‘’KEMAJEMUKAN HUKUM ADAT SEBAGAI RAHMAT’’

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Komunitas Budaya Rumah Dunia (RD) bersama-sama dengan Banten Institut, kedua-duanya berkedudukan di Serang, pada 4 Februari 2011 lalu, di Komplek RD,telah menyelenggarakan diskusi refleksi bertemakan:‘’Kemajemukan Hukum Adat Sebagai Rahmat’’. Diskusi refleksi (perenungan) akademi tersebut menampilkan dua pembicara utama, yaitu Dr.Alix Lindman dari Goethe Universiät Frankfurt, Jerman dan Ferruy Faturokhman, M.H dari Universitas Tirta, Banten.

 

Diskusi refleksi ini diselenggarakan berangkat dari pertanyaan tititolak bahwa ‘’sejatinya, hukum memiliki posisi yang agung. Namun pada perkembangannya, hukum kadang dijadikan sebagai alat politisasi, alat propaganda, ancaman dan seterusnya. Hukum di negara kita tiba-tiba menjadi labil. Siapakah yang salah:Sistem atau manusianya?’’. Dengan pertanyaan titik tolak demikian, RD dan Banten Institut llu menyarankan kepada peserta untuk menengok kembali local wisdom (kearifan lokal) hukum-hukum adat yang ada di Indonesia (termasuk hukum adat Baduy) sebagai bahan refleksi.

Sidang Pengadilan Adat Dayak yang berlangsung pada tanggal 21 Jnuari 2011 di Palangka Raya, Kalteng terhadap pelanggar adat sosiolog dari Universitas Indonesia Peof. Dr. Thamrin Amal Tomagola nampkanya telah menarik perhatian aneka kalangan di berbagai tempat, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya yang membuka blog jurnaltoddoppuli. wordpress.com yang cukup banyak memberikan bahan dasar dan berita tentang Pengadilan Adat tersebut. Sedangkan di sejumlah milis seperti milis cendekiawan muda NU berbasis di Cairo, kmnu2003@yahoogroups.com, nasionallist@yahoogroups.com, dan terutama di milis adatlist@yahoogroups.com,temu_eropa@yahoogroups.com, gelora45@yahoogroups.com Di milis adatlist@yahoogroups.com bahkan telah berlangsung diskusi cukup panjang dan hakiki. Turut dalam diskusi itu tidak kurang dari Abdon Nababan, orang pertama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sendiri. Dalam diskusi itu, Abdon Nababan antara lain menulis: ‘’Informasi tentang perjanjian damai Tumbang Anoi ini keren bangat! Sebagai kesepakatan yang dihasilkan dengan legitimasi sosial yang sedemikian besar pada masa itu, tentulah perjanjian ini punya sifat mengikat di kalangan suku-suku Dayak yang hadir (utusan 400 suku yang berbeda? Ini kerja pengorganisasian yang luar biasa, bahkan bisa yang terbesar dalam sejarah gerakan masyarakat adat di dunia !!!) , dan layak menjadi “hukum adat”. Pertanyaan selanjutnya apakah perjanjian ini juga menyebutkan/mengatur tentang penegakannya? Apakah ada organisasi/lembaga/majelis/dewan bersifat lintas suku-suku Dayak yang dibentuk untuk memastikan pelaksanaan perjanjian ini? Kalau mengambil contoh dengan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) tahun 1999 maka untuk melaksanakan keputusan2 kongres dibentuklah AMAN. Apakah ada organisasi semacam AMAN yang dibentuk di Tumbang Anoi ini? Kalau ini bisa kita telusuri maka kajian historis gerakan masyarakat adat nusantara akan semakin kaya dan menjadi sumbangan besar untuk memperkuat visi gerakan kita ini ke depan.

Untuk urusan sejarah “hukum adat” Tumbang Anoi ini saya akan segera menghubungi Hakim Agung DR. Abdurrahman siang ini. Setahu saya sih..beliau juga “bagian” dari milis adat ini. Mungkin beliau sedang sibuk mengurusi tunggakan perkara di MA. Pertanyaan selanjutnya, di manakah posisi DAD dan MADN dalam kaitannya dengan perjanjian Tumbang Anoi ini? Sudah pasti DAD dan MADN bukan dihasilkan saat musyawarah 400 suku di Tumbang Anoi karena DAD lahir era Orde Baru dan MADN lahir di era reformasi. Apakah memang perjanjian Tumbang Anoi inilah yang melandasi pembentukan DAD dan MADN. Ini pun saya tidak tahu. Tapi secara pribadi kalau memang DAD dan MADN dimaksudkan untuk melanjutkan pelaksanaan isi perjanjian Tumbang Anoi sudah seharusnya AMAN mendukung DAD dan MADN. DAD dan MADN adalah organisasi yang memiliki cita-cita, misi dan konstitusi yang berbeda dengan AMAN, tapi pasti di sana-sini ada persamaan. Yang harus kita bangun ke depan di AMAN bagaimana kita menghormati perbedaan antara DAD dan MADN dengan AMAN dan saling mendukung/bekerjasama untuk kepentingan yang sama, misalnya memastikan “hukum adat” Tumbang Anoi yang terkait dengan hak-hak dasar Masyarakat Adat.soal tanah, wilayah dan SDA, soal FPIC, soal hak atas identitas budaya, soal hak mengatur dan mengurus diri sendiri di komunitas2 adat, dsb. Jadi keberadaan DAD dan MADN tidak perlu dipertentangkan apalagi dibenturkan karena memang sejarah, kepentingan dan kerangka pikir pembentukannya (saya yakin) tidaklah sama persis dengan AMAN. Biarkan masyarakat adat Dayak yang menilai mana dari organisasi ini yang memberi manfaat dan secara sungguh-sungguh memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka. Mau bergabung di tiga-tiganya silahkan, mau memilih satu saja boleh, tidak mau ikut-ikutan di organisasi-organisasi itu juga nggak boleh ada yang larang. Penilaian dan pilihan bergabung di Organisasi Masyarakat Adat itu adalah bagian pelaksanaan dari “the right to self-determination” sebagai masyarakat adat.””DAD sudah lebih tua dari AMAN dan masih tetap ada dan eksis. Ini membuktikan bahwa masih banyak orang Dayak yang membutuhkannya. Dan karena itu dia tetap hidup dan mungkin masih akan terus berkembang.”

“Kita cermati saja perkembangan selanjutnya kemana masyarakat adat ini akan menentukan arah pergerakannya.sangat tergantung pada kehadiran organisasi ini secara nyata bekerja di komunitas-komunitas adat yang menjadi anggotanya. Jadi kalau kawan-kawan punya informasi terkait keorganisasian/kelembagaan yang disepakati untuk mengawal perjanjian Tumbang Anoi akan sangat berguna untuk memahami sejarah gerakan ini di Kalimantan dan kita bisa belajar banyak dari pengalaman leluhur Orang Dayak mengorganisir diri untuk bermusyawarah.”
Salam berdaulat, mandiri dan bermartabat (Abdon Nababan,in:adatlist@yahoogroups.com,

Barangkali diskusi refleksi akademi yang diselenggarakan oleh RD dan Banten Institut pada 4 Februari 2011 di atas merupakan bentuk gerak oleh sentuhan Pengadilan Adat Dayak di Palangka Raya 21 Januari 2011. Perhatian beginipun datang dari Maluku, Manado, Sabah, Sarawak dan lain-lain. ‘’Penyerangan massa yang mengakibatkan tewasnya tiga orang anggota Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, tak lepas dari absennya sistem adat. Fanatisme yang datang dari tradisi luar sangat mungkin tumbuh di kawasan yang tak lagi menjadikan adat sebagai sistem nilai”, ujar pakar hukum adat dan kriminologi Universitas Tirtayasa, Banten, Fery Faturohman, yang menjadi salah satu pembicara kuncil didiskusi RD kepada LenteraTimur.com, Selasa (8/2), di Banten, terkait penyerangan terhadap Ahmadiyah yang disertai pembunuhan di Cikeusik, Pandeglang, Banten.

Berbicara tentang “the right to self-determination” seperti yang disinggung oleh Abdon Nababan, mslahnya tentu tidak sebatas seperti yang dianggap oleh sementara orang bahwa wilayah adat dan hukum adat hanya sebatas masalah ‘’sosial, budaya dan ekonomi’’ (Harian Kalteng Pos , 8 Februari 2011), tetapi mencakup seluruh bidang kehidupan, meliputi soal perdata, pidana, pemilihan pemimpin, kekerbatan, dan lain-lain, sebagaimana yang berlangsung jauh sebelum kolonialis Belanda tiba dan Republik Indonesia (RI) lahir. Membatasi wilayah adat dan hukum adat sebats bidang sosial-budaya dan ekonomi sama dengan mengebiri peran dan sejarahnya. Lagi pula apakah masalah sosial-budaya dan ekonomi bisa dipisahkan dari masalah politik? Tentu saja wilayah geografis berlakunya adat dan hukum adat tidak akan menggantikan wilayah negara (RI). Wilayah geografis berlakunya terbatas di wilayah adat dan hukum adatnya sendiri yang sudah pasti. Adat dan hukum adat di wilayah adatnya patut dihormati oleh siapapun dan berlaku pada siapapun. Karena itu akan jika di wilayah adat dan hukum adat itu berlaku hukum adat dan hukum republik. Sehingga adil ada semacam kekuasaan hukum paralel. Agaknya kekuasan hukum paralel ini lebih-lebih diperlukan oleh Republik Indonesia yang lash bersifat formal belum sampai pada tingkat esensial, pada saat ‘’matinya.keindonesiaan kita’’ jika meminjam istilah Ketua Bidang Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Kiki Syahnakri (Harian Kompas, Jakarta, 10 Februari 2011). Memberlakukan kekuasaan hukum paralelel ini, sesuai dengan kemajemukan bangsa dan bentuk kongkret membangun RI dari daerah berdasarkan budaya kampung halaman. Selama ini Jakarta Sentris banyak menimbulkan penindasan dan penderitaan bagi Orang Kampung. Padahal di mana ada penindasan maka di situ akan ada  perlawanan. Jadi akar separatisme yang oleh anggota Komisi Pertahanan dari PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, yang juga Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, disebut sebagai ‘’ancaman paling utama’’(Koran Tempo,Jakarta , 2011/1/27).sebenarnya tidak berada di kampung-kampung pulau tetapi justru ada di Jakarta.

Menerapkan kekuasaan hukum paralel akan memberdayakan Masyarakat Lokal, mengimbangi kekuatan negara yang terlalu kuat seperti sekarang. Di Kalteng, keefektifan Masyarakat Adat dan kekuasaan hukum paralel ini diperlihatkan nyata pada saat pemerintah provinsi Kalteng dan kabupaten Kotawaringin Timur lumpuh total oleh Tragedi Sampit tahun 2001, juga pada tahun 56an ketika rakyat Kalteng berjuang menjadikan Kalteng sebagai provinsi sendiri. Jauh ke belakang, pada tahun 1800an ketika Uluh Itah berperang melawan Belanda. Sesudah Tragedi Sampit tahun 2001, kekuatan adat dan hukum adat serta Masyarakat Adat pulalah yang berhasil menggagalkan upaya busuk sementara orang untuk mengobarkan konflik agama di Kalteng. Di Kei, adat , hukum adat dan Masyarakat Adat pulalah yang kuasa menangani konflik di Maluku. Otonomi daerah yang sungguh, niscayanya memerlukan kekuasaan hukum paralel begini. Jalan ini pulalah jalan membangun RI dari pinggir, bukan dari Jakarta. Kekuasaan hukum paralel adalah jalan bersandar pada massa rakyat yang riil,bukan pada pendekatan kekuasaan. Jalan ini,barangkali sebuah jalan keluar untuk hidup berharkat dan bermartabat bagi Orang Kampung termasuk bagi Uluh Kalteng, lebih-lebih untuk Uluh Itah. Jalan lain adalah jalan pelucutan diri di hadapan kegarangan pendekatan kekuasaan, penjarahan perusahaan-perusahaan besar, kartelisme dan oligarkisme, jalan menjadikan diri anak jajahan dalam sistem kolonialisme internal.Dalam arti inilah maka ‘’kemajemukan hukum adat sebagai rahmat’’.***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers

%d bloggers like this: