CARA BERMARTABAT BERHARGA DIRI DALAM PILKADA (2)

Jurnal Toddopuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Dengan cara-cara di atas diharapkan dunia politik negeri kita akan mengalami perbaikan setapak demi sedikit, dominasi money politic dalam pilkada akan ditekan seminim mungkin, dan diharapkan the right men in the right place diupayakan tercapai. Kekuasaan sangat gampang memabukkan dan membuat orang lupa daratan. Dengan adanya social control yang padan barangkali bahaya mabuk dan lupa ini akan diminimalkan, prinsip rakyat sebagai poros bisa terjaga. Kecerdasan massa bisa dimobilisasi.

Apabila kita berbicara tentang pilkada dengan poros pilihan setelah disaring debat adalah program maka barangkali, model aliansi dalam pilkada yang berporoskan etnik dan agama – yang sesungguhnya model aliansi yang tak sehat dan berbahaya – bisa dirobah.

Sejak bertahun-tahun, kekuasaan politik di Kalimantan Tengah diselenggarakan dengan poros suatu aliansi, yaitu aliansi yang berdasarkan pertimbangan etnik dan agama. Misalnya pasangan Teras-Diran adalah aliansi antara agama Islam (Achmad Diran) dan  Kristent (Teras Narang), serta antara  etnik Jawa (Achmad Diran) dengan etnik Dayak (Teras-Narang). Sedangkan pada masa Asmawi A. Gani –Nahson Taway adalah aliansi antara etnik Dayak  (Nahson Taway) dan etnik Banjar (Asmawi A Gani sekali pun ia seorang Dayak Bakumpai tapi ia beristrikan seorang perempuan Banjar), aliansi Kristen (Nahson) dan Islam (Asmawi).

Benar, bahwa penduduk (warga) Kalimantan Tengah sangat heterogen dari segi etnik, seperti halnya dengan daerah-daerah lain di tanahair. Tapi menjadikan agama dan etnik sebagai dasar aliansi politik, sama dengan mempolitisir soal etnik dan agama. Akibat lebih lanjut dari aliansi SARA  bisa merawankan hubungan antar agama dan etnik yang membuat Kalimantan Tengah sebagai daerah yang beresiko tinggi.  Pendekatan kebudayaan model begini dalam menyelenggarakan politik sangat berbahaya. Ia mempertahankan ketegangan hubungan antar etnik dan agama demi kepentingan politik penyelenggara kekuasaan. Pendekatan kebudayaan model ini bertentangan dengan nilai-nilai republiken dan berkeindonesia, bahkan bertentangan dengan folosofi Dayak serta roh sejati  agama mana pun.

Sedangkan apabila penyelenggaraan kekuasaan dan aliansi politik didasarkan pada program sebagai hasil penelitian serius atas keadaan sosial di lapangan maka program itu akan mencakup seluruh agama dan etnik. Filosofi Kaharingan “berlomba-lomba menjadi anak manusia yang manusia”, “saling mengembarai pikiran dan perasaan masing-masing”, “rengan tingang nyanak jata”, kiranya merupakan pendekatan budaya yang bisa diterapkan dalam membangun kebudayaan Kalimantan Tengah, bisa dijadikan dasar berpolitik di Kalimantan Tengah sebagai betang budaya. Visi  dan misi penyelenggara kekuasaan niscayanya mempunyai dasar kultur yang jelas dan tanggap zaman serta apresiatif dan di atas  dasar kultur inilah dibangun suatu struktur yang padan. Dengan dasar kultur dan pendekatan kultur begini, bisa diharapkan bahwa penyelenggara kekuasaan betul-betul merupakan orang yang menjadi gubernur dan wakil gubernur, penyelenggara kekuasaan seluruh warga tanpa memperdulikan asal etnik dan agama, serta kepercayaan. Pengelola kekuasaan yang demikian tidak akan melakukan politik ”chasser de sorcier” (menghalau orang-orang yang tidak mendukungnya, berlainan agama dan asal etnik), tidak akan melakukan politik diskriminatif seperti yang dikeluhkan oleh pihak Kaharingan sampai hari ini. Teras-Diran selama hampir lima tahun mengelola kekuasaan politik di Kalimantan dengan visi-misi “Membuka Isolasi Mewujudkan Kalimantan Tengah Yang Sejahtera Dan Bermartabat”  nampaknya tidak mempunyai dasar pendekatan budaya , bahkan tidak mengesankan menjadikan kebudayaan sebagai suatu pendekatan. Pejabat-pejabat  inti yang menangani masalah kebudayaan periode Teras-Diran bahkan memandang “kegiatan kebudayaan  sebagai kegiatan membuang-buang uang ».. Tidak mengherankan apa-siapa Kalimantan Tengah tidak dikenal, bagaimana identitas Kalimantan Tengah tidak diketahui, mengapa kebudayaan Dayak sebagai salah satu isi betang budaya bernama Kalimantan Tengah tidak terawat, pilkada merupakan saat-saat mendebarkan serta mencemaskan.

Gubernur-Wakil Gubernur yang tidak mengenal jiwa Kalimantan Tengah sebagai suatu betang budaya dan tidak bisa menemukan apa identitas Kalimantan Tengah barangkali akan tetap menjadikan daerah ini sebagai daerah beresiko tinggi. Keterpurukan akan menemani warganya untuk waktu yang masih panjang. “Quo vadis Kalimantan Tengah?” agaknya sampai sekarang masih merupakan pertanyaan yang menunggu jawab. Akankah pemenang pilkada tahun 2010 mampu menjawabnya? Faktor turut menentukan adalah para pemilih, apakah mereka akan berubah pandangan dan sikap, tidak menghargai martabat dan harga diri hanya sebesar 200 atau 300 ribu rupiah. Mau dan bisakah mereka menjadi tuan atas nasib diri mereka sendiri tanpa menunggu messias.****

Palangka Raya, 2009

JJ.KUSNI

(Selesai)

About these ads

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 57 other followers

%d bloggers like this: