Archive for January, 2011|Monthly archive page

Dituding Bohongi Rakyat, Pemerintah Risau

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/politik/11/01/12/158161-dituding-bohongi-rakyat-pemerintah-risau


Rabu, 12 Januari 2011, 18:35 WIB

Dituding Bohongi Rakyat, Pemerintah Risau

Djoko Suyanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pemerintah mengaku risau dengan tudingan berbohong, seperti yang tertulis dalam editorial salah satu media cetak nasional. Perbincangan soal tuduhan bohong itu bahkan menempati porsi besar dalam rapat terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden hari ini.

“Kita juga bicarakan kerisauan pemerintah, terkait editorial di salah satu media kita. Disebutkan bahwa sudah terlalu banyak kebohongan yang dilakukan Pemerintah kepada rakyat,” kata Menkopolhukam, Djoko Suyanto  di Kantor Presiden, Rabu (12/1).

Apalagi, Djoko menambahkan, editorial dalam media tersebut juga mengajak pembaca untuk melawan kebohongan yang dilakukan Pemerintah. Menurut Djoko, apa yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapat Kerja Awal Tahun dalam pertemuan di balai Sidang, Senin (10/1) lalu, yang memaparkan tentang pencapaian Pemerintah, adalah kebenaran.

Memang, kata dia, pemerintah juga mengakui masih ada yang belum berhasil. “Tapi kalau Pemerintah berbohong saya kira terlalu jauh,” jawab Djoko. Penyampaian itu, menurut Djoko, tidak ada yang bohong, dan semuanya didukung oleh data dan didukung oleh menteri-menteri terkait.

Menurutnya kalaupun ada perbedaan pendapat, ruang untuk berdiskusi selalu diberikan. “Jadi jangan menuduh seperti itu,” katanya. Namun demikian, Djoko tidak berkenan untuk menyebutkan media yang dimaksud. Pemerintah juga tidak akan melakukan upaya hukum terhadap editorial itu. Upaya hukum yang dimaksud antara lain hak jawab dan melaporkan ke Dewan Pers. “Tidak (memproses hukum). Masa sampai begitu,” ucap Djoko.

Red: Stevy Maradona
Rep: Yasmina Hasni

TEKS LENGKAP PLEDOI GAYUS TAMBUNAN

Pledooi (Pembelaan)

Nomor register perkara : PDS-18/JKTSL/Ft.1/06/2010
PDS-25/JKTSL/Ft.1/08/2010

a.n terdakwa : Gayus Halomoan P. Tambunan

Indonesia Bersih… Polisi dan Jaksa Risih…
Saya Tersisih…

Majelis Hakim Yang Mulia dan Bijaksana
Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat
Penasehat Hukum Yang Tercinta Masyarakat Yang Mendukung Indonesia Menjadi Lebih Baik

Mengapa saya di dakwa dan dituntut karena menguntungkan orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada saya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (melanggar Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001)
Banyak kasus telah saya ceritakan kepada tim independent, terkait dengan dugaan keterlibatan pejabat-pejabat di direktorat jenderal pajak termasuk juga dugaan permainan wajib pajak yang kemungkinan merugikan Negara ratusan miliar rupiah bahkan triliunan rupiah. Namun tidak ada yang di angkat sama sekali. Saya tidak habis pikir, mengapa polisi menganggap tidak menarik cerita saya tentang para pejabat itu dan wajib pajak tersebut. Padahal jika hal tersebut di ekpose dengan penyelidikan ataupun penyidikan akan terlihat bahwa perkara saya terkait dengan uang 25 milyar tidak ada apa apanya.
Timbul tanda Tanya besar di pikiran saya, apakah Tidak di ekspose nya mafia pajak yang sebenarnya terjadi di ditjen pajak ataupun di wajib pajak, karena :
- Ditjen pajak memang bersih? Atau
- Ada yang setting supaya melokalisir perkara saya saja yang diproses? atau
- POLRI tidak mampu bekerja professional dan maksimal untuk mengungkap mafia pajak yang sebenarnya.
Banyak modus telah saya ceritakan kepada penyidik tim independent, seperti :

negosiasi di tingkat pemeriksaan pajak oleh tim pemeriksa pajak, sehingga output pemeriksaan, yaitu Surat Ketetapan Pajak tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya, baik itu SKP Kurang Bayar maupun SKP Lebih Bayar dalam rangka restitusi pajak

negosiasi di tingkat penyidikan pajak, misal dalam mengungkap penyidikan atas faktur pajak fiktif, dimana atas pengguna faktur pajak fiktif selain dihimbau untuk pembetulan SPT Masa PPN juga di takut takuti untuk berubah statusnya dari saksi jadi tersangka, yang ujung ujungnya adalah uang, sehingga status pengguna faktur pajak fiktif tersebut tetap sebagai saksi

penyelewengan fiskal luar negeri dengan berbagai macam modus di bandara bandara yang melayani rute penerbangan internasional sebelum berlakunya Undang undang KUP yang baru tahun 1 Januari 2008, dimana kepada setiap orang yang bepergian keluar negeri diwajibkan membayar fiskal sebesar Rp. 2.500.000.

penghilangan berkas surat permohonan keberatan wajib pajak, sehingga pada saat jatuh tempo penyelesaian keberatan, 12 bulan, permohonan tersebut tidak selesai atau belum diproses, sehingga sesuai Pasal 26 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000, direktur jenderal pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan, berapa rupiahpun nilai keberatan yang dimintakan.

Penggunaan perusahaan diluar negeri, khususnya belanda, dimana terdapat celah hukum pembayaran bunga kepada perusahaan belanda dimana bunga tersebut lebih dari 2 tahun, maka dikenakan PPh Pasal 26 0%. Disini terdapat potensi penggelapan pajak PPh Pasal 25 (Badan) dan PPh Pasal 26 atas biaya bunga yang dibebankan tersebut, dan potensi tersebut dapat mencapai ratusan miliar rupiah, bahkan triliunan rupiah

Kerugian investasi yang dibukukan dalam SPT Tahunan, hal ini dikarenakan adanya kerugian akibat pembelian dan Penjualan saham antar perusahaan yang diduga masih satu grup (dilakukan oleh orang-orang dalam suatu sindikat), dimana diduga tidak pernah ada transaksi tersebut secara riil, dan nilai jual beli saham perusahaan tersebut tidak mencerminkan nilai perusahaan sesungguhnya. Dengan terjadinya kerugian investasi jual beli saham tersebut, mengakibatkan wajib pajak tidak bayar PPh Pasal 25 (badan) karena kerugian tersebut dibebankan sebagai biaya sehingga menggerus atau menguras keuntungan perusahaan dari usaha realnya. potensi tersebut dapat mencapai ratusan miliar rupiah, bahkan triliunan rupiah, dan masih banyak lainnya

Saya iklas kalo memang yang diproses adalah perkara yang saya memang menerima uang ataupun saya memang memperkaya pihak lain atau korporasi karena saya rekayasa dan saya menerima fee atas hal tersebut (rekayasa seperti saya contohkan di atas), bukan kasus PT. SURYA ALAM TUNGGAL, yang tidak ada masalah apa apa, atau boleh dibilang perkara jadi jadian, namun lagi lagi karena kebodohan saya mengikuti alur penyidik agar bisa menjerat Bambang Heru Ismiarso saya ikut skenario itu. Namun apa yang terjadi? Bukannya Bambang Heru yang ditangkap dan ditahan, malah saya dan Humala yang di tahan dan didakwa.
Sungguh tragis, saya saksi hidup, dan tidak akan saya biarkan kesemena-semenaan seperti ini berlangsung di negeri tercinta Indonesia. Saya bersumpah demi Tuhan dan demi Ibu yang melahirkan saya, serta anak saya yang sangat saya sayangi, bahwa keberatan PT Surya Alam Tunggal 1000% telah sesuai dengan peraturan dan prosedur.

Humala tidak tahu apa apa, namun di tahan dan terancam di pecat. Tim Penyidik kasus mafia hukum yang katanya independent tidak gentlemen, tidak menghargai dan menepati janji yang telah dibuatnya, tidak mempunyai sedikitpun hati nurani, tidak peka terhadap apa yang dilihat didepan mata. Saya tidak habis pikir mengapa manusia bisa berlaku seperti itu, padahal saya tahu pasti, hati manusia bukan terbuat dari besi dan baja.

Terangkatnya kasus Surya Alam Tunggal murni karena saya ikut skenario penyidik, dan saya mau melakukannya karena sakit hati atas tindakan bambang heru terhadap saya dan juga maruli yang seperti tidak mengenal saya sementara sebelumnya akrab, namun itu semua telah terhapus saat maruli dan bambang heru minta maaf kepada saya karena khilaf telah memperlakukan saya dengan demikian, terlebih karena penyidik tim yang katanya independent, lebih senang menangkap dan menahan humala di banding bambang heru. Mungkin karena humala orang kecil dan tidak ada back up serta dana melimpah, sementara bambang heru sebaliknya. Atau karena ada alasan lain. Saya tidak tahu, dan tidak mau tahu.

Tidak seharusnya perkara PT Surya Alam Tunggal disidik dan sekarang maju ke persidangan sebenarnya sudah paralel dengan alasan-alasan mabes polri dan kejaksaan agung dalam tidak menyidik anggota-anggotanya, dengan uraian sebagai berikut :

- Alasan yang berulangkali diutarakan oleh mabes polri untuk tidak memproses edmon ilyas, raja erizman, pambudi pamungkas ataupun mardiyani karena tidak ada bukti mereka terima uang sementara peran mereka dalam penyidikan kasus pertama saya sangat terang benderang, sebagai contoh :
- perubahan saksi roberto antonius dari tersangka menjadi saksi adalah peran edmon ilyas,
- adanya 2 laporan polisi, yang pertama dengan 2 tersangka, yaitu GAYUS HP TAMBUNAN dan ROBERTO SANTONIUS, dan yang kedua dengan 1 tersangka GAYUS HP TAMBUNAN. Tanggal dan nomor laporan sam
- terjadinya pemeriksaan diluar mabes polri adalah atas izin pambudi pamungkas,
- penyitaan uang di bank BCA bintaro sebesar 395 juta sementara saldo hanya 25 juta adalah di ketahui oleh semua penyidik dan semua jaksa peneliti.

- Alasan yang berulangkali diutarakan oleh kejaksaan agung untuk tidak memproses cyrus sinaga, fadil regan, poltak manulang, kemal sofyan, maupun jaksa nasran azis karena tidak ada bukti mereka terima uang sementara peran mereka dalam penyidikan kasus pertama saya sangat terang benderang, sebagai contoh :
- pemrosesan tindak pidana korupsi di JAMPIDUM bukan di JAMPIDSUS
- penambahan pasal 372
- terundanya pembacaan tuntutan sampai 3 minggu

Untuk lebih jelasnya terkait dengan beberapa rekayasa PT Surya Alam Tunggal akan saya uraikan fakta sebagai berikut.

LAPORAN POLISI

Berdasarkan laporan polisi LP/274/IV/2010/Bareskrim tanggal 22 April 2010. pihak terlapor adalah Maruli Pandapotan Manurung, dan saksi adalah saya sendiri (Gayus Halomoan P. Tambunan), dengan pelapor adalah Drs. FIRLI. Terlihat jelas bahwa laporan polisi didasarkan atas keterangan saya selaku saksi untuk terlapor Maruli Pandapotan Manurung. Tidak mungkin saya menjerumuskan diri saya sendiri untuk sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya hanya mengikuti kemauan penyidik agar mempermudah kerja penyidik. Karena penyidik menjanjikan akan menjadikan tersangka Bambang Heru Ismiarso melalui Maruli Pandapotan Manurung.
BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI PELAPOR DAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI PELAPOR DIDUGA PALSU/REKAYASA
Rekayasa kasus PT Surya Alam Tunggal ini, diperparah dengan BAP Saksi Pelapor atas nama Drs Firli dan BA Pengambilan Sumpah Drs Firli yang juga rekayasa,dengan uraian sebagai berikut :

- pada BAP Drs Firli sebagai saksi pelapor dinyatakan dilaksanakan pada hari jumat tanggal 25 April 2010, tidak ada hari itu pada tanggal itu. Yang ada hari jumat tanggal 23 april 2010 atau hari minggu tanggal 25 april 2010

- BA Pengambilan Sumpah Drs Firli sebagai saksi pelapor disaksikan oleh :
1. Eko Ugroseno, pekerjaan POLRI
2. M. Romsi, SH, pekerjaan POLRI
Dimana sesungguhnya EKO UGROSENO dan ROMSI adalah anggota polres Jakarta Utara, anak buah dari Kompol SUSATYO PURNOMO CHONDRO (Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara), dimana baru ditugaskan sebagai anggota tim penyidik independen berdasarkan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/58.a/v/2010/Pidkor&WCC tanggal 17 Mei 2010 (fc surat perintah penyidikan ada dilampiran berkas perkara). sehingga sesungguhnya baik BAP maupun BA Pengambilan sumpah Drs Firli sebagai saksi pelapor, pasti dilakukan setelah tanggal 17 Mei 2010, bukan april 2010.

Dengan melihat laporan polisi dimana saya menjadi saksi yang memberatkan MARULI PANDAPOTAN MANURUNG dan dipalsukannya BAP Saksi Pelapor dan juga BA Pengambilan sumpah maka menjadi petunjuk bahwa BAP yang dilakukan oleh penyidik Tim Independen, bukanlah harga mati suatu kebenaran atau fakta hukum seperti dalil Jaksa Penuntut Umum, apalagi menjadi alat bukti surat, namun apa yang terungkap disidanglah fakta hukum sebenarnya.

Berdasarkan keterangan saksi saksi, ahli dan terdakwa sendiri jelas bahwa penanganan keberatan PT Surya Alam Tunggal telah sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak ada prosedur yang dilanggar, tidak ada wewenang yang disalahgunakan, penelitian di keberatan jauh lebih komprehensif dan objektif dibandingkan dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pajak Kanwil Jawa Timur II.

Pemeriksa hanya mengenakan tambahan pajak berdasarkan asumsi bahwa wajib pajak telah membayar pasal 16D sebesar Rp. 190.000.000, sementara nilai DPP sebesar Rp. 4.800.000.000, maka seharusnya wajib pajak membayar nilai sebesar DPP (DASAR PENGENAAN PAJAK) Rp. 480.000.000, sehingga terdapat kekurangan bayar senilai Rp. 290.000.000.

Tidak ada dasar hukum lain ataupun dokumen lain yang digunakan oleh pemeriksa dalam menetapkan PPN 16D tersebut. Justru Pemeriksa melanggar Undang undang dengan tidak menerapkan syarat pengenaan PPN Pasal 16D sesuai UU PPN No. 18 tahun 2000, dimana syarat pengenaan pasal 16D adalah PPN yang dibayar pada saat perolehannya, dapat dikreditkan.

Berdasarkan dokumen yang telah saya teliti, termasuk tim kami teliti secara berjenjang mulai dari saya selaku peneliti sampai dengan Direktur Jenderal Pajak selaku penanggung jawab tertinggi, dan juga pembahasan dengan wakil pemeriksa, yaitu sdr. APRIANTO tidak ada alasan lain yang digunakan oleh pemeriksa waktu itu. Pemeriksa sendiri, melalui APRIANTO, telah setuju PT Surya Alam Tunggal tidak terhutang PPN Pasal 16D, apabila bisa dipastikan tidak ada PPN yang dibayar pada saat perolehan, yaitu desember 1994. Dan kami sudah memastikan hal tersebut.

Tim keberatan dalam memutus keberatan memeriksa dokumen secara detail, termasuk menelusuri dokumen waktu terjadinya pembelian, yaitu tahun 1994, dimana sampai dengan kadaluarsanya pemeriksaan pajak yaitu 10 tahun sejak 1994, yaitu tahun 2004. tidak ada tambahan pajak atas pemeriksaan pajak atas SKP Masa Des 1994, Jan 1995 dan Feb 1995 yang menjadi masa dari objek pemeriksaan, yaitu pembelian aktiva pada desember 1994 dan dijual kembali pada tahun 2004. hal ini berarti atas kewajiban perpajakan PT SURYA ALAM TUNGGAL untuk tahun pajak 1994 telah kadaluarsa atau inkraht. Langkah langkah yang dilakukan oleh tim keberatan adalah untuk memenuhi syarat syarat sebagaimana diatur dalam PPN Pasal 16D UU PPN No. 18 tahun 2000, dimana syarat pengenaan pasal 16D adalah PPN yang dibayar pada saat perolehannya, dapat dikreditkan.

Saya tidak habis pikir mengapa penyidik mengangkat PT SURYA ALAM TUNGGAL untuk menjerat saya, padahal saya telah kooperatif ikut alur penyidik untuk bisa menjerat bambang heru, sehingga bisa masuk ke kasus kasus kelas PAUS ataupun HIU di keberatan dan banding. Karena Bambang Herulah kunci dikabulkannya kasus kasus besar di direktorat tersebut. Yang akan menyeret nama nama besar di direktorat jenderal pajak, mungkin termasuk Direktur Jenderal Pajak.

Atau justru penyidik tim yang katanya independen sangat sayang pada negara tercinta ini, republik Indonesia, karena jika cerita-cerita saya di seriusi, maka terpaksa Direktorat Jenderal Pajak harus dilikuidasi, karena sebelum tahun 2007, kami di Pajak menyebutnya dengan jaman jahiliyah, sulit menemukan pejabat ataupun aparat yang benar benar bersih di Direktorat Jenderal Pajak.

Satu hal lagi, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat 1 Undang undang no 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Di undang undang tersebut nyata diatur bahwa yang berwenang menyidik tindak pidana perpajakan adalah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) bukan penyidik mabes polri, karena penyidik mabes polri sama sekali tidak mempunyai kompetensi perpajakan. Kecuali masalah suap atau gratifikasi terhadap pegawai pajak, itu memang tugas penyidik mabes polri, namun jika menyangkut materi perpajakan, penyidik mabes polri sama sekali tak berwenang.

Jujur saya buka dalam pledooi ini, saya yang mengajari penyidik tim independen mabes polri masalah perpajakan, dimana mereka semua sama sekali nol pengetahuannya tentang perpajakan, namun sekarang seolah olah paling tahu urusan pajak, termasuk jaksa penuntut umum. Dengan menambah nambah dasar hukum penetapan pajak dalam pemeriksaannya yang pemeriksa maupun peneliti pun tidak pernah memakainya. Hal ini makin menunjukan ketidakmengertian penyidik maupun penuntut umum tentang teknis dan peraturan perpajakan, hal yang tidak akan terjadi jika penyidikan dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

Majelis Hakim Yang Mulia dan Bijaksana
Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat Penasehat Hukum Yang Tercinta Masyarakat Yang Mendukung Indonesia Menjadi Lebih Baik

Mengapa saya di dakwa suap polisi untuk tidak ditahan, rekening mandiri tidak di sidik, dan rumah kelapa gading tidak di sita? (melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 20 tahun 2001)

Dari awal saya datang ke Jakarta dan menjawab semua pertanyaan penyidik dengan sangat kooperatif, apa apa saja hal yang saya alami selama proses penyidikan yang pertama oleh Arafat dkk, termasuk mengikuti alur cerita versi penyidik, tujuannya adalah agar penyidik mempunyai gambaran yang menyeluruh dan komprehensif, sehingga dapat mendudukkan permasalahan dengan sebenar benarnya, dan majelis hakim yang mulia dapat memutus yang seadil adilnya berdasarkan hati nurani, atas perbuatan-perbuatan yang nyata terjadi, bukan berdasarkan konstruksi yang sudah di rekayasa oleh penyidik dan penuntut umum.

Sejak diundang oleh satgas pemberantasan mafia hukum, saya sudah katakan bahwa HAPOSAN HUTAGALUNG meminta uang kepada saya, untuk operasional beliau, yang kata beliau tidak untuk dia sendiri, beliau merinci sbb : 5 miliar mabes polri, 5 miliar kejaksaan, 5 miliar hakim, 5 miliar penasehat hukum dan 5 miliar saya sendiri.

Angka 20 miliar bukan angka yang kecil, sebelum dan sesudah angka 20 milyar saya serahkan, HAPOSAN HUTAGALUNG dengan berbagai macam cerita selalu meminta uang kepada saya, antara lain yang saya ingat betul : 100.000US$, 45.000US$, 35.000US$, 50.000US$, 45.000US$. sebelum kasus ini ramai pertengahan maret 2010, saya sangat percaya dengan HAPOSAN HUTAGALUNG, namun rupanya kepercayaan saya itu di manfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh HAPOSAN HUTAGALUNG.

Tidak heran kalo HAPOSAN HUTAGALUNG di juluki sinterklas di bareskrim dan Polda Metro Jaya, termasuk juga di kejaksaan agung, karena seringnya membagi uang kepada siapapun yang bertemu dengan dia di bareskrim, polda metro dan kejaksaan agung, tidak peduli ada urusan yang terkait atau tidak, dan juga tidak perlu kenal atau tidak. Bahkan sinterklas saja kalah baik, jika sinterklas membagi bagi hadiah hanya saat Desember saja (natal), HAPOSAN HUTAGALUNG membagi bagi uang sepanjang tahun, Januari – Desember.

HAPOSAN HUTAGALUNG dikenal sebagai orang baik karena membagi bagi uang tersebut, namun mereka tidak mengetahui bahwa uang itu diperoleh dari cara cara membodohi kliennya, dengan menakut nakuti dan menjual nama nama pejabat. Saya salah satu kliennya yang BODOH itu. Berdasarkan perkembangan sampai dengan hari ini :

- tidak ada anggota polisi yang menerima uang saya 5 Miliar, ini terbukti dari di bongkarnya perkara ini oleh Susno Duaji, dimana dia adalah Kabareskrim yang menangani kasus saya dahulu, dan berdasarkan keterangan Arafat berkas saya sudah beliau amati bersama sama dengan Arafat sejak masih menjabat di PPATK. Susno Duaji juga menerangkan kepada Saya setelah bermain tennis di lapangan rutan mako brimob, disaksikan oleh Iwan Siswanto selaku Kepala Rutan Mako Brimob, dan Wiliardi Wizar tahanan kasus terkait pembunuhan Nasarudin Zulkarnanen. Bahwa saya di bohongi, di takut takuti dan diperas oleh HAPOSAN HUTAGALUNG, karena KOMJEN SUSNO DUADJI tahu betul tidak pernah ada perintah ataupun rencana penahanan terhadap saya, tidak pernah ada perintah ataupun rencana penyitaan terhadap rumah saya, karena penyidikan kasus Money Loundering dimana dasarnya adalah LHA (Laporan Hasil Analisis) PPATK hanya terfokus pada uang yang di laporkan bukan asset asset di luar yang di laporkan, dan tidak perlu dilakukan penahanan dan penyitaan atas asset lainnya. Apalagi terhadap kasus yang predikat crimenya belum jelas. Seumpama memang benar susno duaji menerima 3 miliar seperti cerita HAPOSAN HUTAGALUNG kepada saya dan andi kosasih, tentu SUSNO DUAJI telah didakwa menerima suap atau janji 3 milyar rupiah, dan juga tidak akan ada cerita rame rame seperti saat ini. Ini menunjukan bahwa HAPOSAN HUTAGALUNG telah menipu mentah mentah saya yang bodoh ini.

- Tidak ada jaksa yang menerima uang saya 5 miliar rupiah, hal ini terbukti dari tidak adanya tersangka dari pihak kejaksaan karena telah menerima suap 5 miliar rupiah dari HAPOSAN HUTAGALUNG, padahal telah saya ceritakan ke tim penyidik mabes polri apa yang di ceritakan HAPOSAN HUTAGALUNG kepada saya, dan penyidik tidak menemukan fakta suap tersebut. Hal ini juga menunjukan bahwa HAPOSAN HUTAGALUNG telah menipu mentah mentah saya yang bodoh ini

- Tidak ada Hakim yang menerima uang saya 5miliar, hal ini terbukti dari tidak adanya tersangka dari pihak Hakim karena telah menerima suap 5 Miliar dari HAPOSAN HUTAGALUNG, banyak cerita HAPOSAN HUTAGALUNG tentang hakim di PN Tangerang, terutama tentang hakim Muhtadi Asnun dan Haran Tarigan, namun sekarang saya yakin bahwa cerita itu bohong semua. hal ini juga kembali menunjukan bahwa HAPOSAN HUTAGALUNG telah menipu mentah mentah saya yang bodoh ini.

- Tidak ada dakwaan kepada HAPOSAN HUTAGALUNG karena telah memberi Polisi, Jaksa dan Hakim masing masing 5 Miliar seperti cerita beliau kepada saya.

Dari poin poin di atas sebenarnya penyidik tim independent telah bisa mengambil kesimpulan terhadap cerita saya, bahwa saya di peras dan di bohongi HAPOSAN HUTAGALUNG, ataupun jika saya di dakwa menyuap, maka saya harus di dakwa :

- menyuap polisi yaitu kabareskrim, direktur di direktorat eksus, yang mempunyai wewenang atas ketiga hal yang saya sebutkan di atas, namun tidak ada nama nama petinggi mabes polri tersebut dalam dakwaan terhadap saya. Yang ada justru dakwaan karena memberi arafat 6000 USD dan Mardiyani 4000 USD yang saya tidak tahu menahu dan tidak ada hubungannya dengan milyaran rupiah yang telah saya serahkan kepada HAPOSAN HUTAGALUNG untuk operasional beliau
- menyuap jaksa yaitu jampidum, direktur pra penuntutan/penuntutan, yang mempunyai wewenang atas penghilangan pasal korupsi dan menggantikannya dengan pasal penggelapan (372 KUHP)

YANG TERJADI JUSTRU SEBALIKNYA. Jaksa Penuntut Umum memaksakan dakwaan dan tuntutan yang sangat tidak masuk akal dan logika, dan tidak jelas. bagaimana bisa hal yang tidak masuk akal dan logika tersebut menjadi tuntutan resmi dari Kejaksaan Agung?

Apa hubungannya uang yang diminta oleh HAPOSAN HUTAGALUNG HUTAGALUNG + USD 700.000 (sekitar 7 miliar rupiah) dengan USD 6.000 (sekitar 60 juta rupiah) yang diterima ARAFAT dari HAPOSAN HUTAGALUNG HUTAGALUNG. Saya bertanya kepada lebih dari 100 orang, namun tidak satu orang pun menemukan jawaban atas hubungan antara 7 miliar dengan 60 juta tersebut, apalagi dikaitkan dengan dakwaan suap agar tidak ditahan, tidak disidik, dan tidak disita rumah. Saya tidak tahu menahu HAPOSAN HUTAGALUNG memberi 6.000 USD kepada ARAFAT, dan saya tidak tahu menahu ARAFAT menerima 6.000 USD dari HAPOSAN HUTAGALUNG.

Yang saya tahu, dan Jaksa Penuntut Umum juga Pasti lebih tahu, Saya yakin, MAJELIS HAKIM YANG MULIA juga lebih tahu dari saya maupun JPU, yang punya wewenang untuk menahan, menyidik dan memblokir, serta menyita memang penyidik, yaitu KANIT, DIREKTUR dan KABARESKRIM, bukan ARAFAT.

Majelis Hakim Yang Mulia dan Bijaksana
Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat Penasehat Hukum Yang Tercinta Masyarakat Yang Mendukung Indonesia Menjadi Lebih Baik

Mengapa saya di dakwa suap hakim agar membebaskan saya dari segala dakwaan ( melanggar Pasal 6 ayat 1(a) UU No. 20 tahun 2001)

bahwa saya di peras oleh hakim asnun, itulah yang dijanjikan kepada saya oleh penyidik tim independent sejak awal. Bahwa penyidik tim independen (Bapak Agung Iman Effendi) akan mengenakan pasal pemerasan jika saya mau memberi keterangan tentang hakim ASNUN supaya polisi bisa menjerat hakim ASNUN, karena tanpa ada cerita dari saya polisi tak akan bisa menjerat hakim asnun.

Tapi.. apa yang terjadi..? lagi lagi saya di bohongi oleh penyidik Tim yang katanya independen karena saya malah di dakwa memberi suap kepada hakim asnun dan hakim asnun dikenakan pasal menerima suap bukan pemerasan.

Tidak ada urusan saya menyuap hakim asnun dan tidak perlu saya menyuap, karena :
- saya melihat berkas perkara yang telah dianggap lengkap oleh jaksa peneliti Cyrus Sinaga Dkk, saya yakin bebas dari segala dakwaan karena memang tidak ada penggelapan dalam kasus tesebut. Dimana uang sebesar 370 juta rupiah tidak saya pakai dan ingin saya kembalikan namun tidak bisa, Karena ternyata Mr Song telah pergi meninggalkan Indonesia dan tidak ada kabarnya lagi. Dan dari saksi saksi yang di BAP oleh penyidik maupun yang dihadirkan dalam persidangan (karyawan PT Megah Jaya Citra Garmindo), tidak mengenal saya dan tidak mengetahui hubungan antara saya dengan Mr Song.

- Saya tidak kenal hakim asnun dan juga tidak berusaha kenal hakim asnun, sampai dengan sidang ke 8 tanggal 10 maret 2010, saya mengikuti sidang seperti biasanya. Sampai akhirnya ikat, panitera pengganti menghubungi saya agar datang menemui hakim asnun sesuai perintah hakim asnun kepada ikat. Sebagai pihak yang sedang menanti keputusan hakim yang rencananya akan di bacakan tanggal 12 maret 2010, saya tidak mempunyai pilihan selain memenuhi permintaan hakim asnun untuk menemui beliau. Dari kondisi demikian harusnya penyidik bisa konsisten dengan janjinya bahwa kaitannya dengan hakim, yang ada adalah pemerasan, bukan suap dari saya kepada hakim. Apakah penyidik, penuntut umum ataupun orang lain jika berada pada situasi seperti saya, yaitu terdakwa dapat menolak datang jika diminta datang oleh hakim yang mana hakim tersebut akan memutus perkaranya. Saya pesimis akan ada yang dapat melakukannya, itulah yang terjadi pada saya. Namun karena ketidakberdayaan saya itu lah, termasuk keterus terangan saya, dan juga kepolosan saya mengikuti mau penyidik maka saya didakwa menyuap hakim.
- Putusan pengadilan negeri di bacakan tanggal 12 maret 2010 siang, rapat majelis hakim yang hasilnya adalah putusan bebas dari segala dakwaan di adakan tanggal 11
10

maret 2010 siang. Sementara permintaan hakim asnun akan uang adalah mulai 11 maret malam sampai dengan 12 maret subuh. Dari sini terlihat jelas bahwa tidak ada kaitannya antara permintaan uang oleh hakim asnun dengan putusan bebas dari segala dakwaan. Putusan tersebut telah jadi, dan dari fakta persidangan tidak terpenuhi unsur unsur tindak pidana penggelapan, dan karena jaksa penuntut umum juga tidak mampu menghadirkan saksi korban, yaitu mr song, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Dari ketiga uraian saya tersebut, jelas penyidik dan penuntut umum memaksakan dakwaan saya memberi suap kepada hakim asnun, dan penyidik sangat sadar bahwa dengan melanggar janjinya kepada saya, maka saya akan mencabut keterangan yang pernah saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksan. Dan dalam persidangan saya telah menceritakan keadaan yang sebenarnya, terutama terkait penyerahan uang sebesar USD 40.000. Tidak pernah ada penyerahan uang tersebut, karena saat saya mau bicara, HAKIM ASNUN justru meminta maaf terlebih dahulu dan meminta saya melupakan permintan beliau sebelumnya, karena beliau mau umroh ke tanah suci, dan istri serta mertuanya mengingatkan untuk membersihkan diri dari segala dosa duniawi. Pencabutan keterangan saya dalam BAP, dan menceritakan kondisi yang sebenarnya yang saya alami, karena saya tidak mau lagi disetir setir oleh siapapun untuk suatu kepentingan.

Saya tidak mau percaya lagi pada penyidik dan yang lainnya, saya hanya percaya kepada Tuhan dan juga majelis hakim yang mulia, yang akan memutus perkara ini dengan seadil adilnya berdasarkan fakta persidangan. Karena saya yakin, majelis hakim adalah kepanjangan tangan Tuhan di dunia ini, dan Karena itu tidak akan memutus perkara berdasarkan konstruksi yang dibangun oleh penyidik dan penuntut umum, namun berdasarkan keyakinan hakim atas fakta persidangan, juga hati nurani yang tidak mudah di bohongi oleh konstruksi yang telah di rekayasa.

Saya menyesal telah mengikuti alur cerita yang diminta oleh polisi, dengan janji janji muluk, namun semua akhirnya menjerumuskan saya, membunuh saya dan anak anak saya. Dan sekarang malah dituntut hukuman penjara 20 tahun. Terlepas dari itu semua, saya tidak mau seseorang dihukum atas sesuatu yang tidak dilakukannya, dan saya juga tidak iklas jika saya dihukum atas sesuatu yang tidak saya lakukan.

Satu contoh konkrit adalah terkait alif kuncoro, kepada satgas telah saya nyatakan, juga saat menjadi saksi Arafat dan alif kuncoro, bahwa Arafat menakut nakuti alif kuncoro akan menjadikan imam cahyo maliki sebagai tersangka karena pernah mengirim uang ke rekening saya, padahal jelas uang itu adalah terkait jual beli mobil. Sampai akhirnya ALIF KUNCORO memberikan motor harley Davidson. Berulangkali saya nyatakan pertama kepada satgas itu pemerasan, karena memang alif tidak ada niat untuk menyuap Arafat, kepada polisi juga saya nyatakan hal yang sama.

Tapi baik satgas, penyidik, penuntut umum maupun hakim tak bergeming. Alif kuncoro, sahabat saya, kepada satgas saya nyatakan sebagai satu nyawa dengan saya, sudah lebih daripada saudara, di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sera di hukum penjara 1 tahun 6 bulan karena dianggap memberi suap kepada Arafat. Saya sungguh kecewa, karena faktanya tidak demikian. Saya mengalami dari awal sampai akhir terjadinya pemberian motor tersebut. Dan saya benar benar tahu kondisi yang terjadi. Tidak ada penyuapan agar imam tidak jadi tersangka, karena memang tidak ada rencana dari mabes polri menjadikan imam tersangka. Jadi tidak memberi motor pun, imam tidak akan jadi tersangka. Semua itu karena memang arafat menakut nakuti akan menjadikan imam tersangka dan menahan imam, termasuk juga melempar borgol sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap imam.

Yang terjadi malah sebaliknya, Roberto yang sudah jadi tersangka malah berubah jadi saksi, karena atas perintah edmon ilyas, bukan atas permintaan Arafat. Arafat tidak punya kuasa apa apa atas kasus saya terdahulu, semua di bawah kendali kabareskrim dan direktur. Apakah edmon ilyas dijadikan tersangka karena merubah status Roberto, yang sebenarnya telah jelas dalam BAP Roberto sebagai saksi terhadap arafat, bahwa Roberto menyerahkan 100 juta kepada edmon ilyas?

Silakan Tanya kepada rumput yang bergoyang. Kalaupun rumput yang bergoyang tak memberi jawaban, silakan Tanya pada tim yang katanya independent mengapa sesuatu yang telah terang benderang justru tidak di angkat, dan lebih senang menghukum orang kecil yang tidak bisa melakukan perlawanan dan tidak ada back up kuat, seperti saya GAYUS HP TAMBUNAN, HUMALA NAPITUPULU, ARAFAT, dan SRI SUMARTINI.

Walaupun Penyidik tim independen sewenang wenang, dan merekayasa BAP, yang diikuti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan ini. Namun itu semua tidak membuat saya mundur dan takut, justru makin menguatkan tekad saya untuk terus berjuang mewujudkan indonesia yang bersih, tak peduli walaupun kepolisian dan kejaksaan risih. Nabi pun mengalami penderitaan ataupun perlawanan saat memperjuangkan kebenaran, apalagi saya. GUSTI ALLAH ORA SARE.

Seperti semboyan pemberantasan korupsi, JIKA BERSIH MENGAPA HARUS RISIH. Polisi dan jaksa bukannya memfokuskan pemeriksaan kepada HAPOSAN HUTAGALUNG yang telah menceritakan nama nama pejabat di kepolisian dan Kejaksaan kepada saya, malah memborbardir saya dengan banyaknya dakwaan dan tuntutan yang sangat tidak masuk akal sehat, terlihat jelas dalam surat tuntutan jaksa penuntut umu dengan tidak adanya hal hal yang meringankan.

Jika buku kecil HAPOSAN HUTAGALUNG yang berisi pemberian uang kepada pejabat pejabat di kepolisian dan kejaksaan selama tahun 2009 dan sebelumnya, yang disita tim independen diseriusi oleh Kepolisian dan Kejaksaan, saya yakin indonesia bisa bersih. Namun rupanya indonesia bersih hanyalah impian dari presiden SUSILO BAMBANG YUDHOYONO melalui satgas pemberantasan mafia hukum, dan masyarakat kecil saja.

Impian ini tidak akan terwujud karena sangat jelas terlihat polisi dan jaksa sangat risih, telah dibuktikan dengan tidak mengusut tuntas cerita saya tentang mafia pajak yang sebenarnya dengan modus modus yang saya ceritakan di atas, ataupun tidak mengusut barang bukti kategori A1, yaitu buku sakti HAPOSAN HUTAGALUNG HUTAGALUNG yang berisi daftar nama pemberian uang kepada pejabat pejabat di kepolisian dan kejaksaan, salah satu contoh yang saya masih ingat untuk kasus ARWANA.

Mudah-mudahan majelis hakim yang mulia ini, yang di pimpin ibu Albertina Ho, yang terkenal tegas, berani, objektif dan bijaksana, dapat melihat lebih jernih dakwaan dan tuntutan yang dikenakan terhadap Saya, dan memutus perkara ini dengan seadil adilnya berdasarkan fakta persidangan dan hati nurani yang tulus, tidak seperti Jaksa Penuntut Umum yang sangat kental dengan aroma dendam dan tidak memakai logika hukum yang baik.

Saya sangat yakin majelis hakim yang mulia mampu dan berani menegakkan kebenaran. Hukum saya jika saya memang terbukti bersalah, saya sudah siap, tetapi hukuman yang berperikemanuasiaan dan mempertimbangkan asas keadilan. Bebaskan saya jika saya memang tidak terbukti bersalah, tanpa takut cercaan dari orang orang atau pihak pihak yang tidak suka kebenaran dan hukum di tegakkan.

Saya akui saya bukan orang baik, namun saya juga bukan penjahat. Apalagi dengan dakwaan dan tuntutan sebanyak dan seberat ini, dan masih ada beberapa perkara menunggu untuk disidangkan. Sempat saya protes kepada Tuhan, mengapa saya yang kooperatif dan mau membantu Negara Indonesia lebih baik namun malah di beri kesusahan yang seperti tiada habisnya? Mengapa saya yang belum di putus bersalah oleh majelis hakim di pengadilan sudah di hakimi lebih dahulu oleh media massa? Sampai dengan saat ini Tuhan belum menjawab pertanyaan saya, namun saya tidak putus asa, mungkin Tuhan menyampaikan jawaban atas pertanyaan saya berbarengan dengan putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim yang mulia, yang di pimpin oleh ibu Albertina Ho yang berani, tegas, objektif dan bijaksana.

Tolong.. sekali lagi tolong.. bahkan saya mohon.. sekali lagi saya mohon.. saya hanya ingin membantu para penegak hukum menemukan fakta yang sebenarnya. Namun rupanya keterusterangan saya, telah menyakiti aparat penegak hukum yang saya sebutkan, sehingga mabes polri bukannya mengusut tuntas apa yang saya ceritakan, malah menjadikan saya target untuk di bumi hanguskan. Idem dito dengan jaksa

Majelis Hakim Yang Mulia dan Bijaksana
Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat Penasehat Hukum Yang Tercinta Masyarakat Yang Mendukung Indonesia Menjadi Lebih Baik

Mengapa saya di dakwa tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar untuk kepentingan penyidikan, tentang seluruh harta benda dan harta benda istri atau suami ( melanggar Pasal 22 jo Pasal 28 UU No. 20 tahun 2001)

Dakwaan ke 4 ini sungguh suatu dakwaan yang sangat dipaksakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mengutip Pasal sepotong-sepotong sehingga mengaburkan makna dari Pasal tersebut. Hal ini suatu penyesatan atas makna suatu Undang undang.

Isi Pasal 22 UU No 31 thn 1999 s.t.d.t.d UU No. 20 tahun 2001 adalah setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi ketarangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara…
Berdasarkan Pasal pasal tersebut, setiap orang pada pasal 28 adalah tersangka, pasal 29 adalah pejabat bank, pasal 35 adalah saksi atau ahli, dan pasal 36 adalah siapapun yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.

Terhadap tersangka tidak dapat dituntut dengan Pasal ini, karena hak hak dasar tersangka dilindungi oleh KUHAP. Dapat saya uraikan pembelaan saya tersebut didasarkan pada Pasal 52 KUHAP yang menyatakan : dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim

Memberikan keterangan secara bebas, diartikan tersangka atau terdakwa boleh tidak memberikan keterangan ataupun menjawab apa saja sesuai keinginan tersangka ataupun terdakwa. Maka dari itu KUHAP juga memberikan wewenang kepada penyidik dengan kewenangannya yang sangat luas berdasar Pasal 7 KUHAP yaitu :

- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- Memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi
- Mendatangkan ahli dalam hubungan dengan perkara – Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
Wewenang yang sangat luas tersebut adalah untuk mendapatkan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Tanpa ada keterangan terdakwa pun penyidik tetap dapat melaksanakan penyidikan dengan baik, dan mendapatkan 2 alat bukti lainnya sehingga unsur unsur dalam perbuatan pidana terpenuhi.

Hal tersebutlah yang tidak dipahami oleh Jaksa Penuntut Umum, Pasal 22 jo Pasal 28 UU No. 20 tahun 2001 tidak bisa diterapkan untuk menjadikan tersangka ataupun terdakwa karena jika seseorang tersangka ataupun terdakwa dalam kasus sebelumnya tidak memberi keterangan ataupun memberikan keterangan yang tidak benar, dia tetap bisa dipidana dengan alat bukti lainnya yang sah berdasarkan KUHAP.

Jadi tidak akan ada perkara setelah perkara. Jika alur berpikir penyidik dan jaksa penuntut umum di ikuti, seorang tersangka bisa disidang berkali kali, bahkan bisa sampai 10 kali lebih atas perkara yang sama, jika sampai dengan sidang perkara yang ke-9 penyidik masih berpendapat tersangka tersebut memberikan keterangan yang tidak benar.

Maksud Pasal 22 jo Pasal 28 UU No. 20 tahun 2001 adalah hanya untuk pihak bank, saksi dan ahli, serta pihak pihak lainnya yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Hal ini diperkuat oleh KUHAP dengan ancaman sumpah palsu atas kesaksiannya di sidang pengadilan sesuai dengan Pasal 174 KUHAP yang menyatakan : apabila keterangan saksi disidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Tidak ada pasal di KUHAP tentang ancaman pidana atas terdakwa yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar (palsu), yang ada tentang keterangan terdakwa adalah Pasal 175 KUHAP yang menyatakan : jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

PERMOHONAN ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Sebelum saya menyampaikan permohonan saya untuk putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim yang mulia, yaitu :

a. Hal – hal yang memberatkan

- Karena keterus terangan saya terhadap satgas pemberantasan mafia hukum dan penyidik tim independen, banyak orang di proses hukum. Termasuk beberapa orang baik yang saya yakin tidak bersalah terkait dengan dakwaan dan tuntutan jaksa, seperti ALIF KUNCORO, HUMALA NAPITUPULU dan MARULI PANDAPOTAN MANURUNG
b. Hal – hal yang meringankan

- Kooperatif dalam pemeriksaan, tidak pernah komplain kepada penyidik walaupun penyidik melakukan hal yang tidak benar, seperti :
- menahan saya dalam sel isolasi gegana selama 3 bulan, sejak 1 April 2010 s/d awal juli 2010 tanpa surat penahanan yang sah. Karena surat penahanan yang ada pada saya, seharusnya saya di tempatkan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, namun justru ditempatkan di sel isolasi gegana seorang diri tidak ada tahanan lain
.
- menyita barang bukti yang tidak pernah sekalipun di gunakan baik dalam penyidikan maupun penuntutan, yaitu :
- BB no urut 101 berupa flash disk
- BB no urut 110 berupa laptop sony VPCW 115 XG
- BB no urut 120 berupa HP Blackberry Bold 9900, yang baru seminggu saya beli dan sudah saya jelaskan namun tidak di gubris oleh penyidik, ternyata juga tidak digunakan dalam penyidikan, parahnya justru diusulkan untuk dimusnahkan oleh JPU. (hubungannya dengan perkara apa? Saya tak habis pikir dan tak menemukan jawabannya sampai hari ini)
- BB no urut 122 berupa HP Nokia N 95, yang tidak digunakan kaitannya dengan kasus, tidak digunakan pula dalam penyidikan, parahnya justru diusulkan untuk dimusnahkan oleh JPU. (hubungannya dengan perkara apa? Saya tak habis pikir dan tak menemukan jawabannya sampai hari ini)
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Maruli Pandapotan Manurung lebih dari sepuluh kali, walaupun materi pemeriksaan tidak ada kaitannya dengan Maruli Pandapotan Manurung.

Saya bersikap sopan selama persidangan dan selalu mengikuti agenda persidangan dengan baik
Berusia muda dan menjadi tulang punggung keluarga dengan 3 orang anak yang sangat saya sayangi dan mereka juga sangat membutuhkan kasih sayang saya, masing masing berusia 7 tahun, 5 tahun dan 1 tahun
Berani mengatakan yang benar di persidangan dan menyatakan bahwa BAP adalah rekayasa karena memang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan memikul segala resiko termasuk perlawanan balik dari mafia yang sebenarnya.
Kondite sangat baik selama bekerja di Direktorat Jenderal Pajak dengan Penilaian di atas rata-rata atau sangat baik, selalu menunaikan tugas dengan baik dan maksimal baik sebagai pemeriksa pajak di KPP Balikpapan, Penelaah Keberatan di Direktorat Keberatan Banding dan Petugas Banding di Pengadilan Pajak (untuk objektifnya silakan bertanya kepada pihak pihak yang pernah bersinggungan dengan saya selama saya menjalankan tugas negara tersebut)
Belum pernah dihukum
Mendukung pemerintah dalam program pemberantasan korupsi, dengan menerapkan cara cara luar biasa untuk memberantasnya, karena korupsi adalah extraordinary crime. Cara cara tersebut adalah :
Menyerahkan HP Nokia 5310 ekspress music kepada tim penyidik independen, yang tidak diminta oleh penyidik dan sebenarnya sangat mudah untuk saya buang atau hilangkan. Dalam HP tersebut lengkap komunikasi saya dengan HAPOSAN HUTAGALUNG dan HAKIM ASNUN, termasuk cerita HAPOSAN HUTAGALUNG tentang pihak pihak terkait di KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, maupun PENGADILAN
Mengikuti permintaan penyidik untuk merekayasa BAP sehingga bisa memenuhi unsur yang diinginkan, untuk tersangka ARAFAT, HAPOSAN HUTAGALUNG, HAKIM ASNUN, dan MARULI PANDAPOTAN MANURUNG

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, perkenankanlah saya, mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang mulia, agar demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan berlandaskan fakta persidangan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa GAYUS HALOMOAN P TAMBUNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer dan subsider, kedua primer dan subsider, ketiga dan keempat

- Membebaskan oleh karena itu terhadap terdakwa GAYUS HALOMOAN P TAMBUNAN dari dakwaan pertama primer dan subsider, kedua primer dan subsider, ketiga dan keempat
- Membebaskan terdakwa GAYUS HALOMOAN P TAMBUNAN dari tahanan Rutan Cipinang
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
- Memerintahkan barang bukti milik terdakwa yang tidak dipakai dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan ini, yaitu :
- BB no urut 101 berupa flash disk
- BB no urut 110 berupa laptop sony VPCW 115 XG
- BB no urut 120 berupa HP Blackberry Bold 9900,
- BB no urut 122 berupa HP Nokia N 95, dikembalikan kepada terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN
- Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menyidik dan menuntut pihak pihak yang menurut Majelis Hakim yang Mulia harus dituntut namun belum dituntut dalam perkara ini
- Membebankan biaya perkara kepada negara

Atau

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, maka saya mohon agar diberikan Putusan yang seadil adilnya dan seringan ringannya, demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hormat Saya

Gayus Halomoan P Tambunan dan Keluarga

Dapat pula di unduh di: http://www.4shared.com/get/lA0ck7RR/Pledoi_Gayus_Lengkap1.html;jsessionid=4A3073C7EC7DF424ED4882BFC72D154F.dc285

KEBOHONGAN PRESIDEN

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=270245

KEBOHONGAN PRESIDEN
SBY Harus Sadar, Hentikan Pencitraan

Adhie Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB).
Rabu, 12 Januari 2011

JAKARTA (Suara Karya): Seruan bahkan kecaman yang disuarakan sejumlah tokoh lintas agama di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/1), seharusnya bisa menyadarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menghentikan politik pencitraan dan melakukan tindakan konkret mengatasi berbagai problem bangsa dan negara.

Tudingan bahwa Presiden SBY melakukan sembilan kebohongan harus dicermati agar tidak merusak kredibilitas dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan ini.

Peringatan itu disampaikan Sekretaris Eksekutif Komisi Hak KWI Romo Benny Susetyo dan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi di Jakarta, Selasa (11/1).

Romo Benny mengingatkan, Presiden SBY harus bertindak secara nyata dan jangan hanya beretorika untuk menyelamatkan republik ini, padahal negara sedang menuju kehancuran.

“Mengapa Presiden SBY harus melakukan kebohongan kepada rakyatnya, padahal Presiden SBY sebenarnya memiliki kemampuan untuk tidak berbohong dan mewujudkan keinginan rakyatnya? Kebohongan ini sengaja diciptakan karena Presiden SBY tidak berani bertindak untuk lebih baik,” ujarnya.

Menurut dia, sangat wajar kalau sejumlah tokoh masyarakat termasuk tokoh lintas agama menyuarakan keprihatinan atas ketidaktegasan Presiden SBY, bahkan cenderung melakukan kebohongan publik untuk menutup faka-fakta yang sebenarnya.

“Karena kerap melakukan pencitraan, akhirnya Presiden SBY dituding melakukan kebohongan kepada masyarakatnya. Kalau memang SBY serius mau memberantas korupsi, intervensilah lembaga dan aparat pejabat penegak hukum yang tidak serius bekerja. Jangan hanya cuma menginstruksi di depan televisi, tapi publik melihat tidak ada yang dikerjakan aparat penegak hukum di lapangan,” ujarnya.

Kalau memang Presiden mau melakukan perbaikan dan bertindak menyelamatkan bangsa dan negara, sebenarnya dia bisa bertindak. “Pecat saja menteri atau pejabat pemerintah yang tidak sependapat dengannya atau yang mengganggu kinerja dalam perbaikan masa depan bangsa,” katanya.

Romo Benny juga meminta Presiden jangan hanya membuat rapat kerja-rapat kerja, tetapi tidak pernah ada hasilnya. Lebih baik Presiden kembali ke konstitusi, yaitu melakukan penegakan hukum, perbaikan ekonomi dan tindakan riil lainnya yang memang dibutuhkan rakyat Indonesia.

“Presiden harus berani bertindak secara nyata. Jangan setengah-setengah atau menggantung seperti saat ini karena akan makin menimbulkan antipati dari masyarakat,” katanya.

Adhie Massardi juga meminta Presiden menghentikan politik pencitraan. Sudah selayaknya pemerintah mengganti jargon pencitraan mereka dengan aksi nyata. Masyarakat tidak butuh lagi dengan pertunjukan-pertunjukan yang mengarah kepada pencitraan politik.

“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah sebuah langkah nyata, sebuah aksi atas berbagai masalah yang memang sedang dihadapi masyarakat,” katanya.

Perbaikan ekonomi ini tidak bisa dilakukan hanya dengan pencitraan, tetapi bagaimana caranya agar harga sembako lebih murah dan terjangkau masyarakat. “Pemerintah harus melihat kenyataan bahwa rakyat makin miskin,” katanya.

Sementara itu, sebelas tokoh masyarakat mendeklarasikan berdirinya Gerakan Integritas Nasional (GIN) yang dilatarbelakangi oleh adanya masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, seperti rendahnya tingkat integritas nasional, terutama di kalangan pejabat publik.

Sebelas tokoh masyarakat tersebut yakni Ahmad Syafii Maarif, Salahuddin Wahid (Gus Solah), Natan Setiabudi (mantan Ketua PGI), Bambang Ismawan, Putut Prabantoro, Kasturi Sukiadi, Parni Hadi, Wisjnubroto, Thresia Kristianty, Sudrajad, dan Teguh Santosa.

Ketua GIN Salahuddin Wahid mengatakan, rendahnya integritas bangsa pejabat publik terlihat dari banyaknya kasus politik uang saat pilkada dan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.

“Bahkan, ada kepala daerah yang menjadi terdakwa bisa dilantik dan melantik pula. Integritas bangsa sudah tidak jelas,” katanya. (Joko S)

MEMBAWA KALTENG KELUAR DARI KELAPUKAN

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Untuk mulai masuk Tahun Baru 2011, boleh jadi ada dua pertanyaan kunci yang baik dijawab. Dua pertanyaan itu adalah: Pertama, bagaimana kegiatan dan kehidupan di Kalteng pada tahun 2010?. Kedua, atas dasar pertanyaan pertama, pertanyaan keduapun muncul: Bagaimana kita mengisi Tahun 2011 di bidang kebudyaan? Tentu saja dua pertanyaan ini, saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan dua pertanyaan tersebut, pada tempatnya diajukan jika dalam bidang kebudayaan Uluh Kalteng tidak ingin dari tahun ke tahun berada di tempat tetapi berusaha untuk terus-menerus maju. Di lihat dari segi hukum gerak, boleh jadi berada di tempat saja sudah bisa dikatakan tidak ada kemajuan. Dan justru berada di tempat, bahkan mundur dari tempat semula, sering menimpa Kalteng, terutama di bidang kebudayaan. Dua pertanyan di atas bermaksud melihat di mana sekarang Kalteng berada, bagaimana keadaannya di tempat ia berada sekarang, lalu berdasarkan peta keadaan demikian, menetapkan mau ke mana serta bagaimana ameunju ke mana itu.

 

Sebelum mencoba menjawab kedua pertanyaan kunci di atas, boleh jadi ada gunanya secara singkat menyinggung masalah untuk apa berbicara kebudayaan. Mengapa masalah kebudayaan perlu ditangani secara sungguh-sungguh dan tidak sambil lalu. Untuk menjelaskan hal ini, saya menggunakan pengalaman seorang pengarang terkemuka Tiongkok pada tahun 1930an, Lu Sin, sekarang dipandang sebagai ‘’panglima utama kebudayaan rakyat Tiongkok’’. Dengan maksud mengabdi pada rakyatnya, Lu Sin berangkat ke Jepang, untuk belajar menjadi dokter, karena ia melihat rakyat Tiongkok banyak yang tidak sehat. Dengan menjadi dokter, Lu Sin berpikir, ia akan berguna dalam membangun bangsanya. Suatu malam, Lu Sin menonton filem tentang Tiongkok yang memperlihatkan seorang Tionghoa diikat di tiang, disiksa sampai mati oleh tuan tanah. Orang Tionghoa lainnya menonton kejadian tersebut dengan tenang, tidak memberikan reaksi apapun. Adegan filem tersebut membawa Lu Sin akan rentetan kejadin tak terbilang yang ia saksikan di kampung halamannya, Tiongkok. Filem tersebut menyadarkan Lu Sin bahwa penyakit rakyat Tiongkok yng paling gawat bukanlah penyakit fisik, tetapi penyakit kejiwaan, penyakit pola pikir dan mentalitas. Rakyat Tiongkok di mata Lu Sin sedang menderita sakit kejiwaan, sakit pola pikir dan mentalitas. Sejak itu, Lu Sin membatalkan niatnya menjadi dokter (medikal) tapi menjadi penulis. Lu Sin berpendapat melalui tulisan, ia bisa turut megobati penyakit kejiwaan bangsanya. Sejak itu pula, Lu Sin menulis dan menulis hingga hembusan nafas terakhir. Penyakit kejiwaan, masalah pola pikir dan metalitas inilah sari kebudayaan yang ia geluti tanpa menghiraukan segala macam teror,tekanan dan rupa-rupa ancaman. Melalui tulisan-tulisannya, Lu Sin menginginkan bangsa Tionghoa mempunyai budaya manusiawi kritis, bukan manusia-manusia budak berbudaya budak. Bukan manusia apatis yang egoistik tanpa solidaritas kemanusiaaan yang snggup menggadaikan  harga diri dan martabat untuk tujuan-tujuan hedonistik.

 

Dari kesimpulan Lu Sin di atas, kesimpulan yang mengobah jalan hidupnya, nampak bahwa sari masalah kebudayaan bukanlah pada bentuk seperti pakaian adat, sekian banyak pementasan, besar-kecil pertunjukan atau pameran, dan lain-lain yang kasat mata, tetapi lebih terletak pada roh, hambaruan, jiwa yang terdapat di balik bentuk-bentuk kebudayaan itu. Karena masyarakat terdiri dari berbagai kepentingan maka bidang kebudayaan pun merupakan pergulatan berbagai kepentingan-kepentingan sekaligus. Tidak semua kepentingan itu manusiawi dan merakyat. Pemenangan budaya merakyat dan manusiawi adalah jalan budaya menuju pemanusiawian diri sendiri, masyarakat dan kehidupan.

 

Jika demikian, agaknya, apabila menyepelekan masalah kebudayaan akan membawa masyarakat ke jurusan masyarakat tanpa budaya. Masyarakat yang kuranglebih menerapkan hukum rimba dengan prinsip survival of the fittest (hanya yang kuat.yang hidup). Masyarakat begini menjadi lahan subur bagi KKN, penyalahgunaan kekusaaan, kekerasan, vandalisme, holiganisme (baik di tingkat atas atau pun di lapisan bawah. Holiganisme di tingkat elite memarakkan holiganisme di tingkat bawah). Persoalan kebudayaan, menyangkut masalah tipe manusia yang diinginkan, bentuk dan wajah masyarakat yang didambakan. Pergulatan kebudayaan jadinya merupakan  pertarungan membangun masyarakat manusiawi dengan kadar yang dinamik. Artinya, kebudayaan berbicara tentang masalah orientasi bermasyarakat dan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu.

 

Bagaimana kita di Kalteng memandang masalah kebudayaan pada periode 2009-2010?

 

Di dalam tulisan pendek ini, tentu saja saya tidak bisa membuat daftar rinci apa yang saya saksikan sejak tahun 1998. Yang bisa saya lakukan adalah mengetengahkan beberapa tipikalitas. Tipikalitas itu kemudian mengungkapkan diri dalam kenyataan. Apa saja tipikalitas itu? Ia berupa pernyataan-pernyataan: “Kebudayaan hanya membuang-buang dana”, “Sastra itu tidak menarik”, “Di Kalteng tidak ada seniman-budayawan”, “Kebudayaan itu sudah terwujud dalam pengenaan pakaian daerah di hari-hari tertentu”, “Penggunaan bahasa Dayak Ngaju di hari-hari tertentu itu baik secara ide tapi tidak praktis’’, “Pengembangan kebudayaan akan mengembangkan pariwisata’’, “Penggunaan gedung-gedung pertunjukan olehg para seniman pun harus dikenakan pungutan biaya’’, pelajaran muatan lokal (mulok) di isi dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan mulok, penghapusan bahasa dan sastra daerah dari Universitas Palangka Raya (Unpar), absennya masalah hukum adat dari kajan Fakultas Hukum Unpar, tidk berkembangnya Museum Balanga (apalagi jika dibandingkan dengan Museum Dayak di Kuching, Sarawak), dan lain-lain…

 

Apa yang terdapat dari pernyataan-pernyataan dan keadaan di atas?

Pernyataan-pernyataan dan kenyataan-kenyataan di atas memperlihatkan bahwa:

 

(1). Yang menjadi orientasi dalam melakukan kegiatan kebudayaan adalah absennya orientasi pengembangan kebudayaan di daerah ini. Kalaupun orientasi itu ada maka ia tidak lain dari orientasi uang. Bagaimana kegiatan kebudayaan itu bisa menghasilkan uang. Dari orientasi ini lahirlah bagi hasil, praktek kwitansi kosong, pemalsuan proposal, penyunatan honorarium seniman (terutama penari), gengisme dalam memproyekkan kegiatan. Yang paling konyol adalah tindakan mematikan Taman Budaya, membengkalaikan pembangunan gedung teater tertutup hingga apa yng sudah dimulai menjadi rusak kembali, dana APBN yang disediakan untuk pembangunan gedung serta peralatan yang sudah ada entah lari ke mana. Ketika gedung teater tertutup yang lebih mendesak keperluannya dibelengkalaikan, malah dibangun sarana panjat dinding di kawasan Taman Budaya. Saya menduga dibangunannya sarana panjat dinding di Taman Budaya ini selain wujud absennya orientasi budaya, juga tidak lepas dari bentuk dari pembagian proyek dan memproyekkan kegiatan kebudayaan.

 

Oleh absennya orientasi budaya ini maka di Kalteng, seperti diperlihatkan pada Pemilu Kada yang lalu, suburnya budaya ghetto yang berkembang menjadi budaya politik dan  menjadi kendaraaan budaya bagi kolonialisme internal dengan sasaran Kalteng menjdi daerah koloni. Sedangkan budaya betang disempitkan menjadi kerukunan dalam perbedaaan sehingga jika tidak awas yang disebut budaya betang, bisa menjadi kendaraan kolonialisme internal juga. Secara konsepsional, yang disebut budaya betang masih patut didiskusikan lebih jauh sebab yang terkandung dalam Perda No.16/2008 bukanlah suatu konsep yang jadi, tapi dijadikan, dan punya lobang-lobang bagi masuknya petaka. Niscayanya, Dinas Kebudayaan atau Pendidikan menyelenggarakan suatu diskusi fokus tentang yang disebut budaya betang ini. Pentingnya masalah kebudayaan dan orientasi kebudayaan, telah diperlihatkan oleh Kongres Pemuda dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Polemik Kebudayaan pada tahun 1930.  Apabila sekarang kita menggunakan budaya ghetto sebagai dasar membangun Kalteng maka artinya kita mundur jauh di belakang tahun 1928. Tapi kemunduran dan kekosongan konsepsional inilah yang sering menandai negeri ini. Termasuk Kalteng. Mabuknya anak-anak kita dengan akan musik rok,musik pop, dangdut yang sering didengarnya dari radio, televisi, kaset, dan lain-lain serta kurang mengapresiasi kesenian daerahnya sendiri, tentu tidak lepas dari ketiadaan orientasi budaya ini, terutama dari kalangan birokrat kebudayaan. Sehingga terjadi keterputusan masyarakat pemilik kesenian daerah itu dengan kesenian daerahnya sementara pihak mancanegara giat mempelajarinya. Bukan tidak mungkin jika kelak kemudian untuk mempelajari kesenian daerah Dayak, orang Dayak pun harus ke mancanegara untuk mempelajarinya. Siapakah penanggungjawab keadaan begini jika benar-benar terjadi?

 

Abesennya orientasi, atau kalaupun orientasi itu ada, maka ia adalah orientasi uang pernah diungkapkan juga antara lain oleh sastrawan Ajip Rosidi :”Karena pemerintah sekarang juga menganggap kebudayaan penting, hanya dalam hubungannya denga pariwisata yang ujung-ujungnya merupakan usaha mengait dollar, maka sedikit hrapn aka adanya usaha pengembangan kebudayaan da kesenaan utuk kepentingan mempertinggi derajat bangsa Indonesia seperti yang ditandaskan dalam Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi: “Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan….serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”. Pemerintah seakan menganggap lebih penting “menjual kesenian”  kepada kaum wisatawan daripada menggalang kehidupan kesenian di kalangan bangsa juta sendiri. Padahal hanya dengan menumbuhkan kehidupan kesenian yang sehat dalam masyarakat kita sendiri , kita dapat memberi suplai yang cukup dan terus-menerus kepada industri pariwisata. Seharusnya yang diutamakan ialah pembinaan kehidupan kesenian yang sehat dalam masyarakat kita sendiri sedang minat wisatawan hanyalah sampingan belaka, bukan tujuan utama. Kalau kehidupan kesenian kita berkembang,  minat para wisatawan dengan sendirinya akan tumbuh. Karena itu jangan terbalik dengan mendahulukan dan mengutamakan kesenian untuk dijual kepada wisatawan. Sikap demikian bertolak-belakang dengan prinsip manusia merdeka karena hakekat kemerdekaan sebenarnya ialah mengubah status  obyek menjadi subyek. Dengan mendahulukan dan mengutamakan pengembangan kesenian untuk dijual kepada wistawan, kita tetap menempatkan diri hanya sebagai obyek  belaka. Kita senang ditonton orang, dipuji orang, sehingga hidup kita ditentukan oleh apa kata orang” (Ajip Rosidi, 2004: 13-14). Jika mau jujur melihat diri sendiri dengan menggunakan kata-kata Ajip tersebut sebagai kaca, maka barangkali kita di Kalteng, secara kebudayaan, masih belum menjadi manusia merdeka, tetap obyek yang hidupnya ditentukan oleh apa kata orang. Barangkali status obyek ini bukan hanya berlangsung di kalangan elite, birokrat kebudayaan, tetapi juga mendera sebagian besar pekerja kebudayaan yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dana. Pandangan beginilah, dismping pengendalian oleh birokrat, yang menyebabkan Dewan Kesenian Daerah Kalteng mati suri. Pandangan inilah justru yang dibantah oleh Komunitas Seniman-Budayawan Palangka raya (KSB-PR) sejak lahirnya pada akhir November 2009. Artinya, untuk mengembangkan kebudayaan Kalteng, diperlukan pola pikir dan mentalitas baru. Atau dalam kata-kata Fr. Sani Lake, SVD, Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau, Keuskupan Palangka Raya, dalam artikelnya “Memaknai Pergeseran Paradigma Kebudayaan”: “Barangkali perlu lagi sebuah revolusi kesadaran baru, perlu sebuah pencerahan yang berani, enlightment dari bawah” (Kalteng Pos,  11 Desember 2010). Perlu “revolusi kesadaran baru” baik di tingkat atas maupun di tingkat bawah karena tetap berada dengan kesadaran seperti sekarang, Kalteng akan bergeming. Tetap di tempat yang sma dengan mundur. Karena masyarakat Kalteng masih bersifat paternalistik, berada dalam ghetto-ghetto budaya yang bersifat patron-client maka ‘’revolusi kesadaran baru” itu terutama banyak dituntut pada kalangan elit (patron).

 

Ketiadaan orientasi mausiawi dan merakyat, absennya keinginan menjadi subyek, menciptakan keadaan “melakukan sesuatu tapi tidak untuk sesuatu apa pun” (do many things, but for nothing).

 

(2). Ketidak jelasan tentang apa yang disebut kebudayaan dan yang menjadi masalah-masalah kebudayaan, termasuk kebudayaan daerah.

Dengan absennya orientasi budaya, kecuali berorientasi uang, maka kegiatan-kegiatan tidak mempunyai sifat strategis menjangkau jauh, membina dan mengembangkan, tapi sekedar menggunakan alokasi anggaran. Dari keadaan begini tidak mungkin lahir prakarsa-prakarsa strategis bersifat pionir. Ide-ide bersifat pembidasan malah dinilai sebagai ‘’omong kosong’’, “hanya bersifat wacana belaka” tapi tidak diimbangi dengan ide baru. Akibatnya Kalteng mempertontonkan kemiskinan ide atau prakarsa di bidang kebudayaan.  Ketiadaan orientasi dan ketidaktahuan tentang masalah kebudayaan ini barangkali disebabkan oleh posisi kunci di dinas-dinas  terkait, tidak ditempati oleh orang yang tepat baik secara pengetahuan dan keterampilan maupun secara perhatian. Yang menduduki pos-pos kunci di Dinas-Dinas  terkait bukan “the right men in the right place” sehingga terjadi rutinisme birokrasi tanpa jiwa. Apabila benar-benar ingin mengembangkan kebudayaan di daerah ini, hal begini sebenarnya bisa di atasi jika kepala dinas terkait, membentuk tim pembantu ahli, terdiri  dari pelaku-pelaku lapangan, tanpa terpancang pada gelar akademi (yang sering kosong makna) dan jenjang birokrasi. Tapi langkah begini hanya mungkin jika ada sikap keterbukan, komitmen kuat untuk pengembangan kebudayaan serta orientasi budaya yang jelas. Tidak memandang kekuasaan sebagai kebenaran. Pandangan feodalitis yang tidak berguna untuk Republik dan Indonesia serta Kalteng.

 

(3). Terdapat jarak antara birokrat kebudayaan dengan pelaku kebudayaan dan dunia kebudayaan. Secara tipikal jarak ini diungkapkan oleh pernyataan bahwa “Kalteng tidak mempunyai seniman dan budayawan”. Birokrat kebudayaan sebenarnya bisa berfungsi sebagai organisator-pemikir kebudayaan, seperti halnya yang dilakukan oleh André Malraux, Menteri Kebudayaan Charles de Gaulle atau Jack Lang, Menteri Kebudayaan François Mitterrand dari Perancis yang berhasil mengembangkan kebudayaan  Perancis, terutama dengan menciptakan Fête de la Musique yang berkembang dari skala Perancis ke tingkat Eropa. Untuk mengembangkan kebudayaan diperlukan organisator-pemikir kebudayaan, bukan birokrat yang terjerat oleh rutinitas birokrasi.  Peran organisator-pemikir kebudayaan ini menjadi menonjol di tengah-tengah adanya sanggar-sanggar dan komunitas yang berkegiatan tapi juga kurang mencamkan masalah orientasi. Akibatnya kegiatan-kegiatan menjadi tanpa arah dan roh. Di sinilah keperluan adanya Institut Kesenian Dayak Kalimantan menjadi muncul. Tapi keperluan dan ide yang dipandang oleh salah seorang doktor dipandang sebagai “omong kosong”.

 

Sadar akan adanya jarak antara birokrat kebudayaan dan dunia kebudayaan ini maka dalam pertemuannya dengan Delegasi Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya (KSB-PR)  pertengahan tahun 2010, Gubernur Kalteng A.Teras Narang meminta agar jarak ini ditiadakan. Jarak inilah salah satu penyebab tidak berkembangnya kehidupan  kebudayaan di Kalteng. Tapi dalam kenyataan apakah petunjuk Gubernur ini dilaksanakan oleh “menteri”nya? Belum dan belum. Artinya salah satu permasalahan program pemerintah terganjal terletak pada kemampuan ‘’menteri-menteri’’nya. Terdapat di lapisan tengah piramida kekuasaan. Pertanyaan balik: Mengapa tidak Gubernur menempatkan the right man on the right place? What are  the obstacles, Dear Governor? (Apa yang menghalang , Gubernur yang terhormat?), sedangkan kekuasaan menentukan apa-siapa menjadi .”menteri” ada di tangan orang pertama daerah. Organisator-pemikir kebudayaan inilah yang justru sngat diperlukan oleh Kalteng untuk menggalakkan kegiatan kebudayaan menjadi suatu gerakan kebudayaan baru. Tapi justru tenaga ini yang minim terdapat.

 

Keadaaan di atas barangkali merupakan gambaran umum singkat tentang kehidupan kebudayaan di Kalteng sampai tahun 2009. Setelah KSB-PR berdiri dengan mengetengahkan paradigma-paradigma baru dibarengi dengan kegiatan-kegiatan periodiknya di berbagai bidang( termasuk lobi-lobi politik-formal ke berbagai tingkat ) pada awal November 2009, iklim kebudayaan Kalteng mengalami sedikit pergeseran. Kegiatan-kegiatan KSB-PR termasuk audiensi dengan Gubernur dan DPRD Provinsi, menarik perhatian orang pertama provinsi ini untuk turun ke lapangan meninjau Taman Budaya. Setelah kunjungan ke lapangan ini Gubernur mengeluarkan beberapa petunjuk, antara lain Pergub (Peraturan Gubernur) tentang dihidupkannya kembali Taman Budaya. Perhatian Gubernur terhadap kebudayaan, menjalar ke instansi-instansi di jenjang bawahan. Setelah kunjungan Gubernur  ke  lapangan pula maka Gedung Teater tertutup Taman Budaya mulai dibangun kembali. Masalah mulok menjadi makin kongkret dan direncanakan akan mulai dilaksanakan di semua SD-SMA Kalteng mulai tahun 2011 ini. (Apakah benar-benar sudah siap? Paling tidak Kepala Dinas Pendidikan sudah menjanjikkannya. Adanya janji sudah satu kemajuan, sedangkan kemajuan riil kita saksikan lebih lanjut). Keputusan meghidupkan kembali Taman Budaya, diharapkan bisa menjadikan lokomotif penggerak kehidupan kebudayaan di Kalteng, walaupun harapan ini disertai dengan segala cadangan , apalagi setelah mendengar wawancara penanggungjawab Taman Budaya di acara Keba TVRI Kalteng pertengahan Desember 2010, secara wacana masih meragukan. Saya harapkan sikap penuh cadangan ini bisa menjadi dorongan bagi Tim Pengasuh Taman Budaya, untuk bekerja lebih keras, sesuai petunjuk Gubernur yaitu bersandar kepada para pelaku kebudayaan. Artinya bersandar pada massa. Tidak memandang diri sebagai pemilik kebenaran serupa para dewata. Hal bersandar kepada para pelaku kebudayaa utuk menggerakkan gerakan kebudayaan di Kalteng, menjadi penting mengingat latar belakang penanggungjawab Taman Budaya dan Kepala Dinas Kebudayaan yang asing dari dunia kebudayaan. Mudah-mudahan dihidupkannya kembali Taman Budaya, bisa berperan sebagai organisator-pemikir kebudayaan, sekligus memainkan peran Dewan Kesenian yang nampaknya hanya ada nama dan membuang dana percuma. Dalam soal mulok pun kira-kira akan terlaksanakan dengan baik, apabila petunjuk garis massa Gubernur diterapkan dengan teguh, tidak bersandar pada gengisme, penyakit usang yang terbukti tidak membawa kita ke kemajuan.  Apabila model gengisme dan proyek-isme diteruskan maka bisa dipastikan mulok tidak akan terwujud sesuai harapan. Tidak akan mungkin memobilisasi semua kekuatan yag mestinya dilibatkan sehingga yang akan kita saksikan tidak lain dari kekederdilan kata-kata. Taman Budaya, mulok, Gedung Teater Tertutup tidak lain hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Apa tujuan, orientasi kebudayaan yang ingin dicapai, sampai sekarang belum dijelaskan oleh pihak pengelola kekuasaan. Tanpa ada orientasi kebudayaan ini saya khawatir kita tidak akan bergeser dari budaya ghetto dan memanfatkan kekayaan budaya  berupa keanekaragaman Kalteng. Karena kita sekarang sesungguhnya berada pada periode Pasca Tradisional maka saya menyarankan orientasi itu adalah kebudayaan Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng sebagai isi baru dari rumusan yang disebut budaya betang.

 

Perhatian dan pembangunan sarana budaya yang didorong oleh Gubernur, capaian budaya pada tahun 2010,  merupakan modal awal berharga dalam melancarkan gerakan kebudayaan dan membuat renaisans budaya Kalteng. Tapi sarana ini dan renaisans budaya hanya terjadi percepatannya dengan orientasi budaya yang tanggap zaman.

 

Gambaran sekilas tentang kehidupan kebudayaan di Kalteng ini, tidak lebih dari suatu ajakan untuk melihat kekurangan, capaian kita hingga tahun 2010, kemudian dari kekurangan dan capaian itu merenungkan apa yang mesti kita lakukan guna mengisi tahun 2011 dengan penuh makna agar Kalteng bisa melesat,ke depan. Kalteng bisa melesat maju jika pada Uluh Kalteng terjadi ‘’revolusi kesadaran baru’’, karena kemajuan dan kemunduran berawal dan ditentukan oleh manusia. Dan soal manusia seperti ditunjukkan oleh Lu Sin adalah masalah sentral kebudayaan. Kalteng yang melesat maju merupakan cara nyata Uluh Kalteng ‘’Menegakkan Indonesia Dari Daerah’’, jika meminjam istilah Soetrisno Bachir, pendiri Yayasan Solusi Bangsa (Harian Kompas, Jakarta, 31 Desember 2010) , dan Kalteng demikian tidak bisa dilakukan oleh Uluh Kalteng berkesadaran usang dan metode-metode lapuk. Tapi justru kita berada di tengah kelapukan demikian. Tantangan kebudayaan yang tidak sederhana menguji kadar.***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).

 

 

Inilah 9 Kebohongan Rezim SBY



JAKARTA–MICOM: Para aktivis, di antaranya Yudi Latief, Maemunah, Halid Muhammad, Ray Rangkuti, dan Tama S Langkun, Senin (10/1), menyampaikan 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru yang dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sembilan kebohongan lama tersebut antara lain, pertama pemerintah mengklaim bahwa pengurangan kemiskinan mencapai 31,02 juta jiwa. Padahal dari penerimaan beras rakyat miskin tahun 2010 mencapai 70 juta jiwa dan penerima layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas) mencapai 76,4 juta jiwa.

Kedua, Presiden SBY pernah mencanangkan program 100 hari untuk swasembada pangan. Namun pada awal tahun 2011 kesulitan ekonomi justru terjadi secara masif.

Ketiga, SBY mendoronga terobosan ketahanan pangan dan energi berupa pengembangan varietas Supertoy HL-2 dan program Blue Energi. Program ini mengalami gagal total.

Keempat, Presiden SBY melakukan konferensi pers terkait tragedi pengeboman Hotel JW Mariot. Ia mengaku mendapatkan data intelijen bahwa fotonya menjadis asaran tembak teroris. Ternyata foto tersebut merupakan data lama yang pernah diperlihatkan dalam rapat dengan Komisi I DPR pada tahun 2004.

Kelima, Presiden SBY berjanji menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir sebagai a test of our history. Kasus ini tidak pernah tuntas hingga kini.

Keenam, UU Sistem Pendidikan Nasional menuliskan anggaran pendidikan harus mencapai 20% dari alokasi APBN. Alokasi ini harus dari luar gaji guru dan dosen. Hingga kini anggaran gaji guru dan dosen masih termasuk dalam alokasi 20% APBN tersebut.

Ketujuh, Presiden SBY menjanjikan penyelesaian kasus lumpur Lapindo dalam Debat Calon Presiden Tahun 2009. Penuntasan kasus lumpur Lapindo tidak mengalami titik temu hingga saat ini.

Kedelapan, Presiden SBY meminta semua negara di dunia untuk melindungu dan menyelamatkan laut. Di sisi lain Presiden SBY melakukan pembiaran pembuangan limbah di Laut Senunu, NTB, sebanyak1.200 ton dari PT Newmont dan pembuangan 200.000 ton limbah PT Freeport ke sungai di Papua.

Kesembilan tim audit pemerintah terhadap PT Freeport mengusulkan renegosiasi. Upaya renegosiasi ini tidak ditindaklanjuti pemerintah hingga kini.

Sedangkan 9 kebohongan baru SBY, di antaranya: pertama, dalam Pidato Kenegaraan 17 Agustus 2010 Presiden SBY menyebutkan bahwa Indonesia harus mendukung kerukunan antarperadaban atau harmony among civilization. Faktanya, catatan The Wahid Institute menyebutkan sepanjang 2010 terdapat 33 penyerangan fisik dan properti atas nama agama dan Kapolri Bambang Hendarwso Danuri menyebutkan 49 kasus kekerasan ormas agama pada 2010.

Kedua, dalam pidato yang sama Presiden SBY menginstruksikan polisi untuk menindak kasus kekerasan yang menimpa pers. Instruksi ini bertolak belakang dengan catatan LBH Pers yang menunjukkan terdapat 66 kekerasan fisik dan nonfisik terhadap pers pada tahun 2010.

Ketiga, Presiden SBY menyatakan akan membekali Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan telepon genggam untuk mengantisipasi permasalahan kekerasan. Aksi ini tidak efektif karena di sepanjang 2010, Migrant Care mencatat kekerasan terhadap TKI mencapai 1.075 orang.

Keempat, Presiden mengakui menerima surat dari Zoelick (Bank Dunia) pada pertengahan 2010 untuk meminta agar Sri Mulyani diizinkan bekerja di Bank Dunia. Tetapi faktanya, pengumuman tersebut terbuka di situs Bank Dunia. Presiden SBY diduga memaksa Sri Mulyani mundur sebagai Menteri Keuangan agar menjadi kambing hitam kasus Bank Century.

Kelima, SBY berkali-kali menjanjikan sebagai pemimpin pemberantasan korupsi terdepan. Faktanya, riset ICW menunjukkan bahwa dukungan pemberantasan korupsi oleh Presiden dalam kurun September 2009 hingga September 2010, hanya 24% yang mengalami keberhasilan.

Keenam, Presden SBY meminta penuntasan rekening gendut perwira tinggi kepolisian. Bahkan, ucapan ini terungkap sewaktu dirinya menjenguk aktivis ICW yang menjadi korban kekerasan, Tama S Langkun. Dua Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jenderal Timur Pradopo, menyatakan kasus ini telah ditutup.

Ketujuh, Presiden SBY selalu mencitrakan partai politiknya menjalankan politik bersih, santun, dan beretika. Faktanya Anggota KPU Andi Nurpati mengundurkan diri dari KPU, dan secara tidak beretika bergabung ke Partai Demokrat. Bahkan, Ketua Dewan Kehomatan KPU Jimly Asshiddiqie menilai Andi Nurpati melakukan pelanggaran kode etik dalam Pemilu Kada Toli-Toli.

Kedelapan, Kapolri Timur Pradopo berjanji akan menyelesaikan kasus pelesiran tahanan Gayus Tambunan ke Bali selama 10 hari. Namun hingga kini, kasus ini tidak mengalami kejelasan dalam penanganannya. Malah, Gayus diketahui telah sempat juga melakukan perjalanan ke luar negeri selama dalam tahanan.

Kesembilan, Presiden SBY akan menindaklanjuti kasus tiga anggota KKP yang mendapatkan perlakuan tidak baik oleh kepolisian Diraja Malaysia pada September 2010. Ketiganya memperingatkan nelayan Malaysia yang memasuki perairan Indonesia. Namun ketiganya malah ditangkap oleh polisi Diraja Malaysia. Sampai saat ini tidak terdapat aksi apapun dari pemerintah untuk nmenuntaskan kasus ini dan memperbaiki masalah perbatasan dengan Malaysia.

PSSI Dan Perjuangan Anti-Kolonial

Jumat, 7 Januari 2011 | Editorial

Pada tahun 1930-an, Soeratin dan kawan-kawan seperjuangannya telah memotori berdirinya organisasi sepak bola, yaitu Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia (PSSI), yang diperuntukkan bagi perjuangan anti-kolonial. Dalam menjalankan perjuangan anti-kolonialnya, tidak jarang PSSI harus berseteru dengan perkumpulan sepak bola kolonial Belanda, Nederlandsch Indische Voetbal Bond (NIVB), bahkan seringkali terjadi aksi boikot pertandingan antara PSSI dan NIVB.

Kini, 80 tahun setelah peristiwa itu, giliran PSSI yang mulai digugat dan diboikot oleh sebagian masyarakat sepak bola Indonesia. Beberapa hari terakhir pun, masyarakat pencinta bola pun menyaksikan bagaimana pertikaian antara PSSI dengan Liga Primer Indonesia (LPI), sebuah kompetisi baru di luar kompetisi resmi milik PSSI, Liga Super Indonesia (LSI).

Bagi sebagian orang, terutama sekali masyarakat Indonesia yang merindukan prestasi sepak bola nasional, kemunculan LPI akan menjadi terobosan baru di tengah buruknya manajemen dan pengelolaan sepak bola di bawah PSSI. Salah satu klub sepak bola yang hengkang dari LSI, yaitu PSM Makassar, mengaku bahwa LPI lebih menggiurkan karena menjanjikan dana besar, profesionalisme, dan kejujuran.

Maklum, bercermin dari situasi di tubuh PSSI sekarang, ada banyak pihak yang merasa sangat kecewa. Ada banyak pihak yang beranggapan, bahwa keterpurukan sepak bola nasional disebabkan organisasi sepak bola yang amburadul, buruknya kompetisi, maraknya praktik kolusi dalam perekrutan pemain, dan korupsi di tubuh organisasi.

Sekarang ini, PSSI juga dipimpin oleh orang yang berkali-kali tersandung kasus korupsi, yaitu Nurdin Halik. Tidak sedikit poster dan kecaman yang ditujukan terhadap bekas pencuri dana simpan pinjam petani cengkeh (SWKP) sebesar Rp115,7 milyar ini, diantaranya: “Nurdin Mundur, Nurdin koruptor!”

Terkait maraknya praktik korupsi di tubuh PSSI, seorang wartawan Kompas, Anton Sanjoyo, pernah membeberkan beberapa dugaan korupsi di organisasi sepak bola nasional tersebut. Anton Sanyoto mengutip pernyataan dari Ketua Umum Persebaya Surabaya, Saleh Ismail Mukadar, yang terang-terangan menyatakan bahwa sepak bola di lingkungan PSSI, termasuk Liga Super Indonesia, sarat dengan suap dan pengaturan hasil. Nyaris semua manajer dan wasit pernah melakukan suap dan disuap.

Jika pada masa perjuangan kemerdekaan PSSI telah menjadi organisasi politik anti-kolonial, maka sekarang PSSI telah berubah menjadi “sarang koruptor”. Jika dulu orang-orang PSSI adalah para pejuang anti-kolonial, maka sekarang ini isinya kebanyakan orang-orang yang hendak mencari “fulus”.

Sejarah kelahiran sepak bola Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan anti-kolonial. Karena itu pula, ajang kejuaraan sepak bola seringkali menjadi tempat untuk bergeloranya semangat nasionalisme. Bukankan Soeratin pernah berkata dengan sangat tepat: “Kalau di sepak bola kita bisa mengalahkan Belanda, kelak di lapangan politik pun kita bisa mengalahkan Belanda”.

Oleh karena itu, persoalannya bukan ikut “nimbrung” dalam pertikaian PSSI versus LPI, tetapi mendesakkan perombakan total terhadap PSSI. Sudah tiba saatnya mengembalikan PSSI sebagai organisasi politik anti-kolonial, dan juga dengan mengembalikan sepak-bola sebagai sarana perjuangan anti-kolonial.

Anda dapat menanggapi Editorial kami di : redaksiberdikari@yahoo.com

http://berdikarionline.com/editorial/20110107/pssi-dan-perjuangan-anti-kolonial.html

Napi Palsu

Petugas Lapas dan Staf Kejari Bojonegoro Jadi Tersangka
Law and Crime Wed, 05 Jan 2011 13:26:00 WIB

Petugas bagian regristasi Lapas Bojonegoro, Jatim, Atmari dan staf
kejari, Widodo Priyono, ditetapkan sebagai tersangka kasus “joki” napi
di lapas setempat.

“Atmari sekarang menjalani pemeriksaan di kepolisian,” jelas Kapolres
Bojonegoro AKBP Widodo, Rabu (5/1/2011).

Hasnomo pengacara yang dimintai bantuan Katiyem (56), dalam kasus pupuk,
sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia, diduga kuat sebagai otak pelaku, pertukaran “joki” napi Karni (51),
warga Desa Leran, Kecamatan Kalitidu itu, dengan Katiyem yang dihukum
tiga bulan penjara 15 hari dalam kasus pupuk.

Hanya saja, sambung Widodo, Hasnomo belum bisa dimintai keterangan,
karena masih dipanggil komunitas pengacaranya di Jakarta.

“Hasnomo memang pengacaranya, hanya posisinya bukan pengacara Katiyem
dalam kasus pupuk, namun sebatas dimintai tolong,” jelasnya.

Dari pengusutan polisi, Atmari, diduga kuat tahu adanya pertukaran joki
napi itu, termasuk Widodo Priyono.Karena itu, keduanya ditetapkan
sebagai tersangka dan dimintai keterangan.

Menurut dia, dalam kasus joki napi ini, polisi sudah memintai keterangan
Katiyem, joki napi Karni, perantara Angga yang bertugas mencari joki
napi, Widodo Priyono dan Atmari.

Menyusul kemudian yang akan dimintai keterangan Hasnomo dan dua jaksa
eksekutor Kejari Bojonegoro, Trimurwani dan Hendro Sasmito, dalam kasus
Katiyem.

“Kita lihat saja perkembangan pengusutan, tidak tertutup kemungkinan
tersangkanya bertambah,” ujarnya.(ris/at)

Sumber: Berita8 dotcom

Mega : Ekonomi Gagal Sejahterakan Wong Cilik

Breaking News / Polkam / Senin, 10 Januari 2011 11:27 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali mengingatkan pemerintah seputar tata kelola ekonomi yang tidak memperhatikan rakyat kecil.

Dalam pidato politik saat peringatan HUT PDI-P ke-38 di kawasan Lenteng Agung, Megawati menyatakan negara telah gagal dalam mensejahterakan rakyat.

Fakta menunjukan negara masih jauh dari kemampuan untuk meletakkan fondasi kesejahteraan dan keadilan sosial. Harapan wong cilik untuk mendapat kesejahteraan sosial makin jauh dari kenyataan.

Megawati menegaskan, perjuangan mengangkat harkat dan martabat wong cilik merupakan pilihan ideologi dan takdir sejarah terbentuknya PDI-P. Sehingga PDI-P tidak boleh lelah memperjuangkan dan menyuarakannya.

Megawati secara khusus mengkritik gambaran suksek pembangunan yang hanya sekedar statistik makro ekonomi.

Pertumbuhan tingkat ekonomi yang mengagumkan tidak berbanding dengan kesejahteraan rakyat.
Penanggulangan kemiskinan juga gagal ditengah fakta nilai anggaran negara yang naik setiap tahunnya.

Disisi lain, Megawati melihat pengurangan subsidi bagi rakyat, sementara pemborosan anggaran terus berlangsung tanpa kontrol yang ketat.

Sedangkan pinjaman luar negeri yang terus membengkak akibat prinsip ekonomi yang mengagungkan impor.

Pemerintah lebih mementingkan upaya stabilisasi rupiah, padahal menurut Megawati, devisit neraca BI harus dicermati sebagai mahalnya ongkos stabilisisasi.

Sejumlah situasi ekonomi itu, membuat Megawati khawatir, sistem ekonomi yang dibangun saat ini semakin jauh dari amanat kosntitusi.

Sudah saat ini pemerintah memikirkan untuk membangun kekuatan diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Tidak perlu bergantung kepada negara lain, karena Indonesia memiliki modal kekayaan alam yang  besar yang harus dikembangkan sepeuhnya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mensejahterakan warga. (RIE)

Tantangan Keagamaan 2011 Masih Terkait Kerukunan

http://www.suarapembaruan.com/home/tantangan-keagamaan-2011-masih-terkait-kerukunan/2576

Tantangan Keagamaan 2011 Masih Terkait Kerukunan
Senin, 10 Januari 2011 | 18:36

Menteri Agama, Suryadharma Ali Menteri Agama, Suryadharma Ali

[JAKARTA] Menteri Agama Suryadharma Ali mengutarakan, tantangan di bidang keagamaan pada 2011 masih di seputar kerukunan antar umat beragama. Namun, itu tetap dipahami sebagai sebuah potensi yang dimiliki.

“Walaupun pada tahun 2010 sebenarnya bisa dikatakan tidak ada konflik antar umat beragama. Kalau melihat beberapa kasus, itu bukan konflik antar umat beragama,” kata Suryadharma kepada SP usai Rapat Kerja tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2011 di Jakarta, Senin (10/1).

Hal yang terjadi lebih banyak terkait kesadaran memenuhi peraturan-peraturan di bidang khusus, misalnya terkait pendirian rumah ibadah. Tapi tidak ada yang secara khusus menyangkut konflik umat beragama.

Oleh karena itu, ke depan akan tetap dilakukan sosialisasi dan penjelasan. Secara khusus, mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.  “Di samping itu, memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah-daerah agar lebih aktif dan responsif terhadap persoalan-persoalan yang mungkin berkembang,” ujar Suryadharma.

Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono mengutarakan lima prioritas bidang keagamaan pada 2011. Pertama, terkait pelayanan Haji dan Umrah bagi 221.000 jemaah. Kedua, bantuan merehabilitasi 500 rumah ibadah. Ketiga, merehabilitasi 25 asrama Haji transit dan embarkasi. Keempat, memberi bantuan untuk 473 FKUB. Kelima, pemberian tunjangan kepada 90.500 penyuluh agama.

Suryadharma menjelaskan, bantuan yang diberikan kepada FKUB berbentuk dana. Nantinya dapat digunakan untuk dana operasional, salah satu contohnya terkait kebutuhan kantor FKUB. [D-1

++++

http://www.suarapembaruan.com/home/polisi-bubarkan-pertemuan-kelompok-minoritas/2486

Kerukunan Beragama

Polisi Bubarkan Pertemuan Kelompok Minoritas
Kamis, 6 Januari 2011 | 19:11

[BANDUNG] Pertemuan Setara Institute dengan berbagai kelompok minoritas yang selama ini mendapatkan perlakuan diskriminasi dibubarkan oleh aparat kepolisian di Amaroossa Hotel, Bandung, Kamis (6/1).

Pertemuan dalam format diskusi bertajuk “Menghapus Diskriminasi, Membangun Perlindungan Holistik Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Jawa Barat” itu dihadiri oleh perwakilan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bethania Rancaekek, Filadelfia Bekasi, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, perwakilan jemaah Ahmadiyah Kabupaten Garut, Bogor, Kuningan, dan Tasikmalaya.

Peneliti Setara Institute Ismail Hasani mengatakan seharusnya diskusi itu menghasilkan sebuah pemikiran untuk mengatasi intoleransi, khususnya dalam bidang agama atau berkeyakinan di Provinsi Jawa Barat. Sayangnya, sambung dia, perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Barat, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Jawa Barat, perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak hadir.

“Kalau kita mendengar dari kesaksian korban tindakan intoleransi sudah sering. Makanya, kami berharap bisa memfasilitasi pertemuan dengan pihak yang-pihak yang bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi masing-masing pihak,” ujar Ismail.

Pertemuan yang seharusnya berlangsung dari pukul satu siang sampai lima sore itu berakhir pada pukul empat sore. Ismail menyudahi pertemuan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta diskusi. “Polisi sempat meminta kita untuk membatalkan acara ini, akhirnya setelah diskusi pertemuannya dipersingkat.”

Menurut Ismail, petugas intel kepolisian mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan jaminan keamanan bagi para peserta diskusi apabila ada massa yang memaksa membubarkan pertemuan tersebut. Sebelumnya, FPI Jawa Barat sempat memberitahukan pihaknya akan membubarkan acara tersebut.

Tanpa Ijin
Saat diskusi berlangsung, datang 10 orang yang mengatasnamakan dirinya dari Himpunan Mahasiswa Islam. Mereka meminta agar panitia menyudahi pertemuan tersebut.

“Polisi beralasan diskusi ini berlangsung tanpa izin sehingga harus disudahi. Mereka tidak mau mengakui kalau tindakan itu berdasarkan tekanan dari pihak-pihak tertentu. Itu yang kita sayangkan karena seharusnya polisi itu baik diminta atau tidak diminta memberikan perlindungan kepada warga negara,” ungkap Ismail lagi.

Majelis jemaat HKBP Bethania Carlos Simatupang mengatakan diskusi itu dipercepat karena adanya tekanan. Padahal, dia berharap diskusi itu bisa menghasilkan atau memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah diskriminasi dan intoleransi terkait dengan kebebasan beribadah di Indonesia. “Hukum di Indonesia terlalu lemah,” ungkapnya.

Pendeta Ujang Tanusaputra dari GKI Taman Yasmin Bogor berharap masalah yang dihadapi jemaatnya terkait sengketa hukum lahan gereja yang sudah memiliki IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) namun hendak dibatalkan oleh Pemerintah Kota Bogor, bisa segera diselesaikan dan diketahui oleh banyak pihak. “Karena bisa mendapatkan dukungan dari banyak pihak untuk menyelesaikan masalah,” ujar dia.

Akibat masalah hukum itu, jemaat GKI Taman Yasmin tidak bisa menggelar kebaktian di gerejanya saat Natal tahun lalu. “Kami hanya sempat menggelar doa singkat saja pada tanggal 26 (Desember) karena tidak bisa kebaktian. Jalan menuju ke gereja ditutup dari dua arah,” terangnya.

Secara terpisah, juru bicara Polrestabes Bandung Komisaris Endang Sri Wahyu Utami membantah pihaknya membubarkan acara tersebut. Menurut dia, polisi hanya mengamankan kegiatan diskusi tersebut. “Itu acaranya sudah selesai, jadi tidak ada masalah,” kata dia.

Endang juga mengungkapkan setiap kegiatan yang berlangsung di Kota Bandung sudah sewajarnya diberitahukan kepada polisi. “Hajatan saja memberi tahu agar kita bisa mengamankannya. Kalau itu kegiatan ada yang pro dan kontra lalu timbul masalah, larinya ke polisi juga kan? Makanya setiap acara wajib diberitahukan kepada polisi. Kalau tidak bagaimana kita mau mengamankan?” paparnya. [153]


Corruption, Inflation Top Yudhoyono’s Agenda

http://www.thejakartaglobe.com/home/corruption-inflation-top-yudhoyonos-agenda/416213


Armando Siahaan | January 10, 2011

Speaking before district heads, cabinet ministers and other officials gathered at the Jakarta Convention Center for the National Working Meeting, President Susilo Bambang Yudhoyono topped the list with the current spike in food and energy prices.  (Antara Photo)

 

Speaking before district heads, cabinet ministers and other officials gathered at the Jakarta Convention Center for the National Working Meeting, President Susilo Bambang Yudhoyono topped the list with the current spike in food and energy prices. (Antara Photo)

Jakarta. Against a backdrop of growing concern that inflation could dent the armor of what has been a resilient and robust national economy, President Susilo Bambang Yudhoyono on Monday issued 10 specific directives to guide the government’s working program in 2011.

Speaking before district heads, cabinet ministers and other officials gathered at the Jakarta Convention Center for the National Working Meeting, Yudhoyono topped the list with the current spike in food and energy prices.

“Let us take measures to deal with the global food and energy price increases,” he said.

“In the long run, we must have food self-sufficiency and energy security.”

With 2011 already marked by concerns locally and worldwide over the rising cost of oil and food, the government will need to stabilize domestic prices through measures such as market operations (“operasi pasar”) and fiscal incentives, Yudhoyono said.

During the meeting, which traditionally kicks off the agenda for the year, the president stated the government’s economic targets for 2011 as 6.4 percent economic growth, 5.3 percent inflation, 7 percent unemployment and a poverty rate between 11.5 and 12.5 percent.

In order to reach these targets, the president listed three further economic directives.

First, he said that it is imperative to manage state and regional budgets carefully, emphasizing correct subsidy levels and optimal and timely spending of the budget.

Yudhoyono also underlined the continued urgency of infrastructure development and electricity generation.

“If there’s already a program, a plan, an allocation and the available workforce to build the infrastructure, then we cannot miss [the target],” he said.

Acknowledging the need for government-private partnerships and increased investment, the president instructed all government officials to create a hospitable investment climate.

The keys to achieving such a climate, he said, are easy, quick and inexpensive permits, legal certainty and the absence of regulatory conflicts between the central and local governments.

Turning to another perennial issue, the president also stressed the need to suppress corruption.

He singled out the tax office, procurements and regional elections as areas where graft is still rampant.

“We need to continue reforms in all law enforcement agencies,” he added. “Of course, the eradication of corruption is not something that will just fall from the sky; we must be committed to this goal.”

The president also took a tough stance on environmental issues, such as illegal mining and deforestation.

“We need to prevent collusion between government officials and businessmen. The times have changed, let us not return to a culture of collusion,” he said, adding that sanctions against those who conduct such illegal practices must be firm.

Yudhoyono also said he wanted to curb the practice of money politics by tightening the supervision and examination of campaign activities. Moreover, he said, he wanted the rising costs of running for office to be lowered without sacrificing the values of democracy.

He next turned to the welfare sector, urging better treatment for marginalized groups and victims of natural disasters, as well as better disaster preparedness.

Finally, he said, the government must provide better protection to migrant workers.

Placement agencies need to “train and prepare [workers] properly” so they understand their rights and responsibilities, while government representatives abroad must support those workers, he said.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 56 other followers