MASYARAKAT ADAT MENGGUGAT Perjuangan Tanpa Akhir Melawan Ketidakadilan

PLEDOI TERHADAP

SURAT TUNTUTAN

JAKSA PENUNTUT UMUM

NO. REG.PERKARA : PDM-44/KETAP/02.10

TANGGAL 25 JANUARI 2011

DALAM PERKARA PIDANA

NOMOR: 151 /Pid.B/2010/PN.KTG

 

MASYARAKAT ADAT MENGGUGAT

Perjuangan Tanpa Akhir Melawan Ketidakadilan

PENDAHULUAN

Yang terhormat;

Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim yang kami muliakan;

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang kami hormati;

Terdakwa yang berbahagia;

Sidang Pengadilan Negeri Ketapang yang kami hormati;

Pada tempat yang utama dan pertama perkenankanlah kami Penasehat Hukum Terdakwa mengajak kita sekalian yang hadir dalam sidang yang terhormat dan mulia ini untuk sejenak menundukkan kepala seraya memanjatkan Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena hanya atas AnugarahNya kita diperkenankan hadir dalam sidang yang terhormat ini dalam keadaan sehat – sehat adanya.

Majelis Hakim yang terhormat;

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;

Pada kesempatan ini pula kami perlu menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat dan mulia yang memimpin sidang dari awal hingga pada sidang hari ini dengan acara pembacaan Nota Pembelaan/Pleidooi karena pada Terdakwa benar – benar diterapkan “ Azas Praduga Tak Bersalah “ (Presumption Of Inosence).

Tak lupa pula pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang telah membacakan Surat Tuntutannya dengan Nomor Register Perkara: PDM – 44/KETAP/02.10 pada tanggal 25 Pebruari 2011.

Tujuan Pembelaan Penasehat Hukum adalah menemukan suatu kebenaran yang dapat diterima secara logika hukum untuk meringankan/membebaskan Terdakwa JAPIN dan VITALIS ANDI dari Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum agar dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum yang diajukan  oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum berupa barang bukti dan keterangan saksi – saksi terutama saksi A De Charge Saksi  Suran, Saksi Ritung dan Saksi H. Muchin yang diajukan di depan persidangan; tanpa mengensampingkan pengakuan pencetusan hati nurani Terdakwa secara terbuka di depan persidangan. Hal ini sesuai tuntunan Tuhan kepada manusia untuk berlaku adil sesuai kebenaran terhadap setiap orang yang membela diri di dalam perkaranya; terutama  pertimbangan dan keyakinan Bapak Majelis Hakim dalam peristiwa hukum ini sesuai tindak pidana yang di tuntut Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam pasal 47 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP.

PENGAKUAN PENCETUSAN HATI NURANI PARA TERDAKWA

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Tim Penasehat Hukum yang kami Banggakan

Kami meanjuk sambah mengirim salam, wan benuaq sebuah laman sebatu, upih pinang manggar nyiur, tuhaq dangkah sirak dukuh (salam hormat untuk siapa saja yang hadir dalam persidangan ini).

Pertama-tama kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, tim Jaksa Penuntut Umum dan semua saudara-saudari khususnya yang selama ini pernah dan saat ini dengan setia tetap hadir di persidangan yang terhormat ini. Secara khusus juga kami sampaikan untuk Majelis Hakim, bahwa doa kami kiranya Tuhan menurunkan limpah rahmat dan kasih-Nya, sehingga kemudian menuntun Majelis dalam mengadili perkara ini untuk akhirnya tiba pada keadilan yang benar. Karena keadilan harus ditegakkan apapun konsekuensinya.

Selanjutnya, dengan mengucapkan puji dan sembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami membacakan pledoi ini sebagai pertanggungjawaban nurani atas apa yang telah kami lakukan, khususnya yang telah menyeret kami berdua (Andi – Japin) ke kursi terdakwa persidangan yang terhormat ini. Bagi kami, ini juga kesempatan untuk menyuarakan suara masyarakat adat lainnya yang tak bersuara, yang selalu diatasnamai dalam derap pembangunan perkebunan kelapa sawit, tetapi pembangunan perkebunan kelapa sawit itu sendiri ternyata tidak menyentuh kebutuhan mereka.

Mengawali pledoi ini pula kami mohon perkenan Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara kami, agar kami mengajak semua yang hadir pada persidangan yang mulia ini: Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, Tim Jaksa Penuntut Umum, Tim Penasehat Hukum, saudara-saudari para pengunjung setia persidangan ini dan siapa saja yang bernurani tulus, marilah sejenak kita memohon ampun dan mengenang arwah leluhur kami yang kuburannya telah menjadi korban penggusuran PT Bangun Nusa Mandiri (PT BNM) pada April 2008 yang lalu. Dan secara sadar melalui persidangan ini kita telah mengusik ketenangan mereka di alamnya yang baka, arai begumbang batu beguyah, halang hindak mencangking, ular hindak menalan kanyang (artinya: sungai kemudian bergelombang, batu bergerak kembali, burung tidak dapat mencengkeram mangsanya, sementara ular kembali lapar), karena hukum adat yang sebelumnya sudah diputus namun kemudian tidak dihormati lagi.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Tim Penasehat Hukum yang kami Banggakan

Sebelum melanjutkan pledoi ini perkenankan kami menjelaskan tentang kehidupan masyarakat adat di Silat Hulu, sebuah kampung kecil di Kecamatan Marau, sekitar 200 km dari Kota Ketapang. Untuk mencapai Kampung Silat Hulu ini bisa ditempuh melalui kendaraan bermotor dengan waktu tempuh kurang lebih 7-8 jam. Untuk sampai ke Kampung Silat Hulu harus melalui jalan masuk lagi karena wilayahnya tidak dilalui jalan raya (atau dikenal juga dengan sebutan jalan provinsi) yang menghubungkan kota kabupaten ke kota kecamatan. Sehingga wajar jika tidak seramai kampung lainnya.

Secara administrative Kampung Silat Hulu masuk Desa Bantan Sari, terdiri dari 1 RW dan 2 RT, dihuni oleh 71 KK dan 258 jiwa. Sebagian besar dari mereka hidup dengan mata pencarian sebagai petani karet yang mereka miliki sejak lama. Dari sejak dulu kampung ini damai, tenteram, baik dalam masyarakat kampung maupun dengan kampung-kampung tetangga karena saling menghargai dan punya ikatan keluarga yang kuat antar kampung. Tidak pernah ada warganya yang terlibat kejahatan apapun apalagi sampai disidangkan. Kedamaian dan ketenteraman kampung justru mulai terganggu ketika perusahaan memaksa warga kampung menyerahkan wilayah adat mereka kepada perusahaan.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Tim Penasehat Hukum yang kami Banggakan

Jaminan keberlangsungan Masyarakat Adat (termasuklah masyarakat adat Silat Hulu) agar bisa eksis ternyata diakui dan dihormati oleh Negara. Secara yuridis hak-hak masyarakat adat akan tanah dilindungi. Misalnya pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 (hasil amandemen): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan jaman masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal ini, walaupun untuk pelaksanaannya masing memerlukan UU, menempatkan komunitas-komunitas masyarakat adat dalam posisi yang kuat dan penting dalam kehidupan berbangsa-bernegara di Indonesia. Pasal ini merupakan landasan konstitusional bagi hak masyarakat adat untuk mengatur dirinya dan menegakkan hukum adatnya.

Amandemen Kedua UUD 1945 pasal 28I poin (3) pada Bab X A yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 28-I Ayat (3) semakin memperkuat kedudukan masyarakat adat dengan mengatakan bahwa: “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” merupakan hak azasi manusia yang harus dihormati oleh Negara. Dengan penegasan pasal ini, menjadi sangat jelas bahwa apabila satu komunitas masyarakat adat menyatakan dirinya masih hidup maka Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melindungi hak-hak adatnya. Dengan klausal ini maka konstitusi telah menggariskan bahwa penentuan suatu komunitas sebagai masyarakat adat sepenuhnya berada ditangan komunitas yang bersangkutan (self-identification and self-claiming), bukan ditentukan oleh pemerintah atau oleh para akademisi/ilmuwan/peneliti. Artinya kalau suatu komunitas masyarakat adat bisa menunjukkan identitas budayanya dan hak-hak tradisional yang diwariskan dari leluhurnya (penjelasan pasal 18 UUD 1945 yang sudah diamandemen menyebut hak ini sebagai hak asal asul) yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, maka negara harus menghormatinya.

Berikutnya TAP MPR No. IX/2001 yang dimaksudkan untuk menata ulang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber agraria dan sumberdaya alam telah menggariskan bahwa salah satu prinsip dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah pengakuan, penghargaan dan perlindungan dari negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (UU HAM). Pasal 6 UU HAM berbunyi: Ayat (1): “Dalam rangka penegakkan hak azasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.” Ayat (2): “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.”

Masih berkenaan dengan jaminan perlindungan terhadap masyarakat, secara lebih khusus di Kalimantan Barat, maka perlu juga kami sebutkan disini, bahwa pada tahun 2008 Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis MH., meminta bupati/walikota untuk mengkaji ulang izin-izin perkebunan yang sudah diterbitkan, dan bila perlu tidak menerbitkan izin perkebunan yang baru. Gubernur juga ingin agar dalam pelaksanaannya di lapangan tidak melulu perkebunan kelapa sawit yang dipaksakan kepada masyarakat untuk menanamnya, melainkan tanaman yang akrab dengan masyarakat dan semuanya sangat tergantung masyarakat itu sendiri (Pontianak Post, Rabu, 16 April 2008).

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Tim Penasehat Hukum yang kami Banggakan

Kawasan/wilayah MA Kampung Silat Hulu saat ini pada intinya sudah dikelola dengan baik oleh masyarakat adat Silat Hulu, baik secara perorangan maupun secara komunitas. Wilayah tofografinya berupa dataran dan perbukitan serta sedikit rawa. Kampung yang sudah berusia ratusan tahun ini memiliki luas wilayah sekitar 15 km2. Melihat batas wilayah, maka kampung ini sangat strategis karena menjadi titik penentu untuk 3 kecamatan, yakni Kecamatan Marau, Jelai Hulu dan Air Upas.

Sebagai masyarakat adat yang hidup dan berkembang dalam wilayah adat, jaminan keberlangsungan Masyarakat Adat agar bisa eksis adalah keberadaan dan keberlangsungan hutan, tanah, arai yang ada dalam kawasan adat Silat Hulu. Dalam kawasan adat inilah kabun-prasasaq, lakau humaq, pandam-pasaran dan lain-lainya berada.

Batas-batasnya dengan kampung-kampung lain juga sudah jelas sehingga seluruh anggota masyarakat memiliki akses yang sama, dan selama ini tidak terjadi persoalan yang besar karena adat telah mengaturnya.

Persoalan muncul ketika sejak April 2008, PT. Bangun Nusa Mandiri (PT BNM) yang merupakan anak perusahaan dari PT. Sinar Mas Group telah melakukan pelanggaran berupa penggusuran dan pengrusakan wilayah adat Silat Hulu seluas 350 ha. Areal yang digusur adalah areal perladangan, kebun karet, kebun buah-buahan dan dua buah kuburan.

Bagi kami Majelis Hakim yang mulia, bahwa areal perladangan, kebun karet, kebun buah-buahan memiliki kaitan yang erat dalam kehidupan manusia baik secara sosial, ekonomi maupun kebudayaan. Terlebih lagi kalau kita bicara soal kuburan. Bagi kami masyarakat adat ini, kuburan (terutama bahan-bahan ritualnya) termasuk dalam tradisi adat kematian yang adalah suatu tradisi yang bernilai tinggi. Keberadaan dan perlindungan terhadap lokasi kuburan ini dianggap sebagai bagian dari penghormatan terakhir terhadap roh para leluhur kami. Di lokasi perkuburan ini biasanya tumbuh pohon-pohon besar, karena bagi kami masyarakat adat, tanah perkuburan sangat dijaga dan dihormati.

Karenanya, dalam sidang yang mulia ini kami juga ingin mempertanyakan. Bagaimana perasaan Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim, Tim Jaksa Penuntut Umum, seandainya kuburan keluarga/leluhur Bapak/Ibu digusur dengan paksa oleh pihak lain?

Sedari awal masyarakat adat Silat Hulu menolak menyerahkan tanah/lahan kepada perusahaan, namun perusahaan (PT BNM) tidak mengindahkan. Puncaknya pada tanggal 28 September 2009, 60 warga beramai-ramai menahan barang bukti penggusuran berupa 2 unit alat berat berupa Bouldozer dan 1 unit Dorulit. Penahanan barang bukti ini dalam kerangka agar penggusuran tidak terjadi lebih luas lagi, dan bukan perampasan apalagi dituduh untuk menghalang-halangi kegiatan perkebunan.

Namun kami selaku pihak masyarakat adat, tentunya selalu berkeinginan untuk mengakhiri dan menghindari  konflik atau sengketa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa proses dimana kami selaku pihak masyarakat adat memberikan ruang untuk adanya penyelesaian terhadap konflik yang terjadi. Salah satunya melalui penyelesaian secara kultural ini yakni dengan melakukan musyawarah, perundingan atau pelaksanaan hukum adat dengan pihak perusahaan.

 

Dan setelah Hukum Adat dilaksanakan, maka persoalan dianggap sudah diselesaikan. Potret terbaru dari penyelesaian secara adat ini kiranya boleh juga kalau kita berkaca pada kasus Sosiolog Universitas Indonesia, Prof Dr Tamrin Amal Tamagola yang dihukum adat melalui Persidangan Adat Dayak Maniring Tuntang Manetes Hinting Bunu. Setelah hukum adat ini, maka antara masyarakat Dayak dan Thamrin Amal Tamagola, secara harfiah sudah memutus dendam yang berkepanjangan, dalam menuju perdamaian ke arah yang lebih baik antara kedua belah pihak (Pontianak Post, Minggu, 23 Januari 2011).

Pengakuan terhadap Hukum Adat juga sudah ada landasan hukum yang memperkuatnya. Misal UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 25 ayat (1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal ini kemudian penting karena pada penjelasan kemudian menghilangkan klausula…Andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, (Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Th 1970). Kemudian Pasal 28 ayat (1) “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Penjelasan: Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam makalah PERSPEKTIF HUKUM ADAT yang disampaikan oleh Prof Dr YC. Thambun Anyang SH, pada MUBES I Timanggong se Kalimantan Barat, di Wisma Nusantara, tanggal 25 Juli 2008 yang lalu menjelaskan, banyak kasus sengketa dapat diselesaikan dengan bijak oleh para Tetua Adat berdasarkan Hukum Adat baik melalui Peradilan Adat maupun melalui penyelesaian secara kekeluargaan. Dengan demikian mengurangi pekerjaan aparat penegak hukum dan tidak membebani anggaran negara. Dalam menyelesaikan berbagai kasus, para Tetua Adat terikat pada ajaran adat. Mereka mengambil keputusan tidak melukai hati kedua pihak yang bersengketa, harus adil, tidak diskriminatif, dan sanksi adat yang ditetapkan tidak berlebihan atau kurang dari sepatutnya (Majalah Kalimantan Review, September, 2008).

Atas dasar itulah, ketika pengadilan terus memperoses kasus yang sebelumnya sudah diselesaikan secara adat ini maka pengadilan telah melanggar landasan hukum tersebut karena tidak menghormati pelaksanaan Hukum Adat.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Tim Penasehat Hukum yang kami Banggakan

Sesuai dengan adat yang mengatur kehidupan Masyarakat Adat Silat Hulu, pelaku penggusuran ini harus dihukum adat, karena telah melanggar adat. Sanksi adat ini dijatuhkan bukan semata-mata untuk membuat si pelanggar menjadi kapok, atau justru melakukan pemerasan seperti yang dituduhkan kepada kami, namun lebih kepada agar keberlangsungan hidup selalu mendapat berkat dan perlindungan dari Duwataq, hutan, tanah dan air.

Tuduhan pemerasan juga sangat tidak relevan dan sangat menyakiti hati kami selaku masyarakat adat karena tuntutan ganti rugi material Masyarakat Adat Silat Hulu kepada perusahaan sudah dibatalkan ketika Hukum Adat sudah dilaksanakan. Jadi pemerasan yang mana? Apakah  Hukum Adat dianggap pemerasan? Jika pengadilan ini memutuskan kami berdua bersalah, maka itu berarti pengadilan ini memutuskan bahwa Hukum Adat merupakan pemerasan. Dan itu berarti semua Hukum Adat yang dilaksanakan pada masa lalu, masa sekarang maupun yang akan datang, dianggap oleh negara sebagai Pemerasan atau tindak pelanggaran pidana, termasuk Hukum Adat yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Dayak Nasional terhadap Thamrin Amal Tomagola.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Tim Penasehat Hukum yang kami Banggakan

Bahwa  tindakan  yang dilakukan oleh PT. BNM terhadap pelanggaran adat dan sanksi adat dapat dirinci sebagai berikut :

1)    Karena pihak PT. BNM telah merusak wilayah adat, maka pihak PT. BNM telah melanggar adat merusah belalai belayu sehingga dikenakan adat sebesar 1 (satu) buah tajau, 1 (satu) singkar piring, 1 (satu) tatak mangkuk peturuk.

2)    Pihak PT. BNM telah menggusur dan menghancurkan tanam – tumbuhan maka PT. BNM telah melanggar adat sumpah serapah pajuh bilai sehingga dikenakan adat sebesar 2 (dua) buah tajau, 1 (satu) singkar piring, 1 (satu) tatak mangkuk peturuk .

3)    Pihak PT. BNM telah masuk ke wilayah adat Silat Hulu tanpa permisi dan tanpa pemberitahuan kepada pemimpin kampung dan Demung Benuaq berarti PT. BNM telah melangar adat  langkah batang jajak tunggul kepada demung tua sehingga dikenakan adat sebesar 3 (tiga) lasak (dua buah tajau).

4)    Pihak PT. BNM telah membelakangi dan melangkahi Demung Tua maka PT. BNM telah melanggar adat merurut muka menampar atik pelecehan damung tua sehingga dikenakan adat sebesar 3 lasak (dua buah tajau).

5)    Pihak PT. BNM telah menggusur kampung buah, khususnya yang belum menghasilkan maka pihak PT. BNM telah melanggar adat dara diumbungan kampung buah kabun pasah sehingga dikenakan adat sebesar 3 lasak (dua buah tajau, satu singkar piring, satu tatak mangkuk peturuk).

6)     Pihak PT. BNM telah menimbun perladangan warga adat Silat Hulu maka PT. BNM telah melanggar adat menungkal menjuaran membuta mengicingan mata membaji menyakit di lakau humaq sehingga dikenakan adat sebesar 3 lasak (dua buah tajau, satu singkar piring, satu tatak mangkuk peturuk, satu botol tuak, tampung tawar along dingin darah manok.

7)    Pihak PT. BNM telah memindahkan dan merusak pohon dan hutan, maka PT. BNM telah melanggar adat kantung membaliki api atau tunggul begarak batang bekalih dikenakan adat sebesar 6 lasak (empat buah tajau)

Jadi Total sanksi adat sebesar : 15 (lima belas buah) tajau, 4 (empat) singkar piring, 4 (empat) tatak mangkuk. Penegakkan hukum adat sudah dilakukan pada tanggal 19 November 2009 yang lalu, pihak PT BNM sudah membayar adatnya dan ini membuktikan bahwa PT. BNM mengakui bahwa benar mereka melakukan penggusuran.

Dengan telah diselesaikannya persoalan melalui hukum adat, maka persoalan ini sudah selesai. Dongeng pandir cakap warah kita karena hukum udah putus perkara udah habis. Tuak tumpah manok mati, di arai tidak begumbang di batu tidak beguyah, licin betuang halus becanai. Halang mencangking dapat, ular menalan kanyang. (Artinya: perkara sudah putus, air tuak sudah ditumpahkan, ayam sudah dibunuh. Sungai tidak bergelombang, batu tidak bergerak, semuanya berjalan lancar. Burung elang sudah mencengkeram mangsa, sementara ular sudah kenyang karena memakan mangsanya). Masyarakat adat kembali dengan kehidupan dan aktivitas rutinnya.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Tim Penasehat Hukum yang kami Banggakan

Namun, setelah beberapa hari kemudian, pada tanggal 22 Pebruari 2010, kami menghadap ke Edi Pollo bagian penyidikan di Polres Ketapang. Ternyata kasusnya sudah masuk ke tahap ke dua yaitu sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami diminta melengkapi administrasi/melapor ke Kejaksaan/penyerahan berkas perkara. Semula dijadwalkan pagi hari pukul 10.00 WIB, lalu dengan alasan Kejari belum di tempat maka  ditunda sampai pukul 15.00 WIB. Pada pukul 15.00 WIB, kami bersama Pengacara menemui kejaksaan kembali, selanjutnya secara tiba-tiba pihak kejaksaan melakukan penahanan terhadap kami tanpa memberitahukan alasan penahanan. Pada saat pengacara menanyakan alasan, pihak Kejari dan Japidum, mereka mengungkapkan bahwa ini sudah perintah dari atas meski mereka sadar kasus ini dipaksakan.

Tanggal 23 Pebruari 2010, Pengacara Martinus Yestri Pobas, SH, MH mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan dan pengalihan penahanan tetapi ditolak oleh Kejari dengan alasan, ini hak kejaksaan dan sudah sesuai prosedur. Sehingga kami harus tetap mendekam di Rutan Ketapang.

Tanggal 9 Maret 2010, sidang jilid I (pertama) digelar dengan agenda pembacaan dakwaan. Kami didakwa dengan pasal 21 Jo Pasal 47 Undang Undang No 18 tahun 2004 tentang perkebunan jo Pasal 368 KUHP. Namun pada hari yang sama TPMA (Tim Pembela Masyarakat Adat) langsung menyampaikan eksepsi dan memohon penangguhan penahanan. Atas jaminan 650 orang, kami ditangguhkan penahanannya.

Tanggal 18 Maret 2010, sidang kedua mendengarkan duplik dari jaksa. Dalam putusannya Hakim menyatakan gugatan jaksa batal demi hukum serta membebankan biaya perkara kepada Negara.

Kejaksaan Negeri Ketapang kembali mendakwa kami. Sidang jilid II (kedua) pun digelar. Dakwaan JPU, bahwa kami melanggar pasal 47 UU No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Setelah 3 kali bersidang, dalam putusannya pada tanggal 24 Juni 2010, Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili kembali menerima eksepsi penasehat hukum kami dan menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum.

Tanggal 22 Juli 2010, Kejaksaan Negeri Ketapang kembali melimpahkan perkara kami untuk ketiga kalinya. Kami kembali didakwa melanggar pasal 47 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 368 ayat (2) KUHP. Sidang jilid III (ketiga) pun kembali dilaksanakan hingga sidang pembacaan pledoi ini.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Team Penasehat Hukum yang kami Banggakan

Oleh karena itu, dalam forum yang mulia ini, terhadap tuduhan Jaksa Penuntut Umum, kami katakan bahwa kami menolak. Karena dilihat dari surat perintah penangkapan hingga proses persidangan sampai 3 jilid ini, dimana sidang 2 jilid sebelumnya majelis Hakim selalu menerima eksepsi penasehat hukum kami dan menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum, sehingga wajar kalau kemudian kami curiga bahwa kasus ini dipaksakan dan sarat oleh pesan kepentingan. Disisi lain, kejadian ini juga adalah mengungkit kembali kasus yang sudah diputuskan secara adat atau dalam bahasa adat mearaiyi tuak tumpah mehidupi manok mati (kembali mempermasalahkan kasus yang telah tuntas). Hukum adat tidak diakui. Jika pengadilan ini dipaksakan dan terdakwa dihukum oleh Majelis Hakim, maka itu berarti pengadilan ini telah menyatakan bahwa Hukum Adat di RI ini tidak berlaku dan dianggap sebagai Pemerasan sehingga harus diadili.

Karenanya, melalui Bapak Ketua dan Anggota Majelis yang mengadili perkara ini, kami bertanya kepada Jaksa Penuntut Umum: Apakah negara ini tidak lagi mengakui keberadaan Masyarakat Adat dan Hukum Adat? Bagaimana dengan posisi negara terhadap eksistensi Masyarakat Adat dan Hukum Adat? Mengapa penerapan sanksi adat dan kemudian sudah dibayar dengan sepenuh hati oleh pihak perusahaan justru dianggap sebagai pemerasan? Mengapa ada pihak-pihak yang justru melanggar UUD 1945 (tidak menghargai hak-hak masyarakat adat) tetapi menangkap dan memperkarakan kami ke pengadilan ini? Kami selaku masyarakat adat justru resah karena telah mengungkit kembali kasus yang sudah diputuskan secara adat atau dalam bahasa adat mearaiyi tuak tumpah mehidupi manok mati (kembali mempermasalahkan kasus ini).

Bagaimana pula dengan tuduhan kepada kami berdasarkan pasal 55 KUHP yakni dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan? Apakah ketika cukup banyak warga kampung membela wilayah adatnya justru dituduh turut serta melakukan tindakan pidana? Apakah proses peliputan dianggap turut serta melakukan perbuatan yang dituduhkan?

Mengadili Vitalis Andi sebagai seorang jurnalis yang sedang melaksanakan tugas jurnalisme adalah melanggar UU tentang Pers No. 40 Tahun 1999. Pasal 4 ayat (3) disebutkan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi. Sedangkan Pasal 8 menyebutkan, dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Atau kami memang menurut Pengadilan ini harus dihukum (sebagai narapidana dan kemudian dipenjara) hanya karena kami konsisten mempertahankan hak-hak kami sebagai Masyarakat Adat yang dijamin oleh UUD Pasal 18B ayat 2 serta melaksanakan adat istiadat dan Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat kami?

Menjelang akhir proses persidangan ini, sekali lagi kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya berkenan untuk bisa memimpin dan memutus persidangan ini kelak secara obyektif dan tidak melupakan hati nuraninya. Bahwa kami berdua telah menjadi korban konspirasi dan kriminalisasi yang belakangan ini marak terjadi di seluruh tanah air terhadap penduduk lokal yang hak-hak konstitusionalnya dirampas atas nama pengembangan perkebunan yang kita ketahui bersama melibatkan jaringan bisnis dan para pemilik modal internasional. Kami memohon kepada Mejelis Hakim yang mulia agar berkenan kiranya membantu memutus rantai penjajahan terhadap bangsa kita oleh para pemilik modal internasional yang telah merampas kedaulatan, harkat dan martabat kita sebagai bangsa sejak jaman penjajahan dahulu kala. Kami berharap Majelis Hakim yang mulia dapat mendengarkan suara hati nuraninya berdasarkan agama dan keyakinan yang dianut, bahwasanya kekuasaan dan wewenang yang kita miliki sekarang ini semua merupakan titipan dan ujian yang diberikan Tuhan kepada kita semasa hidup ini dan bahwasanya kita harus mempertanggungjawabkan semua tindakan kita di dunia ini kelak di hadapanNya. Marilah kita bersama-sama merawat Republik yang kita cintai ini dengan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa yang jauh lebih krusial daripada memasukkan rakyat kecil satu per satu ke penjara hanya karena mereka berusaha mempertahankan kehidupannya yang telah mereka warisi turun temurun bahkan sebelum Repubik ini ada.

Mohon kebijaksanaan Majelis Hakim yang kami Muliakan, sebagai Demung (Temeggung Adat) dalam persidangan ini…

 

TINJAUAN ATAS DAKWAAN

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Surat Dakwaan merupakan hal penting dalam proses penuntutan perkara pidana, oleh karena itu Surat Dakwaan harus dibuat dengan memenuhi syarat formil dan syarat materil/substansial sebagaimana ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf  a dan huruf b  dan ayat (3) KUHAP;

Dalam Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum, menguraikan kejadian perkara (perbuatan materil) sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan. Sdr Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan Alternatif  bahwasanya  Terdakwa Japin anak laki laki dari Linjar dan Vitalis Andi anak laki laki dari Atai pada hari Selasa  tanggal  29 September 2009  sekira pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain  dalam bulan September  2009 bertempat di daerah  perbatasan  Dusun Bayam Terhadap Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud tersebut kami menyampaikan Eksepsi / Keberatan sebagai berikut :

I DASAR HUKUM.

1.           Dasar hukum Surat Dakwaan diatur dalam KUHAP pada Pasal 143 khususnya ayat (2) dan ayat (3).

Pada ayat (2)-nya berbunyi : Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka/terdakwa.

b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu, dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Sedangkan pada ayat (3)-nya berbunyi : Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

2.Dasar Hukum Eksepsi / Keberatan.

Bahwa mengenai eksepsi / keberatan antara lain diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang isinya sebagai berikut : Dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan;

II.EKSEPSI / KEBERATAN.

Bahwa berkenaan dengan aturan hukum mengenai Surat Dakwaan tersebut   dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tentang pengajuan eksepsi maka Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa eksepsi dapat diajukan dalam 2 (dua) hal, yaitu :

1 Eksepsi tentang ketidak wenangan mengadili (Exception van on bevoegheid) yang  digolongkan menjadi :

a Absolut, yang didasarkan pada lingkungan peradilan mana yang berwenang.

b Relatif, didasarkan pada factor-faktor daerah hukum atau wilayah hukum suatu pengadilan.

2 Eksepsi mengenai Surat Dakwaan, yang terdiri atas :

a. Eksepsi mengenai dakwaan yang tidak dapat diterima.

b. Eksepsi mengenai Surat Dakwaan yang harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP diatas maka dengan ini disampaikan eksepsi terhadap Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud sebagai berikut : Eksepsi / keberatan terhadap dakwaan, bahwa dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum harus dibatalkan karena : tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;

A.Surat Dakwaan Tidak Memenuhi Syarat Formil ;

A.1. Kompetensi Relatif (ruang lingkup perdata)

Bangun Nusa Mandiri (BNM) yang merupakan anak perusahaan dari PT.Sinar Mas Group telah melakukan pelanggaran berupa penggusuran dan pengrusakan wilayah adat Silat Hulu seluas 350 ha sejak April 2008 lalu. Masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menghentikan pengrusakan dan penggusuran lebih lanjut tetapi hasilnya tetap nihil.

Bahwa usaha usaha terus dilakukan yang pada akhirnya pada tanggal 19 November 2009, pihak perusahaan PT. BNM memenuhi hukum adat sebesar 21 buah Tajau beserta perlengkapan adat lainnya. Pada saat yang sama, karena adat sudah dipenuhi maka alat berat diserahkan melalui ke pihak kepolisian.

Bahwa terlaksananya pelaksanaan adat atas sanksi yang diberikan oleh masyarakat adat dan hal ini diterima juga PT.BNM dengan demikian maka persoalan antara kedua belah sudah selesai dan menurut hukum adat telah dilakukan pembayaran sanksi adat dan diterima oleh pihak PT. BNM maka tampung tawar alung dingin darah manok kepipiq atau Tuak Tumpah Manuk Matiq (Persoalan antar kedua belah pihak telah selesai dan sah). Sebagai tanda bahwa persoalan tersebut sudah selesai kedua belah pihak menanam Sait Sasiq Tajuk Jarau yaitu belatak mangkuk di tempat kejadian pelanggaran.

Pengaturan dan eksistensi masyarakat adat diakui dalam konstitusi antara lain :

Ps. 18 B (2) UUD 1945 (amand. ke-2, 2000): “Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU.

•         Ps. 28 I (3) UUD 1945 (amand. ke-2, 2000): “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.”

•         Ps. 41 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia (Piagam HAM): “Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.”

•         Ps. 4 point (j) TAP MPR No. IX/MPR/2002 tentang PA & PSDA: “PA dan PSDA harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip: mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas SD agraria/alam.”

Bahwa  Jelas  dari  fakta  diatas dengan melihat  pengaturan dalam  konstitusi yang mempunyai kedudukan  tertinggi dan kedudukan  masyarakat adat diakui, kemudian  telah dilaksanakan  pembayaran  adat oleh PT. BNM tanpa adanya  paksaan dan atas  kemauan  memenuhi  kewajiban  dalam mengharagi dan mematuhi keputusan adat. Atas tindakan  kedua belah  pihak ini dalam kontek  hokum  perdata dimana kedua belah  pihak  sepakat mengikatkan diri  dalam  perjanjian ini merupakan undang-undang bagi mereka  yang membuatnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Jadi jelas persoalan yang terjadi antara masyarakat dan PT. BNM adalah menjadi ruang lingkup hukum adat dan atau hukum perdata yaitu hubungan hukum antara masyarakat dan PT. BNM sebagai badan hukum dan apabila kedua belah pihak tidak memenuhi  sebagaimana kesepakatannya maka hanya  dapat  dituntut hukum adat dan atau secara perdata.

A.2. Surat Dakwaan Tidak Memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP ;

Bahwa surat dakwaan Sdri Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2010 tidaklah lengkap karena tidak menyebutkan berapa tanggal dalam surat dakwaan, seharusnya didalam surat dakwaan mencantumkan identitas tersangka/para tersangka secara jelas dan  lengkap terdiri dari nama lengkap, tempat lahir atau umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, kebangsaan, agama dan pekerjaan  serta surat dakwaan diberikan tanggal dan di tanda tangani oleh JPU. Jadi dengan kurang cermat dan telitinya Sdri Jaksa Penuntut Umum dengan tidak memberikan tanggal tentunya apa betul surat dakwaan yang disampaikan di persidangan merupakan dakwaan yang ditujukan untuk para terdakwa ?

 

B. Surat Dakwaan Tidak Memenuhi Syarat Materil:

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Majelis Hakim yang mulia;

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang terhormat ;

Sidang Pengadilan yang kami muliakan.

Didalam KUHAP tidak dijelaskan, dalam hal apa suatu Surat Dakwaan harus dibatalkan akan tetapi dengan tegas disebutkan dalam pasal 143 ayat (3) bahwa Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah batal demi hukum.

M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa “ pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hkum mengajukan keberatan agar Surat Dakwaan dibatalkan apabila Surat Dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 atau melanggar ketentuan pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHAP.”

Bertitik tolak dari pengertian yuridis tentang keberatan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa dakwaan yang dikemukakan oleh Sdr. JPU disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur Libel) sehingga berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, Dakwan Penuntut Umum harus dibatalkan.

Yang dimaksud dengan uraian atau rumusan surat Dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap yang merupakan persyaratan materile suatu Surat Dakwaan memang tidak kita temukan dalam penjelasan Pasal 143 KUHAP, akan tetapi dari beberapa literature atau dari beberapa pendapat para ahli, yang telah diakui dan diikuti dalam praktek Peradilann serta Yurisfrudensi tetap Mahkamah Agung dapat diperoleh pengertian sebagai berikut :

Pengertian “Cermat” :

Bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian dalam merumuskan Surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan tidak dapat dibuktikannya dakwaan itu sendiri.

Pengertian “Jelas” :

Bahwa yang dimaksud dengan jelas adalah kejelasan mengenai rumusan unsur – unsur dari deliks yang didakwakan, sekaligus dipadukan dengan uraian perbuatan materiel/fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Surat Dakwaan.

Pengertian “Lengkap” :

Bahwa yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian dari Surat Dakwaan yang mencangkup semua unsur delik yang dimaksud yang dipadukan dengan uraian mengenai keadaan, serta peristiwa dalam hubungannya dengan perbuatan materiel yang didakwa sebagai telah dilakukan oleh Terdakwa.

Mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap seperti tersebut diatas, menurut Yurisfrudensi Mahkamah Agung RI.No. 492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 April 1981 No. 18/81/Pid.S/PT/Bjm, syarat materiel surat dakwaan adalah adanya unsur secara lengkap, jelas dan tepat, mengenai perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan – perbuatan itu dengan hukuman (pidana). Dengan demikian, maka dalam surat Dakwaan, tidak boleh tidak, harus memuat uraian atau rumusan yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang keseluruhannya dapat mengisi secara tepat dan benar, semua unsur dari semua deliks yang ditentukan undang – undang yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Bahwa harus diuraikan  secara seksama, teliti, terang dan komplit maka diharapkan memberi pengertian  pandangan secara  mudah baik bagi  hakim maupun  Terdakwa;

Tidak Cermat

Dalam Surat dakwaanya Saudara Jaksa Penutut Umum tidaklah cermat menguraikan unsur-unsur perbuatan yang  dilakukan oleh para Terdakwa karena dalam  usaha pengamanan dua unit Dozer tersebut  dalam surat dakwaan JPU mengatakan dilakukan oleh kedua terdakwa bersama – sama masyarakat sebanyak 30 orang dilakukan. Namun tidak cermatnya saudara JPU menguraikan peran masing-masing para terdakwa dan 30 orang masyarakat dalam  mengamankan 2 unit Dozer.

Menurut Suharno RM, SH; Cermat, seksama atau teliti, jadi di sini cara menguraikan harus teliti tidak satu unsurpun ketinggalan, semua perbuatan materiil yang terdapat dalam berita acara yang berkaitan dengan unsur tindak pidana dan yang mendukung atas pembuktian tidak boleh satu pun ditinggalkan termasuk locus dan tempus deliktinya.

Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa KUHAP menganut azaz “Integrated Criminal Justice System”. Dengan dianutnya sistem ini maka dalam proses penyelesaian perkara masing-masing tahapan proses pemeriksaan saling berkaitan secara erat dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, khususnya hubungan antara Penyidikan dan Penuntutan.

Sebagaimana dirumuskan pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikanadalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan dengan bukti-bukti tersebut Penyidik membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangka sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggung jawabannya atas terjadinya tindak pidana tersebut.

Pengertian Penuntutan sebagaimana dimaksud pasal 137 KUHAP adalah serangkaian tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut yang diatur oleh KUHAP. Pasal 110 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan, Penyidik wajib menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum dan berdasarkan berkas perkara hasil Penyidikan ini kemudian Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaannya terhadap Terdakwa. Dengan pengertian lain bahwa hasil Penyidikan adalah dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun karena Surat Dakwaannya berkaitan dengan masalah ini beberapa ahli hukum berpendapat :

A.Karim Nasution, dalam dengar pendapat dengan komisi III DPR-RI mengenai beberapa masalah Hukum Acara Pidana tahun 1978 menyatakan “….Jaksa sebenarnya tidak boleh mengemukakan tuduhan semau-maunya, tetapi terikat hasil-hasil pemeriksaan pendahuluan (Penyidikan)”.

A.Hamzah dalam bukunya Surat Dakwaan (Alumni, Bandung), menyatakan “….untuk menyusun suatu surat dakwaan yang cukup memadai haruslah dengan mempelajari hasil-hasil pemeriksaan pendahuluan.

“…….hasil pemeriksaan pendahuluan (Penyidikan) merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan.”

Dalam pemeriksaan di Kepolisian (POLRES Ketapang) terhadap peristiwa pengamanan 2  unit alat berat  PT. BNM  pada tanggal 29 September 2009 oleh  masyarakat adat, Kampung Silat Hulu adalah salah satu perkampungan Masyarakat Adat Dayak Kendawangan Terdakwa Japin anak laki laki dari Linjar dan Vitalis Andi anak laki laki dari Atai jadi  terdakwa seharusnya seluruh masyarakat.

2. Tidak Jelas

Bahwa dalam  surat Dakwaan saudara JPU menguraikan yang pada intinya sebagai berikut :

2.1. para  Terdakwa menghentikan  Dozer dan mencabut  kunci  Dozer ;

Bahwa seperti  yang diuraikan  oleh  saudara JPU  dalam surat dakwaannya  bahwa adanya  orang yang mengoperatori 2 (dua) Buldozer dalam proses  ini  tidak  jelasnya  diuraikan  peran  masing – masing  peran  Terdakwa siapa yang mengamankan Dozer 53 CAT  dan Dozer 27 CAT.

 

2.2. menyuruh operator  Dozer turun  dan  jika  tidak  mau akan dipukuli kemudian menyerahkan  kunci  Dozer;

Bahwa ada 2 unit dozer yang diamankan oleh para terdakwa bersama 30 orang masyarakat unu itu dalam dakwaan saudara JPU tidak jelas peran masing-masing para terdakwa dan 30 orang masyarakat kapan dan bagaiman menyerahkan kunci karena seolah-olah dalam uraian saudara JPU hanya satu perbuatan ;

2.3. para Terdakwa menyuruh saksi mengemudikan Dozer dipandu oleh para Terdakwa ;

Bahwa kemudian berdasarkan proses sebagaimana point 2.1 dan 2. 2. Tersebut di atas seperti dalam uraian saudara JPU menyuruh saksi untuk mengemudikan dozer, jadi tidak tahu siapa yang dimaksud saksi yang melakukan tugas yang dimaksud saudara JPU dan saksi mana yang mengendarai Dozer 53 CAT dan Dozer 27 CAT jelas.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI D.SUHERMAN, dalam makalahnya yang disampaikan pada Lustrum VII Universitas Airlangga Surabaya 6 Desember  1989 berjudul “Surat Dakwaan Sebagai Usaha Mengungkap Kebenaran  Materil” menguraikan secara jelas pengertian pasal 143 (2) KUHAP sebagai berikut : “Tindak pidana harus diuraikan secara jelas mengenai cara kerjanya.Uraian fakta yang dilukiskan hendaknya benar-benar suatu yang pasti atau hal yang konkrit dan tidak mengenai hal yang dapat meragukan, hal yang nyata dan terang bagi Terdakwa maupun Hakim. Jadi bukan hanya pengutaraan  tentang pengertian yuridis semata-mata, tetapi yang essensil adalah pengertian yang nyata. Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap perbuatan nyata Terdakwa dan uraian harus sudah  menggambarkan semua unsur delik yang didakwakan”.

I.      SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang Terhormat;

Dan Sidang Pengadilan yang kami muliakan.

Dalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai ukuran atau kriteria apa saja yang dijadikan alasan untuk menilai suatu Surat Dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal demikian kiranya perlu diperhatikan pendapat M. Yahya Harahap yang mengatakan bahwa keberatan mengenai “Dakwaan tidak dapat diterima” didasarkan pada beberapa alasan hukum antara lain sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran.

Kedua :

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Ketiga :

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah lewat waktu atau kadaluarsa.

Keempat :

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Kelima :

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan   merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah atau perselisihan keperdataan.

Keenam :

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana aduan sedangkan orang yang berhak mengadu tidak pernah menggunakan haknya untuk mengadu atau merasa dirugikan.

Setelah mempelajari Surat Dakwaan dengan cermat dan seksama, ketentuan KUHAP pasal 156 ayat (1) serta pendapat tersebut di atas, kami berkeyakinan bahwa Surat Dakwaan dalam perkara ini harus dinyatakan sebagai dakwaan yang tidak dapat diterima, karena dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukumnya, maupun sasaran dakwaannya, karena apa yang didakwakan kepadanya  sama sekali bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, karena dalam perbuatan Terdakwa sama sekali tidak ada unsur melawan hukumnya, dan tidak kalah pentingnya, yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah Perdata. Bahkan surat dakwaan JPU tidak jelas dan kurang cermat tentang perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa bahkan sifatnya kasuistis dan samar-samar ataupun mencoba dengan alternatif tuduhan yang interprestasinya tidak pasti.

II.     SURAT DAKWAAN MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN

Bahwa kasus ini merupakan kasus perdata karena menyangkut sengketa lahan yang belum selesai antara PT. Sinar Mas dengan masyarakat, bahkan posisi kasus ini disebutkan pula di dalam surat dakwaan sebagai berikut:

Sesampainya di kampung Silat Hulu para Terdakwa dan masa menyuruh Sdr. Darius Tando dan Sdr. Tukul untuk mengoperatori 2 (dua) buldozer untuk pulang dan masa menahan kedua buldozer dengan memagarinya dengan alasan agar pihak perusahaan menyelesaikan masalah adat penggusuran makam dan menghentikan penggusuran terhadap tanaman yang masih tumbuh karena tanah yang akan digunakan untuk jalan perusahaan tersebut masih ada tumbuhan yang belum diselesaikan oleh perusahaan yang ternyata tanah tersebut masih terdiri dari 13 batang karet dan pohon rambutan 1 batang.

Bahwa  kasus ini telah diselesaikan oleh kedua belah pihak melalui kesepakatan dengan menggunakan hukum adat yang berlaku. sehingga jika ini diselesaikan lagi melalui pengadilan, maka terjadi pengulangan atau nebis in idem dalam penyelesaian kasus ini.

III. SURAT DAKWAAN MELANGGAR KOMPETENSI RELATIF

Pada bagian ini keberatan yang akan kami kemukakan adalah mengenai Pengadilan Negeri Ketapang tidak berwenang mengadili perkara ini. Landasan pedoman yang menentukan kewenangan mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri yang ditinjau dari kompetensi relative diatur dalam bagian kedua, BAb X, yang terdiri atas pasal 84, 85 dan 86 KUHAP

Pasal 84 ayat (1) KUHAP mengatur tentang hal sebagai berikut :

(1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayah hukumnya.

Pasal 85 KUHAP, mengatur hal sebagai berikut :

Dalam hal keadaan daerah tidak mengijinkan suatu Pengadilan Negeri mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman, untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara dimaksud”.

Pasal 86 KUHAP, berbunyi sebagai berikut :

Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili oleh Hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya “.

Didapat kesimpulan bahwa azas atau criteria yang dipergunakan pada Pasal 84 ayat (1) KUHAP adalah tentang “Locus Delicti” tempat tindak pidana dilakukan. Ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP menganut prinsip yang mengatur kewenangan relative bagi Pengadilan Negeri dengan mendasarkan atas “ tempat terjadinya” tindak pidana. Dengan penamaan lain bahwa locus delicti menentukan kewenangan relative Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Azas ini merupakan ketentuan umum atau general rule dalam menentkan kewenangan relative Pengadilan Negeri. Yang pertama – tama diteliti adalah menentukan berwenang tidaknya memeriksa suatu perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum berdasar “tempat terjadinya” tindak pidana.

Majelis Hakim yang mulia;

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang terhormat ;

Sidang Pengadilan yang kami muliakan.

Berdasarkan ketentuan KUHAP, Yurisfrudensi serta pendapat ahli tersebut diatas, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa yang harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap didalam Surat Dakwaan itu adalah mengenai :

1.      Rumusan dan unsur-unsur deliks atau tindak pidana yang didakwakan, sesuai dengan ketentuan undang – undang dan;

2.      Rumusan perbuatan – perbuatan materiel atau fakta mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang keseluruhannya dapat mengisi secara tepat dan benar semua unsur dan deliks yang ditentukan dalam pasal Undang – undang yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut.

Adapun dakwaan JPU tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap secara garis besar ternyata dari uraian dibawah ini :

1. Surat dakwaan kabur atau obscurd libel karena:

1.1 Surat dakwaan tidak bisa merangkaikan dengan benar mengenai kaitan peristiwa dengan pasal yang didakwakan. Masih belum jelas apa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan pasal yang didakwakan.

1.2  Status lahan itu penting diuraikan karena ini menjadi dasar mengenai apakah buldozer itu memiliki hak untuk melakukan penggusuran atau tidak. yang ini juga tidak dijelaskan di dalam surat dakwaan jaksa. sehingga berdasarkan semua tersebut di atas, dakwaan adalah batal demi hukum.

1.3 Bahwa peristiwa penggusuran telah dilakukan oleh PT. Bangun Nusa Mandiri  dengan cara berulang kali melakukan penggusuran lahan diatas wilayah milik Adat Dusun Silat Hulu Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau yaitu pada:

1.3.1  Tanggal 10 April 2008 dipimpin oleh Nur F.X selaku Humas PT. Bangun Nusa Mandiri  melakukan penggusuran (dengan menggunakan Bulduzer) Tanam Tumbuh masyarakat Silat Hulu.

1.3.2 Tanggal 7 Mei 2008 dipimpin  oleh Humas Nur F.X kembali melakukan penggusuran seluas 18 Ha yang terletak di Dahas Simpang milik masyarakat Silat Hulu.

1.3.3 Tanggal 8 Juli 2009 PT. Benua Nusa Mandiri kembali melakukan penggusuran wilayah adat masyarakat Silat Hulu seluas 180 Ha di daerah Pedahasan Penkayasan dan Arai Panjang.

1.3.4 Pada awal bulan Agustus 2009 kembali menggusur di daerah sungai Gahang areal kawasan perladangan masyarakat Silat Hulu.

1.3.5 Pada tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2009 PT. Benua Nusa Mandiri kembali melakukan penggusuran (dengan menggunakan Bulduzer) di areal Pedahasan Tangiran dan menggusur juga 2 (dua) buah Kuburan milik warga di daerah Silat Hulu.

1.3.6 Pada bulan September 2009 kembali melakukan penggusuran di areal milik adat Silat Hulu. Peristiwa tanggal 29 September 2009 inilah masyarakat secara beramai-ramai melakukan pengamanan alat berat agar PT. Bangun Nusa Mandiri menyelesaikan kewajiban adat dan membayar ganti kerugian.

1.4. Bahwa Ijin Usaha Perkebunan (IUP) No. 551.31/2616/Disbun-C tanggal 3 Desember 2004 dan Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit No. 36 tahun 2009 masuk di wilayah Kecamatan Jelai Hulu Desa Priangan, Dusun Riam dan Desa Biku Sarana, Dusun Bayam Sungai Lalang dan wilayah Silat Hulu tidak merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Marau.

1.4.1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi bab V hak dan kewajiban pemegang izin lokasipasal 8

(1) pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.

(3 pemegang tanah yang bersangkutan dibebaskan dari pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksebilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.”.

 

1.5     Bahwa batas antar Kecamatan Marau dan Kecamatan Jelai Hulu telah disepakati dan dibuat pada bulan Oktober 2008 dengan Patok kayu tebelian (Ulin) bercat Putih dan terhadap patok batas tersebut PT. Bangun Nusa Mandiri telah melakukan pengrusakan dan penggusuran pada tanggal 8 Juli 2009. Selanjutnya  diperkuat dengan keputusan tertanggal 22 Desember 2009 antar Kepala Desa dan antar Camat Jelai Hulu dan Marau;

 

Bahwa terhadap pasal   Pasal 47 Undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan  Jo Pasal 368 KUHP  yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dalam dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-44/KETAP/01/2010 tertanggal  9 Maret 2010 dan No. Reg. Perkara: PDM-44/KETAP/02/2010 tertanggal 21 Juli 2010, terhadap kedua dakwaan tersebut Kuasa Hukum para Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut yang mulia Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela dengan Putusan Nomor : 47/Pid.B/2010/PN.KTP dan Putusan Nomor : 88/Pid.B/2010/PN.KTP yang pada pokoknya menyatakan “ Menerima Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Japin & Vitalis  Andi batal demi hukum.  Demikian pula dengan dakwaan ketiga dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap Japin & Vitalis Andi yang menjadi dasar dari Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan tertanggal 25 Januari 2011 yang lalu memperlihatkan bahwa kasus ini dipaksakan.

TINJAUAN TERHADAP TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Penasehat Hukum Terdakwa berusaha menjabarkan Surat Tuntutan Sdr.    Jaksa Penuntut Umum yang dihubungkan dengan surat tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang di hubungkan dengan:

A KETERANGAN SAKSI – SAKSI Sdr. JAKSA PENUNTUT UMUM

1. Saksi Ivong Efendi

Didepan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

-;Saksi tidak berada di lokasi kejadian, hanya menerima laporan dari Ir. Tarigan;

-Saksi menerangkan bahwa benar terjadi persengketaan batas antara Dusun Silat Hulu dengan Bayam Sungai Lalang.

-Saksi tidak mengenal para Terdakwa;

-Saksi menerangkan bahwa perusahaan ada membayar denda adat sebesar Rp. 6.800.000; (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan barang berupa 21 (dua puluh satu) tajau.

2 Saksi Ir. Kawali Tarigan

Didepan persidangan dibacakan tanpa hadirnya saksi pada pokoknya memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

-Menerangkan bahwa bertemu dengan Terdakwa Japin di lokasi kejadian dan saksi diatnya kenapa membuka lahan tanpa ijin?

- Menerangkan tidak mengetahui dan tidak melihat Sdr. Vitalis Andi di lokasi kejadian.

-Menerangkan tidak ada tindakan kekerasan dalam pengamanan dua alat berat cat 27 dan cat 53.

3 Saksi Darius Tando

Didepan persidangan dibacakan tanpa hadirnya saksi pada pokoknya memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

-Menerangkan saat mengemudikan bulduzer saksi tidak diancam, saksi hanya merasa takut karena masa banyak berkerumun disekitar lokasi.

-Saksi melihat orang yang membawa Theodorit tetapi tidak mengenal orang yang membawanya;

4. Saksi Thomas Lukas (Humas PT.BNM)

Didepan persidangan dibacakan tanpa hadirnya saksi pada pokoknya memberikan keterangan adalah sebagai berikut

-Tidak pernah mendengar ada permasalahan di masyarakat;

-Ada tuntutan masyarakat 1,8 M (dalam bentuk uang)

-Melihat orang yang membawa theodolit, tapi tidak kenal

-Menerangkan tidak kenal dengan Sdr Vitalis Andi

-Menerangkan   tidak pernah melihat pak Kawali Tarigan berbicara dengan Sdr Japin

- Menerangkan bahwa permasalahan ini sudah diselesaikan secara adat dan  menghadiri tanggal 19 Nopember 2009 di Silat Hulu.

-Melihat orang yang membawa theodolit, tapi tidak kenal siapa orangnya;

-Menerangkan belum pernah melakukan sosialisasi dengan masyarakat Silat Hulu

5. Saksi Ipin (Pemandu Bdz Cat 27)

6. Saksi Blasius Sukani

7. Saksi Rupamin

8. Saksi Pantas

Didepan persidangan dibacakan tanpa hadirnya saksi pada pokoknya memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

-Para saksi bekerja sebagai pemandu atas permintaan  PT.BNM  menalui kepala desa;

-Menerangkan tidak mengetahui masalah tapal batas secara jelas;

-Menerangkan bahwa PT. BNM  tidak pernah melakukan sosialisasi dengan masyarakat Silat Hulu;

-Menerangkan lokasi yang di garap oleh perusahan belum mendapat ganti rugi atau pembebasan lahan;

:9 Saksi Anak Takun

Di depan persidangan dibacakan tanpa hadirnya saksi pada pokoknya memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

-Saksi sebagai kepala desa ada menunjuk Rupamin, Pantas dkk untuk menjadi pemandu dozer;

-Saksi yang berperan aktif dalam menentukan lokasi garapan;

-Saksi menerangkan bahwa ada sengketa tapal batas dengan dusun Silat Hulu;

-Bahwa lokasi yang di ijinkan untuk di garap perusahaan di klaim oleh masyarakat Silat Hulu;

-Bahwa Sdr. Japin dan Vitalis Andi menolak kesaksian dari Saksi Syahrial.

10 Saksi Suwito Als Tukul

Di depan persidangan dibacakan tanpa hadirnya saksi pada pokoknya memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

-Menerangkan tidak mendengar ada ancaman, atau kata-kata ancaman;

-Menerangkan tidak mengenal Sdr. Vitalis Andi

-Menerangkan diperlakkan secara baik-baik oleh masyarakat Silat Hulu bahkan dikasi makan dan minum:

11. Saksi Supriyanto dan Saksi  Andi Sutrisno adalah saksi tambahan yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, tanpa dilengkapi Berita Acara Tambahan oleh karena itu secara formil kehadirannya di persidangan illegal dan cacat hukum. Bahwa apa yang di terangkannya dalam persidangan adalah keterangan palsu karena barang bukti Theodorit yang dihadirkannya bukanlah Theodorit yang ada pada saat kejadian dan tidak merupakan barang bukti dalam berkas perkara .

B.SURAT

Adapun bukti surat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

-Kartu Pers atas nama Vitalis Andi;

-Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/51/IX/2009 tertanggal 28 September 2009 perihal tindakan Penggusuran oleh PT.BNM terhadap lahan dan tanam tumbuh masyarakat Silat Hulu.

-Surat Kesepakatan Penyelesaian Batas antara Desa Bantan Sari (Silat Hulu) dengan Desa Biku Sarana tertanggal 21 Desember 2009;

-Surat Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Nomor : 3.178/K/PMT/X/2009 tertanggal 27 Oktober 2009 Perihal Permintaan untuk menghentikan dan memulihkan dugaan pelanggaran HAM oleh PT. BNM (Sinar Mas Group) terhadap masyarakat Adat Silat Hulu.

-Tanda Terima No. 1703/PAN.MK/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 di Mahkamah Konstitusi RI, perihal permohonan uji materi Undang-undang RI Nomor: 18 Tahun 2004 terhadap Undang-undang Dasar 1945.

-Dokumentasi Foto.

CPETUNJUK

Dari hasil pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi – saksi serta alat bukti yang ada dan bila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa maka di peroleh petunjuk bahwa para Terdakwa tidaklah dapat dikenakan pertanggungan pidana karena tidak ada kesalahan yang mengharuskan dikenakan pemidanaan. Bahwa kejadian tertanggal 29 September 2009 bukan merupakan tindakan para Terdakwa karena sebagai respon kekecewaan masyarakat yang tanahnya dan tanam tumbuhnya di gusur secara membabi buta oleh PT. BNM tanpa ijin dari pemilik lahan. Bahwa dari dokumentasi yang dibuat oleh Terdakwa Vitalis Andi yang saat itu melintah menuju peliputan pemakaman di Manggungan di peroleh petunjuk bahwa orang yang mengendarai motor RX King dan yang di bonceng membawa Theodorit bukanlah Vitalis Andi sebagaimana keterangan saksi.

D. KETERANGAN TERDAKWA

Di depan persidangan pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut:

E  SAKSI A DE CHARGE

Berdasarkan Pemeriksaan di persidangan terhadap saksi yang   meringankan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Suran

2. Saksi Ritung

Didepan persidangan dibacakan tanpa hadirnya saksi pada pokoknya memberikan keterangan adalah sebagai berikut

3. Saksi H. Muchsin.

Didepan persidangan dibacakan tanpa hadirnya saksi pada pokoknya memberikan keterangan adalah sebagai berikut

F. BARANG BUKTI

Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah

ANALISIS FAKTA YURIDIS

Majelis Hakim yang mulia,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang Terhormat,

Dan Sidang Pengadilan yang kami muliakan,

 

Bahwa untuk memberi pemahaman bersama bagi kita sekalian yang turut dalam proses persidangan yang mulia ini, kami perlu menguraikan secara konstitusional tentang pasal 47 Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Hal ini penting mengingat lokasi di tempat kejadian penggusuran bukanlah areal perkebunan karena PT. Bangun Nusa Mandiri belum melakukan pembebasan lahan dan belum memiliki Hak Guna Usaha untuk melakukan aktifitas perkebunan sebagaimana ketentuan perundangan.

1.          TINJAUAN KONSTITUSIONAL PASAL 21 Jo Pasal 47 AYAT 1 UU No. 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN

RUANG LINGKUP PASAL 21 jo PASAL 47 UU NO. 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN

Bahwa ketentuan Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”; .Bahwa Penjelasan Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan berbunyi:

Yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada tanaman, antara lain, penebangan pohon, panen paksa, atau pembakaran sehingga kebun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya”.

Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Yang dimaksud dengan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunnya usaha perkebunan adalah, antara lain, tindakan yang mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya”;

Bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menyatakan:

a.Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”;

b.“Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”;

Bahwa dalam rumusan Pasal 21 UU Perkebunan terdapat dua unsur penting yang harus dicermati, yaitu :

a. Unsur setiap orang;

b. Unsur melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya;

c.mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan;

 

Bahwa unsur yang sama juga terdapat dalam Pasal 47 UU Perkebunan, karena Pasal 47 merupakan norma yang mengatur mengenai ancaman pidana untuk perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 UU Perkebunan;ahwa permasalahannya kemudian adalah frasa yang terdapat dalam Pasal 21 jo Pasal 47 UU Perkebunan, khususnya frasa “melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”, dirumuskan secara samar-samar dan tidak dirumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, serta pengertiannya terlalu luas dan rumit. Sehingga, setiap upaya dan usaha yang dilakukan “setiap orang” dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak atas tanahnya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan “melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”. Sehingga dapat ditafsirkan secara terbuka dan luas oleh Jaksa Penuntut Umum dan perusahaan perkebunan;

 

PASAL 21 JO. PASAL 47 UU NO. 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM YANG DITEGASKAN DI DALAM PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945

Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dengan tegas menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”;

Bahwa pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menurut Jimly Ashiddiqie mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warganegara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Suatu negara hukum, seperti diungkapkan oleh Frans Magnis Suseno, adalah “…didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari  segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi” (Frans Magnis Suseno, 1994, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,  Jakarta: Gramedia, hal 295);

Untuk memenuhi unsur-unsur agar disebut sebagai negara hukum, khususnya dalam pengertian rechtstaat, Julius Stahl mensyaratkan beberapa prinsip, yang meliputi: a. Perlindungan hak asasi manusia (grondrechten); b. Pembagian kekuasaan (scheiding van machten); c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang (wetmatigheid van bestuur); dan d. Adanya peradilan administrasi—tata usaha negara (administratieve rechspraak). Bahwa berdasarkan pendapat dari Jimly Asshiddiqie, sedikitnya terdapat 12 prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang ini. Keseluruhannya merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya.  Kedua belas prinsip pokok tersebut meliputi: a. supremasi hukum (supremasi of law); b. persamaan dalam hukum (equality before the law); c. asas legalitas (due process of law); d. pembatasan kekuasaan (limitation of power); e. organ-organ eksekutif yang bersifat independen (independent executive organ); f. peradilan yang bebas dan tidak memihak (impartial and independent judiciary); g. peradilan tata usaha negara (administrative court); h. peradilan tata negara (constitusional court); i. perlindungan hak asasi manusia (human rights protection); j. bersifat demokratis (democratische rechstaat); k. berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan (welfare rechtsstaat); i. transparansi dan kontrol sosial (tranparency and social control).

Dalam suatu negara hukum, salah satu pilar terpentingnya, adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak asasi kemanusiaan itu. Bahkan A.V. Dicey menekankan prinsip bahwa isi konstitusi suatu negara yang menganut negara hukum—rule of law, harus mengikuti perumusan hak-hak dasar (constitution based on human rights). Selain prinsip  the supremacy of law, dan equality before the law;

Penekanan A.V. Dicey juga ditegaskan oleh Eric Barendt. Dikatakannya, bahwa karakteristik dari dokumen konstitusi, yang terutama adalah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. Selain keharusan untuk memberikan batasan pada kekuasaan legislatif dan eksekutif, serta mendorong penguatan dan independensi institusi peradilan;

Hak asasi manusia adalah substansi dari negara hukum juga dikatakan oleh Brian Z. Tamanaha, dalam bukunya “On The Rule of Law”. Dinyatakan Tamanaha, bahwa substansi dari the rule of law adalah pada pemenuhan hak asasi manusia. Menurutnya hak individu, hak atas keadilan dan tindakan yang bermartabat, serta pemenuhan kesejahteraan sosial, menjadi inti dari the rule of law. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi, adalah instrumen atau prosedur untuk mencapai kesejahteraan yang menjadi substansi.

Pengertian negara hukum Indonesia yang berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila, menurut Simorangkir, adalah berbeda dengan pengertian negara hukum dalam kerangka rechtsstaat, seperti yang berlaku di Belanda. Akan tetapi lebih mendekati negara hukum dalam pengertian rule of law . Moh. Mahfud MD, juga memberikan pendapat yang senada dengan Simorangkir. Dikatakan Mahfud, penggunaan istilah rechtsstaat dalam UUD 1945 sangat berorientasi pada konsepsi negara hukum Eropa Kontinental, namun demikian, bilamana melihat materi muatan UUD 1945, justru yang terlihat kental adalah meteri-materi yang bernuansakan anglo saxon, khususnya ketentuan yang mengatur tentang jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Kusumadi Pudjosewojo dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, maka segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara harus pula berdasarkan dan diatur oleh hukum. Penguasa bukanlah pembentuk hukum, melainkan pembentuk aturan-aturan hukum, oleh sebab itu hukum berlaku bukan karena ditetapkan oleh penguasa, akan tetapi karena hukum itu sendiri. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa penguasa pun dapat dimintai pertanggungjawaban jika dalam menjalankan kekuasaannya melampaui batas-batas yang telah diatur oleh hukum, atau melakukan perbuatan melawan hukum. Kewenangan penguasa dan organ-organ negara sangat dibatasi kewenangan perseorangan dalam negara, yang berupa hak asasi manusia. Pendapat tersebut menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan unsur penting dalam sebuah negara hukum.

Perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari konsep negara hukum yang dianut di Indonesia telah dinyatakan dalam Bab XA (Pasal 28 A sampai 28 J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus penegasan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis tertuang dalam Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta, harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Seperti yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, dari Wolfgang Friedman dalam bukunya, “Law in a Changing Society”, membedakan antara organized public power (the rule of law dalam arti formil), dengan the rule of just law (the rule of law dalam arti materil). Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substanstif. Negara hukum dalam arti materiel (modern) atau the rule of just law merupakan perwujudan dari Negara hukum dalam arti luas yang menyangkut pengertian keadilan di dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

Ketentuan Pasal-pasal 47 Undang-undang Perkebunan tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dilaksanakan secara adil (fair). Rumusan delik pemidanaan dalam Pasal-pasal a quo adalah rumusan yang tidak jelas dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang; Ketentuan dalam Pasal-pasal 47 Undang-undang Perkebunan  yang tidak jelas dan sumir tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (rule of law) dimana “a legal system in which rules are clear, wellunderstood, and fairly enforced”;

Bahwa rule of law dapat dimaknai sebagai “a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”. Dengan salah satu cirinya ada kepastian hukum yang mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi.

Bahwa ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 undang-undang Perkebunan, telah melanggar prinsip kepastian hukum sebagai salah satu ciri negara hukum atau rule of law karena bertentangan dengan asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;

Oleh karena itu tindakan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Sdr. Japin & Vitalis Andi dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP haruslah ditolak oleh Majelis Hakim BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM YANG DITEGASKAN DI DALAM PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945.

PASAL 21 Jo. PASAL 47 UU NO. 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN, BERTENTANGAN DENGAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 28 D AYAT (1) UUD 1945

Bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum merupakan ciri dari negara hukum atau rule of law sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan;asas kepastian hukum yang adil juga merupakan prinsip penting dalam negara hukum (rule of law) juga dapat dimaknai sebagai “a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”. Kepastian hukum ini mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;

Negara hukum juga mesti mengikuti konsep hukum, yang oleh Gustav Radbruch diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) general precepts, yaitu: purposiveness, justice, and legal certainty (lihat penjelasan mengenai konsep Radbruch dalam Torben Spaak, “Meta-Ethic and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch”) Bahwa prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam bukunya The Morality of Law (moralitas Hukum), diantaranya yaitu:

a.    Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;

b.    Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;

c.    Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;

d.    Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.

Bahwa ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan dan kontradiktif tersebut yang masih tetap diberlakukan, mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi semua orang. Ketidakpastian demikian akan mengakibatkan kekacauan hukum dan sangat rentan akan adanya penyalahgunaan dan pemberlakuan secara sewenang-wenang; Bahwa praktik pemidanaan yang berbeda antara satu kasus dengan yang lainnya, akibat dari ketidakjelasan unsur Pasal-Pasal pada UU a quo, jelas menyebabkan ketidakpastian hukum;

Bahwa kepastian hukum (legal certainty) sangat terkait dengan kejelasan rumusan sebuah regulasi sehingga dapat diprediksikan maksud dan tujuannya. Hal ini sesuai dengan pengertian kepastian hukum dalam berbagai doktrin dan putusan Pengadilan Eropa bahwa kepastian hukum mengandung makna:

the principle  which requires that the rules of law must be predictable as well as the extent of the rights which are conferred to individuals and obligations imposed upon them must be clear and precise”

Terjemahan:

(prinsip yang mensyaratkan bahwa ketentuan hukum harus dapat terprediksi sebagaimana halnya lingkup hak yang diberikan kepada individu dan kewajiban yang kenakan kepada mereka haruslah jelas dan persis”; dan

the principle  which ensures that individuals concerned must know what the law is so that would be able to plan their actions accordingly”

Terjemahan:

(prinsip yang menjamin bahwa seseorang harus mengetahui hukum sehingga ia mampu merencanakan tindakannya sesuai dengan hukum itu);

Bahwa prinsip kepastian hukum, khususnya dalam hukum pidana, selalu terkait dengan asas legalitas yang harus diterapkan secara ketat. Melalui asas legalitas inilah individu mempunyai jaminan terhadap perlakuan sewenang-wenang negara terhadapnya sehingga terjadi kepastian hukum; Bahwa asas legalitas ini mencakup 4 (empat) aspek penting yaitu; peraturan perundang-undangan (law)/lex scripta, retroaktivitas (retroactivity), lex certa, dan analogi. Aspek penting terkait dengan kejelasan sebuah rumusan tindak pidana yang menjamin adanya kepastian hukum adalah asas lex certa yaitu pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, crimes). Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (nullum crimen sine lege stricta), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.

Bahwa Pasal 21 Jo. Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2004 dirumuskan secara samar-samar dan tidak dirumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, serta pengertiannya terlalu luas dan rumit. Sehingga berpotensi disalahgunakan oleh penguasa dan perusahaan perkebunan karena Pasal tersebut bersifat lentur, subjektif, dan sangat tergantung interpretasi penguasa. Oleh karenanya berpotensi dan secara faktual menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak asasi;

Bahwa Pasal 21 Jo. Pasal 47 ayat (1) dan (2)  UU No. 18 Tahun 2004 bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil, seperti dikemukakan Frans Magnis; Bahwa frasa “melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun  dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan” juga berpotensi dan telah menghilangkan serta membungkam suara-suara masyarakat yang menuntut ditegakkannya hukum dan hak-hak masyarakat. Banyaknya sengketa perkebunan, yang terjadi mulai dari pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan ataupun pengambilalihan lahan secara sewenang-wenang yang menimbulkan protes masyarakat terhadap perusahaan perkebunan telah mengakibatkan tekanan dan intimidasi dari perusahaan kepada pihak yang ingin meminta pertanggungjawaban perusahaan dengan menggunakan kekurangan dari ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkebunan.  Akibatnya telah banyak korban baik di wilayah perkebunan maupun di sekitar wilayah perkebunan;

Ketentuan-ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkebunan terbukti telah digunakan untuk mengkriminalisasi pemegang hak atas tanah dan warga sekitar wilayah perkebunan yang terkena dampak dari adanya usaha perkebunan. Bahwa syarat-syarat kriminalisasi (limiting principles) diantaranya mencakup misalnya; 1) menghindari untuk menggunakan hukum pidana untuk; a) pembalasan semata-mata, b) korbannya tidak jelas, b) diperkirakan tidak berjalan efektif (unforceable), dan 2) perumusan tindak pidana harus dilakukan secara teliti dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang (precision principle). Dalam pengaturan tindak pidana harus juga diperhatikan beberapa hal diantaranya; 1) keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan dan keadilan, 2) keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan universal, dan 3) aspirasi universal masyarakat beradab;

Bahwa jika dilihat dari perumusan unsur-unsur delik dalam Pasal 21 UU Perkebunan dan ancaman pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sampai 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal yang terkait dengan Pasal Undang-undang Perkebunan (yakni Pasal 47), perumusan larangan dalam Pasal 21 Undang-undang Perkebunan tidak memenuhi syarat-syarat kriminalisasi misalnya;

Pertama,  efektifitas pelaksanaan karena yang dilarang adalah masalah perjuangan masyarakat atau kelompok masyarakat untuk mempertahankan hak milik atau hak untuk mengembangkan dirinya dengan bersandarkan pada lahan atau tanah yang biasanya menjadi sengketa dengan perusahaan perkebunan.

Kedua, perumusannya juga sangat sumir karena mendasarkan pada penafsiran atas kegiatan yang dianggap “merintangi dan menggangu jalannya usaha perkebunan”, yang mana hal ini merupakan sesuatu yang tidak pasti karena tergantung pihak mana yang menafsirkan dan menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau kelompok rentan, dimana kecenderungannya, pihak yang mempunyai relasi dengan kekuasaan akan memiliki kewenangan lebih untuk menentukan penafsiran yang pada gilirannya mendiskriminasi pihak lainnya;

Bahwa pengaturan tindak pidana haruslah seimbang antara kepastian hukum, kelenturan dan keadilan, sehingga perumusan tindak pidana harus melihat keadilan bagi korban maupun pelaku, sementara Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak memenuhi kualifikasi syarat ini, sejarah dunia mengenai penghukuman dan pengancaman pidana atas kasus-kasus yang terkait dengan sengketa perkebunan, telah membuktikan bahwa para korban, termasuk Para Terdakwa, dituntut karena dianggap melakukan tindakan yang “dianggap merintangi dan menggangu jalannya usaha perkebunan” adalah merupakan penghukuman yang salah;

Bahwa ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkebunan juga secara jelas bertentangan dengan asas lex certa, karena unsur-unsurnya tidak dirumuskan secara terang, jelas dan tegas serta tidak dirumuskan dan disebutkan secara jelas maksud, tujuan serta batas-batas perbuatan yang hendak dilarang. Sehingga, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana;  asas Lex Certa merupakan asas hukum yang menghendaki agar hukum itu haruslah bersifat tegas dan jelas. Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) a quo tersebut bersifat kabur (tidak pasti) sehingga berpotensi multitafsir. Dalam ranah hukum, rumusan-rumusan hukum seharusnya pasti dan jelas agar orang juga memperolah kepastian hukum, bukannya kebingungan tanpa jaminan kepastian hukum karena rumusan pasal-pasalnya yang multitafsir;

Bahwa berdasarkan asas Lex Certa dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, crimes). Hal inilah yang disebut dengan asas lex certa atau bestimmtheitsgebot. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (nullum crimen sine lege stricta), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.

Bahwa dalam praktiknya ternyata tidak selamanya pembuat undang-undang dapat memenuhi persyaratan di atas. Tidak jarang perumusan undang-undang diterjemahkan lebih lanjut oleh kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat apabila norma tersebut secara faktual dipermasalahkan; berdasarkan asas Lex Certa atau bestimmtheitsgebot dimaksudkan kebijakan legislasi dalam merumuskan undang-undang harus lengkap dan jelas tanpa samar-samar (nullum crimen sine lege stricta). Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku;.

Bahwa perumusan ketentuan Pasal-Pasal UU Perkebunan, telah memberikan suatu keluasaan yang dapat disalahgunakan oleh negara, atau menurut pendapat dari Prof. Rosalyn Higgins disebut dengan ketentuan clawback. Dengan demikian, ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU a quo mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (unequal treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum (legal uncertainty), dan bersifat diskriminatif terhadap Para Terdakwa karena dengan adanya ketentuan ini setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya serta membela hak-hak masyarakat petani dapat dikualifikasi secara sewenang-wenang menjadi suatu perbuatan yang dapat ditafsirkan dan dikualifikasi sebagai “merintangi dan menggangu jalannya usaha perkebunan”. Padahal menuntut suatu hak baik individu maupun kolektif dijamin oleh berbagai perundang-undangan  termasuk UUD 1945, sehingga mengakibatkan dilanggarnya jaminan kepastian hukumPasal 28 D ayat (1) UUD 1945. sebagaimana diatur dalam

Oleh karena itu tindakan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Sdr. Japin & Vitalis Andi dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP haruslah ditolak oleh Majelis Hakim karena BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP JAMINAN KEPASTIAN HUKUM, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 28 D AYAT (1) UUD 1945

PASAL 21 JO PASAL 47 UU NO. 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN TELAH MEMBATASI HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI DEMI MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR HIDUP, DAN HAK ATAS RASA AMAN, SERTA UNTUK BEBAS DARI RASA TAKUT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 28 C AYAT (1) DAN PASAL 28 G AYAT (1) UUD 1945

Bahwa Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk mengembangkan dirinya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Disebutkan di dalam Pasal tersebut bahwa, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”;

Bahwa Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan bagi setiap warga negara untuk bebas dari rasa takut.  Dalam Pasal tersebut secara jelas dikatakan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;

Bahwa bangsa Indonesia mengakui hak untuk mengembangkan diri dan hak keamanan sebagai hak dasar yang tidak boleh terabaikan dalam pemenuhannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia, pada TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Alinea kedua Piagam menyebutkan, “Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.”

Bahwa hak bagi setiap orang untuk mengembangkan diri merupakan hak asasi manusia yang sifatnya pokok dan mendasar, karena akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak lain. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Bagian Ketiga Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan terhadap hak untuk mengembangkan diri terdapat dua dimensi pengakuan sekaligus. Di dalamnya termasuk pengakuan  hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya;

Bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan jaminan bagi setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Sebagiamana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”; dalam pelaksanaan pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, di dalamnya berlaku beberapa prinsip dasar. Diantaranya adalah prinsip indivisibility, serta prinsip interdependence dan interrelatedness. Prinsip indivisibility memiliki pengertian bahwa seluruh komponen hak asasi manusia memiliki status yang sama dan setara, tidak ada yang lebih penting daripada yang lain. Oleh karena itu, jika ada penyangkalan atas satu hak tertentu, maka akan langsung menghambat penikmatan hak lainnya; Prinsip interdependence dan interrelatedness ingin menegaskan bahwa tiap hak akan berhubungan dan menyumbang pada pemenuhan hak dan martabat orang. Hak atas kesehatan misalnya tergantung pada pemenuhan hak atas pembangunan, hak atas pendidikan dan hak atas informasi;

Bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip di atas, maka pembatasan atas hak untuk mengembangkan diri, dan hak untuk bebas dari rasa takut, akan berdampak dan berhubungan pada pemenuhan hak dasar lainnya. Termasuk di dalamnya menghambat pemenuhan hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas harta benda, dan lainnya; Bahwa keberadaan ketentuan pasal-pasal pada UU Perkebunan telah membatasi hak konstitusional Para Terdakwa untuk mengembangkan diri, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia; Ketentuan pasal-pasal pada UU Perkebunan terbukti telah menciptakan rasa ketakutan dan merampas rasa aman Para Terdakwa dan setiap orang yang sedang atau akan memperjuangkan dan mempertahankan haknya sebagai warga negara;

2. TINJAUAN YURIDIS

Majelis Hakim yang mulia,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang Terhormat,

Dan Sidang Pengadilan yang kami muliakan,

Bahwa Terdakwa diajukan di Persidangan yang terhormat ini dengan dakwaan alternatif  yang mana Sdr. Jaksa Penuntut Umum hanya membuktikan pasal 47 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1  KUHP dan terhadap hal tersebut kami akan menyampaikan pembelaan sebagai berikut :

Bahwa dalam pembelaan ini kami Tim Penasehat Hukum akan menguraikan unsur – unsur pasal yang menjadi Tuntutan dari Saudara Jaksa Penuntut Umum, adapun unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Unsur ke – 1 (satu) : “Barang Siapa”

Unsur “barang siapa” hanya merupakan element delict dan bukan bestandeel delict yang harus dibuktikan. Menurut hemat kami, unsur barang siapa harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau unsur – unsur lainnya terpenuhi, barulah unsur  barang siapa dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti. Kami berpendapat bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dari Dakwaan Primair jelas ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum yang berfungsi sebagai hoofdader, dader, mededader atau uitloker dari suatu perbuatan pidana, yang telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik dalam dakwaan primair, yaitu pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor :18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 21 Jo. Pasal 47 ayat (1) dan (2) ini merupakan kriteria umum tanpa kecuali, yang berarti bahwa “setiap orang yang dianggap melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun  dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan dapat dipidana”. Ketentuan ini berpotensi dan telah terbukti disalahgunakan karena ketentuan tersebut dibuat secara lentur, bersifat multitafsir, subjektif, dan sangat tergantung interpretasi Jaksa Penuntut Umum dan perusahaan perkebunan. Sehingga situasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

“Barang siapa” sebenarnya bukanlah merupakan unsur, akan tetapi dalam perkembangan praktek di pengadilan, kata barang siapa menjadi bahan ulasan, baik oleh Kejaksaan maupun oleh pengadilan. Barang siapa, atau siapa saja, mengandung prinsip yang sama dimuka hukum. Kata barang siapa tidak dapat dipisahkan dari ajaran tentang pertanggungjawaban pidana seseorang atau koorporasi.

Bahwa merujuk  peristiwa tanggal 29 September 2009 seperti yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, kami berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah  ”Error in Persona” Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan siapa-siapa orang dalam kerumunan masa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?  Oleh karena itu unsur “Barang Siapa” haruslah ditolak oleh Majelis hakim yang mulia

2. Unsur ke – 2 (dua) : “ Unsur dengan sengaja melaggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan /atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan atau/atau tindakan laiinya”.

 

Bahwa frasa “melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun  dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan” sangat multi interpretative dan dapat ditafsirkan menurut kehendak perusahaan perkebunan, pemerintah dan aparat penegak hukum. Sehingga ketentuan ini dapat melegitimasi praktik kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat sipil yang menyampaikan masukan, kritik, protes, terhadap perusahaan perusahaan perkebunan;

3.Unsur ke – 3 (tiga) :” Unsur yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pasal 21 Undang – undang Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan”

4. Unsur ke – 4 (empat) : ” Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Bahwa apa yang diuraikan  oleh  saudara JPU  dalam surat dakwaannya  bahwa adanya orang yang mengoperatori 2 (dua) Buldozer dalam proses ini tidak jelasnya diuraikan peran masing – masing peran Terdakwa siapa yang mengamankan Dozer 53 CAT dan Dozer 27 CAT.

Bahwa tidak jelas dan kabur tentang unsur barang siapa yang menyuruh operator Dozer turun dan jika tidak mau akan dipukuli kemudian menyerahkan kunci Dozer; selanjutnya ada 2 unit dozer yang diamankan oleh para terdakwa bersama 30 orang masyarakat untuk itu dalam dakwaan saudara JPU tidak jelas peran masing-masing para terdakwa dan 30 orang masyarakat kapan dan bagaimana menyerahkan kunci karena seolah-olah dalam uraian saudara JPU hanya satu perbuatan ;

Bahwa kemudian berdasarkan uraian saudara JPU menyuruh saksi untuk mengemudikan dozer, jadi tidak tahu siapa yang dimaksud saksi yang melakukan tugas yang dimaksud saudara JPU dan saksi mana yang mengendarai Dozer 53 CAT dan Dozer 27 CAT jelas. Oleh karena itu unsur  melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ” tidak terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, mohon pertimbangan yang mulia majelis hakim.

Majelis Hakim yang mulia,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang Terhormat,

Dan Sidang Pengadilan yang kami muliakan,

II FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN DAKWAAN DAN TUNTUTAN.

Bahwa antara PT. Bangun Nusa Mandiri dengan masyarakat Silat Hulu telah diselesaikannya persoalan melalui hukum adat, maka persoalan ini sudah selesai. Dongeng pandir cakap warah kita karena hukum udah putus perkara udah habis. Tuak tumpah manok mati, di arai tidak begumbang di batu tidak beguyah, licin betuang halus becanai. Halang mencangking dapat, ular menalan kanyang. (Artinya: perkara sudah putus, air tuak sudah ditumpahkan, ayam sudah dibunuh. Sungai tidak bergelombang, batu tidak bergerak, semuanya berjalan lancar. Burung elang sudah mencengkeram mangsa, sementara ular sudah kenyang karena memakan mangsanya). Masyarakat adat kembali dengan kehidupan dan aktivitas rutinnya.

III. PENUTUP

Majelis Hakim yang mulia,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang Terhormat,

Dan Sidang Pengadilan yang kami muliakan,

Bahwa disini kami tidak bermaksud untuk mencari siap yang salah dan siapa yang benar dalam proses perkara Terdakwa atau mengkam binghitamkan siapa –siapa, tetapi kami hanya menggambarkan kondisi yang dialami oleh Para Terdakwa dalam perkara yang sedang kita sidangkan dalam persidangan yang mulia ini.

Bahwa hal – hal yang telah diuraikan diatas memang bukan alasan pembenar apalagi disebut sebagai alasan pemaaf tetapi  memang kami uraikan diatas sebagai dasar pertimbangan bagi majelis hakim untuk memberikan putusan sesuai kebenaranyang dimiliki Terdakwa.

Pada kesempatan ini tibalah kami memberikan kesempatan pada pada Majelis untuk memberikan  putusan terhadap perkara Terdakwa Japin & Vitalis Andi sebagai berikut:

1. Menyatakan untuk mengembalikan berkas perkara kepada JPU dan diteruskan ke penyidik kepolisian untuk diperbaiki dalam memenuhi kepentingan dan kewajiban hukum menurut KUHAP.

2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan JPU pada pasal 47 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP yang di tuntut dengan hukuman 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2000.000; (dua ratus juta) subsider 2 (dua) biaya bulan kurungan.

3. Membebankan perkara ini kepada Negara.

Demikianlah Nota Pembelaan/Pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa yang di bacakan dan diserahkan pada Sidang hari ini, Selasa 8 Pebruari 2011 di Persidangan yang Terhormat ini.

Hormat kami,

Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa

Martinus Yestri Pobas,SH.,MH.

Sulistiono,SH.

Mateus Denggol,SH.

Blasius Hendi Candra,SH.

 

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers

%d bloggers like this: