini publik berjalan dalam kerangka ketetapan UU.

Seperti sinar matahari merupakan penangkal infeksi yang terbaik, transparansi merupakan pengawasan terbaik dari keuasaan. Sejak tahun 1980, pemerintah Tiongkok secara proaktif mentrapkan sistim menjadikan masalah publik urusan pemerintah, urusan pabrik, urusan desa, demikian juga manajemen perusahaan dan institusi publik. Peraturan Republik Rakyat Tiongkok tentang Menjadikan Masalah Publik Informasi Pemerintah dan beberapa dokumen perundang-undangan penting yang lain telah disahkan. Peraturan menyebutkan bahwa informasi pemerintah, kecuali yang ada hubungannya dengan rahasia negara, rahasia bisnis dan rahasia pribadi, harus diumumkan kepada masyarakat luas pada waktunya dan dengan cara yang tepat, dengan syarat menyampaikan ke publik sebagai yang pokok dan penahanan sebagai perkecualian, untuk menjamin hak rakyat untuk mengetahui, ikut ambil bagian, menyatakan pendapat dan mengawasi. Badan-badan Partai dan Negara dari pemerintah propinsi (termasuk daerah-daerah otonomi dan kotapraja-kotapraja yang langsung di bawah pemerintah pusat) semuanya telah membentuk sistim penyiaran berita dan sstim juru bicara. Kebanyakan pemerintah di tingkat kabupaten ke atas, telah mendirikan Website pemerintah. Badan-badan yudisial negara telah membentuk sistim administrasi terbuka tentang masalah-masalah yudisial untuk menjamin keterbukaan masalah pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan kepenjaraan, memberikan jaminan kuat bagi memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yudisial. PKT secara aktif membuat urusan partai menjadi urusan publik dengan mengesahkan dan menjalankan Pendapat Tentang Menjadikan Urusan Partai Menjadi Urusan Publik di organisasi akar-rumput, telah memperbaiki urusan Partai, secara tepat waktu mengumumkan urusan Partai, seperti keputusan penting yang dibuat oleh komité Partai, pemilihan dan pengangkatan kader-kader Partai dan pelaksanaan ketentuan pemberantasan korupsi dan tindakan-tindakan oto-disiplin oleh kader-kader pimpinan anggota Partai, sehingga memperluas saluran bagi anggota Partai untuk diberi informasi tentang masalah intern Partai dan menyatakan pendapat pribadi mereka.

 

V. Pencegahan Korupsi Melalui Sistim Reformasi dan Inovasi Institusi.

 

Sejak gerakan Reformasi dan Keterbukaan dilancarkan pada tahun 1978, terutama sejak mulai abad ke-XXI, Tiongkok telah menjalankan prinsip mengontrol dan memberantas korupsi dengan cara perkembangan dan reformasi. Mengingat bidang-bidang penting dan matarantai-matarantai kunci yang kemungkinan menumbuhkan korupsi, usaha-usaha keras telah dilakukan untuk mendorong reformasi dan inovasi institusi, untuk membangun institusi dan mekanisme baru yang sesuai dengan tuntutan waktu dan berusaha keras mencegah dan mengontrol korupsi dari sumbernya.

Memperdalam reformasi dalam sistim pemeriksaan dan pengesahan administrasi. Pemerintah Tiongkok telah berusaha keras mendorong reformasi dalam sistim pemeriksaan dan pengesahan administrasi dan mempercepat pemisahan peranan pemerintah dari perusahaan, otoritas manajemen aset negara, institusi publik dan perantara berdasarkan pasar, untuk mempercepat transformasi fungsi pemerintah. Atas dasar penyeleksian secara komprehensif soal-soal yang memerlukan pemeriksaan dan pengesahan administrasi, negara telah secara tajam mengurangi atau mengatur kembali soal-soal tersebut. Sejak dilancarkannya reformasi pemeriksaan dan pengesahan administrasi pada tahun 2001, berbagai departemen Dewan Negara telah membatalkan dan membetulkan 2000 soal yang memelukan pemeriksaan dan pengesahan administrasi, dan pemerintah lokal telah membatalkan dan membetulkan 77 000 soal yang biasanya termasuk urusannya. Jumlah kedua macam soal merupakan separo jumlah soal sebelumnya. Terhadap soal-soal sisanya, pusat layanan administrasi telah didirikan secara luas untuk melakukan secara terbuka pengawasan dan pengesahan, sistim pemeriksaan elektronik telah didirikan untuk secara tepat memeriksa pengawasan dan pengesahan tersebut, dan sebuah sistim pertanggungan-jawab dan sebuah mekanisme informasi reaksi telah dibentuk untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kemungkinan langkah-langkah mencari keuntungan dari kekuasaan.

Mendorong reformasi sistim kekaderan dan personil. Tiongkok mengikuti prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, kompetisi dan jasa dalam membangun sebuah mekanisme ilmiah untuk memilih dan menunjuk kader, demikian juga sebuah mekanisme manajemen dan pemeriksaan keuangan dalam soal ini, yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik dalam pemilihan dan penunjukan kader, dan mencegah dan memberantas korupsi dari sumbernya dalam penunjukan kader. Dengan mengeluarkan secara berturut-turut Garis Pedoman Untuk Memperdalam Reformasi Sistim Kekaderan dan Personil, Ketentuan Tentang Pekerjaan Pemilihan dan Penunjukan Kader-Kader Pimpinan Partai dan Pemerintah, Langkah-Langkah Pengawasan Bagi Pemilihan dan Penunjukan Kader-Kader Pimpinan Partai dan Pmerintah (Percobaan), dan Langkah-Langkah Pemeriksaan Keuangan Bagi Pemilihan dan Penunjukan Kader-Kader Pimpinan Partai dan Pemerintah (Percobaan), Partai Komunis Tiongkok telah membuat sebuah rencana komprehensif untuk mereformasi sistim kader dan personil, membuat ketentuan keras dengan melihat prinsip dasar, ukuran, prosedur dan metode untuk penyeleksian dan penunjukan kader, dan memperketat pengawasan terhadap pekerjaan pemilihan dan penunjukan kader. Kami mendasarkan ukuran integritas politik dan kemampuan profesional, dengan yang pertama merupakan ukuran yang terpenting. Kami secara komprehensif menekankan untuk mendahulukan sistim seperti anjuran dan penilaian demokratis, penyelidikan opini, laporan penyelidikan awal, pengumuman publik sebelum penunjukkan, demikian juga dengan sistim pertukaran jabatan dan penarikan kader, dan secara keras mendorong pemilihan terbuka dan persaingan untuk jabatan, dan menyebarkan dan memperbaiki sistim pengangkatan kader ke posisi penting oleh Komité Partai lokal dengan melalui pemungutan suara.

Memperdalam reformasi sistim yudisial dan mekanisme kerja. Dengan tujuan menjaga keadilan hukum, sesuai dengan prinsip untuk secara ilmiah memberikan kekuasaan pemeriksaan, kekuasaan pengawasan, kekuasaan memutuskan dan kekuasaan melaksanakan, Tiongkok sedang membangun sistim hukum sosialis yang adil, efisien dan berwibawa. Sistim inspeksi penjagaan disiplin telah dibangun dan sistim penaksir rakyat dan pengawas rakyat telah ditrapkan guna mengembangkan demokrasi yudisial dan mendorong keterbukaan yudisial. Pengawasan terhadapa aktivitas yudisial telah diintensifkan dan penggunaan kekuasaan secara bebas oleh perwira-perwira yudisial telah diatur. Sistim pemeriksaan keuangan telah diperbaiki bagi orang yang melaksanakan hukum secara salah dan bertindak melawan hukum dan disiplin, sehingga menjamin keadilan hukum.

Mendorong reformasi sistim manajemen keuangan. Sejak tahun 1998 Pemerintah Tiongkok telah mengajukan target untuk membangun keuangan publik, yang secara aktif mendorong reformasi sistim manajemen keuangan, dan memperdalam reformasi yang menyangkut keterbukaan anggaran departemen, memusatkan sistim pembayaran perbendaharaan, manajemen terpisah antara pemasukan dan pengeluaran, perolehan pemerintah, dan transfer pembayaran yang diatur. Sejauh ini, Tiongkok telah memasukkan pemasukan ongkos-ongkos administrasi, dana-dana yang dikontrol pemerintah, sumber-sumber kepemilikan negara yang digunakan untuk kompensasi dan operasi-operasi kapital negara kedalam anggaran atau jajaran manajemen terpisah pemasukan dan pengeluaran, yang akhirnya mencapai tujuan menjadikannya semua kembali ke perbendaharaan negara. Tiongkok telah membangun secara permulaan kerangka dasar anggaran departemen yang sesuai dengan kondisi nasionalnya, dan penggunaan secara komprehensif dana-dana anggaran dan luar anggaran pada pokoknya telah dilaksanakan, dan tujuan “satu anggaran bagi satu departemen” telah dicapai. Negara mendorong reformasi sistim konsumsi yang berhubungan dengan kerja, seperti penggunaan kendaraan untuk tugas-tugas resmi dan resepsi-resepsi resmi, untuk mengatur konsumsi yang ada hubungannya dengan pekerjaan oleh pimpinan Partai dan Pemerintah. Langkah ini telah mengatur manajemen pemerintah dalam keuangan, meningkatkan transparansi manajemen keuangan dan secara efektif melakukan kontrol terhadap korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan dana keuangan.

Mempercepat reformasi sistim investasi. Untuk mencegah korupsi dalam bidang investasi, Pemerintah Tiongkok berusaha membentuk sebuah sistim investasi tipe baru yang mengutamakan investasi yang dipimpin oleh pasar, keputusan bebas yang dibuat oleh perusahaan, pertimbangan bebas tentang pinjaman oleh bank, bentuk-bentuk pembiayaan yang beraneka-ragam, servis perantara yang dibakukan dan kontrol makro yang efektif. Pada tahun 2004, Dewan Negara dengan menggunakan Keputusan Tentang Reformasi Sistim Investasi, telah membuat sebuah rencana menyeluruh untuk memperdalam reformasi sistim investasi. Melalui reformasi, perusahaan telah secara berangsur-angsur dijamin untuk membuat keputusannya sendiri dalam hal investasi. Negara telah membangun dan terus-menerus memperbaiki sistim pengawasan keuangan bagi investasi pemerintah, menyempurnakan sistim pengumuman dan pengawasan keuangan publik bagi proyek-proyek investasi pemerintah yang penting, dan memperketat pengawasan terhadap agen-agen perantara investasi. Sedangkan terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan dengan investasi anggara pusat, sejauh ini sistim agen sedang dicoba oleh lebih dari 2/3 pemerintah tingkat propinsi.

Mendorong reformasi sistim keuangan. Tiongkok memisahkan operasi-operasi bisnis Bank Sentral dari operasi-operasi bisnis bank komersial, juga dari bank perusahaan sekuritas dan perusahaan asuransi, dan memisahkan keuangan atas dasar politik dengan keuangan komersial. Usaha-usaha telah dilakukan untuk secara terus-menerus memperkuat dan menyempurnakan kontrol keuangan makro, membentuk dan menyempurnakan sistim pengaturan keuangan yang terpisah dari industri bank, sekuritas dan asuransi, memperketat pengawasan keuangan untuk secara berangsur-angsur mengatur tata-tertib pasar uang. Sistim pengungkapan informasi dan penilaian kredit (credit rating) telah dibangun dan disempurnakan untuk mendorong maju perkembangan cepat dan sehat pasar uang negeri. Usaha-usaha telah dilakukan untuk menekan lebih dulu dengan serentetan reformasi keuangan penting terhadap pelaksanaan sistim pembagian saham di bank-bank komersial milik negara, restrukturasi perusahaan sekuritas dan reorganisasi yang adil dari perusahaan asuransi joint-venture dengan cara menyuntikkan dana lebih banyak dari perusahaan Tiongkok untuk memenangkan kontrol, untuk lebih lanjut menyempurnakan struktur pemerintahan badan hukum, sepenuhnya memisahkan dan mengatur risiko keuangan yang menumpuk secara historis, dan pada tingkat permulaan membangun sebuah sistim untuk melindungi penanam modal. Usaha-usaha positif sedang dilakukan untuk mendorong pembentukan sistim pembayaran, memperluas penggunaan alat-alat pembayaran non-uang, menyempurnakan sistim rekening keuangan bernama nyata (real-name financial accounts), dan secara efektif mencegah dan dengan keras menghancurkan kegiatan korupsi dengan cara rekening bank, pasar sekuritas dan operasi-operasi kapital. Sebuah data dasar kredit perusahaan dan perorangan telah dibangun di seluruh negeri, dan pekerjaan telah dilakukan untuk mempercepat pembangunan dasar informasi kredit yang diseragamkan dari sektor keuangan. Telah dilakukan pekerjaan untuk membentuk serentetan sistim, seperti sistim identifikasi nasabah, sistim pelaporan dan pencatatan transaksi jumlah besar dan mencurigakan untuk agar supaya memperkuat regulasi  anti pencucian uang. Langkah-langkah reformasi ini tidak hanya mendorong maju perkembangan sektor keuangan yang dibakukan dan sehat, tetapi juga membantu mencegah risiko keuangan dan korupsi.

Membentuk sebuah sistim alokasi sumber penghasilan lewat pasar. Pemerintah Tiongkok memprioritaskan sistim yang disempurnakan dan pengawasan yang diperketat dan peraturan untuk mencegah korupsi dalam pembagian sumber-sumber publik, perdagangan aset publik dan pengolahan produk publik. Berkenaan dengan proyek pembangunan, usaha-usaha telah dilakukan untuk mempercepat pembentukan sebuah pasar nyata yang terintegrasi dan terstandardisasi, menyempurnakan rejim legal untuk mengatur undangan penawaran dan aktivitas penawaran. Dalam soal pemberian hak guna tanah, sebuah sistim kompetisi terbuka telah dilakukan untuk memberi hak penggunaan  tanah untuk tujuan pembangunan, sementara tanah untuk penggunaan komersial diberikan dengan cara penawaran, lélang dan pengumuman “untuk dijual”. Dari tahun 2001-2009, luas tanah milik negara yang dibagikan melalui penawaran, lélang dan pengumuman “untuk dijual” telah meningkat dari 7,3% sampai 85,3% dari luas total yang dibagikan. Dalam transaksi hak pemilikan tanah, pemerintah mengatur bahwa prinsip kompensasi bagi nilai yang sama, keterbukaan jujur, adil dan kompetitif harus dijaga. Dengan melihat usaha pendapatan pemerintah, sebuah mekanisme operasional yang menyangkut secara pokok penawaran publik telah dilaksanakan, menyelamatkan lebih dari 300 milyar yuan dana fiskal dari tahun 2002 sampai 2009. Dalam bidang perkembangan sumber mineral, peraturan bagi penawaran, lélang atau pengumuman “untuk dijual” yang berhubungan dengan pemberian hak untuk pencarian dan pengeksploitasian sumber mineral telah dilaksanakan dengan keras, dan langkah apapun yang bertentangan dengan hukum dan disiplin dalam pengembangan sumber mineral akan diperiksa dan dihukum secara serius.

 

VI. Mengurus Kasus Korupsi Sesuai Dengan Hukum dan Disiplin.

 

Cara-cara yang paling langsung dan efektif untuk memberantas korupsi yalah dengan pemeriksaan dan pengurusan sesuai dengan hukum dan disiplin. Dengan menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang adalah sama di depan hukum dan disiplin, Partai Komunis Tiongkok dan Pemerintah Tiongkok secara serius mengurus korupsi di kalangan kader anggota Partai dan pejabat Negara, dengan mempertahankan semangat keras dalam pengawasan korupsi.

Tiongkok telah memprioritaskan kasus-kasus korupsi untuk diperiksa dan diurus sebagai jawaban terhadap ciri-ciri gejala korupsi yang berbeda dalam masa yang berbeda. Pada tahun 1980-an, tindakan keras yang pokok ditujukan terhadap kejahatan-kejahatan ekonomi serius dan jual-beli spekulatif dengan mengambil keuntungan dari sistim dua macam harga. Pada tahun 1990-an, titik berat beralih untuk menerobos hukum dan disiplin oleh organisasi pimpinan Partai dan Pemerintah, administrasi dan departemen pelaksana hukum, departemen manajemen ekonomi, dan kader-kader pimpinan di tingkat distrik ke atas. Tekanan diletakkan dalam pemeriksaan dan pengurusan terhadap kasus-kasus penggelapan dan penyalah-gunaan dana-dana publik, menelantarkan dan melalaikan pelaksanaan tugas, menerima suap dan membéngkokkan hukum, dan kelakuan jahat  dan kemerosotan lain dari pejabat, dan usaha-usaha telah diperkuat untuk menyelidiki dan mengurus kasus-kasus korupsi di bidang keuangan, bangunan properti dan keinsinyuran. Pada abad ke-XXI, sambil melakukan usaha terus-menerus untuk mengurus kasus dalam aspek-aspek seperti yang tersebut di atas, titik berat telah diarahkan untuk penyelidikan dan pengurusan kasus di mana kader-kader pimpinan menggunakan kesempatan dari kontrol mereka terhadap persoalan pribadi, kekuasaan yudisial, hak untuk penyelidikan dan pengesahan administrasi, dan hak terhadap pelaksanaan hukum administrasi untuk bertindak berkolusi dengan para pelaku bisnis yang melanggar hukum, memperdagangkan kekuasaan demi uang, dan minta dan menerima suap, kasus-kasus di mana kader-kader pimpinan menyediakan perlindungan bagi dunia kejahatan dan kekuatan kejahatan, dan kasus-kasus pelanggaran serius terhadap kepentingan rakyat, dan kasus-kasus korupsi yang menyebabkan kekacauan massa luas dan kecelakaan besar yang disebabkan karena kelengahan.

Organ pemeriksaan disiplin PKT dan departemen pengawasan pemerintah selama ini telah terus-menerus melakukan penyelidikan dan pengurusan kasus-kasus korupsi sesuai dengan hukum dan disiplin, berusaha menjamin supaya bukti-bukti jelas dan fakta-fakta tidak bisa dibantah, putusan benar, pengurusan tepat, formalitas lengkap dan prosedur berdasar hukum. Semua matarantai telah diatur secara teliti, termasuk laporan, penerimaan pengaduan, pemeriksaan awal, berkas-berkas sebuah kasus, penyelidikan, pengadilan, hukuman, pelaksanaan hukuman, dan pengawasan dan pengelolaan sebuah kasus. Prinsip mengurus semua kasus dengan cara beradab dan baku dilakukan untuk menjaga hak dan kepentingan sah dari orang-orang yang diperiksa, termasuk hak perorangan, hak properti, hak untuk membela diri, hak untuk naik banding dan hak untuk mengetahui.

Kejaksaan Rakyat dapat, sesuai dengan hukum, secara langsung mengajukan kasus-kasus kejahatan dalam hubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat negara untuk pemeriksaan, seperti penggelapan, penyuapan, kelalaian tugas dan pelanggaran hak-hak penduduk, dan memulai tuntutan publik ke Pengadilan Rakyat atas nama Negara. Dengan menerima laporan tentang kejahatan ini dan kasus-kasus yang diteruskan dari departemen-departemen bersangkutan, badan-badan Kejaksaan secara tepat waktu melancarkan pemeriksaan dan penyelidikan awal dari petunjuk-petunjuk kejahatan dan bahan-bahan yang dilaporkan yang berhubungan dengan kejahatan. Untuk kasus-kasus yang fakta-fakta kejahatannya jelas dan pertanggungan jawab kejahatan perlu dituntut, badan-badan kejaksaan mengajukan mereka untuk penyelidikan sesuai dengan prosedur legal, dan memastikan bahwa fakta-fakta kejahatan terdakwa adalah sesuai dengan hukum. Dengan mengikuti kesimpulan penyelidikan, organ-organ kejaksaan akan mengurus dengan mereka sesuai dengan hukum, atas dasar fakta-fakta dan bukti-bukti pasti. Bagi kasus-kasus di mana terdapat fakta-fakta yang terpercaya dan bukti-bukti yang banyak, dan yang pertanggungan jawab kejahatan perlu dituntut sesuai dengan hukum, departemen-departemen Kejaksaan Rakyat yang mengurus penggelapan, penyuapan, pelalaian tugas dan pelanggaran hak, akan meneruskannya ke departemen-departemen yang bertugas sebagai penuntut umum untuk pemeriksaan sebelum yang terakhir memulai prosedur legal di Pengadilan Rakyat. Dari tahun 2003-2009, Kejaksaan Rakyat di semua tingkat menyimpan, untuk diperiksa, lebih dari 240 000 kasus penggelapan, penyuapan, pelalaian tugas dan pelanggaran hak. Dalam memerangi kejahatan penerimaan suap, Tiongkok telah menyempurnakan data-data dasar tentang rekor kejahatan penyuapan, dan mengintensifkan usaha-usaha dengan menghukum dan mencegah kejahatan penyuapan. Pada tahun 2009,  ada 3 194 orang yang dihukum untuk kejahatan yang berhubungan dengan pemberian suap.

Sebagai badan yudisial negara, Pengadilan Rakyat melaksanakan kekuasaan yudisial secara bebas sesuai dengan hukum. Di Tiongkok, tidak ada orang yang bisa dianggap bersalah sebelum diadili sesuai dengan hukum, seperti misalnya oleh Pengadilan Rakyat. Untuk kasus-kasus korupsi yang badan-badan kejaksaan telah memulai prosedur legal sesuai dengan hukum, seperti misalnya penggelapan, penyuapan atau pelalaian tugas, pengadilan rakyat akan mengajukan mereka sesuai dengan hukum dan membuat vonis sesuai dengan prinsip hukuman yang sudah ditetapkan bagi kejahatan yang ditentukan, persamaan bagi semua di depan hukum, dan kesesuaian antara kejahatan, tanggung-jawab dan hukuman. Semua kasus yang ditangani oleh Pengadilan Rakyat harus didengar oleh publik, kecuali bagi yang tersangkut dengan rahasia negara dan rahasia bisnis, rahasia pribadi dan anak-anak di bawah umur. Pengadilan Rakyat harus menjaga hak-hak prosedural di mana peserta prosedur legal diberi hak oleh hukum, dan menjamin bahwa terdakwa memperoleh sepenuhnya hak membela diri. Selama pengadilan kasus korupsi, Pengadilan Rakyat akan mengikuti prinsip bahwa di depan hukum semua orang sama, tidak pandang bagaimanapun pentingnya jabatan mereka yang dituduh melakukan korupsi. Seseorang yang tindak korupsinya merupakan kejahatan akan dibuktikan dan dihukum sesuai dengan UU. Tidak ada hak istimewa di luar hukum yang diperbolehkan, juga tidak akan ada hukuman yang diperberat di luar batas maksimum yang ditulis oleh UU oleh karena kedudukan sosial mereka yang khusus atau tekanan dari publik.

Untuk menjamin pentrapan secara teliti UU dan menyatukan standard yudisial, Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung Rakyat telah secara tepat waktu mengeluarkan tafsiran yudisial yang bersangkutan sesuai dengan UU atas dasar penyimpulan pengalaman dalam mendengarkan dan memulai tuntutan publik untuk kasus yang ada hubungannya dengan tindak korupsi, seperti penggelapan, penyuapan dan pelalaian tugas, sehingga bisa memecahkan secara tepat masalah-masalah baru yang muncul dalam pekerjaan pengadilan dan penuntutan publik. Hal ini telah memainkan peranan penting dalam memimpin Pengadilan Rakyat dan Kejaksaan Rakyat di semua tingkat untuk mengurus kasus-kasus tersebut di atas sebagaimana mestinya.

Tiongkok telah melancarkan kampanye memberantas korupsi dalam bisnis. Dalam tahun akhir-akhir ini, usaha-usaha besar telah dilakukan untuk mengurus kasus-kasus suap komersial dalam 6 lingkungan besar, yaitu bangunan teknik, pemberian hak penggunaan tanah dan hak eksplorasi sumber mineral dan tambang, hak jual beli properti, pembelian dan pemasaran obat-obatan, usaha perolehan pemerintah, pengembangan dan pengurusan sumber-sumber penghasilan, juga seperti yang ada hubungannya dengan kredit bank, sekuritas dan futures, asuransi komersial, penerbitan dan distribusi, sport, telekom, tenaga listrik, kontrol kwalitas dan perlindungan alam. Tambahan pula, tindakan keras juga telah dilakukan terhadap penyuapan dalam perdagangan lintas-perbatasan sesuai dengan hukum dan disiplin. Dari tahun 2005, ketika kampanye spesial melawan penyuapan perdagangan dilancarkan, sampai tahun 2009, 69 200 kasus penyuapan perdagangan telah diperiksa dan diurus, yang menyangkut jumlah total 16,59 milyar yuan.

Pemerintah Tiongkok telah membuat rektifikasi terhadap praktek-praktek tidak sehat yang merugikan kepentingan rakyat sebagai satu dari tugas penting dalam perjuangan melawan korupsi. Sebuah kampanye khusus telah dilancarkan untuk pengawasan keras kenaikan harga yang sewenang-wenang, ongkos-ongkos, denda-denda dan pengumpulan donasi yang merugikan kepentingan rakyat di beberapa daerah dan departemen. Sementara itu, pemeriksaan khusus dan langkah-langkah lain telah diterima untuk membetulkan masalah-masalah yang merusak kepentingan rakyat dalam pengambilan alih tanah pedesaan, pemindahan penduduk kota, restrukturasi BUMN, pembelian dan penjualan obat-obatan dan layanan medis, demikian juga masalah kelalaian upah yang menghantui para buruh migran desa. Negara telah mempercepat langkah reformasi, menghapuskan pajak pertanian dan ongkos untuk pendidikan wajib, dan mengambil serentetan langkah dalam reformasi sistim pendidikan dan kesehatan, sehingga menciptakan syarat yang menguntungkan bagi pembetulan praktek-praktek tidak sehat yang merugikan kepentingan rakyat.

Pemerintah Tiongkok telah secara bertahap memperkuat sistim pertanggungan-jawab administrasi, dengan ketua eksekutif sebagai inti, untuk melawan ketidak-adilan pelaksanaan UU, melawan tindakan administrasi yang bertentangan dengan UU, menentang perintah dan menentang larangan, kepasivan dan kekacauan administrasi, dan secara sungguh-sungguh menetapkan tanggung-jawab bagi kasus-kasus yang secara serius merugikan kepentingan negara dan publik dan hak-hak serta kepentingan hukum penduduk sesuai dengan hukum dan disiplin. Pada tahun 2009, Ketetapan Sementara Tentang Pelaksanaan Pertanggungan-jawab Bagi Kader-Kader Pimpinan Partai dan Pemerintah telah diumumkan, secara jelas menyatakan bahwa tanggung-jawab harus ditetapkan bagi tujuh tipe tindakan yang mendatangkan kerugian berat atau menyebabkan pengaruh merugikan, termasuk kesalahan serius dalam pembuatan keputusan, pelalaian tugas, dan manajemen serta pengawasan tidak efektif. Pada tahun 2009, ada 7 036 kader pimpinan telah dinilai bertanggung-jawab atas perbuatan demikian.

 

VII. Pendidikan Tentang Pemerintahan Bersih dan Pembangunan Sebuah Budaya Integritas.

 

Pendidikan adalah sebuah pekerjaan dasar dalam perjuangan melawan korupsi dan pembangunan sebuah pemerintahan bersih. Selama bertahun-tahun, Tiongkok telah tak henti-hentinya melancarkan pendidikan di kalangan pejabat negara dalam melaksanakan tugas-tugas resmi dengan integritas di seluruh negeri untuk meningkatkan rasa integritas dan oto-disiplin di kalangan pejabat negara dan melalui masyarakat memperkuat tradisi baik menjunjung tinggi integritas.

Tiongkok menjadikan pendidikan anggota Partai dan pejabat negara dalam soal UU dan peraturan negara, dan juga dalam soal disiplin Partai dan Pemerintah sebuah pekerjaan rutin dalam pendidikan anti korupsi. Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok secara teratur mengorganisasi grup belajar hukum, yang telah memainkan peranan teladan dalam meningkatkan kesedaran hukum dari publik pada umumnya, terutama para anggota Partai dan pejabat negara. Sekarang telah menjadi peraturan bagi organisasi-organisasi Partai dan badan-badan negara di semua tingkat untuk membentuk grup-grup belajar. Pemerintah Tiongkok secara bersemangat mendorong pendidikan seluruh bangsa dalam pemahaman umum tentang hukum. Sejak tahun 1986, secara berturut-turut telah dilakukan 5 kali Rencana Lima Tahun tentang pendidikan demikian di kalangan penduduk, khusunya pejabat negara, dengan lebih dari 800 juta rakyat menerima pendidikan demikian dalam bentuk yang berbeda-beda, sehingga meningkatkan kesedaran publik secara umum dalam hal hukum dan kesedaran badan negara dan pejabat negara untuk menerima pengawasan selama menjalankan tugas resmi mereka.

Tiongkok menganggap penting terhadap pendidikan dan pelatihan tentang integritas diantara pejabat negara, memperkuat garis pertahanan ideologi dan moral mereka melawan korupsi. Peraturan Bagi Pendidikan dan Pelatihan Kader (Percobaan) dan sebuah rencana berskala nasional bagi pendidikan dan pelatihan kader telah disusun, yang menetapkan pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas resmi dengan integritas sebagai sebuah isi penting dari setiap pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dalam pelaksanaan tugas pejabat dengan integritas telah dimasukkan kedalam rencana pendidikan sekolah partai PKT dan sekolah administrasi pemerintah di semua tingkat, juga organisasi-organisasi lain pelatihan kader, menjadikannya kursus wajib bagi kader-kader pimpinan di semua tingkat. Tiongkok telah membentuk 50 basis nasional bagi pendidikan pemerintahan bersih dan menyusun buku-buku pelajaran yang berhubungan dengannya, dan dalam hubungan ini telah melaksanakan target pendidikan dan pelatihan dalam kerja. Pelatihan dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi dengan integritas telah dilakukan terhadap kader-kader pimpinan yang baru dipilih atau ditetapkan dan para pejabat negara yang baru diangkat sebelum mereka menjabat resmi, dan catatan telah dibuat bagi pelatihan demikian. Di beberapa propinsi (daerah otonomi, kotapraja yang langsung di bawah pemerintah pusat), pemeriksaan hukum dan peraturan yang berhubungan dengan pemerintahan bersih diberlakukan bagi orang-orang sebelum mereka dipilih untuk menempati kedudukn memimpin, dan melewati pemeriksaan demikian telah dilakukan sebagai suatu kwalifikasi penting untuk kedudukan ini. Sebagai tindakan pencegahan, ceramah-ceramah yang berhubungan dengan pemerintahan bersih akan diadakan dengan calon kader-kader pimpinan sebelum mereka mulai memangku jabatan.

Tiongkok menekankan pendidikan demonstrativ dengan pendidikan contoh-contoh dan teguran. Menyiarkan anggota Partai dan pejabat Negara teladan dan tindakan-tindakan mereka lewat media berita, film dan program-program TV, dan melakukan rapat-rapat untuk memperkenalkan kepada umum tindakan-tindakan mereka yang bermanfaat. Dengan menyusun bahan-bahan pendidikan dan kasus-kasus tipikal, dengan pembuatan film yang memperingatkan rakyat untuk melawan tingkah-laku korup, dengan membangun basis-basis pendidikan, menyelenggarakan pameran-pameran yang ada hubungannya dengan tindak korupsi dan mengorganisasi pejabat-pejabat korup untuk berbicara dari pengalamannya sendiri, telah merangsang kesedaran anggota Partai, kader dan pejabat negara untuk melawan korupsi. Juga menggunakan kasus-kasus tipikal untuk mendidik rakyat, dengan demikian menghukum seseorang sebagai contoh bagi yang lain.

Tiongkok mencurahkan usaha banyak untuk mendorong pembangunan sebuah budaya integritas, penyokong nilai-nilai moral yang menghargai integritas dan mengaibkan korupsi. Opini Tentang Memperkuat Pembangunan Budaya Integritas telah disusun untuk mendorong budaya integritas di kantor-kantor, kelompok-kelompok masyarakat, rumah tangga, sekolah, perusahaan, dan pedesaan. Perhatian telah diletakkan untuk mengangkat inti dari budaya integritas dalam tradisi baik bangsa Tionghoa dan menekankan konotasi kaya dari budaya integritas dengan melalui sastra dan seni, film-film dari seri TV, pameran kaligrafi dan lukisan serta iklan-iklan bagi kebaikan publik. Sejumlah karya terkenal yang menganjurkan budaya integritas telah diproduksi dan mereka memberi tanda terhadap tema-tema yang membangkitkan semangat, semangat untuk peduli jaman dan kemanusiaan. Kaya dalam isi dan berragam dalam bentuk, aktivitas budaya ini populèr di kalangan rakyat, dan mereka menyanyi untuk memuja tradisi baik bangsa Tionghoa yang menjunjung tinggi integritas, menunjukkan prestasi berhasil dalam pembangunan budaya integritas, dan mendorong lebih lanjut perkembangan pembangunan demikian.

Tiongkok menganggap penting terhadap pendidikan di kalangan pemuda dalam hal integritas dengan memberikan pelajaran tersebut di banyak sekolah tingkat pertama, kedua dan universitas-universitas, menyediakan bahan-bahan yang bersangkutan dengannya, dan kadang-kadang guru spesialis. Sementara itu, dilakukan aktivitas-aktivitas di luar pelajaran seperti kémah musim panas dan musim dingin bagi siswa sekolah tingkat pertama dan kedua, dan praktek sosial dan pembangunan budaya kampus bagi mahasiswa universitas untuk melaksanakan pendidikan tentang integritas, yang menggembleng nilai-nilai moral yang baik untuk tahan korupsi, jujur dan perhatian yang tak kunjung padam terhadap hukum, juga perasaan hukum di kalangan pemuda.

 

VIII. Pertukaran dan Kerjasama Internasional Dalam Melawan Korupsi.

 

Seiring dengan perkembangan cepat globalisasi ekonomi, korupsi telah menunjukkan kecenderungan menjadi lebih terorganisasi dan transnasional. Adalah konsensus semua negeri dan daerah di dunia untuk memperkuat pertukaran dan kerjasama internasional dalam melawan korupsi, yang Tiongkok menganggapnya sangat penting. Tiongkok mengusulkan untuk meningkatkan kerjasama dengan negeri dan daerah lain dan organisasi internasional yang bersangkutan, belajar satu sama lain dan bersama-sama memerangi korupsi dengan prinsip menghormati kedaulatan masing-masing, persamaan dan saling menguntungkan, menghormati perbedaan dan memberi tekanan kepada hasil yang penting.

Tiongkok, dengan menyempurnakan pertukaran dan kerjasama internasional dengan negeri dan daerah lain dan organisasi internasional yang bersangkutan, telah menjadi sebuah kekuatan penting dalam kampanye anti-korupsi internasional. Sejauh ini, Tiongkok telah menandatangani 106 bantuan yudisial dengan 68 negeri dan daerah. Telah dibangun Grup Hubungan Bersama Tiongkok-AS Tentang Kerjasama Pelaksanaan Hukum dan sebuah panèl anti korupsi dengan AS. Juga telah dibentuk sebuah Konsultasi Pelaksanaan Hukum dan Kerjasama Yudisial bilateral dengan Canada. Komisi Sentral PKT tentang Pemeriksaan Disiplin dan Kementerian Pengawasan Tiongkok telah melakukan pertukaran bersahabat dengan institusi-institusi anti-korupsi di lebih dari 80 negeri dan daerah, dan menandatangani persetujuan kerjasama dengan institusi bersangkutan di 8 negeri, termasuk Rusia. Pertukaran dan kerjasama di banyak bidang telah dilaksanakan dengan organisasi-organisasi internasioal seperti PBB, UE, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Organisasi Untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Tiongkok juga secara aktif ikut ambil bagian dalam kerjasama anti-korupsi dalam lingkungan G 20 dan APEC. Kejaksaan Agung Rakyat telah menandatangani persetujuan kerjasama dengan institusi yang bersangkutan di lebih dari 80 negeri dan daerah. Kementerian Keamanan Publik telah membentuk 65 hubungan langsung 24 jam dengan institusi yang bersangkutan dari 44 negeri dan daerah, dan menandatangani 213 dokumen kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri atau Kepolisian dari 59 negeri dan daerah.

Untuk mendorong pertukaran internasional dan kerjasama dalam melawan korupsi, Tiongkok telah ikut serta dalam konvensi PBB melawan korupsi pada tahun 2005. Untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, Tiongkok telah membentuk sebuah grup koordinasi antar-departemen yang terdiri dari 24 departremen pemerintah untuk mengorganisasi dan mengkoordinasi pelaksanaan konvensi di Tiongkok dan pengintegrasian hukum Tiongkok dengan konvensi. Pada tahun 2006, UU RRT tentang pencucian uang telah disahkan untuk mencegah dan membendung pencucian uang dan kejahatan-kejahatan yang bersangkutan. Tiongkok telah secara berturut-turut menandatangani 4 konvensi internasional tentang pencucian uang, dan menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering, Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism, dan Asia/Pacific Group on Money Laundering. Pada tahun 2007, Biro Nasional Pencegahan Korupsi Tiongkok telah berdiri untuk melakukan kerjasama internasional dan bantuan teknis tentang pencegahan korupsi.

Tiongkok juga secara aktif ikut ambil bagian dalam organisasi anti-korupsi internasional yang lain, dan menghadiri dan menyelenggarakan pertemuan internasional anti-korupsi. Pada tahun 1996, Tiongkok, Pakistan dan negeri-negeri lain, bersama-sama membentuk Asian Ombudsman Association. Pada tahun 2003, Tiongkok ikut serta dalam Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Internasional, konvensi internasional pertama  jenis demikian. Pada thun 2005, Tiongkok masuk Satuan Tugas Ahli Anti-Korupsi dan Trasparansi dari forum APEC dan ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific. Pada tahun 2006, Kejaksaan Agung Rakyat masuk menjadi anggota International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA), organisasi internasional jenis demikian yang pertama, yang anggotanya adalah perwakilan anti-korupsi dari berbagai negeri dan daerah. Pada tahun-tahun akhir-akhir ini, Tiongkok telah secara sukses menyelenggarakan banyak pertemuan internasional, termasuk  The 7th International Anti-Corruption Conference (IACC), The 7th Asian Ombudsman Conference, The 5th Regional Anti-Corruption Conference for Asia and the Pacific, The 1st Annual Conference and General Meeting of the IAACA and the  APEC Anti-Corruption and Transparency Symposium. Tiongkok juga telah ikut albil bagian beberapa kali dalam konferensi internasional anti-korupsi yang demikian itu seperti Forum Global Melawan Korupsi dan Menjaga Integritas, Forum Global Tentang Reformasi Pemerintah, dan IACC.

Ekstradisi dan pemulangan terdakwa tindak korupsi merupakan satu bagian penting kerjasama anti-korupsi internasional. Pada tahun 1984, Tiongkok menjadi anggota International Criminal Police Organization, dan meningkatkan kerjasama internasional dalam penangkapan para terdakwa tindak korupsi yang lari keluar. Pada tahun 2000, Tiongkok mengesahkan UU Ekstradisi RRT, yang meletakkan dasar legal bagi kerjasama ekstradisi antara Tiongkok dan negeri lain. Sejauh ini, Tiongkok telah menyelesaikan persetujuan ekstradisi bilateral dengan 35 negeri, dan mengikuti 28 konvensi multilateral yang mengandung ketetapan-ketetapan tentang bantuan dan ekstradisi yudisial. Tiongkok melakukan kerjasama yudisial internasional, termasuk ekstradisi, dengan lebih dari 100 negeri sesuai dengan Konvensi PBB Melawan Korupsi dan Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional.

 

K e s i m p u l a n.

 

Partai Komunis Tiongkok dan Pemerintah Tiongkok telah melakukan usaha banyak untuk memberantas korupsi dan membangun pemerintahan bersih, yang telah memperoleh hasil-hasil penting. Praktek selama beberapa dekade telah membuktikan, bahwa jalan untuk memberantas korupsi dan membangun sebuah pemerintahan bersih berkepribadian Tiongkok sesuai dengan realitas pokok bahwa Tiongkok masih berada dalam tahap awal sosialisme. Ia juga sesuai dengan keinginan rakyat dari semua grup etnis di Tiongkok, juga sesuai dengan norma-norma pemberantasan korupsi dan penjagaan integritas. Kami percaya bahwa dengan perbaikan dan kemajuan terus-menerus yang dicapai oleh ekonomi pasar sosialis Tiongkok, demokrasi sosialis, sistim hukum, sistim sosial dan budaya, Partai Komunis Tiongkok dan Pemerintah Tiongkok akan, dengan bersandar kepada kekuatannya sendiri dan dukungan rakyat Tiongkok, memperkecil kejahatan korupsi. Masa depan pemberantasan korupsi dan pembangunan pemerintahan bersih di Tiongkok adalah cerah. Ini merupakan aspirasi bersama dari seluruh umat manusia dan tugas bersama yang dihadapi semua pemerintah dan partai untuk memberantas korupsi dan mlenjaga integritas. Ia juga merupakan politik dasar pemerintah Tiongkok untuk memperkuat pertukaran dan kerjasama anti-korupsi Intenasional. Tiongkok akan terus memainkan peranan positif dalam pertukaran dan kerjasama anti-korupsi internasional dan regional dan berusaha keras, bersama-sama dengan negeri lain, membangun dunia yang bersih, adil, harmonis dan indah.

 

S e l e s a i.

Sumber:”santoso.bernard@neuf.fr” <santoso.bernard@neuf.fr>,in: GELORA45@yahoogroups.com,: Friday, 25 March 2011 13:58:25

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers

%d bloggers like this: