RAPERDA PERKEBUNAN KALTENG DAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Kalteng sudah jadi pengetahuan umum dunia. Karena itu pulau terbesar ketiga di dunia  setelah Green Land (Pulau Hijau) dan Australia, menjadi tujuan utama para investor (Harian Tabengan, 19 November 2010). Hanya saja SDA yang kaya ini seperti ditunjukkan oleh dan oleh BPS Jakarta, oleh pegelolaan yang tidak merakyat tapi bahkan menerapkan politik neo-liberal, tidak menyejahterakan rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh statistik BPS di bawah ini:

10 Propinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (%)
No Propinsi Angka Kemiskinan
1 Papua Barat 36,80
2 Papua 34,88
3 Maluku 27,74
4 Sulawesi Barat 23,19
5 Nusa Tenggara Timur 23,03
6 Nusa Tenggara Barat 21,55
7 Aceh 20,98
8 Bangka Belitung 18,94
9 Gorontalo 18,70
10 Sumatera Selatan 18,30

Sumber: http://greeneers.multiply.com/journal/item/1806/10

Kalimantan Tengah sekalipun tidak termasuk dalam daftar BPS di atas sebagai provinsi termiskin, tetapi ia tidak bias disebut kaya sekalipun kaya dengan SDA. Oleh tingkt kemiskinan yang tinggi seperti di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) maka Wakil Presiden Boediono, secara khusus (alasan formal) direncanakan akan akan ke Sampit guna mengentaskan kemiskinan (Tabloid DëTak, Palangka Raya, 22-28 November 2010).

Permasalahan kunci  dalam pemanfaatan SDA ini terletak pada politik investasi yang dipilih oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah: Apakah politik investasi itu berporos pada kepentingan rakyat atau kepada investor. Apakah dengan pilihan politik itu investor yang mengendalikan pemerintah ataukah investor yang diatur oleh pemerintah. Apakah pilihan politik itu adalah politik ekonomi kerakyatan ataukah ekonomi kerakyatan hanya jadi pembungkus politik ekonomi neo-liberalisme seperti yang berlangsung sekarang baik secara nasional maupun secara lokal. Jika politik yang neo-liberalisme yang dipilih, entah secara terbuka atau terselubung, bias dipastikan kadar dan jumlah sengketa tanah dan keresahan sosial akan terus meningkat, sebagai konsekwensi logisnya. Petunjuk ke arah ini sudah lama diperlihatkan oleh kenyataan di lapangan yang .juga terpantul di media massa. Yang lebih mencemaskan dan akan membuat keadaan makin runyam adalah sikap para aparatur Negara di dalam keresahan sosial yang  lebih bersikap sebagai pelindung investor dibandingkan menegakkan nilai republikan dan berkeindonesiaan serta mencari kebenaran dari kenyataan sebagaimana yang terjadi berbagai daerah negeri ini seperti di Sumatera Utara (Metro Tivi, 30 November 2010), Jambi dan juga di Kalteng misalnya.terhadap Wardian, warga Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan yang sekarang dalam tahanan (Harian Tabengan, Palangka Raya, 1 Desember 2010).  Kiranya tidak seorangpun yang menolak masuknya investor asal bukan investor yang menjadi pemerintahan baru menggantikan pemerintah RI.  Pengendalian pemerintah atau Negara terhadap investor ditunjukkan oleh karakter UU dan atau peraturan. Watak pemerintahan pun menampakkan diri melalui UU dan atau peraturan-peraturan yang diterbitkannya.  Karakter UU dan peraturan, tetap perlu dipertanyakan karena tidak serta-merta UU dan peraturan itu benar, dalam arti berporoskan pada kepentingan rakyat. UU dan peraturan-peraturan ini perlu diawasi dan dicermati, termasuk lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan legislatif serta perangkat egara lainnnya. Di sinilah arti penting UU No. No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebab tidak semua UU dan Peraturan itu benar sebagaimaa tercermin dari kenyataan bahwa pembatalan 4 Perda Provinsi, 54 Perda Kabupaten, dan 17 Perda Kota di Kalteg telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan –Kalteng Pos, 29 November 2010).

Sekarang Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng sedang menyiapkan Rancangan Peratura Daerah (Raperda) Perkebunan yang baru untuk menggantikan Perda No. 13 Tahu 2003 Tentang Pengusahaan Perkebunan. Hal ini dilakukan demi mengikuti ketentuan-ketentua yang baru dalam UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan adanya kebutuhan yng belum terjangkau pada Perda tersebut. Untuk penyusunan Raperda itu dibentuk sebuah tim atau Kelompok Khusus (Pokja) yang mencakup unsur-unsur instansi teknis; Biro Hukum, Badan Lingkungan Hidup, Akademisi, Lembaga Swadaya  Masyarakat (LSM) dari Sawit Watch dan WWF Kalteng, demikian dijelaskan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kalteng Erman P.Raman pada.30 November 2010. Ia mengharapkan raperda ini bisa dibahas pada masa persidanga I DPRD Kalteng sekitar Maret hingga April 2011 nanti (Harian Tabengan, Palangka Raya, 1 Desember 2010). Pengikutsertaan unsur LSM dalam Pokja Penyusunan Raperda merupakan langkah maju dari pemerintah. Langkah ini bisa dibaca sebagai langkah mengurangi kebiasaan top-down yang  otorirer dan neo-feodal dari kekuasaan dalam memutuskan segala sesuatu sambil tidak lupa  menyebut ‘‘proses demokrasi”. Walaupun masih sangat jauh jika dibandingkan dengan proses pembuatan UU atau peraturan di negeri-negeri yang sudah lanjut kehidupan berdemokrasinya seperti misalnya di Perancis . Di negeri ini sebelum sebuah peraturan atau UU dirancang, sebuah Tim peneliti diturunkan oleh Menteri terkait. Atas dasar hasil riset ini dan saran-saran Tim, Menteri menyusun rancangan UU atau peraturan. Rancangan ini diturunkan ke publik untuk dimintai masukan guna memperbaiki rancangan itu sebelum dibahas di kabinet dan sebelum diajukan ke Parlemen (‘L’Assemblée Nationale). Dengan cara demikian, maka bisa diharapkan UU dan peraturan atau Raperda mencerminkan keadaaan, aspiratif dan  terkontrol oleh warganegara. Artinya di negara-negara demokrasi Barat, metode top-down sangat diupayakan untuk dihindari agar prinsip demokrasi: dari, oleh dan untuk rakyat terlaksana.. Sedangkan di negeri kita, yang sering terjadi adalah prinsip dari,,oleh dan untuk kekuasaan dan diberi mereka demi rakyat. Elitisme nampaknya masih sangat kuat dalam metode kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng dalam penyusunan Raperda-nya. Saya berharap LSM Sawit Watch yang duduk dalam Pokja Raperda ini bisa setia pada prinsip, tanpa terjerat dan terkecoh oleh macam-macam godaan. Harapan ini saya sampaikan karena sesuai dengan pekermbangan di Eropa Barat yang menjadi pasar sawit Indonesia, maka perkebunan-perkebunan sawit Indonesia dan Malaysia  menggunakan strategi dan taktik baru untuk membela perkebunan sawit yang tidak ramah lingkungan dan banyak menjarah tanah petani, slah satu suber keresahan sosial. Strategi dan taktik baru itu disebut “Kelapa Sawit Berkelanjutan’’. (Atara News, 26 November 2010). Saya khawatir yang akan berkelanjutan jika perkebunan sawit terus digalakkan di sini, adalah penjarahan tanah, keresahan sosial dan pemiskinan, pengangguran. Sebaiknya tanah Kalteng stop untuk sawit, tapi digunakan untuk keperluan dan usaha-usaha lain. Terus mengembangkan sawit akan membuat Kalteng provinsi monokultur. Sawit berkencenderugan merusak tanah, membatasi tanaman sela alias produktivitas  tanah,.Kotawaringin Timur yang sekarang padat dengan perkebunan sawit, bukanlah daerah kaya tapi justru daerah denga kemiskinan tinggi sehigga memaksa Wapres Boediono berkunjung (Harian Palangka Post , 25 November  2010). Seperti ditunjukkan oleh Jimim, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Kobar dan Dewan Pengupahan Kalteng yang juga anggota DPRD Kalteng : ‘’Kesalahan konsep pembangunan ekonomi kerakyatan maka Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan mendapat predikat sebagai kabupaten termiskin di Kalteng’’. (Harian Tabengan, Palangka Raya, 26 November 2010).

Untuk kepentinga Kalteng dan segala urusan, saya kira  akan sangat nalar apabila semua Perusahaan Besar Swasta (PBS) atau investor mempunyai kantor di ibukota Kalteng : Palangka Raya. Sehingga kalau ada segala urusan apapun yang berhubungan dengan PBS, mereka gampang dihubungi.

Yang berkepentingan dengan Perda tentang perkebunan, bukan hanya PBS dan Pemda, tapi seluruh warga Kalteng. Karena itu, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi yang telah diundangkan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, sesuai dengan kepentingan Uluh Kalteng, dan Provinsi Kalteng, serta metode kerja bottom-up, seniscayanya Raperda tentang perkebunan ini diturunkan ke publik untuk dipelajari sebelum dibawa ke DPRD. DPRD bukanlah segalanya, juga bukan simbol kebenaran dan kearifan. Draf Raperda itu seniscayanya disiarkan di media massa dan bisa didapatkan dengan cuma-cuma serta dengan segala kemudahan. Jika keniscayaannya ini tidak terwujud, yang bisa dikatakan tiada lain kecuali kata-kata:  “O, masih begitu”. Kalau demikian, siapakah lalu yang tidak santun – kata-kata yang sering diucapkan oleh birokrat untuk meredam kritik dan membatasi ruang berpendapat? Apakah meremehkan warga negara suatu sikap santun?***


KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak, Palangka Raya (LKD-PR).

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 58 other followers

%d bloggers like this: