PERDA SAMPAH

Jurnal Toddoppuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Sampah di mana-mana merupakan pemandangan yang jamak di Indonesia. Baik di kota ataupun di pedesaan. Sungai besar dan kecil, demikian juga laut ataupun danau hanyalah nama dan bentuk lain dari keranjang sampah. Membuang sampah di mana-mana dan sekehendak hati merupakan satu kebiasaan. Kebiasaan melahirkan kebenaran dan kekuatan sendiri. Adanya kebiasaan orang membuang sampah di mana-mana dan di sembarang tempat, menunjukkan betapa kuatnya kebiasaan dan betapa akibatnya sebuah tindakan jika sudah menjelma menjadi kebiasaan. Apalagi jika sudah menjadi tradisi. Mengubah kebiasaan yang mentradisi sangatlah tidak gampang.

Tanpa usah berpanjanglebar, kiranya semua paham bahwa dari segi kebersihan, kesehatan, dan lingkungan , membuang sampah seenak hati bukanlah perbuatan atau perilaku dan kebiasaan yang baik. Jika sepakat bahwa perilaku merupakan wujud dari tingkat kebudayaan, maka kebiasaan membuang sampah sembarangan, menjadikan kota atau desa sebuah tong sampah besar menunjukkan seberapa tinggi tingkat kebudayaan kita. Sampah jadinya adalah masalah kebudayaan. Jika dilihat dari kacamata budaya Kaharingan “belum bahadat”, perilaku membuang sampah tergolong perilaku yang tidak beradat. Sebab adapt pada galibnya bertujuan bagaimana manusia bisa memanusiawikan diri, bagaimana manusia bisa hidup sebagai anak manusia yang manusiawi.

Menangani masalah kebudayaan bukanlah pekerjaan sehari dua hari. Tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi bukan berarti suatu fatalisme. Masalahnya sekarang bagaimana upaya kita mengubah perilaku tidak beradat itu menjadi beradat. Yang tidak sehat menjadi sehat, yang tidak menghormati lingkungan menjadi menjaga lingkungan; yang kotor dirubah menjadi bersih.

Yang paling kunci untuk mencapai tujuan demikian, pertama-tama adalah melalui pendidikan. Pendidikan melalui keluarga, sebagai entitas masyarakat yang paling kecil, melalui sekolah-sekolah, melalui bacaan, melalui organisasi-organiasi masyarakat. Pendidikan begini dilakukan sejak anak masih balita. Balita jika menggunakan sudut pandang teori tabula rasa, tidak lain dari kertas kosong. Isi kertas kosong itu ditentukan oleh yang menulisnya atau melukisnya. Dan para penulis atau pelukisnya adalah para orangtua, para pendidik dan pemimpin organisasi-organisasi masyarakat.

Beda halnya dengan orang-orang yang sudah bukan balita. Mengubah perilaku orang dewasa tidak sederhana pula. Perilaku, watak orang-orang dewasa sudah terbentuk dalam kurun waktu panjang. Untuk  mengubah perilaku orang-orang dewasa, selain melalui proses penyadaran dan atau pendidikan karena mereka sudah terbentuk maka diperlukan cara lain. Cara lain itu adalah pemaksaan. Pemaksaan yang disertai dengan hukuman (punishment). Hukuman yang keras dan berat. Hukuman begini  diperlukan dengan tujuan memaksa mereka. Sehingga mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali melaksanakan paksaan tersebut. Melalui kurun waktu,  yang semula dirasakan sebagai paksaan dan sangat berat, tapi akhirnya akan menjadi kebiasaan. Sekali ia menjadi kebiasaan, menjelma sebagai kebudayaan baru, maka ia tidak lagi dirasakan, juga tidak dipandang sebagai suatu paksaan yang berat.

Siapakah yang bisa melakukan pemaksaan berat demikian? Yang mempunyai syarat demikian adalah penyelenggara kekuasaan alias pemerintah. Karena pemerintahlah yang pertama-tama paling  bertanggungjawab atas kehidupan bermasyarakat. Cara pemaksaan ini telah dilakukan oleh pemerintah Singapura, misalnya. Di Singapura, membuang sampah, bahkan puntung rokok sekalipun, akan dikenakan denda besar. Korea Selatan agaknya menempuh kebijakan serupa. Waktu berada di Seoul, oleh bersihnya jalan-jalan kota, saya terpaksa menggenggam puntung rokok sampai menemui tempat pembuangan sampah. Saya merasa malu sendiri untuk membuang puntung rokok sekehendak hati. Yang lebih membuat saya tercengang adalah keadaan yang saksikan saat menyertai unjuk rasa besar di stadion raksasa Olympiade Seoul. Ratusan ribu jumlah pengunjuk rasa. Begitu unjuk rasa, mereka mengeluarkan kantong plastik dari saku masing-masing lalu memungut sampah-sampah berupa kertas selebaran dan lain-lain, kemudian membuangnya di tong sampah besar yang tersedia. Sehingga stadion raksasa itu tidak terdapat sampah apapun. Saya pasti Seoul dan Singapura jauh lebih bersih dari Paris yang menyandarkan diri dalam kebersihan kota pada penyadaran dan pendidikan serta barisan pembersih kota. Paris dibersihkan, disapu dan disiram tiga sampai empat kali sehari tapi tetap saja tidak bisa menyaingi Seoul dan Singapura.

Menurut Harian Umum Tabengan, Palangka Raya (10 November 2009), Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dalam upaya menangani persoalan  sampah di kabupaten, telah mengeluarkan sebuah Peraturan Daerah (Perda) Tentang Sampah yaitu  Perda No.2 Tahun 2006.  Walaupun Perda ini  sudah lama dikeluarkan, tapi  karena “kurang sosialisasi” maka sebagian lapisan masyarakat tidak mengetahuinya. Akibatnya Perda tenntang Sampah itu tidak memberikan  hasil optimal.

Pasal 14 ayat 1 Perda tersebut dengan tegas menyebut untuk  “mewajibkan setiap orang pribadi atau badan dilarang membuang sampah sembarangan”. Sedangkan ayat 2 berbunyi: “larangan merusak tong atau bak sampah yang telah disediakan dengan ancaman kurungan enam bulan atau denda Rp.95 juta”. Dikeluarkannya Perda No.2/2005 ini dimaksudkan “untuk mengubah perilaku warga akan kebersihan”, demikian  Helmi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Barito Utara. Helmi juga menjelaskan bahwa “Pemerintah kabupaten mulai sekarang secara bertahap mengubah perilaku masyarakat untuk membuang sampah organik dan non organik”. “Diharapkan mulai  tahun 2010 pemerintah kabupaten berupaya dari sampah organik dengan menggunakan mesin sederhana akan membuat pupuk kompos yang diperlukan oleh dunia pertanian”. Perda ini nampaknya sejalan dengan Program Sosial Bank Danamon “Go Green” yang sudah mendanai upaya-upaya demikian di berbagai kabupaten terutama di Jawa dan Sumatra. Program yang disebut “Nothing to Waste” (Tak ada yang terbuang)  oleh BBC London sekaligus menciptakan peluang kerja bagi masyarakat pedesaan.

Dalam usaha melaksanakan Perda No.2/2005 ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara nampak berupaya memadukan tindak paksaan dengan pendidikan. Perda No.2/2005 dan rencana Pemerintah Kabupaten Barito Utara ini merupakan suatu terobosan maju nyata dalam menangani soal sampah dan memanfaatkan sampah sesuai prinsip “tak ada yang dibuang dan terbuang” (Nothing to Waste). Kita harapkan Pemerintah Kabupaten juga sekaligus bisa menangani masalah sampah dan air raksa di sungai sehingga penduduk tidak mengkonsumsi air sampah dan minum air raksa. Perda No.2/2005 Pemerintah Kabupaten Barito Utara selain bisa disebut sebagai suatu keputusan politik  dengan pendekatan kebudayaan, juga merupakan sikap budaya melawan fatalisme serta peran penyelenggara kekuasaan dalam membangun dan mengembangkan  kebudayaan. Kebijakan politik nyata untuk belum bahadat. Sudahkah kita meresapi makna hakiki konsep Budaya Kaharingan “belum bahadat” serta makna kontektualnya?***

Palangka Raya, 2009

Kusni Sulang

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 57 other followers

%d bloggers like this: