INTI MASALAH TIDAK PADA WALET

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Berdasarkan data sementara Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota Kota Palangka Raya, jumlah bangunan sarang walet yang berdiri di kota ini mencapai 53 buah. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah mengingat omzet dari ternak burung walet sangatlah menggiurkan. Menurut Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan (Distakobangman), Adirama Baha, apabila di sebuah kota banyak berdiri bangunan sarang burung wallet , maka kota tersebut akan terancam menjadi kota mati. “Sudah ada oontohnya salah satu kota di Pulau Jawa”, ujar Adirama. (Harian Palangka Post, 25 Agustus 2010). Berita “Palangka Raya Dikepung Walet” ini  dilengkapi oleh Harian Palangka Raya Post dengan tabel rinci berisikan nama-nama kecamatan, kelurahan dan nama-nama persis para pemilik bangunan sarang walet tersebut. Dari 53 bangunan sarang wallet yang “mengepung Palangka Raya” , 49 di antaranya tidak memiliki izin bangunan. Sedangkan yang memiliki izin bangunan “secara nekat menyalahgunakan izin bangunan tersebut”. “Kenekatan” para pengusaha sarang walet ini memuncak sampai menggunakan rumah-rumah pribadi, toko dan gudang, bangunan konstruksi kayu mereka alih fungsikan sebagai bangunan sarang walet. “Pemko sama sekali tak pernah mengeluarkan izin pembangunan sarang wallet karena tak ada dasar hukmnya”, tegas Adirama.

Bagaimana sikap dan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) menghadapi permasalahan yang oleh  Harian Palangka Post sudah dinilai “pencemaran lingkungan mengancam Palangka Raya. Kota yang bermotto terencana, aman, nyaman, tertib, indah dan keterbukaan (CANTIK)”. “Pembongkaran paksa merupakan alternatif terakhir yang ditempuh”, tegas Adirama. Lalu “pencabutan izin bangunan yang diselewengkan”.  Menanggapi perkembangan bangunan sarang wallet yang kian marak ini, anggota DPRD Palangka Raya Suhardi Lentam Nigam mendesak Pemkot Palangka Raya menghentikan pembangunan ssrang burung wallet ini (Harian Tabengan,Palangka Raya,  26 Agustus 2010). DPRD Kota sendiri , seperti diberitakan oleh media massa, sekarang memang sedang menggodok sebuah peraturan tentang bangunan sarang walet. Sekalipun benar selama ini belum ada peraturan mengenai masalah ini, tetapi ketentuan mendirikan suatu bangunan sudah ada peraturannya. Hanya saja peraturan mendirikan bangunan apapun ini tidak diindahkan. Orang-orang membangun apa saja di mana saja dengan sekehendak hati tanpa mengindahkan izin. Karena itu di mana-mana di kota yang tadinya terancang baik, berkembang menjadi carut-marut, semerawut tidak teratur. Gubuk-gubuk kumuh dibangun di pinggir parit pengairanmulut, di pinggir-pinggir jalan tanpa mengindahkan ketentuan berapa meter mestinya didirikan dari bentaran jalan. Baik gedung-gedung, rumah-rumah sederhana, gubuk-gubuk ataupun ruang bertenda didirikan tanpa mengindahkan peraturan ataupun izin.Menurut Kepala Dinas Tata Kota , Bangunan dan Pertamanan Kota Palangka Raya  Adirama Bahan,”dari 44.700 unit bangunan yang berdiri di kota ini, hanya sekitar 30 persen  saja yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)”. Sebabnya, menurut Adirama Bahan, adalah  “minimnya kesadaran serta partisipasi dari masyarakat mengurus IMB”. Sekalipun sudah diberi keringanan berupa tidak adanya keharusan memiliki sertifikat asal ada Surat Kepemilikan Tanah (SKT), “tetapi tetap hanya sebagian kecil saja yang mau mengurus IMB” (Harian Tabengan, Palangka Raya, 26 Agustus 2010). Yang tidak diterangkan lebih jauh  oleh Adirama Bahan adalah jawaban pertanyaan mengapa hanya sebagian kecil saja yang mau mengurus IMB? Padahal justru jawaban pertanyaan ini akan menjelaskan inti sebab keenganan mengurusnya. Tidakkah di sini, terletak kemungkinan terjadi pungutan liar, bentuk lain dari pemerasan oleh birokrat,  seperti yang terjadi di kelurahan-kelurahan untuk sekedar mendapatkan stempel kelurahan?

Pertanyaan lain yang tidak dijelaskan oleh Distakobangman Adirama Bahan adalah mengapa jika sudah ada peraturan tentang keharusan memiliki IMB sebelum mendirikan bangunan, tapi membiarkan 70 persen bangunan di Palangka Raya tidak memiliki IMB? Jika demikian, siapa gerangan yang tidak mengindahkan peraturan? Masyarakat ataukah birokrat sendiri? Bukankah salah satu fungsi birokrat terkait justru untuk melaksanakan peraturan? Keterangan Adirama Bahan justru menunjukkan kealpaan birokrat terkait melaksanakan peraturan. Dampaknya menjalar ke masyarakat. Bangunan tanpa IMB bisa dikatakan sebagai “bangunan liar”. Membongkar 70 persen “bangunan liar” yang muncul karena kealpaan birokrat melakukan tugas, bisa dipastikan akan menimbulkan keresahan sosial seperti yang terjadi di berbagai kota, terutama di Jawa yang berpenduduk padat itu.

Apa benar masyarakat dari berbagai lapisan yang mendirikan bangunan itu memiliki “minim kesadaran dan partisipasi” mengurus IMB?  Saya sering berbicara dengan pemilik-pemilik gubuk atau tenda di kaki lima. Dari pembicaraan-pembicaraan acap itu, saya mendapatkan bahwa mereka siap pindah, siap tunduk aturan. “Tanah ini toh, tanah pemerintah. Bukan tanah kami. Kami hanya mau menyambung hidup. Tapi tidak mau duperas. Beban serba kekurangan sudah cukup berat”. Jika orang-orang yang saya ajak bicara ini dan jumlahnya tidak sedikit, bisa mewakili pikiran dan perasaan orang-orang di kaki lima dan pemilik “bangunan liar”,  maka akan tidak adil melempar pertama-tama kesalahan pada mereka. Andaikan, sayangnya, andaian bukan kenyataan, pemangku kekuasaan sejak dini tidak membiarkan pelanggaran terhadap peraturan, andaikan juga birokrat kita bersih dari pungli, betul-betul sebagai pamong praja, bukan pangreh praja ala kolonial, saya pasti tidak akan  terjadi bahwa 70 persen bangunan di Palangka Raya adalah “bangunan liar”. Gejala mengumuhnya Palangka Raya, penanggungjawab utamanya bukan rakyat. Tapi pemangku kekuasaan. Birokrat! Salahkah ini secara nalar, teoritis dan kenyataan? Terjadinya keadaan 70 persen bangunan di Palangka Raya tanpa IMB di pihak lain juga mengatakan bahwa pemangku kekuasaan tidak memiliki prakarsa, visi ke depan yang jauh. Tidak memikirkan bahwa membiarkan pelanggaran, dan membiarkan “bangunan liar” sama dengan menyemai keresahan sosial. Ketika membiarkan peraturan dilanggar, sebenarnya pada saat yang sama, para birokrat telah lebih dahulu melanggar peraturan dan sumpah jabatan.  Jika demikian, siapakah yang minim kesadaran? Di negeri ini biasa terjadi, kebiasaan buruk, rakyat disalah-salahkan,  dibodoh-bodohkan,dijadikan obyek, bukan sebagai subyek. Kebenaran seakan mutlak berada di tangan pemangku kekuasaan saja. Wujudnya adalah pendekatan top-down.

Membiarkan 70 persen bangunan di Palangka Raya tanpa IMB, membiarkan orang-orang membangun apa saja dan di mana saja, membuat wajah Kota yang bermottokan “Kota Cantik” menjadi carut-marut. Semerawut. Di mana ditaruh Master Plan Tata Kota ditaruh? Jika  Master Plan Tata Kota tidak diindahkan, kurang-lebih apa yang sekarang menimpa Jakarta , kota yang tidak layak huni lagi, cepat atau lambat akan menimpa Palangka Raya juga. Dikepungnya Palangka Raya oleh bangunan sarang walet hanyalah salah satu dampak saja dari pelanggaran peraturan oleh pemangku kekuasaan pertama-tama, tanda dari ketiadaan visi dan prakarsa berjangka jauh. Dari inti soal ini juga maka  berdirilah SBPU di Jalan Protokol Imam Bonjol. Menghasilkan peraturan merakyat, melaksanakannya, membelanya, tanggung jawab dan kesadaran sebagai pamongpraja Republik Indonesia, visi dan prakarsa berjangka jauh, barangkali di sinilah terletak inti masalah. Bangunan sarang walet hanyalah dan 70 persen bangunan tanpa IMB hanyalah satu dua gejala  dari satu deretan panjang gejala tentang absennya hal-hal tersebut.  Akibat atau hasil dari suatu sebab. Sebab ini adalah pola pikir, mentalitas yang mencerminkan diri pada seluruh hal, termasuk pilihan kebijakan. Boleh jadi ! Tapi yang bukan boleh jadi, melainkan keniscayaan adalah  menertibkan Palangka Raya sesuai peraturan merakyat. Mulai dari menertibkan pola pikir, mentalitas dan komitmen barisan  pemangku kekuasaan sendiri. Investor dan pengusaha yang diatur oleh pemangku kuasa. Bukan sebaliknya investor dan pengusaha yang mengatur kekuasaan. ***

KUSNI SULANG , anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya.

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers

%d bloggers like this: