ARSIP DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK WARGANEGARA

Beberapa Kasus Konflik Tanah  di Kalimantan Tengah

I. PENGANTAR

Benarkah arsip mempunyai peran dalam melindungi hak-hak warganegara? Jika benar, bagaimana ia mempunyai peran demikian?

Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengambil Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai contoh kasus. Dengan cara ini, barangkali lebih memudahkan penjelasan. Sekalipun mengambil Kasus Kalteng, kiranya kejadian-kejadian di Kalteng mempunyai makna umum, dalam pengertian bisa berlaku di mana saja. Pengambilan Kalteng sebagai kasus mempunyai kebermanfaatan lain, karena Kalteng sebenarnya merupakan sebuah provinsi di mana budaya lisan (oral)  masih belum terkikis sepenuhnya dan masih meninggalkan tanda kuat di dalam kehidupan masyarakat sampai hari ini. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, lebih-lebih setelah Republik Indonesia secara kokoh memastikan kekuasaannya di Kalteng – yang tadinya merupakan bagian dari provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) – budaya tulisan makin hari makin jelas mendominasi kehidupan. Dominasi budaya tulisan kian memastikan laju perkembangannya sejak tahun 1957 ketika Kalteng merupakan provinsi tersendiri, lepas dari Kalsel.

Sejak tahun tersebut, sekolah-sekolah tersebar dari muara hingga ke hulu. Makin berkembang merata sejak pemekaran daerah menyusul diberlakukannya UU tentang Ononomi Daerah. Adanya otonomi daerah, walaupun masih berupa otonomi setengah-setengah atau malu-malu, Kalimantan Tengah yang 1,5 kali Jawa, mencakup 13 kabupaten dan 1 kota (yaitu Palangka Raya). Bersamaan dengan lahirnya kabupaten-kabupaten baru, maka sekolah-sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga pendidikan tinggi mulai tersebar. Budaya tulis pun makin mengokoh dan makin mendapat tempat dominan. Membicarakan soal arsip, tidak bisa luput dari adanya budaya tulisan. Sekolah berperan dalam mengokohkan budaya tulisan  Sedangkan tanpa budaya tulisan, tidak akan ada arsip. Budaya lisan tidak meninggalkan arsip apapun. “Arsip” di masyarakat yang didominasi oleh budaya lisan terletak pada ingatan tetua yang kemudian diturunkan, dialihkan secara lisan kepada generasi berikutnya. Sementara ingatan manusia sering digerogoti oleh usia dan waktu, maka keakuratannyapun bisa dipertanyakan. Ditambah lagi pada peralihan budaya, tidak terelakkan ada pengaruh subyektivisme. Akibatnya keakuratan makin memberi tempat pada keraguan. Karena itu pula dalam masyarakat berbudaya lisan ada bahaya degradasi budaya lokal. Kalimantan Tengah menarik dijadikan sampel oleh masih hidupnya budaya lisan bergandengan dengan budaya tulisan, berbeda dengan daerah-daerah lain yang mempunyai aksara seperti Jawa, Bali, Batak, Bugis, Melayu dan lain-lain. Alasan inilah yang membuat saya memilih Kalimantan Tengah sebagai contoh kasus. Masih adanya dua budaya tersebut sampai sekarang, kiranya lebih membantu menjelaskan peran arsip.

II. PENJELASAN PENGERTIAN

Di atas saya katakan bahwa budaya tulisan dan arsip tidak bisa dipisahkan. Tidak ada arsip tanpa budaya tulisan. Karena arsip, pertma-tama saya pahami sebagai dokumen atau catatan tertulis tentang hal-ikhwal,  baik berupa sejarahnya, tentang kepemilikan, peralihan kepemilikan itu, latarbelakangnya, dan sebagainya. Oleh adanya catatan tertulis yang dipelihara maka akurasi atau ketepatan keterangan atau data lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Pada suatu kurun waktu ilmu sejarah, ilmu yang sangat erat kaitannya dengan arsip karena banyak menggunakan arsip, didominasi oleh pendapat bahwa sesuatu itu disebut sejarah jika ia merupakan catatan tertulis, entah berupa prasasti ataupun tulisan-tulisan yang berbentuk buku atau dokumen. Tetapi kemudian aliran baru tiba dengan pandangan bahwa legenda, sastra lisan, sumber lisan, bisa dijadikan sumber sejarah. Sesubyektif-subyektifnya tuturan dan tereduksinya ingatan oleh waktu, tapi sumber lisan tetap merupakan sumber yang menyimpan ingatan kolektif yang menyisakan kebenaran. Karena itu, mengapa tidak selain catatan tertulis dalam berbagai bentuk, sumber lisanpun bisa dimasukkan ke dalam bentuk arsip juga.    Bentuk arsip yang sekarang dikenal dengan sebutan “nara sumber” atau “pelaku sejarah”.

Yang mau saya masukkan juga ke dalam pengertian arsip adalah foto-foto,  rekaman suara, kartupos bergambar – yang sekarang banyak diburu oleh para arsitek, sejarawan, urbanis. Juga peta-peta tua. Di tengah perubahan politik dan laju sejarah yang menyertakan perubahan-perubahan, peta tua mempunyai sifat arsip sangat penting seperti ditunjukkan antara lain oleh kasus konflik  Kepulauan Sprately di Laut Tiongkok Selatan. Arsip adalah bukti dengan keakuratan relatif obyektif. Jika pengertian arsip diperluas sebagai bukti sejarah, perkembangan hal-ikhwal dan lain-lain.. maka patung, arca, kuburan dan peninggalan kuno, bahkan kebun tua, rumah lama seperti betang (long house),  bisa dimasukkan ke dalam kategori arsip dalam bentuk lain. Dalam kehidupan nyata, arsip bentuk yang terakhir ini sangat berperan dan mempunyai arti praktis membantu kita menangani masalah.

Kalau diringkas, maka arsip sebenarnya mempunyai dua kemungkinan: (1). arsip dalam pengertian sempit, yaitu sebatas dokumen-dokumen tertulis; dan  (2). Arsip dalam pengertian luas, yaitu dokumen-dokumen yang mencakup berbagai bentuk baik tertulis, rekaman suara, maupun tidak tertulis. Dalam tulisan ini saya menggunakan pengertian yang kedua, arsip dalam pengertian luas. Karena pengertian kedua ini lebih menjawab permasalahan di lapangan, dibandingkan dengan arsip dalam pengertian sempit.

Oleh pilihan pengertian demikian maka metoda yang digunakan menjadi bersifat empiris dan naratif dalam pengungkapan.

III. SUMBER ARSIP

Di mana arsip diperoleh? Ia bisa didapat di perpustakaan, biro arsip,  notaris, kantor polisi. pengadilan-kehakiman, kantor-kantor administrasi pemerintah RI berbagai tingkat ataupun kolonial, dokumen-dokumen kepala adat, prasasti-prasasti, orang-orang tua, pelaku sejarah, museum, kuburan, kebun-kebun, bangunan tua, khazanah peninggalan budaya, sastra dan legenda lisan, koran, majalah dan kartupos-kartupos tua.

Tempat-tempat dan benda-benda  ini merupakan sumber keterangan tentang hal-ikhwal. Mendapatkan kesaksian relatif akurat. Sedikit direduksi oleh subyektivisme. Karena itu mereka patut  dirawat dan dilindungi.

IV. KONFLIK TANAH DAN ARSIP

Yang paling sering terjadi di Kalimantan Tengah adalah konflik mengenai masalah tanah. Baik itu tanah keluarga ataupun tanah adat. Kecuali itu ada konflik batas wilayah antar kabupaten-kabupaten baru sebagai hasil pemekaran.

IV. 1. Konflik Tanah Antara Masyarakat Adat dan Investor

Sejak Orde Baru dengan politik pembangunannya yang menguras buas  (l’exploitation sauvage) sumber daya alam Kalimantan Tengah, kemudian dilanjutkan dengan politik pembangunan pemerintah sekarang yang merangsang masuknya investor untuk pertambangan ataupun perkebunan, masalah tanah merupakan masalah krusial. Menurut data Walhi Kalimantan yang digunakan oleh Tim Peneliti dan Pengevaluasi Kerja Empat Tahun Pekerjaan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Teras-Diran: “Dari total wilayah dataran Kalteng seluas 15.356.800 hektar, 80% di antaranya telah berada dalam kontrol investor dan pihak asing. Sisanya diperuntukkan bagi kawasan konservasi (hutan lindung dan taman nasional. Penguasaan tanah sebesar-besarnya oleh investor merupakan ancaman jangka panjang bagi masyarakat, mereka terancam menjadi landless dengan resiko kemiskinan absolut” (Purwo Santoso dan Cornelis Lay (ed.), 2009:69-70). Dalam keadaan begini, maka Kalteng merrupakan sebuah daerah dengan  resiko konflik sangat tinggi. Hal ini dicerminkan oleh kenyataan bahwa anggota masyarakat adat yang sudah dihadapkan pada jalan buntu, memukul manajer perusahaan kelapa sawit dan lurah yang sudah dibeli oleh perusahaan sawit. Terkadang terjadi bentrok dengan polisi yang dituding oleh warga masyarakat adat sebagai “polisi perkebunan”. Dalam Konres Rakyat Kalteng di Palangka Raya pada Juni 2009 lalu, petani-petani dari Barito Timur berkata: “Jangan paksa kami mengambil jalan mandau”. Sementara warga desa Tura, di Kabupaten Katingan bulat sepakat menolak masuknya perkebunan sawit di daerah mereka dan menanam karet sebagai gantinya. Kecuali itu mereka memetakan wilayah desa dengan menggunakan sumber-sumber arsip lisan dan tinggalan-tinggalan berbentuk benda. Dengan berpegang pada peta ini mereka mengirimi surat dan mendatangi Bupati Katingan mendesak agar perusahaan sawit tidak menjamah wilayah desa mereka (Lihat Harian Dayak Pos, Palangka Raya, 27 Juli  2009; Film Dokumenter “Petak Danum Itah, produksi COP, Jakarta, 2009). Upaya warga desa Tura di bawah pimpinan Daryatmo,  kepala desa, berhasil mempertahankan diri dari invasi perkebunan sawit yang mencoba sia-sia menyogok beberapa warga desa.  Apakah keadaan yang dicptakan oleh invasi perkebunan sawit tidak merupakan suatu bentuk baru dari kolonialisme internal atau neo-kolonialisme,  apalagi pemiliknya sebagian terbesar orang asing? Gubernur  A.Teras Narang sendiri mengatakan sampai sekarang perkebunan sawit gagal menyerap tenaga kerja dan menambah penghasilan daerah (Wawancara dengan TVRI Palangka Raya, 20 Mei 2009). Kejadian hampir serupa terjadi di Desa Kaburan dan Dusun, Kecamatan Kapuas Tengah. Dengan menggunakan arsip-arsip warga kedua desa itu mempertahankan tanah mereka dengan mengadu ke Bupati agar memecat Kepala Desa mereka yang diam-diam menjual tanah mereka ke perkebunan besar PT Wana Catur Jaya Utama dengan harga Rp. 25.000,- per hektar. Perlawanan membela tanah adat mereka dengan menggunakan arsip-arsip kepemilikan sejenis  juga dilakukan oleh  warga Desa Tumbang Puroh, Kecamatan Kapuas Hulu (Lihat : Tabloid Detak, Palangka Raya, 02-08 November 2009).

Kesemua perlawananan damai membela hak-hak diri mereka dengan menggunakan arsip-arsip lisan dan keadatan ini memperoleh hasil, dalam pengertian penduduk desa bisa mempertahankan tanah adat mereka. Arsip lisan dan kesatuan warga desa mempunyai arti penting karena tidak sedikit camat yang mempersulit pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) seperti yang terjadi di desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan.

Yang  dituturkan di sini hanyalah sebagian kecil saja dari deretan sangat panjang contoh kasus yang ada, misalnya yang terjadi di Barito Utara  antara tambang emas Australia, PT. Indo Moro Kencana dengan warga sekitar tambang., dan lain-lain..

IV.2. Konflik Tanah Warisan

Menurut Gubernur Agustin Teras Narang, SH, jumlah penduduk Kalteng yang hidup di garis kemiskinan mencapai 30% dari jumlah penduduk yang 2,6 juta orang (Harian Tabengan, PalangkaRaya, 5 November 2009). Di tengah gemuruhnya perkembangan perkebunan kelapa sawit dan pembukaan tambang-tambang, gejala yang marak terjadi di  kalangan masyarakat Dayak adalah berama-ramai menjual tanah. Termasuk tanah warisan. Oleh keadaan terdesak saat akan menjual tanah, masalah keakraban antar anggota keluarga menjadi rapuh. Banyak sekali kasus, seorang saudara merampas tanah saudara kandungnya, bahkan saling bunuh, atau saudara sepupu mengklaim tanah warisan saudara sepupu lainnya. Pengklaiman ini bisa dicegah oleh adanya surat-surat atau arsip yang dibuat oleh wedana serta kesaksian para tetua, damang kelapa adat, dewan adat, dan pambakal (lurah) sebagai arsip lisan. Hal ini misalnya terjadi dalam  keluarga Burut di Kasongan, ibukota kabupaten Katingan, 30 km dari Palangka Raya.

IV. 3. Konflik Tanah Antara Warga Dengan Pemerintah Daerah

Saat pengembangan kota Palangka Raya,  terjadi keadaan pihak pemerintah menggunakan atau mengklaim tanah penduduk berhektar-hektar yang sudah ber SKT. Tanah itu terletak di Jalan Tjilik Riwut milik seorang pendeta. Mujurnya si pendeta masih menyimpan SKT tanah tersebut. Biasa terjadi, penyelesaian masalah dilakukan di luar pegadilan, karena pihak pemerintah menolak masalah konflik tanah dibawa ke sidang pengadilan. Sebab dengan adanya bukti-bukti kuat berupa arsip SKT bisa dipastikan bahwa dengan cara apapun pihak pemerintah akan menjadi pihak yang kalah. Sayangnya, konflik pemerintah dan warga dalam soal tanah ini banyak yang belum diangkat.

IV. 4. Konflik Wilayah Perbatasan

Setelah Kalteng berdiri sendiri sebagai provinsi, terpisah dari Kalimantan Selatan (Kalsel), di daerah Barito Selatan yang berbatasan langsung dengan Kalsel ada kawasan yang menjadi rebutan. Masalah menjadi kian pelik apabila daerah itu kaya dengan sumber daya alam. Kecuali itu antar kabupaten-kabupaten di Kalteng sendiri, terjadi konflik wilayah demikian. Arsip dalam arti luas, untuk kasus begini ini memang sangat berguna, tetapi terkadang kepentingan politik dan ekonomi sering melintang sebagai pohon-pohon penghalang penyelesaian. Kesabaran berunding di samping bukti-bukti arsip barangkali berperan penting untuk menanggulangi konflik atau masalah jika tidak mau disebut konflik.

V. KESIMPULAN

  • Dari sebagian kecil kasus-kasus di atas nampak bahwa arsip dalam arti luas mempunyai peran bukan hanya untuk melindungi hak-hak warganegara tetapi juga dalam menyelesaikan konflik pada berbagai tingkat.
  • Seniscayanya kesadaran mengarsip dan konsultasi dengan  arsip dijadikan suatu budaya, apalagi pada masa mendatang, peran arsip bukan kian berkurang, tapi menjadi kian penting dan merupakan suatu keperluan yang tidak bisa tidak ada. Dunia modern, dengan budaya tulisannya disibuki dengan arsip dan kertas-kertas. Di Barat, sejalan dengan makin rapinya adiministrasi, banyak hal diselesaikan dengan menggunakan surat-menyurat sehingga arsip merupakan suatu kemutlakan tanpa menggunakan “salam tempel” atau amplop pelicin. Kita masih jauh dari taraf demikian, tapi kita sedang menuju ke sana. Negara hukum-demokratis tidak bisa lepas dari arsip. Demikian juga ilmu-ilmu sosial, terutama pekerjaan penelitian. Kemajuan teknologi sangat  membantu kita mensistematikkan dan melestarikan  arsip.
  • Untuk membela hak-hak ke\warganegaraannya, anggota masyarakat perlu bersatu berbekalkan arsip sebagai senjata legal akurat sehingga dengan demikian mempunyai daya tawar yang tidak bisa diabaikan, suara mereka diindahkan.***

Palangka Raya, November 2009

KUSNI SULANG

PUSTAKA ACUAN:

-         Dokumen-dokumen Masyarakat Adat Dayak Nasional (MADN).

-         Dokumen-dokumen Kongres Rakyat Kalimantan Tengah IV, Palangka Raya, Juni 2009.

-         Kumpulan Peraturan-Peraturan Hukum Adat Dayak Katingan.

-         Kusni, JJ., “Masalah Etnis dan Pembangunan.  Dayak Membangun. Kasus  Dayak Kalimantan Tengah, PT. Paragon, Jakarta, Agustus 1994.

-         Kusni, JJ, « Negara Etnik. Beberapa Gagasan Pemberdayaan Suku Dayak », Fuspad, Yogyakarta, Februari 2001.

-         Kusni, JJ, « Bahasa dan Sastra Di Kalimantan Tengah Serta Permasalahannya », in « Suar Betang, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,  Vol. IV, No. 1, Juni 2009.

-         Lay, Cornelis (ed.), “Membangun NTI dari Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah”,  JIP Fisipol, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Juli 2007.

-         Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.

-         Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009, Tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas  Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah.

-         Riwut, Tjilik, “Maneser Panatau Tatu Hiang. Menyelami Kekayaan Leluhur », Penyunting Dra. Nila Riwut, Penerbit Pusaka Lima, Palangka Raya, Oktober 2003.

-         Riwut, Tjilik, « Kalimantan Membangun Alam Dan Kebudayaan », NR Publishing, Yogyakarta, 2007.

-         Rusan S, Ahim, DR, et. al, “Sejarah Kalimantan Tengah”, Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya,  Februari 2006.

-         Santoso, Purwo dan Lay, Cornelis (ed.),  “Kalimantan Tengah Membangun Dari Pedalaman & Membangun Dengan Komitmen”,  Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Agustus 2009.

-         Teras Narang, Agustin, SH, “Prakarsa Teras-Diran. Membuka Isolasi Mewujudkan Kalimantan Tengah Yang Sejahtera Dan Bermartabat”, Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Agustus 2009.

About these ads

1 comment so far

  1. the sea on

    pemerintah lebih mentingin diri sendiri,,,,,,,,


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 57 other followers

%d bloggers like this: