Archive for November, 2010|Monthly archive page

TKW Digorok di Arab Saudi Pemerintah Kaji Stop Pengiriman TKI

http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=43089

Sabtu, 20 November 2010 , 10:51:00
TKW Digorok di Arab Saudi
Pemerintah Kaji Stop Pengiriman TKI


JAKARTA – Belum lagi kasus penyiksaan keji terhadap Sumiati, tenaga kerja wanita dari Indonesia (TKW) asal Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), di Arab Saudi tuntas, muncul kasus baru yang dialami pekerja migran Indonesia. Kali ini, TKW bernama Kikim Komalasari binti Uko Marta, 36, asal Cianjur, Jabar, tewas dibunuh di Saudi.Kikim diduga kuat digorok di bagian lehernya oleh sang majikan. Lantas, mayatnya dibuang di Kota Abha, sekitar 700 kilometer dari Jeddah, Arab Saudi.Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh. Jumhur Hidayat menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan soal pembunuhan TKW Indonesia itu. Saat ini, kasus tersebut ditangani Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah.

Menurut dia, tim KJRI sudah berada di Kota Abha untuk mencari kepastian dari kantor polisi Mansakh terkait kebenaran berita tersebut. ’’Ini tamparan kedua bagi bangsa kita dan menguatkan niat pemerintah untuk mengkaji ulang pengiriman TKI ke Arab Saudi,’’ tegas Jumhur di kantornya kemarin (19/11).Tim KJRI mendapat informasi dari polisi setempat yang diwakili Lettu Abdullah Gahtani bahwa majikan Kikim, Shaya’ Said Ali Alghatani, beserta istrinya telah ditahan kepolisian Mansakh. Bahkan, kata Jumhur, penyidikan kasus Kikim dilanjutkan Badan Investigasi (Tahkik) Kepolisian Arab Saudi.Berdasar keterangan yang disampaikan di kantor polisi, sang majikan mengaku membunuh Kikim, namun tidak dengan menggorok lehernya. ’’Dia mengaku membunuh dengan benda tumpul. Tapi, (pengakuan) itu tidak kami terima mentah-mentah,’’ ujarnya.
Kepolisian Mansakh meminta ahli waris atau keluarga Kikim menuntut pelaku melalui hukum yang berlaku di Saudi. Yaitu, qishash (pembunuhan balasan dengan modus sama) atau diyat (pengganti denda) dengan segera menyiapkan pengajuan berkas tuntutan.Pembunuhan terhadap Kikim terungkap saat mayatnya ditemukan pada Kamis lalu atau bertepatan dengan 5 Zulhijah 1431 (11 November lalu) di pinggir jalan Serhan atau bagian dari jalan utama Gharah, Abha.


Kikim Komalasari berasal dari Kampung Citeuyeum, RT 03/01, Desa Mekar Wangi, Kecamatan Ciaranjang, Kabupaten Cianjur, Jabar. Dia mengantongi paspor bernomor AN 010821 dan tercatat sebagai peserta asuransi TKI bernomor C510907200043 dari Konsorsium Asuransi TKI Daman Syamil. Dia juga memiliki iqomah (kartu pengenal sementara di Arab Saudi) bernomor 2275427389.

Jumhur menyebutkan, Kikim berangkat untuk bekerja sebagai TKI di Kota Abha pada Juni 2009 melalui PT Bantal Perkasa Sejahtera yang beralamat di Jalan Condet Raya 12, Jakarta Timur. Terkait kasus Kikim, BNP2TKI sudah mendatangi pihak keluarga di Cianjur. BNP2TKI dan asuransi sepakat membayar santunan kematian bagi korban Rp 55 juta. Juga, memfasilitasi kepulangan jenazah hingga pemakaman serta membiayai penjemputan jenazah oleh keluarga ke Saudi. BNP2TKI segera mengatur pemberangkatan wakil keluarga Kikim ke Saudi untuk mengurus pemulangan jenazah dan mengupayakan tuntutan hukum. ’’Kami juga sudah memanggil perusahaan yang memberangkatkan Kikim agar bertanggung jawab atas kasus ini. Kami juga meminta tanggung jawab perusahaan asuransi yang menaungi korban,’’ katanya.

Munculnya kasus kekerasan terhadap TKW asal Indonesia langsung direaksi pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, pemerintah akan meninjau ulang pengiriman TKW dan TKI ke negara-negara yang tidak kooperatif soal perlindungan tenaga kerja. Jika pemerintah negara tersebut sulit diajak bekerja sama, pemerintah akan menerapkan moratorium (penghentian sementara) pengiriman TKI ke negara itu.Menurut SBY, setiap negara yang menjadi tujuan TKI harus menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Indonesia. ’’Kami akan meninjau kembali, mengevaluasi keberadaan TKI di negara-negara yang ternyata tidak bikin semacam nota kesepakatan. Termasuk kontrak-kontrak kerja antara pekerja kita dengan siapa yang menerima, perusahaan atau rumah tangga di mana pun saudara kita bekerja,’’ tegasnya setelah rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut merespons khusus penganiayaan terhadap Sumiati dan tewasnya Kikim di Saudi.

SBY menyatakan, evaluasi perlu dilakukan karena masih banyak penganiayaan yang menimpa TKI di luar negeri. Di antara lebih dari 3,2 juta TKI, 4.385 orang mengalami tindak kekerasan dari majikan. Meski persentasenya hanya 0,1 persen di antara total TKI, kata dia, kekerasan tersebut tetap tidak bisa ditoleransi.


’’Kecil, tetapi ini prinsip dan tidak bisa kita berikan toleransi. Karena itu, kita menganggap masalah ini tetap serius,’’ tegasnya.
Setiap negara tempat TKI bekerja, kata SBY, harus memberikan timbal balik yang jelas secara ekonomi bagi Indonesia. ’’Pemerintah Indonesia menginginkan adanya kerja sama, sikap kooperatif, karena sebetulnya tenaga kerja itu ya bekerja untuk ekonomi mereka. Jadi, harus ada take and give-nya,’’ ungkapnya.

Dia menambahkan, demi mempercepat pelaporan jika terjadi penganiayaan, TKI akan diberi telepon seluler (ponsel). Dalam nota kesepahaman, harus ada jaminan bahwa ponsel para TKI tidak disita atau diminta majikan. ’’Sekarang dirumuskan untuk memberikan HP (handphone) kepada tenaga kerja kita itu,’’ tutur mantan Menko Polkam tersebut.

TKI akan diberi nomor-nomor penting seperti kontak konsulat, kedutaan besar, dan kontak-kontak Indonesia lainnya yang bisa dihubungi setiap saat. ’’Dengan demikian, paling tidak kita akan bekali alat komunikasi supaya dia bisa berkomunikasi secara instan,’’ tuturnya.SBY mengungkapkan, kemudahan komunikasi tersebut diharapkan bisa meminimalkan tindak kekerasan. Selama ini, kekerasan majikan berlangsung dalam waktu lama karena para TKI sulit melapor. Perwakilan Indonesia selama ini juga sulit menggali informasi dari TKI. ’’Apalagi, di Saudi Arabia, dilaporkan oleh para menteri, memang ada semacam ketertutupan. Jadi, tidak mudah bagi kita mendapatkan informasi yang segera dan cepat,’’ paparnya.

Menakertrans Muhaimin Iskandar menyebut Arab Saudi dan Jordania termasuk contoh negara yang tidak kooperatif. Terhadap dua negara itu, kata dia, pemerintah mengkaji kemungkinan moratorium pengiriman TKI baru. ’’Kita membutuhkan kerja sama yang komprehensif. Kita akan lakukan evaluasi apakah (kerja sama) masih bisa dilanjutkan atau tidak,’’ ujarnya.
Dia menyatakan, moratorium untuk pengiriman TKI ke Jordania hampir final. Muhaimin beralasan, negara itu kerap dijadikan pintu masuk bagi TKI ilegal di negara-negara Timur Tengah. Para TKI lebih mudah masuk lewat Jordania karena di sana menggunakan visa on arrival. ’’Jadi, susah dikontrol,’’ jelasnya.

Menurut dia, dalam tahap pengkajian ulang, pemerintah akan mengetati dan membatasi penempatan TKI informal di luar negeri, khususnya di Saudi. ’’Pengetatan dan pembatasan itu akan diterapkan dengan memperketat proses keberangkatan. Termasuk pemeriksaan kelengkapan dokumen serta kesiapan mental dan fisik bagi calon TKI,’’ katanya.


Sebagai langkah awal, tutur dia, pemerintah akan mendorong terlaksananya perjanjian kerja sama atau MoU penempatan dan perlindungan TKI dengan pemerintah Saudi. Permintaan TKI ke Saudi mencapai 200–300 orang setiap hari. Saat ini, jumlah TKI yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) di Saudi mencapai 500 ribu orang. Selain itu, pihaknya harus mempertimbangkan perbandingan secara objektif antara TKI yang sukses dan yang bermasalah. Yakni, mencapai 400 kasus di antara 500 ribu TKI di Saudi.


Di bagian lain, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. menyampaikan keprihatinan atas kasus yang menimpa TKI di Saudi. Dia menilai, pemerintah menghadapi dilema antara menghentikan pengiriman TKI dan persoalan ketenagakerjaan di dalam negeri. ’’Posisi pemerintah cukup sulit,’’ katanya.Dia menyerahkan keputusan kepada pemerintah. Mahfud mencontohkan perselisihan wilayah perbatasan dengan Malaysia beberapa waktu lalu. ’’Kalau kita lawan, secara fisik mungkin saja kita menang. Tapi, jutaan pekerja kita yang bekerja di sana (Malaysia, Red), sekitar 1,4 juta orang, akan jadi masalah. Kita percayakan ke pemerintah jalan keluar sebaik-baiknya,’’ ungkapnya kemarin.Menurut dia, diplomasi yang pas adalah memanfaatkan isu penegakan hukum. ’’Penegakan hukum itu bukan masalah bangsa dan negara tertentu, tapi masalah manusia. Jadi, setiap bangsa harus menghormatinya,’’ katanya. ’’Kalau Anda bilang pemerintah Arab harus dilawan, itu tidak realistis,’’ ujarnya. (zul/sof/aga/c5/dwi)

UNDANGAN

Undangan

”Lautan Wahyu” adalah serial film dokumenter berisi pendapat dan sikap tokoh-tokoh Muslim dan non-Muslim untuk menyampaikan Islam sebagai ”Rahmatan lil-Alamin” (rahmat bagi seluruh makhluk). Seri film ini juga merespon pandangan-pandangan yang memicu aksi-aksi intoleransi, kekerasan dan terorisme. Dari pendapat dan sikap para tokoh ini kita bisa belajar tentang pesan-pesan toleransi dan perdamaian Islam yang selama ini nyaris tidak terdengar.

”Host” dan supervisor serial film ini adalah KH A. Mustofa Bisri (Gus Mus), dan sejumlah tokoh penting yang berpartisipasi dalam serial film ini antara lain almarhum. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), almarhum Syaikhul Akbar Muhammad Sayyid Tanthawi (Syaikh al-Azhar Mesir), Prof. Dr. A. Syafii Maarif, KH. Masdar F. Mas’udi, Dr. Haedar Nashir, KH Yusuf Khudlori dan lain-lain.

Dalam rangkaian acara Lautan Wahyu, ahli agama dari Indonesia dan alumni Jerman mendiskusikan pengalaman sehari-hari kelompok agama minoritas, kerukunan antaragama, serta aspek-aspek spiritual Islam yang penuh damai.

Hadirilah rangkaian acara peluncuran dan diskusi film dokumenter “Lautan Wahyu” sesuai jadwal berikut:

Rabu, 1 Desember 2010, 19:00 WIB
Pembukaan/Diskusi I
Film: Islam dan Iman
Pembicara: KH Achmad Mustofa Bisri (Gus Mus)
Moderator: Mohamad Guntur Romli

Rabu, 8 Desember 2010, 19:30 WIB
Diskusi II
Film: Islam dan Jihad
Pembicara: KH Masdar Farid Mas’udi dan Dr. Sahiron Syamsuddin
Moderator: Mohamad Guntur Romli

Rabu, 15 Desember 2010, 19:30 WIB
Diskusi III
Film: Islam dan Konsep Ummah
Pembicara: Prof. Dr. Syafii Maarif dan Prof. Dr. Masykuri Abdillah
Moderator: Mohamad Guntur Romli

Senin, 20 Desember 2010, 19:30 WIB
Diskusi IV
Film: Kerjasama antar-Kaum Beriman
Pembicara: Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj dan Dr. Ignas Kleden
Moderator: Mohamad Guntur Romli

Seluruh acara diselenggarakan di
GoetheHaus
Jalan Sam Ratulangi No. 9-15
Menteng, Jakarta Pusat

Acara ini gratis dan terbuka dengan mendaftar melalui: kultur@jakarta.goethe.org dan +62 21 23550208 (ext. 147) an. Dinyah (jam kerja)

Selain oleh Yayasan Libforall, rangkaian acara ini turut diselenggarakan oleh Yayasan Friedrich Naumann untuk Perdamaian, Dinas Pertukaran Akademis Jerman serta Portal Alumni Jerman.

http://www.goethe.de/ins/id/jak/id6717873v.htm

INVESTASI DAN POLITIK INVESTASI

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

‘’Kita tidak mungkin menutup investasi, tetapi yang dibutuhkan adalah investasi yang ramah lingkungan dan didasarkan pada pengelolaan lingkungan yang benar dan taat dengan dokumun amdal (analisa mengenai dampak lingkungan)’’, kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Kalteng Rian Tangkudung saat membacakan paparan Gubernur Kalteng A.Teras Narang, SH., pada workshop Penguatan Networking Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Senin tanggal 22 November 2010di Palangk Raya. Menurut Rian, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam juga harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat setempat. (Harian Dayak Pos, Palangka Raya, 23 November 2010).

 

Saya kira, permasalahannya tidak terletak menutup atau membuka pintu dan ruang bagi investasi. Tetapi politik apa dan bagaimana yang diterapkan terhadap para investor. Politik ini bisa dilihat dari peraturan-peraturan dan bagaimana praktek pelaksanaannya. Sedangkan politik, jika meminjam kata-kata Dr. Leimena, yang baru baru saja diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Pemerintah, bertujuan untuk mengabdi dan menyejahterakan rakyat. Artinya politik itu niscayanya mengambil kepentingan rakyat sebagai poros. Kalau berbicara tentang ‘’ keseimbangan, keserasian’’, yang disinggung oleh Rian Tangkudung atau ‘’keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang’’ seperti yang diketengahkan oleh Ketua Pusat Penelitian Lingkungn Hidup, Lembaga  Penelitian Universitas Palangka Raya Drs. Andrie Elia, M.Si., (Palangka Post, 24 November 2010), jika berpegang pada pengertian politik dari Dr. Leimena, saya kira kepentingan rakyat tetap berada pada posisi yang lebih utama. Artinya, dengan membuka pintu dan ruang untuk investor, tidak berarti poros rakyat dinomor duakan lalu mengutamakan porsi investor. Jika yang terakhir ini yang dilakukan maka keseimbangan, keserasian dan keadilan itu tidak lain dari keseimbangan , keserasian dan keadilan yang berporoskan kepentingan investor.  Malangnya sejak Orde Baru menerbitkan UU Penanaman Modal Asing, yang berlangsung adalah dijadikannya kepentingan investor sebagai poros ketika membuat UU dan segala peraturan. Lebih-lebih di dalam praktek. Sudah menjadi rahasia umum, dalam praktek, para birokrat yang menangani masalah investor berpedoman pada kepentingan egonya sebagai poros sehingga terjadi KKN. Dengan tidak menjadika kepentingan rakyat sebagai poros, maka sumber daya alam, perusahaan-perusahaan negara, bahkan tanahair secara keseluruhan dijadikan komoditas. Termasuk manusianya. Akibatnya, secara hakiki, Republik Indonesia kehilangan kedaulatannya, Indonesia sebagai bangsa kehilanga martabat da harkatnya. Ribuan Tenaga Kerja Wanita (TKW) diperkosa, disiksa dan dibunuh tanpa perlindungan negara. Wujud dari warga tanpa negara. Malaysia dengan entengnya memperolok-olok kita dengan berbagai cara. Ekonomi kerakyatan yang digaung-gaungkan dalam kenyataan boleh dikatakan hnyalah selubung manis bagi politik neo-liberalisme. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Wawan Tunggul Alam, penulis buku “Di Bawah Cengkeraman Asing.Membongkar Akar Persoalannya Dan Tawaran Revolusi Untuk Menjadi Tuan Di Negeri Sendiri” (Ufuk Press, Jakarta Selatan, 2009, 224 hlm).:  “Dari bangun tidur, beraktivitas, hingga tidur lagi, semuadikuasai perusahaan asing’. Dominasi asing, memang sudah terlalu merasup di tubuh kita sebagai bangsa dan negara. Tidak saja dalam penguasaan ekonomi, yang kemudian mencuatkan pengelolaan sistem ekonomi neo-liberalisme, tapi juga pengaruhnya dalam bidang budaya, pendidikan, dan gaya hidup  Parahnya lagi, kita sudah merasa menjadi manusia modern jika mengenakan barang luar negeri. Padahal , milyaran dolar uang kita dijarah keluar”. Ini adalah terjadi ketika atas nama keseimbangan, keserasian dan keadilan yang pro investor dijadikan pedoman politik dan kemudian dilaksanakan melalui UU dan peraturan, lebih-lebih melalui praktek. Bung Karno , apalagi  Tan Malaka, berulang kali mengingatkan bahwa tanpa kedaulatan ekonomi, tidak akan ada kedaulatan politik sesungguhnya.

 

Siapakah yang menjadi pengambil keputusan politik? Tentu saja para birokrat. Bukan rakyat yang posisinya di hadapan negara hingga sekarang masih sangat lemah. KKN pun berlangsung di kalangan yang berhubungan dengan kekuasaan. Jika demikian terjadinya pengutamaan kepentingan investor dan bukan kepentingan rakyat (sekalipun dalam kata-kata demikian) adalah para pengambil keputusan politik di berbagai tingkat.  Kalau demikian, apabila ketika Kalteng ditetapkan sebagai Provinsi Hijau dan Bersih (Green and Clean Province) jika terjadi  keadaan tandus, gersang dan kotor, maka akar keadaan demikian bisa diusut pada pihak pengambil keputusan di berbagai tingkat.  Kegersangan dan kekotoran bermula dari pengambil keputusan. Sebab seperti ujar pepatah tetua kita bahwa ‘’dari air telaga yang jernih tak akan mengalir air yang keruh” Lalu jika ingin provinsi ini bersih maka yang perlu dibebaskan dari kekotoran adalah birokrasi. Demikian pula apabila ingin provinsi ini hijau, dan sejuk nyman, tidak gersang-tandus seperti Hampalit, maka yag perlu dihijau dan disegarkan pertama-tama adalah kepala dan hati para pemangku kekuasaan sebagai. Pengambil keputusan.  Untuk itu warga negara niscaya melksanakan hak dan wajibnya sebagai ‘’public watch’’(watchers –KS) jika meminjam istilah Ketua Pengadilan Tinggi Kalteng Dr. Naomy HT Siahaan (Kalteng Pos, 24 November 2010).  Dalam hal ini, Lembaga Adat Dayak, lembaga kedamangan perlu diperkuat dan diefektifkan serta direvitalisasi. Saya kataka direvitalisasi, karena adat dn hukum adat itu tidak statis seperti halnya  dengan masyarakat itu sendiri. tidak statis tapi selalu berkembang. Apa yang diwarisi oleh para leluhur adalah adat yang dilahirkn oleh zaman para leluhur. Untuk menjawab tantangan dan persoalan kekinian, adat dahoeloe tidak ada akan padan, dan damang serta lembaga-lembaga adat lainya perlu menjawabnya secara kreatif, berinisiatif untuk membentuk hukum adat baru yang taggap zaman. Terhadap hal-hal yang tidak terdapat pemecahannya dalam hukum adat dahoeloe, para damang di Katingan, misalnya, berunding untuk mengambil tindakan apa yang layak dalam menangani persoalan baru. Keputusa bersma inilah yang kemudian dijadikan isi hukum adat baru. Dari contoh ini nampak bahwa adat dan hukum adat itu bersifat dinamis , tidak statis. Tapi peran lembaga adat dan hukum adat di wilayah adatnya tetap berlaku. Oleh keadaan begini maka  saya duga akan lebih tepat jika adat dan hukum adat sekarang disebut sebagai pasca adat, atau pasca tradisional untuk membedakannya dengan adat dan hukum adat yang terdahoeloe. Jika adat dan hukum adat tidak memperkaya diri, ia pasti tidak akan mampu mejawab masalah-masalah aktual yang tiba serta bersama perkembagan.  Seperti dikatakan oleh Dr. Siun Jarias, salah seorang tokoh Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dalam sebuah workshop di Hotel Luwansa tanggal 23 November 2010: ‘’Pada saat ini dan ke depan adalah tidak mungkin damang sanggup untuk bertanggungjawab sendiri atas nama Dayak menghadapi perubahan yag dahsyat dalam masyarakat” (Harian Palangka Post, 24 November 2010). Kalau demikian maka kemampuan damang perlu ditingkatkan agar mampu menjadi damang pasca tradisional atau damang pasca adat. Peningkatan kemampuan ini bisa dilakukan melalui sebuah Institut Sekolah Damang yang selain  mengajarkan hukum adat dan permasalahan-permasalahannya, juga diajarkan masalah hukum nasional dan internasional, perbandingan hukum-hukum adat. Peningkatan kemampuan para damang ini diperlukan jika ingin menjadikan mereka sebgai salah satu public watchers dan memperkuat posisi rakyat di hadapan negara. Public watchers hanya berfungsi jika mereka memiliki independensi, direkognisi  dan tidak dianeksi. Dan sebenarnya indepedensi ini ada menyertai sejarah lembaga kedamangan itu. Aneksi oleh pengelola kekuasaan berlangsung sejak zaman Orde Baru sesuai patokan dan pendekatan yang diterapkan waktu itu yaitu “keamanan dan stabilitas nasional” serta “massa mengambang” (floating mass). Bahaya lain yang dihadapi oleh lembaga kedamangan di samping aneksi, yaitu ia terkontiminasi oleh  virus ‘uang sebagai raja’. Kontaminasi ini makin besar kemungkinannya apabila politik investasi tidak berporos pada kepentingan rakyat.

 

Peran masyarakat terorganisasi sebagai public watchers , baik itu oleh lembaga kedamangan, LSM, media massa dan organisasi masyarakat lainnya,  menjadi penting jika benar-benar ingin melaksanakan Kalteng sebagai provinsi “hijau dan bersih’’. Sebab kecenderungan birokrasi sampai sekarang adalah mengerowoti Republik Indonesia entah dengan KKN atau pun dengan politik tutup pintuisme sekalipun sudah ada UU No.  14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kalteng hijau dan bersih tidak akan terwujud tanpa keikutsertaan public watchers. Singkat kata, jika ada seminar yang direncanakan untuk membicarakan reposisi damang dalam rangka melaksanakan kebijakan Kalteng sebagai provinsi hijau dan bersih, saya kira tema tersebut salah sasaran. Bukan posisi damang yang harus direposisikan. Tapi pengelola kekuasaan yang harus direposisikan dari memihak investor menjadi ke pihak rakyat. Sedangkan kalau berbicara tentang reposisi damang, maka pengobahan posisi itu terletak pada penguatannya. Bagaimana merobah posisinya yang lemah menjadi kuat.***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKS-PR).

INSTITUT KEBUDAYAAN DAYAK KALIMANTAN DAN BUDAYA PASCA TRADISIONAL

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Oleh Kusni Sulang *

 

Apakah Institut Kebudayaan Dayak (IKD) itu? Untuk apa ia didirikan? Siapa yang menyelenggarakannya? Apa dasar pengadaannya?  Di mana ia didirikan? Bagaimana perspektifnya? Mengapa menggunakan label Kalimantan, dan bukan hanya Kalimantan Tengah saja? Mengapa kebudayaan dan bukan kesenian?Demikian beberapa pertanyaan yang menyertai wacana pembangunan Institut Kebudayaan yang sejak tahun lalu setelah kembali ke Kalteng dari Eropa Barat serta turut menggalakkan kegiatan kebudayaan di provinsi Kalteng ini . Gagasan ini kemudian, secara resmi diterima oleh Musyarawah Nasional Ke-3 yang berlangsung dari tanggal 28 hingga 31 Oktober  2010 di Hotel Luwansa, Palangka Raya. Gagasan inipun sebelumnya pernah saya ajukan di Temu-Seniman-Budayawan Se Kalteng sekitar bulan Juni 2010 di Hotel Hawai, Palangka Raya. Dan diterima sebagai salah satu butir keputusan Pertemuan. Sekalipun demikian, seperti halnya dengan semua butir-butir keputusan lain, keputusan-keputusan ini berhenti di lembar-lembar kertas keputusan. Seakan-akan pertemuan-pertemuan berbagai tingkat yang diselenggarkan sekedar untuk menghabiskan dana guna membuat suatu pertanggungjawaban. Sedangkan tindak lanjut, menjadi tidak penting.

 

Dengan cara kerja begini tidak mengherankan jika segala yang diuar-uarkan sebagai potensial akhirnya tidak pernah real. Mengubah sesuatu yang potensial menjadi real, memang memerluka wacana rinci dan kerja keras. Wacana bisa didapat apabila mengenal medan, sedangkan antara birokrasi kebudayaan (sebagai organisator kebudayaan formal) dengan pelaku kebudayaan dan medan nyata, terdapat suatu jarak besar. Ditambah lagi bidang kebudayaan sering tidak berada di tangan orang yang asing dan tidak berminat terhadap bidang kebudayaan. Tidak dikelola oleh orang yang tepat di tempat yang tepat It is not handled by the right man on the right place, jika mau menggunakan klimat yang dikira keren.. Jarak dan keterasingan organisator formal kebudayaan ini, menjadi kian besar oleh minimnya kemampuan mendengar. Wujud dari keterasingan pengelola formal kebudayaan dari bidang yang menjadi tanggungjawabnya, misalnya diungkapkan oleh pernyataan bahwa “Di Kalteng tidak ada seniman dan budayawan”, “kebudayaan dimaknakan sebatas tari, nyanyi, mengenakan pakaian adat”,  “sastra tidak menarik”, lambatnya penanganan isi muatan lokal (mulok) untuk sekolah-sekolah, tidak adanya upaya sistematik untuk pelestarian, pengembangan dan revitalisasi budaya lokal,  tidak terurusnya cagar budaya dan obyek-obyek wisata, pembiaran pencurian khazanah budaya Kalteng seperti sapundu, sempat mati surinya Taman Budaya, Museum Balanga juga masih begitu-begitu saja dari tahun ke tahun, dan banyak lagi. Dengan  keadaan organisator formal kebudayaan yang “pas-pasan” demikian, tidak banyak yang bisa diharapkan bagi kehidupan kebudayaan di daerah ini, apalagi untuk pembangunan suatu Institut  Pendidikan di bidang kebudayaan. Lima puluh tiga tahun usia Kalteng, sekalipun tidak pernah berlangsung sebuah Kongres Kebudayaan. Sedangkan Sarikat Dajak  yang berdiri pada tahun 1919, sebagai koreksi terhadap Pertemuan Tumbang Anoi yang kapitulatif (tahun 1894), dengan segala keterbatasan syarat, masih melakukan Pertemuan Khusus di Pénda Kacapi untuk membicarakan soal Bahasa Dayak. Oleh terbengkalainya kehidupan kebudayaan di Kalteng, maka yang merajalela adalah yang disebut budaya modern semu dengan rupa-rupa perwujudannya seperti “Kehidupan Kalteng Under Cover”,  minimnya kesadaran sejarah, kemerosotan moral di kalangan generasi muda, terancamnya budaya Dayak sebagai budaya lokal, maraknya narkoba, dan lain-lain…Keadaan Kalteng yang demikian, bisa dikatakan bahwa sesungguhnya Kalteng secara budaya merupakan masyarakat yang  kehilangan orientasi. Disorientasi ini dipercepat lajunya oleh penguasaan tanah Kalteng hampir 90 persen oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS), bentuk dari berlangsungnya politik ekonomi  neo-liberal sambil menyelubunginya dengan kata-kata “ekonomi kerakyatan”, demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Akibatnya kebudayaan Kalteng adalah kebudayaan kemiskinan sebagai hasil dari proses pemiskinan budaya, .kelanjutan dari politik pemiskinan dan politik ekonomi. Sebab politik tidak lain dari pecerminan terpusat dari segala kepentingan, terutama kepentingan ekonomi. Kebudayaan kemiskinan itu jadinya juga adalah kebudayaan  yang bermula dari pilihan politik, termasuk politik ekonomi neo-liberal, nama baru bagi neo-kolonialisme. Didorong oleh budaya penjajahan baru yang dominan ini maka kita menyaksikan dominasi budaya jalan pintas, pragmatisme egoistik, gampang-gmpangan menjual sumber daya alam bahkan jiwa diri sendiri. Kita bangga menjadi anak bangsa terjajah tanpa menyadari diri terjajah dan penuh ketergantungan, bahkan gelombang Laut Jawa pun turut mempermainkan kita. Keterjajahan ini oleh tetua kita, oleh para pendiri Kalteng, diungkapkan dalam kata-kata: “témpun pétak batana saré, témpun uyah batawah bélai, témpun kajang bisa puat” (punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar di rasa, punya atap basah muatan)..

 

Sekalipun gagasan tentang pembangunan Institut Kebudayaan Dayak sudah diterima dan menjadi salah satu keputusan Temu Seniman-Budayawan Kalteng, tapi sesudah Temu berakhir, masalah itupun turut berakhir. Sedangkan MADN yang juga menerima gagasan tersebut, agaknya masih belum mempunyai rencana rinci guna melaksanakannya.

 

Gagasan ini juga sempat dibicarakan dalam Seminar tentang Sastra dan Bahasa Daerah yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh salah seorang pemakalah utama seminar dari Universitas Palangka Raya (Unpar), gagasan ini dipandang sebagai gagasan “omong kosong besar” karena Kalteng tidak memiliki barisan doktor dan magister untuk mewujudkannya. Sang doktor ini agaknya lupa dan beringatan terlalu pendek terhadap sejarah Kalteng dan Unpar sendiri yang tidak dibangun oleh dan dengan barisan doktor dan magister tapi bermodalkan tekad dan cita-cita dengan harapan agar Unpar bisa menjadi Tunjung Nyahu (Cahaya Kilat Kehidupan), menjadi otak Dayak, Kalteng dan Kalimantan. Barisa doktor dan magister baru muncul setelah Unpar didirikan dengan modal yang ada. Semestinya sang doktor bukan mencemoohkan gagasan, tetapi sebagai warga dari Universitas yang diharapkan menjadi Tunjung Nyahu membantu pengejewantahannya. Barangkali inilah contoh dari kacang lupa akan kulitnya di dunia cendekiawan kita.  Sikap sang doktor yang kebetulan seorang dekan ini hanya memperlihatkan merosotnya komitmen seorang cendekiawan kepada masyarakat, lalai akan peran kecendekiawanannya. Sikap yang jika menggunakan kata-kata penyair Perancis Paul Elouard, “sikap anak raja atau pangeran” . Memandang masyarakat dari menara gadingnya yang jauh dari kehidupan, sikap yang tidak diperlukan oleh Kalteng yang.lebih memerlukan seorang panarung daripada seorang “pangeran”. Pola pikir dan mentalitas anak raja atau pangeran adalah sisi lain dari satu mata uang. Satu sisi lainnya bernama budakisme. Nrimo. ‘’His master’s voice’’. Ketiadaan prakarsa. ‘’Menjilat ke atas, menindas ke bawah, menyikut ke samping’’.

 

HAMBARUAN ANAK JAJAHAN

 

Uraian di atas mencoba memetakan secara singkat keadaan Kalteng dewasa ini secara budaya. Jika diikthisarkan maka keadaannya berupa Kalteng yang terjajah. Kalteng yang tergantung, Kalteng yang terpuruk. Kalteng yang belum merdeka sebagai hasil dari suatu pilihan politik yang kemudian mempunyai dampak menyeluruh. Dan keterpurukan ini menyasar juga bidang kebudayaan: pola pikir dan mentalitas. Manusia Kalteng. Pola pikir dan mentalitas ini merupakan pangkalan bagi segala tindakan, termasuk pilihan politik yang kemudian diterapkan. Pola pikir dan mentalitas merupakan masalah sentral kebudayaan. Tari, nyanyi, pakaian, sastra, politik, perilaku, hanyalah bentuk-bentuk pengungkapannya. Pola pikir dan mentalitas ini, barangkali dalam Bahasa Dayak disebut hambaruan. Hambaruan kitalah sekarang yang sangat rusak dan sakit. Yang paling parah, kita tidak menyadari hambaruan kita sakit berat dan rusak. Sehingga kita dalam pilkada misalnya sanggup menjualnya dengan harga Rp.100-Rp.200 ribu, lebih murah dari harga seekor anjing. KKN, “praktek kwitansi kosong”,  “sikap menadah tangan, mengharapkan belas kasihan, tergantung pada dana baru bisa berkegiatan, pamer gelar akademi tapi nangkring di menara gading, mabuk PNS, calo jabatan, hanyalah beberapa  manifestasi lain dari rusak dan sakitnya hambaruan, ini. Jika benar demikian, maka hambaruan rusak ini, yang patut diperbaiki, hambaruan sakit inilah yang patut disembuhkan. Dan seperti pengarang Tiongkok tahun 1930-an, Lu Sin menyebutkan bahwa masalah jiwa  atau hambaruan ini merupakan maslah inti kebudayaan. Hambaruan rusak dan sakit ini juga bisa disebut sebagai hambaruan anak jajahan. Memperbaiki dan menyembuhkan hambaruan yang rusak dan sakit ini merupakan masalah mendesak Kalteng (baca: Indonesia). Hambaruan anak jajahan niscaya diganti dengan hambaruan anak merdeka. Di sinilah apa yang dikatakan oleh Pastur Brasilia Paulo Freire, proses penyadaran untuk menjadi subyek dan  pemerdekaan diri sendiri, mencuat arti pentingnya kalau bukan menentukan.  Karena manusia yang memainkan peran menentukan (it is decided by the men behind the gun), bukan canggih tidaknya bedil di tangan. The singer not the song (penyanyi bukan nyanyiannya). Artinya kebudayaan yang kita tumbuh-kembangkan tidak lain dari kebudayaan pembebasan dan pemerdekaan. Modal dasar Uluh Kalteng untuk upaya ini sebenarnya sudah ada dasarnya yaitu Budaya Utus Panarung Uluh Itah. (Budaya Turunan Pelaga Orang Dayak). Budaya Panarung ini sekarang memang hampir pudar, karena masih tanggap zaman seniscayanya ia diangkat kembali sebagai warisan budaya yang masih tanggap zaman alias relevan. Yang diperlukan Kalteng bukanlah manusia ‘’budak” tapi manusia panarung berwacana, berketerampilan tinggi, mempunyai komitmen manusiawi yang kuat dan berlanggam tak kenal susah payah. Untuk itu diperlukan perobahan pola pikir dan mentalitas drastis. Barangkali inilah peran pekerja kebudayaan dan semua lembaga masyarakat, lebih-lebih dunia pendidikan. Manusia dan pemanusiawian manusia serta masyarakat merupakan awal dan tujuan dari segala upaya. Juga pelaku dan tujuan dari pemberdayaan serta pembngunan. Justru manusia serta permasalahannya, merupakan ranah kegiatan yang digeluti oleh bidang kebudayaan tanpa ujung dan tak punya sudah.

 

MANUSIA DAN BUDAYA PASCA TRADISIONAL

Sebagai institut kebudayaan dan lebih-lebih sebagai lembaga pendidikan, tentu saja masalah utama dan pertama-tama yang digeluti oleh Institut Kebudayaan Dayak, jika ia benar-benar mau dibangun, adalah masalah manusia dan persoalan-persoalannya. Masalah pola pikir, mentalitas, pandangan hidup, perilaku, psikhologi, identitas, pandangan keindahahan, sikap dan pandangan sejarah Uluh Kalteng (Manusia Kalteng), kemasyarakatan, dan bentuk-bentuk kebudayaan yang ada di daerah serta yang ada di luar daerah. Institut ini jadinya tempat melakukan pengkajian ide dan masyarakat, tempat melakukan penelaahan isi dan bentuk-bentuk budaya, pewarisan dan pengembangan sesuatu yang baru berdasarkan apa yang sudah dimiliki sambil menyerap kekayaan budaya daerah dan negeri lain. Institut juga merupakan wadah pergulatan dan pencarian ide serta bentuk yang beridentitas., berkarakter, di mana nilai lokal, nasional dan universal rasuk. Karena sifat demikian, maka manusia dan kebudayaan yang diimpikan oleh lembaga ini adalah manusia dan kebudayaan pasca tradisional.  Manusia dan pasca tradisional ini layaknya seorang yang berdiri di kampung halaman memandang tanahair merangkul bumi. Manusia dan budaya pasca trdisional pasti berlawanan dengan ethnosentrisme dan budaya ghetto yang sekarang di Kalteng masih memperlihatkan kekuatannya dan menjadi dasar budaya  dari.kolonialisme internal. Dengan kata lain, manusia dan budaya pasca tradisional tidak lain dari perwujudan nyata di Kalteng manusia dan budaya republikan dan berkeindonesiaan.

 

Apabila demikian, maka dalam kurikulumnya Institut Kebudayaan Dayak menempatkan mata pelajaran filosofi : sejarah filosofi dan perbandingan filosofi pada tempat penting.Yang dimaksudkan dengan filosofi  dan perbandingan, selain filosofi estetika dan hidup etnik Dayak, dan sub-sub etniknya, juga mempelajari filosofi daerah dan negeri-negeri lain. Mata pelajaran ini menjadi penting karena bentuk, adalah tempat penuangan ide-ide itu secara estetika. Untuk filosofi Dayak, para Damang dan pemuka adat bisa memberikan sumbangan sangat berharga. Untuk mengenal apa yang sudah dipunyai oleh daerah, maka sektor penelitian dan pengarsipan atau dokumentasi memainkan peranan penting. Apalagi hal-hal ini sampai sekarang, sekalipun di Kalteng sudah terdapat beberapa universitas, tapi apa yang dilakukan di bidang ini masih terlalu sangat minim. Sehingga Uluh Kalteng masih belum bisa disebut mengenal apa siapa dirinya. Tidak atau kurang tahu sejarah diri sendiri sehingga memuja sesuatu yang buruk dan menyisihkan yang semestinya tidak boleh dilupakan.

 

SARANA PELESTARIAN

 

Untuk tidak lepas akar dalam menciptakan budaya pasca tradisional, pekerjaan pelestarian merupakan suatu keniscayaan. Yang dimaksudkan dengan pelestarian adalah ‘’mempertahankan kelangsungan hal ikhwal, dalam hal ini kebudayaan. Melindunginya dari kemusnahan dan atau kerusakan. Mengawetkannya atau melakukan konservasi. Pelestarian ibarat kegiatan pendaftaran dan pengarsipan sehingga melalui pendaftaran dan  pengarsipan ini kita bisa mengenal segala apa yang kita sudah miliki, bagaimana kualitasnya. Dengan demikian kita bisa menyaring dan memakai apa-apa yang masih tanggap zaman dalam upaya menciptakan sesuatu yang baru sesuai kepentingan hari ini. Sebab kebudayaan masa lalu yang kita lestarikan tidak lain jawaban angkatan terdahulu terhadap masalah zamannya. Secara kongkret, Institut bisa mempunyai jurusan kerajinan tangan (termasuk keterampilan mengolah besi), pencak-silat sebagai bagian dari jurusan seni tari.Karungut, deder, sansana sebagai bagian dari jurusan sastra atau musik. Sedangkan masalah olahraga tradisional, seperti lomba perahu, balugu,  dan lain-lain, seniscayanya ditangani oleh lembaga-lembaga olah raga. Institut ini sekaligus diharapkan bisa menyediakan tenaga-tenaga pengajar bagi matapelajaran mulok di sekolah-sekolah, sehingga mulok tidak lagi diisi dengan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan mulok seperti sekarang. Sedangkan Institut bisa dimanfaatkan sebagai tempat latihan, sanggar  atau galeri.  Diharapkan pengelolaan Institut, bisa sekaligus memberikan penghasilan bagi para seniman-budayawan yang berperan. Sedangkan lulusannya kelak, dengan keterampilan yang mereka miliki, sebelum mendapat akreditasi dari pemerintah, sekalipun tanpa ijazah formal, tapi mereka bisa melakukan profesi secara profesional dan bisa hidup dari profesi mereka. Formalitas menjadi urutan berikut dibandingkan dengan keniscayaan bekerja terlebih dahulu guna menjawab keperluan mendesak. Dengan demikian, Institut merupakan salah satu cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan oleh para  seniman-budayawan bagi diri mereka sendiri. Institut ini akan berkembang cepat jika pengelola kekuasaan tidak berdiri di pinggir sebagai penonton, dan apabila lembaga-lembaga seperti TVRI dan RRI bisa mengulurkan tangan kerjasama.

Adanya Institut Kebudayaan begini, diharapkan bisa melahirkan barisan seniman-budayawan Kalteng yang profesional, berwacana, berkomitmen manusiawi dengan mutu karya yang layak. Institut merupakan sebuh laboratorum kerja secara praktis dan akademis sekaligus.

 

DASAR SOSIAL PEMBANGUNAN INSTITUT

 

Sejak lama terdapat tidak sedikit sanggar, komunitas seni dan grup-grup musik baik yang riil maupun yang fiktif. Fiktif artinya muncul hanya terutama untuk mencari dana. Fiktif atau riil, perhatian pada seni, terutama seni musik dan tari cukup banyak. Bahkan tersebar di berbagai kabupaten. Hanya saja mereka berkegiatan sendiri-sendiri dan tidak nampak upaya sistematik untuk meningkatkan mutu capaian berkarya. Sadar akan arti peningkatan mutu, mereka dengan satu dan lain cara mencoba pergi (terutama) ke Jawa (terutama ke Padepokan Bagong Kusudiardjo di Yogyakarta) atau belajar di Institut Seni di Jawa atau Bali atau di Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Kesadaran untuk memperoleh pendidikan kesenian secara sistematik ini nampak sejak didirikannya Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kalteng pada 1999. Para seniman, terutama seniman tari, banyak yang mengharapkan bisa belajar di Jawa. Sayangnya DKD Kalteng pada waktu itu macet oleh campurtangan politik pemerintah provinsi. Dan sampai hari ini DKD Kalteng lebih merupakan sebuah lembaga yang hanya ada namanya, secara kegiatan bisa dikatakan mati suri.Sekalipun APBD menyediakan dana untuk DKD. Sehingga merupakan dana sia-sia. Kegiatan kesenian di Kalteng berjalan tanpa DKD dominasi birokrat yang sudah sibuk dengan urusan birokrasi mereka tapi masih bersikokoh bercokol di DKD.

 

Pengalaman Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, bahkan Kalteng sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh sanggar Antang Batuah di Kasongan, Sanggar Balanga Tingang di Palangka Raya,  adanya tenaga-tenaga terdidik begini mempercepat laju kegiatan dan mutu berkreativitas sanggar-sanggar itu. Sanggar-sanggar dan keinginan meningkatan mutu karya inilah yang merupakan dasar sosial mengapa pembentukan Institut Kebudayaan Dayak di Palangka Raya. Mengapa Dayak Kalimantan? Alasannya karena seperti diperlihatkan oleh beberapa kali pertemuan di manapun, Orang Dayak  Se-Kalimantan, memerlukan lembaga pendidikan demikian untuk mengembangkan kebudayaan Dayak mereka. Adanya institut begini merupakan keperluan bersama mereka. Saya kira, bisa dipastikan, juga merupakan keperluan Orang Dayak di Sabah dan Sarawak. Dengan mengembangkan kerja jaringan baik dengan dalam dan luar negeri, saya kira institut ini akan cepat berkembang di luar apa yang bisa dibayangkan sekarang. Karena itu organisator Institut niscaya bukan orang yang egoistik tapi seorang pemimpi penuh imajinasi, mempunyai jaringan luas, mampu mengembangkan jaringan, dan berkemampuan dalam arti akademi dan organisasi serta wacana. Mampu menghimpun semua. Sebagaimana halnya dengan Institut kebudayaan atau kesenian di daerah lain, saya kira, jika benar ingin membangun Institut demikian di Palangka Raya sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam lingkup Unpar yang sudah jadi secara kelembagaan, tapi juga jadi dengan segala ‘’penyakitnya’’.

INSTITUT KEBUDAYAAN BUKAN HANYA KESENIAN

 

Institut ini digagaskan sebagai institut kebudayaan karena ia bukan hanya menangani masalah-masalah bentuk kesenian. Tapi bagaimana mencoba melahirkan sebuah kebudayaan pasca tradisional tanggap zaman tanpa lepas akar. Jadi cakupannya lebih bersifat konsepsional tentang kebudayaan yang mau ditumbuh kembangkan tanpa mengabaikan wahana di mana ia diwadahi. Kalau Institut ini lebih banyak bergulat dalam soal bentuk barangkali bentuk itu kemudian akan muncul tanpa jiwa. Tanpa roh. Tanpa hambaruan. Padahal permasalahan Kalteng sekarang justru terletak pada pembenahan hambaruan. Pembebasan dan pemerdekaan hambaruan. agar kembali menjadi Hambaruan Utus Panarung. atau  Isen Mulang, yang berbeda dengan Hambaruan pelaku Harakiri model Jepang atau Siri orang Bugis. Kalau menekankan hanya pada bentuk pengungkapan, maka hambaruan akan luput dari olahan. Hambaruan saya kira adalah sari kebudayaan.

 

TENAGA PENGAJAR

 

Siapa yang akan menjadi tenaga pengajar untuk Institut ini kelak sedangkan Kalteng tidak mempunyai barisan doktor dalam budaya Dayak? Apakah karena tidak adanya barisan doktor dan magister ini, kita lalu tidak bisa mendirikan Institut Kebudayaan Dayak ?

 

Pertanyaan ini seperti saya katakan di atas, sudah dijawab sendiri oleh pengalaman para pendahulu ketika membangun Kalteng dan mendirikan Unpar. Kalteng dan Unpar , demikian juga Republik Indonesia, tidak dibangun oleh tersedianya barisan doktor dan magister dahulu. Kita memang memerlukan barisan doktor, magister dan pakar tapi tidak sembarangan doktor, magister dan pakar. Yang kita perlukan adalah barisan cendekiawan yang mempunyai komitmen merakyat, dan mau bekerja keras. Sanggup membngun sesuatu dari tiada menjadi ada, dari kecil menjadi besar. Kalau menunggu adanya kelengkapan demikian, kita tidak akan pernah mempunyai apa-apa. Orang lain pun tidak akan menolong Dayak, kecuali orang Dayak sendiri. Jika Bung Karno pernah menampik Amerika Serikat dengan kata-kata ‘’Go To Hell With Your Aid !’’ terhadap orang yang mengatakan ide membangun Institut Kebudayaan Dayak sebagai ‘’omong kosong besar’’ karena tak ada barisan doktor dan magister, saya ingin katakan ‘’Go to Hell With This Kind of Doctor!’’. Doktor yang hanya menjadikan Kalteng sebagai tempat hidup tapi tidak memberikan apa-apa kepada Kalteng. Apalagi seorang doktor belum tentu seorang berkebudayaan dan mengenal kebudayaan Dayak.

 

Lalu siapakah yang akan mengajar di Institut Kebudayaan itu kelak ? Kita punya praktisi-praktisi kesenian seperti pematung, penari, kameramen, pemusik, pelukis, penganyam, punya barisan damang, dan lain-lain yang menopang kehidupan kebudayaan Dayak selama ini sampai sekarang. Di antara mereka walaupun bukan doktor tapi paling tidak juga pernah mengenyam pendidikan universitas. Mereka mencintai dan ingin mengembangkan kebudayaan Dayak. Mereka ini adalah modal berharga dan utama serta bisa diandalkan dan sudah menyatakan kesediaan berlaga dari nol. Di tambah lagi dalam konteks sekarang, kita sudah mempunyai jaringan dalam dan luar negeri. Tidak kurang penting, sekarang sudah ada MADN yang tentunya bisa berperan besar jika MADN setia pada visi dan misinya. Ditambah lagi adanya Orang Dayak di jajaran pengelola kekuasaan. Kecuali kalau Dayak-Dayak  ini tidak merasa berkepentingan dengan berkembangnya kebudayaan Dayak. Sedangkan ketiadaan barisan doktor dan magister dalam kebudayaan Dayak, bukan sesuatu yang mustahil jika mereka dilahirkan kemudian sesudah Institut berdiri dan berkembang. Perspektif Institut Kebudayaan Dayak Kalimantan ini, seperti halnya dengan perspektif Dayak secara keseluruhan, tergantung pada kesadaran dan hambaruan Orang Dayak itu sendiri. Mampukah mereka menjadi Dayak Bermutu dengan hambaruan Utus Panarung? Alternatif lain: Dayak sama dengan Utus Budak Kekinian! Dua perspektif ini masalahnya seperti yang disenandungkan oleh Elvis Presley : ‘’It’s  now or never !’’ (Sekarang atau Takkan Pernah Sama Sekali)***

 

* KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).

“Busyro Ubah Gaya, dari Gelandang ke Striker”

VIVAnews

By Elin Yunita Kristanti – 1 jam 40 menit lalu
Busyro Muqoddas di DPR

VIVAnews – Setelah memimpin Komisi Yudisial, Busyro Muqoddas kini diberi amanat memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, menggantikan Antasari Azhar yang kini mendekam di penjara. Namun, masa jabatan Busyro tak panjang. Komisi Hukum Dewan memutuskan, Busyro memimpin hanya dalam waktu setahun.

Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho menyesalkan keputusan itu. “Tak bisa dipungkiri, Busyro adalah pilihan yang terbaik. Tapi saya kecewa dengan langkah DPR yang mengerdilkan dengan hanya memberi waktu setahun,” kata Emerson kepada VIVAnews, Jumat, 26 November 2010.

Ditambahkan dia, sulit untuk memastikan apakah kinerja Busyro bakal efektif.

Lalu apa yang harus dilakukan Busyro dalam kepemimpinannya?

Dikatakan Emerson, setidaknya ia harus membangun kepercayaan diri dan konsolidasi internal KPK. Juga, memperbaiki dan membangun komunikasi dengan lembaga lainnya, terutama sesama penegak hukum.

“Ini ibaratnya adalah Perang Baratayudha, fase akhir yang menentukan bagi empat pimpinan KPK dan buat Busyro sendiri,” kata Emerson.

Untuk ini, Emerson berpendapat, Busyro harus mengubah gaya kepemimpinan sebelumnya. Percepatan kinerja menjadi penting artinya di waktu mepet ini. Busyro diminta lebih garang. “Ubah gaya, dari gelandang ke striker [penyerang],” tambah Emerson.

Sementara, Zainal Arifin Mochtar dari Pusat Kajian Anti-korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada berpendapat gaya kepemimpinan Busyro di KY tak bisa dijadikan tolok ukur untuk memprediksi dia di KPK. “Saat di KY ia bekerja di tengah UU yang tidak memadai. Pasal-pasal kewenangannya dibatasi,” kata dia kepada VIVAnews, Jumat pagi.

Toh begitu, kata Zainal, Busyro tetap melakukan banyak hal. “Ia masih melakukan tugasnya di tengah keterbatasan. Hakim digedor, dihajar, tapi ia terkendala. Sementara di KPK seharusnya ia bisa berbuat banyak, karena KPK sudah lengkap.”

Di masa kepemimpinan Busyro yang pendek, kata Zainal, banyak hal yang harus dilakukan, selain tugas rutin soal pencegahan dan penindakan.

Salah satunya, mendorong perwakilan di daerah dan perbaikan internal komisi antikorupsi. “Ibaratnya KPK sekarang kapal yang bocor dan mulai oleng. Busyro diharapkan bisa menambal yang bocor dan mengemudikannya bersama empat pimpinan lain ke arah yang tepat.” (kd)

 

KPK Harus Kembalikan

Kepercayaan Publik

Liputan 6

Liputan 6 – Jumat, 26 November

Liputan6.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik. KPK juga harus terus bekerja keras dan bergerak memberantas korupsi di Tanah Air. Demikian diungkapkan mantan kandidat Ketua KPK Bambang Widjoyanto di Jakarta, Kamis (25/11), setelah dirinya gagal terpilih.

Menurut Bambang, mengembalikan kepercayaan publik adalah tugas terberat yang diemban Ketua KPK Busyro Muqoddas. Sebab KPK masih jadi andalan masyarakat dalam membongkar kasus korupsi. Terlebih Busyro Muqoddas hanya bertugas selama satu tahun.

Bambang menambahkan pemberdayaan sumber daya manusia KPK seyogyanya dilakukan dengan mengonsolidasi kekuatan internal serta mencari program yang mampu mengembalikan kepercayaan publik. Namun harus didukung dengan konsentrasi penuh menyelesaikan kasus yang ditanganinya. Alhasil, KPK bisa bekerja lebih optimal.

Lembaga pemberantas korupsi ini juga diharapkan mampu memberikan perpsektif baru dalam penegakan hukum dengan membuat rencana strategis road map bersama institusi penegak hukum lain baik kepolisian maupun kejaksaan agung.(ADI/JUM)

Malaria di Cihea


Kamis, 25 November 2010 – 23:04:44 WIB
Ketika Politik Etis yang mulia, berubah jadi bencana. Irigasi
salah urus, malaria datang menyerang.

PEMERINTAH kolonial menerapkan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) pada kurun 1830-1870. Sistem ini diberlakukan untuk mengisi kembali pundi-pundi kas negara Belanda yang kosong terkuras untuk membiayai perang Jawa (1825-1830). Selama tiga dekade lebih penyelenggaraan tanam paksa, Belanda berhasil membawa keuntungan yang berlimpah. Namun seiring dengan mengalirnya gulden untuk Belanda, gerakan balas budi terhadap warga jajahan di Hindia Belanda pun muncul.
Menjelang akhir abad ke-19 berhembus isu penurunan tingkat (mindere-welvaart) kesejahteraan warga jajahan di Hindia Belanda. Gerakan balas budi itu kemudian semakin mengkristal dan berujung pidato Ratu Belanda di hadapan parlemen pada 1901. Dalam pidatonya itu Ratu menyampaikan sebuah konsep “kewajiban moral” kepada warga Hindia Belanda. Kemudian dari sana lahirlah Politik Etis, suatu program yang mengedepankan upaya meningkatkan kesejahteraan warga jajahan lewat edukasi, irigasi dan emigrasi.
Rencana besar itu pada kenyataannya tak semulia yang dibayangkan. Tiga program Politik Etis hanya menguntungkan pihak swasta yang membutuhkan tenaga murah dan fasilitas dari pemerintah. Emigrasi yang sejatinya bertujuan untuk pemerataan jumlah penduduk digunakan sebagai cara mendatangkan tenaga kerja ke perkebunan-perkebunan milik swasta Belanda. Bahkan di beberapa tempat program pembangunan irigasi menimbulkan masalah dan merugikan penduduk.
Sebuah skripsi di Universitas Diponegoro (2003) yang ditulis oleh Sofia Adrianti membeberkan ketidakberesan pembangunan irigasi berujung pada berjangkitnya wabah malaria di Cihea, Cianjur, Jawa Barat. Proyek pembuatan irigasi salah urus itu dilakukan antara tahun 1891 sampai dengan 1904 dengan tujuan mengairi areal persawahan seluas 8000 bau (1 bau = 7096 m2). Sebelum proyek pembangunan irigasi itu dilakukan, Bupati Cianjur Raden Aria Wiranatakusumah telah melontarkan ide terlebih dulu untuk mengairi sawah seluas 500 bau yang berada di Lembah Cihea.
Untuk mewujudkan idenya itu dia memerintahkan agar warga membendung sungai Cisokan yang mengalir melintasi daerah tersebut. Air lantas dialirkan untuk menggenangi lahan persawahan milik penduduk. Pengairan sawah dengan cara tradisional itu ternyata tak bisa berfungsi baik. Baru pada 1891, ketika pemerintah kolonial mencurahkan konsentrasi pada persoalan pengairan, proyek pembangunan irigasi yang lebih modern digalakkan. Sejumlah tenaga ahli bidang pengairan yang bekerja di bawah Dinas Pekerjaan Umum (BOW, Burgerlijk Openbare Werken).
Dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 8 Desember 1890, Direktur BOW menjelaskan bahwa sebelum proyek pembangunan irigasi dimulai oleh pemerintah, luas areal persawahan yang berhasil dialiri air hanya sekira 1700 bau saja. Sementara 2000 bau areal persawahan mengandalkan sistem tadah hujan. Pada 1891 pemerintah memulai proyeknya. Pelaksanaan pembangunan irigasi dibagi menjadi empat bagian, yakni proyek Seksi I, Seksi II, Seksi III dan Seksi IV. Masing-masing seksi mengerjakan saluran primer, sekunder, tersier dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya.
Untuk pembangunan proyek Cihea itu BOW mengajukan dana sebesar f.800 ribu. Dana diperoleh dari investasi pemerintah yang disetujui oleh Menteri Urusan Koloni dengan perhitungan f.100 per bau. Pemanfaatan irigasi ini selain untuk petani juga digunakan untuk perusahaan swasta yang beroperasi di daerah sekitar dengan harapan mereka bisa membayar biaya yang diberlakukan atas dasar jumlah debit air yang dimanfaatkan.
Pada awalnya pembangunan irigasi tak menemui hambatan yang berarti. Pembangunan kanal utama yang dilanjutkan dengan pembangunan saluran pada proyek Seksi I dan II berjalan lancar. Memasuki tahun ketiga pembangunan mulai mengalami hambatan yang datang karena lingkungan kerja yang kurang baik yang menyebabkan para pekerja jatuh sakit.
Menerima laporan tentang masalah ini Gubernur Jenderal C. Pijnacker Hordijk  memerintahkan Jawatan Kesehatan Sipil untuk memberikan bantuan kesehatan pada para pekerja. Bahkan sebelumnya Pijnacker sempat berpikir untuk menghentikan saja proyek pembangunan irigasi tersebut. Namun pihak BOW memohon agak pembangunan irigasi dilanjutkan dengan alasan irigasi Cihea akan membawa banyak manfaat di kemudian hari.
Memasuki awal 1894 persoalan kesehatan pekerja bisa diatasi dengan bantuan dari Jawatan Kesehatan Sipil. Namun datang masalah berikutnya yakni kurangnya jumlah pekerja yang melaksanakan proyek pembangunan. Penduduk di sekitar daerah Cihea belum banyak. Belum lagi selesai masalah tenaga kerja, proyek kembali terhambat oleh persoalan sanitasi lingkungan kerja yang kurang bersih. Para pekerja yang sedang menyelesaikan pembangunan irigasi Seksi III terserang penyakit disentri. Proyek pun kembali tertunda.
Kendati tersendat-sendat, pembangunan proyek Seksi I dan II berhasil dirampungkan pada medio 1895. Saat itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda sudah beralih ke tangan Carel Herman Aart van der Wijck. Departemen Pekerjaan Umum kembali melanjutkan pembangunan Seksi III yang meliputi saluran primer pada bantaran sebelah kanan sungai Ciranjang.
Pada tahun yang sama pemerintah mulai mengetatkan anggaran karena pembangunan irigasi Cihea tahap pertama dan kedua telah menghabiskan banyak biaya. Penghematan itu membuat proyek tak lagi bisa leluasa dikerjakan. Proyek macet ini ternyata bukan saja terjadi di Cihea, tapi juga pada proyek-proyek lainnya. Dalam bukunya, Etika yang Berkeping-Keping: Lima Telaah Kajian Aliran Etis dalam Politik Kolonial 1877–1942, sejarawan Elsabeth Locher-Scholten menulis bahwa hal itu mengundang keprihatinan kaum etisi yang kemudian mendorong pelaksanaan pinjaman sebesar 100 juta gulden kepada pemerintah Belanda untuk membiayai proyek-proyek di Hindia Belanda.
Pada akhir abad ke-19 pemerintah Hindia Belanda sendiri sedang mengalami defisit keuangan yang cukup parah. Sehingga melalui Departemen Urusan Koloni pemerintah Hindia Belanda mengajukan pinjaman kepada Departemen Keuangan di Negeri Belanda. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan proyek-proyek di Hindia Belanda seperti di Cihea salah satunya.
Di balik kesulitan yang menggelayuti realisasi proyek Cihea, para spekulan tanah mulai pasang aksi cari untung. Pihak swasta melihat lahan yang dilintasi oleh aliran irigasi akan naik nilainya. Mereka pun berlomba memengaruhi residen, asisten residen, kepala distrik dan kontrolir setempat untuk bisa menguasai lahan-lahan milik penduduk. Selain itu kepala-kepala pribumi yang bekerjasama dengan kontrolir bermain mata untuk menjadikan lahan liar yang berdasarkan Undang-Undang Agraria 1870 dikuasai oleh negara menjadi lahan sewaan yang bisa dikuasai secara sepihak dengan harapan bisa memetik keuntungan apabila irigasi selesai dibangun. Perlakuan pemerintah kolonial terhadap petani pribumi pun tak kurang jomplangnya. Pemerintah memberlakukan pajak kepada mereka atas penggunaan air dari irigasi padahal keuntungan yang diraih petani pun tidak seberapa banyaknya.
Setelah pembangunan irigasi selesai pada 1904, masalah lain pun datang menyusul. Pemerintah abai terhadap keadaan lingkungan di Cihea, khususnya kondisi tanah di sana. Selain itu, pemerintah juga tidak berhitung bahwa petani yang bekerja di Cihea sangat terbelakang dan tak terbiasa menggunakan aliran irigasi yang pada zaman itu terbilang modern. Air yang mengaliri sawah ternyata menggenang dan tak kunjung surut. Genangan air pun meluas, menggenangi lahan-lahan selain persawahan. Walhasil Cihea terjangkiti wabah penyakit malaria.
Delapan tahun semenjak irigasi beroperasi, Cihea dinyatakan sebagai daerah endemi malaria. Dari laporan yang disusun oleh W.J van Gorkom mengenai wabah malaria di Cihea dapat diketahui tingginya tingkat kematian penduduk akibat malaria. Dari sekitar 22 desa yang ada di wilayah Cihea, tingkat kematian penduduk mencapai rata-rata 50 persen. Pembangunan irigasi di bawah semangat etis ternyata mendatangkan bencana. Selama beberapa tahun ke depan, paling tidak sampai dengan 1930, korban tewas berjatuhan di pihak penduduk.
Setelah irigasi beroperasi, pemerintah mengijinkan berdirinya sebuah pabrik kertas milik swasta Belanda. Pemerintah ingin menangguk untung besar dari keberadaan irigasi. Sementara itu para petani pun dikenakan pajak dari bunga investasi yang ditanam oleh pemerintah kolonial. Buruk wajah pemerintah kolonial pun dapat dilihat dari cara mereka menangani wabah malaria yang lamban sehingga persoalan berlarut-larut sementara penderitaan penduduk tak pernah berakhir. Inilah contoh betapa wajah etik kolonial ditutupi topeng hipokritnya.

[BONNIE TRIYANA]

MODAL MELANJUTKAN KERJA

SAHEWAN PANARUNG

Untuk Kebangkitan Kebudayaan Dayak & Yang Majemuk Di Kalimantan Tengah

 

Catatan Panarung Andriani S. Kusni

MODAL MELANJUTKAN KERJA

Pelatihan Penulisan Narasi yang diselenggarakan oleh Komunitas Seniman Budayawan Palangka Raya (KSB-PR), difasilitasi penuh oleh Eka Tjipta Foundation (ETF), 15-20 November 2010, telah berakhir. Pelatihan yang berlangsung di kawasan Sungai Rungau Center (SRC) ini sedianya diikuti oleh 20 bahkan sampai 24 peserta dengan bermacam latar belakang. Dari media massa, dosen, penggiat organisasi mahasiswa, mahasiswa, dan para penggiat  LSM. Separuh peserta berasal dari Kalteng sedangkan sisanya berasal dari Kalsel dan Kalbar.

Dalam Pelatihan Penulisan Narasi yang dimuai sejak 15 November, selain diberikan dasar-dasar teknik penulisan, juga diberikan penjelasan mengenai tanggungjawab, peran, bagaimana menjadi penulis dan mengapa penulis mesti mempunyai komitmen manusiawi serta pendirian yang teguh. Selain teori, dilakukan juga pembahasan tulisan para peserta yang ditulis sebagai laporan turun ke lapangan selama pelatihan. Para instruktur pelatihan yang bertema “Belajar Menulis & Belajar Berpikir”, berasal dari Jakarta, juga mengambil JJ. Kusni dari Kalteng sebagai nara sumber.

Berakhirnya pelatihan bukan berarti usainya kegiatan. Pelatihan ini hanya awal dari rangkaian kegiatan yang terus berlanjut, baik dalam bentuk pelatihan-pelatihan lanjutan, juga dalam berbagai  kegiatan lainnya, yang semuanya bertujuan menguatkan sumber daya manusia agar menjadi manusia yang berketerampilan, berkomitmen manusiawi yang tinggi, berpendirian teguh, dan tidak malas berpikir. Malas berpikir merupakan salah satu masalah anak bangsa dan negeri ini, termasuk yang diidap oleh Kalimantan Tengah.

Pola pikir dan mentalitas yang serba instan (jalan pintas), hanyalah salah satu wujud kemalasan berpikir. Seseorang tidak mungkin menjadi penulis jika ia malas berpikir. Berpikir tidak terlepas dari pemahaman dan penghayatan tentang permasalahan masyarakat. Pemahaman dan penghayatan hanya diperoleh melalui belajar dan penelitian atau investigasi, suatu kegiatan yang tak punya akhir. Data-data yang didapat dari investigasi kemudian diolah dengan pisau analisa bernama filosofi.

Oleh kegiatan-kegiatan demikian, maka penulis, sekalipun ia bukan seorang jenius, tapi karena pengetahuannya akan keadaan sosial, berada di depan. Dari posisi di depan ini kemudian ia menawarkan saran kepada masyrakatnya. Mengapa saran? Karena pengenalan keadaan bukan titik akhir. Mengenal keadaan adalah awal dari upaya mengubah keadaan menuju arah kemajuan, Indikatornya adalah pemanusiawian diri, kehidupan dan masyarakat.

Mengenal keadaan untuk mengubah keadaan dari terpuruk menjadi manusiawi, terus-menerus menjadi lebih baik merupakan prinsip dasar seorang penulis. Syarat yang dituntut kepada para penulis tersebut, menempatkan penulis sebagai “lentera di atas bukit”, “garam kehidupan”, barisan penyadaran yang teguh dengan komitmen dan pendirian manusiawi. Membangun barisan penulis untuk Kalteng dan Kalimantan adalah tujuan Pelatihan Penulisan Narasi lalu. Kalteng sebagai “gerobak tua masuk lumpur”, meminjam istilah JJ. Kusni, hanya bisa dikeluarkan oleh manusianya. Oleh Uluh Kalteng yang sadar bahwa dirinya adalah utus panarung.***

 

Nitjano

Kisah Pemanen Asal Nusa Tenggara Timur

Oleh Maya Setiyani

Pemanen sawit beristirahat sejenak di depan tandan sawit yang baru dipanennya di perkebunan sawit milik PT Bina Sawit Abadi Pratama, Sampit (Foto & Dok: Andriani S. Kusni, 2010)

Nitjano Walter. Berkulit sawo matang, kurus, tangan kokoh memanggul egrek, alat petik untuk sawit berpohon tinggi, dari satu pokok sawit ke pokok sawit yang lain. Nitjano menggunakan helm kuning, bersepatu hitam tanpa kaus kaki, celana pendek hitam, baju merah putih bergambar kepala banteng.

Nitjano, 35 tahun. Berasal dari desa Pop Nam, Keva Neumutik, Nusa Tenggara Timur, empat jam dari Timor Leste. Dia tidak pernah tahu ada konflik di Timor Leste, “Desa kami di depan, jadi nggak tahu ada ribut-ribut. Kami baru tahu ketika Timor Leste sudah mau merdeka. Kebetulan ada orang datang ke tempat kami.”

Pada 2000, setahun setelah Timor Leste merdeka, Nitjano pergi ke Malaysia. Nitjano ikut rombongan TKI yang dikirim oleh Depnaker. Bekerja sebagai pemanen di perkebunan kelapa sawit dengan gaji  16 ringgit/hari. 2003, Nitjano pulang ke Indonesia, istirahat satu tahun lalu kembali lagi. Dia tidak lagi jadi pemanen, Dia bekerja menaikkan brondolan keatas truk. “Tapi tidak berat, mbak. Di sana tempat buahnya lebih tinggi dari truk jadi tinggal buka pintu keluarlah semua buah.” Nitjano hanya dua tahun di Malaysia. Dia memilih kembali ke kampung halaman. “Nggak mau jauh – jauh dari anak istri, Mbak.”

Tidak mau lama – lama menganggur, Nitjano berangkat ke Kalimantan. Bekerja di Perkebunan sawit bagian perawatan kelapa sawit di Banjar Baru, Banjarmasin. Satu tahun berada di sana Nitjano pindah ke Kalimantan Tengah dan bekerja di  PT. Bina Sawit Abadi Pratama. “Di sini lebih enak, Mbak. Gaji saya Rp 2.670.000/bulan. Kalau panen raya seperti kemaren gaji saya nyampe Rp. 5.000.000.”

“Kami keluar  demi  anak-anak  kami, nggak ada niat lain. Kami sudah tua-tua, masa kami sudah liwat tapi anak -anak kami masih punya masa depan.”

Nitjano  di angkat menjadi pekerja tetap, tiap bulan dia mendapat gaji pokok Rp 1.670.000,- dan premi Rp 1.000.000,-. “Kalau kita keluar cari penghasilan, kita harus sungguh-sungguh jangan asal-asalan, kalau pulang kampung biar tidak malu. Percuma saja jauh-jauh keluar kampung kalau pulang kosong, kosong  lebih baik di kampung saja, begitu kata orang nanti. Saya di angkat jadi karyawan tetap karena rajin.”

Nitjano berangkat kerja pukul 04.30 pagi menempuh jarak dua jam perjalan dengan berjalan kaki dari pondok dua. Bersama isteri, Detta, Nitjano melangkahkan kaki demi mencari uang untuk anak-anak yang ditinggalkan di Pop Nam, Nusa Tenggara Timur. Dia memiliki empat orang anak. Imelda, 16 tahun, sudah SMA tinggal bersama neneknya. Getrudis, 10 tahun. Gusti, 7 tahun. Yanti, 3 tahun. Ketiganya ikut kakak perempuan Detta di Pop Nam. “Kalau di kampung itu tidak bisa bawa keluar semua anak karena orang tua bilang kalau semua anak dibawa bakal lupa kampung halaman, boleh bawa tapi satu atau dua orang saja,” tuturnya memberi alasan.

Pekerjaan memanen sangat berat. Nitjano harus membuang pelepah kelapa sawit sebelum memetik buah dan membuangnya ke gawangan mati agar tidak menghalangi jalan angkong. Tinggi pohon mencapai lima meter, memetik buah harus menggunakan egrek, tidak bisa menggunakan dodos, alat petik sawit seperti linggis untuk pokok sawit yang masih rendah, sehingga pekerjaan lebih cepat selesai. Nitjano harus mengangkat sawit ke TPH, tempat pengumpulan hasil, dengan memberinya tanda agar gajinya sama dengan banyak janjang yang diperolehnya.

“Air janjangan yang busuk ini gatal sekali, bisa rusak kaki. Kaki saya jadi belang karena sering luka koreng kena air janjang busuk yang mengering. Pengen pake kaos kaki panjang tapi kami pemanen rasa berat sekali. Paling susah kalau buah terjepit, bisa setengah jam hanya untuk satu pokok sawit. Kalau terjepit mau menangis pun bisa, mbak,” tuturnya sambil tertawa lepas.

Nitjano suka berpetualang, baginya petualangan memberi banyak pengalaman. “Saya orang buta huruf, tapi saya dapat merantau, tahu tempat yang bagus, karena saya banyak pengalaman. Kalau kita tidak mencari pendapat orang lain, orang bisa tipu kita. Kalau kita berjalan keluar, kita bisa tau mana yang benar, mana yang tidak. Kita bisa tanya-tanya teman.”

“Satu lagi, mbak. Atune kanaskolva tapi in merantau. Kalau atune banyak merantau, banyak pengalaman. Bukan inao naem luit tapi  naem pengalaman,” ungkapnya saat aku berpamitan pulang.

Maya Setiyani, Anggota KAMMI Palangka Raya, peserta Pelatihan Penulisan Narasi Sei Rungau 2010 kerjasama KSB-PR dan ETF

 

Eka SANSANA

Menyemai Benih Merajut Esok

Ruang Berkarya untuk Siswa SD -SMU

Surat dari Pengasuh

BELAJAR MEMAKNAI ARSIP

 

Adik-adik yang baik,

Kakak gembira menerima kiriman karya-karya adik-adik dari berbagai sekolah. Jika adik-adik mempunyai karya-karya lukis atau sketsa, tidaklah usah adik-adik ragu mengirimkannya. Dan ketika karya-karya lukis itu adik-adik kirimkan, ingat untuk menyimpan sertai merawat arsipnya.

 

Dalam kehidupan kekinian dan masa mendatang, arsip sangatlah penting. Penting bagi adik-adik sendiri, penting bagi sejarah dan perkembangan kebudayaan. Melalui arsip, kita bisa memberikan pembuktian, melalui arsip pula kita bisa berkaca pada pengalaman dan masa silam. Salah satu kekurangan bangsa kita adalah tidak pandai menghargai arsip. Adanya arsip-arsip karya ditangan adik-adik sendiri, kelak misalnya, apabila kita mau menyelenggarakan pameran karya, adik-adik tidak perlu kelabakan mencari karya-karya adik-adik kembali karena semuanya sudah di arsip dan tinggal mengambilnya dari arsip.

 

Menindaklanjuti apa yang sudah kakak janjikan, dalam nomor ini, Eka Sansana mengambil karya I Wayan Widiawan dari SMAN 1 Palangka Raya untuk dibicarakan. Tujuannya tidak lain bagaimana melalui bahasa singkat sederhana itu, kita meningkatkan apresiasi seni kita, mengasah kepekaan pikir dan perasaan kita. Adik-adik pun, kakak undang guna membuat bahasan apresiasi.

 

Kakak juga mengundang para guru pengajar Bahasa Indonesia dan Kesenian untuk melakukan bahasan apresiasi. Bahasan apresiasi bisa dilakukan dan dikirim bersamaan ketika mengirimkan karya-karya anak-anak didik ke halaman budaya ini. Silahkan menggunakan alamat e-mail (surat listrik, sulis) ken_prita_sjk@yahoo.com

 

Tabe dari Kakak

Andriani S. Kusni

 

APRESIASI PILIHAN

SajakBila” oleh I Wayan Widiawan

 

Ruang Eka Sansana Harian Palangka Post tanggal 20 November 2010 telah menyiarkan puisi “Bila” karya I. Wayan Widiawan, Kelas XI Bahasa SMAN I Plangka Raya. Untuk bisa mengikutinya kembali, di sini puisi tersebut saya kutip kembali sepenuhnya:

 

Bila

 

Bila angin

Kehilangan desirnya

Daun-daun kering

Takkan mau meluruhkan tubuhnya

 

Bila langit

Kehilangan kebiruannya

Burung-burung

Takkan mau

Mengepakkan sayapnya

 

Bila sungai

Kehilangan kejernihannya

Ikan-ikan

Takkan mau

Mengibaskan ekornya

 

Tapi bila kau

Kehilangan rasa

Aku mau

Menjadi pelipur lara bagimu

 

Sajak I Wayan Widiawan ini, sebagaimana umumnya anak-anak usia remaja, berbicara tentang soal cinta. Masalah yang paling dekat dan umum mengusik perasaan remaja yang sedang tumbuh. Tema cinta ini dimunculkan oleh Wayan dibait terakhir puisinya. Bait yang mengurai segala permasalahan yang ia rahasiakan dengan baik pada bait-bait terdahulu guna memancing rasa ingin tahu pembaca. Bait terakhir ini pula sekaligus menjadi klimaks dari ungkapan diri Wayan. Klimaks yang juga menjadi simpul puisinya.

Dari segi bertutur, saya kira, Wayan sangat berhasil. Ia tidak monoton, tapi membuat pembaca terus mengikuti sajak ini dengan rasa penuh ingin tahu. Keberhasilan Wayan yang lain terletak pada caranya mengungkapkannya perasaan cintanya yang unik. Ia tidak menyatakan perasaannya secara langsung seperti “Saya mencintaimu”, tapi sedikit berputar yaitu dengan  kata-kata “bila kau/ kehilangan rasa/ aku mau/ menjadi pelipur lara bagimu”. Cara pengungkapan tidak langsung, umum dalam puisi dan merupakan salah satu ciri puisi. Yang menarik pula, ketika mengungkapkan sari isi hatinya, Wayan menggunakan perbandingan-perbandingan seperti langit, sungai, dan angin. Pada perbandingan-perbandingan tersebut, Wayan menunjukkan arti hakiki angin, langit dan sungai kepada kehidupan lain. Dengan cara ini, ia memperlihatkan makna cintanya dan cinta secara umum.

Wayan tidak berhenti pada gejolak cinta pribadinya, tapi melalui cinta pribadinya kepada seseorang, ia mengangkat arti cinta secara lebih hakiki. Ide sentral ini ia ungkapkan melalui tema cinta dalam bahasa sederhana tapi berbicara baik kepada nalar maupun kepada rasa. Hasilnya puisi Wayan menjadi puisi yang komunikatif, gampang dicerna, tapi memberikan bahan renungan kepada pembaca tanpa memaksa atau menjejali orang lain untuk menerimanya. Puisi ini terasa seperti buah renungan yang lahir secara alami alias spontan.

Kesimpulan? Jika Wayan terus menulis, ia akan tumbuh menjadi penyair yang diperhitungkan orang, bukan hanya bagi Kalimantan Tengah tapi juga untuk negeri ini.***

Kusni Sulang, anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR)

 

JIKA BENAR A. TERAS NARANG SEORANG REPUBLIKAN DAN BERKEINDONESIAAN

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Ada yang berkomentar bahwa kata ‘’pembangkangan’’ yang saya gunakan dalam artikel ‘’Pembangkangan Para Bupati’’ (Kalteng Pos, 24 dan 25 November 2010) sebagai ‘’kasar’ dan istilah ini lebih cocok untuk pemberontak’’ (lihat: jurnaltoddoppuli, 26 November 2010).  Apakah arti pembangkangan, dan ap perbedaannya dengan pemberontakan ?  Untuk menjawab pertanyaan ini, saya merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan – BalaiPustaka (Edisi Kesepuluh, 1999) sebagai kamus standar. Menurut KBBI , « membangkang  berarti tidak mau menurut  (perintah), mendurhaka, menentang, menyaggah. Pembangkang : 1. orang yang melawan perintah ; 2. orang yang merintangi kemajuan ; 3. penentang, penyanggah. Pembangkangan: proses, perbuatan, cara membangkang. (hlm. 88). Sedangkan memberontak berarti: 1. meronta-ronta hendak melepaskan diri; 2. tidak mau menurut perintah; 3. melawan pemerintah (kekuasaan dsb) secara serentak.Pemberontak, orang yang melawan atau menentang kekuasaan yang sah ; pemberontakan, penentangan terhadap kekuasaan yang syah (hlm. 124-125).  Antara pembangkangan dan pemberontakan memang terdapat persamaan yaitu perlawanan terhadap sesuatu. Tapi tidak semua perlawanan bisa disebut pemberontakan. Pemberontakan adalah perlawanan yang dilakukan dengan tujuan penggulingan secara paksa. Kadar perlawanan pada pemberontakan sangat berbeda dari pembangkangan, kritik atau boikot. Pemberontakan melampaui bingkai yang ada, bahkan menghancurkan bingkai yang ada. Sedangkan kiritik, boikot dan pembangkangan masih berada di dalam bingkai. Kelompok Petisi 50 yang dipimpin oleh li Sadikin dan teman-teman,  adalah termasuk jenis pembangkangan karena mereka tidak melakukan pemberontakan. Mereka masih berada dalam bingkai system Orde Baru. Demikian pula halnya dengan Golput (Golongan Putih) yang menolak pemilu atau protes-protes yang dilakukan  oleh para seniman-budayawan seperti Rendra, Goenawan Mohamad, Arief Budiman, dan lain-lain. Di Barat kelompok pembangkang disebut dengan istilah dissident. Pembangkangan, lebih menjurus dan menggunakan bentuk perlawanan intelektualitas. Budaya. Bukan fisik, walaupun perlawanan budya atau intelektualitas ini bisa berkembang ùmenjadi pemberontakan seperti yang terjadi dengan perkembangan Club Petöfi di Budapest  Hongaria pada tahun 1956an. Pembangkangan sebagai perlawanan budaya dan intelektualitas memang bisa dipandang sebagai persiapan ide guna dilangsungukannya sebuah pemberontakan, apabila kontradiksi yang ada tidak mampu dan atau tidak diselesaikan secara semestinya. Perbedaan pokok antara pemberontakan dan pembangkangan terletak pada sifat kontradiksi pokoknya. Pada pemberontakan, yang diberontakan sudah berada pada posisi musuh yang harus dilenyapkan atau dihancurkan atau digulingkan. Sedangkan pada pembangkangan belum sampai pada taraf kontradiksi antara rakyat dengan musuh. Tapi tetap dalam lingkup kontradiksi di kalangan rakyat. Dalam konteks pembangkangan para bupati Kalteng yang menjadi pertanyaan: Apa yang mereka bangkang? Apakah menolak dikordinasi oleh Gubernur yang jelas-jelas ditetapkan oleh UU sebagai kepanjanga tangan Pemerintah Pusat di daerah. Jika koordinasi ini yang dibangkang, mengapa? Tidakkah fungsi koordinasi itu didapatkan oleh Gubernur dari UU? Jika demikian maka menolak, membngkang untuk dikoordinasi, apa bedanya dengan membangkangi UU dan Republik Indonesia, Negara RI itu sendiri? Menolak dikoordinasi akan membuat pemerintahan berjalan terseok-seok. Dari terseok-seok bisa terjemberembab jatuh, apabila terus berlanjut.  Jika pemerintahan terjerembab oleh ketiadaan koordinasi, apa bedanya bahwa pembangkangan para bupati ini dengan menjatuhkan negara dan pengelolanya yaitu pemerintah. Jika tindakan begini sadar dilakukan dan terus-menerus maka pembangkangan para bupati tidak lain dari bentuk lain pemberontkan terhadap negara. Alasannya ? Yang diberontaki bukan seorang gubernur siapapun namanya, tapi UUD, UU dan segala ketetapan legalnya. Apalagi jika para bupati/walikota sampai berani membangkangi perintah seorang menteri.  Pemahaman begini muncul ketika membaca kalimat-kalimat Pembukaan (Prembule) UUD 1945 yang menerakan:

‘’Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yag bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindugi segenap bangsa Indonesia…. Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia., yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia….” dan  seterusya. Koordinasi merupakan perintah UU. Jika UU ini dibangkangi, secara nalar sama dengan membangkangi UU, membangkangi UU apa bedanya dengan membangkangi pemerintah Negaraa Republik Indonesia.

Dalam konteks ini, sikap partai-partai politik dan warganegara Perancis barangkali menarik direnugkan. Melalui pemilu kada Presiden dan Parlemen, sering terjadi keadaan yang tidak menyenangkan pemenang. Siapapun pemenangnya. Keadaan yang tidak meyenangkan itu adalah yang terpilih Presiden Kanan, sedangkan Parlemen dikuasai partai-partai Kiri. Tapi karena Konstitusi menetapkan harus menghormati keadaan demikian, pemerintahan dilangsungkan oleh Kiri dan Kanan yang secar konsepsional berbeda,semua pihak mematuhinya. Mematuhi Konstitusi, sampai akhirnya kedua pihak tersebut sepakat merobahnya. Demikian pula halnya apabila pemerintah pusat dikuasai Kanan, pemerintah daerah sepenuhnya dikusai Kiri, semua pihak mematuhi ketentuan Konstitusi tanpa bercadangan. Tidak seorang gubernurpun yang menolak pengwasan dan koordinasi Presiden. Karena demikian hak dan wajib diberikan oleh Konstitusi. Dari sikap begini, nampak pada para politisi dn birokrat Perancis memiliki sikap politisi negarawan yang mengutamakan kepentingan rakyat dengan berpegang pada Konstitusi. Apakah pada pembangkangan para bupati Kalteng terdapat sikap  politisi negarawan begini?

Bertolak dari pemahaman seperti di atas, maka jika benar A.Teras Narang, SH adalah seorang Gubernur Republikan dan Berkeindonesiaan, jika benar ia adalah seorang “pemimpin Kalteng yang republikan dan berkeindonesiaan”, apalagi sebagai seorang yang berdarah Dayak Utus Panarung, ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali nmembela dan melaksanakan Konstitusi dan UU dengan teguh, bukan lalu “siap mengundurkan diri” dari jabatan gubernur karena penolakan para bupati:walikota untuk dikoordinasi.  Mengundurkan diri adalah suatu kesalahan besar secara konsepsional, secara sebagai republikan dan berkeindonesiaan, secara sebagai pemmpin, secara sebagai putera Utus Panarung. Mundur sama dengan menyerah pada pembangkangan inkonstitusional. Di hadapan kemelut , kadar seseorang ditanya. Termasuk menanyai siapa Agustin Teras Narang. ***

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak  Palangka Raya  (LKD-PR).

LOGIKA KUNJUNGAN WAPRES BOEDIONO KE KOTIM

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S.Kusni & Anak-Anakku

Bulan Desember 2010 mendatang, Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono akan melakukan kunjungn kerja ke Kota Sampit, ibukota kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Kunjungan ini tadinya dijadwalkan pad 17 hingga 18 Desember  2010 , kemudian dimajukan menjadi dari Jumat 10 Desember hingga 11 Desember 2010 Sebelumnya Wapres direncanakan juga untuk berkunjung ke Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Hanya saja setelah pihak Sekretariat Wapres melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi Kalteng, akhirnya kunjungan dipustkan di Kotawaringin Timur dan di dua daerah yaitu Kotawaringin Barat dan Seruyan dibatalkan. Pembatalan kunjungan kerja Wapres RI ke Kotwaringin Barat disebabkan karena hingga saat ini Kabupaten Kotawaringin Brat masih belum mempunyi Bupati yang definitif, sedangkan pembatalan ke Kabupaten Seruyan disebabkan karena  karena ketersediaan atau akses jlan masih belum memadai sehingga memakan waktu lama. Demikian penjelasan Ketua Tim Pelaksana Kunjungan Wapres RI Kabupaten Kotawaringin Timur, Yuendri Irawanto. (Tabloid DëTak, Palangka Raya, 22-28 November 2010). Menurut Irwanto, dalam kunjungan kerjanya nanti Wapres RI Boediono akan melakukan kunjungan dan pertemuan di 11 titik, meliputi Bandar Udara Haji Asan Sampit, Masjid Raya Sampit, pertemuan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK-2) Sampit, shalat Jumat berjemaah di Masjid Al-Falah Sampit, pelabuhan Sampit, pelabuhan Bagendang Sampit, pertemuan di gedung serba guna Sampit, pertemuan dengan masyarakat di Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Murjani Sampit, menggelarkan pertemuan dengan Dekranasda (Dewn Kerjinan Nsional Daerah) Sampit, serta sebagai acara penutup Wapres akan melakukan jalan sehat.  Dari 11 titik yang kan dikunjungi Wapres nampak bahwa bandara dan pelabuhan atau sarana infra struktur fisik, merupakan obyek titik berat. Kemudian menyusul masalah pendidikan kejuruan dan kesehatan. Selebihnya bisa dikatakan sebagai acara pencitraan politik seperti acara jalan sehat. Sedangkan kunjungan ke mesjid dan shalat selain sebagai bentuk politik pencitraan juga upaya menarik simpatik kalangan Islam yang merupakan lapisan  penting dari masyarakat Kotim. Kendati tak ada sangkut-pautnya dengan masalah pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama kunjungan kerja. Sekalipun kunjungan ke Kotawaringin Barat dan Seruyan dibatalkan, tapi sempat dimasukkannya dua kabupaten tersebut ke dalam acara kunjungan barangkali bukan kebetulan.  Dua kabupaten  tersebut merupakan kawasan yang dipenuhi oleh perkebunan kelapa sawit, daerah pelabuhan, dan masih merupakan kawasan yang luas, hunian penting transmigran.

 

Mengapa Wapres Boediono melakukan kunjungan kerja ke Sampit, Kotim? “Alasannya, Kotim merupakan  pintu gerbang ekonomi Kalteng dan menjadi salah satu wilayah penunjang pengentasan kemiskinan secara nasional, namun jumlah penduduk miskin di kabupaten itu terbilang masih tinggi” (Harian Palangka Post, 25 November 2010).  “Angka kemiskinan di Kotim memang masih tinggi sekitar 38 ribu jiwa (sekitar 11 % dari seluruh jumlah penduduk dan diduga tahun mendatang akan meningkat menjadi 13% –KS). Tingginya angka kemiskinan ini disebabkan banyaknya jumlah pendatang  yang mencari pekerjaan di Kotim dan mayoritas para pendatang itu (kebanyakan berasal dari Pulau Jawa –KS) kemampuan perekonomiannya masih berada di titik nol’’, ujar Yuendri Irawanto. Kotim menurut Irawanto, “menjadi salah satu wilayah penunjang pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan secara  secara nasional. Untuk itu perlu pengkajian serta pencarian berbagai solusi atas permasalahan yang timbul . Hal itulah yang menjadi perhatian pemerintah pusat”, jelas Yuendri Irawanto lebih lanjut ketika menjelaskan alasan kedatangan Wapres Boediono. Yuendri kemudian mengambil contoh untuk melengkapi penjelasannya.  “Saat ini sejumlah daerah di Indonesia mengalami bencana alam yang berbuntut pada pemiskinan warga setempat akibat akses ekonominya terganggu. Salah satu upaya pemberdayaan warga daerah bencana adalah transmigrasi ke tempat-tempat yang memungkinkan mereka untuk berkembang seperti daerah Kotim di mana saat ini duni investasi dan ekonominya sedang menggeliat” (Harian Palangka Post, 25 November 2010). Wahyudi, mantan Bupati Kotim menilai kunjungan kerja Wapres ini sebagai “kunjungan yang bernilai strategis”.

 

Sebagai Ketua Tim Pelaksana Kunjungan Wapres RI Kabupaten Kotawaringin Timur, keterangan Yuendri Irawanto. tentu bukanlah penjelasan rekaan individual lepas dari penjelasan dari pihak Wapres. Sehingga apa yang dikatakan Yuendri Irawanto bisa dikategorikan sebagai penjelasan resmi apa tujuan dan atau mengapa. Wapres khusus datang ke Sampit, Kotim.

Apa yang nampak dari penjelasan Yuendri Irawanto bahwa sebab kemiskinan di Kotim bermula dan meningkat dari dan oleh tibanya para pendatang. Jika menggunkan kata-kata Yuendri Irawanto sendiri “Tingginya angka kemiskinan ini disebabkan banyaknya jumlah pendatang  yang mencari pekerjaan di Kotim dan mayoritas para pendatang itu (kebanyakan berasal dari Pulau Jawa –KS) dan  kemampuan perekonomiannya masih berada di titik nol’’. Artinya jika para pendatang ini tidak ada  maka penduduk Kotim tidak akan miskin atau tingkat dan jumlah kemiskinan tidak setinggi sekarang. Sebab seperti dikatakan oleh mantan bupati Kotim Wahyudi “Kotim merupakan Kabupaten termaju di Provinsi Kalteng saat ini. Sebagai penyumbang Pendapatan Regional Bruto (PRB) terbesar  di Kalteng saat ini” (Palangka Post, 25 November 2010). Menurut logika Yuendri dan Wahyudi, dengan sistem ekonomi yang memberi peluang luar biasa kepada Perusahaan Besar Swasta (PBS), baik berupa perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, wujud dari pelaksanaan ekonomi neo-liberal, tidak terjadi peminggiran dan proses pemiskinan terhadap rakyat Kotim. Tidak ada penjarahan tanah. Sementara media massa cetak Kalteng menyiarkan sengketa tanah yang tidak rampung-rampung antara para petani, terutma para petani dari Masyarakat Adat Dayak dengan PBS. Hadirnya PBS yang mempunyai peran kendali terhadap pengelola kekuasaan, bukan pengelola kekuasaan  yang mengendalikan PBS, nampaknya dipandang sebagai peluang menuju ke kesejahteraan rakyat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa buruh perkebunan kelapa sawit bukanlah orang-orang lokal tapi sebagian terbesar adalah para pendatang dari Jawa dengan upah kurang lebih 40 ribu rupiah sehari. Tentu saja upah Rp.40 ribu/hari ini bagi orang miskin dari Jawa “dengan kemampuan perekonomiannya masih berada di titik nol” masih merupakan sesuatu daripada nol rupiah dan perut kosong saban hari. Jadi para pendatang dengan tingkat perekonomian demikian, datang ke Kalteng, termasuk ke Kotim, tidak lebih dari tenaga buruh murah di balik keuntungan bermiliar-miliar yang diraup PBS dengan mengekploitasi sumber daya alam Kotim yang diobral serta kurang perhitungan jangka panjang. Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan dalam penjelasannya Agustus 2010 lalu mengatakan bahwa “Yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Angka garis kemiskinan pada Maret 2010 adalah Rp211.726,- per kapita per bulan”( http://greeneers.multiply.com/journal/item/1806/10).

Jika dihitung upah buruh perkebunan kelapa sawit rata-rata Rp.40 ribu/hari, artinya penghasilan mereka Rp. 40 ribu X 30 hari = Rp. 1200.000/bulan. Secara nalar, ribuan buruh dengan penghasilan Rp.1,2 juta/bulan tidak mempunyai syarat utuk membelanjakan Rp. 211.726/bulan. Artinya mereka hidup bukan lagi di garis kemiskinan tetapi berada di bawah garis kemiskinan tersebut. Dari angka ini kiranya memandang tidak ada peningkatan kemiskinan  di Kotim jika tidak ada pendatang boleh jadi argumen irasional dan tidak berangkat dari kenyataan. Tanpa datangnya pendatang baru dari luar Kalteng, dengan meneruskan politik investasi seperti sekarang, bisa dipastikan bahwa kemiskinan bukan akan makin berkurang tapi akan terus bertambah.Sebab seperti yang dikatakan oleh Harian Tabengan, Palangka Raya (25 November 2010) dalam kenyataannya PBS perkebunan kelapa sawit kurang memperdulikan warga. Dari segi lingkungan, PBS pada kenyataannya juga banyak merusak lingkungan. Jalan Pundu antara Sampit-Kasongan misalnya, yang dahulu sebelum masukya PBS tidak pernah banjir, sekarang beberapa kali menjadi putus terendam air setinggi leher. Penggangguran terbuka dan terselubung pun akan terus meningkat. Banyaknya pengangguran terselubung ini misalnya diisyaratkan oleh jumlah bekas lamaran yang dikirimkan oleh lulusan universitas (Harian Palangka Post, 25 November 2010).

Dengan tuturan ini yang mau ditunjukkan bahwa tesis Yuendri Irawanto danWahyudi yang mengesankan musabab kemiskinan di Kotim terutama bermula dari kehadiran pendatang yang terus meningkat, nampaknya sulit dipertahankan. Sebab sumber daya alam yang kaya dengan pengelolaan yang tidak merakyat tapi bahkan menerapkan politik neo-liberal, tidak akan menyejahterakan rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh statistik BPS di bawah ini:

10 Propinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (%)
No Propinsi Angka Kemiskinan
1 Papua Barat 36,80
2 Papua 34,88
3 Maluku 27,74
4 Sulawesi Barat 23,19
5 Nusa Tenggara Timur 23,03
6 Nusa Tenggara Barat 21,55
7 Aceh 20,98
8 Bangka Belitung 18,94
9 Gorontalo 18,70
10 Sumatera Selatan 18,30

 

 

Sumberhttp://greeneers.multiply.com/journal/item/1806/10

_Provinsi_termiskin_di_Indonesia_Daerah_dengan_kekayaan_melimpah_jadi_

masuk_daerah_termiskin” \t “_blank”

Tabel BPS di atas menunjukkan bahwa angka kemiskinan tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan sumber alam melimpah. Kesimpulan begini juga berlaku terhadap Sampit dan Kotawaringin sebagai kabupaten. Seperti ditunjukkan oleh Jimim, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Kobar dan Dewan Pengupahan Klteng yang juga anggota DPRD Kalteng : ‘’Kesalahan konsep pembangunan ekonomi kerakyatan maka Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan mendapat predikat sebagai kabupaten termiskin di Kalteng’’. (Harian Tabengan, Palangka Raya, 26 November 2010).

Apabila Wahyudi menilai kunjungan Wapres Boediono mempunyai arti strategis, barangkali yang dimaksudkan bahwa kedatangan Boediono sebagai orang nomor dua di negeri ini dan ekonom, memperkuat strategi neo-liberal yang telah dil laksanakan selama ini sepanjang ia menjadi bupati Kotim. Sebab Boediono sebagaimana ditunjukkan oleh para pengunjuk rasa menentang Kasus Century, dikenal sebagai ekonom neo-liberal. (Lihat: Ismantoro Dwi Yuwono, “Boediono dan (Neoliber)eralisme”, Bio Pustaka, Yogyakarta, 2009, 145 hlm). Kwik Kian Gie sebagai ekonom juga mengatakan dengan tegas: “Bohong kalau Boediono bukan neolib. Saya menantang Boediono dan mafia Berkeley lainnya untuk berdebat sol ini (neoloberalisme) karena saya yakin sekali bahwa Boediono berda pada posisi adanya peran negara atas pasar” (Koran Tempo, Jakarta, 23 Mei 2009).

Kunjungan Boediono ke Kotim seperti yang dijelaskan  oleh Yuendri Irawanto justru untuk memperkokoh politik neoliberalisme yang diterapkan selama ini oleh Wahyudi selaku bupati Kotim, dan bukan untuk menerapkan politik kerakyatan yang pro poor, pro job and pro development.. Tujuan ini diungkapkan secara terus-terang oleh Yuendri Irawanto dengan contoh: “Saat ini sejumlah daerah di Indonesia mengalami bencana alam yang berbuntut pada pemiskinan warga setempat akibat akses ekonominya terganggu. Salah satu upaya pemberdayaan warga daerah bencana adalah transmigrasi ke tempat-tempat yang memungkinkan mereka untuk berkembang seperti daerah Kotim di mana saat ini dunia investasi dan ekonominya sedang menggeliat”. Jadi kunjungan Boediono hanyalah bersifat menyiapkan medan dan pikiran, sebelum mendatangkan gelombang baru besar-besaran transmigrasi ke Kalteng, khususnya Kotim. Bisa dibayangkan setelah itu berbarengan dengan datangnya gelombang besar transmigrasi , gelombang PBS lebih besar akan tiba juga.

Apakah benar  transimigrasi ini dilakukan untuk mengentas kemiskinan? Jawaban pertanyaan ini bisa didapat dalam pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan  Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian. Di bagian “menimbang” UU ini antara lain ditulis: “bahwa dengan diberlakukannya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menganut otonomi dan tugas pembantuan serta upaya memperbaiki iklim investasi (kursif dari KS) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Transmigrasi, maka dilakukan penyempurnaan ketentuan penyelenggaraan transmigrasi” Artinya transmigrasi didatangkan pertama-tama untuk kepentingan investasi, bukan guna mengentas kemiskinan. Di PBS-PBS yang merupakan investor (yang sekaligus dalam kenyataaan mengendalikan melalui kolusi dan korupsi , PBS mengendalikan pemangku kekuasaan), para transmigran akan berfungsi sebagai  buruh murah. sebab mereka yang datang bukanlah para tenaga ahli melainkan “pendatang  yang mencari pekerjaan di Kotim dan mayoritas para pendatang itu kemampuan perekonomiannya masih berada di titik nol’’. Artinya gelombang transmigran yang akan tiba menyusul kunjungan Wpres Boediono adalah gelolbang transmigrasi kemiskinan. Berpindahnya kemiskinan dari satu pulau ke pulau lain. Yang luar biasa istimewanya, kedatangan Boediono Desember 2010 ini juga sedikitpun tidak berbicara tentang pengentasan kemiskinan orang lokal. Yang disinggung adalah pengentasan kemiskinan para pendatang. Dari 11 titik yang akan dilakukannya pun masalah kemiskinan orang lokal  juga tidak tercermin. Yang tergambar dari 11 titik tersebut adalah kepentingan investor dan buruh murahnya. Tidak nampak adanya perhatian Wapres untuk menengok Remilling Karet di Ketapang, padahal karet merupakan usaha rakyat yang sudah dilakukan turun-temurun, jauh sebelum serbuan perkebunan kelapa sawit – tanaman maskulin dan kapitalistik.  Karet mempunyai posisi lebih penting daripada kerajinan tangan.

Akan datangnya gelombang besar transmigran  dan masuknya gelombang baru investor ke Kalteng, pasti akan membawa dampak ke seluruh sektor kehidupan Kalteng, termasuk pada komposisi demografis. Masalah-masalah baru akan muncul.Lebih-lebih UU Transmigrasi sama sekali tidak berbicara keniscayaan pendatang belajar budaya lokal. Penduduk lokal dipandang sebagai obyek dan terbelakang. (Lihat: Patrice Levang, “Ajo Ke Tanah Seberang”,  Kepustakaan Populer Grmedia,  & Institut de recherché pour le développement  (IRD) Forum Jakarta-Paris, Orstom,Paris, 1997, 357 hlm.).

Kedatangan Wapres Boediono, bukan untuk mengentaskan kemiskinan di Kotim seperti yang dikatakan oleh Yuendri Irawanto, tapi menyiapkan pelaksanaan baru strategi neo:liberalisme yang bakal menurunkan tumpukan permasalahan bagi Kalteng. Inilah yang dimaksudkan oleh mantan bupati Kotim Wahyudi dengan kata-katanya bahwa “kunjungan Boediono mempunyai arti strategis”. Pemangku kekuasaan yang diuntungkan oleh politik neoliberalisme pasti menyambutnya gembira, tapi rakyat Kotim dan Kalteng, terutama penduduk lokal tidak mempunyai dasar alasan mengharapkan apa-apa dari kunjungan Boediono ini. Kunjungan ini bahkan  bisa dikatakan kedatangan seseorang yang mulai menabur kabut kelam di langit kampung-halaman. Jika menggunakan ungkapan Dayak, kedatangan ini ibarat kehadiran seseorang yang dengan enaknya menumiti pangkal tangga rumah kita. Dalam keadaan begini, kematangan pandangan dan sikap budaya Uluh Kalteng , lebih-lebih Uluh Itah banyak berperan. Sebab yang akan tiba adalah gelombang ancaman. Karena itu maka seperti yang diperlihatkan oleh Tabel BPS di atas, bahwa angka kemiskinan tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan sumber alam melimpah. Sumber alam yang melimpah ini juga sangt menarik minat pengikut kolonialisme internal berbaju RI.

Acara jalan sehat yang menjadi acara penutupan kunjungan tidak lain dari suatu acara menciptakan citra politik. Sedangkan citra politik hari ini lebih bermakna tipu-muslihat politisi.

Selaku Ketua Tim Pelaksana Kunjungan Wapres RI Kabupaten Kotawaringin Timur , Yuendri Irawanto,  menghimbau kepada semua pihak yang mewakili berbagai lini dalam dialog dengan Wapres Boediono agar penyampaian pendapat disampaikan secara “santun dan bersifat mencari solusi, bukan mengecam atau saling menyalahkan karena hal itu tidak memberikan jalan keluar”. Agaknya Ketua Panitia sudah mencium ketidak puasan kuat dan terpendam di arus bawah dan di kalangan masyarakat. Jika ketidakpuasan ini terus dipedam, ia akan menjadi lava kepundang gunung berapi, yang cepat atau lambat akan meletup. Letupan-letupan kecil sekarang sudah mulai terjadi, juga di Kotim. Pertanyaaan lain: Apakah selama ini, lebih-lebih sejak Orde Baru hingga sekarang, para pemangku kekuasaan  bersikap santun terhadap rakyat? Banyak contoh, juga di Kalteng ini yang memperlihatkan bahwa yang tidak santun itu adalah pemangku kekuasaan jika menghadapi rakyat. Apakah para birokrat kita selama ini mencari solusi atau hanya menambah beban dan menipu rakyatnya dengan antara lain KKN, penghilang paksaan, membuat ketidak pastian hukum di negeri ini? Santunkah penghilang paksaan, ketertutupan, pelanggaran UU dan segala peraturan? Mengapa pimpinan takut pada rakyatnya? Niscayanya dalam menghadapi rakyatnya: “Yang berbicara tidak berdosa yang mendengar patut waspada”. Himbauan Saudara Ketua Panitia adalah himbauan yang tidak pada tempatnya.Mestinya Saudara Ketua berseru: “Mumpung bertemu Wapres, ungkapkan dengan leluasa segala uneg-uneg, Saudara-Saudari”. Bagus sekali jika orang nomor dua Republik dan negeri ini bisa merah muka dan telinganya mendengar penyampaian uneg-uneg rakyatnya. Bagus karena ia masih manusia yang punya nurani. Jadi  himbauan Ketua Panitia adalah pagar  yang sudah ditancapkan guna membatasi keleluasaan berbicara, wujud dari birokrat yang takut kepada rakyatnya dan tanda bakti bawahan kepada atasan dari sistem feodalistik. Apakah pembatasan sejak dini begini sesuai dengan ketentuan Pasal 28E (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”? (kursif dari KS). Apabila kritik bisa dipadankan dengan kecaman, lalu bagaimana Ketua Panitia melihat peran kritik dalam proses mencapai pendapat dan langkah yang tepat serta dalam proses ilmu pengetahuan jika kecaman atau kritik dilarang? Melarang kecaman atau kritik, sama dengan tidak memahami epistemologi ilmu pengetahuan. Himbauan untuk tidak melakukan kecaman, kritik kepada Wapres Boediono dalam dialog yang direncanakan oleh Panitia, agaknya merupakan bentuk pengawalan di bidang pemikiran terhadap Wapres. Saya khawatir pengawalan sampai kepada pengawalan idiil begini, merupakan sisa-sisa dari bentuk pikiran tunggal (la pensée unique) zaman Orde Baru yang msih dalam merasuki kepala dan hati para birokrat. Tidakkah dalam bidang pemikiran dan budaya seniscayanya kita mengambil kebijakan ‘’biar bunga mekar bersama, seribu aliran bersaing suara’’ yang juga dikenal sebagai “bhinneka tunggal ika”? Jika tidak demikian, saya juga khawatir, hari ini kita hadapi dengan otak dan hati yang masih tertinggal di masa silam. Amboi, demokrasi dan birokrasi  di  Indonesiaku yang sedang menjadi dan mencari!***

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).

Kurikulum Yang Dikembangkan di LIK

Kurikulum Yang Dikembangkan di LIK

From: Bahrissalim Bahrissalim
Dear pak Hasan..

Di S-3 saya ada mata kuliah Pengembangan kurikulum, kebetulan saya mempresentasikan model kurikulum berbasis Multiple Intellegences dan harus studi kasus. Bisa nggak diinfokan kurikulum yang dikembangkan di LIK (Lazuardi Insan Kamil).

terima kasih sebelumnya…

kalau melihat dari sisi muatan kurikulum yg meliputi sejumlah mata pelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun sama merujuk pada kurikulum diknas, namun krn kurikulum kita berbasis Multiple Intellegences setiap guru tidak fokus pada target kognitf. yang beda nanti pada materi muatan lokal (ada mata pelajaran Islamic Character Building) dan pada kegiatan pengembangan diri berupa program2 keasramaan. kesemuanya merupakan bagian dari muatan kurikulum LIK. raport kita nanti tetap akan memuat tiga ranah; kognitif, afektif dan psikomotor.

Dalam penerapannya -sejauh ini Pak Bahris- selain menitipkan tema character/akhlak pada setiap mata pelajaran (IHB nya) para guru harus berubah paradigma bahwa kecerdasan itu banyak jenisnya. Jadi, guru matematika jgn terlalu “ngotot” pada nilai sembilan bagi setiap anak, B. Indonesia jgn “memaksa” seluruh siswa pandai menulis sebuah artikel ilmiah krn mungkin kecerdasan si anak bukan di situ. NAMUN STANDAR MINIMAL KETUNTASAN WAJIB TERPENUHI. APA PUN KECERDASAN DAN PROFESINYA NANTI SETIAP ANAK KUDU BISA MATEMATIKA.

komunitas_merapi@yahoogroups.com,Thursday, 25 November 2010 08:18:15

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers