Ketika Santri ‘Mengikuti’ Rekaman Wayang

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Kamis, 5 Agustus 2004

Semasa mengikuti pendidikan SMEP di Growongan Lor (Yogyakarta), penulis
‘indekost’ di rumah H. Djunaidi di Kauman Jogyakarta untuk 3 tahun lamanya.
Tokoh yang kemudian menjadi anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat (PP)
Muhammadiyah itu adalah penjahit terkenal di kotanya. Penulis sendiri yang
baru berusia belasan tahun waktu itu, pada pertengahan 1954 hingga
pertengahan 1957, sering kali “menimba ilmu” fiqh dari beliau. Juga cara
hidup beliau yang penuh degan kesederhanaan, di samping penghormatan tulus
kepada para ulama baik dari lingkungan organisasinya, maupun dari Nahdalayul
Ulama (NU), terasa sangat mengesankan bagi penulis pada usia formatif
(pembentukan kepribadian) tersebut. Salah satu ‘kegemaran’ beliau adalah
memperdengarkan rekaman radio dari pagelaran Ketoprak, yang disiarkan Radio
Republik Indonesia (RRI) stasiun Yogyakarta.

Baru-baru ini, saat 2 hari 2 malam penulis mengulangi pengobatan matanya di
sebuah tempat, penulis membawa rekaman pagelaran wayang kulit dengan dalang
Ki Timbul Hadiprayitno, dengan lakon/cerita “Karno Tanding”. Selama masa
pengobatan itu, rekaman pagelaran wayang kulit yang terdiri dari 8 buah
kaset itu “diselesaikan” oleh penulis. Kaset terakhir, penulis dengarkan
dalam cassette player yang ada dalam sistem suara (sound system) mobil.
Terjadi dialog antara diri penulis, sistem nilai yang dianutnya dengan
sistem nilai yang digunakan dalam kisah epic karya seorang sarjana India
itu, yang penulis baca puluhan tahun yang lalu. Segitiga nilai itulah yang
ingin penulis kemukakan dalam artikel ini. Dalam hal ini “perbenturan”
nilai-nilai itu menjadi sangat penting bagi penulis, dan ia ingin “berbagi
rasa” dalam proses tersebut.

Dahulu, seorang santri (penganut ajaran Islam yang taat pada angamanya),
tidak akan “menonton” wayang kulit. Ini dialami KH. Ahmad Mutamakkin (Kajen,
Pati), yang memimpin sebuah tarekat, diadili oleh “Menteri Agama” (Khatib
Anom) cucu/turunan Sunan Kudus, Ja’far Shadiq. Dalam “proses pengadilan” di
jaman Amangkurat IV itu, seperti diceritakan oleh ‘Serat Cebolek’ ditinjau
ulang dan dijadikan disertasi doktor oleh R. Subardi pada Monash University
di Melbourne (Australia), Khatib Anom membela pendirian para ahli fiqh di
paruh kedua abad ke-18 Masehi itu. “Serat Cebolek” itu bercerita tentang
“dialog” dalam proses itu, yang mengemukakan bahwa KH. Mutamakkin (disebut
sebagai Kyai Mutamakkin), yang menurut “versi keratin /penguasa” akhirnya
kalah dan minta ampun.

Dalam versi lain, yaitu Kidung yang beberapa tahun lalu dibacakan dalam
Khaul/peringatan kematian beliau tiap tahun di Kajen, dihadiri oleh sekitar
100.000 orang Kyai Mutamakkin justru memenangkan atas Raja Pakubuwono II
dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Dalam hal ini, Raja tersebut justru
mengikuti Suluk (teks doa-doa) dalam tarekat yang dipimpin Kyai kita itu.
Salah satu ‘tuduhan’ yang diarahkan kepadanya oleh para ahli Fi’qh, adalah
kegemarannya untuk menonton wayang kulit, terutama dengan lakon “Bima Sakti/
Dewa Ruci”, seperi penulis yang telah dua kali mengundang dua orang dalang
(termasuk Ki Entus dari Tegal) untuk mengelar wayang kulit di dekat
rumahnya, di Ciganjur Jakarta-Selatan .

Dalam rekaman “Karno Tanding” itu, dalang mengemukan bagaimana perang
tanding menggunakan jemparing (panah) antara Adipati Karno dan Arjuna. Yang
menarik “versi Jawa” itu mengemukakan, bagaimana Prabu Salya (mertua Adipati
Karno) menghentakan kuda penarik kereta yang dikusirinya, sehingga sang
Adipati Karno yang sudah meluncurkan panah Kuntawijayadanu, terpaksa melihat
dengan mata kepala sendiri bagaimana senjata pusaka itu hanya mengenai
rambut atau mahkota Arjuna, Raja Amarta. Pada saat itu, Raja Krisna dari
negara Dwarwati, menjadi kusir kereta (chariote) yang digunakan Arjuna. Ia
pada saat itu meminta Prabu Arjuna, untuk melepaskan anak panahnya, senjata
pusaka Pasopati. Anak panah mengenai Adipati Karna, dan ia mati seketika.

Buku mengenai tokoh-tokoh Mahabarata yang ditulis orang India itu,
menggambarkan Krisna sebagai “tokoh licik” (master of deceit) yang penuh
dengan tipu daya dalam menghadapi lawan. Dalam rekaman lakon yang
diceritakan Ki Timbul itu, Prabu Krisna adalah seorang tokoh setia yang
“jujur-jujur” saja.

Kalau perbedaan dua versi ini menggambarkan bagaimana obyek dapat di “lihat’
oleh dua pendekatan budaya yang berbeda (dalam hal ini antara India dan
Jawa), maka dapat dimengerti jika penulis artikel ini juga mempunyai
pandangannya sendiri mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di mata penulis,
KPU melakukan kecerobohan dalam persiapan pemilu tahun ini, memihak kepada
peserta tertentu dan melakukan manipulasi penghitungan suara. Di mata orang
lain, KPU adalah “lembaga formal/resmi” yang tidak dapat diganggu gugat.

Hal lain, yang sangat menarik perhatian penulis, adalah “pesan abadi” yang
dibawakan Ki Timbul. Dalang bercerita, Arjuna menolak untuk menjadi
senopati/ panglima perang kaum Pandawa. Ini berarti, ia harus bertempur
sampai mati melawan kakak lain ayah, yaitu Adipati Karno Raja Muda (viceroy)
Awangga, yang menjadi Senopati Agung dari pihak Kurawa. Ada persamaan antara
sikapnya itu dengan ucapan Nabi SAW: “Bukan golongan kita, orang yang tidak
menyayangi kaum muda dan tidak menghormati kaum tua” (Laissa minna mallam
yarham saghiranaa, walaa yuwaqqir kabiirana). Baru setelah ada laporan,
bahwa Adipati Karno mempermalukan dirinya dengan melepas senjata pusaka
berupa anak panah bukan untuk membunuh Wara Srikandi (istri Arjuna),
melainkan hanya untuk membuat terlihat payudaranya, maka Prabu Arjuna pun
langsung meminta diangkat menjadi senopati/ panglima perang kaum Pandawa.

Episode di atas menunjukkan, bahwa kakuatan saja tidak cukup untuk digunakan
menopang sebuah pemerintahan melainkan ada aspek lain yang harus dimiliki
juga, yaitu batas-batas moral dalam penyelenggaraan kekuasaan. Tanpa
moralitas yang kokoh, kekuasaan hanya akan membawa kesulitan dan keboborokan
hidup bersama belaka. Kembali ingatan penulis melayang ke KPU lagi.
Pelanggarannya atas 5 buah Undang-Undang menunjukkan tidak adanya kedaulatan
hukum di negeri kita saat ini. Apalagi dijalankan dengan sikap sangat
arogan/sombong, yang justru”sepi” dari wawasan moral tersebut. Dalam hal
ini, penulis ingat kepada firman Allah Swt “Dan jangan kalian campur adukan
kebenaran dengan kebathilan, serta jangan kalian tutup-tutupi kebenaran,
jika kalian ketahui” (Wa la talbisu al-haqqa bi al-bathil wa taktumu
al-haqqa wa antum ta’lamu).

Demikianlah dua buah pelajaran penting yang penulis ambil dari rekaman
pagelaran wayang dengan dalam Ki Timbul Hadiprajitno tersebut. Yaitu bahwa
setiap masalah dapat ditinjau dari berbagai sudut pandangan dan bahwa
moralitas adalah ‘pesan abadi’ yang harus terus menerus diperjuangkan dalam
kehidupan, termasuk kehidupan kita bersama selaku bangsa dan negara. Jika
ini kita lupakan, jadilah kita orang-orang yang hanya bersandar pada
kekuasaan belaka, sedangkan sebenarnya ia hanyalah ‘alat’ untuk mencapai
masyarakat adil dan makmur menurut pembukaan undang-undang dasar kita
sebagai sebuah proses jangka panjang, yang “dituangkan” dalam perjuangan
menegakkan demokrasi. Mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan bukan?

Jakarta, 26 Juli 2004


“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Anto <pratikno.ananto@gmail.com>, Monday, 17 January 2011 07:56:25

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers

%d bloggers like this: