Archive for September, 2010|Monthly archive page

Pembersihan Kaum Kontra Revolusioner “Gestok” di Tubuh Tamansiswa

admin on September 30th, 2010

Catatan Peristiwa Pasca Tragedi Kudeta G 30 S/1965 di Perguruan Tamansiswa
Pembersihan Kaum Kontra Revolusioner “Gestok” di Tubuh Tamansiswa
“sehari sepincuk nasi. Bagi mereka yang terhina, lapar dipaksakan, sekeping hidup dalam kematian” (Basudewa, Harian Rakjat-1959 )

Semua kisah dimulai dari tanggal 30 September 1965 ketika beberapa Jenderal ditemukan tak bernyawa di lubang buaya. Konstelasi politik Indonesia mendadak dipenuhi kegaduhan masal, dampaknya terasa hingga Yogyakarya dimana Perguruan Tamansiswa berpusat. Sebuah dokumen Lembaran Organisasi berupa majalah jadi barang bukti penelusuran tulisan kali ini. Lembaran 30 halaman ini praktis hanya berisi Komando, Pernyataan, Siaran Kilat, Intruksi, Seruan dan Keputusan. Majalah Pusara yang diterbitkan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa dari mulai di pimpin Ki Hadjar Dewantara ini pada nomor 9/12 September-Desember 1965, Lampiran Pusara jilid XXVI. Tak terbayangkan betapa dengan lembaran majalah ini Tamansiswa sedang dalam suasana panas dan ketegangan yang memuncak. Dengan menampilkan cover garang dengan kata-kata: “Dengan djiwa & semangat Pantja Azimat Revolusi kita kikis habis Kaum Kontrev “Gestok” dan Antek-Anteknya” ditambah dengan kutipan kata-kata Bung Karno “Bung Karno selalu membina kesatuan dan persatuan seluruh kekuatan progresif revolusioner atas dasar Pantja Azimat Revolusi”. Dalam prakata redaksi menyatakan bahwa nomor ini khusus memuat siaran-siaran pengganyangan Kontra Revolusi (Kontrev) “Gestok”, mereka berharap agar semua keluarga Tamansiswa tetap mempertinggi kewaspadaan untuk menghadapi perongrongan dan gerilya politik sisa-sisa Konrev “Gestok” dan usaha-usaha subversif Nekolim dengan antek-anteknya. Pertanyaannya kenapa Tamansiswa harus mengeluarkan dan dengan segera melakukan tindakan pada antek-antek atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI)? Apakah benar Tamansiswa menjadi salah satu basis kekuatan PKI? Mari kita urai benang merah yang telah kusut ini.
Tamansiswa dan Sosialis-Komunis, Simpang Jalan!
Sejarah merah di Tamansiswa hingga kini memang tidak ada yang menyebutkan angka pastinya, tahun berapa orang-orang PKI masuk ke Tamansiswa atau orang-orang Tamansiswa masuk keanggotaan PKI, tapi bisa diprediksi kenapa bisa di Tamansiswa karena secara historikal  seperti disebutan McT Kahin bahwa PKI salah satu kelompok politik pertama di Indonesia yang telah merefleksikan periode awal kepengurusan mereka dengan sejumlah karakteristik pergerakan yang menjembatani jarak antara konsep tradisional menuju konsep modern organisasi politik beserta rencana-rencananya. Kontribusi dalam perpolitikan Indonesia telah membuat kita akhirnya mengakui eksistensi partai ini sebagai partai politik paling terkemuka di Indonesia pada tahun 1960-an. Sejak dini PKI telah memberikan sumbangannya dalam aksi-aksi serta gagasan menyusun gerakan kemerdekaan Indonesia. Perkembangan gerakan maupun jawaban pemerintah kolonial terhadapnya tidak akan dapat dimengerti dengan baik tanpa pemahaman terhadap peran yang dimainkan kaum komunis”.  Mari kita runutkan, Kedekatan Tamansiswa dan benih-benih PKI mungkin saja dimulai sejak Ki Hadjar Dewantara dan tokoh sosialis-komunis seperti Sneevliet dari ISDV dan Baars dari kelompok sosialis Indonesia pertama, Sama Rata Hindia Bergerak yang berbasis di Surabaya. Seperti diterangkan Ruth T. Mcvey dalam Kemunculan Komunisme Indonesia, pemimpin pergerakan ISDV untuk pertama kali beraliansi dengan insulinde, kemudian menjadi organisasi paling radikal saat itu dan secara politis berkembang baik sebagai organisasi non-Eropa, pergerakan yang diawali 1907 sebagai asosiasi organisasi non-politik, berorientasi kelompok Eurasia dan banyak mewarisi karakter IP (Indische Partij) yang dibubarkan Hindia Belanda pada 1913. Tujuan mulia mereka hanya satu mempromosikan “nasionalisme Hindia” yang bertujuan menciptakan identitas kebangsaan berdasar tempat ttinggal dan bukan etnisitas. Sementara itu, pemimpin pergerakkan menunjukan dukungan kepada SDAP dalam kampanye mereka untuk melegalkan kembali IP, dan kaun sosialis dengan senang hati menerimanya, tapi hal tersebut ternyata tidak dapat mencegah pembubaran partai dan mengusir ketiga pemimpinnya-EFE Douwes Dekker (Setiabudhi), Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat (Ki Hadjar Dewantara) karena terlibat aktivitas yang sudah diatur, mereka dibuang ke Belanda, disana mereka disambut oleh pengikut SDAP yang berkeberatan dengan pelanggaran hak sipil yang telah dilakukan pemerintah Hindia Belanda, walaupun satu dokumen menjelaskan bahwa Ki Hadjar Dewantara pada saat itu tidak mau menerima bantuan sedikitpun dari SDAP. Diluar kejadian tersebut, telah tercipta kerjasama antara Insulinde dan kaum sosialis Indonesia, dan seperti kita ketahui bahwa pemimpin utama dan pencetus ideologi Insulinde adalah E.F.E Douwes Dekker yang gagasan politiknya menggabungkan radikalisme baik kiri maupun kanan. Ia percaya akan manusia superior secara alami.
Waktu berlalu dan PKI pun terbentuk dengan Semaun debagai ketua yang bermarkas di Semarang. Persentuhan dan perdebatan Ki. Hadjar Dewantara dengan tokoh-tokoh kiri dan PKI pun terus terjadi, lingkaran dekat Ki Hadjar pun tidak terlepas dari banyaknya orang-orang PKI maupun SI, misalnya Surjopranoto saudara dan yang menyarankan beliau mendirikan Tamansiswa adalah salah satu rival utama semaun dalam kepemimpinan federasi buruh. Dan pada tahun 1919-1920 ketika masa-masa menjelang berdirinya Tamansiswa pengaruh golongan kiri di Jawa sedang naik daun terlepas dari adanya tendensi pribadi antara pemimpin faksi yang akan memecah gerakan. Kelompok kiri Sarekat Islam tentu mengaku ke Semarang, tempat eksekutif SI identik dengan kepemimpinan PKI setempat. Kelompok kanan berpihak pada Yogyakarta dan memusatkan pada anggota CSI Surjopranoto. Perlu diigat bahwa PKI dan CSI pernah membuat kesepakatan pada Oktober 1921 untuk mendirikan federasi buruh yang pada akhirnya Surjopranoto ditahbiskan kaum buruh jadi “Raja Pemogokan”.
Memang hampir sulit menemukan nama Ki. Hadjar Dewantara diantara sejarah Komunis Indonesia, beda halnya dengan Tjokroaminoto yang terus memperkuat SI karena sepulangnya dari Belanda, Ki Hadjar telah bertekad untuk lebih mementingkan diri di jalur Pendidikan dan Kebudayaan ketimbang masalah politik, hal ini juga atas peran Nyi Hadjar Dewantara. Tapi bukan berarti perhatian pada politik nasional berhenti, kita ketahui tulisan Ki Hadjar tetap menyoroti kemerdekaan bangsa yang harus segera direalisasikan, bahkan Tan Malaka beberapa kali bertemu Ki Hadjar Dewantara baik sewaktu masih di Belanda maupun setelah kembali untuk mendiskusikan masalah kebangsaan. Jalan melingkar yang dilakukan Ki. Hadjar Dewantara dengan mendirikan Tamansiswa pada 1922 bukan tanpa perhitungan, Ki. Hadjar telah memilih jalan yang benar, dan lahan ini memang belum ada yang menggarapnya, lahan pendidikan-perguruan. Pada hari pembukaanya, Ki Hadjar memberikan kesaksian “keadaan yang berjiwa kolonial itu tidak akan lenyap jika hanya dilawan dengan pergerakan politik saja. Oleh karena itu, janganlah kita hanya mementingkan perlawanan terhadap luarnya saja, tetapi harus juga menyebarkan benih batin hidup merdeka dikalangan rakyat sendiri dengan jalan pengajaran disertai pendidikan nasional”. Keputusan Ki Hadjar adalah tesis besar, karena sejalan dengan Benedict Anderson bahwa nation bukan political community akan tetapi imagined political community, dan semakin ditekankan lagi ketika dikatakan sebagai “imagined as soverign”, dan “imagined as limited”, dan “imagined as a community”. Pengertian nasion sebagai “an imagined political community” hanya boleh dipahami bersama dengan kelanjutan ketika disana dikatakan “…..adalah sesuatu yang terbayang karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka”.  Hal ini pula yang menjadikan kesadaran nasional Ki Hadjar menemukan bentuknya, kalau dalam bahasa Nairn dalam The Break-up of Britain bahwa “kedatangan nasionalisme dalam arti yang modern terkait dengan pembaptisan politis kelas-kelas bawah…Meski asa kalanya bersikap menentang demokrasi, gerakan-gerakan nasionalis tak ayal bersifat populistis dalam kerangka dan pandangannya dan berusaha mengangkat kelas-kelas yang rendah ke dalam kehidupan politik. Dalam versi paling tipikal, ini mendasari pembentukan kelas menengah yang gelisah dan kepemimpinan intelektual yang mencoba berdiri sendiri serta menyalurkan energi-energi kelas kerakyatan menjadi dukungan bagi negara-negara yang baru itu”.  Dan kesadaran kelas inilah yang hendak diperjuangkan oleh Tamansiswa dimana didalamnya tak ada perbedaan kelas. Konsep memayu ayuning sariro, memayu ayuning bongso, memayu ayuning bawono yang kemudian menjadi dasar tujuan hidup Tamansiswa yaitu salam bahagia diri, dan tertib damainya masyarakat/dunia. Seperti dalam majalah Indonesia Merdeka bulan maret 1924 yang menulis “de hoeksteen van ontwikkeling van elk land is onderwijs (batu landasan untuk kemajua tiap-tiap bangsa adalah pengajaran). Dengan demikian Tamansiswa tidak hanya berdiri sebagai sekolahan dan organisasi pengajaran saja, tetapi merupakan suatu gerakan rakyat Indonesia untuk mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa bersama-sama dengan badan –badan perjuangan kemerdekaan lainnya. Tamansiswa adalah Badan Perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat, hal tersebut pernah diterangkan oleh Ki. Moch Tauhid , Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa sekitar tahun 1975.
Infiltrasi PKI dan Pembersihan PKI dari Tamansiswa
3 Juli 1922, Tamansiswa berdiri dengan nama lengkap Perguruan Nasional Taman Siswa berpusat di Mataram Yogyakarya dan diperkenalkan kepada Hindia Belanda dengan sebutan National Onderwijs Instituut Taman Siswa. Sebuah lembaga yang “liar” karena menolak untuk menerapkan kurikulum yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda. Frances Gouda dalam Dutch Culture Overseas (Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942) menuliskan “alih-alih, lembaga-lembaga Jawa yang memiliki otonomi ini telah mengembangkan kurikullum, yang merupakan gabungan gagasan pendidikan Barat ultra-modern dengan ajaran-ajaran seni dan sejarah Jawa tradisional, jadi menggabungkan yang “baru dan lama, radikal dan konservatif”, Bapak intelektual gerakan Tamansiswa, Ki Hadjar Dewantoro (Soewardi Sorjaningrat), telah menghakimi kecenderungan “kaum borjuis” pribumi yang meuja kepakaran Barat dan kefasihan dalam penguasaan tata budaya Belanda. Dia mencela para parvenue (orang kaya baru) Jawa tertentu “yang selalu ingin pamer dan menonjolkan materi, namun tidak mampu menghargai bentuk pendidikan yang tidak menyertakan bahasa Belanda”. Jadi, ia menganjurkan bahwa obsesi kalangan sosial tertentu di Jawa yang selalu berkiblat ke Barat, hendaknya dipecahkan dengan pendirian sekolah yang meningkatkan pengetahuan, dan memupuk kebanggaan akan bidaya sendiri”. Guru-guru Jawa mendirikan-mengendalikan “sekolah-sekolah liar” semacam itu secara mandiri, tanpa subsidi atau campur tangan pemerintah Kolonial Belanda. Sekolah Tamansiswa pertama dibangun di Yogyakarta pada 1922, tetapi menyebar sangat pesat ke luar Jawa Tengah. Sepuluh tahun kemudian, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan Sekolah Liar pada September 1932, yang merupakan upaya sia-sia dalam membatasi lembaga pendidikan yang susah diiatur ini, gerakan Tamansiswa sudah mendirikan 166 sekolah dengan sekitar 11.000 murid Jawa. Laporan pemerintah tahun 1936 mengenai pendidikan mencatat sebanyak 1.663 “sekolah liar” yang menerima pendaftaran 114.000 murid. Pada 1937 laporan tersebut mencatat jumlah keseluruhan 1.961 sekolah dengan jumlah murid 129.565 sedangkan pada 1941, jumlah murid pribumi yang menerima pendidikan dalam bahasa belanda di sekolah “liar” yang terletak di dalam dan diluar Jawa diperkirakan mencapai 230.000. Jawa tidak sendiri dalam ekspansi sembunyi-sembunyi sekolah independen yang secara sadar berupaya untuk tetap berada diluar orbit pengawasan pemerintah Belanda, di Minangkabau, Sumatera Barat juga dilakukan oleh ulama-ulama setempat…! pemerintah Belanda pada saat itu menyatakan bahwa tindakan menghambat berkembangnya semua sekolah “liar” ini adalah karena ingin melindungi kaum pribumi dari “para pelaku tipu muslihat di bidang pendidikan” namun, keprihatinan sesungguhnya bermula dari kemampuan Tamansiswa dalam menghasilkan “intelektual tanggung proletar yang tidak puas”, yang mungkin saja menyebarkan propaganda anti-Belanda. Namun dalam menghadapi perlawanan persekutuan guru progresif, politisi nasionalis, dan bahkan ulama Islam yang lebih konservatif, pemerintah mengambil langkah mundur, dengan menunda pemberlakukan Undang-undang Sekolah Liar enam bulan kemudian, pada Februari 1933. Gouda juga mencatat bahwa baik sekolah Tamansiswa maupun sekolah kaum muda merupakan lembaga yang berkembang pesat; kedua-duanya berhasil menanamkan rasa bangga akan budaya asli dalam diri murid-murid mereka.
Dan pada tahun berdirinya Tamansiswa pulalah, Semaun kembali dari Belanda dengan tujuan utamanya penyatuan kekuatan gerakan politik Indonesia akhirnya tidak terlaksana, sedangkan proyek keduanya yakni pembentukan gerakan buruh yang kuat dan berdisiplin ternyata berakhir dengan lebih tragis. Peristiwa selanjutnya adalah pemogokan buruh kereta api VSTP akibat kehendak yang telah tertahan lama guna memperoleh tuntutan 1920 demi mengatasi masalah depresi.  Justru ketika Tamansiswa hendak berlari, PKI periode Semaun dalam kodisi kesulitan, McVey menuliskan walau Semaun disebut “Gandhi Indonesia” sebagian kelompok kiri dan VSTP hanyut dalam sikap apatis dan para pemimpin PKI mengakui mereka memiliki masalah dalam menjaga komunikasi dengan cabang-cabang, pengumpulan uang iuran dan penerbitan koran partai. Pembatasan terhadap pertemuan membuat mereka sulit mengadakan rapat di pusat utama kegiatan: tidak ada rapat PKI di Semarang sejak awal Mei sampai Oktober 1923 ketika larangan dicabut. Pada pertengahan 1923, kesulitan itu terus memuncak dengan adanya kedua cabang utama oposisi Indonesia. Komunis menjadi lumpuh karena dikalahkan VSTP dan SI berada pada posisi yang sulit karena terpisah dari Semarang. Berbagai usaha untuk menyatukan gerakan Indonesia melalui Konsentrasi Radikal dan PVH mengalami disintegrasi di tengah suasana kalut ini. Kedua organisasi tersebut berakhir pada Juni, hampir tidak diketahui keberadaannya ketika buruh kereta api mulai mogok. Pihak oposisi Indonesia tidak lagi bersatu dalam koalisi tunggal sampai dengan 1939; organisasi buruh non komunis mengundurkan diri dari politik dan selanjutnya lebih berfungsi sebagai asosiasi pekerja profesional daripada serikat buruh. Dan akhirnya Semaun kembali ke Belanda pada Agustus 1923 selama 30 tahun, ia tidak kembali. Semua peristiwa yang mengiringi pemogokan VSTP memperkuat kecenderungan para elite politik Indonesia untuk membagi kelompok antara revolusioner dan non revolusioner. Pemisahan tersebut juga terjadi pada keanggotaan gerakan politik. Para pemimpin yang kurang radikal kemudian akan diabaikan dan menyisakan para pemimpin aktif yang terlibat dalam gerakan revolusioner kiri. Setidaknya hal tersebut merupakan mengapa semangat dan popularitas SI Tjokroaminoto dengan cepat memudar dan ini juga mungkin terjadi pada diri Ki Hadjar Dewantara yang awalnya sangat radikal dengan tulisan-tulisan dan gerakannya hingga pada akhirnya memutuskan diri hanya bergelut dalam dunia pendidikan dan kebudayaan, dan ini juga terjadi setelah Ki Hadjar Dewantara dan KH Ahmad Dahlan membagi tugas perguruan bahwa Ki. Hadjar Dewantara mengambil jalan nasionalis dan KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiah yang lebih religius-agamis, pertemuan yang juga dihadiri oleh AR. Fakhrudin.  Dan kita menjadi paham bahwa pada akhir 1923 PKI akhirnya menjadi salah satu wakil utama gerakan politik Indonesia walaupun dengan setumpuk mesalahnya. Blok di dalam telah berakhir, tetapi proses terjadinya sangat jauh panggang dari api dengan apa yang terjadi di Cina pada 1920-an. dari kedua kubu yang berkompetisi, Komunis meraih kemenangan, tetapi dari kepemiminan yang didapat membawa gerakan mereka menuju titik akhir, meminjam puisi Bambang Sukowati “eratkan pelukan mesra, semoga damai kedua bangsa, damai seluruh dunia” pada akhirnya hanya tingal angan-angan besar.
Dalam pada itu, komunis sebagai partai maupun komunisme sebagai faham besar kemungkinan saling berkolaborasi-saling melengkapi di alam pertumbuhan Tamansiswa yang pada awalnya tanpa tendensi apapun, bahkan saya mempunyai keyakinan mengapa Bambang Sukowati Dewantara/Basudewa (Putra Ki Hadjar Dewantara) beberapa kali menjadi kolumnis, cerpenis di Harian Rakjat milik Lembaga Kebudayaan Rakyat yang berafiliasi dengan PKI, bersama penyair dan cerpenis besar seperti Agam Wispi, Amarzan Ismail Hamid, Chalk Hamid SR, D.N Aidit, F.L. Risakotta, HR. Bandaharo, Kusni Sulang, Njoto, Rivai Apin, Putu Oka, S. Anantaguna, Sitor Situmorang, Sobron Aidit, Sudisman, Sutikno WS dan mana-nama lainnya. Basudewa begitu dia sering menuliskan namanya (tercatat pada 28 April 1961 menulis cerpen dengan judul Pak Ibrahim dan Transfusi dan pada 4 Oktober 1961 menulis lagi dengan judul Sikap terakhir), selain Cerpen Bambang juga menulis puisi-puisi dengan menggunakan nama pena Basudewa (Bambang Sukowati Dewantara) itu terjadi pada medio 1959 dan tetap dipublikasikan oleh Harian Rakjat (tercatat tanggal 28 Februari 1959 dengan judul Paman Ho Tiba dan pada 10 Agustus 1959 dengan judul sekeping Roti).  Jadi bisa disimpulkan bahwa kedekatan Tamansiswa dengan orang-orang komunis apalagi dengan orang-orang Lekra bisa dimungkinkan sangatlah dekat dan sangat dekat, jadi bukan hanya karena Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara) pernah bersama-sama mengajar di Adhi Darmo School dengan Van Burink (seorang Komunis) sebagai Direkturnya. Jauh-jauh hari Ki Hadjar sebagai tokoh nasional tentu saling berkomunikasi dan menjalin simpul-simpul perjuangan, jadi persinggungan dipersimpangan jalan itu besar kemungkinannya tidak hanya persamaan garis perjuangan tapi persentuhan tokoh-tokoh pada periode sebelumnya. Sampai akhirnya Indonesia Merdeka dan Ki Hadjar Dewantara diangkat menjadi menteri pengajaran/pendidikan pertamanya. Dan setelah Ki. Hadjar Dewantara wafat maka praktis kekuasaan atas Tamansiswa beralih pada Nyi. Hadjar Dewantara.
Adanya orang-orang PKI di tubuh Tamansiswa sepertinya telah lama diketahui atau mungkin memang setali tiga uang-saling membutuhkan pada masa-masa perjuangan, PKI sebagai partai terbesar pada saat itu sudah bisa dipastikan mempunyai kepentingan strategis polittis dengan Tamansiswa yang sedang dalam puncak keemasanya. Dari dokumen yang saya temukan infiltrasi telah sampai pada jajaran tertinggi di Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, terbukti dengan dibebas tugaskannya Sdr. Wikana sebagai anggota dewan pimpinan ekskutif MLPT tertanggal 14 Desember 1965 dikarenakan kedudukannya sebagai anggota C.C. PKI, pemecatan ini dikeluarkan Dewan Eksekup MLPT yang ditandatangani oleh Ki Sutatmo. Selain itu pembersihan juga terjadi di Universitas (Sarjanawiyata) Tamansiswa Jogjakarta bahwa dalam surat menimbang menertibkan, mengamankan dan menyelamatkan Sardjana Wiyata (Universitas) Tamansiswa sebagai alat revolusi Indonesia perlu diadakan pembersihan terhadap oknum-oknum dan anasir kontra revolusioner (Gerakan 30 september) G 30 S tanpa embel-embel PKI maka memutuskan Srd. Sujono Atmo dari keanggotaan Dewan Penyantun Sarjana Wiyata (Universitas) Tamansiswa Jogjakarta terhitung tanggal 1 Desember 1965, keputusan ini ditandatangani langsung oleh Rektornya yaitu Nyi Hadjar Dewantara.   Walaupun ada klausul apabila ternyata ada kekeliruan dalam keputusannya, maka dapat ditinjau kembali tapi tak ada dokumen lanjutan yang menerangkan orang-orang tersebut direhabilitasi nama baiknya. Semua itu disandarkan pada Intruksi Presiden/Pangti ABRI/Koti No 22/Koti/’65 tentang Ketentuan-ketentuan siapa terlibat gerakan kontra revolusioner G-30-S; Intruksi Paperda/ Paperalda/Pangdam yang berhubungan dengan G-30-S;  Pernyataan Pemimpin Umum Persatuan Tamansiswa Nyi Hadjar Dewantara tanggal 5 Oktober 1965 dan Pernyataan/Intruksi Pemimpin Umum Persatuan Tamansiswa No. I/’65 tanggal 28 Oktober ’65; Pernyataan Rapat Majelis Luhur Paripurna Persatuan Tamansiswa tanggal 5 November 1965; dan Pedoman Pelaksanaan Pernyataan/Intruksi Pemimpin Umum Persatuan Tamansiswa No. I/1965 tanggal 5 November 1965. Sikap-sikap ini pula setelah adanya interfensi Intruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia No. 04/ dar. Tanggal 15 Oktober 1965 dan No. 05/dar. Tanggal 15 Oktober 1965 serta Keputusan Team Pusat Pengamanan dan Penyelamatan Tamansiswa.
Satu bulan pasca tragedi berdarah lubang buaya itulah, Tamansiswa merapatkan barisan. Persis setelah adanya KOMANDO dari Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Tentang Tindakan Pengamanan Revolusi tertanggal 21 Oktober 1965 yang menyatakan bahwa menyadari akibat daripada peristiwa apa yang dinamakan “Gerakan 30 September” telah timbul fakta-fakta dan gejala-gejala yang membahayakan dan mengancam sendi-sendi kehidupan kenegaraan di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan yang berpengaruh pada peningkatan kesiap-siagaan baik mental maupun fisik dalam menghadapi musuh revolusi Nekolim. Dalam rangka penyelesaian Revolusi: maka demi terciptanya suasana tenang dan tenteram serta pulihnya keamanan dan ketertiban umum sebagai syarat mutlak untuk mengamankan usaha-usaha mencapai tujuan Revolusi. Soekarno memberikan Komando kepada segenap aparat negara bersama-sama dengan seluruh rakyat untuk: pertama, selalu membina kesatuan dan persatuan seluruh kekuatan progresif revolusioner atas dasar Panca Ajimat Revolusi; kedua, menyingkirkan jauh-jauh tindakan-tindakan destruktip seperti Rasialisme, Pembakaran-pembakaran dan Pengrusakan-pengrusakan; ketiga, menyingkirkan jauh-jauh fitnahan-fitnahan dan tindakan-tindakan atas dasar perasaan balas dendam; keempat, melarang semua Demonstrasi-demonstrasi yang tidak terlebih dahulu mendapat ijin dari yang berwajib; kelima, terus meningkatkan aksi-aksi masa yang Revolusioner secara konstruktip dan dengan disiplin Nasional yang tinggi dalam menghadapi Nekolim dan segala siasat Subversinya. Pada hari yang sama itu pula Soekarno mengeluarkan lagi satu Komando yang memerintahkan, pertama, hindari segala tindakan yang dapat merugikan perjuangan kita; kedua, tingkatkan dan sempurnakan segenap Slagorde DWIKORA yang telah diperintahkan; ketiga, kerahkan seluruh potensi guna kesempurnaan dan keamanan Revolusi. 5 hari setalah G 30 S tersebut, Nyi Hadjar langsung mengeluarkan Pernyataan sebagai Pemimpin Umum Pemimpin Umum Persatuan Tamansiswa yang intinya bersyukur bahwa P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi ABRI terhindar dari bahaya peristiwa 30 September 1965, Tamansiswa beserta segenap keluarganya sebagai alat Revolusi Indonesia tetap patuh dan setia kepada kepemimpinan P.J.M Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dan Rakyat Indonesia menuju masyarakat Sosialis Indonesia berdasar Pancasila dan sewaktu dengan hal tersebut Nyi Hadjar mengirimkan kawat kilat kepada Departemen Angkatan Darat di Jakarta yang berisi “Nyi Hadjar Dewantara dan Majelis Luhur serta keluarga Tamansiswa menyatakan belasungkawa sedalam-dalamnya atas gugurnya pahlawan-pahlawan Revolusi dalam peristiwa tiga puluh September,  semoga arwahnya diterima dihadirat tugan yang maha esa”. Dan pada Rapat Majelis Luhur Paripurna Persatuan Tamansiswa di Jogjakarta tanggal 3-5 November 1965, MLPT memutuskan adanya penimjauan struktur Majelis Luhur dan kemungkinan adanya Musawarah Besar Keluarga Tamansiswa dan yang paling penting dari hal tersebut adalah mengenai akan dibentuknya Team  Pengamanan dan Penyelamatan Tamansiswa yang sedang diolah oleh MLPT serta bagia yang mengalami kesulitan akibat peristiwa G30S supaya melaporkannya kepada pembimbing Daerah/mejelis Luhur dan bisa juga kepada instansi sipil dan ABRI setempat, penyebaran amanat Nyi Hadjar Dewantara dan Keputusan Rapat Paripurna ML dilakukan pada 9 November 1965 yang ditandatangani oleh Paniteranya Ki Selamat Kita Lingga. Di bulan Oktober itu pula tepatnya 5 Oktober 1965 Nyi Hadjar Dewantara mengirimkan kawatnya kepada Soekarno, dan turunannya disampaikan Panitera Bidang Organisasi, Sumawan dalam Siaran Kilat yang isinya pertama, diharapkan saudara tetap dan patuh kepada kepemimpinan P.J.M Presiden Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dengan memperbesar kewaspadaan nasional terhadap hasutan dan fitnahan golongan kontra revolusi dan aksi-aksi subversi yang dilancarkan oleh pihak Nekolim, bekerja terus dengan tenang dan tertib serta peliharalah keamanan demi suksesnya pelaksaan Panca Ajimat Revolusi dan kejayaan negara kita yang berdasar Pancasila, berhaluan Manipol Usdek dan yang sedikit berbeda adalah poin tiga yang menyatakan pelihara persatuan dan kesatuan nasional progresif revolusioner untuk mempercepat pelaksanaan dwikora dalam rangka pengganyangan proyek malaysia dan proyek-proyek Nekolim lainnya.  Hari-hari yang menegangkan ini dipertegas pula oleh penyataan dan instruksi Pemimpin Umum Tamansiswa No. 1/1965 yang ditandatangani Nyi Hadjar Dewantara tanggal 28 Oktober 1965. Pernyataan terpenting yang menyambung pernyataan tanggal 5 Oktober 1965, bahwa pertama, tamansiswa sebagai Lembaga Pendidikan Kebudayaan, yang dengan restu P.J.M Presiden Republik Indonesia/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, menempatkan diri sebagai alat revolusi, tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang menamakan diri “Gerakan 30 September”; kedua, apa yang dinamakan “Gerakan 30 September” telah dinyatakan sebagai usaha kontra revolusi; ketiga, tamansiswa wajib membersihkan diri dari segala macam oknum dan tindakan-tindakan yang kontra revolusioner; keempat, pelaksanaan ayat 3 tersebut akan diintruksikan melalui petugas-petugas dan petunjuk-petunjuk tertentu dari Pemimpin Umum; kelima, segenap keluarga tamansiswa berkewajiban membantu tercapainya suasana tertib dan tenang serta menghindarkan segala tindakan yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan nasional.
Nyi Hadjar benar-benar memimpin Tamansiswa dalam kondisi badai besar sedang melanda bangsa ini, seruan dan intruksi terus disampaikan, tercatat tanggal 5 November 1965 pun Nyi hadjar menberikan seruannya yang isinya hampir sama dengan seruan dan intruksi-intruksi sebelumnya, seruan ini ditembuskan pula kepada Presiden Soekarno, Presidium Kabinet Dwikora, Para Menteri, DPA, DPR-GR, MPR-S, P.B Front Nasiona Pusat, anggota Dewan MLPT, dan semua Pimpinan partai Politik serta Organisasi Masa. Semua ini ditujukan sebagai antisipasi terjadinya kejadian serupa seperti yang dilakukan oleh kelompok G 30 S. Nyi Hadjar juga meminta nasehat dan petunjuk dari Ki Sartono, SH, Ki Hamengku Buwono IX, Ki Saifudin Zuhri, Ki Dr. Semaun dan Ki Wardojo sebagai anggota Dewan Penasehat Pemimpin Umum/MLPT terkait dengan pernyataan dan segala tindakannya untuk membereskan PKI di internal Tamansiswa. Dalam petunjuk pelaksanaan pernyataan/intruksi Pemimpin Umum Persatuan Tamansiswa terdapat beberapa klasifikasi yang disandarkan pada intruksi Presiden tentang ketentuan siapa yang terlibat Gerakan. Mereka yang terlibat diklasifikasi menjadi a. Nyata-nyata terlibat secara langsung; b. Nyata-nyata secara tidak langsung dan c. Terdapat petunjuk atau patut diduga terliat secara langsung atau tidak langsung.  Bentuk penindakan organisatoris-administratifnya adalah pertama, pemecatan (pemberhentian dengan tidak hormat) dikenakan kepada mereka yang terasuk klasifikasi: nyata-nyata terlibat secara langsung; kedua, pemecatan sementara (pemberhentian sementara) dikenakan kepada mereka yang termasuk klasifikasi: nyata-nyata terlibat secara tidak langsung; ketiga, pembebasan tugas (penonaktipan) yang dikenakan kepada mereka yang termasuk klaasifikasi: terdapat petunjuk atau patut diduga terlibat secara langsung atau tidak langsung. Dan yang berwenang atas penindakan seperti disebutkan diatas adalah Team Pusat/Daerah, yang bertanggungjawab kepada Majelis Luhur, yang mempunyai hak mengubah/mengesahkan keputusan penindakan itu, Team Pusat/Daerah baru diberi wewenang melakukan penindakan pemecatan sementara dan pembebasann tugas, sedangkan pemecatan wewenangnya langsung berada ditangan Mejelis Luhur. Cabang berhak mengusulkan kepada Team Pusat/Daerah untuk melakukan penidakan, cabang berhak pula melakukan penindakan terhadap pamong tidak tetap (honorer) dengan jalan pembebasan tugas yang bersangkutan karena ada petunjuk atau patut diduga terlibat secara langsung atau tidak langsung. Tamansiswa tentunya tidak begitu saja memecat orang-orang yang pernah berjasa mengembangkan Tamansiswa walau pada akhirnya harus berpisah jalan karena perbedaan ideologi dan tuntutan negara, Majelis Luhur masih memberikan santunan dengan kategori bagi anggota yang terkena penindakan pemecatan dengan tidak hormat masih menerima hak nafkahnya penuh (100 %) untuk satu bulan terhitung mulai bulan pemecatan, bagi anggota yang terkena penindakan pemecatan sementara, masih menerima hak nafkahnya separo (50 %) selama tiga bulan berturut-turut terhitung maulai bulan pemecatan, dan bagi anggota yang terkena pembebasan tugas masih menerima hak nafkahnya penuh (100 %) selama tiga bulan berturut-turut terhitung mulai pada bulan pembebasan.
Untuk melakukan penutupan sementara perguruan Tamansiswa, MLPT menyarankan untuk meminta bantuan penguasa sipil/ABRI setempat selama masih tarap penyelesaian dan sesudah keadaan/persyaratan memungkinkan baru perguruan dapat dibuka kembali, bila terpaksa perguruan harus ditutup, maka dilakukan pemindahan pamong-pamong (guru) yang tidak terlibat dalam G30S ke cabang lainnya, guru-guru pemerintah yang derbantukan kepada Tamansiswa yang ternyata terlibat G30S harus dikembalikan kepada pemerintah, penindakannya diserahkan kepada pemerintah dan dampak lainnya yaitu siswa perguruan yang tempatnya ditutup hendaknya diusahakan penampungan di sekolah lain. Selain melakukan pemecatan, MLPT juga melakukan upaya pengambilalihan aset yang harus dikembalikan pada Tamansiswa. Dan tanggal 1 Desember 1965 tentara telah terus masuk memberikan intruksinya untuk proses pembersihan antek-antek PKI sesuai intruksi Pangdam VII/Diponegoro No: INS/PPD/001/1965 tanggal 8 November 1965. Tetapi yang janggal dari semua surat-surat yang termuat di Pusara ini tidak ada yang menjelaskan siapa saja yang masuk dalam jajaran Team Pengaman dan Penyelamat Tamansiswa yang telah melakukan penelitan cabang-cabang termasuk dalam internal Majelis Luhur, khususnya di Jawa Tengah dan DIY yang secara berantai memberikan laporan dari mulai 22 November 1965 sampai dengan 30 November 1965, 9 hari yang menurut perkiraan saya waktu yang terlampau dipaksakan. Keputusannya sebagai berikut: pertama, menutup perguruan Perguruan Tamansiswa (Cabang Taju, Persiapan Cabang Weleri, Persiapan Cabang Manisrenggo dan Persiapan Cabang Wates-Jogja); kedua, menutup sementara Perguruan Tamansiswa (Cabang Djuwana, cabang Kudus, cabang Salatiga, Cabang Karang Anyar, cabang Purwokerto, cabang Cilacap, cabang Gading, cabang Purworedjo); ketiga, penindakan terhadap oknum-okmun anggota Perguruan Tamansiswa yang terlibat secara langsung/tidak langsung dalam G30S dalam daftar panjang dinyatakan (untuk menghindari tendensi lain-lain pada keluarga korban saya hanya sebutkan jumlahnya saja): ini daftar anggota perguruan Tamansiswa di ML, Cabang/Persiapan Cabang dan Kandidat Persiapan Cabang di daerah Jawa Tengah dan DIY.
1.         Majelis Luhur           (1 dipecat, 1 dipecat sementara, 1 dinonaktifkan)
2.         Ibu Pawiyatan          (2 dipecat sementara)
3.         Gading-Jogja            (4 dipecat, 3 dipecat sementara, 3 dinonaktifkan)
4.         Wates-Jogja              (2 dipecat)
5.         Bandjarhardjo          (1 dipecat sementara)
6.         Klaten                          (1 dipecat sementara)
7.         Manisrenggo            (3 dipecat)
8.         Baluwarti                    (1 dipecat)
9.         Magelang                   (1 dipecat, 1 dipecat sementara, 1 dinonaktifkan)
10.     Karanganyar             (1 dipecat, 7 dipecat sementara)
11.     Purwokerto              (1 dinonaktifkan)
12.     Cilacap                         (1 dipecat, 1 dipecat sementara, 2 dinonaktifkan)
13.     Kutowinangun         (1 dipecat, 1 dinonaktifkan)
14.     Purworedjo              (4 dipecat, 1 dipecat sementara)
15.     Pekalongan               (1 dipecat)
16.     Weleri                         (1 dipecat)
17.     Taju                              (1 dipecat)
18.     Djuwana                     (1 dipecat, 1 dipecat sementara, 1 dinonaktifkan)
19.     Salatiga                       (1 dipecat, 1 dinonaktifkan)
20.     Kudus                          (1 dipecat, 1 dinonaktifkan)
21.     Banjarnegara            (1 dipecat)
22.     Cepu                            (2 dipecat, 1 dinonaktifkan)
23.     Sukoharjo                  (1 dipecat)
Dan ini daftar pamong pergurusan Tamansiswa Cabang/Persiapan Cabang dan Kandidat Persiapan Cabang di daerah Jawa Tengah dan bukan anggota perguruan yang dikenakan penindakan.
1.         Cabang Gading                        (5 dipecat sementara, 1 dinonaktifkan)
2.         Cabang Djuwana                     (1 dipecat sementara)
3.         Cabang Bandarharjo              (1 dipecat sementara)
4.         Cabang Cilacap                         (6 dipecat sementara, 4 dinonaktifkan)
5.         Cabang Salatiga                       (3 dinonaktifkan)
6.         Cabang Magelang                   (1 dipecat sementara, 1 dinonaktifkan)
7.         Cabang Wates-Jogja              (1 dipecat)
8.         Cabang Nanggulan                 (1 dipecat sementara)
Selain cabang-cabang dan pamong yang terkena sangsi tersebut, dalam laporan ML tersebut juga disebutkan beberapa daerah yang dikarenakan belum diadakan peninjauan dan penelitian/pemeriksaan maka cabang-cabang seperti Purwodadi, Kroya, Wirosari, Sidareja, Wonosari-Jogja, Ngadiredjo, Plajen-Jogja, Pondjong-Jogja, Trasih-Jogja, Srandakan-Jogja dan Randublantung masih aman dari proses pemotongan generasi ini. Hingga kini Tamansiswa belum mengeluarkan surat lagi tentang rehabilitasi baik nama-nama maupun cabang yang pernah membesarkan Tamansiswa.
Meskipun kita tahu, bahwa banyak pendapat dan tesis tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 tersebut, apakah benar PKI yang menjadi dalang, atau konsfirasi Angkatan Darat (Nasution Cs dengan CIA-AS) atau tesis terbaru John Roosa yang mengatakan “kesulitan memahami G30S antara lain karena gerakan tersebut sudah kalah sebelum kebanyakan orang Indonesia mengetahui keberadaannya. Gerakan 30 September tumbang secepat kemunculannya. Dengan tidak adanya A. Yani, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando Angkatan Darat pada pagi hari 1 Oktober, dan pada petang hari ia melancarkan serangan balik. Pasukan G 30 S meninggalkan stasiun RRI dan Lapangan Merdeka yang mereka duduki selama dua belas jam saja. Semua pasukan pemberontak akhirnya ditangkap atau melarikan diri dari Jakarta pada pagi hari 2 Oktober. Di Jawa Tengah, G-30-S hanya bertahan sampai 3 Oktober. G-30-S lenyap sebelum anggota-anggotanya sempay menjelaskan tujuan mereka kepada publik. Pimpinan G-30 S bahkan belum sempat mengadakan konferensi pers dan tampil memperlihatkan diri di depan kamera fotografer. Kendati bernapas pendek, G-30-S mempunyai dampak sejarah yang penting. Ia menandai awal berakhirnya masa kepresidenan Sukarno, sekaligus bermulanya masa kekuasaan Suharto. Sampai saat itu Sukarno merupakan satu-satunya pemimpin nasional yang paling terkemuka selama dua dasawarsa lebih, yaitu dari sejak ia bersama pemimpin nasional lain, Mohammad Hatta, pada 1945 mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia satu-satunya presiden negara-bangsa baru itu. Dengan karisma, kefasihan lidah, dan patriotismenya yang menggelora, ia tetap sangat populer di tengah-tengah semua kekacauan politik dan salah urus perekonomian pascakemerdekaan. Sampai 1965 kedudukannya sebagai presiden tidak tergoyahkan. Sebagai bukti popularitasnya, baik G-30-S maupun Mayor Jenderal Suharto berdalih bahwa segala tindakan yang mereka lakukan merupakan langkah untuk membela Sukarno. Tidak ada pihak mana pun yang berani memperlihatkan pembangkangannya terhadap Sukarno. Suharto menggunakan G-30-S sebagai dalih untuk merongrong legitimasi Sukarno, sambil melambungkan dirinya ke kursi kepresidenan. Pengambilalihan kekuasaan negara oleh Suharto secara bertahap, yang dapat disebut sebagai kudeta merangkak, dilakukannya di bawah selubung usaha untuk mencegah kudeta. Kedua belah pihak tidak berani menunjukkan ketidaksetiaan terhadap presiden. Hal ini pula yang diyakini sejarawan LIPI yang menyetujui bahwa peristiwa 1965 adalah kup pertama dan 1966 adalah kup kedua. Peter Dale Scott melihatnya sebagai kudeta tiga tahap: petama, gerakan G-30-S merupakan “kudeta gadungan”; kedua, tindakan balasan yaitu pembunuhan terhadap anggota PKI secara masal; dan ketiga pengikisan sisa-sisa kekuatan Soekarno.  Jika bagi Presiden Sukarno aksi G-30-S itu sendiri disebutnya sebagai “riak kecil di tengah samudra besar Revolusi [nasional Indonesia],” sebuah peristiwa kecil yang dapat diselesaikan dengan tenang tanpa menimbulkan guncangan besar terhadap struktur kekuasaan, bagi Suharto peristiwa itu merupakan tsunami pengkhianatan dan kejahatan, yang menyingkapkan adanya kesalahan yang sangat besar pada pemerintahan Sukarno.1 Suharto menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) mendalangi G-30-S, dan selanjutnya menyusun rencana pembasmian terhadap orang-orang yang terkait dengan partai itu. Tentara Suharto menangkapi satu setengah juta orang lebih. Semuanya dituduh terlibat dalam G-30-S.2 Dalam salah satu pertumpahan darah terburuk di abad keduapuluh, ratusan ribu orang dibantai Angkatan Darat dan milisi yang berafi liasi dengannya, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, dari akhir 1965 sampai pertengahan 1966.3 Dalam suasana darurat nasional tahap demi tahap Suharto merebut kekuasaan Sukarno dan menempatkan dirinya sebagai presiden de facto (dengan wewenang memecat dan mengangkat para menteri) sampai Maret 1966. Gerakan 30 September, sebagai titik berangkat rangkaian kejadian berkait kelindan yang bermuara pada pembunuhan massal dan tiga puluh dua tahun kediktatoran, merupakan salah satu di antara kejadian-kejadian penting dalam sejarah Indonesia, setara dengan pergantian kekuasaan negara yang terjadi sebelum dan sesudahnya: proklamasi kemerdekaan Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, dan lengsernya Suharto pada 21 Mei 1998”. Dan mengenai keterlibatan Soehato dalam peristiwa 1 Oktober 1965 yang disebut kup pertama, Asvi juga setuju dengan Saskia (1999:497-498) bahwa “besar kemungkinan Jenderal Soeharto sudah tahu sebelumnya tentang akan terjadinya kup, …tapi barangkali agak terlalu jauh ditarik kesimpulan bahwa ia telah mendalangi kup pertama, yang mengharuskannya mengatur pembunuhan terhadap rekan-rekannya….kemungkinan sekali, seperti disimpulkan Tornquist (1984:230): “Soeharto menunggu sambil melihat apa yang akan terjadi, dan kemudian pada saatnya dipecundanginya baik Soekarno maupun Nasution”.
Fakta-fakta terbaru seperti inilah yang seharusnya dikaji ulang oleh Tamansiswa, jadi tidak menutup diri dalam singgasana yang telah dilanggengkan oleh persetujuannya pemerintah pada MLPT. MLPT selayaknya juga meninjau jauh ke belakang agar kesalahan sejarah di tubuh Tamansiswa tidak terulang untuk kedua kalinya. Sepeninggal Ki. Hadjar Dewantara memang saya memandang tidak adanya figur yang dapat kembali mempersatukan perjuangan Tamansiswa khususnya dalam bargaining position dengan pemerintah NKRI baik dalam ide, gagasan maupun dalam praktek berkebangsaan. Akhirnya mengutip cerita pendek Basudewa (putra Ki Hadjar dewantara) “…kenapa untuk menyelamatkan kekayaan itu aku harus dua kali melakukan pelanggaran? Yang pertama aku harus mau ditransfusi seperti iblis yang menghisap darah orang lain dan yang kedua kini aku mesti bercampur darah dengan orang merah (PKI)”. Bahwa sejarah telah tercatat, telah terlewati, sedang dijalani persentuhan, dialektika dan romantika yang dilakukan dalam langkah perjuangan apakah itu dengan orang kiri ataupun dengan orang kanan religius bagaimanapun yang paling penting adalah apakah tujuannya sudah benar atau belum. Karena kembali pada sikap Ki Hadjar bahwa“ …..Apapun yang akan dikatatakan orang atas diriku kita wajib menerimanya. Namun kalau suatu ketika ada orang meminta pendapatmu, apakah Ki. Hadjar itu seorang nasionalis, radikalis, sosialis, demokrat, ataukah tradisionalis, maka katakanlah bahwa aku hanyalah seorang Indonesia biasa saja yang bekerja untuk Bangsa Indonesia dengan cara Indonesia” dan itu berlaku bagi Tamansiswa kontemporer. ҉

®Rama Prabu, Peneliti Utama Dewantara Institute dan Kontributor Sidang Buku-Indonesia Buku, Owner dari  http://ramaprabu.com

Misteri CIA di Seputar G30S

8/08/2001 12:40 WIB Gelora45@yahoo.com, 30 September 2010)
Misteri CIA di Seputar G30S (1)
Soekarno Diduga Tahu Penculikan
Penulis : Rita Uli Hutapea

detikcom – Jakarta, Dua pekan lalu, publik Indonesia dikejutkan dengan kabar ditariknya dokumen rahasia tentang kiprah pemerintahan AS pada saat terjadinya Gerakan 30 September 1965 (G 30S). Padahal, baru beberapa hari sebelumnya, dokumen itu dibuka menyusul dilantiknya Megawati Soekarnoputri, putri mantan Presiden Soekarno, menjadi presiden RI ke-5. Menariknya, penarikan dokumen tersebut terjadi bukan karena protes. Sejak dibuka diam-diam, tak satu pun pihak yang menyatakan keberatan atas isi dokumen.
Ini jelas suatu keanehan. Adakah yang janggal dalam peristiwa itu? Siapa saja yang sebenarnya terlibat versi CIA dalam tragedi tersebut? Meski sudah ditarik, tak urung beberapa copy dokumen tersebut telah beredar. Berikut beberapa bagian dari dokumen tersebut, khususnya yang menjelaskan apa yang terjadi di elite politik RI dalam kurun waktu Oktober 1965-Maret 1966.
Di poin pertama pada bab yang berjudul, “Kudeta dan Reaksi Perlawanan : Oktober 1965 – Maret 1966,” begitu terjadi operasi penculikan para jenderal, CIA langsung mencurigai keterlibatan Soekarno. Namun tak dijelaskan apa yang mendasari kecurigaan tersebut. Berikut teks dokumen CIA yang ditujukan kepada Presiden AS Lyndon Johnson. Menariknya, memorandum tersebut dikirim 1 Oktober 1965 pukul 07.20 AM waktu Washington DC, atau hanya selisih beberapa jam dari peristiwa pembunuhan para jenderal.

Memorandum untuk Presiden Johnson Washington, 1 Oktober 1965, 7:20 pagi (Berikut teks laporan situasi oleh CIA) Sebuah gerakan kekuatan yang mungkin telah menyebabkan implikasi yang jauh sedang terjadi di Jakarta. Kelompok yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September” mengklaim telah mencegah “kudeta jenderal’ di Indonesia.
Sejumlah jenderal dan politisi telah ditangkap, dan rumah kediaman Menteri Pertahanan Jenderal Nasution dan Panglima ABRI Jenderal Yani berada di bawah pengawasan tentara. Keputusan yang dikeluarkan oleh Letkol. Untung, Komandan Pasukan Pengawal Presiden (Cakrabirawa-red) menyatakan bahwa pemerintahan akan diatur oleh Dewan Revolusi Indonesia. Menurut keputusan tersebut, dewan akan meneruskan kebijakan pemerintah yang sudah ada dan keanggotaan dewan akan segera diumumkan. Belum ada keterangan mengenai peran aktif Presiden Soekarno. Radio pemerintah RRI adalah yang pertama kali mengumumkan bahwa Gerakan 30 September diorganisir untuk “menyelamatkan Presiden Soekarno yang kesehatannya mengkhawatirkan.”
Gerakan 30 September kemudian menyatakan bahwa Soekarno aman dan “terus menjalankan kepemimpinan bangsa.” Kelompok Gerakan 30 September mengklaim rencana kudeta oleh para Jenderal bersumber dari Amerika. Jaringan telepon eksternal di Kedutaan AS sempat terputus 3 jam sebelum RRI mengumumkan bahwa “kudeta” telah digagalkan. Aparat tentara ditempatkan di Kedutaan AS.
Tujuan yang ingin segera dicapai oleh Gerakan 30 September tampaknya adalah untuk menyingkirkan setiap peran politik oleh elemen-elemen ABRI yang anti-komunis dan perubahan dalam kepemimpinan ABRI. Tindakan terhadap elemen ABRI serupa tampaknya juga direncakan di luar Jakarta. Masalah ini bisa saja digunakan untuk membentuk aktivitas baru yang anti-Amerika.
Tampaknya mungkin saja Soekarno tahu sejak awal gerakan ini dan tujuannya. Namun langkah terpenting menyangkut timing dan detil rencana tampaknya dipegang oleh Wakil I Perdana Menteri Subandrio dan pemimpin komunis yang dekat dengan Soekarno.

8/08/2001 13:20 WIB
Misteri CIA di Seputar G 30S (2)
ABRI Salip Soekarno, 5 Oktober
Penulis : Rita Uli Hutapea

detikcom – Jakarta, Masa-masa antara 1-5 Oktober 1965 adalah saat yang genting. Bagaimana mengantisipasi G 30S dan siapa dalang gerakan itu masih menjadi spekulasi. Kedubes AS sempat panik dan ingin mengevakuasi warga AS yang di Indonesia, namun upaya itu dicegah setelah mendapat saran seorang jenderal ABRI. Yang menarik, CIA pun segera menganalisa lebih jauh apakah Presiden Soekarno tahu persis gerakan itu? Kesimpulannya, ada 2 spekulasi.
Soekarno tahu persis geralan itu dan mencoba memancing reaksi, kedua, Soekarno tak tahu menahu karena ia dibodohi pelaku G 30S. Sementara itu, di tengah situasi itu, ABRI bergerak cepat. CIA mensinyalir ABRI sengaja akan mempergunakan momentum pemakaman 6 jenderal sebagai wahana meraih simpati masyarakat. Sekaligus, mereka akan menenggelamkan kharisma Soekarno.
Berikut memorandum yang menyebutkan hal tersebut.
Memorandum dari Direktur Wilayah Timur Jauh (Blouin) kepada Asisten Menteri Pertahanan untuk Urusan Keamanan Internasional (McNaughton) Washington, 4 Oktober 1965 Masalah: Situasi di Indonesia.
Situasi di Indonesia tengah dilanda keresahan dan Presiden Soekarno tampaknya berupaya keras untuk mempertahankan kesatuan nasional di tengah-tengah meningkatnya perseteruan antara ABRI dan kelompok-kelompok yang mendukung Gerakan 30 September. Tubuh para pejabat militer yang ditembak pada awal usaha kudeta 30 September lalu telah ditemukan. Ada laporan telah terjadi tindak ‘kebrutalan’ pada tubuh mereka, dan ABRI dengan bermodalkan pada insiden ini ingin mencari dukungan publik atas posisinya. Akan tetapi, Soekarno telah mengisyaratkan bahwa dirinya belum siap bergerak melawan PKI, Angkatan Udara, Subandrio atau elemen-elemen lainnya yang mungkin terlibat dalam perebutan kekuasaan 30 September. Ada
laporan yang mengindikasikan bahwa Soekarno berada di tangan Angkatan Udara sampai hari Minggu dan tidak tahu situasi yang sebenarnya. Laporan lainnya menyebutkan bahwa Soekarno kini sangat menyadari apa yang telah terjadi dan tahu siapa yang jadi dalangnya. ABRI telah melarang koran PKI – Harian Rakyat — terbit namun belum bertindak apapun terhadap markas PKI. Jenderal Seoharto, yang tampaknya memiliki kontrol yang kuat terhadap situasi militer di dalam dan sekitar Jakarta, pergi ke RRI hari ini, dengan pidatonya yang berapi-api ia mengutuk Angkatan Udara atas perannya dalam kudeta dan upayanya mencari dukungan publik dengan menyebut-nyebut soal tindakan brutal terhadap pada jenderalnya. Ini merupakan indikasi pertama yang kita dapat bahwa ABRI mungkin saja bersedia mengikuti kebijakan Soekarno yang coba membelokkan peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini.
Evakuasi Warga Amerika Sejauh ini belum ada satupun keberangkatan warga AS dari Jakarta via pesawat terbang komersial, meski pihak Kedutaan memperkirakan bahwa itu mungkin baru dimulai hari ini. Seorang pejabat tinggi Indonesia (Jenderal Rubiono) mengatakan kepada Kedutaan AS, tidaklah bijak mengevakuasi warga Amerika pada saat ini karena hal itu akan menunjukkan kurangnya kepercayaan pada kemampuan ABRI untuk mengatasi situasi. Sebaliknya, ada laporan bahwa Letkol Untung tengah berada di Jawa Tengah dan sedang mengatur beberapa batalyon untuk kembali melakukan aksi terhadap ABRI dan pemimpin PKI Aidit kini sedang bersembunyi.
Estimasi Situasi Ada beberapa penilaian dari terjadinya peristiwa belakangan ini, yang semuanya didukung oleh beberapa informasi yang, kadang kala bertentangan. Namun ada 2 hal utama, yakni:

1.   Soekarno mengetahui sesungguhnya apa sedang terjadi sejak awal dan bersikap menunggu sampai ia bisa melihat siapa yang akan muncul paling depan (diduga ia mengharapkan kudeta trio Untung-Subandrio-Dani akan berhasil dan Panglima ABRI tak lagi menjadi ancaman terhadap kebijakannya yang pro-Peking).

2.   Soekarno telah dibodohi untuk percaya bahwa kudeta Untung Cs dilakukan untuk menyelamatkan dirinya dari sebuah kudeta oleh ABRI yang disponsori AS, dan kini ia mulai percaya bahwa Angkatan Udara PKI terlibat dalam upaya menyingkirkan lawan kuat mereka satu-satunya, ABRI.

Jika perkiraan (1) di atas benar, maka Soekarno akan melakukan apa saja untuk mencegah ABRI menghancurkan Angkatan Udara dan PKI, dan ia akan melanjutkan kebijakan terdahulunya yang menerapkan hubungan dekat dengan Peking dan PKI, yang akan merugikan kita.
Ia telah melakukan beberapa upaya untuk mengesankan bahwa insiden ini semata-mata merupakan pertikaian antar lembaga.

Jika kita anggap estimasi (2) tersebut benar, maka ABRI akan diberikan otoritas lebih dan orang-orang seperti Subandrio, Dani dan Untung akan keluar. Tapi, Soekarno mungkin takut bila ia membiarkan ABRI mengambil tindakan terlalu cepat terhadap Gerakan 30 September, dan khususnya terhadap PKI, perang sipil akan meluas dan memecah belah negara, akibatnya pulau-pulau tertentu rentan terhadap penetrasi asing.

Dengan bergerak perlahan dan berupaya menunjukkan kesatuan nasional, ia mungkin bisa mencegah disintegrasi bangsa dan tetap mengatur elemen-elemen yang coba menggulingkan pemerintah. Saya cenderung untuk mengira bahwa Soekarno tahu, setidaknya sebagian, apa yang terjadi sejak awal dan ia sekarang berusaha untuk bersikap sewajarnya, menjaga prestise dirinya tetap utuh. Pertanyaannya adalah, apakah ABRI yang telah menunjukkan kekuatan dan kesatuannya, akan mengizinkan Soekarno menjalankan kontrol pemerintah yang dulu diterapkannya. Dalam berbagai peristiwa, citra Soekarno telah memudar. Dua hari mendatang kita akan bisa tahu banyak.

Jika ABRI menjadikan peringatan Hari ABRI (5 Oktober) sebagai prosesi besar pemakaman para jenderalnya, maka momentum itu bisa menempatkan ABRI dalam posisi terdepan dan bukannya Soekarno. Akan tetapi, kita tak bisa mengesampingkan kekuatan Soekarno memanipulasi situasi dengan cara apapun yang ia inginkan, yang baik atau yang buruk. Mungkin sekarang tak ada orang lain di Indonesia yang bisa menjaga keutuhan bangsa, dan ABRI mungkin menganggap faktor ini lebih penting daripada melakukan tindak pembalasan terhadap Angkatan Udara dan PKI.
E.J. Blouin
Direktur Wilayah Timur Jauh

8/08/2001 14:40 WIB
Misteri CIA di Seputar G 30S (3)
Kedubes Minta AS Dukung ABRI
Penulis : Rita Uli Hutapea

detikcom – Jakarta, Kedubes AS di Indonesia, merekomendasikan pemerintah AS untuk membantu segala langkah ABRI mengatasi G 30S. Karena inilah saat yang tepat untuk mengenyahkan komunisme dari Indonesia. Namun bantuan harus secara diam-diam. Berikut dokumen yang mengungkapkan hal itu.
Telegram dari Kedutaan AS di Indonesia kepada Deplu AS Jakarta, 5 Oktober 1965 No.868

1.       Berbagai peristiwa selama beberapa hari terakhir telah menyebabkan PKI dan elemen-elemen pro-Komunis bersikap defensif dan mereka mungkin akan memicu ABRI untuk pada akhirnya bersikap efektif terhadap Komunis.

2.       Pada waktu yang bersamaan kami menyaksikan hal yang tampaknya seperti pengalihan kekuasaan dari tangan Soekarno ke seseorang atau beberapa orang yang identitasnya belum diketahui, yang mungkin mendatangkan perubahan kebijakan nasional.

3.       Sekarang, kunci persoalan kita adalah apakah kita bisa membentuk perkembangan ini agar menguntungkan kita.

4.       Beberapa panduan berikut mungkin bisa memberikan sebagian jawaban atas bagaimana sikap kita seharusnya:

A.   Hindari keterlibatan yang terang-terangan karena seiring berkembangnya perebutan kekuasaan.

B.   Akan tetapi, secara tersembunyi, sampaikan dengan jelas kepada tokoh-tokoh kunci di ABRI seperti Nasution dan Soeharto tentang keinginan kita membantu apa yang kita bisa, sementara di saat bersamaan sampaikan kepada mereka asumsi kita bahwa kita sebaiknya menjaga agar setiap bentuk keterlibatan atau campur tangan kita tidak terlihat.

C.   Pertahankan dan jika mungkin perluas kontak kita dengan militer.

D.  Hindari langkah-langkah yang bisa diartikan sebagai tanda ketidakpercayaan terhadap ABRI (contohnya memindahkan warga kita atau mengurangai staf).

E.   Sebarkan berita mengenai kesalahan PKI, pengkhianatan dan kebrutalannya (prioritas ini mungkin paling membutuhkan bantuan kita segera, yang dapat kita berikan kepada ABRI jika kita bisa menemukan jalan untuk melakukannya tanpa diketahui bahwa hal ini merupakan usaha AS).

F.   Dukung seluruh masukan informasi dan sarana-sarana lainnya yang ada untuk bisa menyatukan ABRI.

G.  G. Ingatlah selalu bahwa Moskow dan Peking adalah akar konflik menyangkut Indonesia, dan bahwa Uni Soviet mungkin akan lebih sejalan pemikirannya dengan kita dibanding saat ini. Ini akan menjadi subyek pada pertemuan Country Team kita mendatang dan mungkin kita bisa memberikan rekomendasi untuk mengeksploitir fenomena ini.

H.  Untuk sementara waktu, terus dan pertahankan sikap low profile.

5.       Kami akan memberikan rekomendasi selanjutnya karena tampaknya hal-hal inilah yang paling sesuai untuk situasi yang tidak diragukan lagi akan berkembang cepat atau setidaknya belum pasti ini.

Green Duta Besar AS untuk Indonesia

8/08/2001 16:0 WIB
Misteri CIA di Seputar G 30S (4)
Washington Setuju Bantu ABRI
Penulis : Rita Uli Hutapea

detikcom – Jakarta, Permintaan Kedubes AS agar AS membantu ABRI (sekarang TNI) menumpas G 30S disanggupi pemerintah AS di Washington. Dalam rapat kabinet, AS mensinyalir G 30S adalah upaya Soekarno untuk mengukuhkan kekuasaannya. Namun dipesankan, agar bantuan dilakukan jika diminta. Surat balasan pemerintah AS melalui Departemen Luar Negeri tersebut tertanggal 6 Oktober 1965, selang dua hari dari surat yang dikirimkan oleh Kedubes AS.
Berikut isi surat tersebut.
Telegram dari Deplu AS ke Kedutaan AS di Indonesia Washington, 6 Oktober 1965, 7.39 malam No. 400 (jawaban atas telegram no. 868)

1.   Berdasarkan laporan pertemuan Kabinet 6 Oktober yang baru diterima via FBIS, jelas bahwa Soekarno berupaya membangun kembali status quo dengan mencuatkan hantu imperialisme pengeksploitasi perbedaan-perbedaan Indonesia dan menahan tindakan balas dendam ABRI terhadap PKI dengan alasan untuk mempertahankan kesatuan nasional.

2.   Seperti yang telah Anda sampaikan, pertanyaan utama adalah apakah ABRI bisa mempertahankan momentum sikap ofensifnya terhadap PKI di hadapan manipulasi politik yang dilakukan Soekarno.

3.   Soekarno, Subandrio, dan para simpatisan PKI di Kabinet akan waspada terhadap setiap bukti yang menguatkan dugaan mereka bahwa NEKOLIM akan berusaha mengeksploitir situasi. Kami yakin pentingnya kita tidak memberikan kesempatan bagi Soekarno dan sekutunya untuk menyatakan bahwa mereka akan diserang NEKOLIM dan bahwa kita tidak memberikan Subandrio dan PKI bukti-bukti bahwa pemerintah AS mendukung ABRI untuk melawan mereka.

4.   ABRI tampak jelas tidak membutuhkan bantuan materi dari kita pada poin ini. Selama bertahun-tahun hubungan inter-service dikembangkan lewat program latihan, program aksi sipil dan MILTAG, begitu pula dengan jaminan reguler terhadap Nasution, harus diingat jelas dalam benak para pemimpin ABRI bahwa AS mendukung mereka jika mereka membutuhkan bantuan. Menyangkut paragraf 4b dan c (dalam telegram bernomor. 868), kita harus mengadakan kontak yang esktra hati-hati dengan ABRI dengan tidak mengurangi maksud baik kita untuk menawarkan bantuan kepada mereka. Mengingat kondisi emosional Nasution saat ini ada baiknya Anda menghindari kontak langsung dengannya kecuali kalau ia yang memulai.

5.   Kami bermaksud dan sedang melaksanakan program informasi dan VOA (Voice of America) berdasarkan sumber-sumber Indonesia dan pernyataan resmi dari pemerintah tanpa memasukkan opini kita. Setidaknya dalam kondisi saat ini, kita yakin bahwa berlimpahnya bahan informasi yang menyalahkan PKI atas perannya terhadap kebrutalan 30 September bisa diperoleh dari RRI dan media Indonesia.

6.   Menyangkut paragraf 4d, kami setuju bahwa evakuasi warga yang terburu-buru tidak diperlukan saat ini.

7.   Kami menanti rekomendasi selanjutnya dari Kedutaan tentang bagaimana langkah kita selanjutnya.
Ball Pejabat Menteri Luar Negeri AS
8/08/2001 16:40 WIB
Misteri CIA di Seputar G 30S (5)
CIA Sebut Soeharto Oportunis
Penulis : Rita Uli Hutapea

detikcom – Jakarta, CIA serius memantau perkembangan Indonesia pasca G 30S. Gerak cepat Pangkostrad Mayjen Soeharto juga diamati. CIA mencatat jenderal satu ini punya kecenderungan politik dan merupakan jenderal oportunis. Satu hal dari sikap Soeharto tersebut terlihat dari penolakannya terhadap sosok Mayjen Pranoto Reksosamudro. Semula Presiden Soekarno mengangkat Pranoto sebagai pemimpin sementara ABRI dimaksudkan untuk menjadi penengah. Pranoto diharap mampu melindungi sayap kiri yang pada kondisi itu sedang terpojok. Namun, Soeharto mengacuhkan Pranoto. Ia tidak suka. Lebih jauh, Soeharto bahkan berani mengarahkan moncong senjata ke arah Istana dan menuduh PKI serta AU terlibat G 30S. Berikut dokumen CIA yang menyebut analisa tersebut.
Memorandum CIA (Central Intelligence Agency) Washington, 6 Oktober 1965 OCI No. 2330/65 Perubahan di Indonesia
Ringkasan ABRI yang baru mengalami apa yang tampaknya merupakan kudeta sayap kiri pada 1 Oktober (30 September WIB), untuk sementara waktu memegang kontrol penuh atas Indonesia. ABRI — sekarang TNI — akan menggunakan kesempatan untuk mengambil langkah tegas terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan elemen-elemen yang terkait dengannya. Namun ABRI masih ragu untuk mengambil tindakan ini tanpa persetujuan Presiden Soekarno. Soekarno, yang mementingkan kesatuan nasional dan mungkin mengkhawatirkan meningkatnya kekuatan ABRI, menganggap bahwa situasi saat ini adalah masalah politik yang membutuhkan penyelesaian politik dan ia berharap untuk menyelesaikannya sendiri. Ia tampaknya berupaya untuk berkonsiliasi dengan sayap kiri dan mengembalikan PKI ke posisi politik yang sempat mereka duduki sebelum peristiwa 1 Oktober.

Pada 1 Oktober sebuah kelompok yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September” menculik enam jenderal ABRI, termasuk Panglima ABRI Jenderal Ahmad Yani, dan kemudian membunuhi mereka. Gerakan ini dipimpin oleh Letkol. Untung, komandan batalyon dalam pasukan pengawal Presiden Soekarno, Cakrabirawa. Gerakan ini tampaknya juga didukung oleh beberapa elemen Angkatan Udara dan yang pada awalnya secara terbuka didukung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Omar Dani.
Juga terlibat elemen ABRI yang pro-komunis dari Jawa Tengah dan anggota Pemuda Rakyat – organisasi pemuda PKI yang merupakan barisan tentara khusus PKI, dan GERWANI – barisan wanita Komunis. Sebuah pesan yang dibacakan lewat Radio Jakarta pada 1 Oktober (pagi) menyatakan bahwa tindakan Untung didukung oleh tentara kesatuan lain dari ABRI dan bahwa “Gerakan 30 September” dilakukan untuk mencegah kudeta “jenderal” yang disponsori AS.
Pesan tersebut menyatakan bahwa Presiden Soekarno dan target lainnya dari “kudeta jenderal” kini berada di bawah perlindungan Gerakan. Tak lama sesudah itu 45 anggota “Dewan Revolusi” sayap kiri diumumkan. Hampir setengah dari anggota Dewan terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah, beberapa dari mereka adalah pejabat tinggi dan tak ada satupun yang bersikap anti-komunis.

Pada 1 Oktober malam, Jenderal Suharto, Panglima KOSTRAD menginformasikan kepada seluruh jajaran militer tentang absennya Jenderal Yani yang telah diculik, ia lantas mengambil alih tampuk kepemimpinan ABRI. Ia melakukan hal ini dengan pengertian dan kerja sama Angkatan Laut untuk menghancurkan “Gerakan 30 September”. Dua jam kemudian RRI mengumumkan bahwa ABRI telah menguasai situasi, dan polisi telah bergabung dengan ABRI dan Angkatan Laut untuk menghancurkan ‘gerakan revolusi’, dan bahwa Presiden Soekarno serta Menteri Pertahanan Jenderal Nasution (yang menjadi target kelompok Untung) selamat. Pada 1 Oktober malam, Letkol Untung tampaknya telah melarikan diri ke Jawa Tengah dengan harapan menjalin kekuatan dengan elemen pro-Komunis di propinsi itu. Siaran berulang-ulang tentang seruan Presiden Soekarno untuk pemulihan ketertiban dan kuatnya orang-orang yang pro-Soekarno, pro-ABRI dari Jenderal Sabur – atasan Untung di pasukan Cakrabirawa dan Jenderal Suryosumpeno – pimpinan ABRI di Jawa Tengah, tampaknya telah menciutkan jumlah para pengikut Untung. Namun laporan tentang berapa jumlah pendukung Untung bervariasi. Ada yang menyebut sekitar 110 tentara sampai beberapa batalyon.

Pada 4 Oktober, Kepala Staf Angkatan Udara Omar Dani yang oleh Presiden Soekarno telah dinyatakan tidak bersalah dalam Gerakan 30 September, menyatakan dirinya tidak terkait dengan gerakan. Dalam siaran khususnya, ia berterima kasih kepada Soekarno atas kepercayaannya pada Angkatan Udara dan menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap setiap personil Angkatan Udara yang terlibat dalam gerakan. Sementara itu, Presiden Soekarno melakukan manuver untuk memastikan kontrolnya atas situasi. Pada 2 Oktober, ia memanggil semua pimpinan militer dan Wakil Perdana Menteri II Leimena untuk mengadakan rapat guna menyelesaikan insiden 30 September segera.
(Wakil PM Subandrio berada di Sumatra Utara namun segera pulang dan berada di Bogor bersama Soekarno; Wakil PM III Chaerul Saleh tengah dalam perjalanan pulang ke Indonesia dari Cina). Kemudian Soekarno menyiarkan ke seluruh bangsa bahwa dirinya secara pribadi masih memegang tampuk kepemimpinan ABRI, dan menunjuk Jenderal Pranoto, kepala administrasi ABRI dan Jenderal Soeharto untuk menjalankan pemulihan keamanan. Berdasarkan siaran oleh Komando Operasi Tinggi (KOTI) pada 3 Oktober terungkap bahwa Pranoto hanya sebagai ‘pembantu presiden’. Soeharto, yang lama dikenal sebagai seorang politikus dan mungkin saja oportunis, muncul pada situasi ini sebagai pemimpin militer yang tangguh dan tampaknya amat anti-Komunis.
Sebaliknya, Pranoto, tidak dekat dengan para pejabat yang merindukan kepemimpinan Yani dan Nasution dan jelas tidak disukai oleh Soeharto dan koleganya. Soekarno menyatakan dirinya menunjuk Pranoto pada saat krisis ini adalah sebagai cara konsiliasi dan melindungi sayap kiri, dan tampaknya ia juga sengaja melakukan hal ini untuk mencegah perpecahan di kalangan ABRI. Kedutaan AS di Jakarta telah mengkonfimasikan laporan bahwa pasukan pengawal istana dari Soekarno dan tentara Angkatan Udara melindungi Soekarno dan Omar Dani di Bogor.

Dilaporkan pula, tentara Soeharto telah mengarahkan senjatanya ke arah istana. Pihak Kedutaan AS kini percaya bahwa tentara Soeharto memiliki akses ke Soekarno namun mereka tidak menguasainya. Soekarno menolak saran dari ABRI untuk mengambil langkah tegas terhadap para pemimpin “Gerakan 30 September” dan PKI.

Pada 4 Oktober, ia menyatakan kepada para jenderal ABRI bahwa situasi ini pada dasarnya melibatkan isu politik, sehingga ketenangan dan ketertiban diperlukan untuk solusinya, dan bahwa para jenderal harus membiarkan penyelesaian politik pada dirinya. Para jenderal yang awalnya puas dengan adanya harapan untuk menghancurkan komunis, namun tampak kecewa setelah pertemuan mereka dengan Soekarno. Tampaknya, beberapa jam sebelum pertemuan 4 Oktober antara Soekarno dengan para jenderal ini, Soeharto mengeluarkan pernyataan publik yang tidak biasanya, yang mengimplikasikan keraguan dan kritik terhadap presiden dan menuduh Angkatan Udara dan PKI terlibat dalam “Gerakan 30 September”. Ia menyebutkan jenazah telah ditemukan di dalam sebuah sumur di lingkungan markas besar Angkatan Udara Halim di Jakarta. Ia menyatakan bahwa daerah dekat sumur itu telah digunakan sebagai pusat latihan angkatan udara untuk para sukarelawan dari Pemuda Rakyat (organisasi pemuda komunis) dan GERWANI (organisasi perempuan komunis).
Berdasarkan fakta ini, menurut Soeharto, mungkin saja benar pernyataan Presiden, Panglima Tertinggi, Pemimpin Besar Revolusi, bahwa angkatan udara tidak terlibat dalam masalah ini. Namun tidaklah mungkin bila tidak ada kaitan dengan masalah ini di antara elemen angkatan udara itu sendiri.

8/08/2001 17:47 WIB
Misteri CIA di Seputar G 30S (6)
Letkol Untung Hanyalah Alat
Penulis : Rita Uli Hutapea

detikcom – Jakarta, Analisis CIA menyebutkan, komandan G 30S Letkol Untung Sutopo hanyalah alat belaka. Ia bukanlah dalang. Lantas siapa bosnya?

Soal ini CIA tak tahu. Bisa jadi pejabat ABRI yang korup atau faksi komunis yang hendak memanfaatkan kesempatan. Cerita soal adanya faksi komunis ini sangat mungkin. Menurut laporan, memang ada tentara komunis di dalam pasukan Untung. Untung sendiri adalah muslim taat. Untung bergerak, setelah Soekarno merestui penculikan para jenderal yang direncanakan PKI. Namun perlu dicatat, Soekarno tak setuju dan tak mengira bila ada pembunuhan.
Berikut analisis CIA yang disampaikan 6 Oktober 1965.
Memorandum CIA (Central Intelligence Agency) Washington, 6 Oktober 1965 OCI No. 2330/65 Jenderal Sabur dalam kapasitasnya sebagai Sekjen Komando Operasi Tinggi (KOTI) menyiarkan tentang peringatan Soekarno pada 4 Oktober kepada para jenderal dan panglima perang. Menurut Sabur, Soekarno telah memerintahkan mereka yang hadir saat itu, dan termasuk seluruh warga Indonesia untuk tidak saling berseteru satu sama lain karena akan “membahayakan perjuangan kita dan melemahkan kekuatan kita”.

Sabur menyatakan penyelesaian insiden 30 September akan ditangani langsung secara pribadi dan secepatnya oleh Presiden. Ia mengutip ucapan Soekarno yang memperingatkan para pimpinan militer untuk tidak masuk ke dalam perangkap taktik (mungkin imperialis atau neokolonialis) untuk melemahkan kita dari dalam sebelum nantinya menyerang kita. Menurut Sabur, Soekarno secara spesifik memerintahkan para panglima perang untuk menyadari bahaya intrik-intrik dari musuh kita, tetap waspada dan terus memperkuat kesatuan.
Soekarno juga mengatakan bahwa mereka yang menjadi korban “gerakan 30 September” adalah pahlawan revolusi dan ia mengajak semua berdoa untuk jiwa mereka. PKI yang telah menyatakan dukungannya terhadap “Gerakan 30 September’ melalui surat kabarnya Harian Rakyat, kini banyak berdiam diri.
Pimpinan PKI tampaknya sedang menyembunyikan diri. Menurut sebuah sumber rahasia, kebijakan PKI kini adalah untuk menyangkal “Gerakan 30 September”.
Anggota-anggota partai yang ketahuan mendukung pemberontakan itu akan dianggap oleh PKI sebagai orang yang salah jalan. Banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai “Gerakan 30 September”. Kebanyakan soal seputar Soekarno. Apakah Soekarno sebelumnya telah mengetahui “Gerakan 30 September” dan tujuannya? Apakah benar ia sempat berada di bawah perlindungan anggota gerakan atau apakah ia pergi (seperti yang telah diumumkannya) ke markas Angkatan Udara Halim – markas Kepala Staf Angkatan Udara Omar Dani dan mungkin juga markas gerakan 30 September – atas kemauannya sendiri pada 1 Oktober karena pikirnya ia memang sebaiknya berada dekat bandara?

Atau apakah kehadirannya di sana sebagai indikasi bahwa ia, seperti halnya Angkatan Udara dan PKI secara terbuka dan terang-terangan mendukung gerakan? Atau apakah ini bagian dari rencana melarikan diri, yang diatur oleh Jenderal Sabur, untuk membawa Soekarno keluar Jakarta dan menuju Bogor? Apakah sakit Soekarno selama malam menjelang Gerakan 30 September memotivasi terjadinya insiden – meski sebelumnya ia memang sudah sakit tapi mungkin saja ini sebenarnya bagian dari rencana?

Pertanyaan lain tersisa mengenai Letkol Untung dan pimpinan PKI. Banyak laporan yang menyatakan atau menduga Untung semata-mata adalah korban; menurut sebuah sumber, ia adalah penganut Islam yang taat, yang terjebak ke dalam permainan korup para pejabat tinggi ABRI. Jika ia hanya alat dan tameng – dan ini tampaknya benar – jadi siapa sesungguhnya dalangnya?

Atau apakah beberapa rencana oleh berbagai elemen menjadi bercampur dan masing-masing rencana digunakan untuk membenarkan rencana lainnya? Ada laporan yang bisa dipercaya bahwa PKI pada bulan Agustus telah membahas sebuah contingency plans yang akan dijalankan bila Soekarno meninggal dalam beberapa hari atau minggu mendatang.

Setidaknya ada satu laporan yang menyebutkan bahwa Soekarno menyetujui penangkapan – oleh siapa penangkapan itu tidak diketahui – jenderal-jenderal yang anti-komunis namun ia tidak mengetahui adanya rencana untuk membunuh mereka. Jika ia tahu, pasti ia tak akan menyetujuinya. Sebuah sumber pejabat tinggi ABRI (pernah menjadi dokter Soekarno dan tokoh kunci dalam komunikasi ABRI), yang sering kali blak-blakan mengenai urusan internal, pada 3 Oktober mengungkapkan bahwa di antara para pendukung Untung ada beberapa personil Komunis yang bersenjata dan tidak mendapat informasi tentang rencana tersebut.

Pasukan Untung termasuk di antara mereka yang pergi ke rumah para jenderal namun tidak jelas siapa yang melakukan penembakan – mengingat personil Komunis yang tidak mendapat informasi itu juga bagian dari grup. Pandangan yang paling mungkin tentang latar belakang insiden “Gerakan 30 September” adalah bahwa Soekarno, Subandrio, dan mungkin pimpinan PKI yang dekat dengan mereka telah mempertimbangkan soal penangkapan beberapa jenderal tertentu.
Soekarno dan Subandrio berulang kali di depan publik telah memperingatkan ABRI agar para pimpinannya harus kooperatif dengan “revolusi” atau akan “ditinggalkan”. Berpijak dari hal ini, para personil milisi PKI baik yang di dalam maupun di luar Angkatan Udara mungkin menggunakan hal itu untuk membenarkan tindakan terhadap Untung. Pemuda milisi PKI menolak taktik damai yang didukung oleh pimpinan tinggi PKI dan juga Soekarno.

Pemilihan waktu aksi mereka bisa jadi dipengaruhi oleh adanya laporan Soekarno menderita sakit pada malam 30 September dan oleh adanya sebagian informasi soal contingency plans PKI jika Soekarno meninggal. Para milisi yang spontan dan mungkin tidak bisa berpikir jernih itu menganggap dengan kematian para jenderal dan pembentukan pemerintah baru akan memaksa Soekarno dan seluruh rakyat Indonesia untuk tunduk kepada mereka.

Meski “Harian Rakyat” terang-terangan mendukung gerakan namun tampaknya Ketua PKI Aidit tak menyetujui pembunuhan para jenderal atau bahkan perubahan pemerintah. Situasi Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri tampak menguntungkan bagi PKI dan mengingat Soekarno yang mungkin tak lama lagi meninggal, tampaknya keadaan akan menjadi jauh lebih menguntungkan bagi PKI.

Namun motivasi Kepala Staf Angkatan Udara Omar Dani tetap tidak terjawab. Melihat perlawanan ABRI dan langkah Soekarno, banyak pertanyaan tersisa mengenai timbulnya “Gerakan 30 September”. Namun poin penting sekarang adalah apakah ABRI akan setuju dengan Soekarno dalam mengatasi situasi.

Berdasarkan laporan-laporan mengenai ABRI tampaknya, meski marah dan kecewa dengan pembunuhan enam jenderal mereka, sebagian besar pejabat ABRI tetap akan mendukung Soekarno. Meski ada beberapa individu pejabat ABRI yang mulai meragukan kebenaran kebijakan Soekarno, namun sebagian besar masih enggan untuk menentangnya. Terlebih Soekarno telah menegaskan sikapnya bahwa setiap tindakan terhadap PKI akan dianggap sebagai tindakan anti-Soekarno. Akan tetapi, sebagai akibat dari “Gerakan 30 September”, untuk sementara ABRI akan tetap menguasai secara politik.

Ini didasarkan pada masih diberlakukannya keadaan darurat militer di Jakarta dan kontrol penuh ABRI di beberapa wilayah Indonesia. Langkah Soekarno yang terlalu cepat menunjukkan dukungannya terhadap sayap kiri selama periode ini, akan menyebabkan perbedaan yang kian tajam antara dirinya dan kebanyakan pimpinan ABRI.

Ini bisa memicu bertambahnya dukungan publik dan politikus anti-komunis terhadap ABRI. Kesehatan Soekarno tetap menjadi faktor penting dalam menentukan arah situasi. ABRI tampaknya akan lebih bersikap tegas jika presiden mangkat atau tak mampu lagi memimpin dibanding jika presiden masih menunjukkan kekuatannya. Meski Soekarno masih terus mengasingkan diri namun ini tak bisa dijadikan indikasi bahwa kesehatannya telah menurun tajam. Ia mungkin saja menolak hadir di depan publik sampai ia pikir itu ada gunanya bagi kepentingan politiknya. Namun, belakangan ini Soekarno sering mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat militer dan sipil.
8/08/2001 18:30 WIB
Misteri CIA di Seputar G 30S (7)
Setumpuk Strategi AS Bantu ABRI
Penulis : Rita Uli Hutapea

detikcom – Jakarta, Perkembangan cepat yang terjadi pasa G 30S, membulatkan tekad AS untuk membantu ABRI menghadapi komunis. AS menduga Indonesia berpaling pada Jepang. Karena itu, sederet rencana bantuan segera disodorkan.

Ternyata seperti yang diungkap dalam perintah Deplu AS bagi Kedubes AS di Indonesia, 29 Oktober 1965, pemberian bantuan itu meliputi banyak hal. Antara lain, kesiapan memberikan bantuan ekonomi via IMF, meyakinkan AS adalah sahabat Indonesia, pemberian bantuan pangan dan mempertimbangkan pengiriman senjata. Berikut bunyi dokumen tersebut.
Telegram dari Deplu AS ke Kedutaan AS di Indonesia Washington, 29 Oktober 1965, pukul 3.48 sore No.545

Berikut adalah analisis tentatif kami atas perkembangan situasi di Indonesia dan implikasinya buat AS. Kami ingin tanggapan atau pengamatan Anda untuk dikembangkan menjadi rekomendasi kebijakan kami. Pidato Nasution ada 25 Oktober dan kampanye terbuka melawan Subandrio adalah bukti konklusif pertama bahwa para pemimpin ABRI bertekad untuk memerangi PKI dan para simpatisannya, dan tidak akan melenceng dari tujuannya meski ditentang Soekarno.

Pimpinan ABRI semakin menunjukkan perlawanannya terhadap Soekarno. Arah permainan mereka tampaknya akan coba menjauhkan Soekarno dari para penasihatnya yang anti-ABRI, mengasingkannya dan kemudian menggunakannya atau bahkan mungkin menyingkirkannya, jika dibutuhkan. PKI yang kini sedang diburu oleh ABRI, masih bisa melakukan aksi perlawanan dengan menyerang, sabotase atau perang gerilya dengan dalih bahwa ABRI adalah alat kekuatan imperialis dan CIA.
ABRI tak akan punya pilihan lain kecuali melawan serangan ini dan akan membutuhkan konsistensi pemerintah untuk mendukung usaha mereka. ABRI tetap mempertahankan perannya yang non-politik dan menjauhi ide perebutan kekuasaan. Namun dengan jatuhnya konsep NASAKOM, maka tak ada kesatuan terorganisir yang bisa memberikan arah dan kepemimpinan kepada pemerintah, kecuali ABRI.

Cepat atau lambat, akan menjadi semakin jelas bagi pimpinan ABRI bahwa merekalah satu-satunya kekuatan yang mampu menciptakan keteraturan di Indonesia, dan mereka harus mengambil inisiatif untuk membentuk pemerintah gabungan militer atau sipil-militer, dengan atau tanpa Soekarno.

Hubungan dengan Red China semakin tegang karena berdasarkan kecurigaan para pemimpin ABRI, Komunis Cina berada di balik kudeta. Uni Soviet telah melancarkan tekanan terhadap ABRI untuk menghentikan aksi serangannya terhadap sayap kiri, bahkan sudah mengisyaratkan bantuan dana Uni Soviet akan dihentikan. ABRI tentu saja tak akan menyerah pada tekanan ini.

Jika analisis ini benar, kita bisa lihat beberapa bentuk masalah yang mungkin bisa mempengaruhi kita:

a.    Seiring dengan pemikiran ABRI untuk membentuk pemerintahan baru, mereka mungkin membentuk pemerintahan sipil atau koalisi sipil-militer untuk menjalankan reformasi ekonomi dan membawa Indonesia ke arah baru yang bebas dari pengaruh luar.

b.   Komunis Cina semakin menunjukkan pertentangannya dengan Indonesia karena tindakan ABRI terhadap PKI. Ini tak beda jauh dengan sikap Uni Soviet, yang menyalahkan Cina atas terjadinya kudeta. Jika Uni Soviet mendukung usaha PKI menentang ABRI, maka hubungan ABRI dan Uni Soviet akan menegang, namun mereka juga tidak bisa mendukung ABRI. Mungkin Uni Soviet akan memilih bersikap menunggu. Cina dan Uni Soviet mungkin berharap Soekarno tetap berkuasa dan memaksa ABRI untuk menerima kehadiran sayap kiri dalam NASAKOM.

c.    Jika asumsi kita benar bahwa ABRI harus melanjutkan peperangannya terhadap PKI, dan PKI akan bereaksi, dan bahwa Cina dan Uni Soviet tidak bisa mengabaikan penumpasan PKI ini sehingga mereka akan terus mengkritik ABRI, maka ABRI terpaksa harus menelaah sikapnya terhadap Cina dan Uni Soviet.

d.   Dari situ hanya ada satu langkah bagi ABRI untuk terus menumpas ABRI, bahwa mereka harus mencari teman dan dukungan lain. Kita perkirakan mereka akan mendekati Jepang, atau kekuatan lainnya, dan tidak diragukan lagi, kita. Mereka akan menyadari bahwa kebijakan domestik dan luar negeri Soekarno dan PKI yang ekstrim telah membawa Indonesia ke kondisi chaos-nya perekonomian, politik dan sosial.

Namun berdasarkan pemikiran Soekarno yang telah berlangsung lama, mereka pasti akan ragu-ragu untuk mengatasi ini semua atau curiga dengan bantuan dan saran dari kita. Beberapa hari, minggu atau bulan mendatang, mungkin akan tersedia kesempatan bagi kita untuk mulai mempengaruhi rakyat, seiring dengan mulai pahamnya militer akan masalah dan dilema yang mereka alami.

a.    Kita hendaknya berusaha meyakinkan mereka bahwa Indonesia bisa selamat dari chaos, dan ABRI merupakan instrumen utama untuk itu.

b.   Kita harus menunjukkan bahwa Indonesia dan ABRI mempunyai sahabat yang siap menolong mereka.

c.    Bila kita diminta membantu oleh Nasution kita harus meresponnya dengan mengatakan kita siap membantu.

d.   Mereka akan membutuhkan pangan, dan kita tegaskan bahwa Palang Merah Internasional bisa memberikannya jika mereka meminta bantuan langsung kepada kita atau lainnya (Jepang, Brazil, Malaysia, Thailand, Taiwan, dan bahkan Republik Korea).

e.    Anjloknya rupiah dan situasi ekonomi yang buruk mungkin membutuhkan perhatian para pakar segera. Kita bisa nyatakan bahwa IMF bisa memberikan saran dan bantuan, begitu pula dengan kita. Namun hal ini akan membutuhkan perubahan sikap Indonesia terhadap IMF dan negara sahabat.

f.     Persenjataan dan perlengkapan militer mungkin akan dibutuhkan untuk menangani PKI. (Apakah Uni Soviet akan mensuplai ABRI dengan persenjataan jika itu digunakan untuk menyerang PKI?)

g.    Dengan berkembangnya situasi, ABRI akan semakin mengerahkan upayanya untuk menumpas PKI, dan kita harus sudah siap dengan kesempatan itu.

h.   Mungkin sekali ABRI akan datang kepada Jepang pertama kali untuk meminta bantuan. Jepang memiliki kepentingan nasional yang vital atas keberhasilan ABRI melawan PKI dan kestabilan Indonesia. Jepang sendiri sudah mengambil inisiatif.

i.     Saat ini, Jepang masih terhipnotis dengan Soekarno sebagai pria ‘esensial’ dan mereka berhati-hati untuk tidak melawannya. Namun bila, situasi berkembang seperti yang kita perkirakan, dan Soekarno akan diasingkan atau dipindahkan, keadaan akan menjadi amat berbeda bagi Jepang.
Hingga tahap tertentu, kita akan mengadakan diskusi rahasia dengan Jepang, membandingkan catatan perkembangan yang dimiliki masing-masing pihak dan mengupayakan kerja sama atas pengambilan tindakan yang disepakati. Kita tentu saja, akan mengkonsultasikan ini dengan Inggris, Australia, dan lainnya.
Rusk Pejabat Departemen Luar Negeri
8/08/2001 19:47 WIB
Misteri CIA di Seputar G 30S (8)
Bantuan AS pun Mengalir Deras
Penulis : Rita Uli Hutapea

detikcom – Jakarta, Komitmen AS untuk membantu ABRI menghadapi komunis pasca G 30S ditepati. Kepada ABRI diberikan bantuan peralatan komunikasi canggih. Komitmen pemberian bantuan juga datang dari Kasgab militer AS.
Beberapa poin soal pemberian bantuan ini tertuang dalam beberapa dokumen penting. Satu ciri yang mutlak, pada pemberian bantuan terhadap ABRI diupayakan setertutup mungkin, mengingat hal itu bisa menjadi bumerang. Presiden Soekarno bisa menjadikannya sebagai alat tuduhan ABRI ditunggangi CIA. Berikut poin-poin penting dalam dokumen tersebut.
Memorandum yang disiapkan untuk Komite 303 Washington, 17 November 1965

Perihal: Pengiriman Peralatan Komunikasi untuk Tokoh Penting ABRI Anti-Komunis

Ringkasan
Maksud proposal operasi ini untuk memastikan bahwa tokoh-tokoh kunci ABRI anti-komunis akan memiliki peralatan komunikasi yang cukup untuk digunakan dalam perlawanannya terhadap Komunis. Peralatan ini tidak tersedia cukup di Indonesia. Kekurangan ini telah mengurangi keefektifan mereka dalam memerangi upaya Komunis menghapuskan pengaruh non-Komunis di pemerintahan mereka. Permintaan peralatan oleh beberapa pejabat tinggi Indonesia mendapat dukungan dari Dubes AS di Indonesia dan disetujui Biro Urusan Timur Jauh Deplu.

Ada beberapa risiko dalam pengiriman peralatan ini, namun dengan tindakan pencegahan yang tepat akan meminimalkan risiko. Indonesia saat ini tidak bisa melakukan pembelian peralatan dari AS. Apalagi, berita soal ini tidak saja akan memalukan pemerintah AS, namun juga para pejabat tinggi ABRI di Indonesia. Tindakan hati-hati diperlukan. Pada 5 November 1965, Komite 303 menyetujui permintaan serupa untuk mengirimkan peralatan medis ke Indonesia.

Diharapkan Komite 303 akan menyetujui program di atas, yang diperkirakan akan berlangsung sampai waktu tertentu. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan

a.    Asal mula permintaan: Banyaknya permintaan akan peralatan komunikasi datang (kurang dari 1 baris tulisan dirahasiakan) dari Dubes AS untuk Indonesia, dari pembantu Menteri Pertahanan Nasution, dan dari Jenderal Sukendro.

b.   Pertimbangan kebijakan AS yang sesuai: Pada 5 November 1965 Komite 303 menyetujui proposal operasional untuk menjawab permintaan Indonesia atas peralatan medis.

c.    Tujuan Operasional: Kontak tertutup (kurang dari 1 baris dirahasiakan) harus dipertahankan dengan pimpinan ABRI tertentu.

d.   Teknis

e.    Teknis

f.     Pelatihan: Beberapa pejabat komunikasi senior ABRI yang qualified, ditentukan oleh Sukendro, akan diberikan (kurang dari 1 baris tulisan dirahasiakan) pelatihan khusus rahasia di lokasi yang aman untuk menggunakan peralatan ini. Mereka akan dijelaskan konsep umum pengoperasian jaringan komunikasi ini; frekuensi antara 42 dan 53 megacycles yang bisa digunakan di Indonesia (agar aman dari monitoring lokal) sehingga dengan spesifikasi ini, penghubung kami bisa menyetel peralatan dengan frekuensi yang diinginkan.

g.    Pendanaan: Total biaya diperkirakan mencapai (kurang dari 1 baris tulisan asli dirahasiakan). Peralatan itu sendiri kira-kira akan mencapai (kurang dari 1 baris tulisan asli dirahasiakan) untuk pemuatan dan pengepakan.

4. Koordinasi Proposal operasional ini telah direkomendasikan oleh Dubes AS untuk Indonesia dan telah disetujui Departemen Luar Negeri Biro Urusan Timur Jauh.

5. Rekomendasi Komite 303 menyetujui program ini.
Memorandum dari Gabungan Kepala Staf kepada Menteri Pertahanan McNamara Washington, 30 Desember 1965 Perihal: Bantuan ke Indonesia Berkaitan dengan pesan terakhir dari Kedutaan AS di Jakarta yang berisikan informasi bahwa Presiden Soekarno mungkin akan digulingkan setelah 1 Januari 1966, Indonesia mungkin meminta bantuan AS. Jika ini terjadi, permintaan bantuan ekonomi mungkin akan cukup besar.

Permintaan material militer mungkin tidak banyak. Barang-barang yang mungkin diminta termasuk amunisi, senjata otomatis ringan, kendaraan, radio portabel, dan mungkin suku cadang C-130 dan C-47. Bantuan training mungkin juga diminta.

Upaya penjatuhan Presiden Soekarno oleh ABRI bisa menguntungkan kepentingan keamanan AS di sana. Meski ABRI tampaknya tak ingin mencari sekutu asing dalam penerapan kebijakannya, seperti halnya Soekarno dulu.

ABRI tampaknya akan menjadi kekuatan tunggal anti-komunis yang paling kuat di Indonesia, namun pada akhirnya pasti akan memerlukan kepemimpinan sipil. Kepentingan AS akan lebih terjamin jika pemerintah baru nanti cenderung pro-Barat. Atau setidaknya netral. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan kita belum bisa memberikan bantuan militer kepada ABRI:

a.      Posisi ABRI yang belum pasti dan pemberian bantuan militer AS yang terang-terangan pada saat ini akan cenderung mendatangkan tuduhan oleh Soekarno, Subandrio, Peking dan Moskow bahwa ABRI adalah ‘alat imperialisme AS’.

b.      Mengingat komitmen AS di Asia Tenggara, pemberian bantuan logistik kepada Indonesia harus dievaluasi. Gabungan Kepala Staff merekomendasikan:

b1      Amerika Serikat, jika diminta, akan siap memberikan kepada Indonesia sejumlah bahan pangan/obat-obatan untuk menunjukkan dukungan terhadap pemerintah baru.

b2      Karena kampanye pimpinan ABRI melawan PKI tampaknya berjalan sesuai rencana dan bantuan militer AS tampaknya tak dibutuhkan untuk keamanan internal, maka untuk saat ini AS hendaknya tidak secara terang-terangan memberikan bantuan militer kepada Indonesia.

b3      Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan bersama-sama menyusun kriteria untuk melanjutkan pemberian bantuan militer dan ekonomi.

b4      Memorandum ini akan diteruskan ke Menteri Luar Negeri.

Atas nama Gabungan Kepala Staf:
David L. McDonald
Ketua
8/08/2001 21:13 WIB
Misteri CIA di Seputar G 30S (9)
ABRI Lamban, AS Mulai Ragu-Ragu
Penulis : Rita Uli Hutapea

detikcom – Jakarta, Sikap ABRI yang tak juga berani bertindak keras terhadap Soekarno dan PKI tak urung sempat membuat AS jengkel. AS menganggap para pimpinan ABRI bersikap terlampau hati-hati dalam menghadapi Soekarno. Maksud hati agar tak timbul perpecahan di masyarakat, namun yang didapat kuku komunisme tak juga tercabut.

Karena itu, AS pun mulai hati-hati pula menyalurkan bantuan. Presiden AS Lyndon B. Johnson pun sempat bertanya pada Dubes AS Marshall Green untuk memastikan bantuan benar-benar dihentikan. Berikut dokumen yang menyebut hal itu.
Telegram dari Kedutaan AS di Indonesia kepada Deplu AS Jakarta, 19 November 1965 No. 1511

1.       Kami yakin bahwa AS dan sekutunya harus ekstra hati-hati mengenai pemberian bantuan kepada para jenderal saat ini. Dalam setiap hal, bantuan kita tergantung pada apakah kita yakin ABRI benar-benar berniat tegas menentang Soekarno/Subandrio. Ada indikasi yang membingungkan apakah ABRI akan tetap bersikap tegas atau justru perlahan-lahan akan menuruti keinginan presiden. Yang jelas, kita jangan sampai memberikan bantuan yang akan mendatangkan keuntungan bagi Soekarno yang tetap menjadi kepala negara dan pemerintahan.

2.       Saat ini ada bukti-bukti yang membingungkan tentang apakah, kapan dan bagaimana ABRI akan bergerak melawan Soekarno. Selama Soekarno masih berkuasa, ABRI dan anti-komunis mungkin akan cenderung mempertahankan kebijakan “anti-imperialis dan anti-kolonial”, yang konsekuensinya adalah terus belangsungnya konfrontasi dengan Malaysia dan sikap anti-Barat. Kami juga menduga keadaan akan semakin chaos sebagai akibat deadlock antara Soekarno dan ABRI yang menyebabkan setiap program pembangunan ekonomi tak mungkin dilakukan, kecuali sampai salah satu kekuatan politik itu disingkirkan.

3.       Meski AS mengharapkan kondisi yang lebih baik nantinya (masa sesudah Soekarno), kami tidak melihat adanya perbaikan besar posisi AS dalam jangka pendek, bahkan jikapun ABRI bisa bertahan sebagai salah satu struktur kekuasaan. Apalagi, tindakan Soekarno untuk merebut kembali kekuasaannya, tak diragukan lagi akan menggencarkan kebijakan anti-Amerika Serikat. Kami sudah melihat bukti hal ini dalam pidato presiden tentang penarikan biaya Rp 150 juta. (Dalam pidatonya kepada Kabinet 6 November 1965, Soekarno menuntut biaya sebesar Rp 150 juta dari mantan Dubes AS untuk Indonesia Howard Jones karena sengaja menyebarkan ideologi Dunia Bebas ke Indonesia – Airgram 331 dari Jakarta, 16 November).

4.       Karena itu, kami merekomendasikan beberapa hal untuk diajukan di pertemuan:

A.     Kita tak akan mengambil langkah apapun yang bisa meningkatkan imeg Soekarno-Subandrio, baik diinginkan ABRI atau tidak.

B.     Kita sebaiknya tidak memberikan bantuan ekonomi yang signifikan untuk ABRI kecuali dan sampai kita tahu kemana arah mereka secara politik dan ekonomi. (Hal pemberian bantuan yang bisa menolong ABRI mengatasi PKI akan diperlakukan berbeda).

C.     Kita hendaknya mempertimbangkan pemberian bantuan untuk pemerintah yang murni non-komunis jika ada perubahan atmosfir karena bantuan ini akan efektif.

Marshall Green Dubes AS untuk RI
Memorandum Pembicaraan Washington, 15 Februari 1966, pukul 11.55-12.20

Perihal: Indonesia Partisipan:
Presiden Johnson, Wakil Menlu William P. Bundy, Dubes Marshall Green, Mr. Robert Komer. Atas permintaan Presiden, Dubes Green membahas situasi dan tren prospektif di Indonesia, menyertakan beberapa rekomendasi umum kebijakan AS dalam berhadapan dengan Indonesia.

Dubes menegaskan, meskipun hubungan antara Indonesia dan AS masih jauh dari memuaskan, adanya kudeta pada 1 Oktober (31 September WIB) lalu telah mendorong upaya penumpasan PKI; merosotnya prestise internasional Peking yang diduga terlibat dalam kudeta itu; memburuknya hubungan antara Indonesia dan Komunis Cina; goncangan bagi citra Soekarno sebagai pemimpin ‘kekuatan baru’ melawan dunia Barat; dan berkurangnya prestise dan dukungan bagi Soekarno di antara rakyatnya.

Akan tetapi, Soekarno tetap menjadi Presiden dan pemimpin revoulsi. Hingga tahap tertentu, ia berhasil memainkan kebingungan dan ketakutan lawan-lawannya dalam merebut kekuasaan. Ia tampaknya berhasil membelokkan kembali revolusi ke arah kiri. Ia pintar dan persuasif dan tampaknya fisiknya masih kuat.

Menurut Dubes Green, ABRI yang memimpin kelompok oposisi Soekarno, meski tak bersedia melawan Soekarno secara terang- terangan dan frontal, sebenarnya sangat menentang hadirnya PKI dan hubungan dengan Cina.

Kelompok oposisi juga menginginkan pemerintahan yang lebih baik. Akan tetapi, didorong oleh rasa khawatir timbulnya kekacauan masyarakat, ABRI masih enggan dan bimbang untuk langsung menentang Soekarno. ABRI juga mungkin ragu untuk mengemban tanggung jawab yang terlalu besar seiring dengan terus memburuknya kondisi politik dan ekonomi Indonesia.

Dubes Green merasa bahwa hancurnya perekonomian yang kian parah, khususnya krisis atas valuta asing bisa membuat masalah semakin menggunung dalam enam bulan mendatang atau lebih. Dari waktu ke waktu, situasi di Indonesia akan sangat berantakan, ujarnya. Hal yang tampaknya semakin jelas saat ini adalah kita tengah berada dalam fase transisi antara Soekarno dan penggantinya yang belum diketahui siapa.

Dalam situasi ini, menurut Dubes AS hendaknya terus mempertahankan sikap low profile. Dubes menyatakan ia sangat menghargai cara-cara pejabat AS mulai dari Presiden sampai pejabat di bawahnya yang telah berusaha untuk tidak memberikan pernyataan publik tentang Indonesia. Mempertahankan sikap seperti ini sangatlah penting karena apapun yang dikatakan atau dilakukan AS tentang Indonesia bisa menyebabkan distorsi dan salah penafsiran. Kita akan terus dituduh mencoba ikut campur urusan mereka, yang tentu saja tidak kita lakukan dan memang tak seharusnya kita melakukan. Presiden menanyakan apakah semua bantuan AS ke Indonesia, termasuk bantuan ke militer telah dihentikan.

Dubes menyatakan sudah, dan ia menyarankan agar AS tidak memberikan dulu bantuan ke Indonesia sampai Indonesia memulai menata kembali negaranya. Ia menyebutkan bahwa Soekarno terang-terangan menentang setiap bantuan AS ke Indonesia, dan hal ini secara diam-diam telah disampaikan pimpinan ABRI kepada kami dan kepada Jepang. Mereka menyatakan, mereka menentang bantuan apapun pada saat ini karena hanya akan menguntungkan Soekarno dan Subandrio. Meski begitu, menurut Dubes kita seharusnya tetap berpikiran terbuka soal bantuan kepada Indonesia.

Situasi bisa saja bertambah buruk dan kita bisa memberikan bantuan pangan atas dasar kemanusiaan, juga untuk mencegah timbulnya huru-hara akibat kurang pangan dan kerusuhan yang bisa membahayakan warga asing di Indonesia. Jika Indonesia mulai mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk memperbaiki pemerintahan dan arahnya, maka menurut pendapat Dubes, kita harus siap menawarkan bantuan, bisa lewat sebuah kesepakatan konsorsium atau badan internasional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB). Ringkasan Tindakan Presiden menyatakan ia menghargai observasi ini dan ia menyerahkan kepada Dubes untuk membuat detil rekomendasi mengenai waktu dan kondisi yang memungkinkan Amerika Serikat memberikan bantuannya ke Indonesia.

9/08/2001 01:7 WIB
Misteri CIA di Seputar G 30S (10)
Cerita Adam Malik pada Dubes AS
Penulis : Rita Uli Hutapea

detikcom – Jakarta, Sadar langkahnya selalu ditunggu, ABRI mulai menambah tenaga. Politisi sipil yang dekat dengan Soeharto, Adam Malik mengatakan rencana terbaru ABRI pada Dubes AS. Dijamin, ABRI akan siap bergerak.
Kejadian itu, malam di awal Maret 1966. Dalam pertemuan dengan Dubes AS Marshall Green itu, Adam Malik menceritakan bagaimana ABRI sudah siap bergerak dengan dukungan 22 batalyon. Menurut Adam Malik, sikap antisipastif ini dipicu tindakan Soekarno sendiri yang berniat memberhentikan Pangkobkamtib Jenderal Soeharto.

Semula Green ragu. Soekarno bisa saja memcah ABRI dengan mengumpulkan pati ABRI lainnya. Namun Adam Malik menjamin hal itu tak terjadi. ABRI dalam kondisi solid. Apapun, demi mendengar ocehan ini, Dubes Green pun langsung mengirim telegram ke Washington. Berikut ceritanya.
Telegram dari Kedutaan AS di Indonesia ke Deplu AS Jakarta, 10 Maret 1966 No. 2536

1.       Menteri Adam Malik, yang tampaknya amat bersemangat, berbeda dari yang pernah saya lihat sebelumnya, mengatakan kepada saya ketika bertemu di suatu tempat kemarin malam, bahwa situasi kini siap meledak.
ABRI katanya telah siap bergerak setiap waktu dengan menggunakan 22 batalyon tentara yang setia kepada Jenderal Nasution dan Soeharto di Jakarta dan sekitarnya.

2.       Saya katakan padanya saya mengerti bahwa Soekarno berencana memberhentikan Soeharto, benarkah begitu? Ia menyatakan Presiden memang berencana memberhentikan Soeharto dan Adjie; dan Malik berharap Soekarno akan melakukan hal itu karena langkah ini jelas akan mendorong ABRI bergerak melawan Presidium dan membawa perubahan yang telah lama dinantikan.

3.       Saya katakan bahwa dulu ketika ABRI tampaknya satu dalam tekadnya, Soekarno mampu menggoyahkan mereka dengan memanggil semua jajaran militer termasuk panglima-panglima wilayah dan membuat mereka setuju pada sikapnya, akibatnya para panglima itu pun bingung menentukan bagaimana sebenarnya sikap mereka. Pekan ini Soekarno telah mengadakan pertemuan serupa itu, apakah sejarah akan kembali terulang?

4.       Malik menjawab bahwa menurutnya hal itu tidak akan terjadi. Semua panglima sekarang berdiri di belakang Soeharto, hanya tinggal menunggu perintah darinya. Akan tetapi, ABRI tak akan mengambil langkah inisiatif melawan Soekarno/Subandrio karena ABRI tak mau bersikap agresif, namun tindakan ABRI akan berbentuk serangan balas. Para mahasiswa dan buruh akan terus berdemonstrasi sampai Soekarno/Subandrio terprovokasi untuk mengambil tindakan yang bisa dibenarkan ABRI untuk melakukan serangan balas. Ini bisa berupa pemecatan Soeharto atau Adjie atau Sarwo Edhie atau Mokoginta atau ketia pasukan Cakrabirawa menembaki mahasiswa. Contoh bahwa Soekarno amat mungkin menjadi pemicu tindakan ABRI adalah ketika ia dan Subandrio menginspeksi Departemen Luar Negeri yang diamuk massa pada 9 Maret, Soekarno saat itu amat marah hingga ia memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menembak mahasiswa.

5.       Malik juga mengatakan, staf muda Angkatan Udara juga kini terorganisir menjadi tim yang mendukung gerakan anti-Presidium dan merencanakan sabotase pesawat terbang yang terlibat dalam usaha pelarian menteri-menteri kabinet sayap kiri dari Jakarta.

6.       Menurut Malik, sejauh ini elemen baru yang paling penting dalam situasi ini dibanding sejak pertemuan kami sebulan lalu adalah gerakan mahasiswa melawan Subandrio dan menteri-menteri kabinet sayap kiri. Mahasiswa ini lebih kuat daripada semua partaidan mampu menarik banyak simpati dan dukungan. Bahkan, gerakan anti-pemerintah yang ada sebelumnya tak ada yang mampu menandingi besarnya dukungan terhadap mahasiswa. Apalagi, aparat tentara dan polisi paling canggung untuk menembak demonstran mahasiswa.

7.       Terlebih lagi, serikat-serikat kerja juga mulai beraksi. Sebagian besar serikat kerja akan mendukung mahasiswa dengan bersama-sama berunjuk rasa dan melakukan mogok kerja yang dimulai pekan ini.

8.       Saya menanyakan pada Malik apakah pemberhentian Nasution telah mendatangkan masalah serius bagi ABRI. Menurutnya, tidak sama sekali. Nasution yang terus mendapat dukungan di seluruh negeri, bisa bertindak lebih efektif di belakang layar dibanding ketika ia masih di Departemen Pertahanan. Nasution dan Soeharto tetap dekat namun lebih baik membiarkan Soeharto berada di depan. Saya tanyakan bagaimana posisi Jenderal Machmud (Panglima Kodam V yang bertanggung jawab atas wilayah Jakarta), kata Malik ia jelas mendukung Soeharto.

9.       Akhirnya dan yang terpenting, saya tanyakan Malik tentang situasi keamanan umumnya atas pengaruhnya pada warga Amerika dan properti milik Amerika. Saya sebutkan soal demo mahasiswa ke kantor Subandrio sudah tentu akan mendorong Subandrio untuk membalas atau mengalihkan perhatian. Ia tak bisa menjadikan ABRI atau mahasiswa sebagai target sasarannya, jadi amat mungkin ia akan mengerahkan pasukannya melawan Kedutaan kami. Hal ini sudah pernah terjadi dua kali dalam 2 minggu belakangan. Apalagi saya punya laporan yang agak mengganggu bahwa Soekarno telah menunjukkan kemarahannya yang bisa diarahkan ke Amerika. Ini berarti bahaya bagi penduduk kami. Bagaimana menurut Malik?

10.    Malik menjawab, memang tidak diragukan lagi Subandrio akan mencoba aksi anti-Amerika. Akan tetapi, hal ini tak akan mendapat dukungan dari banyak elemen di sini, dan ABRI sudah pasti akan maju melindungi warga Amerika. Menurut Malik, evakuasi komunitas Amerika dari Jakarta tidaklah diperlukan, namun ia menyarankan agar mereka sebisa mungkin tidak menampakkan diri, terlebih selama minggu mendatang saat keadaan akan menjadi amat menegangkan.

11.    Saya katakan pada Malik sekali lagi bahwa saya berharap adanya hubungan baru antara pemerintahan kita, hubungan yang produktif dan bermanfaat dari sudut pandang Indonesia, dan pentingnya mencegah terjadinya aksi anti-Amerika. Jika itu sampai terjadi, akan menganggu hubungan kita dan menghapus kesempatan untuk menjalin kerjasama dan persahabatan yang menguntungkan. Ia menyatakan, dirinya sangat paham maksud saya. Ia berpikiran yang sama. Menurutnya, ia kini lebih yakin bahwa segalanya akan berjalan sesuai yang kita inginkan bersama.

12.    Saya katakan pada Malik bahwa ia bebas menceritakan percakapan kami pada Nasution dan Soeharto. Malik bilang ia akan melakukannya.
Marshall Green Dubes AS untuk RI
9/08/2001 02:3 WIB
Misteri CIA di Seputar G 30S (11)
Soekarno Nyaris Jatuh, AS Bersiap
Penulis : Rita Uli Hutapea

detikcom – Jakarta, Benar kata Adam Malik. Tanggal 11 Maret 1965, atas dasar Supersemar, ABRI bergerak cepat. PKI dibubarkan. Tapi Soekarno belum jatuh. Meski demikian, AS sudah menyiapkan langkah bila pemerintahan berganti. Kesiapan AS ini terungkap dalam memorandum yang diberikan oleh Pembantu Khusus Presiden Walt Rostow kepada Presiden AS Lyndon B. Johnson. Isinya antisipasi yang akan menyusul kejatuhan Soekarno. Berikut dokumen tersebut.
Memorandum dari Pembantu Khusus Presiden (Rostow) kepada Presiden Johnson Washington, 8 Juni 1966, pukul 14:35
Bapak Presiden: AS mengharapkan Anda membaca lampiran tulisan tentang Indonesia. Ini merupakan ringkasan yang bagus tentang evolusi Indonesia dan kebijakan kita sejak 1 Oktober tahun silam. Poin operasionalnya adalah: jika Soekarno turun, kita akan menghadapi isu bantuan berikut:

Ø   Tambahan bantuan darurat

Ø   Penjadwalan ulang utang multilateral

Ø   Bantuan berjangka panjang (terutama Eropa, Jepang, multilateral, namun mungkin juga beberapa bilateral AS).

Ø   Kemungkinan, beberapa bantuan kecil militer untuk latihan dan aktivitas sipil. Perencanaan yang diajukan atas masalah ini sangat bagus, bahkan bagi para tokoh penting Kongres yang sudah diberitahukan soal ini. Sejauh ini, mereka cukup simpatik. Belum ada keputusan yang diambil, kecuali Anda berkehendak memberikan petunjuk.
Walt

9/08/2001 03:17 WIB
Misteri CIA di Seputar G 30S (12)
Pertemuan Soeharto-Dubes AS
Penulis : Rita Uli Hutapea

detikcom – Jakarta, Keberhasilan Soeharto menjadi pejabat presiden disambut gembira. Tanpa sungkan, Soeharto pun menjalin kontak langsung dengan AS. Ia bertemu dengan Dubes AS Marshall Green, 6 Juli 1967, 3 bulan setelah ia terpilih. Berikut isi pertemuan tersebut, sebagaimana dilaporkan Marshall Green pada Deplu AS.
Telegram dari Kedutaan AS di Indonesia ke Deplu AS Jakarta, 7 Juli 1967 No.114.

Perihal: Pertemuan dengan Soeharto Selama hampir tiga jam pertemuan dengan Soeharto kemarin malam, saya coba menghilangkan keprihatinan Soeharto atas prospek bantuan AS untuk tahun ini dan tahun mendatang.

Dalam percakapan juga dibahas masalah bantuan lainnya, MAP, investasi asing dan isu kebijakan luar negeri. Pembicaraan kami mengenai Vietnam dan masalah sensitif lainnya telah dilaporkan. Soeharto mendukung kebijakan kita atas Vietnam, dan saya menilai, masalah lain juga begitu. Soeharto tampaknya moderat, sepaham dan obyektif.

Tujuan utama percakapan saya dengannya adalah membangun basis untuk saling bertukar pandangan lebih sering lagi dengan orang yang sudah hampir dipastikan akan memimpin pemerintah Indonesia di masa mendatang. Namun tidak jelas apakah saya berhasil mencapai tujuan ini. Hal ini akan tergantung pada hasil konkrit pembicaraan kami, yakni tanggapan kita atas permintaannya.

Permintaan Soeharto untuk Dukungan AS

1.       Soeharto mengawali pembicaraan dengan menjelaskan bahwa dirinya tidak meragukan niat baik kita pada Indonesia. Ia juga mengakui komitmen kita yang mendunia dan masalah yang dihadapi pemerintah AS dalam memperoleh bantuan lewat Kongres. Namun, ia dengan serius mempertanyakan apakah kita telah memberikan prioritas yang cukup tinggi untuk Indonesia, mengingat besarnya masalah Indonesia termasuk tantangan dari kekuatan pendukung Soekarno. Bangsa Indonesia menghadapi masalah darurat yang memerlukan langkah-langkah yang tidak seperti biasanya, dan bantuan AS sangatlah dibutuhkan.

2.       Soeharto mengatakan bahwa program kabinet Ampera dibentuk di atas ekspektasi bantuan AS yang berkelanjutan. “Saya menganggap AS sebagai teman terbaik kami, namun jika saya merasa tak pasti akan bantuan Anda, maka saya akan membuat rencana lain.” Soeharto tidak menyinggung apakah ia akan beralih ke Rusia atau hal seperti itu, namun ia menyatakan dirinya akan membuat beberapa penyesuaian besar dalam rencana anggaran pemerintah, yang akan menarik perhatian para pendukung Soeharto dan kekuatan musuh lainnya di Indonesia. Akibatnya pemerintah bisa saja dalam bahaya dan kerusakan bisa amat parah.

3.       Posisi AS — Saya katakan bahwa saya gembira karena ia tidak meragukan motif kami. Saya tahu banyak rumor tidak benar yang beredar mengenai posisi kami. Saya sudah sejak lama ingin menemui Soeharto, hanya untuk menjelaskan kepadanya bahwa kita sepenuhnya mendukung pemerintahannya dan bahwa kita berupaya untuk mempertahankan orde baru di bawah kepemimpinannya. Ia adalah orang yang bisa membawa Indonesia
melalui masa-masa sulitnya, dan kami mengagumi kemoderatannya, kepraktisannya, dedikasinya akan kebutuhan rakyat, dan keinginan untuk menyeimbangkan elemen militer dan sipil dalam pemerintah. Saya juga menyampaikan penghargaan kita yang setinggi-tingginya atas para penasihat tinggi urusan ekonomi dan luar negerinya. Saya katakan memang ada perbedaan antara sesama teman tapi hal ini tak seberapa dibandingkan kerja sama dan minat kita yang sama. Mengenai Bantuan CY’67 l1 Tentang program CY’67 kita, saya ingatkan Soeharto bahwa bantuan AS akan melibatkan PL480 dan pinjaman impor. Saya yakin kita tak akan memaksakan PL480 yang tidak dibutuhkan pada pemerintahannya, namun telah menjadi kesimpulan kami bahwa kapas mentah akan dibutuhkan pada akhir tahun ini. Jika pemerintah Indonesia tidak setuju, tentu saja masalah ini akan dibahas lebih lanjut oleh para pakar kami. Jika beras yang dipersoalkan, saya berwenang memberitahukan padanya bahwa kita sangat menyadari kebutuhan Indonesia, dan paling cepat pada musim panen tahun ini, dimulai bulan ini, kami akan beritahukan apakah kami
bisa membantu.

4.       Soeharto lagi-lagi mendesak – sebelumnya lewat Jenderal Sudjono dua minggu lalu – agar kita memberikan sebanyak mungkin beras PL480 tahun kalender ini. Hal ini sangat dibutuhkan mendesak. (Ia tidak menyebutkan kemungkinan menerima 76.000 ton butir beras yang telah disampaikan kepada Widjoyo dalam perundingan Washington kemudian).

5.       Soeharto menyatakan, ia ingin menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menyambut penjualan PL480, tidak hanya beras, tapi juga kapas dan bahkan ia akhirnya berminat akan gandum. Ia berharap bisa mengubah pola makan nasional, dimulai dari Jakarta, sehingga roti bisa menggantikan nasi pada menu sarapan pagi. Ia menyatakan, bahwa untuk keseimbangan CY’67, Indonesia hanya membutuhkan beras PL480 dan pinjaman impor dolar. (No 8-13 tidak jelas)

6.       Saya yakin Soeharto tidak memiliki kecurigaan apapun atas dukungan kita pada Nasution, negara Islam ataupun omongan kosong lainnya. Kecurigaan ini tidak diragukan lagi sudah dilebih-lebihkan oleh beberapa pejabat Soeharto, namun hal ini sudah diatasi dalam pembicaraan terakhir saya dengan Jenderal Sudjono, Sumitro dan Hartono. Saya bisa melihat awal sebuah pengertian dengan Soeharto, meski saya belum bisa tahu kemana
arahnya. Yang jelas, tindakan yang responsif atas permintaan Soeharto yang masuk akal ini, akan banyak membantu mengatasi masalah komunikasi kita dengan Soeharto.
Marshall Green

9/08/2001 04:6 WIB
Misteri CIA di Seputar G 30S (13)
US$ 325 Juta Buat Soeharto
Penulis : Rita Uli Hutapea

detikcom – Jakarta, AS menepati janjinya mendukung pemerintahan Soeharto. Begitu resmi menjabat presiden, AS langsung menyiapkan dana bantuan dari IMF yang besarnya mencapai US$ 325 juta.

Namun agaknya, AS masih berhitung pula. Dalam dokumen khusus yang disampaikan Pembantu Presiden AS Walt Rostow kepada Presiden Lyndon B. Johnson terungkap, AS tak akan bersedia memberikan bantuan US$ 325 juta itu mentah-mentah. Akan dibuat skema dimana AS dan Jepang, hanya akan menyumbang sepertiga dari jumlah itu. Sisanya disokong oleh negara lain. Berikut isi dokumen tersebut.

Memorandum dari Pembantu Khusus Presiden (Rostow) kepada Presiden Johnson Washington, 18 Juni 1968, pukul 18:35
Perihal: Bantuan Untuk Indonesia Dana Moneter Internasional (IMF) menyiapkan US$ 325 juta sesuai yang dibutuhkan Indonesia untuk bantuan luar negeri selama tahun kalender 1968.

Kami menyusun formula dimana AS dan Jepang akan menyediakan sepertiga dari kebutuhan tersebut, dan sisanya akan disumbangkan bangsa-bangsa lain. Pemerintah Jepang tampak sedikit lamban tahun ini, namun tampaknya mereka akan memenuhi bagian mereka sebesar US$ 110 juta. Donatur lainnya tampaknya tak akan memberikan lebih dari US$ 80 juta kepada Indonesia.

Kebutuhan Indonesia kini menjadi amat besar. Banyak program stabilisasi yang gagal dijalankan. Pada kuartal pertama tahun ini, laju inflasi hampir 60 persen, sebagian besar dikarenakan tidak mencukupinya bahan pangan. Jika keadaan masih terus berlangsung sampai tahun depan, pemerintahan dalam bahaya.

Untuk itu, IMF dan Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menyerukan bantuan makanan ke Indonesia, jauh melebihi angka US$ 325 juta, sebelumnya. Masalahnya, bagaimana membantu Indonesia memenuhi kebutuhannya, termasuk bantuan makanan darurat, tanpa mengganggu formula sepertiga tersebut (yang populer di Kongres dan terbukti ampuh menekan donatur lain untuk melaksanakan kewajiban mereka).

Kami menawarkan 350 ribu ton (US$ 46 juta) tepung terigu untuk segera dikirimkan. Namun sulit mengatakan berapa banyak yang bisa digunakan Indonesia selama 1968.
Untuk itu, masuk akal bila memisahkan bantuan ini dari kesepakatan mengenai bantuan kita tahun 1968 dan di luar formula sepertiga tadi. Dengan cara ini, kita bisa menawarkan US$ 156 juta bantuan sekarang. Ini secara psikologis sangat penting untuk meningkatkan keyakinan pemerintah Indonesia dan meyakinkan masyarakat bisnis Indonesia bahwa sumber daya akan tersedia untuk menghindari inflasi spiral lainnya pada akhir tahun ini. Selain gandum, paket kita terdiri dari:

Ø   200.000 ton beras, senilai US$ 41 juta;

Ø   160.000 bales kapas mentah dan sejumlah 70.000 bales cotton yarn senilai US$ 44 juta;

Ø   bantuan pinjaman pembangunan AID senilai US$ 25 juta

Ø   totalnya US$ 110 juta, sepertiga bagian kita yang harus disediakan.

Sebagai tambahan, Bill Gaud dan Orville Freeman ingin mengatakan pada Soeharto bahwa kita akan mempertimbangkan tambahan 100 ribu ton beras dan tambahan 80 ribu bales kapas pada musim gugur mendatang. Ini akan sangat berarti bagi Soeharto untuk menyingkirkan kekhawatiran akan kekurangan beras selama periode kritis Januari-Maret.

Menteri Fowler tidak keberatan dengan paket ini. Namun begitu, ia yakin kita hendaknya tetap mendesak donatur lain untuk memberikan bantuannya. Kami menyampaikan paket tahun 1968 secara keseluruhan (supaya Anda bisa menilainya lebih baik) dan Anda sebenarnya telah memberikan persetujuan atas paket senilai US$ 60 juta pada Januari lalu.

Yang kami minta Anda untuk memberikan persetujuannya adalah program PL-480 senilai US$ 98 juta (US$ 35 juta pada gandum, US$ 33 juta pada kapas, dan US$ 30 juta pada beras). Orang-orang saya (Marshall Wright dan Ed Hamilton) membantu menyusun paket ini. Saya rasa ini bagus. Bob McNamara baru saja kembali dari Indonesia dan merasa hal ini sangat penting untuk kita laksanakan tanpa ditunda-tunda lagi. Menurutnya paket ini sangat mendesak dan penting bila Soeharto ingin diselamatkan, dan ia yakin bahwa Soeharto memang layak diselamatkan.

Saya menyarankan Anda untuk menyetujui program PL-480 senilai US$ 98 juta, dan memberikan wewenang pejabat kita di Jakarta untuk memberitahukan kepada Soeharto bahwa kita akan mempertimbangkan tambahan beras dan kapas pada musim gugur mendatang.
Walt Setuju*
Tidak setuju
Hubungi saya Tanda (*) menunjukkan presiden AS sudah setuju.
9/08/2001 04:12 WIB
Misteri CIA di Seputar G 30S (14)
Korban Penumpasan PKI 105 Ribu
Penulis : Rita Uli Hutapea

detikcom – Jakarta, Buntut dari tudingan keterlibatan PKI pada G 30S, para simpatisan dan anggota PKI diburu masyarakat dan ABRI. Beberapa pihak menyebut sebagai episode pembantaian karena banyaknya korban. Berapa sebenarnya jumlah korban?

Ada sebuah dokumen pemerintah AS yang sedikit mengintip perihal tersebut. Angka resmi memang tak penah disebutkan, namun seorang pejabat Deplu AS, selama 1965-1966 sempat melakukan penelitian. Hasilnya, ia menyebut angka 105 ribu orang tewas. Di bawah ini adalah isi dokumen tersebut.
Catatan Editorial Kedutaan AS di Jakarta memiliki keterbatasan dalam laporannya mengenai peristiwa yang terjadi di luar Jakarta tentang kondisi yang diawali oleh adanya konflik antara PKI di satu pihak dan ABRI serta kekuatan anti-komunis di pihak lain.

Dalam telegramnya tanggal 27 Oktober 1965, Kedutaan menyebutkan soal banyaknya laporan tentang semakin tidak amannya keadaan dan pertumpahan darah yang kerap terjadi di Jawa Tengah, namun tidak bisa dipastikan apakah itu disebabkan oleh gerakan PKI yang coba melakukan sabotase.

Pada 28 Oktober, Country Team Kedutaan menganalisa situasi dan mengirimkan tanggapannya. Meski laporan-laporan itu menekankan tentang berbahayanya situasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bandung dan Jakarta, Country Team tak bisa menyatakan apakah insiden itu merupakan aksi komunis setempat atau sebuah permulaan dari tindakan teror dan sabotase yang terkoordinir.

Laporan Kedutaan juga menyimpulkan bahwa Indonesia tengah menuju ‘periode chaos’ karena PKI memiliki kekuatan dan persenjataan yang tangguh, dan tampaknya ini diseimbangkan oleh ABRI. Pada akhir Oktober 1965, Kedutaan mulai menerima laporan pembunuhan dan kekejaman terhadap anggota PKI.

Pada 29 Oktober, Kedutaan mendapat laporan bahwa warga Aceh memenggal kepala anggota PKI dan meletakkannya di tongkat di sepanjang jalan. Tubuh mereka kemudian dilemparkan ke sungai atau laut karena rakyat Aceh tak mau tubuh mereka mengkontaminasi tanah Aceh.

Pada 8 November, Kedutaan mendapat laporan bahwa di Sumatra Utara dan Aceh, ABRI dengan dibantu organisasi pemuda IP-KI dan elemen anti-komunis lainnya kian gencar melakukan penumpasan dengan angka pembunuhan yang dilaporkan cukup besar.
Pada 13 November, Kedutaan memiliki laporan dari kepala kepolisian setempat bahwa sekitar 50 sampai 100 orang anggota PKI dibunuh setiap malamnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur oleh pasukan sipil anti-komunis dengan dukungan dari ABRI. Seorang misionari di Surabaya melaporkan bahwa 3.500 anggota dan simpatisan PKI dibunuh di Kediri antara 4 dan 9 November dan sebanyak 300 orang dibunuh di Paree, 30 kilometer sebelah barat daya Kediri.
Laporan-laporan serupa terus masuk sampai enam bulan pertama tahun 1966.
Pada airgram-nya tanggal 25 Februari 1966, Kedutaan melaporkan perkiraan angka total kematian anggota PKI dan simpatisannya di bali mencapai 80.000 orang. Angka kematian yang tinggi itu dipicu oleh konflik antara PKI dan Partai Nasional Indonesia (PNI), juga karena masalah pribadi dan perseteruan kelompok yang memang kerap terjadi di sana.

Perlahan-lahan Kedutaan mulai menyadari bahwa Indonesia sedang mengalami upaya penghapusan pengaruh PKI secara besar-besaran dan pembunuhan itu juga dipicu oleh konflik etnik dan agama. Kedutaan tak bisa menyampaikan angka pasti berapa jumlah penduduk Indonesia yang telah menjadi korban pembunuhan dalam kampanye melawan PKI ini. Kebenaran tak akan pernah diketahui.

Bahkan pemerintah Indonesia sendiri tak memiliki kepastiannya. Kedutaan mengakui, “Sejujurnya kami tidak tahu apakah angka pastinya mendekati 100.000 atau 1.000.000 tapi kami percaya, lebih baik memberikan perkiraan yang lebih kecil, khususnya jika ditanyakan oleh media.

Pada tahun 1970, pejabat urusan luar negeri Richard Cabot Howland, seorang pejabat di Kedutaan AS di Indonesia pada tahun 1965 dan 1966, menerbitkan sebuah artikel Studies in Intelligence. dalam artikelnya, Howland membicarakan 3 kesalahan konsepsi yang populer saat itu: bahwa ABRI didorong untuk melawan PKI oleh pasukan AS di Vietnam, bahwa Cina berada di balik usaha kudeta 30 September, dan bahwa sekitar 350 ribu sampai 1,5 juta anggota PKI dibunuh sebagai balasan atas kudeta 30 September.

Howland menjabarkan bahwa atas usahanya sendiri, ia mengumpulkan informasi dari warga Indonesia pada tahun 1966, dan kesulitannya dalam memperoleh jawaban yang akurat dan data-data. Menurutnya, angka kematian anggota PKI dilebih-lebihkan oleh pejabat dan warga Indonesia untuk menunjukkan sentimen anti-PKI mereka kepada otoritas baru anti-komunis di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa dirinya menerima data-data dari seorang Letkol di KOTI Bagian Urusan Aksi Sosial dan memastikan bahwa data itu akurat karena diperolehnya langsung dari laporan di lapangan.

Menurutnya, total 50 ribu anggota PKI tewas di Pulau Jawa; 6 ribu tewas di Bali; 3 ribu tewas di Sumatra Utara. Menurut Howland, ia agak ragu dengan metode Letkol tersebut namun bisa menerima estimasinya, dan dengan menggabungkannya dengan data yang dia peroleh sendiri, hasilnya sebanyak 105 ribu anggota PKI tewas.

Fakta Baru G30S

Fakta Baru G30S (2)
Faktor Agen Pavka dan Seorang Pociatek
Eddi Santosa – detikNews, Selasa, 28/09/2010 13:12 WIB

Praha – Setelah 45 tahun baru terungkap dengan jelas, bahwa agen-agen rahasia
Cekoslowakia ikut terlibat langsung dalam G30S. Sebuah fakta baru, melengkapi
kajian-kajian sebelumnya tentang peran intelijen Barat.

Atas pertanyaan Galbraitha, siapakah penelpon itu, Pavka menjawab bahwa dia
tidak bisa memberikan identitas namanya, namun mengatakan agar telepon ini
dianggap sebagai peringatan persahabatan, yang bertujuan mencegah aksi
tersebut.

Agen-agen Cekoslowakia setempat saat itu menyelesaikan surat-surat anonim untuk
para pegawai diplomatik AS dan untuk orang AS lainnya di Jakarta, di mana kami
katakan bahwa turut bertanggungjawab atas kejahatan yang terjadi di Vietnam, dan
kami katakan bahwa mereka bisa bernasib sama dengan Inggris di Indonesia tahun
1963.

Seperti diketahui, kedubes Inggris di Jakarta dibakar dan lambang negaranya
dicopot demonstran pada 18/9/1963, hanya selang dua hari setelah Federasi
Malaysia resmi didirikan.

Seperti diketahui, pada saat itu Soekarno telah mengirim ribuan sukarelawan ke
perbatasan-perbatasan dengan Malaysia, antara lain Kalimantan Timur, Kalimantan
Barat dan Riau. Di antara mereka terdapat dokter, mahasiswa, pemuda, bahkan juga
wartawan. Sementara satuan-satuan tentara yang juga mengklaim diri sebagai
sukarelawan menyusup masuk ke wilayah Singapura dan Kalimantan Utara.

Yang dimaksud Pavka adalah 50 surat yang dibuat dengan mesin tik. Dalam menulis
alamat digunakan huruf-huruf kapital dan alamat yang digunakan adalah alamat
tempat tinggal.

Tahap akhir daripada langkah aktif tersebut adalah juga akan dikirimkan beberapa
surat kepada pegawai Indonesia di kedubes AS, di mana akan disarankan agar
mereka demi kepentingan keamanan pribadi bersiap untuk meninggalkan gedung
dengan segera dan agar informasi ini disebarkan di antara kekuatan lokal
lainnya. Naskah surat tersebut dipersiapkan oleh Pavka.

„Persis seperti yang tertulis di sini“, ujar Izidor Počiatek (78).

“Hanya saja saya mengatakan dengan persis kepada Galbraith bahwa aksi terhadap
kedubes AS akan terjadi keesokan harinya. Mengenai surat anonim terhadap para
diplomat saya sudah tidak tahu, namun itu wajar dalam bisnis ini. Setiap staf
hanya tahu beberapa keping dari keseluruhan puzzle,” papar Počiatek.

Počiatek adalah Atase Informasi di Jakarta (1961-1968) dan merupakan Duta Besar
(1990-1992) terakhir Cekoslowakia (sebelum pecah menjadi Ceko dan Slowakia, red)
sekaligus satu-satunya saksi hidup aktivitas intelijen Cekoslowakia di Jakarta.

Berbeda dengan kebanyakan diplomat saat itu, Počiatek tidak pernah menjadi kader
intelijen melainkan hanya merupakan kolaborator ideologis intelijen. Namun dia
seorang staf yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya di kedubes
Cekoslowakia di Jakarta yang bisa berbahasa Indonesia.
(es/es)

Intelijen Cekoslowakia dari akhir 50-an berusaha untuk melemahkan posisi Amerika

Kegiatan-kegiatan intelijen Cekoslowakia mengakibatkan destabilisasi keseluruhan dalam negara, yang akhirnya digunakan oleh Partai komunis bulan September 1965 untuk merebut kekuasaan. Kudeta ini namun dapat dihancurkan oleh tentara dengan cepat dalam beberapa bulan mendatang, anggota partai Komunis Indonesia dibantai: diperkirakan sampai setengah juta orang. Kami menyajikan rekonstruksi kejadian berdasarkan dokumen arsip yang pertama kali diterbitkan dan kesaksian pribadi para pelakunya.

Pavka, ya itu adalah nama rahasia saya, “tertawa di sebuah coffe shop di Bratislava Izidor Počiatek (78). “Saya sudah benar-benar lupa. Bagaimana hal itu terjadi? Yah, saya suka buku dari Ostrovsky yang berjudul Jak se kalila ocel (bagaimana melumerkan baja), dan tokoh utama dalam buku itu bernama Pavka Korčagin. “Lalu, pria yang sudah beruban ini menukar kacamatanya dan menyimak sebuah laporan yang ditulis pada 17. Februari 1965 dikirim ke markas intelijen di Praha dari residensi di Jakarta, yang secara resmi disebut first department dari kementrian luar negeri Cekoslowakia.

Isinya menjelaskan salah satu langkah yang aktif yang diorganisasikan oleh intelijen Cekoslovakia terhadap kedutaan AS: Di Jakarta terjadi pada tanggal 12 dan 15 pebruari 1965 demonstrasi terhadap kedutaan AS yang diarahkan kepada protes terhadap agresinya di Vietnam. Kami hadir pada demonstraci itu pada tanggal 15 pebruari dan menurut pendapat kami adalah merupakan aksi yang dikendalikan oleh otoritas lokal yang kelihatannya tidak memiliki kepentingan agar aksi tersebut meluas terlalu besar.

Untuk itulah makanya kami mempersiapkan langkah aktiv ZNERVOSNĚNÍ (mungkin kode aksinya) yang dicocokkan dengan situasi yang ada. Dihari selanjutnya yakni 16.2.1965 agen PAVKA menghubungi chargé d’affaires USA GALBRAITHA melami telepon umum yang mana dalam bahasa Indonesia ia mengatakan bahwa dalam beberapa hari mendatang akan ada aksi terhadap kedutaan AS yang mirip dengan aksi yang terjadi pada tahun 1963 terhadap kedutaan Inggris.
Atas pertanyaan GALBRAITHA, siapakah informan itu (siapa penelpon itu), PAVKA menjawab, bahwa dia tidak bisa memberikan namanya, namun mengatakan bahwa agar telepon ini dianggap sebagai peringatan persahabatan yang mana bertujuan mencegah aksi tersebut. (..) agen-agen Cekoslowakia setempat saat ini menyelesaikan surat-surat anonim untuk para pegawai diplomatik AS dan untuk orang AS lainnya di Jakarta, dimana kami katakan bahwa turut bertanggung jawab pada kejahatan yang terjadi di Vietnam, dan kami katakan bahwa mereka bisa memiliki nasib yang sama dengan Inggris di Indonesia tahun 1963.

Yang dimaksud adalah 50 surat yang dibuat dengan printer portabel. Dalam menulis alamat digunakan huruf besar dan alamat yang digunakan adalah alamat tempat tinggal. Tahap akhir daripada langkah aktiv ini adalah juga akan dikirimkannya beberapa surat kepada pegawai Indonesia di kedutaan AS dimana akan disarankan agar demi kepentingan keamanan pribadi bersiap untuk meninggalkan gedung dengan segera dan agar informasi ini disebarkan diantara kekuatan lokal lainnya. Naskah surat tersebut agar dipersiapkan oleh PAVKA.

„Persis seperti yang tertulis disini“, ujar Izidor Počiatek. „Hanya saja saya mengatakan dengan persis kepada Galbraith bahwa aksi terhadap kedutaan AS akan terjadi keesokan harinya. Mengenai surat anonim terhadap para diplomat saya sudah tidak tahu, namun itu wajar dalam bisnis ini setiap pekerjanya hanya tahu beberapa kerikil dari seluruh puzzle.

Izidor Pociatek, yang mana di Jakarta bekerja pada tahun 1961-1968 sebagai atase informasi dan tahun 1990-1992 adalah merupakan duta besar terakhir Cekoslowakia adalah satu-satunya saksi hidup aktivitas daripada inteligen kementrian dalam negeri Ceko di Jakarta (perlu diketahui bahwa putranya Jan pernah jadi menteri keuangan pemerintahan Fico di Slovakia).

Berbeda dengan kebanyakan diplomat saat itu dia tidak pernah menjadi kader intelijen hanya merupakan kolaborator ideologis daripada intelijen. Namun untuk pekerjaan residen dia adalah merupakan pekerja yang sangat penting karena hanya merupakan satu-satunya pekerja di kedutaan yang bisa berbahasa Indonesia.

„Dengan bahasa Indonesia saya berkenalan dengan kebetulan“ kata Pociatek sekarang. “Bersama dengan tujuh orang lainnya saya dipilih untuk Institut Moskow Hubungan Internasional (MGIMO) dimana disana dibuka fakultas bahasa-bahasa timur. Beberapa dari kami dikirim kesana dan saya memilih bahasa Malaysia dan Indonesia, karena menggunakan huruf latin. Dan juga karena saya juga mengenal Sandokan.

Sex di biara

Indonesia setelah perang dunia ke dua melepaskan diri dari pemerinatahan kolonial Belanda dan presidennya Soekarno mulai terlihat pada pertengahan tahun 50-an bersama-sama dengan Nehru, Nasir dan Nkrumah sebagai wakil-wakil yang terkenal daripada dunia ketiga. Dekolonisasi negara-negara yang sebagian besar dikuasai oleh rezim nasionalis yang radikal dicoba ditarik oleh kedua negara adidaya kesisinya.

Setelah tahun 1955, Krushchev memberikan rekomendasi (lampu hijau) besar-besaran terhadap ekonomi, militer dan diplomasi kepada blok Soviet kedunia ketiga dan Cekoslovakia memainkan peran istimewa dalam strategi ini sebagai mediator daripada Moskow yang telah dilaksanakan oleh negeri ini sebelumnya secara tradisi pada pasca perang dalam bidang ekonomi dengan negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Faktor yang tidak kalah penting adalah peluang Cekoslowakia dalam ekspor teknologi militer.

Ke Indonesia dimulai pada tahun 1958 pengiriman material militer, terutama pesawat terbang (jet pembom II-28, pesawat transport baling-baling angkut Il-14, Helicopter Mi-4). Sama dengan Mesir pada tahun1955 sebagian dari persenjataan direekspor dari Uni Soviet yang tidak ingin berkomitmen langsung dalam transaksi tersebut.

Di Cekoslowakia, kemudian dilatih lebih dari dua ratus pilot Indonesia dan mekanik, instruktur Cekoslowakiapun bekerja di pangkalan udara di Indonesia (diantara mereka juga adalah warganegara Soviet berpaspor Cekoslowakia).

Sukarno pertama kali datang ke Praha pada bulan September tahun 1956. Tuan rumah berusaha memenuhi kegemarannya atas kemegahan: Presiden Indonesia tampil pada manifestasi perdamaian, memperoleh dokror kehormatan di Charles University, di pangkalan militer Jince diperlihatkan kepadanya peralatan militer.

Untuk kedua kalinya Sukarno datang ke Praha pada bulan Mei tahun 1961 dan dalam diskusi mengenai program terjadi masalah kecil: „Dengan menteri luar negeri Subandrio di Wina dibahas masalah residensi“, ingat Izidor Pociatek yang pada saat itu sebagai diplomat muda yang tidak hanya mengorganisasi tamu tetapi juga menterjemahkan semua pembicaraan.

„Dia mengatakan kepada kami dengan jelas: Sukarno menginginkan seorang wanita Ceko. Kalau anda memenuhi semua permintaannya, maka akan menandatangani semua. Kalau tidak, maka tidak akan menandatangani apapun.“ Preziden Novotny yang puritan akhirnya setuju dan Sukarno menghabiskan satu malam dengan agen STB Ceko di biara Barnabitek yang pada saat itu dikuasai oleh intelijen. „Beliau betul-betul puas,“ kata Izidor Pociatek yang mengantar beliau ketempat pertemuan tersebut. Agenda program lainnya bagi Soekarno tidak menarik perhatiannya: bahkan dokumen resmipun mencatat ketidak senangnya beliau pada saat mengunjungi JZD Oboriste (JZD = koperasi pertanian) dimana terpaksa tidak hanya untuk melakukan diskusi dengan para anggota koperasi tapi juga melihat peternakan disana.

Konflik seorang aparat yang kaku, yang bila berada diantara wanita memerah dan tergagap, dengan hedonis oriental berlanjut juga selama kunjungan resmi Antonin Novotny di Indonesia pada bulan Januari 1963.

Kapal yang mengimpor pertempuran dan desas-desus

“Sukarno adalah orang yang secara internal cukup kacau, sembrono. Semua wawancara yang pernah dilakukan dengan beliau, baik dalam sesi resmi atau dalam mobil atau pesawat terbang, dari setiap diskusi politik pada topik pindah dan selalu berakhir dengan perempuan.

Selalu,” menjelaskan pengalamannya Antonin Novotny setelah kembali dari perjalanannya kepada petinggi Partai Komunis. Bukan hanya bicara: “Kami duduk, Bozena Novotna di tengah, dan Sukarno yang periang tiba-tiba menyambar kakinya,” jelas Izidor Počiatek yang pada saat itu menjadi penterjemah Antonin Novotny. “Dan dia mengatakan, Tony (maksudnya Antonin), lihat apa yang dia lakukan! Pukul saja tangannya!” Aku menyelamatkan situasi, saya jelaskan kepada Sukarno bahwa dinegara kami hal itu tidak sopan dan untuk tamu tidak membuat kesan yang baik. “

Reputasi delegasi Cekoslowakia ditolong oleh anggota rombongan yang sedikit puritan. “Di Bali, setelah menyaksikan pertunjukan rakyat , kami diundang ke sebuah paviliun, dan di sana kami sudah ditunggu oleh penari yang dibawa dari Jakarta,” kenang Počiatek. “Pengawal Sukarno mengatakan kepada saya bahwa itu adalah perempuan-perempuan untuk kita. Layanan semacam itu termasuk kepada suguhan yang solid.

Sukarno mengatakan kepada saya, Apakah kamu suka yang ini?, Yah bukankah anda selalu memilih yang paling cantik, ok dia punyamu. Disana apartemennya dan kasih tahu juga kepada yang lainnya “Lalu saya saya katakan kepada rombongan kami dari intelijen dimana diantara mereka ada yang menerima tawaran tersebut..”

“Melumpuhkan upaya Amerika,” adalah logika penetrasi Cekoslowakia di Indonesia dengan membentuk residen bagi intelijen, yang mulai bekerja di Jakarta pada awal 1959. Kepala pertama daripada intelijen Cekoslowakia adalah Václav Rabbit (dengan nama samaran Kares), yang bekerja secara resmi sebagai seorang diplomat dalam kapasitas sebagai sekretaris pertama.

Perwira intelijen luar biasa di Indonesia yang lain adalah Eugene Vacek (Vinklář), yang pada akhir 80-an kemudian menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, setelah 1989, ia berpartisipasi dalam negosiasi mengenai penarikan pasukan Soviet dari Cekoslowakia dan sebagai imbalannya – untuk kedua kalinya dalam karier diplomatiknya – menjadi duta besar untuk Nigeria.

Tujuan utama dari dinas intelijen Cekoslowakia, menurut dokumen dari akhir tahun 1962 adalah „melumpuhkan upaya Amerika dan kekuatan reaksioner dalam negeri untuk membalik perkembangan politik ke kanan, mempertahankan posisi Indonesia sebagai negara netral dan memperkuat pasukan sayap kiri dan tren yang mengarah kepada kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara sosialis.” Terutama berkat

aktivitas dari pekerjasama intelijen PAVKA residen tidak lama memperoleh jaringan „kontak rahasia“ daripada kalangan wartawan lokal, pejabat dan juga politisi. Sebagian besar dari mereka adalah merupakan simpatisan komunis dan dengan hadiah berupa sedikit uang dan material bersedia untuk memberikan informasi rahasia atau, sebaliknya, menjadi saluran dimana intelijen dapat memanipulasi pejabat setempat atau opini publik.

Penilaian terhadap kegiatan residen dari awal tahun 60-an, ia berulang kali dikritik „sangat sedikit melakukan tindakan“. Tindakan aktif yang diusulkan oleh markas di Praha terkadang cukup aneh: „Menurut informasi anda, AS pada tahun 1963 di Jakarta akan melakukan pameran besar dimana akan memberikan makanan/minuman gratis.

Jika kita berhasil merusak beberapa makanan yang dapat menyebabkan penyakit, dan memberitakan hal itu kepada masyarakat tentunya hal itu dapat merusak nama baik Amerika dan melemahkan efektivitas pameran. “Krisis terbuka residen dan seluruh kedutaan besar Cekoslowakia terjadi pada akhir tahun 1963. Yakni setelah wakil maskapai penerbangan CSA di Jakarta beremigrasi kebarat yang sebelumnya adalah merupakan kolaborator ideologis daripada Intelijen, karena hal itu dari Indonesia harus kembali ke Cekoslowakia intelijen yang merupakan petugas kontrolnya yakni Alois Semelka (Suk). Duta besar baru Cekoslowakia Emil Patek adalah orang yang baru pertama kali keluar negeri dan seperti aparat lainnya yang memasuki jalur diplomatis – hanya bisa berbahasa Rusia.

Hal kritis tersebut diselesaikan dengan ditariknya kembali intelijen berpengalaman Evzen Vacek dari pusat kembali ke residen. Dibawah kepemimpinannya, dilakukan langkah-langkah aktif dengan menggunakan kata sandi fitnah. Di dalamnya digunakan pendapat daripada senator-senator AS yang diperbaiki yang isinya menghina Sukarno dan rakyat Indonesia.

Melalui “kontak rahasia” diantara wartawan lokal dengan nama samaran Moslim (muslim), Letka (skuadron udara atau sayap) dan Literat (penulis) residen melakukan kampanye di surat-surat kabar dan organisasi-organisasi massa.

„Artikel menjadi sinyal untuk kampanye yang meluas bagi pers Indonesia dan radio, yang kemudian meluas kepada protes terhadap impor film amerika dan kegiatan armada kapal ke-7 milik USA diwilayah Indonesia“, puji residen kepada disinformasi yang ia sebarkan. Bahkan berita yang disebarkan oleh intelijen Cekoslowakia itu digunakan sendiri oleh presiden Sukarno dalam pidato-pidatonya yang kemudian pada bulan Mei 1964 menarik rencana kunjungannya ke AS.

Enam bulan kemudian residen yang pada saat itu dikepalai oleh Vaclav Louda (Havlik) mengeluh bahwa kegiatan terhadap Amerika melemah. Para anggota intelijen di Jakarta maupun di pusat (Praha) yang diawal tahun 1964 membentuk departemen disinformasi, berusaha untuk mencari tahu bagaimana caranya melemahkan posisi Amerika di Indonesia secara permanen.

Bidikan mereka diarahkan kembali kepada warga Amerika Bill Palmer, yang pada saat itu di Indonesia resmi menjadi kepala American Moving Picture Association in Indonesia (AMPAI), yang mewakili perfileman AS di Indonesia. Intelijen sudah di pertengahan tahun 50-an dan 60-an menyimpulkan bahwa Bill Palmer adalah kepala cabang lokal daripada CIA.

Oleh karena itu, pada bulan Maret 1960 intelijen Cekoslowakia melakukan survei disekitar villa kediaman Palmer dan dokumentasi fotografi yang dibuat dikirim ke Praha. Sejak saat itu Palmer muncul secara teratur di antara urutan “utama objek” residen intelijen Cekoslowakia, namun tidak ada informasi signifikan yang diperoleh mengenai pria setengah baya (limapuluhtahunan) ini yang oleh para intelijen Cekoslowakia dicirikan dengan “bertubuh gempal kecil, kepala berbentuk kentang, gundul, hidung mancung, memakai kacamata.

Namun diawal tahun 1964 markas intelijen di Praha memberikan minat baru terhadap Palmer dimana menulis surat ke residen bahwasanya „teman“ – yang dimaksud adalah intelijen Soviet – mengusulkan untuk menerapkan suatu „tindakan aktif“ bersama untuk mendiskredibilitasikannya. Hasilnya adalah „tindakan aktif“ dengan nama sandi „KARNO“. Esensinya adalah membongkar kegiatan CIA di Indonesia, antara lain, bahwa Palmer dan duta besar AS Jones pada tahun 1962 menginformasikan Belanda mengenai pergerakan kapal perang Indonesia, yang menyebabkan ditenggelamkannya kapal torpedo Indonesia. Artikel dengan isi berita berikut oleh intelijen Cekoslowakia diterbitkan di majalah mingguan India Mainstream yang dimiliki oleh seorang komunis India yang bernama Nikhil Chakravarty, oleh karenanya sering digunakan oleh intelijen Cekoslowakia sebagai tempat desinformasi berita. Izidor Pociatek kemudian pada „kontak rahasianya“ mengatur agar berita tersebut pada tanggal 27.2.1965 dicetak ulang di surat kabar Indonesia Sinar Harapan. Dua hari kemudian, informasi dari artikel tersebut dipublikasikan pula oleh harian berpengaruh lainnya.

Artikel tersebut memiliki efek yang luar biasa. Tepatnya pada tanggal 28 pebruari didepan kediaman Duta Besar AS terjadi demonstrasi besar. “Sekitar 1500 artis, pekerja perfileman dan pemuda pada tanggal 16.3.1965 merebut gedung AMPAI di Jakarta Pada bangunan tersebut terlihat karikatur anti-AS dengan slogan Palmer agen CIA, dijelaskan oleh residen atas konsekuensi dari „tindakan aktif“ mereka. Pers Indonesia mengomentari kejadian tersebut. Indonesian Herald pada 17.3.1965 melaporkan bahwa menuntut pebubaran AMPAI dan Palmer dideportasi dari Indonesia atau diadili, karena merupakan agen dari CIA. Oleh sebab itu Palmer tidak menunggu lagi dan sudah pada akhir bulan maret diam-diam meninggalkan Indonesia (koneksitasnya dengan CIA tidak pernah terbukti).

Kudeta Komunis

Operasi intelijen Cekoslowakia mengacaukan situasi yang sudah akut di Indonesia. Negara menuju keruntuhan ekonomi, kekuasaan ingin diraih oleh puluhan partai politik dan kerentanan keseimbangan diantara kaum nasionalis, partai agama dan komunis dipertahankan oleh otoritas Sukarno. Sekitar musim panas 1965 muncul laporan bahwa presiden sakit keras. Partai Komunis Indonesia yang dengan lebih dari tiga juta anggotanya merupaka partai komunis ketiga terbesar didunia pada keretakan hubungan Soviet-Cina berkiblat ke arah para Maois, dan menyimpulkan bahwa situasi menghendaki pengambilalihan semua kekuasaan dengan kekerasan.

Dalam perkembangan selanjutnya memainkan peranan penting surat yang dikirim oleh duta besar Inggris di Jakarta Andrew Gilchrist untuk atasannya di London. Dalam teks suratnya menyebutkan konsultasi antara AS-Inggris mengenai aksi bersama melawan Indonesia, dan juga menyebutkan „teman-teman militer lokal kami“. Menurut keterangan Ladislav Bittman (Brychta), perwira dari departemen desinformasi, yang pada tahun 1968 melarikan diri ke Amerika Serikat, surat itu dipalsukan oleh intelijen Cekoslowakia. Dalam arsip dokumentasi, bukti ini tidak berhasil ditemukan namun hal ini sangat masuk diakal kedalam konteks kegiatan dinas intelijen Cekoslowakia. Surat, yang selanjutnya menegangkan situasi, diumumkan pada awal bulan Juli 1965 di Kairo oleh menteri luar negeri Subandrio yang diselipkan untuknya oleh agen Cekoslowakia di departemen luar negeri Indonesia.

Keadaan sekitar kudeta komunis pada 30 September 1965 tidak pernah sepenuhnya terjawabkan. Sampai hari ini tidak jelas apakah kasus ini diprakarsai oleh komunis atau oleh Sukarno sendiri. Pada malam itu dipangkalan udara Halim dekat Jakarta bertemu penjaga pribadi Sukarno letnan kolonel Untung, komandan sayap kiri kepala angkatan udara Omar Dhani dan ketua partai komunis D.N.Aidit dimana bersepakat untuk membantai delapan jenderal sayap kanan, yang mendirikan dewan rahasia serta mempersiapkan kudeta.

Pada dinihari 1 Oktober, pasukan kudeta menembak dan membunuh enam dari delapan jenderal dan pada pagi harinya radio mengumumkan bahwa telah dibuat gerakan 30 September yang bertujuan mendukung Sukarno dalam memerangi korupsi dan imperialisme Amerika. Namun inisiatif dengan segera diambil alih oleh komandan cadangan strategis Suharto, yang tidak berada dalam daftar orang-orang yang harus dibantai. Pasukannya dalam dua hari berhasil menekan para pelaku kudeta. Selama setahun setengah kedepan kemudian secara bertahap Suharto berhasil menyingkirkan Sukarno dari kekuasaan dan menggantikannya. Dengan itu berakhirkan percumbuan Indonesia dengan komunisme dan negara kepulauan ini sampai akhir perang dingin merupakan sekutu terpercaya dari Amerika Serikat.

Para perwira yang terlibat pada kudeta tersebut diadili pada pengadilan militer, Untung divonis human mati, Dhani dipenjara 30 tahun. Para anggota komunis termasuk pimpinannya Aidit ditembak mati oleh tentara tanpa diadili sebelumnya. Represi tidak dapat ditanggulangi oleh tentara dan negara dikuasai oleh kegilaan membunuh (AMOK), yang menjadi korban diperkirakan setengah juta orang.

Dampak terbesar dialami oleh pulau Bali, dimana terjadi pembunuhan atas lima persen dari populasinya. Sejauh itu bukan hanya karena merupakan anggota komunis. Di Jakarta, saya bertemu dengan seorang pria yang pernah belajar di Praha, Fakultas Pertanian, dan di Bali seluruh keluarganya termasuk kakek dan bayi berusia empat bulan dibantai dengan parang,” kata Jiri Dienstbier, yang tinggal di Indonesia selama beberapa tahun 1965-1967 sebagai reporter dari Radio Cekoslowakia. Adalah tetangganya yang salah satu nenek buyut mahasiswa itu seratus tahun yang lalu menyihir sumur. Di zaman Belanda dan Jepang mereka tidak bisa membalas dendam, namun ketika mereka boleh membunuh komunis maka mereka gunakan kesempatan itu.

Surat tanda terima kasih dari KGB

Pada tanggal sembilan september 1965 di kediaman Duta Besar Cekoslowakia diadakan pesta dengan para pemimpin komunis Indonesia. Kepada tuan rumah mereka tidak mengindikasikan bahwa akan mempersiapkan kudeta. Menurut laporan, dalam berpendapat Aidit dan kawan-kawannya dipengaruhi oleh Cina. Namun demikian, diskusi berlangsung dalam „semangat persaudaraan“, dan duta besar ke Praha dengan senang melaporkan bahwa saat ini telah terciptakan kondisi yang menguntungkan untuk melakukan tindakan tertentu demi pengembangan hubungan antara Partai Komunis Indonesia dan Partai Komunis Cekoslowakia. Dua bulan kemudian semua yang hadir telah meninggal atau melarikan diri. Partai komunis Indonesia berhenti dalam melakukan hubungannya dengan blok Soviet dalam peran apapun.

Pada tanggal 24 September 1965 kepala first department (intelijen) departemen dalam negeri Josef Houska mendapatkan surat dari atase milter KGB yang berisi „Pimpinan kami mengucapkan terima kasih atas langkah-langkah aktif pada aksi KARNO terhadap intelijen AS dan diskredibilitasi Palmer yang dilakukan oleh intelijen anda di Indonesia. Apa yang kemudian dikatakan oleh kamerad Soviet kepada perkembangan yang terjadi seminggu kemudian didalam dokumen-dokumen tidak ada.

Didalam artikel terdapat cuplikan dari dokumen arsip first department departemen dalam negeri (disimpan diarsip security service), arsip Antonin Novotny di arsip nasional dan arsip departemen luar negeri Ceko


Teddy

Sumber: surat kabar Ceko Lidove Noviny 25.9.2010  ditulis dan dikumpulkan oleh wartawan Petr Zidek,diterjemahkan oleh saya pribadi (Teddy Sunardi)

KONSPIRASI DAN GENOSIDA[1]

Kemunculan Orde Baru dan Pembunuhan Massal
Oleh Bonnie Triyana[2]

Gestapu 1965: Awal Sebuah Malapetaka

Pada hari kamis malam tanggal 30 September 1965, sekelompok pasukan yang terdiri dari berbagai kesatuan Angkatan Darat bergerak menuju kediaman 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Hanya satu tujuan mereka, membawa ketujuh orang jenderal tersebut hidup atau mati ke hadapan Presiden Soekarno. Pada kenyataannya, mereka yang diculik tak pernah dihadapkan kepada Soekarno. Dalam aksinya, gerakan itu hanya berhasil menculik 6 jenderal saja. Keenam jenderal tersebut ialah Letjen. Ahmad Yani, Mayjen. Suprapto, Mayjen. S.Parman, Mayjen. Haryono M.T., Brigjen. D.I Padjaitan, Brigjen. Sutojo Siswomihardjo dan Lettu. Piere Tendean ajudan Jenderal Nasution. Nasution sendiri berhasil meloloskan diri dengan melompat ke rumah Duta Besar Irak yang terletak persis disebelah kediamannya.

Di pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, sebuah susunan Dewan Revolusi diumumkan melalui corong Radio Republik Indonesia (RRI). Pengumuman itu memuat pernyataan bahwa sebuah gerakan yang terdiri dari pasukan bawahan Angkatan Darat telah menyelamatkan Presiden Soekarno dari aksi coup d’ etat. Menurut mereka, coup d’ etat ini sejatinya akan dilancarkan oleh Dewan Jenderal dan CIA pada tanggal 5 Oktober 1965, bertepatan dengan hari ulang tahun ABRI yang ke-20.

Empat hari kemudian, jenazah keenam jenderal dan satu orang letnan itu diketemukan di sebuah sebuah sumur yang kemudian dikenal sebagai Lubang Buaya. Di sela-sela acara penggalian korban, Soeharto memberikan pernyataan bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh aktivis PKI didukung oleh Angkatan Udara.

Sehari setelah penemuan jenazah, koran-koran afiliasi Angkatan Darat mengekspose foto-foto jenazah tersebut. Mereka mengabarkan bahwa para jenderal tersebut mengalami siksaan di luar prikemanusiaan sebelum diakhiri hidupnya.[3] Pemakaman korban dilakukan secara besar-besaran pada tanggal 5 Oktober 1965. Nasution memberikan pidato bernada emosional, ia sendiri kehilangan seorang putrinya, Ade Irma Nasution. Upacara pemakaman itu berlangsung tanpa dihadiri Soekarno. Ketidakhadirannya itu menimbulkan beragam penafsiran.[4]

Pemuatan foto-foto jenazah korban dan berita penyiksaan yang dilakukan memberikan sumbangan besar terhadap lahirnya histeria massa anti PKI. Di sana-sini orang-orang tak habis-habisnya membicarakan penyiksaan yang dilakukan oleh Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Perempuan-perempuan Gerwani itu diisukan mencukil mata jenderal dan memotong kemaluannya.[5]

Segera setelah media massa Ibukota yang berafiliasi dengan Angkatan Darat melansir berita tersebut selama berhari-hari, dimulailah suatu pengganyangan besar-besaran pada PKI. Di Jakarta, Kantor pusat PKI yang belum selesai dibangun diluluhlantakan. Beberapa orang pemimpin PKI ditangkap. Tak hanya sampai di situ, anggota PKI pun mengalami sasaran.

Secara de facto, sejak tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto merupakan pemegang kekuasaan. Soekarno
sendiri secara bertahap digeser dari percaturan politik, lebih dalam lagi ia layaknya seorang kapten dalam sebuah team sepak bola yang tak pernah menerima bola untuk digiring.

Strategi dan taktik Soeharto dalam melakukan kontra aksi Gestapu 1965 sangat efektif dan mematikan[6]. Dalam waktu satu hari ia berhasil membuat gerakan perwira-perwira “maju” itu kocar-kacir.

Sehari setelah menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soeharto mengeluarkan surat perintah bernomor 1/3/1966 yang memuat tentang pembubaran serta pelarangan PKI dan organisasi onderbouwnya di Indonesia. Inilah coup d’etat sesungguhnya. Bersamaan ini, dimulai drama malapetaka kemanusiaan di Indonesia.

Ganjang Komunis!:

Pembunuhan Massal serta Penangkapan Anggota dan Simpatisan PKI di Daerah.

Di daerah-daerah, kampanye pengganyangan PKI diwujudkan dengan tindakan penculikan dan pembunuhan secara massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Semua anggota organisasi massa yang disinyalir memiliki hubungan dengan PKI pun tak luput mengalami hal serupa.

Pembantaian dilakukan kadang-kadang oleh tentara, kadang-kadang oleh sipil, orang-orang Islam atau lainnya.[7] Di sini, tentara merupakan pendukung utama. Masyarakat merupakan unsur korban propangadis Angkatan Darat yang secara nyata memiliki konflik dengan PKI. Di beberapa tempat memang terjadi konflik antara PKI dan kelompok lain di kalangan masyarakat. Di Klaten misalnya, aksi pembantaian massal menjadi ajang balas dendam musuh-musuh PKI yang berkali-kali melakukan aksi sepihak penyerobotan lahan-lahan milik tuan tanah di sana. Aksi sepihak ini berakibat bagi kemunculan benih-benih konflik di masyarakat. Pasca Gestapu 1965, PKI menjadi sasaran utama kebencian yang terpendam sekian lama.[8]

Apa yang terjadi di Klaten tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Jombang dan Kediri. Namun kedua daerah ini memiliki sejarah konflik yang sangat kronis. Kaum komunis menuduh umat Islam telah mengobarkan “Jihad” untuk membunuh orang komunis dan mempertahankan tanah miliknya atas nama Allah, sedangkan umat Muslim menuduh PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI) melakukan penghinaan terhadap agama Islam.[9] Saling tuduh ini merupakan manifestasi konflik kepentingan diantara dua kelompok.

Bagi PKI, tanah merupakan komoditi politik-ekonomi yang dapat dijadikan alasan untuk menyerang kaum Muslim sebagai penguasa tanah mayoritas. Sedangkan kaum Muslim menggunakan isu ideologis atheis terhadap PKI untuk menyerang balik. Dua hal ini memang berujung pada kepentingan ekonomis. Namun, dengan keyakinannya masing-masing, kedua kelompok ini berhasil membangun sebuah opini yang mengarahkan pengikutnya pada titik temu konflik berkepanjangan. Keduanya sama-sama ngotot.

Berbeda dengan di Jombang, Kediri dan Klaten, di Purwodadi, pembunuhan massal lebih tepat dikatakan sebagai bagian dari genosida yang dilakukan oleh militer terhadap massa PKI. Di daerah lain yang menjadi ladang pembantaian, tentara hanya bermain sebagai sponsor di belakang kelompok agama dan sipil. Sementara di Purwodadi, tentara memegang peranan aktif dalam pembunuhan massal.

Purwodadi ialah sebuah kota kecil yang terletak 60 Km di sebelah Tenggara Semarang. Purwodadi ialah ibukota Kabupaten Grobogan. Daerah ini merupakan salah satu basis komunis terbesar di Jawa Tengah. Amir Syarifudin, tokoh komunis yang terlibat dalam Madiun Affairs tahun 1948, pun tertangkap di daerah ini.

Kasus Purwodadi sempat mencuat ketika pada tahun 1969, H.J.C Princen, seorang aktivis kemanusiaan, berkunjung ke Purwodadi. Dengan disertai Henk Kolb dari Harian Haagsche Courant dan E. Van Caspel,[10] Princen meninjau secara langsung keabsahan berita pembunuhan massal yang didengarnya dari seorang pastor. Adalah Romo Wignyosumarto yang kali pertama menyampaikan adanya pembunuhan besar-besaran ini. Romo Sumarto melaporkan berita tersebut pada Princen setelah ia mendengarkan pengakuan dari seorang anggota Pertahanan Rakyat (Hanra) yang turut dalam pembunuhan massal.[11]

Digunakannya unsur Hanra dalam pembunuhan massal sangat dimungkinkan karena lebih mudah diorganisir dan dikendalikan secara langsung oleh tentara setempat. tak terjadinya konflik horizotal di Purwodadi menyebabkan militer harus turun tangan langsung untuk melakukan pembunuhan massal. Di Jombang, Kediri dan Klaten, tentara hanya mensuplai senjata bagi kelompok-kelompok sipil. Selanjutnya mereka hanya memberikan dukungan-dukungan baik dalam penangkapan maupun dalam hal penahanan Anggota dan Simpatisan PKI.

Pembunuhan dan penangkapan Anggota dan Simpatisan PKI di Purwodadi dibagi kedalam dua periode. Pertama, ialah penangkapan dan pembunuhan yang dilakukan tahun 1965. pada peristiwa ini ukuran penangkapan ialah jelas, artinya militer hanya menangkap mereka yang memiliki indikasi anggota PKI aktif beserta anggota-anggota organisasi onderbouw PKI.

Penangkapan periode pertama lebih memperlihatkan bagaimana militer melakukan strategi penghancuran secara sistemik terhadap PKI. Organisasi yang memiliki hubungan dengan PKI atau apapun itu sepanjang berbau komunis dapat dipastikan ditangkap. Ini memang cara yang paling efektif kendati jumlah korban tentu sangat banyak.

Dengan cara ini penguasa Orde Baru dapat meminimalisir ancaman komunisme. Perang terhadap penganut Marxisme ini memang lebih rumit dari sekedar anti-komunisme.[12] Dari sudut pandang manapun terlihat jelas jika Orde Baru berusaha membangun sebuah konstruk kekuasaan tanpa aroma komunisme sedikitpun.

Kedua, penangkapan dan pembunuhan massal yang dilakukan pada tahun 1968. Pada periode ini, ukuran penangkapan sangat tidak jelas, serba semrawut dan serba asal-asalan. Hanya karena menjadi anggota Partai Nasional Indonesia – faksi Ali Sastroamidjojo-Surachman – militer sudah dapat menangkapnya. Penangkapan ini dikenal sebagai penangkapan terhadap Soekarno – Sentris atau dikenal sebagai SS.[13]

Operasi penangkapan pada tahun 1968 ini dilakukan di bawah Komandan Komando Distrik (Kodim) 0717 Purwodadi dengan dibantu Batalyon 404 dan 409. Operasi ini diberi nama Operasi Kikis. Melalui operasi inilah seluruh anasi-anasir kekuatan komunis dan Orde Lama (SS) ditangkap.

Tak jelas apa motivasi penangkapan terhadap orang-orang SS ini. Namun ini dapat dipahami sebagai
usaha untuk mengkikis kekuatan Orde Lama. Di pusat kekuasaan, Soeharto sedang berusaha untuk mengukuhkan kekuasaanya. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 1971, kekuatan anti Orde Baru tentu menjadi penghalang bagi kekuasaanya.

Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang yang dianggap komunis ini didesain sebagai massa mengambang atau Floating Mass. Mereka tak dibiarkan memasuki sebuah organisasi politik tertentu selama kurun waktu lima tahun menjelang Pemilihan Umum (Pemilu),[14] namun suara mereka dapat dipastikan disalurkan melalui Golongan Karya (Golkar). Konsep massa mengambang sendiri ialah sebuah konsep yang diajukan oleh Mayjen Widodo, Panglima Kodam VII/Diponegoro Jawa Tengah.
Lalu konsep ini dikembangkan oleh pemikir dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebuah lembaga think- tanks Orde Baru yang berdiri pada tahun 1971 atas sponsor Ali Murtopo dan Soedjono Hoemardani, dua orang jenderal yang memiliki hubungan spesial dengan Soeharto.[15]

Tak berlebihan jika kasus di Purwodadi dapat dikategorikan ke dalam tindakan Genosida. Genocide
menurut Helen Fein[16] adalah suatu strategi berupa pembunuhan, bukan semata-mata karena benci atau dendam, terhadap sekelompok orang yang bersifat ras, suku, dan politik untuk meniadakan ancaman dari kelompok itu terhadap Keabsahan Kekuasaan para pembunuh.

Penangkapan dan pembunuhan massal pada tahun 1968 ini banyak menimbulkan korban. Banyak mereka yang tak mengetahui apapun tentang politik ditangkap bahkan dibunuh. Contohnya seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Sp.:
“saya hanya pemain sandiwara Ketoprak pedesaan. Namun, saya ditangkap karena saya dianggap memiliki hubungan dengan Lekra. Oleh karena itu saya sempat mendekam di Penjara Nusa Kambangan selama 3 tahun. Di sebuah Kamp di Pati, saya dipaksa untuk mengakui bahwa saya anggota PKI.”[17]
Ini membuktikan ekses negatif pada sebuah operasi militer. Hal serupa pernah diungkapkan oleh Ali
Murtopo, ia mengatakan jatuhnya korban pembunuhan massal di Purwodadi ialah sebuah konsekuensi dalam sebuah operasi militer.[18]

Operasi militer merupakan salah satu usaha yang digunakan tentara Indonesia dalam mengontrol, memperkukuh dan memberikan sebuah ukuran kesetiaan bagi pemerintah pusat. Operasi ini kerap dilakukan dalam rangka menumpas gerakan perlawanan daerah terhadap pusat. Penguasa Pusat (Baca: Jakarta) memposisikan sebagai kosmis kekuasaan Raja sementara daerah ditempatkan sebagai Kawula. Hal ini merupakan hasil dari interdependensi antara kekayaan dan politik dalam masyarakat tradisional.[19] Jelas sebuah operasi militer memiliki arti strategis dalam menjaga kekuasaan pusat atas kekayaan daerahnya.

Kebijakan operasi militer di Purwodadi tidak terlepas dari peranan komandan Kodim 0717 sendiri sebagai penguasa militer setempat. Letkol. Tedjo Suwarno, Komandan Kodim dikenal sebagai orang yang keras dan berambisi.[20] Atas perintahnyalah ratusan orang ditangkap selama tahun 1968.

Seorang saksi bernama Bapak Wt bercerita perihal penangkapan besar-besaran pada tahun 1968. Tahanan itu ditempatkan di sebuah Kamp di Kuwu, desa kecil yang terletak 25 Km di Selatan Purwodadi:
“saya ditempatkan di sebuah kamp di Kuwu. Setiap sore datang sekitar dua ratus orang tahanan. Namun, di pagi hari, dua ratus orang itu telah dibawa oleh aparat. Yang tersisa hanya saya dan dua teman saya”,[21] di kemudian hari ia mendengar kabar bahwa ratusan orang itu di bunuh di daerah Monggot atau di daerah lainnya di sekitar Kabupaten Grobongan. Bagi mereka yang kaya dan memiliki hubungan khusus dengan para perwira militer, sogok atau suap kerapkali terjadi demi menyelamatkan suami, anak atau sanak saudaranya yang ditahan militer Purwodadi.

Tak heran jika pada waktu itu banyak perwira-perwira yang menumpuk kekayaan hasil dari uang sogok kerabat tahanan tahanan. Di waktu selanjutnya sudah menjadi kebiasaan jika seorang penguasa militer merupakan pelindung yang ampuh untuk apapun. Seorang pengusaha misalnya, ia dapat bebas berdagang di sebuah daerah dengan meminta backing pada penguasa militer setempat.[22] bukan isapan jempol jika penguasa militer di daerah memiliki pengaruh besar.

Figur kepemimpinan militer di daerah seperti halnya di Purwodadi memang memiliki pengaruh yang cukup kuat. Di masa Orde Baru, sudah menjadi kebiasaan jika seorang Komandan Kodim (Dandim) diangkat menjadi Bupati. Ini dilakukan atas pertimbangan kemanan dan realisasi dari Dwi Fungsi ABRI.

Fenomena tersebut dikenal sebagai konsep kekaryaan ABRI. Konsep ini diperuntukan bagi perwira militer yang karirnya mentok atau tak lagi memiliki kesempatan menapaki jenjang karir yang lebih tinggi. Para perwira ini biasanya diplot menjadi kepala daerah baik di tingkat I atau II. Orde Baru menciptakan kategori daerah-daerah tertentu bagi penempatan perwira-perwira mentok ini.[23]

Pada masa Orde Baru, Penguasa militer di daerah, dari Tk I hingga II atau bahkan tingkat Komando Rayon Militer (Koramil) berusaha dengan keras menciptakan suasana aman dan stabil. Maka ukuran kestabilan keamanan pasca Gestapu 1965 ialah dengan mencegah timbulnya kembali kekuatan komunisme di Indonesia.[24]

Ada kesan dengan menahan sebanyak-banyaknya massa PKI merupakan prestasi tersendiri. Dengan cara ini kondisi sosial-politik setempat dinyatakan stabil dan terkendali. Pemerintah Orde Baru menganggap komunisme ialah musuh yang paling utama dalam pembangunan. Selama hampir 32 tahun, bahaya laten komunis didengung-dengungkan sebagai sebuah momok yang menakutkan. Ini ditunjukan dengan cara memutar film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G.30.S/PKI yang disutradarai oleh Arifin C. Noor setiap tahunnya.

Kekhawatiran yang teramat sangat pada komunis (komunisto phobia) memang terlihat begitu jelas inheren pada masa Orde Baru. tak hanya itu, pemerintah Orde Baru tak segan-segan melemparkan stigma PKI pada organisasi-organisasi yang berlawanan dengan kebijakannya. Kasus 27 Juli 1996 memperlihatkan secara jelas usaha Orde Baru dalam membangkitkan ketakutan masyarakat akan komunisme.[25]

Penahanan ribuan anggota dan simpatisan PKI selama kurun waktu 1965 – 1980-an (dalam beberapa kasus bahkan hingga masa reformasi tiba) juga bagian dari usaha Orde Baru mencegah penularan komunisme pada masyarakat. Tahanan politik ini dibuang di Pulau Buru, Nusa Kambangan dan penjara-penjara di tiap daerah. Tak ada itikad dari Orde Baru untuk melepaskannya. Segera setelah mendapatkan tekanan internasional, khususnya Amnesti Internasional, pemerintah Orde Baru melepaskan beberapa tahanan politik dengan klasifikasi A, B dan C.[26]

Pemerintah memiliki berbagai dalil dalam aksi penahanan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Pada tahun 1975, Pangkopkamtib Laksamana Sudomo mengatakan bahwa pelepasan tahanan politik di saat itu merupakan ancaman bagi kestabilan nasional.[27]

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Sudomo, Letkol. Tedjo Suwarno di dalam sebuah kunjungan wartawan Ibu Kota ke Kamp-kamp di Purwodadi mengatakan bahwa bila mereka dikembalikan ke masyarakat akan menimbulkan problem tersendiri dan masyarakat akan berontak.[28] Di pihak lain, Bapak S mengatakan bahwa setelah penangkapan atas dirinya, keluarganya mengalami penderitaan. Ia sebagai kepala keluarga tak lagi dapat menghidupi istri dan anak-anaknya.[29] Istrinya terpaksa berjualan nasi di depan Stasiun Purwodadi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan mengirim makanan sekedarnya pada Bapak S. yang saat itu di dalam Kamp di Purwodadi.

Penahanan atas anggota dan simpatisan PKI tidak saja menyisakan trauma mendalam[30] bagi mereka namun keluarganya juga harus menghadapi kenyataan hidup yang serba kekurangan. Di Purwodadi banyak keluarga yang hidup dalam kesederhanaan akibat penahanan dan pembunuhan terhadap anggota keluarganya yang dituduh anggota maupun simpatisan PKI. Bahkan di sebuah desa di Purwodadi, dikenal sebagai “kampung janda” karena suami-suami mereka diciduk oleh militer.

Hingga kini tak dapat dipastikan secara pasti berapa jumlah korban yang meninggal dalam peristiwa
pembunuhan massal di Purwodadi dalam kurun waktu tahun 1965-1968. H.J.C Princen mengatakan bahwa korban tewas ada sekitar 850 – 1000 orang. Sementara itu menurut perhitungan Maskun Iskandar, seorang wartawan harian Indonesia Raya, korban berkisar 6.000 jiwa.

Berapapun jumlahnya, satu nyawa manusia yang hilang merupakan dosa yang tak terampuni. Maka penegakan hukum ialah jawabannya untuk menghindari perulangan peristiwa serupa.

Litsus dan Label KTP: Kontrol atas Mantan Tahanan Politik

Penderitaan tidak berakhir begitu saja. Setelah para tahanan politik pulang dari pembuangan di pulau Buru, Nusa Kambangan atau penjara lainnya, aparat militer masih saja melakukan pengawasan pada diri mereka dan keluarganya. Bapak Rk, seorang tahanan politik jebolan Pulau Buru menceritakan bagaimana dirinya diintimidasi oleh aparat setelah pulang dari Pulau Buru pada tahun 1979.

“Sepulangnya dari Pulau Buru, saya membuka praktek sebagai mantri. Obat-obatan yang saya bawa dari Pulau Buru saya gunakan untuk mengobati masyarakat yang membutuhkan. Namun karena hal tersebut, Koramil mendatangi saya dan memanggil saya untuk diinterogasi”[31]

Pengawasan yang extra ketat ini memang diberlakukan bagi mantan tahanan politik. Salah satu cara untuk memantau gerak gerik mereka pemerintah Orde Baru menetapkan untuk memberi tanda khusus Ex Tapol (ET) dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) para mantan tahanan politik.

Tindakan lainnya, selama Orde Baru, keluarga mantan tahanan politik tidak diperkenankan memasuki dunia politik atau menjadi pegawai negeri. Untuk yang satu ini pemerintah menetapkan Penelitian Khusus (Litsus) kepada calon pegawai negeri.

Seorang mantan tahanan politik pernah mengatakan sebuah lelucon bahwa label ET dalam KTP-nya bukan berarti Ex-Tapol tapi tidak lain adalah “elek terus” (Indonesia: Jelek Terus).

Menyitir apa yang pernah dikatakan oleh Ben Anderson bahwa kekuasaan Orde Baru dibangun diatas tumpukan mayat. Namun sejarah membuktikan bahwa atas nama apapun, sebuah orde yang dibangun di atas penderitaan rakyatnya pasti akan tumbang dengan sendirinya.*

****
<< Dimuat dalam Jurnal MESIASS Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah Semarang, Jawa Tengah >>

———————————————————-

[1] Makalah ini dibuat dalam rangka diskusi yang diselenggarakan Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS) di Yogyakarta 17 Oktober 2002.

[2] Penulis adalah Koordinator Kajian dan Diskusi pada Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah (Mesiass) dan Mahasiswa Sejarah Universitas Diponegoro, Semarang. Kini sedang menulis skripsi tentang pembantaian massal anggota dan simpatisan PKI di Purwodadi.

[3] Bandingkan dengan Hermawan Sulistyo dalam Palu Arit di Ladang Tebu, Sejarah Pembantaian yang Terlupakan 1965-1966 (Jakarta: Kepustakaan Gramedia Populer, 2000) Hal. 8

[4] Meskipun mungkin karena pertimbangan keamanan, ketidakhadiran itu tetap dianggap sebagai skandal. Lihat Hermawan Sulistyo dalam Ibid..hal. 8. Mengutip dari John Hughes dalam Indonesian Upheaval (New York: David McKay, 1967) hal. 137-138.

[5] Untuk lebih lengkap, periksa Saskia Eleonora Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Wanita di Indonesia (Jakarta: Kalyanamitra dan Garba Budaya, 1999) Hal. 498.

[6] Dalam pledoinya Kolonel A. Latief menceritakan bahwa sesungguhnya Soeharto telah mengetahui bahwa akan ada sebuah gerakan yang akan menangkap Dewan Jenderal. Lihat Kolonel A. Latief dalam Pledoi Kolonel A.Latief Soeharto Terlibat G.30.S (Jakarta: ISAI, 2000), hal. 129.

[7] John D. Legge dalam Sukarno Biografi Politik (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001) Hal. 457.

[8] Untuk diskusi lebih lanjut lihat Kata Pengantar Soegijanto Padmo pada Aminudin Kasdi dalam Kaum Merah Menjarah (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2001)

[9] “Sedari awal semangat agama masuk dalam konflik tanah. Kelompok NU menuduh PKI dan BTI telah menyerang sekolah-sekolah agama dan menghina Islam, sementara kaum Muslim dituduh telah mendorong pengikutnya untuk mengganyang “kaum atheis” dan mempertahankan milik mereka atas nama Allah. Untuk lebih lanjut lihat Hermawan Sulistyo dalam op.cit., hal. 146 mengutip dari Rex Mortimer dalam The Indonesian Communist Party and Landreform, 1959-1965 (Clayton, Victoria: Center of Southeast Studies, Monash University, 1972), hal. 48.

[10] Harian Sinar Harapan, edisi 3 Maret 1969.

[11] A Javanese Catholic priest, Father Sumarto, had pieced together an account of the massacre from the confession of conscience stricken Catholic members of the Civil Defense Corp, who had been forced to take for it. Untuk diskusi lebih lanjut periksa Brian May dalam The Indonesian Tragedy (Singapore: Graham Brash (Pte) Ltd, 1978), hal. 205

[12] Memorandum Intelejen CIA, “Indonesian Army Attitudes toward Communism” Directorate of Intelligence, Office Current Intelligence, 22 November 1965, case #88-119, Doc. 119, butir 1.

[13] Wawancara dengan Bapak S., seorang Sekretaris Sarekat Buruh Kereta Api (SBKA) Stasiun Purwodadi. SBKA, menurut versi Orde Baru, adalah onderbouw PKI. Bapak S., mengatakan bahwa penangkapan dan pembunuhan yang paling besar justru terjadi pada tahun 1968. Tentara dapat menangkap orang-orang hanya karena menjadi anggota PNI Ali Sastroamidjojo – Surachman (PNI-ASU) atau motif dendam lainnya.

[14] General Widodo mantained that party activity in the villages disrupted the hard work and unity necessary for development. Far better to let the population ‘float’ without party contact in the five year period during elections….diskusi lebih lanjut lihat Hamis McDonald dalam Suharto’s Indonesia (Blackburn, Victoria: Fontana Books, 1980), hal. 109.

[15] Lihat Dewi Fortuna Anwar, Policy Advisory Institutions: “Think – Tanks” dalam Richard W. Baker (ed) et.al., Indonesia The Challenge of Change (Pasir Panjang, Singapore: ISEAS and KITLV, 1999), hal. 237.

[16] Helen Fein, Revolutionary and Antirevolutionary Genocides: A Comparison of State Murders in Democratic Kampuchea, 1975 to 1979, and In Indonesia. 1965 to 1966, dalam Contemporary Studies of Society and History, Vol. 35, No. 4, October 1993, Hlm. 813. Dikutip dari Hermawan Sulistyo dalam loc.cit..Hal. 245-246

[17] Wawancara dengan Bapak Sp.

[18] Harian Sinar Harapan, Selasa 11 Maret 1969.

[19] Interdependensi antara kekayaan dan politik dalam masyarakat tradisional menimbulkan dua hal. Pertama, negara dan raja harus mengontrol harta kekayaan kawula guna menghindarkan ancaman politis dari mereka. Kedua, kawula yang secara politik dan fisik berada di bawah harus dieksploitasi sedemikian rupa…lebih lanjut periksa Onghokham dalam Rakyat dan Negara ( Jakarta: LP3ES dan Pustaka Sinar Harapan, 1991), hal. 103.

[20] “Pak Tedjo itu kelihatannya berambisi menjadi Bupati Grobogan. Ia dulu sering berceramah kemana-mana tentang Pancasila. Ia memang terkenal galak”. Wawancara dengan Bapak A

[21] Wawancara dengan Bapak Wt

[22] Dalam banyak hal, sipil tampaknya lebih tergantung pada militer baik secara politik, kekuasaan maupun ekonomi, ketimbang sebaliknya. Untuk hal ini lihat Indria Samego dalam TNI di Era Perubahan (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999), hal. 34. Juga lihat Harold Crouch dalam General and Business in Indonesia, Pacifis Affairs, 48, 4, 1975/76.

[23] Replika selama masa Orde Baru, dengan munculnya kriteria daerah A, B dan C, secara politik sangat menguntungkan ABRI, terutama dalam penjatahan mengenai kepala daerah tingkat I dan II. Kriteria A merupakan daerah yang sangat rawan secara politik, sehingga jabatan politik (Bupati maupun Gubernur) harus dipegang oleh orang militer. kriteria B setengah rawan, dapat diisi oleh sipil maupun militer, tapi kenyataannya banyak diisi oleh militer. Sedangkan kriteria C adalah kriteria daerah aman, secara konsep dapat diisi oleh sipil tetapi kenyataannya justru sering diisi pula oleh militer. Untuk diskusi lebih lanjut lihat M. Riefqi Muna dalam Persepsi Militer dan Sipil Tentang Dwifungsi: Mengukur Dua Kategori Ganda. Dimuat dalam Rizal Sukma et.al.., dalam Hubungan Sipil – Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia (Jakarta : CSIS, 1999), hal. 50.

[24] Kebangkitan komunis tidak saja dikhawatirkan akan datang dari dalam negeri pun dari luar negeri. Pada tahun 1971, ketika kampanye Pemilu sedang dilakukan, beberapa orang diplomat Uni Soviet berkunjung ke Jawa Tengah. Panglima Kodam VII/Diponegoro di Semarang hampir-hampir melarang kunjungan mereka ke daerahnya. Hal tersebut ditanggapi oleh menteri luar legeri dengan mengeluarkan larang kunjungan ke daerah-daerah bagi diplomat negeri komunis itu. Untuk hal ini periksa Harold Crouch dalam Militer dan Politik di Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal. 376.

[25] Pada waktu itu, Kasospol ABRI, Letjen. Syarwan Hamid melekatkan label komunis pada Partai Rakyat Demokratik (PRD). PRD dituduh sebagai dalam di balik kerusuhan tersebut. Hingga kini, kasus pengrusakan terhadap markas PDI (sekarang PDI-Perjuangan) itu belum tuntas.

[26] Kategori A diberikan pada mereka yang dianggap terlibat secara langsung pada peristiwa Gestapu 1965, kategori B berarti mereka yang dianggap memberikan dukungan pada Gestapu 1965 dan kategori C dilabelkan pada mereka yang mengetauhi peristiwa Gestapu secara langsung atau tidak. Pada bulan September 1971, Jenderal Sugiharto mengatakan pada wartawan bahwa jumlah tahanan politik kategori A ialah 5.000 orang, untuk kategori B menurut Pangkopkamtib sekitar 29. 470 dan kategori C menurut Jenderal Sudharmono ada sekitar 25.000 orang tahanan. Untuk perihal ini silahkan lihat Amnesty International dalam Indonesia an Amnesty International Report (London: Amnesty International Publication, 1977), hal. 31-44.

[27] Lihat Hamish McDonald dalam Ibid., hal.219-220.

[28] Harian Indonesia Raya, Rabu 12 Maret 1969.

[29] Wawancara dengan Bapak S.

[30] Untuk lebih lengkap periksa Liem Soei Liong, It’s the Military, Stupid! Dalam Freek Colombijn dan Thomas Lindblad (ed) et.al., Roots of Violence In Indonesia (Leiden: KITLV, 2002), hal. 199.

[31] Wawancara dengan Bapak Rk.

Indonesia Naik Kelas

Perekonomian
Indonesia Naik Kelas
Kompas,Rabu, 29 September 2010 | 13:22 WIB

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Armida Alisjahbana.
TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Armida Alisjahbana, mengungkapkan semenjak tahun 2009 Indonesia bukan lagi negara berkembang melainkan negara dengan pendapat menengah (lower-middle-class country). Akibat naiknya kelas ekonomi Indonesia ini, Armida mengaku akan berpengaruh pada bentuk pinjaman luar negeri yang diterima Indonesia.

“Ya itu berpengaruh misalnya pada ODA (Official Development Asisstant) dari JICA (Japan International Cooperation Agency), kita tidak dapat lagi yang bentuknya untuk negara miskin misalnya. Jadi sekarang hanya melunasi yang dulu-dulu saja,” ujarnya, Rabu (29/9/2010), usai membuka “Jakarta Seminar on Indonesia” yang dilaksanakan JICA, di Hotel Borobudur, Jakarta.

ODA merupakan salah satu bentuk pinjaman yang dikeluarkan lembaga bantuan Jepang, JICA, yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur. Melalui JICA, Jepang berusaha berkontribusi kepada negara-negara di dunia yang memerlukan dana untuk menciptakan kedamaian dan percepatan pembangunan.

Terkait pinjaman ODA tersebut, Indonesia memang tidak bisa lagi mengajukan bantuan dana ODA karena GDP per kapita Indonesia di tahun 2009 sudah mencapai 2.200 dollar AS, yang termasuk dalam kategori lower middle income (976 dollar AS- 3.855 dollar AS).

Sementara ODA, hanya ditujukan untuk negara miskin atau low income. Oleh karena itu, lanjut Armida, pinjaman luar negeri yang ada sekarang tengah dikurangi jumlahnya karena dinilai lebih riskan. “Jadi kita mulai fokuskan ke domestik karena resikonya lebih kecil dibandingkan kita pinjam ke luar negeri,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak cepat puas diri dengan pencapaian ini. Untuj ke depan, ungkap Armida, Indonesia harus terus menggerakkan perekonomiannya agar tidak selamanya terjebak di kelas menengah bawah (lower midlle class). “Kita sudah masuk middle income tapi jangan di lower terus, nanti secara berbagai aspek tidak akan berkembang lebih jauh, kita harus maju,” ungkapnya.

Armida menjelaskan salah satu cara agar Indonesia tidak terjebak pada level ini adalah dengan menjalankan domestic connectivity yang mampu menggerakkan perekonomian di berbagai daerah dan menghilangkan disparitas. “Hingga kini kita masih fokus pada pengembangan infrastruktur dulu agar konsep ini bisa jalan,” ujarnya.

Ekonomi
Jangan Mentok di Kelas Menengah
Rabu, 29 September 2010 | 14:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kondisi ekonomi Indonesia memang kian membaik dengan meningkatnya produk domestik bruto per kapita yang menaikkan kelas negeri ini sampai ke kelas menengah di jajaran negara di dunia.

Pencapaian ini memang tak lepas dari reformasi yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, ada satu hal yang seharusnya pemerintah tidak luput untuk mengembangkannya, yakni sumber daya manusia (SDM).

Demikian disampaikan Council for Science and Technology Policy Cabinet Office, Takashi Shiraishi, Rabu (29/9/2010), dalam Jakarta Seminar on Indonesia 2010 di Hotel Borobudur, Jakarta.

“Indonesia memang sudah masuk kelas menengah, tapi harus diingatkan agar kejadian terhadap Thailand yang stuck di level menengah, Pemerintah Indonesia harus mengembangkan sumber daya manusianya, selain pembangunan infrastruktur dalam konsep konektivitas,” ujarnya.

Selain itu, penghilangan disparitas aktivitas ekonomi antarprovinsi dan tataran di bawahnya yang masih tinggi juga harus segera diperbaiki agar bisa semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi negeri.

“Indonesia masuk kelas menengah ini juga tidak lain karena sudah berhasilnya pemerintah mengembangkan reformasi institusi, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum. Ketiga hal ini yang harus tetap dijalankan agar investor mendapat jaminan berusaha,” ucap Takashi.

Hal senada juga diungkapkan Deputi Bappenas, Prasetijono Widjojo, yang menyatakan pentingnya suatu interkonektivitas intelektual dengan pengembangan SDM. Dengan pengembangan SDM, kegiatan ekonomi di daerah-daerah akan meningkat.

“Seluruh aspek harus mendukung percepatan pengembangan ekonomi Indonesia. Mulai dari SDM yang baik, hingga pendanaan yang tepat. Permasalahannya, kita tidak bisa lagi bertumpu pada APBD atau APBN sehingga peran sektor publik dan privatlah yang menjadi kunci,” ujar Prasetijono.

Menunggu Tan Malaka

Menunggu Tan Malaka
Internationale mengalun.

“Tolong, agak lirih, jangan terlalu keras.”

Goenawan Mohamad terjun menyutradarai sendiri karyanya. Lagu itu, lagu kebangsaan kaum komunis Rusia zaman Lenin, diperdengarkan sebagai ilustrasi. Sayup sayup.

Di depan Goenawan berdiri sebuah set yang sangat ekspresionis. Set yang mengingatkan kita pada era teater Rusia tahun 1920 an, setelah Revolusi Bolshevik. Saat itu kalangan teater Rusia giat membebaskan diri dari skenografi panggung konvensional. Mereka membentuk konstruksi konstruksi panggung sendiri di luar model auditorium, sebuah aliran yang kemudian terkenal dengan sebutan konstrukvisme.

Kita lihat, sebentuk dermaga memanjang, kemudian konstruksi kayu yang penuh undak undakan me-lingkar. Tangga itu bisa meng-asosiasikan bagian kapal atau pabrik. Tingkat tertingginya hampir mencapai 4 meter. Pintu masuknya banyak, bisa dari kolong, samping kanan kiri, atau belakang. Konstruksi ini nantinya akan dilengkapi dengan sebentuk sel yang bisa turun naik dari atas.

Sabtu dan Minggu pekan lalu, para aktor yang terlibat opera Tan Malaka terlihat menjajal panggung yang boleh dikatakan baru pertama kali disajikan dalam jagat seni pertunjukan kita itu. Opera ini sendiri dijadwalkan akan pentas tiga hari berturut turut, sekali-gus menutup rangkaian Festival Salihara Ketiga, 23 September hingga 20 Oktober 2010.

Opera kerja sama Goenawan dan Tony Prabowo ini melibatkan banyak seni-man. Dari musik akan tampil pa-duan suara Paragita Universitas Indonesia, dengan orkes pengiring yang beberapa pemainnya anggota Pitoelas Big Band, pianis Adelaide Simbolon, serta dua soprano, Binu D. Sukaman dan Nyak Ina Raseuki (Ubiet). Cecil Mariani akan menghadirkan montase multimedia: film, teks dalam dua layar besar. Dari keaktoran, yang menjadi dua narator adalah Adi Kurdi (Bengkel Teater) dan Whani Dharmawan (aktor teater Gandrik), serta sejumlah pemain Teater Ghanta dan Teater Ciliwung. Penari Fitri Setya-ningsih pun akan terlibat mengkoreografi beberapa adegan.

Malam itu, anak anak -Teater Ghanta dan Teater Ciliwung hilir mudik di konstruksi kayu itu, membawakan alegori adegan pengungsian, pertempuran, bendera merah dikibar kibarkan. Adi Kurdi dan Whani Dharmawan berjalan naik turun trap. Dua soprano Binu D. Sukaman dan Ubiet mencoba posisi posisi tangga tempat mereka harus menyanyi. “Saya takut terpeleset,” kata Binu Sukarman tertawa, yang menapak di ketinggian empat meter.

Goenawan mencermati agar aliran adegan di tangga bisa terlihat dinamis dan tak terjadi perulangan. Adi Kurdi, yang sudah tampak mulai hafal naskah, mulanya tampak hati hati saat naik tangga, tapi kemudian terlihat bisa luwes. Suara dan ekspresi mukanya terlihat kontemplatif saat menampilkan adegan yang memaparkan perbedaan karakter Tan dan Soekarno.

“Aku berbeda dari Soekarno karena kapalku dibela ombak dan angin, sedang kapalnya ditarik sekunar Jepang. Soekarno hidup di panggung tentara pendudukan, sedang aku hidup dekat lumpur dan puing sampah dan lorong rendah.”

“Saya kira, dengan itu ia ingin mengatakan. Soekarno adalah burung merak, dan Tan Malaka seekor berang berang. Ia bersembunyi di lubang yang dibikinnya sendiri.”

Goenawan juga terlihat sangat mengawasi intonasi dan artikulasi aktor, saat anak anak Teater Ghanta dan Ciliwung sampai adegan yang mengharuskan mereka berucap:

“Hai! Hai! Tan Malaka ditemukan. Ia ditembak mati.

Goenawan berulang kali membenarkan intonasi mereka:

“Tolong, jangan terlalu berteriak, pengucapannya jangan seperti di televisi.”

l l l
Pada 5 November sepuluh tahun silam, gagasan opera esai Tan Malaka lahir. Tony Prabowo masih mengingat, hari itu ia menawarkan konsep opera esai kepada Goenawan. Tony menilai opera ini bisa lebih ekspresif ketimbang opera klasik yang semuanya serba di-nyanyikan. “Opera esai memang keluar dari pakem, lebih bebas,” kata Tony.

Goenawan, yang menilai emosi tak harus dituangkan dengan menyanyi, setuju. Ia memilih tokoh komunis Tan Malaka sebagai ide sentral naskah. Meski tak mengagumi sosoknya, Goenawan menilai Tan penting dalam sejarah Indonesia. Sayang, opera esai tak segera terwujud lantaran Tony dan Goenawan memiliki kesibukan masing masing.

Pada Oktober 2009 skenario tiga babak Tan Malaka diterbitkan. Dalam skenario itu Goenawan ternyata justru tak menghadirkan sosok Tan sama sekali. Menurut Goenawan, musababnya sederhana, ia tak mengenal Tan secara pribadi. Selain itu, kisah hidup Tan seperti dongeng, serba tak jelas bahkan sampai kematiannya.

Yang disajikan Goenawan adalah esai yang berbicara tentang sejarah, revolusi, dan Tan. Tak ada dialog. Hanya ada satu narator dan satu tokoh, serta dua penyanyi aria. “Opera ini bisa disebut minimalis, tapi opera ini menjadi penegasan satu segi penting riwayat Tan Malaka: ketidakhadirannya,” kata Goenawan.

Adi Kurdi, yang menjadi narator, menilai kata kata dalam naskah sangat khas Goenawan, seperti yang sering muncul dalam kolom Catatan Pinggir di majalah ini. Dan, tak mudah mengikutinya.

Opera ini, kata Adi, memiliki kesulitan khusus: menyampaikan gagasan Goenawan. Terutama gagasan kehadiran Tan yang justru tak ditampilkan dalam bentuk tokoh. Opera ini berbeda dengan akting drama yang sering dijalani Adi, yang pe-nokohannya selalu jelas dan melibatkan emosi. “Prinsip akting adalah meyakinkan orang lain melalui perasaan, ta-pi sekarang saya meyakinkan orang lain melalui pikiran seorang Goenawan,” katanya.

Akan halnya komposisi dirampungkan Tony dengan penuh per-juangan. Kesibuk-annya di Teater Salihara selama ini mengakibatkan selama bertahun tahun, untuk keperluan opera Tan Malaka ini, ia baru bisa menyelesaikan hanya 30 lembaran partitur. Barulah tahun ini Tony bisa berkonsentrasi penuh. Ia cuti tiga bulan dan menghabiskan 10 hingga 12 jam tiap hari, berkutat dengan partitur. Hasilnya, 303 halaman komposisi untuk pementasan berdurasi sekitar satu jam.

Tony mengaku ada perbedaan komposisi Tan Malaka dibanding karya yang dihasilkannya untuk opera Kali dan The King’s Witch. Kali ini Tony terinspirasi oleh komposer Belanda, Louis Andriessen, dan gaya musik Jerman tahun 1950 an. Tony yang juga dipengaruhi progressive rock-yang dide-ngarnya setiap hari-memasukkan motif jazz, repetisi, konsep minimalis, dalam irama yang tak terlalu kompleks. Tak melulu nyanyian, Tony juga memberikan ruang bagi dua soprano menye-lingi dengan ucapan kata kata asing.

Berbeda dari biasanya, kali ini Tony memilih sejumlah musisi dalam negeri untuk mengekspresikan komposisinya. Beberapa musisi seperti Eric Awuy dan Adelaide Simbolon juga bakal mengisi bangku orkes. Juga unsur brass akan kuat. “Ini pertama kalinya nanti unsur brass akan kuat dalam karya saya,” kata Tony. Dan untuk menampilkan semua itu, Tony memilih konduktor Josefino Toledo asal Filipina. Konduktor ini yang akan memimpin paduan suara dan orkes.

Ubiet, yang menjadi soprano 2, juga menilai komposisi Tony agak berbeda dari sebelumnya. “Komposisinya lebih harmonis,” kata dosen etnomusikologi di Institut Kesenian Jakarta ini. Tapi komposisi baru ini tak menghilangkan gaya khas Tony: musik yang atonal atau tak memiliki nada dasar.

Dengan segala gagasannya yang cerdas, Tan Malaka jelas bukan pertunjukan biasa. Wajar jika tiket dijual sampai Rp 500 ribu untuk pertunjukan perdana. Tapi, bagi Tony dan Goenawan, Tan Malaka bukan proyek komersial. “Semua yang di Salihara proyek idealis,” kata Goenawan.

l l l
Nama itu menjebakmu,
seperti sel sempit
dari mana kau ingin lari.

Mungkin ia bukan nama itu
dan Tan Malaka
hanya bunyi
yang menandai
yang tak ada.

Pramono, Seno Joko Suyono

Faktor Penyebab Indonesia Tidak Bisa Tegas kepada Malaysia

http://www.indonesiamedia.com/2010/09/29/faktor-penyebab-indonesia-tidak-bisa-tegas-kepada-malaysia/

Faktor Penyebab Indonesia Tidak Bisa Tegas kepada Malaysia

Posted on September 29 2010 by vivanews

Ada analisis menarik dari pengamat militer Universitas Indonesia, Andy Wijayanto, mengenai kemungkinan terjadinya perang terbuka antara Indonesia dan Malaysia di daerah konflik perairan Blok Ambalat. Bila Jakarta mengumumkan perang terbuka dengan negara tetangga kita itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memperhitungkan aliansi negara yang akan mendukung negeri jiran tersebut dalam konfrontasi.

Andy mengungkapkan, Malaysia memiliki sistem aliansi pertahanan dengan Inggris, Australia, Singapura, serta Selandia Baru. Aliansi itu disebut sebagai Five Power Defense Agreement (FPDA). Salah satu kesepakatan negara-negara FPDA adalah klausul bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota merupakan serangan pula terhadap negara anggota lainnya.

“Malaysia tinggal meminta klausul itu diaktifkan. Bila disepakati, berarti negara kita harus siap berperang juga dengan Inggris, Australia, Singapura, serta Selandia Baru yang mempunyai kekuatan tempur jauh lebih kuat dan canggih,” jelasnya setelah diskusi tentang RUU Pertahanan dan Keamanan.

Dari situs resmi British High Commission, Kuala Lumpur, diketahui bahwa FPDA berdiri pada 1971 sebagai lembaga konsultasi dan antisipasi serangan terhadap Singapura serta Malaysia. Saat peringatan 30 tahun FPDA pada November 2001, kelima negara anggotanya sepakat membentuk suatu kerja sama jangka panjang. Salah satunya, perjanjian saling dukung bila ada negara anggotanya yang diserang negara lain. Tahun ini, FPDA memfokuskan tinjauannya pada maritime security. Dengan fokus tersebut, kemungkinan empat negara lainnya untuk mendukung Malaysia dalam konfrontasi dengan Indonesia menjadi lebih besar.

Tidak itu saja. Bila dalam konfrontasi nanti negara kita berhadapan dengan Inggris, negara tersebut sangat mungkin meminta artikel lima NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) diaktifkan. Artikel lima NATO serupa dengan klausul perjanjian FPDA yang intinya menyatakan, serangan yang dialami salah satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap negara-negara anggota lainnya dan harus dihadapi bersama. Sehingga, konfrontasi dengan Malaysia bisa melebar serta membuat Indonesia harus berhadapan dengan negara-negara anggota NATO.

“Jadi, efeknya akan beruntun. Itulah yang harus diperhitungkan masak-masak oleh Presiden SBY sebelum mendeklarasikan konfrontasi dengan Malaysia. Rakyat pun harus memahami hal ini supaya tidak gelap mata mendesak perang dengan Malaysia,” tegas Andy.

selain itu sy mengambil perbandingan antara angkatan Militer Malaysia dan Indonesia

~MALAYSIA~
Militer Negeri Jiran itu bernama Tentara Diraja Malaysia. Pada awal pembentukannya, peralatan militer buatan Inggris banyak dipakai negara ini. Kini mereka menggunakan peralatan dari sejumlah negara, termasuk pesawat buatan Indonesia.

1. Kapal Perang
– Satu kapal penyelam dilengkapi meriam 20 mm
– Dua kapal cepat pengangkut pasukan
– Empat kapal patroli buatan Prancis ber-rudal Exocet MM38 dan meriam Bofors
– 24 kapal perang yang berpangkalan di empat tempat: Lumut, Sandakan Sabah, Kuantan, dan Labuan. KD Kerambit yang berada di sekitar Ambalat merupakan salah satu kapan yang berpangkalan di Sandakan, Sabah.
– Dua kapal patroli buatan Korea Selatan yang dilengkapi meriam 100 mm Creusot Loire, 30 mm Emerlac, dan senjata penangkis antikapal selam. Kapal ini berpangkalan di Kuantan/
– Empat kapal buatan Swedia dilengkapi rudal MM38 Exocet, 57 mm Bofors, dan 40 mm Bofors berpangkalan.
– Empat kapal Frigate, dua di antaranya dibeli bekas dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris.
– Enam kapal Corvette buatan Jerman – Empat kapal patroli penangkis ranjau buatan Italia
– Dua kapal Multi Purpose Command and Support Ship buatan Jerman dan Korea Selatan
– Satu kapal Sealift
– Dua kapal Hydro

2. Pesawat Tempur
– F-5 E – Hawk MK108 berpangkalan di Alor Setar, Kuantan, dan Labuan
– Hawk MK-208 berpangkalan di Alor Setar, Kuantan, dan Labuan
– Delapan F/A-18D berpangkalan di Alor Setar
– Mig-29 berpangkalan di Kuantan
– SU-30 berpangkalan di Kuantan
– F-28 berpangkalan di Kuala Lumpur
– Falcon berpangkalan di Kuala Lumpur – Beech 200T berpangkalan di Kuala Lumpur
– C-130H berpangkalan di Kuala Lumpur
– CN-235 berpangkalan di Kuala Lumpur
– S61A-4 berpangkalan di Kuala Lumpur, Kuching, dan Labuan
– AS61N-1 berpangkalan di Kuala Lumpur
– S70A-34 berpangkalan di Kuala Lumpur Personel
3. Jumlah prajurit semua angkatan: 196.042 (2002)
– Anggaran militer per tahun: US1,69 triliun (2,03 persen GDP)

~INDONESIA~
Embargo pembelian peralatan militer dari Amerika membuat rontok sejumlah peralatan militer Indonesia. Pesawat tempur terbaru, Sukhoi SU-27 SK dan SU-30 MK buatan Rusia, pun masih ompong tak punya senjata. Adapun dari 12 pesawat tempur “andalan”, F-16, dua di antaranya sudah jatuh dan hanya delapan siap terbang.

1. Pesawat dan Heli
– Delapan Hawk MK 109 berpangkalan di Pekanbaru, Pontianak
– 32 Hawk MK 209 berpangkalan di Pekanbaru, Pontianak
– Enam CN235 berpangkalan di Halim
– Delapan F27-400M berpangkalan di Halim
– SF260MS/WS berpangkalan di Halim
– B707-3MIC
– Tujuh pesawat F27-400M
– F28-1000/3000
– L100-30
– C-130H-30 berpangkalan di Halim
– NAS332L1
– L100-30
– EC-120B
– 12 unit Heli Bell 47G-3B-1 berpangkalan di Kalijati
– Lima F-16A berpangkalan di Madiun
– Lima F-16B berpangkalan di Madiun
– F-5E berpangkalan di Madiun
– F-5F berpangkalan di Madiun
– Hawk Mk53 berpangkalan di Madiun
– dua Su-27SK berpangkalan di Makassar
– dua Su-30MK berpangkalan di Makassar
– NC212M-100/200 berpangkalan di Malang
– Ce 401A berpangkalan di Malang
– Ce 402A berpangkalan di Malang
– 10 Pesawat Bronco OV-10F di Malang Kapal Perang
– 114 armada berbagai jenis (sepertiganya untuk operasi rutin, sepertiga untuk latihan, dan sisanya untuk pemeliharaan) Personel

2. Jumlah prajurit (semua angkatan): 250 ribu orang
Anggaran militer per tahun: US$ 1 triliun (1,3 persen GDP)

inilah beberapa alasan yang mendasari bangsa ini tidak bisa bersifat tegas apa lagi menyatakan perang terhadap Malaysia..apakah dengan hanya sebuah alasan itu kita membiarkan KEDAULATAN kita dipermainkan oleh Malaysia..?pertanyaan besar buat kita SAMPAI KAPAN..??


Kontra-Kudeta Yang Dirancang Gagal

Rabu, 29 September 2010 | Opini
Oleh : Rudi Hartono

TIDAK seperti biasanya ketika Bung Karno menyampaikan pidato. Ketika berpidato di hadapan Musyawarah Nasional Teknik (Munastek), di Istora Senayan, pada malam 30 September 1965, Bung Karno tiba-tiba berhenti dan meninggalkan podium, dan selang beberapa menit kemudian, Bung Karno muncul kembali dan menceritakan “Mahabharata”, yaitu soal perang saudara Kurawa dan Pandawa.

Ada yang mengatakan, Bung Karno saat itu sedang sakit dan pergi ke belakang untuk mendapat suntikan dari tim dokternya. Sementara versi lain menyebutkan, Bung Karno diminta untuk menerima sebuah informasi yang sangat penting. Apa itu? Semua masih tidak diketahui.

Pada malam itu, yang telah memutar-balikkan haluan ekonomi, politik, dan kebudayaan Indonesia sampai sekarang ini, telah terjadi gerakan yang disebut “Gerakan 30 September”, demikian pemimpin gerakan ini menamai gerakannya melalui siaran RRI pada pagi hari 1 Oktober.

Sekarang ini, segala hal mengenai “gerakan 30 September” masih merupakan sesuatu yang gelap dan menyimpan misteris, meskipun ada banyak sejarahwan dan akademisi yang berusaha membuat “terang” kejadian ini.

Saya hanya hendak menjelaskan satu hal, bahwa gerakan kudeta sebetulnya bukanlah pada malam 30 september itu, tetapi sudah dirancang dan dijalankan berulang kali dan kejadian pada 30 September hanya merupakan satu bagian dari rangkaian rencana kudeta tersebut.

Konteks Yang Lebih Luas

Dalam rapat pimpinan AD di Jakarta pada 28 Mei 1965, Soekarno telah mengatakan: “Mereka akan melakukan serangan terbatas terhadap Indonesia. Dan mereka punya teman-teman di sini”. Maksud Soekarno adalah kekuatan imperialisme, khususnya AS dan Inggris yang sudah lama mengincar untuk melikuidasi kekuasannya.

Ya, sejak gejolak revolusi agustus 1945 mulai menggugurkan banyak kepentingan kolonialis, kaum imperialis mulai menyadari, bahwa mereka bisa kehilangan apa yang disebutnya “permata asia” kapan saja. Karena itu, mereka mulai melibatkan diri dalam usaha-usaha merebut kembali Indonesia dari pengaruh kebangkitan gerakan revolusioner, yang sejak awal memang sangat anti-kolonial.

Untuk itu, pada tahun 1947, Bank Dunia telah memberi pinjaman  sebesar 195 juta dolar ke Belanda, yang sebagian besar dipergunakan untuk menggempur Republik Indonesia. Setahun berikutnya, pada September 1948, tangan imperialis AS dinyatakan terlibat dalam menyokong sebuah proposal untuk membasmi “kaum merah” di Indonesia.

Di akhir tahun 1950-an, terutama setelah Soekarno sukses membawa revolusi Indonesia semakin ke kiri, intervensi AS semakin memuncak. H. W. Brands menulis dalam “Journal of American History”, bahwa AS telah mengambil bagian dalam upaya “coup” yang gagal terhadap Soekarno tahun 1958.

“Sukarno berhasil menggagalkan pemberontakan di Sumatera (PRRI) yang dibantu oleh CIA dengan 300 orang tentara Amerika, Filipina dan Tiongkok Nasionalis, lengkap dengan pesawat udara transport dan Bomber B-26,” kata Brands.

Prof. George McT. Kahin dari Cornell University (AS) mengakui betapa jelas campur tangan pemerintah Amerika Serikat dalam soal-soal politik Indonesia, karena kekhawatiran Washington tentang kemungkinan Indonesia jatuh ke tangan komunis.

Pendek kata, pihak imperialis dan kekuatan sayap kanan di dalam negeri tidak pernah berhenti untuk mencari segala usaha melikuidasi pemerintahan Soekarno.

Kontra Kudeta

Menjelang tahun 1965, di Indonesia telah tersebar desas-desus akan terjadinya perebutan kekuasaan negara, yang konon dipersiapkan oleh apa yang disebut “dewan jenderal”, sebuah group dari sekelompok pimpinan tentara yang tidak segaris dengan politik Bung Karno. Ada yang mengatakan, isu ini berasal dari Waperdam/Menlu/Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) Subandrio, dan kemudian tersebar hingga Soekarno dan PKI.

Berhembusnya isu seperti ini adalah sah dalam konteks saat itu, terlepas apakah itu benar atau tidak, mengingat bahwa situasi politik benar-benar sudah pada “titik didihnya” dan segala kemungkinan bisa terjadi.

Soekarno, berdasarkan kesaksian ajudannya, Bambang Widjanarko, terus mendapatkan pasokan informasi mengenai kebenaran “dewan jenderal” itu, dan memerintahkan pasukan pengawalnya untuk langkah-langkah antisipasi untuk mengamankan keselamatan Presiden kalau muncul situasi berbahaya.

Mungkin saja, itulah yang ditangkap oleh salah seorang komandan pasukan pengamanan presiden, Kolonel Untung, dan diterjemahkan dalam sebuah upaya untuk menjalankan operasi “kontra-kudeta” terhadap dewan Jenderal.

Karena penjelasan ini pula, maka menjadi masuk akal bagi saya, seorang perwira berkarier cemerlang seperti Brigjend Supardjo harus mendukung gerakan ini, meskipun dia hanya berpartisipasi Cuma tiga hari dalam gerakan ini.

Setelah melakukan penculikan terhadap para Jenderal, pimpinan Gerakan 30 September telah berusaha meminta kepada Bung Karno, untuk mendukung aksinya menyingkirkan jenderal-jenderal yang berusaha menjatuhkan beliau. Namun, pada saat disodori surat pernyataan dukungan oleh Brigjend Soepardjo, maka Bung Karno telah menolaknya.

Bung Karno telah mengambil tindakan sendiri, yaitu memberhentikan gerakan kedua belah pihak (dengan keterangan kalau perang saudara berkobar, maka yang untung adalah nekolim). Dengan “absennya” dukungan Bung Karno, maka boleh jadi ini yang menjadi penyebab kenapa Gerakan 30 September tidak memperlihatkan “semangat menyerang” lanjutan, atau setidaknya mengantisipasi serangan balik Soeharto-Nasution.

Kalaupun ada upaya disinformasi mengenai “dewan jenderal”, maka ini bisa dianggap sebagai rangkaian usaha untuk menciptakan “jebakan”, yang nantinya dapat dipergunakan untuk menjalankan tindakan tertentu.

“Kudeta Yang Dirancang Gagal”

Setelah membaca dokumen Brigjend Supardjo tentang “Beberapa Pendapat Yang Mempengaruhi Gagalnya G-30-S Dipandang Dari Sudut Militer“, saya mendapatkan kesan bahwa memang ada pihak dalam gerakan ini yang merancang supaya gerakan ini mengalami kegagalan. Namun, untuk menjelaskan siapa orang itu, saya belum bisa untuk memastikannya.

Dalam dokumen Brigjend Supardjo disebutkan, menjelang pelaksanaan operasi ini, ternyata masih banyak yang hal yang belum terselesaikan, misalnya, persiapan pasukan belum jelas, beberapa perwira mengundurkan diri, penentuan sasaran dan gambaran pelaksanaan aksi belum jelas, dan masih banyak lagi.

Sejak awal, menurut Brigjend Supardjo, didalam gerakan ini sudah timbul “keragu-raguan”, namun segera ditimpa dengan semboyan “apa boleh buat, kita tidak bisa mundur lagi.”  Demikian pula dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi paska pelaksanaan gerakan, yang kacau balau dan tidak sesuai dengan rencana.

Supardjo menulis, “strategi yang dianut gerakan secara keseluruhan adalah semacam strategi “bakar petasan”; maksudnya, jika sumbunya dibakar di Jakarta, maka mercon-merconnya dengan sendirinya mengikuti di daerah.

Pada kenyataannya, tahap persiapan dan penggambaran umum gerakan tidak mencerminkan “obsesi” tersebut, bahkan kacau-balau saat dipraktekkan di lapangan. Sumbu yang terbakar bukan memicu mercon di daerah, melainkan membakar “tangan dan badan sendiri”.

Menurut saya, ada pihak-pihak dalam gerakan ini yang memang merancang “gerakan untuk mengalami kegagalan”, dan selanjutnya menjadi dalih untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok politik tertentu.

Ada benarnya juga, setelah melihat rangkaian upaya kudeta terhadap Bung Karno sejak akhir 1950-an, bahwa “kontra-kudeta yang dirancang gagal ini” dimaksudkan untuk menciptakan dalih guna melumpuhkan Soekarno. Sebab, dengan menghancurkan PKI yang menjadi sekutu paling loyal Bung Karno dalam melawan imperialisme, maka pemerintahan Soekarno kehilangan kaki “penyangganya”.

Bukankah “Gerakan 30 September” telah menjadi alasan yang cukup kuat, dan sangat ditunggu-tunggu oleh kekuatan kanan saat itu, untuk mengobarkan kampanye anti-komunis dan mencari segala macam cara untuk melibatkan Soekarno dalam kasus tersebut, sebagai jalan untuk mengakhiri “pemerintahan anti-imperialis” ini.

Bukankah fakta menunjukkan, bahwa, meskipun Soekarno tidak cukup bukti untuk dilibatkan dalam “G.30.S”, tetapi sayap kanan yang dikomandoi Soeharto terus mencari usaha untuk menjerat “proklamator bangsa ini”, hingga mengasingkannya pada suatu tempat dan membiarkannya mati perlahan di sana.

Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab!

http://berdikarionline.com/opini/20100929/kontra-kudeta-yang-dirancang-gagal.html

MENGENANG 45 TAHUN TRAGEDI KEMANUSIAAN INDONESIA

Satu lagi tulisan yang mencerahkan , yang sangat penting untuk dibaca terutama bagi yang masih belum tahu bahwa Suharto adalah penghianat bangsa Indonesia, pembunuh Bung Karno dan penjegal ide ide dan ajaran Bung Karno, Bung Karno  pemimpin dan pahlawan terbesar Republik Indonesia . Juga bagi mereka yang ngotot memuji muji Suharto tetapi tidak tahu cikal bakal keterpurukan dan kehancuran bangsa dan negara kita tercinta ini. (Komentar Iwamardi )

Sampai matinya karena kerusakan otak (gila?-pen) dan mesti dirawat oleh 40 orang dokter ahli, Suharto tetap bungkam atas pembunuhan massal terhadap bangsa Indonesia yang dijadikannya alasan menghancurkan G30S, dan melakukan kudeta merangkak memreteli kekuasaan Presiden R.I.  Bung Karno.

Tiga puluh dua tahun selama kekuasaan Suharto, rakyat dipaksa dan dijejali dengan sejarah plintiran, ditipu dan diperbodoh melalui sejarah ciptaan dan karangan penjilat-penjilat Suharto.

Sekarang, setelah 65 tahun semenjak kejadian genosida bangsa Indonesia tahun 1965/1966 itu, keadaan rakyat dan bangsa Indonesia tidak ada perobahan. Sisa-sisa kaum milisia Orba yang bertindak semaunya, masih berkeliaran di mana-mana dan tampil dengan berkedokkan organisasi agama, pancasila dll., melakukan terror terhadap rakyat. Kehidupan rakyat makin hari makin bertambah sengsara. Diperkirakan, 60% rakyat Indonesia adalah melarat, berpendapatan di bawah minimum. Sedang sebagian menjadi kaya raya melewati batas. Politikus, Kapitalis, Pejabat dan para Menteri Pemerintah, kekayaannya makin hari makin gendut dan melambung . Indonesia jauh melencong dari yang dicita-citakan oleh founding fathers/mothers dan pejuang kemerdekaan.

Kekayaan Indonesia dijarah dan dibagi-bagi oleh dan untuk para penguasa. Rakyat makin dilupakan, dianggap seolah-olah sampah yang tak tahu apa-apa, terutama mereka yang semenjak tahun 1965 menjadi korban fitnah dan rekayasa Suharto, yang keluarganya dibunuh, ditahan belasan tahun, dibuang, dicabut kewarganegaraannya dan dikucilkan dari masyarakat dan dibatasi ruang hidupnya. Mereka dianggap sebagai manusia berpenyakit kusta, harus dijauhi dan dianggap sebagai pariah.

Setelah 65 tahun, mereka satu persatu meninggal dunia dalam kepapaan, dalam kemelaratan, tanpa sedikitpun perhatian dari pemerintah tentang nasibnya. Bahkan keturunan dan sanak saudara mereka sampai sekarang masih hidup menderita karena politik diskriminasi Pemerintah. Janji-janji perhatian, rekonsiliasi dan rehabilitasi cumalah lip-service, cuma hiasan bibir. Semboyan “dari rakyat untuk rakyat” hanyalah sekedar coretan di atas kertas. Tidak heran kalau ada seorang ibu dengan 2 anaknya rela bunuh diri karena tidak bisa membayar “hutang” yang cuma kurang dari 2 dollar. Beginilah kenyataan Indonesia kita sekarang!

Setelah Suharto si raja fitnah dan rekayasa ditumbangkan oleh para pemuda dan mahasiswa yang heroik, dan KH Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI dalam Era Reformasi, nampak sedikit cahaya terang menyinari bumi persada. Pertama-tama sekali, beliau yang adalah Ketua dan sesepuh Nahdhatul Ulama (NU) berani meminta maaf kepada semua korban Suharto/Ordebaru, orang-orang komunis yang dibantai, dimana NU dan anggota-anggotanya ikut arahan Suharto menumpahkan darah orang-orang yang tak bersalah yaitu golongan progresip yang dituduh komunis. Keberanian Gus Dur meminta maaf kepada para korban ini sangat dipujikan. Bukan itu saja, bahkan Gus Dur berusaha untuk menghapus peraturan-peraturan Pemerintah atau MPR yang salah kaprah, dibuat-buat oleh rezim Suharto, guna menopang dan menjadikan Suharto sebagai penguasa di Indonesia, seperti TAP MPRS No: XXV/MPR/1966. Banyak usaha-usaha baik lainnya yang dilakukan Gus Dur. Akan tetapi, karena hal ini, pihak lawan politiknya tidak suka, terutama Golkar dan cecunguk Ordebaru yang masihberkuasa di pemerintahan dan MPR. Gus Dur didongkel dan dijatuhkan. Dinaikkanlah wakil Presiden Megawati Sukarnaputri menjadi Presiden. Pihak reaksioner, pembela-pembela Suharto/orba berasumsi bahwa Mega bisa didikte, dan tidak akan berbuat hal-hal yang mereka tidak sukai. Asumsi dan harapan mereka ternyata memang betul karena Mega tidak bisa berbuat banyak. Bahkan sebagai presiden, “tidak sempat” memulihkan nama baik Bung Karno, ayahnya, yang dengan sengaja sudah ditumpuki najis oleh Suharto. Mega gagal dan rakyat kecewa. Akibatnya, dalam pemilu 1999, Mega tidak terpilih. SBY yang pernah menjadi menterinya Mega dan keluar karena disebut sebagai anak kecil oleh suami Mega, dan juga sebagai Menteri yang dipecat Gus Dur, menang Pemilu dan jadi Presiden! Dia tampil sebagai idola!

Rakyat meletakkan harapan kepada Presiden SBY, seorang militer yang gagah, ganteng dan dianggap berwibawa dan bisa membela rakyat. Sebagai Presiden, SBY mulai mengumbar kata-kata dan janji manis.

Tahun 1984, Eks . Komandan RPKAD Letjen. Sarwo Eddi Wibowo, pernah bertemu dengan Ilham Aidit, putra bungsu D.N. Aidit, Ketua PKI,  di puncak Gunung Tangkubanperahu Jabar. Saat itu, kepada Ilham, Sarwo Edhi berkata mengenai pembunuhan yang dilakukannnya, bahwa dirinya hanya melaksanakan tugas dan kewajiban pada 1965 silam yang diyakininya benar. Tapi setelah peristiwa itu, kata Ilham, Sarwo sadar bahwa yang dilakukannya itu salah. Ilham terpana. Sarwo mengulurkan tangan, dan tangan Ilham gemetar. Mereka bersalaman, dan berpelukan.

Perkataan, pernyataan dan uluran tangan Sarwo Edhi Wibowo kepada Ilham Aidit ini jelas merupakan expressi, pernyataan “menyesal” dari Sarwo Edhi atas “perbuatannya” membunuhi manusia seenaknya.
Akan tetapi, kendatipun Sarwo Edhi Wibowo “menyesal” dan  menyatakan “sadar bahwa yang dilakukannya itu salah”, apakah kasus pembantaian tiga juta manusia itu bisa dianggap selesai dengan “permintaan maaf” Sarwo Edhi Wibowo kepada Ilham?

Kasus G-30-S-1965, bukanlah kasus antar-personal. Bukanlah kasus Sarwo Edhi dan Ilham Aidit, tetapi adalah masalah bangsa dan negara, yang harus diselesaikan secara kenegaraan pula.

Sebelum pemilihan presiden putaran terakhir pada tahun 2004, Ilham mengikuti silaturahmi yang digagas oleh dai kondang Aa Gym, dan bertemu dengan calon presiden Susilo “SBY” Bambang Yudhoyono.

Dalam pertemuan itu Ilham membisiki SBY tentang pertemuannya dengan Sarwo Edhi Wibowo (yang adalah bapak mertua SBY), pada 1981 dan 1984 silam. SBY memberi respons positif. “Dengan tangannya yang besar, dia (SBY) memegang paha kiri saya dan dia bilang kita harus menyelesaikan masa lalu, namun dengan cara yang arif,” kata Ilham. Ketika itu, SBY yang berbaju batik dan berpeci diapit oleh Aa Gym yang bersorban dan Ilham  mengenakan kemeja lengan panjang. (Silahkan baca tulisan wartawan Bersihar Lubis: Pertemuan Sarwo Edhie-Ilham Aidit)

Pada permulaan kekuasaannya, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono, rakyat merasa mempunyai harapan karena ucapan beliau yang akan “mensejahterakan eks. tahanan politik”, bahkan berkunjung ke Pulau Buru tempat 12.000 tapol dikerjapaksakan, diromushakan, dirodikan oleh rejim Suharto untuk  membuka hutan belantara menjadi perkebunan/ladang padi.. Akan tetapi sayang,  sampai para eks tapol Pulau Buru pada mati satu persatu seperti Pramudya Ananta Toer, Oei Hay Djoen dll., ucapan  Presiden SBY pada 1 Oktober 2006 itu tidak pernah terlaksana.

Seharusnya, momentum,” permintaan maaf” Sarwo Edhi Wibowo kepada Ilham Aidit, bisa menjadi contoh dan pendorong buat SBY melakukan rekonsiliasi para korban rejim Suharto yang jutaan jumlahnya. Namun, sayang, SBY sebagai penguasa, nampaknya tidak punya keberanian untuk itu. Terlalu lembek dan mengikut arus para pendukung dan pembelaOrba Suharto.Bahkan kemudian tindakannya  menjadi berbalik 180 derajat, kembali mengikuti pola pikiran dan membela Suharto dengan mengatakan bahwa membicarakan masalah yang berkaitan dengan G30S/1965 sebagai  hal “yang tidak produktif” dan rakyat supaya jangan terjebak dengan hal itu. (Silahkan baca RM-Online 1/10/2006).

Betapa sedih dan kecewanya jutaan Rakyat  akan penyataan  SBY itu. Membicarakan mengenai derita 20 juta sanak keluarga korban rejim Suharto sebagai “tidak produktif”.  Nampak dan jelas sekali bahwa Presiden dan Pemerintah, cenderung untuk nelupakan begitu saja, menghilangkan dan menghapus sejarah yang terjadi atas bangsa dan  tanah air Indonesia. Rakyat, bukan saja kecewa dengan SBy, namun juga menjadi takut karena menganggap bahwa SBY dan Suharto adalah satu!

Yang lebih jelek lagi, dalam mengungkapkan masalah HAM, dua tahun yang lalu  ada mantan jenderal yang juga coba menghilangkan sejarah dengan mengatakan bahwa “tak ada jenderal yang bunuh rakyatnya”.  Kalau boleh kita bertanya, bagaimana dengan pengakuan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo yang telah membunuh 3 juta jiwa? Bahkan lebih munafik lagi, ada juga Mantan Jenderal terkenal yang juga beriktikad  menghilangkan sejarah dengan mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada Genosida. “Kasus pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan massal, termasuk genocida itu seperti yang terjadi di Rwanda, Kambodja dan Nazi Jerman”. Sang Mantan Jenderal terkenal ini jelas sekali menutup mata dan menyembunyikan serta menghilangkan fakta sejarah Pembunuhan Massal atau Genosida yang terjadi di Indonesia pada tahun 65/66.  Sedangkan Bertrand Russel, pemikir besar liberalisme, menyebut pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan: “Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun. (Perang Urat SyarafKompas, 9 Februari 2001). Dan tidak ketinggalan, bahkan, Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang dibanggakan bangsa Indonesia karena beliau pernah dibesarkan dan  bersekolah di Indonesia, mengatakan: ”According to estimates, between 500.000 and one million people were slaughtered during the purge, with 750.000 others imprisoned or forced to exile.”.

Nah, bagaimana mantan Jenderal terkenal Indonesia itu menanggapi pernyataan Barack Obama ini?

Telah banyak ditulis buku-buku, baik oleh sarjana-sarjana luar  maupun dalam negeri yang menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peristiwa Tragedi Nasional 1965/di Indonesia. Ratusan, bahkan ribuan tulisan dan artikel telah muncul mengenai derita dan aniaya yang menimpa bangsa dan tanah air di bawah rejim Suharto/Orba dan Peristiwa Pembantaian Masal 1965. Puluhan buku hasil penelitian dan studi telah ditulis oleh banyak pakar dan cendekiawan luar dan dalam negeri, mengenai Peristiwa 1965, kudeta Jendral Suharto, penggulingan Presiden Sukarno dan Genosida 1965 . Baik dalam bentuk artikel, wawancara, prosa ataupun puisi yang menggambarkan tentang derita dan sengsara rakyat dalam Peristiwa 1965.

Para sarjana dari Amerika, Belanda dan Kanada seperti Prof. Br. Ben Anderson , Dr. Mc. Vey, Lambert Giebel, John Hughes, Dr. Henk Schulte Nordholt dan banyak lagi lainnya, semua menulis tentang Tragedi Nasional 1965 di Indonesia. Tak ketinggalan juga Prof. John Roosa yang menulis buku: “Dalih Pembunuhan Massal-G30S dan Kudeta Suharto” yang merupakan panduan penting untuk generasi muda Indonesia untuk mengerti tentang Kudeta Suharto, yang coba ditutupi dan disembunyikan oleh para  pendukung dan pengikut Suharto yang masih duduk di lembaga-lembaga pemerintahan dan kejaksaan sampai sekarang. Bahkan, seorang penulis Indonesia, Harsutejo juga pada 2003  telah berhasil menulis dan menerbitkan hasil penelitiannya yang berjudul : “G30S — Sejarah yang Digelapkan” — Tangan Berdarah CIA dan Rejim Suharto”.

Begitu banyaknya buku dan tulisan yang membukakan kepada bangsa dan generasi muda Indonesia tentang Peristiwa Tragedi Nasional dan Kudeta Suharto, sampai-sampai sebuah lembaga dokumentasi penting di Amsterdam Negeri Belanda, “Perkumpulan Dokumentasi Indonesia “, di bawah asuhan Saudara Sarmaji (seorang yang paspor Indonesianya dicabut Suharto), telah berhasil menyusun sebuah perpustakaan dan koleksi yang  jumlahnya tidak kurang dari 231 (duaratus tigapuluh satu) judul buku dan dokumen mengenai “Gerakan 30 September 1965 dan Dampaknya”.  (dari: Catatan Ibrahim Isa, Negeri Belanda)

Juga tidak bisa dilupakan segala  usaha dan jerih payah Saudari Cyntha, yang ayahnya  Dr. Wirantaprawira mendapat tugas belajar di Eropah Timur (1963-1968), namun kemudian paspornya dicabut oleh rejim Suharto hingga hampir 47 tahun terpaksa “kelayaban” di mancanegara.  Sebagai generasi muda yang lahir tahun 1983 dan hidup di luar Indonesia, Cyntha telah berhasil mengumpulkan tulisan-tulisan mengenai “Gerakan Satu Oktober 1965″ (Coupd´État ´65), yang telah disusunnya sebagai sebuah e-Book dengan judul “Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965 – Mencari Keadilan (“Lifting the Curtain on the Coup of October 1st 1965 – Suing for the Justice”) Ini bisa dilihat dan dibaca dengan mengklik situs: http://www.wirantaprawira.net/pakorba/

Namun, dengan jumlah buku dan dokumen yang begitu, masih terasa belum mencukupi. Indonesia telah terlalu lama dicekoki dengan sejarah dan plintiran fakta oleh rejim Suharto. Sepertiga abad  lamanya, setiap hari  bangsa kita dijejali dongeng dan cerita rekayasaciptaan  rejim Orba, sehingga menjadi muak dan apatis dan akhirnya menjadi masa bodoh dan sebagian menganggap bahwa semua cerita itu sebagai suatu yang benar. Generasi muda Indonesia, pewaris-pewaris masa depan bangsa dan negara, perlu lebih banyak mengetahui, perlu lebih banyak bahan dan dokumentasi  untuk dipelajari guna menelanjangi Pemerintah sekarang dan para pejabatnya yang cenderung untuk menghilangkan dan menghapus secara diam-diam sejarah Tragedi Nasional 1965, tentang Pembunuhan Massal dan Kudeta Suharto.

Kita berterimakasih kepada Penerbit Ultimus Bandung yang pada 1 Agustus 2010 telah menerbitkan sebuah  buku kecil yang berjudul “Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia”. Buku  setebal 256 halaman ini yang diberi kata pengantar oleh Prof. Jakob Sumardjo,  berisi kumpulan informasi dan tulisan dari para ahli sejarah dan penulis-penulis lainnya sekitar ‘sejarah hitam’ yang coba disembunyikan, dihilangkan dan dihapus atau  ibarat “abu” yang coba disiram , coba dimusnahkan  oleh pihak penguasa.  Dan abu sejarah hitam yang berserakan di mana-mana ini, dikumpulkan menjadi satu catatan yang berkesinambungan dan dijadikan buku, agar menjadi pegangan dan panduan kaum  muda Indonesia.

Di samping menceritakan secara urutan-kronologis-tentang sejarah hitam Indonesia dari masa sesudah Proklamasi Kemerdekaan sampai kepada wafatnya Bung Karno karena sengaja dibunuh secara perlahan oleh Suharto, buku ini memuat sebagian kecil (lebih dari seribu nama) Daftar Korban Genosida 1965-1968, yaitu nama para /tapol yang ditahan dan dihilangkan, dibunuh tanpa proses hukum oleh penguasa militer, di Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Jogyakarta dan Sumut, Sumbar, Riau serta Daftar Pemerkosaan Perempuan di Indonesia tahun 66-67 yang dilakukan oleh Penguasa dan kakitangannya. Daftar ini diperoleh dari Bagian Data Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rejim Orde Baru (LPR-KROB), yang merupakan sebagian kecil dari Daftar Genosida 65 yang oleh LPRKROB telah diserahkan kepada Komnas HAM. Setiap orang dianjurkan untuk mendapatkan buku kecil ini sebagai pegangan guna membantah omongan yang mengatakan “tidak ada jenderal yang membunuh rakyatnya” atau omongan yang mengatakan bahwa “genosida itu cuma terjadi di Rwanda, Kambodja dan Nazi Jerman” tanpa menyinggung sedikitpun tentang Pembunuhan Massal 3 juta orang di Indonesia oleh rejim Suharto. Bagi sanak saudara keluarga para korban, mungkin bisa menemukan nama ayah, ibu, saudara atau kakeknya dalam Daftar Genosida dan Perkosaan yang terlampir dalam buku tersebut.

Menurut Harian Sinar Harapan tanggal 10 Maret 2004, Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara telah mengucapkan pernyataan yang antara lain menyebutkan bahwa : “Perlu diteliti siapa aktor dan berapa jumlah korban pembantaian 1965. Negara telah membiarkan korban selama puluhan tahun tanpa proses pengadilan, maka negara harus minta maaf dan memberikan keadilan pada korban”.

Dan Ifdhal Kasim Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM dalam mimbar bebas untuk memperingati Hari HAM se-Dunia di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta (Kamis, 10/12/2009). menilai “kebijakan SBY tidak serius dalam menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia”. Jadi, nampaknya, selama masih Presiden Indonesia adalah SBY, mungkinkah bakal ada penyelidikan dan pemeriksaan atas drakula-drakula yang menumpahkan banyak darah bangsa Indonesia dalam Pembunuhan Massal 1965? Rasanya jauh panggang dari api, karena mbahnya drakula, si pembunuh manusia yang  terbesar  jumlahnya adalah Komandan RPKAD, Letnan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo, yang adalah bapak mertua SBY sendiri! “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah” kata Bung Karno!  Karenanya, tanpa ada keberanian SBY melakukan gebrakan, sebagai pimpinan negara untuk meminta maaf atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintahan rejim Suharto, dan melakukan rekonsiliasi atas para korban rejim Suharto, rasanya sulit bagi rakyat yang telah menderita selama 45 tahun untuk mengakui  SBY sebagai pemimpin mereka; Tidak bakal  ada arti samasekali bagi rakyat yang menderita, karena mereka akan menganggap Suharto dan SBY sami mawon!

Hendaknya, SBY berani belajar akan keberanian Paus John Paul II yang meminta maaf kepada Dunia karena keikutsertaan Katolik atas Nazi Hitker; berani belajar atas keberanian Perdana Menteri Australia Kevin Rudd yang meminta maaf atas perilaku pemerintahan masa lalu yang melakukan “stolen generation atas” anak-anak Aborigin Australia; berani belajar atas keberanian Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, yang meminta maaf atas kesalahan pemerintahan masa lalu yang menculik anak-anak Inggris dan membuangnya – mentransmigrasikannya- ke Australia.Alangkah bagusnya kalau SBY mencontoh keberanian pemimpin-pemimpin dunia tersebut.

Mengingat  semuanya itu,  patutlah kiranya sama-sama kita hargai dan kita dukung segala usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai kalangan dan golongan seperti LPR-KROB, YPKP, Pakorba, Komnas HAM, Kontras, dan organisasi-organisasi Kemanusiaan lainnya, baik di dalam maupun luarnegeri, yang selalu menyegarkan ingatan bangsa kita kepada tragedi besar yang telah menimbulkan begitu banyak korban. Apa yang dilakukan oleh organisasi-organisasi  tersebut diatas itu sangatlah perlu dan juga mulia bagi keseluruhan bangsa, termasuk bagi anak cucu kita di kemudian hari.  “Jangan sekali-kali melupakan sejarah”, pesan pemimpin kita Bung Karno.

Para korban rejim militer Suharto yang begitu banyak itu – terutama sekali yang dari golongan kiri dan pendukung politik Bung Karno – sudah terlalu lama, semenjak  1965, mendapat berbagai perlakuan yang melanggar HAM dari penguasa bahkan juga dari sebagian masyarakat. Mereka itu berhak menuntut dan berjuang bersama-sama untuk memperoleh hak mereka sebagai warganegara yang lain atau direhabilitasi sepenuhnya.

Mereka juga berhak sepenuhnya  – dan sudah seharusnya pula  – untuk menuntut diperbaikinya kesalahan-kesalahan yang begitu besar dan ditebusnya dosa-dosa berat yang sudah dilakukan begitu lama oleh Orde Baru beserta para penerusnya. Diperbaikinya kesalahan dan ditebusnya dosa-dosa terhadap para korban itu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan bangsa, yang sampai sekarang masih tercabik-cabik, atau tersayat-sayat, sehingga melukai Pancasila dan merusak Bhinneka Tunggal Ika. (silahkan baca tulisan A.Umar Said, Paris dalam  Mengenang peristiwa 30 September 1965 dengan judul “Korban rejim Suharto berhak dan harus menuntut keadilan !”.- http://umarsaid.free.fr/)

Kawan-kawan para korban rejim Suharto, di manapun berada, baik yang belum maupun yang sudah tergabung dalam organisasi apapun  jua, dalam  mengenang, mengheningkan cipta  dan  memperingati 45 tahun Peristiwa Tragedi Bangsa 1965 ini,  mari bersatu teguh dan harus menggunakan hak kita sebagai bangsa Indonesia,  menuntut  keadilan kepada Pemerintah yang berkuasa! Jangan sampai tertipu dengan usaha-usaha licik para penerus rejim Orba (baca Suara Pembaruan 23/9/2010) yang  ingin mengangkat Suharto  sebagai “Pahlawan Nasional”.  Tuntaskan terlebih dahulu masalah Peristiwa 1965 dan Pembunuhan Massal 3 juta manusia tahun 1965/1966 itu, masalah Pembunuhan perlahan-lahan terhadap Bung Karno, Bapak Bangsa dan Pemimpin Revolusi Indonesia dan Kudeta merangkak Suharto, Cabut TAP No. XXV/MPR/1966 dan TAP XXXIII/MPR/1967, perjelas kebenaran sejarah Indonesia yang digelapkan selama ini, baru kemudian dipikirkan, apakah pantas untuk menganugerahi “koruptor/maling besar, penyelundup kawakan, penjahat kemanusian terbesar abad 20, sersan KNIL (serdadu  kolonialis Belanda) yang jadi penguasa Indonesia dan mengangkangi Indonesia selama sepertiga abad  lamanya , menjadi “pahlawan nasional”?.

“Jika Suharto pahlawan nasional, maka semua koruptor dan perusak negara Indonesia
ini, yang tak lain adalah anak anak didik dan anak anak kesayangan Suharto,
adalah putera putera bangsa yang berjasa ! Karena mereka ini adalah produk dari
orba selama Suharto berkuasa memerintah Indonesia .Jika Suharto pahlawan nasional , maka sebagai konsekwensi Bung Karno adalah dianggap penghianat Republik Indonesia , bukan pendiri dan proklamator RI, bukan penggali Pancasila, bukan pemimpin Revolusi Indonesia, bukan ketua BPPKI dan bukan salah satu perancang UUD 1945 . Dan Bung Karno adalah seorang berstatus tahanan atau pesakitan yang masih dipenjara-rumahkan ! Kenyataan lebih biadab lagi, Bung Karno telah dibunuh perlahan perlahan oleh rejim Suharto !
Konsekwensinya? Indonesia bukanlah lagi Republik Indonesia yang lahir dari Revolusi Agustus 1945 yang telah dibayar dengan waktu, pikiran, tenaga dan jiwa para founding mothers dan fathers kita selama periode dari tahun 1928 (Sumpah Pemuda) sampai Revolusi 1945 !” (Iwamardi-Jerman)

Mengangkat Suharto menjadi ‘pahlawan nasional’ adalah merupakan sebuah lelucon, dagelan-jawa yang tidak lucu, yang bukannya membuat rakyat tertawa dan gembira tetapi muntah!!!

YTTaher

Australia-30 September 2010.

Sumber:[GELORA45]  MENGENANG 45 TAHUN TRAGEDI KEMANUSIAAN INDONESIA

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers