Dayak vs Statement Prof. Thamrin Amal Tamagola


by Rani Djandam on Monday, January 10, 2011 at 11:25am

“Dari hasil penelitian saya di Dayak itu, bersenggama tanpa diikat oleh perkawinan oleh sejumlah masyarakat sana sudah dianggap biasa. Malah, hal itu dianggap sebagai pembelajaran seks,” kata Tamrin.

Demikianlah statement yang diutarakan Profesor Thamrin Amal Tamagola (TAT) di persidangan Ariel Peterpan minggu lalu dan saat ini menuai kehebohan, khususnya di kalangan orang Dayak. Dengan alasan keilmuan apapun, kenyataannya statement tersebut telah menyinggung perasaan orang Dayak. Terlepas dari amarah, emosi dan kekecewaan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat Dayak, saya, yang juga orang Dayak, mencoba melihat konteks apa yang coba dipakai oleh TAT ketika dia menganalogikan kasus free sex Ariel dengan kehidupan (sejumlah) masyarakat Dayak yang ditelitinya.

Kesimpulan saya, menggunakan analogi (sejumlah) masyarakat Dayak pada kasus tersebut adalah tidak kontekstual, karena ketika disebut “masyarakat” maka ia berbicara mengenai wilayah komunal yang konteksnya adalah publik, sementara kasus Ariel jelas konteks-nya private. Selain itu penelitian ilmiah dengan metode kualitatif yang menurut pengakuan beliau dilakukan sekitar tahun 1982-1983, atau hampir 30 tahun yang lalu, menurut saya tidak relevan, karena kasus Ariel terjadi di jaman sekarang yang situasi dan kondisinya sudah jauh berbeda. Selain itu, TAT tidak fair karena tidak mengungkapkan masyarakat sub suku Dayak yang mana yang ia teliti saat itu. Saya berpikiran, mungkin saja TAT mengambil sample sub suku Dayak yang saat itu masih masuk dalam type masyarakat yang berburu dan meramu, dimana kehidupannya berpindah-pindah dan perangkat hukum adatnya diasumsikan tidak mengikat sekuat masyarakat Dayak yang sudah lebih dahulu settled, terutama ikatan pada perangkat hukum negara dan agama yang diakui oleh Pemerintah. Katakanlah asumsi saya bena bahwa yang dijadikan contoh penelitiannya adalah type masyarakat Dayak yang demikian, itu pun menurut saya secara etika TAT tidak selayaknya menggunakannya sebagai perbandingan dalam kasus Ariel.

Terhadap pandangan di atas, saya berpendapat adalah sangat masuk akal tuntutan dari masyarakat Dayak agar TAT mempublikasikan naskah asli penelitiannya tersebut. Supaya semakin jelas sudah kuat kah landasan keilmuwan yang digunakannya pada statement tersebut sesuai kapasitasnya sebagai seorang ahli ilmu sosiologi. Selain itu, saya setuju jika ia juga harus mempertanggung jawabkan statementnya berupa permohonan maaf secara terbuka yang tidak saja disampaikan melalui milis – karena pengaksesnya terbatas, tapi juga di media-media terkemuka nasional dan media-media lokal (Kalimantan). Dan yang tak kalah penting, sebagai warga negara TAT juga harus siap diperhadapkan pada hukum negara seandainya statementnya terbukti mengandung unsur penghinaan atau SARA.

Sekedar berandai-andai, katakanlah TAT sudah memenuhi tuntutan2 di atas dan ia diproses menurut hukum negara dengan dikenai pasal penghinaan, lalu apakah persoalannya sudah selesai sampai di situ? Saat ini sedang merebak tuntutan lainnya, yaitu agar TAT diadili di depan masyarakat Dayak menurut hukum adat Dayak. Di sini potensi konflik baru selanjutnya akan muncul jika para “majelis adat” tidak lebih dahulu membuat klarifikasi internal mengenai hal ini sejak awal. Saya yakin para “majelis adat” tersebut tidak kurang pengetahuannya dalam hal per-Dayak-an. Semoga mereka juga memahami bahwa suku Dayak ini sejatinya bukanlah sebuah suku tunggal melainkan terdiri dari suku-suku yang tersebar di bumi Kalimantan yang jumlahnya ratusan. Dari berbagai penelitian mengenai suku Dayak yang ada (Victor King, Tjilik Riwut, Sellato, Maunati, dll), jumlah sub suku-nya saja mencapai 70-an yang terdiri dari 400-an anak suku (sub-sub suku). Kemungkinan saat ini jumlah tersebut bertambah lagi, seiring dengan semangat “kebangkitan identitas lokal” dimana di beberapa daerah di Kalimantan ada beberapa sub-sub suku baru yang men-declare sebagai bagian dari suku Dayak.
Pertanyaan saya, jika tuntutan ini tetap harus dilaksanakan, maka kepada masyarakat adat Dayak yang mana saja kah yang harus didatangi oleh TAT? Kemudian, beragamnya sub-sub suku Dayak yang jumlahnya mencapai ratusan tersebut, logikanya tidak ada produk kebudayaan (termasuk perangkat adat istiadat) yang mono/tunggal, melainkan hetero/beragam. Jika demikian, maka hukum adat Dayak yang mana yang akan dipakai untuk menghakimi TAT?

Pertanyaan2 di atas mengusik pikiran saya, karena sejak kasus ini mencuat, beberapa telepon dan sms baik dari kawan2 Dayak yang ada di Kalteng, Kalbar, maupun Kaltim masuk ke HP saya. Ada yang minta TAT diadili di Kalteng karena sekretariat MADN -dan “Presiden”nya- itu ada di Palangkaraya, dan beberapa kawan Dayak lainnya berpendapat, orang-orang Dayak kan juga ada di Kaltim harusnya dia diadili juga di sini, dan tuntutan serupa juga terdengar dari Kalbar. Waduh jadi rumit kan?

Saya tidak langsung menjawab saat itu, karena butuh waktu agak lama untuk berpikir. Kelambanan saya mengambil sikap dan pendapat ini membuat pertanyaan2 ini muncul dari sebagian mereka, “situ kan orang Dayak (asli)”, atau “sebagai antropolog Dayak pasti setuju kalau TAT disidang pakai hukum adat Dayak”. Nah, pernyataan terakhir itu lah yang sesungguhnya membuat saya sangat memikirkan hal ini dalam beberapa hari terakhir, dan mungkin diartikan sebagai “kelambanan” oleh sebagian kawan :).But it’s ok…udah keburu dikenal sebagai Antropolog yang juga orang Dayak, mau tidak mau membuat saya “angkat suara” juga, walaupun baru sebatas melalui media FB ini saja.

Sebagai orang Dayak asli dan seorang yang (kebetulan) mempelajari ilmu Antropologi, dalam kasus ini saya belum mampu menyumbangkan banyak selain pemikiran-pemikiran tersebut di atas. Semoga para “majelis adat” yang meng-atasnama-kan suku bangsa Dayak ini bisa lebih bijak dalam memutuskan jalan mana yang paling baik terhadap tuntutan tersebut. Salah memutuskan, jangan2 nanti malah berakibat pada timbulnya konflik kepentingan di kalangan internal suku Dayak yang justru membuat kita kerepotan sendiri :).

Tabe’

Rani Djandam; Dayak vs statement Thamrin Amal Tamagola

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers

%d bloggers like this: